Datasets:

just-108

/

C2

like 0

mahkamah agung kaidah hukum bahwa oleh karena unsur yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban mengangkat terdakwa selaku bupati bantul luar tanggung jawab suharto selaku ketua yayasan dharma, melainkan tanggung jawab dprd. tingkat bantul, maka putusan mahkamah militer agung harus dibatalkan. nomor register k mil tanggal putusan agustus majelis . ujung abdul metallic, sh. soekarno, sh. arbijoto, sh. klasifikasi tentang memberi suap ke kuhp). duduk perkara : bahwa terdakwa pada bulan maret bantul, termasuk wewenang mahkamah militer tinggi jakarta tedan dilakukan dengan cara cara sebagai berikut bahwa terdakwa menjadi anggota tni ad sejak tahun dengan pangkat setda ad, pada saat terjadinya perkara ini berpangkat kolonel art, ban d0. dengan jabatan bupati bantu! periode s d dan diangkat kembali untuk periode bahwa menjelang masa jabatannya tangal mei pai saksi saksi menyarankan kepada terdakwa untuk mencalonkan bupati bantul untuk periode s d . bahwa untuk menduduki jabatan bupati bantul periode s d diawali dengan mencari inspirasi yang dilakukan oleh saksi atas permintaan saksi dan kemudian dapat petunjuk bahwa terdakwa dapat menjadi bupati dengan bantuan saksi cirebon. yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalam pertemuan antara saksi dengan saksi diberitahukan bahwa untuk menjadi bupati bantul periode s d syaratnya harus menyumbangkan yayasan damai yang diketuai oleh presiden soeharto. bahwa untuk meyakinkan yayasan damai, maka terdakwa menugaskan saksi (adik presiden soeharto) untuk melaporkan kepada presiden tentang pernyataan kesanggupan membayar kepada yayasan damai dalam rangka menyetujui pengangkatan terdakwa sebagai bupati bantul, karena menurut sepengetahuan terdakwa presiden menentukan pengangkatan seorang bupati. bahwa dan surat pernyataan kesanggupan sumbangan milyar rupiah dan kalau dikaitkan dengan penghasilan terdakwa sebagai kolonel dan seorang bupati, melalui terdakwa tidak akan mampu memenuhinya tanpa mengambil sumber keuangan negara yang kaitannya dengan anggaran belanja daerah. pertimbangan hukum mahkamah agungtk, bantul untuk melakukan pemilihan bupati tk. bantul dib.tertera bawah ini. yurisprudensi mahkamah agung saksi berangkat cirebon diantar oleh saksi dan saksi untuk menemui saksi eyang sumawijaya). tankan bantuan kepada yayasan dharma, pesan saksi agar terdakwa sendiri datang cirebon. bahwa setelah saksi melaporkan kepada saksi. . bahwa pada tanggal maret saksii menyerahkan uang rp. (lima juta rupiah). bahwa pada tanggal april rombongan saksi berangkat bantul yaitu sdr. sukarno anaknya saksi abdul azis rohani cucunya saksi sdr. safari anggora wicaksono muridnya saksi perjalanan mereka memberitahu bahwa rombongan saksi sedang menuju bantul (kediaman terdakwa). setelah terdakwa menerima berita tersebut dan menghubungi saksi raden noto sulit) untuk menyambut kedatangan rombongan mereka. bahwa dipanggilnya saksi rd. noto sulit) yaitu kades argomulyo yang masih adiknya presiden suharto karena terdakwa merasa ragu bahwa yayasan dharma melalui saksi dapat membantu pengangkatan terdakwa sebagai bupati kdh tk h bantul periode sehingga timbul perasaan terdakwa akan diperas oleh saksi dan rombongannya. yurisprudensi mahkamah agung bahwa kecurigaan akan diperas oleh saksi dan rombongan saksi tidak dilaporkan terdakwa kepada kepolisian, kodam ataupun kepada gubernur selaku atasan terdakwa, karena menganggapnya akan dilaporkan saksi rd. noto sulit) kepada presiden suharto (mantan presiden). berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kamidakwaan kesatu primaire ke kuhp no, tahun subsdidair uu, tahun dakwaan kedua i21 kuhp. setelah membaca tuntutan editor militer tanggal juni yang sebagai berikut menyatakan terdakwa a.sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan kesatu primaire dan untuk itu membebaskan terdakwa dan dakwaan kesatu primaire. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan sesuatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau: dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan pemberitahuan yang semestinya wajib teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiriannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara , sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan kedua dan untuk itu membebaskan terdakwa dan dakwaan kedua, cc. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . barang siapadalam tugas yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum , sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum tahun dengan mengingat tahun dan peraturan perundang undang lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar terdakwa kolonel art. sri yurisprudensi mahkamah agung rose sudarso nrp. dijatuhi pidana penjara selama (delapan) bulan. agar barang barang bukti berupa.: surat surat il. (satu) lembar foto hitam putih kolonel art, sri rose sudarso:, (satu) lembar surat pernyataan sanggup membantu rp. (satu milyar rupiah), (satu) lembar foto copy surat noto sulit tentang laporan informasi dra, atik hadiningrat,ri pengangkatan bupati kdh tk h bantul (dua) lembar foto copy keputusan mendagri nomor an, semuanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini. tag agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah). dengan memperhatikan undang undang nomor tahuninggi tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menyatakan bahwa terdakwa kolonel art. sri rose sudarso nrp. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi suap . tidak terbukti secara sah dan: meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja mendiamkan pemberitahuan yang semestinya wajib teruskan karena jabatan, kepada penguasa yang berhak, kerena pendiriannya dapat merugikan dinas , oleh karena itu terdakwa dibebaskan dan dakwaan tersebut. mexicana terdakwa tersebut atas karena itu dengan pidana penjara selama (sembilan) bulan. yurisprudensi mahkamah agung menetapkan agar barang barang bukti berupa. surat surat, (dua ratus lima puluh juta rupiah). (n pengangkatan bupati kdh tk ii bantul tikepada terdakwa sebesar rp. (tujuh ribu ima ratus rupiah). putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh mahkamah militer agung jakarta dengan putusannya tanggal pebruari nomor put mma bdg ii yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa kolonel art sri rose sudarso nrp. membatalkan putusan mahkamah militer tinggi jakarta nomor put. k ad mmt il vi1 tanggal juli atas nama terdakwa kolonel art sri rose sudarso nrp mengadili sendiri menyatakan terdakwa kolonel art sri rose sudarso nrp,yurisprudensi mahkamah agung kewajibannya , sebagaimana dibawakan dalam dakwaan kesatu primata. abe ass militer yang dengan sengaja mendiamkan pemberitahuan yang semestinya wajib teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, kerena pendiriannya dapat merugikan dinas , sebagaimana dibawakan dalam dakwaan kedua. pan membebaskan terdakwa tersebut atas dan dakwaan kesatu primaire dan dakwaan kedua. ann lan terdakwa tersebut atas terbukti secara sah' dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi suap . man mexicana terdakwa tersebut atas dengan pidana penjara selama (enam) bulan, nasa pidana denda sebesar rp. (sepuluh juta rupiah), subsidi (enam) bulan kurungan. menetapkan barang bukti berupa surat senna'c. (satu) lembar surat pernyataan sanggup membantu rp. (satu milyar rupiah). setan peru nanas ii bantul m1. (satu) eksemplar foto copy keputusan mendagri nomor tetap dilekatkan dalam berkas perkara, data membebankan biaya perkara tingkat pertama dan tingkat banding kepada terdakwa masing masing sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan rp. (sepuluh ribu mpia). oosit memerintahkan kepada panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas. perkaranya. kepada kamahmilti jakarta. mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor kas k ad mmt iwx yang dibuat oleh panitera pada mahkamah militer tinggi jakarta' mahkamah militer agung tersebut, yurisprudensi mahkamah agung memperhatikan risalah kasasi bertanggal septem. surat kuasa khusus bertanggal september risalah kasasi mana telah diterima kepaniteraan mahkamah militer tinggi jakarta pada tanggal september. melihat surat surat yang bersangkutan: menimbang, bahwa putusan mahkamah militer agungtinggi jakartahkamah militer agung dengan putusannya nomor put mma bdg ii tertanggal pebruari dalam pertimbangan hukumnya ternyata telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan pada intinya mahkamah militer agung hanya menyatakan bahwa pertimbangan mahkamah militer tinggi sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dengan tanpa disertai alasan alasan yang jelas dan pertimbangan yang terperinci. hal itu bisa terlihat antara lain dalam eksepsi bahwa dalam eksepsi ini telah dikemukakan surat dakwaan tidak lengkap, tidak jelas dan kabur, serta lebih tepat merupakan berita acara pemeriksaan pendahuluan penyidik) tanpa disimpulkan dengan rumusan rumusan yang baku dan konkrit dari tindak pidana yang dibawakan. oleh mahkamah: militer agung hal tersebut hanya dipertimbangkan bahwa para penasehat hukum terdakwa tidak menguraikan secara rinci dalam keberatannya tentang tidak lengkap, tidak jelas dan kaburnya te surat dakwaan. pertimbangan mahkamah militer agung tersebut jelas keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sudah jelas yang dimaksud dalam eksepsi surat dakwaan secara keseluruhan, dalam surat dakwaan tersebut hanya menguraikan secara umum tidak l.x0 terperinci dengan jelas tentang bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan yang dibawakan. menurut huruf kurap surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalam perkara ini pemohon kasasi terdakwa hanya diajukan sebagai terdakwa tunggal padahal dari hasil pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan persidangan mahkamah telah terdapat fakta yuridis, pihak pihak yang hanya dijadikan saksi dalam perkara ini seharusnya didudukkan pula sebagai terdakwa. dalam perkara ini seharusnya diterapkan jo. kuhp yaitu tentang penyertaan dan pembantuan, sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilakukan dengan acara koneksitas dan mengingat disamping pemohon kasasi terdakwa sebagai anggota militer juga saksi saksi yang seharusnya dijadikan pula sebagai terdakwa adalah bukan militer. terhadap hal tersebut mahkamah militer agung dalam pertimbangannya membenarkan menurut tahun 1997jo. kurap no tahun (periksa putusan mahmilgung halaman huruf b), namun dalam pertimbangan selanjutnya mahkamah militer agung merujuk dan mendasari pada yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia k kn (tidak bertanggal) yang mengatakan bahwa orang orang yang terlibat dalam satu kasus yang sama dapat dijadikan saksi bagi kawannya atas pelaku lainnya dalam kasus yang sama. pertimbangan mahkamah militer agung tersebut selain keliru juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, namun lebih tepat dan akurat bila diterapkan terhadap ketentuan kurap. lagi pula selain yurisprudensi tersebut kedudukannya jauh bawah undang undang, juga yurisprudensi tersebut terbit pada tahun yang jauh sebelum lahirnya tahun kurap maupun undang undang tahun dalam analisa yuridis atas materi perkara bahwa mahkamah militer agung sebagai mahkamah tingkat banding seharusnya memeriksa kembali terhadap seluruh hal hal yang dimohonkan banding oleh pemohon banding dengan pertimbangan hukum yang rinci dan jelas, bukannya hanya menganggap tepat dan benar pertimbangan hukum mahkamah militer tinggi sehingga harus dikuatkan dengan tanpa disertai alasan apapun, padahal putusan mahkamah militer tinggi jakarta pun didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, bahkan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang. hal ini terutama terhadap pemeriksaan para saksi yaitu saksi dan li. pesan yurisprudensi mahkamah agung 2s dalam pertimbangannya oleh mahkamah militer tinggi menyatakan menimbang bahwa para saksi yang dipanggil persidangan tidak dapat hadir, walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang undang, untuk itu dibacakan berita acara pemeriksaan pendahuluan . dst vide putusan mahmilti halaman dan hal itu jelas terbukti bahwa baik mahkamah militer agung maupun mahkamah militer tinggi dalam mengadili telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang, karena memberikan kesaksian merupakan kewajiban hukum d(periksa penjelasan kurap). merujuk berikut penjelasannya tersebut maka terhadap saksi yang tidak. hadir meskipun telah dipanggil secara sah, seharusnya judex facts memerintahkan agar saksi saksi tersebut dihadirkan secara paksa. terlebih lebih sesuai kurap menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti salah apa yang saksi nyatakan sidang pengadilan. karena itu mendasari dari ketentuan tersebut maka berita acara pemeriksaan pendahuluan atas saksi s d tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai saksi. dan sesuai dengan ketentuan huruf membebankan kewajiban hukum kepada hakim untuk mendengarkan keterangan saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara. karena itu baik mahkamah militer agung maupun mahkamah militer tinggi yang menyatakan pemohon kasasi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi suap adalah barang tentu putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab dari fakta fakta yang terungkap persidangan telah diperoleh fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan dengan benar terhadap unsur yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, mahkamah militer agung dalam pertimbangan hukum antara lain menyatakan, bahwa perbuatan pemohon kasasi terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyumbang kepada yayasan dharma sebesar satu milyar rupiah tidak dapat dipisahkan dengan adanya kehendak pemohon kasasi terdakwa mengutus saksi drs. pasti wanggono dan saksi drs. madhuri syahid berangkat cirebon pertimbangan mahkamah militer agung tersebut jelas keliru, karena sebagaimana telah terungkap persidangan terbukti bahwa kepergian saksi cirebon adalah untuk meminta doa restu dan saksi suma yurisprudensi mahkamah agung wijaya selaku paranormal yang sejak semula tidak ada maksud ataupun fiat untuk membuat surat pernyataan kesanggupan menyumbang yayasan dharma, dan itupun dilakukan atas inisiatif saksi drs. pasti wanggono dan drs. madhuri syahid, sehingga telah terbukti pembuatan surat pernyataan kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah tidak ada kaitannya dengan kepergian saksi drs. pasti wanggono, drs. madhuri syahid cirebon. adapun terjadinya surat pernyataan menyumbang yayasan dharma ini adalah atas inisiatif dan dorongan dan noto sulit saksi dengan maksud untuk membongkar orang orang yang ada dibalik usaha usaha pemerasan dengan menggunakan nama yayasan dan ibu tien soeharto. kemudianbahwa benar dengan adanya laporan dan 'anggotanya tersebut. pemohon kasasi terdakwa tergerak hatinya untuk mencalonkan kembali menjadi bupati bantul periode sid .cbooo dst vide putusan mahmilti jakarta halaman angka bahwa benar ternyata karena pemohon kasasi terdakwa merasa yakin saksi anggora wicaksono telah menghubungi saksi dra. atik . hadiningrat yang masih kerabat ibu tien soeharto . woo namun justru terdakwa merasa yakin . dst. usaha . pencalonan bupati bantul periode s d akan berhasil vide . putusan mahmilti jakarta halaman angka pertimbangan hukum judex facts tersebut jelas keliru dan hanya merupakan kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap persidangan, sehingga .nyata nyata mahkamah militer agung dan mahkamah militer tinggi jakarta telah tidak.menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sebagaimana terungkap persidangan yang mempunyai keinginan agar pemohon kasasi terdakwa dicalonkan kembali sebagai bupati bantul adalah para pendukungnya waktu itu, hal itu sesuai pula dengan keterangan saksi drs. madhuri syahid maupun pxs. pasti wanggono yang menerangkan menurut saksi, pemohon kasasi terdakwa orangnya baik dan berhasil menimpa kabupaten bantul periode s d dan kenyataannya dalam pemilihan bupati tanggal juni oleh dprd tingkat ii. kab. bantul, pemohon kasasi terdakwa memperoleh suara paling banyak, lagi pula pemohon kasasi terdakwa selaku anggota militer tidak dapat mencalonkan diri sebagai bupati kecuali dicalonkan oleh atasannya sebagai perintah komando yaitu pangdam iv diponegoro hingga pangan. yurisprudensi mahkamah agung partai sedang dibuatnya surat pernyataan kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah kepada yayasan dharma telah terungkap persidangan adalah dimaksudkan untuk menjebak orang orang yang hendak memeras pemohon kasasi terdakwa dengan menyalahgunakan nama yayasan dharma, hal itu sesuai dengan keterangan saksi drs. madhuri syahid yang menerangkan bahwa dalam rapat tersebut pemohon kasasi terdakwa menjelaskan surat pernyataan dibuat setelah adanya saran dan saksi noto sulit, kemudian noto sulit juga menerangkan agar pemohon kasasi terdakwa menyanggupi membantu dana yayasan dharma sebagai jebakan untuk mengetahui siapa yang telah menyalahgunakan nama yayasan dharma, hal itu sesuai pula dengan keterangan pemohon kasasi terdakwa sendiri. sedang pemohon kasasi terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya pernyataan tersebut, karena hal itu sudah dilaporkan oleh saksi noto sulit langsung kepada soeharto, dan dari keterangan saksi noto sulit dan surat bapak noto sulit tentang laporan informasi ibu dra. atik dm. hadiningrat tertanggal mei berikut surat sawit riyanto, sh, tertanggal mei yang ditujukan kepada kol. pnb. teddy soemarno, perihal informasi surat ancaman dan ibu dra. atik dm. hadiningrat (tidak dicantumkan dalam putusan) telah terdapat fakta hukum bahwa maksud untuk menjebak dan mengetahui orang orang yang ada dibelakangnya telah terbukti, dan oleh saksi noto sulit rencananya akan segera dilaporkan kepada yang berwajib, namun setelah ada penjelasan dari soeharto bahwa dra. atik hadiningrat masih ada hubungan keluarga ibu tien, dan sering mempergunakan nama soeharto maupun ibu tien, dan perbuatannya itu tidak benar, saksi noto sulit dianjurkan tidak usah memperpanjang masalah tersebut karena tidak enak (periksa keterangan saksi noto sulit). terbitnya kedua surat pernyataan kesanggupan menyumbang yayasan dharma telah terbukti adalah atas kehendak dan inisiatif saksi ini, dan dan untuk surat pernyataan kesanggupan menyumbang rp. bukan atas kehendak dan perintah pemohon kasasi terdakwa namun atas kehendak saksi sendiri yang merasa terdesak kan dan terpaksa atas ancaman saksi anggora wicaksono cs, karena hari tan sudah malam dani belum boleh pulang sebelum membuat pernyataan menyumbang (periksa keterangan saksi dan terhadap surat pernyataan kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah yang bersesuaian dengan keterangan saksi noto sulit apabila benar benar dipertimbangkan maka jelas jelas terbukti inisiatif pembuatan surat pernyataan sesuai yang dikehendaki oleh saksi yurisprudensi mahkamah agung putusan mahkamah agung mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi sri rose sudarso, kolonel art. nrp. tersebut, membatalkan putusan mahkamah militer agung jakarta tanggal pebruari nomor put mma bdg ii yang membatalkan putusan mahkamah tinggi jakarta tanggal maret nomor put. k ad mmt.in vil1999,membebaskan terdakwa oleh karena itu dari. bantulanggora wicaksono adalah saksi noto sulit, juga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembuatan surat pernyataan kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah yayasan dharma adalah saksi noto sulit, hal itu secara tegas disebut dalam surat pernyataan kewajiban tersebut diatas akan dilaksanakan diselesaikan oleh bapak noto sulit (periksa surat pernyataan). berdasarkan fakta fakta tersebut maka apabila pembuatan surat pernyataan kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah yayasan dharma dianggap sebagai perbuatan pidana, sudah pasti pertanggung jawab pidananya tidak dapat dibebankan kepada pemohon kasasi terdakwa akan tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saksi |. noto sulit yang nota bene juga menanda tangani surat pernyataan tersebut, atau setidak tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pemohon kasasi terdakwa bersama sama dengan saksi r. noto sulit adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisah pisahkan, sehingga dimasukkan sebagai terdakwa bersama sama dengan pemohon kasasi terdakwa dalam satu perkara yang tidak dapat dipisah pisahkan. . dalam memori kasasi ini pemohon kasasi terdakwa kemukakan pula tentang kelanjutan tindakan pemohon kasasi terdakwa dan maksud niat untuk menjebak ataupun membongkar percobaan penipuan yang dilakukan oleh saksi safari anggora wicaksono cs, yang mana hal itu oleh pemohon kasasi terdakwa sebenarnya sudah akan dilaporkan "kepada pihak kepolisian, namun sebelum itu dilakukan ternyata dari hasil rapat pada tanggal pebruari yang dihadiri oleh sekwilda tingkat diy. pan asisten pemerintahan setwilda tingkat diy. kepala biro hukum setwilda tingkat diy. irwilprop diy yang diwakili oleh urban sosial. bulan kdh tingkat bantul. kepala kejaksaan negeri bantul. ti. noto sulit. pasa telah keluar nota dinas dan inspektur jendral departemen dalam negeri nomor a. .j, tanggal pebruari perihal pertimbangan terhadap rencana memperkarakan oknum yang melakukan percobaan penipuan kepada bupati kdh tingkat bantul yang ditujukan kepada menteri dalam negeri (copy terlampir, sebagai lampiran dengan berbagai pertimbangan baik dan bidang sosial, politik maupun keamanan terutama wilayah bantul dan yogyakarta, pemohon yurisprudensi mahkamah agung hata kasasi terdakwa terpaksa menangguhkan rencana untuk melaporkan masalah tersebut kepolisian (periksa lampiran tentang nota tan dinas tersebut). jadi telah terdapat fakta hukum bahwa perbuatan pemohon kasasi terdakwa tidak melaporkan kepolisian bukan merupakan bukti, pemohon kasasi terdakwa justruperiksa putusan mahmilti jakarta halaman tapi yang jelas rencana pemohon kasasi terdakwa untuk melaporkan kepolisian tersebut ditangguhkan karena terpaksa dengan mengingat situasi yang ada pada saat itu, sehingga tindakan pemohon kasasi terdakwa tersebut tidak dapat dikualificeer sebagai tindak pidana, dan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh kuhp maka apa yang dilakukan oleh pemohon kasasi terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. dan hal itu jelas diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemohon kasasi terdakwa adalah bukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti. tentang unsur seseorang . bahwa mengenai unsur seseorang ini ternyata judex facts telah mengaburkan tentang pengertian yayasan selaku subyek hukum dalam perbedaannya dengan subyek hukum manusia. untuk terbentuknya suatu yayasan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat harus ada suatu pemisahan kekayaan, suatu tujuan, dan pengurus dan dengan akta otentik, sehingga praktis untuk melakukan tindakannya baik dalam maupun luar harus diwakili oleh pengurusnya sesuai dengan kewenangannya, demikian pula terhadap harta kekayaan yayasan tidak dapat dimiliki oleh pengurusnya menjadi hak pribadi, karena itu apabila yayasan jitu dibubarkan maka harta kekayaan harus dihibahkan yayasan lain yang mempunyai tujuan dan usaha yang sama atau hampir sama. dalam pertimbangan hukum mahkamah militer agung maupun mahkamah militer tinggi yang sangat membingungkan terutama tentang unsur ketiga, yaitu seseorang ternyata baik mahkamah militer agung maupun mahkamah militer tinggi telah mencampur adukan antara pengertian yayasan dengan seseorang. karena seseorang yang dimaksud adalah: manusia sebagai subyek hukum, sedang yayasan adalah badan hukum sebagai subyek hukum yang terbatas hanya dalam bidang hukum tertentu, yurisprudensi mahkamah agung dan surat pernyataan kesanggupan menyumbang bukan ditujukan dan bukan diperuntukkan kepada soeharto baik dalam kapasitasnya orang pribadi, sebagai presiden maupun sebagai ketua yayasan, namun secara tegas dan jelas jelas ditujukan kepada yayasan dharma selaku . badan hukum yang usahanya bergerak dalam bidang sosial. datar pertimbangan hukumnyamenyatakan mk, terdakwa akan memberikan bantuan dana kepada yayasan dharma yang diketuai oleh soeharto dalam kapasitasnya sebagai ketua yayasan dharma . bahwa soeharto dalam kapasitasnya ketua yayasan dharma dikategorikan seseorang. dalam pertimbangan hukum ini judex facts telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena apabila dikaitkan dengan masalah pencalonan dan pengangkatan bupati bantul, yang dimaksud dengan soeharto adalah sudah pasti soeharto selaku presiden pejabat), sehingga tidak dapat dipisahkan antara soeharto selaku pribadi dan soeharto selaku ketua yayasan dharma maupun soeharto selaku presiden, karena itu unsur seseorang dalam perkara ini secara yuridis sebenarnya telah tidak terpenuhi. tentang unsur dengan maksud untuk membujuk supaya orang lainyang menyangkut kepentingan umum. data bahwa sudah jelas terdapat suatu fakta hukum dimana pemohon kasasi terdakwa membuat dan menara tangani surat pernyataan tersebut adalah untuk menjebak orang orang yang akan menyala gunakan nama keluarga cendana maupun yayasan dharma, sehingga sama sekali tidak ada maksud pemohon kasasi terdakwa untuk membujuk seseorang yang dalam hal ini adalah soeharto. dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan 'bahwa pemohon kasasi terdakwa menanda tangani surat pernyataan tersebut, karena pemohon kasasi terdakwahalaman nomor bawah), apa yang dinyatakan oleh judex facts, tersebut adalah tidak benar dan hanya hasil rekayasa belaka, karena telah terbukti pembuatan surat pernyataan hanya untuk yurisprudensi mahkamah agung menjebak orang orang yang akan menyala gunakan nama keluarga cendana dan yayasan dharma itupun atas saran dan petunjuk heo noto sulit sendiri, sehingga seandainya surat pernyataan tersebut dimaksud untuk membujuk soeharto tidak mungkin diserahkan kepada saksi vii, dan yang tidak jelas status dan keberadaannya. lagi pula sesuai dengan keterangan saksi drs, pasti wanggono, saksi hata drs. madhuri syahid, saksi noto sulit, keterangan pemohon kasasi terdakwa maupun saksi kamil segera telah terungkap haa persidangan bahwa atas terbitnya surat pernyataan kesanggupan kes menyumbang dana satu milyar rupiah oleh pimpinan dprd, tk. bantul dan para pimpinan fraksi sudah meminta penjelasan kepada pemohon kasasi terdakwa pada tanggal mei hingga kemudian pimpinan dewan dan fraksi sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut. d0. terpilihnya pemohon kasasi terdakwa sebagai bupati bantul tidak nan ditentukan oleh presiden apalagi yayasan dharma akan tetapi dari hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh dprd tingkat bantul, sedangkan dijalankannya pemohon kasasi terdakwa sebagai bupati ditentukan berdasarkan perintah komando yaitu dan pangdam hingga pangan. terlebih lebih dalam pertimbangan hukum putusan mahmilti halaman pada pokoknya menyatakan menyimpulkan bahwa akibat adanya surat pernyataan tersebut kemudian pada tanggal april saksi noto sulit memberitahukan kepada presiden soeharto tentang adanya pernyataan pemohon kasasi terdakwa sanggup ban membantu yayasan dharma sebesar rp. milyar setelah terpilih kembali menjadi bupati bantul, dan kemudian pada tanggal mei keluar surat mendagri prod yang memberitahu bahwa calon bupati bantul atas nama kol.inf. iwan hassan supardi dinyatakan tidak mendapat restu dari pangan, hingga haa kemudian pangdam iv diponegoro dengan suratnya nomor nen tanggal telah menunjuk pemohon kasasi terdakwa sebagai calon bupati bantul, dan setelah dilaksanakan pemilihan . pemohon kasasi terdakwa terpilih dan selanjutnya dilantik, hingga kemudian disimpulkan dengan adanya surat pernyataan sanggup untuk tag menyumbang kepada yayasan dharma sebesar rp. milyar rupiah pemohon kasasi terdakwa telah terpilih menjadi bupati bantu! periode ken. s d terhadap pendapat kesimpulan judex facts tersebut apabila tetap cemteloes dipertahankan maka harus dibuktikan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap soeharto, pangan maupun mendagri dan patah pangdam iv diponegoro yang menjabat waktu itu harus dimintai keterangan diperiksa persidangan terutama sebab dan alasan alasan yurisprudensi mahkamah agung yang berkaitan dengan penarikan atas pencalonan kol. inf. iwan supardi serta dengan dijalankannya kembali pemohon kasasi terdakwa, karena selama dan sebelum hal itu dilakukan maka proses peradilan yang sudah dilaksanakan selama ini tidaklah bersifat obyektif sehingga tidak akan pernah ditemukan kebenaran materiil yang sejati.pada halaman putusan mahmilti, antara lain menyatakan, bahwa pada prinsipnya mahkamah sependapat dengan uraian fakta dan pembuktian yang diajukan oleh editor militer tinggi dalam tuntutannya, dst . dalam pertimbangan hukum tersebut telah ternyata mahkamah militer agung maupun mahkamah militer tinggi jakarta disamping keliru dalam pertimbangannya juga telah tidak. menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sesuai dengan prinsip hukum dalam pemeriksaan perkara pidana hakim harus aktif untuk mencari menemukan dan menentukan bukti bukti yang harus diungkapkan persidangan guna menemukan kebenaran yang materiil. padahal baik dalam tuntutan (reguisitoir) editor militer tinggi maupun putusan mahkamah militer tinggi dan mahkamah militer agung, banyak materialis yang tertulis dalam alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan sama sekali, bahkan ada 'satu 'alat bukti surat yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan namun tidak dicantumkan dimasukkan baik dalam tuntutan maupun putusan, yaitu surat sawit riyanto, sh. tertanggal mei perihal informasi surat ancaman dan ibu dra. atik dm. hadiningrat bupati tk. bantul, yang ditujukan kepada bapak kol. pnb soemarno (copy terlampir), pada alat bukti surat tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan alat bukti surat dan noto sulit, tertanggal mei perihal laporan informasi tentang ibu dra. atik dm. hadiningrat maupun dengan surat pernyataan sanggup membantu rp. (satu milyar rupiah). padahal materi isi dan ketiga alat bukti surat tersebut apabila benar benar dipertimbangkan lebih seksama maka akan terdapat fakta yuridis bahwa memang benar fiat dati maksud pembuatan surat pernyataan kesanggupan menyumbang satu milyar rupiah kepada yayasan dharma hanyalah untuk menjebak dan membongkar terhadap orang orang yang akan melakukan pemerasan dengan "menyala gunakan nama ibu tien maupun yayasan dharma dan dalam 'alat bukti surat tersebut terbukti oleh saksi noto sulit maupun orang turunannya sawit riyanto, sh.) hal itu telah dilaporkan kepada presiden soeharto maupun melalui ajudannya yaitu kol. pnb teddy soemarno adc presiden ri. yurisprudensi mahkamah agung kemudian dalam pertimbangan hukum mahkamah militer tinggi yang dibenarkan dan dikuatkan oleh mahkamah militer agung, pada mete halaman angka putusan, antara lain menyatakan bahwa dan fakta fakta tersebut jelaslah bahwa terdakwa membuat surat pernyataan itu dengan maksud agar presiden soeharto waktu hur selaku ketua yayasan dharma berbuat sesuatu agar terdakwa bag terpilih menjadi bupati bantul dan hal ini adalah diluar tugas dan kewajiban yayasan dharma . pertimbangan hukum judex facts tersebut selain bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri yang lain, juga telah membenarkan serta mengakui bahwa soeharto baik selaku pribadi maupun ketua yayasan dharma tidak dapat dipisahkan dalam kedudukannya sebagai presiden (pejabat), judex facts juga membenarkan bahwa pencalonan dan terpilihnya pemohon kasasi terdakwa sebagai bupati bantul adalah diluar tugas dan kewajiban yayasan dharma. dan pertimbangan hukum tersebut sebenarnya terhadap unsur (tiga) dan (empat) dakwaan kesatu subsidi jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. index facts dalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak membahas kanan mempertimbangkan kata kata dalam tugasnya karena yang dimaksud dengan membujuk sedst. kiper sepak bola yang tidak menangkap bola (dalam tugasnya) karena disuap. seseorang wasit yang menganulir gol (dalam tugasnya) karena disuap. mendagri yang membatalkan pencalonan bupati kdh (dalam tugasnya) karena disuap. dprd yang memilih bupati kdh (dalam tugasnya) karena disuap. akan tetapi dalam hal ini yayasan dharma dimana soeharto sebagai ketua yayasan tugasnya tidak mengurusi pencalonan bupati kdh. soeharto sebagai presiden tugasnya adalah sebagaimana telah digariskan dalam uud sedang sebagai ketua yayasan tugasnya naa adalah mengurusi semua kepentingan yayasan selaku badan hukum, haa sehingga unsur inipun tidak terpenuhi, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan kasasi tersebut mahkamah agung berpendapat yurisprudensi mahkamah agung mengenai keberatan tag mata bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dalam dakwaan kesatu subsidi telah diuraikan cara tindak pidana memberi suap dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan membuat surat pernyataan dua kembar yang disaksikan oleh saksi dan satu lembar untuk saksi sebagai bahan laporan kepada presiden dan satu lembar lagi anak ibu tien suharto melalui saksi yang dibawa oleh rombongan saksi bahwa terdakwa menyanggupi memberi sumbangan sebesar satu milyar rupiah pada yayasan dharma karena terdakwa yakin akan diangkat lagi sebagai bupati bantul, mengenai keberatan adl. bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan yang dilakukan dengan acara koneksitas merupakan kewenangan dan editor militer tinggi, bukan kewenangan badan peradilan militer, mengenai keberatan h.: bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab membacakan keterangan yang diberikan dalam penyidikan oleh saksi yang tidak dapat hadir sidang karena ada halangan bukanlah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang atau tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, karena kitab undang undang hukum acara pidana undang undang nomor tahun tentang peradilan militer memperkenalkannya, snn ken mengenai keberatan pen bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab surat pernyataan kesanggupan untuk menyumbang kepada yayasan dharma sebesar (satu) milyar rupiah dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa sendiri justru menanamkan kepercayaan bagi orang yang menerima surat tersebut yakni bapak suharto melalui saksi noto sulit merupakan kelakuan membujuk oleh terdakwa sendiri, bukan orang lain, dan tidak dalam keadaan terancam, mengenai keberatan bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab yayasan didirikan bukan didasarkan atas saham saham sehingga tidak memiliki kekayaan yang terpisah dan kekayaan pendirinya (ketuanya) oleh karena itu kekayaan yayasan merupakan milik pribadi pendirinya (ketuanya). sedang pendiri yayasan dharma sekaligus ketuanya secara umum sudah diketahui (xotoirfeit) adalah bapak suharto, yang juga adalah presiden mempunyai pengaruh kuat terhadap menteri dalam negeri selaku pembantu presiden dalam pengangkatan bupati, yurisprudensi mahkamah agung mengenai keberatan il. bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab unsur dengan maksud membujuk supaya orang lain berbuat sesuatu dalam tugasnya oleh terdakwa sudah terbukti dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal april untuk menyumbang (satu) milyar pada yayasan dharma yang telah disampaikan noto sulit kepada presiden suharto melalui ajudan kol. pnb. tidy sukarno:bantul untuk melakukan pemilihan bupati tk. bantul ) . menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dan pemohon kasasi terdakwa dikabulkan dan pemohon kasasi terdakwa dibebaskan: mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi terdakwa sri rose sudarso, kolonel art. nrp. tersebut: membatalkan putusan mahkamah militer agung jakarta tanggal pebruari nomor put m.ma bagai yang membatalkan putusan mahkamah militer tinggi jakarta tanggal maret nomor put.o7 k ad mmt.h viyurisprudensi mahkamah agung membebaskan terdakwa oleh karena itu dan(satu) lembar surat pernyataan sanggup membantu rp. ge. (dua) lembar foto copy facsimile dra. stick hadiningrat. (satu) eksemplar foto copy skep pemberhentian dan pengangkatan bupati kdh tk i bantul gpagustuspunya tanggal agustus oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh.perang ttd. arbijoto, sh. ujung abdul metallicagung dan mahkamah militer tinggi:tinggi jakarta tanggal maret nomor put. k ad mmt ii vim dalam putusan mana terdakwa nama lengkap sri rose sudarso pangkat nrp. kolonel art. jabatan pamen kodam iv mantan bupati kdh tk. ii. bantul) kesatuan kodam diponegoro tempat, tanggal lahir bantul, januari jenis kelamin laki laki kebangsaan tan indonesia tan agama islam alamat tempat tinggal. jl. kaliurang km. gg. kalimantan yogyakarta pemohon kasasi terdakwa berada luar tahanan: yang diajukan dimuka persidangan didakwa mahkamah militer tinggi tersebut karena didakwa kesatu primairedaerah bantul, setidak tidaknya tempat tempat yang termasuk wewenang yurisprudensi mahkamah agung mahkamah militer tinggi jakarta, telah melakukan tindak pidana dipidana karena tindak pidana korupsi.dilakukan dengan cara cara sebagai berikut bana bahwa terdakwa menjadi prajurit tnt ad sejak lulus pendidikan akar dilantik dengan pangkat setda art. pada saat terjadinya :perkara ini berpangkat kolonel art. dengan jabatan sebagai bupati kepala daerah tingkat bantul periode kemudian diangkat kembali untuk masa jabatan periode selama bertugas sebagai: prajurit memperoleh penghargaan berupa satya lencana kesetiaan tahun, tahun ddua stafnya yaitu drs. madhuri syahid saksi dan drs. pasti wanggono saksi menyarankan kepada terdakwa untuk mencalonkan diri untuk menjadi bupati kdh tk bantul periode ternyata.. bantul yang dicalonkan kodam iv dip: untukperiode bahwa untuk mencari inspirasi yang dimaksud saksi menghubungi temannya sdr. jadi saksi selaku.bulan maret pan bahwa setelah bertapa sdr. jadi saksi:cirebon. ana bahwa karena sdr. jadi saksi tidak mengetahui alamat eyang sumawijaya saksi selanjutnya saksi menghubungi murid eyang sumawijaya yakni sdr. suhartono saksi kemudian setelah saksi dihubungi dan bersedia mengantarkan saksi dan saksi dan cirebon untuk menemui saksikemudian atas perintah saksi supaya saksi berangkat cirebon diantar oleh saksi dah saksi: untuk menemui saksi yurisprudensi mahkamah agung bahwa sesampainya cirebon rombongan saksi cs, diterima oleh saksi dengan didampingi oleh sdr,?hmkeluarga dengan ibu tien suharto. bahwa untuk membicarakan lebih lanjut tentang, bahwa setelah saksi ? melaporkan kepada saksi kemudian mereka melaporkan bersama sama hasil pertemuan dengan saksi kepada terdakwa,serahkan kepada saksi dan saksi bahwa pada tanggal maret saksi: didampingi saksi dengan dikawal oleh saksi dan saksi berangkat cirebon untuk menemui saksi $ dan saksi bahwa dalam pertemuan dengan saksi yang didampingi saksi saksi dan saksidahului terdakwa telah menyanggupi memberi dana sebesar juta rupiah atas nama terdakwa, untuk mematangkan jumlah sumbangan kepada yayasan dharma, rombongan saksi (bersama saksi dan akan menemui langsung terdakwa bantul. bahwa pada tanggal april rombongan saksi berangkat bantul, dalam perjalanan mereka menghubungi terdakwa bahwa rombongan sedang dalam perjalanan menuju bantul. selanjutnya.setelah terdakwa menerima berita tersebut terdakwa menghubungi dan mengundang saksi raden noto sulit) .untuk menyambut kedatangan rombongan saksi bahwa setelah rombongan saksi tiba dirumah terdakwa pada pukul wib, terdakwa bersama saksi menemui tamunya tersebut. selanjutnya .dimulailah pembicaraan tentang kesanggupan terdakwa menyumbang kepada yayasan dharma disertai dengan diperlihatkannya contoh surat pernyataan kesanggupan serta besar sumbangannya oleh rombongan saksi kepada terdakwa. yurisprudensi mahkamah agung bahwa untuk meyakinkan yayasan dharma bisa membantu pengangkatan sebagai bupati bantul periode maka terdakwa menugaskan saksi selaku adik presiden sugiarto yang menyanggupi untuk melaporkan kepada presiden tentang hubungan pernyataan kesanggupan membayar kepada yayasan dharma dalam rangka menyetujui pengangkatan terdakwa sebagai bupati bantul periode bahwa terdakwa berkeyakinan anggarannya kepada yayasan dharma akan memperlancar keinginannya menjadi bupati bantul periode didasarkan pengetahuan terdakwa bahwa ketua yayasan dharma adalah presiden suharto yang mempunyai kewenangan menentukan pengangkatan seorang bupati kdh bahwa sumber keuangan yang dicantumkan dalam surat pernyataan kesanggupan sebesar milyar rupiah jika dikaitkan dengan penghasilan terdakwa sebagai seorang kolonel dan seorang bupati tidak akan mampu memenuhinya tanpa mengambil dari sumber keuangan negara yang berkaitan dengan anggaran belanja daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai bupati kdh bantul. subsidi bahwa terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primaire, telah melakukan tindak pidana barang dipidana karena memberi suap dengan cara cara sebagai berikut terdakwa menjadi prajurit tni ad sejak lulus pendidikan akar dan dilantik menjadi perwirasebagai bupati kdh tk ii bantul periode kemudian diangkat kembali untuk kedua kalinya periode selama bertugas sebagai prajuritkdh tk ii bantul pada tanggal mei dua stafnya yakni drs. pasti wanggono saksi dan drs. madhuri syahid saksi menyarankan kepada terdakwa untuk mencalonkan diri untuk sebagai bupati bantul periode tahunbantul yang dicalonkan kodam iv dip. periode tahun adalah kolonel inf. iwan supardi. yurisprudensi mahkamah agungo parang kritis) yogyakarta, sekitar pertengahan maret bahwa setelah bertapa sdr. jadi saksi memberitahu kepadabahwa dikarenakan' sdr. jadi saksi tidak mengetahui alamat eyang sumawijaya saksi saksi menghubungi muridnya eyang sumawijaya yakni sdr. drs. suhartono saksi kemudian setelah saksi dihubungi dan bersedia mengantar saksi dan saksi dan cirebon untuk menemui eyang sumawijaya.maka atas perintah saksi kemudian saksi berangkat cirebon diantar oleh saksi dan saksi untuk menemui saksi eyang sumawijaya).,. bahwa setelah saksi melaporkan kepada saksi lyurisprudensi mahkamah agung bahwa pada tanggal maret saksi lyerahkan uang rp. (lima juta rupiah). untuk mengurus sumbangan yayasan dharma saksi mendahului terdakwa telah menyanggupi sebesar juta atas nama terdakwa. untuk mematangkan jumlah sumbangan yayasan dharma, rombongan saksi dan akan langsung menemui terdakwa bantul. bahwa pada tanggal april rombongan saksi dan menuju bantul dalam perjalanan mereka menghubungi terdakwa yang menyampaikan bahwa rombongan eyang sumawijaya saksi sedang menuju bantul. setelah terdakwa menerima berita tersebut menghubungi dan mengundang saksi rd. noto sulit) untuk menyambut rombongan saksi . bahwa setelah rombongan saksi sampai dirumah terdakwa pada pukul wib, terdakwa bersama saksi menemui rombongan saksi adapun yang dibicarakan adalah tentang contoh surat pernyataan kesanggupan serta jumlah sumbangan yang akan diserahkan kepada yayasan dharma. bahwa setelah melihat contoh surat kesanggupan terdakwa menyatakan kesungguhannya untuk menyumbang yayasan dharma sebesar milyar rupiah dengan membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh saksi dan dibuat (dua) lembar, satu lembar untuk saksi sebagai bahan laporan kepada presiden, satu lembar lagi untuk ibu tien suharto melalui saksi yang dibawa oleh rombongan saksi bnn bahwa terdakwa menyanggupi memberikan sumbangan sebesar milyar rupiah kepada yayasan dharma karena terdakwa yakin akan diangkat lagi: sebagai bupati bantul periode melalui ibu tien suharto yang diurus oleh saksi penata ban bahwa atas usaha saksi mengadakan pendekatan kepada ibu tien suharto serta dukungan dari yayasan dharma, untuk pencalonan kolonel inf, iwan supardi akhirnya diganti dengan terdakwa untuk jabatan bupati bantul periode daa kedua annyurisprudensi mahkamah agung daerah bantul setidak tidaknya tempat tempat yang termasuk wewenang mahkamah militer tinggi jakarta, telah melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib teruskan karena jabatan, kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiriannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara , dilakukan dengan cara cara sebagai berikut bahwa terdakwa menjadi prajurit tni ad sejak lulus akar dilantikbupati kdh tk ii bantul periode kemudian diangkat kembali untuk masa jabatan periode selama bertugas menjadi prajurit telah(dua) stafnya yaitu drs. matsuri syahid saksi dan drs. pasti wanggono saksi menyarankan kepada terdakwa untuk mencalonkan diri menjadi bupati periode h bantul yang dicalonkan kodam dip.maret bahwa setelah bertapa sdr. jadi saksitana bahwa dikarenakan sdr. jadi saksi tidak mengetahui alamat eyang sumawijaya saksi s), saksi menghubungi muridnya eyang samawi jaya yakni sdr. drs. suhartono saksi kemudian setelah saksi t dihubungi dan bersedia mengantarkan saksi dan saksi dan cirebon untuk menemui eyang sumawijaya. bahwa setelah saksi melaporkan saksi: tentang adanya peluang untuk menjadi bupati bantul periode maka atas perintah saksi kemudian yurisprudensi mahkamah agung

nasir nomorregister 03pk mi112005 tanggalputusan oktober majelis hakim german hoediarto, s.h. soekarno, s.h, arbijoto, klasifikasi kewenangan pengadilan kaidah hukum: terdakwa sejak tanggal oktober alasan peninjauan kembali dapat telah meninggalkan kesatuan dibenarkan karena terdapat kekhilafan korem tanpa izin sah dansa, yang nyata dari judex facts dengan dan belum ada kembali. pertimbangan bahwa ternyata penyebab terdakwa meninggalkan terdakwa tidak pernah terdakwatidak kesatuan korem tanpa izin sah pernah meninggalkan dinas dansa karena faktor ekonomi dan jauh sebagaimana yang dibawakan oleh dari keluarga. editor militer, terdakwa sekarang selama meninggalkan kesatuan korem bertugas korem i wb batam dan tanpa izin sah dansa, terdakwa tidak tidak pernah ditugaskan korem tidak pernah berusaha melaporkan sibolga sepertidalam dakwaan, rentang keberadaan dan kegiatannya sehingga mahkamah militer kepada kesatuan korem maupun medan tidak berwenang mengadili kepada instansi terkait lainnya baik terdakwa. berdasarkan pertimbangan sara lisan maupun tertulis melalui surat pertimbangan tersebut, mahkamah co, telepon. agung mengadili kembali perkara tersebut dengan memulihkan hak pihak kesatuan korem telah terdakwa dalam kemampuan, berusaha melakukan pencarian namun kedudukan dan harkat serta terdakwa tidak diketemukan. martabatnya (rehabilitasi). saat terdakwa meninggalkan kesatuan korem tanpa izin sah. duduk perkara: dansa kesatuan terdakwa korem terdakwa didakwa telah melakukan tidak tergabung dalam formasi militer tindak pidana militer yang karena begitu pula terdakwa tidak sedang salahnya atau dengan sengaja melakukan dipersiapkan dalam tugas operasi militer ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu maupun ekspedisi militer karena negara damai lebih lama dari tiga puluh hari, republik indonesia dalam keadaan aman dengan cara cara sebagai berikut: dan damai. yurisprudensi mahkamah agung karena itu editor militer mengajukan meninggalkan dinas dan sekarang tuntutan hukum agar terdakwa bertugas korem wb, dinyatakan melanggar (!) terdakwa tidak lemah ditugaskan ke kuhp dan dijatuhi korem sibolga. pidana penjara selama gatujtahun dan mahkamah militer medan tidak dipecat dari dinas ad. berwenang mengadili para anggota terhadap tuntutan tersebut mahkamah tni yang berada luar wilayah militer medan menyatakan terdakwa hukumnya, kecuali ada pelimpahan terbukti secara sah dan meyakinkan wewenang mengadili dari mahkamah bersalah melakukan tindak pidana: militer yang lain. desersi dimasa damai dan mexicana terdakwa oleh karena itu dengan penjara amarputusan: selama (dua) tahun (delapan) bulan mengabaikan permohonan peninjauan dan dipecat dari dinas militer. kembali dari pemohon peninjauan kembali: putusan mahkamah militer tersebut membatalkan putusan mahkamah dijatuhkan pada tanggal maret militer medan tanggal maret tanpa hadirnya terdakwa. terdakwa nomor: put k mm.i ad 1i kemudian mengajukan permohonan pk. menyatakan terdakwa nasir, serta pertimbangan hukum: nrp, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan alasan peninjauan kembali yang tindak pidana desersi masa damai : diajukan pemohon dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan yang nyata dari membebaskan terdakwa tersebut oleh judex facts dengan pertimbangan karena itu dari segala dakwaan, pertimbangan sebagai berikut: memulihkan hak terdakwa dalam terdakwa ternyata tidak pernah kemampuan, kedudukan, dan harkat melakukan tindak pidana sebagaimana serta martabatnya, yang dibawakan oleh editor militer, membebankan biaya perkara dalam karena sejak tanggal oktober semua tingkat peradilan kepada sampai dengan sekarang tidak pernah negara: nama lengkap nasir pangkat nrp. serta jabatan kima korem ks kesatuan korem ks tempat, tanggal lahir banyumas, mei jenis kelamin laki laki kebangsaan indonesia agama islam alamat tempat tinggal asrama militer korem ks sibolga mahkamah agung tersebut, membaca surat dakwaan editor militer pada oditurat militer medan yang berbunyi sebagai berikut, bahwa terdakwa pada waktu waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut bawah ini, sejak tanggal satu bulan oktober tahun sembilan puluh sembilan sampai dengan sekarang, atau setidak tidaknya dalam tahun sampai dengan sekarang kesatuan korem sibolga propinsi sumatera utara, setidak tidaknya tempat tempat yang termasuk wewenang mahkamah militer medan, telah melakukan tindak pidana: militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara cara sebagai berikut: yurisprudensi! mahkamah agung bahwa terdakwa sampai saat ini masih organik korem berpangkat serta nrp. dengan jabatan kima korem ks. bahwa terdakwa sejak tanggal oktober telah meninggalkan kesatuan korem tanpa ijin sah dansa, dan belum ada kembali. bahwa penyebab terdakwa meninggalkan kesatuan korem tanpa ijin sah dansa karena faktor ekonomi dan jauh dari keluarga. bahwa terdakwa selama meninggalkan kesatuan korem tanpa jin sah dansa tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan korem maupun kepada instansi terkait lainnya baik secara lisan maupun tertulis melalui surat atau telepon. bahwapihak kesatuan korem telah berusaha melakukan pencarian namun terdakwa tidak diketemukan. bahwa dengan demikian terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan korem tanpa ijin sah dansa sejak tanggal oktober hingga sekarang pembuatan surat dakwaan ini tanggal september terdakwa belum juga kembali kesatuan korem yakni secara berturut turut lebih lama dari tiga puluh hari. bahwa saat terdakwa meninggalkan kesatuan korem tanpa ijin sah dansa kesatuan terdakwa korem tidak tergabung dalam formasi militer begitu pula terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun ekspedisi militer karena negara republik indonesia dalam keadaan aman dan damai. berpendapat,87(l)ke 2jo kuhp. membaca tuntutan hukum editor militer tanggal maret yang isinya adalah sebagai berikut: menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari masa damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ke kuhp: dengan mengingat ke kuhp kami mohon agar terdakwa dijatuhi: yurisprudensi mahkamah agung pidana pokok: pidana penjara selama (satu) tahun, pidana tambahan: dipecat dari dinas tni ad, dimohon agar barang barang bukti berupa: (lima) lembar foto copy surat desersi dari danrem nomor: tanggal an. serta nasir nrp. hakim rem ks. (enam) lembar foto copy skep kasad skep tanggal mei tentang pemberhentian sementara dari jabatan. (empat) lembar foto copy surat dan rem ks. tanggal agustus tentang usulan pemberhentian dengan tidak hormat. barang barang: nihil. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: rp2. (dua ribu rupiah). membaca putusan mahkamah militer medan tanggal maret nomor: put k mm. ad iii yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan terdakwa tersebut atas yaitu: nasir, serta nrp. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: desersi masa damai . mexicana terdakwa oleh karena itu dengan: pidana pokok: penjara selama (dua) tahun (delapan) bulan pidana tambahan: dipecat dari dinas militer. menetapkan barang bukti berupa: surat surat: (lima) lembar foto copy surat danrem tanggal tentang laporan desersi atas nama terdakwa serta nasir nrp. kima rem ks. (enam) lembar skep kasad skep tanggal mei tentang pemberhentian sementara dari jabatan. (empat) lembar surat danrem ks. tanggal yurisprudensi mahkamah agung agustus tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat. tetap dilekatkan dalam berkas perkara. membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp5. (lima ribu rupiah). memerintahkan kepada editor militer apabila terdakwa diketemukan atau menyerahkan diri agar ditahan. melihat surat surat yang bersangkutan: menimbang, bahwa putusan mahkamah militer tersebut telah dijatuhkan tanpa hadirny: menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa pemohon berdasarkan putusan mahkamah militer medan nomor: put k mm.i ad tanggal maret telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dispersi kemudian diperiksa persidangan secara absentia dan dijatuhi pidana pokok penjara selama (dua) tahun (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer . bahwa pemohon tidak pernah mendapat panggilan ataupun perintah dari atasan untuk menghadiri persidangan dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara pidana vide putusan nomor: put k mm.i ad tanggal maret tersebut. bahwa menurut surat dakwaan editor militer nomor: dak ad k vii1 tanggal september putusan mahkamah militer medan nomor: put k mm. ad ii1 tanggal maret pemohon sejak tanggal oktober sampai dengan putusan mahkamah militer medan tersebut diucapkan pemohon kasasi dinyatakan berlanjut melakukan desersi. bahwa alasan editor militer mendakwa pemohon melakukan tindak pidana desersi adalah berdasarkan laporan polisi nomor: lp. a. viv tanggal juli yang menurut surat danrem nomor: vi1 tanggal juli pemohon tidak hadir kesatuan korem yang berkedudukan sibolga tapteng). bahwa pemohon kasasi tidak pernah ditugaskan oleh kesatuan pada yurisprudensi mahkamah agung korem yang berkedudukan sibolga tapanuli tengah dengan alasan sebagai berikut: bahwa berdasarkpemohon dipindah tugas dari linud tempat penugasan baru yaitu korem yang berkedudukan batam. bahwa sebelum ditugaskan korem c.g. kodim batam batam, kesatuan asal pemohon adalah linud ps. bahwa pemohon tidak pernah mendapat atau diperintahkan oleh pangdam i bb maupun dan yonif linud untuk bertugas korem yang berkedudukan sibolga tapteng). bahwa sesuai dengan surat danrem batam nomor: v!! tanggal desember sejak bertugas korem wb batam, pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana desersi. kesimpulan bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, bahwa laporan polisi nomor: lp a. vii tanggal juli berikut surat dakwaan editor militer nomor: dak ad k viii tanggal september jo. putusan mahkamah militer medan nomor: put k mm.i ad 1i11 tanggal maret yang menyatakan pemohon kasasi melakukan tindak pidana desersi korem sibolga sejak tanggal oktober sampai dengan perkara desersi tersebut diperiksa dan diadili pada mahkamah militer medan, sama sekali tidak benar, karena bertentangan dengyang menegaskan pemohon pindah tugas dari yonif linud tempat penugasan baru korem batam. bahwa pemohon kasasi tidak pernah diperintahkan oleh atasan yang berwenang untuk bertugas korem sibolga. berdasarkanalasan tersebut atas, mohon bapak ketua mahkamah agung menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon dan mohon membatalkan putusan mahkamah militer medan nomor: put k mm.i ad iii tanggal maret yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut mahkamah agung berpendapat: bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan yang nyata dari judex active dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut: bahwa terdakwa ternyata tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dibawakan oleh editor militer, karena sejak tanggal oktober sampai dengan sekarang tidak pernah meninggalkan dinas dan sekarang bertugas korem wb. bahwa terdakwa tidak lemah ditugaskan korem sibolga. bahwa mahkamah militer medan tidak berwenang mengadili para anggota tni yang berada luar wilayah ukurannya, kecuali ada pelimpahan wewenang mengadili dari mahkamah militer yang lain.kitab undang undang hukum acara pidana untuk membatalkan putusan mahkamah militer medan tanggal maret nomor: put k mm.i ad 1ii, dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) yang kamarnya berbunyidakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada negara: memperhatikan huruf kitab undang undang hukum acara pidana, undang undang tahun undang undang tahun dan undang undang tahun sebagaimana dirubah dengan undang undang tahun mengadili: mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: nasir tersebut: membatalkan putusan mahkamah militer medan tanggal maret nomor: put k mm.i ad tn yurisprudensi mahkamah agung menyatakan terdakwa nasir, serta nrp. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi masa damai: membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,syaratan pada hari kamis tanggal oktober oleh german hoediarto, s.h., ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, soedah, s.h., dan arbijoto, s.h. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal oktober oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh soekarno, s.h. dan arbijoto, s.h., hakim hakim anggota, made sepeda, s.h, m.h., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon peninjauan kembali tersebut. yurisprudensi mahkamah agung

penyusunan kaidah hukum mahkamah agung nomor register pk n tanggal putusan januari majelis soekarno, sh. arbijoto, sh. abdul kadir mapping, sh. nama panggilan utang klasifikasi bantahan utang kaidah hukum(bht) mempunyai kekuatan bukti yang kuat, maka berdasarkan putusan pailit tersebut, memohon peninjauan. kembali pk) harus dinyatakan terbukti mempunyai utang kepada pemohon pk, peraturan bw, uuk duduk perkaranya bahwa sekarang memohoniaga jakarta pusat tanggal maret pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo. no, pailit pn.niaga.jkt.pst, bahwa selanjutnya ternyata dalam rangka mencocokkan piutang terdapat pembantaian piutang yang tidak bisa didamaikan antara. sekarang memohon dahulu pemohon kasasi debitur pailit dengan sekarang pemohon dahulu memohon kasasi kreditur dan para kreditur lain, amar putusan pengadilan niagarp. menyatakan ing brings south east asia limited (d h internationale nederland merchant bank singapore) ltd.) ing brings) adalah kreditur dari ir, fadel muhammad dalam pailit), yurisprudensi mahkamah agung menetapkan utang ir. fadel muhammad (dalam pailit) kepada ing brings seluruhnya berjumlah menyatakan bppnkepada bppn seluruhnya berjumlah rp. amar putusan kasasi (lihat dalam salinan putusan kasasi) alasan majelis hakim kasasi salah menerapkan hukum pembuktian: pertimbangan hukum bahwa putusan perkara pailit tanggal februari pkpu pn.niaga.jkt,pst, jo. pailit pn.niaga.ikt.pst. ternyata tanggal juni pk n dengan demikian putusan pailit tersebut telah bht, amar putusan mengabulkan permohonan dari pemohon ing brings south east asia limited . dst. membatalkan putusan mahkamah agung tanggal november k n dan mengadili kembali menyatakan pemohon ing brings adalah kreditur dari memohon pk, ir. fadel muhammad (dalam pasti4): menetapkan utang ir. fade! muhammad kepada ing brings . dst.erat dalam penerapan hukum karena telah menciptakan putusan yang menganulir putusan peninjauan kembali (yang merupakan putusan tertinggi) putusan kasasi ini juga telah merusak sistem hukum dan menciptakan ketidak pastikan hukum, selain itu, dengan mengajukan pkpu sebagaimana dimaksud dalam undang undang kepailitan, ir. fadel muhammad dalam pailit) sesungguhnya telah mengakui bahwa berada dalam keadaan berhenti membayar. karena itu, ir. fadel muhammad dalam pailit) tidak berhak mengajukan kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali. tambahan pula, dalam lampiran daftar kreditur yang dilekatkan pada permohonan pkpu nya, ir. fadel muhammad dalam pailit) mengakui mempunyai hutang kepada bank ifi rp. dan badan penyelesaian perbankan nasional bppn rp. adanya putusan kasasi dalam kasus ini yang menolak tagihan pt. bank ifi dan bppn sungguh merupakan hal yang kontradiktif dengan pengakuan ir. fadel muhammad dalam pailit) sendiri dalam permohonan pkpu nya (tanggal desember iii. mahkamah agung mencampur adukan antara pemohon peninjauan kembali ing brings dengan ing bank, nv. kesalahan berat lainnya juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa majelis hakim kasasi menyatukan antara pemohon. kasasi ing brings south east asia limited singapore) dengan ing bank, n.v., cabang labuan, malaysia sebagai memohon kasasi pernyataan ini dapat dilihat pada halaman dan serta pertimbangan mengenai keberatan ad. (halaman putusan majelis hakim kasasi. penyatuan ini sangat fatal karena pemohon kasasi ing brings singapore) dengan ing bank, n.v., cabang labuan, malaysia adalah dua badan hukum yang sama sekali terpisah dengan dasar tagihan yang juga berbeda, selain itu, tagihan pemohon peninjauan kembali ing brings diterima oleh pengadilan niaga, sedangkan tagihan ing bank, n.v. ditolak. sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim kasasi asal asalan dalam mempertimbangkan kasus ini, dan karenanya telah membuat kesalahan kesalahan berat dalam penerapan hukum kepailitan, berdasarkan dalil dalil yang disampaikan atas, jelas terbukti bahwa majelis hakim kasasi telah melakukan sejumlah kesalahan berat dalam penerapan hukum. karena iti, putusan mahkamah agung republik indonesia nomer k n tanggal november harus dibatalkan, dan selanjutnya menyatakan pemohon peninjauan kembali sebagai kreditur ir. fade! muhammad dalam pailit) dengan jumlah utang sebesar us$ (empat juta delapan ratus yurisprudensi mahkamah agung sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dollar amerika serikat dan dua puluh lima sen):bahwa putusan perkara pailit tanggal februari pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo. pailit pn.niaga.jkt.pst. menyatapeninjauan kembali tanggal juni pk n dengan demikian putusan pailit tersebut telah berkekuatan hukum tetap: bahwa selanjutnya karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah utangnya, maka kemudian pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat dengan putusannya tanggal september pkpu pn.niaga.ikt.pst. jo. pailit pn.niaga. jkt.pst telah menjatuhkan putusan diantaranya sebagai berikut utang ir. fadel muhammad kepada bank ifi adalah sebesar rp. utang kepada ing brings south east asia berjumlah bahwa putusan mahkamah agung tingkat kasasi tangga! november k n telah membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tersebut atas dan menolak tagihan, bahwa putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal september h pkpu pn.niaga.jkt.pst jo. pailit pn.niaga.jkt.pst tersebut sebenarnya bukan merupakan putusan permohonan pailit sebagaimana dimaksud th. melainkan merupakan putusan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pada putusan pailit tanggal februari yang telah berkekuatan hukum tetap:mempunyai kekuatan bukti yang kuat, maka berdasarkan putusan pailit tersebut, memohon peninjauan kembali harus dinyatakan terbukti mempunyai utang kepada pemohon peninjauan kembali, bahwa majelis kasasi perkara niaga dalam putusan tanggal november k n telah memutuskan menolak adanya utang memohon peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali yurisprudensi mahkamah agung yang sebenarnya sudah diputuskan dalam perkara pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka terbukti pada putusan kasasi tanggal november k n terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga mengabulkan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain, oleh karena itu majelis peninjauan kembali berkesimpulan untuk h internationale nederland merchant bank singapore) ltd.), dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya harry onto, sh., ll.m. dan benny onto, sh. serta membatalkan putusan mahkamah agung tanggal november k n tersebut,pemohon peninjauan kembali dikabulkan, maka memohon peninjauan kembali harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh pada pengadilan niaga, pada kasasi, maupun pada peninjauan kembaldalam hal iii diwakili oleh para kuasa mereka harry onto, sh.,ll.m. dan benny onto, sh. tersebut, membatalkan putusan mahkamah agung tanggal november kn dan mengadili kembali menyatakan pemohon peninjauan kembali, ing brings south east asia limited fd h internationale nederland merchant bank singapore) ltd. ing brings) adalah kreditur dari memohon peninjauan kembali, ir, fadel muhammad id h internationale nederiandenyurisprudensi mahkamah agung menghukum memohon peninjauan kembali untuk membayar seluruh biaya perkara, baik yang jatuh pada pengadilan niaga, pada kasasi, maupun pada peninjauan kembali dan biaya perkara dalamjanuari dengan soekarno, sh., hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, arbitrio, sh, dan abdul kadir mapping, sh., dengan dihadiri oleh arbijoto, sh. dan abdul kadir mapping, sh, hakim hakim anggota tersebut ketua, td. ttd, arbioto, sm. soekarno, sh. ttd. abdul kadir mapping, sh. panitera pengganti, itd, binsar pakpahan, sh. biaya biaya metal sera oaxacana tenunan nana rp. eda ksi ara res enter rp. administrasi peninjauan kembali . rp. punjab .a.ce evan eneneaneeentannanna rp. (sepuluh juta rupiah) yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor: kn demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa 'mahkamah agung memeriksa perkara niaga dalam .tingkat kasasi telah. mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari: ir. fadel muhammad, bertempat tinggal di.para kuasanya aji wijaya, sh. dan johnson hutajulu, sh., para pengacara pada kantor hukum aji wijaya, suharto yudo co., beralamat plasa dm, lantai jalan jenderal sudirman kav. jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september pemohon kasasi dahulu debitur pailit, melawan ii. pt. bank ifi, berkedudukan plaza bagindo menara ii, lantai jalan jenderal sudirman kav. jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya sancti nainggolan, sh., advokat dari kantor hukum hotman paris partners, beralamat gedung summits lantai jl. jenderal sudirman kav. jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september ing bank, nv, cabang labuan. malaysia, ber kedudukan labuan, malaysia) ing brings south east asia limited (dahulu bernama internationale never landen merchant bank (singapore) lsi,maret200! badan penyehatan perbankan nasional (bppn), berkedudukan wisma bank danamon, lantai jalan tend. sudirman kav. jakarta, dalam hal ini diwakili yurisprudensi mahkamah agung oleh para kuasanya they setyadewati, sh., retno purwaniagsih, sh., darmawan, sh. dan bambang suyanto, para karyawan badan penyehatan perbankan nasional bppn), beralamat wisma bank danamon, lantai jalan end. sudirman kav. jakarta, berdasarkan surat dirasa khusus tanggal september para memohon kasasi dahulu para kreddahulu sebagai" debitur nomor pkpu pn.niaga nkt.pst jo. nomor t8 pailit pn.niaga ikt,pst. yang' kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang ir. fade! muhammad, pailit dengan segala akibat hukumnya,: bahwa selanjutnya ternyata terdapat perbantahan piutang antara sekarang pemohon kasasi dahulu debitur pailit dengan sekarang para memohon kasasi dahulu para kreditur serta para kreditur lain yang tidak bisa didamaikan dalam rangka pencocokan piutang, sehingga hakim pengawas telah mengeluarkan penetapan tanggal juni nomor pkpu pn.niaga jkt.pst jo. nomer pailit pn.naga ikt,pst.. muhammad dan antara kreditur dari bppn dengan kurator kepada . majelis hakim niaga yang memutus perkara permohonan pernyataan pailit pailit pn. niaga jkt. pst: yurisprudensi mahkamah agung .di: gedung pengadilan negeri niaga jakarta pusat, jalan gajah mada jakarta pusat: memerintahkan kurator dan para kreditur serta debitur pailit ir: fadel muhammad untuk hadir dalam persidangan tersebut atas,jkt.pst .jo. pailit pn.niaga ikt.pst yang kamarnya berbunyi sebagai berikut i. menyatakan dan menetapkan utang tr. fadel muhammad dalam pailit) kepada kreditur pt. bank tft, menetapkan utang tr. fadel muhammad dalam pailit. . menetapkan utang ir. fadel muhammad dalam: pailit) kepada bppn seluruhnya berjumlah ,(sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus jiwa ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), angan! menolak untuk hal hal selebihnya, bahwa sesudah putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tersebut diucapkan depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh kurator, debitur pailit |dan para kreditur pada tanggai september kemudian terhadapnya debitur pailit dengan perantaraan para:kasasi kas pailit pn.niaga ikt.pst jo. pkpu pn.niaga jkt.pst jo. pailit pn.niaga ikt.pst yang dibuat.oleh panitera pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, permohonan mana disertai juga dengan memori kasasi yang memuat alasan alasan yang diterima yurisprudensi mahkamah agung kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pada hari itu juga: bahwa setelah itu oleh para kreditur sebagai para memohon kasasidebitur pailit sebagaiaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal september tanggal september dankeberatan dan menolak atas dinyatakan dan ditetapkannya oleh judex fahri mengenai tagihan dari memohon kasasi terhadap pemohon kasasi sebagaimana diputuskan dalam angka amar putusan judex facts karena judex facts telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum undang undang kepailitan dengan telah melampaui kewenangannya karena menyatakan dan menetapkan jumlah utang pemohon kasasi secara bulat bulat atas tagihan dari bank terhadap pemohon kasasi sebesar rp. sedangkan berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt.g pn. jak. sel tanggal oktober terhadap objek perjanjian kredit antara bank ifi dan pemohon kasasi tersebut, maka seharusnya bank ifi dan pemohon kasasi tersebut maka seharusnya bank ifi yang mempunyai kewajiban kepada pemohon kasasi sebesar rp. dengan demikian judex facts telah melampaui kewenangannya dan bertindak seolah olah lembaga pengadilan niaga sebagai pengadilan superior yang dapat mengalahkan begitu saja perkara yang diperselisihkan tersebut sementara masih berlangsung pemeriksaannya peradilan perdata, bahwa pemohon kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facts dalam halaman putusannya guo yang merupakan alasan judex facts dalam memutuskan perselisihan atas bantahan demo hon kasasi terhadap tagihan dari pt, bank ifi tersebut berbunyi sebagai berikut menimbang bahwa debitur ir, fadel muhanomor: pdt. pn. jak. sel yang dalam amar putusannya pada yurisprudensi mahkamah agung angka pt. bank ifi dihukum untuk membayar kepada debitur ir. fade! muhammad, mempunyai kekuatan hukum yang pasti,pasti maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan eksekusi melalui pengadilan negeri,bahwa tagihan dari pt. bank ifi terhadap pemohon kasasi didasarkan 'pada akta perjanjian kredit tanggal desember dari notaris ny, endang antariksa, sh. akta perjanjian kredit tanggal desember dari notaris ny. endang antariksa, sh., perjanjian perpanjangan kredit tanggal juni add bkmk dkm tanggal juni (selanjutnya disingkat dengan perjanjian kredit ) yang disampaikan oleh pt, bank ifi kepada kurator sebagaimana surat kuasa hukumnya ref. spn jf dp tanggal maret bahwa padahal perjanjian kredit tersebut merupakan pokok sengketa dalam perkara gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi selaku penggugat melawan pt, bank ifi selaku tergugat dan telah diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta selatan dengan putusan tanggal oktober pdt. pn. jak. sel, karena pt. bank ifi telah melakukan berbagai tindakan hukum yang menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap pemohon kasasi, nia bahwa tindakan tindakan pt. bank ifi yang dimaksud tersebut antara jain bahwa telah melakukan eksekusi berupa penjualan atas saham saham milik pemohon kasasi sebagai jaminan "perjanjian kredit tersebut, sedangkan pada waktu itu pt. bank ifi menetapkan bunga' secara sepihak terhadap pemohon kasasi, tindakan tindakan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku dibidang perbankan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemohon kasasi, bahwa judex facts dalam bagian pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dari undang undang kepailitan yang yurisprudensi mahkamah agung menjadi dasar hukum bahwa pengadilan niaga dapat menyatakan dan menetapkan jumlah utang pemohon kasasi jika masih berlangsung pemeriksaan peradilan perdata terhadap perjanjian kredit tersebut: bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam undang undang kepailitan sebagai dasar bagi judex facts untuk dapat menyatakan dan menetapkan jumlah utang pemohon kasasi kepada pt. bank ifi, sementara menurut peradilan perdata justru pt, bank ifi yang mempunyai. kewajiban dan harus.membayar kepada pemohon kasasi sebesar rp. (tiga.yang sumbernya adalah pelaksanaan dari perjanjian kredit tersebut juga, sesuai amar putusan pengadilan negeri jakarta selatan tanggal oktober pdt.g pn.jak.sel yang antara lain berbunyi sebagai berikut menghukum tergugat (dalam hal ini pt. bank ifd) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat (dalam hal ini ir. fadel muhammad) sebesar (tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dikurangi dengan hutang penggugat kepada tergugat sebanyak rp. adalah sebesar rp. (tiga, bahwa sedangkan dalam surat bantahan dari pemohon. kasasi asco aw tanggal juni pemohon kasasi telah membantah tagihan dari pt. bank ifi terhadap pemohon kasasi: yang pada intinya pemohon kasasi menyatakan menolak tagihan pt. bank ifi tersebut sampai dengan terdapat kepastian hukum atas perhitungan utang piutang antara pemohon kasasi dengan pt. bank ifi atas putusan pengadilan negeri jakarta selatan pdt.g pn.jak.sel tanggal oktober yang bersumber. dari pelaksanaan dari perjanjian kredittersebut, bahwa sesuai ketentuan undang undang kepailitan, maka perselisihan mengenai tagihan dari pt. bank ifi kepada pemohon .kasasi, telah berada dalam pemeriksaan pengadilan dan juga penolakan serta bantahan telah disampaikan oleh pemohon kasasi kepada hakim pengawas dalam rapat rapat verifikasi sebelumnya, maka terhadap tagihan dari pt. bank ifi tersebut seharusnya judex facts menyatakan tidak berwenang dan tidak mempunyai alasan hukum untuk memutuskan datang pemohon kasasi terhadap pt, bank ifi karena perselisihan itu telah berada dan sudah diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta selatan: bahwa dengan demikian jelaslah, terbukti bahwa judex facts dalam putusannya guo yang menyatakan dan menetapkan utang pemoho.desember pemohon peninjauan kembali dahulu memohon kasasi kreditur, melawan naa ir. fadel muhammad, bertempat tinggalkuasanya dts. muchtar luthfi, sh., advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum muchtar lutfi partners, beralamat ji. kayu putih no, jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi debitur pailit, mahkamah agung tersebut, erat membaca surat surat yang bersangkutan, menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang memohon peninjauan kembali: nomor pkpu pn.niaga kt.pst jo. nomor pailit pn.niaga jkt.pst yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang ir. fadel muhammad, pailit dengan segala akibat hukumnya: yurisprudensi mahkamah agung kasasi kepada pt. bank ifi sebesar merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan undang undang kepailitan, sehingga .harus batalkan mahkamah agung ri, anna dan selanjutnya pemohon kasasi mohon kepada mahkamah agung r.i. .agar memutuskan dengan menyatakan bahwa atas tagihan dari pt. bank ifi terhadap pemohon kasasi harus menunggu kepastian. hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn. jak. sel tanggal oktober susu bahwa pemohon kasasi keberatan 'dan''m penerapan hukum dengan menyatakan dan menetapkan utang pemohon kasasi terhadap ing brings, padahal ing brings tidak dapat menunjukkan bukti pencairan uang yang sah dan ditandatangani oleh ing brings dan bukti yang sah penerimaan uang yang ditandatangani oleh pemohon kasasi, sehingga sistem pembuktian "mengenai utang tidak dilaksanakan menurut undang undang kepailitan: bahwa adanya utang haruslah dibuktikan dengan bukti bukti pencairan uang yang sah dan harus ada tandatangan para pihak sehingga tidak direkayasa atau mengada ada dan hal itu lebih dapat: dipertanggung jawabkan lagi bila ada tanda tangan dan cap perusahan, selain itu harus dibuktikan pula dengan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerima uang yang bersangkutan, :: . desa ban bahwa sedangkan bukti surat pemohon kasasi" kepada kurator pada tanggal februari adalah mengenai tagihan yang diajukan oleh ing bank yang merupakan bagian dari sindikasi, akan tetapi karena tagihan tersebut bukan dilakukan oleh agen sesuai perjanjian sindikasi, maka tagihan dari ing bank tersebut telah ditolak pula oleh judex facts, bahwa hampir dalam setiap "persidangan pada rapat rapat kreditur maupun rapat verifikasi, pemohon kasasi menanyakan kepada kurator, kuasa hukum ing brings perihal dimanakah bukti berupa perjanjian asli atas tagihan yang diajukan oleh ing brings tersebut, tetapi baik kurator, hakim pengawas, kuasa hukum ing brings serta judex facts selalu saja lempar bola saling berkulit dan menolak menyatakan sudah melihat perjanjian asli sehingga terdapat tanda tanya besar kenapa tagihan yang tidak pernah dibuktikan perjanjian aslinya pengadilan niaga, tetapi langsung diakui begitu saja: yurisprudensi mahkamah agung bagaimana mungkin, meskipun selalu ditanyakan oleh pemohon kasasi dalam berbagai persidangan dan ing brings tetap tidak pernah menunjukkan perjanjian asli atas bagiannya kepada pemohon kasasi, tetapi semua tagihan tersebut langsung diakui sah oleh kurator dan judex facts menyatakan bahwa ing brings sebagai kreditur dari pemohon kasasi dan menetapkan jumlah utang pemohon kasasi terhadap ing brings: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka jelaslah terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum oleh judex facts dalam menyatakan dan menetapkan utang pemohon kasasi terhadap ing baring: sebesar us$ (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dolar dua puluh lima sen), pemohon kasasi mohon agar mahkamah agung memutuskan dengan menyatakan menolak atas tagihan dari ing brings terhadap pemohon kasasi: bahwa pemohon kasasi juga keberatan dann penerapan hukum dengan menyatakan badan penyehatan perbankan nasional bppn) adalah kreditur dari pemohon kasasi dan menetapkan utang pemohon kasasi dalam kedudukan selaku pemegang bahan pt. bank intan terhadap bppn sebesar rp. (sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan. puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan mengenai besarnya tagihan bppn tersebut secara hukum belum dapat ditentukan secara pasti jumlah finalnya, kecuali setelah dilakukan amandemen: (perubahan) atas perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang bahan utama bank intan pks bank intan), perubahan mana telah disampaikan oleh bppn dan diterima oleh pemohon kasasi sebagai. syarat sebelum pencantuman jumlah utang dalam pks bank intan adalah bersifat sementara dan hal itu haruslah diamandemen berda saran verifikasi dan opini dari independent auditor sebelum pks bank intan dibuat: bahwa pemohon kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facts pada halaman s d dalam putusannya guo yang pada intinya menyatakan dan menetapkan utang pemohon kasasi kepada bppn yang berasal dari perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham (pks dari pemegang saham utama bank intan (disingkat dengan pks bank intan ) sebesar tersebut: yurisprudensi mahkamah agung bahwa dengan pertimbangan hukum demikian, maka judex facts telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, sebab sebelumnya hal itu menjadi syarat untuk penandatanganan pks bank intan yang ditandatangani pada tanggal oktober berdasarkan surat dari bppn, tfb ext bppn tanggal oktober dalam surat tersebut jelas sekali bppn ternyata telah terlebih dahulu memberikan persetujuan sebagai syarat penandatanganan pks bank intan tersebut, yaitu bppn menyetujui bahwa mengenai jumlah utang dalam pks bank intan guo hanyalah bersifat sementara saja, karena mengenai jumlah utang dalam pks bank intan tersebut haruslah diamandemen (diubah) berdasarkan pada hasil verifikasi dari independent auditor yang nantinya harus ditunjuk secara bersama, hal ini sudah disepakati oleh bppn dan pemohon kasasi sebelum ditandatanganinya pks bank intan, bahwa pemohon kasasi telah menyampaikan surat kepada bppn sebagaimana surat tanggal oktober perihal surat bppn tfb ext bppn tanggal oktober bahwa pemohon kasasi telah menyampaikan berbagai argumentasi mengenai perbedaan perhitungan jumlah yang akan dimasukkan dalam pks bank intan dimana pemohon kasasi masih mempunyai hak untuk pengurangan jumlah utang atas beban kerugian yang harus dipikul oleh pemohon kasasi: selanjutnya, dengan surat dari bppn, tfb ext bppn tanggal oktober bppn menyetujui untuk mencari penyelesaian sebagai syarat penandatanganan pks bank intan, maka secara bersama sama akan ditunjuk independent auditor untuk melakukan verifikasi dan memberikan opini atas jumlah tertentu yang nantinya akan menjadi jumlah utang final untuk dijadikan dasar perubahan jumlah utang yang tercantum dalam pks bank intan: tan bahwa sebelum adanya putusan pengadilan niaga jakarta pusat pkpu pn. niaga. jkt. pst jo. pailit pn. naga. jkt. pst. tanggal maret maka pemohon kasasi telah berulangkali mencoba untuk menagih janji janji dari bppn bahwa akan segera membicarakan teknis pelaksanaan penunjukan independent auditor, akan tetapi bppn tidak menanggapi dengan baik dan selalu menghindar jika diminta untuk melaksanakan hal itu, hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari bppn yang tidak mau melaksanakan atau wanprestasi atas kesepakatan antara bppn dan pemohon kasasi mengenai penunjukan independent auditor sebagai syarat ditandatanganinya pks bank intan tersebut, yurisprudensi mahkamah agung bahwa karena pejabat pejabat pelaksana dari bppn telah melalaikan kewajibannya atau wanprestasi untuk membicarakan mengenai independent auditor, maka pemohon kasasi telah melaporkan kelalaian dari pejabat pejabat bppn terkait tersebut kepada pihak ombudsman bppn dan sebelum adanya putusan pengadilan niaga jakarta pusat pkpu pn.niaga.ikt.pst pailit pn.niaga. jkt.pst tanggal maret (putusan pailit pemohon kasasi): bahwa selanjutnya ketua ombudsman bppn menyampaikan surat kepada ketua bppn, mem omb bppn tanggal maret surat. mana. temuannya disampaikan pula kepada pemohon kasasi: dengan surat dari ombudsman bppn tersebut, terdapat fakta hukum bahwa bppn telah wanprestasi lebih dahulu terhadap pemohon kasasi karena tidak melaksanakan pembicaraan mengenai independent auditor, oleh karenanya bppn juga tidak dapat serta merta mengklaim kepada pemohon kasasi bahwa berdasarkan putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor pkpu pn.niaga.jika.pst jo. nomor pailit pn.niaga ikt.pst tanggal maret (putusan pailit pemohon kasasi): bahwa karena sampai dengan adanya tagihan dari bppn terhadap pemohon kasasi. tersebut, ternyata belum pernah ditunjuk suatu independent auditor dimaksud, berarti justru bppn sendiri yang telah lalai terlebih dahulu dengan tidak segera menunjuk independent auditor tersebut, sehingga pemohon kasasi adalah tidak dapat dibebankan jumlah utang dalam pks bank intan tersebut karena memang sejak sebelumnya maksud para pihak menandatangani pks bank intan tersebut adalah karena jumlah utang dalam pks bank intan hanyalah bersifat sementara sehingga bukan jumlah yang final dan jumlah utang final harus terlebih dahulu berdasarkan hasil verifikasi dan opini oleh independent auditor dimaksud: bahwa bppn berdasarkan surat dari bppn, nomor tee ext bppn tanggal oktober telah terlebih dahulu secara tegas memberikan janjinya kepada pemohon kasasi bahwa apabila pks bank intan telah ditandatangani maka bppn berjanji akan membahas kesepakatan mengenai penunjukan independent auditor: bahwa dengan demikian, jelas jumlah yang final baru dapat ditentukan nanti apabila bppn telah menunjuk independent auditor dan independent auditor tersebut telah melakukan verifikasi serta memberikan opini: bahwa jumlah utang. final ini. berkaitan langsung dengan hak dari pemohon kasasi yang seharusnya tidak dibebankan dan bukan menjadi yurisprudensi mahkamah agung kewajiban bagi pemohon kasasi, hal mana sangat bergantung pada hasil verifikasi dan opini dari independent auditor yang telah disepakati akan ditunjuk bersama sebagai syarat kesediaan pemohon kasasi untuk menandatangani pks bank intan, bahwa dengan demikian jelaslah terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facts pada pertimbangan hukum halaman dalam putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor pkpu pn.niaga. jkt.pst jo. nomor: pailit pn.niaga ikt.pst tanggal september yang berbunyi menimbang, bahwa surat bppn kepada bapak ir. fadel muhammad tanggal feb ext bppn adalah hanya berupa usulan untuk menunjuk independent auditor, akan tetapi karena, berarti usulan yang belum terlaksana tersebut akan menjadi batal demi hukum. menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas maka. kanrp. , , bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, jelaslah bahwa judex facts telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, karena judex facts menafsirkan secara sempit mengenai maksud para pihak bahwa penunjukan independent auditor merupakan usulan belaka. padahal yang sebenarnya, justru bppn menawarkan dan pemohon kasasi telah menteri hanya dan tercapailah kesepakatan mengenai penunjukan independen auditor tersebut sebagai syarat dan sekaligus jaminan kepada pemohon kasasi bahwa apabila pemohon kasasi bersedia menandatangani pks bank intan, akan ditunjuk secara bersama sama independent auditor untuk melakukan verifikasi dan memberikan .opini sebagai dasar mengadakan amandemen perubahan atas parks bank intan, bahwa putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor: pkpu pn.niaga.jkt.pst jo. nomor: pailit pn.niaga. ikt.pst tanggal area (putusan pailit pemohon kasasi), maka tidak menyebabkan unsur objektif dari kesepakatan mengenai penunjukan independent auditor menjadi hapus, karena tidak menyebabkan tindakan sebelumnya dari debitur pailit menjadi batal demi hukum, tetapi hanyalah dapat dibatalkan sejauh merugikan kepentingan model pailit, mengenai unsur objektif dan unsur subjektif suatu kesepakatan 'serta akibat hukumnya diatur dalam kuh perdata, yurisprudensi mahkamah agung bahwa karena justru debitur masih menghendaki agar ditunjuk dahulu independent auditor guna melakukan verifikasi dan memberikan opini atas berapa sesungguhnya jumlah final kewajiban pemohon kasasi selaku pemegang saham bank intan terhadap bppn, hal mana pastilah akan mengurangi jumlah kewajiban pemohon kasasi terhadap bppn: ". bahwa: nilai yang dipermasalahkan oleh pemohon kasasi adalah jumlahnya, dan dengan hal itu: bagi pemohon kasasi akan sangat berkurang jumlah total kewajibannya terhadap bppn yang tercantum dalam pks bank intan tersebut: lagipula, tidak ada satupun ketentuan dalam undang undang kepailitan yang menyebutkan bahwa kesepakatan antara debitur tersebut dinyatakan pailit dengan pernyataan pailit seolah olah menyebabkan batal demi hukum: bahwa kesepakatan mengenai penunjukan independent auditor untuk melakukan verifikasi dan memberikan opini sehubungan dengan keberatan pemohon kasasi atas jumlah kewajibannya kepada bppn juga tidak menyebabkan berkurangnya bundel pailit, bahwa berdasarkan uraian atas, maka jelaslah judex facts dalam menyatakan dan menetapkan jumlah utang pemohon kasasi dalam kedudukan selaku pemegang saham bank intan terhadap bppn tersebut, terbukti terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum: dan selanjutnya pemohon kasasi mohon agar mahkamah agung memutuskan dengan menyatakan bahwa atas tagihan dari bppn terhadap pemohon kasasi selaku pemegang saham bank intan kewenangan pengadilan niaga dan karena perselisihan itu telah terlebih dahulu harus diadakan amandemen (perubahan) atas pks bank intan berdasarkan verifikasi dan opini dari independent auditor, menimbang mengenai keberatan ad.i bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan niaga telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan dan menetapkan utang pemohon kasasi kepada memohon kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa meskipun pengadilan niaga memeriksa perkara ini dengan renvooi process berdasarkan: ketentuan undang undang kepailitan sebagaimana telah diubah dengan perpu tahun yang telah ditetapkan menjadi undang undang dengan undang undang tahun: (selanjutnya disingkat dengan undang undang kepailitan), tetapi pengadilan niaga harus juga memperhatikan hal hal iain yang bersangkutan langsung dengan utang tersebut, sehingga penentuan utang itu dapat selesai secara pasti: yurisprudensi mahkamah agung . bahwa bahkan agar penentuan utang itu dapat selesai secara pasti dan tuntas undang undang kepailitan antaranya mengatur juga tentang perjumpaan utang (kompensasi set off schuldvergelijking) dalam bahwa pengadilan niaga seharusnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan tentang sengketa antara pemohon kasasi dengan memohon kasasi pengadilan negeri jakarta selatan yang telah diputus pada tanggal oktober (sebelum perkara ini disidangkan) dengan putusannya nomor pdt. pn jak. sel, karena ternyata dalam putusan tersebut pada akhirnya memohon kasasi harus membayar ganti rugi kepada pemohon kasasi sebesar setelah dikurangi utang pemohon kasasi kepada memohon kasasi, . bahwa dengan demikian utang dari pemohon kasasi. kepada memohon kasasi belum dapat ditentukan secara pasti bila perkara pengadilan negeri jakarta selatan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti:pembuktian dalam menyatakan dan menetapkan utang pemohon kasasi dengan pertimbangan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh kurator didasarkan pada bukti bukti yang sah. bahwa seharusnya dalam memeriksa dan menentukan jumlah tagihan yang diajukan terhadap debitur pailit, disamping memperhatikan perjanjian yang ada sebagai kesepakatan antara debitur .dan kreditur juga harus diperhatikan bahwa dana pinjaman yang akhirnya menjadi tagihan itu sudah diterima oleh debitur dan ternyata hal ini belum dapat dibuktikan oleh memohon kasasi selaku kreditur konsumen yang mengajukan tagihan,dalam menyatakan dan menetapkan utang pemohon kasasi kepada memohon kasasi jii dengan "mempertimbangkan bahwa surat memohon kasasi iii yang menyetujui ditunjuknya independent auditor hanyalah berupa suatu usulan saja dan usulan yang belum berlaku itu menjadi batal demi hukum karena pemohon kasasi telah dinyatakan pailit terlebih dahulu: bahwa penunjukan independent auditor untuk melakukan verifikasi serta memberikan opini yang akan dijadikan masukan bagi memohon kasasi iii untuk melakukan amandemen pada jumlah kewajiban pemegang saham adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara pemohon kasasi dengan memohon kasasi iii, sehingga pemohon kasasi bersedia menandatangani perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham dan pengakuan utang pkpu): yurisprudensi mahkamah agung bahwa dengan demikian penentuan utang pemohon kasasi kepada memohon kasasi iii tidak dapat didasarkan kepada pkpu tersebut, karena pkpu tersebut baru akan menjadi tetap setelah ditunjuk independent auditor dan hasil audit serta opininya telah ada dan diterima oleh memohon kasasi ii: bahwa berarti pkpu itu masih bersifat sementara dan penentuan utang pemohon kasasi kepada memohon kasasi iii yang pasti harus menunggu ditunjuknya independent auditor dan hasil audit serta opininya telah ada dan diterima oleh memohon kasasi iii untuk digunakan mengamandemen sepupu tersebut hingga menjadi pasti:ir. fadel muhammad dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya aji wijaya, sh. dan kawan tersebut serta untukpst jo. pailit pn.niaga ikt.pst, selanjutnya mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menolak tagihan tagihan tersebut sebagaimana amar yang akan disebutkan bawah ini: menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dikabulkan, maka para memohon kasasi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jatuh semua tingkat peradilan:ii: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi ir. fadel muhammad dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya g.p. aji wijaya, sh. dan ronson hutajulu, tersebut:ir,. jo. no, pailit pn.niaga akt. pst: yurisprudensi mahkamah agung menghukum para memohon kasasi 'november dengan bagi manan, ketua mahkamah agung .sebagai. ketua sidang, h.p. panggabean, sh., m.s. dan suwardi padang, sh. sebagai hakim hakim anggota, putusan mana pada .hari itu. juga diucapkan muka persidangan terbuka untuk umum oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh h.p. panggabean, sh., m.s, dan suwardi padang, sh: ketua, tid. pat h.p. panggabean, sh. ms. hsenmse bagi manan ttd. suwardi padang, sh. panitera pengganti, pas han binsar pakpahan, sh, il. menuai l.ooooooooomomman rp, ana reaksi .o woo memesan rp300 administrasi sasi .io. jump lena oem nniahaaa rp. (lima juta rupiah) yurisprudensi mahkamah agung putusan pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo.perkara perkara kepailitan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tentang perselisihan jumlah tagihan beberapa kreditur, yang diajukan oleh putu suami, sh. hakim niaga pada pengadilan negeri niaga jakarta pusat yang dalam hal ini bertindak selaku hakim pengawas berdasarkan putusan pengadilan niaga jakarta pusat tanggal maret pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo. pailit pn.niagaljkt.pst. pengadilan niaga tersebut: telah membaca putusan pengadilan niaga jakarta pusat tanggal maret pkpu pn.niaga.ikt.pst. jo. pailit pn.niaga.jkt.pst.: telah membaca pula surat penetapan hakim pengawas tanggal juni pkpu pn.niaga.jkt.pst. je. pailit pn.niaga.jkt.pst. berikut segala surat surat laporannya: telah mendengar keterangan kurator, keterangan debitur pailit, keterangan para kreditur serta memeriksa surat surat tanggapan dan surat surat bukti yang diajukan: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat yang memeriksa permohonan pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) yang diajukan oleh ir. fadel muhammad, sebagai pemohon pkpu: terhadap pt. bank ifi, sebagai memohon pkpu: sidang dalam putusannya tertanggal maret pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo. pailit pn.niaga.jkt.pst, telah menjatuhkan putusan yang kamarnya berbunyi sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung, bahwa selanjutnya ternyata dalam rangka pencocokan piutang terdapat perbantahan piutang yang tidak bisa didamaikan antara sekarang memohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi debitur pailit dengan sekarang pemohon peninjauan kembali dahulu memohon kasasi kreditur dan para kreditur lain, sehingga hakim pengawas mengeluarkan penetapan tanggal juni nomor. pkpu pn.niaga ikt.pst jo. nomor pailit pn.niaga jkt.pst:no, jakarta pusat::nkt.pst jo. pailit pn.niaga jkt.pst yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan dan menetapkan utang ir. fadel muhammad dalam pailit) kepada kreditur pt. bank. ifii: yurisprudensi mahkamah agung mengadili: menyatakan pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang, ir. fadel muhammad, pailit dengan segala akibat hukumnya:, mengangkat sdr. afrizal hasan gawang,., tag menetapkan bahwa biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian, membebani biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebesar rp. (lima juta rupiah) kepada pemohon pkpu, menimbang, bahwa hakim pengawas: yang telah ditunjuk telah mengeluarkan penetapan tanggal juni pkpu pn.niaga. ikt.pst. jo. pailit pn.niaga.jkt.pst.yang diutusnya berbunyi sebagai berikut na: menetapkan:.: nanjakarta pusat, hama pan, menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan sidang sidang selanjutnya. telah hadir kurator, debitur pailit dan kuasanya dan kuasa kuasa para kreditur, menimbang, bahwa dalam persidangan hakim ketua majelis telah membacakan penetapan hakim pengawas tersebut atas yang menjadi dasar persidangan majelis tersebut, menimbang, bahwa hakim pengawas mengajukan perselisihan tersebut kepada majelis hakim didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung kurator mengakui tagihan yang diajukan oleh kreditur pt. bank ifi, ing brings singapore dan ing bank cabang labuan malaysia, sedangkan tagihan yang diajukan melalui bppn sebagian ada yang diakui dan sebagian lagi dibantah oleh kurator daftar tagihan tanggal juni pen il. debitur pailit menolak seluruh tagihan para kreditur sebagaimana yang diakui oleh kurator seperti termuat dalam daftar piutang tanggal juni dengan alasan alasan sebagaimana yang dimuat dalam tanggapan nya tanggal juni yang disampaikan kepada hakim pengawas dan kurator yang antara lain sebagai berikut tagihan pt. banking berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan tanggal oktober pdt. pn jak. sel. debitur mempunyai piutang kepada pt. bank ifi sebesar rp. tagihan ing brings tidak ada dokumen utang baik perjanjian pemberian fasilitas pinjaman atau surat pengakuan utang, pengeluaran uang dan bukti bukti penerimaan uang dan debitur ataupun bukti bukti transfer uang rekening debitur, tagihan ing bank, (ing labuan) . ing bank adalah salah satu peserta sindikasi dengan debitur pt. bukan tehnik utama, sehingga tagihan yang diajukan ing bank tidak .memiliki.dasar hukum dan tidak sah, karena tagihan harus diajukan oleh agent, tagihan yang diajukan bppn mewakili eks. pt, bank ekspor impor indonesia persero) cabang paris: yang berhak mengajukan tagihan adalah agent dan jessie tidak sah karena tidak ada pemberitahuan kepada debitur pt. bukan beng tehnik utama maupun kepada ir. fadel muhammad: eks. bank eksis kepada pt. bukan kujang prima: tidak ada bukti bahwa bppn berhak menagih utang tersebut: eks. pt. bank tabungan negara persero) kepada pt. pilar papan nusantara tan tidak ada' bukti bahwa bppn berhak menagih atas utang tersebut: eks. pt. bank nusa international kepada pt. bank batara kartika prima tidak ada bukti bahwa bppn berhak menagih utang tersebut: yurisprudensi mahkamah agung eks, pt. bank pembangunan indonesia persero) bagindo) kepada pt. bukan tehnik utama tidak ada bukti bahwa bppn berhak mengajukan tagihan atas utang tersebut dan yang berhak mengajukan tagihan adalah agent, eks. penyelesaian kewajiban pemegang saham pks) dari pemegang saham pt. bank intan., eks. bank dharma kepada pt, bukan kujang prima: eks. pt. bank risjad salim international kepada gema supra abadi taneks. pt. bank pelita kepada gema gedung anugerahmenimbang, bahwa disamping bantahan atau penolakan terhadap piutang piutang tersebut atas seperti diuraikan dalam surat debitur tanggal juni i asco aw juga pada bagian akhir surat tersebut juga membantah piutang piutang kreditur yang dibuat pada daftar piutang selain dari daftar piutang tanggal juni sedangkan terhadap piutang dan tagihan yang ditolak kurator dapat disetujui oleh debitur, menimbang, bahwa kurator telah mengajukan tanggapan bahwa terhadap tagihan tagihan telah dilakukan penelitian berdasarkan dokumen dokumen yang diserahkan oleh kreditur kreditur dan debitur dan hasilnya adalah seperti daftar piutang tanggal juni dan khusus tagihan ing brings pada waktu verifikasi pkpu debitur telah melakukan perundingan dengan kreditur dan ada mohon keringanan bunga jadi sebenarnya tidak ada alasan menolak tagihan tersebut, pan menimbang, bahwa para kreditur telah mengajukan tanggapan atas bantahan debitur yang pada pokoknya sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung pobankift bahwa alasan alasan yang dikemukakan ir. fadel muhammad adalah tata tidak berdasar dan tidak relevan, karena alasan alasan tersebut telah diajukan dalam perkara pailit pn.niaga.jkt.pst. maupun dalam permohonan pkpu no, pkpu pn.niaga. jkt.pst. dan pengadilan telah menyatakan ir. fadel muhammad pailit. ir. fadel muhammad telah mengajukan permohonan pkpu berarti mengakui adanya utang: bahwa putusan pengadilan negeri jakarta selatan pdt. pn. jkt. sel. tanggal oktober yang dijadikan ir. fadel muhammad untuk menolak tagihan pt. bank ifi masih belum mempunyai kekuatan hukum dan belum mengikat sebab ir. fadel muhammad mengajukan banding: ing baring dan ing bank ing brings ing brings kreditur yang sah sedangkan bantahan penolakan yang dilakukan debitur pailit hanya menunjukkan bahwa bukanlah debitur yang beritikad baik, pernyataan tersebut didasarkan atas surat surat bukti yang termuat dalam lampiran sampai dengan lampiran dari tanggapan tersebut: ing bank tidak ada satupun ketentuan baik dalam loan agreement tertanggal agustus (bukti maupun joint and several guarantee indemnity tanggal april (bukti yang melarang ing bank selaku kreditur. guna melakukan penagihan secara langsung. debitur telah menafsirkan kedua perjanjian tersebut secara tidak benar dengan menafsirkan yang berhak mengajukan tuntutan hanya agent, bppn sebagai pemilik hak piutang dari pt. bank danamon, pt. bank dharma, pt. bank ekspor impor, pt. bank nusa nasional. pt. bank irsyad salim international, pt, bank pelita, pt. bank tabungan negara, pt. bank pembangunan indonesia, ( dan pt. bank mandiri serta pks dan pemegang saham utama pt. bank intan: bahwa bppn selaku pemilik hak piutang bank bank tersebut atas berdasarkan pengalihan piutang dari bank bank tersebut kepada bppn yang telah sesuai dengan ketentuan kuh perdata, sehingga tidak ada alasan untuk menolak tagihan bppn tersebut, menimbang, bahwa baik debitur, para kreditur maupun kurator telah pula menyerahkan buktinya masing masing yaitu berupa bukti bukti surat yurisprudensi mahkamah agung fotokopi yang telah diberi meterai sekutunya dan yang ada aslinya telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut bukti yang diajukan oleh debitur bukti daftar piutang sampai dengan tanggal mei bukti daftar piutang yang diakui kurator dan disampaikan dalam rapat kreditur pada tanggal juni bukti daftar piutang yang dibantah kurator dan disampaikan dalam rapat kreditur pada tanggal juni bukti putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn. jkt. sel. tertanggal oktober bukti surat ing brings kepada ir. fadel muhammad ref. spe 8c tertanggal juli bukti loan agreement tertanggal agustus bukti joint and several guarantee indemnity tertanggal agustus bukti pp loan agreement tertanggal maret bukti joint and several guarantee indemnity tertanggal april bukti surat ir. fadel muhammad kepada badan penyehatan perbankan nasional tertanggal oktober il, buktibukti putusan o11 pk n tanggal juli dari mahkamah agung ri, bukti putusan k n tanggal mei dari mahkamah agung ri, tan bukti putusan k n tanggal mei dari mahkamah agung ri: bukti putusan pailit pn.niaga.jkt.pst. tanggal maret bukti surat dari ketua ombudsman bppn kepada ketua bppn bp. edwin gerangan tanggal maret no, nem omb bppn bukti surat dari ir. fadel muhammad. kepada bp. edwin gerangan ketua bppn tertanggal april yurisprudensi mahkamah agung bukti yang diajukan oleh kreditur ing brings dan ing bank lampiran! memorandum security tertanggal juli . terjemahan dari lampiran lampiran power attorney sell shares: (am terjemahan dari lampiran ii! lampiran iii surat debitur pailit meminta pencairan dana loan dropdown) tanggal juli: (dalam bahasa inggris): lampiran iv : bukti pencairan dana ing brings tanggal juli ben (dalam bahasa inggris): lampiran surat debitur: pailit kepada kurator tanggal februari lampiran surat debitur pailit kepada kurator tanggal februari lampiran vii surat debitur pailit kepada ing indonesia bank tanggal januari lampiran viii surat debitur pailit kepada ing indonesia bank tanggal april lampiran famili debitur pailit kepada ing indonesia bank tanggal api! lampiran x surat spe sc l tanggal juli (dalam bahasa inggris): . terjemahan lampiran bukti yang diajukan oleh kreditur bppn akta penyerahan dan pengalihan hak jessie) antara pt. bank danamon indonesia tbk. terhadap bppn tertanggal februari dibuat hadapan musafir, sh. notaris jakarta, akta penegasan jual beli dan penyerahan piutang sp bppn antara pt. bank danamon indonesia tbk. terhadap bppn tertanggal mei dibuat hadapan hasanah yani aa, sh., notaris jakarta, akta perjanjian dan pengalihan hak atas piutang jessie) antara pt. bank dharma terhadap bppn tertanggal februari dibuat hadapan ny. asmara noer, sh. notaris jakarta, akta penegasan jual beli dan penyerahan piutang sp bppn antara pt. bank dharma terhadap bppn tertanggal juni dibuat hadapan hasanah yani a:a., sh., notaris jakarta: yurisprudensi mahkamah agung . akta perjanjian dan pengalihan hak jessie) antara pt. bank nusa nasional (dahulu bernama pt. bank nasional) terhadap: bppn tertanggal februari dibuat hadapan musafir hadi, sh, notaris jakarta, akta perjanjian jual beli dan pengalihan hak atas piutang antara pt. bank risjad salim international tbk. terhadap bppn tertanggal juni dibuat hadapan hasanah yani a a:, sh. notaris jakarta, akta perjanjian dan pengalihan hak atas piutang antara pt. bank mandiri persero) terhadap bppn tertanggal. april.pembangunan indonesia persero) dan pt. bank mandiri tertanggal maret dibuat di hadapan ny. asmara. noer, sh. notaris jakarta. ore all akta perjanjian dan pengalihan hak atas piutang jessie) antara pt. bank pelitatas tagihan antara pt. bank ekspor impor indonesia persero) terhadap bppn dan pt. bank mandiri persero) tertanggal maret dibuat hadapan ny. asmara noer, sh. notaris jakarta, li. akta perjanjian dan pengalihan hak atas piutang antara pt. bank tabungan negara persero) terhadap bppn tertanggal desember dibuat hadapan ny. asmara noer, sh. notaris jakarta, bukti yang diajukan oleh kurator nan daftar piutang per tanggal juni nan surat kuasa tertanggal april dari ir. fadli muhammad kepada g.p. aji wijaya, sh., dkk., penolakan bantahan debitur atas tagihan tagihan yang diajukan para kreditur tanggal juni daftar piutang sampai dengan tanggal mei tan daftar piutang yang diakui kurator dan disampaikan dalam: rapat kreditur pada tangga! juni yurisprudensi mahkamah agung putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn, jkt. sel. tertanggal oktober surat ing brings kepada ir. fadel muhammad ref. spe se tertanggal juli loan agreement tertanggal agustus joint and several guarantee indemnity tertanggal agustus loan agreement tertanggal maret joint and several guarantee indemnity tertanggal april surat ir. fadel muhammad kepada badan penyehatan perbankan nasional tertanggal oktobertanggapan dari kreditur pt. bank ifi atas penolakan ir. fadli muhammad atas tagihan pt. bank ifi tertanggal juni ref. hp & p spn: tanggapan dari kreditur ing baring dan ing bank n.v. cab. labuan malaysia terhadap bantahan penolakan ir. fadel muhammad atas tagihan ing brings dan ing bank tertanggal juni lk ket vi memorandum security tertanggal juli resolution for third party security tertanggal juli power attorney sell shares surat debitur pailit meminta pencairan dana loan dropdown) tanggal juli (dalam bahasa inggris): surat debitur. pailit ir. fadel. muhammad kepada kurator tanggal februari perihal penolakan klaim utang ing brings, surat debitur pailit ir. fadel muhammad kepada ing. indonesia bank tanggal januari perihal loan facility: surat debitur pailit kepada ing indonesia bank tanggal april famili debitur pailit kepada ing indonesia bank tanggal april surat dari kuasa kreditur ing brings dan ing bank kepada kurator debitur pailit afrizal hasan gawang, sh. tertanggal juli lk ket vii o1 perihal pemberitahuan beserta lampiran lampiran nya: jawaban bppn atas penolakan bantahan tagihan bppn terhadap debitur pailit tertanggal juni dhp bppn yurisprudensi mahkamah agung surat dari kuasa hukum bank ifi kepada kurator afrizal hasan gawang, sh. tertanggal maret ref. spn if perihal tagihan pt. bank ifi kepada ir. fadel muhammad: surat dari kuasa hukum bank ifi kepada kurator afrizal hasan gawang, sh. tertanggal februari ref. spn ep perihal perhitungan bunga dan tingkat suku bunga fasilitas kredit atas nama ir. fadel muhammad: akta tanggal desember dari notaris ny. endang antariksa, sh. akta tanggal desember dari notaris ny. endang antariksa, sh. gea perjanjian perpanjangan kredit app bkmk dkm tertanggal april addendum perpanjangan kredit app bkmk dkm tertanggal juni pengumuman bank indonesia kepada semua bank umum indonesia tentang maksimum suku bunga dalam rangka penjaminan dari tanggal desember sampai dengan tanggal januari resume pembayaran dari kewajiban ir. fadel muhammad yang dibuat oleh bank ifi: kurs harian valuta asing dari kantor pusat non operasional kuno) pt. bank ifi dari tanggal april sampai dengan januari surat dari bppn kepada kurator afrizal hasan gawang, sh. lit lp amc bppn .tertanggal maret perihal pendaftaran kredit fadel muhammad debitur kepailitan), . perincian klaim tagihan piutang bppn terhadap ir. fadel muhammad debitur kepailitan): daftar dokumen pendukung: famili dari afrizal hasan gawang, sh. kepada bppn tertanggal mei2001, pan surat dari bppn kepada kurator afrizal hasan gawang, sh. title bppn amc tertanggal mei perihal pengaku klaim tagihan piutang bppn terhadap sdr. fadel muhammad, daftar perjanjian hutang: dan surat dari bppn kepada kurator afrizal hasan gawang, sh. dhp bppn tertanggal maret perihal pengajuan klaim tagihan tas utang sdr. fadel muhammad kepada bppn dalam rangka penyelesaian kewajiban sebagai pemegang saham pks) pt, bank intan buku: yurisprudensi mahkamah agung surat dari bppn kepada fadel muhammad ref. tfb ent bppn tanggal juni perihal syarat dan ketentuan pokok penyelesaian kewajiban pemegang saham syarat dan ketentuan pokok pks) pt. bank intan bank) kepada negara yang timbul sebagai akibat pembekuan usaha bank, beserta laporannya: surat dari bppn kepada fadel muhammad pb bppn tertanggal maret perihal surat peringatan terjadinya kelalaian berdasarkan perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham dan pengakuan hutang: surat dari bppn kepada fadel muhammad tfb ext bppn tertanggal oktober perihal surat tertanggal oktober daftar asset pemegang saham bank pt. bank intan tanggal oktober perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham dan pengakuan hutang buku) pt. bank intan tanggal oktober yang dibuat hadapan martin roestany, sh., notaris jakarta: menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini: tentang hukumnya menimbang, bahwa dengan penetapan hakim pengawas tanggal juni pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo. pailit pn.niaga. jkt.pst, yang telah menetapkan adanya perselisihan terhadap piutang kreditur kreditur dalam hal ini perhitungan yang ditetapkan oleh kurator sebagaimana yang dimuat dalam daftar hutang para kreditur, ir. fadel muhammad dalam pailit) tanggal juni yang telah dibantah ditolak oleh debitur tersebut: menimbang, bahwa adapun alasan debitur untuk membantah menolak tagihan para kreditur seperti yang dimuat dalam daftar piutang tanggal juni yang dibuat oleh kurator adalah seperti yang dimuat dalam surat debitur tanggal juni dan dalam daftar piutang tanggal juni menimbang, bahwa oleh karenanya pengadilan akan mempertimbangkan apakah bantahan penolakan debitur tersebut beralasan ataukah tidak, seperti yang dipertimbangkan bawah ini: menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu bantahan penolakan debitur terhadap masing masing kreditur, sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung menetapkan utang ir. fadel muhammad dalam pailit).!tih lima senbark intan: menetapkan utang ir. fadel muhammad dalam pailit) kepada bppn seluruhnya berjumlah, menolak untuk hal hal selebihnya, bahwa terhadap putusan tersebut atas dalam tingkat kasasi atas permohonan debitur pailit telah dikabulkan permohonan kasusnya oleh mahkamah agung dengan putusannya tanggal november na. kn menimbang, bahwa amar putusan mahkamah agung tanggal novembeir. fadel muhammad) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya g.p. wijaya, sh. dan icon hutajulu, sh, tersebut,fr. jo. pailit pn.niaga ikt.pst, menghukum para memohon kasasi november k n diberitahukan kepada memohon kasasi kreditur pada tanggal desember kemudian terhadapnya oleh memohon kasasi kreditur yurisprudensi mahkamah agung bantahan penolakan terhadap tagihan pt. bank ifi menimbang, bahwa tagihan pt. bank ifi tersebut didasarkan atas dokumen dokumen perjanjian kredit tanggal desember yang dibuat oleh notaris ny. endang antariksa, sh. antara ir. fadel muhammad dengan pt. bank ifi jakarta yang menurut besarnya kredit sebesar rp. dan akan berakhir pada tanggal maret yang dikuatkan pula dengan akta pernyataan hutang tanggal desember no, dengan arah arah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang ditandatangani oleh ir. fadel muhammad dan saksi saksi serta oleh notaris ny. endang antariksa, sh. untuk pinjaman sebesar rp. yang perjanjian kredit dan tagihan utang .tersebut telah diperpanjang dengan perjanjian perpanjangan kredit tanggal april add bkmk dkm sehingga perjanjian kredit tersebut akan berakhir pada tanggal juli yang selanjutnya diperpanjang lagi addendum perpanjangan kredit tanggal juni add bkmk dkm sehingga perjanjian kredit tersebut akan berakhir tanggal juni menimbang, bahwa atas utang debitur tersebut kreditur pt, bank ifi telah mengajukan tagihan kepada ir. fadel muhammad yang menurut surat kreditur tersebut tanggal maret ref. spn jf dp adalah sebesar rp. dan tagihan tersebut telah diakui kurator seperti yang dimuat dalam daftar piutang tanggal juni menimbang, bahwa debitur ir. fadel muhampdt. pn jkt. sel. yang dalam.amar putusannya pada angka pt. bank ifi dihukum untuk membayar rp. kepada kreditur ir, fadel muhammad, tantata: mempunyai kekuatan hukum yang pastitetap dan mengikat, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan eksekusi melalui pengadilan negeri, yurisprudensi mahkamah agung, : il. bantahan penolakan terhadap tagihan ing brings dan ing bank tagihan ing brings menimbang, bahwa: hubungan hukum antara ing brings dengan ir. fadel muhammad adalah berdasarkan surat dari ing brings singapura yang bersifat private confidential tanggal juli ref. spe sc l yang ditandatangani oleh koo kin leon associate director) dan chia heng keng vice president) ing brings singapura yaitu berupa tawaran fasilitas kepada peminjam ir. fadel muhammad yang telah disetujui oleh ir. fadel muhammad dengan menandatangani pada akhir surat tersebut, dan besarnya fasilitas pinjaman tersebut adalah usd menimbang, bahwa sebagai persyaratan fasilitas pinjaman tersebut harus ada jaminan pihak ketiga, untuk itu telah dibuat memorandum security third party), tanggal juli dan dilengkapi pula dengan power attorney sell shores tertanggal juli menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat surat tersebut dipenuhi maka debitur ir. fadel muhammad telah mengirim surat kepada ing bank singapore berupa draw dawn notice tanggal juli untuk meminta pencairan pinjaman sebesar dan oleh ing bank singapore telah dikirimkan kepada ir, fadel muhammad pada tanggal juli sebesar . : menimbang, bahwa dari surat surat debitur ir. fadel muhammad masing masing tanggal februari yang ditujukan kepada afrizal hasan gawang, sh, pengurus dari bapak ir. fadel muhammad, perihal penolakan tagihan ing brings singapore, tanggal yang ditujukan kepada afrizal hasan gawang, sh. pengurus dari bapak ir. fadel muhammad, perihal penolakan klaim utang ing brings dan surat tanggal januari perihal loan facility, dapat disimpulkan bahwa debitur ir. fadel muhammad mengakui adanya utang tetapi cara perhitungan dan jumlahnya yang ditolak oleh debitur karena pinjaman itu tidak. semuanya dipergunakan oleh debitur ir. fadel muhammad: menimbang, bahwa dari fakta fakta yang dipertimbangkan atas, maka pinjaman debitur ir. fadel muhammad kepada ing brings telah cukup bukti, sehingga beralasan penolakan bantahan debitur tersebut ditolak: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa karena perhitungan yang dilakukan oleh kurator didasarkan pada bukti bukti sah, maka besarnya utang debitur ir. fadel muhammad kepada ing brings adalah sesuai dengan daftar tagihan yang dibuat oleh kurator tertanggal juni yaitu sebesar tagihan ing bank menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kredit sindikasi berupa u$$ loan agreement tanggal agustus telah .terjadi pinjaman kepada debitur pt. bukan tehnik utama dari beberapa bank peserta sindikasi antara lain ing bank n.v, labuan branch dengan london formatting asia limited sebagai agent, han menimbang, bahwa terhadap kredit sindikasi tersebut berdasarkan joint and several guarantee indemnity tanggal agustus telah bertindak sebagai penjamin adalah ir. fadel muhammad, subsidi kalla dan achmad kalla dengan pelepasan hak hak istimewanya, menimbang, bahwa berdasarkan loan agreement tertanggal agustus tersebut atas kredit yang diberikan ing bank sebagai peserta sindikasi kepada pt. bukan tehnik utama tersebut adalah sebesar . : menimbang, bahwa dari yang dipertimbangkan atas berarti fade! muhammad, sheila kalla dan achmad kalla adalah sebagai penanggung atas utang pt. bukan tehnik utama kepada ing bank yang menurut ketentuan kuh perdata, masing masing penanggung terikat untuk seluruh utang, tang menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dalam perjanjian kredit sindikasi apakah hanya agent yang berhak untuk mengajukan klaim tagihan terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit: menimbang, bahwa menurut loan agreement tanggal agustus pada angka tentang fhe agent, the leaders and the arranger yang pada bagian huruf angka'' yang telah diterjemahkan oleh penterjemah daniel budiyono, berbunyi sebagai berikut setiap pemberi pinjaman secara sah tidak dapat ditarik kembali menunjuk agen untuk bertindak sebagai agennya untuk tujuan tujuan yang ditentukan dalam dokumen dokumen transaksi dan memberi wewenang untuk melakukan tindakan dan menyelenggarakan hak hak, wewenang dan .pertimbangan yang khusus dilimpahkan kepadanya atau tergambarkan oleh dokumen dokumen transaksi namun agen tidak akan memulai sesuatu tuntutan yurisprudensi mahkamah agung hukum atau persidangan atas nama para pemberi pinjaman kecuali kes setelah mayoritas pemberi pinjaman telah memberi instruksi secara tertulis : menimbang, bahwa menurut loan agreement tanggal agustus tersebut seperti dipertimbangkan atas telah ditunjuk london formatting asia limited sebagai agent dari peserta sindikasi tersebut, . menimbang, bahwa menurut ketentuan angka angka dari loan agreement tanggal agustus atas, agent yang telah ditunjuk tidak dapat ditarik kembali berarti kuasa yang dimiliki oleh .agent tersebut adalah bersifat kuasa mutlak, dengan demikian kepentingan apapun dari peserta sindikasi harus melalui agent . termasuk untuk mengajukan tagihan kepada ir. fadel muhammad dalam pailit), menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas,: maka beralasan ing bank tidak berhak untuk mengajukan tagihan secara langsung kepada ir. fadel muhammad dalam pailit), sehingga ing bank harus dikeluarkan dari daftar kreditur: im. bantahan penolakan terhadap tagihan bppn sebagai pemilik hak tagih dari bank danamon, pt. bank dharma, pt. bank ekspor impor, pt. bank nusa nasional, pt. bank risjad salim international, pt. bank pelita, pt, bank tabungan negara, pt. bank pembangunan indonesia, dan pt. bank mandiri, menimbang, bahwa sebagai pemilik hak piutang dari bank bank tersebut atas berdasarkan pengalihan piutang jessie) terhadap bank bank tersebut setelah bank bank tersebut dilikuidasi dan dialihkan kepada bppn, menimbang, bahwa oleh karenanya pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perjanjian pengalihan hak atas piutang dan perjanjian jual beli dan penyerahan piutang antara bank bank dengan bppn adalah sah ataukah tidak, . menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan bppn sebagaimana yang dimuat dalam suratnya tanggal juli uld avec bppn perihal tanggapan terhadap penolakan debitur ir. fadel muhammad pada alinea kedua menyatakan yang pada pokoknya bahwa bank bank yang mengalihkan bintangnya kepada bppn adalah bank bank dengan status likuidasi, menimbang, bahwa kuh perdata mengatur cara cara suatu penyerahan piutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertumbuh lainnya kepada orang lain jessie), akan tetapi untuk sahnya yurisprudensi mahkamah agung jessie tersebut haruslah dipenuhi ketentuan paal kuh perdata yaitu harus ada rechistitel (peristiwa perdata) yang melandasi perbuatan .penyerahan tersebut atau dengan kata lain jessie tersebut selalu bersifat accession dari suatu peristiwa perdata yang mewajibkan penyerahan (leveling) tersebut, misalnya adanya perjanjian jual beli, tata menimbang, bahwa dari surat surat bukti berupa perjanjian penyerahan dan pengalihan hak yaitu penyerahan dan pengalihan hak messier tanggal februari 'antara pt. bank danamon indonesia tbk. dengan bppn, yang dikuatkan dengan penegasan jual beli dan penyerahan piutang tanggal mei nomor sp bppn 0s01 antara pt. bank danamon indonesia tbk. dengan bppn, penyerahan dan pengalihan hak jessie) tanggal. februari antara pt. bank. nusa :nasional: dengan bppn, perjanjian pengalihan hak atas piutang tanggal april antara pt. bank mandiri dengan bppn, perjanjian penyerahan hak jessie) atas tagihan tanggal maret antara pt. bank pelita dengan bppn, perjanjian pengalihan hak atas piutang tanggal desember antara pt. bank tabungan negara (persero) dengan bppn, perjanjian pengalihan hak atas piutang tanggal maret antara pt. bank ekspor impor (persero) dengan bppn terdapat fakta hukum bahwa tidak terdapat adanya peristiwa perdata perjanjian pokok) sebagaimana dimaksud dalam kuh perdata: pan menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka pengadilan berpendapat pengalihan dan. penyerahan hak piutang antara bank bank tersebut atas dengan bppn yang telah dilakukan dengan cara jessie menjadi tidak sah menurut hukum . sera menimbang, bahwa oleh karena pengalihan dan penyerahan hak piutang antara bank bank tersebut atas dengan bppn tidak sah menurut hukum, maka bppn tidak berhak untuk mengajukan tagihan atas nama bank bank tersebut dan beralasan untuk dikeluarkan dari daftar bintang yang dibuat oleh kurator: ara ogan nan menimbang, bahwa .menurut ketentuan dari peraturan pemerintah tahun tugas dan kewenangan bppn telah ditentukan secara limitation dalam dari perubahan atas undang undang tahun tentang perbankan undang undang republik indonesia tahun tanggal november yang dalam tersebut tidak ada suatu ketentuan yang memberi kewenangan kepada bppn untuk melakukan pembelian piutang: pan menimbang! bahwa' dari perjanjian jual beli dan penyerahan piutang tanggal juni sp bppn antara ketua team pengelola sementara pt, bank dharma dengan bppn dan perjanjian jual beli dan yurisprudensi mahkamah agung penyerahan piutang tanggal juni nomor antara ketua team pengelola pt. bank risjad salim international dengan bppn, terdapat fakta hukum bahwa penjual dari kedua bank tersebut adalah tim pengelola bank bank tersebut yang dibentuk sendiri oleh bppn sedangkan pembeli adalah bppn sendiri: menimbang, bahwa dari tersebut atas maka bppn tidak dapat bertindak sebagai pembeli terhadap bank bank yang diserahkan dibawah pengawasan bppn sendiri, sedangkan penjual adalah tim pengelola yang mewakili direksi yang hak dan wewenangnya berdasarkan tersebut telah diambil alih oleh bppn, maka berarti jual beli tersebut dilakukan oleh bppn terhadap dirinya sendiri: menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka pengadilan berpendapat perjanjian jual beli dan penyerahan piutang nomor sp bppn tanggal juni dan perjanjian jual beli dan penyerahan piutang nomor tanggal juni adalah tidak sah menurut hukum, menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual beli dan pengalihan piutang piutang tersebut atas tidak sah menurut hukum, maka bppn yang mengajukan tagihan sebagai pemegang hak dari bank bank tersebut atas harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak mengajukan tagihan, menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan untuk dikeluarkan dari daftar piutang yang dibuat oleh kurator: menimbang, bahwa seperti yang dipertimbangkan tersebut atas, bahwa bank bank yang telah menyerahkan dan mengalihkan piutang piutang dan melakukan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang bintangnya adalah bank bank dalam status likuidasi, dengan demikian berarti sejak likuidasi bank bank tersebut telah berada dan ditempatkan dibawah kendali dan pengawasan bppn: menimbang, bahwa dengan demikian sejak bank bank tersebut dibawah kendali dan pengawasan bppn, maka menurut ketentuan dari peraturan pemerintah tahun maka segala hak dan kewenangan direksi, komisaris, pemegang saham, rapat umum pemegang saham beralih kepada badan penyehatan perbankan nasional bppn), direksi, komisaris, dan atau pemegang saham dilarang melakukan tindakan hukum apapun, kecuali tindakan hukum tertentu yang disetujui badan penyehatan perbankan nasional bppn): menimbang, bahwa dari ketentuan dari peraturan pemerintah tahun tersebut berarti bppn diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang bertindak sebagai pemegang kuasa menurut hukum (legal mandatory) atau sebagai perwakilan menurut hukum (legal yurisprudensi mahkamah agung representative) dari bank bank yang telah berada dibawah kendali dan pengawasan bppn, menimbang, bahwa untuk itu apabila bppn akan mengajukan tagihan tagihan dari bank bank yang telah berada dibawah kendali dan pengawasannya seperti bank bank dalam perkara ini seharusnya dilakukan oleh bppn dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai kuasa menurut hukum (legal mandatory) atau sebagai perwakilan menurut hukum (lega! representative) dan tidak didasarkan pada perbuatan hukum lain seperti penyerahan dan pengalihan piutang atau perjanjian jual beli dan penyerahan piutang seperti dalam perkara ini: menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penyelesaian kewajiban pemegang saham pks) dari pemegang saham utama pt, bank intan yang dalam daftar piutang tanggal juni yang dibuat oleh kurator sebagai urutan menimbang, bahwa debitur ir. fadel muhammad pks) tersebut dan oleh karenanya haruslah dipertimbangkan apakah penolakan ini beralasan ataukah tidak: menimbang, bahwa keberatan tersebut didasarkan atas surat ir. fadel muhammad tanggal oktober yang ditujukan kepada bppn up. sdr. lungguh gultom koordinator task force buku, hal surat bppn tfb ext bppn tanggal oktober yang telah ditanggapi oleh bppn dengan surat tanggal tfb ext bppn perihal surat bapak tertanggal oktober menimbang, bahwa inti dari surat bppn tanggal oktober adalah usul untuk menunjuk independent auditor untuk melakukan verifikasi serta pemberian opini yang menyangkut carrying cost yang terjadi atas kerugian bank sebelum bank intan diambil alih, maupun verifikasi atas crow account, yang akan dijadikan masukan bppn dalam melakukan amandemen pada jumlah kewajiban pemegang saham jps), nan menimbang, bahwa tagihan bppn tersebut adalah didasarkan pada perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham dan pengakuan utang buku) pt. bank intan tanggal oktober yang dalam:akta ini ditandatangani oleh ir. fadel muhammad sebagai pemegang saham, menimbang, bahwa oleh karena ir. fadel muhammad dengan putusan pengadilan niaga tanggal maret pailit pn.niaga.jkt. pst. telah dinyatakan pailit, maka bppn dengan suratnya tanggal maret pb bppn yang ditujukan kepada sdr. ir. fadel muhammad telah memberikan pernyataan telah terjadi kelalaian berdasarkan perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham dan pengakuan utang yurisprudensi mahkamah agung sebagaimana termuat dalam pkpu: perihal pengajuan klaim tagihan atas utang sdr. ir. fadel muhammad kepada badan penyehatan perbankan nasional bppn) dalam rangka penyelesaian kewajiban sebagai pemegang saham pks ) pt. bank intan buku, yang besarnya klaim tagihan tersebut per tanggal maret sejumlah rp. ,.: menimbang, bahwa surat bppn kepada bapak ir, fadel muhammad tanggal teb ext bppn adalah hanya berupa usulan untuk menunjuk independent auditor, akan tetapi berarti usulan yang belum terlaksana tersebut akan menjadi batal demi hukum: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas,: menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari surat bppn tanggal maret maka bppn telah mengirim surat pengajuan klaim tagihan tertanggal maret dhp bppn yang ditujukan kepada afrizal hasan gawang, sh., sebagai kurator ir. fadli muhammad:sebesar rp. menimbang, bahwa terhadap adanya tagihan tagihan bppn lainnya yang tidak diakui oleh kurator tetapi tidak diajukan keberatan oleh bppn dan debitur ir. fadel muhammad tidak perlu dipertimbangkan bagi oleh pengadilan: menimbang, bahwa diluar persidangan pengadilan telah menerima surat surat dari ir. fadel muhammad yaitu surat tertanggal agustus yang ditujukan kepada ketua majelis hakim dalam perkara no, pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo. pailit pn.niaga,jkt.pst. east limited dan permohonan pengabaian kreditur dan bagiannya dan surat tertanggal agustus yang ditujukan kepada ketua majelis hakim dalam perkara pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo. pailit pn.niaga.ikt.pst, perihal informasi tambahan dalam surat saya tertanggal agustus (.east limited dan permohonan pengabaian kreditur dan bagiannya),. menimbang, bahwa dengan putusan pengadilan niaga tangga! maret pkpu pn.niaga.jkt.pst. jo. pailit pn.niaga.jkt.pst. ir. fadel muhammad telah dinyatakan pailit dengan yurisprudensi mahkamah agung alasan antara lain para kreditur yang terdiri dari pt.: bank ifi. dan ing brings tidak bersedia memberikan penundaan. kewajiban pembayaran utang secara tetap: menimbang, bahwa putusan pengadilan niaga tersebut pada tingkat peninjauan kembali, mahkamah agung dengan putusannya tanggal juni pk n antara lain menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali ir. fadel muhammad : menimbang, bahwa debitur ir. fadel muhammad telah mengajukan gugatan pengadilan negeri jakarta selatan tanggal agustus dengan alasan gugatan perbuatan melawan hukum (utrecht mati dead) dengan maksud antara jain agar surat kuasa sebagai dasar kuasa ing brings menghadap rapat verifikasi dan voting serta menghadap pengadilan merupakan surat kuasa yang tidak boleh dipergunakan untuk berbicara pengadilan seluruh indonesia khususnya dalam perkara pkpu kepailitan nomor pkpu2000 pn.niaga.jkt.pst. jo. nomor pailit pn.niaga.ikt.pst., dan oleh karenanya debitur ir. fadel muhammad meminta agar pengadilan mengabaikan kreditur dan bagiannya tersebut: menimbang, bahwa dalam kedua putusan tersebut atas kreditur ing brings telah termasuk sebagai kreditur sehingga sampai saat ini kreditur ing brings tersebut tetap dianggap sebagai kreditur yang sah dari debitur ir. fadel muhammad, menimbang, bahwa debitur ir. fadel muhammad baru pada tangga! agustus mengajukan gugatan atas surat kuasa tersebut pengadilan negeri jakarta selatan yang belum tentu kapan putusannya dan putusan baru mengikat setelah mempunyai kekuatan hukum pasti yang juga belum dapat ditentukan jangka waktunya: tan menimbang, bahwa persidangan ini adalah berdasarkan penetapan hakim pengawas tertanggal juni pkpu pn.niaga. jkt.pst. jo. pailit pn.niaga.jkt.pst., yaitu khusus untuk menyelesaikan bantahan penolakan debitur terhadap tagihan tagihan para kreditur: menimbang, bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan tersebut pengadilan telah memeriksa dokumen dokumen yang ada dan disampaikan oleh kurator, dari debitur dan kreditur yang pada umumnya sama dengan yang disampaikan kurator serta tanggapan tanggapan baik dari debitur maupun dari kreditur kreditur, menimbang, bahwa dari hasil penelitian pengadilan terdapat fakta hukum bahwa debitur ir. fadel muhammad mempunyai utang kepada kreditur ing brings sesuai dengan penelitian kurator yang dimuat dalam daftar piutang" tanggal juni yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan atas, persidangan ini dibuka khusus menyelesaikan perselisihan dengan adanya bantahan penolakan terhadap piutang piutang yang diajukan para kreditur dan gugatan debitur ir. fadel. muhammad adalah tentang keabsahan surat kuasa, sedangkan sampai saat ini. kreditur ing brings tetap dianggap sebagai kreditur dan terbukti ins brings mempunyai piutang kepada debitur ir, fadel muhammad, maka permohonan untuk mengabaikan kreditur ing brings dan bagiannya tidak beralasan dan oleh karenanya beralasan untuk ditolak: mengingat akan ketentuan yang diatur dalam undang undang tahun khusunya serta ketentuan lain yang berkaitan dengan putusan ini: memutuskan:beast asia limited (d h internationale nederland merchant bank (singapore) ltd (ing brings) adalah kreditur dari ir. fadel muhammad ((dfh internationale never landen merchant bank (singapore) ltd (lar dua puluh lima sen): menyatakan badan penyehatan perbankan nasional (dalam pailit) kepada bppn seluruhnya berjumlah rp. (sembilan puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah): menolak untuk hal hal selebihnya, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari, rabu, tanggal september oleh kami hasan basri, sh. sebagai hakim ketua, ny. ch. kristi purnamiwulan, sh. dan tjahjono, sh. sebagai hakim hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. kamis, tanggal september oleh hakim ketua yang dihadiri oleh hakim hakim anggota, coreana yurisprudensi mahkamah agung dengan perantaraan paradesember permohonan mana disertai juga dengan memori yang memuat alasan alasan permohonannya yang diterima kepaniteraan pengadilan niaga tersebut pada harl januari menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim kasasi salah menerapkan hukum pembuktian. pada halaman pertimbangannya, khususnya mengenai keberatan ad. majelis hakim kasasi menyatakan bahwa pengadilan niaga salah menerapkan hukum pembuktian. majelis hakim kasasi selanjutnya menyatakan bahwa memohon kasasi (dalam hal ini pemohon peninjauan kembali ing brings) tidak mampu membuktikan bahwa dana pinjaman telah diterima oleh ir. fadel muhammad dalam pailit): dalam putusannya halaman majelis hakim kasasi menyatakan bahwa putusannya itu dibuat dengan memperhatikan antara lain undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun t985 menyebutkan : berdasarkan ini, karena majelis kasasi membatalkan putusan pengadilan niaga dan mengadili sendiri perkara ini, majelis hakim kasasi seharusnya menilai bukti bukti dan fakta fakta yang ada secara cermat. dalam kasus ini, majelis hakim kasasi yang ternyata salah dalam. menerapkan hukum pembuktian. jika majelis kasasi memeriksa secara teliti bukti bukti dan fakta fakta hukum yang ada, secara sumur, terbukti bahwa ir. fadel muhammad yurisprudensi mahkamah agung saragih, sh. panitera pengganti, dan dengan dihadiri oleh kurator dan kuasa debitur dan kuasa para kreditur, hakim hakim anggota hakim ketua majelis, ttd. tid. ny. kristi purnamiwulan, sh. hasan basri, sh. ttd. tjahjono, sh. panitera pengganti, ttd. coreana saragih, sh. yurisprudensi mahkamah agung dalam pailit) memiliki utang kepada pemohon peninjauan kembali brings) dokumen induk yang menunjukkan adanya hubungan utang piutang antara ir. fadel muhammad dalam pailit) dengan pemohon peninjauan kembali dapat dilihat dari perjanjian nomor spe sc l tanggal juli lampiran pada bagian pembukaan dokumen itu disebutkan: we, internationale nederland merchant bank (singapore) ltd. ( ing bank ), are pleased offer you loan facility based the following terms and conditions terjemahan bebasnya kami, internationale nederland merchant bank (singapore) ltd. ( ing bank ), dengan ini menawarkan fasilitas pinjaman dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut dalam perjanjian nomor spe se l tanggal juli tersebut antara lain diatur tentang kedudukan ir. fadel muhammad dalam pailit) sebagai debitur, besarnya fasilitas pinjaman us$ juta), bunga, hukum yang berlaku, dan yurisdiksi. selanjutnya, dalam butir disebutkan unggas uif the forging terms and conditions meet with your approval, please sign and return the attached documents with the necessary board resolution duplicate copy this letter confirming your acceptance the facility the terms and conditions set here in.) terjemahan bebasnya apabila syarat syarat dan ketentuan ketentuan atas dapat disetujui, harap ditandatangani dan dikembalikan kepada kami dokumen dokumen terlampir dengan resolusi dewan yang diperlukan duplikat surat ini yang menegaskan persetujuan anda terhadap fasilitas (kredit) dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang disebutkan sini. selain membubuhi para pada setiap halaman, perjanjian nomor spe sc l tanggal juli tersebut ditandatangani oleh ir. fadel muhammad dalam pailit) dengan terlebih dulu menyatakan |, mr. fadel muhammad, hereby unconditional agree all the joregoing terms and conditions , terjemahan bebasnya haa saya, tuan fadel muhammad, dengan ini secara tanpa syarat setuju terhadap semua syarat dan ketentuan atas , pada tanggal juli fadel muhammad dalam pailit) mengirimkan surat tertanggal juli lampiran yang yurisprudensi mahkamah agung meminta agar pemohon peninjauan kembali mencairkan dana pinjaman itu rekening yang bersangkutan standard chartered bank singapore, nomor acc.$ atas permintaan itu, pemohon peninjauan kembali mencairkan dana tersebut pada tanggal juli lampiran rekening ir. fadel muhammad dalam mes pailit), yaitu sebesar us$ (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dollar: amerika serikat), lampiran merupakan bukti bahwa uang telah dikirimkan kepada dan diterima oleh ir. fadel muhammad dalam pailit). yang juga tidak dipertimbangkan oleh majelis kasasi adalah kenyataan bahwa pemohon peninjauan kembali adalah kreditur yang diakui oleh ir. fadel muhammad dalam pailit) sejak berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu ). harap diperhatikan bahwa perkara kepailitan ini tidak berdiri sendiri, tetapi. dalam rapat kreditur pkpu tanggal februari ir. fadel muhammad dalam pailit) menyatakan belum selesai membuat usulan perdamaian (kepada pemohon peninjauan kembali), dan karena itu meminta pkpu tetap (halaman putusan nomor: pkpu pn.niaga.ikt.pst. jo. nomor: pailit pn.niaga.jkt.pst. tanggal maret dalam putusan tersebut, juga disebutkan bahwa pemohon peninjauan kembali ing brings selaku kreditur yang sah menolak permohonan pkpu tetap yang diajukan oleh ir. fadel muhammad dalam pailit) selain bukti bukti atas, bukti bukti tambahan bahwa sejak semula ir. fadel muhammad dalam pailit) mengakui pemohon peninjauan kembali ing brings selaku satu diantara kreditnya adalah dalam rapat kreditur tanggal februari kuasa hukum ir. fadel muhammad dalam pailit) tidak dapat menghadiri rapat kreditur itu karena sedang mengadakan negosiasi dengan pemohon peninjauan kembali ing brings singapura. hal ini menunjukkan bahwa ir. fadel muhammad dalam pailit) memiliki utang kepada pemohon peninjauan kembali:dalam suratnya, ir. fadel muhammad dalam pailit) me menyampaikan tentang hasil negosiasinya dengan pemohon peninjauan kembali singapura. karena tidak ada kesepakatan dalam negosiasi tersebut, ir. fadel muhammad dalam pailit) dalam suratnya itu menyatakan menolak tagihan pemohon peninjauan kembali. surat ini menunjukkan tidak logonya ir. yurisprudensi mahkamah agung fadel muhammad dalam pailit) yang menolak adanya utang karena pemohon peninjauan kembali sebagai kreditur tidak menyetujui perdamaian yang diusulkannya,yang menyatakan bahwa ir. fadel muhammad dalam pailit) belum bisa menunjukkan proposal perdamaian karena jumlah utang pemohon peninjauan kembali belum diklarifikasi. juga menyampaikan agar tagihan pemohon peninjauan kembali dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian perbankan nasional atau jakarta inisiatif. dengan demikian jelas ir. fadel muhammad lam pailit) mengakui adanya utang kepada pemohon peninjauan kembali: surat ir. fadel muhammad dalam pailit) kepada pt. ing indonesia bank tanggal januari lampiran disampaikan dalam surat itu bahwa pengajuan tagihan oleh pemohon peninjauan kembali dalam proses pkpu akan berdampak pada negosiasi yang sedang dilakukan. namun dalam surat tersebut, ir. fadel muhammad dalam pailit) kembali meta ikan pemohon peninjauan kembali akan commitment nya guna bekerjasama dan dengan itikad baik goodwill guna mencari solusi terbaik penyelesaian utangnya kepada pemohon peninjauan kembali: surat ir. fadel muhammad dalam pailit) kepada ing indonesia bank tanggal april lampiran dalam surat ini, debitur pailit merujuk pada pertemuan antara stafnya dengan ing indonesia bank. ir. fadel muhammad dalam pailit) juga menyinggung tentang proposal penyelesaian utang yang pernah disampaikannya dan kembali dilampirkan bersama suratnya tersebut. faksimili ir. fadel muhammad dalam pailit) kepada ing indonesia bank tanggal april lampiran dimana ir. fadel muhammad dalam pailit) mengusulkan agar utangnya kepada pemohon peninjauan kembali ing brings diberi haircut sampai dengan nana bukti bukti atas sesungguhnya telah diajukan dan menjadi bukti dalam perkara ini. namun, guna. memudahkan majelis hakim peninjauan kembali, kami mengajukan kembali bukti bukti tersebut sebagai lampiran memori peninjauan kembali ini. berdasarkan bukti bukti tersebut, jelas bahwa secara sederhana dapat dibuktikan yurisprudensi mahkamah agung adanya utang ir. fadel muhammad dalam pailit kepada pemohon peninjauan kembar h ing brings. bukti bukti itu semua bahkan secara cermat telah dipertimbangkan oleh pengadilan niaga dalam putusannya nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst. jo. nomor pailit pn. niaga. jkt. pst tanggal september pertimbangan pertimbangan pengadilan niaga itu dapat dilihat dalam putusannya antara jain pada alinea terakhir halaman alinea pertama halaman dan angka halaman (lihat juga butir dan kontra memori kasasi pemohon peninjauan kembali). dengan demikian terbukti bahwa majelis hakim kasasi ternyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian. karena itu putusan majelis kasasi haruslah dibatalkan, dan tagihan pemohon peninjauan kembali kepada ir. fadel muhammad dalam pailit) haruslah dinyatakan diterima: i. putusan kasasi mengalahkan putusan peninjauan kembali. pernyataan pailit terhadap ir. fadel muhammad bukan sebagai akibat 4s langsung dari suatu permohonan pailit, melainkan hal ini dapat dilihat dari permohonan pkpu ir. fadel muhammad dalam pailit) tanggal desember putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst jo. nomor pailit pn. niaga, jkt. pst tanggal maret karena permohonan pkpu tetapnya ditolak oleh para kreditur (termasuk pemohon peninjauan kembali), demi hukum ir. fadel . muhammad dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga jakarta pusat dalam putusannya nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst jo. nomor pailit pn. niaga. jkt. pst, tanggal maret karena adanya putusan pailit tersebut, ir. fadel muhammad dalam pailit) kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali yang pada intinya menolak semua tagihan yang ada (termasuk tagihan ' pemohon peninjauan kembali). mahkamah agung kemudian menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali ir. fadel muhammad dalam pailit) tersebut (lihat putusan mahkamah agung nomor pk tanggal juri karena gagal dalam upaya permohonan peninjauan kembalinya, ir. fadel muhammad dalam pailit) kembali mencoba upaya lain dengan mengajukan kasasi ini. sayangnya, mahkamah agung kemudian mengabulkan kasasi tersebut pada tanggal november (hanya sekitar bulan sejak putusan peninjauan kembali). dengan demikian, mahkamah agung telah melakukan kesalahan yurisprudensi mahkamah agung

hukum. atara pidana tanggal penerimaan risalahkasasi dapat dianggap sebagai tanggal diadu kanna permohonan kasasi, maka permohonan kasasi beserta dengan alasan2 nja telah diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan jara menurut undang2, putusan mahkamah agung tg. sept,abandjahe tanggal maret no, dalam putusan mana terdakwa: sampit tarigansu mater utara, pekerdjaan tani:ber sama? de ngan terdakwa: alim tarigan, karena dituntut: bahwa pada hari selasa, tanggal juni selembar pertapaan jang terletak dikampung sukamaju, kecamatan barusdjahe, kabupaten karo, sumatera utara, telah mendirikan sebuah rumah, dengan tanpa id zin dari jang berhak, jaitu saksi ketum tarigan : dengan memperhatikan hukum pidana adat karo ndjurmak jo. alat undang? darurat ertuduh tertuduh: sampit tarigan alim tarigan jang tersebut diatas ini telah terbukti dengan sjah dan meyakinkan bersalah akan pelanggaran: mendirikan ramah tanpa ijin kepala kampung dan pemakaian serta pakan tanpa ijin jang berhak . menghukum tertuduh2 oleh karena itu masing2 dengan hukuman denda besarnya rp. tiga ratus rupiah) atau (satu) bulan kurungan: menghukum lagi atas tertuduh2 untuk meninggalkan tanah tapak ter perkara: menghukum lagi atas tertuduh2 untuk membayar ongkos2 jang timbul dalam perkara ini, tan mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi jang dibuat oleh. panitera pengadilan negeri. kabandjahe' jang menerangkan, bahwa pada tanggal. april penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan: pengadilan negeri tersebut, memperhatikan risalah kasasi tertanggal sukamaju, april dari penuntut kasasi jang diterima kepaniteraan pengadilan. negeri kabandjahe tang pal april, sebut mengatur tenverse but jang mengatur atara kasasi lebihlandjut belum ada, maka mahkamah agung berpendapat, bahwa dari undang2 tersebut diatas harus di tafsirkan sedemikian, sehingga jang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah un dang2 mahkamah agung indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai,berdasarkan undang2 no, darurat) tahun terhadap putusan pengadilan negeri tersebut mengenai perkara jang di adilnya, dalam hal ini, tidak dapat dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh karena man: bahwa tanah berperkara terima dari ajah kandungnya, sendiri, jaitu tayang tarigan, sedang kalau saksi ketum tarigan menyatakan telah. membeli tanah itu dari nabi sembiring, maka dijual beli itu adalah tidak sah, karena orang jang menjual, tidak berhak menjualnya: menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu se mata2 adalah mengenai penilaian hasil pembuktian jang ber sifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbang kan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat ka asasi hanja berkenaan dengan adanja kelalaian dalam memenuhi ketentuan? jang diwajibkan oleh peraturan per undang2an jang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan jang bersangkutan, atau karena melampaui batas, wewenang ataupun karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku, sebagai. mana ditentukan dalam undang2 tahun menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 jang diuraikan diatas, pula ka sena tidak nyata bahwa putusan judex facts bertentangan dengan hukum, msampit tarigan tersebut: menghukum penuntut kasasi akan membayar segala biasa perkara dalam tingkat ini. han

pengadilan tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara dengan se sarang hakim, undang2 dasar tahun karena undang jang dimaksud dalami undang2 belum ada maka tetaplah berlaku undang? .tahun ian putusan mahkamah agung tg. juni kr susunan majelis ketua prof. subjektif sh. . oo: hakim anggota dh, limbanradja s.h. sri biodjati wiranto sakit s.h. panitera pengganti bamengambil putusan se bagai berikut: mahkamah agung tersebut, esta mena membawa putusan pengadilan negeri malang, tanggal desember dalam putusan mana terdakwa2:. '. . laut kie eng, umur kira2 tahun,. lahir di hokkien rrt), bertempat tinggal terakhir djl. tjokroaminoto malang, pe kerajaan direktur .perusahaan ler karet. merk kkk: djl. difoto sun tjk ujung al. sun siauw jin, umur kira2 tahun, lahir malang, bertempat: tinggal terakhir djl. tjokrosminoto ma lang, pekerdjaan direktur perusahaan lem karet merk kkk djl. di mojo malang: sun tji jauh, umur kira2 tahun,: bertempat tinggal 'terakhir 'di djl. tjokroaminoto malang, dilahirkan .di malang, pekerdjaan: pembantu perusahaan lem karet merk kkk dji: difoto ma lang: ban nama asas joo thing thee, umur kira2 tahun, lahir di tiongkok, 'bertemu pat tinggal terakhir djl. tjokroaminoto malang, pekerja pegawai c.v. sinar agung djl. niaga malang: . imam ajakan, umur kira2 tahun, lahir di' jember, bertempat tinggal terakhir djl. kaliurang malang, pekerdjaan direktur pabrik karet c.v. nasional malang): para: tuduh: pertama: bahwa mereka terdakwa bersama2 maupun masing2 bertindak sen diri2, sejak tanggal desember atau sesudah itu, dijalan tjk roaminoto malang, dijalan difoto malang, dijalan ardjosari malang atau ditempat lain, setidak2nja dalam daerah hukum pengadilan negeri malang, untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri ataupun orang lain, telah melakukan perbuatan jurang untuk mence satuan khalayak umum atau seorang tertentu jaitu dengan tiara meng gunakan merk kkk untuk jem karet jang mereka hasilkan dari perusak hanja, merk mana sama atau hampir sama dengan merk kkk .un tuk lem karet milik orang lain jang sudah didaftarkan pada kantor mi perindustrian dengan pendaftaran tertanggal desert ber sedang para terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merk tersebut seperti jang diperkenankan menurut undang2, perbuatan mana dapat atau telah menimbulkan kerugian bagi para pe saingan, sebagai penggantinya: bahwa mereka para terdakwa, baik bersama? maupun masing2 bertindak sendiri2 pada waktu dan tempat seperti disebutkan (pada tuduhan pertama, telah mengenal, menawarkan, menjerahkan, mem bagikan atau menyediakan untuk dijual atau dibagikan, barang jang diketahuinya atau sepatutnya harus disangka bahwa barang itu sendiri atau pembungkusnya diletakkan nama palsu, firma atau merk jang djadi hak orang lain atau untuk menyatakan aslinya, diletakkan nama sebuah tempat dengan ditambahkan nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada barang2 itu sendiri atau pada bungkusan diletakkan nama tiruan, firma atau merk jang demikian walaupun dengan perubahan sedikit jak dengan tiara2 seperti jang tersebut dalam tuduhan pertama: dengan memperhatikan bis kitab undang2 hukum pidana, h.lr. dan lain jang bersangkutan dari h.i.r., telah dinata kan bersalah seperti tercantum dalam amar putusan pengadilan negeri tersebut jang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan kesalahan para terdakwa: laut wie eng, sun tjk ujung al. sun siauw jin, sun tjk jauh, joo: thing thee, kkk itu dengan mengajukan protes kantor kehakiman djakarta ba gian perindustrian dan permohonan pembatalan izin merk dagang kkk" atas nama ngo dic hal mana tidak dilakukan oleh para terdakwa. menimbang, bahwa karena hal? tersebut diatas pengadilan tinggi meng anggap putusan pengadilan negeri malang merupakan suatu verkapte ontslag van .rechtsvervolging sehingga oleh karena itu dapat membatalkannya dengan memberikan peradilan sendiri: tan mengingat ad. bahwa alasan dari dalil pembela para terdakwa bahwa merk kkk bukan milik atau. hak orang lain daripada para terdakwa adalah sebagai berikut: ' . bahwa para terdakwa .lebih dahulu memakai merk kkk tersebut dan untuk membuktikan telah meng adakan (tiga) orang saksi charge jang ber nama: lie gen bing: ang jin tek: kwang sen twin. jang pada pokoknya menerangkan bah terdakwa telah memakai merk kkk tersebut se ajak tahun: dari keterangan 'saksi mana, mi djenis pengadilan negeri malang berpendapat, bahwa benar terdakwa. (djuga terdakwa" lainnya berhubung bekerja sama dengan terdakwa telah memakai merk kkk sejak tahun djadi lebih. dahulu dari pendaftaran merk kkk tersebut.oleh ngo dic jang diumumkan dalam berita negara tanggal desember dan bahwa berdasarkan hal tersebut. diatas dan berdasarkan dan tbl. jo. para bertakwalah jang berhak 'atau sebagai pemilik dari merk kkk tersebut, pendapat 'mans tidak dapat disetujui oleh majelis berdasarkan pertimbangan? sebagai berikut: bahwa benar? menurut alat elemen milik perindustrian pendaftaran sesuatu merk .tidak mempu: njai sifat konstitutif tetapi merupakan suatu declara tif ataupun suatu rechtsfictie, jaitu suatu sangkaan hu kum bahwa barang siapa mendaftarkan sesuatu merk, ialah dianggap terkecuali dibuktikan 'kebalikannya se bagai pemakai pertama dari merk itu . bahwa. majelis tidak sepaham dengan kawasan member terhadap element milik perindustrian jang bunyinya sebagai berikut: halaman toscana garis me rah): memang benar menurut rcplcment milik perindustrian pembatalan sesuatu pendaftaran merk harus dilakukan dalam bulan setelah pengumuman dalam berita negara, akan tetapi hal tidak ber arti bahwa sesudah waktu itu pendaftaran query mendjadi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pemakai jang pertama, sehingga hak pemakai pertama seakan2 mendjadi gugur: dengan nyata dan tegas dicantumkan dalam element milik perindustrian, bahwa djuga setelah waktu bulan setelah pangu human dalam berita negara sesuatu pendaftaran merk masih dapat di batalkan, hanja dengan djalan lain, melewati keputusan jang telah mem punja kekuatan hukum, salah seperti dikemukakan oleh dollar. mu lengraff dan pola melewati keputusan perdata berdasarkan perbuatan ingkar hukum (onrechtmatige dead) b.w, atau melewati keputusan pidana berdasarkan kuhp. mendjadi pemakai jang pertama tetap dapat mengajukan pero conan untuk pembatalan suatu pendaftaran merk. sekalipun setelah wak bulan setelah pengumuman dalam berita negara, asal sadja tidak melampaui jangka waktu menurut b.w. dibatasi namanya tahun . bahwa pembela tidak mendalami tujuan dari pembuat undang? jang membuat peraturan itu, jaitu untuk menghindari pertjektjokan atau kc katakan dalam masyarakat, bukankah akan termakai merk kkk tersebut selama paling sedikit tahun, setelah adanja pengurutan pendaftaran merk kkk ter sebut dalam berita negara: bahwa benar selain daripada permintaan pembatalan pendaftaran merk pernikahan pertama dapat djuga menggugat orang jang mendaftarkan merk tersebut berdasarkan onrechtrmatige dead b.w. atau me lewati keputusan pidana berdasarkan kuhp, tetapi ini .x. harus diajukan dalam (sembilan) bulan setelah pengumumannya da lam berita negara sama hanjmp4 bahwa berhubung para. terdakwa tidak mempergunakan upaya hukum berdasarkan kuhp dan b.w., maka para ter dakwa tidak dapat mempergunakan hak sebagai jang tercantum dalam r.m.p, dan oleh karenanya tidak dapat mempergunakan dalil bahwa' para' terdakwa a, bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas, terbuka telah bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan jang tercantum dalam tuduhan .primaire bis kuhp) dan oleh karenanya majelis cerpen dapat tidak perlu meninjau tuduhan subsidi: menimbang, bahwa. majelis akan mempertimbangkan lebih. lanjut apa kah para terdakwa dapat dipidana berhubung dengan adanja surat dari yau iwan liang s.h. tanggal september yh. jang dituju kan kepada tuan laut kwi yong al. laut wie eng, surat mana dikota hui dan disetujui oleh raden abdulrasul wirjokusumo arjun komisaris list ins. malang danci s9 y.hl kami telah menyatakan kesimpulan kami berdasarkan keterangan jang diberikan oleh luan kepada kami, bahwa tidak ada halangan, bah kan hanja tuan untuk sclandjutnja menggunakan merk dagang untuk lem karet i.c. merk kkk" , oleh karena tuan mendjadi pemakai per tama dari merk dagang itu dibawah nas. tertanggal: dc sumber tidak berhak untuk menghalang halangi tuan memakai merk dagang itu. apalagi untuk menghalang halangi tuan dalam memesan cti ket, docs, kaleng maur taran merk kkk dibawah nas, jang diberikan kepada orang lain dari pada tuan. selanjutnya adalah kesimpulan kami pula, bahwa perusahaan jang mem buat dan menerima pesanan tiket, docs, kaleng atau tutup kaleng merk kkk tidak perlu dihiraukan, apakah pemesan: barang2. itu .dahulu berhak atas pemakaian barang? itu, oleh karena pembuatan2 barang? itu oleh siapapun dan untuk siapapun tidak dilarang oleh hukum, ha . nja pemakaian barang? itu dapat dilarang dan .djuga hanja dalam hai2 jang ditentukan dalam peraturan element industricele eigendom, se dang pemakaian barang? itu untuk lem karet seperti kami terangan diatas untuk tuan tidak ada halangan : menimbang, bahwa berhubung para terdakwa adalah orang jang dapat di katakan tidak begitu mengerti hukum, maka para terdakwa dianggap mela bukan perbuniannja tersebut. setara itikad baik, dan menganggap dirinya te kih mendapat ijin dari jang berwajib, sehingga perbuatan para terdakwa itu tidak memenuhi unsur pidana, oleh karenanya para terdakwa harus die bahkan dari segala tuduhan: aan aman menimbang, bahwa majelis akan meninjau selardjutnja materi dari pada surat yh. tersebut: menimbang. bahwa baik pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan ti dak berwenang untuk memberi izin kepada para terdakwa untuk menerus kan pemakaian merk kkk tersebut, persoalan mana harus: diatur menurut pa sal regiment milik perindustrian tersebut: menimbang, bahwa agar para terdakwa djangan meneruskan membuat lem karet kkk tersebut berdasarkan sesuatu surat jang materinya tidak ber wenang memberi izin tersebut, maka surat yh, tersebut diatas harus dibinasakan, sesuai dengan h.r. jaitu untuk mencegah para terdakwa melakukan perbuatan jang dapat dipidana: mengingat selain akan.2 jang telah disebutkan diatas, djuga akan h.r. jang bersangkutan: mengadili: menyatakan kesalahan para terdakwa: laut wie eng: sun. tjk ujung al. sun jauh jin: sun tjk jauh: joo thing the, imam. ajakan,. dari mr. yau tjan liang kepada tuan laut kwi eng al. laut wie yong tertanggal malang, september yh.: dan menjerahkan kembali surat2 bukti milik saksi ngo die berupa: photo kopi balik warna pemindahan hak:. merk kkk daftar sanga. kantor ins seksi malang ttd. raden abdoel rasul wirjokusumo,: turunan acte pendirian c.v.an kwitansi pembayaran biji klise etiket kkk atas nama tn. laut wie eng, kwitansi pembayaran voorschot pembelian biji baik atas na tn. son tja jauh: kwitansi pembayaran voorschot pesanan baik lir, atas nama tn. sang tek this, bon penyerahan drum benz dari b.p.m. kepada laut wie eng, kwitansi pembayaran ongkos lakmus, kwitansi pembayaran nota bd, copies kwitansi pembayaran lembar baik platen, kepada terdakwa laut wie eng, menentukan, bahwa baja perkara ini ditanggung oleh negara. putusan pengadilan negeri malang susunan majelis: ketua ig. sudharsana s.h. hakim anggota' nj. k.m, suwar nj. sutras panitera pengganti mohammad abdulfatah, keputusan: demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa majelis pengadilan negeri malang menjatuhkan kupu tuan sebagai berikut dalam perkaranya pura terdakwa: laut wie eng: umur tahun, agama kong hou tjoe lahir hokkien r.r.t.) tempat tinggi djl. tjokroaminoto matang, pekerdjaan dijual sepeda, sun tjk ujung al. sun jauh jin: umur tahun, agama katolik tempat tinggal dil. tjokroaminoto lahir malang, tempat tinggal djl. tjokroaminoto malang, pekerdjaan direktur perusahaan lem karet merk kkk dil difoto malang. sun tjk draws umur tahun, tidak beragama, tempat tingga tinggal djl. tjokroaminoto malang, lahir malang, kerajaan pembantu perusahaan lem karet merk kkk djl. dion malang: joo thing these umur tahun, agama kristen pantekosta, lah: tiongkok, tempat tinggal dil. tjokroaminoto malang pekerdjaan pegawai c.v. sinar agung dil. niaga malang: imam ajakan: amur tahun, agama islam, kelahiran den ber, tempat tinggal ljl. kaliurang malang, pekerdjaan rektor pabrik karet c.v. nasional malang. pengadilan negeri tersebut: setelah. melihat penetapan sidang pengadilan negeri malang tanggal desember dan tanggal pebruari jang mem rintangan untuk mengadili para terdakwa tersebut diatas: mengingat akan surat? perkara ini: setelah mendengar keterangan? saksi2 dan para terdakwa. setelah mendengar reguisitoir jaksa jang berpendapat bahwa kesalah para terdakwa tentang perbuatan jang dituduhkan kepadanya primaire. bis k.u.h.p. itu, terbukti dengan siap dan meyakinkan dan bahwa oleh karet itu pada mereka harus dijatuhkan hukuman masing? dengan denda sebanyak rp (sepuluh ribu rupiah) subsidi bulan kurungan, pen setelah mendengar pula pleidoinja dari pembela para terdakwa jang ber kesimpulan menganggap bahwa kesalahan para' terdakwa tidak terbukti atau pun perbuatan para terdakwa bukan merupakan kedjaliatan ataupun perang garan oleh karenanya memohon agar para "terdakwa dibebaskan dari segala tu tuhan, ataupun dilepaskan dari segala tuduhan: menimbang, bahwa para terdakwa dituntut atas tuduhan: pertama: bahwa mereka terdakwa bersama? maupun masing? bertindak sendiri, sejak tanggal desember atau sesudah itu, dijalan tjokroaminoto malang, dj!. dijoano matang, dijalan ardjosari malang atau ditempat jain, setidak?nja dalam daerah hukum pengadilan negeri maling. untuk.mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangannya atau perusahaan kepunyaan sendiri ataupun orang lain, telah melakukan per buatan jurang untuk .menyesatkan .khalayak umum atau seorang tertentu jaitu dengan .tiara menggunakan merk. kkk untuk lem karet jang mereka hasilkan dari .perusahaannya, merk mana sama atau: hampir: sama dengan mark kkk untuk lem. karet milik orang lain jang sudah didaftarkan pada kantor milik perindustrian dengan. nomor pendaftaran tertanggal desember sedang para terdakwa tidak mengajukan. keberatan terhadap pendaftaran merk tersebut seperti diperkenankan menurut bidang2, perbuatan mana dapat atau telah.menimbulkan.kerugian bagi para pesaingnya: sebagai penggantinya: kai ben las bahwa mereka para terdakwa, baik bersama? maupun masing? bertindak sendiri2 pada waktu dan tempat seperti disebutkan pada tuduhan pertama, telah menjual, menawarkan, menjerahkan, membagikan atau menyediakan un tuk dijual atau dibagikan, barang jang diketahuinya atau sepatutnya harus disangka, bahwa barang 'itu sendiri. atau pembungkusnya diletakkan nama palsu, firma atau merk jang djadi. hak orang :lain, merk jang djadi "hak. orang lain atau untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah: tempat dengan hitam bahkan. nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada barang2 itu sendiri atau pada pembungkusnya diletakkan nama tiruan, firma atau merk jang demikian walaupun dengan perubahan sedikit yakni dengan tiara2 seperti jang disebut dalam tuduhan. pertama. kena menimbang, bahwa pembela para terdakwa dalam pleidoinja mengemuka kan, bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan melanggar bis k.u.h.p., karena: para terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan jurang, dengan berlandaskan kepada risalah perdebatan dalam majelis perwakilan rak jat dalam tweede kamer" pada waktu bis k.u.h.p. bitjara kan, jang kesimpulannya bahwa perbuatan jurang sebagai dimaksud dalam pasa! bis.k.u.h.p., hanja dapat dilakukan dengan kata2 dan atau dengan tulisan, dengan pengumuman atau pemberi tahuan setara lisan atau tertulis untuk menguji barang sesuatu barang dagangan atau barang perusahaan atau dengan memakai istilah asingnya dengan suatu be wering, suatu aan kondiging, suatu meddling, suatu begging, suatu pezepde , karena merk kkk itu bukanlah milik atau hak orang lain daripada ter dakwa, akan tetapi adalah milik atau hak para terdakwa sendiri, menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan dalil pembela para terdakwa, dengan alasan sebagai berikut: ad. bahwa perbuatan jurang jang dimaksudkan oleh bis k.u.h.p. tidak sadja dapat dilakukan dengan kata2? dan atau tulisan dengan penyu: human atau pemberi tahuan setara lisan atau tertulis jang dapat me: njesatkan khalayak umum atau seorang tertentu tetapi djuga pemakaian merk jang sama atau merk jang hampir sama sesuai dengan praktek hukum indonesia, seperti ternyata' dari arrest h.g.h. djakarta: tanggal juni dan seterusnya, jang menang: gap terbukti djuga adanja persaingan jurang dengan perbuatannya sudah perseroan terbatas, ialah n.v. maatschappij tot exploitation dan stoomkoffiebranderij karangrejo jang sengaja meniru kaleng. kopinya n.v. maatschappij tot voorzetting dan zaken eerste never lands indische office brandaris djadi menurut h.g.h. berarti ngada meniru pembungkusnya kopi dari n.v, jang kedua itu, ialah n.v jang pertama memperdagangkan kopinya didalam kaleng dengan beri warna sedemikian rupa, sehingga memberikan kesan pada chara jak ramai sepertinya menghadapi kaleng2 kopi dari n.v. jang kedu tersebut, jang terang memungkinkan kebingungan pada umum merugikan persaingannya, dan. djuga arrest h.g.h. tertanggal apr jang menentukan bahwa pemakaian merk tiruan pada: barang? dagangan jang djuga laku benar2 perniagaan. oleh peniru itu merupakan kejahatan persaingan jurang kuhp). $d. bahwa alasan dari dalil pembela para terdakwa bahwa merk kkk kan milik atau hak orang tain dari pada terdakwa adalah sebagai bei kut: bahwa para terdakwa lebih dahulu memakai merk kkk term but dan untuk membuktikan telah mengajukan (tiga) ora saksi: a'charge jang bernama: lie gen bing, ang tek: kwang sen twin, jang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah memakai merk kkk tersebut. sejak tahi dari keterangan .saksi2 mana, majelis pengadilan negi malang berpendapat, bahwa benar terdakwa (djuga ternak lainnya berhubung bekerja sama dengan terdakwa telah me pita maka merk kkk sejak tahun djadi lebih dahulu dari .pendaftaran merk kkk tersebut oleh ngo die jang umum kan dalam berita negara tanggal desember dan bahwa berdasarkan 'hal tersebut diatas dan berdasarkan pada! dan tbl. jo. para bertakwalah jang berhak atau sebagai pemilik dari merk kkk tersebut, pendapat nana tidak dapat disetujui oleh majelis berdasarkan pertimbangan? se bagai berikut: . pala ani bahwa benar menurut alat' elemen milik perindustrian pendaftaran sesuatu merk tidak mempunyai sifat konstitutif, te tapi merupakan suatu deklaratif ataupun suatu rechtsfictie, jaitu suatu sangkaan hukum bahwa barang siapa mendaftarkan sesuatu merk, adalah dianggap terkecuali dibuktikan kebalikannya sebagai pemakai pertama dari merk itu bahwa majelis tidak sepaham dengan kawasan pembela terhadap element milik perindustrian jang bunyinya sebagai berikut: pan (halaman tertanda garis merah)! memang benar menurut element milik perindustrian pembatalan sesuatu pendaftaran merk 'harus dilakukan dalam bulan setelah pengumuman dalam berita negara, akan' tetapi hal itu tidak berarti bahwa sesudah waktu itu pendaftaran merk mendjadi mutlak dan tidak. dapat diganggu 'pusat lagi oleh pemakai jang pertama, se hingga hak pemakai pertama seakan? mendjadi gugur, dengan nyata dan tegas dicantumkan dalam re element milik. perindustrian, bahwa djuga setelah waktu. bulan se telah pengumuman dalan berita negara sesuatu .pendaftaran merk ma sih dapat dibatalkan, hanja dengan: djalan lain, melewati: keputusan jang: telah mempunyai kekuatan hukum, salah seperti dikemukakan oleh toolbar, molengraff dan pola melewati keputusan perdata berdasarkan .perbuatan ingkar hukum .(onrechtrnatige dead b.w. atau melewati keputusan pidana berdasarkan kuhp. mendjadi pemakai jang pertama. telah dapat mengajukan per pohonan untuk pembatalan: suatu pendaftaran: merk: sekalipun setelah waktu bulan setelah pengumuman dalam berita negara, asal: sadja tidak melampaui jangka waktu menurut b.w. dibatasi sampai lamanya tahun . . mo. bahwa pembela' tidak mendalami tujuan dari pembuat undang? jang membuat peraturan itu, jaitu untuk menghindari projek token atau kekacauan dalam masyarakat, bukanlah akan men d maka merk kkk tersebut selama paling" sedikit tahun, se telah adanja pengumuman pendaftaran merk kkk tersebut da lam berita atara: bahwa benar selain dari pada permintaan pembatalan pendaftaran merk, pemakaian pertama dapat djuga menggugat orang jang mendaftarkan merk tersebut berdasarkan onrechtmatige dead b.w. atau melewati keputusan pidana berdasarkan k.u.hlp., tetapi ini harus diajukan dalam (sem bilan) bulan setelah pengumumannya dalam berita negara sama halny.m.p.: bahwa berhubung para terdakwa tidak mempergunakan upaya hukum berdasarkan k.u.hlp. dan b.w. maka para terdakwa tidak dapat mempergunakan hak sebagai jang tercantum dalam r.m.p. dan oleh karenanya nja tidak dapat mempergunakan dalil bahwa para terdakwa bahwa. berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas, terbukti lah bahwa para. terdakwa telah. melakukan. perbuatan jang tercantum dalam tuduhan primaire bis k.u.hp.,) dan oleh karenanya majelis ber pendapat tidak perlu meminjam tuduhan subsidi: menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut apa kah para terdakwa dapat dipidana berhubung dengan adanja surat dari yau tjan liang s.h. tanggal september jang ditujukan kepada tuan laut wie yong al. laut wie eng, surat mana diketahui dan disetujui oleh raden abdulrasul wirjokusumo arjun komisaris ins. malang dawei no:: yh. kara telah menyatakan kesimpulan kami berdasarkan keterangan jang di berikan.oleh tuan kepada kami, bahwa tidak ada halangan, bahwa hak nja tuan untuk selanjutnya menggunakan merk dagang untuk lem karet kec. merk kkk , oleh karena tuan mendjadi pemakai pertama dari merk dagang itu sejak tahun dan pendaftaran merk. dagang itu dibawah nas. tertanggal desember tidak berhak untuk menghalang halangi tuan" memakai merk: dagang itu. apalagi: un tuk menghalang halangi tuan dalam memesan etiket, docs, kaleng mau. imam ajakan, tidak terbukti, membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari 'segala: tuduhan: memerintahkan untuk membinasakan surat bukti berupa: surat dari mr. yau tjan liang kepada tuan laut wie eng al. tau wie yong tertanggal maling, september y.h.": dan menjerahkan kembali surat2 bukti. milik saksi ngo die berupa: photo kopi balik nama pemindahan hak, nana photo kopi merk kkk daftar photo kopi dari mata merk, photo kopi merk kkk dengan daftar photo kopi balik nama merk kkk daftar: bun eni lembar kertas dengan contoh etiket kkk, sangat kutipan dari daftar umum kantor milik perindustrian mengenai .merk. kkk daftar kutipan dari daftar umum kantor milik perindustrian mengenai merk kkk daftar gaia majalah. bea bana nda turunan surat mr. tan kim liong kepada ngo die: turunan surat keterangan dari adjunct komisaris. polisi kantor isis: seksi malang ttd. raden abdoel rasul wirjokusumo, ken pan naa turunan surat dari mr. yau tjan liang kepada. laut wie. eng: turunan surat .dari dinas perindustrian tabang' malang: kepada c.v. disco, akan pegas ove turunan acte pendirian c.v. disco, kaleng kosong lemekaret merk kkk: . kepada saksi ngo die dan mengembalikan bukti kepunyaan laut wie eng berupa: tan sian ben asal kwitansi pembayaran biji klise etiket kkk atas' warna tni laut kwitansi pembayaran voorschot pembelian biji baik 'atas nama: tn. son tja jauh, ata san daa bear kwitansi pembayaran voorschot pesanan baik jim, "atas 'nama' tn. sang tek this, denah sae ena penata gada sasa bon penyerahan: drum"benz.dari b:pm. kepada laut wie eng, kwitansi pembayaran ongkos lakmus, lu. gen datang kwitansi pembayaran nota bd,? ana bai ftaran merk kkk dibawah nas, jang diberikan kepada orang lain ari pada tuan. selanjutnya adalah kesimpulan kami pula, bahwa perusahaan jang demi bidat dan menerima pesanan etiket, docs, kaleng atau tutup kaleng merk kkk" tidak perlu dihiraukan, apakah pemesan barang2 itu dahulu berhak atas pemakaian barang2 itu, oleh: karena pembuatan2 barang? itu oleh siapapun dan untuk siapapun tidak dilarang oleh hukum, hanja pemakaian barang2 itu dapat dilarang dan djuga hanja dalam hal2 jang. ditentukan dalam peraturan element industricele eigendom sedang pc makanan barang2 itu untuk lem karet seperti kami terangan diatas untuk tuan tidak ada halangan , menimbang, bahwa berhubung para 'terdakwa. adalah orang. jang dapat dikatakan tidak begitu mengerti hukum maka pata. terdakwa dianggap: pelaku kan perbuatannya tersebut setara etika baik, dan menganggap dirinya telah mendapat ijin dari jang berwajib, sehingga perbuatan: para terdakwa itu tidak memenuhi unsur pidana, oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan: haa menimbang, bahwa majelis akan meninjau selanjutnya .materi daripada surat y.h. tersebut: nan menimbang, bahwa baik: pihak: kepolisian maupun pihak kejaksaan ti dak berwenang untuk memberi .izin kepada para terdakwa untuk menerus kan pemakaian merk kkk tersebut, persoalan mana harus diatur menurut element milik perindustrian tersebut: . ana menimbang, bahwa agar para terdakwa djangan meneruskan membuat lem merk kkk tersebut berdasarkan sesuatu surat jang materinya "tidak ber wenang memberi izin tersebut, maks surat yh: tersebut diatas harus dibinasakan, sesuai dengan h.lr., jaitu untuk mencegah para terdakwa melakukan perbuatan jang dapat dipidana, mengingat selain akan jang telah disebutkan diatas, djuga akan h.lr. jang bersangkutan, mengadili: menyatakan kesalahan para terdakwa: laut wie eng: sun tjk ujung al. sun tidur jin: sun tjk jauh, nan haag pan joo thing thee, imam ajakan: nan ng: tidak terbukti, pan membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari segala tuduhan, memerintahkan untuk membinasakan'surat bukti berupa: surat dari mr. yau tjan liang kepada tuan laut wie eng laut wie yong tertanggal malang, september y.h.: dan menjerahkan kembali surat2 bukti milik saksi ngo die berupa: photo kopi balik nama pemindahan hak: z2.. contoh etiket kkk:: hi. turunan surat a n walikota malang kepada mr. tan kim liong:, turunan surat. keterangan dari arjun komisaris polisi kantor in seksi malang ttd. raden abdul rasul wirjokusumos turunan akte pendirian c.v,witansi.on tja jauh, kwitansi pembayaran voorschot pesanan baik lim, atas nama tn. sang tek this, bon penyerahan drum benz dari b.p.m. kepada laut wie eng: kwitansi pembayaran ongkos lakmus: kwitansi pembayaran nota bd: copies kwitansi pembayaran lembar baik platen, kepada terdakwa laut wie eng: menentukan, bahwa baja perkara ini ditanggung oleh negara. copies kwitansi pembayaran lembar baik platen, kepada terdakwa laut wie eng, menentukan, bahwa biasa perkara ini ditanggung oleh negara : putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dibatalkan dan diadili sendiri oleh pengadilan tinggi surabaya, jaitu dengan putusan tanggal sep member pid., amar putusan mana lengkapnya berbunyi se bagai berikut: menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa laut wie eng, sun tjk ujung al. sun siauw jin, sun tjk jauh, joo thing thee, imam ajakan dan dari jaksa pada ke dakwaan negeri malang, chun effendy tersebut, membatalkan putusan pengadilan negeri malang tertanggal november pid., dan dengan mengadili sendiri: menyatakan para terdakwa: dan bersalah melakukan tindak pidana: persaingan jurang menghukum para terdakwa masing2 dengan hukuman denda rp. u.b.) sub. (lima puluh) hari kurungan: memerintahkan surat2 bukti merupakan surat2 mr. yau tjan liang tertanggal september dan tanggal mei tetap dilampirkan dalam berkas: memerintahkan pengembalian pada pemilik masing2 surat2 bukti milik ngo die dan surat2 bukti milik laut wie eng seperti tersebut dalam daftar barang bukti, menghukum para terdakwa membayar biasa perkara: memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini be serta berkas perkaranya kepada kepala pengadilan negeri malang , mengingat. akan akta tentang penuntutan kasasi jang dibuat oleh pani tera pengganti pengadilan negeri malang jang menyatakan bahwa pada tang: gal pebruari budhi tedjamulja s.h. jang bertindak" sebagai kuasa dari penuntut kasasi berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu dari penuntut: kasasi tertanggal malang surabaya, januari mengajukan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi surabaya tersebut: memperhatikan risalah kasasi tertanggal malang surabaya,. maret dari kuasa penuntut kasasi tersebut jang: diterima kepaniteraan pengadilan negeri malang pada tanggal maret?2 tersebut mulai berlaku .pada tanggal juli undang? mahkamah agung indonesia dinyatakan tidak berlaku'lagi, namun baik karena bab dari undang? tersebut hanja meng: atur.esensi menimbang, bahwa putus sasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal pebruari dan risalah kasasi diterima pada tanggal maret dengan demikian per mohon: kasasi tersebut beserta dengan alasan2 nja telah diajukan dalam teng gang2 dan dengan tiara menurut undang2, oleh:ara penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa undang2 pokok kekuasaan kehakiman undang? darurat jo. undang2 darurat menentukan pengadilan tinggi harus memutus dengan (tiga) orang hakim sedang dalam perkara ini hanja oleh seorang hakim: nana bahwa permohonan kasasi keberatan atas pertimbangan pengadilan ting gi, jika dalam satu tuduhan tidak terpenuhi satu unsur maka keputusan harus berbunyi: lepas dari tuntutan hukum (ontslag van techtsvervolging), sedang menurut sarjana2 hukum: lepas dari tuntutan hukum , adalah dji. semua unsur pidana dipenuhi, tetapi terdakwa dibebaskan karena ada alasan: pembenaran, bagan ana asa bahwa keputusan bebas tidak dapat dibanding: menimbang, bahwa keberatan? tersebut tidak dapat dibenarkan: mengenai keberatan ke lan ana karena menurut undang? darurat no tahun (ln. jang sekarang masih berlakumengenai. keberatan ke bahwa meskipun pendapat pengadilan tinggi sebagaimana diutarakan itu tidak tepat, tetapi disebelah lain putusan pengadilan negeri jang setelah mem pertimbangkan bahwa terbukalah bahwa para terdakwa telah melakukan per buatan jang tercantum dalam tuduhan primaire bis kju.h.p) kemudian dalam amarna membebaskan para terdakwa atas alasan bahwa ber hubung para terdakwa itu adalah orang jang tidak begitu mengerti hukum sehingga perbuatan mereka itu dilakukan dengan etika baik , adalah salah pula, bahwa dengan demikian oleh karena putusan pengadilan negeri dalam amar nja seharusnya menghukum terdakwa, jang setara tepat telah dilakukan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan tinggi ini meskipun atas dasar lain, dapat dibenarkan oleh mahkamah agung mengenai keberatan ke bahwa undang? menetapkan bahwa atas se mua putusan. pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, kecuali apabila ditentukan lain dengan undang2: bahwa sebagai keketjualian termaksud berlaku ketentuan. dalam: undang2 tahun jaitu apabila terdakwa dibebaskan seluruh: nja dari tuntutan, bahwa meskipun undang? mengatakan bahwa2 kejahatan tertentu jang ditetapkan dalam undang2, tetapi undang2 jang dimaksudkan ini sampai sekarang belum ada, bahwa dengan demikian tetaplah berlaku larangan untuk mengajukan banding terhadap putusan? pengadilan tingkat pertama jang mengandung pem belasan seluruhnya dari" tuntutan: sebagaimana terkandung dalam undang2 tersebut diatas, larangan mana hanja dapat: dikecam pingsan atas alasan jang harus dikemukakan oleh penuntut umum bahwa pem belasan itu bukan suatu pembebasan murni: bahwa uraian jang. setara panjang lebar dikemukakan oleh" jika' da. lam memori bandingnya tanggal mei jang mengajukan. bahwa me milik.pada pertimbangan? putusan pengadilan negeri, seharusnya amar putus itu berbunyi suatu penghukuman dan bukan suatu pembebasan, dapat di terkena sebagai alasan jang mengandung ma'na seperti tersebut diatas menimbang, bahwa berdasar atau alasan? jang diuraikan diatas: pula ka rena " menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: il. laut wie eng, sun titik tunggal. sun siauw jin, sum tjk jauh, joo thing thee dan imam ajakan tersebut: menghukum para penuntut kasasi tersebut akan membayar segala biasa perkara dalam tingkat ini. putusan pengadilan tinggi surabaya pid. demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa pengadilan tinggi djawa timur surabaya, mengadili per kara2 pidana dalam peradilan tingkat bandingan dalam persidangan pemuja daratan telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa? laut wie eng: umur tahun, bertempat tinggal djl. toko amino malang, pekerdjaan dijual sepeda: sun tjk ujung.al sun siauw jin: umur tahun, tempat tingga djl. tjokroaminoto malang, pekerdjaan direktur perusahaan lim karet merk kkk djl. difoto malang: ii. sun tjk djisuw: umur tahun, tempat tinggal dj. toko amino malang, pekerdjaan pembantu perusahaan lem karet merk kkk" djl. difoto malang, iv. joo thing thee: sumur tahun, tempat tinggal djl. toko: amino malang, pekerdjaan pegawai cv. sinar agung djl. niaga malang: imam ajakan: umur tahun, tempat tinggal djl. kaliurang malang, pekerdjaan direktur pabrik karet c.v. nasional malang): para terdakwa sampai dengan berada diluar tahanan). pengadilan tinggi tersebut: telah membawa: surat pemeriksaan beserta turunan putusan pengadilan negeri malang tanggal november pid, tentang para ter dakwa: laut wie eng: sun tjk ujung al. sun tjk jauh: sun tjk jauh: joo thing thee: imam ajakan: jang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut: menyatakan kesalahan para terdakwa: laut wie eng: sun tjk ujung al. sun tjk jin: sun tjk jauh, joo thing these imam ajakan: dari mr. jauh tjan liang kepada tuan laut wie eng al. laut wie yong tertanggal malang, september yh.": dan menjerahkan kembali surat? bukti milik saksi ngo die berupa: photo kopi balik nama pemindahan hak: photo kopi dargiat dari c.v. disco kepada n.v. pantjasona: turunan surat dari a n walikota malang kepada ngo die: turunan surat a n walikota malang kepada mr. tan kien liong: konsep perdjandjian jang dibuat oleh ngo die kepada laut twice eng untuk perdjandjian: kantor ins seksi malang ttd. raden abdoel rasul wirjokusumo: turunan surat dari mr. yau tjan liang kepada laut wie eng. turunan surat dari dinas perindustrian tabang' malang kepada c.v. disco: turunan acte pendirian c.v. disco: kaleng kosong lem karet merk kkk: kepada saksi ngo die dan mengembalikan bukti2 kepunyaan laut wie eng berupa: kwitansiun tja daun, kwitansi pembayaran voorschot pesanan baik. lem atas nama tn. sang tek this: bon penyerahan drum benz dari b.p.m. kepada laut wie eng. kwitansi pembayaran ongkos taman: kwitansi pembayaran nota bd: copies kwitansi pembayaran lembar baik platen kepada laut wie: eng: ken menentukan, bahwa biaya perkara tanggung oleh negara: surat pernyataan permohonan pemeriksaan banding jang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri malang, masing2: pada tanggal november para terdakwa: laut wie eng: sun tjk ujung sun siauw jin: sun siauw, joo thing thee: imam ajakan dan pada tanggal november jaksa pada kejaksaan negeri lang, chun effendy, jang menyatakan akan meminta peradilan lam tingkat bandingan terhadap putusan pengadilan negeri malar tanggal november pid, surat penjelasan (memori banding) dari jaksa pada kejaksaan ngc malang pada tanggal mei jang isinya oleh pengadilan tinggi tela diperhatikan, menimbang, bahwa permohonan. akan pemeriksaan banding dari par: terdakwa tsb. diatas telah diajukan dalam waktu dun menurut jara jan ditentukan didalam undang2, maka permohonan tsb. dapatlah diterima: menimbang, bahwa kata2: putusan membebaskan para terdakwa dari segala tuduhan adalah tida tepat seperti jang dicantumkan dalam memori banding jaksa tertanggal tsb. oleh pengadilan tinggi dianggap bahwa jang dimaksudkan dias jang bersangkutan adalah: putusan pembebasan tersebut adalah sebenarnya suatu verkapte onsu yan rechtsvervolging sehingga oleh karenanya permohonan banding oleh jaksa jang telah diadu kan menurut hukum dapat diterima: menimbang, bahwa setelah membawa surat? perkara maka pengadilan ne. geri berpendapat bahwa: putusan pengadilan negeri malang jang berbunyi: membebaskan para terdakwa dari segala tuduhan adalah tidak sesuai dengan pertimbangan pengadilan negeri malang tsb. karena kala dalam suatu tindak pidana tidak terpenuhi satu unsur, maka bunyi tuannya harus adalah: lepas dari tuntutan hukum ontslag van rechisvervolging), meskipun dengan putusan lepas dari tuntutan hukum pengadilan negeri malang adalah salah djuga karena menganggap bahwa para ter dakwa beritikad baik dengan memakai terus merk dagang kkk'": ber. pasarkan surat yau tjan liang s.h. tertanggal malang, septum: ber dan tanggal mei sedangkan pengadilan tinggi ber: pendapat justru surat2 tsb. menunjukkan bahwa para terdakwa me. mengetahui adanja merk dagang jang telah didaftar, sehingga dengan. terus berlangsungnya pemakaian merk dagang kkk oleh para terdakwa ter bukanlah itikad djahat para terdakwa, dengan mengingat bahwa para terdakwa kalau memang mereka akan mernperdjuangkan hak pakai merk

hukum perdata: umum tanggung jawab perdata pejabat pejabat peradilan. aparat peradilan yang bertindak melaksanakan tugas tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata. tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan. kepada instansi peradilan yang lebih tinggi, dalam hal ini pengadilan tinggi atau mahkamah agung, untuk diadakan tindakan pengawasan. atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut sebagai tergugat, dan bukan hakim, jurusnya atau panitera yang bersangkutan. putusan mahkamah agung tgl. februari pdt demig tan hendrik hernia, berdiam jalan permai sk. no: ambon, pemohon kasasi, dahulu pelawan pembanding, negara republik indonesia cg. ketua pengadilan negeri klas panitera pengadilan negeri klas ambon. pemerintah republik indonesia cg. direktur jendral pajak departemen keuangan republik indonesia cg. kepala" direktorat pendapatan, cg: kepala sub direktorat lelang cg. kepala kantor. wilayah, sonny walau, berdiam jalan mr. latuharhary ambon: memohon memohon kasasi, dahulu tertawan tertawanmemohon kasasi sebagai tertawan tertawan muka persidangan pena dilan negeri ambon pada pokoknya atas dalil dalil bahwa berdasar penetapan tertawanntai yang berdasarkan sertifikat dengan bangunan dan segala sesuatu yang didirikan dan ditanam atasnya dan karena sifat, peruntukan dan ketentuan..m. frees tumbelaka, sh. di. ambon tertanggal agustus penyitaan tersebut telah dilakukan jurusnya pengadilan negeri klas ambon sesuai berita acara penyitaan eksekusi p akte pn.ab eks, tertanggal juni bahwa berdasarkan penetapan tertawan p akta mpn.ab eks, tertawan meminta kepada tertawan iiii, perd pn.ab tertanggal maret bahwa berdasarkan permintaan tertawan tersebut serta pernyataan tertawan bahwa pengadilan negeri bertanggung jawab atas segala ma lawan kepada tertawan iii tertanggal april prd pn.ab maka tertawan iii telah melakukan lelang pada tanggal agustus sebagaimana ternyata dalam petikan: risalah lelang yang ditanda tangani oleh pejabat lelang kelas daerah kotamadya ambon (berdasarkan surat keputusan menteri keuangan r.i. kep. pj up. tertanggal juni putusan pengadilan tinggi maluku tgl. maret pdt pt. mal. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. pengadilan tinggi maluku ambon, mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding didalam 'sidang permusyawaratan yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan penetapan ketua pengadilan tinggi maluku ambon, tertanggal maret pdt pt. mal telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkaranya hendrik hernia, pekerjaan pengusaha, berdiam jalan permai ambon sebagai pelawan pembanding: lawan negara republik indonesia c.g.. perintah dan, pemimpin pelaksanaan .putusan putusan: man hdiatas, pemerintah republik indonesia cg. menteri keuangan' republik in .indonesia cg. direktur jenderal pajak departemen keuangan regu baik indonesia cg. direktur pendapatan, cg. kepala sub direktorat lelang, cg. kepala kantor wilayah lx. dit. jen pajak sulteng ma lira, cg. kepala inspeksi ikeda ambon, cg. kepala kantor lelang kelas ambon berkedudukan di ambon jalan dr, apituley: sonny walau pekerjaan pengusaha, berdiam'di jalan mr. latu harry kesemuanya para tertawan berbanding: pengadilan tinggi tersebut manan telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berau bunga dengan perkara kedua belah pihak tersebut, tentang duduknya perkara . memperhatikan dan mengutip keadaan keadaan tentang duduknya per kara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan pengadilan negeri ambon tanggal april pdt. plw pn.ab, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut kan dalam eksepsi menolak permohonan eksepsi dari tertawan lk:, membaca surat pernyataan yang dibuat oleh panitia pengadilan negeri ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal april pihak pelawan telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan para tertawan yang diputus pada tanggal april pdt. c.p iw pn.ab diperiksa dan diputus lagi dalam tingkat banding: berita acara pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh jurusnya pengganti pada pengadilan negeri ambon bahwa pada tanggal juni permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama: tentang hukum menimbang, bahwa permohonan banding dari pelawan pembanding karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caralawan pembanding tidak ada mengajukan memori banding yang perlu diperhatikan oleh pengadilan tinggi: menimbang,. bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan negeri ambon tanggal april no, pdt.g. iw pn. ab, pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim pertama yang berdasarkan alasan alasan yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar dan disetujui serta dijadikan alasan sendiri oleh pengadilan tinggi, oleh karenanya putusan pengadilan negeri ambon tersebut dapatlah dikuatkan, menimbang, bahwa oleh karena pihak pelawan pembanding berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding: mengingat dan undang undang dan peraturan peraturan yang bersangkutan: mengadili menerima permohonan banding dari pelawan pembanding tersebut, menguatkan putusan pengadilan negeri ambon tanggal april pdt. g.p1w pn.ab yang dimohonkan banding tersebut, menghukum pelawan pembanding untuk membayar biaya. perkara dalam tingkat banding sebesar (dua belas ribu lima ratus rupiah), memerintahkan pengiriman turunan resmi putusan ini beserta. berkas perkaranya kepada ketua pengadilan negeri ambon, demikianlah diputuskan pada hari ini jumat tanggal juni delapan puluh sembilan oleh majelis hakim pengadilan tinggi dalam sidang permusyawaratan oleh soeharto, sh., wakil ketua pengadilan tinggi ambon selaku ketua majelis dengan hakim anggota masing masing nyoman adnan, sh., dan h.k. silalahi, sh. putusan mana diucapkan dan dihadiri oleh hakim hakim anggota serta ny. lies bunga, sh, panitera pengganti pada pengadilan tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. putusan pengadilan negeri ambon, tgl. april pdt. p1w pn.dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya hendrik hernia pekerjaan pengusaha, berdiam jalan pergi sk. ambon selanjutnya disebut sebagai pelawan: melawan negara republik indonesia perintah dan pemimpin pelaksanaan putusan putusan selanjutnya disebut sebagai tertawatas, selanjutnya disebut sebagai tertawan ii, pemerintah republik indonesia cg, menteri keuangan republik indonesia cg. direktur jenderal pajak direktorat pendapatan, cg. kepala sub. direktorat lelang cg. kepala kantor wilayah ix. selanjutnya disebut sebagai tertawan ni, sonny walau pekerjaan pengusaha, berdiam jalan mr. latuharhary ambon, selanjutnya disebut sebagai tertawan iv perkaranya menimbang, bahwa pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal pebruari yang tercatat kepaniteraan pengadilan negeri ambon bawah nomor pdt. g.p1w pn.ab, bermaksud: berdasarkan penetapan tertawan prtai yang berdasarkan sertifikat dengan bangunan dari segala sesuatu yang didirikan dan ditanam atasnya dan karena sifat, peruntukan dan ketentuanm, frees melaka, sh., ambon tertanggal agustus penyitaan tersebut telah dilakukan jurusnya pengadilan negeri kelas ambon sesuai berita acara penyitaan eksekusi p akte no, pn.ab eks., tertanggal juni berdasarkan penetapan tertawan p akta pn.ab eks., tertawan meminta kepada tertawanl, perd pn.ab tertanggal maret berdasarkan permintaan tertawan tersebut, serta pernyataan tertawan bahwa pengadilan negeri bertanggungjawab atas segala matawan kepada tertawan ii! tertanggal april prd pn.ab , maka tertawan iii telah melakukan lelang pada tanggal agustus sebagaimana ternyata dalam petikan risalah lelang yang ditanda tangani oleh pejabat lelang kelas: daerah kotamadya ambon (berdasarkan surat keputusan. menteri keuangan r.i' no' kep. pj up. ter tanggal juni han penetapan tertawan yang dilaksanakan dalam bentuk permintaan tertawan kepada tertawan iii, dan kemudian'secara rii! dilaksanakan tertawan iii juncto gross akte tertanggal agustus alasan terhadap pokok perlawanan seperti diuraikan atas'ialah dengan adanya pelelangan oleh tertawan ill, maka ha! itu berarti sama dengan adanya suatu eksekusi riil (reel executive),. . eksekusi riil tersebut terjadi berdasar permintaan tertawan ii: .:karenanya, perbuatan tertawan iii dan tertawan adalah sebagai akibat dari perbuatan tertawan sekali pun' untuk itu tertawan melakukannya demi memenuhi permintaan tertawan iv, terhadap penetapan. yang dikeluarkan oleh tertawan berikut akibat akibatnya yang dijalankan tertawan dan ii, pada hakekatnya s.i.merupakan perbuatan yang mengabaikan maksud bg,. sendiri: .merupakan perbuatan yang menyambungkan hak hak pelawan sebagai mana dijamin dalam bg. (banding prof. dr. soepomo, s.h., alm, hukum atara perdata pengadilan negeri, gita karya d h. noor kamala, jakarta sebabnya ialah, walaupun terdapat ketentuan dalam bg. maupun hir terdapat ketentuan bahwa perlawanan tidak menangguhkan eksekusi", namun ketentueksekusi dapat juga dilakukan dalam bentuk lain mendahului eksekusi dalam bentuk pelelangan atas benda tidak: bergerak. hal ini bukan sekedar "dapat" tetapi "harus", sebagaimana dimaksudkan dalam tersebut: keharusan yang ditetapkan dalam peraturan eksekusi adalah seperti dikemukakan prof. dr, soepomo, s.h. alm, (pada halaman yang sama, buku yang sama): berhubung dengan adanya peraturan peraturan eksekusi dalam hir bg.) yang bersifat publik, yaitu tidakdan tidak memenuhi putusan itu, eksekusi putusan hakim harus mulai berjalan dengan menyita barang barang bergerak sesuai dengan hir bg. pelawan), sehingga tidak mungkin tanah yang diberi":, menurut yurisprudensi yang berlaku, yaitu putusan desde kamer dari raad van justic, oleh karena ternyata bahwa dalam penetapan tertawan masing masing p akte pn.ab eks, p akte pn.ab eks, akte pn.ab eks, tidak terdapat pertimbangan bahwa telah diadakan eksekusi atas benda benda bergerak milik pelawan, ataupun eksekusi atas piutang piutang pelawan yang ada pada pihak lain (ex bg), maupun atas barang barang bergerak milik pelawan yang ada pada pihak lain (ex bg), kec, nan berkenaan hal hal atas,, menyatakan bahwa penetapan penetapan tertawan akte pn.ab eks., p akte pn.ab eks., p akte pn.ab eks., adalah penetapan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup (onvoldoende. gemotiveerd), memutuskan bahwa .. hukum publik, memutuskan bahwa penetapan tertawan. no, akte pn.ab eks. tersebut sepanjang bersangkutan dengan akibat akibat pelelangan. oleh tertawan iii, ditangguhkan pelaksanaannya sampai kemudian dinyatakan harus dilaksanakan apabila ternyata pelawan tidak mempunyai uang atau mempunyai barang barang maupun piutang yang seluruhnya tidak mencukupi membayar hutang, g6. atau ditambah jumlah piutang milik pelawan sejumlah yang dihubungkan, maka penekuatan hukum (dilumpuhkan, "buatan effect tested"). . memerintahkan kepada tertawan dan tertawan iii untukmenuhi maksud petit ke menetapkan bahwa terbakar harus mematuhi isi keputusan atas sepanjang berkaitan dengan hendak dilaksanakannya semua akibat hukum maupun administratif yang timbul dari dilaksanakannya pe keuangan tersebut: membebankan biaya perkara kepada para tertawan: menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pelawan semula datang menghadap diwakili kuasanya bernama yesaya marissa, sh., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april akan tetapi kemudian dengan suratnya tertanggal mei yesaya marissa sh. menyatakan mencabut kedudukannya selaku kuasa dari pelawan dan selanjutnya pelawan datang menghadap sendiri, sedangkan tertawan datang menghadap diwakili oleh ruhukail yacob sh., pekerjaan pegawai pengadilan negeri ambon, jabatan kasus. kepaniteraan perdata, bertempat .tinggal jalan ot. pattimaipau sk. ambon, tertawan datang menghadap sendiri, tertawan iii datang menghadap baharuddin daya, sh. dan dahsyat tangan, sh. berdasarkan surat kuasa khusus sku mk tanggal april serta tertawan datang menghadap diwakili kuasanya bernama sembiring, sh., pekerjaan dosen pada fakultas sosial patti ambon berdiam jalan sultan harun ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april menimbang, bahwa kami telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan. tetapi: tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan. perlawanan pelawan: yang isinya diteguhkan. oleh pihak pelawan: pra menimbang, bahwa atas perlawanan pelawan tersebut, para tertawan telah menyangkalnya dan memberikan jawabannya masing masing sebagai berikut tertawan i:. eksepsiran maan negara republik indonesia, g.g. ketua pengadilan negeri kls. ambon, sebagai pejabat yang: melaksanakan kekuasaan kehakiman (vide tahun tentang peradilan umum), dalam arti sebagai perintah dan pemimpin pelaksanaan putusan putusan (vide bg), selanjutnya sebagai tertawan panitera pengadilan negeri kls. ambon, selaku pelaksana perintah ketua pengadilan negeri kls. ambon dalam status seperti yang disebutkan atas (vide tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman), selanjutnya sebagai tertawan ii: pemerintah republik indonesia cg. menteri keuangan r.i. eg: direktur jenderal pajak departemen keuangan ri., cg. kepala direktorat pendapatan, cg. kepala sub direktorat lelang, cg. kepala kantor wilayah ix. dit. jen. sulteng malaria, cg., kepala inspeksi ikeda ambon, cg. kepala kantor lelang kls: ambon, berkedudukan ambon, jln. dr. apituley disebut tertawan iii: sonny walau pengusaha, berdiam latuharhary ambon, disebut sebagai tertawan ivnn nan bahwa kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan umum dalam ketententuan undang undang dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang berpuncak' pada mahkamah agung r.i. sesuai dengan prinsip prinsip yang ditentukan oleh undang undang yang ber angkutan, ben bahwa ketua pengadilan negeri ambon'adalah pegawai negeri pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk memimpin pelaksanaan kehakiman di': dan ketua mahkamah agung r.l: bahwa ketua pengadilan negeri ambon dalam hal pembinaan tehnis peradilan dilakukan diawasi oleh mahkamah agung" r.i. sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan diawasi oleh menteri kehakiman republik indonesia: bahwa jabatan ketua pengadilan negeri cast ketua pengadilan negeri ambon, adalahtarakan atas, dan jabatan tersebut ditinjau dari segi predikat maupun subyeknya tidak dapat dipisahkan dilepaskan dari jabatan hakim karena untuk menjabat jabatan tersebut harus: memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah seorang yang telah. menjabat jabatan hakim, senior, pang kat golongan memungkinkan untuk itu, bahwa sehubungan dengan.. enters, l.h. teater, c.r. telinga, dlltugas dalam bidang peradilan, karena telah disimpulkan pula oleh ilmu hukum bahwa negara tidak dapat dipertanggunghr. bahwa peraturan perundang undangan yang menyediakan sarana sarana hukum rechtsmiddelen) terhadap putusan hakim yang dipandang telahngadilan secara perdata untuk suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas perwakilannya, tanpa "menghiraukan apakah tindakan tersebut melampaui batas batas wewenangnya, bahwa seorang pejabat pengadilan atau orang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan surat perintah yang sah atau perintah perintah yang diberikan oleh hakim atau pejabat lain yang bertindak sebagai hakim, tidak akan dapat dipertanggung jawabkan dan digugat depan pengadilan secara perdata, karena pelaksanaan surat perintah yangfan bertolak dari uraian uraian.tersebut di. atas, ditinjau dari segi yuridis formal maka seyogianya: . il. penarikan penyebutan negara republik indonesia, gg. ketua pengadilan negeri. kls, ambon sebagai tertawan dalam perkara perdata nomor pdt. g.p pn.ab adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak tepat, dan bertentangan dengan style. ii. penarikan penyebutan jabatan ketua pengadilan negeri ambon yang juga tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari jabatan hakim, tidak bahwa penetapan tertawan yang dilaksanakan dalam bentuk per mantan tertawan kepada tertawan dan kemudian secara riil dilas kanakan tertawan iii 'yunctogrosse akte tertanggal agustus pan bahwa dengan adanya pelelangan oleh tertawan iii maka hal itu berarti sama dengan adanya suatu eksekusi riil(eeeeee executive) bahwa eksekusi riil tersebut terjadi berdasar permintaan tertawan ii, bahwa. bahwa karenanya, perbuatan tertawan 'adalah sebagai akibat dari perbuatan tertawan sekalipun untuk itu tertawan melakukan demi me menuai permintaan tertawan iv. . . bahwa terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh tertawan berikut akibat akibatnya yang dijalankan tertawan dan iii, pada hakekatnya merupakan perbuatan yang mengabaikan maksud rbg sen diri: asa merupakan perbuatan yang menyambungkan hak hak pelawan sebagai mana dijamin dalam rbg (banding prof. dr.: soepomo, sh. almarhum hukum acara perdata pengadilan negeri, gita karya d h noor kamala, jakarta h. ). bahwa walaupun terdapat ketentuan dalam rbg maupun hir terdapat ketentuan bahwa perlawanan tidak menangguhkan eksekusi", namun ke tentuk. bahwa eksekusi dapat juga dilakukan dalam bentuk lain mendahului eksekusi dalam bentuk pelelangan.atas benda tidak bergerak. hal ini bukan sekedar "dapat tetapi harus",. sebagaimana dimaksudkan dalam rbg tersebut: keharusan yang ditetapkan dalam .peraturan eksekusi rbg adalah seperti dikemukakan prof. dr. soepomo, sh. alm. (pada halaman yang sama, buku yang sama), . . haa bahwa berhubung dengan adanya .peraturan peraturan eksekusi dalam hir rbg) yang bersifat publik, .yaitu.tidak::dan tidak.memenuhi putusan itu, eksekusi putusan hakim harus mulai berjalan dengan menyita barang barang dapat digugat secara perdata depan pengadilan (lihat edaran mahkamah agung r.i. tahun berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan atas,.maka tertawan minta dengan hormat kepada bapak hakim pengadilan negeri ambon, berkenan memutuskan dalam eksepsi: menerima mengabulkan : jawaban asa bahwa mengenai eksepsi. tertawan tersebut atas, secara keseluruhannya dianggap pula sebagai bagian dari. jawaban tertawan terhadap perlawanan dalam perkara ini, bahwa apa yang dikemukakan oleh pelawan dalam pokok pokok perla kanannya pada point s d adalah benar, dan'hal tersebut dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku, berdasarkan kewenangan yang diberikan undang undang, bahwa alasan terhadap pokok pokok perlawanan yang dikemukakan pelawan ditanggapi oleh tertawan sebagai berikut point! bila. dikemukakan oleh pelawan, bahwa. dengan adanya pelelangan oleh tertawan iii isinya, dapatlah dibenarkan bahwa hal tersebut adalah sama dengan suatu eksekusi riil (reel executive), point2& tidak benar, karena: . tertawan mohon pelelangan atas barang barang milik pelawan, berdasarkan perintah tertawan sesuai ketentuan undang undang yang berlaku: basa pelawan dalam hal ini tidak memenuhi isi penetapan tertawan p akta pn.ab eks. tertanggal maret dimana berdasarkan penetapan tersebut, pada hari sabtu tanggal april pelawan telah ditegur oleh tertawan pagaralam tempo (delapan) hari memenuhi isi akta tanggal agustus tersebut dan juga dalam tenggang waktu yang disediakan undang undang pelawan tidak mengajukan suatu keberatan ataupun perlawanan, point tidak benar, karena perbuatan tertawan iii dan tertawan adalah atas perintah tertawan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, point bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh tertawan no, p akta pn.ab eks. tanggal. mei tersurat antara lain, memperhatikan dan lain dari undang undang yang bersangkutan" oleh karenanya apa yang dikemukakan oleh pelawan bahwa penetapan tertawan berikut akibat akibatnya yang dijalankan tertawan dan iii, tidak benar merupakan perbuatan yang mengabaikan bg, sebab pelaksanaan penyitaan eksekusi sesuai penetapan tersebut atas tidak menyangkut suatu putusan hakim tetapi menyangkut grosse akta no, tanggal agustus yang adalah sama dengan cara pelaksanaan. suatu putusan perkara perdata dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in yacht yan gewijsde) vide rv, bg, bahwa resiko dari mempersatukan grosse akta tersebut dengan suatu putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi adalah apabila tidak ada harta dari debitur pelawan sdr, hendrik hernia) yang dijadikan secara khusus, maka sita eksekusi itu dapat diletakkan pada harta debitur sdr. hendrik hernia pelawan) yang tidak dijadikan (vide kuh perdata), tetapi dalam pelaksanaan eksekusi hipotek atas akta tanggal agustus tersebut, sudah dijadikan secara khusus dalam grosse akta tersebut: point bahwa pelaksanaan lelang umum atas grosse akta hipotek tersebut adalah tepat dan benar berdasarkan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku cast putusan mahkamah agung r.i. sip pdt tanggal point bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan terhadap grosse akta tersebut berdasarkan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat diterapkan secara menyeluruh ketentuan hukum formal sebagaimana yang seyogianya diterapkan terhadap suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap: justru itu perlawanan pelawan point tidak relevan dikaitkan dalam proses eksekusi grosse akta no, tersebut: point bahwa eksekusi yang telah dilaksanakan atas grosse akta tersebut adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku: point bahwa: apa yang dikemukakan pelawan menyangkut yurisprudensi tersebut tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam kasus pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta tanggal agustus point penetapan penetapan tertawan tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku: berdasarkan seluruh uraian uraian tertawan tersebut atas, maka dengan ini tertawan mintakat agar bapak hakim pengadilan ambon berkenan memutuskan sebagai berikut menolak perlawanan pelawan seluruhnya: ketentuan perundang undangan, menghukum pelawan untuk membayar biaya biaya dalam perlawanan ini jawaban tertawan bahwa tertawan adalah panitera pengadilan negeri ambon sebagai pelaksana perintah tertawan sebagai ketua pengadilan. negeri ambon, dalam melaksanakan sesuatu putusan (eksekusi), sehingga dengan demikian antara tertawan dan tertawan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, bahwa oleh karena antara tertawan dan tertawan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, maka majalah apabila tertawan melaksanakan perintah dari tertawan sesuai penetapan tertawan nomor p akte pn,ab eks, dan dengan adanya penetapan tersebut, maka tertawan dengan 'surat tertanggal maret perut pn.ab memintakan kepada kantor lelang negara kelas ambon tertawan iii) untuk melakukan pelelangan atas barang barang milik pelawan, bahwa eksekusi riil yang dilaksanakan oleh tertawan iii adalah sesuai dengan permintaan tertawan tersebut, atas tanah dan bangunan milik pelawan, karena tanah: dan bangunan tersebut (barang barang tidak bergerak) itulah yang menjadi jaminan hipotek grosse akte) tanggal bahwa oleh. karena jaminan hutang dari pelawan" hendrik hernia) adalah tanah dan bangunan, maka pepatah apabila eksekusi tersebut dilaksanakan dengan jalan mengadakan pelelangan atas benda benda tersebut, sehingga dengan demikian maka apa yang dikatakan oleh pelawan bahwa perbuatan. tertawan ii adalah merupakan perbuatan yang mengabaikan maksud bg, adalah tidak benar sama sekali: bahwa maksud dari pada bg, tersebut adalah apabila eksekusi itu dilaksanakan secara biasa dalam pengertian hutang piutang tanpajaminan atau borg: tana han bahwa kenyataannya eksekusi yang dilaksanakan dengan adanya pelelangan atas tanah dan bangunan milik dari pelawan hendrik hernia), berdasarkan akte pengakuan hutang dengan kuasa hipotek nomor tahun tangga! agustus bahwa berdasarkan apa yang tertawan kemukakan atas, dengan ini tertawan mohon kiranya pengadilan negeri ambon, berkenan mengambil keputusan menolak perlawanan pelawan peraturan perundang undangan: pelawan dibebani segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini: jawaban tertawan iii bahwa tertawan iii menolak dalil dalil yang diajukan pelawan, kecuali apa yang diakui secara tegas: bahwa sebagaimana telah diakui pelawan sendiri dalam polita perlawanannya, pelelangan dalam perkara guo dilakukan oleh tertawan iii karena adanya permintaan dari tertawan atas dasar penetapan tertawan dengan nomor akta pn.ab eks: bahwa terhadap permintaan lelang eksekusi sebagaimana yang dimohonkan oleh tertawan kepada tertawan iii tersebut, tertawan ii! tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau memeriksa kembali apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam ketenarannya, bahwa demikian juga tertawan jii tidak mempunyai kewajiban hukum untuk meneliti dasar timbulnya hak pemohon lelang. bagi tertawan iii sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah cukup yakin dengan adanya penetapan pengadilan negeri ambon nomor akta pn.ab eks. bahwasanya pemohon lelang adalah penjual yang berhak, sehingga tertawan tii tidak dapat menolak permohonan yang demikian itu (vide sendu element, tbl. tbl. bahwa dengan demikian, seandainya benar apa yang didalilkan pelawan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh tertawan yang kemudian menajdi dasar bagi dilaksanakannya pelelangan telah melanggar tata hukum publik (good non), maka hal itu luar dari tanggung jawab tertawan iii yang hanya bertindak sebagai perantara. apalagi dalam perkara guo pihak penjual invasi tertawan melalui suratnya tertanggal april prd pn.ab menegaskan akan bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pelelangan: bahwa terhadap permintaan penjualan umum pelelangan sebagaimana dimaksud dalam risalah lelang nomor sebelumnya tidak pernah ada perlawanan verzet yang sah menurut hukum dari pihak manapun, setidak tidaknya sampai dengan saat dilaksanakannya pelelangan pada tanggal agustus bahwa dari risalah lelang nomor tanggal agustus terbukti bahwasanya pelelangan telah dilakukan dan dilaksanakan menurut serta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga telah benar dan sah berdasarkan hukum: bahwa dari uraian tersebut atas, terbukti dalil dalil pelawan tidak berdasar dan beralasan, karenanya tidak ada alasan bagi pelawak untuk menuntut ditangguhkannya akibat akibat yang timbul dari pelelangan yang telah dilaksanakan pada tanggal agustus tahun maka berdasarkan hal hal tersebut atas, tertawan iii mohon agar pengadilan negeri ambon memutuskan: menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya, setidak tidaknya yang ditujukan terhadap tertawan hi. tan menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima .(niet intan kelima verklaard), khususnya yang ditujukan terhadap tertawan it: jawaban tertawan sonny walau): bahwa walaupun pada :saat itu pelawan telah mengetahui adanya pengumuman lelang secara umum melalui surat surat: kabar. yang beredar ambon oleh bapak. a.j. hantu,: selaku pejabat. panitera kepala pengadilan negeri, ambon sebelum diadakan pelelangan dan pada saat diadakan lelang pada tanggal juni yang.lalu, pelawan tidak pernah menyatakan keberatan terhadap pengumuman lelang dan pelelangan tersebut atas, walaupun pada saat pelelangan tersebut dihadiri pihak pelawan, sehingga menurut.hemat saya perbuatan pelawan seperti tersebut atas adalah perbuatan yang secara diam diam menyetujui pelelangan tersebut, bahwa dari surat perlawanan pelawantersebut, tidak jelas apa sebenarnya maksud pelawan tetapi yang jelas pelawan dalam perlawanan tersebut tidak ada meminta atau memohon pembatalan terhadap pelelangan tanggal juni yang dituangkan dalam risalah lelang tanggal juni yang lalu, sehingga perlawanan dari pelawan tersebut adalah tidak tepat dalam sasarannya biarpun dalam waktunya! bahwa kalau kita lihat pada alasan alasan terhadap pokok perlawanan pada point s d point dalam perlawanan pelawan tanggal pebruari tersebut, maka alasan alasan yang dikemukakan pelawan seperti tersebut atas, adalah alasan alasan yang tidak benar dan keliru sekali, karena dalam risalah lelang tanggal juni tertulis dengan jelas, bahwa pelelangan tanggai juni dilakukan berdasarkan peraturan lelang yang dimuat dalam lembaran negara tahun bahwa dengan jelas pula tertulis yang menjadi obyek atau barang yang dilelang adalah seperti tertulis di'dalam surat akte pengakuan hutang dengan kuasa hipotek tertanggal agustus seperti berikut "yang dijadikan dihipotikkan adalah persil hak milik nomor terletak kotamadya ambon, jalan pantai, yang berdasarkan sertifikat nomor dikeluarkan oleh yang berwajib ambon tertulis atas nama menghadap, hendrik hernia debitur): hal mana terjadi dengan bangunan dan segala sesuatu yang didirikan dan tanam atasnya dan karena sifat, peruntukan atau ketentuan perundang undangan adalah tidak bergerak": sehingga seluruh alasan alasan yang dikemukakan pelawan dalam surat perlawanan tanggal pebruari tersebut adalah tidak benar dan tidak. sesuai dengan kenyataan. sehingga alasan alasan tersebut semua adalah harus ditolak keseluruhannya: disamping perlawanan pelawan tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang benar dan barang yang dipersengketakan didapat dari hasi! pelelangan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sah, maka pemilikan barang yang disengketakan oleh tertawan harus diperlindungi oleh hukum, sehingga pada kesempatan ini menolak keseluruhan perlawanan pelawan tanggal pebruari tersebut, menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah jawab menjawab antara kedua belah pihak, yang untuk singkatnya dipersilahkan untuk membaca berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap tertutup pula dalam keputusan ini, menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pelawan telah meng ajukan persidangan surat surat buktinya berupa foto copy surat penetapan ketua pengadilan negeri ambon tanggal maret akta pn,ab eks, yang telah di dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy dari foto copy gugatan tanggal april yang diberi tanda pan ana foto copy surat mahkamah agung r.i. tanggal september um. tu pdt, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy surat kantor lelang klas ambon tanggal september wpj. ki1 yang dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy surat pengadilan negeri ambon tanggal november perd pn.ab yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy dari foto copy surat perlawanan verzet) tanggal mei pdt. pn.ab, yang diberi tanda foto copy surat panitera pengadilan negeri ambon tanggal mei tentang tanda terima memori kasasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda naa foto copy dari. foto copy berita acara penyitaan eksekusi .p akte pn.ab eks., tanggal juni yang diberi tanda foto copy dari foto copy surat ketua pengadilan negeri ambon, tanggal april perd pn. ab yang diberi tanda foto copy dari foto copy surat risalah lelang tanggal agustus yang diberi tanda foto copy dari foto copy hasil sitaan eksekusi oleh pengadilan negeri ambon tanggal agustus yang dideritanya p.li: foto copy dari foto copy tanda setoran biaya lelang yang diberi tanda p2: ann bnnsurat kantor lelang kls. ambon, tanggal oktober wpj. kl. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy surat protes atas pelelangan tanah hak milik ambon, tanggal pebruari dari kuasa pelawan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy dari foto copy surat tanggal agustus kepada ketua pengadilan tinggi maluku ambon dari teng berlian, yang diberi tanda foto copy dari foto copy, surat pengadilan tinggi maluku ambon, tertanggal agustus w18.d.pt.ht. perihal "mohon penundaan lelang atas tanah milik no, sertifikat yang diberi tanda foto copy dari foto copy surat tertanggal mei kepada ketua mahkamah agung r.i. dari teng berlian perihal pengumuman jelang sitaan, yang diberi tanda foto copy dari surat tertanggal mei dari teng berlian kepada ketua pengadilan negeri ambon tentang pengumuman lelang sitaan, . yang diberi tanda foto copy, dari foto copy putusan pengadilan negeri ambon prd. tanggal agustus yang dideritanya foto copy putusan pengadilan tinggi maluku perd ipt. mal, tanggal desember yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy surat kuasa k. dari hendrik hernia kepada sembiring, sh., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda surat keterangan dari pejabat pembuat akta tanah kotamadya ambon, pareja plat tanpa tanggal yang foto topinya telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copysurat keterangan pejabat pembuat akta tanah kotamadya ambon, sopaheluwakan, plat tanpa tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy daftar penilaian nilai bangunan dari dinas kotamadya ambon tertanggal november yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy dari foto copy arsip surat pelawan kepada menteri keuangan r.i: jakarta, yang diberi tanda nan foto copy gambar bangunan yang dilelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy akta notaris j.m. frees tumbelaka, sh. tanggal agustus tiga tentang pembatalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda foto copy dari foto copy akta tentang pengakuan hutang dengan kuasa hipotek, yang diberi tanda menimbang, bahwa atas bukti bukti yang diajukan oleh pihak pelawan tersebut, tertawan dan tertawan menyatakan bahwa oleh karena beban pembuktian ada pundak pelawan sedang bukti bukti yang diajukannya dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok perlawanannya dan sebagian terbesar merupakan foto foto copy tanpa asli, maka pihak tertawan dan tertawan menganggap tidak .perlu lagi mengajukan contoh buktinya karena pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya: menimbang, bahwa tertawan iii untuk menguatkan pangkalannya, telah mengajukan persidangan surat surat buktinya berupa: risalah lelang nomor tertanggal agustus yang foto topinya telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda titli: surat tanda setoran tertanggal agustus yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda t.iii. surat setoran tertanggal agustus yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda t.iii. kwitansi dari pejabat lelang tertanggal agustus yang telah dicocokkan dengan aslinya dari diberi tanda t.iil4, menimbang, bahwa tertawan mengajukan pula persidangan bukti buktinya berupa: foto copy dari foto copy akte pengakuan hutang dengan kuasa hipotek tertanggal agustus tanpa aslinya dan diberi tanda tv: nan foto copy petikan yang sama bunyi pengakuan hutang dengan kuasa hipotek tertanggal agustus yang dibuat oleh musikal abu, sh. wakil notaris sementara di ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda t.iv.by menimbang, bahwa kemudian pihak pelawan' telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan pihak tertawan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka kedua belah pihak mohon putusan, menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan persidangan seperti yang jelas disebutkan dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, dianggap termaktub dalam keputusan ini: tentang hukumnya: menimbang, bahwa maksud perlawanan pelawan adalah sebagai diuraikan muka, nah dalam eksepsi: menimbang, bahwa atas perlawanan pelawan tersebut, tertawan telah mengajukan eksepsi, sehingga oleh karenanya sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkara perlawanan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tertawan tersebut, menimbang, bahwa eksepsi tertawan pada pokoknya mengemukakan bahwa penarikan penyebutan negara r.i. cg. ketua pengadilan negeri kls. il. ambon dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan atau tidak tepat dan .bertentangan dengan rv. stb. juga ketua pengadilan negeri dalam jabatannya sebagai hakim tidak dapat digugat secara perdata depan pengadilan sesuai edaran mahkamah agung r.i. tahun menimbang, bahwa berdasarkan ternyata bahwa dalam hal menjalankan putusan adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri: menimbang, bahwa dari bunyi tersebut atas, maka ketua pengadilan negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan putusan tersebut, sehingga dengan demikian apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pelaksanaan dimaksud maka ketua pengadilan negeri sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan tersebut dapat saja ditarik sebagai pihak dalam perkara perlawanan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kekeliruan yang dilakukan atas perintahnya tersebut, menimbang, bahwa dalam pelaksanaan putusan, bukanlah jabatan hakim (jabatan fungsional) yang dimiliki oleh ketua pengadilan negeri, tetapi jabatannya sebagai ketua (jabatan struktural) yang memikul tanggung jawab atas pelaksanaan tersebut sehingga dengan demikian apa yang dikemukakan oleh tertawan bahwa ketua pengadilan negeri dalam jabatannya "pula sebagai hakim tidak dapat digugat secara perdata berdasarkan surat edaran mahkamah agung r.i. tahun adalah tidak tepat dan tidak beralasan, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang diuraikan atas, maka eksepsi yang diajukan oleh tertawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian eksepsi tertawan tersebut haruslah dinyatakan ditolak: dalam pokok perkara menimbang, bahwa perlawanan pelawan pada prinsipnya didasarkan kepada penetapan tertawan yang dilaksanakan oleh tertawan dan bergerak sesuai dengan hir rbg pelawan), sehingga tidak mungkin tanah yang dibocor, bahwa: bahwa menurut yurisprudensi yang berlaku, yaitu putusan desde kamer dari raad van yustiti: bahwa oleh karena dalam penetapan tertawan masing masing no, p akte pn.ab eks. p akte pn.ab eks. no, p akte pn.ab eks. tidak terdapat pertimbangan bahwa telah diadakan! eksekusi atas benda benda bergerak milik pelawan, ataupun eksekusi atas piutang piutang pela wan yang ada pada pihak lain (ex rbg), maupun atas barang barang bergerak milik pelawan yang ada pada pihak lain (ex rbg), ke k: bahwa berkenaan hal hal atas, maka: menyatakan bahwa penetapan penetapan tertawan akte pn.ab eks, p akte nlab eks. p akte pn.ab eks., adalah penetapan yang tidak me miliki pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd): memutuskan bahwa hukum publik: memutuskan bahwa penetapan tertawan p akte pn.ab eks. tersebut sepanjang bersangkutan dengan akibat akibat pelelangan oleh tertawan iii, ditangguhkan pelaksanaannya sampai ke median dinyatakan harus dilaksanakan apabila ternyata pelawan tidak tertawan iii adalah perbuatan yang mengabaikan maksud dan juga merupakan perbuatan yang mengesampingkan hak hak pelawan sebagaimana dijamin oleh bg: menimbang, bahwa dalam .petit ke perlawanannya, pelawan menuntut agar dinyatakan bahwa '(penetapan penetapan tertawan 3a akte pn ab eks., p akte pn.ab eks. dan p akte pn.ab eks adalah penetapan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), menimbang, bahwa penetapan p akte. pn.ab eks. yang dikeluarkan. oleh tertawan adalah atas dasar permohonan kuasa tertawan iii untuk melaksanakan eksekusi atas akta notaris tanggal agustus menimbang, bahwa akte tanggal agustus adalah akta pengakuan hutang dengan kuasa hipotek yang dibuat oleh pelawan dan tertawan iii hadapan j.m. frees tumbelaka, s.h. wakil notaris ambon, pan nag menimbang, bahwa terhadap akte tersebut telah dikeluarkan grosse pertama atas permintaan tertawan iii pada tanggal agustus dengan judul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" pada awal artinya, maka salinan akte yang dibuat dengan bentuk grosse akte tersebut mempunyai manfaat atau kegunaan kemudian hari yaitu apabila pihak debitur yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasinya kepada kreditur ita tidak mau melaksanakan prestasi tersebut maka pemegang 'grosse akte (kreditur) cukup mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar bunyi atau isi dari grosse akte tersebut dilaksanakan: menimbang, bahwa dengan demikian pelaksanaan dari suatu grosse akte itu adalah sama dengan cara pelaksanaan suatu putusan perkara perdata dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in yacht van gewijsde), menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah grosse akte tanggal agustus tersebut mempunyai nilai titel eksekutorial (dapat dieksekusi sebagai suatu putusan perkara perdata), menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung r.i. pdt tanggal mei maka.untuk melakukan eksekusi. pelelangan umum atas grosse akte hir bg, maka akta tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu: syarat formil berupa kepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa: tan syarat materiel berupa jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pasti menimbang, bahwa akte tanggal agustus tersebut atas telah memenuhi syarat syarat dimaksud baik syarat formil yaitu berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa maupun syarat materiel yaitu jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pasti, karena alam akte tersebut telah jelas berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan jumlah hutang yang harus dibayar telah menjadi pasti yaitu sejumlah rp. , : menimbang, bahwa dengan demikian akte tanggal agustus tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi, demikian pula sebagaimana dinyatakan oleh mahkamah agung. dalam putusannya tertanggal desember reg. pdt menimbang, bahwa oleh karena akta tanggal agustus tersebut telah memperoleh titel eksekutorial (dapat dijalankan) maka dengan adanya permohonan pelaksanaannya oleh kuasa tertawan iii maka tertawan kemudian mengeluarkan penetapan p akta pn.ab eks, yang isinya memerintahkan jurusnya untuk memanggil pihak pelawan untuk datang menghadap tertawan untuk ditegur agar memenuhi isi akta tersebut: menimbang, bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh tertawan tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa grosse akta tanggal agustus tersebut mempunyai titel eksekutorial dan sebelum di laksanakan terlebih dahulu pelawan dipanggil untuk ditegur agar dalam tempo delapan hari memenuhi isi akta tersebut, dengan mengingat bg: menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh tertawan dalam mengeluarkan penetapan p akta pn.ab eks, telah merupakan suatu pertimbangan yang cukup beralasan :dan berdasarkan hukum: menimbang, bahwa oleh karena setelah pelawan dipanggil dan ditegur pada tanggal april namun pelawan tetap tidak memenuhi isi akta tersebut, maka tertawan kemudian mengeluarkan penetapan p akta pn.ab eks. yang isinya memerintahkan jurusnya untuk melakukan penyitaan terhadap tanah hak milik yang tertulis atas nama pelawan, tanah mana telah dijadikan oleh pelawan kepada tertawan untuk melunasi hutang hutangnya tersebut sebagaimana isi dari akta tersebut: menimbang, bahwa berdasarkan penetapan. p akta pn.ab eks, maka oleh jurusnya pengganti pengadilan negeri ambon pada tanggal juni telah dilaksanakan penyitaan eksekusi atas persil tanah hak milik milik pelawan sesuai berita acara penyitaan eksekusi tangga! juni p akta pn.ab eks., dimana sesuai berita acara tersebut pelawan tidak bersedia menanda tangani berita acara dimaksud bukti (p. menimbang, bahwa kemudian dalam waktu yang cukup lama sejak penyitaan tersebut yaitu dari tanggal juni sampai dengan tanggal maret barulah kemudian tertawan mengeluarkan penetapannya tanggal maret p akta pn.ab eks. yang memerintahkan tertawan dengan perantaraan tertawan iii untuk melakukan pelelangan di. muka umum secara tunai atas barang yang disita milik pelawan yaitu tanah hak milik tersebut. menimbang, bahwa apabila pelawan berkeberatan atas penyitaan yang dilakukan oleh jurusnya pengganti pengadilan negeri ambon pada tanggal juni tersebut atas dengan mendalilkan bahwa penyitaan tersebut mengabaikan bg, maka seyogianya sudah harus mengajukan perlawanan atas hal tersebut pada saat berakhirnya penyitaan dimaksud, tetapi ternyata tidak melakukan hal demikian dan menunggu hingga barang yang disita tersebut telah dijual lelang dan telah memakan waktu yang cukup lama barulah mengajukan perlawanannya pada tanggal pebruari aan menimbang, bahwa apabila pelawan' merasa berkeberatan atas penyitaan tersebut maka menurut bg, seharusnya pelawan dalam waktu delapan hari setelah penyitaan itu diberitahukan kepadanya atau diketahuinya, melakukan perlawanan atas penyitaan tersebut, menimbang, bahwa oleh karena' ternyata bahwa pelawan baru mengajukan perlawanannya dengan suratnya tertanggal pebruari yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri ambon pada tanggal pebruari dan terdaftar pdt. g piw pn.ab maka perlawanan yang diajukan oleh pelawan haruslah dinyatakan ditolak karena tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang untuk mengajukan perlawanannya telah lampau, menimbang, bahwa pada prinsipnya pelawan mendalilkan bahwa tertawan telah mengabaikan ketentuan yaitu telah memerintahkan untuk melakukan penyitaan atas barang tidak bergerak tanah hak milik tanpa memerintahkan untuk melakukan penyitaan atas barang bergerak milik pelawan, menimbang, bahwa perintah penyitaan eksekusi yang dikeluarkan oleh tertawan tanggal mei. no, p akta pn.ab. eks, tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan grosse akta dan bukanlah pelaksanaan keputusan hakim tetapi hanyalah mempersatukan grosse akta dengan putusan hakim yang membawa resiko bahwa harta debitur yang dijadikan secara khusus dalam isi grosse akte tersebut haruslah disita i.c. tanah hak milik lain halnya apabila tidak ada harta debitur yang dijadikan secara khusus maka sita eksekusi itu bisa diletakkan atas harta debitur yang tidak dijadikan dengan berpegang pada ketentuan kuh perdata, menimbang, bahwa dengan demikian perintah tertawan dalam penetapannya no, p akta pn.ab eks. adalah beralasan dan berdasarkan hukum dengan pertimbangan yang cukup pulas menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas maka pengadilan berkesimpulan bahwa penetapan penetapan yang dikeluarkan oleh tertawan masing masing p akta pn.ab eks, p akta pn.ab eks. dan c akta pn.ab eks, adalah berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan ketentuan per undang undangan yang berlaku: menimbang, bahwa berdasarkan bg, suatu perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan keputusan, kecuali jika pejabat yang memerintahkan menyuruh menundanya, maka surat surat bukti yang diajukan oleh pelawan yaitu bukti sampai dengan bukti tidak perlu dipertimbangkan secara terperinci, lagi pula tidak satupun dari surat surat bukti tersebut dapat membuktikan bahwa penetapan penetapan yang dikeluarkan oleh teriakan tidak memiliki pertimbangan yang cukup, maka bukti bukti tersebut haruslah dikesampingkan: menimbang, bahwa dengan demikian pelawan dianggap tidak dapat membuktikan kebenaran dalil .perlawanannya, sehingga petit ke haruslah dinyatakan ditolak: menimbang, bahwa oleh karena petit selebihnya dari perlawanan pelawan bertitik tolak dari perlawanan pelawan bertitik tolak dari petit ke maka dengan ditolaknya petit. ke tersebut maka petit selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, 'maka perlawanan pelawan haruslah dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian pelawan dapat dikategorikan sebagai pelawan yang tidak benar: mengingat dari undang undang yang bersangkutan dan peraturan peraturan lain yang berhubungan: mengadili dalam eksepsi menolak permohonan eksepsi dari tertawan. demikianlah diputuskan pada hari ini sabtu, tanggal april delapan puluh delapan, oleh kami purwanto, s.h., hakim pada pengadilan negeri ambon selaku hakim tunggalambon tanggal maret pn pdt pn.ab, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh w.g. limpa, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan para pihak tanpa hadirnya tertawan ii. mempunyai piutang yang seluruhnya tidak mencukupi membayar hu tang,. atau ditambah jumlah piutang milik pelawan sejumlah yang dihubungkan, maka pen buatan hukum (dilumpuhkan, buatan effect tested), memerintahkan kepada tertawan dan tertawan iii untuk me menuai maksud petit ke aan menetapkan bahwa tertawan harus mematuhi isi keputusan atas sepanjang berkaitan dengan hendak dilaksanakannya semua. akibat hu kum maupun administratif yang timbul dari dilaksanakannya pelelangan tersebut, membebankan biaya perkara kepada para tertawan: bahwa terhadap perlawanan tersebut telah diajukan jawaban dalam eksepsi oleh tertawan tertawan yang pada pokoknya atas dalil dalilnan negara republik indonesia gg. ketua pengadilan negeri klas ambon, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (vide undang undang tahun tentang peradilan umum), dalam arti sebagai perintah dan pemimpin pelaksanaan putusan (vide rbg), selanjutnya sebagai tertawan panitera pengadilan negeri klas ambon, selaku pelaksana perintah ketua pengadilan negeri klas ambon dalam status seperti yang disebutkan atas (vide undang undang tahun tentang ketentuan ketentuan' pokok kekuasaan kehakiman), selanjutnya sebagai tertawan il, pemerintah republik indonesia cg. menteri keuangan ri. cg. direktur jendral pajak departemen keuangan r.i. cg. kepala direktorat pen dapatan, cg. kepala direktorat lelang, cg. kepala kantor. wilayah dit. jen, sulteng malaria, cg. kepala inspeksi ikeda ambon,.cg, kepa kantor lelang klas ambon, berkedudukan di ambon, jalan dr, apituley disebut terlarang iii, sonny walau, berdiam jalan mr, latuharhary ambon, disebut sebagai tertawan iv: bahwa menurut hemat kami, pengadilan negeri ambon adalah salah satu bagian dari badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman daerah maluku cg. wilayah daerah hukum kotamadya ambon dan se kitabnyaahwa kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan umum dalam ketentuan undang undang dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pc pengadilan tinggi yang berpuncak kepada mahkamah agung r.i, sesuai dengan prinsip prinsip yang ditentukan oleh undang undang yang ber angkutan: bahwa ketua pengadilan negeri ambon adalah pegawai negeri pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk memimpin pelaksanaan kehakiman, dan ketua mahkamah agung r.i: bahwa ketua pengadilan negeri ambon dalam hal pembinaan teknis peradilan dilakukan diawasi oleh mahkamah agung r.i. sedangkan pem binaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan diawasi oleh menteri kehakiman r.i, bahwa jabatan ketua pengadilan negeri cast ketua pengadilan ne geri ambon, adalah.raikan atas, dan jabatan tidak dapat dipisahkan dilepaskan dari jabatan hakim karena untuk menjabat jabatan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah seorang yang telah menjabat jabatan hakim, senior, pang kat golongan memungkinkan untuk itu: bahwa sehubungan dengan, enters, l.h. teater, c.r, telinga dan lain lainpula oleh ilmu hukum bahwa negara tidak dapat dipertanggung desember bahwa peraturan perundang undangan yang menyediakan saran saran hukum rechtsmiddelen) terhadap putusan hakim yang di pandang telah. pengadilan secara perdata untuk suatu tindakan yang dilakukan dalam me laksanakan tugas perwakilannya, tanpa menghiraukan apakah tindakan ter sebut melampaui.batas batas wewenangnya: bahwa seorang pejabat pengadilan atau orang"lain yang berkewajiban untuk melaksanakan surat perintah .yang sah atau perintah perintah yang diberikan oleh hakim.atau pejabat lain yang bertindak. sebagai hakim, tidak akan dapat dipertanggung jawabkan dan digugat depan: pengadilan secara perdata, karena pelaksanaan surat.perintah yang.bahwa penarikan penyebutan negara republik indonesia, ketua pengadilan negeri klas ambon sebagai tertawan i.dalam perkara perdata nomor pdt. g.p1w pn.ab. adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak tepat, dan bertentangan dengan no, rv: style. bahwa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan" atas maka tertawan minta dengan hormat kepada hakim pengadilan negeri ambon, berkenan memutuskan dalam eksepsi: menerima mengabulkan). tenan bahwa terhadap perlawanan tersebut pengadilan negeri ambon telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya: tanggal april pdt. g p1w pn.ab yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam eksepsi menolak permohonan eksepsi dari tertawan!! dalam pokok perkara: . sena menyatakan perlawanan pelawan adalah tidak beralasan dan oleh kare nanya harus ditolak: den ian menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar, . menghukum pelawan untuk membayar segala. biaya yang timbul akibat perlawanan ini yang hingga kini dianggarkan sebesar rp (lima puluh riburupiah), nga putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pelawan telah siku akan oleh pengadilan tinggi ambon "dengan putusannya tanggal juni pdt pt, mal.: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pelawan pembanding pada tanggal september kemudian terhadapnya oleh pelawan pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tangga! september sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi pdt. g.p1w pn.ab. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri ambox tersebut pada tanggal september bahwa setelah itu oleh tertawan tertawan berbanding yang pada tang gal september telah diberitahukan tentang memori kasasi dari pelawan pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri ambon pada tanggal oktober menimbang, bahwa permohonan kasasi guo beserta alasan atmaluku dalam putusannya tertanggal juni pdt pt. mal. adalah tidak jujur dan berat sebelah dalam memutus perkara ini, karena dalam kasus ini tertawan ii memohon kasasi dan adalah ketua pengadilan negeri klas ambon dan panitera pada pengadilan negeri ambon yang seyogyanya mereka adalah teman sejawat korps dengan pengadilan tinggi sendiri, de demikianlah sulit dan berat bila harus dikatakan yang putih itu atau se baliknya. perlu diakui kasus ini memang unik dan banyak keunikannya dan hal semacam ini pasti jarang terjadi. namun bukan berarti tidak ada dan sulit untuk mencari jalan keluarnya tetapi dalam hal serupa ini tidak dapat disangkal bahwa pemohon kasasi kini berair benar berada pada suatu lingkaran setan. bahwa dengan jiwa yang besar dan didorong oleh rasa keadilan serta rasa tegaknya hukum yang berlaku. pemohon ka sasi pelawan telah mengadakan perlawanan terhadap ketua pengadilan negeri klas ambon dan panitera pengadilan negeri tersebut yang adalah pengayom bagi pemohon kasasi sendiri, walaupun masih jelas mendiang telinga pemohon kasasi sebuah pepatah lama "bila kain kotor cuci kali namun kalau air itu sendiri yang kotor entahlah cuci mana." dan seterusnya, bahwa putusan pengadilan tinggi no, pdt pt. mal. tidak cermat dan tidak objektif karena dilihat dari harga lelang yang terjadi tanggal april sebesar rp. (seratus enam puluh satu juta rupiah) sedangkan bila ditaksir nilai tanah dan bangunan tersebut seharga lebih dari milyar rupiah. begitu juga mengenai jumlah uang dalam grosse akte tersebut. dan seterusnya, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tinggi maluku pdt pt. mal. adalah keliru, karena hanya menguatkan begitu saja putusan pengadilan negeri ambon yang telah menolak perlawanan pemohon kasasi pelawan karena pengadilan negeri ambon telah keliru memutus perkara ini yang hanya berpegang pada aanmaningnya, seba gai alasan pelawan harus membayar sejumlah uang tersebut, . menimbang mengenai keberatan keberatan. dan2: . bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex fati tidak salah. menerapkan hukum. ann baik berdasar surat edaran tahun juga berdasar yurisprudensi apalagi berdasar public policy ketertiban umum, setiap aparat peradilan yang bertindak melaksanakan teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak bisa diperkarakan secara perdata. seandainya seseorang merasa ada nya pelanggaran kewenangan atau tindakan yang melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan tindakan pengawasan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi dalam hal ini pengadilan tinggi atau mahkamah agung. atau jika tindakan penyelenggaraan peradilan itu mengandung cacat yuridis dapat diajukan perdata untuk membatalkannya melalui gugat, tapi yang ditarik sebagai tergugat bukan hakim, juru sita atau pengadilan. tetapi yang ditarik ialah pihak yang mendapat hak dari tindakan yang mengandung cacat itu, mengenai keberatan ad, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena adalah wewenang pengadilan tinggi untuk mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri apabila pertimbangan itu cukup alasan dan dasar hukumnyahendrik helena tersebut harus ditolak, memperhatikan dari undang undang tahun dan undang undang tahun yang bersangkutan: mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi hendrik helena ter sebut, . menghukum pemohon kasasi pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp,yahya harahap, sh, dan johar hari soemarno, sh.pebruari oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh yahya harahap, sh, dan johar. hari soemarno, sh, hakim hakim anggota dan mawardi tha, sh. panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. mma.

suatu tindakan. pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan! kurma bukan. hanya berdasarkan suatu .ketan tuan dalam "perundang landasan, melainkan juga berdasarkan azas azas keadilan atau azas anas| hukum yang. tidak tertulis dan bersifat umum, dalam. perkara ini. misalnya faktor faktor: negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani deni terdakwa sendiri tidak mendapat untung. gabah snsd putusan mahkamah ageng tg. januari. bela1965. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mara esa. mahkamah agung susunan majelis: haa ketua dr. wirjono prodjodikoro s.h. basah anggota anggota subjektif sme, suryadi penah nan mengadili dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut: sera pal mahkamah agung tersebut: bagasi kami ben membaca putusan pengadilan negeri singkawang, tinggal september no: tolakan, dengan putusan mana terdakwa: machines effendi, umur tahun, ehir sambas, tinggal didalam pasaran singkawang, 'pekerjaan patih pada kantor bupati kepala daerah tingkat sambas: album wee una terdakwa dahan "sejak "tanggal maret "sampai tanggai januari yang diajukan dimuka pengadilan negeri tersebut, karena dituntut: pempboad baba ser tan sas pers ganga ora bea ina pen panah pemain uga bem bahwa tersangka nama machines effendi adalah "pegawai negeri sesuai dengan surat keputusan menteri dalam negeri:dar: otonomi daerah tanggal desember 196i no: u p. t 20o dengan pangkat ahli tata praja tingkat pada kantor bupati: kepala daerah, sambas dan berdasarkan'surat residen ketua bpp tingkat kal barat #tanggal10 juki bpp diangkat sebagai wakil ketua brp' tingkat sambas dan ia tersangkadalam melaksanakan' pembelian padi pemerintah pada hari hari dan tangal tanggal yang tidak dapat dipastikan bagi dengan tepat tapi yang jelas didalam tahun dikota singkawang atau ditempat tempat lain dalami kota kabupaten: sambas: propinsi: kal barat: telah melakukan perbuatan: dengan: menyala :gunakan jabatannya kedudukan nya sebagai wakil ketua pbb tingkat sambas dengan beberapa kali, baik sebagai perbuatan 'yang dilanjutkan ataupunyang berdiri sendiri guna untuk menguntungkan diri sendiri' ataupun" diri orang lain darinya tersangka, ataupun sesuatu badan yang mengakibatkan' kerugian bagi bpp yakni suatu badan yang memperoleh keuangan dari negara dengan:cara: ". mengeluarkan dio: gila insentif:padi sebanyak :kg kepada orang bener nang |. yang tidak berhak menerimanya, yakni saksi dollar, dimana selisih harga dari gula tersebut yakni rp. dipakai untuk menyeleksi kan. rumah patih yang ditempatinya sendiri, atau setidak tidaknya . selisih harga tersebut tidak disetorkannya kepada kas negara: mengeluarkan d.o.gula insentif padi menyimpang dari tujuannya sedang.ia.tersangka harus mengetahui bahwa gula tersebut tidak boleh dipakai untuk itu, yakni untuk: bos pass ter ppn singkawang. d.o. hari natal ., kg'd.o. pegawai kabupaten. .kg d.o. front nasional. . d.o. kodim . d.o. dl. papa yang seluruhnya berjumlah ton sedang gula yang khusus untuk itu ada yakni yang diambil dari jatah gula umum: mengeluarkan d.o. gula insentif padi sebagai reaksi untuk badan badan penyalur: n.v, sinar baru sebanyak. d.o n.o nv, garis. ono . fak mulia. d.o. sedang'ia tersangkapembeli d.o. gula padi insentif tersebut kepada badan penyalur penyalur tersebut.adalah tindakannya sendiri.tanpa lebih dahulu mendapat per tujuan dari atasannya . . memberikan nota dinas yang ditanda tangannya sendiri tertanggal mei kepada fa. mulia singkawang agar supaya gula yang ada (3s mulia disebutkan sebanyak dari catatan yang ada dibuka pbb (0s tingkat sambas yakni kg .t guna untuk menutupi kerugian karena terlalu lama disimpan padahal gula tersebut ( baru diterima fa. mulia pada tanggal mei hari: .mengeluarkan:d.o. untuk ongkos ongkos pengakuan, giling, buruh, pikul. li, jasa sebanyak kg. dengan tidak menurut cara yang sudah ditentukan didalam instruksi ketua jpp tingkat tanggal ok tower bpp i dan tanggai oktober bpp i'yang berbunyi, setiap pengeluaran ongkos ongkos harus lebih dahulu rinciannya dibuat .oleh camat yang bersangkutan kemudian disyahkan oleh catur tunggal, baru galanya boleh dikeluarkan: . mengeluarkan d.o: gula padi: sebanyak kg: sebagi. tambahan ongkos pengakuan' kepada. w.b. hoegendijk sesudah. gula "tersebut dijual ternyata terlebih: rp: , . kemudian: kelebihan tersebut editagihnya untuk dimilikinya aset paste dengan memberikan'd.o. gula.insentif padi sebanyak. .ton: kepada achmad: tarihi yang tidak: berhak menerimanya: sesuai dengan surai kawat yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri atas nama bupati ter tanggal. agustus kemudian gula tersebut dijual menimbang, bahwa jika diperhatikan isi dari tuduhan yang tercantum dalam tuduhan lebih subsidi lagi, maka 'perbuatan perbuatan yang di: tuduhan kepada terdakwa adalah berlainan dengan perbuatan perbuatan yang tercantum dalam tuduhan primaire, subsidi dan lebih 'subsidi, sehingga tuduhan lebih subsidi lagi seharusnya merupakan tuduhan tersendiri yang seharusnya dipisahkan dari tuduhan tuduhan tersebut menimbang, selanjutnya, bahwa pengeluaran pengeluaran d.o. yang dilakukan oleh terdakwa dalam tuduhan lebih subsidi lagi dikeluarkan olehnya juga untuk kepentingan umum dan tidak merugikan negara, sedang terdakwa pun tidak memperoleh keunturigandari perbuatan perbuatan nya tersebut, donat batas bahwa walaupun terdakwa telah diberhentikan sebagai wakil. ketua bpp, pengeluaran pengeluaran yang dilakukan oleh terdakwa itu termasuk dalam bidang tugas kewajiban terdakwa sebagai wakil bupati: dalam daerahnya: ter btn nata ann bahwa karena itu perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa: adalah tidak bertentangan dengan hukum, karenanya terdakwa suntuk tuduhan lebih subsidi lagi seharusnya' dilepaskan pula dari segala tuntutan menimbang, bahwa pengadilan tinggi berkehendak dalam kesempatan :'. yang terulang baginya dalam perkara ini dengan putusannya sekarang mewujudkan dalam concrete suatu prinsip, yang telah diputuskan oleh seminar hukum nasional dalam resolusinya tanggal maret serta rujukannya berbunyi seperti berikut: ' . meskipun perbuatan secara formil termasuk rumusan delik, tetapi tidak merupakan bahaya bagi masyarakat hal.mana ditentukan oleh hakim, maka perbuatan itu tidak merupakan delik bahwa meskipun dalam, kitab undang undang. hukum pidana yang berlaku tidak .merumuskan suatu alasan penghapusan penghukuman seperti. dimaksud tadi hal itu bukanlah merupakan halangan untuk memasukkan alasan penghapusan penghukuman tersebut dalam hukum pidana sekarang ini, mengingat akan masa peralihan yang sedang dialami dewasa ini dengan kebutuhan kebutuhan kemasyarakatannya yang khas, kebutuhan mana tidak.berfikir, pada waktu membentuk kitab undang undang hukum pidana, yang dibuat dalam waktu yang sangat berlainan dari pada waktu bahwa suatu putusan hakim sebanyak mungkin, harus mendekati serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan rakyat, menimbang akhirnya,. bahwa.oleh karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka segala biaya perkara harus pikul oleh negara: memperhatikan undang undang yang bersangkutan! mengadili: lapis menerima permohonan banding dari terdakwa sekarang pembanding: membatalkan .putusan. pengadilan. negeri singkawang. tanggal september sepanjang mengenai bagian memuat peng hukuman terdakwa machines effendi tersebut:. . melepaskan terdakwa machines effendi tersebut dari segala tuntutan memerintahkan untuk. mengeluarkan.terdakwa. dengan segera dari tahanan sementara,: kecuali jika: ia: harus. ditahan untuk. perkara lain) menguatkan putusan pengadilan. negeri. di. singkawang tersebut untuk selebihnya: mewajibkan negara untuk .memikul biaya. perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan bandingan). demikianlah diputuskan. dalam. rapat permusyawaratan pada hari rebo, tanggal dua puluh tujuh januari enam puluh uma oleh kami r. sarwono s.h., ketua, mi: jusuf ismail dan noerdin s.h., anggota anggota pengadilan: tinggi di. jakarta dan. diucapkan dalam sidang terbuka pada. hari itu juga oleh. ketua: tersebut. dengan dihadiri oleh anggota anggota tersebut dan panitera luar biasa djauhariakan tetapi tidak dihadiri oleh berdakwah mon enda na. putusan. pengadilan negeri singkawang tolakan. gang pintu atasnya keadilan pengadilan negeri singkawang telah mengambil putusan' yang. berikut dalam perkara terdakwa . berumur tahun, lahir sambas, bertempat tinggi jalan pasaran singkatan, pekerjaan patih pada kantor bupati kepala daerah tingkat' sambas,.(dalam tahanan sejak tanggal maret lembaga peta syarakatan singkawang). kota aida dunia indah pengadilan negeri tersebut: bag ata nan setelah membaca. surat jaksa pada kejaksaan negeri singkawang tanggal maret tolakan yang meminta supaya hakim'di singkawang meneruskan" perkara terdakwa tersebut diatas sidang mengingat.surat surat perkara itu, '. setelah mendengar keterangan saksi saksi dan' terdakwa setelah mendengar pula reguisitoir jaksa yang berpendapat, bahwa kesalahan terdakwa'tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya tersebut lebih subsidiari'itu terbukti dengan syah:dan meyakinkan dam oleh karena itu padanya harus dijatuhkan hukuman' (satu) tahun dan :enam) bulan penjara dengan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, . menimbang, bahwa oleh' jaksa'terdakwa dituduh sebagai'berikut:. bahwa tersangka nama' machines' effendi adalah pegawai negeri sesuai dengan'surat keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah tanggal desember no: u:p: "dengan pangkat ahli tata" praja tingkat pada kantor bupati kepala: daerah sambas dan berdasarkan surat residen ketua jbp tingkat: kal barat.tanggal juli no: bpp diangkat sebagai wakil ketua bpp tingkat sambas dan tersangka dalam" melaksanakan pembelian padi: pemerintah pada hari hari dan 'tanggal tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dengantepat tapi yatim jelas didalam tahun dikota singkawang atau ditempat tempat jain dalam kota kabupaten sambas propinsi kal barat telah me lakukan perbuatan dengan menyala gunakan jabatannya kedudukannya sebagai wakil ketua bpp tingkat 1i' sambas dengan beberapa kali, baik sebagai perbuatan yang dilanjutkan ataupun yang berdiri sendiri:puna untuk menguntungkan "diri sendiri' ataupun diri orang iain dari ia tersangka, ataupun sesuatu badan yang mengakibatkan kerugian bagi bpp yakni suatu badan yang memperoleh keuangan dari negara dengan cara: mengeluarkan :'guld insentif "padi sebanyak: kg, kepada orang yang tidak berhak menerimanya yakni saksi dollar, dimana selisih harga dari gula tersebut yakni. rp. , dipakai untuk menyeleksi kan rumah patih: yang ditempatinya sendiri, atau setidak tidaknya selisih harga tersebut tidak'distorkannya kepada: kas negara: mengeluarkan d.o: pula insentif padi menyimpang dari.tujuannya sedang'ia tersangka harus mengetahui bahwa:gula tersebut. tidak, boleh dipakai untuk itu yaknuntuk lang beban atas ppn singkawang sebanyak kgs:o.: no:: .oo. hari natal kera.o no, 070i pegawai kabupaten i2loker dio. front nasional oto o kgiidio. . kodim kg. arca dl. yang seluruhnya berjumlah ton sedang gula yang khusus untuk itu sada yakni yang. diambil darijatah gula umum: lama mengeluarkan d.ox gula insentif padi sebagai. reaksi untuk. badan badanpenyalar meme anna tan nata esa sinar bari sebanyak. ke. do, no, . one gani kp. d.o. . fal mulia bai 687i sedang :ia tersangka:"pemberian d.o. gula: padi insentif tersebut kepada. badan .penyalur ss penyalur tersebut adalah tindakannya: sendiri. tanpa. lebih. dahulu mendapat persetujuan dari atasannya. beta memberikan nota: dinas: yang ditandatanganinya. sendiri .tertinggi: mei kepada: fa. mulia singkawang agar supaya gula yang ada di' fa. mulia disebutkan sebanyak dari catatan yang ada dibuka bpp tk. sambas yakni kg guna untuk menutupi: kerugian terlalu nama disimpan pada hal gula tersebut'baru diterima fa. mulia. pada tanggal mei hari), mengeluarkan d.o: untuk ongkos pengangkutan, giling, buruh, pikul dil jasa sebanyak: dengan tidak menurut cara yang sudah ditentukan. didalam instruksi ketua bpp tingkat tanggal oktober no: bpp i dan tanggal. oktober: bpp i yang berbunyi, setiap pengeluaran ongkos ongkos harus lebih dahulu perinciarinya dibuat oleh camat. yang. bersangkutan kemudian disyahkan oleh catur tunggal, baru gulanya boleh dikeluarkan, mengeluarkan d.o. gula padi sebanyak kg. sebagai tambahan ongkos pengangkutan kepada w.b. hoegendijk sesudah gula tersebut dijual ternyata terlebih rp. kemudian kelebihan tersebut diraihnya untuk dimilikinya . dengan memberikan d.o. gula insentif. padi sebanyak ton kepada achmad tarihi yang tidak berhak menerimanya sesuai dengan surat kawat: yang ditanda tangani oleh. terdakwa sendiri atas nama bupati tertanggal agustus p. kemudian gula tersebut dijual oleh terdakwa achmad tarihi mengirimkan ke: daerah daerah: kewedanaan) gula insentif. padi sebanyak kg. dengan tidak: bertanggung jawab. karena terdakwa harus mengetahui atau. setidak tidaknya harus. patut dapat menduga bahwa. daerah daerah tersebut. tidak mampu. lagi member gunakan gula tersebut sehingga banyak diantara gula. tersebut ton) dijual guna mendapatkan padi bebas, dengan'cara menyusutkan dari jumlah. gula insentif. padi yang, dikirimkan oleh tingkat yakni sejumlah kg.bruari . sebagai' badan yang menerima bantuan keuangan dari negara mengalami kerugian sejumlah. padi yang tidak dikumpulkan oleh gula insentif padi sebanyak ton. atau setidak tidaknya ton dan jika kita bandingkan dengan laporan harga pasar bebas dikota singkawang maka jumlah kerugian yang diderita oleh bpp sebesar rp. atau' setidak tidaknya lebih dari rp. (laporan "harga dipasaran bebas kota singkawang rp: , per kg). . subsidiari: seni ana ang naa danh man bahwa tersangka nama machines' effendi adalah pegawai negeri dan wakil ketua bpp seperti disebutkan dalam tuduhan primaire yang me laksanakan pembelian padi pemerintah pada bulan juni dan bulan bulan berikutnya dikota singkawang atari setidak tidaknya disuatu kota dalam kabupaten sambas dengan beberapa kali, baik sebagai perbuatan yang dilanjutkan maupun yang berdiri sendiri dengan maksud agar supaya tersebut diterangkan bahwa padi sudah terkumpul sebanyak ton, sesungguhnya'baru ton dan sampai pada akhir tahun pun hanya kg:, dan berdasar kan laporan tentang: pemasukan padi sejumlah. yang disebutkan dalam daftar laporan tersebut bpp tingkat' mengirim: barang barang insentif kabupaten sambas sesuai dengan perbandingan banyak padi yang disebut kan dalam daftar laporan tersebut'yakni: passing tee asi il. uang' rp: dan 'kelebihannya sudah disetor kembali sebesar rp. bei bia kain yang dipakai hanya' dan'sisa yang sudah dikembalikan sebanyak :489m: gula yang dikirimkan dari tingkat sebanyak kg. di tambah dengna gula yang disediakan oleh kepala bagian per ekonomi tingkat sambas singkawang sebanyak kg: ena ban bat ama sedang yang dipergunakan untuk pembelian padi hanya kg. kg. ditambah ongkos kg. kg. jadi mestinya gula tersebut berlebih dan kelebihan itu'tidak dikembalikan: perbuatan tersangka machines effendi yang memberikan daftar vapor tersebut diatas terang merugikan: bpp yakni suatu badan yag memperoleh keuangan dari negara atas:tidak dikembalikannya kelebihan gula insentif padi tersebut: era hana her aan lebih subsidiari: aan m. tuduhan remain dari tersangka dan gula.. dari tersangka dan gula .kelak kanakan pembelian padi pemerintah: sea esa lebih subsidiari lagi: oo. bapa . bahwa tersangka nama machines effendi yang tadinya adalah wakil ketua bpp.tingkat sambas. pada tanggal. sesudah november. dikota singkawang atau setidak tidaknya disuatu kota. dalam kabupaten sambas telah. dengan sengaja mengeluarkan d.o. gula insentif padi. ter utama. untuk .ongkos ongkos. sebanyak. .kg. dan yang tidak dipakai untuk. pembelian. padi sebanyak. .kg. yakni untuk:. sh. pemborong dollar sebesar .,. vo.oco.i.d00kg. dago ear ibu one mean banana sed har natal m0. sedang tersangka. mengetahui bahwa mengeluarkan d.o. tersebut tidak boleh dijalankannya karena ia tersangka sudah diberhentikan dari wakil ketua bpp. tingkat. sambas dengan surat kawat ketua bpp. kali mantan barat tertanggal november: bpp l.: menimbang, bahwa terdakwa persidangan telah menyangkal semua, perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu, dan menerangkan persidangan pada. pokoknya. sebagai berikut: ann bahwa mengeluarkan. d.o., barang barang insentif padi termasuk gula pasir, karena ia. menjadi.wakil ketua. bpp.tingkat.ii sambas dan semua. tugas yang bersangkutan dengan pengumpulan pembelian padi anggap atas.dasar. persetujuan bupati ketua bpp tingkat sambas: bahwa mengakui telah memberikan kepada saksi abdullah dollar) matsu d.o. gula padi sebanyak. .kg. dan. selisih harga penjualan gula tersebut dipergunakan: untuk. ongkos ongkos pembuatan bangunan" kc punya daerah tingkat sambas antara.lain perbaikan rumah. daerah yang ditinggali olehnya selaku patih: bahwa.la mengakui telah mengeluarkan d.o, gula padi sejumlah kg. untuk.ongkos ongkos giling padi pengangkutan penjemuran sewa gudang dan lain lain karena untuk keperluan itu pemerintah tidak me menyediakan keuangannya: bahwa mengakui telah memberikan d.o. gula padi kepada sisi achmad tarihi sejumlah kg. atas dasar surat surat kuasa dari wedana' perangkat, akan tetapi menyangkal menyetujui saksi: achmad tarihi menjual dengan harga bebas gula yang sejumlah tersebut: bahwa menerangkan, bahwa kelebihan gula padi sejumlah kg. seharga rp. harga bebas telah digunakan oleh ketua bpp tingkat sambas untuk keperluan keperluan iain: selain dari pengumpulan untuk pembangunan obyek pemerintah daerah, untuk memperindah kota singkawang dengan membeli lampu lampu .n60n dan memasangnya: menimbang, bahwa menurut surat keputusan menteri dalam' negeri dan otonomi daerah tanggal no: terdakwa 'adalah menimbang, menurut daftar pertanggungan jawab pengeluaran. gula pasir pembelian padi pemerintah daerah tingkat sambas yang dibuat oleh mohd.: kumbeti. pembantu bpp tingkat sambas tanggal silika wang, pebruari yang diketahui dan disetujui serta yang ditanda tangani oleh terdakwa. selaku patih .atas. rama. bupati kepala. daerah sambas dan diketahui dan disetujui pula oleh bupati ketua bpp tingkat.ii sambas firdaus, (surat bukti a.a.a. biru). nyata,.bahwa gula insentif padi keseluruhannya .berjumlah. .kg. dan.telah 'dikeluarkan sejumlah kg., sedang sisanya sejumlah kg. .gula tidak ternyata dipertanggung jawabkan. oo. menimbang, .bahwa terlebih dahulu harus diketahui berapa target pembelian padi untuk. tahun tentang gerakan gotong:royong pengumpulan padi untuk kalimantan barat dan siapa pula yang pelaksana kan pembelian padi.dan keuangannya diambil dari mana. . bahwa. menurut instruksi. dari, ketua bahan makanan .tertanggal jakarta januari nomor instruksi .target pembelian padi untuk kalimantan. barat. ialah ton,. gubernur di daerah daerah tingkat diberi wewenang untuk menetapkan, sendiri bahan pembelian padi .dan pembiayaan.pelaksanaan pembelian.padi diberikan dalam bentuk kredit pada bank koperasi. tani dan nelayan dengan jaminan pemerintah: . . menimbang, bahwa menurut. keterangan terdakwa persidangan, bahwa menjadi petugas wakil ketua bpp. tingkat.i! sambas sejak tanggal juli. dengan surat pengangkatan gubernur. kalimantan barat dan sebagai ketuanya.ialah bupati kepala daerah.tingkat sendiri, menimbang, bahwa keterangan.terdakwa dapat. dibenarkan .sebagai .ternyata.pada surat. bukti. merah yaitu surat dari residen. f. pasaribu ketua bpp. kalimantan barat tanggal. september bpp i dalam mana dicantumkan pula perubahan susunan para :petugas bpp tingkat il. sambas yaitu,sebagai berikut: . bupatisebagai ketua," . ooo.inicio.oo.ioy patih sebagaiwakil ketua, . wedana d p sebagai wakil ketua . . wf. sekretaris bupati sebagai. sekretaris,. wo. seorang: pegawai :yang.lebih rendah dari. yang tersebut, nomor . s menimbang, bahwa terdakwa persidangan maupun dalam pemeriksa pendahuluan. telah menerangkan, bahwa,ia oleh ketua bpp tingkat sambas,: bupati kepala daerah. sambas telah diserahi tugas kebijaksanaan pengumpulan padi rakyat dengan'cara cara yang telah diatur oleh bpp tingkat pontianak: one aan ata . bahwa bpp bubarkira kira bulan januari . menimbang, bahwa oleh.saksi.ke yaitu firdaus ketua bpp tingkat sambas yang diperiksa.atas sumpah persidangan diterangkan bahwa jatah pembelian.padi pertama untuk daerah,tk. sambas ialah ton, .kemudian diturunkan,.menjadi. ton padi, sedang .padi yang dapat dikumpulkan hanya kg: menimbang, bahwa menurut laporan mengenai masa tanggal s d juli tanggal juli yang ditanda tangani terdakwa padi yang ada ''jumlahnya ton dan uangnya telah dikeluarkan sejumlah rp. menimbang, bahwa. laporan yang dibuat terdakwa" dengan surat bupati ketua badan pembelian padi' daerah tk. sambas tanggal oktober bpp rahasia telah diralat (surat tersebut dibacakan persidangan bukti surat mean)j menimbang, bahwa kini pertimbangan pengadilan negeri khusus di tujukan kepada pertanggungan jawab tentang gula insentif padi untuk daerah tingkat sambas, maa apakah gula sebanyak tersebut keseluruhannya'sampai ketangan para petani petani yang telah menjual padi mereka kepada bpp? untuk ini perlu diadakan pertimbangan:pertimbangan sebagai berikut: menimbang, bahwa menurut surat kawat tanggal agustus p. yang ditandatangani oleh terdakwa 'selaku patih" atas ama bupati ketua bpp tk. sambas yang dibacakan persidangan antara jain diterangkan, bahwa mulai tanggal agustus petani yang menjual padi kepada bpp dapat membeli gula untuk setiap kwintal! sebanyak kg, dan untuk melayani bpp desa kecamatan perangkat, jawab dan selaku untuk: keperluan pembelian. gula padi kain diurus oleh n.v. gani, dan untuk semua pengeluaran itu .inya dikeluarkan oleh bpp tk. sambas, langsung kepada bpp kecamatan yang ditunjuk yang selanjutnya menerus kan kepada petani yang memegang kartu (surat bukti merah), menimbang, bahwa menurut surat kawat tanggal september no, dari ketua bpp kalimantan barat:yang dibacakan dipersidang 'oleh ketua tersebut telah ditetapkan! bahwa, c.v. merdeka dan c.v. mulia penyalur bahan 'insentif padi untuk kewedanaan singkawang dan d o. nya' dikeluarkan oleh wedana bahwa c.v. pribadi dan c.v, sinar baru penyalur untuk kewedanaan perangkat yang mengeluarkan d.o. nya wedana perangkat, bahwa, c.v. gani penyalur untuk' kewedanaan sambas, yang me mengeluarkan d.o. nya wedana sambas) bahwa, c.v. mulia penyalur buat kewedanaan bengkayang yang me mengeluarkan d.o. nya wedana bengkayang: (surat bukti merah), menimbang, bahwa menurut surat ketua' yayasan badan pembelian padi kalimantan barat tanggal oktober bpp i (surat bukti ''l.merah) yang dibacakan persidangan antara lain diterangkan bahwa ketua tersebut menyetujui dipergunakannya gula padi untuk pembayaran upah karya dengan diperintahkan atas dasar "upah gotong royong . bahwa agar penetapan penetapan upah gotong royong lebih terpimpin daftar aanvraag itu lebih dahulu dikirim pada wedana sebagai pembantu, bupati ketua bpp dan dalam aanvraag itu diperinci satu 'persatu nama dari yang bersangkutan, tempat tinggalnya, diuraikan jelas'karya yang dipaksa pakan dan catur atau tritunggal ibu kota kewedanaan lah menentukan berapa yang layak gula gula diberikan kepada orang itu dengan tetap berpegang pada "dasar gotong royong , setelah ditentukan oleh tritunggal demikian, barulah diteruskan untuk minta gula padi sebanyak yang telah dibenarkan tadi: ten menimbang, bahwa menurut surat kawat dari ketua yayasan badan pembelian padi kalimantan barat tanggal oktober bpp i (surat bukti biru) yang dibacakan persidangan antara lain diterangkan sebagai berikut: bahwa akhir akhir ini terdapat beberapa hanyalah gunakan tentang penggunaan gula padi buat pembayaran karya karya atas dasar upah gotong royong: hang bahwa perlu penertiban dalam hal ini sehingga benar benar terpimpin dan tidak terlalu bebas seperti keadaan sekarang dibeberapa tempat: bahwa oleh karena itu diinstruksikan mesti lebih dahulu diperiksa dan dibenarkan oleh wedana dan' tritunggal atau caturtunggal ditempat wedana, baru dapat dikeluarkan camat gula untuk pembayaran upah karya tersebut yakni dilaksanakan sebagai berikut: bahwa tiap tiap tanggal dan tengah bulanan camat memajukan daftar pada wedana berisi nama dam karya dari yang hendak dibayar upahnya, berapa banyak gula dianggap layak untuk upah tersebut. lantas wedana dan tri atau caturtunggat teliti dan benarkah yang sudah pantas dan upah yang tidak pantas, setelah itu ditanda tangani tanda: pengesahan, barulah camat boleh membayar gula itu: mena menimbang, bahwa menurut surat kawat tanggal oktober bpp i dari ketua bpp kalimantan barat (surat bukti biru) yang dibacakan persidangan: snn bahwa masih banyak lagi camat yang tidak memenuhi seperti tersebut dalam surat kawat kami tanggal oktober bpp i: bahwa menurut surat kawat tersebut minta diperingati agar dituruti dengan sempurna dan seksama instruksi kami tersebut dan 'dilarang keras membayar gula padi sebelum terlaksana sebagai tercantum .dalam 'surat kawat kami terunik diatas, menimbang, bahwa menurut surat kawat dari ketua bpp kalimantan barat kepada bupati ketua bpp sambas singkawang tanggal note ber bpp i (surat bukti merah) antara lain isinya tertutup sebagai berikut: bahwa keterangan sdr. pd. antara sekretaris bpp singkawang diwaktu memeriksa persoalan laporan palsu hal padi masuk kabupaten sambas, bahwa sdr. sudah ambil over semua dari patih machines effendi: bahwa kena apa sekarang campur lagi patih tersebut urusan bpp, buktinya menanda tangani lagi surat surat no, bpp750 dan daftar pengantar surat sdr, t tan bahwa memperbaiki keadaan ruwet dan administrasi yang ruwet perlu direktur keadaan pimpinan dan sekretariat bpp tingkat sambas untuk mana saudara patih machines effendi dibebaskan dari tugas bpp seteru:: nya diminta diadakan satu kantor atau satu kamar spesial untuk bpp pakai buku. agenda tersendiri.dan administrasi tersendiri, yang paling baik kalau ada kantor spesial tetapi mesti dekat betul dengan kantor kabupaten, biar kita bayar sewa kantor itu dan pimpinan pengurus cabang bpp tingkat sambas dirubah sebagai berikut ketua. bupati kepala daerah sambas, wiki! ketua buat sementara tidak ada, langsung di pegang bupati sendiri, sekretaris ibrahim wedana dpb, sekretaris o.b. ajaran sekretaris kabupaten, pembantu administrasi kumari pengatur tata usaha, diminta dilaksanakan sebagai tersebut diatas: menimbang, bahwa persidangan oleh terdakwa diajukan daftar d.o. dari kantor bupati kepala daerah sambas badan pembelian padi tingkat sambas tanggal maret yang dibuat oleh o.b. syarat sekretaris dari bpp atas nama bupati kepala bpp tingkat sambas (surat bukti biru): menimbang, bahwa saksi saksi yang telah didengar atas sumpah di persidangan. masing masing telah memberi keterangan keterangan sebagai berikut saksi achmad tarihi bahwa saksi pada suatu hari dalam bulan juni telah menemui terdakwa patih machines effendi) sebagai wakil ketua bpp tingkat sambas singkawang, dengan memajukan permohonan lisan supaya di tunjuk sebagai penyalur gula padi perangkat untuk para petani petani dan oleh terdakwa saksi diberitahu supaya lebih dahulu minta surat kuasa dari wedana perangkat: bahwa setelah saksi diberi surat kuasa lalu saksi menemui terdakwa dan olehnya diserahkan helai d.o. dari wiki! ketua bpp tingkat sambas masing masing tanggal juni dan masing masing besarnya diambil dari c.v. laris singkawang dan diambil dari fa. ruben singkawang, kemudian gula tersebut diangkatnya perangkat dan disimpannya digadang nv. bangun: bahwa saksi dalam bulan agustus dengan perantaraan abdullah azida telah menerima lagi surat kuasa dari wedana perangkat dan mendapat lagi d.o. dari patih wakil ketua bpp tingkat sambas tanggal agustus banyaknya gula padi dan gula itu diambil dari fa. mulia singkawang, dan gula itu diangkut perangkat dan disimpan didalam gudang n.v. bangun: bahwa karena gula padi itu semuanya basah dan rusak, dan hal tersebut sudah dia laporkan lebih dahulu kepada pak patih wakil ketua bpp tingkat sambas, dan olehnya gula itu supaya dijual bebas saja dengan.syarat supaya wedana perangkat menyetujui saja: sebagaimana tersebut dalam. berita acara pemeriksaan pendahuluan tanggal agustus" yang dibuat atas sumpah oleh jaksa negeri singkawang urai usman afinaftah akan tetapi disangkal kebenarannya oleh saksi persidangan dan .oleh terdakwa achmad tarihi:. wo. (ee comtesse that mengirimkan kedaerah daerah: kewedanaan) gula insentif padi. sebanyak dengan tidak bertanggung jawab karena ter dakwa harus mengetahui atau setidak tidaknya" harus. patut. dapat. .menduga.bahwa daerah daerah tersebut tidak.mampu lagi .member .: .gunakan gula tersebut sehingga banyak diantara gula tersebut (t185. ton) dijual.gurih mendapatkan padi bebas . su en, dengan cara menyusutkan dari jumlah gula insentif padi yang dikirimkan oleh tingkat yakni sejumlah .kg berlari tak sebagai . badan yang menerima bantuan keuangan dari negera mengalami kerugian sejumlah padi yang tidak dikumpulkan oleh gula insentif padi sebanyak ton. atau.setidak tidaknya ton dan jika kita bandingkan dengan laporan harga bebas dikota. singkawang maka jumlah kerugian yang diderita oleh. bpp sebesar rp. atau setidak tidaknya lebih dari rp. (laporan harga dipasaran bebas kota. singkawang rp. ,. per kg). basa tem pena salib mada usas subsidiari: ganda bahwa ia tersangka nama machines effendi adalah pegawai negeri dan. wakil ketua bpp seperti disebutkan dalam tuduhan primaire yang: me . laksanakan pembelian padi pemerintah pada bulan juni .dan.bulan . bulan berikutnya. dikota singkawang.atau setidak tidaknya disuatu kota dalam kabupaten sambas dengan beberapa .kali, baik sebagai perbuatan yang dilanjutkan maupun. yang berdiri :sendiri dengan maksud agar supaya.. tersebut. diterangkan bahwa 'padi sudah terkumpul sebanyak ton, sesungguhnya baru tandan sampai pada'akhir tahun pun hanya .kg, gan berdasarkan laporan tentang pemasukan padi 'sejumlah yang disebutkan .dalam.daftar laporan tersebut bpp tingkat i mengirim barang barang insentif kabu . paten sambas sesuai dengan perbandingan banyak padi yang disebutkan dalam daftar laporan tersebut yakni: . mas uang rp. dan kelebihannya sudah disetor kembali sebesar rp. kain yang dipakai hanya m'dan 'sisa yang sudah dikembalikan sebanyak mp0 bana gula yang dikirimkan dari tingkat sebanyak kg' ditambah: dengan gula yang disediakan oleh: kepala" bagian perekonomian tingkat sambas'di singkawang sebanyak ton.:jumlah seluruh nya aah badal keterangan yang sebenarnya ialah keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara tanggal pebruari. yang dibuat atas sumpah oleh jaksa negeri andy witir, akan tetapi pengadilan negeri tidak mempunyai satu alasanpun untuk mencurigai berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh jaksa urai usman alinafiah tersebut: . bahwa gula padi sejumlah semuanya oleh saksi dijual kepada lei hui seng dengan harga rp. sekali garamnya, tae bahwa saksi mengambil komisi sejumlah rp. sedang selisih harga sebesar rp. diserahkan kepada wedana perangkat, menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan instruksinya sendiri tersebut dalam surat bukti merah, karena saksi tersebut sama sekali tidak berhak untuk menjadi penyalur gula insentif padi sebab katanya semua d.o. dikeluarkan oleh bpp tk. sambas langsung, diulangi langsung kepada bpp kecamatan) . nan saksi ilahi gani: nan bahwa saksi selaku direktur n.v. gani perangkat berdasar surat kawat bupati ketua bpp tingkat sambas, tanggal. agustus oleh terdakwa selaku patih.atas nama, bupati ketua bpp tingkat sambas. telah ditunjuk untuk melayani bpp desa kecamatan perangkat jawab dan selaku keperluan pembelian gula padi dan untuk itu saksi telah menerima dari n.v. borneo gula insentif padi sebanyak. sehen kg. susut perangkat |. kp. hilang dalam pembongkaran km. sekutu . su. kg. susut dalam gudang look anna kg. reaksi perangkat li. enteng mena kg. reaksi sambas |.ooooooe eka esa mana kg. bahwa saksi mendapat reaksi dari terdakwa menurut.d.o.nya: tanggal september sejumlah kgs. :. bahwa gula padi tersebut telah disalurkan kepada yang berhak: aksi alam. pandji anom: nan bahwa gula insentif padi diterima kewedanaan perangkat seluruh nya meliputi jumlah kg. dan padi yang terkumpul jumlahnya kg.: bahwa gula insentif padi yang dijual atas dasar putusan rapat bupati ketua bpp kabupaten sambas tanggal september oleh para camat, ketua bpp tingkat kecamatan ialah sebagai berikut: camat perangkat . anna ok, camat jawab leone kena bana kg. camat tebas l.ooo ana nana . kg. jumlah sun naa kp. masing masing dengan harga rp:: , : yang: dibantah 'kebenarannya.oleh terdakwa dan menurut keterangannya hanya per kg. pada waktu:itu. ber kisah antara rp. rp. dan hasilnya oleh ketua bpp tingkat kabupaten diperintahkan dalam rapat tersebut langsung kepada para camat untuk membeli padi dengan harga bebas oleh karena itu saksi tidak campur tangan mengenai penjualan gula itu, bahwa.saksi tidak mengetahui berapa jumlah susut gula padi dan saksi tidak pernah menetapkan berapa perlu gula itu harus disebutkan dan mengenai jumlah gula padi yang dikeluarkan untuk ongkos ongkos penggilingan dan pengangkutan, saksi hanya" mengetahui dari laporan laporan para camat dalam kewedanaan perangkat:' bahwa gula padi yang dikeluarkan untuk ongkos ongkos penggilingan dan pengangkutan itu dikeluarkan oleh para camat tersebut tanpa per tujuan lebih dahulu dari saksi selaku anggota caturtunggal: bahwa saksi pernah mengeluarkan d.o, gula insentif padi akan tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya dan saksi beranggapan, bahwa machines effendi wakil ketua bpp tk. sambas selaku atasannya boleh saja mengeluarkan d.o. gula insentif padi yang berada dalam kewedanaan perangkat, bahwa.saksi pernah dalam bulan juni dan agustus memberikan surat kuasa kepada achmad tarihi atas permintaannya untuk menyalurkan gula insentif yang berada singkawang karena katanya saksi telah mendapat persetujuan dari wakil ketua bpp tingkat sambas dan dengan dari wakil ketua bpp tingkat tersebut gulanya sejumlah ton lebih dari. singkawang diangkut perangkat dan kemudian dijual bebas atas persetujuan lebih dahulu dari terdakwa, saksi abdullah matsu: bahwa'ia pada suatu hari telah menghadap patih machines effendi kantor kabupaten singkawang dan melaporkan kepadanya, bahwa pem bangunan rumah rumah kepunyaan pemerintah daerah macet karena tidak ada ongkos ongkos lagi untuk itu, oleh patih tersebut lalu saksi diberi d.o. gula tanggal oktober november desember semuanya berjumlah kg. yang diambil dari fa. mulia kemudian dijual bebas gula itu oleh saksi dan selisih harga (keuntungan) rp. oleh saksi diserahkan kepada patih tersebut kemudian diserahkan lagi kepada saksi: diperhitungkan sebagai pembayaran pembohongan dari pembangunan bangunan daerah termasuk rumah daerah yang sekarang ditinggali oleh terdakwa, bahwa'saksi tidak ada melaporkan perbuatan itu kepada bupati kepala daerah tingkat sambas saksi. w.b. hoegendijk: bahwa:ia saksi dalam bulan oktober pernah mengangkut beras kepunyaan bpp dari penggilingan kampung pangkalan kongsi, sungai kelambu'dan kampung sempadan, dan sebagai.balas jasa pengangkutan beras tersebut saksi menerima perangkat pada'tanggal: . oktober' lo. ngan ana rp3 pada tanggal oktober . ii. sanur rp. salah sena kan dan selain dari uang tersebut saksi menerima pula gula pasir 'sejumlah kg dari: c.v. mulia dengan: dio. dari" patih machines' effendi tangga! november dab pergi tabi page bahwasaksi telah menyetor kepada' patih: tersebut pada tanggal pebruari kelebihan ongkos ongkos angkutan beras sebesar rp: dengan menerima surat kwitansi dari' patih tersebut (surat bukti vii biru): saksi firdaus: han sanga ang "bahwa sejak tahun' diangkat oleh' residen ketika bpp tingkat kalimantan barat sebagai ketua bpp tingkat ii' sambas untuk pelaksana: kan pembelian padi pemerintah dalam daerah tingkat. sambas: . bahwa.saksi karena sangat sibuk menghadapi pekerjaan dalam bidang bidang pemerintahan, maka pelaksanaan. pekerjaan pembelian. padi. itu sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa selaku wakil ketua bpp tingkat .bahwa.jatah pembelian padi dalam daerah tingkat sambas semua ditetapkan ton kemudian menurun menjadi ton dan,menurut. laporan terdakwa padi yang dapat dikumpulkan .hanya sejumlah kg. karena para petani tidak mau menjual padi mereka dengan harga yang . telah ditetapkan oleh pemerintah: asn bahwa bpp tingkat menurut pengetahuannya tidak pernah pinjam gula umum hanya pernah memblokir.gula, umum.yang kemudian dijadikan gula padi dan saksi tidak mengetahui.berapa jumlah gula. yang didatangkan: oleh bpp tingkat kedaerah tingkat sambas untuk pembelian padi pemerintah dan terdakwa yang ditunjuk untuk mengeluarkan d.o, gula pasir untuk maksud maksud tersebut . bgm hama ana .bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa telah .mengeluarkan d.o. untuk reaksi n.v. sinar baru, n.v. gani dan fa, mulia, demikian, pula telah mengeluarkan d.o. untuk saksi dollar matsu sejumlah dimana saksi kemudian mendengar laporan dari ponidjo kepala bahagian keuangan kabupaten sambas,.bahwa terdakwa telah mienyeralikan kwitansi saja dari selisih harga penjualan. gula pasir yang diberikan, oleh terdakwa kepada dollar matsu, sebesar rp. , .yang digunakan untuk pembayaran rumah daerah yang ditinggali oleh.terdakwa selaku patih kepada ponidjo tersebut: daan peta media bahwa pada bulan oktober terdakwa telah memberikan. laporan pengumpulan padi telah mencapai jumlah ton, pada:hal laporan: itu tidak benar sama sekali dan kemudian telah saksi ralat. dengan. suratnya tanggal oktober bpp. rahasia: (surat: bukti .h.merah): bahwa rumah patih itu sebenarnya sudah ada .kontrak. dengan .saksi dollar dengan harga rp. dan.itu semuanyassudah dibayar sehingga dengan demikian saksi dollar menerima uang rp:. lebih: ht. bahwa segala pengeluaran'd.o.:d.o. gula padi yang dikeluarkan oleh ternak wa: untuk sfnjuan diluar pembelian pengumpulan padi, terdakwa tidak pernah memberitahukan atau merundingkan lebih dahulu dengan saksi bahwa segala daftarpertanggungan. jawab: mengenai pembelian. padi, penggilingan, alhasil semuanya yang berhubungan dengan pembelian: padi itu saksi and tangani atasdasar keterangan dari terdakwa, bahwa apa apa yang disodorkan :kepada saksi: oleh: terdakwa sudah' benar, oleh karena itirsaksi percaya dan ditanda. tangani saja daftar surat tersebut bahwa: gula insentif padi tidak boleh digunakan untuk keperluan iain dari pada pembelian pengumpulan padi: bela pwbahwasdi.o. d.o' yang, terdakwa" tanda .tangani, sesudah. terdakwa dibebaskan tugas, adalah: diluar.pengetahuan saksi: j0. sei look saksi vip mohd. tarmizi bahwa selaku pemimpin dari n:v, sinar baru yang berkedudukan perangkat yang ditunjuk penyalur khusus untuk gula insentif padi perangkat telah menyalurkan gula tersebut sejumlah kepada para petani, inn nan bahwa waktu ada persetujuan penyaluran gula tidak ada dibicarakan reaksi dan atas permintaan oleh terdakwa diberikan reaksi gula sejumlah dengan d o.terdakwa " menimbang, bahwa pada pokoknya diterangkan oleh 'saksi vii! syamsul arifin b.a. wedana singkawang tersebut dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan tanggal pebruari yang dibuat atas sumpah oleh burhanuddin harahap s.h. jaksa pada cabang kejaksaan tinggi jakarta pontianak dibacakan persidangan, bahwa saksi adalah sebagai koordinator pengawasan pembelian padi kewedanaan singkawang dan dalam daerah kekuasaannya telah dapat dikumpulkan dan gula padi yang diterima sejumlah pada bulan april sedang sudutnya yang dilakukan oleh koperasi konsumsi didaerah kecamatan dalam kewedanaan singkawang yang menebus gula pagi sejumlah bahwa'saksi pernah pergunakan bahan insentif pembelian padi pe perintah untuk keperluan pembiayaan karya karya atas dasar gotong royong yang berhubungan dengan pembelian padi pemerintah didaerah kecamatan kecamatan' atas dasar surat kawat ketua yayasan badan pem belian padi bpp) kalimantan barat tanggal oktober bpp (surat bukti biru): menimbang, bahwa pada pokoknya diterangkan oleh saksi djoko'soemarmo, wedana sambas tersebut dalam berita acara 'pe merasakan pendahuluan tanggal juni yang dibuat atas sumpah oleh loan siahaan jaksa pada cabang kejaksaan negeri sambas yang bahwa'untuk keseluruhan keadaan sambas diterima gula padi diantaranya digunakan "untuk ongkos jemur, ongkos gudang, ongkos . pengangkutan dan ongkos giling sejumlah kg. gula yang sejumlah: terakhir'ini kemudian dijual untuk ongkos ongkos tersebut ung bahwa pula insentif padi yang dijual atas perintah lisan'dari bupati kepada daerah sambas dan patih kabupaten sambas'dan putusanurapat: pamongpraja kabupaten sambas pada" kira kira bulan. mei: di: perangkat yang dihadiri oleh residen pasaribu selaku ketua bpp tingkat kalimantan barat dan caturtunpgal dawai il sambas sia koperasi ikat kodim singkawang . shs kg, laki ihs. kes dam alga nge ahh ana anang jumlah kgo. ditebus dari mulia singkawang n.v. merdeka singkawang dengan harga: rp. dijual, "mendapat. keuntungan rp. ana abumesah alus aed dibeli dari p.n. aneka bhakti perangkat . kg. dengan harga . rp330 dijuakepatda: n:v. gani perangkat sena panen rp. keuntungan (op panas rp: , . "dibeli dari gani perangkat asik eni etin6200 kg. dengan harga ena nana asa rp . dijual:kepada' n,v. gani' sambas:dan bsa dinaikan bapa pribadi sambas sadel naa san rp: , keuntungan rp. . bahwa keuntungan penjualan :gula: seluruhnya meliputi. jumlah: rp. dipotong ongkos giling jemur, angkut, dan perbaikan gudang untuk ass wedana sambas solid rpi342. sisanya. se bungah dekasonga rps3812739:25telah'saksi setoran kepada bupati kepala daerah sambas tanggal nopermbers1962:di singkawang:. bahwa d.o d.o. tersebut dikeluarkan oleh bupati kepala daerah tersebut: eren ora meta . menimbang,.bahwa saksi saksi. yang telah disumpah dimuka. sidang pengadilan negerissebagai berikut: ocu. saksi hadron salehteo. con ian ami bahwa saksi selaku ketua k.p:n.tingkat sambas dan penulis dari k.p.n. singkawang pada suatu hari pada akhir bulan mei tanpa memajukan surat permohonan untuk mendapat alokasi gula telah dipanggil oleh. terdakwa :dan diberi d.o.gula pasir. oleh terdakwa, .gulanya untuk dibagikan kepada pegawai negeri singkawang.sebanyak: kg: .bahwa padaswaktu:itu .tidak.ada gula, untuk, para pegawai negeri, biasanya d.o.gula pasir untuk pegawai. negeri. singkawang diberikan oleh bahwa untuk itu saksi. mendapat keuntungan rp. saksi abdul kadir nuh: bahwa saksi selaku wakil direktur fa: mulia singkawang telah menerima surat surat kepala bahagian perekonomian singkawang tangga! april dan. tanggal 1t april. ekon.dan. ekon, dimana sejumlah kg: gula. umum dijadikan. gula padi dan telah diterima" pula setelah itu gula, padi dari aneka bhakti dan borneo baru pontianak: kg, jadiseluruhnya berjumlah kg: bahwa 'gula sejumlah tersebut. telah disalurkan semuanya berdasarkan d.o. patih kabupaten sambas, kini terdakwa naa saksi. xii ali rais bahwa saksi wedana diperbantukan sebagai kepala perekonomian kantor kabupaten sambas singkawang benar atas nama kepala daerah dawai' sambas telah mengirim 'surat surat kepada saksi tanggal april' dan tanggal april maksudnya ialah gula umum sejumlah dijadikan gula insentif padi, lana, saksi xiii ponidjo las bahwa'ia saksi sebagai pegawai kantor bupati bahagian keuangan singkawang pada suatu hari tanggal maret dipanggil.oleh terdakwa kantornya' dan terdakwa mengatakan kepadanya av terdakwa akan menyetor kelebihan uang penjualan gula yang telah dijual oleh dollar matsu sejumlah rp. untuk dibukukan dan terdakwa mengapa kan, bahwa'uang itu akan dipakai untuk biaya pembangunan daerah lainnya! bahwa terdakwa tidak serahkan uang tunai sejumlah tersebut kepada nya saksi akan tetapi kwitansi penerimaan uang rp. dari dollar matsuri dan memerintahkan kepada saksi setelah dibukukan didalam buku panjar kantor kabupaten sambas dan untuk penerimaan itu kepada terdakwa saksi berikan kwitansi (dikenal surat bukti visi biru): saksi xiv rushdie effendi bau bahwa saksi selaku pedagang dari pada' fa. ruben telah menerima surat surat dari bupati kepala daerah kabupaten sambas tanggal april ekon dan tanggal april ekon, dimana gula umum sejumlah untuk digunakan pembelian padi dan gula sejumlah tersebut belum dikembalikan bupati melalui saksi, bahasa saksi selaku pembantu harian n.v: b.p. merdeka singkat wang telah menerima surat dari kepala bahagian perekonomian tanggal april dan tanggal april dimana saksi ditunjuk selaku penyalur gula padi oleh bupati kepala daerah sambas gula umum sebanyak dijadikan gula insentif padi sudah disalurkan dan selain gula" tersebut ada gula padi sejumlah telah disalurkan dengan d.o. terdakwa sedang yang adalah masuk reaksi yang merupakan dari jatah saksi xvi hamdani. loe pastor dia mese nah essen basah bahwa saksi selaku pengurus c.v, laris juga sebagai penyalur,gula . padi.dengan surat surat bupati kepala daerah tk. sambas tanggal april ekon dan tanggal april ekon gula umum sebanyak. disediakan untuk gula padi dari jumlah tersebut dengan wedana singkawang telah disalurkan sisanya. berjumlah kg3. aan asa bahwa saksi mendapat keuntungan dari kalkulasi harga yang.telah ditetapkan: ana panen haa menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan saksi saksi yang disebutkan diatas ternyata gula insentif padi berjumlah: saksi achmad tarihi lane izagzi gani dena bean dana .550kg. abdullah matsu l.ooooooocoinar unnes kl. wb. hoegendijk l.oooooooo kg. bh. mohd. tarmizi nami sana kb. hadron saleh .oooooocoo.room. kg. xl. abdul. kadir nuh von isis kg. wkv. arisinapis .rose eni nan enteng, kvl hamdani look iso kg. jumlah lo. metana niatan . menimbang, bahwa menurut daftar (surat bukti a.a, subaru) ternyata! terdakwa. telah "mengeluarkan d.o. d.o: gula insentif padi bukansuntuk keperluan pembelian padi ialah sejumlah kgp menimbang, bahwa menurut daftar harga gula pasir yangsidibuat: oleh kepala inspeksi perdagangan dalam negeri kalimantan barat di pontianak: tanggal april: (surat bukti biruhdicantumkan bahwa harga gula . per kilogramnya dipasaran bebas pada' bulan agustus: rp3, september rp. , , oktober rp. ho, november rp: dan desember rp350, son sha maha panai menimbang, bahwa pengadilan" negeri berdasarkan keterangan :. keterangan terdakwa persidangan dan alat alat bukti yang syah yang disebutkan diatas ini, dipandang dari bersesuaian dan hubungannya, berpendapat keyakinan, bahwa ia, terdakwa, bersalah tentang perbuatan yang disebutkan bab "lebih subsid diairi itu" insentif padi tidak boleh digunakan untuk keperluan lain lain daripada pembelian pengumpulan padi, alhasil terdakwa telah memiliki dengan melawan hak, (memerlukan d.o. gula pasir insentif padi) untuk keuntungan sendiri dari keuntungan orang lain (pihak 'ketiga) seolah olah terdakwa adalah pemilik yang sejati dari gula pasir tersebut, azas azas hukum pidana tren s.h. halaman menimbang, bahwa perbuatan yang telah dianggap telah terbukti'itu dan diancam dengan hukuman pada dari kuhp menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bersalah tentang hal itu dan harus dijatuhi'hukuman) menimbang, bahwa pengadilan negeri karena 'pangkalan terdakwa dimuka persidangan, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahan nya dan karena sifat kejahatan yang telah memperoleh alasan alasan yang cukup untuk memberi terdakwa hukuman yang sebentar lagi akan diuraikan dibawah ini: menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dituduhkan primaire dan subsidi itu tidak terbukti, karena itu untuk perbuatan perbuatan tersebut terdakwa harus dibebaskan: bahwa karena perbuatan lebih subsidi itu telah terbukti, maka pemeriksaan tentang tuduhan lebih subsidi lagi tidak usah dilakukan: menimbang, bahwa pengadilan negeri beralasan untuk mencabut hak terdakwa menjadi anggota dprd.gr tingkat sambas, pula beralasan, karena kedudukan terdakwa selaku patih pada daerah tingkat sambas, anggota: dpr.gr. tingkat sambas singkawang dalam masyarakat untuk tidak mewajibkan terdakwa bekerja diluar tembok lembaga pe masyarakat: menimbang, bahwa dapat ditetapkan pula bahwa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sebenarnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu: laba pala menimbang, bahwa oleh: sebab terdakwa" telah dijatuhi hukuman harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara: tanda menimbang, bahwa barang barang yang telah dipakai sebagai barang barang bukti berupa surat surat tinggal berada terlampir dalam berkas. perkara, uang rp. , dikembalikan kepada bpp tingkat sambas singkawang, rumah daerah yang tinggali oleh terdakwa dikembalikan kepada daerah tingkat sambas: mengingat, selain akan yang telah di sebutkan diatas tadi juga akan h.i.r. yang.bersangkutan: bas apa mengadili . tang menyatakan terdakwa . . . machines effendi, tan yang. tersangkut diatas ini.dibebaskan dari tuduhan primaire dan subsidi, bersalah.tentang kejahatan: . . |. naa sebagai. pegawai negeri. memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya melakukan penggelapan berulang kali , menghukum: oleh. karena itu dengan hukuman penjara selama (satu) tahun (enam) bulan, menghukum pula untuk membayar biaya.perkara ini, kecuali mengenai tuduhan yang dibebaskan ongkos ong kosnya dipikul oleh negara: 'ss menetapkan,. bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terhukum ada dalam 'tahanan sebelum putusan ini. menjadi tetap akan dikurangkan:, menetapkan, bahwa hak terdakwa menjadi anggota dprd:an ani memerintahkan supaya barang barang bukti berupa surat surat tingga! terlampir dalam berkas perkara: oem bni ima uang rp. dikembalikan kepada bpp tingkat sambas. dan rumah daerah yang disita dikembalikan kepada pemerintah daerah kartu paten sambas: demikianlah keputusan ini diambil pada.hari kemas tanggal sep. member enam puluh empat oleh kami ichsan hakim pengadilan negeri singkawang dengan dihadiri oleh: burhanuddin harahap s.e. jaksa, about adil panitera pengganti serta terdakwa tersebut. sedang. yang: dipergunakan untuk .pembelian' padi' hanya ditambah ongkos ongkos jadi mestinya gula'tersebut berlebih dan kelebihan'itu tidak kembali perbuatan tersangka machines' effendi" yang memberikan daftar" laporan tersebut diatas terang merugikan bpp yakni suatu badar yang memperoleh keuangan dari negara atas tidak dikembalikannya kelebihan gula' insentif lebih subsidiari: gedang sasa dah atnphisentip padi' tersebut seluruhnya ataupun sebagian adalah kepunyaan bpp atau setidak tidaknya kepunyaan. orang lain selain dari tersangka dan gula insentif padi tersebut berada dalam"melaksanakan pembelian padi pemerintah: lebih subsidiary lagi: bahwa ja tersangka nama machines effendi :yang tadinya adalah. wakil. ketua bpp tingkat'ii sambas pada tanggal sesudah november dikota singkawang atau setidak tidaknya"disuatu' kota dalam kabupaten:. sambas telah dengan' sengaja mengeluarkan d.o.' gula. insentif padi ter utama untuk ongkos ongkos "sebanyak dan yang. tidak. dipakai untuk pembelian padi sebanyak yakni untuk hoa hood ii. pemborong dollar'sebesar okr hari ana hari natal had 300k len sedang tersangka mengetahui bahwa mengeluarkan d.o. tersebut: tidak. boleh dijalankan karena tersangka sudah diberhentikan dari wakil ketua bpp tingkat sambas dengan surat kawat ketua bpp kalimantan barat tertanggal november bpp basi pasa asas telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan? besar ena sebagai pegawai negeri memakai kekuasaan yang diperoleh dasi jabatannya melakukan penggelapan berulang kait, dan oleh karena itu dijatuhi hukuman penjara lamanya: li. (satu) tahun (enam) bulan. menghukum pula untuk membayar biaya.perkara.ini, kecuali mengenai tuduhan yang dibebaskan ongkos ongkosnya dipikul oleh negara: putusan mana, dalam tingkat banding oleh pengadilan tinggi janda, dengan: putusannya tanggal. januari p.t. pidana dibatalkan sepanjangmengenai bagian .memuat penghukuman, terdakwa machines effendi tersebut, dari putusan mana kamarnya berbunyi: menerima permohonan banding dari terdakwa sekarang pem: membatalkan putusan pengadilan negeri di singkawang tanggal september no: sepanjang (mengenai bagian memuat peng hukuman terdakwa machines effendi tersebut, mengadili sendiri? sen aah melepaskan terdakwa machines effendi tersebut dari segala tuntutan memerintahkan untuk "mengeluarkan" terdakwa dengan segera dari tahunan'sementara kecuali jika'da harus ditahan'untuk perkara lain menguatkan putusan pengadilan negeri singkawang tersebut untuk selebihnya: mewajibkan: negara untuk memikul 'biaya perkara ini baik "dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan bandingan? sea mengingat akan "surat keterangan permohonan" kasasi nor kasasi pidana, yang dibuat oleh panitera pengadilan tinggi jakarta dan yang menyatakan, bahwa'pada tanggal maret baharuddin s h. jaksa agung muda pengganti'luar biasa, atas nama menteri jaksa agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi jakarta tersebut diatas: bah sol esa wind hai lahat memperhatikan risalah kasasi tertanggal maret yang diterima kepaniteraan pengadilan tingsidi jakarta pada'tanggalagu juga: melihat balasan risalah kasasi tertanggal pontianak, api dari 'kuasa pembela terdakwa yang berkesimpulan hendaknya mahkamah agung akar menolak permohonan' kasasi tersebut sana melihat surat surat yang bersangkutan pre gua menimbang, bahwa sekalipun menurut undang undang tahun undang undang mahkamah apung indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun karena undang: undang yang mengatur acara kasasi belum 'ada, maka untuk menetapkan dapat. tidaknya" permohonan kasasi ini diterima mahkamah agung masih perlu meninjaunya' berdasarkan dst. dari undang undang mahkamah agung indonesia menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan alasannya' telah dimasukkan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang undang, oleh karena 'mana'permohonan kasasi dapat dherimas hab menimbang, bahwa keberatan keberatan' yang dikemukakan oleh penuntut kasasi pada pokoknya falah bahwa pengadilan tinggi'di jakarta: tidak melaksanakan atau salah menafsirkan" kitab undang undang hukum pidana dan wild ooo setan salah melaksanakan rumusan dari seminar hukum nasional) dah tidak melaksanakan atau'salah melakfihakan bab buku ida khas undang undang hukum pidana? man ksa menimbang tentang keberatan kel, yang pokoknya adalah bahwa adanya3 faktor dalam perkara ini (negara tidak dirugikan, kepentingan umum' dilayani dan'terdakwa sendiri tidakdapat untung) "ss oleh: pengadilan tinggi dianggap sebagai unsur unsur dari. kitab undang undang hukum pidana, gita :d): bahwa h.i.r. rd. telah dilanggar, karena jika pengadilan tinggi, menganggap, bukti bukti telah: cukup untuk mempersalahkan dakwa, seharusnya dakwa dihukum.pula, .:. nadia) bahwa menurut mahkamah agung, bukanlah pengadilan tinggi dalam. putusannya menganggap faktor tersebut sebagai unsur unsur, melainkan adanya. faktor: tahap dianggap menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakannya terdakwa: bahwa benar tidaknya ada faktor dalam perkara.ini sendiri, pada hakekatnya mengenai penilaian terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, bahwa mahkamah agung pada atasnya dapat membenarkan pendapat dari pengadilan tinggi tersebut,. bahwa sesuatu tindakan pada umum nya dapat hilang. sifatnya sebagai melawan hukum. bukan hanya ber pasarkan sesuatu ketentuan dalam: perundang undangan, melainkan juga berdasarkan azas azas. keadilan atau azas azas hukum yang tidak tertulis. dan bersifat. umum sebagaimana. misalnya faktor tersebut atas yang oleh pengadilan tinggi dianggap ada dalam perkara peng delapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa itu, bahwa. berhubung dengan itu dengan tepat pengadilan tinggi dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana: fad.b). bahwa berhubung perbuatan perbuatan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) tahap, maka tidak dijatuhkannya sesuatu hukuman kepada terdakwa oleh. pengadilan tinggi. bukanlah merupakan pelanggaran atas h.i,r., melainkan justru berdasarkan h.i.lr.: menimbang tentang keberatan jalan pokoknya mengenai pena siaran sesuatu prinsip yang: telah diputuskan oleh seminar hukum. nasional bahwa sebagai bukan sesuatu alasan untuk dapat diajukan dalam tingkat kasasi menurut s1. dari undang undang tahun maka keberatan tersebut. tidak dapat. dipertimbangkan lebih .lanjut dan harus dikesampingkan: nun menimbang tentang keberatan salah pokoknya dengan meng hapuskan hukuman dari terdakwa dalam perkara ini, pengadilan mem perluas' penghapusan. hukuman dari pada. yang hanya dimungkinkan menurut bab dari buku ke kitab undang undang hukum pidana, bahwa kecuali ternyata dalam pertimbangan tentang keberatan diatas, pun sebagaimana tercantum. dalam amar putusan. pengadilan tinggi yang melepaskan:.terdakwa dari. segala. .tuntutan hukum dapatlah: diambil kesimpulan, bahwa tidak hukumnya. terdakwa bukanlah berdasarkan adanya. sesuatu hal. yang dapat.membebaskan dari. penghukuman yang diatur dalam. bab. dari buku:ke. melainkan. berhubung. dengan tidak terdapatnya. sesuatu unsur (jalan sifat. melawan hukum) dalam. tindakan yang.ternyata dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini'ex juncto dari kitab undang undang hukum pidana menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan yang diuraikan diatas, pula oleh karena putusan dari judex facts tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak: memperhatikan dari undang undang yang bersangkutan dan. dan berikutnya dari undang undang tahun memutuskan: menerima permohonan kasasi dari baharuddin s.h, jaksa agung muda pengganti tuas biasa, atas nama menteri jaksa agung diatas, menolak permohonan kasasi tersebut, menghukum penuntut kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari selasa tanggal januari oleh ketua, ds. wirjono prodiodikoro s.h. subjektif s.h. dan suryadi s.h.,. hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari sabtu, tanggal januari oleh ketua tersebut, dr. wirjono prodjodikoro s.h., dengan dihadiri oleh subjektif s.h. dan abdurrahman s.h., hakim hakim anggota, baharuddin s.h., jaksa agung muda pengganti luar biasa dan b.s. msngindaan, panitera pengganti luar biasa, dengan tidak dihadiri oleh penuntut kasasi. putusan pengadilan tinggi! jakarta p.t. pidana . demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maa esa. putusan. pengadilan tinggi jakarta mengadili 'perkara perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa machines effendi, nang umur tahun, lahir sambas, tinggal jalan pasaran singkawang, pekerjaan patih pada kantor bupati kepala daerah tingkat sambas terdakwa ditahan sejak tanggal maret lembaga pemasyarakatan singkawang). kan ana ess fenbaginan. ling! petsedue dosa lung esa koes meme esa telah membaca surat surat pemeriksaan pengadilan negeri. singkat wang: tolakan dalam perkara terdakwa tersebut dan putusan dalam perkara.itu tertanggal september tolakan, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan terdakwa: han machines effendi, yang tersebut ini dibebaskan dari tuduhan primaire dan subsidi, bersalah tentang kejahatan sebagai pegawai negeri memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatan nya melakukan penggelapan berulang kali? menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama satu) tahun (enam) bulan: menghukum pula untuk membayar biaya perkara ini, kecuali mengenai tuduhan yang dibebaskan ongkos kongresnya dipikul oleh negara: menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini namanya terhukum ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan : menetapkan, bahwa hak terdakwa menjadi anggota dprd.emerintahkan supaya barang barang bukti berupa surat surat tinggal terlampir dalam berkas perkara: uang rp. dikembalikan kepada bpp tingkat sambas, dan rumah daerah yang disita dikembalikan kepada pemerintah daerah kabupaten sambas . memperhatikan pula surat memori dari terdakwa tanggal oktober dan dari pembela terdakwa tanggal november menimbang, bahwa oleh karena diajukan dalam tenggang serta menu rut cara undang undang maka permohonan banding dari terdakwa, sekarang pembanding dapat diterima, menimbang, bahwa hakim pertama telah membebaskan terdakwa dari tuduhan primaire dan tuduhan sibsidair, sedang tuduhan lebih subsidi oleh hakim pertama tersebut telah dinyatakan terbukti dan diberi putusan seperlunya, bahwa berhubung dengan hal itu hakim pertama tidak memeriksa hal tuduhan lebih subsidi lagi, bahwa pada atasnya permohonan banding diatas tidaklah tertuju pada bagian dari putusan hakim pertama yang memuat pembebasan terdakwa dari tuduhan primaire dan subsidi, sehingga karenanya tidaklah perlu pengadilan tinggi mempertimbangkan dan memutus hal tuduhan tuduhan tersebut tadi menimbang, selanjutnya tentang tuduhan lebih. subsidi, terhadap tuduhan mana terdakwa oleh hakim pertama dipersalahkan dan dihukum serta. terhadap putusan diana permohonan banding ini. terutama: tertuju, bahwa terdakwa dituduh: "bahwa tersangka nama machines' effendi adalah" pegawai negeri: dan wakif ketua bpp tingkat sambas yang melaksanakan pengumpulan padi pemerintah dan ditempat tempat''jain selain dari tersangka dan gula ' yang melakukan pembelian padi pemerintah: daa menimbang, bahwa dari tuduhan lebih subsidi tersebut telah terbukti. bahwa terdakwa melakukan perbuatan perbuatan diantaranya: telah mengeluarkan d.o. gula insentif padi sebanyak kg. kepada seorang pemborong, yang' kemudian setelah gula dijual kelebihan harganya dipergunakan atas perintah terdakwa suntik keperluan "pem bangunan pembangunan daerah antara lain menyelesaikanrumah milik pemerintah daerah, yang didiami oleh terdakwa sebagai patih: pan telah mengeluarkan d.o. gula insentif padi untuk :. dana p.k.p.n: singkawang sebanyak gan kg. hari natal lo. sha nira kg. para pegawai kabupaten . ii. kg. front nasional loco pen desa kg. kodim aan ben tangan pado kg. telah mengeluarkan d.o. gula insentif "padi untuk biaya peng angkutan, giling, buruh dan jasa jasa lain) bahwa pengeluaran d.o. tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai patih wakil ketua bpp tingkat sambas yang diberi tugas untuk membeli padi untuk pemerintah dari 'para petani dan menjual gula kepada mereka yang menjual padi mereka kepada pemerintah: sasak menimbang, bahwa pengeluaran pengeluaran d.o. diatas sesunggult nya merupakan tindakan:tindakan pihak terdakwa yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan yang berwajib: lapan bahwa akan tetapi perbuatan:perbuatan terdakwa tersebut, dika di tinjau dari sudut kebutuhan kemasyarakatan, yang dengan' perbuatan terdakwa itu telah mendapat pelayanan, menurut penilaian pengadilan tinggi merupakan perbuatan perbuatan' yang menguntungkan :masyarakat daerah itu dan karenanya melayani kepentingan umum, meskipun yang. mendapat pelayanan bukan kepentingan yang dimaksud lobi bahwa kebijaksanaan semacam itu mengingat akan keadaan di sementara daerah, yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah,kadang kadang terpaksa ditempuh demi kelancaran pembangunan daerah atau demi kepentingan masyarakat daerah: abs bea eng aka javana sinta haa bahwa mengingat akan hal itu tidak dapatdikatakan, bahwa kebijakan santan'demikian'itu'tidak menguntungkan daerah: . bahwa disamping itu pun tidak terbukti, bahwa terdakwa mengambil atau mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu, bahwa pula tidak terbukti, bahwa negara menderita kerugian karena perbuatan perbuatan terdakwa tersebut: bahwa:toh fakta seperti dibawah ini membuktikan tidak adanya merugi bagi. negara yakni: . . pembelian padi untuk pemerintah tidak menjadi kurang oleh tindakan terdakwa tersebut: gula.yang oleh. terdakwa diberikan kepada orang orang yang tidak haknya, tidak dijual dengan melanggar harga resmi: bahwa mengingat akan apa yang diuraikan diatas itu maka pengadilan tinggi berpendapat, bahwa faktor faktor kepentingan umum, yang terlayani serta faktor faktor tidak adanya keuntungan yang masuk dalam saku terdakwa .dan akhirnya faktor tidak dideritanya kerugian oleh negara sebagaimana dimaksud diatas, merupakan faktor faktor yang mempunyai nilai lebih: dari cukup. guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan perbuatan terdakwa, yang terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana, yang dituduhkan kepada terdakwa diatas: bahwa pengeluaran pengeluaran yang iain seperti reaksi dan ke susunan sebanyak 10f oleh pengadilan tinggi dianggap sebagai suatu usage dalam lalu lintas perniagaan dan dari pengeluaran pengeluaran ini terdakwa pun tidak mengambil atau memperoleh keuntungan: bahwa selanjutnya achmad tarihi memperoleh gula padi untuk petani petani adalah sebagai penyalur gula padi untuk mereka itu setelah men dapat surat kuasa dari. wedana perangkat: bahwa hal mengirimkan gula insentif daerah daerah adalah pe kerjaan biasa dari pamongpraja, bahwa uang sejumlah rp. yaitu uang kelebihan biaya peng angkutan yang harus disetor oleh terdakwa, dan dapat disita pada waktu dilakukan penggeledahan dirumahnya, ternyata masih utuh, sedang di bandingkan dengan jabatan terdakwa maka tidak mungkin serta tidaklah masuk akal, bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki uang tersebut: bahwa'.karena itu hal. masih persiapannya uang itu dalam rumah terdakwa oleh pengadilan tinggi dianggap sebagai suatu kelalaian admins gratis belaka: ag. menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan, yang telah diutarakan diatas maka perbuatan perbuatan. yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, bukanlah merupakan suatu tindak pidana, karenanya terdakwa harus dilepaskan. dari segala tuntutan hukum: menimbang, bahwa berhubung terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum untuk tuduhan lebih subsidi, maka perlu pengadilan member timbangan lebih lanjut: hal tuduhan lebih subsidi lagi serta memberi putusan tentang benar tidaknya tuduhan tersebut:

dae kr hukum pidana: pengadilan tinggi: permintaan uang jasa honorarium oleh seorang dokter hewan dari .exporter hewan tidak merupakan pemerasan dalam jabatan kmevelarij dari k.u.h.p. maupun tindak pidana korupsi. karena dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan kedai nisannya sehingga menghilangkan unsur sifat melawan hukum. mahkamah agung: bahwa kebiasaan memungut uang honorarium tersebut atas, selain sudah merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, juga tidak bertentangan dengan undangundang no, tahun putusan mahkamah agung tanggal juliingaraja tanggal november ,adalam putusan mana tertuduh: ds. gede sudan, umur kira kira tahun, lahir denpasar, bertempat tinggal terakhir jalan cempaka singaraja, pekerjaan tertentu kasasi (berada luar tahanan): ban yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut karena dituduh:. primaire: terdakwa selaku pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan dengan menyala. gunakan kekuasaannya telah memaksa"delapan exporter sapi untuk memberikan atau membayar uang pungutan honorarium variasi dan pengebirian sebanyak rp. atau rp. dengan cara menyuruh aksi nyoman tujuan mendatangi para exporter dengan menyodorkan khitanan yang telah ditandatangani terdakwa k.u.h.p. 'sub dan undang undang no, subsidiari: terdakwa sebagai pegawai negeri telah ininya atau menagih atau menerima pembayaran seolah olah ada hutang 'atau seolah olah"diminta harus dibayar baik kepada terdakwa sendiri maupun kepada pegawai yang lain sedangkan terdakwa harus mengetahui bahwa yang diminta itu seharusnya:tidak perlu dib yaituluang'pungutan honorarium variasi dan pengebirian sejumlah mbr lebih subsidiari:: pas hai tah tan terdakwa sebagai pegawai negeri telah sengajamengadakanpengumpulan uang #honorarium"laminasi :dan pengebirian' dari sapi sapi yang export melalui pelabuhan buleleng dari para exporter sapi tanpa ijin lebih.dahulu sejumlah tersebut'di'atas:' dengan''memperhatikan: ku.hp sub b,c, undang undang: l.n. telah dinyatakan: bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam 'putusan' pengadilan negeri tersebut yangamar lengkapnya berbunyi sebagai berikut". menyatakan. terdakwa drs. gede sudan yang: tersebut atas ini bersalah tentang kejahatan: pesawat negeri yang dengan maksud mangun tungkai diri'sendiri atau orang lain dengan. melawan .hak, memaksa seseorang dengan"'sewenang wenang memakai kekuasaannya, supaya melakukan suatu pembayaran". terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama'enam bulan! memerintahkan bahwa pidana "tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian dengan keputusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa. terdakwa sebelum waktu' percobaan selama satu tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidanalain! hans membebaskan' oleh karena'itu terdakwa dari tuduhan subsidiari dan lebih subsidiaries daan . memerintahkan supaya barang barang bukti berupa uang rp. sebuah lampu striking butterfly, sebuah kandang ayam ekor ayam legion, sebuah mesin tetap ayam kapasitas butir dirampas untuk negara,:dengan"suatu catatan kwitansi:kwitansi dan helai surat dari para partir.dilampirkan dalam'berkas, oo menghukum terdakwa untuk" membayar biaya" perkara ini" sebesar rp100 putusan mana dalam pemeriksaan 'padu tingkat banding telah dibatalkanoleh . pengadilan dirigen denpasar dengan putusannya tanggal januari ptd pid jarig amar lengkapnya sebagai berikut: .' menerima permohonan akan pemeriksaan dalam" tingkat banding dari jaksa pada kejaksaan negeri singaraja: membatalkan putusan pengadilan negeri singaraja tanggal member no, terhadap terdakwa drs. gede sudan' yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding: lebih subsidiari kan terdakwa sebagai pegawai negeri telah sengaja mengadakan pengumpulan uang honorarium variasi dan pengebirian dari sapi sapi yang export melalui pelabuhan buleleng dari para exporter sapi tanpa ijin lebih dahulu sejumlah tersebut atas: nan menimbang, bahwa menurut alat alat bukti berupa saksi yang telah di dengar keterangannya atas sumpah, pun surat surat yang berupa kwitansi. serta cocok dengan pengakuan terdakwa sendiri, telah membenarkan bahwa #sekitar tahun telah mengadakan pemungutan honorarium vacinssi ekor ternak rp, dan honorarium pengebirian ekor rp. kepada para mu. @mortir ternak, sehingga jumlah keseluruhan ada rp. jumlah mana yang sebagian untuk membeli obat obat vain, sedang kelebihannya, yaitu . sebanyak rp. dipergunakan untuk keperluan kesejahteraan para . pegawainya, mana terdakwa sendiri menggunakan uang tersebut secara pria . sebanyak rp. , dengan perincian sebagaimana termuat dalam reguisitoir jaksa halaman menimbang, bahwa untuk dapat memberi pertanggungan jawab secara kebidanan atas perbuatan terdakwa seperti yang diuraikan dalam surat tu tuhan, hakim pertama tama dihadapkan dengan suatu fakta yang. harus dibuat kan, yaitu apakah dengan perbuatan perbuatan terdakwa termaksud dapat me menuid unsur unsur delik atas yang dituduhkan, atau.dengan kata lain, perbuatan perbuatan tersebut. dapat tidak menurut ilmu hukum pidana disebut tindak pidana tindak pidana korupsi pemungutan uang. tanpa4 ijin menimbang, bahwa menurut doktrin yang telah diakui dalam praktek peradilan, suatu feat (perbuatan) atau handling (kelakuan positif) maupun berdaging (kelakuan positif negatif) itu dapat diberi kualifikasi 'strafbaarfeit (perbuatan pidana) jika minimal, balik feat, handling, berdaging tersebut. meme nui unsurunsur delik. yang dirumuskan. dalam undang undang dan ada kelas lahan dalam bentuk dolls maupun lulus, menimbang, bahwa yang disebut tindak pidana korupsi menurut sub dari undang undang ln. adalah perbuatan seseorang, yang dengan atau. karena melakukan suatu kejahatan 'atau 'perang. :8h garan memperkaya diri sendiri atau orang jain atau badan dan yang dilakukan dengan menyala gunakan jabatan atau kedudukan tes masa png menimbang, bahwa yang disebut pemungutan uang tanpa ifindalah'setiap usaha mendapatkan uang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan' so. " sia). .mental agama kerohanian kejasmanian dan bidang: kebudayaan tanpa ijin sebagaimana yang disebut dalam undang' undang no9 . . menimbang, bahwa oleh karena tuduhan dari. penuntut umum bersifat tuduhan alternatif, maka terlebih dahulu hakim perlu memeriksa terbukti atau tidaknya tuduhan primaire, kan tuduhan primaire: ben menimbang, bahwa dalam tuduhan ini kio.hp)) 5h6. paru unsur unsur yang harus terbukti ialah ai status terdakwa sebagai pelaku menyuruh. abi'status terdakwa sebagai pegawai negeri. na, @dengan maksud menguntungkan diri sendiri, era .ndkdengan melawan hukum. lah "se bejmemaksa sewenang.wenang dengan memakai kekuasaannya, supaya. |. sifmemberikin pembayaran, memotong sebagian dalam. melakukan pem bera bayaran atau mengerjakan sesuatu apa, menimbang, bahwa menurut surat keputusan menteri pertanian tanggal januari sk. kba up dan surat keputusan gubernur kepala daerah propinsi bali maret up terdakwa adalah seorang pegawai negeri, mana telah menyuruh salah seorang bawahannya bernama nyoman tujuan dengan jalan menyodorkan kwitansi 'kepada ex mortir ternak untuk" memungut honorarium variasi. dan pengebirian: menimbang, bahwa dalam kwitansi tersebut 'telah tertulis honorarium variasi '@' ternak rp. honorarium pengebirian ternak: rp. s0, dani telah dicap dan ditanda tangani terdakwa, 'sehingga nyoman: tujuan merasa dirinya berbuat atas 'nama' perintah jabatan, sehingga berstatus sebagai .manus ministra yang berbuat zonder omzet, child tocrekening svatbaarheid, sering unsur yang tersebut pada sub sub hakim telah menganggap terbukti syah dan meyakinkan: menimbang, bahwa hasil honorarium navigasi dan pengebirian tersebut oleh terdakwa'.selain dipakai untuk keperluan sendiri pula telah dibagi bagi . pada pegawainya. sesuai dengan apa yang tersebut dalam reguisitoir halaman oleh karena .cara pemungutan tersebut jumlah besar: kecilnya tidak dirut dengan terlebih dahulu .dengan para .exporter, melainkan walaupun' ada yang merasa keberatan, tokoh tetap berulang kali. diraihnya, sehingga para exporter. merasa menurut hukum harus. melakukan pembayaran demikian, maka hakim menganggap syah terbukti unsur yang tersebut pada sub dan sebagaimana yang tersebut atas: menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mana perbuatan ter. dakwa tersebut dapat" disebut strafbaarfcit sebagaimana yang dirumuskan dalam k.u.h.p., maka tinggal unsur yang harus dibuktikan: atau dengan:kata lain apakah perbuatan. terdakwa. tersebut dapat disebut per buatan yang melawan hak wederrechtelijk. bnn menimbang, bahwa menurut perkembangan hukum "yang berlaku sampai sekarang, yang disebut perbuatan yang melawan hak wederrechtelijk itu"harus kita artikan luas, yaitu perbuatan yang baik bertentangan dengan hukum antica maupun segala sesuatu yang tercela oleh adat kebiasaan ataupun moral: menimbang,. bahwa setelah reguisitoir, terdakwa mengajukan alat bukti berupa: surat keterangan dari direktorat jenderal peternakan tanggal juli: yang antara lain isinya sebagai berikut biaya biaya yang dikeluarkan untuk pengenalan hewan hewan yang akan export, adalah ditanggung oleh para exporter" menimbang, bahwa factor yang memberatkan atas diri terdakwa. ialah perbuatan terdakwa tersebut dapatlah diwilayahkan dalam apa yang disebut tindak pidana korupsi: bnn menimbang, bahwa tactarfagtor yang meringankan atas diri terdakwa dalah: terdakwa belum pernah dihukum, serta. telah lama mengabdikan diri pada'negara, bersikap baik dalam sidang, semua saksi saksi dari para exporter yang merasa dirugikan semua ada kata sepakat agar perbuatan terdakwa dapat dimaafkan diringankan hukumannya atau merupakan peringatan saja agar 'hal "yang semacam jangan terulang, serta dengan tulus ikhlas tidak minta pengemban yan atas uang yang telah dipungut oleh terdakwa, sehingga atas dasar itu semua menurut. pendapat hakim terdakwa akan dapat memperbaiki sikapnya serta akan mengabdikan diri pada negara secara baik, menimbang, bahwa selanjutnya. berhubung terdakwa harus dijatuhi pidana maka segala biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebani kan kepadanya, kecuali biaya bisa perkara yang timbul atas tuduhan mana terdakwa dibebaskan dari tuduhan, biaya dibebankan kepada. negara, mengingat k.u.h.p. sub undang undang lembaran negara no, memutuskan: maksud mengandung kan diri "sendiri atau orang jain dengan melawan hak, "memaksa seseorang dengan sewenang wenang memakai kekuasaannya, supaya melakukan: suatu pem bayaran : terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam. bulan, memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian dengan keputusan hakim diberikan perintah jain. atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama satu tahun berakhir. telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain: co. membebaskan oleh karena itu terdakwa dari tuduhan subsidiari dan lebih subsidtairs bag eni memerintahkan supaya barang barang bukti berupa uang rp. .se buah lampu striking butterfly, sebuah kandang ayam, skor alami legion, sebuah mesin tetap nya kapasitas butir dirampas untuk negara, dengan suatu catatan kwitansi kwitansi dan helai surat dari para exportirdilumpirkan dalam berkas: nana menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar rp. demikianlah diputuskan pada hari reb tanggal november oleh kami djadi widodo s.h, hakim, serta keputusan tersebut diucapkan muka sidang.yang dinyatakan terbuka untuk umum, hadapan tunggul s.h., penuntut umum, serta disaksikan oleh nyoman sastera, panitera pengganti pengadilan negeri tersebut, dan didengarkan langsung oleh terdakwa sendiri: panitera pengganti tersebut, hakim tersebut, bea tah nyoman sastera) didi widodo s.h). dan dengan memberikan peradilan sendiri: menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan kejahatan atau.pelanggaran: melepas oleh karenanya terdakwa drs. gde sudan tersebut dari segala tuntutan hukum, memerintahkan barang barang bukti berupa uang rp. sebuah lampu striking butterfly, sebuah kandang ayam, ekor ayam legion, sebuah mesin tetap ayam kapasitas butir, dikembalikan kepada terdakwa, membebankan biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepadaingaraja: mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi no, yang dibuat oleh . panitera pengadilan negeri singaraja yang menerangkan bahwa tanggal juni kepala kejaksaan negeri singarajsingaraja, juni dari jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri singaraja pada tanggal juni memperhatikan pula kontra risalah kasasi tertanggal singaraja, juli dari tertuduh drs. gede sudan, kontra risalah kasasi mana telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri singaraja pada tanggal juli melihat surat surat yang bersangkutan: menimbang, terlebih dahulu bahwa meskipun berdasarkan dari undang undang tahun sejak undang undang tersebut mulai berlaku "pada tanggal juli undang undang mahkamah agung' indonesia undang undang no,t. itu mengatur acara kasus lebih lanjut, belum ada, maka: mahkamah agung berpendapat, bahwa dari undang undang.i.: undang mahkamah agung indonesia undang undang .tahun )tersebut. menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh jaksa pada memaksa negeri di singaraja akan tetapi tidak nyata, bahwa jaksa tersebut.mendapat kuasa khusus dari jaksa agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan'dan penluritut kasasi telah mengajukan "tersebut beserta"'' pengadilan negeri telah berpendapat telah terbukti melakukan tindak "pidana primaire jadi sebenarnya terbukti pula melakukan perbuatan hendak pidana korupsi, tetapi oleh sebab tidak menghubungkannya dengan dari undang undang prp. tahun l.n. no: maka 'tertuduh hanya dijatuhi hukuman pidana penjara bersyarat selama bulan, bahwa pemungutan uang honorarium tidak patut dan benar dan oleh sebab itu melawan hukum oleh sebab: n. rapat dokter hewan seluruh bali diadakan sesudah perkara diusut oleh pihak kejaksaan negeri singaraja, keputusan rapat tersebut hanya mengikat dan mengatur masalah urusan kedalam lingkungan para dokter hewan saja dan tidak mempunyai dasar hukumuuntuk diterapkan keluar, blah bahwa surat keterangan direktur jenderal peternakan jakarta tanggal juli diragukan kebenarannya, oleh sebab hanya salinannya, yang dikemukakan dalam sidang 'dan dikeluarkan sesudah perkaranya diusut oleh pihak kejaksaan serta hanya merupakan pendapat pribadi saja dari direktur jenderal peternakan: bahwa'uang honorarium yang dipungut dengan alasan akan dipergunakan untuk kesejahteraan. pegawai dinas keheranan daerah kabupaten bule leng tidak benar dilakukan, tetapi hanya dipergunakan untuk kepentingan beberapa pegawai saja dan tidak untuk seluruh pegawainya dan tertuduh sendiri telah mempergunakan untuk kepentingan pribadi sebanyak rp. bahwa pemungutan uang honorarium tersebut. bertentangan dengan undang undang tahun hak menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut. mahkamah agung berpendapat, maka mengenai keberatan ke bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak ditujukan pada putusan pengadilan tinggi: mengenai keberatan dan4: . bahwa keberatan keberatan inipun tidak dapat diterima karena pengadilan tinggi dalam pertimbangan dan putusannya telah tepat walaupun surat keterangan direktur jenderal peternakan itu tertanggal juli jadi sesudah tertuduh diusut oleh kejaksaan, namun mengingat bahwa kebiasaan: memungut uang honorarium itu sudah .merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, juga oleh mereka yang ditarik harus membayar uang honorarium tersebut sebagaimana dikemukakan oleh para exporter dalami surat suratnya kepada tertuduh (surat surat tersebut terlampir dalam berkas perkaraini)s mengenai keberatan ke bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima, karena tidak ditujukan kepada 'putusan pengadilan tinggi, lagi pula tidak bertentangan dengan por undang undang tahun oleh sebab dari undang bas undang tersebut memperbolehkan pengumpulan uang dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam a1): menimbang, bahwa berdasarkan lulusan alasan terurai atas lagi pula karena. kepala kejaksaan negeri singaraja tersebut: membebankan biaya perkara dalam tingkat ini kepada' negara: d0. demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada. hari . rabu tanggal juli. oleh prof. subjektif s.h: ketua, sri biodjati wi ratio soesilo s.h. dan busthanul arifin s.h. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang. terbuka. padu hari senin tanggal juli oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh sri biodjati wiranto soesilo s.h, dan busthanul arifin, s.h. . hakim hakim anggota, tidak dihadiri oleh bassaroeddin s.h, jaksa agung muda karena berhalangan dan dihadiri oleh lintang siahaan s.h. panitera pengganti . lb., serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi. anggota anggota: ketua: masa ttd prof subjektif s.h: ttd sri biodjati wiranto soesilo s.h. ttd busthanul arifin s.h: panitera pengganti l.b., ttd lintang siahaan s.h. putusan pengadilan tinggi nusatenggara denpasar no, ptd: pia: kan "aan man demi keadilan! berdasarkan ketuhanan yang maha esa naa putusan pengadilan tinggi nusa tenggara denpasar, mengadili perkara perkara pidana dalam "tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai'berikut dalam perkara terdakwa dis. gde'sudah,, umur tahun lahir denpasar tempat tinggal jalan cempaka no, singaraja, pekerjaan lte dokter hewan kepala dinas keheranan kabu pan paten buleleng dan bangli: . kan terdakwa uda diluar tahanan). pengadilan tinggi tersebut: ana nan telah membaca: . surat surat pemeriksaan beserta keputusan pengadilan negeri singaraja tang gal nopeinber na. tentang terdakwa drs. gde sudan yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut oma: maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memakai seseorang dengan sewenang wenang: memakai kekuasaannya supaya melakukan suatu pemda 'saran deni terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan memerintahkan bahwa pidana tersebut .tidak usah: dijalani .kecuali kalau kemudian dengan keputusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bah terdakwa .sebelum. waktu percobaan selama tahun. berakhir telah bersalah melakukan" suatu tindak pidana lain danar membebaskan oleh karena itu terdakwa dari tuduhan 'subsidiari 'dan lebih subsidiari nag nn, memerintahkan supaya barang barang bukti berupa uang rp. sebut lampu striking butterfly, sebuah kadang ayam ekor ayam legion, sebuah mesin tetasayam kapasitas butir, dirampas untuk negara, dengan suatu catatan" kwitansi kwitansi dan helai surat dari para exporter dicampur kan dalam berkas kan ana menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar rp. dena ssi tang kei surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri singaraja bahwa pada tanggal november jaksa pada kejaksaan negeri singaraja menyatakan akan minta banding terhadap putusan pengadilan negeri tersebut menimbang, bahwa baik oleh jaksa maupun oleh terdakwa telah diajukan risalah risalah banding, dari jaksa tertanggal november dan dari ter dakwa 'tertanggal november surat surat mana isinya kesemuanya telah diperhatikan oleh pengadilan tinggi: menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari jaksa telah diajukan dalam tenggang serta menurut cara yang ditentukan oleh undang undang, karenanya permohonan tersebut dapatlah diterima, menimbang, bahwa oleh hakim pertama terdakwa telah dianggap terbukti . bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan pri . mair " yaitu sebagai pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum dengan menyala gunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan pembayaran , dan menghukum dengan pidana penjara bersyarat selama bulan dan barang barang, bukti diam pas untuk negara, menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan oleh. hakim serta ma, terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa telah mengakui telah memungut uang dari: para eksportir sapi sebanyak rp. sebagai honorarium variasi per. ekor. sapi serta rp. sebagai honorarium pengebirian per ekor sapi, sehingga seluruhnya diperoleh sejumlah rp. , : bahwa dari uang honorarium sejumlah rp. setelah dipotong harga obat obatan sisanya kemudian dimasukkan dalam dana kesejahteraan pe gawai yang digunakan oleh terdakwa bersama sama dengan pegawainya: bahwa terdakwa sendiri telah mendapat bagian sebanyak rp. bahwa terdakwa melakukan pemungutan uang sebagai honorarium: verse but, didasarkan atas adanya mekah tas keputusan rapat dokter hewan seluruh bali yang:dipimpin oleh: drs. . gusti nyoman teken remaja kepala dinas keheranan propinsi baris . . musyawarah bersama antara para exporter dengan: dinas: bahwa.oleh terdakwa tersebut atas, terdakwa sebenarnya bermaksud mengajukan.member lain, bahwa perbuatannya ic. pemungutan pemungutan honorarium tersebut adalah tidak melawan hukum, oleh karena ternyata memang dibenarkan .oleh atasannya, berhubung pemungutan honorarium sejumlah itu dianggap wajar: menimbang, bahwa apakah pembelaan terdakwa tersebut oleh pengadilan tinggi dapat diterima, menimbang, bahwa cast yang perlu dipertimbangkan'falah' apakah keputusan .rasa dokter hewan seluruh bali dan musyawarah bersama: antara para exporter dengan dinas keheranan yang dimaksud. dan terutama. surat dirjen peternakan itu dapat merupakan penghapus pidana (strafultsluitingsan grand) lc. alasan pembesar (rechtsvoordingingsgrend) yang berarti, bahwa per buatan terdakwa tersebut oleh hukum dibenarkan (gerechtsvaardigd) dan unsur melawan hukumnya 'dari perbuatan terdakwa itu menjadi.hapus sehingga perlu atan u bukan merupakan tindak pidana (strafbaar feat)) sis. menimbang, 'bahwa apabila berpedoman .pada sifat melawan. hukum yang fortnite' (formel wederrechtelijkheid),: perbuatan .terdakwa tersebut.formil. me mang melawan''hukum oleh karena bertentangan .dengan undang undang .c. k.u.h:p sedangkan" didalam hukum positif yang berlaku tidak dapat tiket bukan dasar "untuk pengecualiannya, menimbang! bahwa apabila berpedoman pada sifat melawan hukum yang materiil (materiel waderrechtelijkheid) yang: lazim: dirumuskan sebagai "sifat melawan 'hukum: yang hakiki, tidak hanya berlandaskan. pada perumusan un dang undang' yang positif (positif wettlyke beschrijving) akan, tetapi juga tertanam 'padaazasazas umum (algemeen beginselen) yang berdasarkan pada hukumsimeskipun azas azas: umum itu berakar pada narnia norma yang tidak tertulis:: dihubungkan: dengan pendapat: van hamel duduk, biz workers, (blz dan pendapat home raad (arrest pebruari yang menyatakan,' bahwa sifat: melawan hukum merupakan unsur setiap delik, hal manasjuga menjadi pendirian pengadilan tinggi, maka untuk menentukan apakah perbuatan: itu melawan hukum atau tidak, dasarnya selain dapat dicari dalam perundang undangan yang berlaku juga dalam norma norma hukum tidak tertulis: menimbang, seterusnya apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat die makan oleh:norma norma hukum tidak tertulis, dengan perkataan lain apakah ada norma:norma. hukum .tidak tertulis. yang dapat penghapus' sifat. melawan hukumnya dari perbuatan itu sehingga perbuatan itu menjadi. bukan tindak pidana, bag menimbang, bahwa cast menurut pengadilan tinggi norma kepatutan, kepantasan ataupun kewajaran, yang juga disinggung dalam surat dirjen peter akan .termaksud dalam .hal pemungutan honorarium yang dilakukan 'oleh ter dakwa dapatlah:dijadikan alasan untuk membenarkan (rechtsvaardegen) perlu atan terdakwa tersebut dan" dengan demikian unsur melawan hukumnya per . buatan tersebut menjadi hapus, sehingga perbuatan. terdakwa bukan merupakan tindak pidana!:.: asa menimbang, bahwa norma ( kewajaran ). tersebut. dapat disimpulkan dari hal hal sebagai: berikut dan ana tan bahwa pengobatan dan pengebirian sapi sapi yang akan export die bahkan pada exporter sendiri. bahwa pengobatan dan pengebirian harus dilakukan oleh dokter he wari swasta maupun pemerintah. bahwa pekerjaan pengobatan dan pengebirian tersebut dilakukan justru luar jangan kerja oleh karena pekerjaan semata mata adalah untuk kepentingan para exporter sendiri pemasaran. bahwa harga obat obatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut dites) harus ditanggung oleh dokter yang melakukan pekerjaan tersebut atas," dan uang honor' yang diterimanya termasuk di dalamnya harga obat obat yang telah dikeluarkannya. menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas maka putusan' guo' yang: menghukum terdakwa dengan: demikian tidak dapat dipertahankan, karenanya: harus dibatalkan dan. pengadilan. tinggi akan, memberikan peradilan sendiri dengan melepas: terdakwa. dari: segala: tuntutan mengingat akan pasar dari undang undang yang bersangkutan, bahasa san manga deli: menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari jak pada kejaksaan negeri singaraja, membatalkan putusan pengadilan negeri singaraja. tanggal november: terhadap terdakwa drs. gde sudan' yang.dimohon .: kan pemeriksaan dalam tingkat banding! dan dengan memberikan: peradilan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. bukan: merupakan kejahatan atau pelanggaran melepas oleh" karenanya terdakwa drs. gde sudan tersebut dari segala tuntutan hukum 5s memerintahkan barang barang bukti berupa: uang rp. , .sebuah mampu' striking butterfly, sebuah: kandang ayam, ekor ayam legion, sebuah mesin tetap'ayam' kapasitas butir, dikembalikan kepada terdakwa: membebankan: biaya perkara ini yang timbul dalang kedua: tingkat peraih kepada negara, memerintahkan' pengiriman: sehelai turunan resmi dari keputusan ini besar berkas perkaranya kepada ketua pengadilan negeri singaraja: demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari ini, kamis, tanggal januari oleh kami djoko sugianto sh. ketua serta soebijantono sh: dan th. saputra'sh:: hakim ha kim' anggota "pada pengadilan tinggi nusa tenggara denpasar, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itusjuga'oleh' ketua .xg5 dengan dihadiri" oleh hakim hakim' anggota tersebut dan hensjah jalani logo. sh, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut. ita hakim hakim anggota tersebut, nana haa ttd (r. soebijantono sh). setia, ttd (th. k.saputra sh) ka. nsan djoko. sugianto sh.). panitera pengganti, ken asu ttd. aan hensjah jalani sh). putusan pengadilan negeri singaraja no, demi'keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha,esai pengadilan negeri singaraja, mengadili perkara pidana secara sumur dalam tingkat pertama, dengan hakim tunggal telah menjatuhkan keputusan sebagai tersebut: bawah ini, dalam perkaranya terdakwa drs. gde sudan umur tahun, lahir di' denpasar, tinggal jln. cempaka no, singaraja, pekerjaan dokter hewan, terdakwa) tersebut di 'atas dalam hubungannya dengan perkara ini tidak pernah. pengadilan negeri tersebut telah'memeriksa berkas berkas perkara yang bersangkutan) telah mendengar:keterangan. terdakwa dan saksi saksi, telahmendengar pula reguisitoir dari penuntut umum yang diucapkan pada tanggal oktober yang pada pokoknya pengadilan negeri singer agar 'menghukum terdakwa satu tahun penjara, barang barang bukti berupa uang rp: sebuah lampu striking butterfly, sebuah kandang ayam, ayam: legion, sebuah. mesin tetap ayam kapasitas butir dirampas untuk negara, sedangkan buku catatan, kwitansi kwitansi.dan. helai surat: dari para exporter dilampirkan dalam .berkas, dan ongkos perkara dibebankan pada ter dakwa dalan knantamenn ntt menimbang, bahwa terdakwa di .dalam surat,.tuduhan penuntut. umum tertanggal september reg. pidana: k ks dituduh atas. hal hal yang. bunyi lengkapnya dapat dibaca terlampir, sedang pokok pokok tuduhan adalah sebagai berikut: ann tepi terdakwa selaku pegawai negeri dengan "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. secara melawan hak dan dengan menyala gunakan kekuasaannya telah memaksa delapan exporter exporter sapi" untuk memberikan atau membayar vang pungutan honorarium variasi dan pengebirian sebanyak rp. atau. rp. dengan .cara menyuruh saksi nyoman tujuan mendatangi para exporter dengan "menyodorkan kwitansi yang telah ditanda tangani: terdakwa kuhp. sub dan undang undang subsidiari hana dena terdakwa sebagai negeri telah 'minta' atau menagih 'atau menerima pem bayaran seolah olah ada' hutang atau seolah olah diminta harus dibayar baik. kepada terdakwa sendiri maupun kepada pegawai' yang lain, sedangkan ia . terdakwa harus mengetahui bahwa yang diminta itu seharusnya tidak perlu dibayar yaitu uang pungutan honorarium variasi dan pengebirian sejumlah atas: lan bat. ka6

sifesahn putusan pengadilan tinggi salah, karena. memutus hal hal yang tidak dituntut, hat pedesaan dalam perkara perdata, walaupun.ada: tiga orang yang minta banding dan banding: dari.seorang saja'yang dapat: diterima, dag. yang lainnya karena: formil "tidak dapat diterima, toh perkara! itu tetap diperiksa seluruhnya termasuk kepentingan kepentingan para pembanding yang ntar permohonan. bandingnya tidak dapat diterima itu. .i putusan mahkamah agung tgi. sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mengadili: dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan. putusan sebagai berikut maa ahliwaris' adegan, medan bina sak desk bebas siap, nan tia, semuanya bertempat "tinggal desa patengteng, kecamatan modeng, kabupaten bangkalan, penggugat penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat penggugat berbanding melawan rohani, semuanya bertempat tinggal desa srabibarat, kecamatan modeng:tsb., tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat terigu gati, ldan v pembanding asn ujar fan abdoel: after, bertempat tinggal: di: jl: aru. g9. pasuruan, pipa alias bok raja, bertempat tinggal desa srabibarat, kecamatan modeng.tsb., turut tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat ang tergugat dan iv ikut berbanding ?' demusisami abongaangat las melihat surat'surat yang bersangkutan: |.ngadilan negeri bangkalan pada pokoknya atas dalil dalil bahwa didesa patengteng kecamatan: modeng'tersebut:telah meninggal dunia orang suami isteri bernama ridwan.alias pak. makelar.dan. djaoerna:alias bok. makelar pada. kira kira tahun.dan. i1:tahun .yang:lalu. (tepatnya pada tahun.: .dan.tahun. ),.dengan.meninggalkan 0rang anak,: yaitu penggugat penggugat asli dan. .orang.anak.lainnya yang.semuanya :telah meninggal dunia sejak kecil kecil. meal uban ian movies ahatnnas bahwa alm. pak:dan bok. makelar mempunyai sebidang sawah yang letak dan. batas batasnya seperti.disebut dalam surat. gugat, sawah mana semasa hidupnya pak makelar dengan tanpa 'izinnya telah didaki dan dikuasai oleh senen alias pak soe lja . 0novena sera persen sen . bahwa setelah pak soeria meninggal dunia pada tahun' ,.maka sawah tersebut dikerjakan oleh tergugat tergugat asli hingga sekarang pants . bahwa penggugat penggugat asli telah.berulang kali meminta dengan jalan damai kepada tergugat tergugat asli supaya.mengembalikan sawah. tersebut kepada penggugat penggugat asli, akan tetapi sia sia belaka, maka oleh karena penggugat penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri. bangkalan memberi putusan sebagai berikut: yng terutama panen area pai tan . mengabulkan gugatan.para penggugat. . osis menetapkan penggugat ke ke , dan ke adalah akhliwaris dari. ridwan alias pak makelar dan. diadema alias bok makelar alm. . cc. menetapkan sawah 'dalam:perkara adalah barang.peninggalan dari.alma ridwan alias pak, makelar, dan. diadema, al. bok, makelar. tsb. menghukum para tergugat dengan golongannya dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu hak dari, pada, mereka, atasnya, untuk . menyerahkan barang. tsb. diatas didalam keadaan bebas,dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun saja,, dan meninggalkannya didalam keadaan kosong kepada para penggugat, jika perlu dengan bantuan polisi . menghukum para tergugat, memikul biaya perkara ini dapat meri penggantinya bentangan pan jeung pan bhs pan ani a. memeriksa dan memutus perkara:ini: seadil adilnya hoo sets bi: menghukum para'teringat membayar biaya perkara ini anang .bahwa terhadap 'gugatan tersebut pengadilan" negeri bangkalan 'telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal april pdt., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut. mengabulkan gugatan para penggugat . oom nee menetapkan penggugat ke ke dan ke adalah:ahli waris dari ridwan alias pak makelar dan panama alias bok, makelar, almarhum. subversi menetapkan :.sawah .dalam. perkara: adalah barang peninggalan :dari nya: nelkagna aban olulalb serigala maha malah desa nninlieavad menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini, baik dalam.pemeriksaan .tingkat pertama, maupun dalam tingkat bandingan yang hingga kini, biaya dalam tingkat, bandingan direncanakan sebanyak rp. (enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), masing masing separuh memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putaran ini beserta berkas perkaranya kepada pengadilan negeri bangkalan, . . demikianlah diputus pada hari senin,. tanggal april enam puluh delapan oleh kami, joana hardiawidiaja, sh, hakim pengadilan tinggi jawa timur tersebut, dan pada' hari dan tanggal tersebut diatas, terus diucap kan depan umum oleh kami, hakim tersebut dan" dengan dihadiri oleh panitera pengganti, much. hilir. putusan pengadilan tinggi surabaya no:: pdt. das .demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan tinggi surabaya, mengadili: perkarala sebagai berikut . ci. setan #antena bego soekrialias pak medali sasa doelbaki alias pak kesan, ono biak aah rohani sama sama berumah desa srabibarat, kecamatan modeng, kabupaten bangkalan, sebagai para tergugat 'dan pembanding: bangga dahan abses ana melawan pena awan anna sente adegan sedap ena naa fa, sama sama berumah desa patengteng, kecamatan modeng tersebut sebagai para penggugat berbanding ban abdoel after, tidak diketahui dengan pasti dimana bertempat tinggal, setidaktiidaknya indonesia |. pipa alias. bok raja, berumah desa srabibarat, kecamatan. modeng. o. tersebut sebagai para tergugat. dan .ikut berbanding den pengadilan tinggi tersebut! one hibur gereja uns . telah.membaca surat surat perkara dan semua surat! yang berhubungan dengan perkara ini poso kai ala ban ghngtp raja tahta hal yang thrust dalam turunan putusan yang: dijatuhkan oleh pengadilan negeri bangkalan dalam, perkaranya. kedua belah. pihak dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan mereka tertanggal april. perdata yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut menetapkan penggugat ke, dan adalah.akhliwaris dari ridwan: alias pak makelar dan diadema alias bok makelar tsb. eren bela menghukum para tergugat dengan segolorigannya dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu hak dari: pada mereka: atasnya, untuk menyerahkan barang tsb. diatas di: dalam keadaan bebas: dari: sesuatu" beban ataupun ikatan berupa apapun saja, dan meninggalkannya di. dalam keadaan kosong kepada para. penggugat, jika perlu.dengan. bantuan. polisi bagai menghukum para. tergugat. memikul biaya perkara ini hingga" kini sebanyak rp, (seratus' duapuluh' dua'ribu empat pulih" dua rupiah): oma membaca turunan surat surat pernyataan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri rangkaian, masing masing bertanggal mei oleh tergugat t, dan4 juli oleh tergugat 'dan mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan para penggugat yang diputus oleh pengadilan negeri angkatan, dengan putusannya tanggal api! perdata diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan menimbang: bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan.tersebut telah.diberitahukan kepada pihak lawannya, para pengguna gat berbanding, dengan. seksama. : . osn? sada menimbang, bahwa selanjutnya: para tergugat pembanding telah mengacu kan surat surat memorie bandingan tertanggal oktober dari tertanggal desember dari surat surat memorie mana isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya, para penggugat berbanding, dengan seksama pula tentang hukum: menimbang, bahwa permohonan 'akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat t pembanding telah diajukan dalam waktu dan. dengan cara yang ditetapkan dalam" undang undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima, kecuali permohonan banding dari tergugat dan emban ding, karena sudah lewat tenggang waktunya menimbang, bahwa semasa hidupnya ridwan alias pak makelar' sawah bersengketa tanpa seizin dari ridwan pak soeria menimbang, bahwa para saksi dari para penggugat berbanding pada pokoknya menerangkan, bahwa waktu jaman jepang senen alias pak soeria dalam keadaan gila yang membahayakan orang kampung desa tersebut telah melakukan perampasan 'atas sawah milik ridwan alias pak makelar dan sekarang sawar tersebut adalah sawah yang dipersengketakan dalam perkara ini most menimbang, bahwa setelah perampasan terjadi, ridwan alias pak makelar dengan perantaraan saksi sekian alias pak mei yang pada waktu itu menjabat sebagai ape! desa srabibarat tersebut, saksi menangkapnya dan menyerahkan kepada kantor polisi modeng, serta mana kantor polisi tersebut menahan: senen. alias pak soeria agar sawah yang dirampas itu diserahkan kembali kepada' ridwan: alias: pak moneter menimbang, bahwa' menurut surat dari komando kepolisian modeng' yang dibuat oleh aip. tk. ia. soemodipoetro tertanggal januari telah mengadakan pertanyaan langsung kepada benda alias pak siti yang memberi keterangannya: bahwa pernah dianiaya oleh senen alias pak soeria almarhum, karena: senen alias pak: soeria cemburu kepadanya,jadi bukan persengketaan: mengenai'tanah atau sawahidalan perkara sori menimbang, bahwa menurut surat keterangan dari kepala cabang pajak" hasil bumi pamekasan tertanggal oktober tanah yang terletak desa srabibarat, kecamatan modeng diatas persil luas ha. yang dalam buku untuk para wajib pajak huruf terdaftar atas nama pak makelar ridwan telah terjadi mutasi yang berdasarkan laporan tanggal juni diubah dengan keterangan'jual pada beng medali sekte ,. nor luas ha: abdoel after (ea sap no: luas ha, . soka linn kena san basah no21049 luas ha. rohani binti rohani anak bsa no: luas ha. tanah. no, diatas pada tanggal mei: diwariskan kepada b. raja pipa hingga keterangan: ini dibuat tidak ada perubahan . doc menimbang, bahwa: dalam memorie banding dari tergugat "dan pembanding tanggal oktober dan tanggal desember. pada pokoknya, menyangkal keras atas dalil dalil yang dikemukakan oleh. para: penggugat dan para saksi dari para penggugat berbanding. serta para tergugat pembanding dan. sangat. berkeberatan terhadap: pertimbangan dan putusan pengadilan negeri bangkalan tanggal april perdata, karena para.tergugat pembanding. dalam pemeriksaan tingkat. pertama tidak pernah. diberi: kesempatan untuk mengajukan :saksi saksi,' sedangkan. pada. tergugat ikut berbanding.yang:mempunyai peranan:penting dalam :perkara ini. tidak pernah dipanggil dan diperiksa: dalam sidang tersebut . joss menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas,maka' pengadilan: tinggi memandang perlu sebelum mengambil putusan. penghabisan guna memperlengkapi pemeriksaan tingkat pertama, dilakukan pemeriksaan tambah an, karena dalam pemeriksaan tersebut kurang sempurna, maka kepada para tergugat pembanding dan tergugat ikut berbanding berhak atas sawah bersengketa tersebut: menimbang, bahwa kalau dianggap perlu dapat ditambah dengan hal hal lain yang dipandang perlu guna menyempurnakan pemeriksaan tambahan ini: menimbang, bahwa pemeriksaan tambahan ini dapat diserahkan kepada pengadilan negeri bangkalan menimbang, bahwa putusan tentang biaya perkara haruslah ditunda sampai putusan penghabisan mengingat, akan yang bersangkutan dari undang undang darurat tahun :ll dari undang undang: darurat no: tahun dan hir: bersambung: dengan: ll: aturan: peralihan, undang undang. dasar, republik indonesia tahun. . menerima permohonan. akan. pemeriksaan. dalam. tingkat bandingan dari tergugat pembanding, dan menolak permohonan banding. yang diajukan.oleh. tergugat. .dan. pembanding tersebut adha enam :! dan'sebelum mengambil putusan penghabisan: kecil memerintahkan' kepada pengadilan. negeri bangkalan untuk membuka" kembali pemeriksaan dalam. tingkat. pertama dalam" perkara ini di sidang pengadilan negeri. tersebut yang tentang hari dan tanggal dan jamnya harus selepas:lepasnya ditetapkan oleh: kepala" pengadilan' negeri.tersebut, di: sidang: mana dengan memanggil kedua'belah' pihak: dan. saksi saksi harus dilaksanakan perlengkapan: sebagai telah diuraikan.di,atas dengan. seksama menangguhkan penetapan biaya dalam perkara" ini: sampai". putusan" penghabisan mass stan aman pes kawasan akan memerintahkan' pengiriman sehelai turunan 'resmi' dari putusan sela'ini dengan disertai berkasnya perkara kepada kepala pengadilan negeri bangkalan: demikianlah" diputus' pada" hari senen, tanggal: juli: earn. puluh tujuh, oleh kami oey pek hong, hakim pengadilan tinggi tersebut, dan pada 'hari dan'tanggal tersebut" diatas terus diucapkan didepan: umum' oleh kami, hakim tersebut, dan kesemuanya itu dengan: dihadiri: oleh: panitera pengganti hoenoerwan. pos ira mena trend wuu mean putusan pengadilan negeri bangkalan pdt. nan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan negeri bangkalan mengadili perkaraiperkara perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil. dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalan perkaranya mengenakan tenan adegan, pan naa tan aan siap, aageneenesn warna sama berumah. desa patengteng,. kecamatan modeng,:kabu paten bangkalan, sebagai para penggugat, . shoes seri alias pak medali,. .i ooo.icooooo.d berumah desa srabibarat, kecamatan modeng tsb., nan eheanbatan issn sidak diketahui dengan pasti di.mana bertempat tinggal, .setidak doelpakiallas pak kesan, au. pipa alias bok raksa, . satu posts sai bee rohani nona mang dan har leah lg sama sama berumah:di.desa srabibarat tsb. sebaga para tergugat. sus telah membaca surat surat.pemeriksaan.dalam perkara bas telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan:saksi saksinya' tentang duduknya perkara . menimbang, bahwa para penggugat mengaji akan tuntutan: gugatan dengan lisan sebagaimana" tsb. dalam surat: catatan ketua tentang "gugatan" para penggugat.tertanggal: desember: no:: perdata, yaitu. bahwa 'di' desa patengteng, kecamatan modeng,' kabupaten bangkalan, telah meninggal:dunia dua orang: suami:isteri bernama eulogy ridwan'alias pak makelar, k4. tahun? "un akan diadema alias bok makelar, kl. tahun, bahwa selama mereka dalam perkawinan mempunyai (tujuh orang anak, bernama lake akbp base bee man makelar, mati sejak kecil, adegan, kini penggugat emirat, mati sejak kecil, bek siti, mati sejak edit,: bil were bebas tia, kini penggugat bahwa ridwan alias pak makelar dan diadema alias' bok makelar mempunyai sebidang sawah, terletak desa srabibarat, kecamatan modeng, kabupaten bangkalan, yang batas batasnya sebagai berikut: sebelah utara, selokan, lagi bag hansen rana tai sebelah timur, sawahnya pak random, pnb sebelah selatan,.tanah.tebalnya bok soedah, . sebelah barat, selokan, taksiran harga . cc. rp. (dua juta rupiah) bahwa semasa hidupnya ridwan alias pak makelar, sawah dalan perkara tanpa seizin sridjah alias pak makelar latu didaki dan dikuasai oleh senen alias pak soepjja, yang meninggal dunia tahun bahwa sejatinya senen alias pak soeria: sawah dalam perkara lalu dikuasai dan dikerjakan oleh para tergugat hingga sekarang: bahwa para penggugat telah berulang kali meminta dengan jalan damai kepada para tergugat, supaya. menyerahkan sawah tsi. diatas kepada para penggugat, akan tetapi sia sia belaka seerrnen men rar maka dari alasan alasan tsb: diatas, para penggugat mohon kepada pengadilan negeri disini supaya enak aman terutama gugat para penggugat dapatlah dikabulkan b.ditetapkan penggugat dan. ke. adalah akhliwaris dari. ridwan sip alias pak makelar dan. diadema.alias bok makelar alm. ce. ditetapkan sawah dalam'perkara adalah:barang peninggalan dari: almarhum ada ridwan alias. pak. makelar,. dan. diadema alias. bok. makelar tsb. menghukum para tergugardengan golongannya dan.siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu. hak: dari pada. mereka.atasnya, untuk menyerahkan barang tsb. diatas dalam. keadaan. bebas dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun saja, dan meninggalkannya dalam jaw keadaan.kosong kepada. para penggugat, jika perlu. dengan bantuan polisi memeriksa dan memutus perkara ini seadil adilnya : .: menghukum. para tergugat membayar biaya perkara'ini nai menimbang, bahwa pada'hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal pebruari penggugat'ke' dan ke2 dan tergugat ke4 dan' ke. masing masing datang menghadap sendiri, sedang penggugat ke' menurut surat dari kepala desa patengteng tgl:' pebruari pada tgl: pebruari melahirkan anak, tergugat :ke menurut surat dari :dokter tjan ing dan surabaya tgl. pebruari menderita sakit: sedang: tergugat ke' tidak diketahui sebab sebabnya . menimbang, bahwa.setelah penggugat.ke: dan tergugat kes: tsb. dipanggil lagi, ternyata kedua 'belah pihak masing masing datang menghadap: menimbang, bahwa tentang hasil hasil pemeriksaan dipersidariyan, pena: dilan mengukuhkan kepada apa yang termuat:di dalan: berita acara menimbang, bahwa gugatan bermaksud sebagaimana: apa yang 'telah: diuraikan diatas kan mitra mean nama bani menimbang, bahwa para. penggugat dalam perkara ini.mengajukan dalil dalil mereka, bahwa sebidang tanah yang pada saat.ini dikerjakan oleh: para: tergugat adalah berasal dari orang tua para penggugat, yang secara sewenang wenang kurang lebih tahun yang lalu dirampas oleh ayah tergugat menimbang, bahwa atas dalil dalil yang diajukan oleh para penggugat, para tergugat mengajukan bantahan atau penyangkalan yang keras: . menimbang, bahwa hubungan antara penggugat ke1, dan adalah: sebagai saudara saudara sekandung sedangkan antara para tergugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan: menimbang, bahwa menurut hukum pihak para penggugat yang mengacu . kan dalil dalil tsb., merekalah juga yang harus membuktikan keterangan dari pada dalil dalil mereka itu, sehingga untuk hal ini para penggugat mengajukan pembuktian dengan saksi saksi! anna eta menimbang, bahwa perlu disini dicantumkan, bahwa para. penggugat pernah sekitar tahun: menggugat para tergugat mengenai sebidang tarih. ini juga, namun karena sesuatu hal perkara tsb. dicabut kembali dan baru sampai saat ini persoalannya diajukan lagi dimuka persidangan menimbang, bahwa "persoalan yang sekarang karni hadapi ini adalah mengenai sebidang tarian' yang 'asal 'mulanya'milik sridjah alias pak makelar menimbang, bahwa sewaktu. pak makelar masih hidup, tanah, tsb.diatas dikerjakan oleh ridwan alias pak makelar sendiri, sedangkan pada waktu itu ridwan alias pak makelar mempunyai orang anak para penggugat sekarang) orang mati sejak kecil): hak manajuga 'diakui'oleh: para tergugat menimbang, bahwa" kl. dalan tahun" tanah tsb: lalu dirampas dan dikerjakan oleh seorang bernama senen:alias. pak. soepijah.ayah: tergugat . ,yang.kemudian tanah tsh. dibagi bagi dalam petak petak yang lebih. kecil: lagi: yang sekarang. dikerjakan oleh. tergugat ke. petak), tergugat ke petak), tergugat .dan ke. masing masing:sepetak sawo dus kesana menimbang, bahwa pada waktu'tanah dalam 'persoalan'ini'dikerjakan oleh senenrzalias pak soepijah para" penggugat waktu'itu masih berusia belasan tahun perang nina sis? menimbang, bahwa menurut dalil.yang diajukan" oleh: para penggugat, bahwa'tanah tsb.dirampas sewenang wenang: oleh senen'alias pak: soepijah dari.tangan orang tua mereka yaitu ridwan alias. pak. makelar menimbang, bahwa"mengenai: kejadian perampasan' ini: para' penggugat mengajukan saksi saksi yang setelah karni periksa keterangan mereka dibawah sumpah adalah sebagai berikut pub osman alias pak samawi dos buses nas bahwa mengetahui akan letak serta batas batas sawah dalami perkara bahwa sawah dalam perkara berasal milik ridwan alias pak makelar (ayah para" penggugat!, yang! telah meninggal dunia kl. tahun sekarang bahwa pada jaman jepang semasa hidupnya ridwan.alias pak makelar, sawah dalam perkara oleh senen alias pak soeria (ayah tergugat ).lalu dirampas dan dikerjakannya, yang waktu itu senen alias pak soeria menderita penyakit gila danny penataan dong bahwa orang orang dikampung sama pada takut semua pada senen alias pak soeria bahwa pada waktu itu menjabat sebagai apel desa srabibarat (bagian kampung pangkonong), sedang yang menjabat sebagai care adalah wongso bruno:tanah tergugat kini telah'meninggal dunia bahwa ketahui sendiri, bahwasanya. wongsotruno diberi bagian, oleh. senen alias pak soeria loket dari sawah dalam perkara . . .bahwa.sawah dalam perkara terbagi loket. . sosis bahwa: sejatinya wongsotruno .leaked. sawah tsb: lalu. dikerjakan oleh. tergugat ke. ,.akan tetapi kini.dikerjakan oleh. tergugat. ke. sedang sebab: sebabnya tidak, anu: . sesi susentnen sama jess :.bahwa.yang membayar pajak sawah dalam perkara selama dikerjakan: oleh senen, alias pak soeria adalah ridwan.alias: pak, makelar mendes meson a61. menimbang, bahwa keterangan dari dada saka penggugat ke dan doslksrim 'alias pak ija'dan simon alias pak tapal' kurang lebih sama juga dengan kesaksian yang diberikan" oleh saksi pertama osman alias pak samawi) nan bahwa mengetahui akan letak serta batas batas sawah dalam perkara: bahwa sawah dalam perkara berasal nik ardian alias pak makelar ayah para penggugat), yang telah meninggal dunia k.i. tahun sekarang bahwa pada jaman jepang semasa hidupnya ridwan al. pak makelar sawah dalam perkara oleh senen alias pak soeria (ayah tergugat lalu dirampas. dan dikerjakannya, yang waktu itu senen 'alias pak soeria menderita penyakit gila magoekosegia bahwa orang stand kambing lea akut sama pada sen alias bahwa pada waktu itu menjabat sebagai apel desa srabibarat dan rumahnya berdekatan dengan tanah dalam perkara, sedangkan jarig menjabat care, adalah wongsotruno ayah' tergugat kini telah meninggal dunia: bahwa ketahui sendiri, bahwa wongsotruno diberi bagian oleh senar' alias pak soeria loket dari sawah' dalam perkara bahwa 'sawah' dalam perkara terdiri 'loket bahwa sejatinya wohosotruro lake sawah tb! lalu dikerjakan olah tergugat akan tetapi kini dikerjakan oleh tergugat sedang sebab " sebahnyaria tidak:tahu lan bahwa yang membayar pajak sejak sawah dalam perkara selama dikerjakan oleh senen alias pak soeria'adalah ridwan 'alias pak makelar yo. bahwa atas perampasan tanah dalam'perkara yang dilakukan oleh senen alias pak soeria pada pertama kali. ridwan alias: pak. makelar melaporkan padanya, yang selanjutnya. .olehnya dilaporkan kepada: kepala desa dan: kemudian oleh kepala desa'ia disuruh menangkap senen alias pak soeria dan . supaya dibawanya langsung kantor. polisi. kedungdung,.yang juga pada. waktu itu ridwan alias pak makelar turut serta dan beberapa orang lagi yang mendampinginya sewaktu 'ia menangkap senen alias pak soeria:. .bahwa setelah tiba kantor polisi kedungdung, senen alias pak soeria dan ridwan alias pak makelar diurus oleh polisi dan dianjurkan kepada senen, alias pak soeria agar supaya sawah dalam perkara dikembalikan saja kepada bahwa akan tetapi, karena senen alias pak soeria terlalu ngotot dan tak suka mengembalikannya, maka senen alas pak soeria oleh polis lalu ditahan hingga selama (delapan) hari kantor polisi kedunadung:. almarhum: ridwan' alias: pak' makelar: dan' djaoemasalias' bok: makelar.tsb.: menghukum para tergugat dalam'golongannya dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh'sesuatu hak.dari pada mereka atasnya, untuk menyerah kan barang tsb. 'diatas didalam keadaan. bebas dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun'.saja,dan meninggalkannya didalam keadaan' kosong kepada para penggugat, jika perlu dengan bantuan polisi tan menghukum para tergugat memikul biaya perkara ini'hingga kini sebanyak rp. ' (seratus dua puluh dua ribu empat puluh dua rupiah) putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat tergugat iii dan telah diperbaiki oleh pengadilan tinggi surabaya dengan putusannya tanggal: april pdt., yang'kamarnya berbunyi sebagai berikut d0. menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat i pembanding, dan menolak permohonan banding yang diajukan oleh tergugat dan' pembanding tersebut apa bai . memperbaiki.an b' sridjari alias pak makelar dengan diadema'alias bok makelar almarhum . menetapkan, bahwa sawah dalam perkara, adalah milik yang syah dari para tergugat: dan 5pembanding dan tergugat dan ikut berbanding menguatkan putusan pengadilan negeri bangkalan tersebut untuk selain menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini, baik dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun dalam tingkat bandingan yang hingga kini, biaya dalam tingkat bandingan direncanakan sebanyak rp. team ratus tujuh puluh tujuh rupiah, masing masing separuhpala pengadilan negeri bangkalan bahwa sesudah putusan' terakhir ini" diberitahukan kepada: kedua belah pihak pada tanggal. juni: kemudian terhadapnya. oleh.penggugat penggugat berbanding.dengan. .perantaraan. .kuasanya khusus. diajukan permohonan. untuk pemeriksaan kasasi secara lisan. pada tanggal. juli. sebagaimana ternyata dari surat keterangan pdt.yang dibuat oleh panitera pengadilan tinggi surabaya permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan alasannya yang di'prima kepaniteraan pengadilan tinggi bahwa pada tanggal agustus telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari: penggugat penggugat berbanding kepada pihak lawan dengan laka menimbang, bahwa setelah saksi saksi: dari para. penggugat: semua didengar, tiba' giliran untuk para tergugat mengajukan: pembuktian mereka, oleh karena: mereka para. tergugat).menyangkal keras pembuktian. yang diajukan para penggugat menimbang, bahwa walaupun para tergugat menyangka pembuktian para, penggugat tsb. diatas, namun.mereka para tergugat) tidak mengajukan saksi saksi siapapun juga untuk menguatkan penyangkalan mereka). menimbang, bahwa yang diajukan oleh para tergugat dalam persidangan hanya surat surat berupa pecel) | . menimbang, bahwa untuk selanjutnya .sidang. pengadilan, menganggap. perlu untuk mendengarkan kepala desa yang sekarang serta memeriksa buku buku desa letter c7 menimbang, bahwa kepala desa yang. sekarang ini yaitu major.alias pak koes. didengar keterangannya bawah sumpah sebagai berikut: . .bahwa.ia menjabat sebagai kepala. desa. srabibarat sejak tahun "bahwa: yang: menjabat sebagai kepala: desa. srabibarat: sebelumnya adalah ayahnya: sendiri: bernama: marian: alias: pak. sarkoma,: kini: telah meninggal dunia? "oo. oooooooo.#.ooo. tekan angsa bahwa mengetahui akan letak: serta: batas batas. tanah dalam perkara, akan tetapi tidak tahu siapa pemilik asal. dari tanah dalam perkara :. bahwa: tanah dalam. perkara terbagi. menjadi loket dan. kini dikerjakan oleh tergugat ke ke. ke4 dan keb . nusa ats koe anna bahwa berdasarkan buku desa letter halaman tanah dalam perkara berasal. tertulis.atas .nama,. pak. makelar. ridwan. tanah,. para. penggugat) bahwa pada tanggal pindah kedalaman: bata no: tertulis a n pak: medali seri,::. eau pes sand nd: tertulis a n abd: after, base para dena masih n9: tertulis a n pak seok a, yang kemudian pada tgl: diwariskan kepada bok raja pipa tertulis a n rawan b. pak rawan: bahwa sebab terjadinya perubahan nama dalam buku desa letter itu, tidak dapat.menjelaskannya) menimbang, bahwa tergugat mengatakan mendapat tanah tsb. dari. ayahnya, akan tetapi tidak tahu. dari mana. asal ayahnya pendapatnya menimbang, bahwa tergugat (kini tempat tinggalnya tidak diketahui): mendapat bagian dari pada tanah.tsb. (bidang,tanah dalam persoalan ini, seperti kami. diatas sudah cantumkan, telah dibagi bagikan dalam petak petak kecil. yang kini dikuasai oleh. para tergugat) dari.ayahnya, yaitu bekas care yang namanya wongsotruno (kini telah meninggal dunia) tea menimbang, bahwa wongsotruno alm., bahwa ini dulu dikatakan benda pat bagian, yaitu satu petak dari pada tanah dalam perkara, sedangkan tergugat yaitu doelpaki alias pak kesan membeli bagian dari pada tergugat petak) pada tanggal dengan harga rp. , (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) surat keterangan mengenai hal ini kami lampirkan dalam perkara kan bum . menimbang, bahwa tergugat yaitu pipa alias bok raja mengatakan, bahwa mendapat petak tanah dari suaminya yaitu pak soe'a, yang sekarang bahwa suaminya yaitu pak soe'a. alm. dapat :beli'dari senen: alias pak soeria (ayah tergugat,ke akan tetapi setelah kami tanyakan mengenai surat jual belinya dikatakan oleh tergugat bahwa suratnya tidak tahu dimana menghilang . nan atas menimbang, bahwa begitu pula tergugat yaitu rohani mengerjakan sepetak dari pada tanah ini, namun ia.hanya.dapat memberi keterangan, bahwa tergugat pendapatnya dari orang tuanya bernama hasan alias pak rohani, yang kini telah meninggal dunia . oo. bahwa tergugat ke. ini tidak tahu. mengenai asal usulnya :. menimbang, bahwa dengan demikian dapat.kami lihat, bahwa tergugat:ke yang mengatakan mendapat dari pada ayahnya tidak.dapat juga menyerang kan lebih lanjut atas dasar apa pindahnya tanah dalam perkara dari ridwan alias pak makelar senen alias pak soeria (ayah tergugat ke. tergugat pun hanya mengatakan, bahwa suaminya pak soe'a dapat membelinya dari ayah tergugat kei? menimbang, .bahwa. para tergugat. juga. mengajukan sebuah :surat keterangan dari pajak hasil bumi.di pamekasan . obras bahwa .dalam. surat. keterangan:.tsb. dinyatakan,. bahwa tanah dalam perkara asalnya tertulis.atas nama pak. makelar. ridwan: dan sekarang yang membayar pajaknya tanah tadi adalah seri alias pak dari. abd. after, pipa alias bok. raja dan rohani, dengan .mutasi,.bahwa,tanah dalam .perkara menurut laporan tol. dirubah dengan keterangan dijual pada (periksa surat keterangan termaksud) . | menimbang,: bahwa nampak sekali bagi kami, bahwasanya: mengenai terjadinya perubahan perubahan nama itu adalah perbuatan: seorang dari pamong desa setempat yang lama, disebabkan isi mutasi dalam surat keterangan termaksud sangat sangat bertentangan sekali dengan keterangan keterangan yang diberikan oleh tergugat ke4 dan depan persidangan menimbang, bahwa menurut hemat kami apabila jual beli ini benar benar terjadi, maka kami yakin, bahwa para tergugat memiliki suatu tanda bukti surat jual beli atau lain lain surat mengenai tanah yang mereka.kuasai kerjakan itu, sehingga kami sangat saksikan dasar dari penguasaan mereka terhadaptansh tsb. wib ana setan ora menimbang, bahwa hemat kami orang yang tercantum sebagai pembayar pajak hasil bumi (yang memiliki petak dari suatu barang tsb.) belum tentu, bahwa yang memiliki tanah itu: nm. menimbang, bahwa menurut pendapat kami para penggugat dalam perkara ini telah membuktikan dalil dalil mereka dengan syah dan meyakinkan, sedangkan dari pihak tergugat hemat kami tidaklah mereka berhasil untuk membuktikan dalil dalil mereka guna melumpuhkan mematahkan, dari pada para penggugat tsb., sehingga atas semua pertimbangan pertimbangan diatas tuntutan'gugat para penggugat harus dikabulkan pen basa menimbang, bahwa' para tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, diharuskan memikul biaya dalam perkara ini nan mengingat akan peraturan peraturan undang undang yang bersangkutan memutuskan mengabdi:'san gugatan para penggugat! kena menetapkan penggugat ke' dan adalah akhliwaris dari ridwan alias: pak. makelar dan diadema: alias bok makelar'almarhum menetapkan sawah dalam perkara adalah barang peninggalan dari alma hum ridwan alias pak makelar dan diadema alias bok makelar tsb. . menghukum: para tergugat dengan golongannya, dan siapapun saja yang sekiranya memperoleh sesuatu hak dari pada mereka atasnya, untuk menyerah kan barang tsb. diatas dalam keadaan bebas dari sesuatu beban ataupun ikatan berupa apapun'saja, dan meninggalkannya dalam keadaan kosong kepada para penggugat, jika perlu dengan bantuan polisi menghukum para tergugat. memikul biaya' perkara ini hingga kini sebanyak rp: (seratus dua puluh'dua ribu empat puluh dua rupiah). demikianlah diambil keputusan ini pada hari kamis, tanggal pril enam puluh enam, oleh kami tio pos yan, sh, hakim pengadilan negeri bangkalan, dan pada hari itu juga keputusan tsb: diumumkan oleh hakim tsb. dengan'dihadiirinya above amin, panitera pengganti:dan kedua belah pihak, ketan saksama lai kurang hai beres iri gas menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun' berdasarkan' dari undang undang. tahun.: sejak undang undang: tersebut. mulai berlaku:pada tanggal juli. undang undang mahkamah agung indonesia dinyatakan:tidak berlaku lagi, namun baik karena bab. iv. dari: undang undang tersebut .hanya.mengatur. kedudukan, susunan dan kekuasaan: mahkamah agung, maupun karena undang undang. yang: menurut : dari undang undang:.itu mengatur acara kasasi :lebih: lanjut belum: sada, maka mahkamah" agung berpendapat bahwa pasatitu bukanlah undang undang mahkamah agung indonesia dalam keseluruhannya, melainkan ,khusus mengenai. kedudukan, susunan dan kekuasaan mahkamah agung oleh karena mana hal hal. yang. mengenai,) menimbang bahwa keberatan keberatan yang ajukan oleh menggugat untuk kasasi dalam memori kasusnya'tersebut pada pokoknya ialah . bahwa pengadilan tinggi telah memutus perkara ini, hanya dengan hakim bahwa pengadilan tinggi telah.salah, karena permohonan banding yang telah ditolak pengadilan. tinggi sendiri, yaitu, permohonan banding dari tergugat asal iii dan masih dipertimbangkan dan diberi putusan bahwa mengenai gila tidaknya alm. senen: alias pak soeria,, pengadilan tinggi hanya mendasarkan pada perkiraannya sendiri.saja.: .i. cin, menimbang :. ugi tara ners able nai beres mengenai keberatan ad. ana sala geng bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena menurut undang undang,bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggiat penggugat untuk kasasi itu telah. dengan.tepat dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi, sebab dalam perkara perdata, walau pun ada orang yang minta banding dan banding dari' s8orang saja'jarig dapat diterima, dan yang lainnya karena formil tidak dapat, diterima, toh perkara.itu: tetap diperiksa seluruhnya termasuk kepentingan kepentingan para emban : ding yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima itu aroma mengenai.keberatan.ad. bean ane aus nun aah natal nat talas bahwa'keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi: mengenai peng harga: dari' suatu' kenyataan" dan'keberatan' seru itu tidak dapat dipetik bangka dalam: pemeriksaan tingkat kasasi" dari sebab tidak: mengenai" hal kelalaian: memenuhi'syarat syarat yang diwajibkan oleh undang undang atau karena. kesalahan menetapkan, 'atau' karena melanggar' peraturan peraturan hukum yang berlaku 'sebagaimana' yang dimaksud dalam undang undang tahun (on asa aman menimbang bahwa terlepas dar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat mahkamah agung, pengadilan tinggi telah salah dengan kedua dictum putusannya yang berbunyi: menyatakan bahwa sawah dalam perkara.adalah bukan harta peninggalan dari ridwan alias pak makelar dengan diadema alias bok. makelar menetapkan bahwa. sawah dalam. perkara, adalah. milik yang syah dari para tergugat dan s pembanding,. . . nia mede memar karena kedua hal tersebut. tidak dituntut, karena tidak .ada dalam, tuntutan penggugat asal dan dalam perkara juga,. tidak. ada. gugatan.rekonpensi. oleh tergugat asal: maa pena menimbang (bahwa berdasarkan yang menurut pendapat mahkamah agung sudah tepat dan benar, menimbang bahwa tergugat tergugat dalamundang undang tahun sena maa anon asn memutuskan: anal menerima permohonan kasasi dari penggugat penggugat untuk kasasi ahliwaris adegan, siap, dan ti'a tersebut |. .' membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya tanggal april. n0! pdt. nanas rugi, dan, dengan mengadili. sendiri: cos tas ana menguatkan putusan pengadilan negeri bangkalan tanggal april a0s ages pat menghukum tergugat tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang'jatuh dalam'dua ratus enam puluh tujuhuni dengan prof. sarwono, sh, wakil: ketua sebagai ketua, busthanul arifin, dan: indroharto, sh, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka. pada hari sabtu, tanggal juni oleh ketua tersebut.dengan dihadiri oleh busthanul arifin, dan indroharto, sh, hakim hakim anggota dan t.s. alamiah sulaeman,. pengadilan tinggi jawa.timur surabaya, mengadili perkara perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat bandingan, dalam sidang perlunya daratan telah. menjatuhkan. putusan. akhir. sebagai tertera :di bawah .ini,.dalam anya: mna nge akh jaga lebah huni seri alias pak: moedariji boss ntah anus rohani, sama sama berumah desa srabibarat, kecamatan, kabupaten bangkalan, sebagai para tergugat dan emban melawan adegan, siap, ta, sama sama berumah desa patengteng, kecamatan modeng tersebut, sebagai para penggugat berbanding dan abode after, bertempat tinggal jl. arjun gg. pasuruan, pipa alias bok raja, berumah desa srabibarat, kecamatan modeng tersebut sebagai para tergugat dan ikut berbanding pengadilan tinggi jawa timur tersebut telah membaca kembalisela yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi surabaya antara kedua belah pihak pada tanggal juli pdt. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat pembanding, dan menolak permohonan banding yang diajukan oleh tergugat dan s pembanding tersebut dan sebelum mengambil putusan penghabisan memerintahkan kepada pengadilan negeri bangkalandan jamnya harus selepas tewasnya ditetapkan oleh kepala pengadilan negeri tersebut. disidang mana:dengan memanggil kedua belah'pihak dan'saksi:saksi harus dilaksanakan perlengkapan'sebagai telah diuraikan'diatas dengan saksama, menangguhkan penetapan biaya dalam perkara ihi sampai putusan sela ani'dengan' disertai berkasnya perkara kepada kepala pengadilan negeri bangkalan sega aging menu sha menimbang, bahwa" guna memenuhi perintah pengadilan: tinggi' yang termuat dalan putusan sela tersebut atas, pengadilan negeri bangkalan telah mendengarkan kembali ked belah" pihak dan saksi sa ksi masin alias pak moda' dan selam'alias" pak salma) sebagaimana ternyata dari' berita acara sidang pengadilan negeri bangkalan tanggal oktober ban . menimbang, bahwa para tergugat dan pembanding dalam perkara ini setelah putusan sela dari pengadilan tinggi tidak mengajukan memorie damai ana mengutip uraian tentang hal ini yang terbuat dalam putusan sela pengadilan tinggi surabaya tanggal juli no: pdt.' dan selanjutnya menimbang) bahwa pengadilan tinggi terasa perlu untuk memperhatikan lebih lanjut, apakah perpindahan hak atas sawah dalam perkara dari ridwan al. makelar 'oleh senin al. p soeria dilakukan secara merampas seperti disebutkan dalam gugatan 'paraipenggugat depart sidang pengadilan negeri tersebut, ataukah dilakukan secara jual beli', menimbang, bahwa 'para penggugat tidak mengajukan tahan sama sekali terhadap memorie banding dari'para tergugat 'dan pembanding, dan sampai pada pemeriksaan ini para penggugat berbanding' tidak. pula mengajukan bukti bukti isinya'dan 'bertatap pada apa'yang telah dikemukakan dan diputus oleh pengadilan negeri bangkalan tanggal april menimbang, bahwa menurut keterangan yang diajukan depan sidang oleh" tergugat pembanding dan tergugat ikut berbanding, bahwa' sawah dalan perkara "tersebut asalnya "berkokok pangkal didaki oleh senin al. soeria, sebagaimana ternyata dalam dasar: gugatan para penggugat terbang din bab ' ' menimbang, bahwa setelah perampasan sawah dalam perkara oleh senin al. soeria, saksi" dari"para penggugat berbanding sekian bl: pak mai) melaporkan pada kantor polisi kedungdung dan bilamana ternyata benar, bahwa senin'al. soeria tersebut merampas pada waktu itu dalam keadaan gila dan orang kampung takut semuanya "kepadanya, mengapa' kantor polisi kedungdung tersebutisetelah: senin:al:: soeria ditangkap'dan'disahkannya hari serta kemudian polisi tersebut membebaskan, sebab'apabila ternyata benar, karena: perampasan)itu: merupakan tindak: pidana) maka'sudah' barang tentu polisi tersebut: akan: menuntut: dan"'jikasperlus: seninya: soeria tetap siarannya atau diperkirakan pada dokter (saksi ahli) setempat guna menentu kan, apakah senin al. soeria dalam.keadaan gila: ataukah.tidak, sebelum pengusutan lebih lanjusoleh pihak kepolisian dilakukan indon sus menimbang,: bahwa para penggugat berbanding.di: dalam. hal: ini tidak mengajukan bukti bukti lainnya yang berupa.surat untuk. menguatkan :keterangan asasi saksinya osman:. samawi, salinan.al. jarak.dan, sekian al. mai),.sedangkan keterangan saksi saksi tersebut diatas olah. para tergugat dan s pembanding:dibantah. dan dinyatakan. tidak betul,. karena.yang: mence bahkan senin al. p., soeria ditahan hari oleh kepolisian tersebut, bukan dikarenakan tuduhan perampasan atas sawah dalam perkara tersebut, selain kan soal penganiayaan yang dilakukan oleh senin al. soeria atas dirinya benda al. sitikarena cemburu (bukti berupa surat keterangan dari komando sektor. kepolisian gedung, tgl. terlampir dalam berkas perkara ini): pssi menimbang, bahwa.oleh karena.mana pengadilan tinggi memandangtidak ada keyakinan.yang:syah untuk mengakui kebenarannya.dari.keterangan saksi saksi dari para penggugat berbanding .tersebut, diatas .tanpa dibantu. oleh alat alat bukti lainnya naa esa menimbang, bahwa. di.dalam: pemeriksaan tambahan oleh pengadilan negeri tersebut,.dimana saksi saksi dari. para tergugat dan. pembanding telah memberikan kesaksiannya antara lain menyatakan,: bahwa. dalam. perkara dikerjakan oleh senin al. soeria sejak.tahun . menimbang, bahwa pembayaran pajak atas sawah dalam perkara. dibayar sejak bawah.dalam perkara.dikerjakan.oleh senin.al. pak. soeria, dan kini dibayar .oleh. para tergugat. (bukti.surat. pembayaran. pajak: terlampir dalan menimbang, bahwa dalam memorie banding tanggal oktober dari 'para tergugat .dan,. pembanding,,.bahwa. kerumitan untuk. mengajukan saksi saksi,yang dapat meyakinkan sewaktu terjadi jual beli. antara senin al. soeria.dengan ridwan:al:. p. makelar mengenai sawah: dalam.perkara,.kini sudah.meninggal dunia semuanya, sedangkan:surat jual belitersebut kinisudah bang uang bahwa seandainya perkara.mengenai sawah yang sekarang dalam.persen ketan. ini sewaktu.diajukan. pada pengadilan negeri. bangkalan: tahun diteruskan, maka tidak ada kesulitan bagi para tergugat dan pembanding untuk.mengajukan saksi saksinya, karena pada waktu itu.saksi saksi'dari para tergugat .dan pembanding masih. banyak yang hidup,: (so sal sebahu' sawah: dalam perkara, 'menurut: memorie banding tanggal dari para tergugat: dan: s:pembanding "menyatakan: 'pula,'' bahwa perselisihan sawah dalam perkara telah pernah diajukan pada pengadilan negeri bangkalan tersebut sebanyak kali, yaitu yang pertama pengadilan negeri bangkalan dengan putusannya pdt. setelah sampai pada pemetik saan saksi saksi, perkara dicabut oleh para penggugat!, kedua pdt. (perkara dicabut lagi oleh para penggugat) dan yang ketiga adalah hingga menimbang, bahwa menurut surat keterangan dari major al. roes, kepala desa srabibarat tertanggal juni pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi saksinya pembelian tanah tersebut sudah meninggal dunia semua nya, dan buku buku desa (letter yang lama maupun buku letter kini berubah atas nama. tergugat i pembanding. seri al. pak medali), ayah tergugat pembanding.( masa al. rohani), ayah: tergugat tergugat ikut berbanding wongsotruno) dan suami tergugat ikut berbanding.( p. su'a) dengan mutasi jual beli dengan ridwan al. makelar (surat bukti terlampir: menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pengadilan tinggi tidak ada keyakinan yang syah untuk membenarkan, bahwa sawah dalam. perkara adalah merupakan peninggalan dari ridwan alias pak makelar dengan diadema al. bok makelar almarhum, dan oleh karena mana maka putusan pengadilan negeri bangkalan tanggal april pdt. haruslah diperbaiki mengenai dictum putusannya, sebagaimana yang akan diuraikan dalan dictum putusan ini, dan untuk selainnya dapatlah dikuatkan menimbang, bahwa kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya dalam pemeriksaan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, masing masing separuh mengingat akan yang bersangkutan dari undang undang no, tahun undang undang darurat tahun dan hir serta bersambung dengan aturan peralihan undang undang dasar republik indonesia tahun mengadili memperbaiki ridwan alias pak makelar dengan diadema alias bok makelar almarhum menetapkan, bahwa sawah dalam perkara, adalah milik yang syah dari para tergugat dan s pembanding dan tergugat dan 4a ikut berbanding menguatkan putusan pengadilan negeri bangkalan tersebut untuk selain

lan pre tgl: mlm. kol: (kode: sub k mean sakit pemerintah yang dan nirlaba perubahan status dasar "mengingat". harus mandiri secara final mempunyai dana, malah hukum rumah sakit milik swastanisasi rumah sakit sial, dan tarif pun naik. menjadikan orang sakit seba pemerintah provinsi milik pemerintah daerah itu sebelum menjadi pt, gai objek bisnis yang dapat pemprov) dki jakarta, yakni bertentangan dengan undang tarif rumah sakit terdiri atas mematikan rakyat. rumah sakit umum daerah undang, menunjuk biaya operasional dikurangi pada sisi lain, kepala rsud) pasar rebo, rsud uud yang mence apbd dibagi volume pela dinas kesehatan pemprov cengkareng, dan haji. bukan hak masyarakat un kanan. setelah menjadi pt, dki jakarta chalk masu jakarta pada agustus tuk mendapatkan pelayanan komponen tarif terdiri atas lili kes, mengatakan, pe menjadi perseroan terbatas kesehatan. juga biaya operasional ditambah rumahan status.ketiga rumah pt) yang berorientasi laba yang menyebutkan negara profit, ditambah pajak, dibagi lam men utan tipu disipasi (keuntungan), menimbulkan bertanggung jawab atas famili volume pelayanan. tarif sete dengan menyediakan dana ke pro dan kontra. dengan status tas kesehatan dan fasilitas lah (menjadi) pt, selalu lebih selatan untuk makin. tahun hukum berupa pt, dibawa umum yang layak. amanat besar daripada tarif yang ini pihaknya mengalokasikan tiruan semakin sulit orang tersebut ditindaklanjuti den bukan pt," hasbullah mence dana miliar untuk miskin menjangkau pela gan undang undang nomor laskar. keperluan itu. namun, menu kanan kesehatan. tentang menyebutkan beberapa rut hasbullah, dana sebesar tarif sebagai salah satu otonomi daerah, yang mence karakteristik sektor kepe itu hanya cukup menjamin sumber pemasukan rumah bukan pemda wajib menyepi hutan yang harus dipetik persen dari penduduk dki sakit, jelas akan dinaikkan. akan fasilitas pelayanan kepe bangka, antaranya, ket jakarta, sementara pada sisi lain, perubahan sta hutan dan menyediakan fasi dakpastian. artinya, se0 masyarakat yang benar benar tus kepegawaian dari pegawai lintas.sosial dan fasilitas rang yang sakit, baru tahu bi . mampu hanya persen. negeri sipil pns) menjadi mum yang layak, serta pera aya yang dikeluarkannya bagaimana dengan penduduk karyawan rumah sakit berita turun pemerintah pp) setelah selesai menjalani yang persen lagi? tus pt, memicu keresahan pe yang menyebutkan rumah pengobatan, asimetri (ket gawai pasar rebo. sakit daerah berbentuk utd dakseimbangan) informasi se butuh kewenangan perubahan status hukum atau ltd (badan, kantor). hingga orang terpaksa mem masulili mengemukakan, itu, dinilai dekan fakultas swastanisasi dalam ben bayar dan sektor kesehatan terhitung januari kedua kesehatan masyarakat uni tuk yang bersifat mencari bersifat eksternalitas. rumah sakit, yakni pasar veritas indonesia fkm ui) keuntungan, akan semakin hasbullah menegaskan, rebo dan cengkareng su prof hasbullah thabrany mempertajam jurang antara tidak masalah bila rumah dah tidak lagi mempunyai mph sebagai kbbi pelayanan kesehatan dan sakit menjadi korporasi, mata anggaran dalam apbd akan yang melanggar konsep masyarakat, khususnya asalkan seluruh penduduk di dki jakarta. artinya, dana fusi, melanggar undang un masyarakat miskin (keluarga jamin biaya kesehatannya. sekitar miliar yang sem dang yang lebih tinggi, tidak miskin makin) dan tetapi, indonesia, baru se ula diberikan kepada kedua sejalan dengan falsafah dasar masyarakat separo miskin. kitar persen yang dijamin rumah sakit itu dialihkan "kemanusiaan yang adil dan artinya, ada kelompok kesehatannya, baik berupa menjadi dana promosi kepe beradab", dan merupakan su masyarakat yang akan jatuh asuransi kesehatan sosial hutan untuk mencegah kerja atu anomali kebijakan publik. miskin karena sakit. biaya maupun asuransi kesehatan dian luar biasa klb) serba yang lebih menyedihkan lagi, pengobatan yang tinggi akan komersial. gai penyakit menular dki perda tersebut tidak kencan menguras harta benda sesko seluruh dunia, jakarta. tukan peraturan rang. akibat sakit, orang katanya, hampir seluruh ne perubahan status hukum pemerintah nomor tahun tersebut masuk kategori gara mencari dana untuk rumah sakit daerah menjadi yang membagi status makin. itu merupakan membiayai pelayanan sudah dikaji. dipilih rsud sebagai lembaga tek dampak dari bentuk rumah rumah sakit, kecuali pem karena yang menjadi inti per nis daerah ltd) atau unit sakit berupa pt. nya, prov dki jakarta. meme masalah adalah otonomi pelaksana teknis dinas ke rumah sakit tidak lagi mem lintah yang mampu memaksa. atau kewenangan yang sangat selatan utd) sebagai lan peroleh dana apbd, sehingga rakyat membayar pajak, kurang pada rumah sakit g:blank.doc kea hari tgl: bu, hum. kol ld. kode: subjek abi www berbentuk upt. intinya adalah kewenangan mengelola keuangan, personel, dan barang. lembaga yang ada sekarang ini dipandang tidak cocok kecuali pt. sedangkan badan layanan umum blu) hanya punya kewenangan dalam mengelola keuangan, tetapi tetap saja birokrasi masih berjalan," kata masulili. menjelaskan, pihaknya memilih karena terpaksa. nya, belum ada bentuk rumah sakit yang memberi otonomi yang luas dan berisi fat nirlaba. karena itu, sekalipun statusnya pt, na mun agar rumah sakit tetap menjalankan fungsi sosial nya, maka diatur dalam perda nomor tahun tentang perubahan status hukum pasar rebo pada rumah sakit berke wajibkan menjalankan pelayanan sosial termasuk pasien miskin tidak mampu dan pasien korban wabah. masulili menambahkan, selama ini birokrasi meng hambat perkembangan rumah sakit. dana yang di dialokasikan pemerintah pun terbatas, sedangkan penentu tarif rumah sakit (bila se bagai rsud), harus melalui perda yang belum tentu berubah sekali? dalam lima tahun, karena untuk lembu perda memerlukan waktu yang panjang. demikian pula untuk berbelanja barang yang terikat peraturan dasar dan hukum, sehingga tidak bisa dilakukan secara tepat dan cepat. uro pembaruan! hari tgl ein, seni hlm kol subjek mok pasi bidang: abdul eksaminasi politik per lan drives sedang berayun narasi probabilitas mahkamah konstitusi upaya badan pemenangan: hingga juni nanti. sem bia nasional bpn) prabowo sub . bilan hakim yang menangani anto sandiaga uno melakukan sengketa pilpres menjadi ujung eakgpat pasi pembuktian kebenaran tombak untuk memutuskan apakah tar hasil pemilu, mulai dari upaya gugatan kubu prabowo subhan .' ' hina menggerakkan massa (people to sandiaga uno diterima atay power) hingga proses sengketa tidak. keputusan tersebut kelak tmn mk, bisa dilihat sebagai sebuah diharapkan akan menjadi titik optimisme politik tersendiri. tapi klimaks dari semua perdebatan kita mulai mencium bau praduga elektoral yang sudah menyedot yang pekat soal ketakcukupan energi elite dan rakyat selama ini. dan lemahnya bukti bukti untuk bagaimanapun proses pilpres: merkusii saksi' bantahan bpn sejak dari masa kampanye, mmi pia eye (pemungutan suara, hingga bisa rut amin layak menang. nama itn nat umbu parang padasidang yang digelar pada bergerak dalam aurita mobil. juni, pihak memohon kpu) pita mobil diperkenalkan oleh . kitabolehkecewa, pesimistis gan pihak terkait (pasangan joko august mobil dan johann karena kalah, namun emosi itu ma'rufa mampu membantah listing, yang merupakan objek tidak boleh menjadi residu yang seluruh dalil dalil yang diam topologis mana hanya me '.menugasi dan menuntun pada pakan pihak pemohon (pasangan miliki satu sisi atau permukaan: upaya destruktif, yang menurut prabowo sandiaga) pada sidang dari satu komponen perbatasan, prinsip prinsip sportivitas dalam perdana jumat, yang me menyerupai angka delapan. jadi, tuang integrasi sosial politik.| mengesankan bahwa pilpres penuh. pita ini membentuk arah gerak! buat apa pemilu dihelat, jika pada dengan kecurangan. bahkan kpu mengikuti bidang yang tanpa, akhirnya kita hanya sampai di secara tegas menyatakan bahwa batas. nyaris perjalanan politik! ambang keretakan sebagai sesama dalil permohonan yang disamai pilpres kita menyerupai itu, se anak bangsa? dal, kan oleh pemohon pada sidang perti tanpa ujung, meski bendera kita maklum, dulukubucalon perdana, sengketa pilpres kemenangan bagipasangan joko tertentumungkinbegituyakinbisa mk, tidak menjelaskan adanya. widodo ma'ruf amin sudah di memenangkanpertarunganelek dugaan pelanggarampemilu yang: kibarkan oleh komisi pemilihan toralpada april kemarin. meraka dituduhkan sebagai kecurangan umum kpu). juga optimistis bahwa indonesia yang bersifat terstruktur, sistematis untuk konteks sio politik secara perangkat administratif ke sanmasif tsm). sebab, kurang indonesia yang kompleks dan kekuasaan nyaris dalam genggaman, yang disebut ts :semestinya plural, pertarungan elektoral apalagi dengan menggunakan melibatkan penyelenggara pemilu. yang disertai interpretasi indi takaran komoditas politikseseksi jika menggunakan narasi vid kelompok terhadap hasil. politik identitas, mengingat ada besar empirik probabilitas8 ke politik,sah sah saja. namun, negarademokrasibesaryangsudah. terpilih kedua pasangan calon. karena kontestasi elektoral setahu berhasil mengkomoditisasiisuitu yang berkompetisi kemarin, punya kohesi etis yang menjadi dalam mencapai rute elektoral pasangan jokowi ma'ruf amin panduan dalam memperebutkan politiknya. namun. kini hasilnya sudah selayaknya memperoleh suara, mestinya kepentingan dan berbicara jelas, bahwasanya hati kemenangan, dan pihak bpn keselamatan demokrasilah yang nurani politik rakyat tidak bisa tidak harus menyiapkan energi menjadi keagamaannya. dilengkapi. sebesar ini untuk membangun sean skeptisisme politik terhadap hasil kerja kpu. alasannya, sejak awal kepemimpinan jokowi, terlepas mma mam sumber swara pembaruan hari tgl seru, jet him kol "dari berbagai catatan kekurangan ara dimilikinya, talniweskap isu besar yang mesti disisakan dari kontestasi sean dining suatu masa politik kemarin sebenarnya bukan soal mat yang siapa berbuat curang . isu besar yang lebih disukai rakyat. substantif dan kekal karena menembus kepedulian berupa terobosan isinya bad indatntibets imajinasi kebangsaan kita, yaknisoal isolasi daerah daerah tertinggal, bagaimana menjaga akhlak berdemokrasi pembangunan infrastruktur berikan untuk koneksi karya para elite) kita tidak gampang kegiatan ekonomi, pemerataan menjadikan kekayaan identitas yang sudah akses pelayanan publik (pen: dilahirkan dari rahim nkri ini menjadi alat didikan, kesehatan), reformasi birokrasi dan pelayanan publik perjudian politik meja kekuasaan. termasuk penyederhanaan peri zina berbagai unit pelayanan publik, sudah tidak diragukan paradoks berpolitik tapa lawannya lagi jokowi bukan seorang melawan kenyataan itu dengan civilization? yang otoriter, yang punya dna membombardirtuduhan kecurangan leslie lisan mencatat tiga 'menghalalkan segalacarauntuk tentunya menghasilkan paradoks epe positif dari sistem demokrasi, merengkuh tujuan politik yang politik yang alih alih menggiring yakni: demokrasi menghargai dikehendakinya. dari kronologis '.opinikepadaupayamendelegitimasi martabat manusia, sistem de kepemimpinan sejak menjadi pemerintah atau penyelenggara lokasi memberi peluang kepada wali kota solo hingga sekarang, pemilu, tetapi justru, akan kian me individu untuk menaruh perhatian impuls impuls yang demikian memakan segala tuduhan tersebut kep masalah bersama, me samasekali tak nampak. terlebih hadapan meja pengadilan ena pendidikan politik demokrasi ane nurani rakyat. mandar, kontribusi bagi variabel penjelas$ kenapa jokowi karenanya, isubesaryangmesti page wan selalu diganjar urutan teratas berbagai disisakan dari kontestasi politik ke eren mau sung survei tentang kinerja dan elektabili marin sebenarnya bukan soal siapa king aga dass iming tasnya menjelanghari pilpres. jadi, berbuat curang . isu besar yang ! 1secara beradab, alangkah tendensiusnyajikakitamau lebih substantif dan kena? karena dana sankei menjadi disuap kesimpulan (prematur), bahwa menembus imajinasi kebangsaan yang pem ig ita adalah kubu jokowi ma'ruf amin melakukan kita, yakni soal bagaimana meja daan sandung cas kecurangan dalam pilpres, seperti akhlak berdemokrasi (terutama aah memobilisasi aparat penyelenggara para elite) kita' agar tidak gampang kei (rn isa pemiluatau birokrasi didaerah daerah menjadikan kekayaan identitas yang: donation tetapi untuk memenangkan pemilu. sudah dilahirkan dari rahim nkri kemanan maan tanpa melakukan itu, publik ini menjadi alat perjudian politik teh beri apa iis dengan segala akal sehatnya,dengan mejakekuasaan. lapak sang mudah meyakini bahwa wow effect paraelitejanganlagi menambah jokowi, bahwa anda residu dan beban bagi perjalanan penulisadalah dosen fisip perannya selalu meraih tren positif, politik dan demokrasi bangsa ini sni sekalipun paradisi lain,iaterusdidera dengan sikap yang menghalalkan pelbagai hoax dan ujaran kebencian. segala cara, mengkatalisasi simbol bahkan hasil survei saiful mulai atau sentimen keagamaan, meminta research and consulting smrc) akan kepolosan rakyat demi merebut mei juni) menunjukkan bahwa kue elektoral, atau mengobarkan api mayoritas atau publik menilai permusuhan pada rakyat hanya demi pilpres april.sudah berjalanjujur menyelamatkan gengsi dan kursi dan adil. pak kekuasaan.

departemen maa jm: dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur sumber har kamis, mlm. ikon: kode: r9. pembaruan i tgl: kamis blm. 83g bv: etal daging pen asa ipk ma disebut sebut illegal logging hutan produksi ha, mendapatkan pemberdayaan pada januari ke ketinggian sekitar hutan lip ran tetap dalam arena kate pala dinas kehutanan papua meter, dari dalam pesawat ha, hutan produksi konser mengirimkan surat pemberi casa, kepala pelaksana rasi ha, hutan ppa kesejahteraan. tahuan surat edaran uber operasi hutan lestari ii, seluas ha, dan hutan selain itu juga berdasar: dan petunjuk kelak komjen pol imelda lubang, lainnya kan tahun 2001ten santan pemungutan hasil menunjuk batang batang body tang otonomi khusus papua. hutan melalui ipk ma kayu bulat yang bertumpuk pembalakan liar papua ken undang un departemen kehutanan dekat sungai. lihatlah, hu tarian jaya barat terjadikare s216 itu menentukan, usaha jakarta. padahal, sebelum tan sekitar sungai sungai nevada peluang bagi penguasa::' usaha perekonomian pro surat pemberitahuan itu, itu, bolong, itu, dijalan dan kayu membabat hutan visi papua yang manfaat yakni sepanjang? kepala gubuk, jalan dan tempat isti melampaui luas yang daten kan sumber daya alam de dinas telah mengeluarkan jahat pencuri kayu, katanya, tukan. pengusaha itulah nan tetap menghormati hak k.ma. izin mengenai pem kepada wartawan yang meng mendapat izin terlebih dulu hak masyarakat adat, mem perlakuan ipk ma belum tu ikuti operasi pemberantasan dari pemerintah dan kepala berikan jaminan kepastian run, namun dia sudah keju illegal logging (pembalakan agatsetempat dengan peran hukum bagi pengusaha, serta akan ipk ma sebanyak itu, har)di papua. lebih kurang jiansipengusahamemba prinsip prinsip pelestarian kn, salah sekali, kata dua minggu, wartawan dari gunakan jalan sana. luas lingkungan dan pembangun komjen pol imelda lubang. berbagai media jakarta hutan yang diizinkan untuk yang berkelanjutan. departemen kehutanan berada sorong, papua, ditebang hingga ha. mengatakan, menanggapinya secara naga mengikuti operasi itu. tetapi, praktiknya bisa lebih pemerintah provinsi id' kir pada februari di kayu kayu tersebut over mngipnyaang stand mengakui, menghormati, akan tekstur jenderal bina produk umumnya ditumpuk dekat ada pula yang menyala: melindungi, menahan hak kehutanan supriyanto sungai dan dekat pantai. gunakan izin pemanfaatan dan mengembangkan hak hak, mengirim surat keberatan tepisungaiitu terlihat beber kayu masyarakatadat gpk masyarakat ari kobe ber. atas ipk ma, yang intinya tongkang. ada yang masih ma) yang dikeluarkan dinas selain surat biner tpk ma bertentangan dengan kosong, ada pula yang sudah kehutanan. ipk ma dibela nur kepala tentang dimuati kayu gelondongan. hen atas daan minat sana prana| ye. kehutanan. kapolda papua, irjen pol gubernur papua so jaar, menindaklanjutinya de tetapi, dinas kehutanan body sumantyawan, manga ngan surat keterangan yang papua yang mewakili meme rossa, pada agustus berisi petunjuk pelaksanaan akan, pencurian kayu pa yang ditujukan kepada bupati eka ing lintah papua itu tidak patah pua terjadi sejak pemda dan wali kota serta kepala di ipk ma, kit semangat. pada maret akan liar itu menjadijadipa nas kehutanan provinsi pa: puma, syara nun dinas kehutanan papua keterangannya ber pua, surat edaran itu berisi ipk ma, cara membalas surat dirjen bina dasar catatan dinas keju pengaturan pemungutan hasil kayu serta aka kai produksi departemen keju tanah papua, pembalakan liar hasil hutan kayu oleh ma: jiran, larangan, dan san ksi. kanan, yang isinya mengapa disana sampai 2004telah me syarikat hutan adat. kan, ipk ma tidak akan di rujukan negara rp7,2triliun. gubernur mengeluarkan pengawasan ditangguhkan. bahkan, salah luas daratan papua surat edaran itu dengan ber tetapi, baik ag satu butir dalam suratnya itu provinsi papua dan irian manekin pada not teu sadar menantu mengancam, . apabila ipk jaya barat)422juta hektare hun1999tentang kehutanan. kepala dinas kehutanan ditangguhkan pelak , (ha). dari luas itu, juta undang undang itu tidak dikelas areal) tangannya, dikhawatirkan persen) antaranya mengatur, masyarakat hu na na. menimbulkan gejolak sosial hasan hutan yang kaya sum kum adat sepanjang menurut pela bakti lapangan. namun dalam ber daya alam. luas areal tan anak duta ada apa rak lari hakekat surat balasan itu, dinas keju hutan papua berdasarkan akui keberadaannya, berhak banyak pemegang iptv,t tanah berjanji akan member peruntukannya adalah hutan memungut hasil hutan, ke menebang kayu tanpa baik petunjuk teknis pelak lindung seluas ha, eta deretan tran bata body: santan ipk ma. ana a81 anna aan ann nan nap c:bangko.doc fusion una departemen hukum . dan mam badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur meme sumber gmb angan hari tgl: 2m15) blm. kol: kode: rar nip ana anna aan pada mei2003 menteri bisa dijual susah inilah kehutanan muhammad pravo jin bau mengirimkan surat kepada hutan sampai tujuan kayu, menteri dalam negeri agar seperti surabaya bahkan mencabut keputusan uber: luar negeri, kata kepala nur papua mengenai ipk ma. dinas kehutanan provinsi tidak jelas apakah permintaan jaya barat, marten itu dijawab atau tidak. other rumahan, yang yang jelas sepanjang sekarang ditahan sebanyak ipk ma liter. kapolresta sorong karena biakan. dan pada telah mengeluarkan ipk ma. diterbitkan ipk ma. mengatakan, dengan sehingga sejak sk shh pihak provinsi ipk ma yang dikeluarkan dinas kehutanan) meter berjumlah kama perintah pemda data dari posko saran (oleh pemegang ipk hutan lestari ma) kepada departemen menyebutkan, perusahaan kehutanan yang sering ikut dalam kasus illegal log disebut provisi sumber daya ging tanah papua. ke hutan pdh) dan dana. perusahaan terbagi, pe reboisasi (dr). perusahaan untuk wilayah menurut rumahan, untuk kepala burung @rian jaya memudahkan mekanisme barat) dan sisanya wilayah penyetoran pdh dan dr, provinsi papua. menteri kehutanan menyepi pada. desember nga rekening bank gubernur papua dan irian indonesia, jakarta. untuk jaya barat mengeluarkan setoran pdh nomor keputusan mencabut kembali rekening: bank keputusan ipk ma. halitudi. indonesia thamrin, bakar lakukan karena penyimpan ta. sedangkan untuk setoran gan pelaksanaan ipk ma masuk rekening no lapangan. namun, keputusan wo: (untuk dua gubernur itu sepertinya rekening setoran rupiah) dan tidak bisa menghentikan ille nomor rekening: gal logging yang pelaksanaan (khusus untuk nya sudah liar . setoran uang dalam bentuk dolar amerika serikat). setoran dephut pada meta illegal logging semakin pakan, dana pdh yang tak terbendung ketika die sudah disetor sebesar but sebut pihak departemen miliar. sementara setoran kehutanan dephut) menteri miliar. itu baru tahun setoran para tukang, belum lagi tahun se dengan cara mengeluarkan sebelumnya. jadi ipk ma ini surat keterangan sahnya jangan hanya kami yang di hasil hutan sk shh). salahkan, tetapi juga yang kalau departemen atas, ujarnya. kehutanan tidak mengetuk mp adanya dana pdh dan akan sk shh, ipk:ma tidak yangtidak pernah ditolak akan berjalan, sebab semua itulah, yang kemudian kayu yang ditebang nara departemen berdasar kehutanan menyetujui ipk ma. tidak ipk ma. anu ana g:blank.doc pfusdok

departemen ket dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur nama anna pas bei, sumber yerjoruan hari to kontak y45 him. ob: xi kode: momo ant, pengelolaan mua api tan provinsi papua didiami rakyat adat amungme tom burung burung berkumpul, sapaan hutan hph) mengaum suku, yang tersebar dalam bernal selalu mengatakan, bertengger dan mengumpan bil kayu hutan mereka, wilayah kebudayaan tabi ja "tanah itu kami punya dangkal sonata keagungan. adalah salah satu contoh. gapura), teluk sandera teluk dup , karena selalu memberi jika salah seorang suku amungme meminta cenderawasih), kepala bu kan kebahagiaan. hubungan menebang pohon tanpa izin, ganti rugi ketika freeport rung sorong dan manokwari dengan alam itu dirumuskan diadili secara adat. denda indonesia mengolah tambang ri), soberan bomber fak suku amungme dalam uca nya sangat tinggi, dan isu tembaga dan emas grass fak, kaimana), asmat kamo pan aro nenek lak o , ruh menanam kembali peng berg puncak jaya bagian sela mimika, asmat), ha anim "alam adalah aku . gantinya. pohon atau kayu, tan. demikian pula, ketika merauke, tanah merah), tanah adalah kehidupan memiliki makna sangat da hutan tropis yang semula lani pago pegunungan manusia. karena dari aspek lam bagi setiap masyarakat menjadi tempat mengumpul tengah). semua memiliki budaya, tanah adalah ibu. adat. suku asmat sangat kan hasil hutan, berburu, dan relasi erat dengan alam seorang ibu yang melahirkan, menghormati hutan dan mengambil sagu, berubah jadi lingkungan sekitarnya. memberikan makanan, alamnya. pohon dianggap se lahan transmigrasi serba mereka memuja alam memelihara, mendidik, dan bagai benda luhur, karena itu gai kabupaten papua. lingkungan sebagai simbol membesarkan anak anaknya. mereka selalu menjaganya. pada dasarnya masyarat harga diri dan masa depan. jangan heran, seorang ibu kat, menurut ksamres, dari falsafah dari suku yang hamil tua asal masa . bangkit melawan wilayah kebudayaan horor amungme kabupaten mi rakyat kimia suku teit, masyarakat papua meng sorong kepala burung papua, mika seperti ditulis karel memakan tanah liat sebagai ambil hasil hutan dan laut tak pernah menjual tanah un phil dari dalam bukunya, simbol memberikan kekuatan dengan mengutamakan ke tuk transmigrasi. tanah itu tanah kita, hidup kita: hu kepada anak dalam kandung kelestariannya. tanah, hutan, hanya diberikan, dan suatu bunga manusia dan tanah annya. ketika mengikuti dan semuanya, adalah saha ketika diambil kembali. sis irian jaya sebagai personal perang suku, setiap pria bat dalam kesetaraan. gu timnya meminjamkan, teologis pustaka sinar memakan tanah untuk simbol nung dipuja. pohon merbau namun, pemerintah telah harapan, mengungkap perjanjian mempertahankan disanjung. laut senandung mensertifikatkan menjadi kan, "tanah ibarat ibu kan negerinya. suku dani kan melalui persembahan hak milik transmigran. dung , tanah menyediakan lembah balik, meliputi ritual adat saat melaut. tentu ceritera tentang kebahagiaan bagi anak anak diri dengan tanah sebagai demikian pula saat membuka tanah yang menjadi ibu kan nya. falsafah itu dianut se simbol kesedihan atas me ladang, sampai panen. dung dengan segala isinya mua suku tanah kasuari. tinggalnya anggota keluarga. karena itu, ketika masa sangat panjang. tetapi, mak mereka melihat tanah dengan tanah yang diibaratkan rakyat adat melihat kekayaan nanya sama. artinya, tanah segala yang hidup diatasnya sebagai ibu kandung dibor alam diambil tanpa mengebor dengan segala yang hidup bagian dari persenjataan mati. atasnya, ada flora mati hak dan mengajar bergerak atau mati, serta abadi. namun, untuk meme dan fauna yang harus dijaga. lainya sebagai sesama manu kandungan dalamnya, nui kebutuhan hidup, mere pohon pohon menjadi simbol sia, mereka pun bangkit adalah bagian integral memanfaatkan untuk kepe kebanggaan setiap suku. melawan. perlawanan suku masyarakat papua. jahteraan tanpa merusaknya. atas pohon, roh roh leluhur moon sorong pada an karena itu, miami, salah ketua lembaga masa bersemayam. demikian juga ketika pemegang hak penyu satu kepala suku wilayah aan maa ana ee:sumber engan hari tgl: kama yna la. kol: (kode: say tan kebudayaan tabi jayapura, kabupaten waropen belum hak ul, pemerintah dae adat ikta) papua, dan mengatakan, menjual tanah lama ini. rah mengeluarkan peraturan surat gubernur provinsi dan segala yang ada atas apalagi, kini, tim tempa untuk pengelolaan hasil papua set atau dalamnya berarti operasi hutan lestari hutan guna menyejahterakan tanggal agustus ten menjual ibu kandung. menyita, menahan sejumlah masyarakat. menunjuk tang pengaturan pemungutan belakangan, hak hak pejabat, juga tukang asal bab undang un hasil hutan oleh masyarakat dasar atas tanah diambil tan malaysia. hanya merekalah dang tahun ten hukum adat. izin. masyarakat adat yang yang terlibat? bagaimana tang otonomi khusus bagi demikian juga berhak atas hak tak kayu gelondongan itu bisa provinsi papua, dan tentang pemerintahan lagi dianggap. kenyataan itu lolos tanpa terlihat polisi yang mengakui perlindungan daerah dan pun membakar semangat maupun tni? hak hak masyarakat adat. tentang perimbangan keu untuk melawan. bayangkan dan, masyarakat ikut disebutkan pula pengelola angan antara pusat dan dae saja, pemegang hph bangtan pula dituding mencuri dan lain hasil hutan oleh masa rah, serta peraturan pemeran pernah punya garis keturuan menjual kayu. pernyataan itu rakyat adat tidak bertentangan tah tentang pem an, berbekal sepotong kertas, dibantah keras dewan adat dengan tahun berikan kewenangan kepada mengklaim, ini hutan saya. papua seluruh tanah tentang kehutanan, inpres provinsi provinsi untuk men kalian jangan berburu dan kasuari. kami tidak men tentang pemberantasan pe olah sumber daya alam. mengambil hasil hutan curi. kami mengambil kayu tebangan liar dengan mem selain itu diperkuat oleh sini . warga tak habis milik kami. kalau ada yang bentuk tim operasi hutan keputusan menteri dalam mengerti. beli, kami jual. mungkin soal lestari ii, menteri keju negeri tentang mereka lega ketika kesalahan prosedur hukum tanah menhub vii pengakuan kewenangan gubernur papua solonya menurut pemerintah. jadi tanggal januari provinsi kabupaten kota mengeluarkan surat nomor apakah ibu kandung kami tentang penerbitan izin indonesia. set tentang hanya memberikan kemeja usaha pemanfaatan hasil dasar dasar hukum pengaturan pungutan hasil terapan kepada orang lain? hutan kayu upah), dan formal dan adat itulah meja hutan oleh masyarakat hu kata tom bernal. izin pemungutan hasil hutan landasan bagi pemerintah kum adat. rakyat papua kayu pihak) pada hutan provinsi dan kabupaten kota mulai mengolah hasil hutan hukum formal produksi, menteri keju papua untuk mengelu termasuk kayu gelondongan. mencermati situasi itu tanah sk menhub akan peraturan daerah namun, dihentikan menteri dan falsafah manusia papua, ii tentang kebijakan tentang pengelolaan hasil kehutanan dan menteri bupati sorong john wana prioritas bidang kehutanan hutan oleh masyarakat adat. perdagangan karena diduga ne, sh, si, berharap meme dalam program pembangun itu dalam rangka kelak terjadi illegal logging. lintah pusat dan tim terpadu nasional kabinet indon kanakan falsafah tanah harapan mulai bisa merujuk bijak dalam melaksanakan tu sia bersatu, surat gubernur adalah hidup kita. rakyat hasil kekayaan alam sendiri gas, memperhatikan undang provinsi papua kepada kepala ingin sejahtera dari pengelola kembali terpuruk. kami undang dan peraturan daerah dinas kehutanan kabur lain hasil hutan dalam punya tanah, hutan, tapi 'yang mengatur pengelolaan ten kota se papua tentang bingkai negara kesatuan orang lain yang makmur, hasil hutan. ia.mengatakan, penghentian izin pemungut republik indonesia, ujar kata yansauw dari urefasei atas dasar hukum adat dan kayu masyarakat hukum kanan. uan ana aan asp c:blank. doc musisuara pembaruan! hari tgl selasa him kol: subjek: pornogar anak bidang: sam ana jan lagi terulang itu kegemparan meledak pubertas pada kenyataannya'telah dengan titik pusatnya bu mengalami kematangan seksual. lumba, sulawesi selatan. minatnya akan seks secara ala video mesum berisi sepasang "mah telah terbangun. jadi, sejak siswa smk tengah melakukan "sc memasuki usia puber, bila tidak hubungan intim tersebar dari satu terkendali, anak anak sudah bisa ponsel ponsel lainnya. sebagai bermain api . realitas psikologi jalan keluar atas hubungan tak ten ini memunculkan implikasi pelik. senonoh itu, media mewartakan, yakni, tidak tepat untuk mene kedua siswa tersebut akhirnya pakan anak perempuan pasti selalu dinikahkan dan harus keluar dari korban, sebagaimana tidak tepat wilayah bulukumba. pula menempatkan anak lelaki kalaumaujujur, meskimungkin and leste asa lan petis pasti selalu pelaku, saat mereka pet kerak melakukanhubune melakukan hubungan seks luar pan ban dae baya dah ukb pernikahan. mgu sama mau untuk agak oni mon jin, berhubungan intim, tanpa paksaan membuat kejadian bulukumba atau pun bujuk rayu, menjadi se itumenjadi geger boleh jadifaktor #gro labi segan pama beam dian pen ata bila dua individu berusia pubertas mai dari sebagian kalangan tidak bisa disamaratakan dengan individu ses ului menerima kenyataan bahwa pada berumur tahun bahwa mereka dengan aksi pengrusakan close anak anak berada rentang usia memiliki dinamika seksualitas circuit television (cctv) pula. tersebut, baik lelaki maupun prem yang sama faktor kedua, sejoli itu merekam puan, bisa saja berkehendak (mau) mereka memang masih berada kelakuan negatif mereka sendiri untuk melakukan hubungan seksual. usia anak anak, mengacu pada pesanan penang lag darisisihukum, istilah mausam batasan undang undang berlin rekamannya verse mau (konsensual sex) memang dungan anak. namun anak usia asumsi masyarakat ditolak. ituartinya, mesianik mau puber tentu berbeda jauh dengan siapa pula yang mence nya. 'melakukanhubungan seks,tetapi anak berusia awal sekolah dasar. khalayak luas tahu pang kemauan itu dikesampingkan. anak dan patut digarisbawahi: betapa kedua pelajar itu san tetapdianggaptidak mau. asasi pun dorongan biologis itu secara naa pun tapi orang kum semacam demikian dibangun alamiah pada anak anak puber bea sebagai cara untuk melindungi memiliki kemungkinan berlanjut disayangkan, anak anak dari predator seksual perilaku seksual, namun tetap taun pemidanaan der dewasa. aparat penegak hukum tidak bisa dibenarkan. nya, panen nagan dengan bisa menutup telinga terhadap indonesia, prinsip consensualatas pena san apa klaim predator dewasa bahwa seks tidak ditentukan berdasarkan tengah dada. berhubungan seks dengan anak usia, melainkan berdasarkan sta pepe jalar apa bat atas dasar mau sama mau. tetapi tus pernikahan. konsensual sex kaebemransin menapak begitu karenaunsurkehendakdinihilkan, hanya bisa dibenarkan setelah yang dilakukan laga maka apa yang dilakukan oleh para pelakunya secara sah ber snake pai yang predator dewasa terhadap anak tak status sebagai suami (lelaki) dan mengalami kejadian aon lain adalah merupakan kejahatan istri (perempuan), walau tetap lelaki memangseringtersudutkan. skal (perkosaan, misalnya). dalam pernikahan sekali pun ada kemungkinan mau sama namun, dari sisi psikologis, kemungkinan terjadi kontak seks apk tang aga pelaku: anak yang telah memasuki usia yang tidak konsensual. dukun poshare: pembaruan| hari tgl selasa juni dog him kol subjek: bidang: kembali hubungan seks antara anak lelaki dan anak pe perempuan yang tidak didahului intimidasi maupun bujuk rayu, dari sudut ilmu psikologi hal tersebut mungkin terjadi. lalu bagaimana menyikapi mereka secara hukum? patut disayangkan, per binaan tidak bisa dikenakan pada mereka. perzinaan mensyaratkan bahwa salah satu maupun kedua pelaku telah menikah dengan pihak lain. siswa siswa smk bulukumba, karena kedua pelaku belum pernah menikah dengan siapa pun, tidak bisa dipersoalkan dengan perzinaan. paradisi itu pula saya menyesalkan isi rancangan undang un dang tentang penghapusan kekerasan seksual ruu pks). dari sejumlah koreksi yang dapat saya kemukakan, yang relevan dengan kasus bulukumba, adalah betapa ruu pks yang saya baca tidak mencantumkan hubungan seks luar pernikahan sebagai perbuatan pidana. dengan perkataan lain, bagi pihak penyokong ruu pks, hubungan seks luar pernikahan bukan merupakan persoalan se panjang bersih dari kekerasan atau pun iming iming hadiah. kalau mengikuti rumusan tersebut, maka selesai sudah masalah bulukumba. bisa saja kedua siswa tersebut tidak dikenakan sanksi secara pidana. atau, kemungkinan lain (yang dipaksakan), bersiap lah anak lelaki yang selalu diposisikan dengan tuduhan melakukan perkosaan terhadap anak perempuan. terlalu sempit peluang. dan terlalu tipis keyakinan masyarakat, bahkan aparat penegak hukum sekali pun, bahwa anak perempuan dilaporkan karena memerkosa anak lelaki. juga sulit mengategorikan keduanya sebagai pezina jika merujuk kuhp maupun ruu pks. memakai perlindungan anak pun tak mungkin, karena sekali lagi dimaksud menitipkan konsensual pada anak anak yang melakukan kontak seks, betapa pun diasumsikan kedua siswa smk buruk lumba melakukannya berdasarkan kehendak kedua belah pihak. hanya satu jalan, dari sisi pidana, yang dapatsyarakat luas berikan atas kata itu. dalam kehidupan sehari hari, masyarakat selamasambungan sumber suara pembaruan hari tgl selasa, jum him kol redefinisi perzinaan menurut saya langkah pencegahan adalah langkah yang terbaik. itu kunci agar kejadian bulukumba tak terulang lagi. anak anak dan keluarga mereka pun patut edukasi untuk menunda pernikahan hingga dewasa, sampai mereka telah mempunyai kecukupan lahir, batin, spiritual (religi), dan finansial. "ena dan saat anak anak telanjur melakukan perbuatan terlarang yang satu itu, nyatakan ada ruang vakum hukum dalam menyikapi kasus bulukumba. hanya satu jalan, dari sisi pidana, yang dapat. syarikat luas berikan atas kata itu. dalam kehidupan sehari hari, masyarakat selama masyarakat tidak menetapkan persyaratan bahwa perzinaan hanya bisa ditegakkan apabila salah satu atau kedua pelaku masih berada dalam ikatan pernikahan dengan pihak lain. dengan definisi perzinaan yang dibangun dengan pemahaman publik, kiranya juga akan tersedia jerat hukum pidana bagi pelaku dewasa maupun pelaku anak anak. sehingga penanganan kasus semacam kasus bulukumba juga akan semakin mudah dan jelas. semoga. pan penulis adalah ketua umum laj, dosen fakultas psiko universitas gunadaruso, teh aturan hari tgl: ribu, hlm kol subjek: sesame ak". bidang 7o72 sopra naa. bar sen png h11 raihan hh menyambut putusan akhir jerry sambungan 'amis, juni2019, maka ada hal menarik yang dike formal yang harus ditaati. mah konstitusi mk) ren makanan oleh pendapat saksi ahli tim kuasa hukum yang caranya mengumumkan yang dihadirkan oleh tim kam berusaha mencari pembenaran putusan akhir sidang perselisihan payne nasional tkn) pasangan dengan menekankan pada keadilan hasil pemilihan umum php) capres cawapres nomor urut substantif sebenarnya juga tidak pilpres persidangan sendiri joko widodo ma'ruf amin mampu memberikan argumentasi sudah selesai jumat pekan lalu. saat sebagai pihak terkait dalam per yang kuat tentangnya. keadilan ini, mahkamah sedang mengada kara tersebut. saksi ahli dimaksud yang substantif seharusnya bu kan rapat persyaratan hakim. yatu profesor edward diaries. kan disusun berdasarkan upaya pengumuman bisa dilakukan lebih pendapat ddy, panggilan akrabnya, menghubung hubungkan segala cepat jika memang dianggap perlu. mengupas tuntas kekurangan ke hal dengan perpangkatan perang persidangan terbuka sendiri karangan yang ada dalam pero akan tanpa bukti dan kesaksian berlangsung seperti yang telah honanyangdisusunolehpemohon yang kuat. diperkirakan banyak kalangan. dan cara cara pembuktiannya. dalam hal ini ada beberapa pihak pemohon, dalam hal ini saksi ahli dengan lugas kenya hal yang bisa digarisbawahi badan pemenangan nasional langkan penyusunan dalil dalil dari upaya pemohon: pertama, bpn) pasangan capres cawapres yang dilandasi oleh prasangka, pemohon berusaha mengarahkan nomor urut prabowo subhan arah pembuktian yang cenderung magi pada pelanggaran pemilu to sandiaga uno tidak menyusun dipaksakan dengan menghadirkan serupa per spa permohonannya dengan cukup saksi saksi yang kurang memadai, bat hee ear baik. begitu pula dengan saksi dan dan arah pembuktian yang lebih pemenangan pasangan u1: serta bukti yang diajukan tidak cukup kepada dugaan pelanggaran dalam pemakaian fasilitas dan anggaran meyakinkan, bahkan terkesan kampanye daripada sengketa gara dalam rangka pemenangan kurang memahami pokok masalah perhitungan hasil pemilu. pasangan o1. meng yang disengketakan. kuasa hukum tim prabu stn hakan terdapat beberapa hal signify wo sandi berusaha menyanggah san erat sesasesag kan yang bisa menjadi catatan kritis pendapat eddy. mereka juga tap dpi) yang dalam sidang tersebut. pertama, mengarahkan sanggahanterhadap 'menurut peritehonian bagasi persidangan adalahtentang sosok eddy yang dianggap hanya. per fiktif bahkan siluman sengketa hasil perhitungan suara, punya keahlian bidang pidana, sebanyak bangsa tut bukan sidang pelanggaran memaksa dan bukan pada bidang sengketa ama pemilih:dan tuduhan adanya naan pemilu. edge permohonan pemilu. padahal asas asas dan teori kesengajaan diliat sudah selayaknya disusun dengan hukum sebenarnya menyangkut kesengajaan spa sega argumentasi yang punya logika semua bidang hukum, baik itu has jas ser hukum dan saksi yang tepat. ketiga, hukum pidana, hukum perdata par buas haa sena persidangan adalah upaya maupun hukum dagang dan la leap untuk membuktikan pokok perkara in lain. untuk konteks indonesia pan dengan lana kare yang disengketakan, bukanarena yang memakai sistem hukum snp bat saga untuk perang opini sebagaimana kontinental, maka samping sana yang terjadi ruang politik. kebenaran material, ada bingkai dai rapat maia sambungan sumber sam ombavar hari tgl: abu, ani him kol: pamit siti gaia dim perlu saba tidak sambungan hari tgl rab, jus him kol:sumber: sc4 yarurgl. v4874 muko l.: bid: mmm liar subyek: tur xx. pen paten tematik periksa wafat jakarta) pernyataan menurut bambang, de selain itu, tidak adanya mantan pemilik bank tentu ngan memeriksa wafat, me agenda pemanggilan terhadap wafat ali rizki mengenai mungkinkah munculnya pela wafat, menurut eva, karena adanya penipuan sistematik baru dari level dewan di pernyataan pria berkeluarga (systematic ying) bank reaksi bank indonesia bi) negarawan inggris dan berda century oleh robert pantulan, yang harus bertanggung ja rah pakistan itu berkebalikan harus ditindaklanjuti dengan wab dalam skandal century. dengan hasil pemeriksaan pemanggilan oleh pansus terkait pihak yang ber pansus yang mengarah pada hak angket. pernyataan ra tanggung jawab dalam span mantan gubernur bodi fat dalam wawancara dengan dal century, bambang tetap dan menteri keuangan sri media massa semakin mem yakin boediono dan sri mu mulyani indrawi, menang berikan titik terang terhadap yani sebagai dip ke dengan memeriksa skandal bank century. putusan harus bertanggung saya kira, pernyataan jawab, karena tindakan mere wafat, memungkinkan wafat semakin mempertegas memperkaya orang lain munculnya pelaku bahwa hasil audit badan pe atau pihak lain. walaupun baru dari level periksa keuangan bpk) pada faktanya nanti mereka dewan direksi bank memang benar, bahwa ada boediono dan sri mulyani) pelanggaran dalam pemberi hanya lalai, seperti yang di indonesia bi)yang dana talangan terhadap ungkapkan oleh wafat, jelas harus bertanggung pra tapi sebesar nya. .jawabdalam triliun, kata anggota pansus dari fraksi partai golkar, status wna stan cakar bambang soesatyo, bakar pandangan berbeda dina ta, sabtu akan anggota pansus eva kut pihak yang bertanggung untuk itu, menurut salah kusuma sundari. menurut jawab dalam skandal bank satu inisiator pansus hak ang nya, pansus tidak berwenang century. ket tersebut, pansus harus memanggil dansmemeriksa anggota pansus dari frac mempertimbangkan untuk warganegara asing wna). pdi p itu mengingatkan, memanggil wafat. sadarkan kami belum memutuskan penjelasan wafat khawatir mendesak pimpinan pansus wafat akan dipanggil atau ti kan bagian dari upaya politik untuk memanggil dan meme dak. namun, kecil peluang dia untuk mengalihkan kasus cen raksa wafat. dia sangat kom akan diperiksa, karena pansus tur, dan melindungi para paten untuk diperiksa, karena tidak dapat memeriksa warga pengambil keputusan yang di pernah menjadi salah satu pe negara asing yang berdomisili duga harus bertanggung ja megang saham bank. cen di luar negeri, ujar eva. wab, dalam hal ini boediono tur, jelasnya. sri mulyani. walaupun be gitu, keterangan wafat eja di bangko. doc pondok sumber: hari tgl,: hlm kol,: bid: perjalanan merger bank century century mag, gen) rapat dewan gubernur bi: memberikan disisi memberikan persetujuan merger memberikan persetujuan akuisisi chikara capital ltd terhadap atas ke bank itu bank dapat dan bank piko serta kepemilikan saham bank cic (menjadi bank century) mensyaratkan ke bank itu merger dinyatakan sebagai menerima dinyatakan dalam dinyatakan "dalam pengawasan intensif bank gagal pendanaan jangka pendek pengawasankhusus bi kepemilikan surat surat berharga (ssb) car per31 oktober2008: ipjp) dengan total posisi car: berkualitas rendah negatif miliar. pelanggaran batas maksimal pemberian kredit bpk) oleh pengurus bank dugaan pelanggaran posisi devisa neto (pdn) ott butuhkan untuk memperkaya informasi pansus. haa jadi alat bukti secara teknis, wafat ti terkait hal itu, pengamat dak mungkin diperiksa sebab kebijakan publik ichsanuddin juga buronan interpol. na doors menilai, pernyataan mun, jika secara sukarelawan mantan pemilik bank tentu datang indonesia dan ber wafat ali rizki melalui sedia memberikan keterangan media mengenai penipuan an, pansus siap mendengar ' sistematis yang dilakukan kan, tuturnya. robert pantulan dalam kasus dalam pernyataannya, bank century, bisa dijadikan wafat membeberkan penipuan alat bukti yang memperkuat sistematik yang dilakukan hasil audit investigasi bpk. oleh robert pantulan dan ke memang pengawasan le larga, sebagai pemilik sa mah dari pihak bi. hal itu sa ham terbesar bank century, seperti yang diutarakan wafat juga mengungkapkan oleh mantan gubernur kedekatan robert dengan dua burhanuddin abdullah. se mantan deputi gubernur se lain itu, masalah kedekatan nior anwar nasution dan mi robert pantulan dengan orang randa gultom, serta mantan bi, dan bank century benda : deputi gubernur aulia pat perlakuan khusus, karena pohan. dalam skandal tentu robert sebagai pemilik cen ini, wafat justru melihat tur membiayai kampanye boediono dan sri mulyani miranda gultom untuk me hanyalah korban tindakan raih posisi bi, ungkap dia. robert pantulan atas pernyataan tersebut, senada dengan itu, anglo pansus harus meminta ket pansus dari fraksi partai tangan robert, untuk selain hanura akbar faizal manga juta diklarifikasi wafat. maan pan ichsanuddin merasa gagal dengan pernyataan memanggil wafat. per wafat, yang seolah oleh nyatakan dia sudah banyak di juga abi ayi jadi korban penipu ungkap media massa. jadi robert. bagai kami belum merasa perlu me mungkin aha tap selama tahun ber manggil dia. fokus kami pada kebijakan pemerintah dulu, turut, wafat membiarkan kanada robert berkuasa penuh atas merger century. mereka ber dua sama sama tidak ada be nanya sebagai pengendali bank century. mereka pasti sudah merencanakan penipu sistematis itu, ujarnaman ema hlm. kol: kode: subjek pilkada .i bhi ketika pilkada berjalan memanas tid demokratis uji materiil (judicial review) karena substansi pilkada adalah kpu sebagaimana terhadap sudah diatur dalam ngan tidak berhenti pada tersebut. perubahan ketiga mang per meta ketika republik ini mena memang ada perbedaan uud itu, yakni dipaku gis prita kan pemilihan pres penafsiran dan kan secara demokratis. de neta bar. tenggara: ide (il: uud antara lokasi adalah substansi adalah kpu daerah yang ide dan neng pemerintah yang diwakili pemilu. maka tidak bisa dibentuk kpu. tidak meli pres) had panai departemen dalam negeri tidak, pilkada juga pemilu. bahkan kpu berarti beaten peboagag ketika undang: depdagri) dan dpr disatu sehingga, menurut ketua tangan juga dengan perubahan ketiga veteran pihak, dengan kpu daerah penasihat hukum kpu 22e uud itu. itu papan bu. san kelompok masyarakat daerah dan kelompok ma pula alasan kpu daerah ara subur pihakilaigs syarikat sipil itu, bambang dan kelompok masyarakat tiban doi dod pembahanketisa widjojanto, sipil melakukan uji materi pepikenyap 1945menyebutkan, (d) itu tidak boleh dilihat terhadap hat otak) gubernur, bupati, dan terpisah dari lebih parah lagi ketika ayah (pi gatsu walikota masing masing se uud aed data bagai kepala pemerintahan pendapat itudikuatkan menyebutkan, biasa provinsi, kabupaten dan oleh pakar pemilu ramlan penyelenggara pilkada tetapi, ban kk. saga kota dipilih secara berbakti, terlepas dari dia adalah kpu daerah dan them alang demokratis". sedangkan sebagai wakil ketua kpu. bertanggung jawab kepada lokal itu heri mana mana, dan tanya dprd. padahal, dprd sung tidak dem ing perubahan ketiga uud kan profesor atau doktor merupakan representasi itu sampai kerja menegaskan, "pemilihan" mana pun, pasti akan partai politik (parpol), dan justru men gaa pati "umum dilaksanakan secara mengatakan pilkada itu parpol atau gabungan parpol duran dari langsung, umum, bebas, ra pemilu," kata profesor dari mengajukan pasangan calon latif nang pop rabi hasil, jujur, dan adil setiap universitas airlangga kepada kpu daerah. empat hima tahun sekali". surabaya itu. abg aga get mata ang undang nya, pemilihan umum die tidak akan meh lagaan penggarapan untuk memilih konsekuensi guh independen dalam uu) ten anggota dewan perwakilan perbedaan penafsiran menyelenggarakan pilkada, angin decora pan rakyat, dewan perwakilan itu mempunyai konsekuen karenasangat terbuka pemda) sebagai dasar daerah, presiden dan wakil si. bagi kpu daerah dan mungkin kpu daerah hukum penyu presiden dan dewan lima lsm itu, bilapilkada akan ditekan dan diteror pilkada toge perwakilan rakyat daerah". merupakan pemilu, penyu kekuatan politik dprd. melahirkan her bagi pemerintah, dalam tenggaranya haruslah kpu. dalam membuat berbagai akan ". alini depdagri, seperti be karena dalam ay peraturan. wes pemilihan umum kpu) berapa kali dikemukakan. uud disebutkan, pace ila maag felorvok direktur jenderal otonomi "pemilihan umum diserang seperti pada pem daerah dan yan nii daerah dirjen otda) progo gerakan oleh suatu komisi latif dan pilpres sbb nurdjaman, yang dimaksud pemilihan umum yang berisi yakni. kpu. selain itu, tidak. saga ara oil pemilu hanya seperti yang fat nasional, tetap, dan man akan ada standar yang sama ana ditulis dengan sangat lima diri". sedangkan menurut antara satu daerah dengan lima baar lm) |tarif jana pemerintah, karenapilkada daerah lain dalam penyu masyarat aral itu. karena pilkada tidak bukan pemilu, kpu tidak menegakkan pemanas. caranya centre disebutkan situ, pilkada perlu terlibat dalam pilkada. akibatnya, kualitas pilkada reform metro), icw) tidak dikategorikan sebagai itu sebabnya, dalam pun berbeda daerah yang corruption pesanan pemilu. tentang pemda, satu dengan daerah orde pantura ala tetapi, kpu daerah diatur bahwapenyelenggara demokrasi dalam palka pemantau mohan dan kelompok masyarakat pilkada adalah kpu daerah. lalu hanya retorika senada anak spa mop makin joget pad arena adha pergi mean papa vena setu foton pangan, manta bangko. docs pon sumber hari tgl3 x5, lot. kol: kode: ena tadi, menyebutkan bisa dipermainkan partai asa pang di politik daerah, terutama lakukan secara demokratis. liga dengan demikian lain itu, ada standar na titan abi signal dalam penyerang pepe silakan garapan pilkada sehingga gimana uya sara han kualitasnya sama semua page daerah. juga ada tanda gawai spa rata sonjo yna utara pertama pada juli yang sama antara pilkada dan pilpres putaran kedua dengan pemilu legislatif dan pada september lalu, seperti di tidak akan tercapai kalau pagar tetap mengacu kepada sean (odondaa pre jalu, sekarang. karena debu han ma itu, perjuangan untuk non gen isbn, menyelenggarakan pilkada sangat parah. yang demokratis ada dengan tidak melibatkan tangan mahkamah kpu dalam pilkada, were konstitusi mk) nang membuat peraturan kalau mengabulkan pilkada permohonan uji materiil itu, pemerintah pp) jan maka transisi demokrasi mendanrtsla ada pada indonesia akan terus meng: nas pemandtpi alami kemajuan. tetapi, bila bina dati pan aan! ditolak, maka kita hanya. mana ylmebiktah par mengharapkan kemauan terlibat politik yang baik dari elite alam penyerang parpol dan dprd, pemeran arahan pesilat, karena tah dan kpu daerah serta pindang hyo masyarakat pemilih untuk naa menyelenggarakan pilkada melakukan desentralisasi, yang demokratis. kalau dikhawatirkan penyu tidak, pilkada yang paru anan:ing tidak demokratis hanya utopia, demokratis. impian yang tidak pernah uud seperti dikutip akan terwujud. www c:blankired letnan hari tgl: gerak bem. kol: j uy f kode: subjek bbm harga kenaikan dpr, lanjut dia, sudah itu dengan harga pokok ru mean tang har yng meminta pemerintah untuk mah anang dengan harga segera ditunjuk pemerintah menunjuk konsultan inde ajaran deli berkait dengan kenaikan har pendek. sebab, perhitungan masih wajar bahan bakar minyak, hing yang diberikan pemerintah bni dan nan waras kini, belum direalisasikan. kepada dpr sebelumnya me mba pawan dalam undang un rupawan hitungan internal tes terhadap ang tana dang apbn, sudah dibentuk yang tidak akurat. panitia bbm, abg kan kewajiban tersebut. anggaran juga sudah meng: atap had yak wakil presiden wapres) ingatkan pemerintah untuk fata bagi bni) muhammad jusuf kalla me menyelesaikan itu. yang di jadi sit terobati dng nyatakan bahwa konsultan berikan pemerintah kemarin porn morianigand menu akan independen tidak diperlukan adalah hasil perhitungan in ben pap tani mou untuk menghitung besaran esp bae henendiik wiki aging rerata ternak itu karena kita mau andai aen mika mempercayakannya pada perhitungan akurat. karena yua nel ara adan ahli pertamina. itu diamanatkan oleh blog percayalah pada ahli apbn maka itu harus dilas pia pet laga pertamina untuk menghitung kanakan," jelas enggan. galak harga, pokok setiap jenis apalagi dalam tem hat nada dikemukakan nden daring pak dpr pada oktober menteri koordinator politik, bana yangjelas tahun lalu membahas tentang hukum dan keamanan aan tau apbn konsultan nde poligon nana dak dibandingkan negara te dengen seharusnya sudah menurut mia, setalah tangga kawasan asia, te menyelesaikan hasil pergi oral aan gas kalla yang juga ketua tangannya sebelum kenaikan mena dana umum partai golkar itu bbm. bahwa pemerintah kam jakarta, rabu lambat dan tidak sesuai de lain hanya dengan pan ngan apa yang diamanatkan pendapat. dangan enggartiasto bukit, dan disepakati dulu itu me gas pemerintah, lanny anggota panitia anggaran mang iya. karena itu kami gla, mengelola kamar dari fraksi partai golkar. menuntut pemerintah untuk yang lebih baik. dengan $ . menurut enggan seusai bert segera melakukan itu, kata makian, hak hak untuk verde wapres jusuf kalla, hari lokasi itu dapat disamai pemerintah telah ngan dengan peraturan melanggar hand din beda dia, perhitungan doi teu! yang amini uu) apbn. hal yang ng yang ada saat ini tidak sesuai polri jenderal da'i bachtiar gar, pacarnya, sampai ketika dengan logika karena semua mengatakan, aksi aksi unjuk leto kon bangtan harga pokok bbm sama. oleh rasa yang dilakukan untuk karena itu, perhitungan ha menolak kenaikan bbm ma pemerintah belum menunjuk rus dilakukan agar rakyat sih berjalan dengan damai. konsultan independen untuk mengetahui berapa, besar se aparat kepolisian yang menghitung harga pokok se harusnya subsidi yang harus bertugas mengamankan situ tiap jenis bbm sebagai pem diberikan. dia lalu men asi cenderung untuk bersikap banding perhitungan yang te dianalogikan kenaikan harga persuasif dalam menghadapi lah dilakukan pertamina. bbm dengan besaran subsidi pepagan unjuk rasa seperti aan ana nana nana man banana ana c:bangko.doc fusion bas departemen belum dan mad badan pembinaan muram animal jl. mayor jenderal sutomo jakarta timur mua mabisassn ode: naa mean tali i tgl: oi hlm. kol: sumber darma pembaruan har subyek aparat kepolisian akan lebih persuasif. aksi aksi un juk rasa menuntut kenaikan bbm saya rasa masih akan berlanjut. namun, sejauh ini belum ada unsur politik yang ikut dalam aksi aksi unjuk rasa seperti itu, katanya. sementara itu, menang kominfo sofyan djalil manga akan, kenaikan harga harga kebutuhan pokok masyarat kat menyusul kenaikan bbm itu tidak akan berlangsung la ma. dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan, harga harga kebutuhan po kok akan kembali normal. berdasarkan studi ke naikkan bbm sebelumnya, ke naikkan harga kebutuhan po kok. itu karena faktor psikolog is. nantinya, harga itu akan kembali lagi. waktunya an tara dua minggu hingga satu bulan, kata sofyan. oleh karena itu, mem into agar masyarakat tidak panik dalam menanggapi ke makan bbm itu, masyarakat sebaiknya jangan dulu mem beli bahan bahan kebutuhan pokok secara berlebihan. menurutnya, setelah fak tor psikologis kenaikan bbm itu menurun, akan berlaku kembali hukum permintaan dan penawaran. jika cermin than masyarakat akan bahan kebutuhan pokok tidak ba nyak, harga harga akan kem bali normal. kebijakan ini memang tidak popular namun harus tetap kita lakukan. coba lihat di pasar. waktu bbm dinas kan, indeks harga saham ga bunga hsg) naik poin selama satu hari. itu besar kali. karena investor dan pe laku ekonomi melihat meme lintah serius menerapkan ke pijakan ekonomi walau tidak popular, katanya. dikatakan pula, jika pe perintah ingin popular mata rakyat, bisa saja meme lintah tidak menaikkan har bbm. namun, cara itu jus tru menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dari pemerintah.( a basa sa, see c:blank .doc fusion

ppeadavak harta rap maka sumber arya hari tgi r0 him kol bon subjek: 1grea pena yarahaten kelapa catat ikan peraturan versus. kepadatan informa antara budaya penjara dan kan kesepakatan informal. kereta te. budaya masyarakat. beda 'kata informal 'juga dilakukan lintas nya masyarakat penjara ter lembaga. kesepakatan antara eksekusi a33. sat. bentuk secara khusus dan tif dan legislatif, juga dilaksanakan bahari anna mempunyai norma norma secara informal. dan kebutuhan atau relasi gamelan yang spesifik. yang berarti kesepakatan informal tapa yang terjadi dalam ma berbagai kesepakatan informal adi syarikat bisa saja terjadi da dalam masyarakat juga sering terjadi. ita lam penjara. dalam pelayanan publik, baik kan dalam masyarakat, ki tor pemerintah daerah, sampai kan penghujung tahun se tengara sering tidak tugasnya pe tor pemerintah pusat. kesepakatan ini orang kriminolog universitas penyelesaian berbagai masalah pada ta sering dilakukan dengan bang pel ica, indonesia telah dikukuhkan nak semakin meningkatnya atau uang pengertian demi ian sebagai doktor dalam bidang entropi disharmoni dalam masyarakat. mulai juga dalam penegakan berbagai per i logi. disertasinya yang berjudul bu dari.kasusaperbankan seperti pia yana dilaksanakan oleh daya penjara, studi kasus lomba dan century, kasultanan mesuji dan aturan yang dilaksanakan oleh pemasyarakatan bogor , berupa: bima, sampai berbagai kasus lembu pp'dan kepolisian, sep hindari pro kan hasil penelitian etnografi da tuhan dan kasus pencurian sandal. mal menjadi solusi ang tidak diingini lam lapas. disertasi tersebut telah arus demonstrasi dan protes terus faith aktor wap langung dapat membuka cakrawala kita untuk membanjiri. pelanggaran pelanggaran oleh para: papa ikatan he. mi terhadap peraturan formal yang kerja maraknya berbagai kegiatan 1le mengerti dan'memahami apa yang maan sal terus berlanjut. pembalakan liar terjadi dalam lapas. dan tidak digubrisnya penegak hu gal terus berlanjut. buruk ling di kum oleh masyarakat sudah berupa yang semakin member yang menjadi perhatian saya ada dungan, impor ilegal yang merusak dua kesimpulan yang cukup mena kan hal yan, biasa. anehnya republik industri nasional, beredarnya kaset |ik untuk menjadi bahan pemikiran da tinta ini masih terus baal wa. dan lokal ang menghambat kre jam memahami keadaan masyarakat" lampu den text sih tatih itas medan narkoba yang je ! ,bangsa kita yang terus bergejolak. engan tertatih teri 1v1 pasaran korupsi, dan segi yang pertama adalah adanya kereta hana pakai as jelas bnn naa kata'informal para aktor (petugas dan mal hampir seluruh tingkatan kei: .atan ilegal lainnya menunjukkan narapidana) yang ditandai dengan pe depan kita. kesepakatan dalam poli adanya kesepakatan informal dari pa |prilaku yang tidak sejalan dengan tik sudah menjadi kebiasaan, yang aktor. baik pengusaha, distributor, aturan kelembagaan. kesepakatan in melahirkan berbagai peraturan dan polisi, satpol pp, pejabat pusat formal ini berjalan secara kontinu, wa aan daerah telah bertindak se niatan par aktor berubah. arang endang. jali tia mapa dah lah being seakan akan telah menjadi kata titik informal bin dia. tag antara sipir dan narapidana. konvensi. kata politik 1normal biasanya nn yang kedua adalah, bah bukan dalam upaya mempertahankan kesepakatan informal yang terjadi budaya penjara berke kekuasaan. lihat saja apa yang terjadi selalu menimbulkan biaya, semakin dalam setkab koalisi. terbentuknya tinggi risiko yang dihadapi semakin bang secara dinamis sesuai ditransaksikan. sia dengan budaya masyarakat berbagai kaukus meraup akan bentuk mahal biaya yan: ditandai dia ikan? luar penjara pada umum lain mencari kesepakatan informal. yang disunting "nya. tidak ada lagi dikotomi if. pertemuan pertemuan di: luar lembap pemegang kekuasaan dan pemangku nya. tidak mikrotom| dalam menentukan 'sikap, berupa kewenanganlah yang paling daun tungkai, mereka dalam posisi untuk menentukan biaya kesepakatan info sumber: hamytgl,: belas mal ini. semakin meningkatnya kei mainan yang berwenang mengadakan tindakan, maka biaya kesepakatan in formalin bertambah. yang. paling mengerikan dan sa nat memalukan, adalah adanya kepe pakatan informal dalam proses per adilan kita. kesepakatan informal hampir semua tingkat proses, mu lai penyelidikan, penyidikan, penuh hutan, dan pemeriksaan. pemilihan undang undang yang akan diserap kan, yang dipilih, barang bukti, dan semua komponen yang tempe ngarai proses hukum, bisa diego siapkan. pada tahap awal penyelidik an, selalu diusahakan agar kesepakatan jan dilakukan sebelum proses dipaku .| kan dan dicatat. hari hari si dang tilang, pengadilan ne geri dipenuhi oleh calo . mereka akan menyelesaikan semua urusan dengan biaya tertentu. itu kasus kasus ke .cil. untuk kasus kasus besar, peran diambil alih oleh ma kelar kasus. inipun diakui oleh pemerintah dengan ma sih adanya satgas pemeran taman mafia hukum. tidak selamanya kereta kata informal berarti naga tif. kesepakatan informal yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan peduduk yang sama sejak :dulu su .dah ada. sering juga disebut dengan kearifan lokal yang sudah berlangsung sejak lama: wa maupun tidak tertulis, kearifan lokal sudah menjadi konvensi. masalah utama sekarang ini adalah kedudukan kesepakatan informal yangssudah dia kui sebagai kearifan lokal terhadap peraturan perundangan. sebetulnya kesepakatan informal atau kearifan lokal dapat menyelesaikan berbagai konflik yang muncul sekarang ini. penulis adalah pengamat masalah teknologi dan masyarakatyet il sumber jadi yuk hari tgl: v7. hlm. kol:7x kode: aan aga naa lan lan subjek alkana demokrasi aan camat oleh ray rangkuti tak terbantahkan. cepat menuai konflik bila tidak nan kedekatan emosional ini didahului oleh faktor faktor lah yang membedakan palka seperti yang telah disebutkan keputusan pemeran untuk mencapai pelosok dae dengan pemilu yang lalu. atas. dalam masyarakat, tah untuk memangkas rah, honorarium petugas, dan oleh karena itu, meng mana tingkat pemahaman poli jadwal pelaksanaan daya tawar pihak perusahaan khawatirkan munculnya kon tik relatif berkembang, maka pilkada menjadi hari bu yang tinggi karena harus ber flip dalam pilkada adalah kedekatan pemimpin massa lan) terasa mengejutkan. jad produksi dengan cepat dan sesuatu yang wajar. tapi apa dengan massa hanya dapat di: wal ini merevisi jadwal se dalam jumlah yang banyak. kah solusinya dengan me semai oleh kesamaan sikap sebelumnya yang mencapai oleh alasan yang sama, mangkat jadwal pilkada? bahwa telah terjadi perlakuan hari bulan). alasan pe kpu akhirnya sering kali me lagi lagi, jika belajar dari tidak jujur dan adil dalam tahu angkatan, seperti ditemui tetapkan dan menunjuk per pengalaman pemilu kon pan pemicunya. akan pemerintah, adalah un usahakan tertentu guna mem flip yang dikhawatirkan re tindakan anarkis harus tuk keefektifan dan efesiensi produksi logistik dan kebun jati tak terbukti. hampir tak selalu mendapatkan basis pilkada, dan untuk mencegah tuhan pemilu. proses tender ditemukan konflik terbuka argumennya yang justru konflik. tak berjalan dan berlaku. se (kontak fisik), baik antara dibangun bukan karena was tek jelas benar mana tuanya terjadidisebabkan pol, antarkandidat, maupun pemicunya yang panjang titik temu antara pemangkas pelaksanaan pemilu yang antarmassa pendukung par tetapi karena pelaksanaan pe jadwal pilkada dan efek mepet. pol dan kandidat. bahkan malunya yang tidak demo titan serta efesiensi. apakah pengalaman ini sebaiknya masyarakat bukanlah pelaku gratis. maksudnya karena waktunya menjadi guru penting bahwa pelanggaran pemilu yang yang makin sempit yang kare pemilu yang dilaksanakan da serius, baik secara kuantitas memangkas demokrasi nanya makin efektif atau ka lam waktu yang pendek justru maupun kualitas. setidaknya banyak aspek negatif rena makin sedikit biaya yang meningkatkan biaya. dalam catatan pemantauan yang dilupakan pemerintah harus dikeluarkan? sejauh kip indonesia, masyarakat dalam pemangkasan jadwal mana asumsi ini benar? mencegah konflik bukanlah aktor penting pe pilkada. setidaknya adalah jika belajar dari pengelola alasan lain yang ditemui langgar pemilu. hilangnya kesempatan mem lain pelaksanaan pemilu akan pemerintah adalah pada dasarnya konflik bangun pilkada yang demo yang lalu, penyempitan mencegah timbulnya konflik yang muncul dalam setiap gratis dan berkualitas. stan waktu pemilu justru menjadi dalam pelaksanaan pilkada. pemilu bukanlah disebabkan dar yang paling baku dan faktor pembengkakan dana alasan ini pun terasa manga oleh panjangnya waktu pelak kuno tentang pemilu yang pemilu. kpu berkali kali me da ada. santan. konflik dalam pemilu demokratis dan berkualitas minta tambahan dana kepada memang, banyak pendar umumnya dipicu oleh pelak terletak pada sejauh mana sis pemerintah yang nilainya menyebutkan bahwa palka santan pemilu yang tidak tem pemilu yang dianut mem mencapai triliun. pem berpotensi menimbulkan transparan, asas fairness yang beri ruang bagi munculnya bengkak itu, seperti die konflik. asumsi karena hu tidak berjalan, penyelenggara partisipasi pemilih. bukan kpu, disebabkan bunga emosional yang dekat pemilu yang tidak netral, dan tentunya partisipasi yang naiknya biaya komponen pe antarkandidat dengan massa sistem pemicunya sendiri. dimaksud bukan sekadar milu, biaya transportasi (khu akan berpotensi menimbun kedekatan massa dengan pemilih datang tps dan susunya untuk logistik pemilu) kan konflik juga sesuatu yang para kandidatnya tidak akan menggunakan hak pilihnya. bilang, uug bujur uuuarana pama aal don bam! pan od kol kode indie zam ngan tgl pula, blm. bol: suk go" kau. kebidanan ape mana pemilih dilibatkan da lam setiap tahapan pemilu. tpa kendari eri peta ana kedekatan emosional inilah yang membedakan pilkada dengan bagi hadirnya partisipasi pemilu yang lalu. dan oleh karena itu, mengkhawatirkan syarikat dalam pilkada telah termaktub dalam munculnya konflik dalam pilkada adalah sesuatu yang wajar. pera tapi apakah solusinya dengan memangkas jadwal pilkada? bentukan panas pilkada, pembentukan petugas ppk, tw www www www pps, dan kpps, proses pe disebutkan bahwa pps, ppk dan kpps. padahal, pemangkasan jadwal pil rekrutan calon pemerintah dalam proses penetapan pa jika berkaca dari pengalaman kada juga akan dapat ber daerah oleh partai politik, ve sangan calon, partai politik pemilu yang lalu, proses dampak pada waktu proses verifikasi calon pemerintah dae atau gabungan partai politik pembentukan anggota ppk, pengusulan ulang calon oleh rah kpu, dan pemantauan. memperhatikan pendapat dan pps dan kpps yang terburu partai politik yang calon per hanya, waktu yang mepet tanggapan masyarakat". buru mengakibatkan tingkat utamanya dinyatakan gugur akan memangkas partisipasi ini didukung oleh independennya menjadi oleh kpu. tersebut. salah satunya ada yang kenya rendah. penggelembungan salah satu faktor pilkada lah sempitnya waktu bagi pe akan bahwa kpu berbeda suara yang terjadi seluruh dapat ditunda karena salah milih untuk mengenali lebih jiran ".menerima masukan jenjang struktur ini meru satu pasangan calon berhak detail bakal calon pemimpin dari masyarakat terhadap per pakan implikasi langsung tangan tetap, baik putaran daerah mereka. padahal, sa syarat pasangan calon". dari tingkat inferensi yang kampanye atau pada tahapan lah satu faktor dorongan pe menegaskan rendah. pemungutan suara, lihat pa milih tps karena adanya dalam waktu ".diumumkan memilih kembali petugas sal dan calon pemimpin yang mereka secara luas paling lambat yang lama juga akan menit masa penundaan se kenal secara baik. yang de (tujuh) hari sejak selesainya bulan masalah. selain inde lambat lambatnya (tiga pu ,ngan itu, harapan bagi lahir penelitian", tendensi yang rendah, justru luh) hari. apalah seluruh per nya pembaharuan dan per ini dengan jelas saat ini, santer terdengar ba sialan tak terduga ini juga bahkan politik mendorong me menunjukkan pentingnya nyak mantan anggota ppk, bagian dari yang telah tepi reka menggunakan hak pilih mewadahi pertimbangan pps, dan kpps yang lalu kiran dalam pemangkasan nya. dana pandangan awal masa tidak bersedia dipilih kembali jadwal pilkada? kesempatan pemilih un rakyat terhadap para calon pe untuk menjabat jabatan yang jadi jelas, pemangkasan tuk mengenali, menilai, mem perintah daerah. wewenang sama pada pilkada akibat ren jadwal pilkada, selain akan beri respons awal terhadap tersebut bahkan telah dite dahinya tingkat kesejahteraan memangkas demokrasi, ma calon pemerintah daerah takkan sejak proses pena an. jadi berasumsi bahwa lah makin menambah rumit yang disodorkan oleh partai ringan para calon oleh partai mantan anggota petugas ini danpelik. politik atau gabungan partai politik. akan dapat direkrut kembali politik merupakan amanah hal yang sama akan kerja pada pilkada adalah asumsi penulis adalah direktur dalam pada proses pembentukan yang berlebihan. eksekutif kip indonesia c:blank . doc kedok

aon kementerian hukum dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. may, sen. suto civilian jakarta timur maan man mri sumber: car4 hartl, mama . arya pan ro subjek mete man aaa kan gt. bah maha mare mal daa mou baku korup kejahatan korporasi sisminbakum: inc jabatan korporasi sisminbakum, nobel bidang ekonomi. sani satu menjadi sampah dan sepah tang ) nya tanggung jawab. korporasi ada gung jawab terbatas pemegang sa nn: tah kepada shareholder, penyalur ham (limited liability) mungkin kan kekayaan korporasi kepada ma kan korporasi untuk mengangguk ke jagung syarikat justru merupakan tindakan suntingan tanpa batas. sabun amoral korporasi joel bakan, namun, ketika berhadapan de artinya, csr merupakan ngan persoalan, mereka hanya ber daan pengkhianatan terhadap hak meme tanggung jawab sebatas modal. ma gang saham. |". sih ingat kisah kasus sisinya oleh karena itu, keterlibatan: kum sebuah mesin uang yang me tang korporasi (baca: perusahaan swasta, rujukan negara, begitu mudah dicap banyak sudah kanvas hukum ted) dalam mengelola sisminbakum akan. dan yang yang teritori oleh ketidak i:. yang merupakan.bagian domain ne .| benar benar tujuan korporasi dalam ara dalam:memberikan' legalitas: menjadi ter menjalankan bisnis. dari mencuat dan hak hukum kepada warga ma sangka hanya nya kasus suap anggota widodo masyarakatnya, sudah menyalahi atur. pelaksana hal "hingga kasus penggelapan pajak an. perusahaan swasta dibangun bu hal teknis. bu sel memanfaatkan gabus tamu kan untuk mengelola dokumen ne ,! kan korporasi nan, mantan pegawai pajak golong gara yang sangat strategis dan me : besarnya. bukti jiwa. fenomena kejahatan peni menyangkut status hukum badan usaha adanya gagal: puan dan kecurangan korporasi ter yan publik. perusahaan swasta didi !, sistemik kl) "hadap negara ini barangkali meja ikan pemiliknya sudah pasti men yang diciptakan erupsi korupsi yang sangat fen cari keuntungan bagi korporasinya. hukum perusak metal, yang bertali temali ke serba jika negara kemudian mence haan dalam gai instansi penegak hukum. lagi bahkan pengelolaan sisminbakum menciptakan ke 'lagi, muaranya tak lepas dari ba hama h | ketidakadilan se |yang bayang kuatnya korporasi kepada swasta, kebijakan ini sudah cara legal. tag mengatur hukum dengan kekuatan sangat salah kaprah. akan menit finansial. bulan implikasi hukum kemudi korporasi kuasai sisminbakum hukum bahkan menjadi mainan hari menyangkut keadilan pub :|' seluruh masyarakat barangkali 'korporasi itu sendiri. sebut saja ka " lik. benturan kepentingan pemilik bingung dengan kasus sisinya sus penyelewengan uang negara ha: korporasi yang diberikan hak me kum, apa dan kenapa. akan tetapi sil penerimaan negara bukan pajak wakili negara melalui sisinya banyak poin yang kemudian bisa di pnb) dari pengelolaan sistem kum, tidak akan terhindarkan. se ambil publik. pertama, bagaimana administrasi badan hukum sis hingga akan menimbulkan keju ternyata nasib (baca: uang) rakyat minbakum). sisminbakum sebagai tangan.dan keberpihakan pengelola benar benar diperas dan dikuasai aset publik yang semestinya dikelola sisminbakum pada kepentingan ke oleh sebuah perusahaan yang masih langsung oleh negara, dengan su kelompoknya. sekeluarga konglomerat. sistem ini ka.rela diserahkan kepada pihak dengan konstruksi hukum per rencananya. dibuat untuk. menghina:. korporasi yang melibatkan seorang usahakan yang ada sekarang, memang dari pungli, eh malah melegalkan" konglomerat ternama. lalu siapa sulit untuk mengubah perilaku mere pungli, juta lebih per akses sebenarnya korporasi itu, dan see ka. walaupun kita bisa saksikan, kor yang bukan pula dianggap penari bal apa terhadap hukum? porsi dilahirkan untuk menjadi spe maan negara. . secara normatif, korporasi didi sies yang rakus, tamak, dan hanya kedua, biaya akses mengurai ikan untuk memburu keuntungan memikirkan dirinya sendiri. kan jaringan itu adalah obyek sekelompok pendiri dan pemilik status badan hukum yang lisan yang harus dikenakan pnb, selain nya, bukan bertujuan mewakili ne dang membuat dirinya tidak bisa sistemnya.sudah menjadi milik ne ' gara sebagai pengatur pranata hu ! mati (kecuali bangkrut) dan terus gara, perusahaan tidak boleh meme kum. pendapat ini disampaikan mengeksploitasi berbagai sumber ras atau mengutip uang lagi luar milton friedman, seorang peraih: daya yang ada hingga semuanya penerimaan resmi negara. artinya, tmn bnn uang akses tersebut sebenarnya ile , bangko.doc dodo riana sumber: suara hanyar. kamis humikol.: sip: pan canaan batuan nana srs bro nama : kaum yang gal dan kalaupun legal, bukan milik pagi ling tidak ber perusahaan karena sistem tersebut! untung john merupakan fasilitas negara. ketiga, rasis, proyek ini justru pihak swasta yang masyarakat diundang untuk menanamkan mo , mempunyai hak halnya. keempat, sisminbakum aki du, atas keuntungan bat campur tangan korporat, sering yang didapat lemahnya kontrol pemerintah dari ng oleh korporasi manipulasi pihak rekanan pemeran karena masa tah yang mengorbankan rakyat. . rakyat seung dari empat pemahaman tersebut wna guanya meme paling tidak masyarakat bisa meng seh gang saham ambil kesimpulan bahwa begitu ba bagi sebuah wilayah hukum yang hayatnya jika korporasi sudah mem dijadikan operasi korporasi. perlu belit sistem negara. sang kongo ' asan tafsir atas kuhp merah hartono tanoesoedibjo akhir tentang membiarkan seseorang da nya jadi tersangka. bukti bukti pe. jam keadaan sengsara. dapat pu penyelewengan uang negara olehnya diterapkan sanksi pidana bagi pun kini telah kantongi kejaksaan korporasi yang mempunyai kebaya agung, bahwa.dana access fee sis :! berlebih tetapi menelantarkan minbakum telah dimanfaatkan un masyarakat sekitarnya dalam ke tuk kepentingan korporasi bawah sultan. kekuasaannya. jp. walau kadang sulit menolak ke korporasi yang dibentuk dalam hadirkan korporasi yang sudah mem sebuah wilayah hukum seharusnya punyai daftar. hitam, karena melihat mengabdi pada kepentingan masa "an! menyuap:penjabat .negara, na takut mana hukum itu ada. oleh mun segenap domain bangsa ini ha i karena itu, perlu dibongkar kembali rus segera dibersihkan dari perilaku gary von stage, pemain korporasi yang kerap menjadi sapi tukan'hukum korporasi yang baru perah uang rakyat. karenanya, ke harus memberikan ruang bagi ter berangan mengusut kejahatan kor ciptanya keadilan sosial. aset. yang porsi dalam kasus sisminbakum dimiliki korporasi tidak hanya men menjadi tonggak awal kewibawaan jadi milik pribadi, tetapi harus dig supremasi hukum negeri ini. akan untuk memberikan kemana atan umum, penulis adalah praktisi hukum dan khususnya bagi bis nis doktor atom

kementerian hukum dan bam badan pembinaan hukum signal ji. may. yen. sutomo, civilian jal arta timur akn dll sumber: ju4 haring: ko: bip: mana lsn nnmnafans mencari vena demam subjek: korupsi sis yba kum jusuf kalla: naa tt. kebijakan sisir bakar tak lah jakarta) mantan wakil' akan mendaftarkan berusaha ' pp . presiden jusuf kalla jk) me artinya perlu waktu berbulan dota nyatakan, dari segi kebijakan, bulan. setelah ada sisinya aan maa mantan menteri hukum dan kum, pendaftaran perusahaan komputerisasi yang ham yusril iha mahendra hanya membutuhkan waktu tidak bisa disalahkan, beberapa hari. kenal dengan. nya, apa yang dilaksanakan jadi, ini sebenarnya suatu nama sisminbakum yusril itu murni kebijakan sistem yang menguntungkan itu harus dilakukan yang diputuskan pemerintah" semua pihak. menteri itunes pada era itu baik. ada pada tataran kebijakan, se yusril, karena dalam tataran menko hingga kebijakan yang diambil merupakan kuil, kebijakan tersebut baik berdasarkan kebijakan makro kesepakatan dan karena juga ditetapkan da pemerintah, ujar kalla. dengan imf. lam letter intent (lod pe sedangkan, mantan men toa perintah dan dana moneter ko kuil klik kian gie me internasional imf) yang telah nyatakan, ada relevansi perak tersebut dan meresmikan ope disetujui oleh kabinet, ujar sisminbakum dengan presi rasional sistem itu. kalla seusai diperiksa memaksa .den susilo bambang yudha jakarta, rabu dia yong sby) dan mantan pre mengakali diperiksa sebagai saksi dengan side megawati soekarnoput tetapi, klik tidak berani kapasitas sebagai mantan men ri. menurut klik, sby dan mengungkapkan pendapatnya teri perindustrian. megawati mengetahui weber mengenai keharusan memaksa kalla menjelaskan, kbbi adakan proyek tersebut. juga memanggil sby seba akan membangun sisinya saya kira, sama seperti gai saksi meringankan untuk kum diperlukan untuk mem saya. sby mengetahui adanya yusril. karena, menurutnya, percepat upaya rehabilitasi .proyek sisminbakum itu, ter 'itu adalah kewenangan penyu ekonomi dengan memperce masuk alasan alasan yusril: dik kejaksaan. klik juga me pat pendaftaran perusahaan. sebab, ketika itu dia menko, tegaskan, kebijakan yang di .: apalagi, pada waktu.itu untuk ujar klik. sedangkan, kata lakukan oleh yusril itu tidak mengatasi krisis perlu peace nya, megawati adalah wakil salah. papan pendaftaran perusahaan. presiden wapres) dan kamu komputerisasi yang ter sebelum ada sisinya dian menjadi presiden, sering kenal dengan nama sisinya kum, lanjutnya, orang yang pasti mengetahui proyek kum itu harus dilakukan yus bangko.doc dodo ber oma aan spa aal mal ken kat ordo sumber: suara hanya. glikol: wy, bid: mlslemparuan. kay sori til, karena merupakan kereta mendapat miliar. kata dengan imf ketika itu. mengambil keuntungan ba . selain itu, juga mendapat per nyak boleh saja jika yang ber tujuan dari presiden, dibaca 'angkutan sama sekali tidak .rakan dan diketahui dalam si tahu apa apa, ujarnya. dang kabinet, kata klik. sementara itu, yusril me hanya saja, setelah men nyatakan, kejaksaan harus me dengarkan penjelasan penyu menyadari kesalahan mereka de dik, klik menyimpulkan bah ngan mengakomodasi ket dalam proyek sisinya tangan kalla dan klik untuk kum itu ada pengusaha yang meringankan dirinya. mere mengakali. dengan kata lain, kejaksaan) mengatakan ada pihak menggunakan ke sangat menghormati undang sempalan dalam kesempatan . undang dan sekarang mereka dari data yang ada, ter menyadari kesalahan, kemudi nyata cukup mengejutkan. di memanggil dua dari empat tan mana, harga pokok untuk me orang yang diajukan sebagai lakukan komputerisasi itu .saksi menguntungkan, kata: juta. kemudian, yang di yusril. tangani adalah akte akte yang dia kembali menegaskan, tertinggal, sebanyak sudah seharusnya penyidikan kasus. setiap hari yang baru kasus sisminbakum diganti itu ada hingga akte. kan atau kejaksaan penerbit jika dihitung semuanya, kalau kan surat perintah penghenti pun investasinya dianggap 'an penyidikan sp3). yusril miliar, maka satu tahun se juga mengatakan, setelah kal esai. tetapi, bot nya ta dan klik, sudah saatnya hun, sehingga perolehan oleh kejaksaan meminta keterangan kontraktor itu sekitar sby dan megawati. miliar, jelas klik. nov o sebagai seorang ekonom, konon mma klik berpendapat, tidak pan suarapembaruan tas dengan modal juta siarapembaruan!

kementerian hukum dan ham badan pembinaan hukum nasional sl. may, jem. sutomo, civilian jakarta timur sumber: swa hartl 751p blajkol. bin: nan karya gd: ana subjek: am. jan net ham tanggung jawab negara: haa bila intensitas kecemasan, sikap saling curiga, suasana panik tengah masyarakat maa pt. terus berlangsung dan mengalami peningkat lukman epy pes ana an, ditambah dengan mulai munculnya ket dakpercayaan terhadap pemerintah, maka maa nya semua pihak harus melakukan proteksi dan tindakan preventif antisipatif agar sumbu pia sumbu api sosial yang potensi meledak itu see aon sera tidak terjadi negara ini. fakta kerusuhan iga bulan pertama tahun ini, ke yang sudah beberapa kali terjadi republik kerasan dan teror frekuensinya meng wil, hampir pasti selalu didahului adanya ke alami peningkatan yang mengkhawa tegangan sosial seperti ini. tiruan. bila bulan februari terjadi se dalam mengurai tahapan tahapan ket tangan terhadap pengikut jamaah ahmadi angan sosial yang bisa memicu konflik dan yah desa cikeusik, banten minggu, kerusuhan sosial ini, kriminolog universitas kemudian disusul kasus kerusuhan yang ber indonesia, prof. ronny nitibaskara |bau sara temanggung selasa, punya pernikahan yang patut kita renungan. maka pada maret ini kekerasan beralih ket dia menyatakan, sebuah ketegangan sosial ror bom yang ditujukan kepada para aktivis dapat berubah menjadi kerusuhan besar ham, aparat keamanan, tokoh organisasi. apabila terjadi, per tama, adanya suatu 1ini 'pemuda, dan musisi yang menyuarakan 9en yang dirasakan begitu buruk oleh suatu semangat toleransi beragama. .kelompok masyarakat, sehingga peristiwa catatanpemberitaan media hinggaming itu dijadikan katalisator kemarahan. kolom ketiga maret sedikitnya peng pok masyarakat itu mulai resah dan terbang aduan masuk kepolisian wilayah jago gu, dan secara perlahan lahan keresahan itu detak. angka ini terus bertambah. dari mulai merasakan oleh kelompok kelompok jumlah itu, lima paket berisi bom, yang lain jain masyarakat. nya berisi aneka barang, seperti pakaian || kedua, tatkala dalam kondisi masyarakat yang terjadi jalan swadaya nomor seperti itu, terdapat segolongan kecil orang kelurahan situ, kecamatan sumedang dari kelompok yang marah tersebut bersifat utara, rabu sangat keras dan cenderung melakukan atau fenomena ini tentu membuat masyarakat memancing kekerasan. mereka ini juga aktif menjadi resah dan muncul semacam para melakukan gerakan gerakan untuk mengaum nova, suatu sikap yang serba curiga sehingga vulkan massa dengan slogan slogan bom tak sedikit paket paket kiriman barang di basis yang dapat membangkitkan kemarau khawatirkan sebagai bom. terlebih tersiar dan fanatisme kelompok. ketiga, massa kabar, setelah ini akan muncul bom surat yang telah berhasil dihimpun dan terbakar yang lebih sulit dideteksi dan dilacak oleh emosinya itu kemudian diberi contoh oleh metal detector biasa dan lebih tidak menu kelompok kecil tersebut tentang bagaimana dimakan. hal ini sebagaimana diungkapkan seharusnya bertindak. karena masing ma mantan pentolan jamaah islamiyah ali fauzi sing individu telah hanyut dan'menyatu de (jpnn.com ,yang melihat sudah ada se ngan emosi kelompok, maka rasionalitas jumlah indikasi yang menunjukkan bakal menurun dan mudah mengikuti contoh yang peningkatan dari bom buku menjadi bom dilakukan oleh kelompok kecil tadi. selain surat. ae. juta, massa akan bertindak anarkis. bangko.doc dodo sumber: baret, blm bi: ten. keempat, jatuhnya korban jiwa dapat. lah rumah yang dijadikan tempat ibadah je memancing simpati dan emosi kelompok saat huria kristen batak protestan hkbp) lain yang semula mampu mengendalikan di rancaekek, kabupaten bandung, jawa untuk turun gelanggang amuk massa. barat, minggu desember terlebih jika korban itu dipandang sebagai realitas ini tentu secara tidak langsung orang penting dalam kelompok, maka ter juga mengoyak ikatan dan tatanan sebangsa punya kelompok yang baru ini merupakan indonesia yang mengedepankan nilai ke wujud balas dendam kepada kelompok lain. manusia, nilai keadilan, dan menghormat kelima, keterlambatan penanganan dari apa pada kebhinekaan. sinilah sebenarnya rat keamanan akan mengakibatkan eskalasi urgensi peran negara untuk menjadi media kekacauan meluas, dan konflik horizontal tor dan memelopori dialog dialog antara menjadi sulit dihentikan. masyarakat ter lombok di. masyarakat. negara harus lebih fragmentasi dalam kubu kubu berlawanan ekstra keras lagi melakukan langkah lang dan dalam keadaan siap saling'menyerang. kah penanganan tindakan kekerasan dan te ror, serta yang:lebih penting lagi, menu: tanggung jawab negara bukan kepercayaan mata masyarakat belajar dari pelbagai peristiwa perusuh bahwa negara benar benar menjamin dan | an selama ini, secara kuat mengindikasikan memberikan perlindungan rasa aman bagi bahwa negara acapkali lalai dan kurang si warganya. amanah para founding fathers su gap dalam menangani dan mengantisipasi dah terbalaskan dengan sangat tegas dalam kecenderungan pertentangan antar kolom pembukaan konstitusi kita yang menyatu pok yang sudah dan sedang berlangsung kan, .membentuk suatu pemerintah negara hingga kini. dalam konteks teror bom buku indonesia yang melindungi segenap bangsa misalnya, aparat keamanan kurang menu indonesia dan seluruh tumpah darah indon ajukan tadinya, sehingga banyak paket sia. kiriman yang diduga bom ternyata setelah . samping itu, konstitusi hasil amanda diledakkan berisi makanan ringan, pakaian men secara tegas mewajibkan negara men dan sejenisnya. jamin hak asasi manusia ham) setiap sementara pada saat yang lain, ketika rara negara. itu artinya, negara wajib tindak kekerasan atas nama agama dan teror menjamin dan melindungi warganya dari kecenderungannya terus meningkat merge tindakan penganiayaan, penyiksaan, dan se biri rasa kemanusiaan dan kebhinekaan kita, gala tindakan kesewenang wenangan. nilai aparat pemerintah justru kerap tidak meng nilai dan norma universal ham ini terangkai "ambil kebijakan yang tegas sesuai dengan dalam bab tersendiri bab xa) tentang hak amanat konstitusi, dan mengesankan tembi asasi manusia dari sampai aran terhadap para pelaku'pelanggar hukum. jadi, nilai nilai seperti kebebasan ber bahkan dalam sebuah seminar nasional ibadat memeluk agama dan kepercayaan, evaluasi pelaksanaan reformasi konstitusi perlindungan terhadap keberlangsungan hi si yang diselenggarakan oleh mpr be dup: kebebasan berserikat dan berkumpul: kerja sama dengan ri, karta' jaminan perlindungan hak milik, dan hak un agustus ketua mk, moh. mahfud tuk hidup dan mendapatkan penghidupan menyebut beberapa tempat aparat yang layak bagi kemanusiaan, semuanya su justru menjadi alat untuk memaksakan dah tertuang dalam konstitusi kita. kehendak sekelompok orang secara diskrit perlu dipahami juga, masuknya rumusan minati. ham dalam konstitusi kita itu bukan se apa yang dikatakan ketua tersebut mata karena kehendak untuk mengakomodasi bisa kita pahami bila menurut beberapa kerja perkembangan pandangan mengenai dian yang berlangsung tahun super ham yang makin. menganggap penting ham sebagai isu global, melainkan karena penyegelan gereja hkbp pondok timur hal itu merupakan salah satu syarat negara mur maret lalu disusul entri hukum, ham sudah dijadikan sebagai salah rumah ibadah ahmadi yan tama oleh satu indikator untuk mengukur tingkat per bupati kabupaten kuningan tawa barat adakan, tingkat demokrasi, dan tingkat ke juli kasus terakhir bulan dekem juan suatu negara. dengan dimasukkan ber dal aksi ing oleh nya ham secara tegas eksplisit dalam aran aksi sweeping gan z1a o'en konstitusi dimaksudkan sebagai pemberian ormas keagamaan front pembela islam amanah kepada pemerintah yang berkuasa fpd, forum umat islam fui), dan gerak untuk menjaga, melindungi dan menegakkan reformasi islam garis) terhadap sejuk ham ditanah air. penulis adalah ketua fraksi pkb dprri

kementerian hukum dan ham badan pembinaan hukum signal il. may. jen. sutomo, civilian jar harta timur ppa sma ane ann bam mam kain pat ann kaa msn pra una ada pam org sop sae! sumber: juara warteg: bb: non era len mma menes keira oom mem subjek sae kum sisminbakum jakarta) ratusan maha menolak tekanan tekanan siswa dari berbagai universe kepada jampidsus ntuk kaji mendalam . jas jakarta, yang terra menghentikan kasus korupsi sementara itu, jaksa bung alam solidaritas ma sisminbakum dari pihak ma agung brief arief kenya siswa anti korupsi so mapun, kata salah seorang akan, penanganan kasus du mak), mendesak jaksa mahasiswa saat berorasi gaan korupsi sisminbakum gung arief arief transpor depan gedung kejaksaan perlu pengkajian mendalam. ran berani melanjutkan agung, jakarta, rabu kasus sisminbakum perlu perkara korupsi sistem ad pengunjuk rasa monde pengkajian mendalam, saya administrasi badan hukum .sak supaya penafiganafi ka memohon untuk dukungan isminbakum) pada depan sus sisminbakum:ini' tidak nya, katanya. temen hukum dan ham ''. dihentikan. mereka juga dalam kasus tersebut, su pengadilan. mendesak menahan dan sah ditetapkan dua terbang paras mengadili tersangka kasus ka, yakni yusril iha maher esensi tersebut, yakni hartono ta ira (mantan menteri hukum ana dropout berkas noesotibio dan bay ta. ham) hartono sha ijo (man arusnya dilimpahkan peng esoedibjo. keduanya siang pemegang saham sarana adilan untuk disidangkan se sebagai dalang kasus rekayasa dinamika srd) telah dinyatakan lengkap sisrainbakum. sampai sekarang pena p21) oleh jaksa agung mu mahasiswa juga menu ngaran kasus kedua terbang tindak pidana khusus 3set yang diduga diset itu masih tertahan dengan jampidsus). tetapi, itu tidak pun ikan sarana rerata ||, 4anya penelitian ha. dilakukan. baik dinamika srd) disita. penanya pane ikan alau peng an. bahkan, ada indi kami kajian atas berkas mantan kasi penanganan perkara sis ami minta jaksa agung ti direktur jenderal admins minbakum akan dihentikan takut dan tidak ada per tres hakan umur dirjen dengan berbagai alasan. mainan dengan pengusaha ay) kementerian hukum: untuk itu, kami monde hitam yang telah menjarah dani ham, romli atasan: sak 'terus dan juang negara miliar, ujar nita wang maan segera meng mita yang bebas dari jeratan adil koruptor sisminbakum sah satu peserta aksi. (hukum #status putusan ka. yang dianggap merugikan ara mahasiswa yang ber sasi mahkamah agung. negara miliar. kami. gabung dari sejumlah perlu maling8i. 'juga menolak intervensi po. ruan tinggi jakarta ini men (f wib bahan mam litik dan kekuasaan dalam dukung naya amp idrus pemberani jari agar kasus itu tetap di perantauan korupsi, serta. lanjutkan penuntutan. bangko.doc dodtt, sumber: p 724xv40 hari tgl hlm kol subjek: kei era undang undang bidang: iuu keimigrasian perkuat sistem keamanan negara jakarta nomor ta dikatakan, kejahatan in men dan pengambilan kupu hun tentang keimigrasian internasional atau lazimnya di tuan dalam menjalankan merupakan alat pengamanan sebut tindak pidana trans fungsi keimigrasian, katanya. negara dalam memperkuat sis signal, seperti perdagangan menurutnya, aturan aturan tem pengawasan.dalam rangka orang dan peredaran narkotik dalam keimigrasian de penegakan kedaulatan. itu ka, masih menjamur dan men ngan tegas menyatakan dan dapat meminimalisasi pejabat : jadi ancaman bangsa. tetapi, mengatur dinamika persen internasional. masyarakat tidak perlu risau, tangan yang terjadi,dalam as imigrasi berfungsi seba karena sudah terdapat landas pek. kehidupan masyarakat. gai pengamanan negara dan .an hukum yang mendukung salah satunya dalam aspek ke penegakan hukum selain pela imigrasi dalam mendata dan ketatanegaraan, yang implement kanan aparatur negara. ini mengolah informasi berdasar tadinya bertujuan dalam pers penting untuk mengatur lalu kan teknologi. maan hak dan kewajiban bagi lintas keluar masuk orang dan dia menyebutkan pula, setiap wni. meminimalisasi kejahatan in keimigra kendati demikian, dia internasional, kata kasubdir sian mengatur tentang sistem: mengakui, terdapat tantangan perencanaan dan pengamanan informasi manajemen kimi dalam mengaplikasikan keimigrasian dirjen imigrasi asian sikkim). sikkim tersebut. selain itu, perlu juga kementerian hukum dan untuk mengolah.dan mengaji dibentuk kesadaran masyarat ham kemenkumham) alif kan data informasi guna men kat mengenai izin tinggal dan suami jakarta, senin dukung operasional manajer status keimigrasian. ecs o idik supriyadi tempat, tanggal lahir surabaya, desember warga negara indonesia pekerjaan swasta alamat jalan pandeglang nomor kelurahan tegalsari, kecamatan tegalsari, kota surabaya, provinsi jawa timur. dalam hal ini, bertindak atas nama lembaga swadaya masyarakat aliansi petugas pembaca meter listrik indonesia ap2ml), jabatan: ketua umum dewan pimpinan pusat aliansi petugas pembaca meter listrik ap2ml) indonesia: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april memberi kuasa kepada dwi haryanto, s.h., advokat dan penasihat hukum pada kantor advokat dan penasihat hukum dwi haryanto, s.h., rekan , beralamat jalan karangrejo viii nomorlisan para saksi pemohon, mendengar keterangan pemerintah, membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat: membaca kesimpulanregistrasi pada hari senin tanggal april dengan nomor puu ix yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggalhal tersebut ditegaskan kembali dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang antara lain juguud menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". vi. petit berdasarkan seluruh uraian dan alasan alasan hukum serta didukung alat alat bukti yang disampaikan mahkamah konstitusi,dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan uud: menempatkakta pendirian perkumpulan aliansi petugas pembaca meter listrik indonesia ap2ml) provinsi jawa timur, oleh notaris bachtiar hasan, sh, nomor tanggal juni bukti fotokopi tanda terima gaji karyawan multi artha sejahtera abadi unit baca meter, tanggal mei bukti fotokopi berita acara nomor ba sm xi perihal dasar penentuan denda baca meter, tanggal november bukti fotokopi kontrak profesi nomor kpj ksu tanggal januari dan surat perjanjian kerja karyawan: bukti fotokopi masa kerja dan phk karyawan, bukti fotokopi lelang atau tender pencatatan meter listrik bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: bukti fotokopi beberapa surat pengalaman pemohon. selain itu, pemohon pada persidangan tanggal juli telah mengajukan (dua) orang saksi yang bernama moh. fadli alwi dan moh. yunus budi santoso yang menerangkan sebagai berikut: moh. fadli alwi bahwa pekerjaan saksi sebagai: bahwa saksi mantan pegawai pln sebagai mengelola pembaca meter dan belum pernah menjadi karyawan outsourcing: bahwa pegawai pembaca meteran dulunya memakai sistim kontrak dengan batas tertentu dari koperasi yang kemudian dilimpahkan pemborong lain. moh. yunus budi santoso bahwa saksi sebagai karyawan outsourcing, bahwa saksi pada tahun pekerjaannya sebagai pembaca meteran bawah koperasi pln, bahwa saksi dari tahun sampai tahun bekerja sebagai tenaga kontrak pembaca meteran dan sudah tiga kali pindah perusahaan lain dengan cara direkrut dan tanpa dengan gaji tetap, karena terjadi konflik, dinonaktifkan dengan tidak jelas dan tidak ada penjelasan dari manajemen, bahwa saksi dari tahun sampai tahun telah pindah pekerjaan perusahaan lainnya dengan gaji turun: bahwa umr bangkalan madura rp. , bulan, bahwa saksi mendapat gaji total sedangkan gaji anggota lainnya bervariasi ada yang mendapatkan rp. sampai dengan rp. tergantung volume pekerjaannya, bahwa saksi pada tahun bekerja pt. data energi infopedia, tahun bekerja pt. bukit alam barisan dan yang terakhir bekerja pt. berkah abadi dengan gaji turun alasannya karena perusahaan tersebut mempunyai manajemen sendiri, bahwa kalau bekerja melebihi tiga tahun akan jadi karyawan tetap. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juli telah didengar opening statement pemerintah yang menerangkan sebagai berikut:, atau tidak atas berlakunya dan undang unddalam hal ini putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v bahwa peraturan perundang undangan ketenagakerjaan,hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu pwt) dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, yang umum dikenal dengan outsourcing, sebagaimana diatur dalam serta undang undang ketenagakerjaan adalah dalam rangka memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh uud juga dalam rangka memberikan perlakuan yang adil dan layak bagi semua warga negara dalam hubungan kerja guna mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang dilaksanakannya. sehingga dengan diterapkannya perjanjian kerja waktu tertentu pwt), dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau outsourcing adalah bagi pekerja outsourcing akan menggunakan seluruh kemampuannya dalam bekerja. dengan adanya outsourcing, maka mereka akan mendapatkan suatu keterampilan yang belum mereka miliki sebelumnya. dan jika telah memiliki kemampuan tersebut, maka pekerja akan menambah kemampuan mereka dengan bekerja outsourcing. pekerjaan tersebut akan menjadi lebih bermanfaat, jika pekerjanya mampu menangkap ilmu yang mereka dapat dari perusahaan penerima. kemudian, mereka mengembangkan keterampilan tersebut untuk menambah daya saing dalam meraih lapangan pekerjaan. sebelum mendapatkan pekerjaan tetap, dengan adanya outsourcing akan membantu tenaga kerja yang belum bekerja untuk disalurkan kepada perusahaan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari perusahaan outsourcing tersebut. selain hal tersebut, peraturan perundang undangan ketenagakerjaan yang sudah mengatur jenis dan sifat pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, serta segala aturan aturan dalam menerapkan sebuah pekerjaan untuk waktu tertentu, dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. terhadap anggapan pemohon yang menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan telah menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon menurut pemerintah adalah tidak benar. berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah memohon kepada majelis mahkamah konstitusi yang mengadilitanggal juli kepaniteraan telah menerima keterangan tertulis pemerintdan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan terhadap dan uud bahwa menurut pemohon ketentuan dan undang undang ketenagakerjaan, yang pada intinya mengatur tentang penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing), maka buruh pekerja dilihat semata mata sebagai komoditas atau barang dagangan disebuah pasar tenaga kerja, selain itu, yang pada gilirannya komponen upah dapat ditekan seminimal mungkin: bahwa outsourcing adalah suatu bentuk pemaksahal ini menunjukkan bahwa pekerja hanya dianggap sebagai barang saja bukan sebagai subjek hukum: karena itu menurut pemohon, dan undang undang ketenagakerjaan, yang dengan sendirinya juga terkait dengan ketentuan danggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas telah menimbulkan kekhawatiran, kecemasan terhadap bagi pemohon, yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. menurut pemerintah adalah tidak tepat dan hanya berdasarkan asumsi asumsi semata yang berlebihan, karena pada kenyataannya pekerja buruh dalam melakukan hubungan kerja didasari oleh kesepakatan bersama yang dilakukan secara sukarela berdasarkan perjanjian kepercayaan. apabila dalam perjanjian kepercayaan tersebut terdapat satu peristiwa hukum berupa mengingkari atau wanprestasi, maka penyelesaiannya melalui lembaga peradilan yang tersedia. menurut pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah merupakan rangkaian aturan yang mendasari mekanisme penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (dikenal dengar istilah outsourcing), sehingga jika ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut dikabulkan, maka justru akan menimbulkan kerugian konstitusionalitas terhadap seluruh pekerja buruh termasuk pemohon itu sendiril. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan sehubungan permohonan pengujian ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan bahwa menurut penjelasan undang undang nomor tahun yang dimaksud hak konstitusi adalah hak hak yang diatur dalam uud bahwa pemohon adalah ketua umum aliansi petugas pembaca meter listrik indonesia ap2ml) provinsi jawa timur yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum. bahwa undang undang yang dimohonkan untuk diuji terhadap uud adalah undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja kontrak) dan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (outsourcing) yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada semua buruh pekerja kontrak dan buruh pekerja outsourcing yang ada indonesia dan sangat merugikan hak hak konstitusionalnya yang diatur dalam uud yaitu mengenaihak atas kesejahteraan dan kemakmuran. bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasipermohonan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan terhadap uud karena mempunyai kepentingan secara langsung d . perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentt sebagaimana dimaksud dalam dan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu . hal hal lain yang belum diatur dalam ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri cc. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat syarat kerja, serta persen!isiketentuan tersebut atas dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud yang. uud perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". terhadap materi muatan norma yang dimohonkan diuji oleh pemohon, pemerintah dapat menjelaskan hal hal sebagai berikut: terhadap ketentuan pemerintah dapat menjelasmana keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama: bahwa ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut juga terkait erat dengan masa yang mempunyai unsur upah, perintah dan pekerjaan, karena itu perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha, maka dalamnya akan memuat syarat syarat kerja maupun hak dan kewajiban para pihak. syarat perjanjian kerja antara para pihak yang dibuat oleh pekerja buruh tunduk pada ketentuan kuh perdata dengan segala konsekuensinya, yang dipertegas dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: bahwa terhadap perjanjian kerja waktu tertentu pwt), pengaturannya telah secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan yang dimohonkan untuk diujikan tersebut, dengan syarat syarat yang ketatdari uraian tersebut atas, menurut pemerintah,maka dapat dipastikan kekhawatiran pemohon tidak akan terjadi. dengan perkataan lain menurut pemerintah apa yang dialami oleh pemohon dengan pihak perusahaan tempat pemohon bekerja tersebut. pemerintah dapat menyampaikankerjakan ada yang bersifat tetap pitt) dan ada yang bersifat sementara (pwt), karenanya terhadap keduanya tidak dapat saling menghilangkan dan tidak dapat dipersamakan satu dengan lainnya, sehingga menurut pemerintah apabilpemerintah dapat menimbulkan hal hal sebagai berikut: mengaburkan sistem hubungan kerja yang selama ini telah dikenal dan berjalan sesuai dengan karakteristik dan sifat pekerjaan (pekerjaan yang bersifat permanen dan pekerjaan yang bersifat temporer). dapat mengganggu iklim dunia usaha dan investasi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, karena pada umumnya jenis usaha ini sifatnya musiman dan jangka pendek. dari uraian tersebut atas menurut pemerintah, ketentuan undang undang ketenagakerjaan telah sejalan dengan amanat konstitusi khususnya yang terkait dengan hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, karena ituguo, pemerintah dapat menjelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa terhadap materi pengujian ketentuan dan ketenagakerjaan, telah diperiksa, diadili, dan diputusatas permohonan pengujian yang diajukan oleh sampul tapi, dan kawan kawan). sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa terhadap materi muatan, bagian maupun undang undang yang pernpernah dimohonkan untuk diuji dapat dimohonkan pengujian kembali, asalkan permohonannya menggunakandidik supriyadi), seolah olah menggunakan batu uji yang berbeda dengan permohonan terdahulu, namun demikian pada dasarnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan, atau dengan perkataan lain, pemohon saat ini berpendapat seolah olah berbeda dan asal berbeda (vide pertimbangan dan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puuudud menyatakan dan undang undang ketenagakerjaan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (ne bis idem) menimbang bahwa pada tanggal november kepaniteraandpr berpendapat meskipun sebagai subjek hukum perorangan warga negara indonesia, para pemohon memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam mk, namun demikian menurut dprketenagakerjaan. akibat pemberlakuan guo ketenagakerjaan. dengan demikian, dpr berpandangan bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjamenurut dpr,mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu ii1 dan perkara nomor puu v terdahulu. namun jikatenagakerjaan terhadap uud pengujian materiil atas undang undang ketenagakerjaan.ntuan dan uud dari sudut konstitusi: pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dan komprehensif tentang ketenagakerjaan yang dihal itulah yang menjadi pengaturan dalam ketenagakerjaan. ketenagakerjaan mengatur tentang kegiatan yang bersifat pokok yaitu yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, buruh pekerja outsourcing tidak boleh digunakan oleh perusahaan. adapun untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, perusahaan dapat mempekerjakan buruh pekerja outsourcing melalui perusahaan penyedia jasa. dengan demikian hubungan kerja antara buruh pekerja outsourcing adalah dengan perusahaan penyedia jasa. sehingga perlindungan, upah dan kesejahteraan buruh pekerja outsourcing merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa: ketenagakerjaan juga. sesungguhnya ketenagakerjaan telah memberik" untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, undang undangdemi hukum perjanjian kerja waktu tertentu, menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. dan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut seperti yang dialami oleh para pemohon, maka hal tersebut merupakan permasalahan penerapan norma bukan persoalan konstitusionalitas norma:demikian juga halnya dengan hubungan kerja antara buruh pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam undang undang guo itu, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja, perlindungan hak hak buruh dilakukan sesuai dengan aturan hukum dalam undang undang ketenagakerjaan, sehingga tidak cukup alasan terjadi modern slavery (sistem perbudakan modern) dalam proses produksi, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon: mengingat materi muatan dan pernah dimohonkan pengujian dengan register perkara nomor puu i berdasarkan akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. ii. fakta hukumberdasarkan pancasila untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia adalah merupakan tujuan umum bangsa indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan uud hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sudah sejak awal berdirinya negara inijuga. pemerintah selaku pelaksana utama konstitusi, berkewajiban melaksanakan amanat ini, dengan semaksimal mungkin mengusahakan agar warga negara indonesia bisa sungguh mendapatkan pemenuhan hak asasi tersebut dan amanat ini berkaitan erat pula dengan tujuan umum bangsa indonesia. industrialisasi dan pembangunan ekonomi salah satu strategi dari bangsa indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan industrialisasi sendiri akan menghasilkan manusia manusia warga negara yang mencoba meraih kesejahteraannya dari situ yaitu mereka yang tidak punya apa apa selain tenaganya untuk dijual guna mendapatkan upah untuk hidup. mereka inilah yang disebut dengan buruh pekerja dalam hal ini negara mau tidak mau harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap soal perburuhan ketenagakerjaan demi menjamin agar buruh pekerja dapat terlindungi hak haknya dalam bingkai konstitusi. warga negara umumnya dan buruh pekerja khususnya harus mendapatkan hak konstitusional berupa penghidupan yang layak yang dapat undang undang,: bahwa pekerjaan para pemohon sebagai pembaca meter listrik, menurut dpr dapat dikategorikan sebagai pekerjaan waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai yang dilakukan sekali tiap bulan. berdasarkan uraian tersebut, dpr berpendapat bahwauud keterangan dpr sampaikan i2. menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima kepaniteraan pada tanggal juli yang pada pokoknya tetap pada dalilnyamengujialiansi petugas pembaca meter listrik indonesia ap2ml) provinsi jawa timur, sebuah lembaga swadaya masyarakat, dan hak asasi manusia indonesia, khususnya bagi buruh pekerja. dalam hal ini diwakili oleh ketua umum ap2ml, sehingga pemohon dikualifikasikan sebagai badan hukum swasta sesuai dengan akte pendirian yang diajukan pemohon dan kawan kawan hadapan kantor notaris bachtiar hasan, (bukti yaitu fotokopi pendirian perkumpulan aliansi petugas pembaca meter listrik indonesia ap2ml) provinsi jawa timur nomor beserta laporannya): menurut pemohon, penerapan mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu pwt) dan dan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (pembohongan outsourcing) menyebabkan para pekerja kontrak outsourcing: kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja bagi buruh pekerja (kontinuitas pekerjaan): kehilangan hak hak dan jaminan kerja yang dinikmati oleh para pekerja tetap: kehilangan hak hak yang seharusnya diterima pekerja sesuai dengan masa kerja pegawai karena ketidakjelasan penghitungan masa kerja. berdasarkan dalil dalil permohonan tersebut, menurut mahkamah, pemohon adalah badan hukum privat yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh adanya undang undang yang dimohonkan guo, yaitu dan yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaandan hak atas kesejahteraan dan kemakmuran dalam uud dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional pemohon dengan norma yang diuji, sehinggburuh pekerja kontrak yang dipekerjakan berdasarkan ketentuan dan pada kenyataannya kehilangan hak hak, tunjangan tunjangan kerja, jaminan jaminan kerja dan sosial sehingga menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh pekerja indonesia. hal itu, disebabkan karena hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu pwt) sebagaimana diatur dalam dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam danbagi perusahaan pemberi kerja komponen upah sebagai salah satu dari biaya biaya (cost) dapat tetap ditekan seminimal mungkin, tetapi pada sisi lain pekerja buruh kehilangan jaminan kerja, termasuk jaminan kesehatan, masa kerja yang dikaitkan dengan upah serta jaminan pensiun dan hari tua. buruh pekerja hanya sebagai sapi pecahan para pemilik modal. menurut pemohon hal itu menyebabkansehingga bertentangan dengan uud bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti tertulis dengan diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan pada persidangan tanggal juli telah menghadirkan saksi pemohon yang bernama moh. fadli alwi dan moh. yunus budi santoso, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan yang dulunya memakai sistem kontrak (outsourcing), setelah pindah pekerjaan perusahaan lainnya pengalaman kerjanya tidak dihitung sehingga gajinya menjadi turun: i3. menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan guo, pemerintah maupun dpr telah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang termuat dalam tetap tunduk pada perjanjian kerja yaitu kesepakatan berdasarkan ketentuan kuh perdata yang harus dihormati para pihak. samping itu syarat syarat pwt adalah sudah ketat yaitu hanya mengenaiemerintah. oleh karena itu tidak ada persoalan konstitusionalitas pada undang undang guo yang dipersoalkan pemohon: adapun mengenai pengujian dan undang undang guo telah diadilitanggal oktober atas permohonan pengujian yang diajukan oleh sampul tapi, dan kawan kawan), sehingga menurut pemerintah, mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya lagi.bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah dalam permohonan ini adalah: apakah hubungan kerja antara pekerja buruh dan perusahaan yang melaksanakan pembohongan pekerjaan berdasarkan pwt yang memperoleh pekerjaan dari suatu perusahaan lain bertentangan dengan uud apakah hubungan kerja antara pekerja buruh dan perusahaan yang menyediakan pekerja buruh berdasarkan pwt bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan, norma yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu pwt) dalam tidak memberikan jaminan kelanjutan kerja bagi pekerja buruh, serta tidak memberikan jaminan atas hak hak pekerja buruh yang lainnya. menurut mahkamah, pwt sebagaimana diatur dalam adalah jenis perjanjian kerja yang dirancang untuk pekerjaan yang dimaksudkan hanya untuk waktu tertentu saja dan tidak berlangsung untuk selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan majikan akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan. oleh karena itulah menegaskan bahwa pwt hanya dapat diterapkan untuk jenis pekerjaan, yaitu: (i) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, (ii), (iii) pekerjaan yang bersifat musiman, (iv)i3. menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dan suatuburuh yang dibuat secara tertulis dengan syarat syarat tertentu. dalam praktik, jenis pekerjaan demikian disebut pekerjaan outsourcing , dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing disebut perusahaan outsourcing dan pekerja buruh yang melaksanakan pekerjaan demikian disebut pekerja outsourcing . berdasarkan guo ada dua jenis pekerjaan outsourcing yaitu outsourcing sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pembohongan pekerjaan dan outsourcing penyediaan jasa pekerja buruh sebagaimana permasalahan atas. undang undang guo, mengatur syarat syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing dan undang undang guo mengatur outsourcing penyediaan jasa pekerja buruh. pekerjaan yang diserahkan dengan cara outsourcing menurut undang undang guo harus memenuhi syarat: (i) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama: (ii) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, (iii) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan: dan (iv) tidak menghambat proses produksi secara langsung. suatu perusahaan hanya dapat menyerahkan pekerjaan yang demikian kepada perusahaan lain yang berbentuk badan hukum dan harus dilakukan secara tertulis. untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, undang undang guo menegaskan bahwa perlindungan dan syarat syarat kerja bagi pekerja buruh pada perusahaan outsourcingadapun hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan outsourcing dan pekerja buruh yang dikerjakannya, baik berdasarkan pwt apabila memenuhi persyaratan undang undang guo maupun berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. jika syarat syarat penyerahan sebagian pekerjaan tersebut tidak terpenuhi maka status hubungan kerja pekerja buruh dengan perusahaan penerima pembohongan, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja pekerja buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan: adapun penyerahan pekerjaan melalui penyediaan jasa pekerja buruh (pekerja outsourcing) harus memenuhi syarat sebagai berikut: (i) pekerja buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja buruh (perusahaan outsourcing)(ii)cc.(iii)iv) dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud point angka dan angka huruf huruf dan huruf serta angka (iii)diperolehnya dari pekerjaan serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak yang harus diterima dalam hubungan kerja. dalam relasi perburuhan ketenagakerjaan dan dalam hubungan kerja, buruh pekerja senantiasa berada pada posisi yang lemah, karenanya sistem hukum perburuhan ketenagakerjaan yang harus dibangun negara ini adalah sistem hukum perburuhan ketenagakerjaan yang melindungi (protektif) terhadap buruh pekerja. dalam hal ini pemerintah harus dapat memainkan peran untuk menjamin perlindungan terhadap buruh pekerja, dengan secara aktif terlibat dalam isu perburuhan ketenagakerjaan dan melalui undang undang perburuhan ketenagakerjaan. namun sayang, kenyataannya, kebijakan legislasi yang protektif terhadap buruh pekerja tidak tercermin dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, terutama dan bahkan bertentangan dengan dan uud bahwa sudah berkali kali ribuan aktivis buruh pekerja, serikat buruh pekerja, organisasi non pemerintah perburuhan dan aliansi aliansi perburuhan berbagai tempat indonesia melakukan aksi menolak adanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu pekerja kontrak (pekerja kontrak) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dan penyerahan sebagaian pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun iv. alasan alasan permohonan pengujian undang undang penekanan terhadap efisiensi secara berlebihan untuk semata mata meningkatkan investasi guna mendukung pembangunan ekonomi melalui kebijakan upah murah ini berakibat pada hilangnya keamanan kerja ((ob security) bagi buruh pekerja indonesia, karena sebagian besar buruh pekerja tidak akan lagi menjadi buruh pekerja tetap, tetapi menjadi buruh pekerja kontrak yang akan berlangsung seumur hidupnya. hal inilah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai satu bentuk perbudakan zaman modern. pekerja buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. i3. menimbang bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam dan undang undang guo, mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut adakah ketentuan ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi dalam hal ini hak hak pekerja outsourcing dilanggar sehingga bertentangan dengan uud yaitu hak yang diberikan oleh uud kepada setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja (vide uud dan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (vide uud i3. menimbang bahwa tentang outsourcing pernah dimohonkan pengujian mahkamah konstitusi dan telah diputus dengan putusan nomor puu i tanggal oktober dalam putusan tersebut, mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bukan merupakan bentuk usahakerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam sampai dengan undang undang guo, mendapat perlindungan kerja dan syarat syarat yang sama : i3. menimbang bahwa posisi pekerja buruh outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing, baik perusahaan outsourcing yang melaksanakan sebagian pekerjaan dengan perjanjian pembohongan pekerjaan maupun perusahaan outsourcing yang menyediakan jasa pekerja buruh, menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan pwt. apabila hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang memberi kerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja buruh outsourcing habis karena masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja pekerja buruh outsourcing. akibatnya, pekerja buruh harus menghadapi resiko tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya karena pekerjaan borongan atau perusahaan penyediaan jasa pekerja buruh tidak lagi mendapat kontrak perpanjangan dari perusahaan pemberi kerja. selain adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan, pekerja buruh akan mengalami ketidakpastian masa kerja yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan secara jelas akibat sering bergantinya perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdiannya. walaupun, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan nomor puu i tanggal oktober terdapat perlindungan atas hak dan kepentingan pekerja buruh dalam undang undang guo divide yang menyatakan bahwa, akan tetapi sebagaimana didalilkan oleh pemohon maupun kenyataannya tidak ada jaminan bahwa perlindungan kerja dan syarat syarat kerja tersebut dilaksanakan. dengan demikian, ketidakpastian nasib pekerja buruh sehubungan dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena undang undang guo tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan protect the workers labore terabaikan: i3., berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak hak pekerja buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi hilangnya hak hak konstitusional para pekerja outsourcing, mahkamah perlu menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja buruh. dalam hal ini ada dua model yang dapat dilaksanakan untuk melindungi hak hak pekerja buruh. pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk pwt, melainkan berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu . kedua,melalui model yang pertama tersebut, hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara tertulis. model yang kedua diterapkan, dalam hal hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan outsourcing berdasarkan pwt makadalam praktik, prinsip tersebut telah diterapkan dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu dalam hal suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain. untuk melindungi hak hak para pekerja yang perusahaannya diambil alih oleh perusahaan lain, hak hak dari pekerja buruh dari perusahaan yang diambil alih tetap dilindungi. pengalihan perlindungan pekerja buruh diterapkan untuk melindungi para pekerja buruh outsourcing dari kesewenang wenangan pihak pemberi kerja pengusaha. dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja buruh kepada suatu perusahaan outsourcing yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa persetujuan pihak pihak yang berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya. aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek aspek kesejahteraan lainnya, karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak diperlakukan sebagai pekerja baru. masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional.hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak. melalui prinsip pengalihan perlindungan tersebut, kehilangan atau perbaikannya hak hak konstitusional pekerja outsourcing dapat dihindari. untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam juncto huruf i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah serta huruf huruf dan huruf serta tidak bertentangan dengan uud adapun dan huruf bertentangan secara bersyarat dengan uud (conditional unconstitutional), dengan demikian,:, menolak permohonanlimakamittd. maria farida indrawi akil mochtar panitera pengganti, ttd. eddy purwanto bahwa status sebagai buruh pekerja kontrak ini pada kenyataannya berarti juga dan karenanya buruh pekerja merupakan bagian terbesar dari rakyat indonesia, pada akhirnya juga akan menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat indonesia pada umumnya(outsourcing) sebagaimana juga diatur dalam undang undang nomor tahun buruh pekerja dilihat semata mata sebagai komoditas atau barang dagangan, sebuah pasar tenaga kerja. buruh pekerja dibiarkan sendirian menghadapi ganasnya kekuatan pasar dan kekuatan modal, yang akhirnya akan timbul kesenjangan sosial yang semakin menganga antara yang kaya dan yang miskin dan tidak menutup kemungkinan kelak anak cucu kita akan menjadi budak negeri sendiri dan diperbudak oleh bangsa sendiri dan ini jelas bertentangan dengan uud setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"sebagaimana juga diatur dalam undang undang nomor tahun (outsourcing)dengan demikian komponen upah sebagai salah satu dari biaya biaya (cost) bisa tetap ditekan seminimal mungkin. inilah yang akan terjadi dengan dilepaskannya sistem kerja "pembohongan pekerjaan" (outsourcing), yang akan menjadikan buruh pekerja semata sebagai sapi pecahan para pemilik modal dan ini adalah bertentangan dengan uud yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". dalam penjelasannya ditegaskan lagi bahwa ini artinya perekonomian kita berdasarkan pada demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dengan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. disinilah persis perbudakan modern dan degradasi nilai manusia, buruh pekerja. kemakmuran masyarakat yang diamanatkan konstitusi pun akan menjadi kata kata kosong atau merupakan hiasan kata mutiara saja. sistem outsourcing, konstruksi hukumnya yaitu adanya suatu perusahaan jasa pekerja merekrut calon pekerja untuk ditempatkan perusahaan pengguna. jadi disini diawali suatu hubungan hukum atau suatu perjanjian antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahaan pengguna pekerja. perusahaan penyedia jasa pekerja mengikatkan dirinya untuk menempatkan pekerja perusahaan pengguna dan perusahaan pengguna mengikatkan dirinya untuk menggunakan pekerja tersebut. berdasarkan perjanjian penempatan tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja akan mendapatkan sejumlah uang dari pengguna. untuk orang misalnya rp. kemudian perusahaan penyedia jasa pekerja akan mengambil sekian persen, sisanya dibayarkan kepada pekerja yang bekerja perusahaan pengguna. jadi konstruksi hukum semacam ini merupakan perbudakan, karena pekerja pekerja tersebut dijual kepada pengguna dengan jumlah uang. hal ini merupakan perbudakan modern. lain pihak outsourcing juga menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. perjanjian kerja waktu tertentu jelas tidak menjamin adanya job security, tidak adanya kelangsungan pekerjaan karena seorang pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pasti tahu bahwa pada suatu saat hubungan kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi disitu, akibatnya pekerja akan mencari pekerjaan lain lagi. sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang outsourcing dengan perjanjian kerja waktu tertentu. kalau job security tidak terjamin, jelas bertentangan dengan uud yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layakmya dengan pekerjanya. bahwa kalau dikaitkan dengan konstitusi, jelas hal ini memaksakan adanya hubungmenunjukkan bahwa pekerja hanya dianggap sebagai barang saja bukan sebagai subjek hukum. bahwa perbudakan terhadap outsourcing mutlak, karena sini perusahaan penyedia jasa pekerja pada dasarnya menjual manusia kepada user. dengan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan dengan menjual manusia. bahwa dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tidak sesuai dengan dan uud karena manusia yang harus dilindungi adalah manusia yang seutuhnya. bekerja seharusnya adalah untuk memberikan kehidupan yang selayaknya tetapi ketika itu pekerja hanya sebagai bagian produksi dan terutama dengan kontrak kontrak yang dibuat, maka hanya sebagai salah satu bagian dari produksi, sehingga perlindungan sebagai manusia menjadi lemah. bahwa berdasarkan fakta fakta alasan atas, jelas bahwa permohonan ini disampaikan secara menyakinkan dan patut, karena berangkat dari keprihatinan nyata sebagian besar buruh pekerja maupun, sehingga patut kiranya mahkamah berkenan melaksanakan haknya untuk melakukan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan terhadap dan uud bahwa karena dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan ada kaitannya dengan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, maka dengan sendirinya dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan juga bertentangan dengan dan uud materi pokok uji materi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan,undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan menyatakan,. undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan,oper adi bertanggal juli dari dr. busur mugoddas, bag yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), kakap konfederasi persatuan buruh indonesia kbbi), dan pa. indonesia corruption watch icw), yang berdasarkan (empat) surat kuasa khusus masing masing bertanggal juli memberi kuasa dengan hak substitusi kepada muhamad issue, s.h.i.: arsip yogiawan, s.h.: donald fariz, s.h.: kelola easter, s.h.: yunita, s.h., ll.m.: eny rofiatul s.h.: nelson ferdinand saragih, s.h. anggi sitorus, s.h., m.h.: citra referendum, s.h., alghiffari asa, s.h.: tommy albert tobing, s.h.: pratiwi ferry, s.h.: nelson nikodemus simamora, s.h.: arif maulana, s.h., m.h. bunga m.r. siagian, s.h.: oky wiratama s.h.: matthew michelle length, s.h. allo felix january, s.h.: ayu ezra tiara, s.h., sy.:, jane ailee, s.h., ll.m.: dan feb honesta, s.h., yaitu advokat, pengacara publik, dan atau pengabdi bantuan hukum yang beralamat jalan diponegoro nomor menteng,permohonan tersebut perihal permohonan pengujian merdeka barat jakarta teb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus golcc. bahwa terhadap permohonan guo telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal agustus yang dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasa hukumnya dan telah memasuki tahap pemeriksaan persidangan: bahwa mahkamah telah menerima surat para pemohon bertanggal desember perihal pencabutan permohonan pengujian undang undang dengan perkara nomor puu xv. rapat permusyawaratan hakim, tanggal desember menetapkan bahwa pencabutan perkara nomor puu merdeka barat jakarta teb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus goldmerdeka barat jakarta teb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus goldb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus gold ttd. ttd. wahiduddin adams maria farida indrawi ttd. ttd. dewa gede laguna santo ttd. ttd. suhartono saudi isra panitera pengganti, ttd. martian wibowo merdeka barat jakarta teb, fax empat: sekretariat omahkamahkorellus gold

salardo) nama forum kajian hukum dan konstitusi khk), papa: diwakili oleh achmad saifuddin firdaus, s.h., dan ant bayu segara, s.h., selaku ketua umum dan beat sekretaris jenderal khk alamat jalan hasyim ashari, kampung bahar kecamatan karang tengah, kota tangerang sebagai . yoo ll. pemohon nama yudhistira rizky darmawan pekerjaan: mahasiswa alamat jalan pisang kapok nomor rt. rw. kelurahan kota baru, kecamatan bekasi barat, jawa barat sebagai . pemohon il: nama tri susilo, s.h., m.h. pekerjaan dosen alamat jalan keadilan, kelurahan keadilan, kecamatan belitang, kabupaten ogan komering ulu timur, provinsi sumatera selatan sebagai . pemohon iii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada saudi pratama, s.h., han)., okta hermawan, s.h., victor santoso sandiaga, s.h., m.h., dan kurniawan s.h., advokat yang berkedudukan hukum law firm partners, beralamat jalan budaya rw nomor kelurahan jatiwaringin, pondok gede, kota bekasi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . . paraara pemohon, mendengar keterangan parabahwa kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji undang undang terhadap uud diatur pad negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusikewenangan mahkamah konstitusi lebih lanjut diatur dalam undang undangerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold maupun pada saat ini dimana pemohon menjabat sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal khk. bahwa selain itu dalam menjalankan tugasnya organisasi khk yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, baik dalam panggung panggung mahasiswa, maupun kepada kelompok buruh dan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema pentingnya berkonstitusi dalam bernegara yang selama ini terus digerakan, dengan adanya pemaknaan yang berbeda dalam memandang norma guo jelas menimbulkan problematika konstitusional dan jelas merugikan pemohon karena selama ini dalam pandangan pandangannya yang disampaikan kepada publik terhadap pemberlakuan norma guo adalah sesuai dengan apa yang telah ditegaskan secara eksplisit dan limitation dalam penjelasan. namun ternyata dpr memaknai berbeda dan memaksakan pemakamannya untuk tetap membentuk pansus angket yang diberlakukan untuk lembaga kpk. bahwa apabila hak angket diberlakukan kepada kpk, maka upaya penyelidikan yang sifatnya memaksa kepada kpk untuk menyerahkan data data apapun yang diminta oleh pansus angket tanpa adanya batasan yang diatur, maka sifat independensi yang diberikan oleh kepada kpk menjadi terganggu dan hal ini dipandang oleh pemohon sebagai bentuk intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan oleh pemohon oleh karenanya pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam norma guo sebagaimana dijamin oleh uud bahwa pemohon dalam mendapatkan pengajaran kelas sebagai mahasiswa fakultas hukum universitas sahid jakarta dalam mata kuliah pengantar ilmu perundang undangan, dijelaskan bahwa terhadap lembaga negara dalam menjalankan hak dan kewenangannya harus mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dan terhadap hak atau kewenangan yang diatur secara limitation, tidak bisa diperluas sesuai keinginan lembaga tersebut tanpa melakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengaturnya. bahwa terhadap perluasan lingkup hak angket yang dilakukan oleh dpr kepada kpk jelas telah menabrak ketentuan serta prinsip prinsip negara hukum dan konstitusionalisme yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldpara pemohon mendalilkan khususnya frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: perluasan makna yang dilakukan oleh dpr terhadap frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah yang kemudian menempatkan kpk sebagai subjek dari hak angket dpr menurut para pemohon adalah keliru, karena yang dimaksud dengan lembaga pemerintah non kementerian lpnk) dalam norma guo tidak memasukkan kpk sebagai lpnk sebagaimana tercantum dalam website kementerian aparatur negara dan reformasi birokrasi, maka perluasan makna yang dilakukan oleh dpr tersebut adalah tidak tepat. pelaksanaan hak angket yang dilakukan dpr terhadap kpk dengan mendasarkan pada yaitu dengan memperluas lingkup hak angket, para pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam serta uud sebab dpr dapat memperluas siapa saja yang dapat menjadi subjek dari angket dpr tersebut.selesainya tahap pemeriksaan persidangan, mana pada tahap pemeriksaanmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus golahli presiden yaitu maruarar siahaanka isu konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah norma khususnya frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah adalah bertentangan dengan uud karena perluasan makna oleh dpr yang menempatkan kpk sebagai eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket? i3. menimbang bahwa dari perspektif semantik dan historis, kata angket berasal dari bahasa prancis enquete yang berarti penyelidikan . parlemen inggris pada tahun merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan hak angket. penggunaan hak angket bermula dari right investigate and chassis the abuses administration (hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan penyelewengan dalam administrasi pemerintahan) yang pada perkembangannya. sistem pemerintahan parlementer yang dianut inggris menempatkan sumbu kekuasaan negara pada parlemen, oleh karenanya hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran yang dilakukan pemerintah. tujuan akhir hak angket masa itu ialah menjatuhkan sanksi dalam bentuk pemecatan terhadap pejabat pemerintah, karena sebagaimana lazim diketahui bahwa pemerintah dalam sistem parlementer tunduk pada kekuasaan parlemen. ketika pertama kali hak angket digunakan oleh parlemen inggris, hasilnya ialah beberapa pejabat istana dipecat karena melakukan penyelewengan keuangan, walaupun pada awalnya berasal, dikenal, dan dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer inggris, dalam perkembangannya pranata pengawasan secara substansial sebagaimana hak angket juga lazim digunakan negara merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. mengacu pada praktik ketatanegaraan amerika serikat as), fungsi pengawasan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam konstitusi as. akan tetapi, fungsi tersebut dijalankan kongres sebagai implied power dari fungsi legislasi dan fungsi anggaran. pada praktiknya, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan kongres, dijumpai bentuk penyelidikan (investigative) yang secara prinsip memiliki tujuan sama dengan hak angket. lebih jelas lagi, dalam perkara watkins united states, pengadilan berpendapat, the power the congress conduct investigation inherent the legislative process. that power broad. companies inquiries concerning the administration existing laws well proposed possibly needed statutes . artinya, pengadilan berpendapat bahwa kongres memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan mempublikasikan kasus korupsi, maladministrasi, atau inefisiensi pada badan pemerintahan. praktik demikian menunjukkan dengan jelas, kongres amerika serikat memiliki sekaligus kewenangan dan hak interpelasi (bertanya), angket (penyelidikan), serta menyatakan pendapat. tambah jelas lagi, praktik pengawasan investigatif oleh kongres dijumpai dalam kasus watergate yang menyebabkan presiden richard nixon mengundurkan diri sebelum di impeach. praktik ketatanegaraan tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa hak angket sebagai instrumen pengawasan relevan diberlakukan dalam sistem pemerintahan presidensial. i3. menimbang bahwa indonesia hak angket telah diterima sebagai istilah dan praktik ketatanegaraan sejak lama yaitu ketika diberlakukannya konstitusi ris dan uud yang menganut sistem pemerintahan parlementer. konstitusi ris menyatakan, dpr mempunyai hak menyelidiki (enquete). sementara, uud menyatakan, dpr mempunyai hak menyelidiki (enquete). undang undang organik mengenai hak angket, pertama kali diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penetapan hak angket dewan perwakilan rakyat. dengan demikian, pengaturan hak angket mula mula ditetapkan pada masa berlakunya sistem pemerintahan parlementer. namun dalam perkembangannya, setelah diberlakukannya kembali uud yang menganut sistem pemerintahan presidensial, eksistensi hak angket tetap dipertahankan. begitupun setelah dilakukannya perubahan uud dalam uud ditegaskan, dalam melaksanakan fungsinya, selain har yang diatur dalam lain undang undang dasar merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid initersebut menjadikan kedudukan hak angket sangat kuatketentuan dasar ini menggunakan frasa diatur dalam undang undang yang mempunyai makna bahwa hak hak dpr dan anggota dpr tidak harus diatur dengan undang undang tersendiri (vide butir lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan|. selanjutnya, hak angketyang kemudian diganti dengan dalam dinyatakan, hak angket sebagacara prinsip, pengaturan mengenai hak angket tersebut membenarkan apa yang sesungguhnya menjadi fungsi dari lembaga perwakilan yaitu mempertanyakan dan mempersoalkan kebijakan pemerintah. i3. menimbang bahwa untuk mengetahui sasaran dan tujuan hak angket, maka pemahaman terhadap hak angket tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan dpr. dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. dalam dinyatakan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang undang dan apbn. dengan demikian terdapat dua poin penting dalam fungsi pengawasan dpr, yakni pertama, menyangkut bagaimana undang undang dilaksanakan, dan kedua, mencakup bagaimana anggaran negara digunakan. dalam bahasa sri sumantri, angket dilakukan dpr untuk menyelidiki suatu hal. meskipun suatu hal dapat dimaknai secara luas, akan tetapi harus merujuk pada suatu hal yang urgen dan strategis untuk dilakukan penyelidikan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dpr. ggemann menerangkan, penyelidikan dilakukan dpr untuk memperoleh pandangan mengenai suatu hal dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan kebijakan, mungkin pula untuk mempersiapkan rancangan undang undang inisiatifnya atau memperoleh keterangan tentang suatu penyelewengan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasannya.ketika hak angket digunakan, lalu ditemukan fakta dan kesimpulan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat, atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka hasil angket tersebut menjadi rekomendasi. dan pedoman mengikat bagi langkah langkah perbaikan depan,. dengan demikian, dalam pandangan mahkamah,sebab sekali lagi, hak angket harus dimaknai sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dpr, sehingga temuan temuan hak angket tersebut harus dapat dimaknai sebagai rekomendasi dan acuan mengikat bagi langkah langkah evaluasi dan perbaikan masa mendatang atas suatu hal yang menjadi objek penyelidikan. i3.rdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold,pengaturan trias politika,merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid,, state organs) untuk menjalankan fungsi merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidi3i3. kewenangan kepolisian dan atau kejaksaan. dengan demikian, dasar pembentukan kpk ialah merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidi3.merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldi3i3lembaga lembaga yang terkait. hal ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas (vide huruf kpk. konsep akuntabilitas demikian tidak menutup prinsip merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam perkuliahan sehingga pemohon mengalami kebingungan dalam memaknai suatu ketentuan norma dan pemberlakuannya. hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya merugikan pemohon dalam mempelajari ilmu perundang undangan. bahwa pemohon iii adalah dosen program studi ilmu pemerintahan dan administrasi pemerintahan pada sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik bina marta dalam mengajarkan ilmu pemerintahan terhadap sistem check and balances dalam rangka menjamin bahwa masing masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya. walaupun pasca amandemen uud dalam beberapa hal bandul kekuasaan condong kepada legislatif. namun bukan berarti dalam menjalankan kekuasaannya dpr dapat melampaui batas kekuasaannya yang telah diatur dalam undang undang. bahwa pemohon iii memandang bahwa pembentukan pansus angket kpk yang dibentuk oleh dpr dalam menjalankan haknya telah melampaui kekuasaannya yang diberikan oleh undang undang, oleh karenanya pemohon ill memandang bahwa atas perluasan lingkup hak angket yang dimaknai oleh dpr dan dalam pemberlakuan normalnya dpr menggunakan hak nya untuk melakukan penyelidikan terhadap kpk dan dalam upaya penyelidikannya tersebut dimungkinkan terjadinya intervensi terhadap upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kpk, serta merusak independensi yang diberikan oleh undang undang kepada kpk. sehingga pemohon iii memandang hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin dalam uud telah melanggar oleh pemberlakuan norma akibat adanya perbedaan pemaknaan yang timbul atas norma guo. ii. permohonan pemeriksaan prioritas bahwa para pemohon memohon kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi republik indonesia berkenan dapat memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian materiil guo dengan proses pemeriksaan prioritas, mengingat situasi dan kondisi mendesak dengan alasan sebagai berikut: mengingat bahwa md3 memberikan batas waktu (enam puluh) hari kepada pansus hak angket dalam melaksanakan tugasnya kepada rapat paripurna sejak dibentuknya pansus hak angket tersebut. selanjutnya berdasarkan ketentuan md3, menyatakan: merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid checks and balances yang menjadi dasar hubungan antara lembaga lembaga negara yang ada. i3. menimbang bahwa isu konstitusional norma yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah sebagaimana dirumuskan dalampada norma guo bertentangan dengan uudterhadap dalil para pemohon guo, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut undang undang bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. bahwa secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam menurut mahkamah adalah konstitusionalboleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. oleh karenanya mahkamah berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian guo. i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan atas, dalil para pemohon menyangkut konstitusionalitas khususnya frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintolak permohonan para pemohon. pendapat berbeda (d penting opinion) terhadap putusan mahkamah ini, terdapat empat, yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold permohonan para pemohon adalah berkenaan dengberbunyiajukan permohonan untukpunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengnonlam putusannya, mahkamah konstitusi menolak permohonan yang diajukan pemohon. terhadap putusan tersebut, kami, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion). setelah membaca dengan cermat substansi permohonan guo, isu konstitusional dari permohonan guo adalah apakah hak angket yang dimiliki oleh dpr, sebagaimana diatur dalam md3, ruang lingkupnya mencakup pula substansi yang berada luar ruang lingkup kekuasaan pemerintah eksekutif)? terhadap isu konstitusional tersebut, kami, empat hakim konstitusi atasal pertama yang harus dijelaskan terkait dengan hak angket dalam sistem pemerintahan adalah apakah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan sistem pemerintahan? ihwal pertanyaan ini, secara doktrin, dalam ilmu negara umum (allgemeine staatslehre) sistem pemerintahan merupakan sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun yang berbentuk republik, yang pada pokoknya menjelaskan hubungan relasi antara pemerintah (executive) dan badan yang mewakili rakyat (legislative). artinya, secara doktrin, sistem pemerintahan merupakan sistem yang menjelaskan hubungan relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. dalam kaitan ini, sistem pemerintahan negara berkaitan dengan pengertian regeringsdaad, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. cara pandang ini sejalan dengan doktrin dichotomy yang menempatkan lembaga legislatif sebagai policy making (tak selling) sedangkan eksekutif sebagai policy executing (tak verse zenlijking). berdasarkan penjelasan paling mendasar itu, secara alamiah, sebagaimana ditulis patrick ziegenhein dalam tulisannya the indonesian legislature and its impact democratic consolidation kapasitas untuk mengontrol potensi penyimpangan kekuasaan eksekutif adalah tugas mendasar yang harus dimiliki parlemen. apabila diletakkan dalam desain bernegara indonesia yang diatur dalam uud dengan posisi dan relasi kedua cabang kekuasaan itu, berdasarkan uud dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, dpr mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. sebagai sebuah hak yang melekat kepada institusi legislatif, masing masing hak tersebut memiliki latar belakang yang tidak sama. bahwa, menurut sejarahnya, hak angket yang merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pengawasan parlemen terhadap pemerintah atau eksekutif tidak dapat dilepaskan dari ajaran (doctrine) pemisahan kekuasaan (separation powers) dan sistem pemerintahan parlementer yang mula mula berkembang inggris, khususnya pasca glorious revolution yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan monarki absolut inggris bawah raja james king james england). pada perkembangan selanjutnya secara evolusi lahir praktik atau mekanisme yang dinamakan pemerintahan yang bertanggung jawab (responsible government) yang merupakan fondasi sistem pemerintahan parlementer inggris, yang kini dikenal sebagai westminster model atau merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold westminster system parliamentary democracy, mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. menurut sistem ini, para menteri (yang dipimpin oleh perdana menteri) bertanggung jawab kepada parlemen untuk setiap kebijakan atau keputusan yang dibuatnya maupun kinerja (performance) departemen yang dipimpinnya dan apabila parlemen (dalam hal ini majelis rendah, lower house) menyatakan mosi tidak percaya (motion confidence) kepada pemerintah, maka pemerintahan segera bubar dan harus diselenggarakan pemilihan umum baru. salah satu sarana atau alat yang dimiliki parlemen untuk menyatakan mosi tidak percaya tersebut adalah diberikannya hak kepada parlemen untuk melakukan penyelidikan (yang dalam bahasa inggris disebut parliamentary investigation). mekanisme responsible government demikian adalah logis sebab dalam sistem pemerintahan parlementer pada dasarnya yang memerintah adalah parlemen karena yang berhak membentuk pemerintahan adalah partai (atau koalisi partai partai) yang menguasai kursi mayoritas parlemen berdasarkan hasil pemilihan umum. sehingga, apabila partai partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen dan sekaligus menjadi bagian dari pemerintah tersebut menarik dukungannya dari pemerintahan melalui mosi tidak percaya (yang antara lain karena hasil pelaksanaan parliamentary investigation terhadap suatu kebijakan atau performance pemerintah) maka dengan sendirinya pemerintahan itu tidak dapat dipertahankan. bahwa, dengan demikian, dalam sistem pemerintahan parlementer hak parlemen untuk melakukan parliamentary investigation adalah bagian dari sarana parlemen untuk mengawasi pemerintah (eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari hari). hal demikian terjadi karena parlemen merupakan fokus atau pusat kekuasaan dalam sistem politik parliament the focus power the political system). oleh karena itu, fungsi parliamentary investigation dalam sistem parlementer yang menganut prinsip responsible government sangat kuat karena dapat menjatuhkan pemerintahan. karena itu pula, pelaksanaan hak parlemen tersebut hanya ditujukan terhadap pemerintah dalam arti eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari hari yang dipimpin oleh kepala pemerintahan, apakah disebut perdana menteri atau kanselir, bukan eksekutif dalam arti luas yang mencakup pula kepala negara sebab dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara hanya memiliki kekuasaan yang sifatnya seremonial, bukan pelaksana pemerintahan sehari hari. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa selanjutnya, perkembangan sejarah ketatanegaraan, pada akhir abad ke mencatat hadirnya sistem pemerintahan baru yang dinamakan sistem presidensial. sistem pemerintahan baru yang mula mula diperkenalkan oleh amerika serikat ini, meskipun sama sama bertolak dari keinginan mewujudkan gagasan democratic government, sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya (sistem parlementer). dalam sistem baru ini tidak dianut prinsip responsible government dalam arti bahwa pemerintah yang dipimpin oleh presiden (yang sekaligus adalah kepala negara) tidak bertanggung jawab kepada parlemen (in cast, amerika serikat, kongres yang terdiri atas senate dan house representatives). sebab presiden dipilih langsung oleh rakyat. sehingga, berbeda halnya dengan sistem parlementer mana pemerintahan dibentuk oleh parlemen (dan karena itu bertanggung jawab kepada parlemen), dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan penuh untuk membentuk pemerintahan berdasarkan legitimasi langsung yang diperolehnya dari rakyat melalui pemilihan umum sehingga langsung kepada rakyatlah presiden bertanggung jawab. kendatipun demikian, demi tetap terjadinya prinsip pemisahan kekuasaan, yang merupakan penanda utama democratic government, dan pada saat yang sama bekerja pula prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, yang tujuannya adalah menjamin tidak adanya satu cabang kekuasaan negara yang terlalu dominan terhadap cabang kekuasaan negara lainnya sehingga penyelenggaraan kehidupan bernegara tetap berjalan baik meskipun kekuasaan negara dipisah pisahkan, maka hak yang dalam sistem parlementer dinamakan parliamentary investigation itu tetap diadopsi dalam sistem presidensial, yang amerika serikat dinamakan congressional oversight terhadap cabang kekuasaan eksekutif (pemerintah, termasuk badan badan federal) sebagai bagian dari investigation power yang dimiliki oleh kongres kendatipun hal itu tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi amerika serikat melainkan hanya secara implisit. namun demikian, hak ini (congressional oversight) mencakup aspek yang sangat luas, yaitu meninjau, memonitor, dan mensupervisi implementasi kebijakan publik. tujuannya adalah: memastikan ketaatan eksekutif terhadap maksud pembentuk undang asik efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari kegiatan kegiatan pemerintah: mengevaluasi kinerja program, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mencegah pelanggaran oleh eksekutif terhadap batas batas kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh legislatif, menyelidiki dugaan adanya administrasi yang buruk, sewenang wenang dan perilaku tidak konsisten, penyalahgunaan, kemubaziran, kecurangan, dan ketidakjujuran instansi pemerintah: menilai kemampuan badan badan dan pejabat pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pencapaian tujuan programnya, menilai kebutuhan akan legislasi federal baru, meninjau dan menentukan prioritas keuangan federal, melindungi hak dan kemerdekaan individu, dan menginformasikan kepada publik perihal bagaimana pemerintah menjalankan tugas tugas publiknya. hak ini pada umumnya untuk sebagian besar dilaksanakan melalui kewenangan kongres dalam pengesahan anggaran, konfirmasi, proses investigasi, dan (yang sangat jarang terjadi) melalui impeachment. bahwa catatan penting yang perlu ditegaskan dalam kaitan ini, sebagaimana telah dijelaskan awal, adalah baik hak yang dinamakan parliamentary investigation dalam sistem parlementer maupun hak yang dinamakan congressional oversight dalam sistem presidensial sama sama ditujukan untuk mengawasi eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari hari. bedanya, jika dalam sistem parlementer sebagai tindak lanjut dari melaksanakan parliamentary investigation itu dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan dengan dikeluarkannya motion confidence oleh parlemen kepada pemerintah, keadaan demikian tidak terjadi dalam sistem presidensial. hasil dari pelaksanaan congressional oversight dalam sistem presidensial amerika serikat tidak berujung pada jatuhnya presiden, bahkan termasuk kalaupun congressional oversight itu berkenaan dengan materi yang menurut konstitusi termasuk dalam materi yang merupakan bagian dari alasan untuk melakukan impeachment terhadap presiden. bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran historis dalam hal ini sejarah perkembangan sistem pemerintahan telah terang, baik dalam sistem parlementer maupun dalam sistem presidensial, hak angket adalah salah satu bentuk perwujudan kewenangan pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. pengawasan itu ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif sebab eksekutiflah yang melaksanakan pemerintahan sehari hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau merupakan amanat undang undang maupun pelaksanaan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri yang tujuan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold akhirnya adalah terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. oleh karena itu, dalam konteks historis, md3 tidak dapat ditafsirkan lain selain bahwa yang menjadi objek pengaturan norma undang undang guo adalah pemerintah beserta segenap jajaran atau instansi yang termasuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif. bahwa, sementara itu, berdasarkan metode penafsiran sistematis, dengan melihat hubungan antara keseluruhan norma yang terdapat dalam md3 telah ternyata pula bahwa md3 tidak mungkin ditafsirkan lain kecuali memang ditujukan kepada eksekutif (pemerintah). md3 selengkapnya berbunyi: dpr mempunyai hak: interpelasi: angket: dan cc.bijakfila diurai secara sistematis, materi muatan norma yang terkandung dalam md3 atas dimulai dengan uraian atau penjelasan tentang hak hak yang dimiliki oleh dpr, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagaimana termuat pada kemudian, pada selanjutnya, diuraikan pengertian dari masing masing hak tersebut yang secara koheren merujuk pada pemerintah sebagai objeknya. mengapa pemerintah? karena pemerintahan pelaku kekuasaan eksekutif yang melaksanakan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pemerintahan sehari hari yang penanggung jawab tertingginya, sesuai dengan uud adalah presiden. dalam sistem presidensial, kekuasaan pemerintah yang berada bawah pimpinan presiden sangat besar. oleh karena itulah, kekuasaan yang besar tersebut harus diawasi oleh rakyat sebab rakyatlah yang memberi mandat langsung kepada presiden selaku penanggung jawab pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. dpr, secara konstitusional, dikonstruksikan sebagai representasi rakyat. itulah sebabnya dpr, oleh uud diberi fungsi pengawasan (selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran) yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagaimana diatur dalam md3 yang diturunkan dari uud apabila ditelusuri proses perumusan uud ketika dilakukan perubahan terhadap uud pada saat membahas ihwal hak angket, para anggota mpr secara eksplisit menyebutkan penggunaan hak tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan dalam pengertian eksekutif. misalnya, frans maturity dari f pdip ketika menyampaikan mengenai hak dpr secara eksplisit menyatakan bahwa (hak) angket dalam rangka kontrol legislatif terhadap eksekutif. pandangan tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh pataniari siahaan f pdip), mana hak angket adalah hak melakukan penyelidikan atau hak tanya atas sesuatu masalah kepada presiden. dengan melacak pandangan dan perdebatan sekitar perubahan uud tidak lain dan tidak bukan, hak angket yang dimaksudkan dalam uud adalah instrumen untuk mengawasi pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi (yang dalam sistem pemerintahan presidensial disebut dengan chief executive atau single chief executive). bahwa, terlepas dari persoalan apakah secara teori perundang undangan tepat jika pengaturan dan pelaksanaan ketiga hak yang dimiliki dpr itu hanya diatur dalam md3 mengingat dimensi dan dampak dari penggunaan hak itu yang sangat besar, secara sistematis konstruksi logis yang terbangun dari formulasi norma yang tertuang dalam md3 tersebutertama, jika terhadap kebijakan pemerintah (yaitu presiden beserta seluruh jajaran eksekutif bawahnya), dpr berpendapat bahwa dalam kebijakan tersebut terdapat hal hal yang memerlukan penjelasan, mengingat sifat serta dampak dari kebijakan itu, maka dpr dapat meminta keterangan kepada pemerintah berdasarkan hak interpelasi yang dimilikinya, kedua, jikadpr berpendapat terdapat hal hal yang memerlukan kejelasan yang untuk memperolehnya tak cukup hanya dengan menggunakan hak interpelasi maka dpr dapat melakukan penyelidikan terhadap hal itu berdasarkan hak angket yang dimilikinya: ketiga, jika terhadap: (a) kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian yang terjadi tanah air atau dunia internasional: (b) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau (c)pr dapat menyatakan pendapatnya berdasarkan hak menyatakan pendapat yang dimilikinya. dengan demikian, berdasarkan penafsiran secara sistematis, adalah tidak koheren apabila objek dari pelaksanaan hak angket dan hak hak dpr lainnya yang diatur dalam md3 dikatakan mencakup hal hal yang berada luar ruang lingkup kekuasaan pemerintah (eksekutif). bahwa, selanjutnya, dengan menggunakan penafsiran otentik, md3 tersebut juga tidak mungkin untuk ditafsirkan meliputi hal hal yang berada luar ruang lingkup kekuasaan pemerintah eksekutif). sebab, pembentuk undang undang sendiri telah memberikan penafsiran resminya terhadap maksud dari norma undang undang guo, sebagaimana tertuang dalam penjelasan terhadap md3 yang menyatakankapolri, jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. penjelasan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidberdasarkan apabila rapat paripurna dpr sebagaimana dimaksud dalam memutuskan bahwa jika dikatakanterhadap frasa dapat dalam tersebut, sangat tidak mungkin dilakukan tindak lanjut hasil kerja pansus hak angket dengan mengajukan hak menyatakan pendapat yang berujung pada impeachment. bahwa jika melihat pada pansus (hak angket) pelindo dan century, dpr dapat tidak menggunakan hak menyatakan pendapat tetapi langsung rekomendasi pemerintah dan semua pihak terkait jika sudah melalui rapat paripurna dpr. rekomendasi tersebut sangat membahayakan dan memungkinkan terjadinya beberapa skenario pelemahan kpk. pertama, kemungkinan dikeluarkannya perpu menggantikan kpk dengan poin poin yang melemahkan karena besarnya penolakan untuk merevisi kpk saat ini. kedua, bukan tidak mungkin rekomendasi untuk pembubaran kpk karena selama ini sudah banyak opini dilontarkan oleh anggota dan pimpinan dpr untuk membubarkan kpk dan mengembalikan fungsinya kepolisian dan kejaksaan, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan kehadiran kpk dalam pemberantasan korupsi. bahwa saat ini pansus hak angket kpk sudah lebih dari hari mendekati batas waktu yang diberikan oleh undang undang. oleh karena itu kami memohon agar yang mulia bersedia mengabulkan permohonan pemeriksaan prioritas terhadap pengujian perkara guo. iv. alasan permohonan bahwa para pemohon mengajukan norma yang terdapat dalam nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yaitu:merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid md3 tersebut telah dengan terang menjelaskan maksud pembentuk undang undang perihal makna frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah dalam md3. dengan kata lain, pembentuk undang undang sendiri telah membatasi objek hak angket itu untuk tidak mencakup objek yang berada luar ruang lingkup kekuasaan eksekutif. bahwa, secara hukum maupun doktrin, apabila pembentuk undang undang telah memberikan penafsirannya terhadap norma undang undang yang dibuatnya maka norma undang undang tersebut harus ditaati demikian adanya oleh semua pihak, termasuk (bahkan terutama) oleh pembentuk undang undang sendiri. bahkan hakim pun dalam mengadili perkara konkrit yang didasarkan pada suatu norma undang undang yang telah diberi penafsiran otentik oleh pembentuk undang undang harus tunduk kepada penafsiran otentik tersebut kecuali kemudian terbukti bahwa norma norma undang undang tersebut oleh mahkamah konstitusi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa, kesimpulan yang sama yang diperoleh dari penerapan ketiga metode penafsiran undang undang terhadap md3 tersebut jika kemudian dihubungkan dengan uud hal itu telah bersesuaian dengan tiga aspek yang berlaku sebagai kaidah penafsiran konstitusi, yaitu aspek konstitusi sebagai satu kesatuan (unity the constitution), aspek koherensi praktis (practical coherence), dan aspek pemberlakuan yang tepat norma konstitusi (appropriate working the constitution) dengan penjelasan: pertama, kesimpulan atas bersesuaian dengan aspek konstitusi sebagai satu kesatuan sebab diberlakukannya uud adalah dilandasi oleh gagasan untuk menghadirkan indonesia sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state). sistem pemerintahan yang dipilih oleh uud untuk mewujudkan gagasan itu adalah sistem pemerintahan presidensial. oleh karena itu, seluruh norma yang tertuang dalam uud dan peraturan perundang undangan yang diturunkan dari uud itu harus ditempatkan semangatnya dalam konteks mewujudkan gagasan tersebut. sebagai konsekuensi atas pilihan sistem pemerintahan demikian adalah bahwa presiden diberi kekuasaan yang besar oleh uud mereka barat jakarta te, fax email sekretariat@mahkamahkonsitus god pemerintahan sehari hari. sesuai dengan karakter negara demokrasi yang berdasar atas hukum, dan sejalan dengan nature kekuasaan yang cenderung bersalah guna, maka terhadap kekuasaan presiden yang besar itu mutlak diperlukan pengawasan rakyat sebagai pihak yang memberinya legitimasi dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan konstitusi. dpr adalah representasi rakyat. oleh karena itu, uud memberikan kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang ada tangan presiden itu kepada dpr. agar dpr, selaku representasi rakyat, dapat melaksanakan pengawasan itu dibutuhkan alat atau sarana. itulah landasan konstitusional logis diberikannya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat kepada dpr, sebagaimana dinyatakan dalam uud yang kemudian diatur lebih lanjut, antara lain, dalam md3. dikatakan antara lain sebab sesungguhnya, secara akademik maupun praktik yang berlangsung berbagai negara, ketiga hak penting yang dimiliki oleh dpr itu tidak cukup diatur secara sumur hanya dalam undang undang yang secara karakteristik lebih bersifat internal seperti halnya md3 guo. amerika serikat misalnya, untuk menunjuk satu contoh, pelaksanaan hak hak yang tergolong dalam congressional oversight diatur secara tersendiri yang bahkan dilengkapi dengan manual (pedoman) yang rigid dan rinci yang disebut congressional oversight manual, kedua, kesimpulan atas bersesuaian dengan aspek koherensi praktis konstitusi sebab, secara praktis, kekuasaan eksekutiflah (yang dalam sistem presidensial berada bawah tanggung jawab presiden) yang melaksanakan pemerintahan sehari hari dengan kekuasaannya yang begitu besar. dalam melaksanakan kekuasaan itu, samping didasarkan atas undang undang, presiden juga berwenang untuk membuat kebijakan. dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan undang undang itu, oleh uud presiden diberi kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah. inilah yang membutuhkan pengawasan dpr, selaku representasi rakyat, agar dalam menjalankan kekuasaan, baik yang didasarkan atas perintah undang undang maupun yang didasarkan atas kebijakan yang dibuatnya, presiden tidak keluar dari maksud pemberian kekuasaan itu oleh konstitusi, ketiga, kesimpulan atas bersesuaian dengan aspek pemberlakuan yang tepat norma konstitusi sebab dengan adanya pengawasan yang efektif terhadap merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid kekuasaan eksekutif, yang dalam sistem presidensial tanggung jawabnya berada bawah presiden, akan tercerah munculnya pelaksanaan kekuasaan yang ekstensif meskipun kepada eksekutif presiden) diberi kekuasaan yang besar oleh konstitusi. karena akuntabilitas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh presiden tersebut, baik yang didasarkan atas undang undang maupun yang didasarkan atas pilihan kebijakan yang dibuatnya selaku pemegang kekuasaan eksekutif, tetap terjaga sebab rakyat (melalui dpr) senantiasa mengawasinya. dengan kata lain, dengan adanya pengawasan demikian, sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh uud tidak akan melahirkan praktik ketatanegaraan yang executive heavy yang bertentangan dengan gagasan mewujudkan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. bahwa tanpa bermaksud hendak mengaitkan dengan kasus konkret, pemahaman komprehensif dalam menjelaskan frasa penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah seperti yang diatur dalam norma md3 tersebut, hal pokok yang harus dijelaskan adalah bagaimana sesungguhnya secara teoretis membuat perbedaan antara lembaga negara yang secara tradisional dibedakan menjadi tiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika (yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan lembaga yang disematkan status independen dalam perkembangan teori hukum tata negara modern (modern constitutional law theory). terkait dengan hal ini, simo dalam bukunya administrative law menyatakan, unit government created statute carry out specific tasksematkan status independen karenanya berada luar ketiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika tersebut. dalam hal ini, william funk richard season mengatakan bahwa lembaga yang disebut independen itu tidak jarang mempunyai kekuasan gusi legislative , gusi executive dan gusi judicial . sejalan dengan pendapat tersebut, jimmy asshiddigie menyebut organ negara independen karena berada luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. artinya, dengan penyematan posisi gusi tersebut, lembaga independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold selanjutnya, mengikuti perkembangan dalam teori hukum tata negara, sebuah lembaga dikatakan independen bila: posisi independen tersebut dinyatakan secara tegas (eksplisit) dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur dalam konstitusi atau diatur dalam undang undang, pengisian pimpinan lembaga bersangkutan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja. pemberhentian anggota lembaga independen hanya dapat dilakukan berdasarkan oleh sebab sebab yang diatur dalam undang undang yang menjadi dasar pembentukan lembaga yang bersangkutan, presiden dibatasi untuk tidak bebas memutuskan (discretionary decision) pemberhentian pimpinan lembaga independen: dan pimpinan bersifat kolektif dan masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms). bahwa apabila pandangan teoretik tersebut dikaitkan dengan posisi kpk dalam sistem ketatanegaraan indonesia, semua elemen lembaga negara independen dipenuhicara hukum, serangkaian putusan mahkamah konstitusi telah berulangkali menyatakan independensi posisi kpk, antaranya: putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tertanggal desember putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tertanggal november putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tertanggal oktober dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tertanggal juni independensi posisi kpk dalam sistem ketatanegaraan indonesia masih dapat diteliti dari belasan putusan mahkamah konstitusi yang lain. secara umum, serangkaian putusan mahkamah konstitusi tersebut menegaskan:keberadaan komisi komisi negara semacam kpk telah merupakan suatu hal yang lazim. sifat kelembagaan kpk adalah sebagai lembaga penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korups(campur tangan) kekuasaan manapunmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldpimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan (dapat) habis secara bergantian (staggered terms). bahwa teori hukum tata negara dan rekaman putusan mahkamah konstitusi atas telah menjadi benteng yang kokoh dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi kpk dalam desain besar (grand design) agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang diperjuangkan pada era reformasi serta menegaskan bahwa kpk merupakan lembaga independen yang bukan berada dalam tiga cabang lembaga kekuasaan negara dalam doktrin trias politika. dengan demikian, telah jelas kpk bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. penegasan demikian menjadi semacam keniscayaan karena sejak awal terbentuknya, terutama sejak kpk mampu membuktikan diri sebagai lembaga memberantas tindak pidana korupsi yang mampu dan berani menyentuh semua lembaga negara yang merupakan episentrum kekuasaan negara, serta pejabat negara (di pusat maupun daerah) mulai dikembangkan pandangan pendapat bahwa kpk merupakan lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu (ad hoc). dari berbagai perspektif, pandangan demikian sangat lemah. pertama, secara hukum tidak ditemukan satupun kalimat termasuk frasa dalam kpk yang menyebutkan bahwa kpk sebagai lembaga ad hoc. kedua, apabila dibaca united convention against corruption unca), setiap negara peserta (state party) dibebani kewajiban untuk membentuk lembaga khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi. kalaupun dimaknai ad hoc, maka pemaknaan tersebut adalah dalam pengertian lembaga yang dibentuk secara khusus sesuai dengan semangat unca. bahkan semangat yang sama jauh jauh hari sebelumnya telah menjadi rohkkn) dan diikuti ketetapan mpr nomor viii mpr tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan kkn. ketiga, pengalaman hongkong, thailand, china, malaysia yang juga berupaya keluar dari ancaman dan jebakan perilaku korupsi sama sekali tidak memosisikan komisi seperti kpk sebagai lembaga ad hoc dalam pengertian hanya untuk sementara waktu. bahkan, begitu pentingnya pembentukan sebuah lembaga atau komisi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold khusus dalam memberantas korupsi, misalnya, negara seperti thailand meningkatkan status dasar hukum pengaturan lembaga semacam kpk hingga menempatkannya menjadi lembaga yang diatur dalam konstitusi. buktinya, konstitusi thailand mengatur eksistensi dari komisi independen the national counter corruption commission. bahwa, pertanyaan mendasar yang harusnya dimunculkan: mengapa penggunaan hak angket menjadi meluas? jawabannya, perluasan tersebut dipicu oleh rumusan norma dalam frasa penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. padahal, apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan indonesia, serta maksud dan tujuan diadopsinya hak angket dalam uud yang dikehendaki oleh anggota mpr yang melakukan perubahan terhadap uud adalah instrumen untuk mengawasi pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif. artinya, apabila diletakkan dalam norma md3, penggunaan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas: pelaksanaan suatu undang undang oleh pemerintah: pelaksanaan suatu kebijakan oleh pemerintah: dan pelaksanaan undang undang dan kebijakan sekaligus oleh pemerintah, mana kata pemerintah dalam norma guo tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif. tidak hanya itu, dalam konstruksi norma md3, bahwa pemaknaan pemerintah menjadi eksekutif ditambah dengan syarat pelaksanaan undang undang dan atau kebijakan tersebut harus menyangkutberdasarkan seluruh pertimbangan atas, kami berpendapat, mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan guo dengan menyatakan bahwa md3 bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa pelaksanaan suatu undang undang dalam norma undang undang guo tidak diartikan pelaksanaan undang undang oleh pemerintah (eksekutif) . merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sementara itu, terhadap pertimbangan tersebut atas, hakim konstitusi maria farida indrawi mempunyai alasan berbeda terhadap posisi kpk dalam sistem ketatanegaraan indonesia, yaitu sebagai berikut: tanpa mengesampingkan berbagai teori dari para sarjana tersebut atas ataupun praktik kenegaraan yang mengetengahkan keberadaan hak angket yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial dari beberapa negara yang ada, pada kenyataannya hak angket yang berlaku negara kita berdasarkan konstitusi ris maupun uud yang menganut sistem pemerintahan parlementer saat ini telah dirumuskan kembali dalam uud yang kemudian diatur dalam md3. selain itu, dengan adanya ketentuan dalam md3 telah jelas bahwa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah hak dpr untuk mengawasi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga hak tersebut tidak dapat ditujukan kepada lembaga yang berada luar kekuasaan eksekutif. bahwa jika pengawasan dpr melalui hak angket tersebut dikaitkan dengan kasus konkret yang dikemukakan dalam permohonan guo, maka saya hakim konstitusi maria farida indrawi mempunyai alasan yang berbeda dengan ketiga hakim lainnya dalam dissenting opinion ini yang menyatakan bahwa, lembaga kpk adalah lembaga independen yang bukan berada dalam tiga cabang lembaga kekuasaan dalam doktrin trias politika dan tidak termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. perbedaan alasan yang saya ajukan adalah sebagai berikut: kpk adalah lembaga yang terbentuk berdasaryang mengatur antara lain, perlunya dibentuk suatu lembaga oleh kepala negara yang keanggotaannya terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sebagai (vide dan selain itu, untuk mempercepat dan menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut dibentuklaherdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sebagai tindak lanjut dari kedua ketetapan mpr tersebut maka dibentuklahgamanatkan perlunyaerdasarkan kedua undang undang tersebut dibentuklah undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam konsiderans menimbang hurufberdasarkan pertimbangan tersebut atas saya berpendapat bahwa kpk adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan bestuursorgaan) walaupun mempunyai ciri independen (zelfstandige bestuursorganen zbo's). independen sini haruslah dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv berdasarkan pada alasan tersebut atas, saya berpendapat bahwa kpk termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. walaupun kpk tidak bertanggung jawab kepada presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya kpk(vide kpk)|, sehingga tidak seharusnya kpk menjadi objek dari hak angket dpr. dengan demikian permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum danawa gede, plague, menahan, m r #iftbmpul, santo, merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid suhartonoterhadap frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah pada norma guo tersebut bertentangan dengan norma dalam uud yaitu: uud negara indonesia adalah negara hukum uud dan hak menyatakan pendapat. uudfrasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah dalam norma guo bertentangan dengan uud secara bersyarat, dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: original inten hak angket dalam uud bahwa pengaturan hak angket yang merupakan kewenangan dpr pertama kali diatur pada ketentuan undang undang dasar sementara tahun uud) yang menyatakan: dewan perwakilan rakjat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan yang ditetapkan undang undang , yang kemudian diatur lebih lanjut melalui nomor tahun tentang penetapan hak angket dewan perwakilan rakyat. alasan mengapa ada hak angket dalam uud dan nomor tahun karena saat itu menganut sistem parlementer yang mana hak angket merupakan ciri dari sistem parlementer dan tidak lazim dianut dalam negara yang menganut sistem presidensial. bahwa melalui perubahan kedua uud hak angket kemudian ditegaskan sebaga hak dpr dalam uud yang menyatakanmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid jadi hak angket merupakan kewenangan konstitusional dpr yang diberikan uud walaupun tidak lazim dan terjadi perdebatan secara teoritik mengenai penggunaan hak angket dalam sistem presidensial pada saat perumusan perubahan uud namun pada akhirnya hak angket diberikan kepada dpr dalam rangka memperkuat fungsi checks and balances antara dpr dengan pemerintah. bahwa terkait subjek apa saja yang dapat diawasi dpr melalui hak angket tentu harus menelusuri risalah perumusannya atau original intent uud pada perubahan kedua mengenai dpr gregorius seto haryanto dari fraksi partai demokrasi kasih bangsa f pkb) menyampaikan usulan baru dalam hal penambahan hak hak yang dimiliki dpr salah satunya hak angket: . dalam melaksanakan fungsi legislatif dan pengawasan, dpr memiliki: . hak angketsekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, hlm. setelah usulan disampaikan oleh gregorius seto haryanto, pembahasan mengenai hak angket hanya fokus pada persoalan keharmonisan antara hak angket dengan sistem presidensial dan perdebatan apakah hak angket dan hak hak lainnya perlu atau tidak ditegaskan secara eksplisit dalam uud bahwa mengenai pembahasan mengenai subjek yang dapat angket oleh dpr tidak terlalu menjadi fokus pembahasan, sehingga sulit untuk melacak alur pembahasannya, tetapi subjek apa saja yang dapat angket mendapatkan titik terang dari uraian yang dikemukakan pataniari siahaan dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan f pdip) menyampaikan usulan: . anggota dpr mempunyai hak meminta keterangan hak interpelasi, melakukan penyelidikan atau hak angket, hak tanya terhadap sesuatu masalah kepada presidenmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, hlm. bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh pataniari yang secara eksplisit menegaskan bahwa subjek yang dapat angket oleh dpr adalah terbatas hanya presiden (eksekutif), bukan luar cabang kekuasaan lainnya. bahwa dengan demikian, original intent dari subjek yang dapat angket oleh dpr sebagaimana termaktub pada uud hanya limitation ditujukan kepada kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan lainnya. bahwa dalam konteks norma guo, maka hak angket yang dimiliki dpr harus dimaknai sesuai dengan original intent dari uud yang hanya menghendaki subjek yang dapat angket terbatas pada kekuasaanprinsip negara hukum bahwa menurut dewa gede laguna, ajaran atau teori negara hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum. dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip itu diartikan bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas batasnya oleh hukum sehingga bukan hanya orang tetapi juga pemerintah pun harus tunduk pada hukum. dewa gede laguna, paham negara hukum ini menjadikan semua tindakan lembaga penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. bahwa dalam putusan mahkamah nomor puu xiii halaman mengatakan tentang prinsip negara hukum, yakni:merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid: dan bahwa dalam negara hukum, hukuman yang memerintah, bukan orang . bahwa sebagai hukum tertinggi konstitusi menjadi acuan dalam membuat aturan aturan bawahnya dan menjamin hak asasi manusia serta pembatasan kewenangan negara terhadap warganya. paham berkonstitusi merupakan paham konstitusionalisme yang mengatur hubungan pemerintahan dengan warga negara. jimmy asshiddigie mengatakan bahwa: konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan kedua hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga lembaga negara dengan warga negara jimmy asshiddigie, bahwa hubungan pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah yang lain harus diatur dan dibatasi kewenangannya agar tidak menyebabkan kesewenang wenangan. kesewenang wenangan terjadi akibat adanya legitimasi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. oleh karena itu maka legitimasi kekuasaan ini harus dibatasi dengan aturan aturan yang jelas dan tidak multi tafsir. seperti yang dikatakan oleh ahli sejarah inggris lord action bahwa power tends corrupt, absolute power corrupted absolutely (kewenangan cenderung menyimpang, kewenangan yang absolut sudah dipastikan menyimpang). bahwa kewenangan menjadi hal yang melekat (inherent) suatu lembaga negara dalam melaksanakan kewenangannya. menurut robert bierstedt yang dikutip oleh ni'atul huda bahwa wewenang (authority) adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang tidak hanya facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai ni''atul huda, bahwa jimmy asshiddigie dalam makalah gagasan negara hukum indonesia merumuskan ide ide pokok konsepsi negara hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi indonesia, yaitu: organ organ campuran yang bersifat independen: peradilan bebas dan tidak memihak:sche rechtsstaat): ketuhanan yang maha esa. bahwa dengan berjalannya pansus kpk oleh dpr dengan memperluas sendiri makna penjelasan norma guo, sudah sangat jelas bertentangan dengan. supremasi hukum supremacy law) baik secara normatif dan empirik bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, bukan dengan kekuasaan. bahwa dengan tidak mengakuinya kpk sebagai komisi negara independen. hal tersebut jelas bertentangan dengan ide pokok negara hukum, bahwa independensi lembaga atau organ organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi. dengan pemaksaan kpk masuk dalam lembaga eksekutif sama saja dengan tidak mengakui kpk sebagai komisi negara independen. bahwa hal denganlegitimasi kekuasaan ini harus dibatasi dengan aturan aturan yang jelas dan tidak multi tafsir, apalagi dpr sebagai pembentuk undang undangan seharusnya lebih patuh terhadap pembatasan kekuasaan yang didedikasikan pada norma guo. bahwa dengan alasan alasan tersebut sudah sepatutnya pemaknaan norma guo yang ditafsirkan lain dan juga terhadap pertentangan akibat perluasan makna tersebut tidak sesuai dengan ide ide pokok negara hukum. hal merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tersebut sangat jelas dan terang bertentangan dengan uud negara indonesia adalah negara hukum . komisi pemberantasan korupsi bukan bagian dari kekuasaan eksekutif bahwa dalam konsep trias politica, terdapat (tiga) lembaga pemegang kekuasaan yang utama dalam suatu pemerintahan, yakni lembaga eksekutif sebagai lembaga pemegang kekuasaan menjalankan undang undang, lembaga yudikatif sebagai lembaga pemegang kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman dan lembaga legislatif sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang undang. bahwaterhadap konsep trias politica (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang digagas oleh montesguie dikatakan sudah tidak dapat menjangkau perkembangan negara modern saat ini. bahkan dalam buku comparative administrative law, chapter bruce kerman memberi judul good bye montesguie mengatakan .the tradisional tripartit formula fails capture their distinctive modes operation, these new and functional independent units are playing increasingly important role modern government. new separation power emerging the twenty first century. grasp its distinctive features will require develop conceptual framework containing five six boxes maybe more. artinya saat ini sudah tidak rasional lagi memaksakan suatu komisi independen masuk dalam salah satu lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif). bahwa terkait dengan perkembangan konsep the new separation power menurut bruce kerman dalam jurnal harvard law review the new separation powers" volume mengatakan .. sehingga dapat dikatakan pemaksaan memasukan dalam salah satu lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) adalah konsep usang dan tidak dapat menjawab kompleksitas ketatanegaraan modern. bahwa selanjutnya menurut jimmy asshiddigie, munculnya cabang kekuasaan baru (di luar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yakni komisi negara independen, dalam bukunya yang berjudul perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi mengistilahkan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid, dan penghukuman. bahwa dalam konteks indonesia menurut firmansyah arifin dalam bukunya yang berjudul lembaga negara dan sengketa kewenangan antarlembaga negara latar belakang yang mempengaruhi banyaknya pembentukan lembaga lembaga negara baru yang bersifat independen (komisi negara independen), yaitu: (i) tiadanya kredibilitas lembaga lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit untuk diberantas, (ii) tidak independennya lembaga lembaga negara yang ada karena satu sama lain tunduk bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya: (iii) ketidakmampuan lembaga lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan kkn, (iv) pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan auxiliary organ state agency. atau watchdog institution banyak negara, dan (v) tekanan lembaga lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu satunya jalan bagi negara yang asalnya berada bawah kekuasaan otoriter. bahwa cabang kekuasaan baru yang bernama komisi negara independen independent agencies) menurut para ahli memiliki karakteristik sebagai berikut: pilihan funk dan richard season dalam bukunya yang berjudul administrative law, examples explanations menguraikan sebagai berikut: pemberhentian anggota komisi, kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan: kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik: dan masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (triggered terms).bahwa selanjutnynjutnya berdasarkan. dimintakan penafsirannya kepadawilliam fox menguraikan dalam bukunya yang berjudul understanding administrative law' sebagai berikut: suatu komisi negara adalah independen bila dinyatakan secara tegas oleh parlemen dalam undang undang komisi tersebut:michael malkovich dan george gordon dalam bukunya public administration america menguraikan sebagai berikut: para komisioner ini tidak melayani atau tunduk pada keinginan presiden, masa jabatan komisionernya relatif panjang: dalam pengisian komisioner dilakukan secara bertahap (staggered): jumlah anggota atau komisioner berjumlah ganjil keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dan keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut secara garis besar terdapat kesamaan pendapat dalam menguraikan karakteristik komisi negara independen, sehingga dapat rangkum sebagai berikut: (i) independensi komisi dinyatakan secara tegas oleh pembentuk undang undang yang termaktub dalam yang mengatur komisi tersebut: (ii) pemberhentian anggota komisi hanya dapat dilakukan dengan sebab sebab yang diatur dalam undang undang yang mengatur komisi, (iii), (iv) para komisioner ini tidak melayani atau tunduk pada keinginan presiden atau bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif, (v) pengisian komisioner dilakukan secara bertahap: (vi) jumlah anggota komisioner berjumlah ganjil keputusan diambil berdasarkan keputusan suara mayoritas, dan (vii) keanggotaan dalam komisi menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat partisan (partai politik) atau tidak dikuasai mayoritas oleh partisan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa untuk menyatakan kpk sebagai komisi negara independen perlu menganalisis tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk) dikaitkan dengan karakteristik komisi negara independen: independensi kpk secara eksplisit dan tegas dinyatakan oleh pembentuk uu. dapat dilihat dalamtentuan ini sesuai dengan karakteristik pada pada poin (i): yangan keuangan . ketentuan ini sesuai dengan karakteristik pada poin (iv), karena letak tanggung jawabnya adalah kepada publik, sehingga bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan lainnya: cc. pengangkatan komisioner diatur dengan mekanisme yang sudah ditentukan khusus oleh dan sedangkan pemberhentian diatur pada ketentuan ini sesuai dengan karakteristik pada poin (ii): menyatakan: pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud bekerja secara kolektif, dan huruf menyatakan: pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang terdiri dari anggota komisi pemberantasan korupsi . ketentuan sesuai dengan karakteristik pada poin (iii) yang mengatur kepemimpinan kpk yang bersifat kolektif kolonial dan poin (vi) mengenai jumlah komisioner yang ganjil: huruf yang menyatakan: tidak menjadi pengurus salah satu partai politik . ketentuan ini sesuai dengan karakteristik pada poin (vii). karena pimpinan kpk tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik, sehingga kpk tidak mungkin dikuasai oleh mayoritas partisanalisis terhadap kpk dan dikaitkan secara teoritik dengan karakteristik komisi negara independen pada poin jika ditinjau secara teoritik dan hukum positif (uu kpk), maka kpk dapat dikategorikan sebagai komisi negara independen. bahwa secara konstitusional mahkamah konstitusi telah mengakui bahwa kpk merupakan komisi negara independen yang berada luar tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif karena perkembangan doktrin klasik pemisahan kekuasaan negara. berikut adalah pendapat mahkamah vide, putusan mahkamah konstitusi puu iv hlm. bahwa mahkamah konstitusi menegaskan kembali kpk bukanlah termasuk bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. hal ini sejalan dengan pendapat mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa kpk termasuk badan badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman:, putusan mahkamah konstitusi puu iv hlm. bahwa adanya asumsi kpk sebagai cabang kekuasaan eksekutif karena fungsinya sama dengan kejaksaan dan kepolisian, dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah keliru. karena komisi negara independen memiliki fungsi campuran sebagaimana dinyatakan jimmy, tetapi bukan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid serta merta kpk disamakan dengan kejaksaan dan kepolisian yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif. sebab jika logika fungsional yang digunakan, maka sama saja menyatakan bpk masuk dalam wilayah cabang kekuasaan legislatif. karena menurut jimmy asshiddigie bpk secara konstitusional memiliki kewenangan pengawasan keuangan dalam konteks pengelolaan apbn yang bersifat posteriori, itu sebabnya uud menegaskan hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada dpr, dpd, dan dprd. sedangkan peranan dpr dilakukan pada saat penentuan anggaran bersama pemerintah. lebih lanjut jimmy menyatakan fungsi bpk merupakan auxiliary dari fungsi pengawasan dpr. dengan demikian dpr dan bpk memiliki fungsi yang mirip, tetapi meskipun mirip bpk bukanlah bagian dari cabang kekuasaan legislatif dalam struktur kelembagaan negara, melainkan sejajar dengan dpr. jadi kemiripan fungsional suatu lembaga tidak dapat dijadikan satu satunya acuan untuk mengakategorisasi lembaga negara dalam cabang kekuasaan tertentu. bahwa dengan demikian, apabila dilihat dari tinjauan teoritik dan tinjauan konstitusional, kpk bukanlah bagian atau berada pada cabang kekuasaan eksekutif, karena kpk adalah komisi negara independen yang berada luar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. hal ini sejalan dengan pendapat denny indralaya dalam bukunya jangan bunuh kpk yang menyatakan kpk harus makin ditegaskan sebagai komisi negara independen. bahkan menurut denny indralaya pembentukan pansus hak angket kpk oleh dpr telah menabrak prinsip dasar lalu lintas bernegara, yaitu: pertama, sebagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam uud kpk juga diproteksi dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman independence the judiciary). maknanya, tugas dan kewenangan kpk yang terkait kasus korupsi hanya dapat dinilai dan dikontrol melalui proses peradilan. lembaga lain luar kekuasaan yudikatif tidak berwenang bahkan dilarang untuk mengontrol kewenangan kpk dalam penanganan kasus. kedua, angket adalah hak penyelidikan dpr atas kebijakan pemerintah, yang artinya lembaga eksekutif, baik kementerian maupun nonkementerian (executive agencies). sementara kpk adalah komisi negara independen (independent agency) yang bukan bagian pemerintah serta "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kekuasaan mana pun" kpk). penjelasan mengatur: dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'kekuasaan mana pun' adalah kekuatan yang dapat mem pun". harian kompas edisi mei halaman dengan judul balada angkot angket kpk".) sejalan dengan denny indralaya, dalam buku jangan bunuh kpk mengacu kepada karakteristik dari komisi negara independen yang dirumuskan zainal arifin mochtar memposisikan kpk sebagai komisi negara independen. bahwa dalam konteks norma guo, kpk yang merupakan komisi negara independen bukanlah bagian dari subjek yang dapat angket oleh dpr. karena apabila merujuk original intent dari uud maka yang dapat angket hanya limitation pada kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan luarindependensi dan pertanggungjawaban kpk bahwa dalam nomor tahun secara tegas menyatakan bahwaterhadap ketentuan kekuasaan manapun dalam bagian penjelasan dijelaskanapabila hak angket dimaknai dapat dilakukan terhadap seluruh pelaksana undang undang dan atau pemerintah dalam arti luas sehingga kpk masuk dalam subjek angket, hal ini jelas akan mengganggu independensi kpk dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. selain merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold itu juga menjadi sangat berbahaya bagi kpk karena dalam melaksanakan haknya pansus hak angket bisa meminta segala dokumen apapun yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam nomor tahun menyatakan....jika mengacu pada ketentuan atas, maka pansus angket dapat meminta dokumen dokumen apapun termasuk dokumen yang menyangkut tentang penanganan kasus kasus yang dalam pemahaman subyektif pansus bahwa pelaksanaan dalam penanganan kasus tersebut diduga bertentangan dengan undang. hal ini jelas. mengganggu merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold independensi kpk dari pengaruh kekuasaan legislatif. karena pembentukan pansus hak angket tidak terlepas dari kasus e ktp yang sedang ditangani oleh kpk yang melibatkan puluhan orang anggota dpr. artinya pembentukan pansus angket kpk telah melanggar independensi kpk sebagaimana diatur dalam ketentuan norma kpk. bahwa selanjutnya, terhadap bentuk pertanggungjawaban kpk, dalam tahun secara tegas meartinya jika kita mengacu pada ketentuan norma atas jelas dan tegas dinyatakan bahwa kpk bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas (vide bahwa terhadap presiden dan dpr serta bpk, kpk menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, dpr, dan bpk kpk. bentuk laporan tersebut misalnya seperti progres pencapaian kpk dalam pemberantasan korupsi, tentang permasalahan hambatan yang dihadapi kpk dalam upayanya memberantas korupsi sehingga presiden dan dpr dapat ikut serta membantu kpk mengatasi hambatan tersebut yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan penguatan kpk atau perpres), serta laporan penggunaan keuangan, bukan tentang proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh kpk dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. karena untuk memeriksa audit proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kpk dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan pengadilan bukan ruang politik. artinya pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap apa yang dikerjakan kpk. menempatkan kpk menjadi subjek hak angket bertentangan dengan prinsip negara hukum uud dan jaminan kepastian hukum uud bahwa dpr telah menggunakan hak angket terhadap kpk dengan membentuk pansus hak angket. dasar pembentukan pansus hak angket merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold terhadap kpk adalah khususnya terhadap frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah dpr berpandangan bahwa kpk adalah lembaga yang masuk dalam bagian kekuasaan eksekutif, dan kpk menjalankan kewenangan dalam rangka melaksanakan perintah undang undang, serta kata pemerintah dimaknai dalam arti luas yaitu seluruh pelaksana undang undang yang menyelenggarakan pemerintahan. bahwa hal tersebut diperkuat oleh keterangan pakar hukum tata negara prof. yusril iha mahendra yang dimintai keterangan dalam sidang yang digelar oleh pansus hak angket dpr. dalam keterangannya prof. yusril mengatakan: saya mengatakan karena kpk dibentuk dengan undang undang maka untuk menyelidiki sejauh mana undang undang pembentukan kpk sudah dilaksanakan dengan praktik maka dpr dapat melakukan angket terhadap kpk", dalam rangka pelaksanaan kewenangan bidang pengawasan itulah maka dpr dibekali dengan hak hak antara lain yaitu hak angket atau melakukan penyelidikan": timbul pertanyaan dapatkah dpr secara konstitusional melakukan angket terhadap kpk maka jawab saya adalah karena kpk adalah dibentuk dengan undang undang maka untuk mengawasi pelaksanaan undang undang itu dpr dapat melakukan angket terhadap kpk". (sumber: ?v feofxj tt1u) bahwa jika kita hanya membaca ketentuan dalam norma guo memang dapat dimaknai berbeda beda khususnya terhadap frasa "pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah", oleh karenanya pada bagidari hak angket. dalam penjelasan" bahwa dalam penjelasan tersebut ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni dijelaskan bahwa yang menjadi subjek angket adalah pemerintakementerian). merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sedangkan objek hak angket adalah pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan. penjelasan tersebut bersifat limitation, artinya tidak bisa ditambahkan tanpa merubah penjelasan dari norma guo tersebut. subjek dari pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah adalah pimpinan lembaga bukan secara kelembagaan. artinya pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan yang dilakukan dan atau dikeluarkan oleh presiden, wapres sebagai pimpinan lembaga eksekutif, menteri negara sebagai pimpinan tertinggi kementerian, panglima tni sebagai pimpinan tertinggi lembaga tni, kapolri sebagai pimpinan tertinggi polri, jaksa agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan, atau pimpinan lembaga pemerintah non.lain presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima tni, kapolri, jaksa agung, yang menjadi subjek hak angket adalah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. bahwa yang dimaksud lembaga pemerintah non kementerian lpnk) adalah lembaga negara indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian instansi, bersifat nasional, strategis, lintas kementerian instansi, lintas sektor dan lintas wilayah. selain itu, lpnk jugakepala lpnk berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan. dalam website kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi semen pan rb) yang masuk sebagai lpnk antara lain: arsip nasional republik indonesia badan intelijen negara badan kepegawaian negara badan kependudukan dan keluarga berencana nasional badan koordinasi penanaman modal badan koordinasi survey dan pemetaan nasional merdeka barat jakarta fax email sekretanal@mahkamahkonsttusi gold badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika badan narkotika nasional badan nasional penanggulangan bencana badan nasional penanggulangan terorisme badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia badan pengawas keuangan dan pembangunan badan pengawas tenaga nuklir badan pengawasan obat dan makanan badan pengkajian dan penerapan teknologi badan perencanaan pembangunan nasional badan pertanahan nasional badan pusat statistik badan sar nasional badan standardisasi nasional badan tenaga nuklir nasional lembaga administrasi negara lembaga ilmu pengetahuan indonesia lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah lembaga ketahanan nasional lembaga penerbangan dan antariksa nasional lembaga sandi negara perpustakaan nasional republik indonesia bahwa artinya jelas kpk berdasarkan penjelasan atas, maka dapat disimpulkan bahwa: kpk bukanlah subjek dari hak angket kpk bukanlah bagian dari pemerintah dalam arti sempit (kekuasaan eksekutif). kpk bukan termasuk lembaga pemerintah non kementerian subjek hak angket yang dimiliki dpr berdasarkan original intent uud hanya dilakukan untuk kekuasaan eksekutif. bahwa dalam pemberlakuan norma guo dimaknai lain oleh dpr dan diperkuat dengan keterangan ahli prof. yusril iha mahendra yang disampaikan dalam forum sidang pansus hak angket, yang memaknai lain dari apa yang telah dijelaskan dalam bagian penjelasan norma guo. dimana dpr memaknai norma frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah sebagai bentuk alternatif kumulatif terhadap dua norma atau lebih yang berarti bahwa norma norma tersebut dapat dilaksanakan tunggal atau bersamaan sekaligus. sehingga atas dasar pemaknaan tersebut menjadi dasar dibentuknya pansus hak angket oleh dpr yang diperuntukan untuk melakukan penyelidikan terhadapxiv paragraf halaman dalam pengujian norma nomor tahun menyatakan:pada amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv mahkamah menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon:permohonan pemohon memiliki kesamaan yakni meminta kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan syarat terhadap karena dalam pemberlakuan norma guo berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam penjelasan norma guo, dan sudah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengoreksi pemberlakuan dari norma guo yang dilakukan oleh dprmd3 )pelaksanaan suatu undang undang yang dilakukan oleh kpk, yang duga bertentangan dengan undang undang. hal tersebut jelas telah menabrak prinsip prinsip negara hukum yang terdapat pada ketentuan uud dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud sebagaimana telah dijelaskan pada bagian s.d bagian alasan permohonanoleh karenanya terhadap norma guo pemohon memandang demi kepastian hukum yang adil mahkamah perlu menegaskan secara bersyarat norma nomor tahun menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain dari penjelasan norma guobahwa terhadap penegasan suatu norma yang dalam pemberlakuannya dimaknai lain, sehingga menimbulkan kebuntuan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional warga negara. mahkamah berpendapat(vide putusnomor puu xiv paragraf halaman bahwa dalam amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv mahkamah menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon,frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah yang terdapat pada norma guo sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma guo dan penjelasannya menjadi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam uud dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam uud petit petit provisi berdasarkan alasan yang disampaikan dalam bagian iii permohonan pemeriksaan prioritas, maka para pemohon memohonkan kepada majelis hakim konstitusi yang terhormat pada majelis mahkamah konstitusi republik indonesia untuk memberikan provisi (putusan sela) sebagai berikut sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya md3 sampai ada putusan akhir mahkamah terhadap pokok permohonan guo, merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god memerintahkan kepada panitia khusus hak angket untuk menghentikan proses penyelidikan terhadap kpkini sebagai berikut: mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yang diajukan pemohon, menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprdkhk pemohon bukti fotokopi keputusan kementerian hukum dan ham tentang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pengesahan khk pemohon bukti fotokopi kartu tanda penduduk pengurus khk pemohon bukti fotokopi akta notaris perubahan struktur kepengurusan khk pemohon bukti fotokopi keputusan kementerian hukum dan ham tentang perubahan struktur kepengurusan forum kajian hukum dan konstitusi periode s.d periode pemohon bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga khk pemohon bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon ii: bukti fotokopi kartu tanda mahasiswa pemohon ii: bukti fotokopi keputusan dekan fakultas hukum sahid jakarta tentang struktur tim peliputan sidang tindak pidana korupsi pemohon ii: bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon iii: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) pemohon iii: bukti fotokopi keputusan pengangkatan dosen pemohon iii: bukti fotokopi nomor induk dosen nasional nid) pemohon iii: bukti fotokopi kartu tanda mahasiswa pemohon iii. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, presiden dalam persidangan tanggal agustus memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan pada tanggal agustusmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berbangsa,lo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god,merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi goddiatas, dan berdasarkan uud hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat merupakan hak merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldara:merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldputusan nomor puu viii bagian pertimbangan hukum paragraf )). dengan mendasarkan pada putusan tersebuthuruf dan pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut semakin menunjukkan ketidakjelasan legal standing pardeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldmerdeka barat jakarta fax email sekretanal@mahkamahkonsttusi gol.i2017erdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldieudentitas bukti seperti yang telah dijelaskan rdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godemerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldrdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoingajukan satu orang ahli dr. maruarar siahaan, s.h., yang keterangan tertulisnya telah diterima kepaniteraan tanggal oktober dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: perbincangan tentang pansus hak angket dpr terhadap kpk pasti menimbulkan pertanyaan di , pihak yang berhadapan menempatkan, diri sebagai, lawan terhadap yang lain. perbedaan pandangan mereka barat jakarta te, fax email sekretariat@mahkamahkonsitus godxuieu, duo politico maupun catur praja yang disebut lamik yang terjadi:"i". diuraikan lebih lanjut bahwa untuk kesempurnaan siste,merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldrdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold"fourth branch government merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold. americans are separating power for the right reason, dpa,aturan perundang undangan dibawah undang undang, juga tidak memiliki kekuatan pengawasan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang efektif. penyelenggarmerdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godccr '.merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidapart culture"merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold.yang efektif, nilai nilai anti korupsi yang kuat didalam organisasi, manajemen personaamekorupsi yang terjadi sampai sekarang beluman pembantuansebagaimana"merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus golde."merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldplisiner. konvensi pbb yang disahkan oleh pemerintah republik indonesia melihat perlunya kerjaorupsi yang diadili pengadilan negeri sampai kepada mahkamah agung dindi. mengadakan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold. puu x tentang penggunaan lambang negara, perkara nomor puu xi tentang kewenangan mahkamah konstitusii tentang batas waktu penetapan tersangka, terakhir perkara nomor puu xiv tentang pembatalan perda oleh pemerintah pusattahun tentang mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i11 dan perkara nomor puu v huruf serta putusan nomor puu vii telah terpenuhuud sebagai berikut: menyatakan: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldanggota kpk:irdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid"43merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold.((lex specialis) untuk perkara perkara merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold" merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold .'merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid!rdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldlatau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hat,anmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldberhasilan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka sebagai "alter ego" penyidik kepolisian dan penuntutumum kejaksaan", adalah justru sesuatu hal yang menunjukalasanmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldaaiknya, justru tunduk dalam pengawasan melalui merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid proses impeachment yang juga dilakukan terhadap hakim. proses impeachment dapat ii)'"pelaksanaan suatu undang undang"merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gol(bukti ktp) yang merupakan mahasiswa fakultas hukum universitas sahid jakarta pada jenjang (bukti ktm). selain sebagai mahasiswa, pemohon adalah anggota tim meliput persidangan pengadilan tindak pidana korupsi tipikor) dari sahid bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi kpk) (bukti dekan sahid) sebagai bentuk dari pengawasan masyarakat terhadap proses persidangan tindak pidana korupsi. bahwa pemohon iii adalah warga negara indonesia (bukti ktp) pembayar pajak (bukti. npp) yang berprofesi sebagai dosen sisi (bukti dosen dan nid). pemohon iii juga mahasiswa program doktor ilmu hukum fakultas hukum universitas sebelas maret uns) (bukti ktm). pemohon iii seorang dosen yang aktif dalam kegiatan kegiatan ilmiah seperti forum forum akademik serta aktif dalam upaya dalam pengembangan hukum indonesia. kerugian pemohon bahwa pemohon memandang norma md3apabila dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma guo dan penjelasannya akan menimbulkan ancaman dalam bernegara karena hak angket yang diberikan oleh konstitusi dan diatur lebih lanjut dengan undang undang, ternyata dalam pemberlakuannya dpr memperluas lingkup hak angket dari ketentuan yang telah diatur oleh norma guo dan penjelasannya. bahwa sebenarnya lingkup hak angket yang dimiliki oleh dpr telah diatur dalam norma guo, khususnya pada frasa pelaksanaan suatu undang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kebijakan dalam hal hal diluar penyelidikan peny,sayamerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidasayaterkait dengan auxiliary organ state, kpk dalam hal ini memang tidak disebutkan sebagai bagian dari menjalankan tugas eksekutif ataupun yudikatif, kpk hanya memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya saja dalam hal melakukan kegiatan pemberantasan korupsi yang merupakan tugas eksekutif serta ada tugas yudikatifnya independensi. namun hal itu tidak berarti independensi kpk seperti lembaga yang berada dalam wilayah kekuasaan yudikatif. keberadaan kpk sebagai sebuah lembaga dengan kewenangan dan tugas yang luar biasa ini tidak menyebabkan kpk mendapat perlakuan berbeda. kpk tetap mendapatkan harus diawasi dan dpr tetap dapat melakukan pengawasan terhadap kpk terkait dengan kebijakan yang lahir dan bukan tentang soal penuntutan dan pendidikannya. namun kegiatan penuntutan dan penyidikan yang dilakukan oleh kpk juga lembaga lainnya seperti kepolisian serta kejaksaan dapat saja di hak angket oleh dpr jika memang berdampak strategis kepada seluruh rakyat. persoalan tentang hak angket bukanlah persoalan konstitusional karena hak angket itu sendiri adalah hak dpr yang konstitusional. bahwa kemudian pelaksanaan hak angket tersebut menjadi melenceng, hal itu tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi. peristiwa konkrit yang terjadi saat ini hanya karena adanya conflict interest karena masing masing baik dpr dan kpk sendiri memiliki kepentingan. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal agustus dyang dianggap bertentangan dengan dan uud bahwa isi ketentuan tahun adalahpara pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan nomor tahunmenurut para pemohon, dpr memaknaidilakukan oleh pemerintah. oleh karena itupara pemohon juga beranggapan bahwa perluasan lingkup hak angket yang dilakukan dpr kepada kpk jelas menabrak ketentuan serta prinsip prinsip negara hukum dan konstitusionalisme yang menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya merugikan para pemohon. (vide perbaikan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold uudbaik dalam perkara nomor puu xvmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid11 dan putusan perkaramereka barat jakarta te, fax email sekretariat@mahkamahkonsitus godpr berpandangan bahwa para pemohon perlu lebih memahami teknik penyusunan peraturan perundang undangan terlebih dahulu. tidak ada penjelasan suatu peraturan perundang undangan yang mengandung norma. oleh karena itu para pemohon perlu memahami lampiran nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangaahwa menurut para pemohon,tafsirpara pemohon perlu memahami secara utuh ketentuan guo,apabila diurai ketentuan guo hak dpr untuk melakukan penyelidikan yaitu: pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah kedua objek tersebutserta diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bahwa frasa dan atau , bersifat alternatif kumulatif yang mengandung pengertian: hak angket adalah hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang. hak angket adalah hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldkebijakan pemerintah. bahwa penjelasan demikian sesuai dengan angka lampiran tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan atau. bahwa atas dasar nomor tahun tersebut, guo tidak hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah saja, tapi juga terhadap pelaksanaan suatu uu. oleh karena itu, sudah berdasarkan hukum jika kpk sebagai lembaga negara yang melaksanakan undang undang dapat menjadi objek hak angket, karena: kpk sebagai pelaksana undang undang, dalam hal ini nomor tahun dan undang undang lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan keuangan negara. kpk merupakan lembaga negara pendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam penegakan hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang tujuan dibentuknya sebagai trigger mechanism untuk kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi. kpk adalah mitra kerja dari alat kelengkapan dpr, yaitu komisi iiicentury. padahal bank indonesia juga merupakan lembaga negara merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold undang dan atau kebijakan pemerintah . kemudian ditegaskan dalam penjelasan secara limitatiobahwa terhadap kata dan atau yang merupakan pilihan (konsep alternatif kumulatif) terhadap lingkup hak angket adalah pilihan antar, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sebagai pelaksanaan suatu undang undang. artinya lingkup hak angket hanya untuk pelaksanaan suatu undang undang yang dilakukan oleh pemerintah (lingkup kekuasaan eksekutif). bahwa dalam pelaksanaannyadpr memaknai bahwayang dilakukan oleh pemerintah. oleh karena itu saat inihal ini jelas merugikan kepentingan pemohon dalam menjalankan tugas tugasnya selama ini yang concern dalam upayanya memperjuangkan penegakan terhadap nilai nilai konstitusionalisme, baik saat masih menjabat sebagai ketua bidang dalam kepengurusan khk periode sebelumnya, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang independen, sebagaimana dinyatakan dalam uud tahun yang menyatakan, negara memiliki suatu bank sentral susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung awalcampuri oleh lembaga negara manapun, termasuk dalam penggunaan hak angket oleh dpr ri. bahwa para pemohon beranggaphak angket. (vide perbaikan permohonan hlm. angka bahwa terhadap anggapan para pemohon tersebut, dpr berpandangan:merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus golduudlaksanaan undang: onikehidupan bermasyarakat, nga rasa aan men berbangsa, dan bernegara masyarakat, berbangsa, dan bernegara.:iinggal merdeka barat jakarta tebe fax email: sementara@wahkamahkonsilusi gai uud terkait alasbahwa dalam permohonannya, para pemohon beranggapan bahwa kpk bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan asas. (vide perbaikan permohonan hlm. bahwa terhadap anggapan para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa anggapan para pemohon tersebut keliru, karena jika memahami ketentuan pertanggungjawaban kpk yang sudah diatur dalam nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwabahwa kpk tidak hanya bertanggung jawab kepada publik saja, tetapi juga menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, dpr ri, dan bpk. bahwa dengan demikian, pembentukan panitia khusus hak angket yang ditujukan kepada kpk telah sesuai dengan uuddanol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoidemohon adalah forum kajian hukum dan konstitusi khk) yang merupakan badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor tanggal agustus (vide bukti kemudian disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun (vide bukti yang diwakili oleh ketua umum adalah achmad saifuddin firdaus dan sekretaris adalah bayu segaravide rdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid menjaga serta menegakan konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam dan anggaran dasar khk (vide bukti tujuan pendirian khk adalahmenganggap perluasan lingkup hak angket yang dilakukan dpr terhadap kpk merugikan pemohon sebagai badan hukum yang selama ini melakukan kegiatan dalam upayanya memperjuangkan penegakan terhadap nilai nilai konstitusionalisme, karena tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uudpembentukan badan hukum yang bersangkutanpemohon dan pemohon iii adalah perseorangan warga negara indonesia yang masing masing merupakan mahasiswa fakultas hukum universitas sahid jakarta pada jenjang (vide bukti bukti dan dosen sisi bina marta serta mahasiswa program doktor ilmu hukum fakultas hukum universitas sebelas maret (vide bukti sampai dengan bukti pemohon dan pemohon iii merasa dirugikan karena adanya perluasan makna hak angket pada yang dilakukan oleh dpr ketika menggunakan hak angket terhadap kpk tidak memberikan kepastian hukum bagi para pemohon baik sebagai mahasiswa dan dosen dalam memaknai norma serta pelaksanaannya sebagaimana dijamin pada uud walaupun pemohon dan pemohon iii tidak secara spesifik menguraikan kerugian konstitusionalnya,ara pemohon potensial dirugikan. hak konstitusional dimaksud telah jelas. dengan demikian, pemohon dan pemohon ill memiliki kedudukan hukumberdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut atas, serta dihubungkan dengan dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh para pemohosebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisierkaramerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid

geng, denina handayani aas pekerjaan ibu rumah tangga bea alamat: kampung cipatuguran, kota palabuhanratu, kelurahan palabuhanratu, kecamatan palabuhanratu, kabupaten sukabumi, provinsi jawa barat.yang berkedudukan hukum young fernando rambe rekan, beralamat komplek ruko galaxy ruko blok nomor cengkareng, cengkareng barat, jakarta barat. bahwa berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berbunyihuruferikan penafsiran konstitusi terhadap suatu ketentuan undang undang, disaat bersamaan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada atau setelah tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung . undang undang nomor tahunberbunyiukum negara asing)uudundang undang dasar negara republik indonesia tahun penguji nya. yaitu:merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penduduk diatur dengan undang undang tanggal april bertempat kantor urusan agama kua) kecamatan palabuhanratu, kabupaten sukabumi, provinsi jawa barat, terdapat perkawinan campuran ilegal antara perempuan warga negara indonesia pemohon nina handayani binti ahmad sanjaya dengan mohd zuki bin daud warga negara asing malaysia. negeri selangor darul ihsan. atas perkawinan campuran ilegal tersebut terbitlah kutipan buku akta nikah nomor iv tertanggal april kutipan buku akta nikah tidak legalised kementerian hukum hak asasi manusia, tidak legalised kementerian luar negeri, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tidak didaftarkan kedutaan besar malaysia, tidak didaftarkan negeri selangor darul ihsan negara malaysia. atas hal tersebut maka disebut sebagai perkawinan campuran ilegal dan akibat hukumnya kutipan buku akta nikah nomor iv tertanggal april tidak memiliki kekuatan mengikat kepada pemohon nina handayani binti ahmad sanjaya maupun kepada mohd zuki bin daud, warga negara asing malaysia. negeri selangor darul ihsan. karena kutipan buku akta nikah nomor iv tertanggal april tersebut tidak tunduk terhadap hukum kepercayaan indonesia maupun hukum kepercayaan malaysia. sebagaimana dimaksud didalam buku perkawinan dan perceraian negara malaysia dan negara indonesia. penulis guru besar. prof. dr. lili rasjid, sh.,s. sos., l.lm. pendapat buku tersebut beralaskan:setelah (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung . bahwa tanggal januari pemohon membelmei terbitlah akta jual beli nomor plat camat palabuhanratu. selanjutnya pada tanggal november terbitlah sertifikat hak milik nomor atas nama pemohon nina handayani binti ahmad sanjaya: bahwa pada bulan juli pemohon membeli lagagustus terbitlah akta jual beli nomor selanjutnya pada tanggal mei terbitlah sertifikat hak milik nomor atas nama pemohon nina handayani! binti ahmad sanjayamohd zuki bin daud warga negara asing malaysia, negeri selangor darul ihsan. mengajukan permohonan talak cerai terhadap pemohon nina handayani| binti ahmad sanjaya. selanjutnya lahir: putusan pengadilan agama cibadak nomor pdt. pa. cbd. tertanggal pebruar.ag tertanggal julmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.engan pemohon nina handayani binti ahmad sanjaya. bahwa pada tanggal agustus sebidang tanah milik adat seluas meter persegi, sertifikat hak milik nomor atasnya pemohon nina handayani binti ahmad sanjaya dijual kepada tetangganya yang bernama syamsiah, berdasarkan akta jual beli nomor tertanggal agustus plat camat palabuhanratu. selanjutnya pada tanggal september sertifikat hak milik nomor menjadi keatas nama syamsiah: bahwa pada tahun sebidang tanah milik adat seluas meter persegi, sertifikat hak milik nomor atas nama pemohon nina handayani binti ahmad sanjaya dilepaskan hak kepercayaannya atas tanah milik adat tersebut kepada pribumi indonesia oltre j.k petik, berdasarkan akta notaris pelepasan hak tanah negara nomor tahun tertanggal agustus bahwa putusan pengadilan agama cibadak nomor pdkasasi agama nomor k ag tertanggal juli juncto akta cerai nomor ac merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pa. cbd. merupakan bentuk penyelundupan hukum pertanahan hak milik warga negara indonesia dijadikan hak milik bersama warga negara asing malaysia . hakim agama telah keliru menafsirkan undang undang nomor tahun tentang peradilan agama. penjelasan angka ke berbunyi:junctomerujuk kepada ketentuan hukum positif. yaitu: undang undang nomor tahun tertanggal september lembaran negaraberbunyi: setiap jual beli, penukaran, penghinaan,rtanggal januari perkawinan campuran.merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. setelah (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung .merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma. hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar hukum kersen, jika ketentuan konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak aka njektifnya, dan penafsiran yang demikian ini akan dianulir . mengacu kepada ketentuan tersebut atas, mahkamah konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusional suatu undang undang republik indonesia terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun samping memberikan penafsiran konstitusional. ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohonuuduudbahwa putusan sesat tersebut atas kini akan dijadikan dasar untuk eksekusi oleh ketua pengadilan agama cibadak pemohon eksekusi mohd zuki warga negara asing malaysia. atas: sebidang tanah milik adat seluas meter persegi. terletak di.syamsiah berdasarkan akta jual beli nomorhak kepercayaannya dilepaskan kepada pribumi lndonesia oltre j.k petik. kini tanah milik adat tersebut telah menjadi tanah negara berdasarkan hukum pertanahan juncto akta notaris pelepasan hak tanah negara nomor tahun tertanggal agustus bahwa terdapat suatu teori ilmu hukum acara yang terdiri atas (tiga) jenis amar putusan, ketika hakim mengatasnamakan lembaga peradilan: condemnation, yakni putusan hakim yang dengan sifatnya berisi penghukuman kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi, kangana berupa perintah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. konstitutif, yakni putusan hakim kangmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hukum. contoh: putusan tentang pernyataan pailit, dari yang sebelumnya konvensi menjadi in konvensi, dan putusan tentang pengangkatan wali, dan putusan pemberian pengampunan, dan putusan perkawinan akibat perceraian. perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan, tanpa memerlukan upaya memaksa. kriteria amar putusan konstitutif, hanyalahkarena hukum , peran hakim menjadi mutlak. ketika suatu ketentuan hukum dengan tegas berlandaskan asas lex scripta menyatakan suatu hubungan hukum terjadi demi hukum karena hukum , maka sekalipun hakim menjatuhkan amar putusan, sifatnya hanyalah sekedar menyatakan saja apa yang telah terjadi demi hukum karena hukum . contoh kasus kepailitan. declaration, yakni putusan yang bersifat menerangkan hal mana ditetapkannya, contoh: menyatakan perjanjian kredit sebagai yang sah dan benar adanyafatau sebaliknya), menyatakan: seseorang sebagai anak yang sah dalam perkawinan, sebagai ahli waris. putusan declaration murni tidak memerlukan upaya memaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya. amar putusan declaration sifatnya hanyalah sekedar menyatakan, guna menghindari bias atau multi tafsir, terhadap apa yang telah dikonstitutifkan oleh demi hukum karena hukum , sejatinya hakim dalam amar putusan hanya sekedar mendeklarasikan saja alias menegaskan saja apa yang telah dikonstitutifkan oleh undang undang sebagai demi hukum karena hukum . merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa mahkamah menafsir dengan mempersempit dan memperluas undang undang yang bertentangan dengan uud dan memutus permohonan dengan mengabulkan perkara bersifat kasus konkrit. yaitu: putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tertanggal juli pengujian penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. pemohon ir. dawud jatmiko. seorang karyawan pt. jasa marga persero) tersangka tipikor ditahan penyidik dan jpu jaksa kejaksaan agung sejak tanggal oktober terdakwa pengadilan negeri jakarta timur tertanggal januari kaidah hukumnya: penjelasan dalam suatu undang undang tidak boleh menambahkan norma baru. putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tertanggal januari para pemohon: choke rida ramadhan ketua harian ppi hui)., carlos boomers beatrix tuah tennis aktivis ham)., usman hamid aktivis ham)., andre supriyanto musisi jalanan) via kuasa hukum lbh jakarta dan ppi hui. kaidah hukumnya: memberi penegasan spp penyidik kepada penuntut umum waktu selambat lambatnya adalah tujuh hari . putusan mahkamah konstitusi nomor puu lii menyatakan: penjelasan hanya berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam tersebut dan tidak menambahkan norma baru . kaidah hukumnya: penjelasan dalam suatu undang undang republik indonesia tidak boleh menambahkan norma baru. putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii kaidah hukumnya: frasa demi hukum adalah serta merta, tidak diperlukan lagi suatu proses hukum atau tidak perlu lagi melalui suatu proses hukum. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa putusan pengadilan agama cibadak nomor parl. kasasi agama nomor k ag tertanggal juli juncto akta cerai nomor ac pa. cbd. juncto undang undang nomor tahundandijadikan dasar untuk menyelundupkan hak milik tanah wni menjadi hak milik bersama wna malaysia adalah sangat merugikan hak konstitusional pemohon terhadap sebidang tanah milik adat seluas meter persegi. sertifikat hak milik nomor kini telah menjadi atasnya syamsiah. dan sebidang tanah milik adat seluas meter persegi. sertifikat hak milik nomor atas nama pemohon nina handayani. hak kepercayaannya telah dilepaskan kepada pribumi indonesia oltre j.k petik. kini tanah milik adat tersebut telah berubah menjadi tanah negara berdasarkan hukum pertanahan indonesia juncto akta notaris pelepasan hak tanah negara nomor tahun tertanggal agustus iv. petitnyatakan materi muatan penjelasan angka ke undang undang nomor tahun tertanggal marettahun uud menyatakan materi muatan penjelasan angka ke undang undang nomor tahun tertanggal maret lembaran negara republik indonesia tahun nomororang asing sah sebagai subjek hukum peradilan agama setelah memenuhi syarat formal dan materiil hukum perdata indonesia tentang kebenda, terhadap danangka (sic!) peradilan agama yang menyatakan,bahwa pemohon menganggap norma peradilan agama sebagaimana dimaksud pada penjelasan angka (sic!) telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam danpemohon menganggap bahwa ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda oleh hakim pengadilan agama yang kemudian memberikan peluang bagi warga negara asing dapat mengajukan permohonan talak cerai kepada pemohon walaupun pernikahan yang berlangsung tidak dicatatkan atau ilegal, bahwa pemohon berdasarkan akta cerai nomor ac pa. cbd yang diterbitkan pada tanggal april telah dinyatakan bercerai dengan mohd zuki bin daud yang merupakan warga negara malaysia: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemohon memiliki tanah seluas meter persegi dan meter persegiyang kemudian menjadi harta bersama dengan warga negara malaysia yang bernama mohd zuki bin daud berdasarkan putusan pengadilan agama cibadak nomor pdt. pa. cbd., tanggal februari yang kemudian dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi agama bandung nomor pdt. pta. bdg, tanggal oktober dan dikuatkan dengan putusan mahkamah agung nomor k ag tanggal juli dan atas dasar putusan putusan tersebut maka pengadilan akan mengeksekusinya, bahwa menurut pemohon, hakim pengadilan agama cibadak yang menerima talak cerai mohd. zuki bin daud serta mengabulkan permohonan harta bersama atas tanah yang dimiliki oleh pemohon tersebut adalah sesat karena adanya norma penjelasan angka isi!) peradilan agama bersifat multitafsir sehingga memberikan peluang bagi warga negara asing untuk mengajukan permohonan talak cerai dan memiliki tanah indonesia melalui perkawinan campuran ilegal: bahwa berdasarkan dalil pokok permohonan sebagaimana diuraikan atas, pemohon menganggap terdapat potensi kerugian hak konstitusional pemohon yang melakukan perkawinan campuran ilegal atas tanah yang dimilikinya selama masa perkawinan campuran ilegal dapat dijadikan harta bersama dengan seorang wna. bahwa setelah mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan pemohon, khususnya bukti bukti yang diajukan pemohon, ternyata tidak ditemukan adanya bukti yang dapat memperkuat dalil pemohon, khususnya bukti yang terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) bahwa pemohon adalah pihak yang dirugikan dengan adanya putusan pengadilan agama cibadak nomor pdt. pa. cbd., tanggal februari juncto putusan pengadilan tinggi agama bandung nomor pdt. pta. bdg, tanggal oktober juncto putusan mahkamah agung nomor k ag tanggal juli maupun akta cerai nomor ac pa. cbd tanggal april padahal merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti bukti tersebut sangat penting untuk membuktikan dalil pemohon terkait dengan tanggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya, sehingga mahkamah sulit menemukan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan wna yang bernama mohd zuki bin daud (warga negara malaysia). demikian juga hubungan pemohon dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya norma sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan angka isi!) peradilan agama, karena mahkamah hanya menemukan dua bukti dari pemohon masing masing berupa fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun (bukti dan(bukti bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya kebenaran kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon untuk dapat dijadikan dasar bagi mahkamah dalam menilai bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. i3.6j menimbang bahwa meskipun mahkamah berwenang mengadili perkara guo, namun oleh karena pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)republik indonesiamiliktanggal januari seharga rp. juta, pada tanggal mei terbitlah akta jual beli nomor plat camat palabuhanratu. pada tanggal november terbitlah shm nomor atas nama pemohon nina handayani. sebidang tanahbulan juli seharga rp. juta, pada tanggal agustus terbitlah akta jual beli nomor plat kab sukabumi.suhartono, dewa gede laguna, santo, menahanarief hid ttd. ttd. dewa gede laguna menahan sitompul ttd. wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. dian chusnul hatilah merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo.d unik indah puspitawaty, s.h. pada tanggal mei terbitlah shm nomor atasnya pemohon nina handayani. dengan berlakutelah menimbulkan multi tafsir oleh hakim agama dan akhirnya menimbulkan ketidak pastikan hukum dan akhirnya memberi peluang kepada mohd zuki bin daud, warga negara asing malaysia. negeri selangor darul ihsan, untuk mengajukan permohonan talak cerai pengadilan agama cibadak sukabumi dan akhirnya terbit: putusan pengadilan agama cibadak nomor pdt. pa. cbd. tertanggal februark ag tertanggal julmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid barat. sertifikat hak milik nomor atas nama pemohon nina handayanian atasnya pemohon nina handayani binti ahmad sanjaya. kelahiran putusan hukum sesat tersebut didasarkanyang mana telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon dikarenakan putusan hukum sesat tersebut kini akan dijadikan dasar melakukan eksekuskedua bidang tanah milik adat tersebut akan menjadi harta milik bersama dengan mohd zuki bin daud, warga negara asing malaysia. negeri selangor darul ihsan. hal tersebut merugikan hak konstitusional pemohon. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid putusan nomor puu ix permohonan pengujian undang undang tentang kpk ri halaman menimbang bahwa mahkamah merujuk pada putusan mk ri: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf paragrafl selaku perorangan warga negara indonesia dan pemohon ll selaku badan hukum publicpermohonan pengujian undang undang tentang mk ri (halaman menimbang bahwa para pemohon mendalilkan selaku persendang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbang bahwa dengan merujuk pada putusan sebagai berikut, ., mahkamah berpendapat, para pemohon memiliki kedudukan hukum( legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian dalam undang undang guo. cc. putusan nomor puu ix pengujian undang undang tentang pemilu (halaman menimbang bahwa pada pokoknya pemohon l sampai dengan pemohon mendalilkan sebagai subjek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid terhadap isu isu terkait pemilu dan demokrasi: pemohon dan pemohon sampai dengan pemohon mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat,legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang uo. berdasarkan uraian tersebut atas berpotensi timbulnya kerugian hak konstitusional pemohon atas tanah adat milik pemohon yang akan menjadi tanah milik bersama mohd zuki bin daud. warga negara asing malaysia. negeri selangor darul ihsan. hal tersebut dapat terjadi dikarenakan berlakunya uu ri nomor tahun tentang peradilan agama, sebagai dasar orang asing dalam perkawinan campuran ilegal menjadi pemohon talak cerai pengadilan agama cibadak sukabumi. atas hal tersebut atas pemohon memiliki keterkaitan sebagai subjek hukum objek permohonan kedudukan hukum legal standing). ill. alasan permohonan polita). norma materiil yang diuji. persoalan konstitusionalitasnyamerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid: frasa: rakyat pencari keadilan adalah setiap orang warga negara indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan indonesia menimbulkan persoalan konstitusionalitas, yaitu multi tafsir dan menimbulkan ketidak pastikan hukum, apakah orang asing secara serta merta dapat menjadi subjek hukum perdata atau pidana peradilan umum, ataukah menjadi subjek hukum pidana peradilan khusus, ataukah menjadi subjek hukum pidana peradilan militer, ataukah menjadi subjek hukum peradilan agama, ataukah menjadi subjek hukum peradilan tata usaha negara . persoalan konstitusionalitasnya objek permohonan tersebut bertentangan dengan undang undang nomor tahun tertanggal juni lembaran negara republik indonesia tahun nomor tentang pembentukan peraturan perundang undangan. huruf berbunyiin belasan norma yang dijelaskan . huruf berbunyi, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut . huruf berbunyi: persoalan konstitusionalitasnya objek permohonan tersebut dijadikan pintu masuk penyelundupan hukum kepemilikan pertanahan indonesia oleh warga negara asing melalui perkawinan campuran ilegal. hal tersebut bertentangan dengan:.merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddrs. alami, pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan imam bonjol lorong salam nomor gampong seunebok, kecamatan johan pahlawan, kabupaten aceh barat nama burhanuddin pekerjaan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh barat alamat rw desa peulanteu sp, kecamatan bubofadli, si, pekerjaan wakil bupati aceh barat alamat jalan imam bonjol dusun mesjid gampong seuneubok, kecamatan johan pahlawan, kabupaten aceh barat nama h.t. bustami na, s.e. pekerjaan swasta alamat jalan manekroo nomor gampong kuta pateuku syahluna pole, sos pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan guru gampong kuta padang, kecamatan johan pahlawan, kabupaten aceh barat nama tgk. garmen nurigmar, ag, s.s. pekerjaan karyawan swasta alamat jalan serambi mekkah gampong blang bertanali alata, m.m. pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan seroja nomor dusun indah gampong garut, kecamatan darul imarah, kabupaten aceh besar nama tgk. muhammad amien pekerjaan wiraswasta alamat jalan raja lorong cot lawang iii meulabohyang diajukan oleh pasangan calon peserta pemilukada kabupaten aceh barat nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut daip kabupaten aceh barat tingkat kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari sabtuahwa oleh karena pleno rekapitulasi dilaksanakan pada hari sabtu tanggal april maka hitungan (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari senin, april hari kedua jatuh pada hari selasa, april dan hari ketiga jatuh pada hari rabu, april bahwabahwa hal yang patut untuk dibuktikan oleh pemohon adalah apakah dengan adanya pns menjadi anggota pps dan ppk, mereka menjadi tidak netral dalam melaksanakan tugasnya karena adanya intervensi dari bupati petahana. berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti tulisan yang diajukan oleh pemohon, memang ditemukan adanya pns menjadi anggota pps dan ppk, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan pihak terkait sebagai bupati petahana yang melibatkan pns, pps ataupun ppk. dengan demikian, dalil pemohon guo tidak terbukti, bahwa pemohon mendalilkan, memohon dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan tata cara mengenai syarat sah dan tidak sahnya kertas suara yang dicoblos oleh pemilih: memohon dalam jawabannya membantah dalil pemohon guo dengan mengemukakan bahwa baik secara langsung maupun melalui ppk dan pps, memohonmahkamah menilai, dalil pemohon guo tidak menunjukkan adanya signifikansi dengan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon dan tidak menunjukkan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan masif, sehingga tidak beralasan hukum: bahwa pemohon mendalilkan, pihak terkait melakukan intimidasi dengan merusak kendaraan operasional tim sukses pasangan calon nomor urut pemohon) dan adanya politik uang yang dilakukan oleh pihak terkait dan pihak terkait (vide keterangan saksi anwar buyung, jama'an, dan saifuddin, serta bukti pihak terkait dalam keterangannya membantah dalil pemohon guo. demikian juga pihak terkait membantah dalil pemohon guo dengan menyatakan, pihak terkait tidak pernah melakukan politik uang selama dalam pemilukada kabupaten aceh barat. pemohon salah paham karena uang yang diserahkan oleh tim sukses pihak terkait yang melibatkan nyak umar, nasir, dan latief adalah untuk para saksi sebanyak orang masing masing mendapat (vide bukti 1i sampai dengan bukti 1l dan bukti sampai dengan bukti mahkamah menilai, seandainyapun benar kejadian yang didalilkan oleh pemohon, kejadian kejadian tersebut bersifat sporadis semata dan tidaklah, i3. bahwa pemohon mendalilkan, bupati ramli m.s. pihak terkait masih menjadi pembina yayasan yapen jonah dan pihak terkait yang merupakan pengusaha pemilik saham dominan wiratama mitra mulia terindikasi menunggak pajak, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide bukti berupa akta pendirian yayasan): pihak terkait dalam kesimpulan menerangkan, selama proses pembuktian dalam persidangan, pemohon sama sekali tidak membuktikan dalil pemohon guo. pihak terkait telah pula membantah dengan mengajukan bukti sampai dengan bukti il mahkamah menilai, pemohon tidak dapat membuktikan dalil pemohon guo da, pihak terkaittertanggal april tersebut, oleh pemohon daftarkan melalui website permohonan perkara online nomor kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari rabul. pokokmas mas drs. said rasyid husein dan nurdin drs. salinan, dan fadli, bustami drs. ali alata, dan mega aga nam dan drs. sofyan rasyid drh. isa, dan drs. munir bashir dan tarmizi ilyas aladin syah dan drs. rachmat fitri drs. said nadir drs. zaini dahlan moharriadi safari tgk. garmen nurigmar, ag, s.s. burhanuddibahwa pemungutan suara pada pemilukada kabupaten acehaceh barat yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pengusaha) d pada putaran kedua, yang jelas jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon: bahwabupati dan wakil bupati aceh barat tahun tersebut tidak sah menurut hukum, karena saksi dari pemohon keberatan atas perolehan suara pasangan calon bupati nomor urut atas nama aladin syah dan drs. rachmat fitri sebanyak suara, dan perolehan suara pasangan calon bupati nomor urut atas nama ramli dan moharriadi safari sebanyak suarpasangan calon nomor urut saja dan sebaliknya, merugikan pasangan calon pemohon, adapun pelanggaran pelanggaran sebagai berikut: bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dalam pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap yang bermasalah dan tidak mengacu kepadanggal desember dan surat komisi pemilihan umum nomor kpu i1 perihal penyelenggaraan tahapan penetapan daftar pemilih pemilukada tahun tanggal februari dan terakhir surat keputusan komisi independen pemilihan aceh nomor tahun tentang perubahan kelima atas keputusannggal januari berdasarkan fakta sebagai berikut: bahwa pelanggaran dimulai sejak pelaksanaan tahapan pemilukada aceh barat pada bulan februari yang sengaja dilakukan oleh memohon agar pada tahapan awal berupa pemutakhiran data pemilih tetap tidak sesuai dengan fakta yang terjadi lapangan diantaranya terdapat perbedaan jumlah dpt dengan data rekapitulasi kemajuan pelayanan perekaman data masyarakat dalam rangka penerapan ktp elektronik berbasis nik secara nasional pada kabupaten aceh barat s.d tgl. april adalah sebagai berikut: (vide bukti bahwa masihbelas) orang dan pemilih ganda berjumlah (empat puluh lima) orang yang masuk kedalam daftar pemilih tetap dpt) dalam kurun waktu (satu) tahun terakhir yang tidak perbaharui dan adanya perbedaan yang tidak sesuai dengan identitas pemilih dengan nomor identitas kependudukan nik) berjumlah (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) orang sehingga menimbulkan penggelembungan kertas suara dan merugikan perolehan suara pemohon,tahapan pemutakhiran data pemilih tetap mana banyak terdapat nama ganda (sama) dengan cara merubah alamat dan tempat tanggal lahir serta tahun lahir sehingga data menjadi tidak akurat, hal ini bertentangan dengan peraturan kpu nomor tahun pada bab pemutakhiran data pemilih pada bahwa memohon tidak memantau kerja ppk dan pps terhadap kpps yang tidak menempelkan daftar pemilih tetap pada tps tps setelah dipersoalkan oleh saksi dari pemohon baru kemudian hal tersebut dilakukan oleh kpps tersebut: bahwa memohon mencoba menyalahgunakan daftar pemilih tetap dpt) hampir seluruh tps dalam kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat dan telah diimpor salah satu tps yaitu tps (tempat pemungutan suara) (delapan) jalan malem dia gampong kuta padang, kecamatan johan pahlawan, kabupaten aceh barat yaitu double nama pemilih (nama ganda) dalam daftar pemilih tetap dari pemilih menjadi pemilih pada hari tanggal april(vide buktiyang berakibat pemilih tidak kehilangan hak suaranyapemungutan suara yang sama, sebagaimana terjadi pada diri sdr. usman cut gampong kuta padang kecamatan johan pahlawanada pemilih pada dusun krueng meulaboh, desa pante ceuremen dari orang yang mempunyai hak pilih dan yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap hanya orang selanjutnya pemilih harus berjalan kaki sejauh dari tempat tinggal tempat pemungutan suara tps) cast proses pemutakhiran data pemilih tetap banyak tidak diketahui oleh masyarakat, terkait hal ini tidak sesuai dengan peraturan bawasluhurufbersama pasangan calon nomor urut incumbent) dengan sengaja melibatkan pegawai negeri sipil pns) sebagai ppk dan pps dalam wilayah kabupaten aceh barat, adapun fakta yang ditemukan adalah sebagai berikut: bahwa nama ppk dan pps sebagai pns tidak tersebut dengan nama lengkap melainkan nama panggilan sehingga anggapan pps adalah warga yang independen, banyak yang ditemukan oleh saksi pasangan calon yang mengetahui bahwa pps tersebut adalah pns aktif yang patut diduga akan menguntungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut incumbent): bahwa bilamana ada pns yang tidak mau mendukung pasangan calon nomor urut incumbent) maka incumbent melakukan intimidasi kepada pns yang tidak mendukung dirinya akan dipindah tugaskan daerah terpencil, hal ini sangat merugikan pemohon, bahwaasangan calon nomor urut (incumbent) dengan berbagai cara diantaranya, ada pemilih yang melakukan pencoblosan (dua) kali pada tps yang berbeda, kejadian ini ditemukan gampong jawi dan gampong kuala hee, kecamatan woyla, kabupaten aceh barat, bahwa terhadap pelanggaran yang tersebut atas, memohon telah bertentangan dengan huruf,sebelum hari pemungutan suara dalam hal ini ditemukan oleh saksi telah terjadi pelanggaran dengan fakta sebagai berikut: bahwa ditemukan pada hari pemungutan suara pencoblosan ada kertas suara terdapat komponen kertas yang hilang atau dirobek dalam kotak segi empat yang terdapat gambar, nomor urut dan nama pasangan calon, sebagai bukti pemilih telah memilih pasangan calon nomor urut kemudian komponen kertas tersebut ditukar dengan uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) terhadap hal ini merupakan modus baru yang ditemukan kabupaten aceh barat: bahwa secara signifikan jumlah kertas suara yang tidak sah mencapai (sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) dari (seratus ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jumlah suara sah dan tidak sah yang sangat merugikan pemohon dalam perolehan suara pemilih, bahwa terhadap pelanggaran ini, memohon telah melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan hurufasangan calon nomor urut dengan sengaja melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap tim sukses pasangan nomor urut dengan cara merusak kenderaan operasional dengan menggunakan senjata tajam terhadap hal ini telah dilaporkan dan ditangani oleh tim sentra gakkumdu kabupaten aceh barat dan bertentangan dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah: bahwa sesuai akta pendirian yayasan pendidikan teuku umar johan pahlawan yapen jonah) yang ketua pembina yayasan adalah bupati aceh barat priode yaitu pasangan calon nomor urut incumbent) dengan nomor nik lahir meulaboh tanggal mei bertempat tinggal jalan rawa sakti lorong melaju nomor desa jeulingke, kecamatan syiah kuala, kota banda aceh dalam akta nomor dikeluarkan pada januari oleh notaris azhar ibrahim, s.h. telepon beralamat jalan singgahmata aceh barat. dalam akta tersebut pasangan calon nomor urut telah menghibahkan uang senilai (tiga milyar rupiah) sebagai kekayaan awal. untuk saat ini ramli. juga tercatat sebagai calon bupati aceh barat periode bernomor urut dan saat ini ramli. tercatat bernomor nik tempat lahir kampung, tanggal mei dengan alamat dusun ingin jaya desa cot puluh kecamatan sama tiga, kabupaten aceh barat. pada saat pendaftar pada komisi independen pemilih kip) aceh barat telah membuat mengisi pernyataan model b5 kwk kpu partai politik bermaterai yaitu. berdasarkan dalil dalil atas secara jelas bupati aceh barat ramli. terindikasi telah melanggar undang undang nomor tahundan undang undang nomor tahun gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikotadnyataan model b5 kwk kpu partai politik. dengan jelas terindikasi ada hubungan istimewa antara kip aceh barat dengan bupati incumbent sampai saat ini masih pembina yayasan yapen jonah dan ditetapkan sebagai pasangan calon bupati aceh barat nomor urut periode bahwa pasangan calon nomor urut merupakan pengusaha yang mempunyai saham dominan pada pt. wiratama mitra mulia yang terindikasi sebagai salah satu perusahaan yang menunggak pajak, oleh karenanya telah terjadi pelanggaran terhadap syarat dan kelengkapan syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahlanggaran berupa money politics oleh pasangan calon nomor dan pasangan calon nomor urut selaku incumbent untuk memenangkan dirinya. yang dengan faktanya adalah sebagai berikut: bahwa pada hari minggu tanggal april gampong gases, kecamatan sungai mas, kabupaten aceh barat telah menerima uang tunai sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang rp. (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut diserahkan kepada latief yang mewakili orang bertempat rumah sekretaris gampong gases nasir): terhadap hal ini telah dilaporkan nama ir. rasyid hasyim pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan samudra ujung kalau kecamatan johan pahlawan, kabupaten aceh barat nama drs. sofyan rasyid pekerjaan pegawai negeri sipil alamat dusun cot nibong gampong laplinan pekerjaan pegawai negeri sipil dosen) alamat jalan babah krueng gampong mangga, kecamatan panton reu, kabupaten aceh barat nama ir. babussalam umar pekerjaan swasta alamat jalan meneror lorong singa gampong driven rampakid rasyid husein pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan klk gampong lapang, kecamatan johan pahlawan, kabupaten aceh barat nama nurdin pekerjaan pegawai negeri sipil panwaslukada kabupaten aceh barat pada hari jum'at april bahwa pada minggu tenang muslihat menerima uang sejumlah rp. (empat ratus ribu rupiah) dari midi alias ben tim sukses pasangan calon urutan nomor bertempat gampong pasi jateng kecamatan woyla timur, terhadap hal ini telah dilaporkan panwaslukada kabupaten aceh barat pada hari rabu april bahwa pada saat minggu tenang kelompok ibu ibu telah menerima (sepuluh) pasang makna beserta (satu) kartu tim pemenangan pasangan calon nomor urut (incumbent) atas nama ovi arti nomor xiii gampong alue kuning, kecamatan woyla barataceh barat tersebut telah mendapat perhatian serius dari masyarakat kabupaten aceh barat dengan melakukan aksi demonstrasi pada tanggal april yang menuntut untuk dilakukan perhitungan suara ulang dan atau pemilukada ulang khusus kabupaten aceh barat:tidak melakukan intimidasi dan memberikan data penduduk yang benar dan tepat yang dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan diri sendiri dan pasangan calon nomor urut dalam danyang terdaftar dan lain lain yang terdaftar dalam dpt pemilukada aprilindependen pemilihan kip)danaceh barat tahun tertanggal april ilpenetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, bukti fotokopi keputusan kip kabupaten aceh barat nomor tahun tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilukada bupati dan wakil bupati aceh barat tahun bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) kabupaten aceh barat tahun bukti fotokopi s.d april bukti fotokopi rekapitulasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu kabupaten aceh barat tanggal pilkada bukti fotokopi daftar nama kelompok penyelenggara pemungutan suara pada kabupaten aceh barat, bukti fotokopi surat edaran kip kabupaten aceh barat nomor tanggal aprilaceh barat tahun tanggal desemberoleh kip kabupaten aceh barat, tanggal april bukti fotokopi daftar nama anggota ppk yang berstatus pns dalam pemilukadaukada kabupaten aceh barat tahun tanggal januari bukti fotokopi daftar masyarakat telah meninggal dunia sebelum ditetapkan dpt namanya masih ada dalam daftar pemilih tetap: bukti fotokopi daftar nama nama pegawai negeri sipil yang menjadi kpps dalam tps wilayahyang tidak tercantum tempat lahir, bukti fotokopi daftar nama nama sekretaris desa yang berstatus pns yang terlibat sebagai pps dan kpps dalam kecamatan dalamda tanggal, bulan dan tahun lahir, bukti fotokopibukti fotokopi daftar nama kepala desa keuchik) yang terlibat sebagai pps pps dalam kabupaten aceh barat: bukti fotokopi dpt kecamatan pante ceuremen kabupaten aceh barat, bukti fotokopi daftar pemilih dalam dpt yang tidak ada tanggal, lahir dan bulan lahibupati wakil bupati kip kabupaten aceh barat, bukti fotokopi rekapitulasi jumlah dpt pemilukada kabupaten aceh barat tahun bukti fotokopi rekapitulasi identitas yang sesuai dan rekapitulasi identitas yang tidak sesuai dpt pemilih kabupaten aceh barat dalam pemilukada tahun tanggal april berdasarkan tanggal, bulan dan tahun lahir dengan nik ktp, bukti fotokopi laporan pelanggaran pemilukada kabupaten aceh barat tahun tanggal april bukti fotokopi akta pendirian yayasan pendidikan teuku umar johan pahlawan kedudukan meulaboh, menghadap tuan ramli mansur incumbent) oleh notaris azhar ibrahim nomor tanggal januari bukti fotokopi foto insiden pengrusakan intimidasi terhadap kendaraan partai aceh pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut tanggal april oleh tim sukses paslon nomor urut yang bertempat desa tangen kecamatan woyla timur kabupaten aceh barat: bukti fotokopi keputusan bupati aceh barat nomor peg. atas nama mulyadi, tanggal april bukti fotokopi petikan keputusan bupati aceh barat nomor peg. bukti fotokopi kliping koran lampiran pemberitaan media masa selama proses tahapan pemilukada kabupaten aceh barat, bukti fotokopi surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara republik indonesia nomor se m.pan tentang netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah tanggal maret bukti fotokopi formulir laporan dan penanganan pelanggaran pemilukada, bukti fotokopi penyataan sikap forum koalisi paslon pencari keadilan kabupaten aceh barat: bahwa pemohon juga mengajukan (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal mei mei dan mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: hadi zulfikar saksi adalah mahasiswa universitas teuku umar: saksi tinggal sindo kecamatan pante ceuremen, kabupaten aceh barat, akibat konflik, penduduk sindo dipindah krueng meulaboh, penduduk krueng meulaboh sejumlah orang tidak terdaftar dalam dpt, sedangkan orang terdaftar dalam dpt, jarak tempuh tps sepanjang dengan berjalan kaki, membuat penduduk krueng meulaboh tidak dapat memilih, hanya penduduk yang mempunyai motor dapat memilih, ayah saksi adalah mantan geuchik yang dipecat oleh bupati pihak terkait), abdul rauf saksi adalah anggota kpps tps desa jawi, saksi mengetahui dari dan istrinya memilih dua tempat: saksi tidak melihat dari dan istrinya memilih dua tempat, saksi mengetahui dari khairul, saksi kualabhee, yang menelpon pada jam khairul saksi melihat dari dan istri memilih tps desa kualabhee, istri dari berasal dari desa kualabhee: saksi melihat dari dan istri bilik suara: junaidi saksi tinggal desa ujung baroh, kecamatan johan pahlawan, saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut saksi dan istri saksi tidak terdaftar dalam dpt, saksi baru mengetahui satu hari sebelum hari pencoblosan kalau tidak termasuk dalam dpt, saksi datang tps dan kpps menyatakan saksi istri saksi dapat memilih dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, sehingga saksi dan istri saksi dapat memilih: usman cut saksi adalah tim sukses dan wakil ketua posko: saksi tinggal desa kuta padang, kecamatan johan pahlawan: orang keluarga saksi terdaftar dalam dpt, tetapi namanya tercantum ada dua kali: pemberi undangan adalah abdul saman dan kepala lingkungan, masing masing memberikan undangan tetapi hanya satu yang diberikan, sisanya saksi tak tahu digunakan untuk apa: pada waktu penghitungan suara, ada satu surat suara yang coblosannya berbentuk sobekan yang tidak memakai alat color, ada protes, tetapi surat suara tersebut tetap disahkan oleh petugas kpps: abu bakar johan saksi adalah tim sukses pemohon tingkat kabupaten: nama saksi tidak sesuai antara dpt dan ktp: saksi tidak mengikuti sosialisasi, terdapat anggota kpps berprofesi sebagai guru pegawai negeri, said usman saksi memilih tps desa running, nama saksi ada dua dpt, dua orang kakak saksi juga bernama ganda dpt, banyak penduduk yang memiliki nama ganda, saksi memilih satu kali: saksi belum pernah mendengar ada sosialisasi pemilukada: tidak ada pegawai negeri sebagai anggota kpps tempat saksi. edi tirto saksi berasal dari desa sinaro, saksi tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak dapat undangan memilih dan nama saksi tidak terdaftar dalam dpt, walau sudah membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, saksi tetap tidak dapat memilih: saksi dapat ikut memilih dalam pemilihan umum sebelumnya, saksi mengetahui pemilukada dari pos jaga masyarakat: amran chandra saksi adalah tim sukses pemohon tingkat kabupaten: nomor nik kartu pemilih dan ktp berbeda: nama saksi ada dpt: saksi dapat memilih: nik istri saksi juga berbeda antara kartu pemilih dan ktp: saksi memilih tps ujung kalang, saksi tahu dari iklan radio dan koran tentang pemilukada, anggota kpps ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri: rusli saksi tinggal lumpur ladang: saksi adalah warga biasa, terdapat banyak perbedaan nik dalam dpt dan ktp, saksi tidak diberikan kartu pemilih, sedangkan surat undangan tetap diberikan, saksi mengetahui pemilukada dari pos jaga masyarakat: ketua kpps merupakan pegawai negeri dari kantor dinas pendidikan: abdul hakim saksi adalah guru dari diknas pendidikan, saksi tinggal pasi mali, kecamatan woyla barat: saksi dicopot dari jabatan kepala sekolah karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut bupati secara langsung menawarkan jabatan menjadi kepala sekolah atau penilik kepada saksi ruang kerja bupati: saksi telah menemukan adanya memo pengangkatan, saksi menolak untuk mendukung pasangan calon nomor urut saifuddin saksi adalah satgas partai aceh dan tim sukses pasangan calon nomor urut saksi tinggal kecamatan pante ceuremen: mobil eropa tim sukses pasangan calon nomor urut dibaca menggunakan parang pada masa kampanye, mobil tersebut dikemudikan oleh saksi, mobil sedang berhenti, tiba tiba ada satu orang bawa parang memaki dan mengejar saksi dan orang lain yang ada dalam mobil, karena tidak ada yang didapat maka mobil dibaca, mobil tersebut sudah hancur dan kaca pecah: saksi mengetahui salah satu pelaku yang membawa parang: pelaku masih berkeliaran masyarakat: mobil masih kapolres untuk diproses, kecamatan pante ceuremen, pasangan calon nomor urut menang: ali usman saksi tinggal desa sawang rambut, kecamatan pante ceuremen: saksi menjadi saksi penghitungan tingkat kecamatan: anggota kpps desa merupakan pns: ketua ppk juga merupakan pns, afifullah saksi adalah masyarakat biasa, saksi memilih tps desa lung buloh, ada orang yang meninggal minggu lalu, namun masih terdaftar dalam dpt: alamat gampong panton makmur, kecamatan arongan lambalekapril memberi kuasa kepada abdul haris, s.h., teuku raja assad, s.h., indis kurniawan, s.h., ridwan bakar, s.h., dan syahnuran hassan, s.h. para advokat, konsultan hukum, dan asisten advokat pada kantor abdul haris associates yang berkedudukan hukum jalan duri selatan viii nomor rw kelurahan duri selatan, kecamatan tambora, jakarta, untuk bertindak secara bersama sama atau sendiri sendiri:orong oleh hate nomor meulaboh, kabupaten aceh barat, provinsi aceh, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada imran mahfud, s.h. advokat dari kantor hukum imran mahfud rekan yang beralamat jalan dr. mr. mohammad hasan nomor batch, banda aceh, selanjutnya disebut sebagai . memohon, nama ramli m.s. tempat tanggal lahir meulaboh, mei pekerjaan bupati aceh barat alamat cot puluh kecamatan samatiga, kabupaten aceh barat nama moharriadi safariada orang yang meninggal satu bulan lalu namun masih ada terdaftar dalam dpt, tidak ada yang mencoblos untuk orang yang meninggal tersebut, jama'an saksi mendapat uang rp. dari paris yang menyuruh untuk mencoblos pasangan calon nomor urut saksi mencoblos pasangan calon nomor urut pemenang daerah saksi adalah pasangan calon nomor urut jul khairiansyah saksi tinggal desa kuta padang, kecamatan johan pahlawan: saksi adalah serum tim sukses pemohon tingkat kabupaten: saksi melihat langsung tps desa kuta padang ada anggota kpps (tetangga saksi) yang merupakan pns: abdul jalil saksi melihat ada anak smp bernama bersalin dan alauddin dapat memilih tps desa tangkis kecamatan woyla timur, anwar buyung saksi tinggal desa cot sambong kecamatan woyla barat: saksi diberi uang oleh tim pasangan calon nomor urut dan diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut saksi mencoblos pasangan calon nomor urut amirudin saksi tinggal desa driven case, kecamatan kaway xvi, saksi tidak mau hadir memenuhi undangan bupati pasangan calon nomor urut untuk acara persiapan sebagai calon: saksi diberhentikan sebagai keuchik (kepala desa) oleh pasangan calon nomor urut tanggal april saksi tidak mau memihak siapapun, saksi tidak pernah bertemu bupati pasangan calon nomor urut abdul djalil saksi diminta pemohon untuk membandingkan data pada kecamatan: ada permasalahan dpt seluruh aceh barat, saksi akan menyampaikan data tersebut kepada majelis hakim, dalam persidangan mahkamah tanggal mei yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: i. dalam eksepsi legal standing pemohon bahwa permohonan guo diajukan oleh (delapan) pasangan calon kepala daerah kabupaten aceh barat: bahwa berdasarkan pmk pemohon adalah pasangan calon kepala daerah, bukan para pasangan calon kepala daerah, bahwa kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara php kepala daerah pada dasarnya adalah untuk melihat posisi hukum dan kepentingan hukum dari para pihak yang berperkara, bahwa kedudukan hukum dan kepentingan hukum dari (delapan) pasangan calon yang mengajukan permohonan guo memiliki perbedaan, sehingga permohonan php tidak dapat diajukan secara bersama sama dalam satu permohonan: bahwa karena objek php, dalam hal ini adalah surat keputusan kipaceh barat tahun tertanggal april mana berdasarkan kip aceh barat tersebut telah ditetapkan pasangan yang masuk dalam putaran kedua pemilukada adalah pasangan calon nomor urut h.t. aladin syah drs. rachmat fitri dan pasangan calon nomor urut ramli ms mohariadi safari. mana berdasarkan urutan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh memohon, maka pasangan calon yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara guo adalah pasangan calon nomor urut yaitu drs. alami, pd burhanuddin yang perolehan suaranya berada pada posisi peringkat ketiga, sehingga menurut hemat memohon hanya pasangan calon nomor urut yang memiliki kepentingan hukum untuk dapat mengajukan permohonan guo, bahwa kepentingan hukum pemohon pasangan calon nomor urut dengan pasangan calon pemohon lainnya tentu berbeda, mana pasangan calon nomor urut memiliki potensi untuk dapat masuk kedalam putaran kedua apabila dapat dibuktikan telah terjadi kesalahan penghitungan suara, bahwa akibat permohonan diajukan dalam satu permohonan oleh pasangan calon yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda mana pasangan calon diantaranya tidak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan guo, maka secara hukum keseluruhan pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan hukum: bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas, sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim konstitusi untuk menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing sebagai pemohon dan menyatakan permohonan guo tidak dapat diterima: permohonan dan perubahan permohonan cacat formil bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya, pada persidangan tanggal mei menyerahkan perubahan permohonan, mana sebagaimana dinyatakan oleh ketua panel majelis hakim yang memeriksa perkara guo, bahwa dari dari pasangan calon atau orang calon bupati wakil bupati yang mengajukan pemohon, dua diantaranya tidak menandatangani surat kuasa untuk memberikan kuasa hukum kepada kuasa hukum pemohon, sehingga kuasa hukum pemohon tidak dapat bertindak untuk dan atas nama pasangan calon yang telah mengajukan permohonan sendiri, akan tetapi hanya dapat bertindak untuk dan atas nama pemohon yang telah menandatangani kuasa saja, bahwa dari sisi hukum perubahan permohonan harus dianggap tidak dilakukan oleh semua pemohon, akan tetapi oleh sebahagian besar pemohon, dan karena permohonan diajukan dalam satu permohonan, maka sudah semestinya perubahan permohonan tidak dapat dilakukan selain oleh pasangan calon yang mengajukan permohonan atau pasangan calon tersebut memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dan tentunya juga dengan menegaskan dalam surat kuasa khusus untuk dapat melakukan perubahan permohonan, bahwa meskipun nantinya surat kuasa tersebut atas dilengkapi dengan ditandatangani lengkap oleh pasangan calon yang mengajukan permohonan, namun karena perubahan permohonan telah dilakukan pada tanggal mei maka telah lengkapnya tandatangan pemberi kuasa tidak dapat dijadikan alasan pembesar terhadap perubahan permohonan yang telah dilakukan: bahwa oleh karena perubahan permohonan mengalami cacat formil dalam tata cara persidangan, maka karena antara permohonan asal dengan perubahan merupakan satu kesatuan, maka sudah seharusnya permohonan yang telah diajukan sebelumnya juga dinyatakan cacat formil dan sudah semestinya permohonan guo harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa pemohon dalam permohonannya telah memasukkan pasangan calon dalam posisi pihak terkait, mana sesuai pmk dinyata, kata kata dapat tersebut menunjukkan bahwa pasangan calon selain pemohon tidak harus menjadi pihak terkait dalam php pemilukada. bahwa menempatkan pasangan calon luar pemohon sebagai pihak terkait, merupakan tindakan yang keliru dan berakibat permohonan guo cacat formil, apalagi jika ternyata pasangan calon yang telah dimasukkan oleh pemohon sebagai pihak terkait tidak mengajukan permohonan untuk masuk menjadi pihak terkait, untuk itu sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterimato undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman sertabaratrmohonabaratoleh karena ituberkaitan dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada aceh barat tahun dengan rincian perolehan suara sebagai berikut: nomor urut ringan mamapasngancalon pohan calon para gemar muhammad amien le. drh. isa, sidang drs. h.a. munir bashir l8. ht. aladin syah dan drs. rahmad fitri teuku zina td, dan drs. said nadir garmen nurigmar, ag, s.s bahwa tidak benar dalil pemohon poin yang menyatakan memohon telah melakukan pelanggaran pelanggaran dalam melaksanakan tahapan tahapan pemilukada aceh barat tahun mana memohon dalam melaksanakan setiap tahapan dan program pemilukada aceh barat telah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, bahwa dalil pemohon pada poin terkait keabsahan keputusan kip aceh barat nomor tahun tentang penetapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilukada bupati wakil bupati aceh barat tahun mana pemohon keberatan terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut mana sesuai ketentuan hukum yang berlaku keberatan saksi pemohon terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama ht. aladin syah dan drs. rachmat fitri sebanyak suara dan perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama kali dan moharriadi safari sebanyak suara tidak dapat menentukan sah atau tidak sahnya kip aceh barat, bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin poin poin poin dan poin terkait dengan proses maupun dpt itu sendiri, mana memohon dalam melakukan serangkaian tindakan terkait pendaftaran pemilih telah melakukan melalui mekanisme dan tahapan tahapan yang telah ditetapkan dan sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu prinsip dalam proses penentuan dpt adalah stelsel aktif, mana disamping penyelenggara melalui berbagai perangkatnya berupaya semaksimal mungkin agar seluruh warga yang memiliki hak pilih terdaftar dalam dpt namun juga ada kewajiban masyarakat dan terutama para pasangan calon untuk memastikan dirinya dan atau pendukung terdaftar dalam dpt. bahwa pemohon pada poibahwa ketidaksesuaian nik dari masing masing pemilih berjumlah (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) orang tidak serta merta dapat dijadikan dalil untuk menyatakan telah terjadi penggelembungan kertas (surat) suara. bahwa memohon menolak dinyatakan tidak memantau kerja ppk dan pps terhadap kpps dalam hal tidak menempel dpt tps, oleh karena memohon telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilukada secara berjenjang kepada ppk, pps dan kpps sebagaimana tergambar pada file file foto terlampir.adapun gambaran penjelasan mengenai kegiatan pemutakhiran data pemilih pemilukada yang telah dilaksanakan oleh memohon adalah bahwa pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih pemilukada ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pemilih terkini yang hasilnya menjadi dasar pelaksanaan pemilukada tahun kabupaten aceh barat. secara teknis operasional, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan kip aceh nomor tahun bahwa sesuai dengan ketentuan dan keputusan kip aceh nomor tahun maka objek kegiatan ini adalah melakukan pemutakhiran data daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4) yang diserahterimakan dari pemerintah daerah kabupaten aceh barat kepada komisi independen pemilihan kabupaten aceh barat dalam rangka tahapan pemilukada kabupaten aceh barat tahun pada tanggal mei dan daftar pemilih tetap dpt) pemilu presiden dan wakil presiden tahun kedua data ini menjadi dasar kegiatan pencocokan dan penelitian dalam rangka pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan untuk keperluan pemilukada sesuai dengan hasil rapat pleno komisi independen pemilihan kabupaten aceh barat tanggal juli tentang penggunaan dpt pemilu presiden dan wakil presiden tahun sebagai acuan pencocokan dan penelitian dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih pemilukada gubernur wakil gubernur aceh dan bupati wakil bupati aceh barat tahun tingkat desa gampong, kegiatan pemutakhiran data pemilih melibatkan sebanyak petugas pemutakhiran data pemilih ppp) yang tersebar dalam wilayah kabupaten aceh barat yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) dan panitia pemungutan suara pps). secara teknis pemutakhiran data pemilih oleh ppp dilaksanakan dengan mendatangi pemilih dari rumah rumah, mencocokkan identitas pemilih dengan dokumen dp4 atau dpt pilpres mendaftar pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan menempel stiker bagian depan rumah sebagai tanda pemilih telah didaftar. tingkat kabupaten, kegiatan yang dilakukan dalam hal pemutakhiran data pemilih adalah melakukan verifikasi pemilih ganda, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih kepada ppk, pps dan ppp serta memasang spanduk, menyebarkan selebaran dan pengumuman tentang himbauan kepada masyarakat untuk secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada ppp seluruh pelosok dalam wilayah kabupaten aceh barat sebagai bagian dari upaya sosialisasi. samping itu, dalam rangka memaksimalkan kualitas hasil pemutakhiran data pemilih, kip kabupaten aceh barat juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, uji petik terhadap data pemilih, bahkan memohon telah pernah meminta tim kampanye seluruh pasangan calon bupati wakil bupati aceh barat untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. bahwa pemutakhiran data pemilih ini dilakukan secara se.d februari sebagai manusia biasa, tentu tidak dapat dipungkiri kemungkinan adanya kesalahan (manusiawi) yang secara tidak sengaja dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp) yang merupakan perpanjangan tangan dari memohon yang bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih. kegiatan pemutakhiran data pemilih tahap awalnya adalah tahap penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara dps) berdasarkan keputusan pleno kip kabupaten aceh barat tanggal oktober tentang rekapitulasi jumlah pps, tps dan pemilih terdaftar pada pemi dariii. pihak terkait nama alaidinsyahhmat fitri h.d.agus herlina, s.h. advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum agus herlina partners yang beralamat jalan sentosa nomor driven rampak, meulaboh: selanjutnya disebut sebagai . ligubernur wakil gubernur dan bupati wakil bupati aceh barat tahun dengan perincian sebagai berikut: ama perah samatiga ' ) | 4di| aronganlambalek 74sa |woa |oa5| as| as01| ag7o| sungai mas akhir dari kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih adalah daftar pemilih tetap dpt). perjalanan menuju pada daftar pemilih tetap dpt) pemilukada aceh tahun melalui proses yang sangat panjang dan mengalami beberapa kali pembatalan penetapan jadwal daftar pemilih tetap, bahkan pembatalan keputusan pleno komisioner tentang penetapan daftar pemilih tetap. hal ini akibat dari adanya (dua) kali putusan sela mahkamah konstitusi yang berakibat mundurnya jadwal penetapan daftar pemilih tetap, yaitu putusan sela mkri nomor php.d ix tanggal november jis keputusan kip aceh nomor tahun dan putusan sela mkri nomor skin x tanggal januari jis keputusan kip aceh nomor tahun bahwa berdasarkan jadwal tahapan sebagaimana disebutkan dalam keputusan kip aceh nomor tahun maka kip kabupaten aceh barat telah menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan status daftar pemilih tetap dpt) dalam suatu rapat pleno tanggal januari dengan perincian sebagai berikut: yan kecamatan apps its hutan samatiga ) a@i| sate| aronganlambalek 3a| 3ees| 3esi| |nova a5| setelah keluarnya putusan nomor skin x tanggal januari kip aceh mengeluarkanjadwal tahapan pemilukada aceh tahun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, daftar pemilih tetap dpt) pemilukada aceh tahun diumumkan tingkat pps tanggal februari kemudian direkam oleh ppk tanggal februari direkam oleh kip kabupaten aceh barat tanggal maret terakhir direkam dan ditetapkan dalam rapat pleno kip aceh tanggal maret adapun daftar pemilih tetap dpt) kabupaten aceh barat yang ditetapkan dalam rapat pleno kip kabupaten aceh barat tanggal maret adalah sebagai berikut: kecaman pos rps dop umar fsuncarmas me) as02| 421e| muson on) ae| asn7 jaroncantamater o27| 3a| sesi| bahwa dari uraian tersebut atas, disimpulkan bahwa kip kabupaten aceh barat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal pemutakhiran data pemilih pemilukada tahun sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa sebagaimana telah diketahui bersama pemilukada kabupaten aceh baratemilubahwa rentang waktu yang sangat panjang dikarenakan beberapa kali terjadi pergeseran jadwal pemilukada sebagaimana tersebut atasbahwa tidak benar dalil pemohon pada poin yang menyatakan bahwa memohon bersama sama dengan pasangan calon nomor urut dengan sengaja melibatkan pns sebagai ppk dan pps, mana penentuan personalia ppk dan pps dilakukan secara berjenjang, mana ppk dan pps dipilih berdasarkan hasil seleksi secara bertahap dengan membuka kesempatan kepada semua masyarakat yang menuai syarat: bahwa tidak ada ketentuan yang melarang ppk dan pps dijabat oleh pegawai negeri sipil, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, mana dalam rekrutmen anggota ppk dan pps, memohonsesuai dengan surat pengumuman rekrutmen anggota ppk dan surat pengajuan usulan anggota pps terlampir yang mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon anggota ppk dan pps. bahwa tidak benar dalil dalil pemohon pada poin yang menyatakansurat suara yang dicoblos oleh pemilih, mana memohon baik secara langsung maupun melalui ppk dan ppsbahwa memohon telah beberapa kali melaksanakan bimbingan teknis mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada ppk dan pps, juga kepada kpps melalui ppk masing masing kecamatan. memohon bahkan telah pernah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemungutan suara tps yang isinya antara lain menjelaskan tentang surat suara sah dan tidak sah. hilangnya proyeknya sebagian komponen surat suara untuk ditukar dengan uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) dinilai tidak masuk akal, oleh karena surat suara tersebut justru dinyatakan tidak sah. bahwa jumlah suara tidak sah sebanyak lembar dalam pemilu bupati dan wakil bupati aceh barat tahun tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa para pemohon dirugikan dalam perolehan suara, oleh karena sifat pemilu yang rahasia (memilih dalam bilik suara), maka tidak seorangpun bisa mengetahui suara yang berasal dari pemilih yang mana yang dinyatakan tidak sah.: menyatakan sah demi hukumjawabyaitu: bukti fotokopi contoh stiker tanda pemilih telah didaftar, bukti fotokopi dpt name tps gampong kuta padang tanggal februari bukti fotokopi dpt name tps gampong kuta padang tanggal desember bukti fotokopi dpt name tps gampong pante cerpen tanggal februari bukti fotokopi berita acara penetapan daftar pemilih sementara dps), bukti fotokopi berita acara penetapan dpt pra putusan mkri tahun bukti fotokopi berita acara penetapan dpt pasca putusan mkri tahun bukti fotokopi rekap dpt aceh tanggal maret bukti fotokopi pengumuman seleksi ppk, bukti fotokopi surat kip kabupaten aceh barat nomor tanggal mei perihal penyampaian usulan personil calon anggota pps, bukti softcopy file gambar spanduk dan kegiatan sosialisasi bimbingan teknis: bukti softcopy file gambar spanduk dan selebaran sosialisasi pemutakhiran data pemilih: bukti fotokopi keputusan kip kabupaten aceh barat nomor tahun tanggal aprildilengkapi dengan berita acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu bupati wakil bupati tahun tingkat kip kabupaten aceh barat, bukti fotokopi keputusan kip kabupaten aceh barat nomor tahun tanggal meikeduseptember tentang perubahan ketignovember tentang perubahan keempatfebruari tentang perubahan kelimempatahun bukti fotokopibukti fotokopi keputusan kip kabupaten aceh barat nomor tahun tentang penetapan perpanjangan masa kerja anggota ppks.d nomor tahun tentang penetapan perpanjangan masa kerja anggota ppsggantian antar waktu anggota ppk johan pahlawan kabupaten aceh barat:bukti fisik tidak diajukan: bukti fotokopi laporan bawaslu kabupaten aceh barat tentang pelanggaran pemilihan kepala wakil kepala daerah kabupaten aceh barat tahun tanggal april bukti fotokopi pedoman teknis pemutakhiran penyusunan dan penetapan daftar pemilih pemilukada kabupaten aceh barat tahunhl.t. aladin syah dan drs. rachmat fitri hd,ramli dan moharriadi safari, ag.: bukti fotokopi pernyataan pengunduran diri sebagai ketua pembina yayasan pendidikan teuku umar johan pahlawan, tanggal maret bukti fotokopi surat kip kabupaten aceh barat nomor kip ab x tanggal oktober perihal undangan uji petik dps dalam pemilukada tahun bukti fotokopi daftar hadir peserta uji petik dps kabupaten aceh barat pemilukada aceh tahun tanggal november bukti fotokopi petunjuk teknis pemilih terdaftar dalam data pemilih model a kwk.kip), bukti fotokopi petunjuk teknis pencocokan dan penelitian daftar pemilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten aceh barat tahun tanggal juli bukti fotokopi surat kip kabupaten aceh barat nomor tanggal januari perihal daftar pemilih tetap: bukti fotokopi surat kip kabupaten aceh barat nomor tanggal februari perihal pemutakhiran data pemilih pasca putusan mkri nomor skin x tanggal januari bukti bukti fisik tidak diajukan: bukti fotokopi himbauan kip kabupaten aceh barat mengenai pencoblosan surat suara tanggal april bukti fotokopi surat kip kabupaten aceh barat nomor tanggal februari perihal sosialisasi pendidikan pemilih: bukti fotokopi surat kip kabupaten aceh barat nomor tanggal maret perihal daftar pemilih tetap dan kampanye, bukti fotokopi surat kip kabupaten aceh barat nomor tanggal april perihal masa tenang pemilukada, bukti fotokopi surat edaran kip kabupaten aceh barat nomor tanggal april bukti fotokopi buku ekpedisi kip kabupaten aceh barat,h.t. aladin syah dan drs. rachmat fitri hd:ramli dan moharriadi safari, bukti fotokopi daftar nama masyarakat krueng meulaboh tahun tertanggal april bukti fotokopi surat keterangan penduduk keuchik gampong jawi kecamatan woyla kabupaten aceh barat nomor jwi iv abapril serta telah menyerahkan perbaikan permohonanduduk perkaradengan nomor urut sebagaimana ditetapkan dalamtlpt1beserta berita acara model db kwk.kip), catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara model db kwk.kip) dan laporannya (lampiran model db kwk.kip) (vide bukti tl juncto huruf pmk pihak terkait merupakan peserta yang masuk kedalam putaran kedua pemilukada dengan hasil masing masing perolehan suaranya sebagai berikut: drs. isa, dan drs. h.a. munir bashir @montikamarmuo pmoniisainar makian dan moharriadi safaribahwa didalam permohonan pemohon telah menempatkan pihak terkait sebagai pihak:(vide bukti tl dengan nomor registrasi php.d x mahkamah konstitusi. dalam eksepsi bahwa permohonan pemohon pada nomor dan nomor(vide bukti tl hal ini tidak sesuai dengan butir dan pmk i, bahwa permohonan pemohon pada nomor dan nomor huruf pmklyang dibuat pemohon terdapat penomoran yang ganda seperti dari nomor s.d nomoruraian tentang eksepsi pihak terkait adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya berlaku pula pada uraian tanggapanyang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait bahwa tidak betul permohonan pemohon pada nomor yang menyatakan memohon berpihak serta terlibat aktif untuk memenangkan pihak terkaitupaya memohon baik disengaja maupun tidak disengaja terkait dengan pemutakhiran data agar terjadi ketidaksesuaian dengan fakta yang terjadi lapangan sebagaimana disinyalir oleh pemohon dalam permohonannya pada nomor lagi pula apa motif dan kepentingan pemohon jika hal tersebut dilakukan good non. samping itu, dpt merupakan proses pemutakhiran dps yang berasal dari data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) yang berasal dari pemerintah daerah setempat. jadi tidak ada hubungannya dengan dpt oktober dpt maret dan disdukcapil aceh barat (wajib ktp) sebagaimana permohonan pemohon.tidak betul permohonan pemohon pada nomor yang menyatakan belas) orang dan pemilih ganda berjumlah (empat puluh lima) orang yang masuk dalam dpt dalam kurun waktu (satu) tahun terakhir serta adanya perbedaan yang tidak sesuai dengan identitas pemilih dengan nomor identitas kependudukan (nik) hingga berjumlah (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) orang. pernyataan ini, jelas menunjukan ketidakpahaman pemohon akan tahapan pemutakhiran data dan daftarlagi pula, jumlah jumlah yang tersebut atas tidak bisa dipertanggung jawabkan secara sebab akibat (hubungan kausalitas) yang dapat merugikan perolehan suara pemohon, apalagi jika dilihat dari perspektif logika hukum, mana sebagai peserta pemilukada bukan saja pemohon tetapi juga pihak terkait dan pihak terkait yang tentunya akibat pelanggaran yang dilakukan pemohon good non akan pula berdampak merugikan pada pihak terkait dan pihak terkait ii: dengan demikian, permohonan pemohon pada nomor .yang mendalilkan terjadinya penggelembungan kertas suara dan merugikan perolehan suara pemohon tidak beralasan oleh karena ituhal hal yang dilanggar oleh memohon sebagaimana yang disinyalir dalam permohonan pemohon dan dari apa yang diuraikan pemohon dalam permohonannya pada nomor dan nomor hal ini menunjukan bahwa pemohon tidak memahami tentang penetapandan keputusan komisi independen pemilihan(vide bukti pti dan keputusan komisi independen pemilihan(vide bukti tl dengan demikian, permohonan pemohon pada nomor dan nomor tidak beralasan dan harus dikesampingkan. oleh karena itu, dalil dalil yang dikemukakan dalam permohonannyapun harus ditolak oleh yang mulia majelis mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkan uraian atas permohonan pemohon yang mendalilkan, perolehan suara sebanyak suara untuk pihak terkait dan perolehan suara sebanyak suara untuk pihak terkait diperoleh melalui cara cara melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan kewenangan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. oleh karena itu, secara keseluruhan: memohon dan pihak terkait sengaja melibatkan pns sebagai ppk dan pps. oleh karena itu, pemohon yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikannya: adanya intimidasi terhadap pns yang tidak mendukung pihak terkait oleh karena itu, pemohon yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikannya:ihak terkait oleh karena itu, pemohon yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikannya: dengan demikian, apabila tidak terbukti hal hal atas, makayang menyatakan sebelum hari pemungutan suara. hal ini menunjukan bahwa pemohon tidak memahami mekanisme penyampaian peragaan tata cara pencoblosan yang dilakukan petugas kpps tps pada hari pemungutan suara bukan sehari sebelum pemungutan suara. adapun mengenai adanya kertas suara yang tidak sah mencapai (sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) tidak bisa dijadikan dasar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh memohon apalagi oleh pihak terkait dan apabila itu sebuah pelanggaran good non maka tentunya tidak saja merugikan pemohon tetapi juga bagi seluruh peserta pemilukada. dengan demikian,merupakan tindak pidana umum harus diselesaikan luar sengketa pemilukada: bahwa permohonan pemohon pada nomor tidak bisa dijadikan alasan diajukan permohonan keberatan dalam sengketa pemilukada. lagi pula, surat pernyataan model b5 kwk.kip, parpol parlor) (vide bukti pti menyatakan kesungguhannya apabila terpilih sebagai bupati sedangkan pihak terkait dalam hal ini adalah sebagai calon pihak terkait telah melakukan money politics karena senjatanya midi alias ben dan ovi arti tidak dikenal dan bukan bagian dari tim sukses pihak terkait (vide bukti oleh karena itu, permohonan pemohon pada nomor harus ditolak oleh yang mulia majelis mahkamah konstitusi, bahwa dalil dalil yang ditemukan pemohon pada nomor tidak beralasan menurut hukum untuk dijadikan dasar permohonan keberatan dalam sengketa pemilukada oleh karena itu harus ditolak oleh yang mulia majelis mahkamah konstitusi: bahwa pihak terkait tidak sependapat dengan pemohon dalam permohonan pada nomor nomor dan nomor yang mendalilkan bahwa pelanggaran pelanggaran good non dalam uraian permohonannya merupakan pelanggaran yang dilakukan memohon dengan pihak terkait dan pihak terkait bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. oleh karena itu, perlu sedikit pihak terkait uraikan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yaitu: masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. sistematisterstruktur yakni pelanggaran yang telah direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. bahwa sepanjang yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, tidak ada satupun secara rasional bahkan tanpa ditanggapi sekalipun oleh memohon, pihak terkait ataupun oleh pihak terkait yang menunjukan adanya pelanggaran good non yang bersifat masif, sistematis. dan terstruktur. berdasarkan alasan alasan dan dalil dalil yang diuraikan dalam tanggapan pihak terkait tersebut atas, maka mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut: dalam putusan sela dalam eksepsi menerima eksepsi para tergugaempat atas keputusan komisi independen pemilihan kabupaten aceh barat nomor: tahun, bukti fotokopibarat sesuai model kwk.kip:bukti tlbukti fotokopi surat keputusan nomor cabup cawabup ! tentang pembentukan sekretariat bersama tim pemenangan h.ramli.sehubungan dengan keberatan pemohonbarat pihak terkait berpendapat permohonan pemohon tidak memenuhi legal standing: bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi !legal standing, karena surat gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak ditandatangani oleh pasangan pemohon iii yaitu drs. said nadir, dan demikian juga dengan pemohon vii yaitu drs. salinan, sc, dalam pelimpahan kuasa khusus kepada advokat abdul haris dan kawan kawan sangat diragukan loyalitasnya pelimpahan kuasa kepada advokat sebagai kuasa hukum pemohon dalam perkara dengan nomor registrasi php.d x maka dengan demikian surat permohonan pemohon tidak memenuhi legal standing karenaantara lain pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah: dalam pokok perkara bahwa apa yang dialihkan oleh pemohon dalam permohonannya pada poin adalah tidak benar, karena jika pihak terkait menilai tersohor telah menyelenggarakan pemilukada sesuai dengan peraturan perundang undangan tanpa adanya pelanggaran pemilukada, hal ini telah pula diperkuat dengan hasil keputusan panwaslukada aceh barat yang dimuat dalam media serambi indonesia jumat, tanggal mei yang mengatakan bahwa pelanggaran pemilukada aceh barat tidak cukup bukti. maka oleh karena pihak terkait menguraikan bahwa memohon tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam menghitung dan rekapitulasi perolehan suara masing masing pasangan calon oleh memohon pada tanggal april maka oleh karena itu pihak terkait berpendapat keputusan mengenai hasil perhitungan dan rekapitulasi suara pemilukada aceh barat tersebut oleh memohon adalah1, bahwatelah benar. selain itu, pihak terkait berpendapat bahwa apa yang didalil: bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka adalah tidak benar, karena alasan tersebut terlalu mengada ngada dan dicari cari, sebab pihak terkait tidak pernah melakukan sebagaimana apa yang telah didalilkan tersebut: bahwa apa yang dialihkan oleh pemohon pada angka adalah tidak benar karena dalil pemohon tersebut tidak ada operasinya dan hubungan dengan persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka dalam permohonannya yang menyatakan bahwa pihak terkait telah melakukan money politics adalah tidak benar, karena pihak terkait tidak pernah melakukan money politics selama dalam pemilukada aceh barat, tetapi pemohon salah faham karena uang yang diserahkan oleh timses pihak terkait pada saudara nyak umar sebesar rp. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara nasir dengan amanah tolong diserahkan kepada orang saksi untuk makan minum dan kemudian selanjutnya nasir menyerahkan kepada saudara latief dengan mengatakan padanya ini uang sebesar rp. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada para saksi sebanyak orang dengan masing masing sebesar rp. seorang saksi. jadi apa yang dituduhkan oleh pemohon kepada pihak terkait sama sekali tidak berdasar, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan atas, maka oleh karena itu pihak terkait merasa dan memandang perlu untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara yang telah diajukan oleh pemohon dengan perkara nomor registrasi php.d x serta berikut dengan perubahannya persidangan mahkamah konstitusi untuk mengajukan jawaban bantahan, bukti bukti tertulis, saksi, dan kesimpulan dalam persidangan untuk membela kepentingan hukumnya. bahwa berdasarkan fakta hukum atas, pihak terkait memohon kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi kiranya diterima dan dinyatakan sebagai pihak terkait dalam permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten aceh barat yang terdaftar mahkamah konstitusi dengan registrasi perkara nomor php.d x serta berikut dengan perubahannya. il. dalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkait menyatakan permohonan pemohon tidak dapat terima. iii. dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya i2il sampai dengan bukti yaitu: bukti ilukti fotokopi berita ac, bukti ll fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati aceh barat tingkat kip kabupaten aceh barat: bukti llbukti ii fotokopi data penerimaan dan pengunaan suara suara, bukti ibarat, bukti ii fotokopi rekapitulasi penghitungan suara tingkat kip kabupaten aceh barat yang ditujukan kepada ketua tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati aceh barat masing masing: bukti tllaceh barat,surat keputusan komisi independen pemilihan kabupaten aceh barat nomor tahunsurat keputusan komisi independen pemilihan kabupaten aceh barat nomor tahunlampiran surattanda terima spt tahunan: bukti 1i fotokopi spt tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, bukti 1iii spt tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun bukti 1i fotokopi lampiran spt tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun bukti ltranskrip kutipan elemen elemen dari laporan keuangan, bukti fotokopi laporan laba rugi per desember pt. wiratama mitra mulia: bukti fotokopi artikel panas aceh barat: pelanggaran pilkada tak cukup bukti yang dimuat dalam media massa serambi indonesia hari jumat tanggal mei bukti li fotokopi surat mandat pemantau atas nama latief, mukim, dan fatimah, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama a.latief: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama mukim: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama fatimah, bukti li fotokopi surat mandat pemantau atas nama nurdin dan amirudin: bukti 1i fotokopi kartu tanda penduduk atas nama nurdin. is: bukti 1i fotokopi kartu tanda penduduk atas nama amirudin,: bukti fotokopi surat mandat pemantau atas nama rusli, kaharuddin dan syahputra: bukti 1i fotokopi kartu tanda penduduk atas nama rusli: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kaharuddin, bukti 1i fotokopi kartu tanda penduduk atas nama syahputra: bukti fotokopi surat mandat pemantau atas nama dara cut, kaidah, russiatm, bukti 1i fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dara cut, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kaidah, bukti 1i fotokopi kartu tanda penduduk atas nama russiatm: bukti fotokopi surat mandat nomor sm htc bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama suhardinata: bukti 1i fotokopi surat mandat nomor sm htc bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama acmilan,surat pernyataan dari nyak umar tanggal mei bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama nyak umar, bukti ii fotokopi surat pernyataan dari nasir tanggal mei bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama nasir:,pemilihan kepala daerah pemilukada) adalahpemilihan kepala daerah (selanjutnya disingkat pemilukada) adalah salah satutanpaemokrasi akan berakhir. pemilukada juga mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang cenderung bersifat untuk absolut apabila tidak dikontrol dan diperbaharui. tanpa pemilukada pemilu) maka terbuka peluang terjadi dictum politik: power tents corrupt and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolute pasti akan korup). untuk menjaminibutuhkan suatu proses penyelenggaraan pemilukada yang demokratis dengan mensyaratkan dua hal penting: pertama, taat pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. kedua adalah penyelenggaraan pemilu harus bersifat mandiri dan non partisan. artinya, penyelenggara pemilu adalah wasit yang tidak dapat berpihak pada salah satu kontestan atau peserta pemilukada. kemandirian penyelenggaraan pemilukada menjadi dasar dari pemisahan antara rezim pemerintah dengan rezim pemilu. namun, dalam konteks pelaksanaan pemilukada kabupaten aceh barat tahun ini,diwarnai oleh kecurangan kecurangan, baik yang dilakukan oleh komisi independen pemilihan (selanjutnya disingkat kip) maupun dilakukan oleh peserta pemilukada, seperti daftar pemilih tetap dpt) bermasalah, praktik politik uang (money politic), intimidasi, konflik dan kekerasan, mobilisasi pegawai negeri sipil, penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara (abuse power). bahkan, ada peserta pemilukada yang masih menjabat sebagai kepala daerah (incumbent) merangkap jabatan sebagai ketua pembina didalam struktur yayasan pendidikan teuku umar yapen jonah) aceh barat periode penegakan hukum atas pelanggaran pemilukada masih diwarnai kelemahan dan ketidakjelasan dan belum menyentuh indikasi korupsi yang bermakna lebih luas. fakta persidangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan kami pada prinsipnya tetap pada dalil dalil dalam permohonan dan tetap menolak jawaban yang disampaikan oleh pihak memohon, pihak terkait dan pihak terkait terhadap dalil permohonan pemohon dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (selanjutnya disingkat php kada) kabupaten aceh barat pada majelis hakim panel mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon kehadapan majelis hakim panel mahkamah konstitusi, telah terungkap fakta persidangan sebagai berikut: saksi hadi warga dsn. krueng meulaboh gampong sindo), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa gampong sindo hanya orang yang bisa menggunakan hak pilih akibat tidak disediakannya tps oleh memohon, padahal jumlah penduduk disana berjumlah jiwa, yang dapat memilih sejumlah jiwa, namun yang terdaftar didalam dpt hanya orang, jumlah yang tidak terdaftar orang. akibat tempat pemilihan berlokasi gampong pante ceuremen yang berjarak km. saksi abdul rauf anggota kpps tps gampong jawi), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa menurut saksi melihat ada orang yang bernama dari dan istrinya, nomor urut dan nomor urut dalam dpt memilih gampong jawi, lalu saksi telp oleh saksi khairul dari gampong kuala hee, yang menanyakan apakah dari ada memilih gampong jawi, karena menurut saksi khairul, dari juga memilih tps tempatnya berada. saksi khairul (warga gampong kuala hee), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi pada pokoknya menerangkan saksi ada menelpon saksi abdul rauf dan memberitahukan bahwasanya dari dan istrinya juga ada memilih tps tempat saksi berada tps gampong kuala hee. saksi junaidi timses pasangan calon nomor urut jabatan sebagai pendanaan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi dan istrinya pada pokoknya menerangkan tidak terdaftar dalam dpt maupun dps, namun saksi bisa melakukan pencoblosan dengan hanya membawa ktp dan dan membuat surat pernyataan. saksi usman cut wakil ketua posko kabupaten timses nomor urut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi dan (lima) anggota keluarganya memiliki dpt ganda, dapat memilih tps, dan sudah melaporkan bahwa saksi dan keluarga memiliki dpt ganda kepala lingkungan terkait hal tersebut: bahwa saksi juga menerangkan pada saat penghitungan suara saksi ada melihat kertas suara yang robek (hilang elemen kertas) bukan bolong seperti pada petunjuk pencoblosan, namun tetap sahkan oleh petugas tps meskipun sudah diprotes oleh saksi. saksi abu bakar johan sekretaris kabupaten timses nomor urut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa keterangan saksi menjelaskan bahwasanya saksi dan keluarganya ada ketidaksesuaian antara nik berbeda dengan tanggal lahir, tanggal lahir ktp berbeda dengan yang tertera dpt, saksi said usman ketua pengerahan massa timses urut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa keterangan saksi menjelaskan bahwa saksi menemukan nama ganda atas nama saksi dan kakaknya didalam dpt saat memilih tps gampong runding: bahwa pihak kip aceh barat tidak pernah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilukada aceh barat tahun saksi abdul jalil wiraswasta pegiat lsm, penelusur data pembanding atas permintaan pihak pemohon), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil penelusuran terhadap data data yang dikeluarkan oleh pihak kip dan sumber sumber dokumen lainnya yang diberikan oleh pihak pemohon, saksi menemukan permasalahan dan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif terkait dpt fiktif, dpt ganda, nik tidak sesuai didalam dpt, keterlibatan pns dan atau geuchik (kepala desa) yang terlibat dalam kpps maupun pps, serta hal hal lain yang bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan pemilukada aceh barat tahun saksi abdul hakim pns guru) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi tinggal pasi pasi mali kecamatan woyla barat kabupaten aceh barat, saksi dicopot dari jabatan kepala sekolah karena tidak mau mendukung pasangan calon nomor urut (incumbent) pada tanggal juli sebelumnya saksi pernah ditawarkan oleh incumbent menjadi pengawas dan menjadi kepala sekolah smk sekira bulan mei atau april pada saat ditawarkan saksi bertemu langsung dengan incumbent ruang kerja bupati, kemudian saksi menolak karena saksi tahu tawaran tersebut berkaitan dengan pemilukada walaupun pasangan calon nomor urut (incumbent) tidak menyebutkan secara langsung untuk mendukung pada pemilukada kedepan. saksi saifuddin satuan tugas partai aceh) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: satu unit mobil yang dibawa oleh saksi dari arah pasi jateng menuju woyla induk ditengah jalan dihadang oleh (tiga) orang yang diketahui mereka adalah tim sukses pasangan calon nomor urut kemudian mereka mengejar saksi sambil memaki dan merusak mobil dengan parang. saksi ali usman tim sukses pasangan calon nomor urut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: menerangkan keterlibatan pns yang terlibat dalam kpps seluruh kecamatan pante ceuremen. saksi jama'an masyarakat) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi tinggal woyla induk, kemudian saksi ada menerima uang sejumlah rp. lima puluh ribu rupiah) dari sdr. warisi (tim sukses pasangan calon nomor urut saksi anwar buyung masyarakat) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi ada diberi uang oleh sdr. saiful sebesar rp. lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos pasangan calon nomor urut (incumbent). saksi amirudin mantan kepala desa yang diberhentikan oleh incumbent) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi tidak pernah menghadiri undangan dalam rangka silaturahmi untuk persiapan pemilukada kedepan, karena itu saksi pada tanggal maret saksi diberhentikan oleh pasangan calon nomor urut (incumbent) dan surat pemberhentian tersebut diterima langsung dari pasangan calon nomor urut (incumbent) kantor camat, dalam tersebut tidak ada alasan pemberhentiannya tersebut. bahwa dalam perkara guo pemohon juga ada mengajukan alat bukti tertulis atau tulisan, yang tertera dalam table dibawah ini: kode fatal. waan tujuan keterangan berita acara penetapan hasil perhitungan suara pemilukada kab. aceh barat tanggal april objek sengketa keputusan kip kab. aceh barat nomor tahun tentang penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilukada objek sengketa bupati dan wakil bupati aceh barat tahun daftar pemilih tetap dpt) kabupaten aceh barat tahun kecamatan johan pahlawan. membuktikan daftar jumlah desa pemilih tetap, yang jumlah tps tidak sesuai antara kecamatan arongan identitas pemilih dan lambalek nomor identitas jumlah desa kependudukan jumlah tps kabupaten aceh barat kecamatan sama tiga jumlah desa jumlah tps kecamatan kaway xvi fedeacehbersama sama oleh dan antara memohon dengan pasangan calon nomor urut djumlah desa jumlah tps kecamatan pante ceuremen jumlah desa jumlah tps kecamatan panton renee jumlah desa jumlah tps kecamatan sungai mas jumlah desa jumlah tps kecamatan woyla timur jumlah desa jumlah tps kecamatan woyla barat jumlah desa jumlah tps kecamatan woyla jumlah desa jumlah tps kecamatan meureubo jumlah desa jumlah tps kecamatan bubon jumlah desa jumlah tps membuktikan kepala dinas rekapitulasi kemajuan pelayanan perbandingan jumlah penduduk penduduk kabupaten dan perekaman data masyarakat aceh barat dalam tiga pencatatan dalam rangka penerapan kategori yaitu: sipil elektronik berbasis nik secara jumlah penduduk kabupaten nasional pada kabupaten aceh wajib ktp aceh barat s d april wajib ceh barat, realisasi per drs. zainal, ktp se. rekapitulasi daftar penduduk perbandingan data pan yang bersumber dari pembanding potensial pemilih pemilu dinas kependudukan data oleh kabupaten aceh barat tanggal . pilkada dan pencatatan sipil abdul jalil. kabupaten aceh barat daftar nama kelompok penyelenggara pemungutan suara put paten aceh barat, data daftar kecamatan johan pahlawan. kpps yang dikeluarkan kecamatan arongan oleh ketua lambalek. panitia kecamatan sama tiga. kpps yang terindikasi pemungutan kecamatan kaway xvi. sebagai pegawai suara kecamatan pante ceuremen. negeri sipil pns) semua pps kecamatan panton renee. dalam kecamatan sungai mas. wilayah kecamatan woyla timur. kabupaten kecamatan woyla barat. aceh barat. kecamatan woyla. kecamatan meureubo. kecamatan bubon. surat edaran kip kabupaten aceh barat nomor tanggal aprilkedudukan hukum dalam pemilu kepala daerah dan pemohon wakil kepala daerah kabupaten aceh barat tahun tanggal desemberedudukan hukum konstitusi nomor: skin x pemohon dalam pemilmodel oleh kip kabupaten aceh barat, db kwk.kip tanggal april daftar nama anggota ppk yang keterlibatan untuk berstatus pns dalam pemilukada mendukung paslon abdul jalil tahun nomorkedudukan hukum bupati dalam pemilukada kabupaten aceh barat tahun tanggal januari daftar masyarakat telah meninggal dunia sebelum ditetapkan dpt namanya masih ada dalam daftar abdul jalil pemilih tetap, daftar nama nama pegawai negeri sipil yang menjadi kpps alam tps wilayah kabupaten abdul jalil aceh barat: dpt pemilukada gubernur wakil gubernur dan bupati wakil bupati aceh barat tahun sebanyak abdul jalil orang pemilih dalam dpt yang tidak tercantum tempat lahir, daftar nama nama sekretaris desa membuktikan sebagai pps dan kpps dalam berjumlah orang kecamatan dalam kabupaten aceh sebagai barat: ketua anggota pps pada pilkada hari senin aprilbdul jalil ada tanggal, bulan dan tahun lahir,daftar nama kepala desa geuchik) yang terlibat sebagai bps pps dalam kabupaten abdul jalil aceh barat: dpt kecamatan pante ceuremen daftar pemilih dalam dpt yang tidak ada tanggal, lahir dan abdul jalil bulan lahir, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang model berhubungan dengan rekapitulasi db2 penghitungan suara pemilukada kwk.kip bupati wakil bupati kip kabupaten aceh barat, rekapitulasi jumlah dpt pemilukada kabupaten aceh barat tahun rekapitulasi identitas yang sesuai dan rekapitulasi identitas yang sumber data tidak sesuai dpt pemilih kab. kip aceh aceh barat dalam pemilukada barat pleno tahun tanggal april maret berdasarkan tanggal, bulan dan tahun lahir dengan nik ktp, membuktikan ketua laporan pelanggaran pemilukada pelanggaran bawaslu kabupaten aceh barat tahun pemilukada yang gua kabupaten tanggal april diterima oleh aceh barat bawaslu akta pendirian yayasan pendidikan teuku umar johan pahlawan membuktikan bahwa tidak sesuai paslon urut kedudukan meulaboh, masih dalam jabatan dengan menghadap tuan ramli mansur syarat calon sbg incumbent duduk incumbent) oleh notaris azhar sebagai pendiri kepala ibrahim, nomor tanggal anda daerah januari insiden pengrusakan intimidasi terhadap kenderaan partai aceh pasangan calon bupati wakil membuktikan adanya penyidikan intimidasi dan pihak bupati nomor urut tanggal tindakan kekerasan kepolisian april oleh tim sukses paslon oleh tim sukses resort aceh nomor urut yang bertempat paslon nomor barat desa tangen kecamatan woyla timur kabupaten aceh barat, keputusan bupati aceh barat membuktikan intimidasi nomor peg. atas terhadap pns yang nama mulyadi, tanggal april tidak mendukung mutasi pns paslon nomor urut petikan nomor peg. lampiran pemberitaan media masa sumber selama proses tahapan media cetak pemilukada kabupaten aceh barat aceh surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara membuktikan aturan republik indonesia nomor yang melarang pns se m.pan tentang ikut serta sebagai netralitas pegawai negeri sipil penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah pemilukada tanggal maret membuktikan laporan formulir laporan dan penanganan masyarakat kepada model pelanggaran pemilukada, bawaslu kab. aceh kwk barat membuktikan penyataan sikap forum koalisi keberatan pasangan paslon pencari keadilan pemohon calon terhadap kabupaten aceh barat. mohon bahwa berdasarkan hal hal, alat bukti, saksi saksi dan alat bukti tertulis dan atau tulisan tersebut atas, serta memperhatikan dalil dalil didalam permohonan perkara guo, maka pemohon memohon agar sudi kiranya ketua mahkamah konstitusi c.g. majelis hakim yang bersidang dalam perkara nomor php.d x memutusberalasan secara yuridis dan menolak seluruh dalil dalil yang diuraikan didalam jawaban pihak memohon, pihak terkait dan pihak terkait ii:memohon tetap pada keterangan yang telah disampaikan dalam jawaban yang telah disampaikan sebelumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, bahwa memohon menolak seluruhnya keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh pemohon kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui oleh memohon: bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon hadi zulfikar tidak terbukti bahwa desa sindo kecamatan pante cermin terdapat pemilih ganda, bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan masalah dpt, berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon sendiri, telah terbukti bahwa ada warga masyarakat yang tidak masuk dalam dpt namun masuk dalam dps dapat menggunakan hak pilihnya, amran chandra dan rusli) bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya anggota ppk, pps, dan kpps dari pegawai negeri dan keterangan saksi saksi saksi ali usman dan fuel khairiansyah) adalah benar adanya, namun keberadaan ppk, pps dan kpps tersebut merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan secara berjenjang dan secara aturan tidak ada larangan bagi pns untuk menjadi anggota ppk, pps maupun kpps: bahwa dalil pemohon terkait dengan tidak dilakukannya sosialisasi terkait dengan pendaftaran pemilih, pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan dan telah terbatas dengan bukti tertulis yang diajukan oleh memohon dan bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon afifullah berkaitan dengan adanya warga yang sudah meninggal masih ada dalam dpt, terbukti dalam persidangan bahwa warga yang meninggal tersebut baru meninggal dunia bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan aturan, bahwa dalil pemohon terkait adanya perbedaan nik pada dpt dan nik pada ktp telah terbukti dalam persidangan bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi pemilih untuk dapat atau tidaknya memberikan hak suaranya saksi amran chandra dan rusli) bahwa dari berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa kip kabupaten aceh barat dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten aceh barat tahun telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai mekanisme dan oleh karena itu, memohon memohon kepada hakim konstitusi untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon, permohonan pemohon pada nomor danbukti hal ini tidak sesuai denganentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilukada) dinomor tahun tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilukadapada nomor dan. huruf pmk nomor tahun tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilukadaiyang dibuat pemohon terdapat penomoran yang ganda seperti dari nomor s.d.pihak terkait tetap pada dalil dalil tanggapannya semula, bahwa, pihak terkait menolak segala dalil yang dikemukakan oleh pemohon, kecuali apa yang secara jelas dan tegas diakui oleh pihak terkait bahwa, uraian tentang eksepsi para tergugat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya berlaku pula pada uraian kesimpulan untuk pokok perkara ini: fakta fakta dalam persidangan bahwa, yang dimaksud dengan fakta fakta dalam persidangan disini adalah segala apa yang terungkap dalam persidangan berupa bukti bukti surat dari pihak terkait dan keterangan saksi saksi. namun demikian, selama persidangan hingga diajukannya kesimpulan, pemohon masih belum menyerahkan bukti bukti yang dimilikinya. oleh karena itu, dalam fakta persidangan yang menjadi dasar pertimbangan dari kesimpulan pihak terkait bukti bukti surat dari pihak terkait dan keterangan saksi saksi dari pemohon. bukti surat surat pihak terkait terdiri dari: kode buku keterangan bee buktikeputusan komisi independen pemilihan kabupaten aceh barat nomor buktiita acara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat bukti kabupaten oleh komisi independen pemilihan kabupaten aceh barat sesuai model kwk.kip: peraturan komisi pemilihan umum,buktbuktisurat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan bukt: surat keputusan nomor cabup cawabup! tentang pembentukan sekretariat bersama tim pemenangan h.ramli. buktiketerangan saksi saksi dari pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: hadi zulfikar, banyak warga desa sindo yang tidak mengikuti pemungutan suara. hal ini, disebabkan karena jarak antara tempat tinggal warga dan tps mencapai kilometer serta melalui jalanan yang rusak, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: bahwa, saksi abdul rauf sebagai anggota kpps tps desa jawi mendapat kabar dari khairul tim sukses bahwa dari dan istri mencoblos desa kuala hee padahal saksi melihat dari dan istrinya sudah mencoblos tempat dimana saksi bertugas sebagai kpps tps desa jawi: pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: dan memberitahu bahwa dari dan istri mencoblos desa kuala hee: pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: mencoblos dengan syarat memberikan fotokopi ktp dan kk: pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: mendapatkan: pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: dengan anak dan istrinya tetapi saksi, anak dan istrinya dapat mencoblos juga.baru tahu setelah melakukan pencoblosan tps desa runding. menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: pileg dan pilpres ikut mencoblos. padadengan anak dan istrinya tetapi saksi, anak dan istrinya dapat mencoblos juga dan saksi baru tahu setelah melakukan pencoblosan tps desa ujung kalau. menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: antara nik dalam ktp dengan nik dalam dpt abdul djaliladanya data terkait dpt fiktif, dpt ganda, nik yang tidak sesuai dalam dpt, serta pegawai negeri sipil yang terlibat dalam kpps maupun pps dan yang meninggal masih ada dalam dpt. abdul hakim, pnsokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: yang dilakukan oleh tim sukses lain ali usman, wiraswastaante ceuremen kabupaten aceh barat menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: pemilih tetap sudirmansaksi menerangkan tidak diijinkan memilih tps sedangkan ktp, kk, dan undangan memilih ada tetapi tidak diberikan hak pilih oleh kpps desa suak ribu tps kecamatan johan pahlawan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: agar mencoblos yang paslon tersebut, namun tidak mencoblos paslon tersebut menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:aceh barat tahun nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi independen pemilihan kip) provinsi aceh nomor tahun tanggal juni dan kemudianjuncto, bahwa pasangan calon peserta pemilukada kabupaten aceh barat berdasarkan surat keputusan komisi independen pemilihan kip)adalah sebagai berikut moga mpeancan dan nurdin dan ir. babussalam gemar dan bustami dan kuta padang dan dikecamatan johan pahlawan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: bahwa saksi ini menerangkan bahwa ada anak dibawah umur memilih tps desa tangkis kecamatan woyla barat yaitu bernama bersalin bin arafat yang berumur tahun dan alauddin bin hasan basri yang berumur tahun menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: agar mencoblos yang paslon tersebut. analisis yuridis bahwa, yang dimaksud dengan analisis yuridis disini adalah upaya untuk menganalisa sebuah perbuatan atau peristiwa dari aspek hukum yang dijadikan dalil dalam permohonan pemohon berdasarkan fakta fakta dalam persidangan berupa alat bukti surat surat maupun keterangan saksi saksi maka dapat diidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh para saksi atas yaitu perbedaan nik ktp dengan nik dpt tps yang berada desa yang berbeda dan: kedua, adanya intimidasi berupa pemecatan warga dari kecik, dari kepala sekolah dan intimidasi berupa kekerasan terhadap harta benda berupa mobil. oleh karena itu, pihak terkait akan menganalisa secara yuridis ketiga hal tersebut terkait dengan ketentuan ketentuan tentang perselisihan dalam sengketa pemilukada.nya nik ktp yang berbeda dengan nik dalam dpt seharusnya dapat dilakukan perbaikan ketika masih pada tahap penetapan pemilih bahkan masih dimungkinkan dilakukan perbaikan hingga dps belum ditetapkan menjadi dpt ditingkat kip kabupaten. padahal, dalam setiap kesempatan pengesahan dps menjadi dpt baik tingkat pps (desa), kecamatan dan kabupaten setiap tim dari masing masing pasangan calon selalu diundang untuk mengikuti rapat pleno pengesahan dpt. namun ternyata, kesempatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemohon. bahwa disamping itu, dengan berasaskan pada keaktifan para pemilih akan haknya untuk dapat memilih, daftar pemilih model a kwk.kip) dan dps model a1 kwk.kip) sudah diumumkan tengah tengah masyarakat untuk mendapatkan perbaikan dari para pemilih yang ingin melakukan perbaikan atau informasi. namun ternyata, kesempatan inipun tidak bisa dimanfaatkan oleh pemohon untuk mengingatkan warga atau setidak tidaknya para saksi pemohon atas untuk melakukan koreksi. namun demikian, para saksi atas yang mempersoalkan nama ganda dan nik ktp yang berbeda dengan nik dalam dpt tetap saja bisa menggunakan hak pilihnya tps yang telah ditentukan. oleh karena itu, terdapatnya nama pemilih yang ganda (double name) dalam dpt tps yang berada desa yang berbeda tidaklah dapat dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan dalam sengketa pemilukada kabupaten aceh barat. kedua, adanya intimidasi berupa pemecatan warga dari kecik dan dari kepala sekolah disertai intimidasi berupa kekerasan terhadap harta benda berupa mobil tidak bisa dijadikan alasan untuk dalil dalil suatu permohonan dalam sengketa pemilukada sepanjang tidak ada ancaman untuk memilih salah satu pasangan calon. namun, intimidasi atas termasuk ranah pidana umum maupun tata usaha negara. bahwa, muara dari semua permasalahan atas yang dikemukakan dalam permohonan pemohon adalah dugaan adanya pelanggaran yang bersifat, terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan memohon maupun pihak terkait baik secara bersama sama maupun sendiri dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten aceh barat tahun oleh karena itu, perlu pihak terkait uraikan tentang terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai berikut: mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d viii telah mempertimbangkan adanya pelanggaran yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematismasif, sistematis dan terstruktur yakni: maerta dalam pembuktian pemohon gagal membuktikan dalil dalil, serta dalam pembuktian pemohon gagal membuktikan dalil dalilnyajuga dalam pembuktian pemohon gagal membuktikan dalil dalilnya. bahwa dengan yurisprudensi mahkamah yang demikian, pemohon tidak hanya harus membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh memohon kpud kota salatiga) maupun yang dilakukan oleh pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih), namun harus mampu pula membuktikan bahwa kesalahan maupun kecurangan tersebut adalah bersifat massif, terstruktur dan sistematis, sebagaimana yurisprudensi lain dari mahkamah: putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii pada halaman yang menyatakanmaupun dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii72010, pada halaman yang menyatakan,(serta dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii7 pada halaman yang menyatakan,etit berdasarkan uraian dalil dalil dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, kiranya majelis mahkamah konstitusi yang berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut: dalam putusan sela dalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkaiapa yang dialihkan oleh pemohon dalam permohonannya terhadap pihak terkait pada angka bahwa dari fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi saksi yang menerangkan bawah sumpah tidak terbukti. terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon. hal ini telah pula pihak terkait buktikan dengan alat bukti tertulis tk. il. maka dengan demikian sudah seharusnya permohonan pemohon ditolak: bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon terhadap pihak terkait sebagaimana pada angka tentang bahwa ada kertas suara yang hilang atau robek dalam kotak segi kemudian komponen kertas tersebut ditukar dengan uang (seratus ribu rupiah). dari fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi usman cut bawah sumpah bahwa saksi hanya melihat satu kali kertas surat suara robek dan tidak melihat sobekan kertas suara tukar dengan uang sehingga secara fakta ini menurut pihak terkait tidak cukup untuk dijadikan sebagai fakta hukum yang dapat menguatkan dalil permohonan pada angka maka sudah seharusnya permohonan pemohon tolak, bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka dalam permohonannya terhadap pihak terkait tentang pasangan calon nomor urut yang mengatakan pasangan calon nomor urut merupakan pengusaha yang terindikasi sebagai salah satu perusahaan yang menunggak pajak. bahwa selama dalam proses pembuktian oleh pihak pemohon dalam persidangan tidak dibuktikan sama sekali. dan pihak terkait telah pula membuktikan dalam persidangan dengan mengajukan alat bukti tertulis dengan surat bukti yang beri tanda ptk.ii. s.d. sehingga oleh karenanya dalil permohonan pemohon sudah seharusnya tolak: bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada angka dalam permohonannya yang mengatakan timses pihak terkait ada melakukan money politics. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi yang telah dihadirkan oleh pemohon bukan membuktikan tentang dalil pada angka tetapi saksi yang dihadirkan lewat pemeriksaan video conference fakultas hukum unsyiah yang berasal dari desa keulembah, kecamatan woyla induk bukan dari gases kecamatan sungai mas yang menerangkan bahwa saksi dikasih uang oleh timses nomor urut yaitu warisi sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi tetapi saksi jama'an tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada bawaslu aceh barat dan yang menang tps tempat saksi memilih adalah nomor urut bukan nomor urut tentang hal tersebut, maka secara hukum keterangan ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ada pelanggaran terhadap penyelenggaran pemilu aceh barat, bahwa terhadap dalil pemohon angka pihak terkait telah pula mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil pihak terkait yaitu surat bukti yang beri tanda ptk. s d dan surat bukti yang beri tanda ptk. il. s.d. maka dengan demikian terhadap dalil permohonan pemohon telah pula terbantahkan secara hukum jadi sudah seharusnya permohonan pemohon tolak, bahwa pihak terkait berpendapat bahwa apa yang dialihkan oleh pemohon dalam permohonannya terhadap memohon, pihak terkait secara hukum tidak dapat membuktikan dalilnya, kesimpulan bahwa pihak pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terhadap pihak terkait ii: bahwa benar pihak terkait telah dapat membuktikan dalil dalam tanggapan terhadap permohonan pemohon: bahwa pihak terkait telah dapat membuktikan bantuannya terhadap permohonan pemohon dengan mengajukan bukti tertulis dengan tanda bukti ptk.ii. s.d. bahwa saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan untuk membuktikan dalil pada angka dan angka serta angka sebanyak orang tidak dapat dibuktikan. dalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkait menyatakan permohonan pemohon tidak dapat terima. dalam pokok perkara. menolak permohonan para pemohon untuk seluruhngk. muhammad amien ir. rasyid hasyim dan drs. sofyan rasyid drh. isa, dan drs. munir bashir drs. hiburan, dan aladin syah dan drs. rachmat fitri teuku zainal td, sh. dan drs. said nadir drs. nur drs. zaini dahlan dan moharriadi safari teuku syahluna pole, sos tgk. garmen nurigmar, ag, s.s. kemudiadalah sebagai berikut: dewa mamapatnganan drs. alami, burhanuddin bahwa permohonan pemohon adalahdan suratlertanggal marethari selasa, april dan hari rabu, april karena ahad april1lmei mei dan me(i) pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), (ii) permohonan dan perubahan permohonan cacat formil: dan (iii) permohonan pemohon tidak dapat diskualifikasi sebagai perkara perselisihan hasil pemilukada, sebagaimana(i) objek permohonan salah: (ii) polita dan petit tidak bersesuaian, dan (iii) permohonan pemohon kabur, sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara,pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara: i3.20jil sampai dengan buktitentang eksepsi i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait mengenai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonan dan perubahan permohonan cacat formil dikarenakan permohonan dilakukan para pasangan calon secara bersama sama dan permohonan awal tidak lengkap ditandatangani oleh para pasangan calon, mahkamah menilai, permohonan yang diajukan para pasangan calon secara bersama sama dapat dilakukan mengingat dalil yang diajukan adalah mengena. sehubungan dengan tidak lengkapnya tanda tangan pemohon dalam permohonan awal, mahkamah masih dapat meminta pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan awal tersebut termasuk kelengkapan surat kuasa sebagaimana disampaikan dalam sidang tanggal mei selain itu, kekuranglengkapan tanda tangan pasangan calon dalam permohonan awal atau tidak ikut sertanya lagi salah satu pasangan calon tidaklah berarti menghilangkan kesempatan pasangan calon lainnya yang bergabung dalam satu permohonan yang sama untuk mengajukan permohonan. dengan demikian, eksepsi demikian tidak beralasan hukum: i3 . menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon, pihak terkait dan pihak terkait mengenai: (i) permohonan pemohon tidak dapat diskualifikasi sebagai perkara perselisihan hasil pemilukada, (ii) objek permohonan salah: (iii) polita dan petit tidak bersesuaian, dan (iv)pada poin (iii) dan poin (iv)bukti bukti dari para pihak, keterangan saksi saksi dari pemohon, dannya permasalahan daftar pemilih tetap dpt) berup, untuk membuktikan dalil guo, pemohon mengajukan bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti berupa dpt, rekapitulasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu, dan, serta keterangan saksi hadi zulfikar, junaidi, usman cut, abu bakar johan, said usman, edi tirto, amran chandra, rusli, afifullah, dan abdul djalil: memohon dalam jawabannya menyatakan, memohon dalam melakukan serangkaian tindakan terkait pendaftaran pemilih telah berupaya semaksimal mungkin agar seluruh warga yang memiliki hak pilih terdaftar dalam dpt. selain itu, diterapkan prinsip stelsel aktif, agar masyarakat dan para pasangan calon memastikan dirinya dan atau pendukung telah terdaftar dalam dpt. pemutakhiran data pemilih telah dilakukan secara saampai dengan februari (vide bukti sampai dengan bukti bahwa dalam rentang waktu yang sangat panjang dikarenakan beberapa kali terjadi pergeseran jadwal pemilukadamenurut memohon, pemohoselain itu, adanya ketidaksesuaian nik dari masing masing pemilih berjumlah orang tidak serta merta dapat dijadikan dalil untuk menyatakan telah terjadi penambahan kertas (surat) suara, memohon juga menjelaskanterhadap fakta hukum tersebut atas, mahkamah menilai, kerugian yang timbul akibat permasalahan dalam dpt baik berupa adany adalah dialami oleh semua pasangan calon tanpa terkecuali termasuk pihak terkait dan pihak terkait ii, serta tidak terkait dengan perolehan suara masing masing pasangan calon. selain itu, berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon, adanya nama pemilih ganda tidak berarti dilakukan pencoblosan ganda. seandainyapun ada pencoblosan ganda, sifatnya sangat sporadis, tidak masif, dan tidak signifikan untuk mengubah kedudukan pemohon dalam perolehan suara. memohon juga terbukti telah melakukan upaya dan beritikad baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam dpt, walaupun diakui sendiri oleh memohon tetap ada masalah dalam dpt tersebut. dengan demikian, dalil pemohon guo tidak beralasan hukum, bahwa pemohon mendalilkan memohon bersama pasangan calon nomor urut pihak terkait yang merupakan bupati petahana dengan sengaja melibatkan pegawai negeri sipil pns) sebagai panitia pemilihan kecamatan ppk) dan panitia pemungutan suara pps) (vide bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti berupa daftar nama pns dan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara, serta keterangan saksi abu bakar johan, amran chandra, rusli, ali usman, dan jul khairiansyah): memohon dalan jawabannya menyatakan, tidak ada ketentuan yang melarang ppk dan pps dijabat oleh pns, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. dalam rekrutmen anggota ppk dan pps, memohon telah(vide bukti terhadap fakta hukum tersebut atas, mahkamah menilai, bantahan memohon beralasan hukum. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umumsedangkan keberadaan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara nomor se m.pan tentang netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah yang dijadikan bukti oleh pemohon, dalam salah satu poinnya hanya menyatakan, bagi pns yang bukan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah,surat edaran tersebut hanya mengikat pns yang bersangkutan, tidak kepada penyelenggaraan pemilukada. selain itu, pemohon tidak membuktikan lebih lanjut pemberlakuan dan tindak lanjut dari surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara tersebut:tindak pidana korupsi tidak menuntut terdakwa dengan pidana menghapus hak untuk menuntut kerugian penjara selama tahun dikurangi selama terhadap keuangan negara. terdakwa berada didalam tahanan menetapkan bahwa dalam hal tersangka sementara, dengan perintah agar meninggal dunia saat dilakukan terdakwa tetap ditahan dan membayar penyidikan, sedangkan secara nyata telah denda sebesar rp. ada kerugian keuangan negara, maka subsider (tiga) bulan kurungan, dan penyidik segera menyerahkan berkas menjatuhkan pidana tambahan kepada perkara hasil penyidikan tersebut kepada terdakwa supriyanto untuk membayar jaksa pengacara negara atau uang pengganti kepada negara rp. diserahkan kepada instansi yang subsidi tahun penjara, dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata pembayaran uang pengganti tersebut terhadap ahli warisnya. dikurangi dari uang yang telah disita selanjutnya menetapkan penyidik dan uang yang telah dititipkan apabila setelah putusan pengadilan telah oleh suryani kepada penuntut umum memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan jumlah uang sebesar rp. diketahui masih terdapat harta benda milik putusan hakim terhadap terpidana yang diduga atau patut duga terdakwa menjatuhkan pidana penjara juga berasal dari tindak pidana korupsi selama tahun dan pidana denda yang belum dikenakan perampasan untuk sebesar rp. subsider negara sebagaimana dimaksud dalam (tiga) bulan kurungan, dan menjatuhkan maka negara pidana tambahan kepada terdakwa dapat melakukan gugatan perdata supriyanto untuk membayar uang terhadap terpidana atau ahli warisnya. pengganti kepada negara sebesar rp. jalur lain, yakni pada jalur pidana, subsidi tahun penjara. penyitaan merupakan serangkaian bahwa pengembalian uang atau tindakan penyidik untuk mengambil alih kerugian negara oleh terdakwa dapat dan atau menyimpan bawah menjadi alasan bagi hakim untuk penguasaannya benda begerak atau tidak mengurangi pidana yang dijatuhkan bergerak, berwujud dan tidak berwujud kepada terdakwa yang bersangkutan. untuk kepentingan pembuktian dalam pengembalian tersebut, berarti ada penyidikan, penuntutan dan peradilan. iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. dalam pertimbangannya penutup hakim menegaskan bahwa pengembalian berdasarkan hasil penelitian dan uang hanya mengurangi pidana, tetapi pembahasan yang dilakukan penulis, maka bukan mengurangi sifat melawan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut hukum. dalam praktek, pengembalian pertanggungjawaban pidana (criminal hasil tindak pidana sering dikaitkan responsibility) yang dimaksudkan dengan waktunya. bila pengembalian untuk menentukan apakah seseorang dilakukan sebelum penyidikan dimulai, terdakwa atau tersangka seringkali diartikan menghapus tindak dipertanggungjawabkan atas suatu pidana yang dilakukan seseorang. tindak pidana yang terjadi atau tidak. namun, bila dilakukan setelah jaksa penuntut umum dalam tuntutan penyidikan dimulai, pengembalian itu keadilan progresif volume nomor september tidak menghapus tindak pidana. menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana. daftar pustaka andi hamzah, delik delik tersebar luar kuhp dengan komentar, perannya paramita, jakarta, andi hamzah, asas asas hukum pidana, jakarta, rangka cipta, aziz syamsuddin, tindak pidana khusus, sinar grafika, jakarta, herald ferry makawimbang, memahami dan menghindari perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang, thefa media, yogyakarta, leden marpaung, tindak pidana korupsi pemberantasan dan pencegahan, jabatan, jakarta, moeljatno, asas asas hukum pidana, jakarta, rangka cipta, poerwadarminta, kamus umum bahasa indonesia ruslan saleh, stele pidana indonesia, sinar grafika, jakarta, sudarto, hukum dan hukum pidana, alumni, bandung, tri andrisman, hukum pidana, hukum pidana: asas asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia. penerbit universitas lampung, bandar lampung, hlm. implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim.( zainuddin hasancommunity empowerment program mandiri ppm) rural one mechanism community empowerment programs that are used through ppm mandiri women's savings and loan spp) management. supervision the ppm mandiri rural spp management systems and mechanisms still very weak relation the mechanism management, supervision and accountability fund disbursements. the problem this research how criminal responsibility for the perpetrators corruption ppm assistance funds and what are the legal implications the perpetrators crimes that have returned the state losses ppm aid funds?. the results the research show that the proof the real amount loss for the state due corruption important relation criminal position (additional) payment substitute money the amount equal that obtained the result criminal acts corruption. returning state losses the defendant can reason for the judge reduce the sentence imposed the defendant concerned. with the return the state's losses the defendant was deemed have good intentions correct errors. rounds only reduce crime, but not reduce the nature the law, and sanctions against the return state losses are emphasized the return replacement money, and confirmation the position criminal sanctions. keywords: return state money, corruption. pendahuluan penerima fiktif, rekayasa laporan keuangan, program nasional pemberdayaan penciptaan kondisi tunggakan masyarakat mandiri ppm) perdesaan pengembalian, tidak disetorkannya merupakan salah satu mekanisme program angsuran upk dan seterusnya. pelaku pemberdayaan masyarakat yang digunakan korupsi bisa ketua kelompok manfaat, ppm mandiri dalam upaya mempercepat ketua dan staf upk, maupun pendamping. penanggulangan kemiskinan dan perluasan kegiatan revolving fund kredit bergulir kesempatan kerja wilayah perdesaan. lebih mengedepankan persebaran alokasi faktor utama adalah lemahnya mekanisme pinjaman untuk kelompok miskin tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban pembinaan untuk sektor ekonomi produktif. penyaluran dana. modus korupsi dalam salah satunya adalah terjadi kabupaten sistem simpan pinjam perempuan spp) lampung tengah. pada tahun ppm mandiri antara lain dilakukan sampai dengan tahun kecamatan dengan cara pembentukan kelompok seputih mataram kabupaten lampung tengah mendapatkan dana ppm dan undang undang nomor simpan pinjam perempuan yang dananya tahun sebagaimana telah diubah bersumber dari apbn dimana dana dengan undang undang nomor tahun tersebut dikelola oleh upk kecamatan tentang pemberantasan tindak seputih mataram kabupaten lampung pidana korupsi. tengah. terhitung tanggal desember berdasarkan uraian latar belakang berdasarkan laporan data keuangan atas maka yang menjadi permasalahan yang ada upk kecamatan seputih adalah bagaimanakah pertanggungjawaban mataram jumlah keseluruhan anggaran pidana terhadap pelaku tindak pidana ppm spp yang dikelola oleh upk korupsi dana bantuan program nasional adalah berjumlah tahun sebesar rp. pembangunan masyarakat mandiri tahun sebesar rp. pedesaan? dan apa implikasi hukum tahun sebesar rp. terhadap pelaku yang telah mengembalikan dan tahun sebesar rp. kerugian negara terhadap tindak pidana sedangkan untuk tahun korupsi dana bantuan program nasional dan tidak ada bantuan. pembangunan masyarakat mandiri dana tersebut dikelola oleh upk pedesaan ppm)? kecamatan seputih mataram dengan cara dipinjamkan sekelompok kelompok yang pembahasan ada kampung kampung kecamatan istilah korupsi yang telah diterima seputih mataram dengan cara kelompok didalam perbendaharaan kata bahasa mengajukan proposal pinjaman upk indonesia, disimpulkan oleh tersebut mengembalikan pinjaman dengan poerwadarminata dalam kamus bahasa cara diangkut. pada kenyataanya angsuran indonesia korupsi adalah perbuatan yang pengembalian pinjaman yang dibayarkan buruk seperti penggelapan uang, oleh kelompok upk yang diterima oleh penerimaan uang sosok dan sebagainya supriyanto mantan ketua upk tahun purwadarminta, jakarta, s d oleh supriyanto tidak korupsi secara etimologis menurut dicatat kartu kredit spp untuk upk dan andi hamzah berasal dari bahasa latin juga tidak dimasukan kas upk sehingga yaitu corruption atau cornutus yang seolah olah kelompok tersebut masih kemudian muncul dalam banyak bahasa mempunyai tunggakan upk. eropa seperti inggris dan prancis yaitu kenyataannya kelompok tersebut sudah corruption , dalam bahasa belanda melunasi pinjaman dengan dikuatkan bukti korruptie yang selanjutnya muncul kwitansi pembayaran serta ada pinjaman pula dalam perbendaharaan bahasa fiktif. dana tersebut digunakan oleh indonesia korupsi, yang dapat berarti supriyanto selaku ketua upk dan suryani suka suap. korupsi juga berasal dari selaku sekretaris upk. hal tersebut kata corrupted yang berarti bribery diketahui setelah pihak upk dan lembaga yang berarti memberikan menyerahkan kepengurusan yang ada upk kepada seseorang agar orang tadi berbuat membentuk tim identifikasi. akibat dari untuk keuntungan pemberi, atau juga perbuatan penyelewengan tersebut tentunya berarti education yang berarti sesuatu menimbulkan kerugian negara. sehingga yang menarik untuk seseorang berbuat perbuatan tersebut melanggar implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim.( zainuddin hasan) menyeleweng andi hamzah, jakarta: maka rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai leden marpaung dalam memaknai berikut: korupsi lebih mendasarkan pada undang hilang atau berkurangnya hak dan undang nomor tahun tentang kewajiban negara yang nyata dan pasti penyelenggaraan negara yang bersih dan dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan bebas dari kkn, menurutnya bahwa sengaja melawan hukum dalam bentuk: korupsi adalah tindak pidana sebagaimana hak negara untuk memungut pajak, dimaksud dalam ketentuan peraturan mengeluarkan dan mengedarkan uang, perundang undangan yang mengatur dan melakukan pinjaman, tentang tindak pidana korupsi leden kewajiban negara untuk marpaung, jakarta dalam menyelenggarakan tugas layanan umum pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan pemerintahan negara dan membayar undang undang nomor tahun tagihan pihak tiga, undang undang nomor tahun penerimaan negara dan pengeluaran tentang pemberantasan tindak pidana negara, korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah penerimaan daerah dan pengeluaran sebagai berikut daerah, undang undang nomor kekayaan negara kekayaan daerah yang tahun undang undang dikelola sendiri atau oleh pihak lain nomor tahun tentang berupa uang, surat berharga, piutang, pemberantasan tindak pidana korupsi barang, serta hak hak lain yang dapat bahwa setiap orang yang secara dinilai dengan termasuk kekayaan yang melawan hukum melakukan dipisahkan pada perusahaan negara perbuatan memperkaya diri sendiri perusahaan daerah. atau suatu korporasi yang dapat berdasarkan kajian etimologis tindak merugikan keuangan negara. pidana berasal dari kata strafbaar feat undang undang nomor mana arti kata ini menurut simons adalah tahun undang undang nomor kelakuan (handling) yang diancam tahun tentang pemberantasan dengan pidana, yang bersifat melawan tindak pidana korupsi bahwa setiap hukum, yang berhubungan dengan orang yang dengan tujuan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang menguntungkan diri sendiri atau orang yang mampu bertanggung jawab lain atau suatu korporasi, moeljatno, jakarta rumusan menyalahgunakan kewenangan, tersebut menurut jones dan utrecht kesempatan atau sarana yang ada merupakan rumusan yang lengkap, yang padanya karena jabatan atau kedudukan meliputi andi hamzah, jakarta yang dapat merugikan keuangan negara diancam dengan pidana oleh hukum, atau perekonomian negara. bertentangan dengan hukum, pengertian kerugian sebagai hilang, dilakukan oleh orang yang bersalah, kekurangan atau berkurangnya , orang itu dipandang bertanggung jawab selanjutnya implementasikan kedalam atas perbuatannya. rumusan keuangan negara dan penegakan hukum pidana adalah undang undang nomor tahun upaya untuk menerjemahkan dan keadilan progresif volume nomor september mewujudkan keinginan keinginan hukum mengakibatkan terjadinya kerugian pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum keuangan negara yang nyata dan pasti, pidana menurut van hammer adalah dapat dinilai dengan uang), keseluruhan dasar dan aturan yang menyuruh melakukan atau sengaja dianut oleh negara dalam kewajibannya menganjurkan orang lain melakukan untuk menegakkan hukum, yakni dengan perbuatan pidana (yang mengakibatkan melarang apa yang bertentangan dengan terjadinya kerugian keuangan negara hukum recht) dan mengenakan yang nyata dan pasti, dapat dinilai nestapa (penderitaan) kepada yang dengan uang), melanggar larangan tersebut sudarto, turut serta atau membantu melakukan bandung perbuatan pidana (yang mengakibatkan pertanggungjawaban adalah suatu yang terjadinya kerugian keuangan negara harus dipertanggungjawabkan atas yang nyata dan pasti, dapat dinilai perbuatan yang telah dilakukan. suatu dengan uang), perbuatan tercela yang dilakukan oleh memberi kesempatan, sarana atau masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan keterangan untuk melakukan perbuatan pada pembuat. untuk adanya pidana (yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana harus jelas kerugian keuangan negara yang nyata terlebih dahulu siapa yang dapat dan pasti, dapat dinilai dengan uang) dipertanggungjawabkan. ini berarti harus herald ferry makawimbang, dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai yogyakarta pelaku suatu tindak pidana. tentunya penyalahgunaan dana bantuan tergantung pada kebijaksanaan pihak yang program nasional pemberdayaan berkepentingan untuk memutuskan apakah masyarakat mandiri pedesaan ppm mp) itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut simpan pinjam perempuan yang dikelola pertanggungjawaban tersebut ruslan oleh upk (unit pengelola keuangan), saleh, jakarta dimana selaku pengelola dana tersebut perbuatan merugikan negara sebagai adalah saudara supriyanto selaku ketua perbuatan pidana, prinsip yang menjadi upk, saudari suryani selaku sekretaris ukuran adalah adanya perbuatan formal upk dan saudari sami studi selaku melanggar hukum dan adanya akibat bendahara upk. bantuan dana tersebut materil terjadi kerugian negara yang nyata dicairkan secara bertahap sejak tahun dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang. s d sehingga dana yang ada upk perbuatan pidana tersebut, dapat ppm simpan pinjam perempuan diklasifikasikan dalam rincian sebagai spp) kecamatan seputih mataram berikut dipergunakan untuk kegiatan dana bergulir melakukan perbuatan melawan hukum simpan pinjam usaha kelompok bagi (yang mengakibatkan terjadinya perempuan atau simpan pinjam perempuan kerugian negara yang nyata dan pasti, spp) yang totalnya per desember dapat dihitung dengan nilai uang), dana yang ada upk seharusnya sebesar menyalahgunakan jabatan, kewenangan, rp. dengan rincian rp. kesempatan atau sarana yang ada untuk digulirkan untuk simpan memperkaya, menguntungkan diri pinjam kelompok usaha perempuan dan rp. sendiri, orang lain atau korporasi, (yang saldo kas rekening bank implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim.( zainuddin hasan) bri unit seputih mataram, namun ternyata hari dan adapula yang dipakai oleh dana yang ada upk pada kegiatan supriyanto sebesar rp. , . simpan pinjam perempuan tidak sebagaimana kenyataannya, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap dengan adanya hal tersebut maka pihak pelaku tindak pidana korupsi dana pengawas upk menurunkan tim bantuan program nasional penyekat identifikasi dan ternyata pembangunan masyarakat mandiri ditemukan banyak kejanggalan dimana pedesaan ppm) terdapat pada kelompok kelompok yang menurut moeljatno moeljatno, melakukan pinjaman banyak yang jakarta unsur unsur menunggak (berdasarkan kartu kredit spp pertanggungjawaban pidana adalah: upk), akan tetapi berdasarkan bukti yang kesalahan, kelompok kelompok miliki (kwitansi kemampuan bertanggungjawab, kartu kredit spp kelompok) ternyata telah tidak ada alasan pemain. melunasi dan adapula pinjaman yang fiktif. moeljatno menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti bukti yang ada untuk adanya kemampuan bertanggung pada kelompok kelompok didapat sebagai jawab harus memenuhi yaitu penerima angsuran pinjaman tersebut kemampuan untuk membeda adalah supriyanto selaku ketua upk dan bedakan antara perbuatan yang baik suryani sekretaris upk), yang mana oleh dan yang buruk, sesuai dengan supriyanto dan suryani dana angsuran hukum dan yang melawan hukum tersebut memang benar diterima dan tidak (faktor akal): dimasukan kedalam kas upk kecamatan kemampuan untuk menentukan seputih mataram. bahwa untuk menutupi kehendaknya menurut keinsyafan perbuatannya maka dibuatkanlah tanda tentang baik dan buruknya terima kwitansi yang ditandatangani perbuatan tadi (faktor perasaan olehnya dan juga pada kartu kredit spp kehendak). yang ada kelompok juga dilakukan menurut bara nawawi arief, sistem pencatatan dan ditanda tangani sehingga peradilan pidana pada hakikatnya dapat meyakinkan kelompok bahwa dana merupakan sistem kekuasaan menegakkan tersebut pasti sampai upk terlebih hukum pidana atau sistem kekuasaan supriyanto dan suryani merupakan kehakiman bidang hukum pidana, yang petugas yang mempunyai jabatan upk. diwujudkan atau adapun angsuran dan pengajuan diimplementasikan dalam (empat) sub kelompok pinjaman fiktif yang dilakukan sistem yaitu: oleh supriyanto bin ahmad speaker kekuasaan penyidikan (oleh adalah berjumlah sebesar rp. badan lembaga penyidik), dan angsuran yang diambil kekuasaan penuntutan (oleh oleh suryani adalah angsuran dari badan lembaga penuntut umum) kelompok nur ashar sebesar rp. kekuasaan mengadili dan dengan rincian pokok rp. menjatuhkan putusan pidana (oleh dan jasa bunga rp. badan pengadilan). dimana dana tersebut pertanggungjawaban adalah suatu digunakan olehnya untuk keperluan sehari yang harus dipertanggungjawabkan atas keadilan progresif volume nomor september perbuatan yang telah dilakukan. suatu memiliki kewenangan yang lebih serta perbuatan tercela yang dilakukan oleh peluang untuk melalukan tindak pidana masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan korupsi. akan tetapi, wiraswasta pun dapat pada pembuat. untuk adanya melakukan tindak pidana korupsi tersebut. pertanggungjawaban pidana harus jelas mereka melakukan baik sebagai yang terlebih dahulu siapa yang dapat memiliki kewenangan ataupun hanya dipertanggungjawabkan. ini berarti harus sebagai penerima kewenangan untuk dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai melakukan korupsi tersebut. tindak pidana pelaku suatu tindak pidana. tentunya korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang tergantung pada kebijaksanaan pihak yang luar biasa (extra ordinary crime). begitu berkepentingan untuk memutuskan apakah pula dalam upaya pemberontakannya tidak itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi pertanggungjawaban tersebut ruslan dituntut dengan cara yang luar biasa yang saleh, jakarta dilakukan dengan cara cara khusus, suatu perbuatan melawan hukum langkah langkah yang tegas dan jelas belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. dengan melibatkan semua potensi yang ada samping melawan perbuatan melawan dalam masyarakat khususnya pemerintah hukum harus ada seseorang pembuat dan aparat penegak hukum. perbuatan (kader) yang bertanggungjawab atas korupsi satu negara dengan negara lain dari perbuatannya. pembuat (kader) harus ada intensitas dan modus operasinya sangat unsur kesalahan (schuldhebben), bersalah bergantung pada kualitas masyarakat, adat itu adalah pertanggungjawaban dan harus istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu ada dua unsur yang sebelumnya harus negara. dipenuhi: jaksa penuntut umum dalam tuntutan suatu perbuatan yang melawan menuntut terdakwa dengan pidana penjara hukum (unsur melawan hukum) selama tahun dikurangi selama terdakwa seorang pembuat atau pelaku yang berada didalam tahanan sementara, dengan anggap mampu bertanggung perintah agar terdakwa tetap ditahan dan jawab atas perbuatannya (unsur membayar denda sebesar rp. kesalahan) kesalahan dalam arti subsider (tiga) bulan kurungan, dan seluas luasnya, dapat samakan menjatuhkan pidana tambahan kepada dengan pengertian pertanggung terdakwa supriyanto untuk membayar uang jawaban pidana. dalamnya pengganti kepada negara rp. terkandung makna dapat celana subsidi tahun penjara, pembayaran uang pembuatnya. jadi, apabila pengganti tersebut dikurangi dari uang katakan bahwa orang itu bersalah yang telah disita penyidik dan uang yang melakukan sesuatu tindak pidana, telah dititipkan oleh saudari suryani maka itu berarti bahwa dapat kepada penuntut umum dengan jumlah dicela atas perbuatannya tri uang sebesar rp. putusan andrisman, bandar lampung hakim terhadap terdakwa menjatuhkan pidana penjara selama tahun dan pidana tindak pidana korupsi tidak hanya denda sebesar rp. subsider dilakukan oleh para pejabat, pegawai (tiga) bulan kurungan, dan menjatuhkan negeri sipil pns), orang orang yang pidana tambahan kepada terdakwa implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim.( zainuddin hasan) supriyanto untuk membayar uang nyata dan pasti, dapat dihitung pengganti kepada negara sebesar rp. dengan nilai uang), subsidi tahun penjara. menyalahgunakan jabatan, pemberantasan korupsi secara hukum kewenangan, kesempatan atau adalah dengan mengandalkan sarana yang ada untuk memperkaya, diberlakukannya secara konsisten undang menguntungkan diri sendiri, orang undang tentang pemberantasan tindak lain atau korporasi, (yang pidana korupsi dan berbagai ketentuan mengakibatkan terjadinya kerugian terkait yang bersifat represif. undang keuangan negara yang nyata dan undang yang dimaksud adalah undang pasti, dapat dinilai dengan uang), undang tahun tentang menyuruh melakukan atau sengaja pemberantasan tindak pidana korupsi, menganjurkan orang lain sebagaimana diubah menjadi undang melakukan perbuatan pidana (yang undang nomor tahun bila kita mengakibatkan terjadinya kerugian cermati dari awal sampai akhir tujuan keuangan negara yang nyata dan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat pasti, dapat dinilai dengan uang), umum, yaitu penegakan keadilan hukum turut serta atau membantu secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana (yang melakukan tindak pidana korupsi. untuk mengakibatkan terjadinya kerugian mempertanggungjawabkan perbuatannya, keuangan negara yang nyata dan pelaku tindak pidana korupsi selain pasti, dapat dinilai dengan uang), mendapatkan sanksi pemidanaan, juga memberi kesempatan, sarana atau harta benda yang diperoleh dari tindak keterangan untuk melakukan pidana korupsi dapat disita oleh hakim perbuatan pidana (yang sebagai aset pengembalian uang negara. mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pelaku mengembalikan kerugian negara pasti, dapat dinilai dengan uang), terhadap tindak pidana korupsi dana herald ferry makawimbang, bantuan program nasional yogyakarta pembangunan masyarakat mandiri pengembalian uang atau kerugian pedesaan ppm) negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan perbuatan merugikan negara sebagai bagi hakim untuk mengurangi pidana yang perbuatan pidana, prinsip yang menjadi dijatuhkan kepada terdakwa yang ukuran adalah adanya perbuatan formal bersangkutan. pengembalian tersebut, melanggar hukum dan adanya akibat berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki materil terjadi kerugian negara yang nyata kesalahan. pengembalian uang itu hanya dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang. mengurangi pidana, tetapi bukan perbuatan pidana tersebut, dapat mengurangi sifat melawan hukum. dalam diklasifikasikan dalam rincian sebagai praktek, pengembalian hasil tindak pidana berikut sering dikaitkan dengan waktunya. bila melakukan perbuatan melawan pengembalian dilakukan sebelum hukum (yang mengakibatkan penyidikan dimulai, seringkali diartikan terjadinya kerugian negara yang menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. namun, bila dilakukan setelah keadilan progresif volume nomor september penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak negara atau pihak instansi yang dirugikan menghapus tindak pidana. menurutnya, untuk melakukan gugatan perdata dikembalikan sebelum atau sesudah terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyidikan itu tetap melawan hukum. dan atau ahli warisnya. penggunaan misalnya seseorang mencuri, lalu instrumen perdata dalam pengembalian mengembalikan barang curian sebelum kerugian keuangan negara mengakibatkan orang lain tahu, itu tetap tindak pidana. prosedur pengembalian aset sepenuhnya pada konteks tindak pidana korupsi, tunduk kepada ketentuan hukum perdata pengembalian kerugian negara sebelum yang berlaku, baik materil maupun formal. penyidikan bisa menghapus tindak pidana. hubungan antara aset aset dengan salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah seseorang, apakah pelaku atau bukan unsur kerugian negara. bila sudah pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum dikembalikan berarti unsur tersebut sudah kebendaan yang masuk dalam wilayah hilang. tapi syaratnya harus sebelum ada hukum sipil atau hukum perdata. penyidikan. jika penyidikan telah dimulai, undang undang nomor tahun menilai pengembalian uang hanya juncto undang undang nomor mengurangi sanksi pidana saja. alasannya, tahun menganut strategi penegakan pengembalian kerugian negara dianggap hukum represif. undang undang sebagai timbal balik karena telah nomor tahun menegaskan hal meringankan tugas negara. tidak tersebut sekaligus mengatur tentang mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga adanya pengembalian kerugian keuangan dan pikiran negara. pengembalian yang negara yang dilakukan melalui penuntutan juga dianggap sebagai pengakuan bersalah terhadap pelaku. pengembalian kerugian terdakwa. jadi, meskipun pelaku tindak keuangan negara dengan menggunakan pidana korupsi (koruptor) itu telah instrument pidana menurut undang mengembalikan keuangan negara yang undang pemberantasan tindak pidana telah korupsi sebelum putusan korupsi dilakukan melalui proses pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya penyitaan, perampasan dan aturan pidana tetap berjalan karena tindak pidananya denda. pendekatan melalui jalur perdata telah terjadi. akan tetapi, pengembalian ini dapat dilihat dalam ketentuan uang yang telah korupsi dapat menjadi ketentuan sebagai berikut: faktor yang meringankan bagi terdakwa menetapkan bahwa dalam hal saat hakim menjatuhkan putusan. penyidik menemukan dan berpendapat dalam undang undang nomor bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana tahun tentang pemberantasan tindak korupsi tidak terdapat cukup bukti, pidana korupsi, pengembalian kerugian sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam keuangan negara, maka penyidik segera dan serta menyerahkan berkas perkara hasil undang undang nomor penyidikan tersebut kepada jaksa tahun tentang perubahan atas pengacara negara untuk diajukan gugatan undang undang nomor tahun perdata atau diserahkan kepada instansi ketentuan ketentuan tersebut memberikan yang dirugikan untuk mengajukan dasar hukum bagi negara yang gugatan. sedangkan nya direpresentasikan oleh jaksa pengacara menetapkan bahwa putusan bebas dalam implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim.( zainuddin hasan)hubungan dengan hal tersebut desain industri, asas hukum hak desain keberadaan konsultan hki diperlukan industri, perolehan hak desain industri dan dalam hal mendaftarkan suatu merek, juga mengatur perlindungan hukum mengingat penguasaan dan pemahaman terhadap pemegang hak desain industri akan prosedur pendaftaran dimiliki oleh melalui sanksi pidana terhadap yang konsultan hki sehingga perlindungan melanggar undang undang tersebut. hukum bagi pengguna jasa desain industri wujud perlindungan terhadap dapat dipenuhi. pemegang hak desain industri dapat negara indonesia berdasarkan atas mengajukan pembatalan desain industri, hukum rechsstaat) tidak berdasarkan pemegang hak desain industri dapat ataskekuasaan belaka machtsstaat) asas mengajukan pembatalan desain industri inimengandung makna yang amat dalam berdasarkan gugatan: pemegang hak dalamkehidupan bermasyarakat dan desain industri dapat mengajukan bernegarakarena ini berarti bahwa negara gugatan ganti rugi dan atau penghentian (termasuk didalamnya pemerintah, semua perbuatan, pemegang hak desain lembaga lembaganegara, dan lembaga industri dapat meminta penetapan pemerintah sertaaparatur negara) dalam sementara pengadilan: pemegang hak melaksanakantugasnya senantiasa harus desain industri dapat mengajukan mendasarkan daripada hukum dan keadilan. tuntutan secara pidana: pembentukan ilham bisri, konsultan hki dalam desain perlindungan hukum dapat industri. perlindungan hukum hak desain membantu untuk menyelesaikan industri ini seperti pada kasus yang dialami pelanggaran pelanggaran hak industri yamaha hatsudoki kabushiki kaisha, tersebut. undang undang nomor tahun japan selaku pemegang hak desain tentang desain industri industri terdaftar sepeda motor yamaha perlindungan terhadap hak desain tipe jupiter dan jupiter haknya telah industri diberikan untuk jangka waktu dilanggar oleh pt. triangle motoring (sepuluh) tahun dan berdasarkan yang merupakan produsen sepeda motor undang undang nomor tahun via. pelanggaran desain industri tersebut tentang desain industri, pemegang diakhiri dengan damai setelah dibuktikan hak desain industri memiliki hak ekslusif dan diperiksanya pengaduan dan untuk melaksanakan hak desain industri pemeriksaan terhadap pihak pt. triangle yang dimilikinya dan untuk melarang motoring. dengan demikian adanya orang lain yang membuat, memakai, perlindungan hukum yang mendampingi menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau pemegang hak desain industri mengedarkan barang sesuai dengan membuktikan fungsinya begitupun petugas ketentuan undang undang petugas hukumnya. sehingga dapat tentang desain industri. menjamin kelanjutan perkembangannya dan akan meningkatkan kreatifitas dalam hi. penutup menciptakan produk yang beragam disektor undang undang nomor tahun manufaktur dan kerajinan, serta untuk tentang desain industri telah menghindari kompetisi yang tidak sehat. mengatur dan memberikan pengertian kepada para penemu dan penyalur mengenai subjek desain industri, objek hak ide pemikiran dalam bentuk desain industri keadilan progresif volume nomor september yang memiliki nilai keuntungan ekonomi mayang, ranti fauna, perlindungan desain hendaknya didaftarkan dan lebih cermat industri indonesia dalam era mendasarkan temuan idenya terhadap perdagangan bebas. penerbit peraturan undang undang nomor gensindo, jakarta, tahun tentang desain industri. muhammad, abdulkadir kajian hukum pemegang desain 'industri juga tetap ekonomi hki, cetakan pertama. berperan terhadap temuannya apabila citra aditya, bandung, terdapat pelanggaran terhadap hak desain simatupang, richard burton, industrinya. hal ini menjadi motivasi aspek hukum dalam bisnis. pt. kepada para penyalur ide pemikiran dalam rangka cipta, jakarta, bentuk desain industri indonesia bahwa purba, ahmad zen umar hak kekayaan ada sistem hukum yang mengatur bagi hak intelektual pasca tri ps, cetakan desain industri. pemerintah terutama pertama, pt. alumni, bandung, petugas hukum agar lebih tegas terhadap penegakan hukum khusunya untuk undang undang dan perlindungan hak desain industri. peraturan lainnya undang undang nomor tahun daftar pustaka tentang desain industri buku undang undang nomor tahun akbar, arus silondae dan andi ariana, tentang konsultan hak kekayaan aspek hukum dalam ekonomi dan intelektual. bisnis. mitra wacana media, jakarta, sumber lain edo riyanto, via diduga langgar asyhadie, zeni, hukum bisnis: prinsip desain industri yamaha. dan pelaksanaan indonesia. lintas.me edoc.blogspot. raja grafindo persada, jakarta, putusan kasasi mahkamah agung cetakan ke8, republik indonesia bisri, ilham, sistem hukum indonesia: k pdt. sus prinsip prinsip dan implementasi isi perjanjian perdamaian antara yamaha hukum indonesia. hatsudoki kabushiki kaisha dengan raja grafindo persada, cetakan ke pt. triangle motoring, tanggal jakarta, april djumhana, muhammad dan djubaidillah, hak milik intelektual sejarah teori dan prakteknya indonesia).penerbit pt. citra aditya bakti, bandunganalisis perlindungan hukum pemegang hak desain industri.( rossa ani martinouvalindungan hukum pemegang hak desain industri terdaftar indonesia rossa ani martinouva dosen fakultas hukum universitas malah jl. pramuka bandar lampung abstract law number concerning the right industrial design gives the right the designer both individually and together with several other people who produce creations about form, configuration, composition lines colors, lines and colors, combination thereof the form three dimensions, item, industrial commodity, handicraft. furthermore, the results the creation are called industrial designs. the act has also regulated and provided understanding the subject industrial design, objects industrial design rights, legal principles industrial design rights, acquisition industrial design rights and also regulates legal protection industrial design rights holders through criminal sanctions against those who violate them. there are violations industrial design rights indonesia, thus making the laws governing them increasingly play role supported complex solutions and providing maximum efforts protect the problems industrial design rights. this study discusses the regulatory system industrial design rights, the form violations and legal protection efforts for industrial design rights holders who have registered according law concerning industrial design. keywords: legal protection, holder industrial design pendahuluan penulisan ini untuk meng analisis hak kekayaan intelektual hki) bidang desain industri, khususnya intelektual property right digolongkan perlindungan bagi pemegang hak desain dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta industri. bidang hak kekayaan industri dan hak kekayaan industri yang meliputi dikenal istilah penemu , seorang pada ruang lingkup teknologi. dalam dikatakan sebagai penemu teknologi hak kekayaan intelektual ada bidang yang apabila telah mendaftarkan secara resmi dikhususkan berkenaan dengan ilmu temuannya instansi yang berwenang pengetahuan dan diterapkan dalam industri. untuk disetujui dan kemudian hasil hak kekayaan industri bagi menjadi penemuan itu digunakan dalam eksploitasi enam bagian yaitu: paten, merek, desain industri. penggunaan bidang industri industri, rahasia dagang dan desain tata inilah yang merupakan aspek terpenting letak sirkuit terpadu, perlindungan dari hak kekayaan industri. varietas tanamanbidang desain industri untuk memajukan melainkan hanya sebagian saja, sedang industri yang mampu bersaing dalam sebagian yang lain dipenuhi oleh lingkup perdagangan internasional. selain perusahaan lain. farida hasyim, itu juga karena adanya kekayaan budaya indonesia sebagai negara berkembang dan etnis bangsa indonesia yang sangat untuk memenuhi semua kebutuhan beraneka ragam yang merupakan sumber manusiaperlu memajukan sektor industri dari pengembangan desain industri. dengan meningkatkan kemampuan daya halaman. richard burton simatupang, saing. salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain desain industri adalah karya industri. keanekaragaman budaya yang intelektual yang banyak dijumpai dalam digunakan dengan upaya untuk ikut serta kehidupan sehari hari. indonesia dalam globalisasi perdagangan dengan jugamengenal konsep industri dalam memberikan pula perlindungan hukum undang undang tahun terhadap desain industri akan mempercepat tentang desain industri. desain industri pembangunan industri nasional. pada hasil dalam undang undang ini merujuk pada desain industri terdapat permasalahan hki suatukarya intelektual tentang bentuk, didalamnya baik meliputi persaingan hasil konfigurasi garis atau warna, atau garis karya maupun dilingkupi perekonomian dwiwarna yangmemberikan kesan estetis. perdagangan. karya tersebut diwujudkan dalam platina sadar atau tidak sadar, manusia atau dua dimensi serta bisa dipakai untuk dipengaruhi oleh peraturan peraturan hidup menghasilkan suatu barang,komoditi bersama yang mengekang hawa nafsu dan industri atau kerajinan tangan. walau mengatur perhubungan antar manusia. mirip, desain industri jelasberbeda dari hak peraturan peraturan hidup itu memberi cipta. cancer cancer perbuatan mana yang boleh hak atas desain industri diberikan dijalankan dan perbuatan mana yang harus bagi desain yang baru. dengan baru dihindari. c.s.t. kancil dan christine s.t. diartikan, desain tersebut belum pernah ada kancil, dan berbeda dari desainyang telah ada permasalahan hki sangat komplek sebelumnya. sebetulnya tri dan tidak semata hanyaberkaitan dengan memberikan keleluasaan jatinegara hukum saja, melainkan berhubungan erat anggota untuk memilih kriteria baru atau denganperdagangan, ekonomi, industri dan orisinal , atau kedua criteria pengembangan teknologi serta tersebut.( ahmad zen umar purba, menjadilandasan bagi usaha untuk sebagai negara berkembang mengajukan sosial kultural bangsa dan indonesia perlu meningkatkan kemampuan masyarakatpada umumnya. desain industri daya saing dengan memajukan bidang sebagai bagian dari sistem hak atas sektor industri. kekayaan intelektual hari) diatur dalam salah satu adanya dayasaing undang undang nomor tahun tersebut adalah dengan memanfaatkan tentang desain industri. dibentuknya peranan desain industri yangmerupakan undang undang ini didasarkan pada bagian dari hak kekayaan intelektual, pertimbangan perlunya iklim yang dapat keanekaragaman budayawan dipadukan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan upaya untuk ikut serta dalam analisis perlindungan hukum pemegang hak desain industri.( rossa ani martinouva) globalisasi perdagangan dengan kekayaan intelektual secara tidak langsung memberikan pula perlindungan hukum menjadi persoalan masyarakat luas dan terhadap desain industri nasional. sebagai sebuah wacana pengkajian yang abdulkadir muhammad, mendapat perhatian dari berbagai pihak, diberikannya suatu perlindungan hukum baik nasional maupun internasional. saya yang layak atas desain industriuntuk dapat berpendapat bahwa indonesia belum menjamin kelanjutan perkembangannya sepenuhnya dapat menerima pengakuan dan akan meningkatkan kreatifitas dalam mengenai hak kekayaan intelektual karena menciptakan produk yang beragam masih banyak masyarakat yang secara disektormanufaktur dan kerajinan, serta bebas menggunakan modifikasi hak milik untuk menghindari kompetisi yang orang lain baik yang didaftarkan atau yang tidaksehat unfair competition) walau tidak didaftarkan. pihak pemilik hak dengan perlindungan ini diberikan suatu intelektual juga tidak serta merta tegas hakmonopoli tertentu. melarang orang lain atau masyarakat lain adanya suatu perlindungan kepada yang telah meniru dan mengikuti hak pihak pihak yang membuat desainindustri kekayaan intelektual. dalam ketentuan ketentuan yang terdapat pelanggaran pelanggaran keluarkan, agar tidak adapenyalahgunaan hak desain industri indonesia sehingga dari pihak lain, indonesia yang telah membuat hukum yang mengaturnya menaati persetujuan tri aspek dagang semakin berperan didukung dengan hki), mengharuskan membentuk suatu penyelesaian penyelesaiannya yang begitu peraturantentang desain industri, sebagai kompleks dan menimbulkan upaya upaya landasan hukum atau peraturan atas maksimal yang dilakukan bagi desainindustri. oleh karena itu, untuk perlindungan terhadap permasalahan hak mengantisipasi hal tersebut selain industri. berdasarkan uraian atas, pemerintah indonesia membentuk undang maka masalah yang akan dibahas dalam undang mengenai desain industri, yaitu penelitian ini adalah bagaimana sistem undang undang tahun hak pengaturan tentang hak desain industri atas desain industri merupakan bagian dari undang undang nomor tahun padalndustrial property hak kekayaan tentang desain industri dan bentuk bentuk industri) dan hak ini merupakan desainyang pelanggarannya dan apa upaya digunakan dalam proses industri. perlindungan hukum bagi pemegang hak muhammad djumhana dan desain industri yang sudah terdaftar djubaidillah, seperti halnya hak menurut undang undang nomor tahun cipta, maka hak desain industri merupakan tentang desain industri. hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya ii.pembahasan untuk selama waktu tertentu melaksanakan sistem pengaturan hak desain industri sendiri, atau memberikan persetujuannya dan bentuk pelanggaran desain industri kepada pihak lain untuk melaksanakan hak berdasarkan undang undang tersebut. richard burton simatupang, nomor tahun tentang hak desain industri memberikan hak kepada era globalisasi ini khususnya pendesain baik secara perorangan maupun dibidang perdagangan, permasalah hak bersama sama dengan beberapa orang lain keadilan progresif volume nomor september yang menghasilkan kreasi tentang bentuk, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa konfigurasi, atau komposisi garisatau orang secara bersama maka hak desain warna, atau garis dan warna, atau gabungan industri diberikan kepada mereka secara daripadanya yang berbentuk tigadimensi bersama, kecuali diperjanjikan lain . atau dua dimensi yang memberikan kesan selanjutnya undang estetis dan dapat diwujudkan dalampola undang nomor tahun tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat menyatakan bahwa jika suatu desain dipakai untuk menghasilkan suatuproduk, industri dibuat dalam hubungan dinas barang, komoditas industri, atau kerajinan dengan pihak lain dalam lingkungan tangan. selanjutnya hasil kreasi tersebut pekerjaannya, pemegang hak desain dinamakan desain industri. industri adalah pihak yang untuk dan atau hak desain industri merupakan dalam dinasnya desain industri itu hak ekslusif yang diberikan kepada dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain pendesain untuk melaksanakannya sendiri antara kedua pihak dengan tidak haknya selama waktu (sepuluh) tahun mengurangi hak pendesain apabila atau memberikan persetujuannya kepada penggunaan desain industri itu diperluas pihak lain untuk melaksanakan hak sampai luar hubungan dinas . tersebut. undang undang pendesain dapat diartikan sebagai nomor tahun menyatakan subjek hukum baik secara perorangan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam ikatan kelompok, yang berlaku pula bagi desain industri menghasilkan melahirkan suatu karya yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan desain yang bersifat khas dan dijadikan yang dilakukan dalam hubungan dinas . suatu pattern dalam kegiatan produksi undang undang pada dunia industri sedangkan pemegang nomor tahun menyatakan jika hak desain adalah pendesain sebagai suatu desain industri dibuat dalam pemilik desain atau orang yang menerima hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, hak atas desain tersebut dari pendesain, orang yang membuat desain industri itu atau orang lain yang menerima lebih lanjut dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak tersebut dari orang orang yang terlebih hak desain industri, kecuali jika dahulu.( ranti fauna mayang, diperjanjikan lain antara kedua pihak hubungan kerja adalah hubungan kerja subjek desain industri lingkungan swasta atau hubungan akibat subjek desain industri juga diatur pemesanan desain industri oleh lembaga secara tegas dalam undang undang nomor swasta ataupun hubungan individu dengan tahun tentang hak desain industri pendesain. secara limitation: berdasarkan ketentuan undang undang undang undang nomor tahun nomor tahun menyatakan bahwa tentang desain industri, pendesain tetap yang berhak memperoleh hak desain mempunyai hak untuk tetap dicantumkan industri adalah pendesain atau yang namanya dalam sertifikat desain industri, menerima hak tersebut dari pendesain daftar umum desain industri, dan berita undang undang resmi desain industri. nomor tahun menyatakan bahwa analisis perlindungan hukum pemegang hak desain industri.( rossa ani martinouva) objek hak desain industri hanya desain tampaknya saja, maka hak untuk diberikan hak desain yang dilindungi hanya tampaknya saja industri maka desain industri tersebut harus demikian pula bila desain itu berupa botol merupakan desain industri baru menurut berikut tutupnya, maka yang dilindungi undang undang nomor dapat berupa botol dan tutupnya berupa tahun tentang desain industri satu kesatuan. menyatakan hak desain industri diberikan asas kebakaran untuk desain industri yang baru hal ini asas kebakaran menjadi prinsip berarti bahwa hanya desain industri yang hukum yang juga perlu pendapat perhatian mempunyai unsur kebaruan saja yang dapat dalam perlindungan hak desain industri ini diberikan hak desain industri dan dengan hanya desain yang benar benar baru yang sendirinya pendaftaran merupakan syarat dapat diberikan hak atau tidak sama dengan mutlak agar desain industri yang desain industri yang telah ada sebelumnya. mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu perolehan hak desain industri tertentu. menurut undang perolehan hak desain industri undang nomor tahun tentang didapatkan melalui suatu permohonan desain industri menyatakan desain industri pendaftaran desain industri kepada dianggap baru apabila pada tanggal direktorat jendral hki, hak desain penerimaan, permohonan desain industri industri diberikan apabila telah memenuhi tersebut tidak sama dengan pengungkapan persyaratan dan diterima oleh direktorat yang telah ada sebelumnya. dimaksud jendral hki. permohonan hak desai dengan pengungkapan adalah industri dapat diajukan lebih dari satu, pengungkapan melalui media cetak atau dengan syarat desain desain tersebut elektronik, termasuk juga keikut sertaan merupakan satu kesatuan desain industri dalam suatu pameran. atau yang memiliki kelas yang sama contohnya, seperangkat barang yang saling asas hukum hak desain industri melengkapi seperti teko, cangkir, gelas dan dalam sistem pengaturan hak toples yang memiliki konfigurasi atau desain industri berlaku asas asas hukum komposisi garis warna yang sama atau yang mendasari hak tersebut antara lain: memiliki kesamaan bentuk. asas publisitas rangkaian permohonan pendaftaran asa publisitas bermakna bahwa hak desain industri mengenai pemeriksaan adanya hak tersebut didasarkan pada administratif dan mengumumkan pada pengumuman publikasi agar masyarakat dan undang undang umum dapat mengetahui keberadaan tentang desain industri. dirjen hki segera tersebut. menerbitkan dan memberikan sertifikat asas kemanunggalan kesatuan) desain industri paling lama (tiga puluh) tentang asan kemanunggalan, ini hari terhitung sejak tanggal berakhirnya bermakna bahwa hak desain industri tidak jangka waktu tersebut sertifikat desain boleh dipisah pisahkan dalam satu kesatuan industri berlaku sejak tanggal penerimaan yang utuh untuk satu komponen berdasarkan tentang desain. misalnya jika desain itu berupa undang undang tentang desain industri. sepatu maka haus sepatu utuh, tidak boleh tidak terpenuhinya persyaratan pada keadilan progresif volume nomor september dan tentang undang undang melaksanakan hak desain industri yang tentang desain industri. dimilikinya dan untuk melarang orang lain tentang undang yang membuat, memakai, menjual, undang tentang desain industri mengimpor, mengekspor, dan atau perlindungan terhadap hak desain industri mengedarkan barang sesuai dengan diberikan untuk jangka waktu (sepuluh) ketentuan undang undang tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. tentang desain industri. pada tanggal mulai berlakunya dari rangkaian larangan tersebut jangka waktu perlindungan sebagaimana dapat dijelaskan membuat: adalah dengan dimaksud dalam dicatat dalam sengaja meniru desain industri yang daftar umum desain industri dan diketahui telah mempunyai hak atas desain diumumkan dalam berita resmi desain industri, memakai adalah dengan sengaja industri. menurut undang undang menggunakan peruntukan desain industri tentang desain industrimenyatakan pihak yang telah terdaftar untuk kepentingan yang pertama kali mengajukan permohonan pelanggar dan pelanggar menikmati dianggap sebagai pemegang hak desai keuntungan secara ekonomi pemakaian industri, kecuali jika sebaliknya. desain industri tiruan bajakan: menjual, desain industri adalah suatu kreasi mengimpor, mengekspor, dan atau tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi mengedarkan barang yang diberi hak garis atau warna, atau garis dan warna, atau desain industri adalah pelanggaran yang gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dengan sengaja bertujuan mengambil suatu dimensi atau dua dimensi yang keuntungan dengan cara cara tersebut tanpa memberikan kesan estetis dan dapat adanya persetujuan dari pemegang hak diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau desain industri yang sudah terdaftar pada dua dimensi serta dapat dipakai untuk dirjen hki, hal ini sudah barang tentu menghasilkan suatu produk, barang, merugikan pemegang hak desain industri komoditas industri, atau kerajinan tangan. tersebut. maka desain industri mengandung (tiga) bahkan beberapa waktu yang lalu unsur pokok yaitu: seorang perancang model italian bernama tiga dimensi, dapat berupa: piece jardin, datang indonesia untuk bentuk konfigurasi meminta kepada pemerintah indonesia dua dimensi garis warna agar lebih memperhatikan hasil karya kombinasi dari keduanya berupa seseorang untuk tidak melakukan konfigurasi dan komposisi, bentuk dan pembajakan karya secara semau gue . hal komposisi, dan c.bentuk, konfigurasi dan ini menunjukan bahwa pada dasawarsa komposisi. arus akbar silondae, s.h., terakhir ini, hari terus dibicarakan tidak ll.m. dan andi ariana, hanya indonesia saja, tetapi juga bangsa bangsa dan negara negara lain yang bentuk pelanggaran hak desain mempunyai masalah yang sama. farida industri hasyim, berdasarkan contoh pelanggaran hak desain undang undang nomor tahun industri pada kasus yang dialami oleh tentang desain industri, pemegang hak yamaha hatsudoki kabushiki kaisha, desain industri memiliki hak ekslusif untuk japan selaku pemegang hak desain analisis perlindungan hukum pemegang hak desain industri.( rossa ani martinouva) industri terdaftar sepeda motor yamaha perlindungan hukum pemegang hak tipe jupiter dan jupiter haknya telah desain industri terdaftar dilanggar oleh pt. triangle motoring legalitas suatu perusahaan atau yang merupakan produsen sepeda motor badan usaha adalah merupakan unsur yang via beralamat semarang, jawa tengah. terpenting, karena legalitas adalah jatidiri triangle motoring diduga melanggar yang melegalkan dan mengesahkan suatu desain industri yang didaftarkan oleh badan usaha sehingga diakui oleh yamaha hatsudhoki kabushiki kaisha, masyarakat. zeni asyhadie, japan. terkait hal itu, kepolisian telah berdasarkan undang menyita produk sepeda motor via yang undang nomor tahun tentang diduga menjiplak kepunyaan yamaha desain industri, pemegang hak desain hatsudhoki kabushiki kaisha, industri memiliki hak ekslusif untuk semarang, jawa tengah dan lampung. melaksanakan hak desain industri yang edo riyanto, via diduga langgar dimilikinya dan untuk melarang orang lain desain industri yamaha. yang membuat, memakai, menjual, edoc.blogspot. com: mengimpor, mengekspor, dan atau kasus gugatan coverpark mengedarkan barang sesuai dengan indonesia suatu perusahaan produsen ketentuan undang undang kemasan makanan yang salah satu hasil tentang desain industri. hal tersebut produksinya kotak makanan kotak merupakan perlindungan yang diberikan makanan model flip flap . pt. negara kepada pemegang hak desain coverpark indonesiaselaku pemegang hak industri yang terdaftar. adapun wujud desain industri telah mengajukan gugatan perlindungannya: pemegang hak desain pengadilan niaga pada pengadilan industri dapat mengajukan pembatalan jakarta pusat terhadap pt. mediatama desain industri, pemegang hak desain perkasa, pelanggaran desain industri industri dapat mengajukan pembatalan dilakukan dalam bentuk telah membuat, desain industri berdasarkan gugatan, menjual, mengedarkan dan atau pemegang hak desain industri dapat memasarkan produk kotak makanan mengajukan gugatan ganti rugi dan atau dengan menggunakan desain industri penghentian semua perbuatan, pemegang kotak makanan model flip flap milik hak desain industri dapat meminta penggugat dengan tanpa izinnya. penetapan sementara pengadilan, putusan kasasi mahkamah agung pemegang hak desain industri dapat republik indonesia k pdt. sus mengajukan tuntutan secara pidana, kasus tersebut atas pembentukan konsultan hki dalam membuktikan adanya pelanggaran hak desain industri. desain industri terdaftar indonesia. ketentuan pidana diatur pada dibutuhkan perlindungan yang dapat undang undang nomor membantu untuk menyelesaikan tahun tentang desain industri, pelanggaran pelanggaran hak industri kemudian undang tersebut. undang nomor tahun tentang desain industri mengenai pencantuman nama pendesain utama pada sertifikat hak industri terdaftar. terhadap keadilan progresif volume nomor september pidana tersebut atas adalah merupakan pelanggaran desain industri delik aduan. salah satu contoh pelanggaran tersebut diakhiri dengan damai setelah desain industri yang penyelesaiannya dibuktikan dan diperiksanya pengaduan dan melalui tuntutan pidana adalah pada kasus pemeriksaan terhadap pihak pt. triangle yang dialami oleh yamaha yamaha motoring. atas pelanggaran tersebut pt. hatsudhoki kabushiki kaisha yang triangle motoring akan membayar merupakan pemegang hak industri kepada yamaha hatsudhoki kaisha sebesar terdaftar. rp. juga disertai pada bulan juni diperoleh permohonan maaf dari pt. triangle informasi telah beredar dipasaran sepeda motoring dan menanggung biaya motor yang mempunyai desain sama pemasangan iklan pengumuman dengan desain industri sepeda motor permohonan maaf sebesar yamaha tipe jupiter dan jupiter yang dibayarkan kepada milik yamaha hatsudhoki kabushiki yamaha hatsudhoki kaisha. kaisha, peredaran tersebut dilakukan oleh pembentukan konsultan hki pt. triangle motoring sebagai agen dalam desain industri untuk memberikan tunggal pemegang merk atom) suatu perlindungan hukum dan lampung dan jawa tengah sehingga mempermudah pengurusan pendaftaran berdampak pada penurunan penjualan. desain industri, pemerintah republik atas hal itu yamaha hatsudhoki indonesia telah menerbitkan peraturan kabushiki kaisha selaku pemegang pemerintah nomor tahun tentang desain industri telah melakukan peringatan konsultan hak kekayaan intelektual. melalui koran kompas pada halaman konsultan hki adalah orang yang memiliki tanggal juli namun triangle keahlian dalam bidah hki dan secara motoring, tidak menanggapi sehingga khusus memberikan jasa bidang pihak yamaha kabushiki kaisha pengajuan permohonan bidang hki dan melaporkan pengakuannya atas terdaftar sebagai konsultan hki pelanggaran desain industri yang terjadi direktorat jendral hak kekayaan daerah lampung dan jawa tengah kepada intelektual. pihak kepolisian. tanggal agustus berdasarkan peraturan pemerintah sesuai laporan polisi tpl nomor tahun tentang konsultan v11 dit. bareskrim dilakukan hki berkewajiban penggeledahan oleh polda jateng dilokasi menaati peraturan perundang gudang triangle yang beralamat undangan bidang hki dan kawasan industri lirboyo blok ketentuan hukum lainnya, genus, semarang jawa tengah dan melindungi kepentingan pengguna pada tanggal agustus dan pada jasa, dengan menjaga kerahasiaan tanggal januari dilakukan informasi yang berkaitan dengan penggeledahan kembali serta tanggal permohonan hki yang dikatakan januari isi perjanjian perdamaian kepadanya, dan antara yamaha hatsudoki kabushiki memberikan pelayanan konsultasi kaisha dengan pt. triangle motoring, dan sosialisasi bidang hki, termasuk tata cara permohonan pengajuan bidang hki. analisis perlindungan hukum pemegang hak desain industri.( rossa ani martinouva)

peta pengawasan lampiran inspektorat daerah provinsi kalimantan selatan peraturan gubernur nomor tahun tahun tentang program kerja pengawasan tahunan tahun provinsi kalimantan selatan organisasi lememurmomu: ole per mama |8iropemerintahan ill 2fsiromukam sulu lea) bana alsiroorganisasi oo alpirosarana prasarana perekonomian daerah ie) seoanwut2 s|biro pengembangan produksi daerah olpirokeseiahteraan rakyat oo )? iii ie) teoanwita lalsroumam w lulus s|siro perlengkapan dan layanan pengadaan barang jas| opsir hubungan masyarakatdan protokol oo ) iii pin lull bemaramumarmmrm: lte |sekretariat dprd oo lulus lil mbmsoms: iii 1i|panas pendidikanya kebudayaan iii iii r2lintas kesehatan www lalu slim alpina pekerjaan umum dan penataan ruang umum alpina perumahan rakyatdan kawasan pemukiman (isloinassosiar oo uml lilin |satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran null mlm |panas tenaga kerjakan transmigrasi oo ) ini luna |panas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak) 19finas ketahananpangan iii inul |panas lingkungan hidup )? iii |panas kependudukan, catatan sepadan oo) (pn luna |panas pemberdayaan masyarakatdanbesa oo 2alpina perhubungan www sun lul 2alpina komunikasi dan informatika oo ) iii iis organisasi 2sepintas koperasi, usaha kecilan menengah oo itn |panas pelayanan modatdanptse o o o o)j iii 2alpina pemudadanotaraga oo ) iia 2sepintas perpustakaan dan kearsipan o o o)o diisi |panas kelautandanperianan ojo iii solpinaspariwisata oo sis pilipinas tanaman pangan dan hortikultura ' o ) inn tni 32panas perkebunan danpetemaan ojo sslpinas energia sumberdayaminera! oo iii salinasperdagangan oo sin |alpina perindustrian oo) iimuuu uul uae sepintas kehutanan jul mebompaam lolos (azlinspestoratbaeran sia sepadan perencanaan pembangunan darah o ) o | (tn sepadan keuangan daerah oo) pil 4olahan kepegawaianpaerah oo ) iii 4lipatan pengembangan sumber daya manusia ' o) inn |padan penelitiandan pengembangan daerah oo 4sepadan penanggulangan bencanabaerah oo iii inn |aalpadan penghubung iii ulamsosromrsameansaa: leto laslksupuin asli. dr.t. much anshariseh oo ) iii jazirsssambangtium umum jasirsdisidan muat oo ). .m. . .m |money dana desa dan dana bos kab kot o | |kota banjarmasin jun poskota banjarbaru oo silkabupaten banjar ojo selkabupatentapin oo inul sslkabupaten baritokula ' ) )j iii uni organisasi salkabupaten hulu sungaiselatan oo ) jii sslkabupaten hulu sungai telah )o j iii selkabupaten hulu sungaiutra ' ) iii s7kabupaten balangan selkabupatentablong oo ) iii solkabupaten tanahtaut ' j iii cilkabupaten tanah bumbu jln c2kabupaten kotabaru oo ) iis ulu akemorseammuwmesammeasn pro oslreviu laporan keuangan ojo iii cal revi rancanganakhir oo o jo iia os| revi rancangan akhir renjaskeb o ) (iii tum colreviu rancangan kua dan pas (apbd mum) ' inn o7|revi rancangan kua dan pas perubahan) j) | tim oslreviu rka ken perubahan) oo|revista skep(mum 7olreviu pemerintah provinsi o )j iii 7ilevamasiarmskep oo ) t2evaluasi hasil pendampingan penutupankas ' | (tt ppi til pendampingan penutupan sakhir tahun ' ttl null lil lakutmsamsarosuameamon leo 72evaluasi sakit kabupaten kota ) iii gubernur kalimantan selatan, labirin noor organisasi vii. money dana desakan dana bos walikota | 49kota banjarmasin poskota baharu lil nas stlkabupaten benar los selkabupatentpin luas selkabupaten bartokula sin stlkabupaten hulu sungai setan iii selkabupaten hulu sungai teman iii selkabupaten hulu singapura iii silkabupaten bayangan selkabupaten tabalong jsi salkabupaten tanahtat sin 6kabupaten tanah bumbu sin |kabupaten kotabaru oo inspektur wilayah ii, inspektorat jenderal kementerian dalam negeri drs. sutiyoso, inspektur wilayah iii, inspektorat jenderal kementerian dalam negeri dadang sunda, se, perangkat daerah inspektur wilayah iv, inspektorat jenderal kementerian dalam negeri ir. sutedjo, organisasi jadwal operasional tahun keterangan organisasi jadwal operasional tahun keterangan jkwerya a2beton dan (a2|paksa bis sertijab gubernur biro pemerintahan. komponen terkait lingkungan kemendagri biro pemerintahan. biro hukum. biro perencanaan dan anggaran, setjen kemendagri. biro hukum. biro umum. biro adm. pemerintahan biro umum. tien kementerian dalan biro kependudukan dan catatan sipil. badan keuangan dan kekayaan daerah. biro perlengkapan. a2: itjen kementerian dalan sekretariat dprd. badan perencanaan pembangunan daerah biro keuangan a3| itjen kementerian dalan dinas pendapatan daerah badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. sekretariat dprd. inspektorat provinsi badan perencanaan pembangunan. badan kembang pol dan lintas. dinas pendapatan daerah. itjen kementerian lpnk badan kepegawaian daerah bkd) badan pemberdayaan masyarakat desa. badan diklat. badan kembang dan lintas. skpd yang mengelola kependudukan. badan kepegawaian daerah. badan pengelolaan keuangan dan asset daerah bukan). bappedabiro pemerintahan. biro kependudukan dan catatan sipil. badan perencanaan pembangunan. badan kesbangpol dan lintasnegeri negeri negeri

salinan pan, tia bupati sukoharjo provinsi jawa tengahta rencanaistem pemerintahan berbasis elektronrencansukoharjosukoharjosukoharjosukoharjo. masing masing opd kabupaten sukoharjopemerintahan portal pelayanan publik terintegrasi adanya pengembangan portal dinas kominfo pelayanan publik kabupaten pengembangan aplikasi dan proses sukoharjo bisnis pemerintahan berbasis elektronik) portal pelayanan administrasi adanya pengembangan integrasi bappelbangda, bkd, pemerintahan terintegrasi perencanaan, penganggaran) pengadaan barang dan can mengatakan sarang daa jasa, bar ian jasa pemerintah, akuntabilitas administrasi pengembangan aplikasi dan proses kiri kinerja, pemantauan dan pembangunan, dan bisnis pemerintahan berbasis evaluasi) dinas kominfo elektronik) adanya pengembangan integrasi bpp, bagian kepegawaian organisasi, dan dinas kominfo adanya pengembangan integrasi dinas kearsipan dan kearsipan (e dokumen perpustakaan, dan perbuatan) dinas kominfo adanya pengembangan integrasi bagian organisasi, pengaduan publik inspektorat, dan dinas kominfo adanya portal pelayanan dinas kominfo administrasi pemerintahan penyelenggaraan manajemen layanan adanya portal pusat layanan dinas kominfo internal (service deskembangan pusat data adanya pengembangan pusat dinas kominfo data (baik berbasis pusat data pengembangan dan pengelolaan nasional atau pengembangan sumber daya teknologi informasi dan yangjada) dengan standar komunikasi pemerintah daerah) undang anal gaia geni pengembangan jaringan intra adanya evaluasi, optimalisasi dinas kominfo pemerintah daerah kabupaten dan pengembangan jaringan sukoharjo interkoneksi tertutup antar opd dan upt penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah) pengembangan sistem penghubung adanya pengembangan sistem dinas kominfo dan opd layanan pemerintah penghubung layanan pemerintah terkait penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah) penyediaan akses berkualitas tersedianya bandwidth yang dinas kominfo terhadap layanan spe kabupaten memadai untuk tiap opd dan sukoharjo koneksi internet masyarakat penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah) pengembangan layanan berbasis tersedianya layanan cloud dinas kominfo teknologi berbagi pakai) pembangunan portal data daerah adanya pengembangan portal dinas kominfo dan data kabupaten sukoharjo bappelbangda membangun metadata statistik sektoral) pembangunan sistem keamanan penggunaan teknologi dinas kominfo informasi daerah keamanan informasi untuk aon dunia aua, keutuhan, ketersediaan, pelaksanaan keamanan informasi keaslian, dan kenirsangkalan pemerintahan daerah (nonrepudiation) sumber daya kabupaten kota berbasis elektronik terkait data dan informasi dan non elektronik)teknologi kecerdasan adanya penerapan big data dinas kominfo dan opd buatan untuk pengambilan pemerintah kabupaten terkait keputusan sukoharjo adanya penerapan machine dinas kominfo dan opd koordinasi dan sinkronisasi learning untuk analisa data terkait pengumpulan, pengolahan, analisis menuju kecerdasan buatan dan diseminasi data statistik sektoral) promosi literasi spe adanya pelatihan dan sosialisasi bpp dan dinas tentang spe kominfo bidang penyelenggaraan pengembangan komunikasningkatan kapasitas asn peningkatan kapasitas jabatan bpp dan sekretariat penyelenggara spe fungsional penyelenggara spe dinas kominfo pranata komputer) penyelenggaraan pengembangan pelatihan dan sertifikasi bpp dan dinas kompetensi teknis umum, inti, dan kompetensi lingkup spe kominfombangunan forum kolaborasi adanya forum kolaborasi spe dinas kominfo spe antara pemerintah dan non pemerintah kemitraan dengan pemangku kepentingan)pada rencana pembangunan spe kabupaten sukoharjosukoharjo adalah sebagai berikut: program penyusunan, evaluasi dan perbaikan dokumen arsitektur proses bisnisproses bisnisinovasi proses bisnis melakukan fgd review dan evaluasi peta proses bisnis implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan sop data dukung dokumen model peta proses bisnis masing penilaian indeks masing level dan pendukung yang sesuai spe dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal permen para tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah). dokumen model peta proses bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal. dokumen model peta proses bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan inovasi proses bisnis melalui sistem elektronik. notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi inovasi proses bisnis, bukti undangan rapat revi dan evaluasi inovasi proses bisnis, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas revi dan evaluasi inovasi. program penyusunan, evaluasi dan perbaikan dokumen arsitektur layananlayananlayanan data dukung dokumen arsitektur layanan spe penilaian indeks kabupaten sukoharjo spe bukti undangan rapat revi dan evaluasi arsitektur layanan spe notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur layanan spe, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur layanan spe, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur layanan spe. dokumentasi arsitektur layanan spe yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur layanan sbb. program penyusunan, evaluasi dan perbaikan dokumen arsitektur datadatappelbangda dan dinas kominfosukoharjodata data dukung dokumen arsitektur data kabupaten penilaian indeks sukoharjo spe bukti undangan rapat revi dan evaluasi arsitektur data notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur data, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur data. dokumentasi arsitektur data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur data. program penyusunan, evaluasi dan perbaikan dokumen arsitektur aplikaplikaplikasi data dukung dokumen arsitektur aplikasi kabupaten penilaian indeks sukoharjo spe bukti undangan rapat revi dan evaluasi arsitektur aplikasi notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi. dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.sukoharjo adalah: melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi spe, membangun arsitektur spe pemerintah kabupaten sukoharjosukoharjosukoharjo,program penyusunan, evaluasi dan perbaikan dokumen arsitektur infrastrukturinfrastrukturinfrastrukturinfrastruktur spe data dukung dokumen arsitektur infrastruktur spe penilaian indeks kabupaten sukoharjo spe bukti undangan rapat revi dan evaluasi arsitektur infrastruktur notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur. dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.bidang komunikasi rincian kegiatan memahami konsep dasar arsitektur keaman melakukan fgd revi evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur spe. data dukung dokumen arsitektur keamanan informasi penilaian indeks spe kabupaten sukoharjo spe bukti undangan rapat revi dan evaluasi arsitektur keamanan informasi notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitekturarsitektur keamanan informasi. dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur. program penguatan dan optimalisasi tim koordinasi spe kabupaten sukoharjo kode program nama program penguatan dan optimalisasientukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi spe kabupaten sukoharjo tahun penanggungjawab setda bagian organisasimenerbitkan tim spe membuat dokumen tugas dan fungsi tim koordinasi spe membuat laporan berkala tim koordinasi spe penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi sosialisasi dan harmonisasi program kerja tim koordinasi spe fgd revi dan evaluasi program kerja tim koordinasi spe data dukung struktur tim koordinasi spe, foto dan penilaian indeks dokumen lainnya terkait tim koordinasi spe spe beserta tugas program kerja notulensi catatan laporan hasil pembentukan tim koordinasi spe bukti undangan rapat pembentukan tim koordinasi spe dokumentasi aktivitas aktivitas pembentukan tim koordinasi spe dokumentasi pelaksanaan tugas program kerja tim koordinasi spe yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja perangkat daerah notulensi catatan laporan revi atau evaluasi tugas program kerja tim koordinasi spekode program namabagian hukum dan dinas kominfo rincian kegiatan melakukan revi kebijakan berdasarkan rekomendasi kementerian pan identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas tugas tim koordinasi spe untuk mendukung penerapan spe antar opd dan mencakup seluruh opd, kolaborasi penerapan spe antar pemerintah daerah, propinsi dan pustim koordinasi spe kabupaten sukoharjo data dukung kebijakan terkait tim koordinasi spe yang penilaian indeks sudah disahkan spe notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait tim koordinasi spe program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang arsitektur spe kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang arsitektur serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan arsitektur spe dengan komponen lengkap meliputi arsitektur bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur dan keamanan, serta mengatur arahan integrasi spe antar instansipenetapan dan kebijakan yangarsitektur spe data dukung kebijakan yang telah ditetapkan mengatur penilaian indeks tentang arsitekturdaerah, maupun dengan pusat. notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait arsitektur spe. program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang manajemen data kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentangppelbangda, serta isi kebijakan manajemen data dengan komponen lengkap meliputi arsitektur data, data induk, data referensi, indikator kualitas data dan interoperabilitas datamanajemen data data dukung kebijakan terkait manajemen data yang telah penilaian indeks ditetapkan. seluruh rangkaian proses spe pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. lingkup pengaturan yang tercantum melingkupi kebijakan dan panduan teknis arsitektur data, data induk, data referensi. penetapan definisi, ruang lingkup dan indikator kualitas data dan interoperabilitas data. notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait manajemen data program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang peta rencana spe kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang peta rencanaengan komponen lengkap meliputi tata kelola spe, manajemen spe, layanan spe, infrastruktur spe, aplikasi spe, keamanan informasi dan audit tik melakukan fgd revi dan evaluasi kebijakan internal arsitektur spepeta rencana spe data dukung kebijakan yang telah ditetapkan mengatur penilaian indeks tentang peta rencanapropinsi, maupun dengan pusat notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait arsitektur spe program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang layanan pusat data kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang layanan pusatnetapkan standar tingkatan rating pusat data membuat pedoman teknis pengelolaan operasional pusat data membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional membuat sop pusat data melakukan fgd revi dan evaluasi kebijakan pusat data data dukung kebijakan terkait layanan pusat data yang penilaian indeks telah ditetapkan spe dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait layanan pusat data program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang pengoperasian jaringan intra kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang pengoperasian jaringan intrjaringan intra sosialisasi penggunaan layanan jaringan intra melakukan fgd revi dan evaluasi kebijakan tentang pengoperasian jaringan intra data dukung kebijakan terkait pengoperasian jaringan penilaian indeks intra yang mengatur tentang interkoneksi spe layanan jaringan intra yang telah ditetapkan pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang penggunaan sistem penghubung layanan kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang sistem penghubung layanpenanggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansisistem penghubung layanan sosialisasi penggunaan sistem penghubung layanan melakukan fgd revi dan evaluasi kebijakan tentang sistem penghubung layanan data dukung kebijakan terkait penggunaan sistem penilaian indeks penghubung layanan instansi yang telah spe ditetapkan. pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansisukoharjosukoharjoprogram penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang pembangunan aplikasi kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang pembangunan aplikasipembangunan aplikasi data dukung kebijakan tentang pembangunan aplikasi penilaian indeks yang sudah ditetapkan spe notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang manajemen keamanan informasi kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang manajemengatur secara lengkap ruang lingkup,untuk seluruh opdmbuat sop dan pedoman keamanan informasi melakukan fgd revi dan evaluasi kebijakan manajemen keamanan informasi data dukung kebijakan terkait keamanan informasi yang penilaian indeks telah ditetapkan spe notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi. program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang audit tik kode program nama program penyusunan, evaluasi dan perbaikan kebijakan tentang audicakup pelaksanaan seluruh audit tik audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan)mbuat pedoman teknis audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan melakukan fgd revi dan evaluasi kebijakan audit tik data dukung kebijakan terkait audit tik yang telah penilaian indeks ditetapkan. pengaturan norma pelaksanaan spe audit tik yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit tik (infrastruktur, aplikasi, keamanan). notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kebijakan terkait audit tik notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal hasil rapat tindak lanjut hasil evalusikkebijakan manajemen risiko berdasarkan permen pan nomor tahukontroldata dukung bukti dokumen penetapan program kerja (senja) penilaian indeks yang terencana terarah terkait manajemen spe risiko spe. bukti undangan, dan output eksekusi pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari perkenan sudah ditetapkan. bukti output penerapan kegiatan manajemen risiko spe dokumen kebijakan strategis manajemen risiko spe yang ditetapkan oleh komite manajemen risiko spe tim koordinasi spe kepada seluruh unit kerja perangkat daerah notulensi catatan hasil revi dan evaluasi secara berkala notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan manajemen risiko spe, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan manajemen risiko sperisiko spe dokumentasi penerapan manajemen risiko spe yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan manajemen risiko spe. program evaluasi dan optimalisasi menes data nama program evaluasi dan optimalisasidata berdasarkan permen ppn kepala bappenas nomor tahudidata dukung dokumentasi kegiatan pengendalian penilaian indeks manajemen data yang selaras dengan arah spe dan perencanaanevaluasi dan optimalisasi manajemen aset tik kode progam nama program evaluasi dan optimalisasi manajemen aseaset tik (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset tik) menyusun perencanaan aset tik melakukan manajemen pengadaan aset tik melakukan manajemen operasiointegrasi portofolio layanan spe dengan aset tik data dukung dokumen senja terkait manajemen aset tik penilaian indeks bukti pelaksanaan pengendalian manajemen spe aset tik yang sudah mengacu pada pedoman manajemen aset tik pedoman manajemen aset tik formal yang sudah ditetapkan. dokumen register daftar aset tik (terbatas unit tik) dokumen register daftar aset tik seluruh unit kerja. notulensi rapat laporan evaluasi telaahan manajemen aset tik notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan manajemen aset tik, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan manajemen aset tikaset tik dokumentasi penerapan manajemen aset tik yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapanenerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan data dukung notulensi catatan penyusunan rancangan penilaian indeks penerapan manajemen pengetahuan spe bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan manajemen pengetahuan, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas penyusunan manajemen pengetahuan" dokumentasi kegiatan pengendalian manajemen pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dokumen senja terkait manajemen pengetahungetahuan pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan. aplikasi manajemen pengetahuan yang digunakan (manual screenshot video demo) bukti penerapan manajemen pengetahuan yang menguraikan seluruh pembunuhannya sesuai dengan pedoman standar manajemen pengetahuan yang telah ditentukan ditetapkan dokumentasi formal arah kebijakan strategis manajemen pengetahungetahuan, bukti undangan rapat revi dan evaluasi penerapan manajemen pengetahuan, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas revi dan evaluasi penerapan manajemen pengetahuan hasil rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya) program evaluasi dan optimalisasi manajemen perubahan kode program nama program evaluasi dan optimalisasi manajemen perubahmengembangkan sistem manajemen perubahan menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan data dukung notulensi catatan penyusunan rancangan penilaian indeks penerapan manajemen perubahan spe bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan manajemen perubahan, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas penyusunan manajemen perubahan dokumentasi kegiatan pengendalian manajemen perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dokumen senja terkait manajemen perubahrubahan. pedoman formal mengenai manajemen perubahan. aplikasi manajemen perubahan yangsukoharjosukoharjo.diskominfo)digunakan (manual screenshot video demo) bukti penerapan manajemen perubahan yang menguraikan seluruh pembunuhannya sesuai dengan pedoman standar manajemen perubahan yang telah ditentukan ditetapkan dokumentasi formal arah kebijakan strategis manajemen perubahrubahan, bukti undangan rapat revi dan evaluasi penerapan manajemen perubahan, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas revi dan evaluasi penerapan manajemen perubahan hasil rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya) program evaluasi dan optimalisasi manajemen layanan kode program nama program evaluasi dan optimalisasi manajemen layanan (bagian organisasi rincian kegiatan membuat dokumen kebijakan manajemen layanan speyengembangan sistem manajemen layanan spe helpdesk, manajemen insiden, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi) implementasi sistem manajemen layanan spe penerapan sla layanan spe penerapan manajemen layanan yang menguraikan seluruh pembunuhannya sesuai dengan pedoman standar manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan spe berdasarkan hasil revi dan telaahan data dukung notulensi catatan penyusunan rancangan penilaian spe penerapan manajemen layanan spe bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan manajemen layanan spe, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas penyusunan manajemen layanan spe dokumentasi kegiatan pengendalian manajemen layanan spe yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dokumen senja terkait manajemen layanan spelayanan spe prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan. aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual screenshot video demo). dokumen katalog layanan dan sla layanan aplikasi helpdesk tik yang digunakan (manual screenshot video). notulensi rapat laporan evaluasi manajemen layanan hasil rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan spe (termasuk aplikasinya) program evaluasi dan optimalisasi manajemen sdm spe kode program nama program evaluasi dan optimalisasi manajemen sdmingkatan kapasitas asn penyelenggara spe tahun penanggungjawab dinas kominfo dan bpp rincian kegiatan penyusunan konsep penerapan manajemen sdm spespe menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara spe melaksanakan program pengembangan sdm spe (asesmen dan pelatihan) penerapan assessment kompetensi sdm spe pengembangan sdm spe monitoring kinerja sdm spe dan kompetensinya review dan evaluasi penerapan manajemen sdm spe penyusunan revisi penyempurnaan kerangka kompetensi sdm spe berdasarkan hasil revi dan telaahan data dukung dokumentasi perencanaan formasi sdm penilaian indeks dokumen kerangka kompetensi sdm spe spe yang sudah ditetapkan dokumen roadmap pelatihan laporan pemenuhan realisasinya hasil rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja kompetensi sdm tik. program evaluasi dan optimalisasi manajemen keamanan informasi kode program nama program evaluasi dan optimalisasipenyusunan perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi spe melakukan asesmen keamanan berbasis indeks kami menemukan gap analyuchart comperbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi spe information sensitivity policy, password policy, internal control policy, dsb), penyusunan sop manajemen insiden, penyusunan sop proteksi aset spe penetapan proses pengendalian keamanan informasi melalui kebijakan formal penetapan kebijakan strategis keamanan informasi kepada seluruh unit kerja review dan evaluasi penerapan keamanan informasi penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil revi dan telaahan data dukung draf rancangan penerapan keamanan penilaian indeks informasi spe notulensi catatan penyusunan rancangan penerapan keamanan informasi bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan keamanan informasi, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas penyusunan keamanan informasi dokumentasi kegiatan pengendalian keamanan informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja bukti penetapan pengesahan formal (permen perban perlu perhal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen manual smkn). dokumentasi formal arah kebijakan strategis keamanan informasi yang ditetapkan oleh tim koordinasi spe kepada seluruh unit kerja. nobulan output atas evaluasi notulensi catatan laporan hasil revi evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan keamanan informasi bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapanpenerapan keamanan informasi dokumentasi penerapan keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan keamanan informasi program pelaksanaan audit tik kabupaten sukoharjo kode program nama program pelaksanaan audit tikdan penanggungjawab dinas kominfo rincian kegiatan menentukan komponen audit tik (keamanan, aplikasi, infrastruktur) membuat pedoman audit infrastruktur sesuai perban bppt membuat pedoman audit aplikasi sesuai perban bppt membuat pedoman audit keamanan sesuai perban bssn memilih lembaga audit tik (bssn atau lembaga kredibel) melakukan audit (secara berkala) menganalisa hasil audit membuat dokumen audit melakukan tindakan koreksi data dukung adanya arena terkait kegiatan audit penilaian indeks infrastruktur, audit aplikasi, dan audit spe keamanan. adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat lambatnya tahun sekali). laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal rujukan pedoman audit infrastruktur laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi notulensi rapat laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.ram nammonitoring opini dan aspirasi publik inisiatif strategis survei pengguna spe tahun penanggungjawab bagian organisasi, dan dinas kominfo rincian kegiatan membuat metode survei elektronik atau manualngembangan integrasi portal pelayanan publik kabupaten sukoharjo kode program nama program pembentukan integrasi portal pelayanan publik kabupaten sukoharjopublik terintegrasi tahun penanggungjawab dinas kominfo dan opd terkait rincian kegiatan menerapkan arsitektur prosesnerapkan single signdata dukung dokumentasi proses penilaian indeks pembangunan pengembangan aplikasi spe spe yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal notulensi catatan laporan hasil pembahasan pembangunan aplikasi spe antara unit pengusul instansi dengan unit pengelola tik.lbangda, bkd, biro pengadaan barang dan jasa, biromastikan bisnis proses telah terintegngembangan integrasi kepegawaian kode program nama program pengembangan integrasi kepegawaippkepegawaiintegrasi kearsipan kode program nama program pembentukan integrasi kearsipansukoharjosukoharjo adalah: meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik spe bagi pimpinan instansi pemerintah daerah kabupaten sukoharjo, dan membangun budaya kerja berbasis spe bagi seluruh pegawai asn.earsipan dan perpustakaan, dan dinas kominfombentukan integrasi pengaduan publik nama program pembentukan integrasi pengaduan publikgian organisasi, inspektorat, dan sebagainya)ditayangkan speelayanan administrasi pemerintahan kode program nama program pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahominfousat layanan internal (service desk) kode progam nama program pembentukan portal pusat layanan internal (service desk)dinas kominfomenuhan sla program pengembangan pusat data dengan standar internasional data center kode program nama program penyediaan pusat data dengan standar internasional data centeryediaan pusat data tahun penanggungjawab dinas kominfo rincian kegiatan menggunakan pusat data nasional: melakukan pengajuan layanan iaa kementerian kominfo melakukan proses migrasi server dan layanan pdn menggunakan pusat data data center) sendiri:embuatan kebijakan pengelolaan operasional pusat data. sosialisasi dan harmonisasi layanan pusat data seluruh unit kerja pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data. pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data pengembangan interkoneksi layanan pusat data dengan layanan pusat data nasional. fgd review dan evaluasi layanan pusat data penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil revi dan telaahan data dukung katalog daftar katalog unit kerja pengguna penilaian indeks pusat data terpusat berserta alamat spe aksesnya), bukti penerapan bukti atas penerapan prosedur pengoperasian baku". laporan bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data log penggunaan layanan pusat data dari masing masing unit kerja katalog layanan pusat data. prosedur pengoperasian baku pusat data. prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data notulensi review dan evaluasi layanan pusat data dokumen perubahan penyempurnaan pusat data program evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar opd eee nama program evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar opd penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah inisiatif strategis penyediaan jaringan intra pemerintah daerah kabupaten sukoharjo tahun penanggungjawab dinas kominfo rincian kegiatanembuatan kebijakan tentang interkoneksi jaringan dengan instansi lain, perbaikan sop jaringan intra, pembuatan laporan review jaringan intra penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil revi dan telaahan data dukung katalog layanan jaringan intra penilaian indeks prosedur operasional layanan jaringan intra spe prosedur pemeliharaan dan katalog layanan jaringan intra laporan bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra log penggunaan layanan jaringan intra dari masing masing unit kerja perawatan jaringan intra prosedur pengoperasian baku jaringan intra. prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra dokumen perubahan penyempurnaan jaringan intra program pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah kode program nama program pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah penyelenggaraantahun penanggungjawab dinas kominfo dan opd terkait rincian kegiatan penetapan ruang lingkup dan indikator layanan pembuatan dokumen desain api dan microservicesakukan pengembangan api dan microservices layanan pengembangan pedomanpenyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil revi dan telaahan data dukung dokumentasi pengoperasian sistem penilaian indeks penghubung layanan instansi spe notulensi catatan laporan penggunaan sistem penghubung layanan instansi bukti undangan rapat terkait penerapan sistem penghubung layanan instansi tangkapan layar integrasi antar aplikasi data layanan spe yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal dokumentasinotulensi catatan laporan hasil evaluasi sistem penghubung layanan instansi bukti undangan rapat evaluasi sistem penghubung layanan instansi, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas evaluasi sistem penghubung layanan instansi bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan sistem penghubung layanan instansi, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan sistem penghubung layanan instansi dokumentasi berupa tautan dan atau tangkapan layar sistem penghubung layanan instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan sistem penghubung layanan instansi program penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap opd dan koneksi internet masyarakat nama program penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap opd dan koneksi internet masyarakat penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah inisiatif strategis penyediaan akses berkualitas terhadap layanan spe kabupaten sukoharjo tahun penanggungjawab dinas kominfosukoharjo, dan )spe memiliki (tiga) unsur penting dalam penerapannya dan nama program penyediaan layanan cloudgembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai tahun penanggungjawab dinas kominfosukoharjo kode program nama program pembentukan portal data kabupaten sukoharjo membangun metadata statistik sektoral inisiatif strategis pembangunan portal data daerah tahun penanggungjawab dinas kominfo dan bappelbangdan nomor tahun tentang satu data penyusunan spm sla dan sop layanan pengelolaanortal data pemerintah provinsi dan pusat data dukung dokumentasi kegiatan pengendalian manajemen penilaian indeks data yang selaras dengan arah dan perencanaan spe namndwidto(intrusion detection system)ammbuat kebijakan penerapdata dukung dokumen kebijakan tentang penerapan penilaian indeks keamanan informasi yang sudah disahkan spe notulensi rapat dokumentasi kegiatan dokumen sop yang sudah disahkan program penerapan penerapan big data pemerintah kabupaten sukoharjo kode program nama program penerapan big data pemerintah kabupaten sukoharjo untuk kecerdasan band center memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan program pelatihan dan sosialisasi tentang spe kode program nama program pelatihan dan sosialisasi tentangromosi literasi spe tahun penanggungjawab bpp dan dinas kominfoningkatan kapasitas jabatan fungsional penyelenggara spe kode progam nama program peningkatan kapasitas jabatan fungsional penyelenggarakode program nama program pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup pelatihan yang sesuai untuk asn penyelenggara spe pelatihan sdm tata kelola spe business analyst, service manager, enterprise architect, cio) pelatihan sdm infrastruktur tik data center specialist, cloud specialist, network specialist, system administrator, technical specialist, operation center specialist) pelatihan sdm pengembangan aplikasi web developer, system analyst, database administrator) pelatihan sdm big data big data specialist, data specialist, data science, machine learning) pelatihan sdm literasi digital digital skill) untuk seluruh asn menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan melakukan uji sertifikasi nasional data dukung dokumentasi kegiatan pelatihan sertifikasi penilaian indeks dari rencana peningkatan kompetensi, atau spe adanya hasil penilaian evaluasi kinerja asn (salah satunya skill) oleh unit pengelola sdm asn (misal: bpsdm). notulensi rapat laporan evaluasi telaahan kinerja kompetensi sdm tik program pembentukan forum kolaborasi spe kode program nama program pembentukan forum kolaborasi spe kemitraan dengan pemangku kepentingandinas kominfo rincian kegiatan penetapan definisi dan ruang lingkup kolaborasi penyusunan kebijakan kolaborasipaduembuatan sop kolaborasi spe antar unit kerja, pembuatan laporan kegiatan kolaborasi antar unit kerja, pembuatan laporan penggunaan kolaborasi tiap unit kerja penyelenggaraan kegiatan koordinasi tim koordinasi spe dengan seluruh perwakilan unit kerja. review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan spe penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja tim koordinasi spe berdasarkan hasil revi dan telaahan data dukung notulensi catatan laporan hasil penilaian indeks rencana pelaksanaan kolaborasi penerapan spe spe bukti undangan rapat rencana pelaksanaan kolaborasi penerapan spe, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas rencana pelaksanaan kolaborasi penerapan spe dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan spe antar unit kerja sesuai dengan yang telah direncanakan oleh instansi dan atau dilengkapi bukti bukti undangan rapat notulensi catatan laporan kolaborasi penerapan spe dokumentasi aktivitas aktivitas penetapan dan atau kegiatan kolaborasi penerapan spe notulensi catatan laporan kegiatan rutin kolaborasi penerapan spe, dan atau bukti undangan kegiatan kolaborasi penerapan spe dokumentasi aktivitas aktivitas rapat koordinasi untuk kolaborasi spe dalam mendukung pelaksanaan tugas program kerja dengan seluruh unit kerja notulensi catatan laporan, bukti undangan, dan atau dokumentasi aktivitas aktivitas pelaksanaan kolaborasi spe terpadu, serta revi dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan spe notulensi catatan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi penerapan spe serta bukti undangan rapat kolaborasi spe dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan spe yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan spetahun domain kebijakan internal spe aspek kebijakan internal tata kelola spe aspek kebijakan internal yo0 layanan spe domain tata kelola spe aspek kelembagaan aspek strategi dan perencanaan aspek teknologi informasi dan y60 komunikasi domain layanan spe 5pada tahun bobot penilaian indeks spe mengalami perubahan. ditambahkannya domain manajemen spe, mengubah bobot penilaian indeks spe seperti ditunjukkan oleh tabel berikut. tabel domain dan aspek penilaian spe tahun domain kebijakan internal spe 13y6 aspek kebijakan internal tata kelola spe domain tata kelola spe aspek perencanaan strategis aspek teknologi informasi dan y60 komunikasi aspek penyelenggara spe domain manajemen spe ,5y6 bab viii penutup dokumen peta rencana spe kabupaten sukoharjosukoharjo. selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan spe kabupaten sukoharjosukoharjosukoharjo meliputi tahapan pembangunan fondasi spe dan tahapan pengembangan spe. pembangunan spe kabupaten sukoharjosukoharjo ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. dokumen peta rencana spe kabupaten sukoharjosukoharjo. pada akhirnya, dokumen peta rencana spe kabupaten sukoharjo dapat menjadi acuan dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik kabupaten sukoharjo selama (lima) tahun depan demi mewujudkan good governance kabupaten sukoharjo yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi. bupati sukoharjo, ttd. etik suryani aspek penerapan manajemen y60 spe aspek audit tik 5y0 domain layanan spe ,memuaskan sangat baik baik cukup c1, kdilaksanakan terukurinformasi layanan spe diberikan dalam bentuk informasi satu arah interaksi layanan spe diberikan dalam bentuk interaksi dua arah transaksi layanan spe diberikan melaluiraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan spe. peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan spe pemerintah daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesesuaian dan sinergi antara peta rencana dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. bab peta rencana spe peta rencana spe memuat arah kebijakan, strategi pengembangan layanan spe dan peta jalan spe dalam jangka waktu (lima) tahun mulai sampai dengan secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi pemerintah daerah. peta rencana spe meliputibab iii kondisi aktual spe kabupaten sukoharjo hasil evaluasi spe kementerian para pada tahun telah melakukan penilaian terkait indeks spe kabupaten sukoharjo yang meliputi domain spe yaitu domain kebijakan spe, tata kelola spe, manajemen spe dan layanan spe, dengan nilai indeks spe sebesar detail hasil penilaian indeks spe kabupaten sukoharjo tahun ditunjukkan oleh tabel tabel hasil penilaian indeks spe kabupaten sukoharjo tahun domain aspek. indeks kebijakan kebijakan internal terkait tata kelola spe tata kelola perencanaan strategis spn tik penyelenggara spe manajemen penerapan manajemen spe penyelenggara spe layanan layanan administrasi layanan publik indeks spe berdasarkan hasil penilaian indeks spe tersebut, penerapan spe kabupaten sukoharjo untuk domain kebijakan dalam kategori baik. penerapan spe kabupaten sukoharjo dalam aspek kebijakan tata kelola dan layanan memiliki level terdefinisi, yang berarti kebijakan internal tata kelola dan layanan telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas aktivitas penerapan kebijakan tersebut. penyelenggaraan spe kabupaten sukoharjo untuk domain tata kelola, masuk dalam kategori baik. aspek tata kelola kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan tik dalam level terdefinisi, yang berarti proses tata kelola kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan tik dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi tersebut. penyelenggaraan spe kabupaten sukoharjo untuk domain layanan, masuk dalam kategori baik. aspek layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik pemerintah kabupaten sukoharjo termasuk dalam transaksi, yang berarti layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terbentuk dari satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya spemembuat dan perda nomor tahun menetapkan tentang spe kebijakan spe perlu nomor tahun perlu berkali tentang penyelenggaraan sk se) spe kabupaten sukoharjo perlu nomor tahun tentang penyelenggaraan satu data indonesias tingkat daerah perlu nomor tahun tentang penerapan sertifikat elektronik dalam spe keputusan bupati nomor tahun tentang pembentukan tim koordinasi dan tim pelaksana spe kabupaten sukoharjo keputusan bupati nomor tahun tentang tim sensor internal spe kabupaten sukoharjo perlu nomor tahun tentang rip e gov membuat sop sop pusat data yang merupakan sop helpdesk turunan dari sop jaringan kebijakan membuat peta belum ada rencana spe membuat belum ada arsitektur spe membentuk tim keputusan bupati nomor koordinasi tahun tentang pengawas dan pembentukan tim koordinasi dan pelaksana) spe tim pelaksana spe kabupaten dengan tupoksi sukoharjo nya melakukan keputusan bupati nomor evaluasi berkala tahun tentang tim spe (update sensor internal spe kabupaten indeks spe sukoharjo evaluasi internal telah dilakukan pada bulan juni tahun dan saat ini menunggu jadwal verifikasi oleh tim assessor eksternal melakukan pusat data berlokasi dinas optimalisasi komunikasi dan informatika, pusat data location telkom sigma server room surabaya dan dinas drc komunikasi dan informatika prov jateng membangun jaringan intranet telah terhubung jaringan seluruh opd, desa dan intranet kelurahan. dengan rincian metro vpn opd, vpn puskesmas, backbone desa dan kelurahan, metro kecamatan opd membangun sistem kab.go.id penghubung integrator integrasi integrasi layanan elektronik layanan perencanaan, penganggaran, elektronik penatalaksanaan keuangan telah perencanaan terintegrasi anggaran, layanan kepegawaian pengarsipan, terintegrasi dengan layanan pengaduan kinerja pegawai publik, kepegawaian) membangun portal data membentuk melakukan kerjasama dengan sistem bssn untuk uji protest atas keamanan aplikasi pemkab sukoharjo informasi indeks kami) sni teknologi belum ada kecerdasan buatan datawarehouse dengan data analytic untuk mengambil keputusan com mand center membentuk melalui peningkatan tik kapasitas asn secara terencana dan rutin setiap dalam digital tahun skill dan digital leadership membentuk keputusan bupati nomor forum tahun tentang kolaborasi spe pembentukan tim koordinasi antar opd dan tim pelaksana spe antar kabupaten sukoharjo kabupaten keputusan bupati nomor tahun tentang pembentukan dewan dan tim pelaksana smart city kabupaten sukoharjo membentuk sdm melalui peningkatan tik tik secara terencana dan rutin setiap tahun membangun portal pelayanan publik membangun portal administrasi pemerintahan melakukan secara rutin dilakukan survey survey pengguna index kepuasan masyarakat berkala tingkat kepuasan dan koreksi membuat call belum ada center layanan struktur organisasi pemerintah kabupaten sukoharjo memiliki struktur organisasi perangkat daerah opd) yang ditunjukkan oleh tabel berikut. tabel struktur organisasi perangkat daerah kabupaten sukoharjo sekretariat daerah sekretariat dprd inspektorat dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengaharsipan dan perpustakaan dinas perindustrian dan tenaga kerja dinas lingkungan hidup dinas pangan dinas komunikasi dan informatika dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas perumahan dan kawasan permukiman badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dinas kepemudaan dan olahraga dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dinas perhubungan dinas pertanian dan perikanan dinas kesehatan dinas pendidikan dan kebudayaan dinas sosial rsud badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah badan keuangan daerah badan penanggulangan bencana daerah satpol badan kesatuan bangsa dan politik kecamatan sukoharjo kecamatan mendasari kecamatan neuter kecamatan karangsari kecamatan weru kecamatan bulu kecamatan gatak kecamatan baki kecamatan kartasura kecamatan grogol kecamatan polokarto kecamatan mojolaban penerapan teknologi informasi lingkungan kabupaten sukoharjo digerakkan oleh dinas komunikasi dan informatika diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola teknologi informasi dan komunikasi tik) kabupaten sukoharjo. dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. dinas komunikasi dan informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain:: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati,s, membawakan: sub bagian perencanaan dan keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian, bidang, terdiri dari: bidang sistem informasi, membawakan: seksi government, seksi pengelolaan informasi publik, seksi pelayanan informasi publik, bidang teknologi informasi, membawakan: seksi infrastruktur teknologi informasi, seksi pengelolaan sumber daya teknologi informasi, seksi pengembangan sistem dan aplikasi bidang persandian dan statistik: seksi sandi dan keamanan informasi, seksi telekomunikasi, seksi database dan statistik: dan kelompok jabatan fungsional. berikut daftar sdm dinas kominfo beserta kompetensinya, ditunjukkan tabel tabel daftar sdm dinas kominfo dan kompetensinya suyanto, st, kepala magister kom dinas komputer sukarno, se. kabid cio eng teknologi teknologi informasi informasi ade kabid cio kristiawan, sistem teknologi st. eng informasi informasi suharto, sos sekretaris sosial cio haryanto, kasi cio kom, eng pengemban teknologi dan aplikasi danang indra kasi mana, sumardi, infrastuktur komputer canai, kom cina2 teknologi informasi meta dewi kasi cio rahmayadi pengelola administrasi wara, s.ap, sumber publik daya novita rini, pengelola diri manajemen informatika aulia ratna pengelola diri kusuma, sistem dan komputer jaringan dan sistem informasi muhammad aji pengelola diri teknik darussalam, sistem dan informatika jaringan kalian putra tim teknis sistem web mahardika, informasi developer, kom android native, fundamental android, sistem penghubung layanan berbasis web api, backend web api programming front end web development mobile from end with pwa alfian tim teknis teknik cyber suprandanu, informatika security, kom junior programming mobile developer beginner bossarito, kom tim teknis teknik microsoft informatika office desktop application rerata dea tim teknis sistem effendi, informasi puguh iman tim teknis teknik data center setiawan komputer specialist, mana, pengelolaan pusat data, pengelolaan layanan operasional pusat data cesar tito adhi tim teknis teknik fiber optic irawan, informatika maintenance mana novi eka yanti tim teknis digital marketing pemdasukoharjosukoharjo, seperti ditunjukkan tabel tabel kebijakan tata kelola dan pemanfaatan tik dinas peraturan bupati mei penanaman sukoharjo nomor modal tahun tentang perijinan perubahan atas peraturan terpadu satu bupati sukoharjo nomor pintu tahun tentang pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik kabupaten sukoharjo keputusan bupati nomor: april tentang pembentukan tim penyusun aplikasi online pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sukoharjo tahun bappelbangda tim teknik penyusunan februari sistem informasi perencanaan kabupaten sukoharjo tahun badan kepala badan januari keuangan keuangan daerah daerah kabupaten sukoharjo, no: tentang penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt)bendahara penerima pembantu, admin sima, admin sima pembantu dan admin finger print dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sop pelayanan pajak daerah sop tata cara pendaftaran wajib pajak baru untuk pajak hotel, restauran, hiburan dan parkir sop tata cara pendaftaran pendataan dan penilaian pbb p2 pendataan pasif) sop tata cara pendaftaran pendataan dan penilaian pbb p2 pendataan aktif) sop prosedur penerbitan massal dan penyampaian spot pbb2 sop tata cara pendataan wajib pajak daerah peta rencana spe sebagaimana dimaksud dalam disusun dalam sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan, bab visi misi dan sasaran spe, bab iii kondisi aktual spe kabupaten sukoharjo, bab target pengembangan spe kabupaten sukoharjo, bab analisis kesenjangan, bab peta rencana spe kabupaten sukoharjo, bab vii detail rencana proyek implementasi, dan bab viii penutup. penjabaran lebih lanjut sistematika peta rencanadiundangkan sukoharjo etik suryanisop tata cara pembayaran pajak daerah sop pelaksanaan sistem nov online pajak daerah dinas kepala dinas perindustrian perindustrian dan tenaga tenaga kerja, nomor kerja pembentukan tim teknis, pengelola sistem jaringan kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja, nomor penunjukan pejabat penerima hasil pekerjaan untuk kegiatan penyusunan informasi bursa kerja kabupaten sukoharjo bppeseparetsep tahun tentang perubahanrubahan keduabupati maretsekretaris daerah januari penunjukan admin aplikasi mesin fingerprint pegawai aparatur sipil negara kabupaten sukoharjo puprdinas keputusan kepala kantor januari kearsipan dan perpustakaan, arsip, dan perpustakaan dokumentasi kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten sukoharjo nomor: .b tentang pembentukan tim pengelola database koleksi perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten sukoharjo tahun keputusan dinas desember kearsipan dan perpustakaan kabupaten sukoharjo nomor: tentang migrasi database perpustakaan dari sli inlislite dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten sukoharjo tahun perjanjian kerjasama januari antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sukoharjo dengan dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten sukoharjo nomor: dan nomor tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan dan data kependudukan dalam program automatic perpustakaan pada dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten sukoharjo perjanjian kerjasama sep aplikasi perpustakaan digital antara dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten sukoharjo dengan pt. enam buku indonesia rsud keputusan direktur rsud april kabupaten sukoharjo nomor tentang pembentukan instalasi pengolahan data elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakitnovember kabupaten sukoharjo nomor tentang pengangkatan kepala instansi pde sims rsud soekarno kabupaten sukoharjo penambahan dan oktober perubahan jaringan komputer penambahan dan oktober perubahan jaringan komputer pencatatan penggunaan oktober cartridge printer laser penggantian toner cartridge oktober printer dotmatrix penggantian pita printer oktober dotmatrix penanganan kualitas hasil oktober cetak yang jelek pada printer laserjet penanganan kemacetan oktober kertas pada printer laserjet pengajuan kebutuhan oktober internet penyambungan printer oktober dotmatrix komputer prosedur monitoring server oktober sims pada power failure pemantauan suhu dan oktober kelembaban ruang server penyesuaian database oktober sims prosedur perawatan server oktober sims dinas peraturan bupati november komunikasi sukoharjo nomor dan informatika tahun tentang penyelenggaraan spe bupati nomor januari tahun tentang tim desa bupati nomor tahun januari tentang tim pengelola sukoharjokab.go.id bupati nomor januari tahun tentang tim koordinasi dan pelaksana spe bupati nomor januari tahun tentang tim smart city bupati nomor januari tahun tentang tim integrasi sistem informasi bagian bupati januari administrasi tahun tentang pembangunan pembentukan tim penyusun pedoman ketatausahaan pelaksanaan apbdidang pembangunanantuan apbd provinsi jawa tenga tahun anggaran bupati nomor januari tahun tentang pembentukan tim penyelenggara rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan kabupaten sukoharjo tahun bupati nomor januari tahun tentang pembentukan tim teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dana alokasi khusus tahun anggaran kabupaten sukoharjo dinas peraturan bupati maret kependudukan sukoharjo nomor dan pencatatan tahun tentang sipil tatacara pelayanan administrasi kependudukan secara online kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta pedoman penyelenggaraan spe lingkungan pemerintah kabupaten sukoharjo. tata kelola tik tata kelola tik kabupaten sukoharjo,sukoharjo perencanaan rencana induk adanya smart city masterplan tik rencana induk government pengembangan pengembangan pusat data dinas kominfo sudah infrastruktur terhubung pusat data data center provinsi dan dalam proses terhubung pusat data menkominfo pengembangan semua opd semua jaringan desa dan opd kelurahan telah terhubung dalam jaringan intranet yang berpusat dinas kominfo pengembangan aplikasi yang aplikasi dikembangkan oleh perangkat daerah sampai dengan tahun yaitu aplikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan public proses sebagai unit pengelola penganggaran tik, dinas kominfo tahunan terlibat sebagai tim anggaran pemerintah daerah yang terlibat mulai dari proses perencanaan pengembangan secara tupoksi berada terdapat sdm tik bawah seksi anggaran pengembangan sumber pengembangan daya tik dan dalam sub sdm tik dan kegiatan pengembangan terdapat dan pengelolaan sumber pertanyaan daya teknologi informasi sdm tik dan komunikasi pemerintah daerah operasional berfungsinya operator opd adanya pusat service desk single point contact adanya daftar layanan tik adanya sla layanan tik melaksanakan audit yang pernah audit tik secara dilakukan adalah audit regular bpk atas kinerja spe semester tahun tupoksi dinas tupoksi dinas kominfo kominfo yang telah dilakukan telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai dinas kominfo tupoksi dewan tim koordinasi dan pengarah tim pelaksana spe tik spe dewan dan tim apakah sudah pelaksana smart city ada atau belum infrastruktur jaringan semua opd kabupaten sukoharjo sudah terhubung jaringan intranet. semua desa desa dan kelurahan) juga sudah terhubung jaringan intranet. sebanyak perangkat daerah menggunakan akses internet yang berasal dari jaringan dinas komunikasi dan informatika. satu perangkat daerah menggunakan akses internet langganan sendiri yaitu rsud dengan langganan dari pt. telkom indonesia, jenis layanan gold maps dan layanan indiahome maps serta dari pt. selaras citra terbit maps. ada sebanyak perangkat daerah yang akses internetnya menggunakan layanan dinas komunikasi dan informatika juga menambah langganan layanan dari pihak lain yaitu: dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu indiahome maps badan penanggulangan bencana daerah telkomsel speedy, bandwith maps dinas sosial indiahome, bandwith maps pupr indiahome maps (akses telepon) dinas kearsipan dan perpustakaan indiahome besaran bandwith maps dinas pertanian dan perikanan indiahome besaran bandwith maps dinas pendidikan dan kebudayaan hipernet, bandwith maps kecamatan sukoharjo (untuk kelurahan) speedy, indiahome, telkom solution besaran bandwith maps dinas kesehatan indiahome maps sekretariat dprd telkom (indiahome) bandwith maps lampiranpeta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik bab pendahuluan latar belakang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasiemakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya industri indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. telah terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi bidang ekonomi, seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam suatu digital marketplace. dengan kata lain,secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui social media atau ranah hukum. jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus berbenah dan melakukan transformasi sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih baik, hal tersebut adalah globalisasi yang menuntut pemerintah indonesia selaras dengan perkembangan dunia saat ini tabel data akses internet perangkat daerah kabupaten sukoharjo dinas indiahome penanaman maps modal perijinan terpadu satu pintu dinas perdagangan koperasi umkm bappelbangda badan keuangan daerah badan telkomsel penanggulangan speedy, bencana daerah bandwith maps dinas sosial intranet indiahome, bandwith maps dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas perindustrian tenaga kerja inspektorat bpp pupr intranet indiahome maps (akses telepon) dpp dinas lingkungan hidup dinas kearsipan indiahome dan besaran perpustakaan bandwith maps dinas pertanian indiahome dan perikanan besaran bandwith maps dinas hipernet, pendidikan dan bandwith kebudayaan mapspeedy, sukoharjo indiahome telkom solution besaran bandwith maps dinas indiahome kesehatan maps rsud pt. telkom indonesia layanan gold maps layanan indiahome maps pt. selaras citra terbit maps dkbp3a dinas perhubungan dinas komunikasi dan informatika sekretariat telkom dprd (indiahome) bandwith maps bagian pemerintahan bagian pengadaan barang dan jasa bagianaplikasi dan website setiap opd mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap tiap opd dan aplikasi internal administrasi pemerintahan yang ada kabupaten sukoharjo seperti ditunjukkan tabel tabel daftar aplikasi pemerintah kabupaten sukoharjo dinas spion untuk melayani penanaman permohonan perizinan modal dan nonperizinan perijinan terpadu satu pintu dinas koperasi sebagai data bass perdagangan koperasi dan pelaporan koperasi elektronik umkm retribusi menerapkan sistem layanan elektronik khususnya system pelayanan pasar retribusi pelayanan persamaan kebersihan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah bappelbangda sistem informasi geografis informasi tentang perencanaan geo spasial pembangunan sistem untuk mengukur akuntabilitas penilaian kinerja instansi pemerintahan kinerja instansi pemerintah badan simple untuk pbb keuangan simpdrd untuk pajak selain pbb daerah (pajak restoran, hotel, hiburan, dll) cek pembatasan honor tim pelaksanaan kegiatan badan sistem informasi daerah rawan penanggalan informasi bencana dan pelaporan bencana kebencanaan peristiwa kebencanaan daerah dinas sosial dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas perindustrian tenaga kerja inspektorat seruling untuk pelaporan disiplin mas wbs) pegawai bpp kgb pengelolaan kenaikan gaji berkala simpeg pengelolaan data pegawai personal pengelolaan data pegawai mandiri presensi pengelolaan presensi pegawai dan tpp kinerja pengelolaan penilaian kinerja pegawai pupr dpp sistem data base psu informasi perumahan kabupaten manajemen sukoharjo prasarana, sarana dan utilitas perumahan dinas lingkungan hidup dinas inlislite untuk mengelola koleksi, kearsipan dan anggota perpustakaan, perpustakaan penelusuran koleksi katalog online, proses pinjam kembali perang ang koleksi, bebas perpustakaan, absensi, pelaporan secara otomasi. perpus untuk menyediakan, sukoharjo: mengolah dan digital melayankan koleksi library dalam format digital yang diakses secara online melalui smartphone android windows arsip imb sarana temu balik arsip imb arsip sarana temu balik arsip inaktif inaktif dinas saitama pengumpulan data pertanian dan dinas dan pelaporan perikanan dari masyarakat. dinas ppdb penerimaan peserta didik pendidikan online online dan kebudayaanukoharjo dinas simpul untuk manajemen kesehatan rawat kunjungan pasien rawat jalan jalan puskesmas induk. simpustu untuk manajemen kunjungan pasien rawat jalan puskesmas pembantu. simpul untuk manajemen data gizi kia kia puskesmas. sites untuk memanajemen terpadu data pelayanan puskesmas website profil dkk simbad untuk manajemen obat dinas kesehatan gudang farmasi laboratorium ntuk pengelolaan pendaftaran, hasil, stok informasi bhp, rekap kunjungan sistem lis) laboratorium kesehatan kab. sukoharjo rsud sistem sistem informasi informasi manajemen rumah manajemen sakit rumah sakit krakatau hospital system website website informasi rumah rumah sakit sakit booking pendaftaran online pasien informasi ketersediaan tempat tidur pasien sistem administrasi rawat administrasi inap dan pasien irawatinap elektif sistem manajemen dokumen manajemen akreditasi dokumen akreditasi karir sistem informasi sistem rekrutmen pegawai rekrutmen non pns pegawai non pns) dkbp3a dinas sim pkb pendaftaran uji, uji dan perhubungan sistem cetak hasil uji informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor) simpan mendata perlengkapan sistem jalan, rambu, pju marka informasi jalan dll perlengkapan jalan) sim pendaftaran pengajuan andalan andalan dinas skuter aplikasi untuk membuat komunikasi surat surat keterangan dan keterangan desa kelurahan secara informatika desa online terpadu) pidekso portal pusat informasi pangkalan data desa informasi desa) command aplikasi pusat data center semua perangkat daerah aplikasi berbagai aplikasi android berbasis mobile sukoharjo sukabumi aplikasi inklusi dan difabel satu data pusat data desa desa aplikasi aplikasi untuk umkm umkm sukoshare aplikasi penyimpanan berbasis cloud noc aplikasi monitoring jaringan sekretariat dprd bagian pemerintahan bagian pengadaan barang dan jasa bagian jdihtabel daftar aplikasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah lembaga lain dinas online single bkpm penanaman submission modal oss) perijinan terpadu satu pintu dinas e retribusi disdagkop oss.go.id perdagangan ukm koperasi kab. umkm sukoharjo pasar neuter dan pasar grogol) oss online lembaga oss oss.go.id single bkpm submission) bappelbangd sid kemendagri mendagri.go.id planning pemprov http: planning.jatengprov.go.i jateng perkembangan teknologi informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah menjadi berubah tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga menuntut peningkatan kinerja pemerintahperangkat daerahsukoharjo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi pemerintah kabupaten sukoharjosistem pemprov rembulan.jatengprov.go.id informasi jateng usulan masyarakat jawa tengah sistem pemprov http: v2.simbankeu.com informasi jateng bantuan keuangan kabupaten sistem pemprov https: banker.bangsa.jateng informasi jateng ov.go.id manajemen pembangunan daerah bantuan keuangan kabupaten aplikasi bpp kab. http: presensi.sukoharjokab.g pengelolaan sukoharjo o.id presensi layanan kementerian https: aspirasi dan pendayagunaan pengaduan online rakyat aparatur negara dan reformasi birokrasi sistem lopp https: sirap. ipp.go.id informasi pengadaan barang dan jasa sistem bkn http: presensi.sukoharjokab.g penilaian o.id kinerja kinerja asn pemerintah kab. sukoharjo badan sima bpk keuangan sid kemendagri sukoharjokab.sid.kemendagri. daerah go.id simpati aspen sima bmd bpk sid kemenkeu rowspan kemenkeu aladin kemenkeu strada kemenkeu badan dra bnpb aplikasi penanggalan android ios gan ina risk bnpb aplikasi bencana android ios daerah dinas sosial e pkh kemensos pkh.kemensos.go.id siang kemensos seks.kemensos.go.id dinas siak kemendagri localhost (intern penduduk enrollment kemendagri (perekaman) dan vcard kemendagri pencatatan (pencetakan sipil kapel) konsolidasi kemendagri https: ws pusat adminduk konsolidasi pusat alone dispermadesd alone make android make pelayan dukcapil prov jateng online dinas sisnaker selain kemnaker perindustrian berimplikasi pada tenaga efektifitas dan kerja efisiensi pelayanan yang ada, sisnaker juga akan meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan ketenagakerjaan indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional inspektorat tlh bpk bpk https: eauditee.bpk.go.id mcp kpk jaga.id kopsurgah pmp kemenyan pmp.menpan.go.id simas prov inspektorat simas.jatengprov.go.id prov presensi absensi http: presensi.sukoharjokab.g pegawai o.id lakon kpk elukan.kpk.go.id sid mengelola https: sid.kemendagri.go.id keuangan sima bpk lapor sp4n kemendagri lapor.go.id anja kemendagri kinerja http: presensi.sukoharjokab.g o.id bijak bpp sapi pelayanan bkn kepegawaian cons, pns, kenaikan pangkat, pensiun, mutasi) ssrn seleksi cons bkn https: sscnadmin.bkn.go.id sejati seleksi jabatan kain https: sejati.kain.go.id tinggi pratama docudigital pengelolaan bkn https: docudigital.bkn.go.id dokumen digital untuk pelayanan administrasi kepegawaian mutasi pengelolaan kemendagri http: mutasi.otda.kemendagri mutasi pegawai .go.id formasi pengelolaan kemenyan https: formasi.kemenyan.go.id formasi pegawai dan sehari akd analisis bpsdm https: akd.bpsdm.jatengprov. kebutuhan prov. jawa go.id diklat tengah evaluasi evaluasi bpsdm https: evaluasi.bpsdm.jateng pelatihan pelaksanaan prov. jawa prov.go.id online diklat tengah sid pengelolaan bappelbangda perencanaan sukoharjo.sima.net kerja pupr spion dpmptsp spion.sukoharjokab.go.id sentuh playstore sentuhtanahku tanah gitar kementrian gitar.atropin.go.id atr bpn dpp sima bpk keuangan sima bpk barang sid kementrian dalam negeri mendagri.go.id sistem kementrian https: subaru.perumahan.pu.g informasi o.id bantuan perumahan dinas sima keu bpk lingkungan simbad bpk hidup sid kemendagri sukoharjo.sid.kemendagri.go.i sirajalimba semen lhk plb3.menolak.go.id dinas inlislite perpustakaan php kearsipan nasional mysql , dan maria perpustakaan sid dihapus jav, mysql prov. jateng dinas sid pertanian money dak dan sirup perikanan lpse simone e sakit sima simultan e proposal dinas dapodik kemendiknas pendidikan sima kabupaten dan keuangan kebudayaan sima bmd kabupaten dinas simonstok kementan pangan neraca kementan satgas pangan kemendagri http: ketahananpangan.semen dari.go.id sislogda dinas enumeratorsislogda.com ketahanan pangan prov. jateng panel harga dinas panelhargapangan.com pangan ketahanan pangan prov. jateng terra administrasi pembangunan dinas siskeudes bpk untuk pemberdayaan pengelolaan masyarakat keuangan dan desa desa spades kemendagri untuk pengelolaan aset desa dinas sima bkd kepemudaan sim gaji bkd dan olah e presensi bpp raga e lain bpp e reporting dwp e formasi bpp simpeg bpp kesbangpol satpol sim satpol aplikasi kemendagri satpol kemendagri.go.id informasi dan laporan tentang kondisi satpol indonesia khususnya mengenai jumlah pegawai, jumlah aset dan tingkat pendidikan pegawainya sima pemkab sukoharjo sirup lp2kp sid kemendagri bmd online aplikasi yang pemkab dikembangkan sukoharjo untuk mengurusi barang aset daerah bidang aset bkd) kecamatan seks dinas sosial sukoharjo sima bkd kab skhpe, peraturan menteri para nomor tahun tentang pedoman evaluasi spe: peraturan menteri para nomor tahun tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah, peraturan menteri para nomor tahun tentang pedoman manajemen risiko spe, peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. maksud dan tujuan maksud maksud dari penyusunan peta rencana spe kabupaten sukoharjosukoharjo yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk kerangka pemikiran dasar spe framework), jogo provinsi jawa jogotonggo.jatengprov.go.id ronggo tengah imperium provinsi jawa imperium.disperakim.jatengprov tengah v.go.id kembang pengadilan kembangdesa.pt semarang.go.id desa tinggi jateng skuter skuter.sukoharjokab.go.id presensi presensi.sukoharjokab.go.id sid sid.kemendagri.go.id kinerja presensi.sukoharjokab.go.id kin kerja simrenja sim kpk sukoharjo.org pelayanan pelayanan masyarakat simpeg sim kepangkatan lpse sim gaji dinas kesehatan rsud sima aplikasi yang pemerintah keuangan dapat digunakan kabupaten sistem oleh pemda sukoharjo informasi dalam rangka manajemen pengelolaan daerah) keuangan daerah sarana aplikasi yang kementrian https: yankee.kempes.go.id sistem menyajikan kesehatan informasi informasi tentang rawat inap) ketersediaan tempat tidur rumah sakit dispute aplikasi untuk kementrian https:dispute.kempes.go.id sistem media kesehatan informasi komunikasi dan rujukan informasi dalam terintegrasi) proses rujukan pasien antar rumah sakit sismadak aplikasi untuk kars (kondisi local domain sistem menyimpan akreditasi manajemen dokumen yang rumah dokumen berhubungan sakit) akreditasi) dengan akreditasi site sistem sistem informasi kementrian informasi pencatatan dan kesehatan tuberkulosis pelaporan terpadu) secara elektronik yang dikeluarkan leh kementrian kesehatan health aplikasi untuk bpjs https: his.bpjs facilities monitoring dan kesehatan kesehatan.go.id information pelaporan data system his) faskes, meliputi sistem data alamat informasi praktek, manajemen penanggung data jawab, jumlah fasilitas dokter dan kesehatan tenaga bpjs kesehatan lain, jam praktek, teknologi kedokteran dan informasi lainnya lapis luar mengingat serta bpjs https: lapis.bpjs paket ina merekam data kesehatan kesehatan.go.id cbg) tagihan klaim untuk paket paket yang tidak ditanggung oleh ina cbg sha sistem aplikasi untuk kementrian https: sha.kempes.go.id informasi hiv pencatatan dan kesehatan aids) pelaporan hivaids dan aims klaim aplikasi untuk kementrian local domain inang melakukan kesehatan proses klaim layanan kesehatan rumah sakit pada pasien jaminan kesehatan nasional jkn) rst sistem aplikasi untuk bpjs https: tc.bpjsketenagakerjaan. informasi pengecekan ketenagakerjaan go.id pelayanan validasi data pasien bpjs kepesertaan, ketenagakerjaan melaporkan kasus kecelakaan yang mendapatkan pelayanan serta penagihan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan peserta bpjs ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pelukis online aplikasi untuk pt. asuransi https: pelkesonline.health.go health sitem pengecekan jiwa health .id informasi validasi data pelayanan kepesertaan, pasien pengesahan dan health) pelaporan pengobatan peserta asuransi mandiri health claim virtual aplikasi untuk bpjs https: claim.bpjs claim bpjs pengecekan kesehatan kesehatan.go.id kesehatan) validasi data epesertaan, pengesahan dan pelaporan pengobatan peserta asuransi bpjs kesehatan dkbp3a morena aplikasi untuk bukan morena.bukan.go.id pelaporan dak dan bomb. aplikasi ini bisa untuk upload data dan mendownload data dalam bentuk excel. statistik rutin aplikasi berbasis bukan aplikasi. bukan.go.id sr web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang pencapaian program kependudukan dan keluarga berencana nasional. aplikasi ini bisa digunakan untuk mendownload laporan dalam bentuk xml, csv, pdf, html, excel, tiff file dan word dan bisa digunakan untuk melihat grafik perkembangan pencapaian peserta kb. simp kpai sistem informasi kpai simepkpai.com monitoring dan evaluasi pelaporan (simp) kpai. aplikasi ini bisa untuk penginputan data. tiga dapat bukan sigabkkbn.go.id mengintegrasikan aplikasi statistik rutin (pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan) dan aplikasi pendataan keluarga. aplikasi ini bisa digunakan untuk mendownload file excel. silika menerbitkan bukan silika.bukan.go.id pmb (surat perintah mengeluarkan barang) dan bisa untuk mengecek keadaan lakon. bisa digunakan untuk solusi pertahanan pengembangan spe roadmap):sukoharjosukoharjo yang sesuai dengan visi dan misi bupati kabupaten sukoharjotik kabupaten sukoharjo, tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan spe, dan tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan spe.kondisi aktual spe kabupaten sukoharjosukoharjo bab target pengembangan spe kabupaten sukoharjosukoharjo. mendownload laporannya berupa pdf. stock untuk bukan aplikasi bisa download pembuatan playstore sbb (surat bukti barang keluar) dan pengecekan keluar masuk lakon dan stok gudang. bisa untuk mendownload laporannya berupa pdf. pk21 aplikasi bukan pk21.bukan.go.id pendataan keluarga aplikasi ini bisa untuk mencetak dokumen dalam bentuk excel. dinas blue bukti mencetak bukti kemenhub portal21.bukan.go.id perhubungan lulus uji lulus uji, elektronik) sinkronisasi data dengan kemenhub, upload data kemenhub dinas sima komunikasi dan informatika sima bmd sim gaji sirup sse sid sekretariat sima bkd dprd sima bmd bkd sim gaji bkd sirup bkd bagian sima bkd pemerintah bagian sse lopp lpse.sukoharjokab.go.id eproc4 pengadaan barang dan jasa bagian hukum bagian siap dirjen perekonomian perbendaharaan dan sda sima bkd sirup bagian pbj sid kemendagri bagian simon terra lopp administrasi simbang biro pembangunan administrasi pembangunan daerah prov. jateng bagian sima badan kesejahteraan keuangan daerah rakyat sid kementerian sid.go.id dalam negeri sirup lembaga sirup. ipp.go.id kebijakan pengadaan barang jasa presensi bpp kab. presensi.sukoharjokab.go.id sukoharjo kinerja badan presensi.sukoharjokab.go.id kin kepegawaian kerja nasional bagian formasi mempermudah kemenyan formasi.menpan.go.id organisasi penyusunan kebutuhan formasi pegawai, kelas jabatan dan sasaran kerja pegawai simon penyusunan kemendagri simon.kemendagri.go.id kebutuhan formasi pegawai, kelas jabatan dan sasaran kerja pegawai pmp mempermudah kemenyan pmp.menpan.go.id line koordinasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja sakit revi meningkatkan kemenyan esr.menpan.go.id efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sisipan terpublikasinya kemenyan sipp.menpan.go.id informasi pelayanan public epp terpublikasinya pemprov epp.sippjateng.go.id informasi pelayanan public sinodik media untuk kemenyan sinodik.menpan.go.id kompetisi inovasi pelayanan public bagian protokol komunikasi pimpinan j sina (aa umum visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sukoharjo visi visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama (lima) tahun. visi pembangunan daerah dituangkan dalam rpm merupakan visi pembangunan kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses pilihan kepala daerah. visi pembangunan kabupaten sukoharjo periode sesuai dengan visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih adalah mewujudkan masyarakat sukoharjo yang lebih makmur misi dalam rangka mencapai visi kabupaten sukoharjo tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun ditetapkan: meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. bab target pengembangan spe kabupaten sukoharjo target indeks spe dinas komunikasi dan informatika diskominfo) kabupaten sukoharjo berperan sebagai it nya kabupaten sukoharjosukoharjosukoharjo tahun target pengembangan spe selama tahun mulai tahun adalah meningkatkan indeks spe dari nilai sangat baik) menjadi sangat baik). detail target pengembangan indeks spe kabupaten sukoharjo dapat dilihat tabel berikut. tabel target pengembangan indeks spe kebijakan kebijakan internal kebijakan tata telah mengatur kelola standar proses tata kebijakan kelola bagi semua layanan unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola tata kelola proses tata kelola kelembagaan dilaksanakan sepenuhnya dengan strategi dan standarisasi oleh perencanaan semua unit tik organisasi terkait manajemen proses manajemen penerapan dea dan audit tik manajemen spe laksana kan sepenuhnya dengan audit tik standarisasi oleh semua unit organisasi terkait layanan layanan spe layanan diberikan melalui administrasi perlu aran pemerintahan informasi dan layanan layanan publik layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang diberikan melalui integrasi dengan layanan spe lain index spe sangat baik target kualitatif penerapan spe pengembangan spe kabupaten sukoharjo dapat dilihat gambar yang terdiri dari kategori, yaitu: tata kelola spe, layanan spe, teknologi informasi dan komunikasi tik): dan sumber daya manusia spe. tata kelola layanan tik sdm survey pengguna pusat data spe jaringan intra tim koordinasi spe portal pelayanan sistem penghubung promosi literasi arsitektur spe publik layanan berbagi pakai kapasitas asn kebijakan spe portal administrasi portal data forum kolaborasi evaluasi spe pemerintahan peran semana spe managemen teknologi kecerdasan layansukoharjo terdiri atas:,sukoharjo agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur spe kabupaten sukoharjo,sukoharjo, serta melakukan koordinasi dengan tim koordinasi spesukoharjo bab peta rencana spe kabupaten sukoharjo bab ini berisi peta rencana spe kabupaten sukoharjo selama tahun depan dari tahun sampai dengan tahun babbab penutup bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan spe kabupaten sukoharjo, kapasitas tim koordinasi pemerintah daerah kabupaten sukoharjo:sukoharjosukoharjo,sukoharjosukoharjopublik terdiri atas portal pelayanan publik kabupaten sukoharjo yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah kabupaten sukoharjosukoharjo diintegrasikan dalam satu portal pemerintah daerah kabupaten sukoharjo,sukoharjosukoharjo,, ccsukoharjo menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah wilayah kabupaten sukoharjo,portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan satu data indonesia:,,(),bab visi misi dan sasaran spe sistem pemerintahan berbasis elektronik kabupaten sukoharjosukoharjosukoharjosukoharjospe tabel analisa kesenjangan domain kebijakan kebijakan internal belum ada, perlu disusun, tata kelolakebijakan internal belum ada, perlu disusun, layananmemiliki perlu dibuat optimalnya tupoksi yang lengkap dengan dewan disahkan dan tupoksinya, pengarah dan selalu disahkan dan tim pelaksana berkoordinasi disosialisasikan spe strategidan belum ada, disahkan perlu dibuat perencanaan memiliki peta dan dan rencana dan disosialisasikan disosialisasikan arsitektur spe tik memiliki ada dan perlu sebagian berfungsi dikembangkan, komponen tik dengan baik, dikelola dan yang serta menjadi dijadikan agen dibutuhkan enabled bagi perubahan serta yang ada proses bisnis proses bisnis perlu dioptimalkan domainterdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen sdm, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan spe serta melaksanakan audit tik secara berkala. analisis kesenjangan manajemen spe ditunjukkan oleh tabel berikut. tabel analisis kesenjangan domain manajemen spe penerapan belum dilaksanakan perlu dibuat manajemen seluruhnya proses pedoman untuk spe dilaksanakan manajemen pelaksanaan spe secara manajemen berkala spe, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala audit tik belum dilaksanakan perlu dibuat dilaksanakan proses audit pedoman secara tik secara pelaksanaan berkala berkala audit tik, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkaladengan pemerintahlayanan belum seluruh layanan membangun publik layanan terintegrasi integrasi dengbab peta rencana spe kabupaten sukoharjosukoharjo, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan spsukoharjo terdiri dari tahapan pembangunan fondasi spe tahun dan tahapan pengembangan spe tahun pembangunan pengembangan fondasi spe spe gambar tahapan rencana strategis pengembangansukoharjo, pembentukan dan fungsi kerja tim koordinasi spe daerah, portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data daerah:, infrastruktur spe pusat data dan jaringan interkoneksi tertutup antar opd),sukoharjo, selanjutnya dituangkan dalam peta rencana spe kabupaten sukoharjo mulai tahun berikut peta rencana spe kabupaten sukoharjo tahun dapat dilihat tabel peta rencana spe kabupaten sukoharjo tabel peta rencana spe kabupaten sukoharjo pembangunan arsitektur spe dokumen arsitektur proses bagian organisasi dan kabupaten sukoharjo bisnis kabupaten sukoharjo dinas kominfo dokumen arsitektur layanan bagian organisasi dan penatalaksanaan dan pengawasan kabupaten sukoharjo dinas kominfo government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dokumen arsitektur data bappelbangda dan kabupaten kota) kabupaten sukoharjo dinas kominfo dokumen arsitektur aplikasi dinas kominfo kabupaten sukoharjo dokumen arsitektur dinas kominfo infrastruktur kabupaten sukoharjo dokumen arsitektur keamanan dinas kominfo informasi kabupaten sukoharjo pembentukan dan penguatan penguatan dan optimalisasi tim sekretariat daerah kapasitas tim koordinasi spe koordinasi spe kabupaten kabupaten sukoharjouatan kebijakan spe evaluasi dan optimalisasi bagian organisasi, kebijakan tentang tim bagian hukum dan koordinasi spe kabupaten penatalaksanaan dan pengawasan sukoharjo dinas kominfo government dalam penyelenggaraan evaluasi dan optimalisasi bagian organisasi, pemerintahan daerah kebijakan tentang arsitektur dinas kominfo dan kabupaten kota) spe bagian hukum evaluasi dan optimalisasi bappelbangda, dinas kebijakan tentang manajemen kominfo dan bagian data hukumdinas kominfo dan kebijakan tentang layanan bagian hukum pusat data evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo dan kebijakan tentang bagian hukum pengoperasian jaringan intra evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo dan kebijakan tentang penggunaan bagian hukum sistem penghubung layanan evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo dan kebijakan tentang pembangunan bagian hukum aplikasi evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo dan kebijakan tentang manajemen bagian hukum) evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo dan kebijakan tentang audit tik bagian hukum evaluasi penerapan manajemen spe evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo manajemen risiko spe penatalaksanaan dan pengawasan evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo government dalam penyelenggaraan manajemen data pemerintahan daerah evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo kabupaten kota) manajemen aset tik evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo manajemen pengetahuan evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo manajemen perubahan evaluasi dan optimalisasi bagian organisasi manajemen layanan evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo manajemen keamanan informasi evaluasi dan optimalisasi dinas kominfo dan manajemen sdm spe bpp audit tik kabupaten sukoharjo dinas kominfo survey pengguna spe adanya survei kebutuhan dan dinas kominfo, bagian aan terhadap oleh organisasi bisnis monitoring opini dan aspirasi publik) aa,

lini bupati kebumen provinsi jawa tengahlaksanaan kegiatan untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,huruf dapat ditunjang dengan penyediaan tenaga non aparatur sipil negara dalam bentuk petugas penunjang kegiatan kantortugas penunjang kegiatan mempunyai hak: menerima upah sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai standarisasi jasa daerah, menerima penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. petugas penunjang kegiatan mempunyai kewajiban: menandatangani surat perintahcc.milik negara dan barang milik daerah dengan sebaik baiknya, dan menaati ketentuan jam kerja. ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban petugas penunjang kegiatan tercantum dalam syarat umum surat perintah kerja. petugas penunjang kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan dijatuhi sanksi sebagai berikut: peringatan lisan, peringatan tertulis, dan atau cc. pemutusan kontrak. bab vii penilaian kinerja setiap petugas penunjang kegiatan wajib menyampaikan sasaran kinerja petugas penunjang kegiatan kepada ppk melalui sistem informasi petugas penunjang kegiatan. ppk berkewajiban memberikan petunjuk pelaksanaan pekerjaan bagi petugas penunjang kegiatan. ppk memberikan penilaian kinerja kepada petugas penunjang kegiatan secara objektif, adil dan transparan dalam melaksanakan pekerjaan. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada akhir masa kontrak melalui sistem informasi petugas penunjang kegiatan. unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sasaran kinerja petugas penunjang kegiatan dan perilaku kerja petugas penunjang kegiatan. hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud padabentuk daftar kehadiran kerja, bentuk berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, bentuk berita acara serah terima pekerjaan antara ppk dan penyedia jasa lainnya,dan bentuk penilaian prestasiutusan kontrak kontrak antara ppk dan petugas penunjang kegiatan dinyatakan berakhir apabila petugas penunjang kegiatan: meninggal dunia, mengundurkan diri, cc. diputus kontrak oleh ppk sebelum masa kontrak berakhir, dan jangka waktu kontrak pekerjaan telah berakhir. pemutusan kontrak antara ppk dan petugas penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf tidak menunggu sampai berakhirnya kontrak. ppk dapat memutus kontrak sebelum masa kontrak berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila petugas penunjang kegiatan: tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama (lima) hari kerja, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama (dua puluh empat) hari kerja, cc. tidak memenuhi target program dan kegiatan, terkena dampak perampingan organisasi, atau melanggar surat perjanjian kerja. bab sistem informasi perangkat daerah yang mengadakan petugas penunjang kegiatan wajib memasukkan dan memperbaharui informasi petugas penunjang kegiatan dalam sistem informasi petugas penunjang kegiatan. sistem informasi petugas penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. bab ketentuan peralihan petugas penunjang kegiatan yang diangkat sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya kontrak perjanjian kerja. jumlah petugas penunjang kegiatan pada perangkat daerah tidak melebihi jumlah petugas penunjang kegiatan yang terekam pada sistem informasi petugas penunjang kegimen opeusulan rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan kebumen kop perangkat daerah kebumen, bnanaanaananaananaan nomor kepada lampiran (satu) bundel yth bupati kebumen perihal usulan rencana kebutuhan c.a. petugas penunjang kegiatan kebumen berdasark, kami sampaikan usulan rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan sebagai berikut: nama kegiatan unit kerja penempatan jumlah yang pada dpa diusulkan sebagai bahan pertimbangan pemberian rekomendasi, kami lampirkan: nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah yang diusulkan, data asn perangkat daerah, analisa beban kerja, dan peta jabatan. demikian atas terkenalnya disampaikan terima kasih. kepala perangkat daerah keterangan kolom diisi nomor urut kolom diisi nama kegiatan yang terdapat rekening belanja untuk pembiayaan petugas penunjang kegiatan kolom diisi unit kerja bidang penempatan petugas penunjang kegiatan kolom diisi jumlah petugas penunjang kegiatan yang diusulkan menara bie lampiran surat usulan rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan nama perangkat daerah nama deskripsi kualifikasi jumlah unit jabatan pekerjaan pendidikan kerja bidang keterampilan penempatan loh too keterangan kolom diisi nomor urut kolom diisi nama jabatan petugas penunjang kegiatan yang diusulkan kolom diisi gambaran singkat uraian pekerjaan petugas penunjang kegiatan kolom diisi syarat kualifikasi pendidikan keterampilan kolom diisi jumlah yang diusulkan kolom diisi unit kerja bidang penempatan petugas penunjang kegiatan nama pegawai asn nip ni ppp jabatan tea keterangan kolom diisi nomor urut kolom diisi nama pegawai kolom diisi nomor induk pegawai kolom diisi jabatan kepala perangkat daerah, menara lampiran surat usulan rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan informasi jabatan nama jabatan unit kerja jpt pratama administrator pengawaswaktu uraian hasil jumlah penyu waktu kebutuhan tugas kerja hasil lesbian efektif pegawai (jam) po.) pst| po.) jumlah jumlah pegawai catatan: hanya tugas pokok jabatan yang diisikan. hasil kerja: bahan kerja: bahan kerja penggunaan dalam tugas aan best jp. perangkat kerja: perangkat kerja penggunaan untuk tugas ian bap dai tanggung jawab ina uraian wewenang uraian korelasi jabatan nama unit dalam hal jabatan kerja instansi oh. kondisi lingkungan kerja aspek faktor aan risiko bahaya nama resiko penyebab pelbupati kebumen, ttd. arif sugianto men lampiran opa?rekomendasi pengadaan petugas penunjang kegiatan kop perangkat daerah kebumen, pananananannanananaan nomor kepada lampiran yth s0cococrococoocooooooc.c. perihal rekomendasi pengadaan petugas penunjang kegiatan kebumen dasar: peraturan bupati kebumen nomor18 tahun tentang petugas penunjang kegiatan kantor lapangan lingkungan pemerintah kabupaten kebumen surat nomor. tanggal . perihal usulan rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan perangkat daerah hasil verifikasi dan konsultasi dengan tim anggaran pemerintah daerah tapi) kabupaten kebumen kami sampaikan bahwa usulan saudara terkait kebutuhan petugas penunjang kegiatan disetujui sebanyak . orang dengan perincian sebagai berikut: nama jabatan unit kerja bidang jumlah petugas petugas penunjang penempatan penunjang kegiatan kegiatan ang disetujui selanjutnya berkenaan dengan pengadaan petugas penunjang kegiatan dimaksud, agar berpedoman pada. demikian atas terkenalnya disampaikan terima kasih. kepala perangkat daerah tembusan: disampaikan kepada yth. sekretaris daerah selaku ketua tapi kabupaten kebumen, kepala bpk kabupaten kebumen kepala bappeda kabupaten kebumen bupati kebumen, ttd. arif sugianto menara lampiran iiicontoh format kerangka acuan kerja pengadaan jasa lainnya orang perorangan kerangka acuan kerja(kak) kegiatan: (diisi sesuai dpa) pekerjaan: belanja jasa io. (diisi sesuai rekening belanja dalam dpa) (diisi sesuai jenis pekerjaannya) tahun anggaran on. menara kerangka acuan kerja (kak) kegiatan: (diisi sesuai dpa) pekerjaan: belanja jasa .lainnya orang perorangan dimaksud. maksud dan tujuan maksud maksud dari pengadaan jasa lainnya orang perorangan. tujuan tujuan dari pengadaan jasa lainnya orang perorangan. sasaran target sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya petugas penunjang kegiatan. lokasi pekerjaan lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah perangkat daerah dan atau meliputi seluruh wilayah kabupaten kebumen dengan penugasan pemberi pekerjaan nama dan organisasi pejabat pembuat komitmen satuan kerja pemerintah kabupaten kebumen opd fisi nama perangkat daerah) nama pa kpa .nensenannnananatannnaln nama ppk (diisi sesuai dpa) sub kegiatan .iio.soedah pekerjaan akanaananaakaaa miabupaten kebumen tahun angga bupati adalah bupati kebumponen pembiayaan petugas penunjang kegiatan . (diisi posisi jenis pekerjaan yang akan diadakan) akan menerima: upah kerja dll (diisi sesuai penganggaran) perkiraan biaya total pembiayaan yang diperlukan rp. (diisi sesuai nilai hps) ruang lingkup pekerjaan cakupan tugas pekerjaan yang harus dilakukan oleh petugas penunjang kegiatan . (diisi posisi jenis pekerjaannya) adalah sebagai berikut: nnaaananananananan berisi uraian tugas pekerjaan sehari hari yang harus dilakukan oleh petugas penunjang kegiatan fasilitas penunjang petugas penunjang kegiatopd . mendapatkan tanda pengenal kerja, dapat diberikan seragam kerja petugas penunjang kegiatan, mendapatkan hak tidak masuk kerja dengan ketentuan sebagai berikut: izin tidak masuk kerja dalam masa perikatan paling lama (dua belas) hari kerja dalam satu tahun, izin tidak masuk kerja karena sakit melaksanakan pernikahan pertama alasan keluarga sakit atau meninggal dunia ayah, ibu, mertua, anak) paling lama hari, izin tidak masuk kerja karena persalinan dan kecelakaan kerja paling lama (dua) bulan. fasilitas luar sebagaimana dijelaskan atas disediakan sendiri oleh petugas penunjang kegiatan . (diisi posisi jenis pekerjaan yang akan diadakan). output pekerjaan yang diharapkan petugas penunjang kegiattugas penunjang kegiatkualifikasi dan spesifikasi petugas penunjang kegiatan persyaratan kualifikasi persyaratan administrasi warga negara indonesia, memiliki nomor pokok wajib pajak npp) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhirberusia sekurang kurangnya (dua puluh) tahun dan setinggi tingginy(sesuaikan) persyaratan khusus (sesuaikan dengan kebutuhan jabatan) berkelakuan baik dan tidak pernah mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. an lain lain) spesifikasi petugas penunjang kegiatan pol neogen pendidikan (tan mega (umah pekerjaan keahlian kerja fee. min. sarjana sana sana s1) d3 lulusan (diisi (diisi orang (diisi jurusan sesuai sesuai (diisi sesuai kerekeeeeeeee gari| bersyarat perkara jumlah posisi universitas apabila tan sesuai pekerjaan perguruan tinggi diperlukan apabila jumlah yang negeri atau dipeluk yang diperlukan perguruan tinggi an) perlu sesuai| swasta yang telah kan dpa) diakreditasi dengan sesuai ipk minimal .tugas penunjang kegiatada proses seleksi penyedia jasa lainnya tahun berikutnya. kepala opd. pejabat pembuat komitmen selaku pengguna anggaran menaraabupaten kebumen satuan kerja opd ana senannanaannaaa nak kegiatan kanaananananan nanas ana nana aan aan sub kegiatan ndanaananannaaanaaaa aan pekerjaan belanja jasa . j.(diisi sesuai rekening belanjadalam dpa) (diisi sesuai jenis pekerjaannya) sumber dana apbd kabupaten kebumen tahun anggaran ponaananananananananaan uraian volume satuan yan total( rp.) eee jumlah total rp. bee nilai total rp. ben pejabat pembuat komitmendilingkungan pemerintah kabupaten kebumen format surat perintah kerja kop surat perangkat daerah surat perintah kerja satuan kerja :.oocooonaaan (spk) nomor surat perintah kerja :. tanggal penamaan halaman dam nomor surat undangan pengadaan paket pekerjaan langsung look petugas penunjang tanggal bonkanaanannanaanan nana anna kegiatan belanja jasa nomor berita acara hasil pengadaan langsung look (tulis jenis pekerjaan tanggal bonkanaanannanaanan nana anna sesuai dpa) sumber dana dpa opd . ) (tulis nama opd) tahun anggaran. kode rekening anggaran taataatka waktu pelaksanaan pekerjaan nilai pekerjaan satuan uraian pekerjaan volume satuan harga rp) pengadaan jasa lainnya bulan perorangan . jjj. (tulis jenis pekerjaan) pejabat pembuat komitmen untuk dan atas nama knanaanannanaa nana anna penyedia jasa lainnya pekerjaan.oo (tulis jenis pekerjaannya) nomor pengumuman pengadaan ) nik nomor induk kependudukan format syarat umum surat perintah kerja (spk) syarat umum surat perintah kerja (spk) ruang lingkup pekerjaan petugas penunjang kegiaturat perintah kerjalembaran daerah kabupaten kebumen nomor tahun tambahan lembaran daerah kabupaten kebumen nomor kedudukan petugas penunjang kegiatan petugas penunjang kegiatanppp)urat perintah kerja pejabat pembuat komitmen membayar kepada petugas penunjang kegiatan atas pelaksanaan pekerjaan dalam spk sebesar rp. . dengan dibayarkan secara . (per bulan atau per termin). pembayaran upah melalui transfer paling lambat tanggal bulan berikutnya kepada petugas penunjang kegiatan: nama ponkaannanaaaneaanaanaan nik pankkanamaannamanaam rekening ponnanaanannanaanaananaan bank. cabang. jj.ciitugas penunjang kegiatan kepada ppk. hak kepemilikan atas peralatan dan barang bahan yang disediakan oleh ppk tetap pada ppk, dan peralatan tersebut harus dikembalikan kepada ppk pada saat surat perintah kerja berakhir atau tidak diperlukan lagi oleh petugas penunjang kegiattugas penunjang kegiatan dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. pengalihan dan atau subkontrak petugas penunjang kegiattugas penunjang kegiatan. jadwal surat perintah kerjaurat perintah kerja adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam smk. petugas penunjang kegiatan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal instruksi yang ditentukan. uraian tugas aanaananannanaa aan nanaakenaleee dst. (tulis uraian tugas yang menjadi tanggung jawab petugas penunjang kegiatan secara jelas dan detil sesuaitugas penunjang kegiatan, memotong pembayaran upah bagi petugas penunjang kegiattugas penunjang kegiatan, memverifikasi dan memvalidasi data petugas penunjang kegiatan, menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja petugas penunjang kegiatan. hak, kewajiban, larangan petugas penunjang kegiatan hak menerima upah kerja, dan menerima penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban menandatangani dan melaksanakan surat perjanjianbarang milik negara dan barang barang milik daerah dengan sebaik baiknya, mentaati surat perintah kerja yang telah disepakati oleh para pihak,abupaten kebumen. jam kerja jam kerja petugas penunjang kegiatan adalah disesuaikan dengan ketentuan perangkat daerah. petugas penunjang kegiatan yang. pakaian, peralatan dan perlengkapan kerja petugas penunjang kegiatan menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan disesuaikan dengan jenis pekerjaan perangkat daerah masing masing, pakaian kerja sebagaimana dimaksud atas dilengkapi dengan tanda pengenal berupa card dengan latar belakang foto berwarna ungu, yang disediakan oleh perangkat daerah dan wajib dikembalikan kepada perangkat daerah apabila masa kontrak petugas penunjang kegiatan telah berakhir, petugas penunjang kegiatan menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersediatugas penunjang kegiatankategori hasil penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi dasar acuan keberlanjutan perikatan kerja petugas penunjang kegiatantugas penunjang kegiatan secara akumulasi selama durasi perikatan kerja. hasil evaluasi prestasi kerja akumulatif tahunan dapat digunakan sebagai pertimbangan pada seleksi petugas penunjang kegiatan tahun berikutnya. pembayaran upah kerjapetugas penunjang kegiatan kantor lapangan yang selanjutnya disebut petugas penunjang kegiatunjang pelaksanaan kegiatan kantor lapangan dengan proses pengadaan melalui penyedia jasa lainnya orang peroranglainnya orang perjasa lainnya orang perorangan yang selanjutnya disebut penyedia adalah orang perorangan yang menyediakan jasa lainnya berdasarkan kontrak. pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh petugas penunjang kegiatan melalui proses pengadaan penyedia jasa lainnya orang perorangan oleh perangkat daerah. analisis kebutuhan pegawai adalah suatu metode untuk mengetahui jumlah pegawai perangkat daerahegawai dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan riil pegawai. rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan adalah hasil perhitungan dan perencanaan jumlah kebutuhan pegawai non aparatur sipil negara yang didasarkan pada kekurangan pegawai aparatur sipil negara sesuai hasil analisis kebutuhan pegawverifikasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi usulan rencana kebutuhan petugas penunjangstem bulanan, pembayaran dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku, kelengkapan persyaratan pembayaran yaitutugas penunjang kegiatanketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing masing bentuk kontrak dilakukan sesuai peraturan bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, pembayaran upah kerja dilaksanakan secara non tunai melalui bank.:dan pembayaran upah kerja dilakukan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal petugas penunjang kegiatan bekerja. pemotongan upah kerja dalam hal petugas penunjang kegiatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka dikenakan potongan upah sebesar: jumlah hari tidak masuk aan tea) besaran upah bulanan jumlah hari kerja dalam hal petugas penunjang kegiatan izin tidak masuk kerja. pemutusan surat perintah kerja pemutusan surat perintah kerja dapat dilakukan oleh ppk sebelum masa perikatan yang tercantum dalam surat perintah kerja dan smk selesai apabila petugas penunjang kegiatan: tidak mentaati ketentuan kewajiban dan larangan bagi petugas penunjang kegiatizin tidak masuk kerja lebih dari (dua belas) hari kerja selama masa perikatan, tidak masuk kerja melebihi waktu izin selama (dua) bulan bagi petugas penunjang kegiatopadiidalam maupun luar lingkungan kerja, membujuk rekan tersangka. tata cara pemutusan perikatantugas penunjang kegiatan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan bupati yang mengatur mengenai petugas penunjang kegiatan. petugas penunjang kegiatppt) yang bersangkutan. pemanggilan terhadap petugas penunjang kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran paling lambat (dua) hari kerja setelah adanya laporan aduan pelanggaran dilakukan. apabila pada tanggal pemeriksaan petugas penunjang kegiattersebut yang bersangkutan tidak hadir, maka berdasarkan bukti bukti yang ada ppt dapat memberikan rekomendasi pemutusan kontrak petugas penunjang kegiatan kepada ppkkontrak petugas penunjang kegiatan berdasarkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt). petugas penunjang kegiattugas penunjang kegiatan. apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan petugas penunjang kegiattugas penunjang kegiattugas penunjang kegiaturat perintah kerjatugas penunjang kegiatan sepakat memilih kedudukan hukum domisili tetap pengadilan negeri kebumen. larangan pemberian komisi petugas penunjang kegiat ini. petugas penunjang kegiatan ini. menerima dan menyetujui untuk dan atas nama untuk dan atas nama perangkat daerah ., petugas penunjang kegiatan selaku pejabat penandatangan pekerja . kontrak nama ppk) pnnannannannnnnnanananaanaaanaanaaaaaaaaan nip. ppk nikinn paket pekerjaan . belanja jasa| jabatan jabatan struktural jfu jpt) alamat alamat perangkat daerah) selanjutnya disebut sebagai pejabat pembuat komitmen: . berdasarkan surat perintah kerja nomor . tanggal . bersama ini memerintahkan: namnjutnya disebut sebagai petugas penunjang kegiatan. untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuansebagai berikut macam pekerjaan belanja jasa nama dan jenis pekerjaan): tanggal mulai kerja kanananananananananana. (.) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal denda terhadap petugas penunjang kegiatan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan upah sebesar gen perkebumen, .a untuk dan atas nama menerima dan menyetujui atas nama opd ana. petugas penunjang kegiatan pejabat penandatangan kontrak pekerja. (tulis jenis pekerjaan) format surat pernyataan petugas penunjang kegiatan surat pernyataan saya yang bertanda tangan bawah ini: nama nik tempat tanggal lahir pendidikan alamat dengan ini menyatakan bahwa: saya bersedia untuk melaksanakan pekerjaan petugas penunjang kegiatan sebagai .(nama jabatan) terhitung mulai tanggal .sampai dengan tanggal . saya telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang terdapat dalaman bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan bupati kebumen. tanggal . yang telah saya tandatangani. saya tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil cons) atau pegawai negeri sipil pns)kebumen,. yang membuat pernyataan materai (nama jelas) bupati kebumen, ttd. arif sugianto mereka operrita acara hasil evaluasi kualifikasi administrasi dan teknis: pekerjaan sub kegiatan tahun pagu dana rp. nilai hps rp. dokumen kualifikasi administrasi dan nama peserta teknis fat keterangan nomor surat penawaran telah ditandatangani oleh peserta kelengkapan dan keabsahan pakta integritas melampirkan surat pernyataan kelengkapan dan keabsahan formulir isian kualifikasi pendidikan (apabila disyaratkan) sertifikat keahlian (apabila disyaratkan) memenuhi syarat tdk memenuhi syarat kebumen, pejabat pengadaan barang jasa opd) tahun anggaran nama nip. men ope lampiran berita acara hasil evaluasi teknis: evaluasi teknis pekerjaan sub kegiatan tahun pagu dana rp. nilai hps rp. dokumen memenuhi penawaran hasil tes kompetensi tidak teknis memenuhi wawancara menyetujui, kebumen, pejabat pengadaan barang jasa opd) tim teknis tahun anggaran nama nip. men ope pejabat pengadaan barang jasa opd. css tahun anggaran ll. berita acara hasil pengadaan langsung nomor pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat pejabat pengadaan barang jasa telah menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen penawaran paket pekerjaan sub kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: data paket pengadaan nama opd alamat nama paket pekerjaan pagu anggaran (dana) rp. sumber dana harga perkiraan sendiri hps) rp. kode rup metode pemilihan pengadaan langsung pembukaan penawaran pembukaan penawaran dari . (di isi jumlah) peserta yang mendaftar terdapat . (di isi jumlah) peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: toh dna toh toh dat mereka oper evaluasi penawaran evaluasi administrasi dan kualifikasi hasil evaluasi aan nan dan ben ooh evaluasi teknis mana nan aan demikian berita acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya. pejabat pengadaan barang jasa brenaasantanenee (nama opd) tahun anggaran nama. nip.ntuk surat penawaran imp4, it9g| bin) thn) kepada yth.: lampiran pejabat pengadaan pada perihal penawaran pengadaan opd) (diisi nama pekerjaan| sehubungan dengan pengumuman undangan pengadaan langsung nomor: tanggal dengan ini saya mengajukan penawaran untuk pengadaan (diisi nama pekerjaan)saya jasa lainnya perorangan nama lengkapsaran nilainya mengikuti ketentuan yang mengatur tentang ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: perencanaan kebutuhan, rekomendasi, pelaksanaan pengadaan, perikatan, hak dan kewajiban, pemutusan kontrak, penilaian prestasi kerja, dan sistem informasi. bab iii perencanaan kebutuhan perangkat daerah menyusun rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan didasarkan pada analisis kebutuhan petugas penunjang kegiatan. penyusunan rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan pada bulan januari tahun anggaran sebelumnya. bentuk pakta pakta integritas pakta integritas perorangan) pakta integritas saya yang bertanda tangan bawah ini: nama nik alamat pekerjaan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada (isi sesuai opdhormat saya, (tanda tangan)|, (nama lengkap) mega bentuk formulir isian kualifikasi peserta perorangan formulir isian kualifikasi peserta perorangan saya yang bertanda tangan bawah ini: nama nik alamat telepontidak dalam pengawasan pengadilan dan atauatau sedang menjalani sanksi pidana, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politikdata data saya adalah sebagai berikut: data kualifikasi administrasi legalitas nama nik tempat dan tanggal lahir alamat domisili status perkawinan telepon mail nomor pokok wajib pajak bukti laporan pajak tahun tanggal tahun terakhir data kualifikasi teknis pendidikan pendidikan formal nama jenjang sekolah jurusan tempat tahun tahun pendidikan perguruan masuk selesai tinggi pendidikan non formal kursus pelatihan jenis kursus aa, bea data pengalaman kerja jabatan bln thn s d unit kerja keterangan bln thn pemberi pekerjakebumen, . . penyedia meterai tanda tangan (nama lengkap) bupati kebumen, ttd. arif sugianto oo) apa dpt lampiran vii peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang petugas penunjang kegiatan kantor lapangan bentuk daftar kehadiran kerja daftar kehadiran kerja petugas penunjang kegiatan san dono nana mena tea apa tas ala aaa fan jang jana ina jiwa tni tni nan kaa ann tni tni aaa aan nanti sana aaaaaa aaaaaa sah tni nama iai ana tni tani aaa aaa aan umen, er seren0nnn meter enn mma pejabat pelaksana teknis kegiatan pejabat pembuat komitmen pengguna anggaran nip nip nip ket hari sabtu hari libur men ope bentuknn pada hari ini . tanggal . bulan . tahun ., kami yang bertanda tangan bawahan: nama nama pejabat pembuat komitmen| nip ini ppk| jabatan pejabat pembuat komitmen pada . alamat alamat perangkat daerah) nama nama pejabat pelaksanaan teknis kegiatan ppt| nip ini ppt) jabatan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada . alamat alamat perangkat daerah)oleh: nama penyedia jasberdasarkan: surat perintah kerja nomor . tanggal . surat perintah mulai kerja smk) nomor memeriksa, jasa lainnya orang perorangan nama ppk) knannaannanaaanaaanaan knannann nan nan naa anna nama putri| knannaannanaaanaaanaan adaa ope bentuknama penyedia jasa:urat perintah kerja nomor . tanggal. smk nomor . tanggal. (bp pihak pertama telah menerima hasil perkenaan dari pihak kedua dengan kondisi opd mann orang perorangan men operaj| jabatan pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran opd .urat perintah kerja nomor . tanggal . smk nomor . tanggal. pihak kedua menyatakan telah menerima hasil pekerjaan dari pihak pertama dengan kondisimen ope bentuk penilaian prestasi kerja penilaian kinerja petugas penunjang kegiatan kantor lapangan periode . sid petugas penunjang kegiatan pejabat penilai yang dinilai nama nama pesan nik heseroeio pangkat gol. ruang jabatan '. benispekerjan unit kerja unit kerja unsur yang dinilai nilai asma perilaku kerja pegawai nilai prestasi kerja nilai skp dan nilai perilaku kerja) kebumen, ll. pejabat penilai petugas penunjang kegiatan kantor lapangan bupati kebumen, ttd. arif sugianto perangkat daerah menyampaikan surat usulan rencana kebutuhmelampirkan dokumen formulir yang memuat: data pegawai asn aktif lingkungan perangkat daerah pengusul, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah kebutuhan petugas penunjang kegiatan yang diusulkan, dan cc. analisis kebutuhan petugas penunjang kegiatan. surat usulan rencana kebutuhan petugas penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat bulan februari tahun anggaran sebelumnya. format surat usulan rencana kebutuhan petugas penunjangdalam rangka verifikasi usulan kebutuhan petugas penunjang kegiatan, sekretaris daerah membentuk tim verifikasi. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari perangkat daerah unit kerja yang membidangi urusan: kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengawasan, pengadaan barang dansa, hukum: dan organisasi. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil verifikasi kepada sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian mengeluarkan surat rekomendasi pengadaan petugas penunjang kegiatan kepada perangkat daerahgadaan bagian kesatu umum pengadaan petugas penunjang kegiatan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. rencana pengadaan petugas penunjang kegiatan dimasukkan dalam rencana umum pengadaan dan diumumkan oleh pa kpa melalui sistem informasi rencana umum pengadaan. pengadaan petugas penunjang kegiatan dilaksanakan melalui penyedia untuk jangka waktu pekerjaan paling lama (satu) tahun anggaran. pemilihan petugas penunjang kegiatan melalui penyedia dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. metode pemilihan pengadaan petugas penunjang kegiatan dengan metode pengadaan langsung. membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ppk dan pejabat pengadaan dalam proses pengadaan. tim teknis sebagaimana dibentuk dari unsur perangkat daerah yang melaksanakan pemilihan petugas penunjang kegiatan atau dengan menambahkan unsur perangkat daerah lain sesuai kebutuhan. tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada adalah membantu tugas ppkmembantu tugas ppk dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pengendalian kontrak, dan membantu pejabat pengadaan dalam melakukan evaluasi teknis atau kompetensi bidang. bagian kedua tahapan proses pelaksanaan pengadaan petugas penunjang kegiatan melalui tahapan sebagai berikut: ppk menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang meliputi spesifikasi teknis kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendirlain dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ppk menyusun surat perintah kerja, syarat umum surat perintah kerja, surat perintah mulai kerja dan surat pernyataan petugas penunjang kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing masingpk menyampaikan surat permintaan pemilihan penyedia kepada pejabat pengadaan dihampiri dokumen persiapan pengadaan, salinan rka dpa, identitas rencana umum pengadaan dan rencana waktu penggunaan barang jasa, pejabat pengadaan membuat persiapan pemilihan meliputi: revi dokumen persiapan pengadaan, penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan. pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan melalui tahapan sebagai berikut: pengumuman, pendaftaran dan penyampaian dokumen penawaran, evaluasi penawaran, pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadapengadaan mengumumkan hasil pemilihan secara terbuka dan transparan melalui papan pengumuman dan atau website resmi perangkat daerah, dan pejabat pengadaan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada ppk. dalam hal ppk tidak menyetujui hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka ppk menyampaikan penolakan kepada pejabat pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. ppk dan pejabat pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihanling lambat (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. ppk berkewajiban melaporkan pelaksanaan pengadaan petugas penunjang kegiatan kepada sebelum pelaksanaan perikatan kerja. melaporkan pelaksanaan pengadatembusan disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, bidang pengawasan, dan bidang pengadaan barang jasa. bagian ketiga persyaratan kualifikasi setiap penyedia harus memenuhi persyaratan: kualifikasi administrasi legalitas: dan kualifikasi teknis. persyaratan kualifikasi administrasi legalitas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: warga negara indonesia, memiliki nomor pokok wajib pajaksekurang kurangnya berusia (dua puluh) tahun dan setinggi tingginya berusipersyaratan kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan kebutuhan masing masing perangkat daerah. bagian keempat pengumuman pengadaan langsung pejabat pengadaan melakukan pengumuman secara terbuka melalui papan pengumuman dan website resmi perangkat daerah. pengumuman sekurang kurangnya memuat: nama pekerjaan dan kualifikasi pendidikan, uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan, persyaratan, waktu dan tata cara pendaftaran, dan tahapan dan jadwal waktu pemilihan. pengumuman sebagaimana dimaksud minimal selama (tiga) hari kalender. bagian kelima evaluasi dan pengumuman hasil pengadaan langsung evaluasi pengadaan petugas penunjang kegiatan, meliputi: evaluasi kualifikasi administrasi: dan evaluasi kualifikasi teknis. evaluasi kualifikasi administrasi dengan ketentuan: penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila: surat penawaran telah ditandatangani oleh penyedia, dan pakta integritas, surat pernyataan dan formulir isian kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dinyatakan gugur. evaluasi teknis dengan ketentuan: evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi kualifikasi administrasi, evaluasi teknis sekurang kurangnya dilakukan secara tertulis atau dapat melalui seleksi menggunakan media komputer, dan tim teknis melaksanakan evaluasi teknis berupa tes kompetensi. perangkat daerah dapat menggunakan hasil penilaian kinerja petugas penunjang kegiatan pada kontrak sebelumnya sebagai nilai tambahan dalam proses seleksi. hasil evaluasi teknis disampaikan oleh tim teknis kepada pejabat pengadaan. bentuk surat penawaran, bentuk pakta integritas dan bentuk formulir iskatan dalam hal pejabat pengadaan telah menetapkan pemenang penyedia, ppk dapat melakukan perikatan kontrak dengan penyedia sebagai petugas penunjang kegiatan melalui penandatanganan dokumen surat perintah kerja dan surat perintah mulai kerja oleh para pihak. penyedia yang telah melakukan perikatan kontrak sebagaimana dimaksud wajib menandatangani surat pernyataan. ppk dapat mengganti petugas penunjang kegiatan yang mengundurkan diri sebelum masa perikatan selesai dengan penyedia yang sebelumnya telah mengikuti proses tahapan pemilihan pada jabatan yang sama. penyedia sebagaimana dimaksud pada merupakan peserta seleksi terbaik peringkat berikutnya pada seleksi tahun berjalan.

mehdekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung menimbang .@ bahwa dalam upaya meningkatkan serta terselenggaranya tertib administrasi dalam kegiatan pelayanan legalised ijazah dan transkrip nilai yang baik pada sub bagian akademik fki universitas lampung ta. yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengambil ijazah dan transkrip nilai sesuai jadwal yang telah ditentukan. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a atas, perlu ditetapkan petugas pelayanan legalised ijazah dan transkrip nilai pada sub bagian akademik fkip universitas lampung ta.kampung: memutuskan menetapkan :keputusan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas. lampung tentang penetapankesatu bahwa untuk meningkatkan serta terselenggaranya tertib administrasi yang baik dalam pelayanan legalised ijazah dan transkrip nilai pada sub bagian akademik fki universitas lampung yang bertujuan agar alumni mahasiswa dapat mengambil ijazah dan transkrip nilai sesuai jadwal yang telah ditentukan, dipandang perlu adanya petugas pelayanan legalised ijazah dan transkrip nilai pada sub bagian akademik dan kerjasama fkip universitas lampung ta. kedua mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputus ini sebagai petugasnya panitiatanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatanselesai dilaksanakan:ala klg satuan raja a ap 01f tembusan rektor universitas lampung sebagai laporan. ibnu2019 surai skak pengelola tim panitia| marettugas legalised ijazah dan transkrip nilai pada sub bagian ,akademik fakultas keg urutan dan ilmu pendidikan universitas lampung ta.noinama tpangkatgol pekerjaan |ir andi, si pembina iv a koordinator pelaksana sumaryoto, sh. penata titi ketua ibnu show pengatur e oo anggota mahmud penata muda tkt yii oo anggota zainuddin penata muda tkt imdb anggota fey eka cahyadi, psi. non pns , anggota agus setiawan jaya. non pns anggota ass, dekan, ($$ &,n ".& (gk paduan rata mana

sen nano, dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan selatan, menimbang bahwa dalam rangka membantu untuk meringankan beban kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang terdampak banjiraturan anggaran pendapatan dan belanj.provinsi kalimantan selatan adalbupati walikota adalah bupati banjar, bupati barito kuala, bupati tanah laut, bupati hulu sungai tengah, bupati balangan dan walibersifat khusus kepada pemerintinspektorat adalah inspektorat provinsi kalimantan selatan dan inspektorat kabupaten kota adalah inspektoratbab iii sumber dana dan penganggaran bagian kesatu sumber dana bantuan keuangan kepada beberapa pemerintah kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keuangan bersumber dariagian kedua penganggaran (l) dipergunakan untuk pasca bencana banjir seperti: perbaikan tempat ibadah, dan perbaikan sekolah. bantuan keuangan dianggarkan pada peraturan gubernur kalimantan selatan nomor tahun tentang perubahan atas perubahan peraturan gubernur kalimantan selatan nomor tahun tentang penjabaran apbdprovinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keuanganditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keuangan. bab mekanisme pencairan mekanisme pencairsesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: bupati walikotarbuda, ditandatangani dan ditempel, referensi bank atas rekening kas daerah pemerintah kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keuangantunjukdipindai dengan cam scanner dokumen sebagaimana dimaksud pada ditembakan kepada kepala skpd yang membidangi lingkup pemerintah kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keu seratus) dan terdapat sisa anggaran akibat dari efisiensi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran apbd pemerintah kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaannanggulangan bencana alam pemerintah kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keuangan. bab pengawasan inspektorat provinsi kalimantan selatan melakukan pengawasan terhadapinspektorat provinsi kalimantan selatan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh inspektorat kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keuangan. bab vii pelaporan pemerintah kabupaten kota provinsi kalimantan selatan yang menerima bantuan keuanganrbuda provinsi kalimantan selatan paling lambat tanggal januari dipindai dengan cam scanner laporan sebagaimana dimaksud pada (l), dengan tembusan disampaikan pada inspekturselatan, labirin noor diundangkan banjarbaru pada tanggal januari pj. sekretaris daerah provinsi kalifeet wtas pal aahpnp atah lampirantunjuk pelaksanaan bantuan semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan perkotaan tahun anggaran pendahuluan pengertian kegiatan bantuan semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan perkotaan adalah kegiatan pemberian bantuan semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan perkotaan yang bersifat stimulan dari pemerintah kabupaten kebumen kepada kelompok masyarakat desa kelurahan dalam rangka menanamkan dan meningkatkan semangat gotong royong. maksud maksud kegiatan bantuan semen untuk memberdayakan kelompok masyarakat desa kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan perkotaan yang dibutuhkan. tujuan tujuan kegiatan bantuan semen ini adalah sebagai berikut meningkatkan sarana prasarana jalan lingkungan, jalan desa, jalan penghubung, jembatan, talud, sarana irigasi, sarana kebersihan lingkungan, sarana penunjang segi sosial masyarakat, olah raga, pertanian, peternakan, drainase dan sarana sistem keamanan lingkungan meningkatkan kelancaran transportasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian dalam pembangunan, meningkatkan aksesibilitas, peningkatan kegiatan ekonomi, pemasaran, pendidikan, keagamaan dan mengurangi isolasi daerah khususnya sarana transportasi, memberdayakan lembaga panitia pembangunan yang ada, meningkatkan ketrampilan masyarakat perdesaan perkotaan dalam perencanaan pembangunan, dan pemerataan pembangunan kabupaten kebumen. pelaksanaan kegiatan ini mengutamakan peran serta masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada perdesaan perkotaan, dengan melakukan koordinasi kepada lembaga panitia pembangunan selaku penanggung jawab. prinsip prinsip prinsip yang digunakan dalam kegiatan bantuan semen ini adalah: transparansi, yaitu kegiatan bantuan dilaksanakan secara transparan, akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipatif, yaitu pelaksanaan kegiatan merangsang partisipasi masyarakat. kriteria penerima bantuan penerima bantuan semen adalah kelompok masyarakat desa kelurahan yang memerlukan bantuan semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan perkotaan yang meliputi: panitia pembangunan rt, dan desa kelurahan, kelompok usaha yang memberdayakan lingkungan sekitar, panitia kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perekonomian dan sosial masyarakat, kelompok masyarakat yang terkena musibah bencana alam yang berakibat pada sarana prasarana rumah tempat tinggal rusak panitia kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup, dan kelompok masyarakat bidang olah raga yang memiliki kegiatan berprestasi. sumber dan jumlah bantuan kegiatan bantuan semen ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kebumen tahun anggaran besarnya bantuan semen kepada masing masing penerima bantuan adalah paling sedikit (dua puluh) zak dan paling banyak (empat ratus) zak. tata cara penyaluran bantuan tata cara penyaluran bantuan semen adalah sebagai berikut pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan semeyang berisi uraian latar belakang permohonan bantuan, tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, besaran kebutuhan semen dan kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pekerjaan,melakukan kajian dan survei terhadap permohonan yang masuk untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan semen, berdasarkan hasil kajian dan surveibupati kebumen menetapkan penerima bantuan, berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam angka bantuan semen dikirim diceritakan langsung kepada penerima bantuan semen dan penerima bantuan semen tidak dikenakan biaya apapun. untuk desa berprestasi minimal tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan piagam sertifikat, bantuan semen dapat diceritakan dikirim langsung atas perintah bupati. untuk desa yang terkena bencana alam, atas dasar laporan dari desa, bantuan semen dapat diceritakan dikirim langsung atas perintah bupati setelah dilakukan kajian lapangan oleh tim pelaksana bantuan semen. pengawasan dan pengendalian pengawasan pelaksanaan bantuan dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten kebumen. kepala bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten kebumen melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan batuan semen melalui evaluasi terhadap administrasi dan fisik pekerjaan dengan monitoring langsung lokasi pekerjaan yang menggunakan bantuan semen. penerima bantuan semen wajib melaporkan realisasi hasil pelaksanaan bantuan yang diterima paling lambat (satu) bulan setelah diterimanya bantuan. pertanggungjawaban bantuan penerima bantuan semen wajib membuat surat pertanggungjawaban pelaksanaadengan dihampiri bukti dokumentasi pekerjaan keadaan (nol persen), (limapuluh persen) dan (seratus persen). bupati kebumen, ttd. buyar sinaro

salinan bira3 reynjaga kestabilan harga gabah beras, jagung dan kedelai petani pada saat panen raya, pemerintah kabupaten kebumen menyediakan dana talangan pengadaan pangadalam pemberian dana talangan pengadaan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengatur petunjuk pelaksanaibapketahanan pangan adalah kantor ketahanan pangan kabupaten kebumen. kepala kantor adalah kepala kantor ketahanan pangan kabupaten kebumena talangan pengadaan pangan adalah dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada gabungan kelompok tani kelompok tani untuk modal usaha pembelian gabah beras, jagung dan kedelai dari petani dan harus dikembalikan rekening kas umum daerah dalam jangka waktu tertentu. tim teknis adalah tim yang yang bentuk oleh kepala kantor ketahanan pangan beranggotakan terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait untuk membantu pengelolaan dana talangan dalam hal verifikasi calon penerima, monitoring dan evolusi kegiatan. harga pembelian pemerintah adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah beras sesuai dengan peraturan perundang undangompok tani yang selanjutnya disebut oktan adalah kumpulan pestabilitas harga adalah terjadinya situasi kemantapan, kestabilan, dan keseimbangan keadaan harga gabah beras, jagung dan kedelai yang tidak merugikan petani dan terjangkau oleh konsumen. panen raya adalah kondisi dimana pada suatu wilayah atau daerah sedang terjadi masa panen komoditas padi, jagung dan kedelai secara bersamaan. agunan adalah jaminan yang diberikan oleh gapoktan oktan penerima dana talangan pengadaan pangan yang berupa bukti kepemilikan hak atas tanah, dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana talangan. pelaporan adalah proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh pengelola dana talangan terhadap perkembangan pemanfaatan dana talangan oleh para penerima yang disampaikan secara berkala kepada bupati. bab maksud, tujuan dan sasaran dana talangan pengadaan pangan diberikan kepada gapoktan oktan yang memenuhi syarat baik teknis maupun administrasi untuk dikelola sebagai tambahan modal usaha pembelian gabah beras, jagung, kedelai dan pembelian pupuk untuk kebutuhan petani pada saat dana talangan tidak digunakan untuk membeli hasil panen petani. tujuan pemberian dana talangan pengadaan pangan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah beras, jagung dan kedelaigapoktan oktan, cc. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan, dan mewujudkan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. sasaran pemberian dana talangan pengadaan pangan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: terlaksananya pembelian gabah beras, jagung, dan kedelai petani minimal sesuai dengan harga pembelian pemerintah, terjadinya hubungan kerja sama antar petani dan gapoktan oktan sehingga dapat memperkokoh kelembagaan petani, dan meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen gabah beras, jagung dan kedelai. bab iii sumber dan besaran dana talangan sumber dana talangan pengadaan pangan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kebumen tahun anggaran dana talangan pengadaan pangan yang disediakan oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran adalah sebesar (satu milyar lima ratus juta rupiah). ojo) bap: pencairan dana tepat waktu sehingga dapat menyerap gabah beras, jagung dan kedelai pada saat mulai dan berakhirnya masa panen, penggunaan dana tepat sasaran, yaitu digunakan untuk pembelian gabah beras, jagung dan kedelai petani minimal sesuai dengan harga pembelian pemerintah, putaran dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah beras, jagung dan kedelai paling sedikit dua putaran, harga gabah beras jagung dan kedelai stabil dan dalam kondisi yang wajar pada wilayah sasaran kegiatan, dan pendapatan petani meningkat dan memantapkan ketahanan pangan daerah. bab organisasi dan tanggung jawab pelaksanaan organisasi pengelola dana talangan pengadaan pangan adalah kantor ketahanan pangan. kepala kantor bertanggungjawab dalam penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana talangan pengadaan pangan termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan. tim teknis melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap gapoktan oktan calon penerima dana talangan pengadaan pangan yang dianggap memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrasi. bab persyaratan penerima dana talangan persyaratan gapoktan oktan penerima dana talangan pengadaan pangan adalah sebagai berikut: mempunyai usaha yang masih aktif bidang pembelian gabah beras, jagung dan kedelai, mempunyai hubungan dengan unit usaha pengolahan gabah beras, jagung dan kedelai mana gapoktan oktan berdomisili, cc. mempunyai surat pengukuhan dari pejabat yang berwenang, menyerahkan agunan, mempunyai manajemen yang sehat (keuangan, administrasi, dan organisasi), mempunyai sarana dan prasarana pengolahan gabah beras atau kerjasama dengan mitra dagang usaha pengolahan gabah beras, jagung dan kedelai: tidak menggunakan dana talangan pengadaan pangan untuk kegiatan simpan pinjam dan sejenisnya, mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengembalian dana dilihat dan dinilai dari pengembalian dana talangan pengadaan pangan pada tahun sebelumnya, mempunyai rekening pada bank pemerintah, dan sanggup membuat laporan secara berkala setiap bulan sekali dan disampaikan kepada kepala kantor. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada lokasi desa tempat gapoktan oktan berdomisili juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: merupakan daerah sentra produksi padi dan palawija, dan terdapat tanaman padi, jagung dan kedelai namun sulit dalam hal mengakses pasar. bab vii mekanisme pencairan dan penyaluran dana talangan mekanisme penyaluran dana talangan pengadaan pangan adalah sebagai berikut: gapoktan oktan mengajukan surat permohonan kepada bupati melalui kantor ketahanan pangan, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf tim teknis melakukan verifikasi terhadap gapoktan oktan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan menuangkan hasil verifikasi kedalam berita acara hasil verifikasi, dan berdasarkan berita acara hasil verifikasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf bupati menetapkan penerima dana talangan pengadaan pangan. mekanisme pencairan dana talangan pengadaan pangan adalah secara langsung melalui rekening kas umum daerah rekening gapoktan oktan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii jangka waktu pengembalian dan besaran jasa jangka waktu pengembalian dana talangan pengadaan pangan paling lambat pada tanggal desember pengembalian disetor langsung rekening kas umum daerah dan bukti setoran transfer disampaikan kantor ketahanan pangan. besaran jasa dana talangan pengadaan pangan adalah (empat persen) per tahun. bab pemantauan, pengawasan dan pelaporan pemantauan dilakukan secara berkala gapoktan oktan penerima dana talangan pengadaan pangan paling sedikit (satu) bulan sekali. pengawasan secara berkala dilakukan oleh tim teknis. kepala kantor melaporkan penyelenggaraan dana talangan pengadaan pangan secara berkala setiap bulan kepada bupati.

dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kebumen, menimbang bahwa untuk melestarikan sapi sapi yang terpilih kabupaten kebumen dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah kabupaten kebumen menyediakan dana pinjaman kepada asosiasi peternak sapi peranakan ongole untuk mendukung pembibitan sapi kabupaten kebumepemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengatur petunjuk pelaksanaadana bergulir pemerintapidonat dana pembelian kondisi awal penjualan kondisi terkini keterangan jumlah dana rp) jenis antan betina umur jenis antan betina umur keterangan ketua spoken bupati kebumen, ttd. buyar sinaro kan!da. jumat pembelian kondisi awal penjualan kondisi terkini kembangan jumlah dana rp) jenis antan betina umur jenis antan betina umur keterangan kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten kebumen, bupati kebumen, ttd. buyar sinaro tg.kebumen. dinas adalah dinas pertanian dan peternakan kabupaten kebumen. kas umum daerah adalah kas umum daerah kabupaten kebumen. pinjaman dana adalah dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada asosiasi kelompok pembibitan untuk modal usaha pembelian sapi terpilih dari peternak yang harus dikembalikan rekening kas umum daerah dalam jangka waktu tertentu. pembibitan adalah usaha peningkatan mutu genetik untuk menghasilkan sapi bibit. sapi terpilih adalah sapi yang sudah diukur, ditimbang, dicatat. tim teknis adalah tim yang anggotanya terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait untuk membantu pengelolaan pinjaman dana dalam hal verifikasi calon penerima, monitoring dan evaluasi kegiatan. asosiasi kelompok pembibitan sapi peranakan ongole kebumen yang selanjutnya disebut spoken adalah kelembagaan nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk peternak yang berfungsi untukmempromosikan udara anggota serta mengadvokasi pelaksanaan kewirausahaan. agunan adalah jaminan yang diberikan oleh spoken yang berupa sertifikat tanah yang nilainya setara dengan pemberian pinjaman dana kepada asosiasi peternak sapi peranakan ongole dan evaluasi terhadap pemanfaatan pemberian pinjaman dana. aa. pelaporan adalah proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh kepala dinas yang disampaikan secara berkala kepada bupati. bab maksud, tujuan dan sasaran maksud pemberian pinjaman dana adalah sebagai berikut melakukan penyelamatan terhadap sapi terpilih agar tidak keluar dari kabupaten kebumen, menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan, dan mewujudkan kawasan pembibitan yang terintegrasi wilayah kabupaten kebumen. tujuan pemberian pinjaman dana adalah sebagai berikut memotivasinya peternak dan kelompok untuk mengembangkan sapi asli lokal, terlaksananya pembelian sapi terpilih yang akan dijual keluar wilayah kebumen, dan cc. meningkatnya pendapatan peternak. sasaran pemberian pinjaman dana adalah spoken yang telah memenuhi syarat teknis maupun administrasi yang dikelola sebagai tambahan modal untuk pembelian sapi terpilih guna mendukung pembibitan kabupaten kebumen. bab iii sumber dan besaran dana sumber pinjaman dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kebumen tahun anggaran besarnya pinjaman dana adalah sebesar (lima ratus juta rupiah). pencairan dan pengembalian dana tepat waktu, penggunaan dana tepat sasaran, yaitu digunakan untuk pembelian sapi terpilih, tersedia data sapi terpilih yang bisa diselamatkan tidak keluar kabupaten kebumen sampai dengan akhir tahun dan bertambahnya aset sapi terpilih milik spoken akhir tahun dari pinjaman dana ini. bab organisasi dan tanggung jawab pelaksanaan organisasi penyelenggara pinjaman dana adalah dinas pertanian dan peternakan. kepala dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian pinjaman dana. bab persyaratan penerima pinjaman dana persyaratan penerima pinjaman dana adalah sebagai berikut: mempunyai usaha bidang peternakan sampai sekarang, berlokasi daerah sentra pembibitan, cc. mempunyai surat pengesahan akta pendirian dari notaris, mempunyai manajemen yang sehat (keuangan, administrasi dan organisasi), mempunyai sarana dan prasarana bidang peternakan atau bekerja sama dengan mitra usaha peternakan sapi, tidak menggunakan pinjaman dana ini untuk kegiatan simpan pinjam dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan maksud, tujuan maupun sasaran dari kegiatan, mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengembalian dana dilihat dan dinilai dari pengembalian pinjaman dana, mempunyai rekening pada bank pemerintah, menyerahkan agunan, dan j . sanggup membuat laporan pelaksanaan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali dan disampaikan kepada kepalacairan dan penyaluran dana mekanisme penyaluran pemberian pinjaman dana kepada asosiasi peternak sapi peranakan ongole adalah sebagai berikut tim teknis melakukan verifikasi terhadap spoken dan menuangkan hasil identifikasi dan verifikasi dalam berita acara hasil verifikasi: dan berdasarkan berita acara hasil verifikasi tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf dinas mengusulkan kepada bupati calon penerima pinjaman dana, bupati menetapkan penerima pinjaman dana berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan keputusan bupati, berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf dinas membuat perjanjian kerjasama dengan penerima pinjaman dana, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud huruf dibuat dengan akta bermeterai cukup, berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf dinas mengajukan permohonan pencairan pinjaman dana kepada dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah, dan dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah mencairkan dana pinjaman tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan. dinas berkewajiban untuk mengadministrasikan dan mendokumentasikan pinjaman dana. bab viii jangka waktu pengembalian dan besaran jasa jangka waktu pengembalian pinjaman dana paling lambat tanggal desember tahun pengembalian pinjaman dana disetor langsung rekening kas umum daerah dan bukti setoran transfer disampaikan dinas. besaran jasa pinjaman dana adalah (tiga persen) per tahun bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim teknis secara berkala spoken penerima pinjaman dana paling sedikit (tiga) bulan sekali. bab pengawasan dan pelaporan pengawasan secara berkala dilakukan oleh dinas. tim teknis melaporkan penyelenggaraan pemberian dana setiap (tiga) bulan sekali kepada kepala dinas, dan kepala dinas melaporkan per semester kepadaseereveneeenen nenektua spoken bupati kebumen, ttd. buyar sinaro sapicoooooennnapala dinas pertanian dan peternakan kabupaten kebumen, bupati kebumen, ttd. buyar sinaroaa.dinas daerah kota cimahab dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagian pertama kedudukan dan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipi dan pencatatan sipinyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam, dan catatan sipil meliputi kependudukan, pencatatan sipil serta data dan informasi kependudukpendudukan dan pencatatan sipi, membawahi seksi pendaftaran penduduk, seksi pengendalian migrasi dan urbanisasi, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak. bidang data dan informasi, membawahi: seksi sistem informasi kependudukan, seksi pengolahan dan penyimpanan data kependudukan. unit pelaksana teknisdiantara bab dan bab vii disisipkan satu bab yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikut bab dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial bagian pertama kedudukan dan kewenangan dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosiatenaga kerja, transmigrasi dan sosiatenaga kerja, transmigrasi dan sosial mempunyai tugas pokok melaksan dan sosial, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan sosial: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan sosial, meliputi perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi serta sosialtenaga kerja, transmigrasi dan sosialindungan dan pengawasan tenaga kerja, membawahi: seksi hubungan industrial dan syarat syarat kerja, seksi pengawasan norma kerja dan jamsostek. bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi, membawahi: seksi penempatan dan transmigrasi, seksi pelatihan dan produktivitas, bidang sosial, membawahi seksi rehabilitasi sosial dan kesejahteraan sosial: seksi perlindungan dan pelayanan sosial. unit pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas tenaga kerja, transmigrasi d diubah sehingga keseluruhan bab vii berbunyi sebagai berikut bab vii dinas pekerjaan umum bagian pertama kedudukan dan kewenangankerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksan dan perumahan, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalampekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, meliputi bina marga, tata ruang, tata bangunan, permukiman dan perumabina marga, membawahi seksi jalan dan jembatan, seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. bidang tata ruang dan bangunan, membawahi seksi pemanfaatan pengendalian tata ruang, seksi pengendalian dan pengawasan bangunan. bidang permukiman dan perumahan, membawahi seksi sarana prasarana permukiman dan perumahan: seksi drainase kota. unit pelaksana teknisi diubah sehingga keseluruhan bab viii berbunyi sebagai berikut bab viii dinas koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pertanian bagian pertama kedudukan dan kewenanganoperasi, usaha mikrooperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah yaitunyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umummbinaan dan pelaksanaan tugaketahanan pangan, peternakan dan perikanan: kepala dinas, membawahi seksi perdagangan dan perlindungan konsumen, seksi perindustrian, seksi kebudayaan dan pariwisata. bidang pertanian dan ketahanan pangan, membawahi seksi pertanian dan ketahanan pangan, seksi peternakan dan perikanan. unit pelaksana teknis:ketentuan bab diubah sehingga bab seluruhnya berbunyi sebagai berikut bab dinas kebersihan dan pertamanan bagian pertama kedudukan dan kewenangan dinas kebersihan dan pertamanbersihan dan pertamanan mempunyai tugas pokok melaksan: penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang pekerjaan umum: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, meliputi kebersihan, pertamanan, pemakaman, penerangan jalan, air bersih dan air limbah domestikbersihan dan pertaman: dan pemakaman: seksi penerangan jalan umum, reklame dan dekorasi kota. bidang air bersih dan air limbah domestik, membawahi seksi air bersih: seksi air limbah domestik. unit pelaksana teknis:ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutidentifikasi pendapatan, membawahi seksi perencanaan pendapatan, seksi pendataan pendapatan. bidang penerimaan pendapatan, membawahi seksi penetapan dan pelayanan pendapatan, seksi penerimaan pendapatan. bidang pengendalian pendapatan, membawahi seksi pengawasan dan pengendalian, seksi penagihan dan keberatan. unit pelaksana teknilampiran peraturan daerah kota cimahi bagan struktur organisasi pan dinas pendidikan, pemuda dan olahragapendidikan non formal pendidikan dasar pendidikan menengah dan informal olah raga png pena antena pen pena 5j jagung seksi seksi kurikulum dan empty kurikulum dan empty seksi seksi pendidikan dasar pendidikan menengah paud pemuda seksi seksi kesiswaan pendidikan seksi seksi kesiswaan pendidikan dasar menengah pendidikan masyarakat olah raga seksi seksi sarana pendidikan dasar sarana pendidikan menengah walikota cimahi, utd toc toshiba lampiran iii peraturan daerah kota cimahi bagan struktur organisasi nomor sennanananknnnnanan dinas perhubungan tanggal seneeeltnnknnnnalalulintas angkutan teknik sarana bo 5h n n n n 2n1n5 kelompok jagung seksi seksi seksi keselamatan, manajemen dan lil! rekayasa lalulintas angkutan perparkiran seksi seksi seksi pengawasan dpanen nata dinas kependudukan dan pencatatan sipikependudukan pencatatan sipil data dan informasi a iia kelompok jagung seksi pencatatan kelahiran dan sistemincormasi iii pendaftaran penduduk kematian kependudukan sesi seksi seksi pencatatan perkawinan, pengolahan dan pengendalian migrasi dan perceraian, pengakuan dan penyimpanan data pengesahan anak kependudukkana anna anna nana dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosianempatan, pelatihan bidang perlindungan dan tenaga kerja dan sosial mea kelompok jagung seksi seksi seksi hubungan industrial dan penempatan dan rehabilitasi sosial dan iii syarat syarat kerja transmigrasi kesejahteraan sosial seksi sesi seksi pengawasan norma kerja perlindungan dan dan jamsostek pelatihan dan produktivitas pelayanan sosial walikota cimahi, utd toc toshiba lampiran peraturan daerah kota cimahi bagan struktur organisasi nomor been tanggal senesetatananaaaaa dinas pekerjaan umumbina marga tata ruang dan bangunan permukiman dan perumahan a 5xh a kelompok jagung (iii seksi pemanfaatan pengendalian yaya sarana prasarana jalan dan jembatan tata ruang permukiman dan perumahan pemeliharaan jalan dan pengendalian dan seksi jembatan pengawasan bangunan drainase kota utdnana dinas koperasi, umkm, perindustrian, tanggal enenenknananaanakan perdagangan dan pertanindustrian koperasi, usaha mikro, kecil pertanian dan perdagangan kebudayaan jagung iii seksi seksi seksi perdagangan dan pertanian dan ketahanan koperasi perlindungan konsumen pangan seksi seksi seksi umkm perindustrian peternakan dan perikanan seksi kebudayaan dan pariwisata walikota cimahi, toc toshiba lampiran vii peraturan daerah kota cimahi bagan struktur organisasi nomor senemenun dinas kebersihan dan pertamanpertamanan, pemakaman air bersih dan air limbah kebersihan dan penerangan jalan domestik an5nn5nnnnnna kelompok jagung seksi iii seksi seksi kebersihan jalan dan titi lingkungan pertamanan dan pemakaman air bersih seksi seksi seksi angkutan sampah dan penerangan jalan umum, laba domestik pengelolaan tps tpa reklame dan dekorasi kota walikota cimahi, utd toc toshiba lampiran viii peraturan daerah kota cimahi bagan struktur organisasi nomor sense dinas pendapatan tanggal seneidentifikasi pendapatan penerimaan pendapatan pengendalian pendapatan a ion) kelompok jagung seksi penetapan dan pengawasan dan perencanaan pendapatan pelayanan pendapatan pengendalian seksi seksi seksi pendataan pendapatan penerimaan pendapatan penagihan dan keberatanbeberapa ketentuan dalamdj), diubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutpemuda dan olahraga, dinas kesehatan, dinas perhubungan: dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial: dinas pekerjaan umum: dinas koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pertanian, dinas kebersihan dan pertamanan: dinas pendapatan: ketentuan bab dan lampiran diubah sehingga bab dan lampiran berbunyi sebagai berikut bab dinas pendidikan, pemuda dan olah raga bagian pertama kedudukan dan kewenangan dinas pendidikan, pemuda dan olahrag, pemuda dan olahdidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok melaksankepemudaan dan olahraga, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olahraga, pemuda dan olahragadidikan dasardasar: seksi kesiswaan pendidikan dasar: seksi sarana pendidikan dasar. bidang pendidikan menengahmenengah, seksi kesiswaan pendidikan menengah, seksi sarana pendidikan menengah. bidang pendidikan non formal dan informal, membawahi seksi pendidikan anak usia dini paud): seksi pendidikan masyarakat. bidang pemuda dan olahraga, membawahi seksi pemuda: seksilalulintas, membawahi seksi keselamatan, manajemen dan rekayasa lalulintas: seksi pengawasan dan pengendalian. bidang angkutan, membawahi seksi angkutan: seksi terminal. bidang teknik sarana, membawahi: seksi perparkiran: seksi komunikasi dan informatika. unit pelaksana teknis: sehingga bab dan lampiran berbunyi sebagai berikutok: im) nama dr. soeria respationo, sh., mh: pekerjaan calon gubernur kepulauan riau tahun alamat taman duta mas, blok nomor bali bana permai batam kota, kota batam: nama ansar ahmad, se., mm: pekerjaan calon wakil gubernur: alamat jalan peralatan nomor rt. rw. kelurahan melayu kota piring, kecamatan tanjung pinang timur, kota tanjung pinang:badrul munir, ag, sh., cla., masuk amin, s.h., m.h., sultan, s.h., bambang yulianto, s.h., urip santoso, s.h., ridwan darmawan, s.h., nuzul wibawa, sag., m.h., aziz fahri pasaribu, s.h., muhammad ibnu, s.h., octianus, sh., dini fitriyani, sh. cla., rizky, shepulauan riau, beralamat jalan basuki rahmat, nomor tanjungpinang kepulauan riau: berdasarkan surat kuasa khusus nomor anp sk tanggal januar advokat kuasa hukum pada kantor ali nurdin. partners yang beralamat jalan panglima polis ivi. nama drs. muhammad sani pekerjaan swasta alamat jalan cempedak nomor rt. rw. kelurahan kampung baru, kecamatan tanjung pinang barat, kota tanjung pinang, provinsi kepulauan riau: nama dr. nurdin basin, sos., si. pekerjaan wiraswasta alamat jalan pendidikan, rt. rw. desa teluk air, kecamatan karimun, kabupaten karimun, provinsi kepulauan riau,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (kampung pelita, kecamatan lubuk baja, kota batam: bukti asli model c kwk dan model kwk tps kelurahan lubuk baja kotbali indah, kecamatan lubuk bajafotokopi surat dari bawaslu kota batam kepada walikota batam, nomor panas btm ka x tanggal oktober perihal pelanggaran netralitas pns: bukti fotokopi berita acara klarifikasi, keterlibatan asn tanggal rabu oktober pemeriksaan saksi suryani siregar, bukti foto pengrusakan kendaraan milik tim relawan, perum bengkong city blok b1 nomor1, oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal desember hari sebelum menjelang hari pencoblosan), bukti foto keberadaan tni dengan berseragam dinas lengkap dan dipersenjatai lengkap yang dimobilisasi menuju kab. lingga: bukti foto keberadaan tni dengan berseragam lengkap depan kediaman dr.hm soeria respationo (duta mas) bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor lp b x1 kepri spk polresta barang bukti viva news.co.id pertanyaan tentang rutan tanjungpinang yang tidak punya tps, bukti fotokopi formulir model ps berita acara registrasi, bukti fotokopi rekap dpt dps hasil dalih tanpa pleno: bukti fotokopi hasil rekap dalih: bukti fotokopi rekapitulasi dpt hasil perbaikan: bukti fotokopi daftar nama pemilih terhapus kota batam: bukti surat pernyataan warga kota batam yang tidak dapat sid menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat bukti undangan memilih form c6 kwk), bukti fotokopi surat pemberitahuan dari tim kampanye pemohon kepada polda kepri tentang penyampaian pendapat unjuk rasa kantor kpu batam, kamis, oktober bukti foto foto unjuk rasa yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal oktober atas permasalahan penghapusan nama pemilih kpu kota batam: bukti foto undangan (form c6 kwk) yang menumpuk tps merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kelurahan rangsang, kecamatan sei beduk karena tidak dibagikan kepada pemilih: bukti foto undangan (form c6 kwk) atas nama orang yang sama tetapi menggunakan nik yang berbeda bukti foto seorang pemilih yang menggunakan undangan memilih orang lain untuk memilih pasangan calon nomor urut bukti surat dari tim kampanye pemohon ditujukan kepada ketua kpu batam nomor in tk sah x tanggal oktober perihal penolakan penetapan dpt: bukti tanda terima bukti pendaftaran pasangan calon nomor urut drs. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos. si) tanggal juli bukti lampiran tanda terima pendaftaran pasangan calon nomor urut bukti fotokopi ijazah mualim pelayaran terbatas nomor m10 vii1 tanggal september atas nama dr. nurdin basin, sos. si: bukti fotokopi ijazah mualim pelayaran interinsuler nomor n.iv smg scw tanggal november atas nama dr. nurdin basin, sos. si, bukti fotokopi surat memohon kepada pemohon dan pasangan calon nomor urut perihal penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi calon tanggal agustus bukti fotokopi surat memohon kepada dirjen pendidikan dasar dan menengah nomor kpu prov vii1 tanggal agustus bukti fotokopi surat dari dirjen pendidikan dasar dan menengah, bukti fotokopi surat memohon kepada direktur politeknik ilmu pelayaran balai pendidikan dan latihan pelayaran) nomor kpu prov vii1 bukti fotokopi sertifikat pendidikan dan latihan khusus kepulauan nurdin basin: bukti fotokopi berita acara pelaksanaan klarifikasi dari kpu provinsi kepri, bukti fotokopi surat dari politeknik ilmu pelayaran semarang kepada kpu dan bawaslu provinsi kepri: bukti fotokopi berita acara permintaan keterangan dari politeknik ilmu pelayaran kepada bawaslu provinsi kepri terkait ijazah mpi nurdin basin, bukti fotokopi surat tanggapan dan klarifikasi dari departement pendidikan nasional kepada sdr. hermansyah, bukti fotokopi surat tanda terima pendaftaran pasangan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo cagub cawagub kepri model tt. kwk: bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang pol tpl 457m1 tanggal juni bukti koran batam pos, senin oktober menyangkut dpt batam bermasalah, bukti koran tribun batam, jum'at oktober menyangkut masalah demo dihilangkannya ribu pemilih batam, bukti fotokopi surat bawaslu kota batam nomor bawaslu btm ka xi tanggal kepada kpu kota batam, perihal: rekomendasi penetapan ulang dpt: bukti surat kpu nomor kpu x tgl. ditujukan kepada memohon agar memperbaiki dpt. bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu batam kepada kpu batam nomor panas btm ka x tanggal oktober agar pemilih diverifikasi dan dimasukan dalam dpt b1: bukti fotokopi formulir pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, mana ibu rt (istri ketua kpps tps kel. sungai panas) membagikan form undangan kepada orang yang tidak berhak memilih.: bukti fotokopi form an. agustina digunakan oleh variasi gultom dan form yang belum digunakan oleh orang lain.: bukti model kwk dan kwk tps kelurahan memberi, kecamatan sagulung kota batam (berlokasi dekat asrama tni ad), bukti fotokopi laporan relawan pemohon a.n edy susilo kepada bawaslu lp pbw xii tanggal desember terkait peristiwa intimidasi terhadap relawan tersebut oleh baginya sei beduk tanggal desember bukti fotokopi berita acara kpu batam nomor ba kpu batam x1 tanggal november yang menetapkan dpt kota batam menjadi pemilihboja, kecamatan tanjung pinang barat, kota tanjung pinang. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti model kwk dan kwk tps kelurahan tanjung unggas: bukti model kwk dan kwk tps kelurahan el. kampung baru, kecamatan tanjung pinang barat.: bukti surat pengaduan oleh sdr. sholihin, tentang kejadian tps rt. rw. kelurahan kabel, kecamatan nongsa karena kpps istirahat jam sehingga warga tidak bisa mencoblos antara jam s d jam bukti surat pernyataan warga a.n. kurniawan yang beralamat rt. kel. kayu, kec.,.: bukti model kwk dan kwk tps kelurahan bukit cermin, kecamatan tanjung pinang barat, kota tanjung pinang: bukti berita harian pos metro batam, selasa september berjudul kecamatan banyak pemilih abal abal dengan sumber berita ketua kpu kota batam bernama agus setiawan, bukti fotokopi surat bawaslu kepri nomor und bawaslu kepri x11 tanggal desember perihal undangan klarifikasi atas dugaan adanya intimidasi oleh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oknum baginya sungai beduk a.n. kopral yudi, bukti surat keberatan sdr. rusli norman forlap tim pemohon kecamatan nongsa) atas penempatan sdr. agus supriyanto yang menjabat sebagai ketua kpps lebih dari kali, bukti surat pernyataan sdr. jefri maju dan saut mana yang melihat, mengalami dan mengetahui keberadaan anggota tni tanggal dan desember saat pencoblosan dan pada saat pleno tingkat pps dan ppk kecamatan sagulung, bukti fotokopi berita acara pemeriksaan kantor bawaslu kota batam terkait dengan laporan warga yang tidak mendapat undangan memilih form pada saat pencoblosan tanggal desember sehingga kehilangan hak pilihnya, bukti surat pernyataan drh. sugeng riyadi tentang keberadaan anggota tni pada saat pleno tingkat ppk kecamatan sekupang tanggal s d desember mulai pukul pagi sampai dengan pukul malam, bukti surat pernyataan dari lembaga pemantau penyelenggara negara (ppn ri) provinsi kepri nomor sp lppnri xii tanggal desember perihal penolakan hasil pilkada provinsi kepri karena ketidaksempurnaan penyusunan dpt, adanya keterlibatan tni dan banyaknya indikasi money politic, bukti surat pernyataan forum komunikasi masyarakat minang provinsi kepulauan riau yang menolak pelaksanaan pemilukada kepri karena adanya indikasi money politic, bukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara model kwk tps kelurahan tanjung unggas, kecamatan bukit bestari yang dicoret pada kolom pengguna hak pilih khususnya poin nomor bagian perempuan yang tidak disertai dengan para, bukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara model kwk tps kelurahan tanjung unggas, kec. bukit bestari yang tidak ditandatangani oleh anggota kpps: bukti bukti sms antara baginya kel. kampung seraya a.n.bukti sms antara baginya kel. sungai jodoh a.n serta epy joharfotokopi data pemilih kota batam dengan nomor kartu keluarga ganda dan terdaftar berbagai ips kota batam sejumlah pemilih.: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi data pemilih kota batam dengan nomor induk kependudukan nik) ganda yang terdaftar berbagai tps kota batam sejumlah pemilih: bukti fotokopi data pemilih kota batam dengan nomor induk kependudukan luar batam yang terdaftar dpt kota batam sejumlah pemilih: bukti fotokopi daftar riw hidup atas nama calon gubernur pasangan calon nomor urut drs. muhammad sani, bukti fotokopi daftar riw hidup atas nama cawagub pasangan calon nomor urut dr. nurdin basin, sos., bukti fotokopi surat kapolresta barang nomor x11 tanggal desember perihal permintaan personel bko kepada komandan korem dalam pengamanan pemilukada khusus tanggal s d desember dan tanggal s d desember bukti video pernyataan saksi memberi suara sah tps kosong: bukti video rekaman: pemilih yang membawa undangan form c6 kwk) tidak sesuai dengan nama pemilih: bukti video rekaman saat pemungutan suara tps kelurahan memotong, saksi pasangan calon nomor urut mengarahkan pemilih untuk mencoblos nomor urut kecamatan bulang: bukti video rekaman pleno rekapitulasi suara kel. sei langkah tps bukti video rekaman pleno dps,dpt kpu batam: bukti video rekaman pengawalan kotak suara dari ppk batam kota kpu, bukti video rekaman keterlibatan oknum oknum tni pada saat pleno ppk batam kota: bukti video rekaman saat pleno kpu desember bukti video rekaman kotak suara dari ppk batam kota tidak tersegel: bukti video rekaman aksi demonstrasi terhapusnya dpt bukti video rekaman konferensi pers dandim kota batam one kompas tv: bukti video rekaman pernyataan warga kabupaten natuna: bukti video rekaman adanya temuan bom rakitan molotov posko pemenangan sahmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id belakang padangnongsabatu ajigalang, bukti foto pada saat pelaksanaan rekapitulasi kpu batam, bukti foto diambil pada saat gudang kpu)ifotokopi tanda terima laporan dewan kehormatan bukti penyelenggara pemilu dkpp) r.i. tertanggal desember atas tidak ditindaklanjutinya laporan money politic yang dilakukan cawagub pasangan calon nomor urut oleh bawaslu tanjungpinang bukti foto foto pelanggaran tata tertib debat calon gubernur dan wakil gubernur kepri tahun yang dilakukan oleh relawan pasangan calon nomor urut sdr. birgaldo sinaga bara kepri) pada tanggal november karena membawa stiker sani ayah kita didalam ruangan debat calon. bukti bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor lp x1 kepri spk polresta barang tanggal november bukti foto foto relawan pasangan calon nomor urut sdr. birgaldo sinaga bara kepri) berkomunikasi berkoordinasi dengan pangdam bukit barisan (didapat dari upload via akun facebook sdr. birgaldo sinaga bara kepri tanggal november dan pangkostrad tni (didapat dari upload via akun facebook sdr. birgaldo sinaga bara jp. kepri tanggal desember bukti foto foto keterlibatan tni bersenjata lengkap ppk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan batu aji tanggal s d desember bukti foto tentang sosialisasi dan pembagian buku netralitas prajurit tni dalam pemilu dan pilkada, bukti fotokopi surat memohon nomor kpu prov tanggal september ditujukan kepada kpu kab kota se kepri yang memerintahkan kpu kab kota untuk menghapus nama pemilih dengan nik yang tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang kab kota setempat,keterangan ahli pengamat militer direktur eksekutif imperial) atas nama arahmengemuka dengan demikian merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara diluar perselisihan, penetapan, dan hasil perolehan suara hasil pemilihan. bahwa berdasarkan huruf. bahwa pokok pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon yang dianggap oleh memohon sebagai pelanggaran pelanggaran yang termasuk kategori terstruktur, sistematis dan masif tsm) sebagaimana didalilkan pada permohonan pemohon pada halaman yakni diantaranya: keterlibatankepri tahun (di kota batam dan tanjungpinang): kecurangan yang dilakukan memohon kota batam terkait masalah daftar pemilih tetap, pemilih ganda, pemilih tidak mendapatkan undangan, pembukaan dan mengganti segel kotak suara, bermasalah, kecurangan yang dilakukan memohon kota batam terkait bermasalah, tidak tps khusus rutan lapas, kampanye hitam fitnah, teror bom dan pengancaman, dan pengrusakan mobil relawan: penetapan pasangan calon nomor urut satu) oleh memohon cacat hukum: bahwa berdasarkan uraian pokok permohonan pemohon tidak berdasar dan tidakmana hal hal yang menyangkut diluar huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sehingga mahkamah konstitusi tidak mempunyaipukul wib, bahwa, tanggal desember hari minggu, tanggal desember dan hari senin, tanggal desember sampai pukul wib, bahwa permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum provinsioleh pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari seninmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kompetensi terhadap tuduhan pemohon terhadap memohon, untuk itu kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara guo berkenan untuk menolak seluruh dalil yang termaktub didalam isi permohonan pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat menerima perkara guo dengan segala akibat hukumnya (niet ontvankeljik verklaard). permohonan pemohon tidak menjelaskan terhadap kesalahan penghitungan suara bahwdan sah secara hukum oleh pemohon, mana atas pelanggaran pelanggaran sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksanya seperti bawaslu, aparat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idundang undang nomor tahun ten merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoundang undang nomor tahun undang undang.undang undang nomor tahun terkait pelanggaran administrasi pemilihan. undang undangundang undangundang undang nomor tahuundang undang nomor tahun sengketa tun sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun il. sengketa tentang pilkada sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun adalah kewenangan mahkamah konstitusisurat dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi kepulauan riau nomor diaduk !l perihal permintaan data jumlah penduduk tahun tertanggal maret didapatkan data jumlah penduduk sebanyak (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus empat) jiwa sehingga termasuk kategori (satu) provinsi kepulauan riau dengan jumlah penduduk lebih dari (dua juta) jiwa sampai dengan (enam jutasampai dengan dua juta) jiwa, sampai dengan (enam juta) jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perolehan suara paling banyak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id(satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ratus dua puluh lima) pemilih, bahwa perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah dr. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos., sebanyak (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) suara pihak terkait), sedangkan perolehan suara pemohon adalah sebesar (tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) atau selisih suara sebanyak (empat puluh satu delapan ratus dua puluh tujuh). vide bukti memohon tb bahwa, berdasarkan poin pmk nomor tahun provinsi kepulauan riau termasuk kategori (satu) dengan prosentase sebesar (dua persen) dengan skema perhitungan sebagai berikut: suara pasangan calon peraih suara terbanyak dikurangi ( ) suara pasangan calon peraih suara terkecil dijumlahkan ( ) didapatkan jumlah selisih suara dibagi (:) suara pasangan calon peraih suara terbanyak dikali (x) ( ) (:) (x) 12y6 (hasil didapat dua belas persen) bahwa dari skema atas, didapatkan selisih jumlah sebanyak (dua belas persen) dari prosentase standar pengajuan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebesar kategori (satu) yakni melebihi ketentuan selisih (dua persen). dari skema atas dengan tegas membantah berkenaan dengan kedudukan mahkamah konstitusi r.i yangeksepsi permohonan tidak jelas obscura libel). bahwa pokok permohonan pemohon bukan merupakanprovinsi riaupts kpu prov tahunvide bukti memohon tbkepulauan ria, penyelenggaraan registrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun dimulai dengan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id riau tahun yang dimulai pada tanggal juli sampai dengan tanggal juli sebagai calon yang terdaftar bernama: drs. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos., dr. soeria raspationo, s.h., m.h. dan ansar ahmad, s.e.,m.m. pada tanggal desember telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun dengan jumlah perincian sebagai berikut: jumlah dpt terakhir sebanyak (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima): jumlah surat suara termasuk cadangan sejumlah (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima), jumlah surat suara yang digunakan (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat): jumlah surat suara rusak sejumlah (seribu lima puluh dua): jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat), jumlah suara sah (enam ratus lima puluh tiga ribu dua harus tiga), jumlah suara tidak sah sejumlah (dua puluh sembilan tiga ratus tiga puluh satu): selisih suara berdasarkan jumlah peraih suara terbanyak (dua belas persen): pada tanggal desember pukul wib telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat provinsi, dengan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan pihak undangan yakni bawaslu, kpu seluruh kabupaten kota se provinsi kepulauan riau, skpd dan skpd terkait dengan saksi masing masing calon bernama: saksi pasangan calon nomor urut bernama: bali kalo dan kurniawan kueri merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id saksi pasangan calon nomor urut bernama: abdul gani dan urip santoso, s.h vide bukti surat memohon (bukti ti (bukti tb (bukti tn (bukti tn berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat provinsi, diperoleh hasil sebagai berikut: pasangan calon nomor urut dengan perolehan (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) suara atau (lima puluh dua koma dua puluh persen), pasangan calon nomor urut dengan perolehan (tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara atau (empat puluh enam koma delapan puluh persen): selisih prosentase hasil perhitungan akhir suara yakni (empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara atau yo.(enam puluh empat puluh persen). vide bukti memohon (bukti tb dari hasil rekapitulasi suara akhir yang dilaksanakan oleh tingkat provinsi kepulauan riau yang dilaksanakan pada tanggal desember dengan disaksikan oleh para saksi dari masing masing pihak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau telah menjawab terhadap seluruh dalil dalil pemohon berkenaan dengan hasil perhitungan rekapitulasi suara, sehingga secara otomatis dalil dalil yang telah diungkapkan oleh pemohon dinyatakan gugur dengan sendirinya. bantahan terhadap permohonan pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. berkenaan dengan permasalahan yang termaktub dalam eksepsi memohon, yang diantaranya memuat keberatan keberatan memohon terhadap permohonan pemohon untuk seluruhnya, serta mohon bantahan terhadap dalil pemohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan dalam pokok perkara. bahwa pemohon ternyata sama sekali tidak mempermasalahkan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh memohon, pemohon juga tidak mampu menjelaskan daerah mana saja terdapat kesalahan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id,sah dan mempunyai dasar hukum yang bersifat tetap. oleh karena itu dalil pemohon untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau sangat tidak beralasan dan karena itu haruslah dikesampingkan untuk seluruhnyatsm) adalah merupakan dalil yang memohon anggap terlalu mengada ada, hanya berdasarkan asumsi asumsi, atau tidak berdasarkan bukti permulaan yang dianggap cukup untuk diajukannya permohonan pembatalan hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan dan dilakukan oleh memohon untuk seluruhnya,sebenarnya. pemohon tidak mampu menjelaskan secara detil, jelas dan atau terperinci mengenai pertanyaan kapan, mana, siapa, dan bagaimana, pelanggaran tersebut dilakukan oleh memohotsm) adalah:,akui oleh pemohon dan hasil penetapan hasil rekapitulasi suara oleh memohon tertanggal desember sebagai berikut: url nama pasangan calon menurut menurut nurdin basin, sos., dr. h.m. soeria respationo, sh.,mh dan ansar ahmad se.,mm berdasarkan penghitungan suara atas yang dihimpun oleh pemohon berdasarkan permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa perolehan suara dinyatakan sama dan sesuai dengan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh memohon pada tanggal desember (tidak ditemukan perbedaan selisih suara): vide bukti memohon (bukti tb (bukti tiri tahun bahwa kpu provinsi kepulauan riau tidak pernah melibatkan tni dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, bahwa tidak ada aduan masyarakat terhadap intervensi tni dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bahwa tni yang hadir dalam rekapitulasi tingkat provinsi adalah undangan selaku skpd. vide bukti surat memohon (bukti tn. (bukti tn. berkenaan dengan permasalahan tersebut, memohon sebagai pelaksana dan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia sementara itu keterlibatan anggota tni korem wirapratama kepri dan jajaran bawahannya dalam politik praktis sebagaimana pada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idenanganan perdehenguara drs. muhammad sani dan dr. imantamnssmta dr. soeria respationo sh., mh. jommametamesemm bahwa pemohon sangat keberatan atas proses pemilukada gubernur kepulauan riau sampai dengan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun yang dibuat. oleh memohon seperti yang tertuang dalamdalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan rialuruh kabupaten kota provinsi kepulauan riau terutama pada kota batam dan kota tanjung pinang: pelanggaran tersebut antaranya: keterlibatan anggota tni korem wirapratama kepri dan jajaran bawahannya dalam politik praktis merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id halaman (bagian pertama), dikarenakan memohon sebagai penyelenggara hanya dapat berkoordinasi serta memberikan tanggungjawab keamanan pelaksanaan pilkada kepada pihak kepolisian daerah kepulauan riau, sehingga pemohon tidak dapat membuktikan secara tegas sesuai dengan peran dan fungsi berkenaan dengan dugaan keterlibatan anggota tni korem wirapratama kepri, maka dari itu mohon kiranya untuk dimakan hal tersebut tidak berdasar dan sepatutnya untuk dikesampingkan. kecurangan yang dilakukan oleh memohon kecurangan kota batam bahwa dalil pemohon terhadap penghilangan daftar pemilih tetap dpt) kota batam sebesar (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua) sebagaimana permohonan pemohon pada halaman pemilih adalah tidak benar, sebab memohon tidak pernah menghilangkan daftar pemilih kecuali menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, seperti pemilih yang berubah status menjadi tni polri, meninggal dunia, bukan penduduk daerah pemilihan, pindah tempat tinggal dan lain sebagainya, penggunaan hak pilih tidak semata mata harus terdaftar pada dpt, tb tetapi juga dapat menggunakan identitas kependudukan lainnya seperti: kartu keluarga, ktp, paspor dan lain lain. selain itu memohon telah melaksanakan hal hal sebagai berikut: bahwa proses penetapan daftar pemilih tetap telah memenuhi syarat sesuab. bahwa pada saat dilaksanakanterdapat selisih dpt kota batam dengan data dalih sebagaimana dengansetelah terdapat selisih dpt maka terbit rekomendasi bawaslu kepri dengan surat nomor bawaslu kepri x tanggal oktober merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perihal rekomendasi rapat pleno rekapitulasi dpt. atas rekomendasi tersebut maka dilakukan verifikasi terhadap data dimaksud dan dilakukan rapat pleno terbuka sesuai rekomendasi bawaslu prov. kepri dengan berita acara nomor. ba x tanggal tiga belas oktober vide bukti memohon (bukti tn (bukti tg (bukti tl bahwa hasil dari rapat pleno terbuka rekapitulasi dpt gugat oleh tim saksi nomor urut pemohon) bawaslu kepri dan terjadi kesepakatan antara kpu provinsi kepri dan tim saksi nomor urut pemohon) yang difasilitasi oleh bawaslu provinsi kepri dengan keputusan terjadinya kesepakatan nomor permohonan wsl.kepri. x pada tanggal oktober vide bukti memohon (bukti tb bahwa terhadap kesepakatan bersama tersebut, kpu provinsi kepulauan riau menindaklanjutinya dengan melaksanakan pencernaan terhadap daftar pemilih tetap sehingga bisa diakomodir sebanyak (sepuluh ribu enam puluh) pemilih dari (lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima) pemilih yang tersaring vide bukti memohon (bukti tl bahwa masih adanya selisih (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua) pemilih yang tidak didaftarkan dalam dpt dikarenakan pemilih tersebut menggunakan nik luar kepri berdasarkan huruf (k)tidak bisa diakomodir dalam penetapan ulang daftar pemilih sebagaimana dalam berita acara nomor ba x1 tanggal november tentang rapat pleno terbuka penetapan ulang dpt pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun oleh kpu provinsi kepulauan riau vide bukti memohon tb bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih kpu provinsi telah mensosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media massa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selama (tujuh) hari berdasarkan alat bukti copy salah satu koran vide bukti memohon tb bahwa dalil pemohon terhadap pemilih ganda kecamatan, kelurahan se kota batam sebanyak (lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan) sebagaimana didalilkan pemohon pada halaman sub poin dua) pemilih adalah tidak beralasan dan kabur (obscura libel), memohon melakukan pencopotan terhadap pemilih ganda baik melalui sistem informasi data pemilih adalah) maupun mencoret dengan memberikan tanda garis pada data pemilih ganda tersebut dan pemilih ganda yang dimaksud oleh pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya (dua) kali atau lebih pada hari yang sama dikarenakan setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diberi tanda tinta pada salah satu jari sebagaimana dengsurat memohon (bukti tn bahwa dalil pemohon terhadap (dua ribu delapan ratus dua puluh empat) pemilih yang yang tidak mendapatkan undangan memilih (form. c6) kecamatan kota batam tidak beralasan dan kabur (obscura libel) sebab form bukan syarat mutlak bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. form adalah surat pemberitahuan tentang tempat dan waktu pemungutan suara mana yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya sebagaimann. bahwa dalil pemohon terhadap kerugian pemohon atas permasalahan dpt, pemilih ganda dan permasalahan undangan memilih model (c6) adalah tidak beralasan dan kabur (obscura libel) sebagaimana rekapitulasi tingkat provinsi formulir dc kwkpasangan perolehan suara pasangan calon calon nomor urut nomor urut drs. muhammad sani dan dr. h.m. soeria respationo, dr. nurdin basin, sos., sh.,mh dan ansar ahmad se.,mm sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon pada halaman bab poin dengan menerangkan perolehan rekapitulasi suara yang diakui oleh pemohon merupakan akumulasi dari (tujuh) kabupaten kota provinsi kepulauan riau adalah tidak beralasan dan terkesan kabur obscura libel) karena pemohon tidak dapat membuktikan berkenaan dengan mekanisme perhitungan jumlah suara sah yang didapatkan oleh pemohon denganpihak terkait, adapun hasil rekapitulasi yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh memohon. vide bukti memohon (bukti tb (bukti tc tps sagulung), (bukti tg (bukti tg (bukti tg (bukti tg (bukti tg (bukti tg (bukti ti bahwa dalil pemohon terhadap perbuatan pembukaan dan mengganti segel kotak suara resmi kpu dengan segel pos indonesia adalah tidak benar, segel kpu pada kotak suara tidak diganti dan tetap ada, namun pos indonesia sebagai penyedia distribusi logistik tps menambahkan pengamanan dengan segel pos, bukti terlampir vide bukti memohon (bukti tn bahwa dalil pemohon terdapat banyak yang bermasalah adalah tidak beralasan dan kabur (obscura libel). coret coretan dimaksud tingkat kpps telah sesuai dengan petunjuk teknis pengisian formulir yang ditetapkan dan buku panduan kpps. tidak ada keberatan saksi yang disampaikan melalui form terhadap coretan coretan dimaksud coretan dimaksud tidak merubah hasil rekapitulasi sebagaimana hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan. vide bukti memohon (bukti tc tps sagulung,. berdasarkan hal tersebut atas, kpu kota batam telah melaksanakan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun dengan baik dengan berlandaskan prinsip langsung umum bebas dan rahasia serta mendapatkan jujur dan adil sesuai ketentuan yang berlaku sebagai mana dengan alat bukti: vide bukti memohon (bukti tb dugaan kecurangan yang dituduhkan pemohon kepada memohon kota tanjungpinang bahwa adanya dalil pemohon dari terjadinya pelanggaran dalam bentuk keterlibatan anggota tni beberapa kecamatan ppk kota tanjungpinang (pada huruf halaman perbaikan permohonan) yang mana .pada tanggal s d desember penempatan anggota tni ad. kecamatan bukit bestari dan kecamatan tanjungpinang barat kota tanjungpinang adalah sama sekali bukan atas permintaan kpu kota tanjungpinang dan kpu kota tanjungpinang tidak pernah melibatkan tni dalam bentuk apapun pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepri tahun vide bukti memohon (bukti tc tps tanjung pinang kota kampung bugis), (bukti tg bahwa pernyataan pemohon pada halaman dan pada perbaikan permohonan menyatakan .terdapat yang bermasalah dalam keadaan coret coretan yang tidak para oleh petugas kpps terjadi kecamatan se kota tanjungpinang pada tps tps. tps dan kelurahan tanjung kampung bugis kecamatan tanjungpinang kota, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps kelurahan kamboja kecamatan tanjungpinang barat, tps kelurahan tanjung unggas kecamatan bukit bestari, tps dan kelurahan senjang kecamatan bukit bestari, tps dan kelurahan kampung baru kecamatan tanjungpinang barat. adalah tidak benar karena coretan pada c1 kwk pada tps kelurahan kampung bugis pada kolom dpt laki laki dan perempuan dan kolom jumlah pemilih laki laki dan perempuan telah dipakai dan c1 kwk pada tps kelurahan kampung bugis kecamatan tanjungpinang kota pada kolom dpt laki laki dan perempuan serta jumlah pemilih laki laki dan perempuan juga telah para sedangkan c1 kwk lainnya tidak ada yang dicoret. sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara guo. vide bukti memohon (bukti tc tps bukit bestari). cc. berdasarkan hal tersebut atas, kpu kota tanjungpinang telah melaksanakan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun dengan baik, jujur dan adil atau sesuai ketentuan yang berlaku vide bukti memohon (bukti tg (tg bahwa peraturan kpu tidak ada mengatur tentang tps khusus. peraturan kpu nomor tahunya mengatur tentang pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam huruf menjadi tahanan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. untuk pemilih keadaan tertentu maka harus mengurus pindah memilih sebagaimana diatur dalamkenaan dengan permasalahan tersebut, pihak kpu. kota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tanjungpinang telah melakukan koordinasi pihak rumah tahanan rutan) kelas kota tanjung pinang provinsi kepulauan riau sampai dengan hari pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat provinsi kepulauan riau selebihnya pihak kpu kota tanjungpinang telah mengirimkan surat kepada pihak rumah tahanan kota tanjungpinang nomor kpu kota x1 perihal daftar pemilih pindahan tertanggal november namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi dan atau dibalas oleh pihak rumah tahanan kota tanjungpinang sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal desember vide bukti memohon (bukti tb bahwa dalil pemohon pada halaman sampai dengan pada perbaikan permohonan terdapat kampanye dengan membagi bagikan uang (money politik) kota tanjungpinang. maka hal tersebut bukan kewenangan kpu kota tanjungpinang untuk menanganinya. kpu kota tanjungpinang tidak pernah menerima surat maupun tembusan surat dari panas kota tanjungpinang maupun dari instansi terkait manapun yang menyatakan dan memutuskan bahwa calon wakil gubernur pasangan calon nomor urut dr. nurdin basin, sos, si) diduga terbukti melakukan money politik sebagaimana pernyataan pemohon. bahwa dalil pemohon terhadap terjadinya kampanye hitam fitnah: sms dengan kloning nomor hp: teror bom dan pengancaman adalah bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa perkara guo. bahwa dalil pemohon terhadap syarat administratif berkenaan dengan penetapan pasangan calon nomor urut oleh memohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tidak benar. bahwa telah terjadi gugatan yang diajukan kepada pihak memohon dan pihak terkait, berkenaan dengan hasil penetapan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau pengadilan tata usaha negara jakarta dengan nomor register perkara ptun.jkt dengan objek sengketa berita acara terkait pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau periode dalam penetapannya yang telah ditetapkan pada tanggal september dengan amar penetapannya tidak dapat diterima, dan menimbang objek sengketa bukan merupakan suatu merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id keputusan pejabat tata usaha negara melainkan berita acara yang bersifat peristiwa hukum sehingga berita acara berkenaan dengan hasil penetapan pasangan calon nomor urut (satu) calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau sah dan mempunyai kekuatan hukum. vide bukti memohon (bukti tj adapun hal lain yang disinggung dalam dalil pemohon berkenaan dengan syarat administratif dokumen ijazah pasangan calon nomor urut (satu) telah terpenuhi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: vide bukti memohon (bukti ta (bukti ta (bukti ta (bukti ta (bukti ta calon gubernur drs. muhammad sani i. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun telah mendaftar pada tanggal juli telah memenuhasa pendaftaran pasangan calon pada tanggal s.d juli ii. bahwa proses penerimaan dokumen pendaftaran pasangan calon terdapat dua jenis dokumen yaitu dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon. untuk dokumen persyaratan pencalonan sudah dinyatakan memenuhi syarat pada saat pendaftaran tanggal juli sehingga proses penerimaan dokumen pendaftaran syarat calon dapat dilanjutkan, sebagaimana alat bukti tanda terima, iii. untuk dokumen syarat calon dilakukan penelitian sesuai jadwal yang diatur dalam pkpu nomor tahun yaitu tanggal juli s.d agustus untuk dilakukan perbaikan pada tanggal s.d agustus sebagaimana berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan model ba.hp kwk iv. bahwa ijazah yang dinyatakan tms oleh kpu provinsi masih bisa dilengkapi pada masa perbaikan pada tanggal s.d agustus sebagaimana yangsebagaimana dengan ketentuan peraturan kpu nomor tahun huruf tentang persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan peraturan kpu nomor tahun(stub) dari sekolah bersangkutan dan dalam sebutka' terkait persyaratan calon gubernur atas nama drs. muhammad sani khususnya ijazah yang diterima oleh memohon pada saat pendaftaran yaitu foto copy surat keterangan dari departemen dalam negeri institut pemerintahan dalam negeri program pasca sarjana nomor pps.map surat keterangan institut ilmu pemerintahan nomor s iip surat keterangan dari rektor institut ilmu pemerintahan, daftar hasil ujian sarjana institut ilmu pemerintahan, surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang nomor pol tpl v1 dari polsek batam barat. pada masa tahapan penelitian administrative tanggal agustus dilakukan penelitian terhadap berkas perbaikan yang diserahkan oleh calon gubernur atas nama muhammad sani berupa surat keterangan dari dinas pendidikan sekolah menengah atas sma) negeri pekanbaru dengan nomor sman.o1 serta surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang yang dikeluarkan oleh polresta tanjungpinang maka status fotokopi ijazah model ba.hp perbaikan kwk ada dan memenuhi syarat ms). vide bukti memohon (bukti ta (bukti ta (bukti ta bukti ta (bukti ta (bukti ta untuk hal ini memohon melakukan klarifikasi sekolah menengah atas sma) negeri pekanbaru terhadap surat keterangan nomor sman. calon gubernur kepulauan riau atas nama muhammad sani. pelaksanaan klarifikasi laksanakan pada tanggal agustus dengan menemui dra. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hj. wan rosita, pd, adapun hasil dari pelaksanaan klarifikasi tersebut adalah surat keterangan nomor sman. tertanggal maret sebagai pengganti ijazah yang hilang atas nama muhammad sani yang tanda tangani oleh drs. chaidir, kepala sekolah menengah atas sma) negeri adalah benar vide bukti memohon (bukti ta (bukti ta (bukti ta (bukti ta bahwa berkenaan terhadap calon wakil gubernur dr. nurdin basin, sos., si, memohon telah melakukan proses penerimaan persyaratan calon dalam tahapan pencalonan telah sesuai dengan ketentuan pkpu tahun sebagaimana termaktub didalam bukti memohon vide bukti memohon (bukti ta (bukti ta (bukti ta (bukti ta (bukti ta bahwa tidak ada keberatan dari pemohon pada saat penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut sebagaimanadan kpuvide bukti memohon (bukti ta (bukti ta (bukti ta (bukti ta (bukti ta (bukti ta idengan segala akibat hukumnya (niet ontvankeljik verklaard), dan selanjutnya memohon, mohon dengan hormat kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor php.gub xiv pada mahkamah konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:ada pemilukada calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepri tahun kota batam: keterlibatan tni tps tps: bahwa pada hari pencoblosan tangggal desember setiap tps terdapat penempatan anggota tni korem wirapratama kepulauan riau dan jajaran bawahannya, mana kejadian tersebut tidak pernah terjadi pada pemilu pilkada sebelumnya provinsi kepulauan riau karena kewenangan pengamanan pilkada dan penegakan tindak pidana pemilu ada gakkumdu dan pihak kepolisian bukan kewenangan tni ad:(bukti dan bukti bahwa keterlibatan tni tidak hanya menempatkan anggota tni yang berseragam dan bersenjata lengkap tps tps, tetapi juga menempatkan intel intinya untuk berkeliling tps tps secara masif, hal tersebut semakin menegaskan keterlibatan anggota tni dalam pilkada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau dan jelas untuk kepentingan tertentu dan tidak ada permintaan dari polri untuk melibatkan tni untuk ikut terjun langsung tps, pps, ppk, kpu kabupaten kota dan kpu provinsi kepulauan riau, karena secara nyata situasi saat pilkada kepulauan riau berjalan lancar, aman, dan kondusif, (bukti bahwa khusus untuk wilayah kota batam memang benar ada permintaan dari kapolresta kepada pangdam wirapratama berdasarkan surat nomor x11 tanggal desember yang pada pokoknya kapolresta barang meminta bantuan dengan syarat sebagai berikut: (bukti permohonan bantuan tersebut khusus kota batam pada tanggal s.d. desember dan tanggal s.d. desember jumlah personil yang dibutuhkan adalahbukti ta fotokopi tanda terima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tanggal juli tt. kwk,model dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tanggal agustus ba.hp kwk,ta fotokopi surat keterangan nomor pps.map tanggal maret dari departemen dalam negeri institut pemerintahan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam negeri,yang menerangkan muhammad sani sebagai alumni institut ilmu pemerintahan iip), bukti ta fotokopi surat keterangan nomor ip tanggal mei dari institut ilmu pemerintahan departemen dalam negeri yang menerangkan muhammad sani sebagai alumni institut ilmu pemerintahan iip) sebagai pengganti ijazah asli yang hilang, bukti ta fotokopi surat keterangan lulus dari rektor institut ilmu pemerintahan, muhammad sani tertanggal juli bukti ta fotokopi daftar hasil ujian sarjana institut ilmu pemerintahan, muhammad sani, tertanggal desember bukti ta fotokopi kutipan nilai ujian teori tingkat iip, muhammad sani, tertanggal agustus bukti ta fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang pol tpl v1 tanggal juni perihal kehilangan ijazah asli sarjana iip yang dikeluarkan depdagri jakarta milik muhammad sani, bukti ta fotokopi berita acara pelaksanaan klarifikasi tanggal agustus perihal klarifikasi surat keterangan nomor sman.o1 tertanggal maret sebagai pengganti ijazah yang hilang atas nama muhammad sani, bukti ta fotokopi surat keterangan nomor sman.o01 tertanggal maret yang menerangkan bahwa muhammad sani adalah benar siswa sma negeri pekanbaru yang ditandatangani oleh drs. chaidir, kepala sekolah menengah atas sma) negeri bukti ta fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang tanggal maret perihal kehilangan ijazah sekolah rakyat asli, ijazah smp asli, ijazah sman pekanbaru asli milik drs. muhammad sani, bukti ta fotokopi surat kpu provinsi kepulauan riau nomor kpu prov vii172015 tanggal agustus perihal permohonan penilaian ijazah kepada menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia c.g dirjen pendidikan dasar dan menengah: bukti ta fotokopi sertifikat pendidikan dan latihan pelayaran khusus kepulauan semarang atas nama nurdin basinmentrian pendidikan dan kebudayaan direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah nomor d kp tanggal agustus perihal permohonan penilaian ijazah: bukti ta fotokopi keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor c kep mn tanggal oktober perihal penilaian penghargaan sertifikat dari balai pendidikan dan latihan pelayaran, semarang, tahun atas nama nurdin basin dinilai dihargai sama setingkat dengan ijazah smk program pelayaran: bukti ta fotokopi dokumen berupa foto ijazah mualim pelayaran terbatas tertanggal september atas nama nurdin basin: bukti ta fotokopi berita acara pelaksanaan klarifikasi tanggal agustus perihal telah dilaksanakan klarifikasi kesetaraan ijazah calon wakil gubernur kepulauan riau atas nama nurdin basin: bukti ta fotokopi surat ombudsman nomor srt pbp tim. tanggal oktober perihal perkembangan laporan saudara mengenai dugaan kekeliruan penyetaraan ijazah mualim pelayaran interinsuler mpi): bukti tb fotokopi surat dari pemerintahan provinsi kepulauan riau dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanjungpinang nomor diskusi!!ii1 perihal permintaan data jumlah penduduk tahun bukti tb fotokopi keterangan tertulis ketua kpu kota batam atas nama agus setiawan perihal penyelenggaraan rekapitulasi perhitungan suara kpu kota batam provinsi kepulauan riau:iba x tanggal oktober bukti tb fotokopi surat edaran nomor kpu x tanggal oktober perihal menghasilkan daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak tahun bukti tb fotokopi berita acara rapat pleno penetapan ulang rekapitulasi daftar pemilih tetap kepulauan riau tahun oleh kpu provinsi kepulauan riau nomor ba x1 tanggal november bukti tb fotokopi surat kpu kota tanjung pinang nomor kpu kota x1 tanggal november perihal daftar pemilih pindahan: bukti tb fotokopinggal desember dan dak2 provinsi kepulauan riau, bukti tc fotokopi model c1 kwk tps kecamatan kecamatan sagulung, kelurahan memberi, batam, kepulauan sagulung. memberi riau model c1 kwk, lampiran model c1 kwk, model daa kwk), bukti tc model c1 kwk tps kecamatan batu aji, kecamatan batu kelurahan kiling, batam, kepulauan riau model aji. kiling c1 kwk, lampiran model c1 kwk, model daa kwk): bukti tc fotokopi model c1 kwk tps kecamatan tanjung kecamatan tanjung pinang kota, kelurahan kampung bugis, tanjung pinang pinang, kepulauan riau model c1 kwk, lampiran kota. kampung bugis model c1 kwk): bukti tc. fotokopi model c1 kwk tps kecamatan kecamatan sagulung, kelurahan sagulung kota, batam, sagulung. sagulung kepulauan riau model c1 kwk): kota bukti tc fotokopi model c1 kwk tps kecamatan kecamatan tanjung tanjung pinang, kelurahan kampung bugis, tanjung pinang. kampung pinang, kepulauan riau model c1 kwk, lampiran bugis model c1 kwk, model daa kwk), bukti tc fotokopi model c1 kwk tps kecamatan bukit kecamatan bukit bestari, kelurahan tanjung ayun sakti, tanjung bestari. tanjung ayun pinang, kepulauan riau model c1 kwk, lampiran sakti model c1 kwk, model daa kwk), bukti tc fotokopi model c1 kwk tps kecamatan kecamatan bengkong, kelurahan sadar, batam, kepulauan riau bengkong. sadar model c1 kwk, lampiran model c1 kwk, model daa kwk), bukti tc fotokopi model c1 kwk tps kecamatan kecamatan galang, kelurahan jantung, batam, kepulauan riau galang. jantung model c1 kwk, lampiran model c1 kwk, model daa kwk), bukti tg fotokopi berita acara rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kota tanjungpinang padnomor ba pleno xi1 tanggal desember model db kwk, model db1 kwk, model db2 kwk, model db3 kwk, db4 kwk, db5 kwk), bukti tg fotokopi surat keterangan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota tanjungpinang oleh ketua kpu kota tanjungpinang bintan tanggal desember model db kwk, db1 kwk, db2 kwk, db4 kwk:ota batamepulauan anambaslingga tanggal desember model db kwk, db1 kwk, db2 kwk, db4 kwk, db5 kwk, db7 kwk): bukti tg fotokopi berita acara nomor pleno kpu krm.arimunnatuna tanggal desember model db kwk, db1 kwk, db2 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kwk, db4 kwk, db5 kwk, dbe kwk, db7 kwk): bukti kepulauan riau tahun tanggal desember dc kwk, dc1 kwk, dc2 kwk, dc3 kwk, dc4 kwk, dc5 kwk, dc6 kwk): bukti tj fotokopi penetapan nomor ptun.jkt tanggal september bukti tl fotokopi surat dari bawaslu provinsi kepulauan riau nomor bawaslu kepri xi tanggal november perihal rekomendasi pemeliharaan dpt pasca penetapan ulang, bukti tl fotokopi keputusan terjadinya kesepakatan nomor permohonan wsl.kepri. x pada tanggal oktober bukti tl fotokopi surat bawaslu provinsi kepulauan riau nomor bawaslu kepri x tanggal oktober perihal rekomendasi. rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap: bukti tn fotokopi: bukti tn fotokopi daftar undangan dan kepada pihak skpd dalam acara rekapitulasi tingkat provinsi kepulauan riau: bukti tn fotokopi undangan kepada pihak skpd untuk ikut serta menghadiri acara rekapitulasi suara pada tingkat provinsi kepulauan riau, bukti tn dokumentasi foto perihal daftar pemilih tetap dpt), anuaripihak terkait, pemohon dalam halaman pada angka kewenangan mahkamah huruf menyatakan bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perselisihan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau , tetapi hal hal yang dimohonkan justru luar substansi perkara yang terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga obyek perkara kabur (obscura libel), dengan demikian, mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan guo. alasan alasan pihak terkait didasarkan pada argumen sebagai berikut: bahwa substansi keberatan pemohon.dan undang undang nomor tahun dan pmk nomor tahun sebagaimana diubah dengan pmk nomor tahunundang undang nomornomor tahun sebagaimana diubah dengan pmk nomor tahun menegaskan bahwa:?. bahwa dengan mendasarkan ketentuanobyek perselisihan yang menjadi wewenang mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah penetapankpu provinsi kepulauan riau) dalam bentuk keputusan kpu provinsi kepulauan riau. bahwa dengan mendasarkan pada alasan alasan keberatan sebagaimana telah diuraikan pemohon dalam halaman sampai dengan halaman polita perbaikan permohonan tertanggal januari maka secara terang benderang bahwa alasan alasan keberatanbukan merupakan obyek kewenangan absolut mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalamrdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo menyatakan permohonan guo tidak dapat diterima. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa pemohon dalam halaman huruf perbaikan permohonan guo bahwa dengan adanya juncto pmkgubernur dan wakil gubernur kepulauan riau, diisyaratkan (disyaratkan, sich!) jumlah kuantitasmenurut pihak terkait, pemohon salah memahami esensi danbelas juta), pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id banyak sebesar (nol koma lima persen) dari penetapan hasil perolehan suara oleh kpu provinsi sementara itu, pmk nomor tahun menyatakan: permohonanurut pihak terkait, esensi dari ketentuan dan pmk bukanlah penyebab timbulnya ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip prinsip persamaan muka hukum dikarenakan ketentuan guo berlaku untuk semua warga negara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. ketentuan guo juga tidak menghalang halangi setiap warga negara untuk melaksanakan haknya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sst personel batalyon raider batam. personel kodim batam. bahwa ternyata dalam implementasi lapangan pasukan tni yang dilibatkan adalah: mulai dari sebelum hari pencoblosan, pada saat pencoblosan tps, saat rekapitulasi ppk tanggal s.d. desember pada saat rapat pleno kpu batam tanggal desember dan sampai dengan berlangsungnya rapat pleno kpu provinsi tanjungpinang tanggal desember jumlah personil yang dilibatkan melebihi dari permintaan kapolres dan bahkan seluruh baginya ikut dilibatkan sejak proses pencoblosan dan penghitungan suara tps, (bukti bahwa dengan demikian keberadaan tni yang tidak sesuai dengan permintaan kapolres barang baik dari jumlah, waktu juga kegiatan yang dilakukan adalah ilegal karena bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang tni, b.keterlibatan anggota tni beberapa kecamatan ppk. ppk kecamatan nongsa: terdapat beberapa anggota tni berseragam dan bersenjata lengkap laras panjang yang hadir pada saat akan dilakukannya pengiriman kotak suara dari ppk kecamatan nongsa kpu kota batam, fungsi pengawalan dan pengamanan kotak suara adalah fungsi keamanan yang berada pada kepolisian bukan pada tni namun hal tersebut dikesampingkan dan tni mengambil alih tugas dan kewenangan pengamanan pilkada dari polri, (bukti ppk kecamatan bengkong: pada tanggal s.d. desember secara aktif tni menempatkan personil berpakaian seragam lengkap dan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo sebagai calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana ketentuan uud ketentuan guo harus dipahami sebagai bagian dari penetapan syarat untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, sehingga ketentuan guo tidak dapat dikaitkan dengan prinsip prinsip kesamaan muka hukum. lebih lanjut, yang perlu dipahami dari ketentuan guo adalah bahwa proses pemilihan telah dijalankan sesuai dengan asas pemilu, asas penyelenggara pemilu, dan ketentuan peraturan perundang undangan. kalaupun dalam proses pemilihan tersebut terdapat pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun pidana telah diselesaikan oleh penyelenggara pilkada yang bersangkutan. dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun menurut pihak terkait tidak terdapat pelanggaran yang signifikan baik pelanggaran administrasi maupun pidana yang mempengaruhi hasil perolehan suara, maka dengan sendirinya keberatan pemohon terhadap ketentuan persyaratan pengajuan permohonan keberatan tentang hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam dan pmk tidak memiliki argumentasi dan alasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak. berdasarkan ketentuan guoepulauan riau tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasanperolehan suara pemohon adalah suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah suara.bahwa berdasarkan hal tersebut atas, maka syarat juncto pmk tidak dapat penuhi oleh pemohokepulauan riau tahun kepadamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id khususnya huruf nomor dan pmk nomor(vide perbaikan permohonan, halaman maka secara tegas dan terbuktiundang undang nomor tahun dan pmk nomor tahun tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan memohon maupumakaguo. dalam pokok permohonan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalamnolak seluruh dalil dalil pemohon, kecuali hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas (vide bukti pt nama pasangan calon perolehan presentase suara drs. muhammad sani dan drs. nurdin basin, sos., si. dr. h.m. soeria respationo, s.h., m.h. dan ansar ahmad, maan bahwa perolehan suara masing masing pasangan calon yang tersebar (tujuh) kabupaten kota provinsi kepulauan riau adalah sebagai berikut: kabupaten kota suara suara bukti paslon paslon jamuwaaa o2rer| pesanan total ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)(vide pt(vide bukti pt perolehan suara pemohon adalah suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah suara atau sebesar .40y. bahwa berdasarkan bukti pt 12j, dengan demikian maka untuk mengajukan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil pemilihan kepada mahkamah konstitusi, batas selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesardengan demikian, menurut pihak terkait, permohonan pemohon guo diajukan tidak memenuhi ketentuan juncto pmk oleh karena itu, beralasan hukum pihak terkait memohon agar mahkamah menolak atau setidak tidaknya menyatakan permohonan guo tidak dapat diterima. keterangan dan bantahan terhadap dalil dalil sepihak yang dinyatakan pemohon bahwa terhadap dalil dalili . dalilpemohon pemilihan gubernur dan wakil berkeberatan dan menolak dengan gubernur provinsi kepulauan riau tegas dalil pemohon yang menyatakan tahun telah terjadi bahwa pada pelaksanaan pemilihan pelanggan pelanggaran dan gubernur dan wakil gubernur provinsi penyimpangan penyimpangan yang kepulauan riau tahun yang dilakukan secara terstruktur, diselenggarakan oleh memohon. telah sistematis dan masif tsm), terjadi pelanggaran pelanggaran yang seluruh kabupaten kota provinsi terstruktur, sistematis dan masif, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kepulauan riau terutama pada kota bahwa sepengetahuan pihak terkait, batam dan kota tanjung pinang. faktanya adalah pemilihan gubernur (vide perbaikan permohonan dan wakil gubernur provinsi bertanggal januari halaman kepulauan riau tahun telah poin dan c|.,bantahan terhadap dalil pemohon tentangdan wakil gubernur provinsi kepri tahun pemohon mendalilkan adanya bahwa keterlibatan tni dalam keterlibatan tni tps tps pelaksanaan pilkada adalah (vide perbaikan permohonan sebatas berkaitan dengan tugasnya bertanggal januari halaman dalam membantu pihak kepolisian dalam mengamankan pilkada sebagaimana surat permintaan kapolresta barang, nomor x11 ditujukan kepada pangdam wirapratama, sehingga setiap pergerakan pasukan tni dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id(bukti pt 13j seharusnya awal kejadian pemohon berkoordinasi dengan polisi militer guna menyelesaikan masalah tersebut, sehingga tidak berdasar atas hukum dan konstitusi meminta mahkamah menyelesaikan masalahketerlibatan tni dalam keterlibatan anggota tni dil pelaksanaan pilkada adalah beberapa kecamatan. sebatas berkaitan dengan tugasnya (vide perbaikan permohonan dalam membantu pihak kepolisian bertanggal januari halaman dalam mengamankan pilkada, (bukti ptdivide bukti pt 13j oleh karena itu, beralasan hukum pihak terkait memohon agar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mahkamah konstitusi menolak atau mengesampingkan dalil guo. pemohon mendalilkan adanya bahwa tidak benar terjadi ancaman ancaman dan intimidasi yang dan intimidasi yang dilakukan oleh tni dilakukan tni ad. ad, faktanya adalah berdasarkan pemohon mendalilkan adanya informasi dari warga masyarakat percobaan percobaan penangkapan kepada baginya setelah terjadi kepada saudara alex (koordinator pembagian uang kepada warga saksi pemohon) yang membawa masyarakat, alex kemudian menuju uang rp. untuk kediamannya. beberapa saat pembayaran uang muka honorarium kemudian baginya mendatangi saksi tps yang dilakukan oleh tni rumah alex untuk mengkonfirmasi ad, laporan warga masyarakat tersebut (vide perbaikan permohonan tanpa bermaksud melakukan bertanggal januari halaman tindakan penangkapan dan penahanan. tidak jauh berbeda waktunya, calon gubernur nomor urut pemohon mendalilkan adanya beserta rombongan tim pasangan intimidasi kepada saudara edi| calon gubernur wakil gubernur urut susilo relawan pemohon) nomor berkendaraan konvoi mobil (vide perbaikan permohonan mendatangi rumah alex dan terjadi bertanggal januari halaman dialog antara baginya dan pemohon. bukti pt 15j bahwa selanjutnya tidak benar terjadi intimidasi kepada saudara edi susilo relawan pemohon) sebagaimana didalilkan pemohon. pemohon awal kejadian seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi militer untuk memproses persoalan itu, karena tidak berdasar atas hukum dan konstitusi meminta mahkamah untuk menyelesaikan persoalanpihak terkait sangat pengarahan dan mobilisasi pemilih berkeberatan dan menolak dalil oleh tni untuk memilih pasangan pemohon, karena tuduhan tersebut calon nomor urut tidak berdasar dan hanya fitnah (vide perbaikan permohonan belaka. bertanggal januari halaman bahwa panglima tni telah memerintahkan agar prajurit tni bersikap netral dan tidak memihak dalam pemilukada. serentak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desember bahwa presiden juga telah memerintahkan panglima tni untuk membantu pihak kepolisian melakukan pengamanan pilkada serentakoleh memohon kpu provinsi kepulauan riau pemohon mendalilkan bahwa telah bahwa persoalan sesungguhnya terjadi penghilangan dpt kota batam adalah telah dilakukan pemutakhiran sebesar pemilih. atau koreksi terhadap persoalan dpt, (vide perbaikan permohonan yang juga telah disetujui dan bertanggal januari halaman ditandatangani oleh para saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, badan pengawas pemilu provinsi kepulauan riau, dan kpu provinsi kepulauan riau (bukti pt bahwa berkaitan dengan permasalahan dpt, sebagaimana pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan putusan sebelumnya, dinyatakan bahwa: bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d. tidak terdaftar dalam dps ataupun dpt. tugas dan tanggung jawab merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa surat edaran kpu kepri nomor kpu prov ix perihal evaluasi dps dan penetapan dpt pemilu tahun tanggal september yag diterbitkan oleh memohon justru merupakan wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab memohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. bahwa setelah pemutakhiran data dilakukan, hanya warga yang memiliki nomor induk kependudukan nik) dan nomor kartu keluarga nkk) setempat saja yang masuk sebagai dpt kota batam, hal demikian justru diperlukan untuk mencegah terjadinya eksodus pemilih dari daerah diluar provinsi kepulauan riau. bahwa lagi pula, jika memang benar terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, tetapi kemudian berkesempatan untuk memberikan suara, makamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bersenjata laras panjang bahkan melakukan kegiatan yang mengintervensi kinerja ppk dengan melakukan seleksi dan penjagaan ketat pintu masuk ppk, (bukti pada malam haritanggal desember kecamatan bengkong kota batam petugas lintas tanpa dihadiri para saksi pasangan calon telah pula melakukan pembongkaran dan pemindahan kotak suara dengan menggunakan kendaraan roda dua yang sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (buktikhususnya pilkada provinsi kepulauan riau: ppk kecamatan sagulung: bahwa pada tanggal s.d. desember kecamatan sagulung kota batam pada saat dilakukannya rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan, anggota tni telah menempatkan anggotanya secara berlebihan dari pagi hingga malam hari dengan berseragam dan bersenjata lengkap dengan bertindak secara aktif terlibat dalam tahapan tahapan pemilukada yang seharusnya tugas daripada polri: (bukti ppk kecamatan batu ampar: pada tanggal s.d. desember penempatan anggota tniad juga terdapat kecamatan batu ampar kota batam dengan prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap dengan bertindak secara aktif,merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo lag. pemohon mendalilkan bahwa bahwa dalil pemohon yang terdapat pemilih ganda menyatakan bahwa terdapat pemilih kecamatan, kelurahan kota ganda kecamatan, kelurahan batam sebanyak pemilih. kota batam sebanyak divide perbaikan permohonan pemilih tersebut hanya merupakan bertanggal januari asumsi pemohon belaka yang tidak halaman dapat dibuktikan. bahwa lagi pula, jika memang benar terdapat pemilih ganda,:pihak terkait sangat terdapat pemilih yang tidak berkeberatan menolak dalil pemohon mendapatkan undangan memilih yang menyatakan terdapat (form c6) kecamatan kota pemilih yang tidak mendapatkan batam: undangan memilih (form c6) (vide perbaikan permohonan kecamatan kota batam: bertanggal januari bahwa pemilih yang tidak halaman mendapatkan undangan memilih (form c6) tetap dapat diakomodir dan, tanpa akan pernah diketahui memberikan suara kepada pemohon atau pihak terkait selama berada dalam bilik suara yang merupakan rahasia pemilih. berdasarkan putusan mahkamah nomor puu vii putusan nomor puu x pada pokoknya antara lain merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, bahwa terlebih lagi pada pilkada tahun berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih telah diatur dalam pkpu tahundalil pemohon tentang adanya terdapat pembukaan dan mengganti pembukaan dan mengganti segel segel kotak suara resmi kpu dengan kotak suara resmi kpu dengan segel segel pos indonesia. pos indonesia adalah tidak benar, tidak berdasar dan hanya merupakan klaim sepihak dari pemohontidak benar dan tidak beralasan terdapat banyak yang hukum dalil pemohon yang bermasalah. menyatakan terdapat banyak bahwa terdapat yang bermasalah bermasalah dan terdapat dalam dalam keadaan coret coretan yang keadaan dicoret coret. (bukti pt tidak dipakai oleh petugas kpps (s d pt 62j. terlebih lagi, dalam terjadi kecamatan kota perbaikan permohonan halaman batam pada tps tps. pemohon hanya menuliskan daftar divide permohonan bertanggal tps tps yang diklaim bermasalah januari halaman tanpa adanya keterangan yang jelas, bahwa pemohon tidak dapat bahwa terdapat yang bermasalah menguraikan secara rinci apa dan dalam keadaan coret coretan yang bagaimana masalah yang yang tidak dipakai oleh petugas kpps terdapat pada sebagaimana terjadi kecamatan kota didalilkan oleh pemohon, apakah tanjungpinang pada tps tps. terjadi atau tidaknya perubahan data divide permohonan bertanggal perolehan suara, bagaimana data januari halaman dalam yang benar menurut pemohon serta apa kaitan dan pengaruhnya terhadap signifikansi perolehan suara pemohon. terlebih lagi saksi saksi pemohon tps tps sebagaimana didalilkan dalam perbaikan permohonan guo. telah menandatangani berita acara model k kwk). divide bukti pt s d pt merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa tidak bahwa tidak benar kpu kota terdapat tps khusus dalam rutan tanjungpinang menghilangkan hak lapas kota tanjung pinang konstitusi para tahanan bahwa pada hari pencoblosan pemilu lapas rutan dengan tidak serentak tanggal desember memfasilitasi tps khusus untuk para ketua kpu kota tanjung pinang napi lapas rutan, tidak membuat tps khusus di| bahwa tidak benar memohon telah lapas rutan yang berada kota melakukan perbuatan melanggar tanjung pinang: hukum aturan penyelengaraan pemilu. bahwa sekalipun para tahanan sepengetahuan pihak terkait, tersebut berada lapas rutan memohon sudah melaksanakan tugas namun tidak seharusnya kpu kota| dan tanggung jawabnya dengan tanjung pinang dengan begitu saja melakukan sosialisasi lapas rutan menghilangkan hak konstitusi para dan meminta pihak lapas rutan tahanan lapas rutan kota| menyerahkan daftar tahanan napi tanjung pinang dengan tidak yang memiliki ktp kk kepulauan riau memfasilitasi tps khusus untuk para untuk didaftar menjadi pemilih. napi lapas rutan: bahwa tahanan napi yang terdaftar bahwa hak untuk memilih bagi para dan memenuhi syarat untuk menjadi napi tersebut adalah hak yang (pemilih berdasarkan data dari termaksud dilindungi oleh uud lapas rutan tetap dapat mengunakan dan keberadaan tps hak pilihnya tps terdekat atau khusus juga harus diadakan karena melalui tps mobile dengan cara telah diatur dalam pkpu nomor petugas mendatangi lapas rutan tahun huruf (c) tersebut untuk kemudian untuk kpu memohon) bertanggung tahanan napi dapat menggunakan jawab atas penyelenggaraan hak pilihnya. pemungutan suara sampai kepada oleh karena itu, beralasan hukum pembuatan tps lapas rutan, pihak terkait memohon agar bahwa perbuatan memohon tersebut mahkamah konstitusi menolak adalah perbuatan yang melanggar atau mengesampingkan dalil hukum aturan penyelengaraan pemilu permohonan guo. yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana diatur dalam pkpu nomor tahun huruf sehingga mengakibatkan pemungutan suara pada desember kota tanjung pinang cacat hukum oleh karyri tahun pada kota tanjung pinang, divide permohonan bertanggal merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelet bl. pemohon mendalilkan bahwa bahwa dalil pemohon yang terjadi kampanye hitam fitnah menyatakan terjadinya kampanye kepada pemohon yang tersebar hitam fitnah kepada pemohon yang seluruh wilayah provinsi kepri tersebar seluruh wilayah provinsi terdapat penyebaran brosur yang kepulauan riau tidak didasarkan fakta berisikan memfitnah pemohon karena pemohon tidak menyebutkan brosur kajian jumat atas nama al siapa pelakunya, kapan terjadinya pasirah dengan judul peristiwa, dan tempat kejadiannya keteladanan pemimpin bagi sehingga hal hal yang didalilkan umatnya menurut ajaran islam, pemohon hanya asumsi dan tidak brosur renungan jemaat yang beralasan hukum. tidak jelas sumbernya dengan judul oleh karena itu, mahkamah harus pemahaman kejawen dalam mengesampingkan dan menolak perspektif iman kristen, dalil dalil pemohon tersebut.ri dr. h.m. soeria respationo, sh.mh., adalah joyoboyo, flores dan petinggi batak sehingga apabila tidak bersatu maka joyoboyo, flores dan petinggi batak akan menguasai parkir, security dan perjudian: brosur yang berjudul melayu bersatu melayu kuatpemohon dan tim kampanye pemohon, pengirimanmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kota judi, prostitusi, miras dan narkoba, atas keadantuk mengambil uang simpatisan rp. trm ksh atas kehadirannya, sah hebat , atas kejadi tim kampanye pemohon atas nama juga nada yang berisikan berita yang menimbulkan rasa benci dikalangan warga batak baik kepada relawan pemohon, atas kejadian tersebut telah dilaporkan polda kepri sesuai tanda bukti laporan tbl x1 skt kepri tanggal november divide permohonan bertanggal januari halaman pemohon mendalilkan terdapat bahwa tidak benar dalil pemohon yang teror bom dan pengancaman menyatakan adanya bom rakitan aktif posko pemenangan pemohon posko pemenangan pemohon. teror bom rakitan aktif posko sepengetahuan pihak terkait pemenangan pemohon pasangan berdasarkan pemeriksaan tim gegana calon nomor urut kepolisian, yang ditemukan adalah bahwa pada tanggal november benda mencurigakan yang tidak telah terjadi teror bom rakitan membahayakan: aktif posko pemenangan bahwa berkaitan dengan dalil pemohon, pemohon yang menyatakan adanya bahwa bom rakitan tersebut pengrusakan mobil milik relawan, ditemukan oleh tim kemenangan mestinya pemohon dapat menguraikan pemohon pada posisi ujung bagaimana terjadinya, dan siapa panggung posko pemenangan pelakunya. lebih lebih pemohon tidak pemohon, melaporkan kepada pihak kepolisian. bahwa pada saat ditemukan bom oleh karena itu, menurut pihak terkait, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rakitan aktif posko pemenangan peristiwa tersebut tidak ada kaitannya tersebut, situasi sana sedang dengan pelaksanaan pilkada, dalam kegiatan ramai orang bahwa pemohon secara sepihak dan sehingga bom rakitan aktif tersbeut tidak berdasar menyatakan adanya sangat bisa mengancam teror bom dan pengrusakan mobil keselamatan masyarakat yang merupakan cerminan bahwa pilkada berada pada lokasi ditemukannya kepri diwarnai dengan tindakan bom rakitan aktif tersebut, tindakan kecurangan yang ekstrim, bahwa pihak polda kepri terstruktur, sistematis dan masif dan dengan satbrimobda langsung menghalalkan segala cara untuk mendatangi lokasi posko menjadikan pemohon kalah. menurut pemenangan tempat ditemukannya pihak terkait, hal tersebut hanyalah bom rakitan aktif tersebut dan asumsi pemohon belaka, yang tidak segera mengambil bom rakitan aktif berdasar serta menunjukkan bahwa kemudian menyisir lokasi posko| pemohon tidak siap kalah dalam pemenangan pemohon untuk kontestasi pilkada kepri tahun memastikan tidak ada bom rakitan aktif yang lain sekitar posko pemenangan pemohon, oleh karena itu, beralasan hukum bahwa tindakan teror dengan bom pihak terkait memohon agar rakitan aktif tersebut adalah mahkamah konstitusi menolak tindakan yang dilakukan oleh pihak atau mengesampingkan dalil yang tidak bertanggung jawab yang permohonan guo. jelas punya kepentingan untuk membuatterdapat pengrusakan mobil relawan pemohon (pasangan calon nomor urut bahwa pada jumat malam tanggal merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desember telah terjadi pengrusakan dengan pemecahan kaca mobil relawan pemohon yang bernama rumit yang sedang terparkir halaman rumah korban yang halaman rumah korban yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,menjadi tidak maksimal dan terpecahnya konsentrasi: bahwa teror pengrusakan kendaraan mobil relawan pemohonpemohon mendalilkan bahwa bahwa pihak terkait sangat penetapan calon nomor urut berkeberatan dan menolak dengan oleh memohon cacat hukum. tegas dalil pemohon yang menyatakan divide permohonan bertanggal bahwa penetapan calon nomor urut januari halaman oleh memohon cacat hukum, hal tersebut adalah fitnah belaka: bahwa memohon telah melakukan serangkaian tahapan dalam verifikasi pencalonan pihak terkait termasuk diantaranya adalah persyaratan mengenai kelengkapan berkas berkas pencalonan pihak terkait meliputi juga seluruh ijazah yang digunakan untuk pencalonan dan hasil verifikasi tersebut menyatakan bahwa pihak terkait memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada provinsi kepri tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa berkaitan dengan syarat administrasi pencalonan pihak terkait, sebelumnya sudah pernah dijadikan objek gugatan ptun jakarta mana ptun jakarta dalam penetapan nomor ptun jkt tanggal september menetapkan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, bahwa memohon juga telah melakukan klarifikasi kepada lembaga berwenang berkaitan dengan keabsahan syarat administrasi ijazah pihak terkait yang dipermasalahkan, dan hasilnya adalah syarat administrasi tersebut dinyatakan sah dan benar sehingga dapat digunakan dalam pencalonan pihak terkait dalam pilkada kepri tahun bahwa persoalan syarat administrasi pencalonan pihak terkait kembali dipermasalahkan dan diajukan dalam sidang dkpp. dalam putusan nomor dkpp pkp iv pada bagian pertimbangan putusannya antara lain menyatakan bahwa pada pokoknya memohon telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu secara patut menurut etika dan peraturan perundang undangaterjadi bahwa pihak terkait sangat kampanye dengan membagi berkeberatan dan menolak dalil bagikan uang kota tanjung guo, karena hal itu berupa fitnah pinang. belaka. akan tetapi dalil guo tidak calon wakil gubernur pasangan membuktikan relasi antara bantuan calon nomor urut nurdin dengan keberhasilan perolehan suara basin) bagi bagi uang dalam terbanyak pihak terkait dalam kampanye. pilkada provinsi kepulauan riau bahwa pada tanggal oktober tahun terjadi pembagian uang yang oleh karena itu, beralasan hukum dilakukan langsung oleh nurdin pihak terkait memohon agar basin yang merupakan calon wakil mahkamah konstitusi menolak gubernur dari paslon nomor urt |atau mengesampingkan dalil bertempat simpang teluk keriting, permohonan guo. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkan yang merupakan imam masjid haram teluk keriting kota tanjungpinang: divide permohonan bertanggal januari halaman orang yang hadir pada saat acara tersebut:calon dan atau tim merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idri yang diamankan uud maka beralasan hukum apabila mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepulauan rau tahun nomor urut tersebut. divide permohonan bertanggal januari halaman pemohon mendalilkan bahwa bahwa pihak terkait sangat berdasarkan uraian atas telah berkeberatan dan menolak dengan tergambar secara jelas, nyata dan tegas dalil pemohon yang menyatakan terang benderang kota batam bahwa pada pelaksanaan pemilihan provinsi kepri telah terjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi pelanggan yang terstruktur, kepulauan riau telah terjadi sistematis dan masif dan melanggar pelanggaran pelanggaran yang hukum. terstruktur, sistematis dan masif, sedangkan kota tanjung pinang bahwa menurut pihak terkait, juga terjadi pelanggaran bersifat tuduhan tuduhan dan atau dalil dalil terstruktur, sistematis dan masif yang kabur (obscura) tidak benar dan serta melanggar hukum. menyesatkan. kualitas dalil dalil serta terjadi penetapan pasangan pemohon yang demikian tersebut jelas calon nomor urut sebagai tidak memenuhi unsur unsur gubernur dan wakil gubernur terstruktur, sistematis, masif provinsi kepri oleh memohon cacat sebagaimana dimaksudkan dalam hukum. putusan mahkamah konstitusi nomor divide permohonan bertanggal php.d vi januari halaman bahwa sepengetahuan pihak terkait, faktanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi. kepulauan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ani khususnya pilkada provinsi kepulauan riau: (bukti ppk kecamatan lubuk baja, pada tanggal s.d. desember penempatan anggota tni juga terdapat kecamatan lubuk baja, kota batam, (bukti ppk kecamatan sekupang: pada tanggal s.d. desember penempatan anggota tniad juga terdapat kecamatan sekupang, kota batam dari pagi hingga malam hari dengan prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap dengan bertindak secara aktif, (bukti penempatan anggota tniad dengan senjata lengkap laras panjang pada kantor kecamatan sekupang terjadi penempatan anggota tni kantor ppk kecamatan sekupang dilakukan selama jam hingga malam hari baik halaman kantor ataupun depan pintu masuk kantor ppk kecamatan sekupang, kota batam, (bukti penempatan anggota tni yonif raider kota batam juga berada ruang penyimpanan kotak suara kantor ppk sekupang sementara tidak ada satupun aturan perundang undangan yang memberikan kewenangan untuk tni dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pilkada apalagi sampai memasuki ruangan steril penyimpanan kotak suara, (bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id riau tahun telah:provinsi kepulauan riauepulauan riau tahun bertanggal desemberdalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun berintankarimunanambaatamtanjung pinanglingga:natuna, bukti fotokopi, bukti pt fotokopi kliping dengan judul ini pesan jokowi kepada kpu, bawaslu dan aparat keamanan , medanbagus.com tanggal november bahwa presiden memerintahkan seluruh aparat keamanan menjaga keamanan saat pilkada. bukti pt fotokopi kliping batamtoday.com tanggal desember dengan judul dandim jerry simanungkalit pantau pelaksanaan pilkada karimun menerangkan bahwa kenetralan tni adalah harga mati: bukti fotokopi kliping halo karimun tanggal desember dengan judul cegah serangan fajar baginya tuding intimidasi masyarakat menerangkan bahwa baginya sedang mengawal agar pemilukada berjalan secara sehat namun disayangkan malah dituding mengintimidasi masyarakat,bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sagulung, kelurahan sei loop, tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sagulung, kelurahan sagulung kota,agulung, kelurahan sei pemungut, tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sagulung, kelurahan sei langkah tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sagulung, kelurahan sei binti tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sagulung, kelurahan ambisi tps bukti pt fotokopi kwk kpu kecamatan bengkong, kelurahan bengkong laut tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan bengkong, kelurahan bengkong indah tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan bengkong, kelurahan tanjung buntung tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan bengkong, kelurahan sedan tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batu aji, kelurahan kiling tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batu aji, kelurahan bulang tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan galang, kelurahan pulau abang tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan galang, kelurahan galang baru tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan galang, kelurahan jantung tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sekupang, kelurahan tiban lama tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sekupang, kelurahan tanjung riau tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sekupang, kelurahan batam lestari tps bukti pt fotokopi kwk kpu kecamatan sekupang, kelurahan tanjung pinggirekupang, kelurahan tiban baru tps dan bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sekupang, kelurahan sel harapan tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan belakang, padang kelurahan kayu tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan belakang, padang kelurahan pulau terong tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batu aji, kelurahan bukit tempayan tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batu aji, kelurahan tanjung undang tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batam kota, kelurahan suka jadi tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batam kota, kelurahan teluk tebing tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batam kota, kelurahan bali tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batam kota, kelurahan sei panas tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batam kota, kelurahan balai permai tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan nongsa, kelurahan batu besar tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan nongsa, kelurahan menang tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan nongsa, kelurahan kabel tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan batu ampar, kelurahan tanjung sengkang tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan lubuk baja, kelurahan kampung pelita tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan lubuk baja, kelurahan lubuk baja kota tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan lubuk baja, kelurahan tanjung uma tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan lubuk baja, kelurahan bali indah tps merdeka barat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo d bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sei beduk, kelurahan rangsang tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sei beduk, kelurahan muka kuning tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan sei beduk, kelurahan tanjung piatu tps dan bukti fotokopi kwk kpu kecamatan tanjung pinang kota, kelurahan tanjung kampung bugis tps dan bukti fotokopi kwk kpu kecamatan tanjung pinang barat kelurahan kamboja tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan bukit lestari, kelurahan tanjung unggas tps bukti fotokopi kwk kpu kecamatan bukit lestari, kelurahan senjang tps dan bukti fotokopi kwk kpu kecamatan tanjung pinang barat, kelurahan kampung barbiasa diperbolehkan pada pilkada indonesia khususnya pilkada provinsi kepulauan riau, ppk kecamatan batam kota, pada tanggal s.d. desember penempatan anggota tniad juga terdapat kecamatan batam kota, kota batam dengan prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap dengan bertindak secara aktif, (bukti bahwa penempatan anggota tni yang tidak lazim dengan mengggunakan seragam dan senjata lengkap laras panjang dan berada seluruh ppk provinsi kepulauan riau, memberikan dampak psikologis yang mencekam bagi masyarkat sehingga mendorong tim sukses pasangan calon pemohon (sekretaris tim kampanye sdr. ari gudang) untuk melakukan kritik dan protes pada penempatan anggota tni yang berada seluruh tps dan ppk provinsi kepulauan riau termaksud batam kota, namun kritik dan protes tersebut tidak digubris dan tidak ditanggapi oleh anggota tni ad: (bukti bahwa anggota tni juga melakukan pengawalan kotak suara hasil rekapitulasi perhitungan suara ppk kecamatan batam kota untuk bawa menuju kpu kota batam, mana tidak ada yang meminta anggota tni melakukan pengawalan kotak suara tersebut dan tugas mengawal kotak suara bukanlah merupakan kewenangan dari anggota tni ad, (bukti kota tanjung pinang c.keterlibatan anggota tni beberapa kecamatan ppk. ppk kecamatan bukit bestari: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo vial.1p2merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id(vide bukti dan bukti bukti ptkepulauan riau diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan memohon nomor pts kpu prov tahun tanggal desember pukul wib: perkara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pada tanggal s.d. desember penempatan anggota tni juga terdapat kecamatan bukit bestari, kota tanjung pinang,baik pilkada indonesia ataupun pilkada provinsi kepulauan riau: (bukti ppk kecamatan tanjung pinang barat: pada tanggal s.d. desember penempatan anggota tni juga terdapat kecamatan tanjung pinang barat, kota tanjung pinang, dengan jumlah prajurit yang berseragam dan bersenjata lengkap serta: (bukti bahwa aturan yang melarang tni berada dalam tps ataupun tempat penyelenggaran pemilu lainya telah atur dalam:epulauan riau tahun berdasarkandivide bukti bukti ta bukti pt serta keputusan kpu provinsi kepulauan riau nomor pts kpu prov tahun tanggal agustus bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut divide bukti bukti ta bukti pt 4j. dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan gubernur provinsi kepulauan riaepulauan riau berdasarkan bukti tb berupa surat kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi kepulauan riauepulauan riau adalah jiwa, persentaseepulauan ria. menurut,peserta pemilihan umum termasuk memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi, kelima: tidak menyimpan, menempel dokumen, atribut dan benda lain milik peserta pemilihan umum,.kepada dr. muhammad amrun, s.h., m.h., bali kalo, s.h., latih fardhiyah, s.h., vivi yunita kusumandari, s.h., jodi santosorayamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id d.ancaman dan intimidasi yang dilakukan tni ad. percobaan penangkapan kepada saudara alex (koordinator saksi pemohon pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal desember saudara alex yang merupakan koordinator saksi pemohon pasangan calon nomor urut yang juga merupakan pengurus pac pdi perjuangan kecamatan bengkong, kota batam, provinsi kepulauan riau membawa uang sejumlah rp. (lima puluh empat juta rupiah), (bukti bahwa uang yang dibawa oleh saudara alex tersebut akan digunakan untuk pembayaran uang muka honorarium dp) orang saksi ditiap tiap tps, orang koordinator saksi tps dan orang koordinator saksi kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan pilkada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tanggal desember dengan rincian sebagai berikut: (bukti untuk orang saksi tps dan koordinator tps) rp. (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) total rp. (seratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk koordinator saksi kelurahan dan kecamatan total rp. (empat juta rupiah). bahwa saudara alex pada saat membawa uang sebesar rp. (lima puluh empat juta) tersebut hanya melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas nya selaku bendahara dan koordinator saksi pemohon pasangan calon nomor urut yaitu mendistribusikan uang muka honor dan atribut kelengkapan saksi untuk bertugas besok nya pada hari pencoblosan tanggal desember (bukti bahwa kegiatan saudara alex dari pukul wib, hanya membagikan map, pena, surat mandat, kaos espn badan saksi pemenangan nasional) sebanyak set, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id serta uang muka honorarium saksi saki kepada koordinator kelurahan, (bukti bahwa kegiatan saudara alex tersebut juga ketahui dan dihadiri oleh babi katib yang bernama rio dan baginya kelurahan bengkong indah, kecamatan bengkong, kota batam, (bukti bahwa pada saat kegiatan pendistribusian uang muka honor dan atribut keperluan saksi dan koordinator kelurahan berlangsung tidak ada kejadian larangan atau peringatan apapun karena kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye bagi bagi uang atau tidak lakukan kepada masyarakat seperti dalam konteks definisi kampanye dengan menggunakan janji politik uang, (bukti bahwa pada sekitar pukul wib, ada (tujuh) orang anggota tni dengan orang berseragam lengkap dengan senjata dan (tiga) orang berpakaian sipil, serta (satu) orang berpakaian dan berbakat loreng mendatangi menggerebek rumah saudara alex, (bukti bahwa tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepada saudara alex, para anggota tni tersebut yang pimpin oleh serta agustin yang merupakan baginya kecamatan bengkong meminta saudara alex naik mobil untuk dibawa menuju kantor kodim batam dengan tuduhan saudara alex telah melakukan bagi bagi uang dalam berkampanye (money politic): (bukti bahwa saudara alex menolak melawan penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan oleh para anggota tni yang dipimpin oleh serta agustin tersebut dikarenakan saudara alex tidak merasa melakukan tuduhan yang dilayangkan oleh para angggota tni yang ingin menangkap dirinya, (bukti bahwa karena merasa bawah ancaman saudara alex menghubungi saudara haryanto, sh.,mh ketua dprd kota batam untuk meminta bantuan penjelasan kepada serta merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo agustin bahwasanya tindakannya bukan merupakan kampanye politik uang, bahwa setelah hubungi melalui telepon oleh saudara alex, saudara haryanto, sh., datang tempat kejadian bersama pemohon dr. hm. soeria respationo, sh., mh) untuk menjelaskan dan melerai percobaan penangkapan saudara alex oleh para anggota tni tersebut: (bukti bahwa sesampainya rumah saudara alex, pemohon dr. hm. soeria respationo, sh., mh) mencoba menengahi perdebatan yang terjadi antara saudara alex dengan para anggota tni tersebut: (bukti bahwa pemohon dr. hm. soeria respationo, sh., mh) telah bertanya apa dasar laporan dan tindakan tni tersebut yang ingin melakukan penangkapan terhadap saudara alex, namun tidak satupun para anggota tni tersebut dapat menjelaskan dasar dan sebabnya tindakan upaya penangkapan yang ingin dilakukan para anggota tni yang dipimpin oleh serta agustin itu, (bukti bahwa pemohon dr. hm. soeria respationo, sh., mh) dan sdr. haryanto, sh., (ketua dprd kota batam) telah menjelaskan seluruh tugas dan tanggung jawab saudara alex selaku bendahara pac pdip dan koordinator saksi kecamatan bengkong aljabar, yang salah satunya memberikan honor kepada para saksi dan koordinator kelurahan, (bukti bahwa setelah dijelaskan oleh pemohon dr. hm. soeria respationo, sh., mh) bahwa tindakan saudara alex bukanlah tindakan kampanye dengan membagi bagikan uang melainkan pemberian atribut dan honor saksi untuk hari pencoblosan yang mana perbuatan tersebut bukan tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran politik uang, namun pihak anggota tni yang dipimpin oleh serta agustin dengan mendasar pada perintah dandim merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kota batam, tetap memaksakan ingin menangkap saudara alex dengan tuduhan yang jelas mengada ngada yaitu kampanye dengan bagi bagi uang: (bukti bahwa pemohon dr. hm. soeria respationo, sh., mh) akhirnya menelepon bapak tb. hasanuddin, anggota dpr ri, untuk meminta bantuan penjelasan kepada para anggota tni tersebut untuk menarik pasukannya dan tidak melakukan penangkapan kepada saudara alex, karena hal tersebut bukan kewenangan dari tni dan tidak ada satupun regulasi aturan yang memberikan dasar tni boleh menangkap orang dengan tuduhan melakukan politik uang, (bukti bahwa setelah mendapatkan pengertian dan pengarahan melaui telepon dari bapak tb. hasanuddin (anggota dpr ri) akhirnya para anggota tni tersebut meninggalkan rumah kediaman saudara alex, (bukti bahwa tindakan para anggota ini yang dipimpin oleh serta agustin dengan mendasar pada perintah komandan kodim letkol inf. josef terada sidabutar, adalah tindakan yang melawan menyalahi aturan baik aturan yang mengatur independensi tni dalam pilkada seperti diatur dalam tni nomor tahun huruf (d) dan juncto tap mpr nomor vii mpr tentang peran tni dan peran polri juncto buku saku netralitas tni dalam pemilu dan pilkada tahun ataupun aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada tni untuk terlibat secara aktif baik dalam gakumdu atapun dan tindak pidana pemilu lainya, bahwa atas tindakan tindakan kejadian yang melibatkan aparat tni tersebut, telah kami dilaporkan kepada bawaslu dengan nomor lp pbw xi tanggal desember (bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id intimidasi kepada saudara edi susilo relawan pemohon) bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wib, sei pancur, kecamatan sungai bedug, kota batam, saudara edi susilo yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan roda empat lalu tiba tiba mobil saudara edi susilo diberhentikan dengan paksa dan diminta turun dari kendaraan oleh orang anggota tni yang berseragam dan bersenjata lengkap: (bukti bahwa para anggota tni tersebut melakukan tindakan luar batas kewenangannya dengan memaksa turun sambil menodongkan senjatanya kepada saudara edi susilo dengan tanpa alasan yang jelas: bahwa operasi orang anggota tni tersebut dipimpin oleh kopral yudi, anggota kodim baginya kelurahan piatu, bahwa setelah saudara edi susilo diberhentikan dari kendaraannya, saudara edi susilo diinterogasi dengan dituduh telah menyebarkan berita berita yang isinya agar dalam pemilukada tni harus menjaga netralitasnya, bahwa tindakan tni tersebut merupakan bentuk tindakan intimidasi tni kepada saudara edi susilo sebagai relawan pasangan calon nomor urut dan bukan merupakan kewenangan tni dalam keterlibatannya dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun bahwa tindakan tni yang mengintimidasi saudara edi susilo hanya karena isu yang tersebar agar tni netral dalam pilkada kepulauan riau seharusnya menjadi isu yang baik untuk tni karena memang sudah seharusnya tni netral dalam pilkada dan kepanikan tni atas isu yang beredar agar tni netral justru menunjukan sikap nyata ketidaknetralan yang telah tni lakukan dalam pemilihan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau, peristiwa intimidasi terhadap sdr. edi susilo telah dilaporkan kepada bawaslu sesuai dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pbw xi1 tanggal desember (bukti pengarahan dan mobilisasi pemilih oleh tni untuk memilih pasangan calon nomor urut keterlibatan baginya suhardi anggota koramil kecamatan belakang padang: bahwa rw kelurahan kayu pulau kayu kecamatan belakang padang kota batam, telah terjadi mobilisasi anggota tni raider pulau kayu dengan difasilitasi kendaraan speed boat warna merah putih oleh tim pasangan calon nomor sani dan nurdin basin): (bukti dan bukti bahwa kedatangan para anggota tni tersebut sesampainya pulau kayu langsung menuju rumah pemenangan tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa pada malam harinya tanggal desember sekitar pukul wib para anggota tni dan tim sukses pasangan calon nomor urut masuk rumah warga dan mengajak warga untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau yang dilakukan oleh baginya suhardi anggota koramil kecamatan belakang padang pulau kayu, dengan cara meminta masyarakat memilih pasangan calon nomor urut sani dan nurdin basin), bahwa setelah mendapatkan laporan kejadian tersebut, saksi dari pemohon yang bernama kurniawan langsung mendatangi baginya suwardi tersebut untuk mengkonfirmasi kebenaran kejadian tersebut dan bertemu belakang kelurahan kayu pada pukul wib, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa setelah saksi pemohon bertemu dengan baginya suwardi, baginya tersebut mengkonfirmasi kebenaran kejadian tersebut dan bahkan mengajak saksi pemohon untuk memilih orang kita (bahasa baginya suwardi) yaitu pasangan calon nomor urut, (bukti dan bukti bahwa tindakan tni pada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau telah jelas jelas melanggar kenetralitasannya sebagai lembaga negara yang independen dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, bahwa netralitas tni merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal tni sesuai undang undang nomor tahun tentang tni. adapun pengertian dari netralitas tni adalah sebagai berikut: netral: tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak netralitas tni:sehingga terbukti tni telah berpolitik praktis dan melanggar tahun juncto buku saku tni tahunketerlibatan serta iman baginya kelurahan kampung serayaengan warga masyarakat untuk direkrut menjadi merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut (bukti bahwa dalam komunikasi tersebut para baginya menargetkan agar dirta epy johar baginya kelurahan jodohan baginya kelurahan jodoh kecamatan batu ampar yang bernama serta epy johar dengan warga masyarakat untuk direkrut menjadi relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut bukti bahwa dalam komunikasi tersebut para baginya menargetkan agar merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgocara aktif baginya kecamatan bunguran timur kabupaten natuna bahwa pada tanggal desember kantor kecamatan bunguran timur kabupaten natuna, danramil pulau bunguran besar kapten raja memerintahkan dan mengarahkan kepada anggota danramil se pulau bunguran besar yang terdiri dari kecamatan yaitu bunguran selatan, bunguran timur laut, bunguran tengah, bunguran timur, dan bunguran utara (yang dibawahi danramil) yang merupakan basis pemilih terbesar kabupaten natuna, untuk melakukan pengamanan dan pengumpulan dan hasil rekapitulasi kecamatan ppk, (bukti video) berdasarkan kesaksian warga setempat yang mendengar dan menyaksikan bahwa bunguran timur laut telah terjadi baginya mengarahkan pemilih untuk memilih paslon nomor dengan memberikan uang rp. dan setelah mencoblos pemilih yang memilih nomor ditaksir makan makan, (bukti video) keterlibatan secara aktif yang dilakukan oleh komandan kodim dandim) batam. bahwa pada tanggal desember pagi bersamaan dengan hari pencoblosan pemungutan suara komandan kodim letkol inf. josef sidabutar melakukan konferensi pers secara live langsung yang diliput oleh one, kompas tentang berita penangkapan dan dugaan money politic yang sangat merugikan pemohon dalam hal perolehan suara, (komandan kodim batam letkol inf. josef sidabutar memuatkan berita tentang adanya laporan bagi bagi uang koran pos metro edisi hari kamis tanggal desember halaman dengan judul ada laporan bagi bagi uang, yang isinya berkaitan dengan tindakan anggotanya dalam penggerebekan percobaan penangkapan saudara alex koordinator saksi pasangan calon nomor urut dan jelas sangat merugikan pencalonan pemohon pasangan calon nomor urut baik secara langsung ataupun tidak langsung, juga pada harian batam pos terbit hari kamis tanggal desember pada halaman dengan judul kodim amankan warga bengkong: (bukti bahwa komandan kodim dandim) kota batam, letkol inf. josef sidabutar memberikan keterangan pada media masa tidak berdasarkan hasil penyidikan dan tidak menghiraukan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemilukada, khususnya mengenai ketentuan gakkumdu, bukti bahwa tindakan komandan kodim batam letkol inf. josef sidabutar telah jelas menunjukan tindakan luar batas kewenangan nya dan tindakan ketidaknetralitasannya serta sangat jelas serangan yang tuju adalah pemohon (pasangan calon nomor urut secara tidak langsung maupun langsung: bahwa menurut pemohon keterlibatan tni ad( dandim kota batam) dalam politik praktis pilkada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau telah terbukti dengan kejadian tersebut, bahwa tindakan komandan kodim dandim) kota batam, letkol inf. josef sidabutar tersebut menegaskan bahwa dandim kota batam beserta anggotanya tidakepulauan riaahwa pemohon adalah pasangan calon gubenur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun dengan nomor urut berdasarkan berita acara rapat plenonomor bagi pada hari senin tanggal bulantanggalpemilihmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id netral dalam pilkada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi riau tahun bukti bahwa dandim batam seharusnya sangat sadar akan tugas dan tanggung jawab selaku komandan satuan dinas, sebagaimana telah atur dalam buku saku netralitas tni dalam pemilu dan pilkada tahun yaitu setiap komandan satuan wajib mensosialisasikan netralitas tni dalam pemilu dan pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik. setiap komandan satuan wajib mengecek dan mengawasi sejauhmana pemahaman anggota tentang netralitas tnisetiap komandan satuan harus memberikan sanksi apabila anggotanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan: setiap komandan satuan kepala satuan dinas wajib menyampaikan hal hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain: dan fasilitas fasilitas tni lainnya: dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadai daerah daerah yang berpotensi rawan konflik politik, ekonomi dan sara): merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mencegah bentrokan fisik antar masa atau perorangan pendukung partai politik sekitar markas, kesatria, asrama, kompleks tni atau daerah sekitarnya pada radius kurang lebih apabila tidak terdapat aparat polri hansip petugas yang menangani, maka prajurit tni secara unit satuan wajib menghentikan melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat polri terdekat, dengan tetap menjaga netralitas tni: tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta pemilu dan pilkada kepada keluarga dan lingkungannya: bahwa akibat tindakan kodim kota batam tersebut, pemohon (pasangan calon nomor urut merasa rujukan karena pemberitaan yang tidak sesuai fakta yang muat dalam koran pos metro yang lakukan oleh komandan kodim letkol inf. josef sidabutar, (bukti pengkondisian pemilih oleh tni pada tps yang berada markas yonif raider kelurahan memberi, kecamatan sagulung: bahwa perolehan suara pada tps yang berada didepan markas yonif raider kelurahan memberi, kecamatan sagulung, tps mana jumlah pemilih sesuai dpt, dpt dpt2 sebanyak pemilih dan yang memilih sebanyak pemilih dan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut sebanyak suara sementara pasangan calon nomor urut sebanyak suara, dan suara tidak sah sebanyak pemilih: bukti(.) sehingga terbukti tni telah berpolitik praktis dan melanggar tahun junto buku saku tni tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idberdasarkan peristiwa tersebut bahwa tni provinsi kepulauan riau secara nyata telah melanggar ketentuan sebagai berikut: bahwa keterlibatan secara aktif anggota tni korem wirapratma kepulauan riauulauan riau tahun tingkat tps maupun kecamatan se provinsi kepulauan riau terutama tni kodim kota batam, yang keterlibatannya sangat tendensi menguntungkan pasangan calon nomor urut telah melanggar::merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id peserta pemilihan umum termasuk memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi: kelima: tidak menyimpan, menempel dokumen, atribut dan benda lain milik peserta pemilihan umum:, pelanggaran terhadap nomor tahun tentang tentara nasional indonesia: huruf: tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id operasi militer selain perang, yaitu untuk:: prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, penjelasan . ps, keterlibatan tni provinsi kepulauan riau pada pemilukada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun tidak mempunyai landasan hukum, karena tugas dan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu adalah merupakan kewenangan polri bukan merupakan kewenangan tni sebagaimana telah atur dalam tahun tentang pilkada pkpu nomor tahun bahwa sebagaimana yang telah diuraikan atas yaitu adanya keterlibatan tni dengan fasilitasi pasangan calon nomor urut yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sangat merugikan pemohon dan telah nyata melanggar ketentuan ketentuan hukum baik aturan nomor tahun tentang tni,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemilihan umum, dan surat telegram panglima tni nomor st tanggal januari yang berisikan penekanan, bahwa sikap memohon dalam membiarkan tni intervensi secara aktif dalam proses pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau secara terstruktur, sistematis dan masif adalah bertentangan dengan ketentuan hukum nomor tahun dan oleh karenanya sudah sepatutnya pasangan calon nomor untuk diskualifikasi atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang psu kota batam dan kota tanjung pinang provinsi kepulauan riau: kecurangan yang dilakukan oleh memohon kpu provinsi kepulauan riau) kecurangan kota batam: telah terjadi penghilangan daftar pemilih tetap dpt) kota batam sebesar pemilih: bahwa pada tanggal oktober kpu kota batam menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dpt berdasarkan berita acara dps daftar pemilih sementara) hasil perbaikan kecamatan yang ada kota batam, rapat pleno kpu kota batam ini tidak membuahkan hasil deadlock dan ditunda tanggal oktober bahwa rapat pleno kpu batam tanggal oktober dituangkan dalam berita acara nomor ba kpu batam (bukti yang dihadiri dan ditandatangani panas kecamatan dan saksi pasangan calon, berdasarkan berita acara yang dimiliki saksi dan bawaslu kota batam total data pemilih hasil perbaikan sebanyak (enam ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh dua), namun saksi dan bawaslu kota batam dikejutkan dengan perbedaan selisih data pemilih yang berkurang sebanyak (lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima), merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pada rapat pleno kpu batam tanggal oktober ditetapkan dpt kota batam sebanyak (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) berdasarkan berita acara nomor ba kpu batam x (bukti sehingga baik bawaslu ataupun saksi pemohon menolak pengesahan tersebut karena penetapan tersebut tidak berdasarkan berita acara dari ppk dan pps, namun dpt yang bermasalah tersebut ditetapkan oleh memohon sebagai dpt kota batam sesua(bukti bahwa menyikapi nama nama yang tidak masuk dihapus dalam dpt kota batam, pemohon bersama masyarakat yang nama namanya dihapus dalam dpt kota batam melakukan aksi unjuk rasa kantor kpu kota batam pada tanggal oktober dengan keterlibatan masa pendemo sekitar masyarakat yang kesemuanya adalah sebagian masyarakat yang namanya hapus dalam dpt kota batam, (bukti dan bukti bahwa kemudian menindaklanjuti selisih dpt sebesar (lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima), pemohon telah mengadukan kepada bawaslu provinsi kepulauan riau dengan nomor wsl.kepri. x tertanggal oktober (bukti perihal permohonan keberatan terhadap terbitnyaahwa hasil laporan pemohon kepada bawaslu kemudian telah menghasilkan keputusan bawaslu provinsi kepulauan riau, yaitu putusan nomor wsl.kepri. x dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memohon mengakomodir pemilih yang sebelumnya terhapus sejumlah pemilih untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap kota batam yang memenuhi persyaratan pemilih berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak mengakomodir pemilih dengan kategori ganda (identik nama, nik, tanggal lahir dan jenis kelamin), meninggal dunia, hilang ingatan yang ditetapkan oleh keterangan dokter, beralih status dari sipil menjadi tni polri, dan pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. bahwa kpu batam menindaklanjuti putusan bawaslu kepulauan riau tersebut hanya setengah hati dengan mengadakan rapat pleno tanggal november guna menetapkan dpt kota batam, akan tetapi hanya berjumlah yang selanjutnya ditindaklanjuti pula oleh memohon dengan melaksanakan pleno sehingga diterbitkannya berita acara nomor ba xi tertanggal november sehingga dari pemilih yang dihapus hanya diakomodir sebanyak (sepuluh ribu enam puluh) sehingga masih terjadi selisih sebesar (bukti bahwa dari dpt sebanyak pemilih yang dihilangkan oleh memohon ternyata masih banyak sekali ditemukan pemilih yang mempunyai nik kota batam tapi tidak terdaftar dalam dpt kota batam sehingga mengakibatkan hilangnya hak memilih yang dilindungi oleh konstitusi, lh) bahwa dengan hilangnya hak memilih yang dilakukan dengan tanpa mengikuti aturan perundang undangan juga pembangkangan atas rekomendasi bawaslu provinsi kepulauan riau, maka telah menunjukan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh memohon yang mengakibatkan kerugian kepada pemohon. bahwa nama nama yang tidak masuk dihapus dalam dpt sebanyak pemilih tersebut merupakan nama nama yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menjadi basis pendukung pencalonan pemohon pasangan calon nomor urut sehingga pemohon meyakini jika nama nama pemilih yang tidak masukan dalam dpt diakomodir nama namanya untuk masuk dalam dpt dan dapat memilih maka perolehan suara pemohon akan bertambah sekurang kurangnya sebanyak pemilih dari jumlah pemilih yang tidak masuk dalam dpt, bahwa atas hilangnya hak memilih masyarakat tersebut atas, selanjutnya masyarakat simpatisan pemohon pasangan calon nomor urut telah pula menyampaikan laporan kepada bawaslu kota batam dan membuat pernyataan yang disampaikan kepada pemohon. (bukti s d bukti bahwa perbuatan memohon yang dengan sengaja menghilangkan hak memilih masyarakat kota batam dengan dalam dpt kota batam adalah perbuatan melanggar hukum aturan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana atur dalam nomor tahun sehinga demikian pemungutan suara pada desember kota batam adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah lakukan pemungutan suara ulang kota batam dan dengan mengakomodir memasukan kembali nama nama pemilih sebanyak orang pemilih dalam dpt kota batam, terdapat pemilih ganda kecamatan, kelurahan se kota batam sebanyak pemilih bahwa terdapat pemilih bermasalah yang masuk kedalam dpt dengan nik luar kota batam sebanyak pemilih: (bukti bahwa terdapat pemilih bermasalah yang masuk dalam dpt dengan nkk ganda dengan tps yang berbeda sebanyak pemilih: (bukti bahwa terdapat pemilih bermasalah yang masuk dalam dpt kota batam dengan nik ganda sebanyak pemilih: (bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dalam dpt perubahan terakhir kota batam yang menjadi acuan pilkada tanggal desember terdapat nama nama pemilih ganda dengan nik dan nkk yang sama serta nik luar batam yang terdaftar dalam dpt kota batam beberapa tps atau tps yang sama kecamatan se kota batam atau kelurahan se kota batam dengan jumlah sebanyak pemilih: (bukti dan jujur pemilih dalam dpt dengan nik luar pemilih dam pemilih ganda dalam dpt dengan nkk pemilih dambadmats pemilih ganda dalam dpt dengan nik pemilih damadimemoata bahwa terhadap pemilih bermasalah dan tidak dilakukannya koreksi atas permasalahan dpt oleh memohon adalah merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah lakukan oleh memohon, dan pemohon sangat meyakini peristiwa tersebut adalah bagian dari upaya untuk menguntungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut perbuatan memohon dengan cara menyiasati dpt kota batam sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilukada calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau jelas jelas sangat merugikan perolehan suara pemohon dan menguntungkan suara pasangan calon nomor urut bahwa perbuatan memohon tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana atur dalam ketentuan nomor tahun sehingga dengan demikian pemungutan suara pada desember kota batam adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah .di lakukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id provinsi kepulauan riau oleh kpu provinsi kepulauan riauberdasarkan penetapan perolehan provinsi bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh pemohon sebagai pasangan calon gubenur dan wakil gubernur kepulauan riau dengan pasangan calon nomor urut adalah sebesar (tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara, sementara perolehan suara. yang didapatkan oleh pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) suara. artinya, terdapat selisih suara sebanyak (empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara atau selisih sebanyakmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemungutan suara ulang psu) kota batam dengan sebelum dilakukan pemungutan suara ulang kota batam memohon harus menghapus nama nama pemilih yang bermasalah sebanyak pemilih dan mengakomodir kembali pemilih yang telah terhapus dari dpt sebanyak pemilih: terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih form c6) kecamatan kota batam: bahwa terdapat masyarakat yang terdaftar dalam dpt namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada tanggal desember karena tidak mendapat undangan memilih berupa form yang merata kecamatan kota batam, sebagaimana surat pernyataan pemilih yang tidak mendapat form c6, (bukti s.d. bukti bahwa undangan memilih form orang yang tidak digunakan oleh pemilih yang memiliki hak pilih telah pula digunakan oleh orang lain yang tidak memiliki hak pilih dan jika memilih, akan memperoleh imbalan uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) kepada setiap pemilih yang telah memilih pasangan calon nomor urut (bukti cc) bahwa hal ini merata terjadi seluruh kelurahan se kota batam antaranya terjadi di: kelurahan sai panas, kecamatan batam kota: kelurahan kabel, kecamatan nongsa: kelurahan bali permai, kecamatan batam kota: kelurahan lubuk baja kota, kecamatan lubuk baja, kelurahan batu besar, kecamatan nongsa, kelurahan belian, kecamatan batam kota, kelurahan sambal, kecamatan nongsa, kelurahan bali indah, kecamatan lubuk baja, kelurahan taman bali, kecamatan batam kota, kelurahan tanjung sari, kecamatan belakang padang: kelurahan tanjung riau, kecamatan sekupang: kelurahan sungai binti, kecamatan sagulung, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kelurahan tanjung riau, kecamatan sekupang: kelurahan sei perunggu, kecamatan sagulung: kelurahan duriangkang, kecamatan sei bedug, kelurahan rangsang, kecamatan sei beduk, kelurahan tanjung piatu, kecamatan sai beduk, kelurahan tanjung buntung, kecamatan bengkong, kelurahan bengkong indah, kecamatan bengkong: kelurahan sadar, kecamatan bengkong, kelurahan bengkong laut, kecamatan bengkong, kelurahan kampung seraya, kecamatan batu ampar, kelurahan tanjung undang, kecamatan batu aji, kelurahan memberi, kecamatan sagulung: kelurahan bulang, kecamatan batu aji: kelurahan tanjung umah, kecamatan lubuk baja, kelurahan sungai harapan, kecamatan sekupang, kelurahan kiling, kecamatan batuan, kelurahan bukit tempayan, kecamatan batu aji (bukti.) bahwa dari pemilih yang sah yang tidak memperoleh form adalah merupakan pendukung pasangan calon nomor sehingga dengan peristiwa tersebut pemohon telah kehilangan suaranya beberapa kelurahan se kota batam sebesar bahwa samping itu berdasarkan pengakuan warga yang tertangkap tangan telah mencoblos dengan undangan memilih c6), telah memberikan keterangan bahwa mobilisasi pembagian undangan memilih (c6) yang diberikan kepada masyarakat yang bukan penerima sebenarnya, dilakukan oleh (ibu rt) anggota kpps tps kelurahan sei panas, kecamatan batam kota dan dengan pengarahan pencoblosan pasangan calon nomor urut serta akan mendapatkan imbalan setelah mencoblos uang rp. (seratus ribu rupiah) , (bukti bahwa salah satu peristiwa terkait penggunaan form oleh pemilih yang tidak berhak memilih tps kelurahan sungai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id panas, kecamatan batam kota, pemohon telah melaporkan ppl kelurahan sungai panas, kecamatan batam kota pada tanggal desember (bukti bahwa atas kejadian tersebut telah nyata dan terang benderang dengan menunjukan bukti kuat bahwa keterlibatan memohon beserta jajarannya telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melakukan perbuatan yang sengaja tidak memberikan undangan memilih c6) kepada masyarakat yang memiliki hak pilih namun justru malah memberikan undangan memilih (c6) kepada masyarakat yang bukan sebagai pemilih yang sah (c6) dan dibarengi dengan arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut serta diberikan imbalan uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) oleh petugas kpps masing masing tps kelurahan se kota batam: (bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wib beberapa warga yang tidak mendapatkan undangan memilih berupa form yang akan menggunakan hak pilihnya datang tps, namun sesampainya tps, petugas kpps tidak memberikan haknya untuk memilih karena belum waktunya untuk memilih, sehingga kpps meminta warga kembali sekitar pukul wib dan pada saat warga kembali tps, kpps mengatakan bawa tps telah ditutup pukul wib sehingga beberapa warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya: (bukti bahwa atas kejadian tersebut pemohon telah melaporkan bawaslu kota batam, (bukti j)) bahwa perbuatan memohon tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam nomor tahun sehinga pemungutan suara pada desember maka dengan demikian pemilukada kota batam cacat hukum dan oleh karenanya harus dilakukan pemungutan suara ulang psu), merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kerugian pemohon atas permasalahan dpt, pemilih ganda dan permasalahan surat undangan memilih model c6). bahwa terhadap semua masyarakat pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih c6) dan masyarakat yang hapus nama namanya dari daftar dpt kota batam, pada pemilu sebelumnya yaitu pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun kesemuanya adalah masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya tps masing masing kota batam: bahwa pada pemilihan legislatif (pileg) dprd kota batam tahun partai pdi perjuangan yaitu partai yang mengusung pemohon pasangan calon nomor urut merupakan partai yang mendapatkan kursi terbanyak dprd kota batam yaitu mendapatkan kursi dari kuota kursi yang diperebutkan oleh partai politik, hal tersebutpada pemilihan legislatif (pileg) dprd provinsi kepulauan riau tahun partai pdi perjuangan yang merupakan partai yang mengusung pemohon pasangan calon nomor urut juga merupakan partai yang mendapatkan kursi terbanyak dprd provinsi kepulauan riau yaitu mendapatkan kursi dari kuota kursi yang diperebutkan oleh partai politik, hal tersebut jugamenjadi janggal jika dalam pilkada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun terdapat banyak masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan undangan memilih c6) dan karena hapus namanya dari dalam dpt kota batam, sehingga kota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id batam tidak memberikan sumbangsih perolehan suara yang signifikan kepada calon yang diusung oleh partai pdi perjuangan yaitu pemohon pasangan calon nomor urut bahwa penyebab terjadinya hal tersebut dapat terungkap akar permasalahannya setelah pemohon menemukan dalil dan bukti yang kuat, yaitu perbuatan curang yang lakukan oleh memohon dengan melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan sengaja tidak memberikan undangan memilih c6) sebanyak kepada masyarakat yang berhak yang kesemuanya adalah relawan pendukung simpatisan yang siap memilih pemohon pasangan calon nomor urut serta menghapus nama nama pemilih simpatisan relawan yang merupakan basis pemilih pemohon pasangan calon nomor urut dari dpt sehingga kesemuanya tidak dapat menggunakan hak suara nya untuk melakukan pencoblosan pada desember yang lalu dan menyebabkan perolehan suara pemohon pasangan calon nomor urut menjadi berkurang secara drastis, (bukti s.d. bukti bahwa dengan mendasar kepada bukti yang ada dan fakta fakta yang terungkap, pemohon berkeyakinan kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh memohon telah didesain atau diciptakan sejak awal oleh memohon yang bertujuan untuk membantu pendapatanbahwa upaya memohon dalam melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk membantutelah sangat jelas terbukti dalam uraian poin poin atas, bahwa kecurangan memohon dengan sengaja tidak memberikan undangan untuk memilih c6) kepada pemilih merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan penghapusan pemilih sebanyak dari dpt kota batam, memohon lakukan kepada calon calon pemilih yang merupakan basis pemilih pendukung simpatisan pemohon pasangan calon nomor urut (bukti s.d. bukti bahwa berbanding terbalik terhadap yang alami pemohon, upaya yang dilakukan oleh memohon untuk membantu perolehan suara pasangan calon nomor urut yaitu dengan cara memasukan pemilih pemilih ilegal sebanyak (bukti bukti dan bukti dengan klasifikasi sebagai berikut: rep juan pemilih dalam dpt dengan nik luar pemilih pemilih ganda dalam dpt dengan pemilih amami pemilih ganda dalam dpt dengan pemilih taman bahwa jika saja memohon bertindak secara benar dengan tidak melakukan kecurangan kecurangan tersebut maka perolehan suara yang dapatkan oleh pemohon pasangan calon nomor urut dan perolehan suara yang dapatkan oleh pasangan calon nomor urut menjadi sebagai berikut: perolehan suara pasangan perolehan suara pasangan nomor urut calon nomor urut sani nurdin (sanur) soeria ansar (sah) dpt dengan nik luar batam pemilih dihapus dari dpt dpt pemilih ganda nkk sama pemilih tidak dapat undangan dpt pemilih ganda nik sama merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo enam), sebagaimana diatur dalam nomor tahun dan sehinggakota batam: terdapat perbuatan pembukaan dan mengganti segel kotak suara resmi kpu dengan segel pos indonesia. bahwa pada tanggal desember terdapat kotak kotak suara yang berasal dari kecamatan batu ampar, kecamatan nongsa, yang tidak tersegel dengan segel resmi kpu kantor kpu kota batam, bukti bahwa kotak kotak suara tersebut tidak saja dalam kondisi tidak tersegel resmi kpu dan diganti dengan segel pos indonesia namun kotak kotak suara tersebut pun isinya nya telah banyak yang dirubah, hal itu buktikan dengan adanya amplop sampul hasil rekapitulasi dari c1, pps dan ppk dari kecamatan batu aji, kecamatan galang, dan kecamatan nongsa bukan menggunakan amplop sampul yang berasal dari kpu atau sampul resmi. artinya dugaan isi dalam kotak kotak suara tersebut besar kemungkinan telah diubah baik hasil suaranya ataupun dokumen yang ada dalam kotak suara tersebut, (bukti bahwa saksi pemohon telah melakukan protes kepada memohon saat mengetahui kotak kotak suara yang akan dikirim dari kantor ppk kantor kpu kota batam dalam keadaan tidak tersegel resmi oleh segel kpu namun sama sekali tidak digubris oleh memohon dan dianggap bukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, (bukti bahwa pada saat menemukan kotak kotak suara yang tidak tersegel dengan resmi gudang kantor kpu kota batam, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bawaslu kota batam juga telah mengetahui hal tersebut namun tidak ditindaklanjuti dengan dijadikan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa perbuatan memohon yang melakukan pembukaan kotak suara secara diam diam tanpa didampingi para saksi terlebih mengubah isi kotak kotak suara, perbuatan tersebut merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh memohon dan lebih ironis lagi perbuatan tersebut dianggap oleh memohon bukan merupakan suatu pelanggaran. tindakan memohon adalah jelas mencederai integritas penyelenggaraan pemilu pada pilkada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahundiatur dalam pkpu nomor tahun huruf dan huruf sehinga mengakibatkanbatam, terdapat banyak yang bermasalah.batam pada tps tps sebagai berikut: kecamatan sagulung, kelurahan sei loop: (bukti s.d. tps tps tps tps tps19 tps20 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps22 tps23 tps tps13 tps10 tps26 tps kecamatan sagulung, kelurahan sagulung kota pada tps tps: (bukti s.d. kecamatan sagulung, kelurahan sei pemungut pada tps tps: (bukti s.d. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kecamatan sagulung, kelurahan sei langkah pada tps: (bukti s.d. kecamatan sagulung, kelurahan sei binti pada tps: (bukti s.d. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgosistematis, dan masif, bahwa pelanggaran yang bersifat tsm(erdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d kecamatan sagulung, kelurahan memberi pada tps: (bukti s.d. kecamatan bengkong, kelurahan bengkong lautbengkong indahtanjung buntung pada tps: (bukti s.d. kecamatan bengkong, kelurahan sedan pada tps: (bukti s.d. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kecamatan batu aji, kelurahan kiling pada tps: (bukti s.d. kecamatan batu aji, kelurahan bulang pada tps: (bukti s.d. kecamatan galang, kelurahan pulau abang pada tps: (bukti kecamatan galang, kelurahan galang baru pada tps: (bukti merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kecamatan galang, kelurahan jantung pada tps: (bukti kecamatan galang, kelurahan jantung pada tps: (bukti s.d. kecamatan sekupang, kelurahan tiban lama pada tps: (bukti s.d. kecamatan sekupang, kelurahan tanjung riau pada tps: (bukti s.d kecamatan sekupang, kelurahan param lestari pada tps: (bukti kecamatan sekupang, kelurahan tanjung pinggir pada tps: (bukti kecamatan sekupang, kelurahan tiban barukupang, kelurahan sei harapan pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan belakang padang, kelurahan kayu pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan belakang padang, kelurahan pulau terong pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan batu aji, kelurahan bukit tempayan pada tps: (bukti kecamatan batu aji, kelurahan tanjung undsuka jadi pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan batam kota, kelurahan teluk tebing pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan batam kota, kelurahan taman bali pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan batam kota, kelurahan sei panasbali permai pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan nongsa, kelurahan batu besar pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan nongsa, kelurahan genap pada tps: (bukti kecamatan nongsa, kelurahan kabelu ampar, kelurahan tanjung sengkang pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan lubuk baja, kelurahan kampung pelita pada tps: (bukti kecamatan lubuk baja, kelurahan lubuk baja kota pada tps: (bukti kecamatan lubuk baja, kelurahan tanjung uma pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan lubuk baja, kelurahan bali indah pada tps: (bukti kecamatan sei beduk, kelurahan rangsi beduk, kelurahan muka kuning pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan sei beduk, kelurahan tanjung piatu pada tps: (bukti s.d. bukti kecurangan memohon kota tanjung pinang:tanjung pinang pada tps tps sebagai berikut: kecamatan tanjung pinang kota, kelurahan tanjung kampung bugis pada tps: (bukti s.d. bukti kecamatan tanjung pinang barat, kelurahan kamboja pada tps: (bukti kecamatan bukit bestari, kelurahan tanjung unggas pada tps: (bukti kecamatan bukit bestari, kelurahan senjang pada tps: (bukti dan bukti kecamatan tanjung pinang barat, kelurahan kampung baru pada tps: (bukti s.d. bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmk.( bukti danmerdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d tidak terdapat tempat pemungutan suara tps) khusus dalam rutan lapas kota tanggung pinang. bahwa pada hari pencoblosan pemilu serentak tanggal desember ketua kpu kota tanjung pinang tidak membuat tps khusus lapas rutan yang berada kota tanjung pinang, (bukti bahwa sekalipun para tahanan tersebut berada lapas rutan namun tidak seharusnya kpu kota tanjung pinang dengan begitu saja menghilangkan hak konstitusi para tahanan lapas rutan kota tanjung pinang dengan tidak memfasilitasi tps khusus untuk para napi lapas rutan, bahwa hak untuk memilih bagi para napi tersebut adalah hak yang termaksud dilindungi oleh uud dan keberadaan tps khusus juga harus diadakan karena telah diatur dalam pkpu nomor tahun huruf (c) untuk kpu memohon) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemungutan suara sampai kepada pembuatan tps lapas rutan,atur dalam pkpu nomor tahun huruf (c), sehinga mengakibatkan pemungutan suara pada desember kota tanjung pinangtanjung pinang, telah terjadi kampanye hitam fitnah kepada pemohon yang tersebar seluruh wilayah provinsi kepulauan riau. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terdapat penyebaran brosur yang berisikan memfitnah pemohon., (iman kristen, (bukti brosur berjudul jeritan bangsa batak (bukti yang berisikan isu fitnah yang menuding petinggi batak kepulauan riau tidak pernah memikirkan orang kecil dan mengingat peristiwa masa lalu,ulauan riau nomor dr. h.m. soeria respationo, sh., mh. adalah joyoboyo, flores dan petinggi batak, sehingga apabila batak tidak bersatu maka joyoboyo, flores dan petinggi batak akan menguasai parkir, security, dan perjudian, brosur yang berjudul melayu bersatu melayu kuat, (buktinomor pemohon dan tim kampanye pemohon, antara lain pengiriman sms seolah olah dari pemohon yang berisi berita dukung saya hm. soeria respationo utk menjadi gubernur kepulauan riau, saya berjanji untuk mewujudkan batam menjadi kota judi, prostitusi, miras dan narkoba . (buktimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id(bukti ).:pengiriman sms seolah olah dari tim kampanye pemohon atas nama juga nada yang berisikan berita yang menimbulkan rasa benci kalangan warga batak baik kepada yang bersangkutan maupun kepada tim kampanye dan tim relawan pemohon (bukti,,,). atas kejadian tersebut telah diterdapat teror bom dan pengancaman. teror bom rakitan aktif posko pemenangan pemohon pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal november telah terjadi teror bom rakitan aktif posko pemenangan pemohon pasangan calon nomor urut (bukti bawa bom rakitan tersebut temukan oleh tim kemenangan pemohon pasangan calon nomor urut pada posisi ujung panggung posko pemenangan pemohon, bahwa pada saat temukan bom rakitan aktif posko pemenangan tersebut, situasi sana sedang dalam kegiatan ramai orang sehingga bom rakitan aktif tersebut sangat bisa mengancam keselamatan masyarakat yang berada pada lokasi ditemukannya bom rakitan aktif tersebut, bahwa setelah pemohon menyadari ditemukan nya bom rakitan aktif posko pemenangan, pemohon dengan segera merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menghubungi pihak polda kepulauan riau untuk meminta pengamanan terhadap bom rakitan aktif tersebut, bahwa pihak polda kepulauan riau dengan satbrimobda langsung mendatangi lokasi posko pemenangan tempat temuannya bom rakitan aktif tersebut dan segera mengambil bom rakitan aktif kemudian menyisir lokasi posko pemenangan pemohon untuk memastikan tidak ada bom rakitan aktif yang lain disekitar posko pemenangan pemohon, (bukti bahwa tindakan teror dengan bom rakitan aktif tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang jelas punya kepentingan untuk membuat pemohon kalah ddampak dari tindakan teror tersebut telah sangat mengganggu konsentrasi persiapan pemenangan pilkada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riauterdapat pengrusakan mobil relawan pemohon pasangan calon nomor urut bahwa pada jumat malam tanggal desember telah terjadi pengrusakan dengan pemecahan kaca mobil pada bagian depan dan samping kepada mobil relawan pemohon yang bernama rumit yang sedang terparkir halaman rumah korban yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, (bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pengrusakan kendaraan mobil tersebut merupakan bentuk ancaman dan teror kepada relawan yang membantu pemohonpasangan calon nomor urut menjadi tidak maksimal dan terpecah konsentrasinya, bahwa teror pengrusakan kendaraan mobil relawan pemohon (pasangan calon)penetapan pasangan calon nomor urut oleh memohon cacat hukum. persyaratan ijazah pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat. bahwa dalam rangka pemenuhan syarat calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun drs. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos., telah mengajukan syarat calon tanggal juli (bukti dan bukti bahwa berdasarkan hasil penelitian keabsahan dokumen yang dilakukan oleh memohon kpu provinsi kepulauan riau) sesuai berita acara tanggal agustus diperoleh fakta hukum yang menyatakan (bukti pada kolom fotokopi ijazah atas nama calon gubernur: drs. muhammad sani diberi tanda content pada kolom merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tms tidak memenuhi syarat) dengan keterangan ijazah sma belum dilampirkan pada kolom fotokopi ijazah atas nama calon wakil gubernur: dr. nurdin basin, sos, diberi tanda content pada kolom tms tidak memenuhi syarat) dengan keterangan akan dilakukan verifikasi terkait masukan masyarakat" bahwa selanjutnya memohon kpu provinsi kepulauan riau) menyampaikan surat kepadsi, melalui surat nomor kpu prov viii tanggal agustus perihal: penyampaian model ba.hp kwk yang pada pokoknya menyampaikan agar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur drs. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos., memenuhi hal hal yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tms) sebagaimana pada lampiran model ba. hp kwk selambat lambatnya tanggal agustus (bukti bahwberkewajiban untuk melengkapi syarat calon yang salah satunya adalah fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dinyatakan oleh memohon kpu provinsi kepulauan riau) tidak memenuhi syarat tms), bahwa dalam kenyataannya calon gubernur provinsi kepulauan riau drs. muhammad sani sampai tanggal agustus sama sekali tidak menyerahkan dokumen fotokopi ijazah sma, akan tetapi hanya menyerahkan dokumen berupa: surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang pol. tpl 457v1 tanggal juni yang dikeluarkan oleh kepolisian resort kepulauan riau batam merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id barat sektor batam barat, yang isinya menerangkan, (bukti tentang kehilangan barang atau surat surat penting berupa (satu) lembar ijazah asli sarjana iip yang dikeluarkan oleh depdagri jakarta, yang terjadi pada hari . tanggal ., sekira pukul ., hilangnya diperkirakan dalam perjalanan dari jakarta batam dengan catatan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang surat penting ini hanya berlaku untuk pengurusan saja bukan sebagai pengganti yang hilang asli. bahwa didalam daftar riw hidup drs. muhammad sani (bukti dijelaskan sebagai lulusan sekolah menengah atas pekanbaru tahun namun fotokopi ijazah dimaksud sama sekali tidak pernah diserahkan atau dilampirkan sebagai syarat pencalonan sehingga sangat diragukan keabsahannya sebagai lulusan sekolah menengah atas pekanbaru tahun tersebut, namun memohon terkesan hanya menutup mata tentang persyaratan ini. bahwa dengan demikian maka calon gubernur provinsi kepulauan riau atas nama drs. muhammad sani tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon gubernur provinsi kepulauan riau tahun karena tidak dapat memenuhi syarat calon berupa ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, sebagaimana ketentuan huruf undang undang tahun sebagaimana telah dirubah dengan undang undang tahun huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa dalam memenuhi syarat calon wakil gubernur kepulauan riau dr. nurdin basin, sos., si, memohon kpu provinsi kepulauan riau) telah melakukan verifikasi dokumen kepada instansi yang terkait yaitu merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kementerian pendidikan dan kebudayaan r.i. dirjen pendidikan dasar dan menengah, sesuai surat nomor kpu prov viii tanggal agustus untuk menilai kedua ijazah yang diajukan nurdin basin: (bukti kpu provinsi kepulauan riau membuat berita acara pelaksanaan klarifikasi pada tanggal agustus dan yang memberikan klarifikasi nama: juliasmoro, sh., jabatan: kepala sub bagian hukum dan tata laksana bagian hukum dan kepegawaian dengan hasil sur.n nurdin basin yang ditandatangani oleh prof. suyanto adalah benar, sedangkan surat keputusan menteri pendidikan nasional indonesia kep mpn.c mn tentang penilaian sertifikat dari balai pendidikan dan latihan pelayaran semarang tahun yang ditandatangani oleh prof. suyanto adalah palsu, berdasarkan surat keputusan mendikan r.i.bahwa sertifikat dari balai pendidikan dan latihan pelayaran tahun a.n nurdin basin dinilai dihargai sama atau setingkat dengan sekolah menengah kejuruan atau smk program pelayaran, direktur politeknik ilmu pelayaran balai pendidikan dan latihan pelayaran) semarang, sesuai surat nomor kpu prov vii tanggal agustus untuk menilai sertifikat mpi yang dikeluarkan oleh balai pendidikan dan latihan pelayaran semarang nomor serie merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan nomor register smg.dk. atas nama nurdin basin,: (bukti bahwa memohon kpu provinsi kepulauan riau) membuat berita acara pelaksanaan klarifikasi selasa tanggal agustus politeknik ilmu pelayaran semarang (sebelumnya adalah balai pendidikan dan latihan pelayaran) dan yang memberikan klarifikasi nama dr. capt. antoni arif priadi, sc, jabatan kepala bagian administrasi akademik dan keturunan, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut: benar bahwa politeknik ilmu pelayaran semarang ketika dulunya bernama balai pendidikan dan latihan pelayaran tahun telah menyelenggarakan program pendidikan dan latihan khusus kepulauan, untuk mendapatkan ijazah mpi dapat dilakukan melalui (dua) cara secara formal melalui spm ditambah sertifikat mpi secara non formal melalui diklat khusus kepulauan dengan persyaratan telah memiliki sertifikat kompetensi mpt, surat keterangan masa layar minimal tahun dari syahbandar dan memiliki ijazah formal minimal smp.(bukti lebih lanjuperihal data a.n nurdin basin yang isinya sebagai berikut: berdasarkan bukti dokumen berikut: surat pernyataan tanggal agustus yang dibuat oleh sdr. capt. agus suwardi, mar. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo keterangan sekretaris pulp semarang yang termuat dalam berita acara permintaan keterangan bawaslu provinsi kepulauan riau, validasi legalised dokumen dokumen ijazah yang ditandatangani oleh pejabat noeralim. mengacu pada dokumen tersebut atas d: apabila ditemukan dokumen lain bahwa saudara nurdin basin lulusan diklat bpp pip semarang maka kami akan segera menyampaikan kepada pihak kpu bawaslutersebut atas, diperoleh fakta tentang ijazah yang diajukan oleh calon wakil gubernur atas nama dr. nurdin basin, sos., yaitu: sesuai keterangan dr. capt. antoni arif priadi, sc, jabatan kepala bagian administrasi akademik dan keturunan yang menyatakan:sesuai surayang pada poin dan poin pada pokoknya menyatak dan apabila ditemukan dokumen lain bahwa saudara nurdin basin lulusan diklatbpp pip semarang maka kami akan segera menyampaikan kepada pihak kpu bawaslu"baik melalui pemeriksaan langsung tanggal agustus maupun melalui informasi surat tanggal agustus jelas jelas telah memberikan gambaran bahwa keaslian ijazah mpi dan mpt calon wakil gubernur atas nama dr. nurdin basin, sos., masih belum ditemukan sehingga menimbulkan keragu raguan tentang kebenarannya sampai pada tanggal agustus bahwa disamping itu berkaitan dengan ijazah mpi dr. nurdin basin, sos., tersebut, departemen pendidikan nasional telah memberikan surat kepada hermansyah, s.h.,menyampaikan hal hal sebagai berikut: keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tanggal pebruari tentang persamaan ijazah pendidikan dan latihan perhubungan ditetapkan sebagai tindaklanjut peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil: ijazah spm sertifikat mpi amk.is yang dipersamakan dengan ijazah serta: ijazah sekolah menengah pelayaran spm) tanpa disertai dengan sertifikat mpi amk.is tidak dapat disamakan dengan ijazah serta hal ini didasarkan atas ketentuan pada lajur dan lajur keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berdasarkan hal tersebut pada angka dan angka ketentuan dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor. (bukti bahwa bilamana mengacu kepada surat departemen pendidikan nasionaltersebut atas, maka meskipun seandainya ijazah mpi dan mpt atas nama dr. nurdin basin, sos., dapat dibuktikan keabsahannya, maka status ijazah tersebut adalah:,: bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh bawaslu kepulauan riau pada hari selasa tanggal agustus terhadap pihak politeknik ilmu pelayaran semarang yang memberikan keterangan bp. harsono, jabatan sekretaris pulp semarang), yang menjelaskan bahwa: ada data yang kurang tentang hasil ujian, karena terdapat mata ujian yang tidak lulus. harus lulus terlebih dahulu baru keluar ijazah mpi. nilai kelulusan pada waktu itu minimal (bukti dari daftar nilai sesuai yang diterbitkan oleh dirjen hula semarang sub panitia ujian negara ditandatangani sekretaris sub pun bp. teguh purnomo tanggal bulan maret merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang dibuktikan oleh dr. nurdin basin, sos. kepada memohon ternyata memang benar terdapat mata pelajaran yang tidak lulus dengan nilai sebagai berikut: pancasila p4) nilai matematika nilai hitung pelayaran nilai ilmu bahari memuat nilai dan keseimbangan nilai ilmu bahari perl. kapal nilai dan bangunan kapal penunjang profesi ilmu listrik nilai a.a. navigasi biasa nilai dan hukum perkapalan nilai berdasarkan keterangan bp. harsono, jabatan sekretaris pulp semarang pihak politeknik ilmu pelayaran semarang dan dikaitkan dengan nilai tersebut maka dapat dipastikan ijazah mpi a.n. nurdin basin tidak dapat diterbitkan karena tidak memenuhi syarat nilai kelulusan, oleh karenanya ijazah mpi yang dilampirkan saat pencalonan sangat diragukan keabsahannya, namun memohon terkesan hanya menutup mata tentang persyaratan ijazah ini. bahwa disamping itu dr. nurdin basin, sos, dalam daftar riw hidupnya dijelaskan sebagai lulusan sep tanjung balai karimun tahun (bukti namun dalam berkas pencalonannya sama sekali tidak dilampirkan fotokopi ijazah sep tanjung balai karimun tersebut, sehingga keabsahannya sebagai lulusan sep tanjung balai karimun tahun sangat diragukan kebenarannya. bahwa namun ternyata memohon kpu provinsi kepulauan riau) pada tanggal agustus telah menetapkmemenuhi syarat ms) pencalonan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan surat, bahwa sehubungan dengan penetaptersebut, drs. humaine, dari lsm keris menyampaikan laporan kepada bawaslu kepulauan riau sesuai laporan: lp pilgub kepri vii dangan terlahir memohon kpu provinsi kepulauan riau): bahwa atas laporan tersebut maka bawaslu kepulauan riau telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlahir dan selanjutnya bawaslu kepulauan riau mengadakan rapat pleno yang antara lain memutuskan hal hal sebagai berikut: laporan nomor lp pilgub kepri vii1 adalah kadaluarsa karena waktu kejadian tanggal agustus dan dilaporkan bawaslu kepulauan riau tanggal agustus bahwa kpu provinsi kepulauan riau tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan dalam hal keabsahan dan kelengkapan dokumen yang absah, kpu dan bawaslu provinsi kepulauan riau menunggu hasil penelusuran lembaga pendidikan pip semarang tentang keabsahan dokumen atas nama nurdin basin. dan merekomendasikan: mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam perbawaslu nomor tahun tentang pengawasan pemilihan umum sebagaimana diubah dengan perbawaslu nomor tahun tentang pengawasan pemilihan umum: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id melakukan konsultasi dan atau menyurati bawaslu untuk melakukan audiensi dengan kementerian kebudayaan, pendidikan dasar dan menengah jakarta: menyampaikan teguran kepada kpu provinsi kepulauan riau oleh karena kekurangan teliti dan ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun apabila dikemudian hari ada keputusan pihak yang berwenang tentang ketidakabsahan berkas dokumen syarat calon wakil gubernur atas nama nurdin basin maka bawaslu provinsi kepulauan riau akan menindaklanjuti kepada kpu provinsi kepulauan riauyang dirubah dengan pkpu nomor tahun tentang perubahan pkpu nomor tahun. bahwa mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati adalah hak setiap warga negara republik indonesia sebagaimana diatur dalam uud sepanjang memenuhi persyaratan calon sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun sebagaimana yang telah dirubah dengan undang undang nomor tahun bahwa mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati secara khusus telah diatur dalam undang undang nomor tahun sebagaimana yang telah dirubah dengan undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun yang menyatakan sebagai berikut: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo undang undang nomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor. tahun dalam huruf tentang syarat calon gubernur dan wakil gubernur. peraturan kpu nomor tahun huruf tentang persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur yang menyatakan: berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat peraturan kpu nomor tahun menyatakan: kpu provinsi atau kip aceh atau kpu kip kabupaten kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang . xx) bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut atas maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau atas nama drs. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos., telah terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun dan oleh karenanya pencalonannya harus dinyatakan didiskualifikasi sebagaimana yang pernah diputus oleh mahkamah konstitusi dalam beberapa pemilihan kepala daeramerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id cipinang, jakarta timur) karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana putusan perkara nomor php.d vputusan perkara nomor php.d viii terdapat kampanye dengan membagi bagikan uang money politic) kota tanjung pinang. calon wakil gubenur pasangan calon nomor urut nurdin basin) bagi bagi uang dalam kampanye. bahwa berdasarkwalikota dan wakil walikota menetapkan bahwa jadwal kampanye diselenggarakan pada tanggal agustus sampai dengan desember bahwa pada tanggal oktober terjadi(buktihak yang merupakan imam masjid haram teluk keriting, kota tanjungpinang, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idu orang yang hadir pada saat acara tersebut,(buktirdul yang diamanahkan uud maka beralasan hukum merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo apabila mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun nomor urut tersebut. berdasarkan uraian atas telah tergambar secara jelas nyata dan terang benderang kota batam provinsi kepulauan riau telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dan melanggar hukum berupa: keterlibatan tni ad: adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih: adanya penghapusan dpt kota batam, pemilih ganda kecamatan kota batam, adanya pemilih yang tidak mendapat surat undangan memilih model c6, pembukaan dan penggantian segel resmi kpu dengan segel pos indonesia, bermasalah: telah terjadi kampanye hitam provinsi kepulauan riau berupa brosur, sms dengan melakukan kloning milik pemohon dan tim kampanye pasangan calon nomor urut teror bom rakitan posko pasangan calon nomor urut pengrusakan mobil relawan pemohon pasangan calon nomor urut sedangkan kota tanjung pinang juga terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis serta melanggar hukum berupa: bermasalah, tidak ada tps khusus rutan lapas kota tanjung pinang, dan kampanye dengan membagikan uang kota tanjung pinang. serta terjadi, penetapan pasangan calon nomor urut sebagai calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau oleh pemohon cacat hukum. dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk men diskualifikasi pasangan calon nomor urut drs. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos., dan menetapkan pasangan calon nomor urut dr. h.m. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id soeria respationo, sh., m.h. dan ansar ahmad, s.e., m.m. sebagai pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau atau setidak tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang psu) kota batam dan kota tanjung pinang2015jsepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut nama atas drs. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos., si, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama drs. muhammad sani dan dr. nurdin basin, sos.,dr. h.m. soeria respationo, sh., mh. dam ansar ahmad, se., mm. sebagai calon terpilih gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau memerintahkan kepada kpu provinsi kepulauan riau untuk melaksanakan putusan ini. atau memerintahkan memohon untuk mengadakan pemungutan suara ulang kota batam dan kota tanjungpinangepulauan riauumum'wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahunngembalikan nama nama pemilih masyarakat kota batam yang telah memohon hapusitidak diakomodir dalam daftar pemilih tetap dpt) kota batam sebanyak pemilih agar dapat ikut memilihhmencoblos pada pemilihan suara ulang kota batam: memerintahkan memohon untuk menghapus pemilih pemilih ilegal dari dalam daftar pemilih tetap dpt) kota batam, dengan nik luar kota batam sebanyak pemilih, pemilih ganda dengan nkk yang sama sebanyak pemilih, pemilih ganda dengan nik yang sama sebanyak dengan total pemilih bermasalah sebanyak memerintahkan memohobukti fotokopiepulauan riau pemilihan tahun tanggal agustus bukti fotokopi laporan bawaslu dengan nomor laporan lp pbw x1 tanggal desember bukti fotokopi berita koran dengan sumber berita dandim kota batam terkait tuduhan money politic dan klarifikasi pemohon melalui one: bukti foto anggota tni bersenjata lengkap berjaga kantor kelurahan pulau kayu kota batam pada tanggal desember bukti foto salah satu tps kabupaten karimun seorang anggota tni berseragam lengkap terlibat secara aktif dalam kegiatan tps: bukti foto keberadaan anggota tni bersenjata lengkap ppk kecamatan nongsa kota batam, bukti foto keberadaan anggota tni bersenjata lengkap ppk kecamatan sagulung kota batam: bukti foto keberadaan anggota tni bersenjata lengkap ppk kecamatan batu ampar kota batam, bukti foto keberadaan anggota tni bersenjata lengkap ppk kecamatan lubuk baja kota batam, bukti foto keberadaan anggota tni bersenjata lengkap ppk kecamatan sekupang kota batam: bukti foto keberadaan anggota tni bersenjata lengkap ppk kecamatan batam kota: bukti foto keberadaan anggota tni bersenjata lengkap ppk kecamatan bukit bestari kota tanjungpinang, bukti foto keberadaan anggota tni bersenjata lengkap ppk kecamatan tanjungpinang barat kota tanjungpinang, bukti foto fotopada masa kampanye, bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan lp pilgub kepri panas tpi x tanggal oktober bukti : merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id iman kristen , buktitentang kerusuhan antar suku, bukti brosur yang berjudul melayu bersatu melayu kuat buktikota judi, prostitusi, miras dan narkoba , bukti fotokopi laporan polisi polda kepri nomor tbl x1 skt kepri tanggal november bukti sms seolah olah dari tim kampanye pemohon atas nama admin patron yang berisi beritabukti fotokopi laporan polisi di. polda kepri nomor tbl x1 skt kepri tanggal november bukti fotokopi laporan polisi polda kepri nomor tbl x1 skt kepri tanggal november bukti fotokopi rapat pleno kpu batam tanggal oktober dituangkan dalam berita acara nomor ba kpu batam, bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu batam nomor iba kpu batam xfotokopi keputusan bawaslu provinsi kepri dengan nomor laporan: wsl. kepri. x tertanggal oktober bukti fotokopi berita acara rapat pleno memohon nomor ba xi tertanggal november bukti pernyataan warga batam yang hilang hak pilihnya dan merupakan simpatisan pemohon, bukti foto foto pembukaan kotak suara tingkat ppk kecamatan bengkong tidak menunggu kehadiran saksi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dari pemohon, bukti foto foto kotak suara hasil rekapitulasi suara dari ppk yang didistribusikan menuju kpu batam tidak ditemukan segel dari kpu yang merupakan institusi berwenang dalam menjaga kenetralitasan jalannya pemilukada gubernur dan wakil gubernur bukti foto ruang rapat plenoasrama haji tanjungpinang (ruang steril) dihadiri tni pakaian lengkap, bukti surat pernyataan warga a.n. kurniawan yang beralamat rt. kelurahan kayu, kecamatan:, bukti baliho sanur cup kejurnas motorik, region putaran vii yang dipasang kota tanjungpinang km. sekitar bulan juli mana acara tersebut adalah kegiatan skpd dispora prov. kepri, bukti foto foto situasi saat penemuan bom molotov posko pemenangan pemohon tanggal november malam bukti foto surat suara pilwako batam yang berhologram dan surat suara pilgub yang tdk berhologram: bukti fotokopi surat tanda penerima laporan nomor x11 kepri resta bring sek bengkong, atas kejadian pengrusakan mobil bp. rumit relawan pemohon: bukti tulisan tentang ambang batas tsm oleh prof. saudi isra: bukti kliping koran sindo mandiri edisi desember tentang tulisan prof. saudi isra tentang ambang batas tsm bukti asli model c kwk dan model kwk. tps kelurahan sei sekopmodel c kwk dan model kwk tps kelurahan sei binti, kecamatan sagulung, kota batam:merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoepulauan riau yang selisihnya melebihi (dua persen)desa pulau abang, kecamatan galang, kota batam: bukti asli model c kwk dan model kwk tps desa galang baru, kecamatan galang, kota batam: bukti asli model c kwk dan model kwk tps desa jantung, kecamatan galang, kota batam,. kelurahan param lestari, kecamatan sekupang, kota merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo batam, bukti asli model c kwk dan model kwk tps kelurahan tanjung pinggirbukit tempayansuka jadi, batam kota, kota batam: bukti asli model c kwk dan model kwk tps kelurahan suka jadiaman bali, batam kotamenang, kecamatan nongsa, kota batam:merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus djuli 'ih.kemenkeu so.ic telah menyampaikan hasil kesepakatan dan keputusan rapat komite pengarah pada tanggal julllfiltau ton ton ton ton| o ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton tadi sama s.d. us$| s.d. us$ s.d. us$| s.d. us$| s.d. us$ s.d.us$ s.d.us$ s.d. us$ s.d. us$ s.d. us$ s.d. us$ s.d.us$stoy refined, per ton breached, and deodorized rbd) palm klein jdih.kemenkeu.c&id atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas diatas atas jenis menanaso ton| soo ton| 9so ton ton ton ton ton ton ton ton 1350ton ton 1450ton sar sama s.d. us$ sa. us$| sa.uss| sa. uss| s.a.us$ s.a.us$ s.a.uss s.a.us$ sa.uss sa.us$s s.a.uss sa.us$s sa.uss sa.us$ sa.us$ ton dengan ton ton ton 95s0o ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton us$ ton rbd palm per ton lai tina kia tangan dna kena benang pena dea bea rbd palm per ton eee daa daa dna dna dna bni abi rbd palm per ton ini foil insani ana mana dna dna bnn kena bnn dna dna rbd palm per ton lai disisi bah dang dog benang dna bnn bnn rbd palm per ton starin rbd palm per ton klein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto jdih.kemenkeu po.id atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas diatas atas diatas atas atas jenis termasuk bawah uss us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ usg us$ us$ us$ uss us$ us$ kegunaan dalam pos satuan atau ton o0 ton ss0o ton| 900ton| ss0 ton ton 10s0 ton ton 11507ton ton ton 1300y7ton ton ton 14s0 ton tarif sama |s.a.us$ sa. us$ sa.uss| sa. us$| s.a.us$s sa.us$s s.a.us$ sa.uss sa.uss s.a.uss s.a.us$ s.a.uss s.a.us$ sa.uss s.d.us$ ton dengan ton ton| ton|tarif pungutannggara bawah us$ us$ us$ us$ uss us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ uss us$ us$ no: kaya dalam pos satuan atau ton| ton| ssoyton| s00ton| 950j ton 1000tandan per ton like list hati tea dna dibina jdih.kemenkeu.c&.id pa atas atas diatas diatas atas atas atas atas atas din ts0ton| soo ton| sso ton 9o0 ton| 9s0ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton tan sama sa. us$| sd. us$| sa. uss| sa.us$g| s.a.us$ sa.us$ sa.uss sa.uss s.a.uss sa.uss sa.uss sa.uss sa.us$ sa.us$ sa.uss ton dengan ton tono.id atas atas atas atas atas atas atas diatas atas atas atas atas atas atas atas atas jenis tenaga bawah us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ uss us$ us$ hasan dalam pos satuan atau ton| s00 ton| 8s0 ton| ton| ss0ton 1000ton 1050ton ton ton ton ton ton ton 1400ton ton tari sama s.a.us$| sa. usg sa.uss| sa.uss| s.a.us$ sa.us$ sa.us$ sa.uss s.a.usg sa.uss sa.uss sa.uss sa.us$ sa.us$ s.d.us$ ton dengan ton ton ton| ton ton ton ton ton ton ton 1300j so.id atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas jenis teman8so ton 9o0 ton| isotop ton 1050ton ton ton ton ton ton ton ton 14s0 ton tarif sama sa.us$s| sa.uss| sa.uss sa. uss| sa. us$ sa.uss sa.uss sa.uss sa.us$g sa.uss sa.us$g s.a.uss sa.us$ s.a.usg s.a.uss ton dengan ton ton|dia pia dia dia bini hail crude palm per ton too tio tis 22ol cpyo) io. crude film per ton too tio tis tao 22o| hal esa hadis dad dff dna dna crude palm per ton too tio iis t20 tao p2o| idi ini lisa dad dfa t2. crude fam per ton ios tio tao inai hai dia dika dika alfian misi milisi mia fii misi mimerana9s0ton ton 10s0ton ton ton 12007ton ton 1300ton ton ton 14s0ton tan sama sd. us$ sa.us$| sa.uss| sa.usg| sa.uss sa.uss sa.uss sa.us$ s.a.uss sa.uss sa.us$ sa.uss sa.us$ sa.us$ sa.us$ ton dengan ton ton| ton| ten| ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton us$ ton crude palm per ton starin palm fatty per ton acid distilat.id atas atas atas atas atas atas atas atas atas ng. layanan maan eds bea atau ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton tank sama sa. us$| sa.us$g| sa. uss| sa. uss| sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa. us$ sa.uss sa.us$ s.a.us$ s.a.uss s.a.uss s.a.usg s.a..id atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas jekon| so0 ton| sso ton| 9o0 ton| sso ton ton ton ton ton 1200ton ton ton 13s0 ton 1400ton 14s0 ton taat sama sa. us$| sa. us$| sa. uss| uss| saus$ saus saus sa.us$ sa.us$ sa.uss sa.us$ s.a.uss sa.uss sa.uss sa.uss ton dengan ton ton| ton| ton ton ton ton ton ton ton ton ton 1400ton ton ton us$ ton rbd palm per ton tas iii bada rbd palm per ton lem meal utama rbd palm per ton tadi dia bai dai rbd palm per ton dia ani ana dia rbd palm per ton ne) kernel ian rbd palm per ton klein (mulai berlakugalon esa tuan atau ton| ton| tonmenteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi salinan sesuai dengan aslinya, epaper biro umum abangan kepala bagian administrasi kementerian eboviooi idihikemenkeuikepala bagiano5gan tanggal agustus atas atas atas diatas atas atas atas atas diatas atas atas atas atas atas atas atas jenis termasuk bawah us$ us$ us$ us$ us$ uss us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ layanan dalam,.os satuan atau ton ton ton| ton| 9s0| ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton us$ ton tandan per tonton| ton ton| 9soon ton 10s0 ton 1100ton ton ton 1250ton ton ton ton 14s0ton tari sama s a.us$ sa.usg| sa. uss| sa.us$| sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.uss sa.us$ sa.us$ sa.us$ s.a.uss s.a. uus$ ton dengan ton ton| ton| ton| ton ton ton ton ton ton ton ton 1400di.ic atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas bawah 'us$g us$ us$ us$ us$ uss us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ ng, tahanan dalan pos sahih atau ton| ton| ton| ton 9s0 ton ton 10s0ten ton ton ton ton ton ton ton ton tea sama sa. us$| sa. us$| sa.us$| sa.us$s| s.a.us$ sa.uss sa.us$ sa.uss s.a.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$ s.a.us$ s.a.us$ s.a.us$ ton dengan ton ton| ton| ton| ton s0d.ic5o ton| 9o0 ton| so ton ton ton ton ton ton 1250ton ton 13s0bat used per ton cooking oil crude palm per ton diisi hil dna tni dea bea ben ben ben bea crude palm per ton kernel oil slot crude palm per ton dai tea daa tea tea bea crude palm per ton pss hiasi hias dana dna nona kun dna bnn bea bea crude palm per ton aaa aanasi termasuk bawah usg us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ layanan team pos satuan atau ton| s00 ton| ss0 ton| ton| ss0ton ton ton 1100ton ton ton ton 1300ton ton 1400ton 14s0 ton wajah sama sa. uss| sa. us$| sa. uss| sa. us$| s.a.us$ sa.us$ sa.us$ sa.us$ s.a.uss sa.us$ sa.us$ sa.us$ sa.uss sa.us$ sa.us$ ton dengan ton ton ton| tonauh.kemenkeu.c&.id

menterikeuangan p,publik indonesia salinan pera turun center! keuangan republik indonesia menimbang mengingat nomor pmk. tentang pemanfaatan barang milik negarrta dan peraturan presiden nomor tahun tentang pembiayaan infrastruktur melalui hak pengelolaan terbatas, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara; undang undang dasar negara republik indonesia tah?""infrastruktur melalui hak pengelolaan terbamanfaatan barang milik negara. bab ketentuan umum tentangbmn melalui penyerahan penggunaan bmn dari pemerintah pusat pemerintah daerah ataumanfaatverse but dalam semua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur, yang selanjutnya disingkat ketuai, adalah pemanfaatan bmn melalui optimalisasi bmn untuk meningkatkan fungsi operasional bmn guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. badan layanan umum, yang selanjutnya disingkat blu, adalah badan layanan umum pada pengelola barang yang bertugas mengelola bmn berupa aset infrastruktur dan mengelola pendanaan hasil hak pengelolaan terbatas atas aset infrastruktur bm umum amg, selain badan saha milik negara daerah, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. penanggung jawab pemanfaatan bmn, yang selanjutnya disingkat ppb, dan kerja sama terbatas untuk pem biaya infrastruktureraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakmengatur pemanfaatan bmn yang berada pada pengelola barang dan pengguna barang, meliputi: pihak pelaksana pemanfaatan bmn; objek pemanfaatan bmn; jangka waktu pemanfaatan bmn; penerimaan negara dari hasil pemanfaatan bmn; tata cara pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan objek pemanfaatan bmn; ketatausahaan pemanfaatan bmn; dan sanksi. pemanfaatan bmn dapat dilakukan span pemanfaatan bmn dilakukan terhadap bmn yang telah mendapat penetapan status penggunaan. dalam hal bmn pada pengguna barang yang diusulkan pemanfaatan bmn belum ditetapkan status penggunaannya bagaimana dimaksud pada pengelola barang yang menerima permohonan pemanfaatan bmn terlebih dahulu menetapkan status penggunaan bmn tersebut bm, kecuali ditentukan lain oleh undang undang dan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan presiden. bmn yang menjadi objek pemanfaatan bmn dilarang dijadikan atau digadaikan. mitra pemanfaatan bmn dilarang mendayagunakan bmn objek pemanfaatan bmn selain untuk peruntukan pemanfaatan bmn sesuai perjanjian. penilaian bmn dalam rangka pemanfaatan bmn dilakukan oleh penilai, baik penilai pemerintah atau penilai publik, kecuali untuk bmn. pemanfaatan bmn dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi: pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kejam puan infrastruktur; kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan fungsi infrastruktur. mitra pemanfaatan bmn meliputi: penyewa, untuk pemanfaatan bmn dalam bentuk sewa; peminjam pakai, untuk pemanfaatan bmn dalam bentuk pinjam pakai; mitra ksp, untuk pemanfaatan bmn dalam bentuk ksp; mitra bgs bsg, untuk pemanfaatan bmn dalam bentuk bgs bsg; mitra kopi, untuk pemanfaatan bmn dalam bentuk kopi; dan mitra ketuai, untuk pemanfaatan bmn dalam bentuk ketuai. bab tugas dan wewenang bagian kesatu tugas dan wewenang pengelola barang menteri keuangan selaku pengelola barang bertugas: melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan bmn; melakukan ketatausahaan bmn yang dilakukan pemanfaatan bmn; melakukan ketatausahaan atas hasil pemanfaatan bmn; menerima penyerahan bmn dalam rangka pemanfaatan bmn; ppb, setelah berakhirnya jangka waktu kopi atau waktu lain sesuai perjanjian kopi; melakukan pen1manan dan pemeliharaan dokumen pemanfaatan bmn; dan melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri keuangan selaku pengelola barang berwenang: memberikan persetujuan atas permohonan pemanfaatan bmn atau perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bmn yang berada pada pengguna barang; memberikan alternatif bentuk lain pemanfaatan bmn atas permohonan persetujuan pemanfaatan bmn yang diajukan oleh pengguna barang;;; menandatangani perjanjian pemanfaatan bmn yang berada pada pengelola barang; menetapkan besaran sewa yang berada pada pengelola barang; menetapkan formula tarif sewa dan daftar tarif pokok sewa;; menetapkan besaran kontribusi tahunan dari bgs bsg danbesaran pembagian kelebihan keuntungan (playback) dari kopi; memberikan rekomendasi kepada ppb atas pelaksanaan kopi, untuk bmn yang berada pada pengelola barang; menetapkan sanksi administratif yang timbul dalam pemanfaatan bmn yang berada pada pengelola barang; menetapkan penilai publik dalam rangka pemanfaatan bmn berupa tanah dan atau bangunan; menunjuk dan menetapkan blu untuk melaksanakan ketuai; dan melakukan kewenangan lainnya semua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tugas menteri keuangankeuanganmenteri pimpinan lembagan yang berada pada pengguna barang; melakukan ketatausahaan bmn yang berada pada pengguna barang yang menjadi objek pemanfaatan bmn; melakukan ketatausahaan atas hasil pemanfaatan bmn;yerahkan bmn yang berada pada pengguna barang yang menjadi objek kopi kepada mitra kopi dengan berita acara serah terima; melakukan monitoring atas pelaksanaan pemanfaatan bmn yang berada pada pengguna barang; melaporkan pelaksanaan pemanfaatan bmn yang berada pada pengguna barang kepada pengelola barang; menerima kembali bmn yang berada pada pengguna barang yang menjadi objekerima hasilyerahkan bmn yang berada pada pengguna barang yang akan dilakukan ketuai kepada pengelola barang; melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemanfaatan bmn yang berada pada pengguna barang; dan melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri pimpinan lembaga selaku pengguna barang berwenang: mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan bmn yang berada pada pengguna barang kepada pengelola barang; melakukan pemanfaatan bmn, setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang; menyetujui permohonan penerusan sewa atas bmn yang pelaksanaan sewanya telah memperoleh persetujubgs bsg atau kopi untuk bmn yang berada pada pengguna barang; mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bmn yang berada pada pengguna barang; menetapkan ppb dalam bentuk kopi dan ketuai untuk bmn yang berada pada pengguna barang; memberikan rekomendasi atas pelaksanaan kopi kepada ppb, untuk bmn yang berada pada pengguna barang; menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan pemanfaatan bmn yang berada pada pengguna barang; dan menetapkan penilai pemerintah atau penilai publik dalam rangka pemanfaatan bmn selain tanah dan atau bangunan. menteri pimpinan lembaga selaku pengguna barang dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang pengguna barang bagaimana dimaksud pada dan kepada pejabat lingkungannya. ketentuan mengenai penunjukan pejabat dan teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri pimpinan lembaga selaku pengguna barang. bagian ketiga kewajiban mitra pemanfaatan bmn mitra pemanfaatan bmnpembayaran bagian pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawbaclc), atau pembayaran dana muka (upfront payment) ketuai sesuai dengan perjanjian pemanfaatan bmnnyerahkan kepada blu hasil pelaksanaan ketuai sesuai per jan jian; melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas bmn yang dilakukan pemanfaatan bmn dan hasil pelaksanaan pemanfaatan bmn;; menyerahkan hak pengelolaan bmn yang dilakukan ketuai kepada blu pada saat perjanjian berakhir; dan memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan bmn. bab iii bentuk pemanfaatan bmn bagian kesatu bentuk pemanfaatan bmn bentuk pemanfaatan bmn berupa: sewa; pinjam pakai; ksp; bgs bsg; kopi; dan ketuai. bagian kedua sewa paragraf umum sewa; memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan atau ,y' menu jang tugas dan fungsi instansi pengguna barang; dan atau mencegah penggunaan bmn oleh pihak lain secara tidak sah. penyewaan bmn dilakukan span jang memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan atau masyarakat; perubahan tersebut diatur dalam perjanjian sewa; dan pada saat sewa berakhir, objek sewa wajib dikembalikan dalam kondisi baik clan layak fungsi. paragraf subjek dan objek daerah desa; perorangan; unit penuh jang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara; dan atau badan usaha lainnya. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemeran tahan negara ;; yayasan; koperasi persekutuan perdata; persekutuan firma; atau persekutuan komanditer. objek sewa meliputi bmn;oleh pengelola barang pengguna barang. paragraf angka waktu dan periodesan ang;;;n yang berada pada pengelola barang; atau tim internal pengguna barang, untuk bmndilakukan dengan menggunakan periode bagai berikut: periode tahun; periode bulan; periode hari; atau periode jam. paragraf besaran dan faktor penyesuaian sewa formula tarif besaran sewa ditetapkan olehbesaran sewa merupakan hasil perkalian dari: tarif pokok sewa; dengan persetujuan pengeloltarif pokok sewa dapat berupa daftar tarif pokok sewa yang ditetapkan pada awal tahun oleh pengelola barang. faktor penyedia1 sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jenis kegiatan usahaan kencanatau kegiatan penuh jang penyelenggaraan kegiatan pemeran tahan negara;y'mn pada pengelola barang; atau penyewamn yang menjadi objek sewa melalui media pemasarana penyewa, pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara: pembayaran secara tunai kepada pejabat pengurus bmn; atau menyebarkannya rekening kas bendahara penemu ian sewdalam hal sewa dalam rangka kerja sama infrastruktur, per jan j1an sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk akta notariskeputusan sewa persetujuansewa persetujuan sewa batal demi hukum. fotokopimua1 ketentuan peraturan perundang undangan bidang kerja sama pemeran tah dan badan usaha. objek sewa untuk penyediaan infrastruktursaran sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur; kemauan membayar willingness pay) masyarakat;transportasi sebagai berikut; (satu persen) sampai dengan (lima puluh persen) untuk bandar udara, terminal, dan perkeretaapianbesar: (nol persen) untuk pembangkit listrik: minihydro dan mikrohidro mw); dan tenaga air. (satu persen) sampai dengan (tiga puluh persen) untuk pembangkit listrik: tenaga surya fotovoltaik; tenaga bayu; tenaga biomassa; tenaga biogas; tenaga sampah; jan j1an dengan jumlah paling sedikit sebesar yang tertinggi dari: (lima persen) dari total uang sewa; atau perhitungan uang sewa untuk (dua) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu sewa;an angan; pengakhiran perjanjian sewa secara sepihak oleh pengelola barang dan atau pengguna barang; berakhirnya perjanjian sewa; atau ketentuan lain semua1tiga pin jam pakai paragraf; menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa; dan atau memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan atau masyarakat. paragraf subjek dan objek dan pemerintah desa. objek pinjam pakai jam pakai dapat mengubah bmn sepanjang untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa, dengan disertai dengan perubahan bentuk dan atau konstruksi dasar bmn;; jan paragraf pengakhiran pin ang angan; pengakhiran perjanjian pinjam pakai secara sepihak oleh pengelola barang dan atau pengguna barang; berakhirnya perjanjian pinjam pakai; atau ketentuan lain semua1 jam pakai. bagian keempatn; meningkatkan penerimaan negara; dan atau memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan tau perbaikan yang diperlukan terhadap bmnparagraf subjek dan objek ksp pihak yang dapat melaksanakan ksp meliputi: pengelola barang, untuk bmn yang berada pada pengelola barang;meliputi: badan saha milik negara; badan usaha milik daerah; dan atau swasta, kecuali perorangan. objek kspangka waktu ksp jangka waktu ksp paling lama (tiga puluh) tahun sejak per jan an tender sebagaimana dimaksud pada; barang yang dikerjasamakan dalam rangka menjalankan tugas negara; barang yang dikerjasamakan dalam rangk; atau barang: pengelola barang atas bmn yang berada pada pengelola barang; atau pengguna barang atas bmn yang berada pada pengguna barang,1ksp dapat menyusun proposal studi kelayakan analisis kelayakan bisnis proyek kspksp pelaksanaan ksp: pengelola barang, untuk bmn yang berada pada pengelola barang; atau .r "pelaksanaan ksp bagaimana dimaksud pada keputusan pelaksanaan ksp atau surat persetujuan pelaksanaan ksp batal demi hukum.;. besaran kontribusi tetap mempertimbangkan: nilai wajar taksiran bmn yang menjadi objek ksp; dan kelayakan bisnis atau kondisi keuangan mitra ksp.pengelola barang dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pengelola barang; atau penilai publik yang ditetapkan oleh pengelola barang, untuk bmn berupa tanah dan atau bangunan; penilaian barang milik negara selain tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, tau menggunakan penilai yang ditetapkan oleh pengguna barang; nilai investasi mitra ksp; kelayakan bisnis mitra;pengelola barang dari hasil perhitungan tim; laba sebelum bunga dan pajak; laba bersih; atau arus kas bersih kegiatan operasi dan investasi, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh pengelola barang jan j1pengelola barangn pada pengelola barang; atau mitra ksp,,,,,,pengelola barang dan dilakukan perubahan perjanjian ksp. ksp dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan bmpelaksanaan ksp. besaran keuntungan yang menjadi bagian mitra ksp sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh pengelola barangnegara oleh mitra ksp dilakukan selambat lambatnya (dua) hari kerja setelahmenterinegaranegaramitra ksp dapat mengajukksp; dan atau span angan; pengakhiran perjanjian ksp secara sepihak oleh pengelola barang dan atau pengguna barang; berakhirnya perjanjian ksp;; an mitra ksplima;gs bsg pihak yang dapat melaksanakan bgs bsgbgs bsg meliputi: badan saha milik negara; badan usaha milik daerah; swasta, kecuali perorangan;n berupa tanah yang berada pada pengelola barang; atau bmn berupa tanah yang berada pada pengguna barang. paragraf jangka waktu bgs bsg jangka waktu pelaksanaan bgs bsg paling lama (tiga puluh) tahun terhitung sejak per jan j1pengelola barangbgs bsg pelaksanaan bgs bsg: tanggal ditetapkannya keputusan pelaksanaan bgs bsg jan j1gs bsg besaran kontribusi tahunan mempertimbangkan: penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah; nilai wajar bmn yang menjadi objek bgs bsg; dan kelayakan bisnis mitra bgs bsg. nilai wajar bmnpengelola barang. besaran kontribusi tahunan ditetapkan oleh pengelola barangn pada pengelola barang; atau mitra bgs bsgn yang berada pengelola barang; pengguna barang, untuk bmn yang berada pengguna barang, untuk mendapatkan persetujuan.negara sebagaimana dimaksud dalamnegara sebagai penemuimitra bgs bsg dapat mengajukan keringanan pembayaran besaran kontribusi tahunan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan bgs bsg; dan atau ; pengakhiran perjanjian bgs bsg secara sepihak oleh pengelola barang dan atau pengguna barang; berakhirnya perjanjian bgs bsg; atau ketentuan lain semua1; pengelola barang dan atau pengguna barang pengadilan, setelah secara tertulis tanpa melaluibgs bsg1 dengan dilakukannya pengakhiran bgs bsg sepenuhnya menjadi beban mitra bgs bsgenam; kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan; keterbatasan dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyediaan infrastruktur;peraturan perundang undangan bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha. kopi dilaksanakan dalam hal terdapat bmn yang menjadi objek kerja sama pemerintah clan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. paragraf subjek clan objek kopi pihak yang dapat melaksanakan kopigen tuk perseroan terbatas; badan hukum asing; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah;clan ketatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara clan perseroan terbatas; ataun berupa: tanah dan atau bangunan; clan selain tanah cltuk bagian tau keseluruhannya. paragraf angka waktu kopijangka waktu kopijangka waktu kopi sebagaimana dimaksud pada diajukan permohonannya paling lama enam) bulan setelah government force majeure nyata nyata terjadi. perpanjanganjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ppb, setelah mendapat persetujuan pengelola barang dan dituangkan dalam perjanjian kopi. paragraf playback dan hasil kopi(playback) yang diperoleh dari yang ditentukan semua1claw claw back) dilakukan dengan mempertimbangkan: karakteristik infrastruktur; nilai investasi pemerintah nilai investasi mitra kopi; risiko yang ditanggung mitra kopi; dukungan pemerintah;daftar rencana kerja sama pemerintah dan badan usaha; peraturan presiden mengenai percepatan proyek strategis nasional;lele bahan keun tangan claw back) bagaimana dimaksud dalampb sesuai per jan j1an. ppb melaporkan dan atau menyerahkan bmn yang diterima dari mitra kopi sebagaimana dimaksud pada jan pb. paragraf pemilihan mitra ppb menetapkan mitra kopi berdasarkan hasil pengadaan badan usaha pelaksanapbopibih dari berdasarkan perjanjian kopi sebagaimana dimaksud pada ppbpb dan nitra kopi. penyerahan bmn yang menjadi objek kopi sebagaimana dimaksud pada hanya dalan rangka pemanfaatan bmn dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan bmn. ppbnitra kopi sebagaimana dimaksud pada kepada pengelola barang dengan rnelarnpirkan fotokopi perjanjian kopi dan fotokopi berita acara serah terkena. paragraf pengakhiran kopi kopi berakhir dalan hal: berakhirnya jangka waktu kopi; pengakhiran perjanjian kopi secara sepihak oleh pengelola barang dan atau pengguna barang; berakhirnya perjanjian kopn hal nitra kopi: tidak rnernbayar pembagian kelebihan keuntungan (playback) secara (tiga) tahun berturut turut sesuai perjanjian kopi; dan atau tidak rnernenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana tertuang dalanbagian ketujuh kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur paragraf umum ketuai dilakukan dengan tujuan: optimalisasi bmn; meningkatkan fungsi operasional bmn; dan mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur. penerimaan negara atas ketuai merupakan pendapatan blu yang akan digunakan untuk meningkatkan fungsi operasional infrastruktur jms atau pembiayaan penyediaan infrastruktur jenis lainnya yang terdapat dalam daftar proyek infrastruktur prioritas dan atau proyek strategis nasional. paragraf subjek dan objek ketuai pihak yang dapat melaksanakan ketuai meliputi ppb dan blu. menteri pimpinan lembaga selaku pjp merupakan ppb. blu sebagaimana dimaksud pada ditunjuk atau ditetapkan oleh pengelola barang. pihak yang dapat menjadi mitra ketuai meliputi: badan saha milik negara; badan usaha milik daerah; swasta berbentuk perseroan terbatas; badan hukum asing; atau koperasi. pemilihan dan penetapan mitra ketuai dilakukan oleh ppb denganobjek ketuai meliputi bmn berupa tanah dan atau bangunan beserta fasilitasnya pada pengguna barang. ketuai dapat dilakukan terhadap bmn: infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan, kebandarudaraan, perkeretaapian, dan terminal bus; infrastruktur jalan tol; infrastruktur sumber daya air; infrastruktur air minum; infrastruktur sistem pengelolaan air limbah; infrastruktur sistem pengelolaan, gas bumi, dan energi1 terbarukan. bmn sebagaimana dimaksud pada paling kurang memenuhi persyaratan: telah beroperasi penuh paling kurang selama (dua) tahun; membutuhkan peningkatan efisiensi operasi sesuai dengan standar internasional yang berlaku umum; memiliki umur manfaat aset infrastruktur paling sedikit selama sepuluh) tahun; dan disajikan dalam kernel tarian lembaga laporan yang telah keuangan diaudit berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada periode sebelumnya. objek ketuai sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada pengelola barang untuk selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada blu. bmn objek ketuai sebagaimana dimaksud pada akan diserahkan kembali kepada pengguna barang setelah jangka waktu ketuai berakhir. bmn sebagaimana dimaksud pada dilakukan penatausahaannya oleh blu selama jangka waktu ketuai. paragraf angka waktu ketuai jangka waktu ketuai paling lama (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. paragraf hasil ketuai hasil ketuai berupa: pembayaran dana muka (upfront payment); dan aset. hasil ketuai berupa pembayaran dana muka (upfront payment) sebagaimana dimaksud pada huruf nilainya ditetapkan oleh ppb; dilakukan pembayarannya oleh mitra ketuai rekening blu paling lambat (enam) bulan setelah penandatanganan perjanjian; dapat diberikan peran jangan jangka waktu pembayarannya paling lama (enam) bulan, dalam hal terjadi kegagalan pembayaran oleh mitra ketuai sebagaimana dimaksud pada huruf yang pengaturanny; tidak membatasi hak blu untuk memperoleh pembagian kelebihan keuntungan (playback); dan peruntukannya ditetapkan oleh ppb setelah mendapat persetujuan dari blu. aset hasil ketuai sebagaimana dimaksud pada huruf dapatberupatanah,gedung, bangunan,sarana,dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra ketuai; pengalamannya diperjanjikan antara blu dan mitra ketuai; dan menjadi bmn pada pengelola barang sejak diserahterimakan oleh mitra ketuai kepada blu. paragraf perjanjian ketuai pelaksanaan ketuai dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh blu dan mitra ketuai. materi yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud padperjanjian sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk akta notaris. paragraf pengelolaan dan penggunaan dana hasil oleh blu blu melakukan pengelolaan: dana hasil ketuai, meliputi pembayaran dana muka (upfront payment), pembagian kelebihan keuntungan (playback), dan atau pencairan jaminan; dan atau hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf dana sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan blu. dana sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan oleh blu untuk pembiayaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dana sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan oleh blu: untuk pembiayaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan sebagai pendukung kegiatan operasional blu. pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada dan huruf dilakukan sesuai dengan ketan tuan peraturan perundang undangan. paragraf pengakhiran ketuai ketuai berakhir dalam hal: berakhirnya jangka waktu ketuai sebagaimana tertuang dalam per jan j1an dan tidak dilakukan peran angan; pengakhiran perjanjian ketuai secara sepihak oleh blu; berakhirnya perjanjian ketuai; atau ketentuan lain semua1 peraturan perundang undangan. pengakhiran ketuai sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dalam hal mitra ketuai: tidak membayar pembayaran dana muka (upfront payment) sesuai perjanjian ketuaietuai. pengakhiran ketuai sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh bluhal pengakhiran perjanjian ketuai oleh blu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf blu dan atau ppb dapatblu memperoleh hasil revi aparat pengawasan intern pemerintah. dalam hal terjadi pengakhiran ketuaietuai sepenuhnya menjadi ban mitra ketuaimua1 dengan ketentuanbab pengamanan dan pemeliharaan mitra pemanfaatan bmn wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas bmn objek pemanfaatan bmn. pengelola barang dapat meminta mitra pemanfaatan bmn untuk menyediakan deposit pada tahun terakhir pemanfaatan bmn, yang dapat dicairkan oleh pengelola barang dalam hal mitra pemanfaatan bmn tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan dan pengamanan. dalam hal pemanfaatan bmn berupa ksp, bgs bsg, kopi, dan ketuai, mitra pemanfaatan bmn wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang hasil pemanfaatan bmn. pengamanan bmn dan hasil pemanfaatan bmn. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada dan ditujukan untuk men jaga kondisi dan memperbaiki bmn objek pemanfaatan bmn dan hasil pemanfaatan bmnn. dalam hal bmn yang dimanfaatkan hilang selama pemanfaatan bmn akibat kesalahan atau kelalaian mitra pemanfaatan bmn, mitra pemanfaatan bmn wajib mengganti objek pemanfaatan bmn dan hasil pemanfaatan bmnkopi, sepanjang bmn bersangkutan masih digunakan oleh pengguna barang untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemeran tahan. ppbpb. ppbbabi ketatausahaan pengelola barang melakukan ketatausahaan atasn yang berada pada pengguna barang kuasa pengguna barang. blu melakukan ketatausahaan atas pemanfaatan bmn dalam ben tuk ketuai. bab tata cara pelaksanaan pemanfaatan bmn proses pelaksanaan pemanfaatan bmn dapat dilakukan secara elektronik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan bmn ditetapkan dengan keputusan center~ keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal atas nama menteri keuangan. bab vii peng hasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan bmn dilakukan semua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengawasan dan pengendalian bmn. bab viii sans!bagaimana dimaksud dalam dan pada saat berakhirnya pemanfaatan bmn; tau belum menyerahkan bmn objek pemanfaatan bmn dan atau hasil pemanfaatan bmn sesuai perjanjidan atau penggantian yang masih terutang;ditetapkan dengan: keputusan pengelola barang, untuk bmn yang berada pada pengelola barang; keputusan pengguna barang, untuk bmn yang berada pada pengguna barang; atau keputusan ppb, untuk kopi. bab ketentuan peralihan saran sewa tuk sewa yang dilaksanakan oleh pengguna barang sebelum ditetapkannya persetujuan oleh pengelola barang didasarkan pada. dalam hal: penyewa telah membayarkan besaran sewa kepada pengguna barang melebihi dari atau sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada dan pengguna barang telah menyetorkan seluruh besaran sewa sebagaimana dimaksud pada huruf rekening kas umum negara, maka pengguna barang dapat melanjutkan pelaksanaan sewa yang bersangkutan berdasarkan persetujuan pengelola barang. dalam hal penyewa tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf besaran sewa sebelum adanya persetujuan pengelola barang agar disesuaikan oleh pengguna barang berdasarkan persetujuan pengelola barang yang ditetapkan untuk sewa selanjutnya, dengan tidak mengakomodir adanya pengembalian besaran sewa apabila besaran sewa yang telah dibayarkan melebihi penetapan dari pengelola barang; dan penyewa wajib menyetorkan rekening kas umum negara seluruh besaran sewa yang dihasilkan dari penyesuaian yang dilakukan oleh pengguna barang. besaran sewa yang terjadi sebelum adanya persetujuan pengelola barang ditetapkan oleh pengguna barang berdasarkan hasil revi aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada pengguna barang mengajukan persetujuan kepada pengelola barang terhadap ksp yang telah terjadi dan belum memperoleh persetujuan pengelola barang, dengan melampirkan: usulan kontribusi tetap, pembagian keuntungan, dan hasil ksp; dksp sesuai perjanjian antara pengguna barang dan mitra ksp.kspksp sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ksp sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ksp sebagaimana dimaksud dalam kontribusi tetap, pembagian keuntungan dan hasil ksp sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam sampa1 dengan dan pengakhiran ksp bagaimana dimaksud dalam tis mutans berlaku untuk ketentuan umum ksp, jangka waktu ksp, perjanjian ksp, kontribusi tetap, pembagian keuntungan dan hasil ksp, pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, dan pengakhiran ksp terhadap ksp yang telah terjadi dan belum memperoleh persetujuan pengelola barang bagaimana dimaksud pada pengguna barang mengajukan persetujuan kepada pengelola barang terhadap bgs bsg yang telah terjadi clan belum memperoleh persetujuan pengelola barang, dengan melampirkan: usulan kontribusi tahunan, clan hasil bgs bsg; clbgs bsg sesuai perjanjian antara pengguna barang clan mitra bgs bsgbgs bsgbgs bsg sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu bgs bsg sebagaimana dimaksud dalam per jan j1an bgs bsg sebagaimana dimaksud dalam kontribusi tahunan clan hasil bgs bsg sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan clan pengakhiran bgs bsg sebagaimana dimaksud dalam mutasi mutans berlaku untuk ketentuan umum bgs bsg, jangka waktu bgs bsg, per jan j1an bgs bsg, kontribusi tahunan clan hasil bgs bsg, pembayaran kontribusi tahunan, clan pengakhiran bgs bsg terhadap bgs bsg yang telah terjadi dan belum memperoleh persetujuan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada segala akibat hukum yang terjadi dari pelaksanaan pemanfaatan bmn jan j1n bersangkutan. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: permohonmohonnegara, dapat diterbitkan persetujuan baru berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri dan selanjutnya dilaksanakan sesuai persetujuan baru verse but;inyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu pemanfaatan bmn; pemanfaatan bmn dalam rangka penyediaan infrastrukturinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu pemanfaatan bmn; dan sewadinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu sewa. pelaksanaan peran jangan pemanfaatan bmn atas pelaksanaan pemanfaatan bmn sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini. babi ketentuan penutup pada saat peraturan menteri mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan darilaksanaan sewa

menimbang mengingat menetapkanstandar biaya keluaran tahun anggarankeluarantuk menghasilkan keluaran (output) sub keluaran (sub output). menteri keuangan republik indonesia;1s1 tanggal junpublik indonesia standar biaya keluaran tahun anggaran kementerian negara lembaga: badan pemeriksa keuangan uraian sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran lampiran i;: mj'. tj1j1>m g612 p2'. 1i i indonesia tentang standar maya keluaran tahun anggaran volume dan satuan ukur besaran (dalam rupiah) keterangan output) assessment center laporan laporan lapor:;m revi spm kelembagaan laporan revi atas konsep laporan keuangan bpk sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output laporan pemberkatan laporan hasil revi atas spm kinerja pemeriksaan lipi inspektorat utama diklat jabatan fungsional pemeriksa diikat sertifikasi akuntan publik diklat teknis pemeriksaan keuangan negara diklat teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output diklat peningkatan keterampilan diklat peningkatan keterampilan kelembagaan diklat peningkatan keterampilan pemeriksasbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) laporan hasil evaluasi kap lhp akn lhp akn lhp akn iii lhp akn lhp akn lhp akn lhp akn vii lhp tematik lhp investigatif lhp bpi( perwakilan provinsi aceh lhp bpk perwakilan provinsi sumut lhp bpk perwakilan provinsi riau lhp bpk perwakilan provinsi kepri lhp bpk perwakilan provinsi jam lhp bpk perwakilan provinsi sum bar laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan angkatan angkatan lhp laporan lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp lhp aksesi yang assessment mente fll ateng lhp lhp bpk perwakilan provinsi yogyakarta lhp lhp bpk perwakilan provinsi (dalam rupiah) besaran keterangan el\l teri keuangan epub lll< ind ol\! esia kementerian negara lembaga: badan pemeriksa keuangan uraian lhp bpk perwakilan provinsi maluku utara lhp bpk perwakilan provinsi papua lhp bpk perwakilan provinsi papua barat lhp bpk perwakilan provinsi kalimantan utarailuditor keuangan negara vvolume dan satuan ukur lhp lhp lhp lhp laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan ran laporan laporan laporan laporan ran laporan laporan besaran (dalam rupiah) keterangan menteri{(dalam rupiah) besaran keterangan f\ i[i\ f'< eu \f\ic \n hi: ul:\ ut< \lii)()f\ ifs!i\ :! jatim volume dan besaran satuan ukur keterangan laporan laporan ran ran laporan ran ran laporan laporan laporan laporan ran laporan laporan ran laporan laporan laporan i\ii e!,itf! !<cu \ng \ ; 1r:j llt3 ui< !indones!imlrnuthopemain:taman penyelesaian ganti kerugian negara daerah laporan pemantauan bpk perwakilan provinsi malukusaran keterangan satuan ukur laporan ran ran laporan laporan laporan laporan laporan laporan ran laporan laporan laporan ran laporan laporan ran laporan ifn i er! !<eij \ng!\f\i l lfi ui< if\ld ol\ isimaluku utara laporan perantauan tindak<besaran satuan ukur keterangan laporan laporan laporan ran laporan laporan laporan ran i\ i ent:!:li l<ruang at\ hl.l)uh! lf< ll\jonesi \ kementerian negara lembaga: kejaksaan volume dan kode uraian satuan ukur kejaksaan badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan agung sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) jumlah pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa angkatan yang diselenggarakan jumlah pendidikan dan pelatihan penanganan perkara angkatan tindak pidana khusus yang diselenggarakan ju.malah pendidikan dan pelatihan penanganan perkara angkatan tindak pidana umum yang diselenggarakan jumlah pendidikan dan pelatihan penanganan perkara angkatan perdata dan tata usaha negara yang diselenggarakan jaksa agung muda bidang pengawasan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output melalui klarifikasi pada wilayah iii laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesail{melalui lapau klarifikasi pada kejalrnaan tinggi, kejaksaan negeri yang terdapat cabang kejaksaan negeri laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi lapau kasus pada kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri yang terdapat cabang keialrnaan negeri jaksa agung muda bidang intelijen sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) laporan hasil kegiatan intelijen bidang ekonomi, lhk keuangan dan pembangunan laporan hasil operasi intelijen bidang ekonomi, laporan keuangan dan pembangunan laporan hasil kegiatan produksi dan sarana terhadap lhk pelaksanaan intelijen laporan hasil kegiatan intelijen bidang ideologi, sosial lhk politik, pertahanan, keamanan dan ketertiban umum laporan hasil kegiatan penyelidikan pengamanan lhk penggalangan kasus intelijen kejaksaan tinggilaporan hasil kegiatan penyelidikan pengamanan penggalangan kasus intelijen kejaksaan negeri cabang lhk kejaksaan negeri lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada lembaga kejaksaan tinggi lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada lembaga kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri kelompok masyarakat yang diberi penyuluhan hukum kelompok kejaksaan tinggi kejaksaan negeri cabang kejaksaan masyarakat jaksa agung muda bidang tindak pidana umum sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) perkara tindak pidana orang dan harta benda yang perkara diselesaikan kejaksaan agung perkara tindak pidana keamanan negara yang perkara diselesaikan kejaksaan agung perkara tindak pidana umum lainnya yang diselesaikan perkara kejaksaan agung perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap pra perkara penuntutan dan penuntutan kejaksaan tinggi perkara pidana umum yang diselesaikan dalam pra perkara penuntutan dan penuntutan kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri yang satu kota dengan pengadilan perkara pidana umum yang diselesaikan dalam tahap perkara pra penuntutan, penuntutan, dan eksekusi kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri tidak satu kota pulau dengan pengadilan negeri dan atau lembaga pemasyarakatan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam perkara tahap penyelidikan penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran ham berat yang diselesaikan dalam perkara tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam kasus tahap penyelidikan dan penyidikan kejaksaan agung displitsing) penanganan pra peradilan perkara tindak pidana korupsi perkara kejaksaan agung perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam perkara tahap pra penuntutan dan penuntutan perkara tindak pidana ham berat yang diselesaikan perkara dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam perkara tahap pra penuntutan dan penuntutan pelaksaan eksekusi perkara tindak pidana perkarkejaksaan agung (dalam rupiah) saran keterangan _wv iv![nte euancj.\f\i hef'udl!k !f\donasi \ kementerian negara lembaga: kejaksaan kode uraian pelaksditahan dalam rumah tahanan kejaksaan agung pelaksanaan eksaminasi umum perkara tindak pidana korupsi tindak pidana khusus lainnya pelanggaran ham yang berat kejaksaan agung pelaksanaan eksaminasi khusus perkara tindak pidana korupsi tindak{ pidana khusus lainnya pelanggaran ham yang berat kejaksaan agung perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan kejaksaan tinggi perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap pra penuh.utan dan pe.tuntutan kejaksaan tinggi perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan dan penuntutan kejaksaan tinggi kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan kejalrnaan negeri cabang kejaksaan negeribaratengah)iii jawa timur) perkara tindak{acehu bar) (dalam rupiah) volume dan besaran keterangan satuan ukur perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara kasus perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara ei\fl jll ejj \ng \i\! pundi< ind ol\ ies! \riajambi" sumlampbareng) perkara tindak{imuttewilayah iii sulit bt) (dalam rupiahpapubengkul utarep. bangka belitgorontalolrnaan negeri (wilayah iii kepulauan riau) perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada perkara tahap pra penuntutan dan penuntutan kejalrnaan negeri cabang kejaksaan negeri pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana perkara korupsi tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeritinggi displitsing)negeri, cabang kejaksaan negeri (displitsing) pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana perkara korupsi tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan kejalrnaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) perkara pemulihan dan perlindungan hak yang perkara diselesaikan pada kejaksaan ag1mg perkara perdata yang diselesaikan pada kejaksaan agung perkara perkara tata usaha negara yang diselesaikan pada perkara kejaksaan agung perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan perkara kejaksaan tinggi kejaksaan negeri cabang kejaksaan negeri litigasi perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan perkara kejalrnaan tinggi kejaksaan negeri cabang kejalrnaan negeri non litigasi) (dalam rupiah) besaran keterangan t: menteri !<e uf \i\ ig \f\i ef'l.} indonesia. kementerian negara lembaga: dalam negeri (dalam rupiah varian volume dan besaran satuan ukurpenyusunan literatur pengajaran program dan literatur semester ganti! dan genap penyusunan garis besar pokok pengajaran gep sap (gep) sap silabus program dan semester ganti! dan genap penyusunan garis besar program pelatihan gep sap (gep) sap silabus program dan inspektorat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran outpuoranaudit penyelenggaraan urusan ran pemerintahan daerah inspektorat iii laporan audit penyelenggaraan urusan laporan pemerintahan daerah inspektorat ditjen politik dan pemerintah umum sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) earituan keuangan parpol suara ditjen bina keuangan daerah sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) evaluasi ranperda tentang apel peraturan evaluasi ranperda tentang perubahan apel peraturan evaluasi ranperda tentang pertanggungjawaban peraturan pelaksanaan apel me.f\ite f\eu al\ ig \n bl_ll< donasi \ kementerian negara lembaga: luar negeri uraian sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) media informasi bidang keuangan kementerian luar negeri dan perwakilan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output jurnal ilmiah diplomasi penerbitan jurnal ilmiah diplomasi sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) spm perwakilan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output nota hasil verifikasi i nhv) nota hasil verifikasi laporan keuangan kementerian luar negeri dan perwakilan laporan penelaahan rekening satker pusat dan perwakilan luar negeri dan pengolahan aplikasi data rekening laporan hasil sistem pengendalian dan penyelesaian bpr perwakilan luar negeri laporan perhitungan dan pembayaran home staff pada kantor perwakilan kemlu laporan peningkatan manajemen arsip dinamis laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak pnb) laporan keuangan kementerian luar negeri dan dan kementerian luar negeri semester laporan rekonsiliasi data perkembangan penyelesaian tgr lingkungan kementerian luar negeri penelitian naskah baik dan lampiran pendukungnya lingkungan kementerian luar negeri laporan rekonsiliasi dan konsolidasi data realisasi anggaran sai tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon (kappa e.i), unit akuntansi kuasa pengguna anggaran tanpa), unit akuntansi pengguna anggaran apa) laporan penyelesaian perbedaan kas bendahara pengeluaran antara sistem akuntansi instansi sai) laporan monitoring dan value:si pnb pusat dan perwakilan luar negeri layanan diklat diplomatik pelaksanaan diklat sesparlu diplomat utama volume dan satuan ukur edisi edisi lem bar nhv laporan laporan ran laporan laporan laporan laporan laporan ran laporan laporan orang (dalam rupiah) saran keterangan !vfr. ft li \t: ul\ ci. ahl f:. f1 li!< done slf\ kementerian negara lembaga: luar negeri volume dan uraian satuan ukur pelaksanaan diklat sessile diplomat madya orang kerjasama diklat pelaksanaan diklat sesparlu internasional orang pelaksanaan diklat sessile internasional orang pelaksanaan diplomatic training development orang asean community clav diplomats pelaksanaan the promotion indonesian language and orang introduction indonesia pelaksanaan capacity building for naas's diplomats orang pelaksanaan pelatihan diplomatik dengan lembaga orang internasional pelaksanaan sekolah indonesia yang berkualitas sekolah pelaksanaan rintisan pendidikan gelar dan non gelar laporan dalam dan luar negeri layanan diklat non diplomatik dan teknis pelaksanaan diklat bahasa asing orang pelaksanaan diklat pengamanan informasi dan orang komunikasi pelaksanaan diklat pengembangan pejabat pengamanan orang informasi dan komunikasi pelaksanaan diklat pengembangan aparatur pengelola orang keuangan pelaksanaan diklat pengembangan aparatur pengawas orang pelaksanaan orientasi istri suami kepri wakeppri orang pelaksanaan orientasi seri krt pegawai setempat orang pelaksanaan diklat arsiparis dan pengembangannya orang pelaksanaan diklat ahli pengadaan barang jasa orang pemerintah pelaksanaan pelatihan diplomasi bagi pejabat orang kementerian lembaga teknis dan pemerintah daerah direktorat jenderal amerika dan eropa sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) laporan kegiatan dan pembinaan sumber daya manusia pemantapan substansi bagi pln dan pejabat berbantuan laporan majalah mengenai peluang pasar produk indonesia kawasan amerika eropa dan indonesia regional eco comic potentials majalah peluang edisi masalah indonesia invites edisi (dalan rupiah) besaran keterangan >wv menteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: luar negeri kode uraian sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output kerjasama dengan negara negara kawasan amerika selatan dan karibia kesepakatan ker:sama kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti diimplementasikan kerjasama dengan negara negara kawasan amerika utara dan tengah kesepakatan kerjasama kerjasama dengan negara negara kawasan eropa barat kesepakatan kerjasama kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kerjasama dengan negara negara kawasan eropa tengah dan timur kesepakatan kerjasama rekomendasi prakarsa indonesia yang diterima dan ditindaklanjuti forum kerjasama intrakawasan amerika dan eropa prakarsa rekomendasi indonesia yang diterima pada forum kerjasama intrakawasan amerika dan eropa direktorat jenderal kerja sama asean sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output)ekonomi implementasi masyarakat ekonomi asean workshop dan fgd implementasi measosial budaya perancangan saran kebijakan pemasyarakatan kesepakatan asean rekomendasi dan prakarsa indonesia yang diterima dalam setiap sidang dengan mitra wicara asean bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sidang mitra wicara asean luar negeri prioritas rekomendasi dan prakarsa indonesia yang diterima dalam setiap sidang asean bidang politik dan keamanan sidang asean bidang polkam prioritas dalam negeri sidang asean bidang polkam prioritas luar negeri volume dan satuan ukur dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen rekomendasi orang orang orang orang rekomendasi rekomendasi rekomendasi saran (dalam rupiah) keterangan mente keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: luar negeri volume dan uraian satuan ukurpolitik dan kealilanan jumlah saran kebijakan yang disampaikan kepada orang pemangku kepentingan bidang politik keamanan laporan kegiatan dan pembinaan majalah masyarakat asean laporan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran barang penyusunan perencanaan program dokumen penyusunan pelaksanaan program kei:ia dokumen penyusunan pelaporan program kerja dokumen badan pengkajian dan pengembangan kebijakan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output rekomendasi kebijakan luar negeri terkait lsu polri kawasan amerika dan eroprekomendasi pemantauan partisipasi regnum blsu polri kawasan asia pasifik, timur tengah dan afrik(dalam rupiah: saran keteranganiffi menteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: luar negeri volume dan kode uraian satuan ukural{an luar negeri rekomendasi rekomendasi kebijakan luar negeri terkait isu polri pada organisasi regional dan internasional rekomendasi policy playing dialogue luar negeri rekomendasiisu khusus rekomendasi hasil lokalnya forum komunikasi rekomendasi kebimbangan rekomendasi hasil forum briefing report mantan rekomendasi kepala perwakilanhasil seminar forum diskusi rekomendasi rekomendasi hasil lokakarya internasional rekomendasi (dalam rupiah) besaran keterangancan terkait isu kawasan asia pasifik, timur tengah, dan africankhusus terkait isu khusus mente keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: pertahanan uraian volume dan satuan ukur kementerian pertahanan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada k luaran output) lulusan kursus manajemen penelitian dan pengembangan tk. pertama pertahanan lulusan kursus dasar manajemen pertahanan lulusan kursus kepemimpinan dan manajemen pertahanan lulusan kursus manajemen perencanaan dan penganggaran pertahanan lulusan kursus manajemen penelitian dan pengembangan tk. muda pertahanan lulusan kursus manajemen bendaharawan keuangan pertahanan lulusan kursus manajemen perencanaan strategis pertahanan lulusan kursus manajemen penanggulangan bencana lulusan kursus manajemen pembangunan kader bela negara lulusan kursus manajemen pembangunan karakter bangs sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub outputbanding laporanbantuan dan nasihat. hukum perkara pidana umumbanding laporan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana umum tk. kasasipenggugat tk. laporan bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun pembanding tk. banding laporan bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun pemohon tk. kasasi laporan bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun pemohon tk.tergugat tk. laporan bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun berbanding tk. banding orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang laporan laporan laporan laporan ran laporan laporan laporan ran laporan laporan laporan laporan ran (dalam rupiah besa ran keterangmente keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: pertahanan volume dan kode uraian satuan ukur laporan bantuan dan nasihat hukum perkara ran perdata tun memohon tk. kasasi laporan bantuan dan nasihat hukum perkara laporan perdata tun memohon tk. lulusan kursus intensif bahasa inggris pasukan perdamaian lulusan kursus intensif bahasa inggris pasukan orang perdamaian lulusan k usus intensif bahasa inggris wilayah lulusan kursus intensif bahasa inggris wilayah orang lulusan kursus intensif bahasa indonesia tk. dasar dibina tk. dasar sesko tni orang dibina tk. dasar sesko matra orang lulusan kursus intensif dasar instruktur bahasa inggris lulusan kursus intensif dasar instruktur bahasa inggris orang lulusan kursus intensif bahasa inggris kiri reguler orang kiri executive pns, sampur, alih bahasa, belts orang lulusan kursus persiapan basis sesko lulusan kursus persiapan basis sesko orang lulusan kursus intensif bahasa indonesia tk. menengahlulusan kursus intensif bahasa asing non inggris)ursus manajemen pengelolaan barang milik negara orang lulusan kursus manajemen administrasi pelaksanaan orang anggaran pertahanan lulusan diklat min lulusan diklat min orang lulusan diklat teknis administrasi jabatan penyusun dan jabatan setingkat lulusan diklat teknis administrasi jabatan penyusun orang dan jabatan setingkat lulusan diklat teknis administrasi jabatan pengolah danpengadministrasi dangolongan iii bagi pns lulusan diklat teknis ahli golongan dari golongan orangtempur tni peserta penggelaran satgas operasi tempur tni orang (dalam rupiah) saran keterangan per perkara per perkarapegiat orang per kegiatan orang per kegiatan orang per kegiatan !\ l l : t \_1 \ \,!\ .r l\l ::i. '. :;i "\ f,.i . :: .,r r r. , kementerian negara lembaga: pertahanan volume dan uraian satuan ukurpeserta penggelaran satgas operasi intelejen taktis tni peserta satgas operasi intelejen taktis tni orang peserta operasi rutin integratif peserta operasi rutin integratif orang peserta operasi intelejen rutin rayon orang rayon orang rayon iii orang rayon orang rayon orang peserta penggelaran satgas ops intelejen strategis tni peserta satgas ops intelejen strategis tni<:;aloncalon taruna seleksi penerimaan serving) calon taruna taruna orang akademi tni peserta sesko tni seleksi dekret sesko tni orangm iab kimia orang lulusan sosial formil tni orang lulusan suska minlakhara orang lulusan suska masih orang lulusan suska humas tni orang kursus perwira dasar intelejen orang kursus perwira kontra intel uen orang kursus perwira intel jen strategis tk. orang kursus perwira ass than orang kursus perwira sandi dan intelijen tni orang kursus bintara sandi dan intelijen tnikursus bintara dasar intelijen tni orang sekolah perwira manajemen dan analisis intelijenlaporan penuntutan dan pengolahan upaya banding perkara laporan pidana militer penuntutan dan pengolahan upaya kasasi perkara pidana laporan militerlanggaran pidana militer laporan laporan pembinaan napi pembinaan napi prajurit tnibantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan pembanding tk. banding bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan pemohon tk. kasasi bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan pemohonran tergugat tk. bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan berbanding tk. banding bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan memohon tk. kasasi bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan memohon tk. (dalam rupiah) saran keterangan mente keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: pertahanan volume dan uraian satuan ukur markas besar tni sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output)tar kecabangan tk. batalyon rayon illpelibatan orang alutsistll(dalam rupiah) besaran keterangan kementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) uraian volume dan besaran keterangan satuan ukur secara rayon iii orang secara rayon orang secara rayon orang calon bintara matra darat calon bintara matra darat orang calon tamtama matra darat calon tamtama matra daratjf?rayon orang dik iptek rayon iilaporan pengurusan tahanan sementara pengurusan tahanan sementara1iter tk. ran banding bantuan dan nasihat hukum perkara pidana militer tk. ran penggugat tk. banding (dalam rupiah) besaran keterangan !>bvbantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun ran bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan tergugat tk. kasasi bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun lap tergugat tk. markas besar tni sbk indeks biaya keluaran pada sub keluaran sub outputcalon bintara matra laut calon bintara matra laut orang calon tamtama math!l laut calon tamtama matra laut(dalam rupiah) besaran keterangan orang per hari orang per kegiatan orang per kegiatan,sbantuan dan nasihat hukum perkara pidana umum tk. orang per kegiatan laporan laporan ran laporlaporan penggugat tk. kasasi bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun lapolaporan tergugat tk. banding bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun lap tergugat tk. kasasi bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan tergugat tk. laporan penyidikan perkara pidana prajurit laporan penyidikan perkara pidana prajurit lapopengurusan tahanan sementara pengurusan tahanan sementara laporan mark.as besar tni sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) operasi bhakti tni operasi rutin udara integratif frekuensi dokumen giat intelijen operasi intelijen dokumen peserta latihan kemitraan latihan matra dara orang peserta latihan bersama internasional luar negeri lama internasional luar negeri matra udara orang peserta latihan bersama internasional dalam negeri lama internasional dalam negeri matra udara orang peserta sesko matra udara seleksi seskoad dan staf matra udara orang peserta sekutu seleksi sekutu dan suska,skar pendidikan sekar pria orang pendidikan sekar wanita orang lulusan dika sermadakar pendidikan sermadakar pria orang pendidikan sermadakar wanita orang lulusan dika sermatukar pendidikan sermatukar pria orang pendidikan sermatuk(dalam rupiah) saran keterangan laporan laporan orang per hari orang per harika,slaporan penyidikan perkara pidana pra,juri laporan laporan penyidikan perkara pelanggaran prajurit laporan penyidikan perkara pelanggaran pra,juri laporan pengurusan tahanan sementara pengurusan tahanan sementara eorang per hari per perkara per perkara per perkara per perkara per perkara per perkara per perkara menteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: pertahanan uraian volume dan satuan ukur bantuan dan nasihat.ran berbanding tk. banding bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun laporan berbanding tk. kasasi bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun ran berbanding tk. (dalan rupiah) besaran keterangkementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah uraian volume dan saran keterangan satuan ukur direktorat jenderal pemasyarakatan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) penyelesaian pengaduan pengaduan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) standar hunian standarisasi hunian dan keamanan lapas rutan upi' pas sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tindak lanjut penyelesaian dokumen pengaduan penegakkan kode etik rekomendasi penegakan kode etik rekomendasi direktorat jenderal imigrasi sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output operasi intelijen keimigrasian operasi intel jen keimigrasian oleh ditjen imigrasi lhk pengawasan dan pendataan orang asing pengawasan orang asing lhk pelaku tindak pidana keimigrasian yang dididik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian orang pendeteksian dan pendeportasian pendeportasian oleh ditjen imigrasi orang pengawasan keimigrasian operasi intelijen keimigrasian aceh lhk operasi inte4ien keimigrasian sumatera utara lhk operasi intel jen keimigrasian riau lhk operasi inte4i jen keimigrasian nit;(_' kementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) uraian volume dan besa ran keterangan satuan ukuroperasi pemantauan keimigrasian yogya{tt lhkkementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah kode uraian volume dan saran satuan ukur keterangan operasi. tung operasi gabungan pengawasan keimigrasian b'. lten lhk operasi gabungan pengawasan keimigrasian awa lhk barat operasi gabungan pengawasan keimigrasian a:karta lhk operasi gabungan pengawasan keimigrasian awa lhk tengah operasi gabungan pengawasan keimigrasian lhk yogya:tt lhktengah lhk ! ; r. ) .:_ r t _ e tj. l\ic: ,r\ { n c:( d\! : ::: kementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) uraian volume dan saran keterangan satuan ukurnindapenanganan detensietensi oleh kantor imigrasi riau orang pemindahan detensi oleh kantor imigrasi kepri orang pemindahan detensi oleh kantor imigrasi jambi orang pemindahan deteni zi r\.! .: . ._t: f\ c;i ,l\ l" \ : : .' : 1r j e:_ . i \ kementerian negara lembaga: hukum dan ham volume dan uraian satuan ukurdetens utara orangbarat orang pemindahan detensi oleh kantor imigrasi sulawesi orang sela tan pemindahan detensi oleh kantor imigrasi sulawesi orang teng orang teng pemindahan detensi oleh rumah detensi imigrasi jawa(dalam rupiah: saran keterangan ooo ;:__ af l' l .\j \ r c t1\!\j :< .;; j;( {'" f)()f\; [: :; t \ kementerian negara lembaga: hukum dan ham volume dan kode uraian satuan ukurpapua orang pemain,r:::i.tengah orang pendeportasian oleh kantor imigrasi kalimantan orang sela hukum dan ham uraian volume dan satuan ukurawa orang tem!'1 tan pendeportasian oleh rumah detensi imigrasi papua orang ditjen hak atas kekayaan intelektual sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) dokumen penyelesaian penyidikan tindak pidana dokumen bidang(dalam rupiah besaran keterangan 1v1 ; .'l.t. j \i i( . \rj r:: f' .t ")( i\ <: : kementerian negara lembaga: keuangan uraian volume dan satuan ukur sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub outputkap) laporan pemeriksaan penilai publik danlaporan pengawasan inspektorat bidang investigasiiviientang standar biaya masukan pmk pmk tentang standar biaya keluaran pmk pmk tata cara revisi anggaran pmkbidang intelijen dan penyidikan penyidikan tindak{ pidana bidang perpajakan dokumen sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) penyidikan tindak pidana bidang perpajakan berkas direktorat jenderal bea dan cukai sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) laporan hasil audit dokumen (dalam rupiah) besaran keterangan mj menteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: keuangan volume dan kode uraian satuan ukur direktorat jenderal perbendaharaan sbk total biaya keluaran yang disusun p!lda sub ke!saran sub output) laporan kegiatan rapat keuangan realisasi dipa sakit barang milik negara tindak lanjut lhp laporan keuangan kappa eselon unaudited ran sebelumnya dan semester berjalan) laporan keuangan satker kantor pusat depan unaudited ran sebelumnya dan semester berjalan) laporan keuangan united tahun anggaran lalu laporan laporan tingkat satker dan eselon direktorat jenderal kekayaan negara sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) laporan ketatausahaan bmn laporan barang milik negara bmn) tahun unaudited laporan laporan barang milik negara bmn) tahun united laporan laporan barang milik negara bmn) semester tahun ran dokumen anggaran dan keuangan dokumen rka kl dipa dokumen dokumen perbendaharaan dokumen dokumen laporan keuangan dokumejumlah peserta diklatjumlah peserta diklat diklat fungsional pemeriksa dokumen bea dan cukai peserta diklat teknis substantif dasar kepabeanan dan cukai peserta diklat teknis substantif dasar kepabeanan dan cukai peserta luar kantor) diklat teknis umum bidang bea dan cukai kesamaptaan peserta diklat teknis umum bidang bea dan cukai kesamaptaan peserta luar kantor) diklat teknis umum bidang bea dan cukai ketrampilan peserta senjata (dalam rupiah besaran keterangan kementerian negara lembaga: keuangan (dalam rupiah) uraian volume dan besaran keterangan satuan ukur jumlah peserta diklat diklat teknis substantif spesialisasi bidang bea dan cukai peserta post clearance audit diklat teknis substantif spesialisasi penindas{an kepabeanan peserta dan cukapesertapeserta bidang bea dan cukai selama s.d. hari workshop bidang bea dan cukai luar kantor) peserta workshop bidang bea dan cukai dengan praktek kerja peserta lapangan) workshop bidang bea dan cukai tanpa pra{tek kerja peserta lapangan) jumlah peserta diklat diklat bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan peserta selama s.d. hari tidakluar kantorasramal{jumlah peserta diklatmenteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: keuangan uraian jumlah peserta diklatfungsional bidang keuangan umum penentangan pranata komputer terampil diklat fungsional bidang keuangan umum penentangan pranata komputer ahli diklat fungsional bidang keuangan umum calon widyaiswara diklat pengelolaan website dinamis (e leading) jumlah peserta diklat diklat bidang perpajakan selama s.d. hari tidak disamakanasrama eksternalorientasi diklat teknis substantif dasar bidang perpajakan selama hari diklat teknis substantif dasar bidang perpajakan selama hari jumlah peserta diklat diklat ujian dinas diklat ujian penyesuaian kenaikan pangkat pkp) diklat bidang pengembangan sdm capacity building diklat bidang pengembangan sdm selama hari diklat bidang pengembangan sdm intermediate leadership training diklat bidang pengembangan sdm persiapan luar negeri diklat bidang pengembangan sdm one day alumni dissemination class diklat bidang pengembangan sdm two days leadership workshop class for executive (dalam rupiah volume dan besaran satuan ukur keterangan(e::u ai\i g \i\l .: l\j f)()t\ r .r;1f. kementerian negara lembaga: keuangan uraian volume dan satuan ukur jumlah mahasiswa program pendidikan diploma reguler sekolah tinggi mahasiswa akuntansi negara program pendidikan diploma iii reguler sekolah tinggi mahasiswa akuntansi negara program pendidikan diploma reguler sekolah tinggi mahasiswa akuntansi negara penelitian dan pengembangan kajian akademis badan pendidikan dan pelatihan keuangan laporan jurnal badan pendidikan dan pelatihan keuangan laporan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) layanan blu layanan program diploma kerja sama lay layanan program diploma iii kerja samaujian saringan masuk program pendidikan diploma layanan dan iii reguler (dalam rupiah) besaran keterangan afr '.:. . !' : .t \ . : ,\j\i , : ; ,' ( \i r:: < ) kementerian negara lembaga: pertanian volume dan uraian satuan ukur sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) kompendium hukum himpunan peraturan menteri dan laporan penempatan dalam serta negara dokumen peraturan perundangan bidang tanaman, dokumen pengolahan pemasaran basil pertanian, sdm dan sumber daya sarana prasarana yang diterbitkan dokumen peraturan perundangan bidang ternak, kesehatan dokumen hewan, dan karantina pertanian yang diterbitkan layanan informasi publik, pameran, dan perpustakaan laporan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) penetapan pejabat pengelola keuangan kementerian pertanian, proses penyelesaian kerugian negara, dan realisasi pendapatan pnb penyelesaian kerugian negara dokumen verifikasi dokumen sumber laporan keuangan dengan sakit lingkup kementerian pertanian laporan verifikasi dokumen sumber dan laporan keuangan laporan lingkup badan laporan verifikasi dokumen sumber dan laporan keuangan laporan lingkup ditjen penyelesaian usulan penghapusan, pemanfaatan dan pengelolaan bmn kementerian pertanian penyusunan laporan bmn kementerian pertanian dokumen penghapusan barang milik negara kementerian pertanian dokumen laporan pengelolaan keuangan sekretariat negara laporan keuangan samba) tingkat tanpa satker biro laporan laporan keuangan simak bmn) tingkat tanpa satker biro laporan laporan keuangan samba) tingkat eselon (kappa el) laporan sekretariat jenderal laporan keuangan simak bmn) tingkat eselon (apps laporan el) sekretariat jenderal dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran rapat kerja nasional rakernas) pembangunan pertanian dokumen laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan birosekretariat laporan jenderal kementerian pertanian laporan penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi pertanian publikasi statistik pertanian laporan laporan kegiatan dan pembinaan pembinaan pejabat fungsional statistik dan pranata laporan komputer jumlah layanan proses permohonan hak pvt jumlah layanan proses permohonan hak pvt varietas jumlah penerbitan sertifikat hak pvt jumlah penerbitan sertifikat hak pvt sertifikat jumlah pelayanan proses penerbitan tanda daftar varietas dan sdg tanaman jumlah pelayanan proses penerbitan tanda daftar varietas tanda daftar dan sumber daya genetik sdg) tanaman (dalam rupiah i) saran keteranganinspektorat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) revi laporan keuangan eselon lingkup setjen, ditjen laporan hortikultura dan badan penyuluhan dan pengembangan som pertanian serta revi kementerian pengawalan kegiatan strategis lingkup setjen, ditjen laporan hortikultura dan badan penyuluhan dan pengembangan som pertanian audit kinerjalaporan pengembangan som pertanian evaluasi terhadap skipom pertanian dan revi laporan kinerja kementerian evaluasi kegiatan strategis lingkup sekretariat jenderal, laporan direktorat jenderal hortikultura, dan badan penyuluhan dan pengembangan som pertanian revi laporan keuanganpengawalan kegiatan strategisaudit kinerja pada satkerevaluasi terhadap skipevaluasi kegiatan strategisrevi laporan keuangan eselon lingkup ditjen laporan perkebunan, ditjen p2hp dan badan litbang pertanian pengawalan kegiatan strategis lingkup ditjen perkebunan, laporan ditjen p2hp dan badan litbang pertanian audit kinerja pada satker lingkup ditjen perkebunan, ditjen laporan p2hp dan badan litbang pertanian evaluasi terhadap skip eselon lingkup ditjen perkebunan, laporan ditjen p2hp dan badan litbang pertanian evaluasi kegiatan strategis lingkup ditjen perkebunan, ditjen laporan p2hp dan badan litbang pertanian revi laporan keuangan eselon lingkup inspektorat laporan jenderal, ditjen peternakan dan kesehatan hewan, badan karantina pertanian pengawalaninerja pada satkerevaluasi terhadap skip eselon lingkup inspektorat laporan jenderal, ditjen peternakan dan kesehatan hewan serta badan karantina pertanian evaluasihusus investigasi laporan audit dengan tujuan tertentu laporandirektorat jenderal holtikultura sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) sekolah lapang gap buah kelompok sekolah lapang ghp buah kelompok sekolah lapang gap florikultura kelompok sekolah lapang ghp florikultura kelompok sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) sekolah lapang gap sekolah lapang gap sayuran kelompok sekolah lapang gap tanaman obat kelompok sekolah lapang ghp sekolah lapang ghp sayuran kelompok sekolah lapang ghp tanaman obat kelompok alpha alpha wilayah barat wilayah jawa, sumatera, kalimantan) kelompok alpha wilayah timur wilayah papua, papua barat, maluku, kelompok maluku utara, bali, ntb, ntt, sulawesi)lht perkebunan provinsi sumatera barat sl phht perkebunan provinsi lampung sl phhb(dal 'ah) rup1 besaran keterangan menteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: pertanian volume dan uraian satuan ukurbibit unggul ternak unggas dan aneka ternak bibit unggul ternak ayan kub bibit unggul teriak itik bibit unggul ternak ruminansia bibit unggul ternak domba compass agrinak mikroba veteriner terkonservasi dan terkarakterisasi konservasi dan karakterisasi mikroba veteriner yang berpotensi sebagai kandidat vaksin, bahan diagnostik dan jenis probiotik sbk indeks biaya keluaran yang isu mn pada sub keluaran sub output komponen teknologi pengelolaan sumberdaya laban tanah, air dan lingkungan pertanian) pe edition sifat fisik, kimia dan biologi tanah rumah kata teknologi rumusan kebijakan pengembangan metan bahan rekomendasi kebijakan rekomendasi rumusan alternatif kebijakan responsif dan antisipatif isu isu aktual pembangunan pertanian analisis kebijakan responsif dan antisipatif isu isu aktual rekomendasi pembangunan pertanian benih inti dan benih sumber kentang benih sumber kentang benih inti benih sumber bawang merah dan sayuran generatif benih sumber bawang merah kilogram vub bibit tebu vub bibit tebu budget benih sumber bs, d n ss)ublikasi yang diterbitkan penerbitan publikasi hasil litbang pertanian berbahasa judul inggris perjanjian kerjasama lisensi hasil balitbangtan kerjasama lisensi inovasi balitbangtan lisensi (dalanran satuan ukur keterangparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian diklat teknis agribisnis sapi potong bpk nagara orang diklat teknis pemeriksaan kesehatan daging keunnaster) orang bagi petugas, bpk nagara diklat teknis pemeriksaan kepentingan pkb) pada sapi bagi orang petugas, bpk nagara diklat teknis kesehatan hewan bagi asisten dokter hewan, orang bpk nagara diklat teknis ins.emanasi buatan ib) bagi calon inseminator, orang bpk nagara diklat teknis kesehatan hewan bagi petugas, bpk orang nagara diklat kultur jaringan bpp lembang orang diklat pasca panen dan pengolahan buah dan sayur bpp orang lem bang diklat teknis produksi cabe. merah bpp lembang orang diklat teknis pengolahan hasil pertanian bpp lem bang orang diklat teknis budidaya krisan bpp lembang orang diklat teknis budidaya kedelai bpp ketiadaan orang diklat teknis pengolahan limbah ternak bpp batu orang diklat teknis pemeriksaan keb tangan pkb) bpp batu orang diklat inseminasi buatan bpp batu orang diklat agribisnis sapi perah bpp batu orang diklat pakan ternak bpp batu orang diklat sapi potong bpp batu orang diklat pasca panen dan pengelolaan daging bpp batu orang diklat pasca panen dan pengelolaan susu bpp batu orang diklat butcher bpp batu orang diklat teknis budidaya kedelai bpp binuang orang diklat teknis perlindungan tanaman pangan bpp orang binuang diklat teknis perlindungan tanaman perkebunan bpp orang binuang diklat teknis budidaya jagung bpp binuang orang diklat teknis cabe bpp binuang orang diklat teknis budidaya kakao bpp binuang orang diklat teknis agribisnis kelapa sawit bpp binuang orang diklat teknis budidaya padi sawah tadah hujan dan lahan orang kering bpp binuang diklat teknis budidaya padi lal1an rawa bpp binuang orang diklat teknis budidaya padi bpp binuang orang diklat penanganan pasca panen jagung bpp binuang orang diklat teknis agribisnis padi bpp batangkaluku orang diklat teknis tata guna air tga) bpp batangkaluku orang diklat teknologi budidaya dan pasca panen padi bpp orang batangkaluku diklat tekno gi budidaya jagung bpp batangkaluku orang diklat penanganan pasca panen kakao bpp orang diklat teknologi budidaya kaka:o bpp batangkaluku orang diklat teknologi budidaya melon bpp. batangkaluku orang 1v1 :: r) i : r<. r :l. a. \tf: \i\ f .l f}r_1r ;::, \ kementerian negara lembaga: pertanian volume dan uraian satuan ukur diklat pengolahan limbah pertanian dan pupuk organik orang bpp batangkaluku diklat pasca panen pengolahan hasil pertanian bpp orang batangkaluku diklat penanganan alat mekanisme pertanian bpp orang batangkaluku diklat operator mesin pertanian bpp batangkaluku orang diklat bongkar pasang mesin pertanian bpp orang batangkaluku diklat teknis pemanfaatan limbah ternak{ menjadi biogas orang dan pupuk organik bpp batangkaluku diklat teknis pemeriksaan kepentingan bpp kupang orang diklat agribisnis sapi potong bpp kupang orang diklat pengolahan hasil ternak{ bpp kupang orang diklat manajemen hijauan pakan ternak bpp kupang orang diklat perawatan induk dan pelet bpp kupang orang diklat pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak orang bpp kupang diklat agribisnis ternak{ kambing bpp kupang orang diklat teknis pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas orang dan pupuk organik bpp kupang diklat teknis agribisnis perkebunan bpp jambi orang diklat teknis agribisnis tanaman pangan bpp jambi orang tot agribisnis padi, jagung, kedelai bpp jambi orang diklat teknis terakreditasi karet bpp jambi orang diklat teknis terakreditasi kelapa sawit bpp jambi orang diklat teknis terakreditasi pasca panen kakao bpp jambi orang diklat teknis terakreditasi budidaya jamur tiram bpp orang jam diklat teknis terakreditasi budidaya buah naga bpp orang jam diklat teknis terakreditasi budidaya durian bpp jambi orang diklat teknis agribisnis kedelai bpp lampung orang diklat teknis agribisnis jagung bpp lampung orang diklat teknis agribisnis padi bpp lampung orang diklat teknis agribisnis tebu bpp lampung orang diklat teknis agribisnis sayuran organik bpp lampung orang diklat teknis agribisnis pisang bpp lampung orang diklat teknis agribisnis padi jagung kedelai cabe bawang orang merah kapelan cinta diklat agribisnis sapi potong bagi petugas bdp kalsel, orang sulut diklat ag'bisnis tanaman pangan bdp kalsel, sulut orang diklat pengolahan dan pemasaran holtikultura bdp orang kalsel, sulut diklat budidaya sayuran bagi petugas bdp kalsel, sulut orang diklat operator alat mesin pertanian bagi petugas bdp orang kalsel, sulut diklat pengelolaan pertanian organik bagi petugas bdp orang kalsel, sulut diklat diversifikasi pangan dan gizi bagi petugas bdp orang kalsel, sulut (dalamtuan ukur saran keterangan aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian diklat media tercetak bagi penyuluh ppm ciawi orang diklat alat bantu presentasi ppm ciawi orang diklat pembuatan display pameran ppm ciawi orang diklat audio visual bagi penyuluh pertanian ppm ciawi orang diklat pembuatan website bagi petugas ppm ciawi orang diklat penulisan ilmiah populer ppm ciawi orang diklat teknis perencanaan bagi petugas ppm ciawi orang diklat keprotokolan bagi petugas ppm ciawi orang aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian diklat dasar alih kelompok penyuluh pertanian ppm orang ciawi diklat dasar penyuluh pertanian ahli ppm ciawi orang diklat dasar penyuluh pertanian terampil ppm ciawi orang diklat dasar fungsional medik veteriner, bpk nagara orang diklat dasar fungsional paramedis veteriner, bpk orang nagara diklat dasar fungsional pengawas bibit ternak trampil, orang bpk nagara diklat alih kelompok bagi fungsional pengawas bibit ternak, orang bpk nagara diklat dasar fungsional pengawas bibit teman ahli, orang bpk nagara diklat dasar fungsional pengawas mutu pakan ternak orang trampil, bpk nagara diklat alih kelompok bagi pengawas mutu pakan ternak, orang bpk nagara diklat dasar fungsional pengawas mutu pakan ternak ahli, orang bpk nagara diklat dasar penyuluh pertanian trampil, bpk nagara orang diklat alih kelompok bagi fungsional penyuluh pertanian, orang bpk nagara diklat dasar fungsional penyuluh pertanian ahli, bpk orang nagara diklat dasar fungsional penyuluh pertanian ahli bpp orang lem bang diklat fungsional terampil bpp lembang orang diklat fungsional alih kelompok orang diklat dasar php ahli tingkat regional bpp ketiadaan orang diklat dasar php ahli tingkat nasional bpp ketiadaan orang diklat dasar pop terampil tingkat regional bpp orang ketiadaan diklat dasar pop terampil tingkat nasional bpp orang ketiadaan diklat dasar terampil tingkat regional bpp ketiadaan orang diklat dasar terampil tingkat nasional bpp ketiadaan orang diklat dasar pop ahli tingkat regional bpp ketiadaan orang diklat dasar pop ahli tingkat nasional bpp ketiadaan orang diklat alih kelompok bagi pbt regional bpp ketiadaan orangdiklat alih kelompok bagi pbt tingkat nasional bpp orang ketiadaan diklat alih kelompok bagi tingkat regional bpp orang ketiadaan diklat alih kelompok bagi tingkat nasional bpp orang ketiadaan diklat dasar pbt terampil tingkat regional bpp orang ketiadaan diklat dasar pbt terampil tingkat nasional bpp orang ketiadaan diklat alih kelompok bagi penyuluh pertanian bpp batu orang diklat dasar ahli bagi penyuluh pertanian bpp batu orang diklat pengawas mutu pakan ahli bpp batu orang diklat pengawas bibit ternak ahli bpp batu orang diklat fungsional medik veteriner bpp batu orang diklat fungsional paramedis veteriner bpp batu orang diklat dasar penyuluh pertanian terampil bpp binuang orang diklat dasar penyuluh pertanian ahli bpp binuang orang diklat dasar ahli kelompok penyuluh pertanian bpp orang binuang diklat dasar terampil pengawas bibit ternak bpp orang pang diklat dasar terampil pengawas mutu pakan bpp orang pang diklat dasar penyuluh pertanian trampil bpp kupang orang diklat dasar terampil pbt bpp jambi orang diklat dasar penyuluh terampil dan ahli bpp jambi orang diklat alih kelompok bpp jambi orang diklat alih kelompok bagi penyuluh bpp jambi orang diklat dasar penyuluh pertanian ahli bpp lampung orang diklat fungsional alih kelompok penyuluh pertanian bpp orang lampung diklat dasar penyuluh pertanian terampil bpp lampung orangnon aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian diklat atc bagi pelajar bpp kupang orang aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan pertanian diploma jurusan penyuluhan pertanian stop medan orang diploma jurusan penyuluhan perkebunan stop medan orang diploma jurusan penyuluhan pertanian stop bogor orang diploma jurusan penyuluhan peternakan stop bogor orang diploma jurusan penyuluhan pertanian stop magelang orang yogyakarta diploma jurusan penyuluhan peternakan stop magelang orang diploma jurusan penyuluhan pertanian stop malang orang diploma jurusan penyuluhan peternakan stop malang orang diploma jurusan penyuluhan pertanian stop gowa orang diploma jurusan penyuluhan peternakan stop gowa orang diploma jurusan penyuluhan pertanian stop manokwari orang diploma jurusan penyuluhan peternakan stop manokwari orang badan ketahanan pangan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) lokasi penanganan rawan pangan, skpd penanganan skpd lokasi dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangansidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan sidang regional dewan kepala.nan pangan wilayah tengah laporan sidang regional dewan ketahanan pangan wilayah timur laporan sidang regional dewan ketahanan pangan wilayah barat laporan (dalam rupiah) saran keterangan kementerian negara lembaga: pertanian (dalam rupiah) uraian volume dan saran keterangan satuan ukurdiklat teknis fungsional pelatihan dasar teknis calon pop ahli kegiatan pelatihan dasar teknis calon pop terampil kegiatan pelatihan dasar teknis calon medik veteriner kegiatan pelatihan dasar teknis calon paramedis veteriner kegiatan rekomendasi t unik dan metoda pemeriksaan laboratorium\ ;. _: r :<r.:t) l\. \; c: .l\f"l i i .:. ;: !. i_.3f)t\lr : : i \ kementerian negara lembaga: sosial uraian ditjen rehabilitasi sosial sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output)insyaf' sumatera utaragalih pakuan" bogormelati" jakartaelata" kupangdharma guna" bengkulu'di panti sosial bina laras phala martha" sukabumibudi luhur" banjarbarunyata guna" bandungtan minat" bekasiou tou" manadoahatma" tabanan balichung wanara" bogor orang dengan kecacatan gravitynipotowe" paluuraianahagia" sumatera utarwijaya" makassar panti sosial bina paska lara kronis wahana bahagia" ternaterungu wicara sbw) kendari wanita tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi danrehabilitasi dan perlindungan sosial panti sosial bina karya penguji luhur" bekasiatau berperilaku nal<al yang memperolehmaksud putra toddopuli" makassarparamita" mataram anal< remaja yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi diri pan sosial bina remaja bambu apus" jakartanai boat" kupangf.r ,y:u \l\ig \hi h h cii\l '.:::.! kode uraian volume dan anak yang mengalami hambatan penyesuaian diri yang memperoleh pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial panti sosial pemisahan anak satria" baturadentunas bangsa" patikesejahteraan sosial anak paksa) rumah sejahtera darusaadah banda aceh lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial panti sosial kresna berdua budhi dharma" bekasi lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial pani:i sosial kresna berdua gau abadi" gowa lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial panti sosial kresna berdua minuta" kendari ditjen perlindungan dan jaminan sosial sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output korban tindak kekerasan yang terlindungi rpt bambu apus badan pendidikan dan penelitian kesejahteraevaluasi model pelayanan kesejahteraan sosial laporan hasil penelitian terapan pengkajian model pelayanan kesejahteraan sosial r&d laporan hasil penelitian terapan ujicoba pelayanan kesejahteraan sosial r&d ii) laporan hasil penelitian terapan diseminasi model pelayanan kesejahteraan sosial laporan hasil quick research terapan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) tsp yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi dan penentangan jabatan fungsional diklat sertifikasi pesos tk. ahli uppks maka;.;ar tsp yang mengikuti diklat penejenjangan jabatan fungsional pekerja sosial tingkat ahli diklat penentangan jabung pesos tk. pertama uppks yogyakarta jpl, hari) diklat penentangan jabung pesos tk. ahli uppks bandung jpl, hari) satuan ukur orang orang orang orang orang orang orang orang ran laporan ran laporan laporan orang orangsosial uraian volume dan satuan ukur tsp yang telah mengikuti diklat penentangan jabatan fungsional pekerja sosial tingkat terampil diklat jabung pesos pelaksana uppks yogyakarta oratsp yang telah mengikuti diklat sertifikasi jabatan fungsional tingkat ahli diklat sertifikasi jabatan fungsional pekerja sosial tk. orang ahli uppks bandung jpl, hari) tsp yang telah mengikuti diklat sertifikasi jabatan orang fungsional pekerja sosial tingkat terampil diklat sertifikasi jabatan fungsional pekerja sosial tk. orang terampilpadangpadang diklat teknis bidang pemberdayaan sosial dan orang penanggulangan kemiskinanpadang diklat teknis perlindungan dan jaminvolume dan kode uraian satuan ukurdungdungyogyakartapenentangan jabung pesos tk. pertama orang uppks yogyakarta jpl, hari) diklat penentangan jabung pesos tk. ahli uppks orang bandung jpl, hari) (dalam rupiah) besaran keterangan \\ i ei\! \{[l.l ai\! n1:::r1. n:1ur: ir,mon::si \ kementerian negara lembaga: sosial volume dan uraian satuan ukuryogyakarta diklat teknis bidang pemberdayaan sosial dan orang penanggulangan kemiskinan .diyogyakarta jpl, hari) diklat teknis bidang pembangunan kesejahteraan sosial orang uppks yogyakarta jpl, hari) (dalam rupiah) saran keterangan i\ i t:. f ; :. .: ;.:. '\j(j \i\.l r r: i :}: : " ;\ t .tc r . \ kementerian negara lembaga: sosial uraian diklat teknis bidang pembangunan kepe meja11terapjarmasin!1kanan uppks banjarmasin diklat teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinanjarmasin diklat teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial uppks banjarmasindiklat teknis bidang pembangunan kesejahteraan sosial uppks banjarmasin jamaat, hari) diklat teknis bidang pembangunan kesejahteraan sosial uppks banjarmasinmakassar(dalam rupiah) kode uraian volume dan besaran keterangan satuan ukurmakassar diklat teknis bidang pemberdayaan sosial dan orang penanggulangan kemiskinan uppks makassarmakassar diklat teknis bidang pembangunan kesejahteraan sosial orang uppks malrnssar jamaat, hari) tenaga kesejahteraan sosial tks), pekerja sosial pesos) yang telah mengikuti diklat teknis bidang rehabilitasi sosial uppks jayapurajayapura diklat teknis bidang pemberdayaan sosial dan orang penanggulangan kemiskinan uppks jayapurajayapura diklat teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial orang uppks jayapura jamaat, hari) menteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: sosial kode uraian volume dan satuan ukur jahteraan sosial orang laporan hasil penelitian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial laporan penelitian unggulan kebijakan pembangunan ran kesejahteraan sosial laporan penelitian mandiri kebijakan pembangunan ran kesejahteraan sosial laporan penelitian pemula kebijakan pembangunan laporan kesejahteraan sosial laporan penelitian quick survey kebijakan pembangunan laporan kesejahteraan sosial mahasiswa program pasca sarjana pekerjaan sosial mahasiswa program pascasarjana magister terapan orang pekerjaan sosial mahasiswa program pascasarjana profesi pekerjaan sosial orang mahasiswa program pascasarjana sp pekerjaan sosial orang sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran (output mahasiswa program pekerjaan sosial orang (dalam rupiah) besaran keterangan !\! htr;, ,, \! ::j:l<fj can r,r i. ji1 ti\! cj(;[' je: ; kementerian negara lembaga: kelautan dan perikanan uraian sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) dokumen laporan sak, simak bmn dan persediaan) volume dan satuan ukur pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan laporan dokumen bmn apa b kkp pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan laporan bmn kappa b setjen kkp pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan laporan bmn lingkup wilayah kkp dokumen revisi dipa, penyusunan sbk dan pengelolaan pnb laporan pengelolaan sbk kkp laporan pengelolaan anggaran kkp dokumen pengelolaan pnb sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama bilateral laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama penjajakan wilayah amerika dan eropa) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama penjajakan wilayah afrika dan timur tengah) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama penjajakan wilayah asia dan pasifik) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama aktif wilayah amerika dan eropa laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama aktif wilayah afrika dan timur tengah laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama aktif wilayah asia dan pasifik laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama pembaharuan wilayah amerika dan eropa) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama pembaharuan wilayah afrika dan timur tengah) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama pembaharuan wilayah asia dan pasifik) laporan pedoman diplomasi delegasi ri. laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama multilateral laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama penjajakan sidang konferensi wilayah amerika dan eropa) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama penjajah{an sidang konferensi wilayah afrika dan timur tengah) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama penjajah{an sidang konferensi wilayah asia dan pasifik) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama aktif sidang konferensi wilayah amerika dan eropa) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama aktif sidang konferensi wilayah afrika dan timur tengah) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan ran ran laporan laporan laporanlautan dan perikanan uraian volume dan satuan ukur laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama aktif sidang konferensi wilayah asia dan pasifik) laporan pedoman diplomasi delegasi laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama antarlembaga laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama antarlembaga penjajakan) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama antarlembaga aktif) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama antarlembaga pembaharuan) laporan hasil analisis dan evaluasi kerja sama multilembaga laporan ketatausahaan laporan pengawasan dan pengendalian kerja sama teknik kelautan dan perikanan inspektorat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output)kecil yang kompeten dokumen skip ditjen pdip sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran outputimur) operasional speedboat pengawas wilayah timur) laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan ran ran laporan ran laporan orang dokumen hari operasi hari operasi hari operasi hari operasi hari operasi besaran (dalam rupiah: keterangan mente rlf< keuangan epub lll< ind ol\ kesia kementerian negara lembaga: kelautan dan perikanan uraian operasional speedboat pengawas wilayah timur) tanda}{ pidana kelautan dan perikanan yang dididik secara akuntabel dan tepat wa}{tu sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) penangan barang bukti dan awak kapal yang dididik penanganan barang bukti dan awa}{ kapal ukuran penanganan barang bukti dan awa}{ kapal ukuran penanganan barang bukti dan awal{ kapal ukuran penanganan barang bukti selain kapal badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) karya tulis ilmiah kti) bidang iptek pengolahan dan produk biopenelitian sosial ekonomperikanan budidaya karya tulis ilmiah karya tulis ilmiah internasional karya tulis ilmiah kti) bidang penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan karya tulis ilmiah karya tulis ilmiah internasionalklannya data remunerasi perikanan data saintifik perikanan data dan informasi sumber daya, pemulihan habitat, konservasi dan teknologi penangkapan ikan data remunerasi perikanan data saintifik perikanan wpp yang teridentifikasi potensi, alokasi, dan kuota sumberdaya klannya data remunerasi perikanan data saintifik perikanan karya tulis ilmiah kti) bidang pengkajian dan perekayasaan kewilayahan, dinamika, dan sumber daya laut dan pesisir karya tulis ilmiah karya tulis ilmiah internasional volume dan satuan ukur hari operasi kasus kasus hari operasi hari operasi hari operasi kti kti kti kti kti kti kti kti wpp wpp wpp wpp wpp wpp kti kti kti kti besaran (dalam rupiah) keterangan center! l<keuangan epub lll< lr\ indonesia kementerian negara lembaga: kelautan dan perikanan volume dan uraian satuan ukur badan pengembangan sdmyang dilatih pelatihan balai pelatihan orangiiiiii (dalam rupiah besaran keterangan menteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: pariwisata uraian volume dan satuan ukur kementerian pariwisata deputi penginstitusi dokumen sertifikasi profesi orang (dalam rupiah) besaran keterangan el\ teh keu af\ af\ fiepubli!\ \indonesia kementerian negara lembaga: badan pusat statistik uraian volume dan satuan ukur badan pusat statistik sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output)o: ran wilayah iii (dalam rupiah) besaran keterangan menteri f(ruang af\ publik indonesia kementerian negara lembaga: perencanaan pembangunan nasional uraian volume dan satuan ukur kementerian perencanaan pembangunan nasional sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) orang terlatih perencana utama orang orang terlatih perencana madya orang orang terlatih perencana muda orang orang terlatih perencana pertama orang orang terlatih diklat substantif orang orang terlatih perencana pembangunan daerah orang orang terlatih dalam bahasa inggris eap) orang orang terlatih dalam bahasa jepang orang (dalam rupiah) besaran keteranganmenterikeuangan epub lll'\ ind ol\ kporan dalam kota jakarta) observasi dan monitoring dan bergerak frekuensi radio lapob daya pos dan informatika balon kelas bandung observasi dan monitoring frekuensi radio dalam kota] laporan observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota] laporan penertiban frekuensi radio dalam kota] laporan penertiban frekuensi radio luar kota] laporan validasi data frekuensi radio dalam kota] laporan validasi data frekuensi radio luar kota] lapo]ran semarang) observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota ran semarang) (dalam rupiah operasi penertiban frekuensi radio dalam kota laporan semarang) penertiban frekuensi radio luar kota semarang) laporan validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota laporan semarang) validasi data pengguna frekuensi radio luar kota ran semarang)jatim) laporan operasi penertiban frekuensi radio luar kota jatim) laporan tindak lanjut hasil penertiban laporan validasi data frekuensi radio dalam kota jatim) laporan validasi data frekuensi radio luar kota jatim) laporan ujian amatir radio laporan pengukurilll frekuensiporan dalam kota samarinda observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar laporan kota samarinda transportasi darat observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar laporan kota samarinda transportasi udara observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar ran kota samarinda transportasi laut dan udara operasi penertiban frekuensi radio dalam kota laporan samarindasamarinda validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan transportasi darat validasi data pengguna frekuensi radio luar kota ran samarinda transportasi udara validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan samarinda transportasi laut dan udara pengukuran frekuensi radio dalam kota samarinda laporan pengukuran frekuensi radio luar kota samarinda laporan tindak lanjut hasil penertiban ran dalam kota makassar observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laporan luar kota makassar transportasi laut observasi monitoring frekuensi radio luar kota ran (dalam rupiah) besaran keterangan ente l<tuan ganoperasi penertiban frekuensi radio dalam kota makassar laporan operasi penertiban frekuensi radio luar kota makassar laporan transportasi darat validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota laporan makassar validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan makassar transportasi laut validasi data pengguna frekuensi radio luar kota ran makassar transportasi darat pengukuran frekuensi radio luar kota makassar lap transportasi laut pengukuran frekuensi radio luar kota makassar laporalaporan validasi data pengguna frekuensi dalam kota ran pengukuran frekuensi radioporan palembang) observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota laporan palembang) operasi penertiban frekuensi radio dalam kota ran palembang) operasi penertiban frekuensi radio luar kota ran palembang) validasi datran dalam kota dj. yogyakarta) observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laporan luar kota d.i. yogyakarta) operasi penertiban frekuensi radio dalam kota dj. ran yogyakarta) (dalam rupiah) saran keterangan r pt ente keuangan epub indonesia kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan inf01 matikan volume dan uraian satuan ukur operasi penertiban frekuensi radio luar kota d.i. laporan jakarta) validasi data frekuensi radio dalam kota ran jakarta) validasi data frekuensi radio luar kota d.i. yogyakarta) laporan pengukuran frekuensi radio d.i. yogyakarta) laporan tindak lanjut hasil penertiban d.i. yogyakarta) ran ujian negara amatir radio d.i. yogyakartaalam laporan kota bandung observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar laporan kota bandung operasi penertiban frekuensi radio dalam kota ran bandung operasi penertiban frekuensi radio luar kota bandung) ran validasi data frekuensi dalam kota bandung) ran validasi data frekuensi luar kota bandung) ng observasi monitoring frekuensi radio dalam kota kupang ran observasi monitoring luar kota transportasi darat laporan observasi monitoring luar kota transportasi udara ntt laporan penertiban frekuensi radio dalam kota kupang ran penertiban frekuensi radio luar kota transportasi darat ran ntt penertiban frekuensi radio luar kota transportasi udara ran ntt validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota laporan pang validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan transportasi darat ntt validasi data pengguna frekuensi radio luar kota l11peran transportasi udara pengukuran stasiun radio dalam kota kupang laporan pengukuran stasiun radio luar kota transportasi darat laporan pengukuran stasiun radio luar kota transportasi udara laporan ntt tindak lanjut hasil penertiban dalam kota kupang laporan tindak lanjut hasil penertiban luar kota transportasi ran darat ntt tindak lanjut hasil penertiban luar kota transportasi laporan udara ntt pelaksanaan ujian amatir radio laporan (dalam rupiah) saran keterangan ei=\poran observasi dan monitoring bergerak frekrad luar kota laporan operasi penertiban frekrad dalam kota laporan operasi penertiban frekrad luar kota laporan validasi data pengguna frekrad dalam kota ran validasi data pengguna frekrad luar kota ran pengukuran frekuensi radio ran tindak lanjut hasil penertiban ran dalam kota observasi dan monitoring frekuensi radio bergerak luar ran kota menggunakan transportasi darat observasi dan monitoring frekuensi radio bergerak luar ran kota menggunakan transportasi dara observasi dan monitoring frekuensi radio bergerak luar laporan kota menggunakan transportasi udara dan lautmenggunakan transportasi darat validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan menggunakan transportasi udara validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan menggunakan transportasi udara dan laut jut hasil penertiban luar kota ran ujian negara amatir radio dalam kota ran ujianacehran luar kota observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laporan luar kota menggunakan transportasi kapal laut operasi penertiban frekuensi radio luar kota laporan validasi dan pendataan pengguna spektrum frekuensi laporan radio dalam kota validasi dan pendataan pengguna spektrum frekuensi ran radio luar kota jut hasil penertiban laporan kajian amatir radio laporan (dalam rupiah] besaran keterangan entem observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laporan dalam kota menggunakan bbm observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar ran kota transportasi laut observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar laporan kota transportasi dara monitoring borctercomm upt perbatasan)dan pengurangan frekuensi laporan radio dalam kota menggunakan bbm validasi data pengguna dan pengurangan frekuensi laporan radio luar kota transportasi laut validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan transportasi udara pengukuran frekuensi radio dalam kota laporan pengukuran frekuensi radio luar kota transportasi laut ran pengukuran frekuensi radio luar kota transportasi ran udara tindak lanjut hasil penertiban laporan ujian negara amatir radio dalam kota laporan ujian.poran dalam kota padang observasi dan monitoring bergerak{ frekuensi radio luar laporan kota padang operasi penertiban frekuensi radio dalam kota padangpadang ran validasi data frekuensi radio luar kota padang laporan pengukuran frekuensi radio ran tindak lanjut hasil penertibanporan observasi dan monitoring luar kota jambi) ran operasi penertiban frekuensi radio dalam kota jambi) ran operasi penertiban frekuensi radio luar kota jambi) ran validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota ran jam bi) validasi data pengguna frekuensi radio luar kota ran jambi) pengukuran frekuensi radio laporan tindak lanjut hasil penertiban laporan ujian amatir radioran observasi monitoring frekuensi radio luar kota ran observasi monitoring frekuensi radio luar kota ran transportasi dara) operasi penertiban frekuensi radio dalam kota ran operasi penertiban frekuensi radio luar kota ran tindak lanjut hasil penertibanp.storing frekuensi radio dalam kota laporan observasi dan monitoring frekuensi radio luar kotporan dalam kota pontianak{ observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laporan luar kota pontianak observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laporan luar kota pontianak transportasi udara observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laporan luar kota pontianak transportasi sungai operasi penertiban frekuensi radio dalam kota laporan pontianak operasi penertiban frekuensi radio luar kota ran pontianak validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota laporan pontianak validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan pontianak validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan pontianak transportasi sungai validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan pontianak transportasi udara dan darat pengukuran frekuensi radio lapoporan (dalam rupiah besaran keterangan ti# ente keuangaobservasi dan monitoring frekuensi radio luar kotaporan dalam kota kalteng) observasi monitoring bergerak frekuensi luar kota laporan kalteng) operasi penertiban frekuensi radio dalam kota laporan kalteng) operasi penertiban frekuensi radio luar kota kalteng) laporan validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota laporan kalteng) validasi data pengguna frekuensi radio luar kota ran kalteng) pengukuran frekuensi radio laporan tindak lanjut hasil penertiban frekuensi radio laporan pelaksanaran dalam kota ntb] observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio ran luar kota ntb] observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio ran luar kota ntb] transportasi penyeberangan air laut operasi penertiban frekuensi radio dalam kota ntb] ran operasi penertiban frekuensi radio luar kota ntb] laporan operasi penertiban frekuensi radio luar kota ntb) laporan transportasi penyeberangan air laut validasi data frekuensi radio dalam kota ntb] laporan validasi data frekuensi radio luar kota ntb] ran validasi data frekuensi radio luar kota ntb] ran transportasi pen berangan air laut pengukuran parameter teknis frekuensi radio dalam laporan kota ntb] pengukuran parameter teknis frekuensi radio luar laporan kota ntb] pengukuran parameter teknis frekuensi radio luar laporan kota ntb] transportasi penyeberangan air laut tindak lanjut hasil penertiban ntb] laporan ujian negara amatir radio pulau lombok ntb] laporan ujian negara amatir radio pulau sumbawa ntb] laporan (dalam rupiah) besaran keterangan enter1 kesan gan epu.n observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laplaporan monitoring observasi frekuensi radio luar kota laporan observasi monitoring frekuensi radio luar kota dengan ran transportasi lautmonitoring dalam kota laporan observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota laporan observasi dan monitoring luar kota melalui laut laporan observasi dan monitoring luar kota melalui udardalam kota laporan validasi data luar kota sultra melalui darat laporan validasi data luar kota sultra melalui laut ran validasi data luar kota melalui udara ran pengukuran frekuensi radio dalam kota ran pengukuran frekuensi radio melalui darat ran pengukuran frekuensi radio melalui laut ran pengukuran frekuensi radio melalui udara ran tindak lanjut hasil penertiban laporan ujian negara amatir radio ular) ran (dalam rupiah1 besaran keterangan ente keuanganran observasi dan monitoring luar kota merauke laporan operasi penertiban frekuensi radio dalam kota merauke laporan operasi penertiban frekuensi radio luar kota merauke laporan validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota laporan merauke validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan pengukuran frekuensi radioporan observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota laporan ambon transportasi laut observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota laporan ambon transportasi udara operasi penertiban frekuensi radio dalam kota ambon ran operasi penertiban frekuensi radio luar kota ambon ran transportasi laut operasi penertiban frekuensi radio luar kota ambon ran transportasi udara validasi data frekuensi radio dalam kota ambon ran validasi frekuensi radio luar kota ambon transportasi laporan laut validasi frekuensi radio luar kota ambon transportasi ran udara pengukuran parameter teknis dalam kota ambon laporan pengukuran parameter teknis luar kota ambon laporan transportasi laut pengukuran parameter teknis luar kota ambon laporan transportasi udara tindak lanjut hasil penertiban ran ujian amatir radio luar kota ambonporan dalam kota ternate observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota laporan transportasi kapal ferry maluku utara observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar laporan kota kepulauan maluku utkapal fen laporan validasi data pengguna frekuensi radio luar kota laporan kepulauan maluku utara pengukuran frekuensi radio transportasi kapal ferry laporan maluku utara pengukuran frekuensi radio kepulauan maluku utara laporan tindak lanjut hasil penertiban laporan (dalam rupiah) besaran keterangan ef\ keuanganbservasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar ran kota menggunakan transportasi laut udara pengukuran frekuensi radio dalam kota ransportasi laut udara validasi data frekuensi radio dalam kota ran validasi data frekuensi radio luar kota ran validasi data frekuensi radio luar kota menggunakan laporan transportasi laut udoperasi penertiban frekuensi radio luar kota ran menggunakan transportasi laut udararan dalam kota gorontalo observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar ran kota gorontalo operasi penertiban frekuensi radio dalam kota gorontalo laporan operasi penertiban frekuensi radio luar kota gorontalo laporan validasi data frekuensi radio dalam kota gorontalo ran validasi data frekuensi radio luar kota gorontalo ran pengukuran frekuensi radio dalam kota gorontalo laporan pengukuran frekuensi radio luar kota gorontalranran ujian negara amatir radio luar kota laporan (dalam rupiah besaran keterangan el=i keuangan ref'ub llf(dalam kota laporan validasi data frekuensi radio dalamran luar kota dengan transportasi laut observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio laporan luar kota dengan sarana transportasi daratran observasi dari monitoring frekuensi radio luar kota luar kotaran tindak lanjut hasil penertiban frekuensi ran ujian negara amatir radio ular)(dalam rupiah) besaran keterangan ente tangan dodalam kota laporan ujian negara amatir radio luar kota lapora;mpenyelesaian penanganan gangguan balon dokume.tekpenyelesaian penanganan gangguan balon dokumen kelas pekanbaru penanganan gangguan frekuensi radio(dalam rupiah besaran keterangan nter! al\ jan regu) besaran keterangan ell! keuangan fle don esia kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika kode uraian volume dan satuan ukur saran keterangan ef\ efi keju.\makanan target operasi tkp dalam kota) bandung perka(dalam rupiah) besaran keterangan ef\ ite tangan l<:l(i:makanan target operasi luar kota) manadomakanan target operasi luar kota) palu(dalam rupiah: besaran keterangan ente taharil(anan target operasi tkp dalan( pidana obat dan perkara mal((dalam rupiah) besaran keterangan ente i\keuangan don esi \sofia sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran ( pontianak sample yang diuji menggunakan parameter kritis sampel palangkaraya (dalam rupiah saran keterangan ente keuangan indonesia kementerian negara lembaga: badan pengawas obat dan makanan uraian volume dan satuan ukurrang sample yang diuji menggunakan parameter kritis sampel (dalam rupiah) besaran keterangan ente kesan gan esia kementerian negara lembaga: badan narkotik.a nasional uraian volume dan satuan ukurbesar rehabilitasi bnkorban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang orang mendapat pelayanan terapi dan rehab:iritasi medis dan sosial balai rehabilitasi badan narkotika nasional baddoka (dalam rupiah besaran keterangan er\ efl ruang af\l indonesia kementerian negara lembaga: mahkamah konstitusi kode uraian volume dan satuan ukurphp gubernur, php bupati, php walikota (dalan rupiah) saran keterangan menteri l<keuangan regu indonesia kementerian negara lembaga: lembaga ilmu pengetahuan indonesia uraian volume dan satuan ukur konsep dan rancangan pembangunan kebijakan iptek nasional yang tepat indikator iptek nasionalype satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah serpong laporan banten satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah iii dki jakarta laporan satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lip! wilayah iii dki jakarta laporan satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah jawa barat ran satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah jawa tengah laporan satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lip! wilayah yogyakarta ran satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lip! wilayah vii jawa laporan timur satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lip! wilayah viii bali ran satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lip! wilayah nusa laporan tenggara barat satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lip! wilayah sulawesi laporan utara satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lip! wilayah maluku laporan satuan kerja) laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah xii papua ran satuan kerja) (dalam rupiah) besaran keterangan ;. ment efi! keuangan don esia kementerian negara lembaga: badan tenaga nuklir nasional (dalam rupiah) kode uraian volume dan besaran keterangan satuan ukurmenteri keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: lembaga penerbangan dan antariksa nasional uraian volume dan satuan ukurlaporan hasil pemeriksaan laporan (dalam rupa saran keterangan mente tangan republik don esia kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan kode uraian volume dan satuan ukur(dalam rupiah) besaran keterangan tepi keuangan don esia kementerian negara lembaga: komisi yudisial uraian volume dan satuan ukur komisi yudisial sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) laporan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat laporanhakim pengadilan tingkat ran pertama tingkat banding mahkamah agung(dalam rupiah: besaran keterangan ivi f\ite keuangan don esia kementerian negara lembaga: lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah ode uraian volume dan satuan ukur(dalam rupiah) besaran keterangan ente l<euj.\ngan e:h kementerian negara lembaga: lembaga penyiaran publik radio republik indonesia uraian volume dan satuan ukurl(unit paket acara dbu) program siaran wawancara paket acara program produksi alias paket acara program produksi dan pengembangan siaran internasional program siaran lokal dialog interaktif dalam studio paket acara program siaran lokal(dalam rupa saran keterangan nyeri al\ jan juli indonesia kementerian negara lembaga: lembaga penyiaran publik radio republik indonesia volume dan kode uraian satuan ukurl{et acara program produksi kaleidoskop pal{et acara program siaran obrolan pal{l{et acara program produksi pendekatan development broadcasting unit pal{et acara dbu) program siaran wawancara paket acara program produksi alias paket acara penyelenggaraan siaran pemberitaan program siaran dialog interaktif dalam studio jaringan paket acara nasional program siaran dialog interaktif luar studio jaringan paket acara nasionallet acara program siaran pagelaran paket acara program produksi komentar paket acara (dalam rupiah) besaran keterangan center! keuangan republik indonesia kementerian negara lembaga: lembaga penyiaran publik radio republik indonesia (dalam rupiah) uraian volume dan besaran keterangan satuan ukurl<rogram produksi alias paket acara pal<et acara center! keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegorinspektur pembantu mempunyai:,,inspektur menetapkan penjabaran uraian tugas inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, dan kepala subbagian sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan inspektorat daerah dengan berpedoman pada rencana strategis inspektorat daerah dan peraturan perundang undangan. bab kepegawaian inspinspektorinspektur pembantuinspektorat inspektur sekretariat subbagian subbagian perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi dan pelaporan kepegawaian inspektur pembantu inspektur pembantu inspektur pembantu iiatas: inspektur: sekretariat, yang membawahi: subbagian perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan: dan subbagian umum dan kepegawaian. inspektur pembantu, terdiri atas: inspektur pembantu inspektur pembantu ii, dan inspektur pembantu ipada huruf membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasaninspekturmenyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud padaperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id menyelenggarakan administrasi inspektorat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas inspektorat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsi:lain yang diberikan oleh inspekturuntuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah: peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idinspektur sesuai dengan lingkup tugasnya.keuangan, evaluasi dan pelapor::: pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai dengan lingkup tugas: dan pelaksanaan fungsiinspektur pembantu mempunyai:::lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan lingkup tugasnya. bab tata kerja tata kerja inspektorinspektur::

hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan anak menurut undang undang nomor tahun achmad ihsan dosen fakultas hukum universitas andalas, padang abstrak kejahatan yang dilakukan anak dari tahun tahun makin tingginya mana pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum semakin perlu untuk diperhatikan. oleh karena itu anak anak harus dilindungi dan dijamin hak haknya, tidak terkecuali ketika berada dalam proses peradilan, karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. masalahnya bagaimana hak hak anak dalam proses peradilan pidana setelah adanya undang undang nomor tahun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai hak hak anak dalam proses peradilan anak. yaitu masalah peradilan anak, dan data dianalisis secara kualitatif. hak hak anak pada tahap penyelidikan seperti pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan atau dengan tidak menggunakan kekerasan dan atau tekanan, pada tahap penuntutan hak anak untuk dituntut oleh penuntut umum yang memahami masalah anak. pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, hak hak anak seperti untuk didampingi penasehat hukum dan orang tua atau wali. sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sehingga hak hak anak dalam proses peradilan dapat terlaksana sesuai undang undang nomor tahun kata kunci: anak, tersangka, terdakwa pendahuluan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, serta dijunjung tinggi hak haknya. dalam pengertian masyarakat umum anak tersebut merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, guna meneruskan cita cita perjuangan bangsa indonesia. indonesia hukum yang mengatur tentang anak serta perlindungannya telah diatur dalam undang undang dasar amandemen sampai dengan mana dalam salah satu putrinya menyebutkan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas c.c.cccoccovoovoovwowowbovowowoovowovo ovoovoobovawasw.c cccccc oom. hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan anak. achmad ihsan)

aa mb: menyiapkan bahan pelayanan rehabilitasi dan pendampingan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan rujukan lanjut usia terlantar, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia terlantar, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator rehabilitasi tuna sosial dan disabilitastuna sosial dan disabilitastuna sosial dan disabilitas terlantar, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas terlantar, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas terlantar, menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, menyiapkan bahan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan perempuan rawan sosial ekonomi, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas terlantar, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinanaandan subkoordinator jaminan sosial. subkoordinator perlindungsosial, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial, menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan, menyiapkan bahan pengelolaan logistik, menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan dasar, menyiapkan bahan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan bencana sosial, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. haa mb: subkoordinator jaminminminan sosial, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jaminan sosial, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang jaminan sosial, menyiapkan bahan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluargaperempuan dan perlindungan anak serta peningkatan kualitas keluargagelolaan data gender dan anak, cc.cegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, haa mb:termasuk tindak pidana perdagangan orang, penyiapan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas hidup anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pengelolaan data dan informasi kekerasan terhadap anak dan perempuan, il.gembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anakberdayaan perempuan dan perlindungan anaberdayaan perempuan dan perlindungan anak. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator pemberdayaan dan perlindungan perempuan, subkoordinator perlindungan anak, dan subkoordinator peningkatan kualitas keluarga. subkoordinator pemberdayaan dan perlindungan perempurlindungan perempudan perlindungan perempuan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, aan menyiapkan bahngelolaan data dan informasi genderlembagaan pengarusutamaan gender, menyiapkan bahan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuanbah dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan,koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan anak, menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan khusus anak, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi kekerasan terhadap anak dan perempuan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang bidang perlindungan anak, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. haa mb: subkoordinator peningkatan kualitas keluualitas keluualitas keluarga, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kualitas keluarga, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis , menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas keluargeibisosial deen) apdicabut dan dinyatakan tidak berlaku. lea mpu ann fair tukepala dinas adalah kepala dinas bidang penanganan bidang pemberdayaaanrumusoordinasingendalian, evaluasi dan pelapornganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) haa aphaa mb: fair tuhaa mb: fairnganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial bidang penanganan kemiskinan dannganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial dipimpin oleh kepala bidang. bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayakemiskinan dan pemberdayaan sosial. aan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penanganan kemiskinan dankemiskinan, pengelolaan data kemiskinan melalui proses usulan data verifikasi dan validasi, penjaminan kualitas, penetapan dan penggunaakelembagaan masyarakat, dan pilar sosial lainnyananganan kemiskinan dan pemberdayaanan kemiskinan dan pemberdayanganan kemiskinan dan pemberdayanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator penanganan kemiskinan, dan subkoordinator pemberdayaan sosial. subkoordinator penanganan kemiskmiskkemiskinan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanganan kemiskinan: menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan kemiskinan, menyiapkan bahan pengelolaan data kemiskinan, aan fair tua menyiapkan bahan pendampingan dan pemberdayaan, menyiapkan bahan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penanganan kemiskinan:koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, menyiapkan bahan pilar pilar sosial, menyiapkan bahan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, menyiapkan bahan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan berbasis masyarakat, menyiapkan bahan pusat kesejahteraan sosial sistem layanan rujukan terpadu, menyiapkan bahan fasilitasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang, menyiapkan bahan pengelolaan taman makam pahlawan, j . menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosialrehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia terlantar luar panti dan atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar luar panti dan atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. aanterlantar luar panti dan atau lembagasosial. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator rehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia terlantar, dan subkoordinator rehabilitasi tuna sosial dan disabilitas terlantar. subkoordinator rehabilitasi sosial anak terlantar dan lanjut usia anak terlantar dan lanjut usiasosial anak terlantar dan lanjut usia terlantar, menyiapkan bahan perumuskoordinasi pelaksanapelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, fasilitasi dan rujukan anak terlantar, menyiapkan bahan pelayanan adopsi anak, menyiapkan bahan pelayanan rehabilitasi dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum,

salinan ibolga, provinsi sumatera utara tahun diajukan oleh: im) nama memori eva ulina panggabean, s.h. pekerjaan wiraswasta sean alamat jalan sutomo nomor kelurahan kota ptt salah baringin, sibolga utara, kota sibolga nama hangul perdana pasaribu, ag., m.a. pekerjaan wiraswasta alamat jalan sisingamaraja nomor kota sibolga pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan walikota kota sibolga tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal desember memberi kuasa kepada andar sidabalok, s.h., m.h., jefri simanjuntak, s.h., m.h., hias purba, s.h., kevin sofia, s.h, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum andar sidabalok, s.h., partners law firm, beralamat jalan graha a&s, jalan sunan sedayusibolga, beralamat jalan paman nomor kota beringin sibolga, provinsi sumatera utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada sedari ginting, s.h., irwansyah putra, s.h, m.b.a., indra kurnia sinulingga, s.h., muhammad rasyid ridho, s.h., ali ardiansyah pasaribu, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id s.h, advokat dan konsultan hukum pada law firm ginting, irwansyah partners advocates and councillors law), beralamat jalan bunga melur nomor pasar iii setia budi, kelurahan tanjung sari, kecamatan medan selayang, kota medan, provinsiii. nama syari hutauruk warga negara indonesia alamat jalan dr. tobing nomor kelurahan kota beringin, kecamatan sibolga kota, kota sibolga nama dipol dipanggang warga negara indonesia alamat komplek mutiara indah nomor desa saudi, kecamatan saudi, kabupaten tapanulinomor urut berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk pt tim advokasi dpp bahu iri, s.h., parutan siregar., s.h., mulyadi, sh., wahyudi, s.h., muhammad gaya rihanna yara, s.h., michael ditolong, s.h., benny layani simon, s.h., ridwan saidi tarigan, s.h., m.h., basalis cunha., s.h.,pni gintiinsar maroon hzelda sitimarida tumanggiasa marbulvis yohanesomi huluzmawaty guntur siahaan, nik bukti fotokopi surat keterangan klarifikasi bawah sumpah janji tanggal desember yang dibuat oleh kediaman telaumbanua, nikkediaman telaumbanuibuloniinagerman panggabeanyatafati mei karemeanus mendoz. sept septseniwati nauru, lahir nias selatan tanggal septmari duhukar deltima laseia marselina gultomtelaumbanunauruenis murni telaumbanumida simatupangedia r.perita antasarda permata sariotmianna, lahir sukamakmur tgl. april buktmerdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d cukup tercatat atas nama hotmianna, lahir sukamakmur tanggal aprilotmianna, lahir sukamakmur tanggal aprilsina yantobe mandreotfarif nasutioamil daulayendra donna mertua hutabariana rintauli br. simanjorang, lahir sidikalang tanggal juniramadhan nasutioyanti aryan nasutionita sari mana, nik bukti fotokopi surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah janji merdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d tertanggal desember yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama novita sari mana, nikvita sari mausi berganti panjaitulina berita sihombinglorida sialoho, nik buktdaniel zai, lahir sibolga tanggal julaniel zai, lahir sibolga tanggal jultonius hutahurukmeo usman harahap, lahir sibolga tanggal oktosatia marbun, nik.hani hutagalndang widya studi tanjintisari hendrohuwusika yantinta hutajrirngaranap matesimpin tanj intaniansi br.do marito tambtias hendrne maris mannapaone julio syahputra gulgus vary glen:agus vary glen gea, lahir sibolga tanggal agustusgus vary glen gea, lahir sibolga tanggal agustusalah sinica sianidita laias alex septian hutagalinicusiana hendro, nik .wadihatismawati gulouno zonasi bullat eliamtorang nababtobing, niksihat hutagalung, nik bukti fotokopi surat tanda terima tertanggal desember dari nasihat hutagalung diterima oleh salman bahri tanjung selaku staff divisi penindakan pelanggaran panitia pengawas pemilihan kota sibolga:nasihat hutagalung, lahir praha tanggal desemberasihat hutagalung, lahir prahael riyantoigo gom banjarnahdang maris silitongastian perlindungan panggaberningotanipul alamsyah pardedemanenamaandy christianmah karenaut marthnohosi hulu, nik bukti fotokopi surat tanda terima tertanggal desember dari fanohosi hulu diterima oleh salman bahri tanjung selaku staff divisi penindakan pelanggaran panitia pengawas merdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d pemilihan kota sibolga,fanohosi hulu, lahir gunung sitolianohosi hulu, lahir gunung sitoli tanggal marety parutan hutabaratgina christifia mardaarwifred aside simanjuntakedward laporan lumban tobinitilinya lafiliar karenamiliar karena, lahir sobawagolimiliar karena, lahir sobawagolirian manbartaliafesekhimarahalariety aritonapordumuan simorangkirnorawati simangunsong, lahir sibolgarawati simangunsong, lahir sibolga tanggal deslisan silitonga, lahir span tanggal agustusisan silitonga, lahir span tanggal agustusfenalama dewasa, lahir niasenalama dewasa, lahir nias tanggal maretbiarawanmerdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d biarawanatinya lain, lahir biarawan tanggal oktober. januar januareka mariana gulo, lahir sibolga tanggal januaridaaridaridauzi laura, beralamat jalan dolok tolong nomor kelurahan hutalpina siagian, beralamat jalan mensen aek paria, kel. angin nauli, kecamatan sibolga utarohanes lumbantoruan, beralamat jalan dolok tolong, kelurahan hubabe acuan, beralamat jalan rusunawa, kelurahan mekanis, kecamatan sibolga selatbert situmorang, beralamat jalan rumah susun rusunawa, sibolgahmat hid telaembanua, beralamat jalan majapahit, gg. sekuntumhat merdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.dwalikota dan wakil walikot. bahwa, pemohon adalah pasangan calon pemilukada kota sibolgmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pakpahany boy situmorang, beralamat jalan oswald siahaan: bukti sama dengangultomkun situmorang, beralamat jalan oswald siahauhut siregar, beralamat jalan bakti raja,udi hasil simatupang, beralamat jalan sudirman, gg. waletina shite, beralamat jalan tekukur, kelurahan aek muara pinaediaman telaumbanua, beralamat jalan sudirmanverus lainya, beralamat jalan kenanga atas, kelurahan angin nauli, kecamatan sibolga utara: bukti surat pernyataan dari masyarakat kota sibolga yang tidak mendapatkan surat undangan memilih pada pilkada kota sibolga yang diadakan pada tanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal desember yang dibuat oleh pendek simon baryon pane, sh. bukti fotokopi surat nomor panas sbg il tanggal desember perihal catatan penjelasan yang dibuat oleh panitia pengawas pemilihan kota sibolgakeputusan kepala kantor wilayah departemen agama provinsi sumatera barat tanggal november merdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d tentang persetujuan pendirian madrasah aliyah swasta lingkungan kantor wilayah departemen agama prov. sumatera barat, bukti fotokopi surat keterangan saksiketerangan tambahannomor kd. kp. tanggal agustus perihal klarifikasi status pendidikan syari hutahuruk yang dibuat oleh kementerian agama kantor kota padang, bukti fotokopi surat keterangan nomor sd vii tanggal agustus yang dibuat oleh kepala sekolah negeri pasar sorkam bukti fotokopi surat nomor sd tanggal maret perihal penjelasan keabsahan pendidikan syari yang dibuat oleh negeri pasar sorkam bukti fotokopi surat nomor sd tanggal juli perihal penjelasan keabsahan pendidikan sekolah dasar sd) an. syari yang dibuat oleh negeri pasar sorkam bukti sama dengan bukti fotokopi surat nomor panas segi xii tanggal desember perihal penjelasan yang dibuat oleh panitia pengawas pemilihan kota sibolga untuk tim kampanye memori eva ulina panggabean hangul perdana pasaribu, bukti fotokopi surat nomor panas segi ix tanggal september perihal konfirmasi klarifikasi tentang hasil pemeriksaan tentang laporan ijazah calon walikota sibolga yang dibuat oleh panitia pengawas pemilihan kota sibolga, bukti fotokopi surat nomor panas sbgiviii tanggal agustus perihal permohonan klarifikasi yang dibuat oleh panitia pengawas pemilihan kota sibolga: bukti fotokopi surat nomor kpu sbg tanggal agustus perihal tindak lanjut laporan lsm peduli bangsa yang dibuat oleh komisi pemilihan umum kota sibolga, bukti fotokopi surat nomor panas sbg viii tanggal agustus perihal saran pencernaan yang dibuat oleh panitia pengawasan pemilihan kota sibolga: bukti fotokopi surat nomor panas sbg! viii tanggal agustus perihal penerusan administrasi pemilu yang dibuat oleh panitia pengawas pemilihan kota sibolga: bukti fotokopi surat kajian laporan nomor lp pilkada. vii1 tanggal agustus yang dibuat oleh panitia pengawas merdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.dpernyataan yang dibuat bawah tangan bermeterai cukup tertanggal maret yang dibuat oleh djaharudin panjaitan: bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat bawah tangan bermeterai cukup tertanggal april yang dibuat oleh djaharudin panjaitan: bukti fotokopi surat nomor kw. a pp. tanggal maret perihal pembatalan legs dan surat keterangan syari ht. uruk yang dibuat oleh kementerian agama kantor wilayah provinsi sumatera utara: bukti fotokopi tanda lulus sementara ujian persamaan madrasah ibtidaiyah negeri min) tahun ajaran nomor min tanggal desember tercatat atas nama syari ht. uruk, bukti fotokopi surat nomor kpu iv tanggal april perihal klarifikasi dan pengecekan yang dibuat oleh komisi pemilihan umum:any damayanti purb1 tanggal desember atas nama mendapat pasaribul tanggal desember atas nama pardomuansayur hutagalungilp pilkada x1l tanggal desember atas nama agus irianto megll tanggal desember atas nama jenny fransisca malamerdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d andreas joshua manakaharuddin panggabeandesember atas nama johannesroby kotohendrik donald pasaribu yang diterima panitia pengawas pemilihan umum kota sibolga: . bukti model tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilkada x11 tanggal desember atas nama abdul sani hutagaluroni anto liter sihombing yang diterima panitia pengawas pemilihan umum kota sibolga, bukti buku ende yang dibagikan masyarakat dengan logo seruan memilih pasangan calon nomor urut bukti video berisi tentang (i) ditangkap panas mengaku diberi uang rp. (ii) pengakuan warga ditangkap panas: bukti video berisi tentang (i) dicegat tps disuruh mencoblos pasangan nomor urut serasi) dan diberikan uang rp. (ii) pengakuan warga yang menerima uang rp. dan belum terpakai: bukti video berisi tentang seorang warga bernama jamil zeb tumor yang membagi bagi uang dirumahnya kepada warga seusai mencoblos tps, bukti video berisi tentang seorang warga bernama sukan dan jamil membagi bagi uang kepada warga: bukti video berisi tentang isteri anggota dprd kota sibolga membagi bagi uang kepada masyarakat dirumahnya seusai mencoblos nomor urut serasi), bukti video berisi tentang adanya pemilih siluman dari padang sidempuan yang ikut mencoblos tps kel. gerobak): bukti video berisi tentang seorang ibu diamankan warga karena sedang mengumpulkan formulir bukti video berisi tentang pelaku pengumpul sebanyak lembar, merdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d bukti video berisi tentang dua pelaku diamankan bawaslu kota sibolga hotel graha karena menahan memiliki lembar formulir milik warga, bukti video berisi oknum pns yang ditangkap warga karena menggunakan formulir yang bukan miliknya (tps kota baringin): bukti video berisi tentang kesaksian petugas kpps nomor urut yang mendukung calon nomor urut dan langsung dipecat: bukti video berisi tentang seorang yang bernama keping yang memihak pada salah satu pasangan calon walikota dan membuat keributan saat warga mempertanyakan formulir kepada petugas kpps, bukti video berisi tentang pengakuan naomi hulu, warga kel. aek parombunan, bukti video berisi tentang pengakuan antonius hutauruk, warga kel. pancuran dewa: bukti video berisi tentang pernyataan urusan duit sari lebih siap : bukti video berisi tentang pernyataan kepala pasar dalimunthe: pelanggaran ijazah palsu: bukti fotokopi surat nomor dt.i.iii hm. tanggal januari perihal penjelasan yang dibuat oleh kementerian agama direktorat jenderal pendidikan islam:pelanggaran terhadap pkpu nomor tahun bab iii tentang persyaratan menjadi anggota kpps sebagaimana ternyata dalam huruf bukti fotokopi surat nomor kwk kpu sbg tanggal november perihal klarifikasi yang dibuat oleh komisi pemilihan umum kota sibolga, bukti fotokopi keputusan panitia pemungutan suara kelurahan pancuran dewa nomor pps pd xi tentang pembentukan dan penetapan kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) dan petugas ketertiban tps se kelurahan pancuran dewa dalam penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota sibolga tahun berikut lampiran daftar, bukti fotokopi berita acara penetapan anggota kpps kelurahan pancuran dewa tanggal juni bukti fotokopi keputusan panitia pemungutan suara kelurahan pancuran dewa nomor sk pps pd tentang pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan merdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d suara kel. pancuran dewa tahun bukti fotokopiota sibolga tahun bukti fotokopi surat keputusan panitia pemungutan suara kelurahan pancuran dewa, kecamatan sibolga sambas, kota sibolga nomor pd tentang: pengangkatan ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) kelurahan pancuran dewa, kota sibolga: bukti fotokopi surat nomor panas sbg xii tanggal desember perihal penerusan laporan yang dibuat oleh panitia pengawas pemilihan umum kota sibolga, bukti video berisi rekaman audio keping bert,berdasarkan akta pengajuan jawaban memohon apjtanggal januari mengemukakan sebagai berikut:.88y6bahwa jumlah penduduk kota sibolga berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) kota sibolga provinsi sumatera utara tanggal april adalah berjumlah jiwa, sehingga untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hasil pemilihan merujuk kepadayang telahel atas, maka pemohon tidak memenuhi syarat sebesar (dua persen) sebagaimana ditentukan dalam pmk nomor. tahun juncto bahwa dalam pengajuan permohonan keberatan mahkamah konstitusi dapat disimulasikan perhitungannya adalah sebagai berikutmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perolehan suara terbanyak dikali persentase jumlah penduduk adalah 24114x2 sedangkan selisih jumlah suara pemohon dengan suara terbanyak adalah sehingga dengan selisih suara yang demikian pemohon tidak memenuhi syarat selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan keberatan mahkamah konstitusi:: tentang uraian permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) tentang dalil dalil dalam polita pemohon kabur bahwa pemohon dalam dalil dalil permohonannya tidak menguraikan secara jelas, rinci dan spesifik (siapa pelaku pelaku pelanggaran sebagaimana pada pokok permohonan pada huruf danota sibolga), pasangan calon nomor urut (in cast syari hutahuruk dan dipol dipanggang), bahwatentang tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara bahwa pemohon dalam dalil dalil permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara baik hasil penghitungan suara pemohon maupun memohon sendiri, sebagaimana yangmenyataii. dalam pokok permohonan pendahuluan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan walikota dan wakil walikotihan walikota dan wakil walikota kota sibolga tahun telah melaksanakan pemilihan dengan berlandaskatur dalam undang undang tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum junctolain berdasarkan asas asas tersebut atas memohon telah melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota sibolga tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada tanggal desember dan telah dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh dan undang undang dasar juncto peraturan kpu nomor tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraanwalikota dan atau walikota dan wakil walikota, bahwa pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota sibolga tahun telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman sejak pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada tanggal juli diikuti oleh (dua) bakal pasangan calon atas nama syari hutauruk dan dipol dipanggang serta pasangan calon atas nama mem ori eva ulina panggabean, s.h. dan hangul perdana pasaribu, ag., m.a., dan berkas pencalonan kedua bakal pasangan calon tersebut telah diserahkan kepada memohon sebagaimana berita acara penerimaan persyaratan calon dan syarat calon dan telah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon dan syarat calon, dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh memohon, maka memohon melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota tahun bahwa setelah rapat pleno penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota tahun memohon telah mengumumkan media massa, media cetak lokal dan papan pengumuman serta website memohon, bahwa sampai dengan saat pemungutan suara tanggal desember pemilihan walikota dan wakil walikota kota sibolga telah terlaksana dengan aman, tertib dan lancar serta tingkat partisipasi pemilih untuk memilih dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota cukup signifikan, hal ini sesuai dengan persentase pemilih yang menggunakan haknya untuk memilih, yaitu sebanyak dari jumlah daftar pemilih tetap dan hingga diumumkannya hasil rekapitulasi oleh memohon penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota kota sibolga tahun telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa terkait dengan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan kpu kota sibolga baik dari pasangan calon nomor urut maupun pasangan calon nomor urut tidak ada keberatan terhadap hasil pengdan wakil walikota kota sibolga provinsi sumateradan surat penetapan hasil penghitungan suara nomor kwk kpu sbg oleh komisi pemilihan umum kota sibolga tanggal desember permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon atas berita acara dan surat penetapan hasil penghitungan suara nomor kwk kpu sbg,oleh komisi pemilihan umum kota sibolga tanggal desember (bukti bahwa, berdasarkan keputusan memohon tanggal desember berdasarkan surat keputusan surat penetapan hasil penghitungan suara nomor kwk kpu sbg tentang penetapan hasil dan calon terpilih pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota sibolga tahun telah menetapkan hasil (bukti memori eva liana panggabean, s.h., dan hangul perdana pasaribu,telah dilaksanakan pada tanggal desember yang diikuti oleh (dua) pasangan calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota sibolgajuncto surat keputusan komisi pemilihan umum kota sibolga nomor kwk kpu sbg tanggal agustus yaitu sebagai berikut: nomor pasangan calon urut walikota dan wakil walikota memori eva ulina panggabean, s.h. (satu) dar) hangul perdana pasaribu, ag., m.a. syari hutahuruk (dua) dan dipol dipanggang bahwa sebagaimanamodel kwk), juncto surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kota sibolga nomor:kota sibolga tahun danibolga tahunkasathasil suara terbanyak pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota sibolga tahun diperoleh pasangan calon nomor urut atas nama syari hutahuruk dan dipol dipanggang dengan perolehan suara sebesar (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat suara atau (lima puluh lima koma dua belas persen). tentang adanya praktik politik uang bahwa dalil permohonan pemohon tentang adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut sebagaimana pada poin dalam pokok permohonan pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum,.yang mana hingga saat ini pemohon sendiri tidak pernah mengajukan laporan pelanggaran terhadap adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bawaslu kabupaten sibolga, bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon tersebut tidak menjelaskan secara terperinci siapa yang memberi dan kepada siapa, kapan dilakukan perbuatan tersebut, dimana terjadinya, dan bagaimana dilakukannya praktik politik uang tersebut kalaupun ada (good non) pemohon tidak dapat membuktikan bahwasanya pemberian uang tersebut apakah mempengaruhi secara signifikan perolehan suara terhadap pemohon: bahwa berdasarkan statement bawaslu kota sibolga menyatakan bahwa selama proses tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota kota sibolga tahun tidak ada laporan yang diterima dan atau temuan bawaslu menyangkut tentang praktik politik uang, bahwa oleh karena dalil pemohon terkait tuduhan adanya praktek politik uang yang dilakukandalil permohonan guo untuk tolak. tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut (dua) bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana dalil pemohon pada poin pemohon juga tidak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pernah ada mengajukan laporan atas adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan pemohon tersebut kepada bawaslu kota sibolga, dan jika pun ada (good non) semestinya pemohon segera melaporkan peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana yang didalilkan pemohon, namun pemohon sendiri seolah olah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut: bahwa memohon sendiri sangat mendukung jika pemohon melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan peserta pemilihan kepada bawaslu atau pun pihak berwajib demi terciptanya asas judul dan uber pada pemilihan bupati dan wakil bupati kota sibolga tahun bahwa dikarenakan dalil pemohon tidak jelas dan tidak beralasan hukum, maka cukup beralasan bagi majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon: tentang adanya pengumpulan bahwa dalil pemohon pada huruf yang menyatak dan massif oleh pasangan calon nomor urut adalah tidak jelas dan kabur sebab tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang siapa, kapan, dimana dan bagaimana terjadinya fakta peristiwa tersebut, @uod non, seandainya pun benar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara modelsangat merugikan pemohon adalah asumsi belaka, dengan demikian cukup beralasan untuk menolak dalil permohonan pemohon guo, bahwa tentang adanya temuan persoalan tersebut telah diambil alih oleh bawaslu kota sibolga dan sejumlah formulir yang ditemukan tersebut telah didistribusikan kembali kepada pemilih yang berhak. tentang adanya penggunaan ijazah palsu bahwa dalil pemohon huruf yang menyatakan tentang adanya penggunaan ijazah palsu oleh pasangan calon nomor urut adalah tidak beralasan hukum sama sekali sebab hingga saat ini belum ada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah pasangan calon nomor urut adalah ijazah palsu, bahwa berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh memohon atas berkas syarat pendidikan pasangan calon nomor urut ternyata benar pernah bersekolah sekolah yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan berita acara hasil penelitian tertanggal juli bahwa ironisnya syarat pendidikan khususnya terkait ijazah madrasah pasangan calon nomor urut adalah merupakan syarat pendidikan (ijazah) yang sama yang pernah diajukan sebagai syarat kelengkapan pendidikan ketika pasangan calon nomor urut ikut sebagai peserta pemilukada pada tahun dengan demikian tidak relevan kalau pemohon masih mempersoalkan syarat pendidikan yang sama pada pemilihan walikota dan wakil walikota pada tahun bahwa lagi pula dalil pemohon yang menyebutkan adanya penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dan telah direkomendasikan oleh memohon adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebab pemohon tidak menyebutkan ijazah yang mana dan apa yang dimaksud dengan telah direkomendasikan oleh memohon: bahwa oleh karena dalil pemohon terkait tuduhan penggunaan ijazah palsupermohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa tindakan memohon adalah merupakan tindakan melanggar asas pemilu yang uber dan judultidak beralasan hukum pemohon mendalilkan bahwasanya memohon dalam menyelenggarakan pemilihan telah melanggar asas pemilu yang uber judul yang terjadi secara sistematis terstruktur dan masif, sebab selaku penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota, memohon tetap berpedoman terhadap asas penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota sebagaimana undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum yaitu merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id asas mandiri, jujur adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepastian umum keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara, independensi dan tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon sebab hal ini merupakan jaminan bagi memohon bahwa pemilihan walikotasamping itu seharusnya pemohon tidak terburu buru menuduh dan memfitnah memohon telah melakukan kecurangan dengan tanpa memberi batasan yang jelas makna kata terstruktur, sistematis dan masif. tidak jelasnya batasan terminologi terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan oleh pemohon serta tidak menunjukkan korelasinya dengan perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga memohon beranggapan pemohon tidak memahami pengertian dan makna terstruktur, sistematis dan masif, bahwa pemohon hanya menunjukkan dan menggiring asumsi yang tidak berdasar fakta, karena data dan fakta menunjukkan semua proses tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota kota sibolga tahun berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian asumsi yang dibangun oleh pemohosibolgaselasa tanggal januari sebagai berikut: ta fotokopi fotokopi lampiran berita acara peneliti: tanggal agustuslampiranagustusbarat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d tahun nomor sj ba iv pada hari jumat, april tb fotokopi data agregat kependudukan kependudukan per kecamatan dak2), provinsi sumatera utara, kota sibolga, te o01 fotokopi berita cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sibolga utarutaraelatanselatanambassambaskotkota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun tanggal desember tg fotokopanggal desembertahun tg fotokopi daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara walikota dan wakil walikota tingkat kota sibolga tahun model kwk): tm fotokopi berita acara verifikasi faktual terhadap ijazah bakal calon walikota sibolga tahun tanggal juli tm fotokopi surat keterangan nomor ppp ptp iv tanggal april yang diterbitkan oleh pondok pesantren thalib padang, tm fotokopi berita acara klarifikasi pada hari selasa, tanggal bulan agustus tahun tm fotokopi berita acara serah terima panitia pengawas pemilihan kota sibolga barang bukti berupa kepada ketua kpu kota sibolga, desember tm fotokopi berita acara komisi pemilihan umum nomor merdeka barat jakarta tel, fax ema: sekretariat@mahkamahkonslfustgo.d kwk kpu sbg tm fotokopi surat pernyataan atas nama johannes pakpahan, jabatan ketua kpps tps kelurahan pancuran pinang, tm fotokopi surat pernyataan atas nama ramlan sinaga, jabatan ketua kpps tps kelurahan pancuran pinang tm fotokopi surat pernyataan atas nama khairul anwar, jabatan ketua kpps tps iii kelurahan pancuran pinang tm fotokopi surat pernyataan atas nama farida harum tanjung, jabatan ketua kpps tps kelurahan pancuran pinang tm fotokopi surat pernyataan atas nama wartawati warung, jabatan ketua kpps tps kelurahan pancuran pinang tm fotokopi surat pernyataan atas nama alfa tanjung, jabatan ketua kpps tps kelurahan pancuran pinang tm fotokopi surat pernyataan atas nama sida tanjung, jabatan ketua kpps tps vii kelurahan pancuran pinang tm fotokopi surat pernyataan atas nama asmaruddin nasution, jabatan kpps tps viii kelurahan pancuran pinang tm fotokopi surat pernyataan atas nama latus paruh harahap, jabatan ketua kpps tps kelurahan pancuran pinang tm fotokopi surat pernyataan atas nama imran siregar, jabatan ketua kpps tps kelurahan pancuran pinang fotokopi harian suara rakyat tanggal desemberberdasarkan akta pengajuan keterangan pihak terkait appsjanuari mengemukakan sebagai berikut: bahwa pihak terkait adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota kota sibolga dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota sibolga tahun dengan nomor urut sesuai dengan keputusan memohonbahwa pada tanggal desember memohon (ic. komisi pemilihan umum kota sibolga), telah melakukan rapat pleno terbuksesuaidengan perolehan suara masing masing pasangan sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hangul perdana pasaribu, ag, m.a. bahwanyatakan sebagai pemenang atau pasangan calon terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota sibolgawalikota dan wakil walikota sibolga tahun yang teregistrasi mahkamah konstitusi dengan register perkara nomor php.kot xiv tertanggal januari dan meminta agar mahkamah konstitusi menjatuhkmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hangul perdana pasaribu, ag., m.a. ora: tagar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ag., m.a., dengan perolehan suara sah sebanyak suara. syari hutauruk dan dipol dipanggang dengan perolehan suara sebanyak suara. bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan walikota dan wakil walikota pemilukada) pasangan calon walikota dan wakil walikota kota sibolga periode telah dilaksanakan oleh memohon pada haribolga tanggal desember yang kemudian ditetapkan oleh memohonalasan pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaranpada proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara kota sibolga pelanggaran pelanggaran dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota sibolga tahun adanya praktik politik uang money politicadanya penggunaan ijazah palsu atas nama syari hutauruk sebagai calon pasangan nomor urutbahwa dalam, secara jelas dan nyata permohonan pemohon sangat merugikan hak hak dan kepentingan hukum pihak terkait yangsibolga tahun sesuai suratyang keputusannya dimohonkan dibatalkan dan atau tidak sah dan tidak mengikat, dan walikota pada bab huruf dan dan berbunyi sebagai berikut: 2huruf para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah .c. pihak terkaiperselisihan penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota sibolga tahun mahkamah konstitusi. dalam eksepsi bahwa pemohon telah salah dan keliru dalam mencantumkan ketentuan peraturan perundang undangan terutamasebabpat dilihat pada ketentuan penutupnya pada yaitu yang berbunyi:asas hukum dinyatakan bahwa peraturan perundang undangan yang berlaku kemudian mengesampingkan peraturan perundang undangengan demikian ketentuan huruf undang undang nomor tahun yang dijadikan dalil pemohon sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum bagi pemohon dalam perkara permohonan guo, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) bahwa pemohon secara formilesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan alasan: bahwa dasar hukum pemohon dalam permohonan guo yakndalam permohonan guo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan (terkait jumlah penduduk dan batas maksimum prosentase selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon yang meraih perolehan suara terbanyak). dengan (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, mengajukrp.asil konsolidasi kementerian dalam negeri bulan juni jumlah penduduk kota sibolga adalah (sembilan puluh lima ribu tiga puluh lima jiwa) bahwa apabila ketentuan huruf dan tersebut atas dihubungkan dengmaka secara terang dan nyata pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan permohonan, karena terdapat perbedaan perolehan suara sebesar (delapan belas koma lima puluh tujuh persen) dengan rincian sebagai berikut: hangul perdana pasaribu, ag., m.a. dipanggang sehingga terdapat perbedaan perolehan suara sebesar (empat ribu enam ratus satu) suara yang didapat berdasarkan hasil pengurangan dari perolehan suara terbanyak pihak terkait sebesar (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara yang dikurangkan dengan perolehan suara pemohon sebesar yang jika dipresentasikan adalah sebesar (delapan belas kota lima puluh tujuh persen) dengan rincian x100y5 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (delapan belas koma lima puluh tujuh persen) bahwa menurut pihak terkait, syarat selisih menurut undang undang ini harus diterapkan secara konsisten. norma syarat dalam undang undang. bahwa berdasarkan ketentuan huruf dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut atas, maka pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan permohonan mahkamah konstitusi karena selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait telah lebih dari (dua persen). maka dengan demikian permohonan pemohon guo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonanitu permohonan pemohon haruslahitu, lagi lagi pemohon telah salah dan keliru dalampemohon dalam pemeriksaan guo. sebabemohon jadikan sebagai dasar hukum dalam permohonan guo telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakuyang dapat dilihat pada ketentuan penutupnya pada yang berbunyi dengan berlakunya peraturan inidicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bahwa berdasarkan asas hukum dinyatakan bahwa peraturan yang berlaku kemudian mengesampingkan peraturapat kita simpulkan bahwa pencabutan dan dinyatakan tidak berlakunya suatu peraturan telah berakibat hukum peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum. bahwa dengan demikian ketentuan ddijadikan dasar hukum pemohon dalam pemeriksaan permohonan guo dalam kaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar hukum bagi pemohon. permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel) bahwa pemohon telah salah dan keliru dalam mencantumkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut: pemohon mencantumkanpadahal, pemohonmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id permohonan yangncantuman dasar hukum yang telah tidak berlaku kembali menyebabkan permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. oleh karenanya cukup alasan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima. bahwa selanjutnya, substansi permohonan pemohon adalah mengenaitegasbaunya pemohon sebagaimana dimaksud dalam cc. inya pemohon sebagaimana dimaksud dalam banberdasarkan hal tersebut atas, secaraahwa dalam permohonan, apa yang dimohonkan dalam petit berbeda dengan yang diuraikan dalam dalil permohonan (polita). dalam polita, lembar ke pemohon menguraikan sebagai berikutsuara syari hutauruk dan diplom dipanggang nomor urut memori eva ulina panggabean, s.h. dan hangul perdana pasaribu, ag., m.a. nomor urut total akan tetapi dalam petitumnya (angka pemohon memohonkan agar sebagai berikutcalon perolehalom dipanggang nomor urut total bahwa dengan demikian, telah nyata bahwa apa yang dimohonkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam petit berbeda dengan yang diuraikan dalam polita permohonan. permohonan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas (obscura libel). bahwa dalam petit angka pemohon meminta sebagai berikut: menyatakan agar komisi pemilihan umum kota sibolga propinsi sumatera utara melakukan: pemungutan suara ulang pemilihan walikota dan wakil walibahwa pemohon mempergunakan istilah distrik wilayah kota sibolga, padahal dalam form model c1 kwk, da kwk dan db kwk ataupun bukti bukti lainnya tidak ada didapati istilah distrik akan tetapi yang ada adalah istilah kelurahan, kecamatan, dan kota sibolga. oleh karena pemohon mempergunakan istilah distrik dalam permohonannya sehingga pihak terkait mengalami kesulitan untuk menjawab permohonan dari pemohon. bahwa tentang dalil pada poin tuduhan penggunaan ijazah palsu atas nama syari hutahuruk sebagai calon pasangan nomor urut dua), bahwa dalil guo adalah tidak jelas, dikatakan demikian karena , apakah ijazah sd, smp, sma, atau ijazah sarjana. karena tidak jelas ijazah yang mana yang mengakibatkan pihak terkait sangat mengalami kesulitan untuk menjawab tuduhan pemohon sebagai pembelaan hukum terhadap pihak terkait. bahwa karena dalil permohonannya tidak jelas (obscura libel) denganerdasarkan seluruhmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idengan tegasdianggap mempunyai. keterkaitan dengan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota sibolga tahun adalah tidak berdasarkanwalikota dan wakil walikota sibolgitu (tujuh puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) dibanding partisipasi pemilih kota medan yang hanya mencapai yobahwa pada tanggal desember hampir semua tps, pada saat pemungutan suara mulai dari kecamatan sibolga utara, sibolga kota, sibolga sambas, sibolga selatan terjadinya pengancaman terhadap pemilih yang hendak mencoblos. pemilih merupakan pendukung pasangan calon nomor urut namun harus memilih pasangan calon nomor urut dan setelah itu akan diberikan uangrdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terkait, maka pihak terkait menguraikan dalil bantahan pihak terkait satu persatu sebagaimana terurai bawah ini: tentang dalil pemohon pada poin adanya tuduhan praktik politik uang (money politic)bahkan dalam dalil permohonannya, pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang siapa, kapan, dan dimana serta bagaimana praktik politik uangdalam kaitan dengan dalil pemohon tersebut atas, berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak panitia pengawas pemilihan panwaslih) kota sibolga pada hari selasa tanggal desember yang dimuat dalam koran harian rakyat tapanuli pada halaman dalam hal ini rahmad dwi brahmana selaku divisi hukum penindakan dan pelanggaran panitia pengawas pemilihan panwaslih) kota sibolga telah menyatakan dan menegaskan bahwa panwaslih kota sibolga tidak temukan money politik dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota sibolga tahun dan sampai saat ini tidak ada satu pihak pun yang menyampaikan laporan tentang dugaan adanya tindakan money politik yang dilakukan pihak terkait sebagaimana didalilkan pemohon. bahwa pemohon mendalilkan adanya money politic yang dilakukan oleh pihak terkait, bahwa terhadap tuduhan tersebut, sebagaimana telah disediakan mekanismenya menurut undang undang, semestinya pemohon melaporkan kejadian tersebut panas, dan mengawal laporan tersebut hingga proses sentra gakkumdu, akan tetapi kenyataannya tidak dapat laporan money politic yang dilaporkan atau dinyatakan oleh panas terbukti telah terjadi money politic. berdasarkan pada fakta tersebut atas maka cukup jelas dan terang bahwa dalil pemohon adalah sangat mengada ada dan cenderung fitnah yang dialamatkan kepada pihak terkait, dan oleh karena itu pihak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terkait mohon kepada mahkamah untuk menolak dan mengesampingkan dalil dalil permohonan pemohon tersebut. tentang dalil pemohon pada poin adanya tuduhan intimidasisangat mengada ada. bahwa dalam dalil permohonannya pemohon tidak menguraikan tentang siapa, kapan, dan dimana serta bagaimana praktik intimidasipihak terkait menolak dengan tegas fitnah yang didalilkan pemohon dalam uraian permohonannya yang menyebutkan pihak terkait ada melakukan intimidasi dalam proses pilkada kota sibolga tahun bahwa masyarakat kota sibolga adalah masyarakat yang sangat terbuka, berpendidikan dan sudah sangat maju dalam menentukan pilihan politiknya dan juga memiliki pemahaman politik yang sangat dinamis, sehingga praktek praktek intimidasi (jika ada), maka hal tersebut sangat tidak mungkin berhasil dan berdampak mempengaruhi sikap politik masyarakat dalam menentukan pilihan pada sebuah proses pilkada. perlu pihak terkait tegaskan bahwa setiap tahapan pelaksanaan proses pemilukada kota sibolga tahun kegiatannya selalu diawasi oleh aparat kepolisian, panwaslih, lembaga pemantau pemilukada, media serta masyarakat yang tergabung dalam gakkumdu. bahwa sampai dengan saat ini, pihak terkait tidak pernah mendengar adanya laporan pengaduan masyarakat panwaslih maupun pihak kepolisian terkait dengan dalil pemohon atas. berdasarkan uraian atas maka cukup jelas dan terbukti bahwa dalil permohonan pemohon sebagaimana terurai atas adalah mengada ada dan cenderung fitnah yang ditujukan kepada pihak terkait, dan oleh karena itu pihak terkait mohon kepada mahkamah untuk. menolak seluruhnya. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tentang dalil pemohon pada poin adanya tuduhanbelaka, sangat imajinatif dan mengada ada. sebab sesuai dengan yang telah diubah dengan dan peraturan kpu bahwa wewenang pembagian formulir merupakan kewenangan mutlak dari memohon berikut jajarannya, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila pemohon menyatakan pihak terkait telah melakukan pengumpulan yang bertujuan menghilangkan hak pilih dan hak memilih warga masyarakat. bahwa selain itu juga pihak terkait dengan tegas menolak asumsi dan imajinasi pemohon yang mengkaitkan tidak didistribusikannya formulir yang berdampak pada pengurangan suara pemohon dan merugikan pemohon semata, karena sesungguhnya apabila benar formulir tersebut tidak terbagi sebagaimana dimaksudkan pemohon, maka pihak terkait juga adalah pihak yang dirugikan, karena alasan sangat dimungkinkan calon pemilih yang tidak datang tps karena alasan tidak menerima formulir adalah calon pemilih yang akan memilih pihak terkait. dengan demikian cukup jelas dan terang bahwa jika memang benar formulir tersebut tidak didistribusikan kepada calon pemilih, hal itu sama sekali tidak serta merta mempengaruhi dan atau berpengaruh secara signifikan kepada perolehan suara pemohon sebagaimana kami uraikan diatas. bahwa sesungguhnya sesuai dengan ketentuan undang undang dan peraturan kpu bahwa masyarakat (calon pemilih) tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun calon pemilih tidak mendapatkan formulir c6, sepanjang calon pemilih tersebut terdaftar dalam dpt yaitu dengan cara pemilih datang tps dengan menunjukkan bukti diri (ktp sim kk) good non , terhadap hal ini pihak memohon kpud kota sibolga) telah mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. bahwa oleh karena dalil dalil pemohon sangat mengada ada maka merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan segala hormat mohon kepada mahkamah untuk menolak dan mengesampingkan dalil dalil pemohon seluruhnya. tentang dalil pemohon pada poin penggunaan ijazah palsu atas nama syari hutauruk sebagai calon pasangan nomor urut dua) bahwa dalil guo adalah tidak benar karena didasarkan atas asumsi semata. dikatakan demikian karena di tersebut, bahwa pihak terkait pada saat menyerahkan dan melengkapi syarat syarat calon walikota sibolga tahun kantor memohon, pihak terkait telah menyerahkan seluruh bukti ijazah pihak terkait yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kepada memohon, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi: bahwa terhadap bukti ijazah tersebut, memohon telah melakukan verifikasi. dan klarifikasi kepada pihak dan instansi terkait dan selanjutnya telah mendapatkan jawaban bahwa ijazah ijazah pihak terkait tersebut adalah benar adanya dan tidak palsu sebagaimana dugaan pemohon. bahwa pihak terkait perlu juga tegaskan, pada saat pencalonan untuk kali pertama pihak terkait (ic. syari hutauruk) sebagai calon walikota sibolga tahun yang berpasangan dengan wakilnya atas nama marusu situmorang (merupakan suami dari pemohon ic. memori eva ulina panggabean, s.h.), pihak terkait (ic. syari hutauruk) juga telah menyerahkan ijazah ijazah yang sama sebagai syarat calon kpud kota sibolga, dan pemohon (ic. memori eva ulina panggabean, s.h.) sama sekali tidak pernah mempersoalkan ijazah ijazah dimaksud. bahwa selanjutnya atas gugatan salah satu pasangan calon walikota kota sibolga tahun atas nama afif lubis halaman perlindungan mahkamah konstitusi yang register dalam perkara konstitusi nomor php.d vii masalah ijazah pihak terkait (ic. syari hutauruk) juga telah pernah diperiksa dalam persidangan mahkamah konstitusi dan terkait hasil pemeriksaan tersebut pihak terkait telah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mampu membuktikan keabsahan ijazah pihak terkait, dan selanjutnya mahkamah dalam putusannya menolak gugatan afif lubis halaman perlindungan seluruhnya. bahwa selain itu juga bahwa ijazah ijazah yang sama yang telah pihak terkait serahkan kepada memohon dalam melengkapi syarat pencalonan sebagai calon walikota kota sibolga tahun juga telah pihak terkait (i.c syari hutauruk) gunakan sebagai syarat menjadi anggota dpr selama tiga periode. bahwa apabila pemohon keberatan terhadap syarat syarat pencalonan, semestinya pemohon menggunakan jalur melalui sengketa tun sebagaimana diatur dalam nomor tahun uu. nomor tahun namun sampai saat ini pemohon tidak ada melakukannya sama sekali. bahwa berdasarkan uraian atas, jelas dan nyata dalil permohonan pemohon guo adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan. berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum yang disampaikan oleh pihak terkait atas telah terbukti bahwa dali dalil pemohon dalam permohonannya hanya merupakan dalil asumsi semata dan imajinasi belaka, karena pemohon tidak dapat membukti. selain itu, pemohon juga(objek gugatan perkara) dalam persidangan mahkamah konstitusi, sehingga dengan demikianrdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (ibolga nomor kwk kpu sbgbertanggal desember pukul menitfotokopi keputusan kpuptpt fotokopi berita acar2015 pt fotokopi koran harian rakyat tapanuli tertanggal desember halaman pt salinan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi1 pt fotokopi model db1 kwk tentang berita acara rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara ditingkat kota sibolga dalam pemilihan walikota dan wakil walikota sibolga tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pt fotokopi surat dari panwaslih kota sibolga nomor panas sbadanya pengumpul, dan masif atas pengumpulan yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut adanya penggunaan ijazah palsu bahwa calon walikota sibolga tahun atas nama syari hutauruk dalam mencalonkan sebagai walikota telah menggunakan dengan sengaja ijazah palsu dan saat ini telah dilakukan pelaporan secara resmi polres kota sibolga dan telah direkomendasikan pihak kpu kota sibolga berdasarkan uraian tersebut atas, tindakan memohonpara syari hutauruk dan dipol ditangan gang nomor urutrdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, tanggal desember dengan demikiansibolga diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota sibolga nomor kwk kpu sbg hari rabu, tanggal desember pukul wibmemori eva ulina panggabean, s.h. dan hangul perdana pasaribu, ag., m.a.oleh komisi pemilihan umum kota sibolga provinsi sumatera utara, sesuai berita acara desemberota sibolga, atau kedua, pemungutan suara ulang, khususnya kecamatan dimana terdapat praktek politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut yaitu khususnya sibolga kota, sibolga sambas, dan sibolga selatota sibolgasibolga, provinsi sumatera utara tahun berdasarkanpt sertadan wakil walikota kota sibolg.mohon tidak menyerahkan perbaikan permohonmendalilkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dengan berlandaskan padundang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya undang undang nomor tahun (vide huruf dan berdasarkan pmk pemberlakuan pmk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide pmk bahwaota sibolgota sibolg4menyatakan agar komisi pemilihan umum kota sibolga propperingkat nama dan nomor urut pasangan calool dipanggang nomor uruttun situmorang, nik bukti surat yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal desember yang dibuat oleh asmara simangunsong, bukti fotokopi surat keterangan klarifikasi dibawah sumpah janji tanggal desember yang dibuat bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama asmara simangunsong,asmara simangunsong,~universitas udayana pada kementerian riset d dan teknologi; bahwa menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melalui surat nomor m ku. tanggal mei perihal usulan penetapan kembali tarif layanan, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan badan layanan umum universitas udayana pada kementerian pendidikan dan kebudayaan; mengingat bahwa usulan perubahan tarif layanan badan layanan umum universitas udayana pada kementerian pendidikan dan kebudayaudayana pada kementerian pendidikan dan kebudayabadan layanan umum universitas udayanclprogram diploma dan sarjana; tarif program profesi, pascasarjana, dan spesialis; tarif laboratorium; tarif percetakan dan penerbitan; tarif perpustakaan; tarif penelitian dan pengabdian masyarakat; tarif pembinaan dan pengembangan pendidikan; tarif pelatihan dan konsultasi; tarif rumah sakit dan klinik; tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan, sarana olahraga, dan peralatan mesin; dan tarif penggunaan sarana transportasi. tarif seleksi ujian masuk, tarif program profesi, pascasar janaprogram profesi, pascasarjanapada untuk kelompok kelompok ii, dan mahasiswa penerimaan bidikmisi diterapkan kepada mahasiswa baru paling rendah (dua puluh persen) dari seluruh jumlah penerimaan mahasiswa baru.paling rendah sepuluh persen) dari seluruh jumlah penerimaan mahasiswa baruda(danuniversitas udayan. badan layanan umum kementerian pendidikan universitas udayana padadiploma dan sar dan tarif program profesi, pascasarjana, dan spesialisinaj:rasi kementerian t '. .,akademik badan layanan umum universitas udayana pada kementerian pendidikan dan kebudayaan jenis layanan satuan tarif mulai tahun akademik s.d.program sarjana mahasiswa per calon asing.program doktor program profesi, pascasarjana, dan spesialis program prof esi sumbangan pembinaan dan pendidikan spp) fakultas ekonomi mahasiswa per calon mahasiswa jenis layanan satuan tarif profesi akuntan per mahasiswa semester program pascasarjana program profesi per insinyur mahasiswa semester fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam pipa) profesi apoteker per mahasiswa semester fakultas kedokteran hewan prof ilmu linguistik per mahasiswa semesterjenis layanan satuan tarifjenis layanan satuan tariffakultas pipa kimia terapan per mahasiswa semester biologijenis layanan satuan tarif wisuda per mahasiswa kegiatan program pendidikan dokter spesialis pds)elinga per hidung tenggorokan mahasiswa kepala leh tht kljenis layanan satuan tarif biologi per klinik mahasiswa semester sp patologi klinik per mahasiswa semester sp radiologi per mahasiswa semester sp ilmu penyakit per parujenis layanan satuan tarifjenis layanan satuan tarifilmu budaya linguistik per mahasiswa semesterhukum ilmu hukum per mahasiswa semester fakultas pariwisata pariwisata per mahasiswa semester jenis layanan satuan tariffakultas pertanian ill ilmu pertanian per mahasiswa semester fakultas peternakan ill ilmu peternakan per mahasiswa semester fakultas teknik ill ilmu teknik per mahasiswa semester program pascasarjana ill ilmu lingkungan per mahasiswa semester wisuda per mahasiswa kegiatanjenis layanan satuan tariffakultas kedokteran fisiologi olahraga per mahasiswa semester fakultas pipa biologiwisuda per mahasiswa kegiatan jenis layanan satuan tarif program doktor untuk mahasiswa: asing spp fakultas pariwisata ill pariwisata per mahasiswa semester fakultas peternakan ilmu peternakan per mahasiswa semester fakultas pertanian ilmu pertanian perjenis layanan satuan tarif program isbn per international business mahasiswa study network) semester fakultas ekonomi clmulaijenis layanan satuan tarif program sar ana mahasiswa per calon asingmahasiswa program doktor per calon mahasiswa program profesi, pascasarj ana, dan spesialis program prof esi spp fakultas ekonomi profesi akuntan per mahasiswa semester program pascasarjana program prof esi per insinyur mahasiswa semester fakultas pipa profesi apoteker per mahasiswa semester fakultas kedokteran hewan profjenis layanan satuan tarif ilmus 'jenis layanan satuan tarifipa kimia terapanfakultas pipa biologi per mahasiswa semester wisuda per mahasiswa kegiatan pdsjenis layanan satuan tarifelinga per hidung tenggorokan mahasiswa thtanestesiologi dan per animasibiologi per klinik mahasiswa semester sp patologi klinik per mahasiswa semester jenis layanan satuan tarif sp radiologi per mahasiswa semester sp ilmu penyakit per paru mahasiswa semester sp bedah saraf perjenis layanan satuan tarifpipa biologi per mahasiswa semester program pascasarjana ilmu lingkungan per mahasiswa semester jenis layanan satuan tarif fakultas ilmu budayapariwisata pariwisata per mahasiswa semester fakultas hukum ilmu hukum per mahasiswa semesterjenis layanan satuan tarif fakultas pertanian ilmu pertanian per mahasiswa semester fakultas peternakan ilmu peternakan per mahasiswa semester fakultas teknik ilmu teknik per mahasiswa semesterkedokteran fisiologi olahragafakultas pipa biologi per mahasiswa semester wisuda per mahasiswa kegiatan program doktor untuk mahasiswa asing spp fakultas pariwisata pariwisataertanian ilmu pertanian per.program isbn per international business mahasiswa study network) semester fakultas ekonomi djenis layanan satuan tarifist asi kementerian , f; h4 j~='l~flip ;;'.dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah mengalokasikan kembali belanja subsidi dalam rangka;telah ditetapkamengingat penanganan pandemi corona virus disease covid bahwa untuk menampung adanya penyesuaian dalam rangka penanganan pandemi covid dan penanganan dampak pandemi covid untuk percepatgu baitu angka 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:, dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, kecuali diten4aapapketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:belanja subsidi ppn dtp; dan belanja subsidi dtp. pendapatan pajak dtp, berupa: pendapatan dtp; pendapatan ppn dtp; dan pendapatan dtp. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: anggaran belanja subsidi pajak dtp dalam ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:data dan informasi perpajakanidi pajak dtp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dengan ketentuan dalam: peraturan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap barang dansa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease coviddan peraturan menteri keuangan mengenai pemberian dukungan pertumbuhan ekonomi nasional yang terdampakj(f:.~.e:rs, persyaratan dan tatacara pengenaan tarif sampai.keuangan telah ditetapkandalam upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terkait penjualan barang dengan cara lelang dan upaya mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terkait penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana, perlu memberikan dorongan terhadap izin kemenkeu.gp.id pengembangan lelang sebagai instrumen jual beli khususnya lelang noneksekusi sukarela atas objek lelang berupa produk umkm, dan lelang noneksekusi sukarela terjadwal khusus, sertaeintracht) dengan pengenaan tarif sampai dengan 0x6 (nol persen) atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa bea lelang: cc. bahwa berdasarmenteri keuangan selaku pengelola penerimaan negara bukan pajak berwenang mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan (nol persen) setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan selaku pengelola fiskbesaran, persyaratan, dan tata komentovinistrasi kementerian mas soeharto nip jdih.kemenkeuauna memutuskan: menetapkan: peraturan menteri keuangan tentang besaran, persyaratan dan tataisanonusa tarif atas jenis pnb berupa bea lelang yang berlaku pada kementerian keuangan yang berasal dari direktorat jenderal kekayaan negara dapat dikenakan tarif sampai dengan nol persen) meliputi: bea lelang penjual, dan bea lelang pembeli. pengenaan tarif sampai dengan nol persen) atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk bea lelang atas pelaksanaan: lelang noneksekusi sukarela atas objek lelang berupa produk usaha mikro, kecil, dan menengah umkm): lelang terjadwal khusus, deintracht) meliputi: lelang eksekusi benda sitaan kitab undang undang hukum acara pidana kurap), lelang eksekusi benda sitaan undang undang nomor tahun tentang peradilan militer: dansas tarif bea lelang pada pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela atas objek lelang berupa produk usaha mikro, kecil, dan menengah umkm) sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sebesar: (satu persen), untuk bea lelang penjual: dan (nol persen),i:, objek lelang berupa barang hak yang dihasilkan dan atau dijual pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah umkm), dikecualikan untuk objek berupa kendaraan bermotor, penjual merupakan orang atau badan usaha atau badan hukum pelaku usaha mikro, kecil, atau menengah umkm) yang dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa: nomor induk berusaha nib), dan izin usaha berupa: izin usaha mikro kecil ium), untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil, atau izin usaha berupa surat izin usaha perdagangan sup) dan atau izin usaha industri iui), untuk pelaku usaha menengah. tarif bea lelang pada pelaksanaan lelang terjadwal khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku ketentuan: untuk lelang yang dilaksanakan pejabat lelang kelas dikenakan tarif sebesar: (satu persen) untuk bea lelang penjual, dan (nol persen) untuk bea lelang pembeli. ame untuk lelang yang dilaksanakan pejabat lelang kelas ii, dikenakan tarif sebesar (nol persen)atau pejabat lelang kelas ii: berlaku untuk penyelenggaraan lelang terjadwal khusus dengan kehadiran peserta dalam bentuk bazaar atau tanpa kehadiran peserta melalui platform e marketplace auction, dan cc. objek lelang berupa barang bergerak, dikecualikan untuk objek berupa kendaraan bermotor. tarif bea lelang pada pelaksanainkrachit) sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan tarif sebesar (nol persen) untuk bea lelang penjualpelaksanaan lelang eksekusi atas: objek lelang berupa benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap), objek lelang berupa benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang peradilan militer, dan syst objek lelang berupa benda hasil penyitacc. objek lelang sebagaimana dimaksud pada huruf berupa benda sitaan yang lekas rusak, membahayakan, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dan penjual merupakan penyidik atau penuntut pada lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, oditurat militer, komisi pemberantasan korupsi, atau lembaga penegak hukum lain yang berwenang, pengenaan tarif bea lelang sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan tata cara: tarif bea lelang berlaku sepanjang persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan terpenuhi, bea lelang dikenakan kepada penjual dan atau pembeli apabila lelang laku terjual, dan cc. pembayaran bea lelang oleh penjual dan atau pembeli dilakukan sebagai berikut: untuk bea lelang penjual, diperhitungkan langsung dengan uang hasil lelang yang akan diterima penjual sesuai ketentuan: dan untuk bea lelang pembeli, dibayar oleh pembeli pada saat melakukan pelunasan pembayaran harga lelang sesuai ketentuan. pengenaan tarif sampai dengan (nol persen) atas bea lelang yang berasal dari pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud kosan ai dalam diberlakukan untuk lelang yang dilaksanakan sejak tanggal peraturan menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal desemberlast

usgiajukan oleh: im|) nama mawardi, gelar datuk malin. wakil ketua kerapatan adat nagari kan) guguk tan malala pekerjaan tani alamat kabupaten tanah datar, provinsi sumatera barat. beralamat jorong guguk, nagari guguk malala, kecamatan batipuh selatan, kabupaten tanah datar, sumatera barat sebagai ninnin0n0nnn00nnn0n ll. pemohon nama edi susanto alias anto bin kamarullah, gelar dato perkasa pekerjaan tani alamat kampung perkasa, kecamatan untuk, kabupaten sumbawa, nusa tenggara barat sebagai n 22n0n0000n000 ll. pemohon ii: nama rosyidi bin parms pekerjaan tani alamat dukuh didik desa wonosari, kecamatan pegangan, kabupaten kendal, jawa tengah sebagai nn0 0000000n0 un. pemohon iii: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nama murid bin sarana pekerjaan tani alamat compang, kelurahan compang, kecamatan subang, kabupaten lebak, banten sebagai n n0 5n05 0nnn pemohon iv: yayasan wahana lingkungan hidup indonesia (walhi)perubahan) arman lang sh., nomor tanggal juni dan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan wahana lingkungan hidup indonesia, nomor tanggal agustus berkedudukan jalan tegal parang raya utara nomor jakarta, yang sebagaimana dan akta tersebut diwakili oleh pengurusnya, abetnego tarigan, kholisoh dan ahmad syamsul hadi selaku ketua, sekretaris dan bendahara, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama yayasanwahana lingkungan hidup indonesia (walhi). sebagai n n n2n0050 ll. pemohon aliansi masyarakat adat nusantara (aman), sebuah badan hukum berbentuk persekutuan yang didirikan berdasarkan hukum negara republik indonesia, berdasarkan akta notaris abu yusuf sh., nomor tanggal april berkedudukan jalan tebet timur dalam raya nomor kelurahan tebet timur, kecamatan tebet, jakarta selatan, indonesia yang sebagaimana akta tersebut diwakili oleh ir. ablon nababan, selaku sekretaris jenderal sekjen), yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama aliansi masyarakat adat nusantara (aman). sebagai n 00n000000 un. pemohon vi, konsorsium pembaruan agraria (kpa), sebuah badan hukum berbentuk konsorsium yang didirikan berdasarkan hukum negara republik indonesia, berdasarkan akta notaris irma rachmawati sh., nomor tanggal januari dan akta merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa para pemohon terdiri dari individu, petani dan anggota masyarakat adat, serta badan hukum privat, yang merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan dalam dan sekitar hutan, peduli terhadap pelestarian hutan dan pemenuhan hak warga negara indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, serta merupakan lembaga lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya upaya pelestarian hutan dan pembelaan terhadap hak hak masyarakat adat berdasarkan nilai nilai konstitusionalisme uud sehingga pengujian nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan. nomor tahun tentang kehutanan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun harus dipandang sebagai perwujudan upaya warga negara dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penegakan nilai nilai konstitusionalisme, bahwa nomor tahun tentang mahkamah konstitusi .:karena itu sudah menjadi hutan lindung, tetapi mereka memutuskan tapal batas atau hutan lindung secara diam diam atau secara sepihak. maka posisi masyarakat adat sampai hari ini masih dalam . dalam keadaan ragu untuk atau bimbang untuk bekerja aktivitas seperti sebelumnya. belum ada masyarakat adat cek becek selesai yang dihukum karena masuk dan mengambil hasil hutan. albertus marius saksi berasal dari komunitas masyarakat hukum adat ketemenggungan sinai, suku dayak, tahun seperti biasa, aktivitas warga masyarakat adalah mengambil pohon untuk membuat rumah, hasil hutan, dan sebagainya. bahwa dekat warga tersebut ada sebuah perusahaan besar yang bergerak sektor kehutanan yaitu sari bumi kusuma yang camp besarnya berada dekat kampung. biasa mau membawa hasil hutan itu harus meminta bantuan pihak perusahaan untuk mengangkutnya tetapi perusahaan menolak karena sudah ada pemiliknya, yaitu pihak kehutanan. reaksi masyarakat untuk menghadapi situasi itu melakukan tutup jalan perusahaan. akibatnya ada warga yang ditangkap dan ditahan selama hari kapolres sintang dan tanpa ada penjelasan apa pun mengapa mereka waktu itu ditangkap. kejadianitu diperparah lagi dengan meningkatnya patroli pengamanan dan lokasi hutan lokasi lokasi mana masyarakat sedang bekerja. kemudian pada tahun itu sudah tidak boleh lagi masuk kawasan hutan, berladang, mengambil hasil hutan dalamnya, membawa rotan, dan sebagainya, termasuk tidak boleh menyadap karet sekitar dari kampung kami sejak tahun itu. patroli kawasan hutan dan pengamanan hutan itu berlanjut tidak hanya pada tahun tahun itu. terjadi sampai pada tahun juga ketika ada warga yang berladang kawasan wilayah adat, ada orang ditangkap pada saat beraktivitas ladang. dan perkara ini sampai mahkamah agung. warga dinyatakan melanggar undang undang karena berladang, beraktivitas kawasan taman nasional. sejak kejadian ini, bahwa masyarakat adat sudah tidak aman lagi mengerjakan lahan lahan yang ada. ada beberapa tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh pihak taman nasional. yaitu dengan melakukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengrusakan tanaman padi pada waktu itu. yang mereka yang sudah padinya sudah tinggi akibat penanaman pohon pohon oleh pihak petugas itu melewati ladang, mereka merusak ladang kami. bahkan sekaligus merusak pondok pondok ladang. lalu mereka juga melakukan intimidasi dengan mengusir, menembakkan senjata udara untuk menakut nakuti warga. ahli para pemohon hermansyah dalam bidang hukum pidana ini, para ahli hukum pidana pada saat itu sudah mewanti wanti, memperingatkan kepada kita semua akan kehati hatian prinsip penggunaan hukum pidana ini. beccarii, jp. barat, forster, herman suling, dan sebagainya, ini selalu memperingatkan. bahkan immanuel kant dalam banyak tulisan tentang filsafat hukumnya, itu selalu memperingatkan, prinsip kehati hatian dalam menggunakan hukum pidana ini. karena apa? diperingatkan. karena hukum pidana ini banyak menyangkut masalah esensi kehidupan manusia. berbeda dengan bidang bidang hukum lain. sejak awal para ahli ahli hukum pidana pada abad adalah abad mana kita menilai kemunculan ide gagasan hukum pidana modern, tentunya yang menjadi patokan adalah ketika von feuerbach mengungkapkan asas legalitas yang dalam literature kita pahami itu bermunculan pada saat abad jerman, kalau itu menjadi ukuran kita ini sudah memperingatkan dan para ahli hukum pidana pada waktu itu juga memang sudah merasakan kekhawatiran akan keberatan hukum pidana ini. nah, kekhawatirannya apa? salah satunya adalah kekhawatirannya mungkin negara akan dengan sangat mudah mengeluarkan berbagai macam produk hukum, dimana dalamnya akan selalu dicantumkan pemidanaan sebagai unsur memaksa, penguat norma dan unsur memaksa. makanya kita coba lihat cukup banyak sekali pidana dalam berbagai macam aturan yang kalau kita kaji itu juga sebenarnya unsur unsurprivat. sesungguhnya, apakah negara kemudian bisa dengan sebegitu saja mengkriminalisasi, membuat aturan aturan bahwa ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah, lalu dibuat ketentuan pidana? nah, dan memaksa setiap warga negara dengan instrumen hukum pidana ini, agar warga masyarakat mengikuti kehendak negara dengan pemaksaan dengan dicantumkannya pidana. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam upaya mengembalikan marwah hukum pidana ini ahli terus terang saja ingin mengutip pemikiran dari prof. rowspan saleh dapat dibaca dalam bukunya perspektif hukum pidana ya, beberapa perspektif dalam hukum pidana itu terbitan dari aksara baru, jakarta, kalau saya tidak salah tahun yang saya kutip langsung dalam tulisan saya itu. bahwa hukum pidana itu setidaknya tentunya berdasarkan refleksi dari kemunculan pada abad itu, dia ingin atau didirikan atau setidak tidaknya atas pilar asas yang paling fundamental, yaitu asas legalitas, asas persamaan, asas subsidiaries, keempat asas proporsionalitas. ketentuan pidana yang kita tekankan adalah asas legalitas. sedangkan asas persamaan, asas subsidiaries, dan asas proporsionalitas dari hukum pidana yang merupakan cita cita dari hukum pidana modern pada waktu itu, keluar dari konsep pemikiran kita. dari keempat asas ini, ahli dalam konteks ini akan mencoba memberikan pemikiran tentang asas legalitas yang kita pahami selama ini, yang menurut ide gagasan pemikiran hukum pidana modern itu juga sebenarnya tidak utuh, ini lah yang mungkin menjadi penyebab, sehingga terjadinya proses kriminalisasi yang berlebihan atau dengan kata lain biasa yang kita dengar over kriminalisasi. asas legalitas yang selama ini yang kita dengar atau yang kita pahami, yang selalu kita pahami berkisar kepada empat persoalan ini. ketika kita berbicara soal asas legalitas yang termuat dalam hukum pidana null delicatus, nulla pena sine praevia lege penari. selalu saja kita berbicara tentang lex scripta, lex certa, harus dipenuhinya asas nonretroaktif dan tidak memungkinkannya analogi. keempat substansi ini saja yang sering kita dengar ketika kita berbicara tentang asas legalitas. dalam keempat konteks ini saja, inilah yang jadi kemudian negara berpikiran bagaimana kemudian negara memahami asas legalitas sebagai dasar bertindak? dasar bertindak dari negara untuk terhadap negaranya, yang terpenting bagi negara adalah ada undang undang tertulis, dibuat undang undang hukumnya. jelas formasinya, tidak kita perlakukan surut, dan tidak menggunakan prinsip analogi. bahwa sebenarnya asas legalitas ini kemunculannya itu memang relatif baru, bukan dia dalam literatur sekali lagi dalam literatur dapat kita baca dalam buku moeljat itu bukan merupakan tradisi hukum romawi, artinya jika dia bukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tradisi hukum romawi, kemunculannya itu memang baru kemudian, yaitu dinilai dalam buku pak moeljatno itu sekitar abad itu ketika von feuerbach, mengungkapkan asas null delictumini tadi. dimunculkan konsep asas legalitas ini tidak lepas dari bentuk reaksi, terhadap kekuasaan raja yang pada saat itu sangat absolut, dimana kerajaan . raja pada saat itu dengan kewenangan yang ada, dengan kekuasaan yang dia miliki, dapat saja menentukan perbuatan dan memberikan penyalaan kepada seseorang. nah, para ahli hukum pidana pada waktu itu berpikir, situasi seperti ini tidak mungkin dibiarkan, dan tidak bisa, lalu muncullah dengan singkat kata dimunculkanlah asas legalitas. esensi dari asas legalitas ini sebenarnya bukan merupakan dasar dari bertindak negara, tetapi upaya para ahli hukum pidana dan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara. bahwa esensi dari kemunculan asas legalitas pada saat itu adalah sebagai upaya dari para ahli hukum pidana, para para ahli hukum pada waktu itu, untuk memberikan perlindungan karena pada zaman romawi sampai dengan pada zaman kekuasaan raja itu tidak ada bentuk perlindungan. menurut rowspan saleh, asas legalitas itu bukan hanya berbicara empat hal seperti itu tadi yang kita katakan, lex certa, lex scripta, kemudian tidak dianutnya. asas nonretroaktif, dan analogi. tetapi dia mengandung dimensi politik hukum, dimensi organisasi, dan dimensi politik kriminal, mana ketiga prinsip prinsip ini dalam asas legalitas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. apa sebenarnya dimensi politik hukum dari asas legalitas? dalam dimensi politik hukum dalam asas legalitas, diluncurkannya seperti saya katakan tadi asas legalitas ini adalah upaya para ahli hukum pada waktu itu untuk melindungi hak hak masyarakat. hak warga negara, individu dari kesewenang wenangan raja atau penguasa pada saat itu, itu esensi utamanya memberikan perlindungan. nah, perlindungan inilah yang menjadi ruh sebenarnya, kalau kita melihat kepada pertumbuhan hukum pidana pada asas legalitas, bukan terbalik. pemahaman kita selama ini adalah asas legalitas adalah dasar bertindak dari negara, dasar bertindak untuk bertindak dari penguasa, sehingga penguasa atau negara dalam hal ini membuat sebuah aturan dan aturan itu balik aturan itulah lalu kemudian membangun sebuah argumentasi sudah ada dasar asas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god legalitas terpenuhi. padahal esensi utama dari dimensi politik hukum yang ada dalam asas legalitas seperti kemunculan awal itu adalah perlindungan. sejak amandemen, sudah jelas bagaimana arah politik hukum kita. memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan dimasukkannya seperti kita ketahui dalam undang undang dasar dan ini diperkuat lagi yang menariknya oleh putusan mahkamah konstitusi, yang mulia pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu x dimana dalam putusannya itu salah satunya adalah mengeluarkan hukum adat dari konteks hukum negara. apa artinya sini? bahwa negara dengan melalui putusan ini sudah menyatakan secara jelas masyarakat adat dengan hutan adatnya itu dia otonomi, memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan asas persamaan dan persamaan dalam asas hukum pidana, dan ini menurut politik hukum harus dilindungi, harus dilindungi. siapa yang melindungi? bukan masyarakat adat yang melindungi. karena putusan nomor kalau saya cermati itu juga dia menghendaki bentuk perlindungan, pengakuan dari hukum negara terhadap hutan hutan adat ini adalah minimal dengan perda misalnya. nah, amanah ini sebenarnya merupakan amanah konstitusi yang diberikan kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada hutan hutan adat ini tadi, dalam bentuk pengakuan negara. dalam perspektif politik kriminal ini, negara atau pemerintah itu tidak hanya melakukan kriminalisasi tanpa menghiraukan apakah tujuan dari hukum pidana itu akan tercapai atau tidak. kedua, juga menghendaki adanya tindakan yang rasional, ini sebenarnya dalam banyak literatur kalau kita melihat membaca buku mulai dari prof. sudarto, kemudian juga bara nawawi arief, rasionalitas tindakan dalam politik kriminal itu menjadi sebuah keharusan, penghitungan bagaimana dampak dari sebuah kriminal ini diperhitungkan. dimensi politik kriminal dari asas legalitas ini menghendaki agar penggunaan hukum pidana, sekali lagi, agar menghendaki agar menggunakan hukum pidana harus memperhitungkan berbagai akibat yang muncul. apakah undang undang nomor tahun sudah memperhitungkan atau tidak akan terjadinya kriminalisasi? seperti yang para saksi tadi, ditangkapi, dibakar, dan sebagainya. apakah memang undang undang ini. sudah memperhitungkan seperti itu? saya ingin katakan tidak. karena apa? politik hukum pertama tidak terpenuhi, tidak ada pengakuan normatif yang dikehendaki dari merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undang undang dasar oleh karena itu semua hutan adat tetap saja walaupun oleh putusan sudah diakui sebagai hutan hak masyarakat adat, tetapi karena negara belum melakukan penataan dengan baik terhadap hutan adat ini, inilah menjadi apapun yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap hutan dia tidak pernah hutan adat itu berdaulat masyarakat adat terhadap hutan. pertanyaan ahli lalu bagaimana seandainya kalau ini tidak ditata dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi dengan undang undang dasar setelah putusan nomor dimana dalam kualitasnya sesungguhnya, hakim yang mulia, hakim majelis yang mulia, hutan adat ini kan masih kebanyakan dalam hutan hak para pihak. pada suatu sisi itu. kedua, juga kadang kadang masih banyak juga hutan ini ditetapkan menjadi hutan lindung atau sebagainya. kalau dia berada dalam hutan hak, kemudian para pengusaha misalnya melakukan pembabatan hutan adat mereka yang hutan dimana masyarakat adat mengklaim itu sebagai hutan adat dia dalam hukum ini tidak dianggap sebagai sebuah merambah hutan. karena apa? saudara saja, perusakan hutan lalu jadi sangat administratif karena sudah ada izin, bukan substantif. karena persoalan izin saja, lalu kemudian masyarakat para pengusaha yang merambah hutan dalam kawasan hutan izin dia bukan sebagai merambah hutan. karena perusakan hutan jadi sangat administratif, tidak melihat bagaimana dampak kerusakan itu tadi. asas legalitas dalam dimensi organisasi ini yang mungkin penting sejak, tadi sudah dikatakan dalam dimensi organisasi kalau menurut rowspan saleh itu adalah menghendaki perlunya penataan norma dalam kehidupan oleh negara. jadi negara memiliki kewajiban melakukan penataan terhadap sistem, terhadap norma yang ada sehingga negara, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat negara atau pemerintah untuk memaksakan masyarakat tunduk kepada kehendak negara. tapi kewajiban pertama adalah melakukan penataan, inilah dimensi asas legalitas dalam dimensi organisasi. pertanyaan kita, apakah selama ini pemerintah, mohon maaf, melakukan penataan terhadap hutan hutan masyarakat adat? dan melalui putusan mk nya sudah jelas mengeluarkan dan menguatkan dalam kualitasnya juga belum banyak produk produk hukum yang memberikan pengakuan terhadap hutan hutan adat ini, dan itu sekali lagi saya katakan bukan kewajiban masyarakat adat untuk memberikan pengakuan, itu adalah negara karena itu kewajiban konstitusi. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god setelah melakukan penataan penataan dulu, sudah jelas peta haknya, sudah jelas mana hak masyarakat adat diberikan pengakuan oleh negara dan bukan hanya pengakuan dalam tataran normatif, tetapi pengakuan dalam produk perundang undangan, kemudian bagaimana hutan lindung dan sebagainya, baru situlah hukum pidana bisa masuk. asas legalitas hanya dipahami sebagai dasar bagi negara untuk bertindak, sekali lagi, hanya dipahami sebagai dasar bagi negara untuk bertindak atas warga negaranya, dan dasar tersebut harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang undangan (lex scripta) dan harus jelas (lex certa), maka pada hakikatnya sistem negara kita ini, ahli mengatakan belum beranjak dari sebuah negara hukum, masih sistemas otoriter. otoriter dalam itu pada raja, tapi dalam negara sekarang ini karena penggunaan hukum pidana menjadi sarana instrumen utama bagi pemerintah, maka dia otoriter bawah undang undang. maruarar siahaan ahli berbicara tentang politik hukum, yaitu sebenarnya ketika perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan tampaknya sampai saat ini belum merupakan suatu kegiatan, yang katakanlah terintegrasi dan terkonsolidasi secara harmonis tadi, seharusnya merupakan suatu kebijakan yang ditempuh berdasarkan politik hukum nasional yang mengacu pada konstitusi sebagai hukum tertinggi yang selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat ius constitute dan melihat arah ius constituendumdicapai, sehingga politik hukum selalu terkait dengan hal hal yang ideal dan harus merumuskan kebijakan dasar untuk menentukan arah, bentuk, maupun visi hukum yang akan dibentuk. titik tolak politik hukum adalah visi hukum yang sering juga disebut sebagai rechtsidee yang menjadi visi yang mendasari hukum yang dibentuk yang turut membentuk arah hukum yang akan memberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yang dapat mengambil bentuk sebagai pembuatan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id hukum baru dan sebagai pengganti hukum yang lama. politik hukum negara demikian juga harus selalu memerhatikan realitas, dengan makna akan tampak bagi kita bahwa putusan mahkamah konstitusi dalam bidang bidang yang relevan sebagai suatu tafsir terhadap norma konstitusi tertentu, menjadi bagian politik hukum yang dijadikan arah kebijakan dalam perubahan dan pembaharuan yang harus dilakukan sebagai implementasi putusan mahkamah konstitusi yang final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara dan warga negara dalam wilayah hukum republik indonesia. kebijakan atau policy yang dirumuskan oleh hakim dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai pengawasan terhadap.uat undang undang, pembentuk undang undang dan dalil permohonan pengujian. putusan dalam pengujian undang undang yang menyatakan suatu undang undang bertentangan dengan undang undang dasar dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan suatu kebijakan yang baru yang kemudian menjadi politik hukum yang bersifat final dan mengikat, menyangkut bidang yang diatur dalam norma yang diuji tersebut. ketika mahkamah konstitusi menyatakan suatu undang undang unconstitutional, sesungguhnya mahkamah konstitusi berperan sebagai negative legislator dan itu diartikan bahwa ketika mahkamah konstitusi terlibat dalam uji konstitusional undang undang, mahkamah konstitusi turut dalam proses legislatif. dengan fungsi demikian, secara inheren, mahkamah konstitusi melakukan fungsi perumusan politik hukum dan kebijakan atau legal policy yang dirumuskan oleh hakim dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai pengawasan dalam mekanisme checks and balances terhadap produk legislasi yang dibentuk pembuat undang undangperubahan dan pembaharuan hukum. putusan mahkamah konstitusi nomor tahun menyangkut pengujian undang undang nomor tahun tentang kehutanan, khususnya angka undang undang guo yang mendefinisikan kawasan hutan sebagaisebagai hal yang oleh mahkamah konstitusi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. bahkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mahkamah konstitusidengan hukum dan peraturan perundang undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan yang otoriter. demikian juga putusan mahkamah konstitusi nomor tahun yang mengeluarkan hutan adat dari status hukum negara merupakan pengakuan dan implementasi konstitusi tentang hak hak masyarakat hukum adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah perubahan dan pemb. sehingga jika hal demikian terjadi, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus memperhitungkan dan mengeluarkan dari kawasan hutan tersebut agar tidak merugikan masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. ketidaktaa dengan mem, kajian yang dilakukan dalam naskah akademik yang bersangkutan dengan undang undang yang diuji telah dapat menginventarisasi seluruh ketentuan undang undang, putusan mk,,mengabaikan legal policy yang sepatutnya dikenali dalam undang undang dasar tahun dan putusan nomor tahun serta putusan nomor tahun tetapi diabaikan dalam perumusan norma dalam undang undang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nomor tahun khususnya kawasan hutan yang ditunjuk dengan implikasi yang luas atas kepentingan hukum rakyat yang secara sah berkenaan dengan kawasan hutan tersebut membawa . bukan hanya disebabkan karena kebutuhan untuk melakukan penyelarasan norma, tetapi terlebih lagi merupakan bagian dari konstitusionalisme yang telah menggariskan batas atau constitutional boundary, maka norma demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau null and void. achmad nowiki musyawarahlah lebih dahulu undang undang nomor prp tahun undang undang nomor prp membedakan antara tanah yang bukan tanah perkebunan dan hutan, dan tanah perkebunan dan hutan. penjelasannya angka undang undang nomor prp tahun menyatakan dalam pada itu, mengingat faktor faktor yang membedakan tanah tanah perkebunan dan hutan dengan tanah tanah lainnya, maka khusus mengenai tanah perkebunan dan hutan itu dipandang untuk memasarkannya pada menteri agraria dan menteri pertanian, sekarang menteri lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga terjamin garis kebijaksanaan yang seragam terutama karena persoalan perkebunan itu kebanyakan tidaklah hanya dapat dilihat sebagai persoalan daerah semata, selanjutnya terhadap tanah tanah perkebunan dan hutan sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam penjelasan undang undang guo sebagai berikut. sebagai dasar kebijakan dalam menggunakan wewenang yang dimaksud dalam dan ditetapkan dalam bahwa terlebih dahulu haruslah diusahakan tercapainya penyelesaian dengan cara musyawarah dengan pihak pihak yang bersangkutan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god: bahwa pemohon sebagai warga negara republik indonesia merupakan ketua sekaligus anggotpemohon sebagai warga negara republik indonesia berasal dari kesatuan masyarakat hukum adat guguk malala. secara kelembagaan adat, masyarakat adat nagari guguk malala direpresentasikan oleh kerapatan adat nagari kan) yang merupakan sekumpulan datuk datuk (ninik mamak) yang mewakili kaum kaum yang ada nagari. kerapatan adat nagari guguk malala saat ini diketuai oleh pemohon secara geografis, nagari guguk malala membujur dari timur barat dan terletak kecamatan batipuh selatan, kabupaten tanah datar, dan berada bagian barat danau singkarak dengan tekstur tanah berbukit bukit dengan kemiringan rata rata sampai derajat dan sangat sedikit yang datar dan landai. nagari guguk malala berbatas sebelah timur dengan wilayah perairan nagari semarang danau singkarak), sebelah barat dengan nagari enduring, kabupaten padang pariaman, sebelah utara dengan nagari padang laweh malala, sebelah selatan dengan nagari peninggalan, kabupaten solok. jarak antara nagari guguk malala dengan ibukota kecamatan km, dengan ibukota kabupaten km, dan dengan ibukota provinsi km, nagari guguk malala terdiri atas jorong (dusun), yaitu: jorong koto, guguk dan being, dengan luas wilayah dan berada pada ketinggian antara sampai mdpl. wilayah nagari guguk malala terbagi pada empat bagian, yaitu hutan primer, hutan sekunder (perladangan), perumahan, sawah (lahan pertanian), wilayah perairan danau singkarak. jumlah penduduk nagari guguk malala sebanyak jiwa dan jumlah kepala keluarga (data sebagian besar masyarakat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god jika jalan musyawarah tidak membuahkan hasil, maka menteri agraria (menteri pertanian) yang akan menetapkan penyelesaianaerah letaknya perusahaan kebun, dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya. jika dibandingkan dengan angka undang undang p3h undang undang nomor tahun maka sebenarnya ada unsur yang sama yang diatur pula dalam undang undang nomor prp yaitu pemakaian tanah hutan. mengikuti alur pikiran tersebut atas, maka tidak tepat pelanggaran angka undang undang nomor tahun wilayah kehutanan serta merta diterapkan pidana semata seperti sampai dengan huruf undang undang guo. seharusnya pihak yang berwenang menangani masalah ini dengan hati hati mempertanyakan apakah perbuatan itu mengenai pemakaian tanah hutan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor prp jika ya, maka terlebih dahulu harus diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan mengingat dan memperhatikan kepentingan pemilik tanah hutan, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan yang saya kutip tersebut atas. lebih lebih dalam kurun waktu yang lama, masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat sudah terbiasa mengambil kayu kawasan hutan adat. dengan kearifan lokal, tidak mungkin masyarakat hukum adat mengambil kayu dalam rangka pembalakan hutan adat karena mereka hidup dan dihadapi dari hutan yang mereka miliki. kekhawatiran pemerintah akan terjadinya pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam angka undang undang nomor tahun justru dapat dicegah lebih efisien dengan kerja sama dengan masyarakat hukum adat setempat. peluang itu dimungkinkan sebagaimana perwujudan bentuk peran serta masyarakat seperti yang diatur undang undang nomor guo. dengan demikian, penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mengetahui apakah orang tersebut melanggar adatnya sendiri ataukah tidak. jika perbuatannya sesuai dengan hukum adat mereka sendiri, apakah pantas dituntut dengan pidana, padahal konstitusi kita undang undang dasar jelas menyatakmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gonghargai ketentuan hukum adat sebagai perbandingan juga, ordonansi oktober staatsblad (yang mengatur pengosongan tanah akibat dari perbuatan rakyat atas erfah, artikel huruf bahwa intinya rakyat hanya dapat diusir dari tanah perselisihan erfah yang didudukinya, apabila tanah yang ditanami atau diperoleh itu bertentangan dengan ketentuan hukum adat atau ketentuan perundang undangan yang berhubungan dengan penanaman dan perolehan tanah. terhadap tanah tanah yang diduduki sesuai dengan hukum adat, pemilik erfah harus memberi ganti rugi. betapa pemerintah kolonial masih menghormati hukum adat sekalipun keberpihakan masih tetap pada pengusaha. dalam yang sama, pemerintah juga menyadari bahwa sering batas antara tanah erfah dan adat tidak jelas, sehingga orang tidak tahu batas mana tanah adat dan tanah erfah. ahli yakin masih banyak yang belum jelas, apalagi jika batas itu ditentukan sepihak, sehingga tidak mustahil terdapat kawasan yang tumpang tindih antara hutan adat dengan hutan negara., tetapi berdasarkan putusan mahkamah nomor puu ix tanggal juli harus melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder wilayah yang bersangkutan termasuk masyarakat hukum adat. padahal penetapan itu harus melalui tahap tahap yang telah diatur mula. mahkamah konstitusi juga sudah berbuat lebih jauh untuk menghindari sengketa antara negara kehutanan dengan masyarakat hukum adat seperti dalam putusan nomor tahun dan putusan mahkamah nomor tahun harapan saya, saya kira semuanya tentu pemerintah republik indonesia lebih bijaksana, lebih manusiawi. pemerintah republik indonesia masa lalu masih mengedepankan musyawarah terhadap pemakaian tanah hutan vide undang undang nomor tahun dan pemerintah kolonial belanda saja masih bisa menghargai hak masyarakat adat yang menduduki tanah erfah sepanjang hak itu sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak diusir begitu saja, maka saya percaya, yakin merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemerintah akan berbuat lebih manusiawi lagi. jika negara tidak bisa, apa kata dunia? tentang kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan sebelum putusan nomor tahun alasan pemerintah yang mendasarkan sendiri pada putusan nomor tahun tanggal februari bahwa berlakunya frasa ditunjuk atau ditetapkan pada undang undang guo tetap sah dan mengikatundang undang p3h. pendapat demikian sekiranya hanya dilihat dari sisi bunyi teksnya saja. akan tetapi yang benar keberlakuannya tetap harus menghormati konstitusi yang mengakui dan menghormati eksistensi hak hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup undang undang dasar tidak mungkin putusan mahkamah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan standar ganda tentang eksistensi hutan adat yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dan membiarkan penunjukkan penetapan kawasan hutan secara sewenang wenang yang menimbulkan kerugian pada masyarakat hukum adat. dengan demikian, mengklarifikasi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran angka undang undang nomor p3h jika itu dilakukan oleh masyarakat hukum adat, penyelesaiannya harus melalui musyawarah terlebih dahulu serta meneliti apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum adat. samping itu, tambahannya. jika ada dua aturan yang berbeda yang lama dan yang baru dalam hukum pidana, maka aturan yang meringankan bertakwalah yang harus dipilih untuk diterapkan. demikian ketentuan pidana. kesimpulan. angka undang undang nomor tahun dan seterusnya, penjelasan dan seterusnya, undang undang tentang kehutanan yang berkenaan dengan ancaman pidana harus dibaca dan dipahami lebih luas. berdasarkan sejarah bagaimana kebijakan negara mengatasi pemakaian tanah hutan sejak zaman belanda sampai sekarang. sehingga tidak serta merta dilihat dari kacamata yang sempit. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalam menjaga kelestarian hutan, maka negara seharusnya dapat dibangun bekerja sama dengan masyarakat hukum adat. masyarakat hukum adat akan secara cermat dapat mengidentifikasi apakah pembalakan liar tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat sendiri ataukah bukan. jika dilakukan oleh masyarakat hukum adat sendiri, dengan sendirinya selain akan dijatuhi sanksi adat tapi juga dapat dijatuhi sanksi undang undang. sebaliknya, jika perbuatan tersebut bukan merupakan pembalakan liar atau perusakan hutan dan itu sesuai dengan hukum adat setempat, maka harus dibebaskan dari sanksi pidana. bahwa untuk mengatasi pembalakan liar, lebih lebih yang dilakukan oleh pihak lain dalam skala besar dan terorganisasi, hanya dapat diatasi dengan baik apabila dibangun kerjasama dengan masyarakat hukum adat sebagai bentuk partisipasi masyarakat adat menjaga kelestarian hutan. bahwa dengan demikian, angka undang undang ppp nomor tahun dan seterusnya, penjelasan dan seterusnya, undang undang nomor tahun adalah konstitusional bersyarat sepanjang tidak memasukkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat. harapan ahli, ratusan manusia sekarang ada rumah tahanan, ada pula yang dipenjara karena undang undang ini yaitu undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun karena tradisi mereka mengambil kayu hutan disalahkan oleh negara dan dianggap melakukan perusakan hutan. padahal banyak dari mereka yang turun menurun melakukannya sesuai dengan hukum adat: agus setyarso kejahatan kehutanan yang harus diberantas, harus difokuskan untuk kejahatan yang mempunyai kekuatan untuk mengurangi kemampuan pelayanan tiga fungsi sumber daya hutan. adalah kejahatan kehutanan yang terorganisasi yang telah menimbulkan kerusakan, baik dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, maupun aspek sosial. bahkan, lingkup internasional, indonesia telah dipandang sebagai satu dari empat saja negara yang menjadi tempat kejahatan kehutanan secara terorganisasi dunia ini. dalam negeri, banyak kasus dan kejadian yang kasat mata yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisasi menjadi pemicu utama ketidakberdayaan hukum. kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisasi inilah yang harus menjadi garapan utama. untuk penebangan yang dilakukan oleh individu masyarakat dalam dan sekitar kawasan hutan, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan, sehingga mereka mampu meningkatkan kehidupannya pertandingan dengan keberlanjutan sumber daya hutan sekelilingnya. masyarakat yang tinggal dan dalam dan sekitar hutan, tidaklah pantas menjadi garapan yang utama bagi undang undang nomor tahun ini. oleh karena itu, kejahatan kehutanan yang terorganisasi perlu didefinisikan dengan baik untuk tidak menyimpang dari fokus pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. definisi yang telah disepakati oleh unodc mengenai organized crime ahli bacakan adalah bahwa dalam bahasa inggris, the conceptual areas related organized crime groups include the organizational formula and the availability three basic resources which capital, violation law, and capacity influence law enforcement and judicial system. dalam bahasa indonesia, terjemahan bebasnya kurang lebih adalah sebagai berikut. kejahatan kehutanan yang terorganisasi itu menyangkut dua hal: yang pertama adalah situ ada mekanisme organisasi yang dapat dibuktikan dan yang kedua adalah adanya sumber daya yang saling berkait satu antara yang lain yaitu adanya modal atau capital, adanya kekuatan untuk melanggar hukum, dan yang ketiga adalah adanya kemampuan kapasitas untuk mempengaruhi penegakan hukum kepemerintahan dan sistem hukum itu sendiri. tiga hal inilah yang harus ada menjadi garapan utama dari undang undang yang sedang kita uji ini. nah, saya ulangi sekali lagi bahwa kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisasi harus memenuhi syarat bahwa situ harus ada struktur organisasi, harus ada rantai komando, dan situ harus ada sumber daya yaitu sumber daya tukang atau pemodal, sumber daya kekuatan untuk melanggar hukum secara sengaja, dan sumber daya untuk mempengaruhi sistem penegakan hukum birokrasi maupun sistem yudisial. ahli sependapat dengan butir menimbang yang ada dalam undang undang ini, butir terutama yaitu bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. ahli mengatakan dan menyatakan bahwa inilah yang perlu kita pegang. jadi, seharusnya pertimbangan tersebut diikuti oleh semangat dan isi dalam batang tubuh undang undang ini, tetapi bahwa batang tubuh undang undang mulai dari dan seterusnya ternyata tidak fokus kepada spesifikasi yang menyangkut atau melingkupi pada pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. ahli menilai bahwa angka dengan bunyi terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari atasdiri sendiri dan tidak untuk tujuan komersial pengertian mengenai terorganisasi ini tidak tepat, sehingga mudah sekali menimbulkan salah sasaran dalam implementasinya karena situ tidak dijelaskan bahwa ada struktur organisasi yang menyangkut hubungan komando, perintah dan tidak menyangkut. tiga sumber daya yang ada dalam definisi organisasi yaitu adanya dana dari tukang biasanya. kemudian adanya kekuatan untuk melanggar hukum dan adanya kapasitas untuk mempengaruhi penegakan hukum, mempengaruhi birokrasi, dan mempengaruhi sistem hukum itu sendiri, undang undang nomor tahun hanya bermanfaat jika difokuskan untuk memberantas kejahatan hutan termasuk pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. kurnia warman ahli sebagai anggota masyarakat hukum adat, yang dilahirkan nagari lakitan, kabupaten pesisir selatan, sumatera barat: khusus terkait dengan pengakuan hutan adat sebagai bagian dari objek hak masyarakat hukum adat. pengakuan konstitusional yang tersebut atas, telah dikuatkan pula oleh mahkamah melalui putusan nomor puu x merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perihal pengujian undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar. berdasarkan putusan itu, hutan adat yang sebelumnya dinyatakansebagai bagian dari hutan negara, tidak lagi merupakan hutan negara. jadi hutan adat sudah diakui sebagai entitas tersendiri yang dikelola oleh masyarakat hukum adat setempat. dengan demikian, hak masyarakat hukum adat atas hutan telah dipulihkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan tersebut. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap undang undang yang dikeluarkan oleh negara, wajib mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat karena dilindungi oleh konstitusi. jika kemudian ternyata ada undang undang yang materi muatannya tidak mengakui dan tidak menghormati masyarakat hukum adat, maka undang undang tersebut dapat diskualifikasi bertentangan dengan undang undang dasar. walaupun telah mengakui dan menghormati keberadaan hak masyarakat hukum adat, konstitusi negara tidak memberikan pengertian terhadap apa itu hak masyarakat hukum adat atau hak hak tradisional. begitu juga dengan kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat atas hanya akibatnya, ketaatan undang undang terhadap konstitusi dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat terkait dengan hak ul, tidak bisa serta merta ditemukan rujukannya dalam konstitusi itu sendiri. pada prinsipnya, pemanfaatan tanah dan kekayaan alam dalam wilayah adat dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat hukum adat, bukan untuk dikomersilkan. ketentuan ini sebetulnya sekaligus sebagai pelindung atau pencegahan terhadap kerusakan tanah dan kekayaan alam, termasuk hutan wilayah adat. atau setidak tidaknya memperlambat kerusakan itu kemudian hari. dewasa ini memang ada kesan negatif terhadap masyarakat hukum adat. dalam perlindungan bumi, air, kekayaan alam, terutama hutan. apa kesan negatif itu? bahwa sebagian oknum anggota masyarakat hukum adat, justru terlibat dalam jaringan sebagai pelaku perusakan hutan itu sendiri. kesan ini biasanya dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk tidak lagi mengakui atau menghormati hak hak mereka. menurut ahli, adanya oknum seperti itu yang ikut dalam jaringan pembalakan liar seperti itu, merupakan imbas dari kewenangan negara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god merampas hutan mereka. dan apalagi hutan tersebut kemudian diserahkan kepada perusahaan, sehingga timbul anggapan bahwa daripada dirusak dan diambil oleh orang luar, yang dalam ukuran konteks mereka disebut dengan orang luar, lebih baik mereka juga ikut menebang. jadi kesadaran masyarakat hukum adat yang selama ini melindungi hutan dan sumber daya alam, itu telah dirusak oleh perilaku negara yang memberikan begitu saja bagian bagian hutan kepada investor untuk ditebang. ahli berkeyakinan karena sejarah membuktikan bahwa selama hutan masih dikelola oleh masyarakat hukum adat, sebelum ada negara kesatuan, sebetulnya hutan itu tidak mengalami kerusakan. justru kerusakan hutan menurut saya, masih terjadi sejak negara mengambil alih penguasaan hutan dari pangkuan masyarakat hukum adat. dalam perkembangan pengelolaan hutan wilayah adat, masyarakat hukum adat sebetulnya tidak antarnegara. apalagi negara tersebut lahir dari rahim mereka sendiri, seperti negara kesatuan republik indonesia. sejarah sukses masyarakat hukum adat melindungi hutan bersama negara atau pemerintah, bahkan sudah dibuktikan sejak zaman kolonial. ahli dapat kemukakan dalam hal ini, seperti misalnya pengelolaan hutan lindung pada kawasan hutan yang sekarang dikenal dengan taman nasional kerinci selat kampung saya. menurut doerachman, seorang penulis, dalam sejarah itu, walaupun awalnya dibuat untuk kesepakatan antara belanda dengan beberapa nagari kabupaten solok saja, namun karena isinya dianggap baik, maka solok regering itu juga diberlakukan seluruh sumatera barat. misalnya, kabupaten agam, berlaku pada tahun dua tahun setelah disepakati. solok regering atau peraturan solok ini akhirnya merupakan pedoman dalam pengelolaan hutan simpanan dan hutan nagari yang terdapat wilayah wilayah nagari sumatera barat. solok regering juga mengatur tentang bagaimana penerapan bungo kayu yang selama ini dikelola oleh nagari bagi setiap orang yang mengambil hutan dari hutan yang ada sekitar masyarakat hukum adat. walaupun tidak semua isinya relevan dengan kondisi kekinian dalam kehidupan berbangsa saat ini, namun pelajaran yang dapat diambil dari sejarah ini adalah bahwa masyarakat hukum adat ternyata tidak menentang adanya perlindungan fungsi hutan oleh negara. bahkan, mereka malah mendukung karena merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mereka menyadari bahwa hutan berfungsi sebagai pendukung kehidupan mereka hari ini dan masa depan. kolaborasi negara dan masyarakat hukum adat dalam perlindungan hutan tersebut telah berjalan dengan baik. setidaknya dibuktikan dengan tidak adanya ketegangan hubungan antara pemerintah kolonial dengan masyarakat hukum adat pada masa itu. hasilnya adalah fungsi hutan terjaga, kehidupan masyarakat hukum adat tetap harmonis. permasalahannya baru baru muncul setelah pemerintah nasional mengambil alih pengelolaan teks dan secara sepihak melakukan perluasan kawasan tanpa melibatkan masyarakat hukum adat. ini sebagai contoh. alih alih bisa melindungi fungsi hutan, modus ini malah memicu konflik dan meningkatkan laju kerusakan hutan. hal ini setidaknya membuktikan bahwa perlindungan hutan tanpa melibatkan masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat telah gagal. apalagi dengan adanya berbagai undang undang sektoral, seperti undang undang nomor tahun tentang kehutanan, termasuk undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang telah terbukti menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat wilayah adat mereka sendiri. memang suatu ironi dalam kehidupan hari ini. dalam hal ini, masyarakat hukum adat menurut ahli ibaratnya mengalami nasib tragis. ahli diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga pula . apa maksudnya? hak mereka sudah atas bumi, air, dan kekayaan alam itu, terutama hutan telah dirampas oleh pemerintah . dan mereka dipidana pula karena telah memanfaatkan hutan tanpa izin dari negara. sungguh merupakan nasib yang menurut ahli memilukan bagi warga bangsa yang merupakan penduduk asli negara ini. kondisi ini tentu sangat bertentangan dengan amanat amanat konstitusi yang dengan tegas mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. kasus per kasus sebetulnya masyarakat hukum adat telah berjuang melawan kewenangan negara dala kriminalisasi terhadap mereka wilayah adat untuk kebutuhan hidup mereka sehari hari dan keluarga. namun ternyata, perjuangan tersebut tidak menunjukkan hasil yang memadai karena begitu banyak dan rumitnya kasus yang harus mereka hadapi dan tentu saja berjuang tersebut itu tidak akan efektif karena akar persoalannya belum tersentuh, yaitu adanya materi muatan undang undang yang menyatakan aktivitas sehari hari masyarakat hukum merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god adat itu dilarang dan diancam dengan pidana. untuk itulah saat ini, mahkamah konstitusi diharapkan menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat hukum adat seluruh indonesia dalam memperjuangkan hak hak konstitusionalnya yang dijamin oleh undang undang dasar dan selama ini mahkamah konstitusi telah teruji dengan beberapa putusannya yang memihak kepada kepentingan masyarakat hukum adat, seperti putusan nomor tahun agar depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat wilayah adat dalam memanfaatkan hutan mereka untuk kehidupan mereka sehari hari. ricardo subarmatayangmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nagari guguk malala berprofesi sebagai petani, peladang yang menggarap hutan sekunder dan nelayan danau,sebagian kecil lainnya berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil dan buruh(bukti sebagian besar anak kemenakan masyarakat) nagari guguk malala menggarap lahan yang dikuasai oleh masing masing suku. masyarakat secara turun temurun menggarap lahannya dengan peralatan sederhana seperti parang dan arit. mereka menanam pala, cengkeh, kopi, kakao, kemiri dan lain lain atas hutan ul. wilayah ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan lindung:tur dan cerita cerita rakyat setempat, serta hutan tua bekas ladang yang menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, berdasarkan catatan datuak rangka endah, ninik mamak nagari guguk malala berasal dari priangan, padang panjang, yang mencari daerah baru untuk tempat tinggal. pencarian daerah baru ini digambarkan dengan kata adat dilaik bapintal naik, bumi bapintal turun , sumber mata pencaharian masyarakat malala berasal dari danau dan hasil hutan. sehingga hutan malala dianggap sebagai pusako tinggi karena diyakini yang membuka hutan pertama adalah para nenek moyang mereka. hutan sebagai pusako tinggi dinamakan hutan ul. konsep sangat dipertahankan oleh masyarakat.: pengelolaan hutan pertama dilakukan oleh masyarakat kenagarian guguk malala dimulai pada tahun dengan menghasilkan kayu surian, rotan, serta mana. ketika sistem pemerintah nagari berubah menjadi desa pada tahun guguk malala yang wilayahnya sampai asam pulau akhirnya harus dipecah: malala berdiri sendiri, dan asam pulau bergabung dengan kabupaten padang pariaman. pemisahan ini menyebabkan permasalahan tentang batas nagari. pada tahun bupati tanah datar yang pada saat itu dijabat oleh datuak pemuncak kemudian membuat kesepakatan dengan bupati padang pariaman bahwa penentuan batas kawasan hutan berdasarkan pada kesepakatan ninik mamak. penentuan batas ini dinyatakan dalam bahasa adatdalam konteks uji materiil ini, perlu mencermati ketentuan ketentuan mengenai kriminalisasi. eddy o.s diaries kriminalisasi dilihat dari perspektif politik hukum kehutanan.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godslide berikutnyamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godnah,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god3hmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmenurut saya dalam konteks uji materiil ini, perlu mencermati ketentuan ketentuan mengenai kriminalisasi. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god adapun analisis ahli sebagai berikut. pertama,berdasarkan interpretasi doktrin, yaitu memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu,, masing masing adalah individual bilangan atau kepentingan kepentingan individu. sociale maatschappelijke bilangan, kepentingan kepentingan sosial atau masyarakat. dan staatsbelangen atau kepentingan kepentingan negara. cast guo ketentuan pidana dalam undang undang guo justru tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang sudah mendiami kawasan hutan selama bertahun tahun dan memperoleh penghidupan sekitar kawasan hutan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kedua ahli terdahulu. kedua,berdasarkan interpretasi tradisional, yaitu interpretasi dengan cara melihat suatu perilaku dalam suatu tradisi hukum masyarakat. keberadaan masyarakat adat yang berada wilayah kawasan hutan adalah turun temurun dalam rangka mempertahankan kehidupannya, memiliki hak ul, untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitar kawasan hutan. pidana dalam undang undang guo menafikan tradisi hukum masyarakat yang sudah hidup turun temurun kawasan hutan. hal ini jelas bertentangan dengan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang termaktub dalam konstitusi. selain itu, konstruksi pidana yang demikian, mengingkari fungsi melindungi hukum pidana, sebagaimana yang telah diutarakan atas. ketiga, kembali kepada interpretasi doktrin. dalam hal ini berkaitan dengan asas legalitas menurut machteld boot dengan mengutip pendapatnya jescheck dan legend, paling tidak ada empat syarat yang termasuk dalam asas tersebut. yang kemudian apabila kita uraikan, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh bootbahwa. pertama,dalam asas legalitas itu termaktub prinsip null crime, novela pena sine lege praevia,, makna ini dalam perkembangan asas legalitas telah disimpan beberapa negara, dengan alasan melindungi kepentingan negara dan bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat. merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.d, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru. berdasarkan prinsip null crime, nulla pena sine lege certa, atau yang dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah lex certa. yang memuat ketentuan pidana dalam undang undang guo bersifat diskriminatif, tumpang tindih, bertentangan antara satu dengan yang lain, dan tidak dapat dibenarkan dalam konteks doktrin hukum pidana. beberapa antaranya angka yang berbunyi. pengunaan kawasan hutan tanpa izin, atau pengunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin, dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah . catatan kritis terhadap tersebut, bagaimana jika masyarakat adat yang sudah hidup turun temurun dalam satu kawasan hutan, kemudian berdasarkan guo dikriminalisasikan? bahkan terhadap kawasan hutan yang penetapannya masih dalam proses. bagaimana kemudian kalau itu diizinkan, dia sudah terlanjur dihukum karena prosesnya belum selesai? ini menimbulkan ketidakpastian. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god minangkabau sebagai berikut, kok ranting samo ditatah kok air samo disana, rimba nan lereng bawah masuk asam pulau, rimba nan mengarah aceh masuk gugak malala. setelah dicari titik pertengahan antara guguk malala dan asam pulau maka ditemukanlah bukik paru anggang sebagai batas hutan antara malala dan asam pulau). berdasarkan kesepakatan yang dibuat atas, maka semua hasil hutan yang berada dalam hutan nagari malala dimanfaatkan oleh guguk malala, dan hutan yang berada dalam kawasan asam pulau dimanfaatkan oleh asam pulau. artinya, pengelolaan dilakukan dengan sendiri sendiri sesuai dengan status masing masing nagari: bahwa pada tahun pemerintah pusat hendak menguasai hutan sekitar nagari guguk malala dan ingin menjadikan hutan nagari guguk malala sebagai hutan lindung, namun karena mendapat pertentangan keras dari rakyat, pemerintah tidak dapat menguasai hutan. setelah bermusyawarah dengan masyarakat, pemerintah kemudian menawarkan kesepakatan membagi dua setiap perolehan hasil hutan, namun hal ini tetap tidak disetujui oleh masyarakat. bahkan selanjutnya, pada tahun melalui keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor pts ii tentang penunjukkan kawasan hutan wilayah provinsi daerah tingkat sumatera barat seluas, (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar (bukti telah menunjuk lahan milik masyarakat adat guguk malala sebagai kawasan hutan(dengan status penunjukan), penunjukkan kawasan hutan melalui keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor pts telah merugikan pemohon dan masyarakat adat guguk malala, karena nyata nyata areal tersebut merupakan lahan mereka, sebagai masyarakat adat, pengakuan atas eksistensi dan keberadaan hak atas tanah hutan guguk malala secara tegas diatur dan diakui oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor tahun tentang nagari,ada dan hidup di. wilayah kabupaten tanah datar, sumatera barat(bukti merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dua. yang menyatakan,erah, dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang. sebagaimana dimaksud dalam huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat bulan. jadi, masyarakat adat yang memang mereka hidup dari kawasan hutan, membawa golok saja diancam dengan pidana. berikut ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau membawa alat alat berat dan atau alat alat yang, sebagaimana dimaksud dalam huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama tahun. satu sisi, tersebut mensyaratkan pembentukan kesalahan berupa kesengajaan. syarat dari kesengajaan adalah wetten willenatau mengetahui dan menghendaki. sedangkan dalam guo huruf terdapat kata kata patutdiduga yang berarti tidak lagi mensyaratkan kesengajaan, melainkan keadaan. kurang menduga dugaan atau kurang pengganti hatian adalah syarat dari keadaan, tegasnya terdapat pertentangan bentuk kesalahan yang terdapat dalam guo, sehingga membahayakan bagi kepastian hukum. ketentuan yang lain, yang tidak dapat dibenarkan secara doktrin hukum pidana. menyatakan,. . bahwa turut serta melakukan itu adalah perbuatan yang menghendaki double omzet, dua kesengajaan. kesengajaan yang pertama adalah adanya meeting mind antara para pelaku dan kesengajaan yang kedua adalah kerja sama yang nyata antara para pelaku. bagaimana double omzet itu lalu kemudian ada keadaan dalamnya? jadi ini secara doktrin, ketentuan tidak dapat dibenarkan dengan kalimat yang menyatakan, barang siapa atau orang karena kelalaiannya turut serta melakukan. dalam turut serta melakukan itu tidak akan mungkin ada kelalaian. karena turut serta melakukan itu menghendaki adanya suatu kesengajaan, bahkan dikatakan double omzet. yang satu subjektif dari penyertaan tersebut yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dikatakan sebagai bersekutu adanya meeting mind dan yang satu adalah objektif dari turut serta adanya perbuatan yang sama. sini ahli mengutip pendapat yang dikemukakan oleh pope yang mengatakan bahwa dalam medeplegen, ada dua kesengajaan. kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik antara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau meeting mind antara mereka. kedua adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum pengadilan. situ kemudian ada suatu postulat yang menyatakan pihak .yang bersepakat dalam melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama. bahkan ditegaskan oleh moeljatno bahwa kesengajaan yang pertama adalah subjektif onrechtselement atau elemen melawan hukum yang subjektif, yaitu sikap batin antara para pelaku peserta. sedangkan kesengajaan yang kedua adalah objektif onrechtselement atau melawan hukum objektif, yakni adanya kerja sama yang nyata antara para pelaku. dengan demikian, berdasarkan interpretasi doktrin, guo seharusnya memang dibatalkan karena tidak dapat diterima secara doktrin. i2.3j menimbang bahwa presiden pada persidangan tanggal november telah memberikan keterangan dan telah menyerahkan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohonmerasa dirugikan hak konstitusionalnya olehketentuan guo p3h dan ketentuan guojuu kehutanan karena alasan sebagai berikut: bahwa definisi angka p3h akan memberikan kerugian bagi pemohon sampai dengan karena pemohon sampai dengan merupakan korban kriminalisasi dari ketentuan yang ada p3h yang mengatur tentang larangan memungut hasil hutan dan menduduki kawasan hutan tanpa izin. terlebih sejak lama sampai dengan sekarang pemohon merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god s.d. pemohon masih bertempat tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. bahwa oleh pemohon sampai dengan pemohon dianggap merugikan karena sebagai masyarakat lokal serta masyarakat hukum adat yang tinggal kawasan hutan baik yang sedang. kemudian bagi pemohon sampai dengan pemohon ketentuan guomengakibatkan tersingkirnya masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal yang berada dalam, serta fungsi sosial tanah bagi warga negara indonesia sebagaimana diperjuangkan oleh pemohon sampai dengan sehingga oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin uud bahwa keberadaan p3h bahkan ibu dalam kehidupannya. sehingga ini bertentangan dengan dan uud bahwa para pemohon meminta pencabutan dan pembatalan dan p3h dikarenakan guo menunjukkan ada perlakuan terhadap barang bukti yang bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan serta mengabaikan ketidakadilan. dengan demikian jika dilihat dari substansi ago berpotensi menambah perusakan hutan. bahwa terhadap ketentuan yang menyatakan, dalam pembatasan waktu hari sejak dilimpahkan pengadilan dari penuntut merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god umum terhadap perkara perusakan hutan menurut paracegahan hukum. selain itu, pemaksaan atas penerapan ini akan mengesampingkan hal materiil yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga dikhawatirkan kebenaran materiil sebagaimana tujuan peradilan pidana menjadi tak tercapai. sehingga guo bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud bahwa keberadaan p3h yang mengandung ancaman pidana akan membatasi para pemohon, khususnya pemohon sampai dengan pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mengembangkan dirinya yaitu sebagai konteks masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak akan dapat terpenuhi lagi jika tersebut diterapkan. sehingga berdasarkan ketentuan pidana yang sebenarnya menyasar kepada individu dalam p3h terbukti telah mengingkari keberadaan masyarakat hukum adat dan melanggar kepastian hukum, dan melanggar hak mengembangkan diri para pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan dan uud bahwa berdasarkan huruf p3h. dengansehingga pemberlakuan ketentuan pidana p3h terhadap kawasan hutan yang statusnya baru ditunjuk akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. bahwanya juga merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idterhadap ketentuan dan kehutanan yangdengan kelalaian tersebut mengakibatkan timbulnya konflik yang dialami para pemohon. sehingga dengan ketiadaan penetapan batas waktu dalam guo menjadi bertentangan denganerkara nomor puu ix terhadap ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf kehutanan, kekosongan hukum atas tindak pidana yang terjadi kawasan hutan, para pemohon meminta ketentuan inilvetanat@mahkamahkonsitua godketentuan guo p3h dan ketentuan guo kehutanan terhadap uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goii1 dan nomor puu bahwa para pemohon sampai dengan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, selanjutnya pemohon sampai dengan pemohon adalah badan hukum privat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena dalam p3h dan dalam kehutanan. terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon, pemerintahmenyerahkansepenuhnya kepada mahkamah konstitusiuntukmempertimbangkandanmenilainyaapakah pem ohonmemilikikedudukanhukum (legal standing) atautidakdalampermohonan pengujian undang undang guo, sebagaimana yang ditentukan2011kehutananmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god3hdengan kemampuan dayadukungsertamemperhatikankelestarian merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god fungsidankeseimbangan lingkungan hidupguna mendukungpengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upayakan sungguh sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, sepertipembalakanliar(illegal logging),penambangantanpaizin(illegal mining),danperkebunan ilegal. kejahatanitu telahmenimbulkankerugiannegara danlindung ataupun hutan konservasi. perusakan hutan telahberkembang menjadisuatutindakpidanakejahatanyangberdampak luarbiasadanterorganisasisertamelibatkanbanyak pihak,baiknasional maupun internasional. kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkatyangsangatmengkhawatirkanbagikelangsunganhidupmenanganiperusakan hutansesungguhnya telahlamadilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. halit antaralaindisebabkanolehperaturanperundang undangan yang ada,belum secara tegasditangani secara efektif dan efisien sertapemberian efek jera kepada pelakunya. p3h menitikberatkanpadapemberantasanperusakanhutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yangdilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas (dua) orangtua lebih, dan yang bertindak secara bersama sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuanmelakukanperusakanhutan, tidak termasuk kelompok masyarakat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yangtelahhidupsecaraturun temurundidalamwilayah hutantersebut dantelahmelakukankegiatanperladangandengan mengikutitradisikearifan lokalnyaketentuan definisi angka p3h, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa ketentuan angka p3h yang menyatakan, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud telah diatur dalam bab ketentuan umum yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi perusakan hutanlampiran angka undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan)'memang harus merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sebagai pilar hak konstitusional pemohon hutan sebagai salah satu bagian dari wilayah adat merupakan sarana terpenting demi kesejahteraan diri serta keluarganya, bahwa pemohon menilai keberadaan dan di dalam ppp yang diujikan berpotensi menyebabkan hilangnya hutan pemohon serta anggota masyarakat guguk malala lainnya, dan timbulnya masalah lain, yakni kehilangan sumber penghidupan serta terancam pemidanaan. sebagai contoh, sebagaimana yang tercantumdalam angka ppp, yang mendefinisikan perusakan hutan sebagai,. hal ini akan mengancam keberadaan dan keberlanjutan masyarakat adat, khususnya pemohon atau masyarakat lokal yang selama ini hidup dari hasil hutan: dengan demikian, keberadaan ppp berpotensi mengancam kehidupan, menghilangkan akses, upaya pemanfaatan dan penguasaan atas hutan yang merupakan bagian dari wilayah adat pemohonakibat (causal terbang) secara langsung dari berlakunya ppp dan kehutanan, bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai petani, yang juga adalah ketua adat perkasa dato perkasa), bertempat tinggal kampung perkasa, kecamatan untuk, kabupaten sumbawa, nusa tenggara barat. pemohon tinggal bersama kepala keluarga lainnya. tempat tinggal masyarakat adat perkasa dinyatakan pemerintah sebagai kawasan hutan lindung, padahal terdapat bukti bukti yang menunjukkan peninggalan leluhur masyarakat adat perkasa, pada november masyarakat adat perkasa, termasuk pemohon didatangi dinas kehutanan provinsi ntb bersama tim gabungan pemerintah daerah untuk mengusir masyarakat adat perkasa dari tempat tinggalnya, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat. penggunaan kata yang ditunjuk adalah sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal februari dalam pertimbangan hukumnya pada angka menyatakandengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut atas, maka kawasan hutan yang ditunjuk sebelum putusan mahkamah konstitusi masih mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai kawasan hutanp3h. hal tersebut juga secara tegas diatur dalam huruf p3h yang mengatur bahwa dengan berlakunya p3h tersebut, makaerdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat ketentuan angka p3h telah sejalan dengandan karenanya ketentuan angka p3h tidak bertentangan dengan dan uud terhadap ketentuan p3h yang pada intinya mengatur kebijakan pemerintah dalam kawasan hutan dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dalam ketentuan uud pemerintah berpendapat bahwa ketentuan guo yang menyatakan,dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan kawasan hutan. karena dengan tidak adanya dasar yuridis batas kawasan hutan berupa peta kawasan dan koordinat geografis, maka akan berdampak meningkatnya intensitas perambahan hutan, penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan illegal. bahwa kebijakan pembuatan peta penunjukan kawasan hutan dan atau koordinat geografis merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan huruf kehutanan yang memberterhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan tersebut, pemerintah tetap mengakui keberadaannya sepanjang dapat dibuktikan keabsahannya sesuai kehutanan yang juga pernah dilakukan pengujian mahkamah konstitusi putusan nomor puu x berdasarkan uraian atas maka kebijakan pemerintah membuatmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan uud terhadap ketentuan p3h yang pada intinya membatasi masyarakat untuk memanfaatkan hutan yang dianggap bertentangan dengan dan uud pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: bahwa ketentuan p3h yang menyatakini terkait dengan izin pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam huruf kehutanan yang menyatakan bahwa, masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan . bahwa sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal juli mahkamah konstitusi telah memutuskan untuk adanya perlindungan hak hak adat atas tanah yang bersifat individual. terhadap putusan mahkamah konstitusi ini, kementerian kehutanan telah menerbitkan regulasi yaitu peraturan menteri kehutanan nomor menhub ll jis peraturan menteri kehutanan nomor menhub ll dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub ll selanjutnya pemerintah telah menerbitkan pb. menhub ll nomor prt m dan nomor skb ix tanggal oktober tentang tata cara penyelesaian penguasaan yang berada dalam kawasan hutan. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal mei dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa,merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id banyakperaturan perundang undangan yang lahir sebelum undang undang yang . bahwa dengan adanya keharusan izin penebangan kayu sebagaimana dimaksud guo dimaksudk sebagaimana dimaksud kehutanan dan p3h, dengan ketentuan tersebut telah sejalan dengan amanat konstitusi. terhadap ketentuan dan p3h yang dimohonkan untuk dicabut dan dibatalkan, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: dan p3h yang menyatakan:maksud dari ketentuan guo adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari. diatasnya ketentuan bahwa pemerintah memberikan penugasan kepada merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id bumn untuk pemanfaatan barang bukti berupa kebun adalah agar hasil dari kebun tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemulihan kawasan hutan tersebut. selain itu penugasan tersebut dilakukan karena dalam kawasan hutan secara yuridis tidak dibolehkan adanya kegiatan perkebunan. sedangkan untuk barang bukti berupa tambang karena secara yuridis penggunaan kawasan hutan (hutan produksi dan hutan lindung) untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan diperbolehkan sebagaimana ketentuan kehutanan, sehingga dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam perizinan penggunaan kawasan hutan salah satu kewajiban pemegang izin adalah melakukan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan areal kerjanya yang merupakan salah satu bentuk dari pemulihan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam dan kehutanan. dengan demikian meskipun terdapat perbedaan perlakuan barang bukti antara kebun dan tambang, tetapi pada dasarnya tujuannya adalah dalam rangka pemulihan kawasan hutan agar sesuai dengan fungsinya. terhadap ketentuan p3h yang mengatur tentang jangka waktu perkara perusakan hutan yang dianggap bertentangan dengan uud pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: p3h yang menyatakan bahw. ketentuan ini dimaksudkan mengatur norma jangka waktu pemeriksaan pengadilan ketentuan dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai penjelasan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. bahwa jangka waktu hari kerja, dimaksudkan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf juga sangat terkait erat dengan pilihan kebijakan (open legal policy) dari pembentuk undang undang dpr bersama presiden). merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan demikian menurut pemerintah, ketentuan guo sama sekali tidak terkait agar masalah konstitusionalitas pemberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji. dengan demikian ketentuan p3h yang menentukan mengenai jangka waktu perkara perusakan hutan tidak bertentangan dengan uud terhadap ketentuan dan dan dan huruf huruf huruf huruf dan dan p3h yang dianggap oleh para pemohon sebagai pengingkaran terhadap masyarakat hukum adat, pelanggaran terhadap hak pengembangan diri masyarakat dan cermin ketidakpastian hukum, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa guo pada intinya memuat norma sanksi terhadap pelanggaran norma larangan dalam p3h. pemuatan norma sanksi pidana dalam ketentuan tersebut, menurut pemerintah sudah sesuai dengan amanatoleh karena itu, ketentuan iniguilty before the law yang tidak membeda bedakan kedudukan seseorang mata hukum. bahwa pemberlakuan norma tersebut tidak hanya berlaku pada masyarakat hukum adat, tetapi berlaku terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali yang melakukan pelanggaran terhadap norma larangan, akan dikenakan sanksi sesuai guo.p3h. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dari penjelasan tersebut atas, pemerintah berpendapat ketentuan guo tidak bertentangan dengan ketentuan dalam uud terhadap ketentuan huruf p3h, yang pada intinya para pemohon mendalilkansehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum, pemerintah berpendapat: huruf p3h menyatakan bahwa. pencantuman guo merupakan tindaklanjut dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal februari yang dalam pertimbangan hukumnya pada angka menyatakan:berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka penunjukan kawasan hutan sebelum putusan mahkamah konstitusi puu ix tanggal februari tetap mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat, sehingga tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan tetap dapat dikenakan sanksi sesuai p3h. bahwa ketentuan guo merupakan aturan peralihan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga dapat dipedomani oleh seluruh warga negara indonesia terkait tindak pidana perusakan hutan. dengan demikian ketentuan huruf p3h tidak bertentangan dengan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap keberadaan penjelasan kehutanan yang pada intinya para pemohon mendalilkan bahwa penjelasan ini sebagai sehingga bertentangan dengan dan uud pemerintah berpendapat bahwa kehutanan dinyatakan bahwa dalam pengurusan kehutanan dilakukan dengan perencanaan kehutanan yang meliputi:sedangkan penjelasan adalahtahun dalam ketentuan penjelasan 12yang menyatakan,adalah menjelaskan secara lengkap apabila merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan konsekuensi logis dalamberdasarkan uraian atas, penjelasan kehutanankehutanankehutanan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan demikian penjelasan kehutanan tidak bertentangan dengan uud terhadap ketentuan dan kehutanan yang pada intinya pemohon mendalilkan ketentuan inisehingga bertentangan dengan uud dan putusan perkara nomor puu ix pemerintah berpendapat: bahwa ketentuan kehutanan menyatakan bahwa, pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melaluiproses sebagai berikut: penunjukan kawasan hutan: penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan: dan penetapan kawasan hutan . bahwa pengukuhan kawasan hutan merupakan rangkaian proses kegiatan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. berhasilnya kegiatan penetapan kawasan hutan bergantung pada kegiatan kegiatan lain yang mendahuluinya. sedangkan terhadap kehutanan merupakan ketentuan peralihan yang muatannya mengatur penyesuaidengan yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide butir lampiran nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan). berdasarkan hal tersebut atas, ketentuan kehutanan berlaku mutasi mutans dengan kehutanan terhadap masalah penetapan kawasan hutan. sehingga ketentuan dan kehutanan sudah sejalan dan selaras dengan putusan perkara puu ix dan nomor tahundan tidak bertentangan dengan uud terhadap ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf yang pada intinya para pemohon mendalilkan ketentuan ini dimohonkan untuk dinyatakan mengikat secara bersyarat (conditional konstitus, pemerintah berpendapat: bahwa ketentuan huruf huruf huruf adalah dimaksudkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan agar tercapai tujuan penyelenggaraan kehutanan, yaitu sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. bahwa ketentuan huruf dan huruf kehutanan telah dicabut dengan ketentuan p3h, sehingga pemerintah memandang tidak perlu memberikan tanggapan dalil para pemohon terkait guo. cc. apabila guo ini menjadi sorotan internasional. berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan huruf huruf huruf sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan denganyang memeriksa, mengadili danmemutuspermohonanpengujiandan ketentuan guo undang undang nomor41 tahun1999 tentang kehutananterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun dapatmemberikanputusan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan alasan tanah yang ditempati merupakan wilayah hutan lindung. selanjutnya pada desember sekitar personel terdiri dari tni,polisi dan polisi hutan dari kabupaten sumbawa barat dengan membawa senjata laras panjang mendatangi wilayah perkasa dan membakar rumah tempat tinggal masyarakat adat perkasa. tanpa dialog dan diberi kesempatan menyelamatkan harta benda, aparat keamanan mengusir warga, dan membakar seluruh rumah warga, yang tersisa hanyalah buah masjid, bahwa selanjutnya, pemohon yang sebagai pimpinan masyarakat perkasa ditangkap dan ditahan polres kabupaten sumbawa baratkarena dituduh melakukan pendudukan kawasan hutan. pemohon ildikriminalisasi dan dinyatakan bersalah, turut serta mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut , sebagaimana diatur huruf juncto nomor tahun tentang kehutanan sebagaimana diubah dengan tahun juncto kuh pidana juncto ke kuh pidanaoleh pengadilan negeri sumbawa besar melalui putusan nomor pid.b pn.sbb tanggal desember putusan tersebut dikuatkan putusan pengadilan tinggi mataram nomor pid pt.mtr, tanggal januari dan putusan mahkamah agung nomor k pid.sus tertanggal juni (bukti oleh sebab itu,aka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian ppp dan kehutanan, pemohon iii, rosyidi bin parms adalahkk), dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pengelolaan hutan yang dilakukan pemohon iii dan warga lain dukuh didik adalah berdasarkan riw kepemilikan dan pengelolaan yang sudah dilakukan turun temurun sebelum belanda mengeksploitasi wilayah hutan jawa. kemudian sekitar tahun belanda (melalui pemerintahan desa saat itu) meminjam tanah yang digarap warga untuk ditanami pohon jati selama kali masa panen atau sekitar tahun. adapun luas tanah yang merdeka barat jakarta tel fax email selnyatakan ketentu dan penjelasan huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan undang undang nomor41 tahun1999tentang kehutanantidak bertentangan dengan uud selain itu presiden, mengajukan tujuh orang saksi dan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal desember januari dan februari yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi presiden edi santoso saksi sebagai masyarakat biasa daerah solok selatan yang berbatasan dengan taman nasional, dalam wilayah taman nasional, menurut saksi tidak tahu ada hutan nagari, tidak ada yang dihukum masyarakat karena mengambil kayu taman nasional, saksi sudah lahir sumatera barat tetapi termasuk suku jawa. mustiadi saksi sebagai kepala desa dari tahun sampai tahun yang berasal dari desa sembilan, kecamatan sembilan, lombok timur, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god daerah rinjani bagian timur ada taman nasional kurang lebih hektar, desa sembilan luar taman nasional dan bukan termasuk taman nasional, dalam taman nasional tidak ada hutan adat yang sejak dari dulu memang bawah pengaturan oleh masyarakat adat, tidak ada warga yang ditangkap polisi karena mengambil kayu dalam hutan: antara desa sembilan dengan taman nasional berjarak sekitar sampai km, bapak ustaz abdurrahman adalah turunan kiai karena tidak dipilih tetapi berdasarkan turunan. maulid saksi berasal dari desa pulau duku, provinsi sumatera selatan yang berbatasan dengan hutan penyangga, hutan lindung dan taman nasional, saksi termasuk keturunan semen asli: dan pernah menjadi kepala desa periode sampai dengan tahun leluhur saksi dimakamkan bukan wilayah taman nasional, saksi tidak mengenal sukan awalan, rahmat dan bapak wawan suparman: saksi tidak tahu bahwa ada beberapa warga yang ditahan sehubungan sebagai merambah. tidak ada pembakaran rumah rumah adat siharudin saksi tinggal kaur desa suka jaya sudah tahun berbatasan dengan hutan produksi terbatas, saksi asli dari palembang, saksi mantan kepala desa, desa suka jaya bersuku semen, kepala desa desa suku jaya terpisah dalam struktur masyarakat adat dan kepala adatnya bernama rejunani, dalam pengambilan kayu hutan aturan adat adalah tanah marga boleh diambil oleh suku semen tetapi apabila dikawasan tanah larangan tidak diperbolehkan masuk adat semen, merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons desa suka jaya belum ada masyarakat yang ditangkap, dipenjara karena mengambil hutan: wiranto saksi bertugas nusa tenggara timur dari tahun sampai dengan tahun sana pada tahun terjadi penegakan hukum terhadap petani kopi yang tinggal sekitar taman wisata alam ruteng. dalam proses penegakan hukum orang petani meninggal dan dan puluhan cacat (permanen. dan sejak sampai dengan awal, tidak pernah ada komunikasi antara pihak pemerintah yaitu balai konservasi sumber daya alam nusa tenggara barat dan bidang wilayah ruteng dengan masyarakat hukum adat color: ketika saksi bertugas sana, saksi melakukan pendekatan budaya yang disebut sebagai tiga pilar pendekatan yang melibatkan gereja, masyarakat hukum adat, dan pemerintah daerah. apa yang disebut kepala adat sebagai onto look atau duduk bersama menyelesaikan masalah bersama untuk kepentingan bersama dalam budaya manggarai. ternyata ada perbedaan antara batas belanda dan batas yang ditetapkan oleh pemerintah. ada perbedaan batas dan telah ada kesepakatan pada tanggal desember dan menyatakan sikap batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat color dan batas yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun an: berdasarkan kesepakatan tersebut dilakukan penetapan batas batas yang disepakati karena banyak batas taman wisata alam ruteng ini yang tidak dilakukan kesepakatan secara tuntas dengan masyarakat yang tinggal sekitar kawasan tersebut: taman wisata alam ruteng luasnya hektare, dikelilingi oleh desa dari kecamatan kabupaten manggarai dan manggarai timur, dan lebih dari gendang, gendang merupakan rumah adat mana masyarakat hukum adat memutuskan berbagai persoalan yang menyangkut kemasyarakatan adatnya. menurut saksi pendekatan dialog yang harus dilakukan banyak tempat seluruh kawasan konservasi maupun kawasan hutan yang banyak sekali konflik dengan masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar kawasan hutan. made subdiv gelgen merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengalaman saksi sebagai dirjen maupun staf ahli menteri yang bertanggung jawab dalam penanggulangan masalah ini, undang undang bidang kehutanan yang telah ada kurang mampu menjawab masalah dan tantangan kerusakan hutan yang fokusnya terus berkembang. undang undang nomor dirancang untuk mampu menjawab tantangan tersebut melalui penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir untuk memberi efek jera. penguatan ini tercermin dalam ketentuan pemberkatan sanksi, perluasan larangan, penguatan proses penyidikan, termasuk koordinasi dengan lembaga lain dalam pengumpulan saksi saksi penyidikan, perluasan subjek hukum, pemodal, rendah, pejabat, korupsi, dalam hal ini kami tekankan, termasuk pejabat juga dalam undang undang dirancang sanksi pidananya, alat bukti percepatan peradilan. dibandingkan dengan undang undang yang telah ada, undang undang nomor tahun muatan materinya jauh lebih komprehensif. keterlibatan masyarakat lokal yang tinggal dalam dan sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan amatlah penting. secara umum, peran positif mereka telah terbukti sebagaimana yang saya ketahui dan saya alami bali maupun beberapa tempat kalimantan. namun, tidak bisa dipungkiri karena beberapa keterbatasan, kadang kadang mereka secara berkelompok melakukan kegiatan pemanfaatan hutan yang dapat merusak hutan, seperti aktivitas tambang liar, maupun perkebunan liar beberapa tempat kalimantan, sulawesi, dan juga sumatera. undang undang nomor tahun mengatur penguatan, pencegahan, dan pemberantasan, termasuk penguatan masyarakat, pengakuan hak tradisional, juga sanksi hukum bagi masyarakat lokal yang melakukan aktivitas merusak hutan secara terorganisasi. kekhawatiran pihak tertentu tentang eksistensi masyarakat local, sebenarnya tidak perlu terjadi karena aktivitas individu mereka tidak diatur dalam undang undang ini. gambaran ini bisa dilihat dalam pengertian orang per orangan, maupun pengertian kejahatan terorganisasi yang memuat kriteria terstruktur dan dengan tujuan merusak hutan, serta mengecualikan kegiatan kelompok peladang tradisional. namun, apabila masyarakat sebagai kelompok individu. melakukan pemanfaatan kayu untuk kepentingan sendiri diatur mekanisme izin. hal ini merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god juga diatur dalam undang undang nomor tahun dan izin ini cukup diberikan oleh pejabat setempat. dalam pembahasan norma, tim berpendapat mekanisme perizinan untuk kelompok masyarakat ini tetap diperlukan. karena kalau tidak, ditengarai akan menjadi salah satu modus perusakan hutan oleh para pemodal. sebagai yang pernah terjadi beberapa tempat, laporan para penyidik kami menyebutkan ntb, sorong, taman nasional berhak kalimantan ini juga, pernah terjadi hal hal seperti ini. untuk proses perizinan, pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri nomor tahun tentang cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi bagi masyarakat lokal yang perizinannya cukup diberikan oleh pejabat daerah. dikaitkan dengan hak masyarakat hukum adat, masyarakat yang pengakuannya diterapkan dengan peraturan perundang undangan, undang undang dasar putusan perkara nomor tahun tanggal juni, putusan nomor tahun tanggal juni. saksi informasikan bahwa dalam pembahasan norma dalam rancangan undang undang yang menjadi undang undang nomor tim tidak merumuskan keterkaitan masyarakat hukum adat dengan norma dalam undang undang. karena wilayah masyarakat hukum adat apabila keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat telah diakui perundang undangan, maka wilayahnya akan berstatus otonom. perlakuannya akan identik dengan hutan hak. dan sekarang, sesuai dengan putusan nomor tahun yang menyatakan, hutan adat bukan lagi hutan negara, maka aturan perlindungannya tidak masuk dalam ranah undang undang nomor tahun hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat, masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh undang undang nomor inisiasi pembentukan undang undang ini dimulai sebelum tahun dan baru diproses secara intensif sejak tahun sampai tahun yang mengatur perlindungan seluruh wilayah kawasan hutan, baik. yang ditetapkan, maupun yang baru ditunjuk dan dalam proses. penetapan. pertimbangan ini samping agar tidak terjadi kerusakan hutan yang lebih merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god parah, juga mengacu atau sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal februari tahun dan sebagaimana diketahui, penetapan peta kawasan hutan yang dijadikan rujukan dalam penunjukan hutan, didasarkan pada peta thk yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses padu serasi, prosesnya sudah dimulai pada tahun an. jadi, sudah cukup lama. suasana kebatinan dalam proses pembahasan rancangan undang undang ini, dan kebetulan pelaksanaannya menjelang pemilu, anggota tim, khususnya dari dpr ri, samping berorientasi memujinya efek jera bagi semua pihak yang menyebabkan 'rusaknya hutan, orientasinya adalah bagaimana melindungi kehidupan masyarakat lokal, masyarakat yang hidup dalam dan sekitar hutan. setiap norma dalam proses proses penetapan norma selalu coba diuji, bagaimana kira kira dengan kehidupan masyarakat sekitar hutan? ya, sekali lagi kami sampaikan, masyarakat yang tinggal dan dalam sekitar hutan, bukan masyarakat hukum adat. karena masyarakat hukum adat tidak masuk dalam ranah undang undang ini. pembedaan penegakan hukum bagi kejahatan terorganisir oleh kelompok masyarakat korporasi dengan kelompok masyarakat lokal, kami sampaikan mengundang perdebatan dalam proses penyusunan norma. namun, dengan beberapa kali pertimbangan, memperhatikan kondisi yang ada, tim sepakat dalam beberapa kasus ada perlakuan yang berbeda bagi masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar hutan. hal hal ini dapat tercermin dari beberapa ketentuan dalam norma. kami informasikan beberapa hal,seperti angka yang menyatakan, kejahatan terorganisasi, itu sudah mengesampingkan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan . tradisional . dalam mengenai pidana, pidana bagi masyarakat lokal yang melakukan kejahatan terorganisasi, jadi sekali lagi, kejatuhan terorganisasi, pidananya jauh lebih kecil dari kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, bukan masyarakat lokal, maupun korporasi . demikian juga dalam mengenai barang bukti kayu temuan selalu diorientasikan ini untuk kepentingan publik dan kepentingan sosial yang ada sekitar masyarakat. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god firman subagyo landasan filosofis.sebagaimana yang dinyatakan dalam undang undang dasar sejalan dengan undang undang dasar berkeadilan dan berkelanjutan. hutan indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas dunia, sehingga keberadaan,ukan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis, serta untuk menjaga keberlanjutan, baik kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. landasan sosiologis.yakni perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan yang penggunaan kawasan hutanegal,, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godakhir akhir ini,atu tindak pidana yang berdampak luar biasa dan terorganisasi setelah atau extra ordinary. landasan yuridis. upaya menangani perusakan hutan,, serta pemberian efek jera kepada pelakunya. fakta empiris bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatanmemberikan efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. pembentukan undang undang tentang p3h ini selain dimiliki aspek represif, juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya., terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan.., serta ekosistem sekitarnya, guna mewujudkan masyarakat sejahtera. berdasarkan landasan pemikiran tersebut, saya menegaskan bahwa urgensi dari undang undang p3h ini adalah pentingnya proses pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi dan oleh korporasi yang belum diatur dalam undang undang bidang kehutanan sebelumnya. cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang undang ini meliputi proses, cara, atau pembuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan atau menggunak,dua orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama sama pada sladangan tradisional. affirmative action yang diberikan oleh pembentuk undang undang dengan melakukan pengecualian terhadap kegiatan peladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun temurun dalamwilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan peladangan dengan mengikuti tradisi rotasi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. affirmative action ini telah dituangkan dalam undang undang p3h bahwa: perbuatan perusakan hutan dalam undang undang p3h menekankan pada perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua dan kelompok terstruktur dimaksuddiatur pada namun demikian,, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat tetap terwujud.terkait dengan hal hal ini, dalam kenyataannya, korporasi sering menggunakan atau memanfaatkanundang undang memberikan affirmative action kepada masyarakat peri jaringan korporasi yang terorganisasi tetap dikenakan sanksi, meskipun tentu saja pidananya jauh lebih rendah seperti yang diatur dalam ketentuan pidana undang undang tentang p3h ini. hal ini, sesuai dengan prinsip setiap orang memiliki kedudukan yang sama hadapan hukum. tentunya saksi selaku pimpinan hanja, memang menganggap pentingnya satu rancangan undang undang ini untuk dijadikan undang undang karena ketentuan peraturan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kehutanan, kerusakan hutan semakin luar biasa, sehingga yang terkait dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menjadi klaim warga dukuh didik atas hutan yang dikelola perhutani adalah seluas yang terdiri dari tanah sawah kandang dan tanah sawah jabatan, pada november sepulang dari ban (lahan garapan hutan), pemohon iii menemukan sepotong kayu jalan dan mengambilnya. atas peristiwa tersebut pemohon iii mengalami kriminalisasi dengan tuduhan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hajatan izin dari pejabat yang berwenang , sebagaimana diatur huruf nomor tahun tentang kehutanan. pemohon iii pun diputus dengan hukuman penjara bulan hari: berdasarkan uraian atas,urid bin sarana, pemohon iv, adalah warga yang tinggal dan hidup kampung compang, kabupaten lebak, banten, bekerja sehari hari sebagai petani. pemohon merupakan satu dari sekian banyak warga kampung compang yang tidak memiliki lahan hak milik, karenalahan yang selama ini dikelola serta dimanfaatkan secara turun temurun tersebut merupakan lahan milik adat, bahwa kampung compang merupakan kampung yang masih memegang erat adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. masyarakat yang bermukim kampung compang merupakan keturunan atau inci putu dari kasepuhan citroen dan ciptagelar. kasepuhan tersebut bermukim kampung compang sejak masa penjajahan belanda jepang, berikut adalah urutan kopilot sesepuh kampung compang pada masing masing kasepuhan: tabel asal usul masyarakat desa compang asal pan citroen lot harfiah lot sawa lot sekali lot amir ala merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perusakan hutan belum mempunyai satu payung hukum yang kuat, sehingga undang undang menjadi dasar yang kuat, untuk menjadi payung hukum dalam penindakan terhadap perusakan kawasan hutan. ahli presiden chairil anwar dari aspek pengelolaan hutan sebagai bagian dari sumber daya alam, pemerintah, cendekiawan, dan masyarakat telah sangat khawatir akan begitu cepatnya laju degradasi hutan yang belum berimbang dengan upaya merestorasi kembali fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan. agaknya kita sudah persimpangan jalan, sepakat untuk mendukung pelaksanaan undang undang yang terkait dengan hutan dan pengelolaannya guna menjamin keberlangsungan fungsi hutan dan upaya perlindungannya sebagaimana tujuan atas. hutan adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dan amanah allah yang wajib disyukuri oleh segenap bangsa indonesia dengan cara menjaga, membina, dan merehabilitasinya dalam bentuk pengelolaan hutan lestari. hutan secara konvensional yuridis dirumuskan dalam undang undang nomor tahun tentang kehutanan. hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam, biotik, dan abiotik yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. dari definisi hutan tersebut, tercermin beberapa hal penting yang menjadi perhatian utama, yaitu hutan yang merupakan hamparan flora dan fauna, tanah dan organismenya, berbagai jenis mineral, air dan udara segar yang merupakan syarat bagi berlangsungnya kehidupan. undang undang dasar mengamanatsar kemakmuran rakyat. hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan sebagai kekayaan negara harus diarahkan untuk tetap memperhatikan fungsi ekologi, fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi, baik bagi masyarakat maupun negara. deforestasi atau rusaknya hutan menjadi masalah serius indonesia, yaitu ketika penebangan hutan dilakukan secara sporadis yang kemudian menjadi kawasan hutan yang terdegradasi dan sering pada gilirannya kawasan tersebut berubah merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id menjadi bentuk penggunaan lahan lainnya. hal ini menyebabkan lahan mengalami kerusakan berupa hilangnya bunga tanah, terjadi pemadatan tanah, kondisi fisik kimia dan biologi tanah menjadi buruk. padahal tanah memiliki peran yang sangat penting dalam proses konservasi, vegetasi, karbon, bahkan jumlah karbon yang dapat dijerat oleh tanah lebih besar daripada korban yang dapat diserap oleh vegetasi dan juga lebih besar daripada jumlah karbon yang ada atmosfir. tanah merupakan badan alam tempat tumbuh pepohonan, dimana pada lapisan bagian atasnya mengandung banyak sekali bahan organik yang kaya akan karbon. hal ini membuat tanah menjadi penting sebagai gudang karbon, sehingga konservasi tanah menjadi sangat kritikal. perusakan lahan hutan dapat merusak kemampuan tanah dan vegetasi dalam mengobservasi karbon yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pengaman karbon tanah maupun vegetasi. merosotnya jumlah karbon pada hutan terdegradasi dengan sendirinya akan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca atmosfir yang memicu terjadinya fenomena pemanasan global. pada dasawarsa ini, perubahan global yang berhubungan dengan alam dan kegiatan manusia telah menjadi fokus bahasan utama bagi banyak kalangan ilmuwan. isu global ini adalah fungsi hutan dalam menyerap dan menyimpan gas rumah kaca karbon dioksida, serta fungsi hutan sebagai pengatur tata air dalam suatu ekosistem atau lingkungan hidup. fenomena perubahan iklim global yang menimbulkan bencana banjir, kekeringan, dan kegagalan panen komoditi pertanian banyak tempat, diyakini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca atmosfir sebagai akibat dari rusaknya hutan penyangga kehidupan. kementerian lingkungan hidup melaporkan bahwa sektor kehutanan indonesia adalah penyumbang terbesar, yaitu dari total emisi gas rumah kaca sebesar giga ton karbon dioksida pada tahun adapun tindakan yang dapat ditempuh untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida yang berasal dari sektor kehutanan adalah dengan menggalakkan progam penanaman dan pemeliharaan yang dapat meningkatkan fungsi dan manfaat hutan. perubahan iklim global tidak diragukan lagi telah menjadi perhatian masyarakat luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan merupakan topik bahasan ilmiah terhangat sepanjang sejarah sains modern, setara dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god topik pembuat senjata dan ancaman perang nuklir yang berkembang sejak tahun an. kebijakan lingkungan green policy yang dicetuskan pada dekade lampau pada hari ini telah menjadi pembahasan utama bagi pemimpin negara, politisi, ilmuwan, dan menjadi isu yang sangat banyak dibicarakan pada media cetak dan elektronik. perubahan iklim yang menyebabkan banjir dan kekeringan juga mengakibatkan menurunnya produktivitas lahan pertanian. masalah ini dapat mengancam kesediaan bahan pangan bagi penduduk miskin yang jumlahnya per maret sebanyak juta jiwa atau dari jumlah penduduk indonesia sebanyak juta jiwa. proses pembentukan tanah dan perkembangan vegetasi hutan berlangsung secara bersamaan alam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu faktor iklim, topografi, dan bahan induk. fenomena ini terjadi dalam kurun waktu jutaan tahun yang melalui rangkaian peristiwa kompleks dan saling berhubungan, yang akhirnya menghasilkan vegetasi hutan alam. pada hutan alam perawan, siklus unsur hara tanah vegetasi berjalan secara tertutup dan sistem ini berada dalam keadaan mapan atau steady state. pada keadaan ini, fungsi hutan dalam konservasi tanah dan air berlangsung optimal. pergerakan air tanah dalam keadaan jenuh terjadi pada pori makro yang mendominasi ruang pori tanah. dan oleh sebab itu, tingkat aliran permukaan umumnya sangat rendah meskipun tingkat curah hujan cukup tinggi. proses konservasi tanah dan air dapat berjalan dengan baik, oleh karena adanya lapisan serasah atas permukaan tanah hutan yang bersifat protektif, yaitu berkisar dari sampai ton per hektare. aktivitas manusia yang mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap sistem tanah hutan yang sudah berada pada kondisi seimbang atau steady state dapat berakibat pada perubahan aneka fungsi hutan dan akhirnya mengakibatkan kerusakan atau degradasi lahan. berdasarkan uraian atas, terlihat betapa pentingnya hutan dalam fungsi konservasi vegetasi air, tanah serta konservasi karbon yang sangat mempengaruhi perubahan iklim yang telah terbukti berdampak terjadinya bencana kekeringan pada suatu masa dan bencana kebanjiran pada masa yang lain. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god oleh sebab itu, perlindungan atas hutan dapat memainkan peranan penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk. dengan perkataan lain, sulit membayangkan bagaimana kehidupan manusia atas permukaan bumi ini dapat berlangsung tanpa eksistensi hutan. jiwa dan filosofi yang terkandung dalam undang undang nomor tahun telah mencakup semua aspek perlindungan hutan untuk kemaslahatan manusia. dari lubuk hati yang paling dalam, saksi bersyukur dan berterima kasih bahwa saudara saudara masyarakat desa hutan dan masyarakat adat telah berupaya dengan keaktifannya melakukan upaya perlindungan hutan sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, tidak sebaliknya. rahayu undang undang dasar. sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal juni maka untuk disebut sebagai masyarakat hukum adat harus memenuhi beberapa syarat, antaranya bahwa masyarakat hukum adat tersebut harus masih hidup. kesatuan masyarakat hukum adat dikatakan secara facto hidup, baik secara teritorial, genealogis, maupun fungsional setidaknya harus memenuhi unsur adanya masyarakat yang memiliki perasaan kelompok. adanya pranata pemerintahan adat, adanya harta kekayaan dan atau benda benda adat, adanya perangkat norma hukum adat, serta adanya wilayah tertentu, khusus untuk yang territorial. unsur yang kedua keberadaannya telah diakui olehan bersifat umum maupun sektoral, termasuk dalam peraturan daerah. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kemudian yang kedua bahwa, maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. unsur yang ketiga, sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur undang undang diartikan bahwhukum. sedangkan unsur yang keempat, diatur dalam undang undang, artinya bahwa substansi norma hukum adatnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. berdasar keputusan mahkamah konstitusi tersebut, maka tidak semua kelompok masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat. artinya, tidak semua masyarakat yang tinggal dalam dan atau sekitar kawasan hutan merupakan masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam dalam kenyataannya, tidak semua komunitas masyarakat hukum adat masih eksis. karena ada komunitas yang ternyata tidak lagi mampu mempertahankan adat istiadatnya, sehingga kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya pudar dan bahkan kemudian hilang sama sekali. pengertian frasa sepanjang masih hidup berarti hanya masyarakat hukum adat yang masih hidup sajalah yang akan mendapat pengakuan dan penghormatan dari negara. sedangkan syarat sesuai dengan perkembangan masyarakat, dimainkan bahwa ketentuan ketentuan yang berlaku pada masyarakat hukum adat, tentu saja tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat dewasa ini. syarat sesuai dengan prinsip negara republik indonesia menghendaki agar hukum yang diberlakukan dalam masyarakat hukum adat harus benar benar murni sebagai perwujudan dari ketentuan ketentuan atau kebiasaan kebiasaan tradisional yang telah dilaksanakan secara turun temurun. jaminan, pengakuan, dan penghormatan masyarakat hukum adat tersebut secara tersebar sebenarnya sudah diakui dalam berbagai undang undang, seperti undang undang nomor tahun tentang kehutanan, undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. undang undang nomor tahun merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tidak mencabut hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diakui dan diatur dalam berbagai perundangan tersebut. menurut managed novak, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, untuk memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. kewajiban negara ini tidak dapat diingkari karena penghormatan dan penegakan ham merupakan bagian dari kewajiban untuk melindungi kepentingan umat manusia, obligations era omnes. prinsip kewajiban negara ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional. perlindungan hak asasi manusia terurus dengan sangat komprehensif dalam bab tentang ham dari sampai dengan undang undang dasar kewajiban negara bidang ham secara tegas juga dinyatakan dalam secara filosofis, pembebanan kewajiban tersebut sesuai dengan tujuan negarakaitannya dengan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, maka perlu kita pahami bersama bahwa pengutamaan individu dalam hak asasi manusia tidak bersifat logistic. artinya bahwa penyelenggaraan ham terjadi dalam prasyarat prasyarat sosial karena kebebasan individu harus selalu dipahami dalam konteks penghormatan terhadap hak individu lain. dengan kata lain, setiap orang selain memiliki hak asasi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. dalam konteks hak masyarakat yang hidup dalam dan atau sekitar kawasan hutan, termasuk dalamnya masyarakat hukum adat, maka mereka tetap diberi hak untuk, sebagaimana diatur dalam undang undang p3h. hal ini merupakan jaminan bahwa mereka tetap dapat menikmati haknya tersebut. izin yang disyaratkan oleh undang undangan sebenarnya ditujukan agar bisa dipastikan bahwa masyarakat yang bersangkutan adalah benar benar merupakan pihak yang berhak untuk itu. hal ini dilakukan tiada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lain adalah untuk melindungi masyarakat itu sendiri, samping untuk menjaga agar hutan tidak disalahgunakan oleh mereka yang tidak berhak. dan demi menjaga kelestarian hutan itu sendiri. izin semacam ini bukan meniadakan hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, tetapi semata mata hanya membatasi agar hak hak tersebut dinikmati oleh mereka yang benar benar berhak, samping untuk menghormati hak hak orang lain. pembatasan semacam ini tentu saja bukan merupakan hal yang melanggar hak asasi mereka. karena sesungguhnya, ham itu tidak selalu bersifat mutlak, yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap warga negaranya. sejak awal pembentukan hukum .positif tentang hak asasi manusia, sebenarnya restriksi dan imitasi terhadap ham yang secara universal sudah dipikirkan. dalam udh atau dalam dunam misalnya, dirumuskan dalam yang menegaskan bahwa hak hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh undang undang. hal senada juga ditegaskan dalam undang undang dasar yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain, dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terurus dalam nya. sedangkan dalam ini menegas. hakim konstitusi yang saya tuliskan, serta hadirin yang saya hormati. kewajiban yang dibebankan kepada negara sebagaimana dipaparkan tersebut atas, memang dapat melahirkan asumsi bahwa hanya negarawan yang paling berpotensi melakukan pelanggaran ham. menurut fleur johns, asumsi ini merupakan manifestasi dari liberalisme yang menonjolkan paham minimal state, yaitu paham liberalisme yang memfokuskan kepada pembatasan kewenangan negara tanpa memperdulikan dampak aktor bukan negara terhadap hak hak individu. pandangan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan. karena faktanya, perlindungan terhadap hak hak individu yang secara eksklusif hanya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diberikan kepada negara dan atau melalui negara, ternyata tidak cukup melindungi mereka dari perbuatan aktor bukan negara, termasuk dalamnya korporasi. kecenderungan ini sejalan dengan realitas globalisasi yang memberi ruang sangat luas, bagi para pemilik modal, baik dari dalam negeri maupun modal asing untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya, bahkan melampaui batas batas wilayah negaranya. hal ini pula yang terjadi sektor kehutanan, perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan, serta perkebunan tanpa izin telah sedemikian merajalela ditengarai pelakunya tidak hanya individu atau perseorangan, tapi juga kelompok terorganisir, termasuk korporasi. situasi ini berdampak pada kerusakan hutan yang tidak saja menimbulkan kerugian negara, tapi juga telah merusak kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan hidup. kerusakan demikian, tentu saja merugikan masyarakat yang hidup pada saat ini dan juga generasi yang akan datang. dengan kata lain, perusakan hutan semacam ini mengancam tidak terpenuhinya hak hak asasi masyarakat, baik hak ekonomi, hak sosial dan budaya, maupun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. terhadap situasi demikian, maka negara punya kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menyelidikinya ketika pelanggaran itu terjadi, memproses, dan menghukum pelakunya, serta melakukan reparasi atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai bentuk tanggung jawabnya. tindakan pemerintah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat . untuk melindungi masyarakat yang berhak dari perampasan hak oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, serta untuk menegaskan bahwa korporasi dan pelaku swasta juga memiliki kewajiban bahwa dalam melakukan usahanya, mereka harus menghormati hak hak asasi masyarakat yang ada sekitarnya. berkaitan dengan tanggung jawab korporasi, yang termasuk aktor nonnegara terhadap hak asasi manusia ini, sebenarnya sudah disepakati dalam konferensi dunia tentang ham vienna tahun yang menyatakan bahwa para pelaku swasta memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan ham. hal ini kemudian dirinci lebih lanjut dalam berbagai instrumen ham internasional, seperti global compact pbb tahun dan resolusi majelis umum pbb tahun kendati ketentuan hukum tersebut merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god termasuk dalam kategori soft law, namun setidaknya hal tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama masyarakat internasional bahwa segala aktivitas korporasi bisnis tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. kecenderungan inilah yang ditangkap oleh pembuat undang undang nomor tahun tentang p3h. dengan demikian, menurut saya, apa yang diatur dalam undang undang ini tidak bertentangan dengan hak asasi masyarakat secara umum, khususnya hak asasi mereka yang tinggal sekitar kawasan, tetapi sebaliknya, undang undang ini justru menjadi upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak hak mereka dari gangguan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. hal ini merupakan pengejawantahan dari kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan ham setiap orang yang berada wilayahnya. norma norma yang diatur dalam undang undang tersebut tidak saja dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi seperti kata gustav radbruch tentang tiga nilai dasar hukum bahwa harus . samping harus menjamin kepastian hukum, maka yang lebih penting, hukum juga harus mampu memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi semua orang tanpa diskriminasi. akhirnya, saya menyimpulkan bahwa undang undang nomor tahun tentang p3h tidak menegaskan hak hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan hak hak masyarakat yang tinggal dalam kawasan maupun sekitar hutan, seperti diatur dan diakui dalam peraturan perundangan lainnya. kesimpulan yang kedua bahwa undang undang nomor tahun tentang p3h tidak bertentangan dengan norma norma ham, sebagaimana diatur dalam konstitusi. menimbang bahwa para pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal februari melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari yahuruf), dan penjelasan huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf serta undang undbertentangan terhadap merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god jam ciptagelar lot sata lot jalan lot nasir lot open sumber: rmi,kep. disdikbud ,(bukti bahwa sumber daya alam yang berlimpah, hubungan yang kuat antara masyarakat dengan hutan, serta kearifan dalam pengelolaan hutan warga masyarakat compang dibuktikan dengan terjadinya keberlangsungan sumber penghidupan (sustainable livelihood) secara turun temurun: bahwa harmoni antara masyarakat dengan hutan mulai terusik dengan masuknya perum perhutani unit iii jawa barat. hutan adat compang beralih fungsi menjadi hutan produksi pada tahun implikasi atas perubahan ini berdampak pada akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terbatas. alih alihmemberikan ruang kelola terhadap masyarakat, perum perhutani justru menetapkan pajak konvensional,dengan besaran pajak yang ditetapkan adalah dari total hasil bumi yang dihasilkan masyarakat:(bukti akibat perluasan tugas, semua areal masyarakat kasepuhan menjadi kawasan tugas. hal ini membuat masyarakat tidak mempunyai kewenangan dan keleluasaan dalam menggarap lahan adat mereka. hal ini menjadi cikal bakal terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengelola taman nasional gunung halimun salak, pada tahun ,salah seorang warga kasepuhan cirompangditangkap serta dipenjarakan atas tuduhan perambahan dan penebangan kayu dalamkawasan hutan, bahwa pemohon khawatir dengan adanya ppp akan kembali terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat. hal ini sebagaimana yang dialami tetangga pemohon yang pernah divonis bersalah dengan menggunakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uud yang menjadi salah satu kewenangan mahkamah maka mahkamah berwenang mengadili permohonan goremohon adalah warganegara indonesia, ketua sekaligus anggota kesatuan masyarakat hukum adat guguk malalberdasarkan peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor tahun tentang nagarihidup wilayah kabupaten tanah datar, pemohon adalah warganegara indonesia, ketua adat perkasa dato perkasa). pemohon tinggal bersama kepala keluarga yang mana tempat tinggal masyarakat adat perkasa dinyatakan pemerintah sebagai kawasan hutan lindung, pemohon iii adalah warganegara indonesia,dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian dengan petani. adapun luas tanah yang menjadi klaim warga dukuh didik atas hutan yang dikelola perhutani adalah seluas hektar. pemohon adalah warganegara indonesia, yang tinggal dan hidup kampung compang, kabupaten lebak, banten. masyarakat kampung compang merupakan keturunan dari kasepuhan citroen dan ciptagelar. bahwamerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id.akibat perluasan tugas, semua areal masyarakat kasepuhan menjadi kawasan tugas, pemohon sampai dengan pemohon adalah. bahwa tugas dan peranan pemohon sampai dengan pemohon tercermin dalam anggaran dasar dan atau akta pendirian pemohon sampai dengan pemohon xx. bahwa menurut para pemohon, undang undang guo.para pemohon dalam petitumnya memohon agar keseluruhan ppp bertentangan dengan uud dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat akan tetapi pada uraian alasan permohonan para pemohon hanya mengujimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god huruf ppp, serta penjelasan huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf kehutanan bertentangan terhadap dan uud dengan alasan: angka ppp bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum serta melanggar kepastian hukum, huruf ppp menyebabkan ketidakpastian hukum, norma dan pidana ppp merupakan bentuk pengingkaran dan diskriminasi serta pembatasan terhadap masyarakat adat lokal dalam memenuhi kebutuhan hidup: pppbebas dari rasa takut, serta bebas dari diskriminasi:,, dalam praktiknya hampir tidak ada perkara pengadilan terkait pelaksanaan huruf huruf huruf huruf dan huruf mengenai tidak adanya kepastian hukum. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godsaksi ahli para pemohon, saksi8j menimbang bahwa sebagaimana pokok permohonan para pemohon yang telah diuraikan pada paragraf pada pokoknya para pemohon mempersoalkan (tiga) masalah sebagai berikut: ketentuan umum angka ppp, ketentuandan huruf huruf huruf huruf huruf kehutanan yang menegaskan hak hak masyarakat hukum adat karena melanggar prinsip kepastian hukum, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan uud ketentuan penataan, pengaturan, dan pengelolaan hutan oleh negara atau pemerintah dalam huruf ppp, dan penjelasan huruf kehutanan melanggar prinsip kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan uud mahkamah hanya akan mempertimbangkan ketiga permasalahan konstitusionalitas tersebut dan tidak akan mempertimbangkan konstitusionalitas keseluruhan ppp guo sebagaimana dimohonkan dalam petit para pemohon, karena para pemohon tidak menguraikan alasan permohonannya, i3.9j menimbang bahwa terhadap permasalahan angka mahkamah berpendapat sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa para pemohon mendalilkan angka ppp menimbulkan ketidakpastian hukum karena: bahwa angka ppp adalah masuk dalam ketentuan umum. mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x bertanggal desember telah menilai dan mempertimbangkan mengenai yang masuk dalam bab ketentuan umumnamun mahkamah hanya akan mempertimbangkan konstitusionalitas ketentuan umum dari suatu undang undang jika hal itu berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya undang undang yang bersangkutan. hal ini sejalan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan. selain itu, setelah mencermatidengan saksamaantara polita dan petit para pemohon, menurut mahkamah, terdapat ketidaksinkronan antara polita dan petit yakni dalam posisinya mengajukan pengujian angka ppp namun dalam petitumnya para pemohon memohon putusan seluruh ppp bertentangan dengan uud oleh karena itu permohonan para pemohon sepanjang guo adalah tidak jelas atau kabur, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid i3. menimbang bahwa terhadap permasalahan angka mahkamah berpendapat, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god,.iuraikan atas, merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id lingkunganbahwa para pemohon mendalilkan konstitusionalitas, namun dalam petitumnya para pemohon memohon putusan seluruh ppp bertentangan dengan uud dengan demikian, telah terdapat ketidaksesuaian antara polita dan petit permohonan sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. oleh karena itu mahkamah memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut substansi permohonan sepanjang menyangkut guo, bahwa para pemohon mendalilkan konstitusionalitas huruf huruf huruf huruf dan huruf kehutanan. namun ternyata ketentuan tersebut berkaitan dengan ppp yang menyatakan:pp telah diundangkan tanggal agustus sehingga berdasarkan ppp maka permohonan para pemohon tentang pengujian huruf dan huruf kehutanan menjadi kehilangan objek, adapun terhadap dalil para pemohon tentang konstitusionalitas huruf kehutanan mengenai pelarangan merambah kawasan hutan telah ternyata bahwa ketentuan dimaksud berhubungan dengan kehutanan. kehutanan menyatakan,. dengan demikian, satu pihak huruf kehutanan masih tetap berlaku, sedangkan sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap huruf kehutanan dimaksud telah dicabut oleh huruf ppp sebagaimana telah disebutkan atas. dengan demikian, argumentasi para pemohon yang berkenaan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran huruf kehutanan menjadi kehilangan relevansinya. oleh karena itu, permohonan para pemohon sepanjang mengenai guo tidak beralasan menurut hukum.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kehutanan, oleh pengadilan negeri rangkasbitung dan dihukum selama (lima) tahun penjara akibat menebang kayu sengon, bahwa pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon beranggapan bahwa dengan disahkannya ppp berpotensi merugikan masyarakat lokal yang tinggal sekitar hutan dan yang menggantungkan hidupnya pada hutan. pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon beranggapan undang undang tersebut akan mengakibatkan maraknya kriminalisasi terhadap warga yang berada sekitar hutan dan menggantungkan hidupnya hutan dengan stigma sebagai merambah, bahwa lahirnya ppp nyata nyata atau setidak tidaknya berpotensi merugikan hak hak konstitusional pemohon ii, pemohon iii, dan pemohon iv, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan demi memperjuangkan hak hak atas tanahnya, dikarenakan munculnya undang undang guo baik secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat hidup dan berkembangnya masyarakat lokal ataupun masyarakat adat, pemohon badan hukum privat: bahwa para pemohon dari pemohon nomor vs.d.al standing (legal standing): bahwa para pemohon dari32lvetanat@mahkamahkonsitua godadapun terhadap dalil para pemohon tentang konstitusionalitas huruf kehutanan mengenai larangannurut mahkamah, hal ini senapan dengan huruf kehutanan. oleh karena mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan para pemohon terhadap huruf kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian maka pertimbangan mahkamah terhadap huruf kehutanan dimaksud berlaku pula terhadap huruf kehutanan, dengan ketentuan bahwa ternak tersebut adalah untuk kebutuhan sehari hari dari masyarakat yang hidup secara turun temurun dalam hutan. oleh karenanya permohonan para pemohon sepanjang mengenai huruf kehutanan beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa, terhadap permasalahan angka mahkamah berpendapat.rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa berkaitan dengan uudhkamah dalam putusan nomor puu bertanggal desember antara lain, menyatakamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. bahwa terhadap dalil para pemohon tentang konstitusionalitas huruf mengenai pencegahan perusakan hutan, dan mengenai ketentuan perbuatan perusakan hutan ppp, menurut mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara polita dan petit. para pemohon dalam posisinya mengajukan pengujian huruf ppp namun dalam petitumnya para pemohon memohon putusan seluruh ppp dinyatakan bertentangan dengan uud oleh karena itu, permohonan para pemohon sepanjang guo adalah tidak jelas atau kabur, bahwa terhadap dalil para pemohon tentang konstitusionalitas penjelasan huruf dan kehutanan, mahkamah berpendapat sebagai berikut: penjelasan kehutanan bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma mengenai kegiatan pengukuhan kawasan hutan. adapun huruf kehutanan mengenai pengukuhan kawasan hutan adalah implementasi norma yang menerangkan proses akhir dari upaya pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan kawasan hutan: penataan batas kawasan hutan: dan pemetaan kawasan hutan yang menurut harus dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. oleh karena itu dalil permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, bahwa terhadap dalil para pemohon tentang konstitusionalitas mengenai ketentuan peralihan kehutanan, menurut mahkamah, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan butir lampiran disebutkan bahwa, ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dalil permohonan paramengenai huruf dan huruf kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian: dalil permohonan para pemohon mengenaidan huruf huruf dan huruf merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan serta huruf ppp kabur atau tidak jelas, dalil permohonan para pemohon mengenai huruf dan huruf kehutanan kehilangan objek: dalil permohonan para pemohon mengenai penjelasan huruf huruf dan kehuta, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,ggembalakan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang permohonan para pemohon pengujiserta huruf undang undang nomordandumerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idsanto suhartono ttd. ttd. materialis akbar dewa gede laguna ttd. menahan m.p sitompul panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa mala tentang pengujian nomor tahun tentang ketenagalistrika, bahwa tugas dan peranan para pemohon dari pemohon s.d pemohon dalam memajukan perlindungan dan penegakan indonesia telah secara terus menerus dilakukan sebagai sarana untuk, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god notaris fusion sh., (perubahan) nomor tanggal maret berkedudukan komplek liga mas indah, jalan pancoran indah blok nomor pancoran, jakarta selatan yang sebagaimana dan akta (perubahan) tersebut diwakili oleh iwan nurdin, selaku sekretaris jenderal, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama konsorsium pembaruan agraria (kpa). sebagai nnn n0n00n020n pemohon vii: perkumpulan pemantau sawit (sawit watch), sebuahlanny hartono sh., nomor tanggal oktober dan diperbaharui sebagaimana akta notaris lanny hartono sh. nomor tanggal oktober berkedudukan perumahan bogor baru blok nomor bogor, jawa barat, indonesia. perkumpulan pemantau sawit telah terdaftar sebagai perkumpulan berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun yang sebagaimana akta tersebut diwakili oleh jefri gideon saragih, selaku koordinator badan pengurus, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perkumpulan pemantau sawit sawit watch). sebagai nnn5 nnn . pemohon viii: indonesia corruption watch, sebuah rizal sudarmadi sh., nomor tanggal juni berkedudukan jalan kalibata timur iv d nomor jakarta selatan. indonesia corruption watch telah terdaftar pengadilan negeri jakarta selatan dengan nomor a.dll hkm jakarta selatan, tanggal agustus sebagaimana akta tersebut diwakili oleh ade irawan, selaku koordinator badan pekerja, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama indonesia corruption watch. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa tugas dan peranan para pemohon dari nomor s.d nomorpelestarian hutan dan lingkungan, keadilan agraria, serta perlindungan masyarakat adat. pemohon dan pemohon dalamdapat dibuktikan dengan tujuan pendirian lembaga sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga: dalam anggaran dasar dari pemohon yayasan walhi didirikan dengan tujuan untuk,nyata(a): (b)(c), mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas(bukti dalam anggaran dasar pemohon vi, organisasi persekutuan aliansi masyarakat adat nusantara aman) didirikan dengan tujuan untuk:. bahwa untuk mencapai tujuannya tersebut, pemohon vi, sesuai anggaran dasarnya, melakukan penguatan ekonomi masyarakat adat,, melakukan kerja sama dan jaringan dengan semua pihak yang secara nyata telah melakukan kegiatan(bukti (bukti dalam anggaran dasar dari pemohon vii, disebutkan bahwa kpa bertujuan untuk memperjuangkan:penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan, serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin. selanjutnya, fungsi kpa sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar, adalah: sebagai penguat, pemberdayaan, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria: sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan, ide, pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati(bukti (bukti (bukti dalam anggaran dasar dari pemohon viii, disebutkan bahwa perkumpulan pemantau sawit sawit watch) memiliki visi mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis. sementara misinya sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar, adala(bukti (bukti dalam anggaran dasar dari pemohon ixj(bukti (bukti dalam anggaran dasar dari pemohon disebutkan bahwa yayasan silvagama memiliki maksud dan tujuan bidang sosial dan kemanusiaan. selanjutnya, dalam anggaran dasarnya, disebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, silvagama menjalankan kegiatan sebagai berikut:: mengembangkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god aktivitas aktivitas yang mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang sebagai tools utama pelestarian sumber daya alam dan lingkungan: melahirkan kebijakan kebijakan yang berpihak pada konservasi dan peningkatan kesejahteraan: membentuk kader kader pelestari sumber daya alam sehingga baikfbukti (bukti bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para pemohon dari pemohon s.d. pemohon telah melakukan berbagai macam usaha kegiatannya sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar masing masing pemohon, yang kegiatannya tersebut dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi pengetahuan umum (notice seiten), bahwa selain itu pemohon s.d.yang bersesuaian denganpengujian para pemohon merupakan persoalan warga negara,karena kejahatan yang merusak hutan, lingkungan,dan mengkriminalkan masyarakat bukan hanya menyangkut kepentingan para pemohonyang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan tersebut, namun persoalan ini merupakan persoalan universal: bahwa dengan demikian, keberadaara pemohondalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perlindungan hutan, perlindungan lingkungan, keadilan distribusi sumberdaya alam, serta perlindungan masyarakat indonesia dasarterhadap uud alasan alasan permohonan ruang lingkup yang diuji berikut: pertama, meliputi ketentuan umum dan pidana dalam nomor. tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (lihat tabel kedua, meliputi bagian penjelasan ketentuan pidana dalam serta ketentuan peralihan (lihat tabel tabel ruang lingkup ppp yang menjadi objek pengujian bunyi, angkata penunjukan kawasan hutan dan atau koordinat huruf geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan huthuruf setiap orang dilarang: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid huruf bb, huruf c,| aa. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan huruf huruf yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan: huruf huruf huruf bb. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan huruf huruf tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cc. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sahann nap memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar, by. mai kadan:: dan atau membeli, memasarkan, dan atau mengolahebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. huruf dan setiap orang yang berada dalam atau luar wilayah huruf::dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan dorang perseorangan yang dengan sengaja: dan: dand,: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidl membawa dan(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak(semerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid dan atau pidana denda paling sedikit (lima ratus juta rupiah). orang perseorangan yang dengan sengaja: huruf huruf membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil huruf huruf hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dankarena kelalaiannya:dua rdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidlimacc.(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak (seratus miliar rupiah). orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta dhurufmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid sebagai nn2n2000 nnnnnnlllll. pemohon ix, yayasan silvagamanurani darussalam sh., hum. nomor tanggal november berkedudukan jalan cempaka, gang teratai deretan, condongcatur, depok, sleman, daerah istimewa yogyakarta. yayasan silvagama telah terdaftar sebagai yayasan melalui keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu. .ah. tahun. tanggal april yang sebagaimana dan akta tersebut diwakili oleh timer manurung, selaku ketua pengurus yayasan, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama yayasan silvagama. sebagai ana 2n n0n0000n0n0200n0n men uen anna pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal januari memberi kuasa kepada: andi muttagien, s.h: wahyu bagian, s.h: indriaswati saptaningrum, s.h., ll.m: mundur, s.h: iki dulang, s.h., m.h: granat nagara, s.h: dance arizona, s.h., m.h: emerson yutbo, s.h, zainal abidin, s.h: musi nauli, s.h: wahyudi djafar, s.h: kelola easter kaban, s.h: erasmus cahyadi, s.h, tanding bawah purabaya, s.h: advani vivian, s.h, agustinus kargo lumbanraja, s.h: matilda hasibuan, s.h: widianto simanjuntak, s.h: ikana indah barnasaputri, s.h: erwin dwi cristiano, s.h., si, muslimin padi dahlan, s.h: erwin natosmal gemar, s.h: syahrul citra, s.h: sandro purba, s.h: ronald siahaan, s.h, prayitno, s.h: nurul firmansyah, s.h: muhammad irwan, s.h: armada fransisca, s.h: nora hindi, s.h: rok septian, s.h: first san hendra rifai, s.h: kesemuanya adalah advokat, asisten advokat dan pengabdi bantuan hukum yang tergabung dalam tim advokasi anti mafia hutan, beralamat kantor public interest lawyer network pil net), jalan siaga nomor paten barat,ltsigo.dtabel ruang lingkup kehutanan yang menjadi objek pengujian rumusan penjelasanpengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam hurufetiap orang dilarang: huruf a.mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki huruf kawasan hutan secara tidak sah, huruf merambah kawasan hutan, huruf menebang pohon atau memanen atau memungut hasil huruf hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenangpengujian ppp ketidakpastian hukum dalam dasar hukum dan undang undang angka nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum yang ditegaskan uud serta melanggar kepastian hukum yang dijamin uud merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid bahwa undang undang dasar dengan tegas menyatakan, negara indonesia adalah negara hukumangka ppp berbunyi sebagai berikut:: berdasarkan angka ppp, tindakan perusakan hutan yang dapat dipidana dengan undang undang guo adalah perusakan yang dilakukan kawasan yang telah ditetapkan, kawasan yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang dalam proses penetapan sebagai kawasan hutan. dengan demikian seseorang dapat dikenakan sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang undang guo, meski wilayah atau kawasan yang baru ditunjuk atau dalam proses penetapan sebagai kawasan hutan, adanya ketidakpastian hukum dalam bunyi tersebut bisa dilihat dari bagaimana sebenarnya posisi hukum penunjukan kawasan hutan atau kawasan hutan yang ditunjuk. hal ini hanya terdapat dalam ketentuanproses penetapan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god suatu wilayah sebagai kawasan hutan, tidak berarti bahwa wilayah tersebut sudah final sebagai kawasan hutan, bahwa dengan admaka terjadi ketidakpastian hukum, mana tersebut. padahal dalam: bahwa berdasarkan kehutananrdasarkan pendapat frans manis suseno terkait negara hukum, ada empat alasan untuk menuntut agar negara menyapabila undang undang menimbulkan ketidakpastian hukum, bisa dikatakan undang undang tersebut telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana juga dimaksud uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum?: bahwa dalam negara hukum, aturan perundang law changing society , membedakan antara organized public power (the rule adalam arti formil), dengan the rule just lawmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. negara hukum dalam arti materil (modern) atau the rule just lawdengan memasukkan kawasan yang baru ditunjuk atau masih diproses untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan, angka ppp memiliki potensi besar disalahgunakan secara sewenang wenang oleh penegak hukum. selain itupenggunaan kawasan hutan tanpa izin berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dimana tafsir kawasan hutan merujuk pada status, yakni kawasan hutan negara semata. padahal, pengertian kawasan hutan tidak merujuk pada status, akan tetapi lebih pada fungsi hutan. hal ini sebagaimana pengertian kawasan hutan yang diatur angka kehutanan, yang berbunyi,, bahwa dalam angka kehutanan yang menjadi rujukan definisi penggunaan kawasan hutan dalam angka ppp, tidak ada satu frasapun yang menyebutkan bahwa kawasan hutan dipersamakan dengan hutan negara, bahwa dalam kehutanan, klasifikasi hutan berdasar status hutan terbagi menjadi hutan negara dan hutan hak, dan kehutanan membagi hutan berdasar fungsi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. sehingga pengaturan definisi kawasan hutan patut dianggap secara status terdiri dari hutan negara dan hutan hak, serta secara fungsi terdiri dari konservasi, lindung dan produksi, bahwa penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi ketika penafsiran kawasan hutan dilakukan dengan cara cara otoriter melalui merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mekanisme penafsiran tunggal yang mempersatukan kawasan hutan dengan hutan negara, karena akan berimplikasi pada hilangnya hak hak masyarakat atas hutan yang berada kawasan hutan hak atau adat: bahwa kesewenang wenangan yang dilakukan oleh negara melalui ppp ditandai dengan adanya ancaman terhadap masyarakat sebelum kehutanan menyelesaikan kewajibannya melaksanakan inventarisasi dan penetapan kawasan hutan hamdan hutan adat dalamnya yang telah dijamin loyalitasnya dalam putusan nomor puu x sehingga dengan diatasnya perbuatan pidana yang terkait dengan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam angka ppp mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon, bahwa melihat pada ppp sendiri, sebenarnya kawasan hutan yang dilingkupi angka undang undang guo telah bertentangan dengan angka undang undang guo, yang sebenarnya telah sesuai dengan putusan nomor puu ix bahwa angka undang undang guo selengkapnya berbunyi:: bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x tentang pengujian nomor tahun tentang kehutanan, khususnya mengenai definisi kawasan hutan yang dimaksud angka kehutanan, dinyatakanengan demikian, ketentuan ppp seharusnya merujuk kepada putusan tersebut. oleh karenselain menimbulkan ketidakpastian hukum, ago juga bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix bahwa dengan mempertimbangkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tersebut, maka ketentuan dalam angka ppp justru menimbulkan inkonsistensi pengertian tentang kawasan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hutan yang telah diperbaiki mahkamah konstitusi melalui putusannya nomor puu ix bahwa definisi angka ppp tersebut akan memberikan kerugian bagi pemohon s.d pemohon iv. oleh karena pemohon s.d pemohon merupakan korban kriminalisasi dari ketentuan yang ada nomor tahun tentang kehutanan dan mengatur tentang larangan memungut hasil hutan dan menduduki kawasan hutan tanpa izin. terlebih, sejak lama hingga kini, pemohon s.d pemohon masih bertempat tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan. sehingga definisi angka ppp.akan menimbulkan kerugian bagi para pemohon, bahwa dengan demikian inkonsistensi yang ada angka pppruf nomor18 tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menyebabkan ketidak pastikan hukum sehingga bertentangan dengppp berbunyimoralitas internalmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undang undang guo tidak tunduk pada moralitas internal dari peraturan hukum sebagaimana dimaksud lon fuller atas. hal itu terlihat dari adanya inkonsistensi pengertian akan kawasan hutan yang ada angka ppp dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix dengan apa yang dimaksud oleh huruf ppp: berdasarkan huruf ppp, menyebutkartinya suatu kawasan atau wilayah yang telah final ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah dengan peta penunjukan kawasan hutan, yang sebenarnya penunjukan merupakan salah satu tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan, sesuai ketentuan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kehutanan, yang dikuatkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix selain itu yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan angka ppp adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap, bukan wilayah tertentu yang ditunjuk, bahwa dengan demikian, batas yuridis kawasan hutan yang dimaksud huruf undang undang guo menggunakan batas yang sebenarnya belum final dan belum mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahwa tidak semua kawasan hutan yang telah ditunjuk serta merta ditetapkan sebagai kawasan hutan, oleh karena masih membutuhkan tahapan berikutnya: sebagaimana dikatakan fuller, bahwa aturan aturan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. sedangkan ketentuan ppp telah memiliki pertentangan langsung dengan angka dari undang undang yang sama: selanjutnya, berdasarkan kehutanan: dan penetapan kawasan hutan . berdasarkan ketentuan undang undangbukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan, menurut mahkamah konstitusi dalam putusan nomor45 puu ixbahwa melalui putusan nomor puu ix mahkamah konstitusi telah menegaskan bahwasanya penetapan kawasan hutan adalah proses merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan. oleh karenanya, mengacu kepada ketentuan kehutanan dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix karena penunjukan kawasan hutan adalah sebuah kesatuan proses dengan penetapan kawasan hutan, dan bukan merupakan hasil final, sehingga peta penunjukkan kawasan hutan tentu tidak bisa dirujuk untuk menjadi dasar hukum batas kawasan hutan, bahwa dengan menggunakan peta yang prosesnya belum final sebagai batas yuridis kawasan hutan (yang notabene adalah hasil final), sebagaimana dimaksud undang undang guo akan menimbulkan ketidakpastian hukum. selain itu, ketentuan undang undang guo juga telah mengesampingkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix ketentuan ini akan merugikan pemohon s.d pemohon oleh karena sebagai masyarakat lokal serta masyarakat hukum adat yang tinggal kawasan hutan, baik yang sedang dalam, bahwa bagi pemohon s.d pemohon ketentuan dalam ppp justru akan merugikan, karena ketentuan ini akan mengakibatkan tersingkirnya kesatuan masyarakat hukum adat, atau masyarakat lokal yang berada serta fungsi sosial tanah bagi warga negara indonesia, sebagaimana yang diperjuangkan pemohon s.d pemohon selama ini: bahwa dengan demikian, ketentuan undang undang guo bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin uud karena mengakibatkan pemohon pemohon yang menempati wilayah yang masih dalam tahapan penunjukkan sebagai kawasan hutan, akan terusir dari sumber menghidupkannya. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ii. norma dan pidana ppp merupakan bentuk pengingkaran, diskriminasi, serta pembatasan terhadap masyarakat adat lokal dalam memenuhi kebutuhan hidup nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan mengingkari eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dppp berbunyi, bahwa ketentuan uudselaras dengan ketentuan nomor tahun tentang pokok pokok agraria yang menyebutkan,, bahwa ketentuan yang sama juga yang disebutkan dalam nomor tahun tentang pokok pokok agrariasaksi dan ahli para pemohon serta saksi dan ahli presideseptember dan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ppp) menjadi contoh tepat untuk menunjukkan produk legislasi buruk yang cacat formil, dibuat secara tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga secara material menciptakan masalah baru, menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensial mencederai hak hak konstitusional warga negara yang justru seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan sebuah undang undang. ppp bukan sebuah solusi atas masalah yang hendak diatasnya, yakni mencegah perusakan hutan yang masif, transnasional dan menggunakan modus operandi canggih yang telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan kelahiran (konsiderans) undang undang ini karena sejumlah kecamatannya, baik formil maupun materiil. ppp secara inkonstitusional merampas hak hak warga negara. ppp menggunakan kawasan hutan yang baru pada tahap penunjukan sebagai kawasan hutan final, sehingga peta penunjukkan kawasan hutan dijadikan dasar yuridis batas kawasan hutan. siapa pun yang melanggar atau memasuki kawasan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godl. kepada daerah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, masyarakat ,,itorial (wilayah), genealogis (keturunan), dan territorial geneamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lainnya ter haar, dalam abdurrahman gentel,k:: bahwa berdasarkan ketentuan dalam uud tersebut, mak.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtentuan ppp yang mewajibkan masyarakat yang bertempat tinggal dalam dan atau sekitar kawasan hutan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin menebang kayu luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, meski untuk keperluan sendiri, merupakan bentuk pengingkaran terhadap eksistensi aturan aturan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. ketentuan ini juga menghilangkan kewenangan masyarakat hukum adat untuk melaku sebagaimana dimaksud maria suhartono atas. sehingga ketika masyarakat hukum adat sudah tidak lagi memiliki akses terhadap teritorial atau wilayah mereka, secara tidak langsung hal ini akan menghilangkan status mereka sebagai masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud ter haar terkait rumusan subjek masyarakat hukum adat, bahwa ketentuan ppp jug, karena sama sekali menafikan keberadaan objek dari hak masyarakat hukum adat,, bahwa berdasarkan uraian uraian atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan ppp menghalangi para pemohon, untuk menikmati jaminan dan penghormatan atas keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat yang tentunya akan bertentangan dengan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hut: hak atas rasa aman: bebas dari rasa takut, serta bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dan.angka nomor tahun tentang hak asasi manusia ham) menyebuterdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya , lebih lanjut. atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain. ,diabaikan pembunuhannya. hal inidisebutkan dalam bagian ketiga undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. dalamdengan adanya jaminan untuk mengembangkan diri, maka sebagai manusia warga negara akan mampu bertahan hidup, mengembangkan kapasitas mereka secara penuh, untuk hidup dan bekerja secara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bermartabat, untuk mengambil bagian sepenuhnya dalam pengembangan diri mereka, keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup. hal mana sejalan dengan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah diratifikasi indonesia melalui nomor tahun dalam kerangka ini, bahwa diatur dalam kehutanan, . artinya, secara fortior, masyarakat hukum adat adalah salah satu penyandang hak atas pemanfaatan hutan adat. hal ini ditegaskan pula dalam putusan nomor puu x yang juga mengeluarkan hutan adat dari status hutan negara. sementara itu tahapan pengukuhan tersebut, status hutan adat hanya dapat diperoleh jika pengukuhan kawasan hutan selesai dilaksanakan. oleh karenanya, kriminalisasi yang menjerat. masyarakat sebelum selesainya pengukuhan berpotensi menghalangi peluang untuk memperoleh haknya untuk mengelola hutan:dengan ketentuan tersebut, ppp, oleh karenanya secara fortiorjuga bertentangan dengan kehutanan yang mengharuskan kompensasi terhadap hilangnya akses masyarakat akibat proses pengukuhan kawasan hutan. dengan demikian maka undang undang guo justru menghilangkan hak hak para pemohon atas standar kehidupan layak, hak atas pangan, sandang, dan perumahan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa masyarakat adat paser kalimantan timurmenganggap"hutan adalah ibu kami, air susu ibu . adalah dalam hutan keberadaan masyarakat adat mencerminkan melalui sejarah lisan dan pengetahuan tradisional, serta melalui sistem rezim penggunaan tanah yang terdefinisi dengan jelas dan terperinci yang menjadi dasar bagi semua masyarakat adat untuk membatasi teritori tradisional mereka. dalam hubungannya dengan pengelolaan hutan, hukum adat telah dirancang untuk menjamin kesinambungan dan kebaikan bersama. hukum hutan adat secara umum mengatur kepemilikan (individu, kolektif dan komunitas), alokasi (penggunaan hutan) dan aspek lainnya yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan hutan. karena itulah, dibawah hukum adat, hutan bebas dari intervensi pihak luar, termasuk bisnis usaha setempat atau daerah situs suci, yang menjadi titik fokus untuk kehidupan spiritual, umumnya berlokasi dalam hutan. karenanya, pengelolaan hutan disertai oleh elemen spiritual dalam bentuk upacara keagamaan (bukti luwu utara, sulawesi selatan hutan dan kekayaan alamnya merupakan sumber penghidupan bagi banyak masyarakat yang bermukim sekitar hutan. kawasan hutan yang ada dalam daerah aliran sungai das) tatkala menjadi tempat bergantung hidup hampir semua masyarakat dusun. rotan adalah hasil hutan yang paling banyak diambil oleh masyarakat. dari luas wilayah das tatkala, masyarakat hanya mengambil rotan dalam kawasan hutan yang tergolong apl dan hpt yang luasnya hanya ha. masyarakat tidak mengambil rotan sampai kawasan hutan lindung. selain kayu dan rotan, masih banyak produk produk hutan lainnya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik untuk kebutuhan sandang, pangan, maupun obat obatan. ketergantungan, persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap sumberdaya hutan studi kasus dusun pamali kabupaten luwu utara, sulawesi selatan. oleh: ngakak, p.o, komarudin, h.: achmad, a.: wahyudi: tak, a.), papua, lebih dari suku asli dengan ragam bahasa dan budayanya masing masing hidup tanah papua. kehidupan masyarakat umumnya lekat dengan hutan karena tanah papua dengan luas juta ha, diantaranya adalah hutan. pemanfaatan sumber daya alam hutan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dilakukan oleh masyarakat menurut kearifan tradisional mereka secara turun menurun. hutan merupakan tempat mencari makan, berburu, meramu, mencari bahan bahan budaya, bahan bangunan dll. keberadaan suku suku ini pun memiliki hubungan yang tersendiri dengan hutan dan alam sekitarnya dalam membentuk cara hidup dan cara berpikir mereka: konsep hutan dalam masyarakat papua adalah ibu yang bertugas memberi makan menyusui anak anaknya. hutan adalah penyedia pangan, bahan konstruksi dan bahan bahan lain yang diperlukan masyarakat. hutan juga adalah dapur hidup ayamfos) bagi masyarakat twa gunung meja manokwari. dalam kehidupan masyarakat papua, keberadaan dapur yang merupakan inti dari sebuah rumah karena menjadi bagian terbesar pada sebuah rumah masyarakat papua. dapur adalah tempat memproses makanan, tidur, berdiskusi, bercengkrama dan lain sebagainya karena bagian tersebut terdapat perapian yang berfungsi untuk memasak dan menghangatkan seluruh ruangan dalam rumah. hutan memiliki peran yang penting bagi masyarakat papua (bukti keberadaan hutan bagi masyarakat indonesia seolah tak terpisahkan dari proses hidup dan kehidupan masyarakat bangsa indonesia. kebudayaan dan peradaban masyarakat indonesia sangat dipengaruhi dan bergantung kepada hutan. sehingga, apabila akses, komunikasi dan tata kelola hutan ini dibatasi sebagaimana diatur dalam undang undang guo, secara otomatis relasi, komunikasi, hubungan turun temurun, dan penguasaan masyarakat atas hutan yang selama ini terbangun akan menjadi luruh dan mengakibatkan hilangnya relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan hutan: keberadaan undang undang guo akan mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat indonesia untuk membangun relasi, komunikasi, hubungan, penguasaan dan pengelolaan masyarakat atas hutan yang selama ini sudah terjadi sejak lama dan turun temurun. bahkan, jauh sebelum indonesia merdeka dan masyarakat masih berada dibawah kekuasaan raja raja nusantara, apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan 'setiap cita cita yang dimiliki setiap orang itu dengan sendirinya akan hilang, tidak akan terwujud . padahal dalam menjalani hidupnya, manusia senantiasa merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi cita citanya itu . setiap manusia lahir dengan membawa potensi masing masing untuk tumbuh dan berkembang. potensi potensi tersebut menyebabkan manusia mempunyai cita cita dan selalu berusaha untuk mencapainya dengan mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya. hutan merupakan salah satu sarana yang dimiliki masyarakat indonesia dalam mewujudkan cita cita kehidupan. dan menjadi tanggungjawab negara dan pemerintah indonesia untuk memfasilitasi dan memberikan jaminan pengembangan diri warga negara menjadi penting dan signifikan: apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk bebas dari rasa takut yang diakibatkan pemberlakuan ketentuan undang undang guohak hak lainnya yang dijamin dalam konstitusi uud sehingga keberadaan undang undang guo. undang undang guo, bahkan ibu dalam kehidupannya: pemanfaatan dan pemberian izin terhadap kebun dan tambang yang menjadi bukti kejahatan akan merusak lingkungan hidup iii. dan nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melanggar hak atas jaminan kepastian hukum yang adil uud melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat uud dan melanggar prinsip negara hukumbarat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hutan yang baru pada tahapan penunjukan dapat dipidana. padahal, tahap penunjukan merupakan langkah awal dari rangkaian pengukuhan kawasan hutan. penunjukan kawasan hutan belum mampu memberikan ketegasan tentang pihak pihak yang berkepentingan atau seharusnya dilindungi haknya oleh negara sebagaimana amanat konstitusional dan berbagai undang undang nomor tahun tentang kehutanan kehutanan) itu sendiri. dengan pidana mengancam sebelum selesainya proses pengukuhan, hak masyarakat untuk mengakses dan diakui sebagai subjek hukum pengelola hutan terancam hilang. sisi lain pengukuhan kawasan hutan indonesia hingga saat ini sebagian besar belum tuntas, padahal sebagaimana diakui sendiri dalam data kementerian kehutanan dan badan pusat statistik bps) tahun terdapat desa yang bersinggungan langsung, berada dalam dan sekitar kawasan hutan. lebih dari desa desa tersebut mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya terhadap hutan dan hasil hutan. dengan demikian masyarakat tersebutlah yang akan menjadi korban pertama pelaksanaan ppp. ppp menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga melanggengkan konflik kehutanan yang disebabkan tiadanya jaminan kepastian pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam undang undang. ppp menggunakan definisi kawasan hutan dengan tahapan penunjukan sebagai salah satu unsur unsur kualifikasi delik detiknya. padahal sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan nomor puu ix kawasan hutan yang hanya ditentukan dengan tahapan penunjukan inkonstitusional dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. sisi lain, kehutanan sendiri dalam secara khusus mengatur bahwa masyarakat sekitar hutan yang memiliki hak atas tanah atau yang menggantungkan hidupnya dari aksesnya terhadap hutan berhak mendapat rugi jika pengukuhan kawasan hutan menyebabkan hilangnya hak hak tersebut. sehingga sangat jelas bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh kehutanan justru dikesampingkan oleh ppp dan pidana dalam kehutanan itu sendiri. ppp juga memiliki karakter yang represif yang diskriminatif terhadap masyarakat sekitar hutan bertentangan dengan prinsip prinsip negara. hukum. rezim hukum represif digambarkan oleh philippe bonnet dan philip selznick dalam bukunya yang berjudul law and society transition: toward responsive merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gopelayanan kesehatan ,re law sebagaimana dinyatakan dalam uud yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum', mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan, bahwa asas kepastian hukumbarat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua go.hal ini sesuai dengan pendapat para ahli pakar hukum tentang tujuan hukum. prof. soebekti,sedangkan menurut dr. boediono dirdjosisworo,., pengantar ilmu hukum, buku panduan mahasiswa, pt. gramedia, jakarta, hal .): merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godkeadilan, kemanfaatan kegunaannya bagi kepentingan sosial, dan kepastian hukum:,, bahwa konsepsi negara hukum menurut julius stahl, yaitu:, bahwa pada ppp ketentuannya berisi pengaturan pemanfaatan barang bukti hasil kejahatan, dimana dan justru kontraproduktif dengan perlindungan hutan dan lingkungan. akibatnya, ketentuan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum: bahwa ppp secara lengkap berbunyi sebagai berikut:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa penjelasan .menyebutkan:bahwa sebagaimana disebutkan ppp, barang bukti berupa kebun. dan atau tambang setelah mendapat kekuatan hukum mengikat, selain dikembalikan kepada pemerintah untuk dibutakan kembali, masih dimungkinkan tindakan lain, yakni: untuk barang bukti berupa kebun, dapat dimanfaatkan paling lama (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan, dengan penugasan kepada bumn. sedangkan jika barang buktinya berupa tambang, maka dapat diberikan izin, bahwa ppp menunjukkan ada perlakukan terhadap barang bukti yang bertentangan antara satu dengan lainnya. hal ini berpotensi besar menyebabkan ketidakpastian hukum dan menciptakan serta mengabaikan keadilan. dengan demikian jika dilihat dari substansi dan ppp, berpotensi menambah perusakan hutan. oleh karena itu ketentuan dan undang undang guo harus dibatalkan dan dicabut serta dinyatakan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat, bahwa penjelasan yang diberikan ppp juga menunjukkan ketidakpastian hukum atas ketentuan ppp tersebut. karena pada penjelasan tersebut tidak memberikan batasan mengenai kapan suatu barang bukti kebun tersebut harus dimanfaatkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan penugasan kepada bumn, dan kapan barang bukti berupa kebun tersebut harus langsung dilakukan perhutanan kembali: bahwa ketentuan ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif (antibodi) tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang. ketidakpastian hukum demikian akan mengakibatkan kekacauan hukum dan sangat rentan akan adanya penyalahgunaan dan perlakuan secara sewenang wenang, dalam hal ini pejabat pemerintah yang mengurusi bidang kehutanan. bahwa perumusan ketentuan dalam undang undang guo, telah memberikan suatu kelelbahwa sebagaimana diatur ppp, tujuan dari undang undang tersebut, antaranya adalahbahwa ppp merupakan hukum pidana yang hendak diterapkan dalam menanggulangi persoalan perusakan hutan. dalam konsep pemidanaan, hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir ketika upaya upaya lain tidak mampu mengembalikan keseimbangan sosial (estudio integral). sehingga memang mesti benar benar diarahkan pemberlakuannya (termasuk sanksi hukum) bagi pemulihan keseimbangan sosial, dalam konteks ppp adalah pemulihan hutan yang rusak: bahwa dengan adanya ketentuan dalam ppp, maka jaminan kepastian hukum dan jaminan keberadaan hutan sebagaimana diamanatkan dalam ppp tidak akan terwujud karena materi muatan ppp saling bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, bahwa seharusnya kawasan hutan yang sudah beralih menjadi kawasan perkebunan harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai kawasan hutan, tidak diserahkan kepada bumn perkebunan. begitu pula halnya dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kawasan hutan yang sudah beralih menjadi tambang: harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai kawasan hutan, bukan justru kemudian diberikan izin ketentuan hukum ini berarti melanjutkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan pelaku tindak pidana perusakan hutan, bahwa dengan demikian jika dan undang undang guo tetap dipertahankan maka dalam hal ini terjadi pemaksaan diberlakukan hukum kepada warga negara, padahal pada hakekatnya diberlakukan hukum bukan kerena dipaksakan (ius guia museum) tetapi diberlakukan hukum karena sifat adil (ius guia museum) bagi warga negara, bahwa dalam hal inilah urgensi dilakukannya pencabutan dan pembatalan dan undang undang guo karena menciptakan ketidakadilan bagi para pemohon atau dengan perkataan lain bahwa dan undang undang guo tidak mengakomodasi dan menyentuh hak dan kepentingan para pemohon selaku warga negara, sebab dan undang undang guo berpotensi melanggar dan mengabaikan hak asasi manusia ham) para pemohon selaku warga negara, yaitudan sehat sebagaimana diatur dalam uud serta berpotensi melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam uud bahwa pada prinsipnya pencabutan dan pembatalan hukum didasari latar belakang bahwa pada hakikatnya hukum untuk kepentingan manusia, juga karena hukum itu tidak statis, final, tetapi mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan masyarakat. oleh karena itu harus dilakukan pencabutan dan pembatalan jika hukum itu tidak relevan, bahkan menciptakan ketidakadilan. hal ini sesuai dengan yang dikemukakan satjipto rahardjo dengan konsep hukum progresif. satjipto rahardjo dalam bukunya hukum progresif, sebuah sites hukum indonesia: . hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. dalam konteks pemikiran tersebut, hukum merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasi dalam faktor faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain lain. inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi law process, law the making). hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia yang mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum selalu berada pada status law the making. hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final. bahwa pencabutan dan pembatalan dan undang undang guopada dasarnya untuk mengembalikan konsepsi negara hukum indonesia pada posisi yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam uud yang menyatakan bahwa "negara indonesia adalah negara hukum , dimana konsepsi negara hukum adalah adanya kepastian hukum, perlakuan yang sama muka hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ham). hal ini telah diuraikan dalam uraian atas, bahwa oleh karenanya, berdasarkan penjelasan para pemohon tersebut, ketentuan dan ppp berpotensi merugikan para pemohon, karena bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud serta jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam uud bahwa dengan demikian materi muatan peraturan hukumsebagaimana dimaksud dalam dan ppp tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan dengansebagaimana diatur uud serta melanggar negara hukum sebagaimana diatur dalam uud iv. penentuan jangka waktu perkara perusakan hutan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gopp berbunyi: ketentuan uud ditindaklanjuti dan dikuatkan dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menegaskanoleh karenanya norma dan substansi ppp ini secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan uud dan instrumen hak asasi manusia lainnya yang telah dibentuk dan diratifikasi indonesia. hal ini disebabkan karena ppp tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap yang berperkara pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya secara adil dan tidak berpihak, norma dan substansi ppp sangat membatasi hak hak para pihak untuk mendapatkan kepastian bahwa perkaranya akan selesai dan diproses secara adil dan tidak memihak. hal mana yang sebenarnya telah dijamin ketentuan uud pengertian dan tafsir atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud uud bisa merujuk pada ketentuan dan kovenan internasional hak hak sipil dan politik. jika dilihat secara mendalam, substansi ppp mengingkari ketentuan dan kovenan hak hak sipil dan politik yang telah diratifikasi indonesia melalui nomor tahun yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan menjalankan proses peradilan secara berimbang dan tidak berpihak, norma dan substansi ppp ini secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan kovenan hak hak sipil dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god politik yang telah diratifikasi indonesia melalui nomor tahun yang menetapkan bahwa siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan pidana harus dengan segera dihadapkan depan hakim atau pejabat lain yang dikatakan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. tidak boleh merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dikenai syarat jaminan untuk hadir guna pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses pengadilan, dan, apabila dibutuhkan, untuk melaksanakan keputusan pengadilan: hal ini disebabkan karena ppp tidak memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara pengadilan untuk menyiapkan pembelaannya masing masing sebagaimana diatur dan dilindungi dalam uud1945 dan nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menetapkan bahwa, setiap orang.apabila norma dan substansi ppp ini dipertahankan akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak .setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil hadapan majelis hakim yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan yang dibentuk menurut hukum , yang akan berimplikasi pada pelanggaran terhadap prinsip prinsip fair trial sebagaimana ditetapkan dalam kovenan hak hak sipil dan politik yang mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan atas: secepatnya dan secara terinci diberitahu dalam bahasa yang dipahami tentang sifat dan sebab adanya tuduhan terhadapnya: diberi waktumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godketentuan ini diperkuat dengan komentar umum atas occur yang menjelaskan bahwa waktu yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya adalah tergantung pada kondisi tiap kasus. hal ini berarti bahwa tingkat kerumitan suatu tindak pidana harus menjadi perhatian dalam memberikan waktu untuk pembelaan terdakwa, sehingga antara kasus yang pembuktiannya cukup sulit, maka harus diberikan durasi waktu lebih panjang dibandingkan kasus yang pembuktiannya lebih mudah. selengkapnya komentar umum atas occur adalah sebagai berikut: general comment occur: sub (b) menentukan bahwa tertuduh harus memiliki waktu dan fasilitas yang memadai bagi persiapan pembelaannya dan bagi komunikasi dengan penasihat hukum yang pilih sendiri. yang dimaksudkan dengan waktu yang memadai tergantung pada kondisi setiap kasus, tetapi fasilitas yang diberikan harus termasuk akses dokumen dokumen dan bukti bukti lain yang diperlukan tertuduh untuk menyiapkan kasusnya, serta kesempatan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. ketika tertuduh tidak ingin membela dirinya sendiri atau tidak ingin meminta seseorang atau merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god law antara lain sebagai hukum yang lebih menekankan ketertiban bukan keadilan substantif, aturannya keras dan rinci namun lemah terhadap pembuat hukum, luasnya diskresi yang diberikan kepada penegak hukum, hukum diletakkan bawah subordinat politik kekuasaan, hukum yang mengandaikan ketaatan tanpa syarat, serta hukum yang tidak disertai partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. kesemua ciri hukum represif menurut bonnet dan selznick, ada dalam ppp. misalnya, pengertian hutan dan kawasan hutan sebagaimana diatur ppp dengan mengacu pada kehutanan masih sangat pemerintah sentris (government centered). tampak bahwa ppp melanggengkan tafsir hutan dan kawasan hutan sebagai domain kekuasaan negara (state domain) yang direduksi menjadi domain pemerintah (government domain) dengan mendefinisikan hutan sebagai arena yang dimilikinya secara absolut. penguasaan hutan demikian disebut oleh nancy plus dalam tulisannya genealogies the political forest and customary rights indonesia, malaysia and thailand sebagai political forest (bukti peningkatan kriminalisasi ini dapat dilihat dari bertambahnya sejumlah ancaman pemidanaan dan memenjarakan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan dan masyarakat desa yang bersinggungan dengan kawasan hutan dalam ppp dari kehutanan yang merupakan lex generalis dari ppp. dengan makin banyaknya unsur pemidanaan tersebut, menegaskan bahwa ppp dan kehutanan merupakan produk hukum yang bersifat represif terhadap masyarakat. terutama, mengingat pengaturan norma norma dalam ppp sangat tendensius menyasar kepada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan penduduk desa sekitar dan bersinggungan langsung dengan kawasan hutan sebagai pelaku perusakan hutan, padahal semangat ppp diawal adalah menyasar pelaku perusakan hutan yang terorganisir yang merupakan usaha skala besar. pertentangan antara tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. tak hanya itu, ppp lahir dalam proses yang tidak partisipatif, dibahas secara tertutup, secara diam diam oleh pembentuk undang undang. setiap perkembangan dan jadwal pembahasan ketika masih berupa ruu tidak pernah disosialisasikan kepada publik dan media. publik tidak dapat terlibat dalam proses pemantauan dan memberi masukan, sehingga partisipasi masyarakat dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god suatu asosiasi untuk membelanya yang dipilihnya sendiri, maka harus disediakan alternative akses terhadap seorang pengacara. kemudian, sub ini mensyaratkan penasihat hukum untuk dapat melakukan komunikasi dengan tertuduh dalam kondisi yang memberikan penghormatan penuh terhadap kerahasiaan komunikasi tersebut. pengacara pengacara harus dapat memberikan pendampingan dan mewakili klien mereka sesuai dengan standar standar dan keputusan keputusan profesional mereka tanpa pembatasan, pengaruh, tekanan, atau intervensi yang tidak diperlukan dari pihak mana pun. pemaparan lanjut mengenai kepastian hukum, dapat merujuk kepada, antaranya asas ketertiban dan kepastian hukum. dalam penjelasannya, disebutkanselanjutnya ketentuan huruf dan huruf nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan didan dapat dilaksanakan , penjelasan huruf dan huruf nomor tahun berbunyi sebagai berikut, untuk mencapai asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan , demi mewujudkan kepastian hukum yang adil, maka suatu rumusan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam suatu undang undang haruslah dapat memberikan alasan rasional dan dapat memprediksi kemungkinan penerapannya dalam penegakkan hukum tersebut: bahwa sebagaimana diterangkan dalam ppp, yang terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum: jangka waktu (empat puluh lima) hari kerja mustahil dilaksanakan karena perkara perusakan hutan bukanlah tindak pidana biasa, yang seharusnya memerlukan waktu lama untuk mencari kebenaran materil melalui persidangan pengadilan. sehingga, waktu hari kerja tersebut tidak akan cukup untuk memeriksa perkara perusakan hutan yang pembuktiannya tentu membutuhkan banyak saksi, bukti surat, dan atau bukti lainnya, bahwa melihat rujukannya yang tidak memprediksi kemungkinan penerapannya, maka dapat dikatakan juga ppp tidak sejalan dengan huruf dan huruf nomor tahun penerapan ppp secara jelas dan nyata berpotensi mengurangi hak hak setiap orang untuk hak hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, seperti hak untuk: memahami tentang sifat dan sebab adanya tuduhan terhadapnya, memiliki waktu yangrdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godsehingga apabila diterapkan, ketentuan ppp tersebut, sangat berpotensi kasus kasus perusakan hutan yang disidangkan menjadi tidak maksimal dalam upaya pembuktiannya. hal ini karena perkara perusakan hutan bukan merupakan perkara biasa dan membutuhkan pembuktian yang sangat akurat, bahwa meski peradilan harus dilaksanakan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, bukan berarti harus mengesampingkan ketelitian dan akurasi pembuktian persidangan. hal ini sebagaimana dimaksud penjelasan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan bahwa:kebenaran dan keadilan. dengan demikian, pembatasan waktu hari sejak dilimpahkan pengadilan dari penuntut umum terhadap perkara perusakan hutan sebagaimana diatur ppp menurutegakan hukum. selain itu, pemaksaan atas penerapan ini akan mengesampingkan hal materil yang harus dibuktikan dalam persidangan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sehingga dikhawatirkan kebenaran materil sebagaimana tujuan peradilan pidana menjadi tak tercapai, bahwa dengan alasan alasan yang para pemohon sampaikan atas, ppp telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin uud ancaman pidana terhadap masyarakat yang diatur dalam ppp merupakan pengingkaran terhadap masyarakat adat, pelanggaran atas hak pengembangan diri masyarakat, dan cermin ketidakpastian hukum bahwa andi hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai nilai sosial budaya suatu bangsa. artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, bahwa ppp juga mengatur pidana dan pemidanaan secara spesifik terhadap individu masyarakat, yakni:lihat tabel ruang lingkup ppp yang menjadi. objek pengujian) merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gotersebutlebih, ketentuan uud selaras dengan ketentuan nomor tahun tentang pokok pokok agraria, yang mengakui hak hak masyarakat hukum adat. bahkan ditegaskan dalammerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god.termasuk hutan itu sendiri, masyarakatpuluhan jiwa warga negara indonesia hidup dan tergantung kepada sumberdaya hutan. data kementerian kehutanan dan bps menunjukkan terdapat desa berada dalam dan sekitar kawasan hutan, dimana dari desa desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (bukti bahwa selain bermakna ekonomi, hutan bagi masyarakat hukum adat juga bermakna sosial, budaya dan politik. bahkan identitas adat bagi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masyarakat hukum adat melekat pada salah satunya hutan. simbol simbol yang mereka gunakan untuk menyebutkan hutan menjadi gambaran betapa pentingnya hutan bagi masyarakat hukum adat. misalnya masyarakat papua menganggap hutan adalah mama (ibu) yang memberikan kehidupan melalui segala bentuk sumber daya alamnya. orang molo nusa tenggara timur mengatakan, oel nam nes na, nasi nam nes nak nafsu, kajian nam nes sisi, satu nam nes nui?' air itu darah, hutan itu rambut, tanah itu daging, batu itu tulang): bahwa pada kenyataannya masyarakat hukum adat juga memiliki aturan peraturan penggunaan dan pemanfaatan hutan beserta sanksi dan hukumannya. aturan peraturan ini berlaku dan dan dipatuhi turun temurun sejak dari nenek moyang hingga saat ini. salah satu wujud dari aturan peraturan ini adalah pembagian kawasan hutan menurut masyarakat hukum adat, yaitu hutan larangan, hutan untuk berladang, hutan untuk berburu, hutan untuk mengambil obat obatan, dan lain lain kawasan hutan adat, bahwa ketentuan yang berisi ancaman pidana bagi individu yang diatur dalam pph tersebut tentu menjadi ancaman, atau bahkan secara faktual telah menjadikan masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai seorang kriminal. dengan adanya ketentuan yang berisi ancaman pidana sebagaimana disebutkan poin telah mengesampingkan eksistensi dan keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal kawasan hutan secara turun temurun dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan: bahwa ketentuan ancaman pidana yang diatur ppp misalnya telah menjadikan (empat) orang masyarakat adat semen banding agung talang cemara, dusun lama banding agung, desa merias, kabupaten kaur, bengkulu sebagai kriminal karena dituduh melakukan usaha perkebunan tanpa izin menteri serta membawa alat alat yang lazim digunakan untuk berkebun areal kawasan hutan taman nasional bukit barisan selatan tnos). keempat warga ini ditangkap kepolisian resort kaur dan disidangkan pengadilan negeri bantuan, bengkulu, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gohal ini menjadi hilang dengan adanya ketentuan yang mengancam secara pidana bagi masyarakat lokal adat yang memanfaatkan atau menggantungkan hidupnya dari hutan sebagaimana pemohon s.d pemohon iv: dilihat dari jaminan kepastian hukum, bahwa asas kepastian hukummenjadi salah satu:namun, pidana perusakan ppp yek merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hukum yang demikian tidak memiliki legal ratio yang memadai (overinclusive), bahwa ketentuan ppp yang mengandung ancaman pidana dengan ketidak permata perumusannya tersebut, dapat dengan mudah disalahgunakan oleh penguasa dan pihak lain karena tersebut bersifat subjektif. oleh karenanya,ketentuan ppp yang mengandung ancaman pidantujuan disahkannya ppp sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang dari undang undang tersebut adalah karen dan rusaknya lingkungan hidup. selain itu juga dalam rangka mencegah dan memberantas perusakan hutan sebagai kejahatan. selengkapnya pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut::. bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut atas semakin menunjukkan bahwasanya keberadaan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtelah menimbulkan potensi dan bahkan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum. karena tersebut telah nyata menyasar individu individu, seperti para petani, masyarakat lokal, serta masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. bahwa tendensi perlakuan memihak negara terhadap usaha skala besar ketimbang masyarakat sekitar hutan terlihat dari materi muatan ppp yang justru tidak melakukan kriminalisasi terhadap kehutanan yang mengatur pidana perusakan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan. hal ini menunjukkan tendensi definisi bahwa perusahaan hutan hanya dilakukan oleh masyarakat yang hidup sekitar hutan, bahwa ppp yang mengandung ancaman pidana sama sekali tidak mencerminkan maksud dari tujuan dibentuknya ppp yang ingin memberantas perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir, lintas negara, dan dengan modus operandi yang canggih: tabel daftar perkara masyarakat yang dituntut menggunakan ppp ha) sean hari bin penjara1 individu 500jt pn.mr subs. bin, seperti dijamin dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tidak terwujud. dalam penelusurannya, para pemohon menemukan fakta bahwa ppp menduplikasi naskah akademik dari rru tentang pencegahan dan pemberantasan pembalakan liartahun (bukti sebelum berganti judul menjadi ruu tentang pemberantasan perusakan hutan ruu p2h) yang mulai intens dibahas komisi kehutanan dpr pada menurut nomor tahun tentangengan menduplikasi naskah akademik sebuah ruu yang mengalami penolakan keras dari publik, maka ppp patut dicurigai sebagai sebuah yang dipaksakan. secara konseptual naskah akademik menjadi ruh dalam penyusunannya. perubahan nama ruu ilegal logging kemudian menjadi ruu p2h dan disahkan menjadi ppp sangat mungkin merupakan bagian dari upaya manipulasi publik dengan harapan bahwa ppp lebih dapat diterima. para pemohonmengajukan pengujian konstitusionalitasserta pengujian penjelasan huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan kehutanan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god adrian bin penjara1 individu shibu huruf bin, marabahaya pid. sus swasta ppp denda pn.mrb 500jt subs. bin deddy huruf penjara maro individu hendra ejo 1th, denda pid.b penata sopir huruf 500jt pn.mr ppp subs. bin kehutanan ina als marlin penjara 1th| muara individu bin samawi bln, teweh pid. sus swasta huruf denda pn.m ppp 500rb subs. bin muhamad penjara individu hari als sopir huruf 1th, denda palangka pid. sus cocok bin ppp 500jt raya pn.pi.r sadie subs. bin dari bin penjara 1th| individu mansur waras huruf 2bin, bangunan pid. sus swasta ppp denda pn.bkn 500jt subs bin hasan bin penjara individu thamrin santa 1th, denda palangka pid. sus huruf 500jt raya pn.pi.r ppp subs. bin ahmad bin penjara individu seni alm) piala huruf 1th, denda palangka pid. sus 500jt raya pn.pi.r subs. bin surai bin penjara3 individu karan huruf tahun, bantuan (masy rahmat bin ppp denda pid. adat budiman petani milyar pn.bth semen heri tindikan tanggal banding midi bin april agung mastani, nur ja'far ancaman individu zulkifli ppp hukuman palembang ahmad pidana burhanuddin petani penjara saingan paling sutisna singkat suyanto tahun bin titan penjara normal als. huruf 2th, asal bin buruh denda pid. sus individu kadir huruf 500jt pelalawan pn.pl riki sandra ppp subs. putra als. bln riki bin simus merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid andi bin ama film gawa diolah dari berbagai sumber keberadaan ppp yang mengandung ancaman pidana akan membatasi para pemohon, khususnya pemohon s.d pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mengembangkan dirinya. pembatasan atas hak untuk mengembangkan diri akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya, dalam konteks masyarakat lokal atau masyarakat adat, kebutuhan hidupnya tak akan dapat terpenuhi lagi jika tersebut diterapkan: oleh karenanya keberadaan ppp yang mengandung ancaman pidana: berdasarkan uraian atas, maka ketentuan pidana yang justru menyasar individu dalam ppp terbukti telah mengingkari keberadaan masyarakat hukum adat, melanggar kepastian hukum, dan melanggar hak mengembangkan diri para pemohon, sebagaimana dijamin dan uud vi. penindakan terhadap perbuatan pidana terkait kawasan yang telah ditunjuk sebelum adanya putusan puu ix adalah bentuk ketidakpastian hukum110 ppp berbunyi sebagai berikut:prinsipkepastian hukumsalah satunya adalah kejelasanrumusan undang undang. ini merupakan aspek yang berbeda dariprinsipkepastian hukum, yakniharusmenjamin stabilitassistem hukumbagi seorang individu. seorang individuharus mampumerencanakan hidupnyasesuai, sedangkan undang undang harusmenjamin stabilitasdalam halkeputusan yang dibuat olehseorang individutentang hidupnyasehari hari: bahwa hukumharus jelas, komprehensif,logis, dan mudah dimengerti. faktanya adalahbahwa hukumtidak selalumudah dipahami. alasanmengapaperancangharus mengejarkejelasanperbuatan hukumadalahkarenaorang yang wajarharus dapatmembaca dan memahami apahaknyaketika membacaperbuatan yang ada undang undang. ketentuan yang tidakdimengertimenciptakan ketidakpastian: bahwa selain itu, ciri kepastian hukum adalah peraturan harus memecahkanmasalah. konsep iniberarti bahwahukum harusmemberikan solusikonklusifbagi seorang individu. individu tidakboleh berada dalam situasi ketidakpastian akan nasibnya, bahwa menurut selanjutnya tersebut menyatakan, pengukuhan kawasan hutansebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah ketentuan dalam huruf uup3h menyatakan dengan jelas bahwa jika ada tindak pidana perusakan hutan yang dilakukmaka pelakunya akan diberlakukan ketentuan ppp, bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ix tanggal februari secara singkat menyatakankarena menimbulkan ketidakpastian hukum. sehingga dengan adanya putusan tersebut, maka bunyi angka kehutanan adalah sebagai berikuoleh karenanya, dengan adanya putusan tersebut maka terdapat kepastian hukum akan definisi kawasan hutan: bahwa berdasarkan ketentuan huruf ppp tersebut, tindak pidana yang dilakukan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi nomor45 puu 1x 2011dapat dipidana dengan ppp, bahwa penunjukkan kawasan hutan masih sah dan mengikat meski adanya putusan nomor puu ix namun sah dan mengikatnya tetap sebatas penunjukan kawasan hutan, bukan pengukuhan. penunjukan kawasan hutan sendiri merupakan tahap awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan. sehingga diperlukantindak lanjut berupa penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god untuk menjadi kawasan hutan yang definitif, sebagaimana disyaratkan kehutanan: bahwa bahwa dengan demikian, pemberlakuan ketentuan pidana dalam ppp terhadap kawasan hutan. yang statusnya baru ditunjuk akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang tentunya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur uud, bahwa meskipun keseluruhan ppp dicabut maka tidak akan terjadi kekosongan hukum mengingat sebagian besar perbuatan pidana yang ada dalam ppp pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan lainnyallihat tabel dalam artian tanpa berlakunya ppp dan pidana dalam kehutanan berlaku maka seluruh perbuatan yang dipidana dalam pph tetap juga perbuatan pidana dalam kehutanan, tabel kriminalisasi pidana dalam ppp huruf setiap orang dilarang: huruf a., telah huruf melakukan penebangan diatur dalam huruf pohon dalam kawasan hutan huruf kehutanan. huruf yang tidak sesuai dengan huruf izin pemanfaatan hutan: b., telah diatur huruf melakukan penebangan dalam huruf pohon dalam kawasan hutan (huruf kehutanan. huruf tanpa memiliki izin yang huruf dikeluarkan oleh pejabat c., telah diatur huruf yang berwenang: huruf cc. melakukan penebangan kehutanan. pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah: d., telah diatur memuat, membongkar, huruf mengeluarkan, mengangkut, kehutanan. menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan e., telah diatur kawasan hutan tanpa izin: huruf merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid mengangkut, menguasai, kehutanan. atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi f., telah diatur secara bersama surat huruf keterangan sahnya hasil kehutanan. hutan: membawa alat alat yang h., telah diatur lazim digunakan untuk huruf menebang, memotong, atau kehutanan. membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin i., telah diatur pejabat yang berwenang: huruf ola kehutanan. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal m., telah diatur dari hasil pembalakan liar: huruf taat at: kehutanangujian kehutanan vii. penjelasan nomor tahun tentang kehutanan bertentangan dengan 28d 28g 28h dan 18b uud bahwa nomor tahun telah mengatur tata kelola kehutanan yang perlu diikuti agar pengurusan hutan dapat dilakukan secara sistematis, berkeadilan, dan berkelestarian. dalam kehutanan disebutkan bahwa pengurusan hutan merupakan pengaturan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. ruang lingkup pengurusan hutan meliputi: (a) perencanaan kehutanan: (b) pengelolaan hutan: (c) litbang, diklat dan penyuluhan: serta (d) pengawasan. merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid pengelolaan hutan merupakan salah satu kegiatan dalam pengurusan hutan, yang meliputi: inventarisasi hutan: pengukuhan kawasan hutan: pendayagunaan kawasan hutan: pemanfaatan kawasan hutan: pembentukan wilayah pengelolaan hutan: penyusunan rencana kehutanan. bahwa dalam rangka pengelolaan hutan itu, pendayagunaan kawasan hutan dilakukan setelah selesai dilakukan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam dan kehutanan yang berbunyi:tapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. bahwa penjelasan kehutanan berbunyi, , bahwa penjelasan kehutanan telah membuat aturan baru yang bertentangan dengan kehutanan, sehingga membolehkan kegiatan pendayagunaan kawasan hutan sebelum selesai dilakukan pengukuhan kawasan hutan: bahwa keberadaan penjelasan kehutanan bertentangan dengan uud antara lain: prinsip kepastian hukum perlindungan diri pribadi dan harta benda hak untuk bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan hak milik merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa keberadaan penjelasan kehutanan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijami' penjelasan kehutanan yang memuat aturan baru dan mengecualikan alur tata kelola kehutanan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. ketidakpastian hukum terjadi karena penjelasan kehutanan bertentangan dengan kehutanan. lebih lanjut keberadaan penjelasan kehutanan membuat proses pengukuhan kawasan hutan yang harus bermuara pada penetapan kawasan hutan menjadi diabaikan oleh pemerintah, karena tanpa menyelesaikan proses pengukuhan kawasan hutan, berdasarkan penjelasan kehutanan, pemerintah diperbolehkan melakukan pendayagunaan kawasan hutan tanpa berdasar kepada kawasan hutan yang definitif, penjelasilakukan pendayagunaan hutan atas tanah yang belum selesai proses pengukuhan kawasan hutan membatasi hak masyarakat yang sudah tinggal dalam hutan untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri dan ancaman ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak aslinya, penjelasan kehutanan bertentangan dengan jaminan konstitusi kepada warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam uud yang berbunyi,pengabaian terhadap proses pengukuhan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kawasan hutan dengan langsung menentukan fungsi kawasan hutan dapat melanggar hak warga negara untuk bertempat tinggal. selain itu, penetapan fungsi kawasan hutan, apalagi yang biasanya diikuti dengan pemberian izin izin usaha bidang kehutanan pada hutan produksi, dapat merusak lingkungan kehidupan warga negara yang tinggal dalam dan sekitar kawasan hutan: penjelasan kehutanan bertentangan dengan prinsip jaminan hak milik sebagaimana' pengabaian terhadap proses pengukuhan kawasan hutan untuk menyelesaikan hak hak masyarakat yang tanahnya akan dijadikan sebagai hutan tetap sama halnya dengan pengabaian terhadap hak milik masyarakat yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan, selain bertentangan dengan uud penjelasan kehutanan juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan ppp). ppp mengatur fungsi dan isi dari penjelasan undang undang. dalam lampiran yang merupakan bagian integral dari ppp disebutkan bahwaviii. tidak adanya batas waktu penetapan kawasan hutan dalam huruf tahun tentang kehutanan bertentangan dengan 28d 28h dan 18b uud bahwa kehutanan berbunyiehutanan mengatur mengenai tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan. penetapan kawasan hutan dalam ketentuan itu merupakan tahap akhir dari pengukuhan kawasan yang menjadi penentu suatu wilayah secara definitif menjadi kawasan hutan, bahwa ketentuanikelalaian tersebut menimbulkan dampak pada melanggarnya hak hak konstitusional pemohon dikarenakan pemerintah pada kenyataannya secara sewenang wenang memperlakukan kawasan hutan yang telah ditunjuk sama dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan. kelalaianncegahan dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan karena tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu yang ditentukan oleh undang undang menjadi penyebab konflik konflik tenurial, termasuk permasalahan konflik yang dialami oleh para pemohon. tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu penetapan kawasan hutan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang telah dijamin dalamutusan nomor puu ix bahwa sampai agustus tahun pemerintah baru selesai melakukan penetapan kawasan hutan seluas ,38ha atau setara dengan dari luas kawasan hutan yang telah ditunjuk yang seluas ha. jumlah yang rendah itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status penguasaan dan pemilikan tanah tanah yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan, bahwa ketiadaan batas waktu untuk melakukan penetapan kawasan hutan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan merupakan pelanggaranberadaan hurufuntuk menjadikan penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf kehutanan, maka diperlukan persyaratan mengenai batas waktu untuk melakukan penetapan kawasan hutan. dengan melakukan penafsiran sistematis merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan dan nomor tahun tentang penataan ruang, maka semestinya penetapan kawasan hutan dilakukan paling lambat (lima) tahun sejak dilakukan penunjukan kawasan hutan. rencana tata ruang wilayah nasional sebagaimana dalam (lima) tahun. rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dalam (lima) tahun. rencana tata ruang wilayah kabupaten kembali (satu) kali dalam (lima) tahun. bahwa perlunya merujuk kepada penataan ruang dalam proses pengukuhan kawasan hutan juga telah ditegaskan dalam kehutanan, yang menyebutkan bahwa:hal ini dipertegas oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ix dengan menyatakan bahwa: sehingga berdasarkan kehutanan dan putusan nomor puu ix ketentuan yang mempersyaratkan batas waktu lima tahun bagi penetapan kawasan hutan sejak dilakukannya merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id penunjukan kawasan hutan sejalan dengan batas waktu yang dikehendaki dalam evaluasi rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam penataan ruang. hal ini penting diperhatikan agar tercipta harmonisasi peraturan perundang undangan yang berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam uud serta sebagai ketentuan yang membatasi kesewenang wenangan penguasa yang menjadi sendi bagi tegaknya negara hukum sebagaimana dimaksud dalam uud ix. ketentuan pidana dalam kehutanan, yakni huruf huruf huruf huruf dan huruf bertentangan dengan prinsip negara hukum bahwa dalam undang undang ppp menyebutkan,menyebutnebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenangalat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau, bahwa undang undang nomor tahun tentang kehutanan:tahun dan denda paling banyak rp5idenda paling banyak rp. (lima milyidenda paling banyak rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah).merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godsepuluh milyar rupiah). barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diancam dengan pidana penjara paling lama (tiga) bulan dan denda palingbanyak rp. (sepuluh jutaikejahatan, dan tindak pidanaisanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri sendiri maupun bersamasama,dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masing masing ditambah dengan1lah angkatnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaransebagaimana dimaksud dalam ini dirampas untuk negara. bahwa para pemohon beranggapan apabila petit permohonan inidikabulkan secara penuh dengan membatalkan keseluruhan ppp, para pemohon menilai mahkamah konstitusi juga perlu menilai konstitusionalitas dari pemberlakuan hukum post dari petit yang para pemohon ajukan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam juncto kehutanan: bahwa menurut pendapat para pemohon bahwa jika mahkamah konstitusi memutuskan bahwa ppp batal dan tidak mempunyai kekuatan. hukum mengikat, maka dengan sendirinya akan berlaku kembali juncto kehutanan, bahwa oleh karenanya, pemohon juga meminta agar mahkamah konstitusi untuk sekaligus menguji konstitusionalitas juncto kehutanan. sebab menurut para pemohon, juncto kehutanan bertentangan dengan uud konstitusi) atau dinamakan dengan cacat konstitusional (inkonstitusional) sebagaimana ketentuan ketentuan pidana dalam undang undang nomor tahun khususnya dalam hal ini juncto kehutanan bertentangan dengan undang undang dasar dengan tegas menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum":merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa:dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii eddy o.s., diaries menjelaskan, bahwa asas legalitas merupakan asempat syarat, yaitu: null crime, novela pena sine lege praevia, null crime, novela pena sine lege scripta, null crime, novela pena sine lege certa, . kemudian terkait lex scripta, dijelaskan bahwa: kedua, prinsipnullum . sementara itu terkait lex certa diterangkan:hukum. demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yangjelas penuntut umum merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god . terakhir mengenai lex stricta, dijelaskan bahwa:nara . bahwa dalam kehutanan mengandung frasa kawasan hutan sebagai bagian dari rumusan delik tanpa memperhatikan dan membedakan kondisi faktual dan yuridis areal yang menjadi kawasan hutan. kehutanan menentukan bahwa untuk menjadi kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum, maka pemerintah harus melaksanakan proses pengukuhan kawasan hutan yang meliputi penunjukan, penataan batas kawasan hutan, hingga penetapan kawasan hutan. namun, demikian angka kehutanan memberikan kemungkinan bahwa yang disebut kawasan hutan tidak hanya terhadap areal yang telah memperoleh kepastian hukum melalui pengukuhan kawasan hutan, bahwa sementara itu kehutanandengan adanya kehutanan, kemudian kawasan yang masih dalam tahap penunjukkan sebelum berlakunya kehutanan pun diakui sebagai kawasan hutan dengan definisi yang diatur dalam angka kehutanan, bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix menghapuskan frasa ditunjuk dan atau dalam angka kehutanan. namun demikian ketentuan tersebut tidak menentukan keadaan yuridis kawasan hutan yang berlaku, karena putusan guo hanya menguji rumusan dalam kehutanan, bukan status hukum dari kawasan hutan itu sendiri. dengan demikian, terlepas keberadaan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix 2011a guo, setidaknya ada (tiga) jenis tahapan pada tanah yang didefinisikan sebagai merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kawasan hutan oleh kementerian kehutanan, yaitu: pertama, kawasan hutan yang masih dalam tahapan penunjukan: kedua, kawasan hutan yang sudah dalam tahapan penataan batas, dan: ketiga, kawasan hutan yang telah melalui tahap penetapan, bahwa mengenai kepastian hukum dapat merujuk angka peraturan pemerintah nomor tahun tentang perencanaan kehutanan yang menyebutkan bahwafrasa kepastian status yang disebutkan dalam guo, dapat ditarik kembali rumusan kehutanan yang menyatakan bahwa status hutan berdasarkan statusnya dapat terdiri dari: hutan negara dan hutan hak. selanjutnya berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu angka kehutanan telah dihapus kata negara sehingga menjadi: hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat . oleh karenanya, kepastian status wilayah hutan yang berada wilayah masyarakat hukum adat pun perlu dipastikan kembali dan diberikan pengelolaan sumbar daya hutan bagi masyarakat adat secara khusus, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan dari proses pengukuhan kawasan hutan adalah menentukan batas kawasan hutan yang merupakan statusnya hutan negara, hutan adat, hutan hak, dan termasuk juga dilepaskan dari peruntukannya sebagai kawasan hutan. sehingga pengukuhan kawasan hutan pada dasarnya memberikan kejelasan atas siapa yang berhak menguasai terhadap hutan yang dikukuhkan, bahwa konsekuensi dari kejelasan penguasaan dan penentuan status tersebut akan menentukan hak dan kewajiban yang berbeda pula. sebagai misal, apabila statusnya ditentukan sebagai hutan adat maka terhadap subjek hukum masyarakat hukum adat yang menguasainya secara hukum berhak untuk mengelolanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam dan kehutanan, bahwa, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godartinya, tanpa proses pengukuhan kawasan hutan yang utuh, tentu pemerintah akan kesulitan untuk menentukan siapa yang berhak atas kawasan hutan tersebut, bahwa, apabila penentuan status kawasan hutan tersebut ternyata menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas tanah dan akses terhadap hasil hutan maka masyarakat berhak menerima dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti kompensasi, sebagaimana dinyatakan dalam dan kehutanan. dalam disebutkan bahwamudian guo menyebutkan, : bahwa dengan demikian, secara contrary, kondisi awal yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar hutan berhak untuk mengakses hasil hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan justru dipidana sebagaimana huruf a., b., e., i., dan kehutanan. namun, pidana dalam undang undang guojek hukum yang demikian tidak memiliki legal ratio yang memadai (overinclusive), bahwa ketentuan pidana merupakan perbuatan paling represif negara terhadap warga negaranya karena melakukan pembatasan terhadap hak hak dan dilakukan dengan cara monopolistik. oleh karenanya pelaksanaan kebijakan pidana dalam konteks negara hukum harus diartikan bahwa kriminalisasi tersebut harus memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat pula. apabila ada keraguan dalam asas asas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemberantasan perusakan hut,serta pengujian terhadap penjelasan huruf huruf huruf huruf huruf huruf k,dan undang undang nomor tahun tentang kehutayang mendasarinya, seharusnya tidak kriminalisasi (in dubia pro liberate), bahwa, penyamaan kawasan hutan yang dalam posisi tahapan pengukuhan yang berbeda, akan membingungkan proses penegakan hukum. karena proses penegakan hukum justru dapat dikenakan kepada pihak yang justru seharusnya memiliki hak atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud, bahwa dengan demikian huruf a., b., e., i., dan kehutanan melanggar asas lex certa yang menentukan agar ketentuan pidana diatur dengan jelas yang tidak memungkinkan ambiguitas maupun penafsiran yang berbeda. dengan aspek ini hukum harus dapat memisahkan dengan jelas mana perbuatan yang dapat dipidana dan mana yang tidak. sebagai misalnya, pelaksanaan huruf kehutanan dapat menyebabkan subjek hukum yang secara facto merupakan masyarakat hukum adat dan seharusnya dilindungi haknya berdasarkan dan dapat memanfaatkan hutan sebagaimana justru kemudian dipidana terlebih dahulu karena mengambil hasil hutan yang secara facto pula dalam penguasaannya, yang mana seharusnya apabila tahapan pengukuhan kawasan hutan dilalui secara penuh didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan status hutan adat: bahwa, apabila dinyatakan dalam rumusan pidana tersebut telah diupayakan untuk mencegah ketidakpastian hukum dan kewenangan dengan elemen perbuatan melawan hukum,maka perlu disebutkan bahwa keseluruhan sebagaimana dimaksud, yaitu huruf a., b., e., i., dan kehutanan, menyebutkan elemen melawan hukumnya (wederrechtelijky dengan cara yang berbeda beda. dalam huruf disebutkan secara tidak sah , dalam huruf e., menyatakan, tanpa memiliki hak atau izin . kemudian dalam huruf k., dinyatakan tanpa izin . bahkan dalam huruf b., tidak ditemukan unsur melawan hukumnya: bahwa dengan demikian adanya unsur melawan hukum dalam guo tetap tidak mampu memberikan jaminan bahwa pemidanaan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam kawasan hutan memperhatikan pembenaran atau pengecualian berdasarkan status kawasan hutan dan hak hak masyarakat, bahwa, dalam praktiknya, hampir tidak ada perkara pengadilan terkait pelaksanaan huruf a., b., e., i., dan k.,bahwa, dengan pemberlakuan kehutanan yang tidak memiliki kepastian hukum tersebut prinsip prinsip negara hukum yang mencerminkan keadilan pun melanggar. keadaan ini diperburuk juga proses pengukuhan kawasan hutan yang berjalan lambat, sehingga keseluruhan masyarakat sekitar hutan warga negara indonesia yang seharusnya dijaga harkat martabatnya dan dilindungi hak haknya justru berpeluang untuk dijatuhi pemidanaan. padahal, kementerian kehutanan sendiri mengakui pada saat ini setidaknya juta masyarakat hidup sekitar dan dalam kawasan hutan, bahwa, praktik ketidakadilan tersebut tidak ada bedanya dengan praktik masa kolonial. bahkan setelah beberapa dekade merdeka, praktik kriminalisasi terhadap masyarakat karena mengakses sumber daya alam saat ini sama dengan apa yang terjadi masa lalu, ketika koesoema otoko yang merupakan anggota agraris commission pada masa pemerintah kolonial pernah mempertanyakan secara retoris kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengakses hutan, how many javanese ., had wound jail simply exercising their traditional cleaning pastur rights burns, nomor tahun tentang kehutanan bertentangan dengan 28d 28h dan 18b uud bahwa kehutanan berbunyiketentuan tersebut merupakan ketentuan peralihan yang menentukan status hukum merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penunjukan dan penetapan kawasan hutan yang telah dilakukan sebelum diberlakukannya kehutanan, bahwa kehutanan pada intinya tidak menegaskan kedudukan hukum penunjukan dan penetapan kawasan hutan, bukan menyamakan status hukum penunjukan dengan penetapan kawasan hutan. oleh karena itu, semua kawasan yang telah ditunjuk sebelum berlakunya kehutanan harus diposisikan sebagai kawasan hutan yang baru dalam status penunjukan, sehingga terhadap tanah tanah yang baru ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan harus memenuhi tahapan penatabatasan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan untuk dapat diterima sebagai kawasan hutan definitif: mengenai tidak adanya kepastian hukum sebagaimana yang. keberadakesimpulan melihat keseluruhan uraian atas, para pemohon beranggapan bahwa kesemua fakta dan keberadaan ppp dan kehutananmenyebabkan tidak adanya kepastian hukumdalam rumusan normanyauntuk mencapai tujuan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan tepat sasaran sebagaimana diamanatkan konsiderans menimbang dari ppp. dengan memperhatikan argumentasi dan pertimbangan yang para pemohon uraikan atas, para pemohon berpendapat bahwa yang para merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon uji yakni:nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan: merupakan inti dari keseluruhan ketentuan undang undangaguoyang melanggar jaminan kepastian hukum, hak asasi manusia yang dijamin uud serta bertentangan dengan pemberantasan perusakan hutan yang ingin dicapai sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang undang undangaguo. oleh karenanya, para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan keseluruhan ketentuan ppp karena bertentangan dengan uud sementara itu, mengenai pengujian kehutanan, para pemohon menganggap penjelasan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, perlindungan diri pribadi, dan hak atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin uud sehingga sudah seharusnya dibatalkan mahkamah konstitusi. kemudian terhadap ketentuan huruf dan para pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi untuk dapat memberikan jangka waktu penetapan kawasan hutan selama (lima) tahun demi tercapainya kepastian hukum. terhadap huruf a., huruf b., huruf e., huruf i., dan hurufnya kekosongan hukum atas tindak pidana yang terjadi kawasan hutan, maka para pemohon meminta ketentuan huruf a., huruf b., huruf e., huruf i., dan hurufpetit merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godkepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ago, untuk memutus dengan putusanoleh karenanya undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan penjelasan nomor tahun tentang kehutanan bertentangan dengan uud oleh karenanya penjelasan nomor tahun tentang kehutanan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyatakkonstitusional) penetapan kawasan hutan dilakukan paling lambat tahun sejak dilakukannya penunjukan kawasan hutan : menyatakan huruf a., huruf b.,setiap orang dilarang."dan seterusnya kecualil, menyatakan huruf setiap orang dilarang.dan seterusnya kecuali terhadap masyarakat yang hidup dalam dan sekitar kawasan hutan , menyatakanerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kawasan hutan yang telah ditunjuk harus dilanjutkan dengan penetapan kawasan hutan paling lambat dalam waktu lima tahun sejak keputusan penunjukan kawasan hutan, atau status penunjukan tersebut menjadi batal demi hukum , memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesiabukti fotokopi genealogies the political forest and customary rights indonesia, malaysia, and thailand, bukti fotokopi naskah akademik dari ruu tentang pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar tahun bukti buku menuju penyelesaian konflik tenurial kehutanan: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor tahun bukti fotokopi putusan nomor k pid.sus bukti fotokopi keputusan bupati lebak nomor, bukti fotokopi keputusan menteri kehutanan nomor pts bukti fotokopi akta perbaikan yayasan wahana lingkungan hidup merdeka barat jakarta tlp fax email sekvetanalomahkamahkonslituigo d indonesia, bukti fotokopi akta notaris abu jusuf, s.h nomor tanggal april bukti fotokopi surat keputusan nomor man iv man iv iv tentang penetapan sekretaris jenderal aliansi masyarakat adat nusantara sekjen aman) periode bukti fotokopi akta notaris irma rachmawati, s.h nomor tanggal januari dan akta notaris fusion w., s.h., (perubahan) nomor tanggal maret bukti fotokopi surat keputusan munas kpa tentang penetapan sekretaris jenderal kpa periode nomor munas vi bukti fotokopi perkumpulan sawit watch nomor: bukti fotokopi akta notaris rizal sudarmadi, s.h,, bukti fotokopi akta notaris nurani darussalam, s.h., hum, nomor tanggal november bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu. .ah. tahun bukti buku pembangunan perkebunan sawit perbatasan indonesia malaysia, diskriminasi rasial terhadap masyarakat adat, bukti fotokopi strategi pembangunan kehutanan tanah papua konsep sosial budaya masyarakat: bukti fotokopi identifikasi desa dalam kawasan hutan bukti fotokopi keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor pts l11 tentang penunjukan kawasan hutan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god wilayah provinsi daerah tingkat sumatra barat seluas (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar. bukti fotokopi buku saku pedoman organisasi konsorsium pembaruan agraria kpa), yang dalamnya terdapat ad art organisasi pemohon selain itu, para pemohon menghadirkan tujuh orang saksi dan tujuh orang ahlipada persidangan tanggal november desember dan desember dan januarisaksi para pemohon sukan awalan saksi mewakili masyarakat adat semen banding agung, saksi adalah garis keturunan nenek moyang raden incaran dalam: saksi tinggal bersama dalam satu daerah tebing rambutan dengan talang sejak tahun ada rumah dibakar yang menurut pemerintah tanah tersebut termasuk kawasan taman nasional bukit barisan selatan: sebelumnya nenek moyang saksi telah tinggal daerah tersebut. ust. abdul rahman sembahulun saksi sebagai ketua kembangkan adat tanah sembilan yang beralamat gunung rinjani, sembilan, desa sembilan, kecamatan sembilan, kabupaten lombok timur, nusa tenggara barat, taman nasional gunung rinjani adalah salah satu bagian sembilan sekitar hektare sedangkan yang lain menjadi wilayah dinas kehutanan:: saksi tidak tahu apakah daerah sembilan hektar termasuk taman nasional, pada waktu dulu banyak warga yang dipidana karena memotong pohon tetapi untuk sekarang tidak ada lagi. ismail saksi berasal dari suku kono komunitas adat bambang nature sulawesi selatan: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bambang kute terbagi kecamatan yaitu desa ikut sinjai barat, desa sinjai selatan dan desa sinjai borong, wilayah hutan adat bambang kute menjadi kawasan hutan lindung, untuk saat ini potong pohon dilarang. yontameri rajo jamak saksi berasal dari komunitas masyarakat adat malala, daerah saksi terletak pantai barat danau singkarak, yang terbentang menghadap matahari terbit, yang berbatasan sebelah timur dengan danau singkarak, sebelah selatan dengan kabupaten solok, sebelah barat dengan kabupaten padang pariaman, dan sebelah utara dengan negeri tetangga, negeri padang laweh malala. dan terdiri dari koto, satu kesatuan hukum adat dari koto terdiri dari suku yang bawah naungan pimpinan adat. kalau untuk menyamakan pemerintahan, kerapatan adat nagari, tetapi dalam kelarasan adalah bawah pimpinan datuk rajo mala ini dilakukan penggunaannya semenjak dari pengaturan pola tanam, wilayah perkebunan, wilayah rimba, dan untuk pemakaian secara adat istiadat dalam penggunaan alek paralel atau nikah kawin. saksi mendengar ada suatu aturan undang undang p3h tentang masyarakat adat yang ada wilayah saksi. itu sangat berat ancamannya bagi masyarakat saksi dan bagi anak, kemenakan untuk yang masa yang akan datang. karena negeri itu sudah termasuk wilayah lindung yang harus dilindungi oleh pemerintah. namun, saksi tidak ada merasa dampak manfaatnya yang disebut oleh pemerintah itu. sebab warga melihat terjadinya gonjang ganjing kehutanan yang ada yang dilakukan pemerintah, bukan masyarakat saksi. akhirnya masyarakat saksi disuruh oleh polhuk untuk mengambil kayu, nanti dijadikan tersangka, bahkan sekarang ada undang undang p3h ini jagalah jadi targetnya, anak, kemenakan. sementara sampai hari ini tidak ada illegal logging dalam wilayah saksi. namun, sekarang warga mendengar pemerintahan atau kepolisian undang undang p3h itu sudah dikandungnya untuk mengintai warga sebagai mangsa. saksi memohon, bagaimana supaya jangan jadi ancaman bagi untuk anak, kemenakan untuk masa yang akan datang. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god saksi dan ketua kerapatan adat nagari memohon jangan terjadi hal hal yang akan merusak adat saksi: belum ada warga masyarakat yang dijatuhi hukuman karena membangun rumah, atau memotong pohon wilayah hutan lindung. joseph danur saksi berasal dari komunitas masyarakat adat color kabupaten manggarai timur, provinsi nusa tenggara timur, tahun kepala balai besar badan konservasi sumber daya alam mendatangi wilayah cool untuk dapat merujuk dan terbentuklah sebuah forum yang namanya forum tiga pilar. tiga pilar yang dalamnya ada pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan badan konservasi sumber daya alam, disisi lain ada masyarakat adat, kemudian ada pihak agama yaitu gereja dalamnya. untuk membicarakan, mencari jalan keluar bagaimana untuk melestarikan taman wisata alam satu sisi dan sisi lain tetap memperhatikan tanah tanah hak masyarakat adat, sehingga ada kesepakatan. datuk sukanya saksi sebagai pemimpin komunitas masyarakat adat cek becek selesai, desa lain, kecamatan topang, kabupaten sumbawa, nusa tenggara barat, masyarakat adat cek becek dengan wilayah seluas secara turun temurun dikelola dan hidup bersama masyarakat adatnya. dan dalam wilayah itu terdapat juga harta harta peninggalan atau tempat tempat yang sakral yang harus dipelihara dan situs situs bersejarah lain: masyarakat adat ini secara turun temurun tetap beraktivitas wilayah adat dia sendiri. maka, pada tahun belanda mengusir masyarakat masyarakat adat yang tinggal wilayah selesai tadi, sehingga masyarakat ini dipindah suatu desa, yaitu desa lain, maka dari desa itu mereka tetap mencari nafkah wilayah selesai tadi. dalam hal ini, kegiatan mereka dalam hutan untuk mencari nafkah kehidupan secara terus menerus sampai saat ini. nah, kemudian pada tahun masyarakat adat tidak boleh lagi mengadakan kegiatan wilayah tersebut karena dari pihak kehutanan atau pemerintah melarang keras mereka tidak boleh lagi masyarakat adat beraktivitas wilayah itudr. stefan laksana utomo, s.h., m.h. lisa marina, s.h., m.h. keduanya adalah pimpinan pusat asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk appi vii bertanggal agustus memberi kuasa kepada dr. arisan, s.h., m.h., dr. zainal arifin husein, s.h., m.h., ummu salaman, s.h., m.h., arifin, s.h., m.h., lenny adriana, s.h., m.h., akhmad rajin, s.h., m.h., nelson kapoor, s.h., anggaran rahman, s.h., hizbuldin satria agustus, s.h., beralamat kantor fakultas hukum universitas sahid, jalan prof. dr. soepomo nomorhar im) mendengar keterangan para pemohon, ig. tae memeriksa bukti bukti para pemohon: gtu. diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut kepaniteraan mahkamah) merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid1945merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidve. bahwamenurut pemohon ketentuan uud ini mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya. oleh karena itu negara memberikan fasilitas atau setidak tidaknya memberikan kebebasan bagi tiap tiap warga negara memenuhi kebutuhan dasarnya yang semata mata untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan keahliannya melalui pendidikan yang berjenjang sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. hal ini berarti, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan agar dapatmeningkatkan potensi, keterampilan dan keahliannya dari ilmu pengetahuan yang didapat. hak hak tersebut merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap orang (human right) dan sekaligus merupakan bagian mendasar dari hak warga merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid negara (citizen's constitutional right) yang harus mendapatkan perhatian, perlindungan dan pemenuhan dari negara, ii5. bahwpemahaman terhadap frasa 'setiap orang berhak atas .dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama . prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan uud ii. bahwa uud menegaskan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmenurut pemohon ketentuan merupakan penjabaran atas tujuan dibentuknyaada alineademikian pemerintah memiliki tugas untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang semata mata untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan tiap tiap warga negara. sistem pendidikan nasional itu kemudian diatur dengan undang undang tentang sistem pendidikan nasional yang memuat mengenai standar pengajaran, kurikulum, institusi yang memiliki kewajiban untuk mendidik, dan muatan lainnya sebagai unsur untuk membentuk sistem pendidikan yang mampu mewujudkan kualitas tiap tiap warga negara yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan dalam berkarya dan menjalani tiap tiap pekerjaannya, ii. bahwa oleh karena itu pemohon berpendapat bahwa paradigma pendidikan sebagaimana yang diamanatkan uud dan peraturan perundang undangan bidang pendidikan harus mampu merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional yang mengedepankan nilai nilai: hakekat pendidikan manusia adalah pemegang amanat kekhalifahan allah swt dimuka bumi. oleh karena itu, kepada manusia diserahkan alam semesta untuk dikelola menurut sunnah nya. manusia didorong untuk mengambil manfaat dari alam dengan cara mengolah, menggali dan mengembangkan sumber daya alam. manusia bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kelestarian alam tempat makhluk bermukim. manusia perlu menjaga keseimbangan alam, dalam mengambil manfaat dari padanya. seterusnya, manusia juga harus mampu menjaga hubungan baik sesamanya dengan sikap dan tindakan untuk persaudaraan, perdamaian, pengertian dan saling menghargai seluruh umat manusia dan alam semesta. sehingga alam, manusia, kekuatan dan tingkah lakunya terwujud sebagai rahmat allah swt. untuk kepentingan tugas hidupnya seperti tersebut atas, manusia memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap. apabila pendidikan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap manusia untuk terlaksananya tugas kekhalifahan dengan cara yang baik, maka pendidikan yang diselenggarakan harus berorientasi pada tanggung jawab tersebut. wahana pengembangan sumber daya insani yang unggul pengembangan sumber daya insani adalah upaya sadar, terencana, dan berkesimbanungan dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang memiliki ciri sebagai the real change leader yang mampu menangkap makna dan arah perubahan, serta mampu mengorganisasikan segala potensi yang tersedia dalam rangka mendorong dan bahkan menciptakan perubahan perubahan yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. salah satu pendekatan yang memiliki pengaruh kuat untuk menciptakan sumber daya insani berkualitas dan berintegritas adalah melalui jalur pendidikan. hal ini dikarenakan merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pendidikan merupakan wahana tool) dimana kualitas sumber daya insani dibentuk, dilahirkan dan dikembangkan. pada hakikatnya kualitas sumber daya insani suatu bangsa merupakan cermin kualitas pendidikan, sebab krisis suatu bangsa bahkan krisis kemanusiaan, pada hakekatnya adalah krisis dunia pendidikan. dengan demikian, setiap langkah perubahan yang terencana tidak terlepas dari arah yang dikehendaki oleh dunia pendidikan. dalam negara yang berperawakan, maka lembaga pendidikan mendapat perhatian dan posisi yang cukup tinggi dari para pengambil keputusan dan masyarakat. mereka berkeyakinan bahwa setiap kemajuan yang berperawakan tidak mungkin dicapai, jika tenaga penggeraknya tidak terdidik, terlatih dan memiliki integritas. lembaga pendidikan bagi negara yang berperawakan, dijadikan sebagai pusat perubahan dan kemajuan peradaban. dalam hubungan ini, maka dunia pendidikan merupakan pertarungan antara kemajuan dan kehancuran suatu peradaban, sehingga jika dunia pendidikan tidak mampu memelihara dan mengembangkan suatu peradaban, maka dengan sendirinya peradaban dimaksud akan kalah dan hancur. oleh karena itu, dunia pendidikan memiliki posisi, peran dan fungsi strategis dalam mengembangkan peradaban manusia. realitas menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia indonesia masih belum berimbang antara potensi diri dengan potensi alam yang tersedia. ketidakseimbangan potensisumber daya insani dengan sumber daya alam yang tersedia, berakibat pada rendahnya produktivitas masyarakat yang berdampak pada kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. kemajuan ilmu dan teknologi kebutuhan ummat manusia untuk membangun diri dan masyarakatnya terkait erat perkembangan ilmu dan teknologi.begitu pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, terutama dunia barat, telah menimbulkan perubahan demi perubahan, yang memengaruhi kehidupan pribadi, keluarga, merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tertentu masih terkungkung oleh kehidupan agraris yang primitifpada itu, dunia maju yang telah akrab dengan ilmuciri keluaran pendidikan tinggi) sebagai suatu proses, maka penyelenggaraan pendidikan harus mampu mewujudkan: masyarakat morbudi pekerti luhur dalam tatanan hidupnya dan dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhkan diri dari perbuatan tercela. secara sendiri sendiri atau bersama sama, seluruh civitas academia harus merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mengembangkan ketergantungan hidupnya hanya kepada allah swt semata. dengan demikian, proses pendidikan akan melahirkan integritas yang tinggi kepada peserta didiknya. masyarakat intelektukebiasaan dan budaya kecendekiawanan, budaya intelektual yang mampu menerima, memahami dan mengembang kan ilmu pengetahuan sebagai warisan sejarah dan kekayaan peradaban manusia yang universal. masyarakat profesional kehidupan kampus memeberikan ciri sebagai masyarakat yang setiap warganya berusaha sekuat tenaga melatih diri menurut kaidah kaidah kerja yang dituntut oleh profesi yang dipilihnya. bahwa dalam upaya menjabarkan ketentuan uud maka sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, samping telah diterbitkan nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, juga dalam pendidikan tinggi telah diterbitkan nomor tahun tentang pendidikan tinggi. lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan bahwedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditegaskan dalam nomor tahun tentang pendidikan tinggi, yaitu,barat jakarta tol fax emil sekretanatomahkamahkonsifusigoid kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa:: i119. bahwa berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi tersebut, maka seluruh penyelenggaraannya harus didasarkan pada standar nasional pendidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikandan lembaga penyelenggara pendidikan juga diatur dan dikendalikan oleh pemerintah, karena pemerintahan yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana penegasan uud penyelenggara pendidikan dapat dikualifikasikan pemerintah sendiri dan masyarakat dengan terlebih dulu mendapatkan ijin dari pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk jenjang pendidikan taman kanak kanak, dasar dan menengah serta kejuruan, dan kementerian ristek dikti untuk pendidikan tinggi. dengan demikian, dalam lingkungan pendidikan tinggi dalam kualifikasi apapun, termasuk pendidikan profesi, harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat ijin penyelenggaraannya dari pemerintah: bahwa keberadaan perguruan tinggi khususnya bidang ilmu hukum sebagai centre excellence untuk mencetak sumber daya manusia yang handal yang memiliki kualifikasi sebagai human resource university, dan sekaligus sebagai research university menjadi urgen, dan strategis. oleh karena itu, sebagai arena akademik untuk mendidik dan meningkatkan kapasitas intelektual (intellectual capacity) akademisi dan praktisi bidang hukum, tidak saja yang berkeahlian dan profesional dalam mengkaji dan menemukan solusi masalah masalah hukum dan merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pembangunan, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ilmu hukum, atau berketrampilan bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki karakter akademik yang dilandasi etika dan moral yang baik. secara nasional telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun yakni indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. visi pembangunan nasional tersebut dirumuskan menjadi pernyataan yangperspektif pendidikan tinggi indonesia, maka rumusan pembangunan nasional tersebut diterjemahkan kedalam visi nasional pendidikan tinggi yaitu,: ii. bahwa dalam standar: kerangka kualifikasi nasional.yaitu:merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidatau pelatihan kerjasama dengan organisasi profesi advokat, bahwa menurut danketentuan undang undang guo adalah sebagai berikutrdeka sarat jakarta tab, dertentangan dengan dan uud bahwa nomor tahun menyatakansedangkan huruf nomor tahun menyatakan ulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat bahwa beberapa ketentuan uud sebagai batu uji atas ketentuan dan huruf nomor tahun adalah sebagai berikut:merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidnomorundang undang nomor adalah hal yang berbeda dengan permohonan merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang diajukan pemohon. perkara nomor puu xi adalah perkara yang memohonkan kepada mahkamah agar nomornomor permohonan pemohon adalahpermohonan pemohon dengan permohonan dalam perkara nomor puu xi yang telah diputus oleh mahkamah: dan huruf nomor mengurangi menutup peluang warga negara untuk mendapatkan standar dan jaminan atas kualitas pendidikan yang dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkanitu, bahwa strategisnya posisi advokat dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, termasuk dalam memberikan penyadaran kepada merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid masyarakatnya untuk menyadari hak hak fundamentalnya depan hukum perlu adanya pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi yang kredibel dan memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa organisasi advokat saat ini kondisinya beragam yakni berjumlah kurang lebih (delapan) organisasi advokat. adapun organisasi advokat yang dimaksud. hhrm) dan asosiasi pengacara syariah indonesia api): bahwa oleh sebab organisasi advokat yang cukup banyak dan beragam tersebut, maka masing masing organisasi memiliki cara dan standar yang berbeda beda dalam melaksanakan proses pendidikan advokat. demikian pula dalam proses pengujian calon advokat. kondisi ini tentu sangat merugikan calon advokat itu sendiri, serta masyarakat sebagai pengguna jasa advokat karena mengakibatkan pada kualitas dan kompetensi yang tidak berstandar, dan secara mutasi mutans akan berdampak pada kualitas kompetensi advokat dalam penegakan hukum: bahwa paradigma kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan tertentu yang diperoleh dalam suatu proses pendidikan dengan standar tertentu dan didasarkan pada nilai nilai moral serta dilengkapi dengan keahlian (skill) yang memadai, sehingga penguasaan ilmu pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan standar dan prosedur prosedur yang ditetapkan untuk suatu karya tertentu dan memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat. (dilengkapi dengan kini): bahwa fakta lainnya yang terjadi saat ini adalah terjadinya persaingan antar organisasi advokat. adanya persaingan antar organisasi advokat ini diakibatkan oleh adanya perebutan posisi organisasi advokat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui keberadaanya oleh pemerintah. hal ini menyebabkan adanya rekrutmen besar besaran yang dilakukan oleh organisasi advokat agar mendapatkan anggota yang banyak. dengan adanya rekrutmen besar besaran tersebut, organisasi advokat merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tidak jarang menurunkan standar dalam penilaian atau penentuan kualitas calon advokat yang akan menjadi advokat. tentu hal ini akan mengurangi kualitas dari advokat yang mengakibatkan pada praktik penegakan hukum yang kurang berkualitas, bahwa advokat indonesia saat ini tidak memiliki organisasi tunggal, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang ada saat ini mendasarkan pada ketentuan oleh karena beragamnya organisasi profesi advokat yang masing masing memiliki landasan hukum keabsahan sebagai organisasi profesi advokat, maka dengan sendirinya masing masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. namun demikian, masing masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki standar pendidikan profesi advokat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh masing masing organisasi profesi. tidak adanya standar kurikulum: pendidikan profesi advokat tersebut dan adanya berbagai organisasi profesi advokat berdampak pada tidak adanya kesatuan standar profesi yang ditetapkan. disamping itu, juga terjadi kesulitan untuk mengevaluasi dan mengaudit capaian pembelajaran dari pendidikan profesi advokat tersebut, sehingga hasil pendidikan profesi advokat tersebut tidak memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan: bahwa pembentukan organisasi advokat memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana ditegaskan dalam maksud dan tujuan dari pembentukan organisasi advokat itu secara mutasi mutans menegaskan fungsi organisasi advokat sebagai lembaga pendidikan untuk dapat menjadi advokat dan kelulusannya, bahwa selain apa yang disampaikan pada huruf atas, materi materi yang disampaikan bagi peserta calon dalam pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh organisasi advokat adalah materi yang sebelumnya telah diberikan perguruan tinggi. sehingga dalam penyelenggaraannya tersebut sama sekali tidak memiliki manfaat selain dari pada kegiatan mengulang materi yang sudah dipelajari, merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa dalam hal mendidik sebagaimana ditegaskan dalam huruf tahun secara khusus sudah mendelegasikan kepada pendidikan formal yang dalamnya mencakup perguruan tinggi untuk mewujudkannya melalui kurikulum, termasuk dalam hal menciptakan peserta didik untuk mampu menghadapi tuntutan dunia kerja. dengan demikian sesungguhnya peserta didik yang lulus dari perguruan tinggi sesungguhnya telah layak menjadi advokat. adapun dalam lingkup profesi hukum yang memiliki spesialisasi, seperti kurator, dil . yang memang perlu pendidikan khusus dapat dilakukan oleh organisasi advokat sepanjang dalam batas memberikan pengetahuan tambahan dan berbagi pengalaman kepada advokat: bahwa dengan berbagai ungkapan fakta atas, maka dan huruf nomor yang menjadi dasar organisasi advokat untuk menyelenggarakan pendidikan dan menentukan kelulusan calon advokat ini bertentangan dengan harapan negara untuk dapat memberikan pendidikan bagi warga negaranya yang memiliki standar dan jaminan atas kualitas yang dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah dan uud ii. dan huruf nomor mengurangi hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bahwa organisasi advokat sebagaimana ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang advokat adalah sebagai organisasi profesi, bukan sebagai organisasi pendidikan. sehingga segala bentuk penyelenggaraannya yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan adalah menyimpang dari apa yang dimaksud dalam pembentukan organisasi advokat itu sendiri: bahwa dalam organisasi profesi lainnya yang sepadan dengan organisasi profesi advokat, yaitu profesi notaris, organisasi profesi tersebut tidak menjalankan kegiatan pendidikan, akan tetapi hanya sebagai media bagi anggota profesinya dan menegakkan etika dalam melaksanakan profesinya tersebut. hal ini sebagaimana dimuat dalam ketentuanmenyatakan: sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater:inyatakan dengan jelas dalam ketentuan tersebut, bahwa untuk menjadi notaris tidak ada sama sekali ketentuan yang menyatakan bahwa terlebih dahulu harus mengikuti pendidikan khusus profesi notaris dan perlu adanya pernyataan kelulusan dari organisasi profesinya. hal ini berbeda dengan profesi advokat yang dituntut untuk mengikuti pendidikan khusus dan dinyatakan lulus terlebih dahulu oleh organisasi advokat sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat, bahwa sebagai sesama profesi yang sama sama menjalankan fungsi untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hukum perlu ada standar yang sama serta tidak ada perbedaan perbedaan dalam merekrut anggotanya. karena pada prinsipnya segala warga negara merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memiliki persamaan dalam perlakuannya menurut hukum sebagaimana amanat uud bahwa dari berbagai alasan tersebut, maka ketentuan dan huruf nomor tahun sama sekali tidak mengindahkan hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta tidak diskriminatif dalam meraih profesinya sebagai advokat. hal ini jelas bertentangan dengan amanah dan uud penyelenggaraan pendidikan profesi merupakan bagian dari proses pendidikan tinggi ilmu hukum bahwa dalam hal pendidikan uud mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana ketentuannya dalam ketentuan uud kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: bahwa dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa:ada ketentuan norma tersebut sangat jelas bahwa perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dituntut sebagai lembagaiinstitusi yang difungsikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan dan sifatnya adalah wajib. oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pendidikan seharusnya bertumpu pada perguruan tinggi, dan tidak pada institusi diluar perguruan tinggi: bahwa perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat sebagaimana ketentuan angka dan angka yaitu: angkaan angka perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disingkat pts adalah morioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigo perguruan tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat. , sebagaimana ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: bahwa selain dari perguruan tinggi adalah haram hukumnya untuk memberikan keabsahan atau gelar akademik, profesi, atau vokasi. morioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigo sehingga tidak sah apabila seseorang mendapatkan gelar selain dari perguruan tinggi, bahwa sebagaimana dalil dalil yang disampaikan tersebut telah jelas bahwa perguruan tinggi merupakan institusi yang diberikan hak dan wewenang serta kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, termasuk pendidikan profesi, dalam hal ini profesi advokat. dalil dalil tersebut juga menyampaikan bahwa selain dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, termasuk pendidikan profesi advokat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan uud bahwa selain itu, pada bagian mengingat pada yang merupakan pijakan hukum membentuk undang undang tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan uud yang merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. sehingga keberadaan nomor yang mengembangkan norma terkait dengan pendidikan adalah cacat hukum kepada majelis hakim mahkamah yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus uji materil sebagai berikut: merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidindonesiamenyatak, :?. apabila majelis hakim mahkamah mempunyai ketentuan dan huruf nomor tahunemohon il1. bahwa undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusierkumpulan pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia nomor tanggal mei oleh notaris sulistyo pribadi sh., kn, bukti fotokopi pengesahan pendirian badan hukum oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor ah. tahun tanggal mei bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) ketua umum appi dr. st. laksana utomo, sh., mh: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) sekertaris appi liza marina, sh., morioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigoselaku asosiasi perguruan tinggi hukum yang yang memiliki maksud dan tujuannya sebagaimana dimaksud pada anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia, yaitu mengembangkanmorioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigoparaaradan uudsehingga menurut mahkamah tidak perlu untuk mendengarkan keterangan mpr, dpr, dpd maupun presiden. oleh karena itu mahkamah langsung mempertimbangkan pokok permohonan dimana para pemohon mendalilkan dan huruf advokat yang menyatakan sebagai berikut: morioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigountuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.: bahwa dalam standardmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretanatomahkamahkonsifusigoid sama dengan organisasi profesi advokat, bahwa menurut dan undang undangundang undang nomor merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidadvokat adalah hal yang berbeda dengan permohonan yang diajukan pemohon. perkara nomor puu xi adalah perkara yang dimohonkan kepada mahkamah agar advokat dinyatakandenganadvokat, permohonan pemohon adalah advokat permohonan pemohon dengan permohonan dalam perkara nomor puu xi yang telah diputus oleh mahkamah:?merdeka barat jakarta te, fax ema3.9lebih lanjut pokok permohonan guo mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap advokat telah pernah dimohonkan pengujian sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon. namun, dari tiga dasar pengujian dalam permohonan guo terdapat satu dasar pengujian yang berbeda yaitu uud maka sesuai dengan mk, mahkamah dapat mengadili permohonan guo. apalagi dalam permohonan guo terdapat norma lain yang juga dimohonkan dan belum pernah diuji konstitusionalitasnya yakni huruf advokat. merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid i3. menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan guo telah ternyata bahwa maksud para pemohon adalah agar perguruan tinggi hukum diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pipa bekerja sama dengan organisasi profesi advokat. i3. menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi dalam permohonan guo dengan substansi permohonan nomor puu xi yang telah diputus oleh mahkamah maka terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah perlu mengutip putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bertanggal september yang telah memberikan pertimbangan antara lain: .di.: bahwa pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh pemohon. tersebut, merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid . dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi atas mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa yang berhak menyelenggarakan pipa adalah organisasi advokat. namun dengan pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa organisasi advokat dapat menyelenggarakan pipa dengan mengabaikan standar dan kaidah kaidah yang lazim berlaku dunia pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan profesional. oleh karena itu, dalam pelaksan). oleh karena itu, organisasi advokat tetap sebagai penyelenggara pipa dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas merdeka sarat jakarta tab,ii.impinan pusat asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia yang didirikan berdasarkan akta nomor tanggal mei oleh notaris sulistyo pribadi sh., kn, dan telah disyahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ah. tahun tanggal meidalam hal ini diwakili oleh dr. stefan laksana utomo, sh., mh., selaku ketua umum asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia, dan lisa marina, sh., mh., selaku sekretaris asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia, yang merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hukumnya minimal terakreditasi atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi bahwa hak organisasi advokat menyelenggarakan pipa didasarkan pada advokat yang pada intinya menegaskan bahwa organisasi advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. penegasan maksud dan tujuan tersebut telah pula ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii hal tersebut menjadi pembeda antara profesi advokat dengan profesi lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon yang berpandangan bahwa seharusnya pipa adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. oleh karena itu, menurut mahkamah untuk menjaga peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan advokat, maka penyelenggaraan pipa memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan atas. berdasarkan uraian pertimbangan atas maka permohonan para pemohon berkenaan dengan advokat beralasan menurut hukum untuk sebagian. i3. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon mengenai konstitusionalitas huruf advokat, mahkamah berpendapat bahwa oleh karena kewenangan untuk menyelenggarakan pipa adalah organisasi advokat, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf dan ujian yang dimaksud dalam huruf advokat tersebut adalah ujian yang berkenaan dengan profesi, maka sebagai organisasi profesi, organisasi advokatlah yang berhak untuk menyelenggarakan ujian dimaksud. dengan demikian dalil para pemohon sepanjang berkenaan dengan huruf advokat adalah tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan guo, mahkamah telah menerima surat dari perhimpunan advokat indonesia perawi) nomor morioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigo dpn perawi xi bertanggal november yang ditandatangani oleh dr. fauzi yusuf hasibuan, s.h., m.h. dan thomas tampubolon, s.h., m.h., yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai pihak terkait. oleh karena pemeriksaan perkara guo berdasarkan rapat permusyawaratan hakim tanggal november telah diputuskan untuk tidak dilanjutkan sampai tahap pemeriksaan persidangan maka terhadap permohonan tersebut tidak dipertimbangkanselasa, tanggalanto, wahiduddin adamsmorioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigosuhartonmenoleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia: bahwa pemohon selaku organisasi perkumpulan atau asosiasi yang bergerak bidang pendidikan tinggi ilmu hukummemiliki tanggungjawab besar dalam ikut serta mewujudkan tujuan negara republik indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea empat pembukaan uud diantaranya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.: the form its institutionsand procedures:dimerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidahwa pemohon selaku asosiasi perguruan tinggi hukum. asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia beranggotakan (seratus sembilan puluh delapan) fakultas hukum program studi ilmu hukum, baik strata strata dan strata seluruh indonesia, yang memiliki maksud dan tujuannya. sebagaimana dimaksud pada anggaran dasar anggaran rumah tangga art) asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia, yaitu: mengembangkan,sejalan dengan itu, maka tujuan organisasi asosiasi ini adalah juga dalam kerangka memperkuat dan mengimplementasikan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dijelaskan dalam nomor tahun tentang pendidikan tinggi, yaitusarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid:penjabaran tujuan pendidikan tinggi tersebut salah satunya diatur dengan peraturan presiden nomor tahun tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia yang menjadi landasan dalam menyusun standar pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi, sehingga seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi standar yang ditetapkan dan tercermin dalam kurikulum, sdm dosen), tata kelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut terdapat (tiga) hal penting selain tridharma perguruan tinggi, yaitu standar intelektualitas, moralitas integritas, dan skill. dengan demikian, tujuan didirikannya asosiasi pimpinan perguruan tinggi hukum indonesia dan dikaitkan dengan tujuan pendidikan tinggi, serta standarisasi pendidikan tinggi, maka,,dan uud dengan demikian, pemohon memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan pengujian dan huruf nomor tahun terhadap uud merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ill. alasan permohonan pengujian il1. bahwa setiap kelembagaan, apapun bentuknya memiliki posisi dan fungsikan bermakna dalam tatanan kehidupan kenegaraan. keberadaan organisasi perkumpulan atau asosiasi yang bergerak bidang sosial kemasyarakatan) seperti appi misalnya, memiliki posisi dan fungsi tersendiri dalam menata dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. samping itu, organisasi sosial kemasyarakatanfungsi fungsi organisasi sosial kemasyarakatan akan berpengaruh terhadap kehidupansosial kemasyarakatan adalah hak setiap orang, oleh karena itu, maka tidak ada satu pihakpun yang dapat memaksa untuk mendirikan atau membubarkan organisasi sosial kemasyarakatan kecuali oleh mereka sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas negara yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang undangan lainnya. prinsip ini memberikan penegasan bahwa penguasa tidak dapat dengan semena mena membubarkan suatu organisasi sosial kemasyarakatan hanya karena berbeda aliran atau pendapat terhadap suatu masalah negara. sebaliknya, organisasi sosial kemasyarakatan juga tidak serta merta memiliki kekebalan hukumbahwamerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perspektif ini maka organisasi sosial kemasyarakatan (intermediate structure). oleh karena itu, organisasi sosial kemasyarakatan menempatkan diri pada posisi antaraganisasi sosial kemasyarakatanormas adalah sunatullah dan harus disambut dengan organisasi sosial kemasyarakatan kreatif, sehingga ormas tidak pernah berhenti berfikir, bergerak, dan berkar: bahwa perubahan uuderdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid

salinanetya novanto pen pekerjaan ketua dpr alamat: jalan wijaya xiii nomor rw kelurahan imj kt"1 bertanggal november memberi kuasa kepada dr. friedrich yunani, s.h., ll.m., mba., yudha pandu, s.h., mba., dipl law., sandy kurniawan singarimbun, s.h., m.h., dan achmad rudyansyah, s.h., m.h. adalah advokat pengacara dari kantor advokat pengacara yunani associates, beralamat gedung yunani center, yang dahulunya jalan melawan raya nomor blok kebayoran baru, jakarta selatan dan kini jalan iskandar muda nomor kebayoran lama, jakarta selatanmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmenguraikan hal hal sebagai berikut: i. dasarl undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, kpk) (vide bukti terhadap dan dan undang undang dasar uud (vide buktiuud ),, sebagaimana jug(vide bukti bahwa penegasan serupa juga diatur dalam huruf undang undang nomor tahun nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan, mahkamah merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. bahwa alasan kpk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan atas pemohon sebagai saksi dikarenakan terlibat pada saat pembuatan anggaran dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e ktp) untuk tahun anggaran adapun pemanggilan pemohon tersebut sebagai seorang yang berkedudukan dan mempunyai jabatan sebagai anggota dpr pada saat itu bukan hanya sebagai setya novanto secara pribadi: bahwa sebagaimana pemanggilan dan permintaan seseorang yang menjabat sebagai anggota dpr sebagai saksi baik dalam kasus penyelidikan maupun. penyidikan diatur dalamb.c.disangka melakukan tindak pidana khusus. bahwa berdasarkan putusan nomor. puu xii tanggal november (vide bukti menyatakan:'mahkamah konsitusi memutuskan dalam rana penyidikan yang masuknai pemanggilan terhadap anggota dpr wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari presiden, namun mahkamah konstitusi belum memberikan penafsirdalam rana imunitas, mahkamah konstitusi memutusggota dewan memiliki hak imunitas, bertentangan juga dengan uudmahkamah konstitusi dalam putusannya telah mengabulkanuddiyang diuraikan dalam angka atas, pemohon juga memiliki hak hak merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidek praktenegara melalui proses penegakan hukum yang benar, adil, bebas dan jauh dari tekanan serta menjamin merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidterhadap kpksangat bertentangan dengan konstitusi dimana dalam tersebut mengindahkan peraturan yang lainnya md3) serta mengabaikan uud yang menyatakankomisi pemberantasan korupsi mengesampingkan uud khususnya mengesampingkan yang dimana pemohon selaku pejabat negara dewan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perwakilan rakyat memiliki hak imunitas serta kedudukan pemohon dalam md3 telah dinyatakan bahwa terhadap pemeriksaan anggota dpr harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden, hal tersebut dikesampingkan dalam melakukan pemanggilan, penangkapan dan penahanan terhadap pemohon dalam menetapkan sepihak dan sewenang wenang terhadap pemohon sebagai tersangka tanpa mengindahkan uud bahwakpk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang bertentangan dengan uud pada adanya norma undang undang yang bersifat multitafsir sehingga dalam hal ini telah merugikan hak hak konstitusi pemohon sebagai warga negara,. akhir yang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidlasan sebagaimana yang telah disebutkan dipemohon sebagai perorangan, pemohon jugauud serta memilikjika dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam kpk maka kerugian konstitusional pemohon telah nyata nyata secara aktual dan spesifik terjadi, oleh karena itu ketentuan sepatutnya dapat dihapus dihilangkan ataupun dibatalkan, dengan harapan tidak terjadinya kembali hal serupa dimasa masa yang akan datang terhadap siapapun perorangan warga negara republik indonesia, yang nantinya juga dapat dirugikan hak hak konstitusionalnya: iii. materi pokok pemohon bahwa memang pernah berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tanggal september bahwa pernah dimohonkan uji materiil oleh prof. dr. otto cornelis klinis s.h., m.h. dalam kerugian materiil yang alaminya atas frasa tersebut tidak makna hak penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam juncto kurap. namun pada kesempatan ini pemohon mengajukan permohonan uji materiil undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi atau kpk, terkait pemanggilan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid (vide bukti terhadap norma yang diatur dalam uud sehingga permohonan uji materiil ini tidak termasuk dalam kategori nobis idem. adapun norma kpk yang mohon untuk diuji adalah berbunyi sebagai berikutsedangkan norma uud yang dijadikan sebagai bahan uji materil adalah dan uudterkait dengan itu, perlu diperhatikan huruf dan pembentukan per uan, meng:pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan asas kepastian hukum (vide bukti iv. alasan alasan konstitusional bahwa norma pada kpk secara materiil bertentangan dengan uud bahwa kpk telah menegas.yang berlaku merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidrumusan norma dalam kpk tersebut mengandung ketidakjelasan tersebut berpotensi terjadinya multi tafsir atas makna prosedur khusus pada tersebut, sehingga dapat bertentangan dengan konstitusi yaitu dan uud bahwa pada ketentuan kpk telah mengesampingkan uud yang jelas secara tegas bahwa setiap anggota dewan perwakilan rakyat memiliki hak imunitas. lebih jauh terkait kedudukan seorang anggota dpr dalam suatu tindak pidana juga diberikan prosedur khusus oleh ketentuan undang undang, sebagaimana md3 dan md3 yangtelah. putus dalam putusan nomor puu xii tanggal november bahwa persetujuan tertulis yang diberikan oleh presiden menjadi demikian pentingnya, karena didasarkan pada beberapa alasan: pertama, sebagaimana diatur dalam uud anggota dpr mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta imunitas. pelaksfe. hal ini sekaligus merupakan politik hukum (legal policy). menentukan undang undang yang mengontruksikanupaya perlindungan bagi pejabat negara agar tidak mudah kriminalisasi. ada beberapa jabatan yang mensyaratkan persetujuan tertulis presiden, seperti hakim mahkamah agung, hakim mahkamah konstitusi, pimpinan dan anggota bpk, serta pimpinan dan anggota dewan gubernur bank indonesia.(vide vide merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kedua, persyaratan persetujuan tertulis dari presiden dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota dpr harus dianggap tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan karena memang ketentuan undang undang juncto putusan nomor puu xi1 tanggal november mensyaratkan adanya persetujuan tersebut. ketiga, dalam upaya menegakan mekanisme checks and balances antara pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif. dengan demikian, berpendapat bahwa izin tertulis guo seharusnya berasal dari presiden dan bukan dari mkd.disatu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota dpr. dilain pihak, tetap menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum sebagaimana dijamin uud meski demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam md3itu dilakukan untuk mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, serta menjamin kepastian hukum. oleh karena telah diubah oleh mk, dalam membaca dan memaknai frase mahkamah kehormatan dewan harus dimaknai presiden maka, apabila presiden tidak memberikan persetujuan tertulis paling lama hari terhitung sejak diterimanya permohonan: pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan. dengan demikian, putusan telah menjamin adanya kepastian hukum atas pemanggilan dan penyidikan terhadap anggota dpr. bahwa jika dikaitkan dalam prosedur khusus yang diamanatkan kpk dengan prosedur khusus yang dipersyaratkan oleh md3 juncto putusan nomor puu xii tanggal november terhadap proses hukum anggota dpr dalam suatu tindak pidana telah merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mengakibatkan berbenturan hukum yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum karena undang undang nomor tahun tentang pembentukan per uan, menguraikan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan tidak mengisyaratkan adanya subordinat suatu pemberlakuan undang undang, kata lain menempatkan suatu undang undang bawah undang undang lain bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii pada halaman pada poni memuat pendapat kpk yang termaktub dalam putusan nomor puu ix berbunyikeadilan namun hal tersebut telah dijawab oleh mahkamah konstitusi bahwa, uud jelas menjamin bahwa sistem peradilan indonesia harus bebas dari intervensi. bahwa dalam pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu xii pada halaman mahkamahtertanggal september tersebut, antara lain: berdasarkan angka kurap bahwatindakan kpk dengan mendasarkan ketentuan kpk telah mengesampingkan putusan pengadilan sebagaimana putusan praperadilan nomor pid. pra pn. jkt. sel yang telah menyatakan penetapan status tersangka tidak sah, dan memerintahkan kpk menghentikan penyidikan terhadap terhadap pemohon adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dimana putusan pengadilan tersebut harus ditaati dan dijalankan kpk. bahwa sebagaimana uraian diatas, maka jelaslah bahwa kpk telah menimbulkan berbenturan hukum yang mengakibatkan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo.d tidak adanya kepastian hukum dengan berlakunya md3, kondisi demikian bertentangan dengan uud dan merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagaimana yang diamanatkan uud yakni anggota dpr mempunyai hak khusus salah satunya hak imunitas. selain itu ketentuan kpk tidak dapat memenuhi asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya huruf dan huruf pembentukan perundang undangan, yakni: asas kejelasan tujuan asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang memiliki kewenangan. peraturan perundang undangan, dapat batal atau dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. ccadalahmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoijuga bahasa hukum jelas dan jugapenetapan, dan pengundangan yang sifatnya transparan dan juga terbuka. sehingga, bagi seluruh lapisan padahukum acara pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip kejelasan, antara lain asas lex scripta bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses berbicara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis dan asas lex stricta bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. konsekuensinya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. sehingga sehingga asas hukum acara pidana tersebut simetris dengan asas yang ada dalam pembentukan per uan. oleh karena itu, jika penegakan hukum dilakukan dengan secara sewenang wenang dan tidak adanya kepastian hukum maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia. kesimpulannya, dalam penegakan hukum prinsip kejelasan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak termasuk juga dalam hal ini oleh para penegak hukum, termasuk kpk. bahwa uud dengan sangat jelas negara indonesia adalah negara hukum , perumusan asasacara pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum acara pidana menimbulkan tidak adanya kepastian hukselanjutnya: tindakan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kesewenang wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum, prinsip pengakuan hak asasi manusia dan keadilan, sebagaimana diatur dalam uud tidak adanya kepastian hukum berpotensi. akibatnya, memberikan peluang dan membuka pintu bagi kewenanganoleh karena, jelas dan terang bahwa norma kpk telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dikarenakan mengesampingkan dan subordinasikan ketentuan ketentuan yang telah diamanatkan dalam undang undang lainnya sebagaimana dijamin oleh uud sebelum sampai kepada petit permohonan ini, pemohon akan menyampaikan ringkaskpk terhadap dan uud pemohon memilikictual telah merugikan pemohon dengan berlakunya norma kpk yakni menghilangkan asas due process law', sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang kesemuanya adalah hak hak konstitusional yang diberikan oleh uud kepada pemohon, karenanya pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan ini, pemohon telah dengan terang dan jelas mengemukakan alasan alasan konstitusional bahwa berlakunya kpk menimbulkan berbenturan hukum terhadap adalah bertentangan dengan dan 20akecuali dimaknai dengan cara tertentu. atau sebaliknya, dapat pula dinyatakan bahwa kpkpemohon menyampaikan petit permohonan seperti bawah ini: petitkpk tidak berlaku dan bertentangan uud apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota dpr dalam suatu perkara tindak pidana korupsi: menyatakan bahwa kpk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. terhadap anggota dpr sepanjang tanpa izin tertulis dari presidentanggal november dari setya novanto kepada kantor hukum yunani associates, bukti undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti undang undang dasar negara republik indonesia tahun uuddalam putusan nomor puu ii1 bukti fotokopi putusan pra peradilan nomor pid. pra jak. sel pengadilan negri jakarta selatan tertanggal september bukti fotokopi surat perintah penyidikan nomor spin. dik. tertanggal oktober bukti fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp) nomor tertanggal november bukti fotokopi putusan nomor puu xikpk: bahwa menurut pemohon kpk yang menyata, seharusnya tidak dapat dijadikan dasar bagi kpk untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap pemohon terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk ktp) berbasis nomor induk merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kependudukan secara elektronik (e ktp) untuk tahun anggaran sehingga menurut pemohon norma guo telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. bahwa salah satu dalil yang dijadikan alasan pemohon adalah norma kpk tersebut tidak sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii bertanggal november yang menyatakan bahwasehingga bunyi normadalil lainnya yang dijadikan alasan pemohon adalah berkaitan dengan frasa persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan dalamsehingga bunyi normasehingga dengan mendasarkan kepada kedua norma undang undang yang dijadikan alasan pemohon tersebut atas, pemohon beranggapan bahwa telah mengalami kerugian konstitusional, mengingat apabila merujuk ketentuan norma dan yang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii bertanggal november merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidud sebagaimana ketentuan yang tersebut diatas, mahkamah konstitusi juga berwenang atas pengujian uud secara formil sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan khususnya pada yang sebagai pijakan ujiannya adalah pembentukan perundang undangan, bahwa dalam (vide bukti pengertian pengertian yang dicantumkan dalam babud cc.ahkamah konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota dpr harus mendapat persetujuan dari presiden dan hal tersebut tidak dilakukan oleh kpk. menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut atas, maka maksud dari permohonan guo adalah pemohon menghendaki agar pemberlakuan kpk tidak dapat diterapkan terhadap diri pemohon, mengingat bahwa pemohon adalah seorang ketua anggota dpr yang harus diberi perlindungan ketika menggunakan haknya yang merupakan implementasi dalam menjalankan fungsinya sebagai ketua anggota dpr, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan usul dan pendapat serta hak imunitas. oleh karena itu menurut pemohon, terhadap pemohon tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan kpk, khususnya dalam pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tanpa ada persetujuan dari presiden dan mohon kepada mahkamah agar guo tidak berlaku terhadap anggota dpr dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa ada persetujuan dari presiden. bahwa terhadap uraian dalil dan permohonan pemohon tersebut atas, apabila dikaitkan dengan kualifikasi pemohon untuk dapat atau tidaknya diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pemberlakuan ketentuan dan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan undang undang guooleh karena itu sudah sangat jelas bahwa semua proseddiatur dalam menjadi tidak berlaku ketika anggota dpr tersebut diduga melakukan. tindak pidana merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagaimana diatur dalam ketentuan demikian pula halnya dengan ketentuan yang diatur dalam sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut mahkamah juga tidak dapat dipisahkan dengan syarat yang diberlakukan terhadap anggota dpr yang melakukan hal hal sebagaimana ditentukan dalam oleh karena itu argumentasi pemohon yang mendalilkan bahwa kpk tidak dapat diterapkan terhadap anggota dpr termasuk pemohon dengan alasan bahwa guo inkonstitusional apabila tidak dipersyaratkan harus ada izin dari presiden ketika melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota dpr untuk kepentingan penyidikan oleh kpk dan menurut pemohon hal tersebut merugikan hak konstitusional pemohon adalah hal yang tidak beralasan, mengingat sesuai fakta yang ada persidangan, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh kpk terhadap pemohon adalah terkait dengan penyidikan perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk ktp) berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e ktp) untuk tahun anggaran (vide bukti p 9j, mana hal tersebut jelas masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, sebagaimana diatur dalam huruf dan oleh karena itu sesungguhnya tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap kpk. bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut atas, oleh karena tidak ada persoalan konstitusional terhadap norma kpk, dengan demikian dalil pemohon yang merasa atau setidak tidaknya menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya guo sesungguhnya tidak terjadi. oleh karena itu, mahkamah berpendapat pemohon tidak mempunyasembilan belas, bulan desembertiga belas, bulan februari oleh merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sembilan hakimsaudi isra ttd. ttd. dewa gede laguna santo ttd. ttd. menahan sitompul wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.n. memutuskanundang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap danundang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, terhadap dan dan undang undang dasar uud yang bertentangan dengan semangat dan. jiwa serta merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan yang terdapat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa pemohon dalam pengujian undang undang adalah perorangan,,merdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitusigo.dundang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap dan dan uud bahwa pemohon adalah tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: spin. dik56 komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud subsider kpk juncto kuhp: bahwa sebagaimana penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut, pemohon telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal september melalui tim advokasi setya novanto kepada pengadilan negeri jakarta selatan, sebagaimana tercatat dalam perkara nomor pid. pra jak. sel (vide bukti dan pada tanggal september hakim tunggal tepi iskandar telah memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan pemohon yang dimana menetapkan sebagai berikut mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian: menyatakan penetapan tersangka terhadap setya novanto pemohon) yang dikeluarkan oleh memohon berdasarkan surat nomor tanggal juli dinyatakan tidak sah: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memerintahkan kepada memohon untuk menghentikan penyidikan terhadap setya novanto pemohon) berdasarkan surat perintah penyidikan nomor spin. dik tanggal juli menghukum memohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil: bahwa sebagaimana perintah putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan yang memerintahkan kepada komisi pemberantasan korupsi untuk menghentikan penyidikan terhadap memohon berdasarkan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor spin. dik tanggal juli namun komisi pemberantasan korupsi kpk) tidak pernah menghentikan penyidikan, justru menerbitkan sprindik baru nomor spin. dik. tertanggal oktober (vide bukti juncto surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp) nomor tertanggal november (vide bukti yang dimana isi dari sprindik baru tersebut sama denga sprindik lama hanya diganti nomor sprindik dan tanggalnya saja. bahwa tindakan kpk dalam hal melakukan pemeriksaan dalam penyidikan tersebut kpk berpedoman dengan kpk yaituhal tersebut bertentangan dengan konsitusi: bahwa dalam hal pemeriksaan dan penyidikan pemohon, yang secara kebetulan mempunyai kedudukan sebagai ketua dewan perwakilan rakyat jelas diatur dalam uud yang mana dalam uud menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum ,jelas diatur dalam, cc. bahwa berdasarkan ketentubelanjaag9. .id: kabupaten, tanggal dan bulan surat:www jdih kemenketgojdnpp munnessannseneoswesentesn tahun pajak pendapatan usaha beban usaha woo laba( rugi) usaha pendapatan dari luar usaha '' |o are piutang negara) |b. penghasilan dari penghapusan piutang negara ' ) ) | |c. beban lainlain goo jumlah laba rugi) bersih koreksi fiskal vii penghasilan neto fiskal ' ' kompensasi kerugian g9| penghasilan kena pajak ga9 pajak terutang termasuk penghasilan dari penghapusan piutang negara bai naas lai man penghapusan piutang negara xii pajak penghasilan ditanggung pemerintah selisih x xi) onyenansenajasameasea pengurus kuasa nama jelas lea kemenkeygoj: diisi dengan jumlah beban usaha: diisi dengan jumlah pengurangan (ii), diisi dengan jumlah penghasilan lain lain (selain dari penghapusan piutang negara): diisi dengan jumlah penghasilan dari penghapusan piutang dam berdasarkan: diisi dengan jumlah beban lain lain, diisi dengan jumlah laba rugi) bersih iii) (:, diisi dengan nama kota kabupatenpang aan go" arif bintaro yukon san nip www jdih semen9 ,alam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: perusahaan daerah air minum tertentu adalahpajak penghasilan terutang adalah pajak penghasilannghasilan kena pajak adalah dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang.uwwjain.komekenyfo.ic dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakanwww jdih kemenag go,id menyampaikan permohonan kepada direktur jenderal pajak paling lambat pada tanggal novsampaikan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada perusahaan daerah air minum tertentu sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat diberikan perlakuan pajak penghasilan ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan dalamelanjaataubelanjabelanja subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam disetujui dan surat perintah pencairan dana telah diterbitkan, direktorat potensi, kepatuhan, dan penerimaan perpajakan, direktorat jenderal pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat perusahaan daerah air minum tertentu terdaftar, menyampaikan surat setoran pajak kepada perusahaan daerah air minum tertentuwww jdih kemenkes90,i kepala bagian kementerian,. pas w ma se), arif bintaro yon nip 86a lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor s bjdih.kemenag99,id format surat permohonan wajib pajak kop surat wajib pajak nomor san. sehubungan dengan peraturan menteri keuangan nomor xxxaannamaan alamat cowinnessa ane asas nomor rekening mann) nama nasabah naas) nama bank essen agar koni efek kantor cabang bank sinsseiirenamafotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak dan atau pembentukannya. laporan keuangan tahun lembar penghitungan besaran pajak penghasilan ditanggung pemerintahsaka koloniygooperasi dan usaha kecil dan menengah melalui surat nomor: m.kuku. vii tanggal juli telah mengajuiubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tarif penggunaan ruangan gedung sme tower, tarif penggunaan kuku convention center, tarif penggunaan bangunan penghubung promenade), tarif penggunaan ruang iklan, tarif kantor bersama, tarif margin trading house, dan tarif penggunaan grand unesco hills. . menteri keuangan republik indonesia tarif kantor bersama sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jasa layanan yang dipungut kepada pengusaha usaha kecil dan menengah atas penggunaan fasilitas alamat dan domisili kantor serta ruang rapat dan fasilitas pendukung penyelenggaraan perkantoran lainnyamargin trading house sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jasa perantara. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutuntuk acara yang diselenggarakan oleh pegawai kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat diberikan tarif sampai dengan (delapanterhadap acara yang diselenggarakan olehgrand unesco hills. terhadap acara yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga negara lembaga pemerintah dan atau organisasi sosial kemasyarakatan dapat diberikan tarif sampai dengan (delapan puluh persen) dari tarif penggunaan grand unesco hills. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur olehwww .jdih.kemenkeu.go.id akatanan kepala bagian t.u, kementerian umum pin tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan nomor nag pmk. tentang sada perubahan atas peraturan menteri kara keuangan nomor pmk. tentang tarif layanan badan layanan menteri keuangan umum lembaga layanan pemasaran republik indonesiajenis tarif layanan satuan tarif rp) tarif penggunaan ruang gedung sme tower penggunaan ruangan kantor penggunaan ruangan kantor per m2 bulan untuk ukm penggunaan ruangan kantor per m2 bulan komersial unit regular penggunaan ruangan kantor per m22 bulan untuk ukm penggunaan ruangan kantor per m2 bulan komersil unit regular penggunaan ruangan kantor per m2 bulan komersil lantai dasar penggunaan ruangan nagaswara acara pagi" per acara penggunaan jam acara malam" per acara , | penggunaan jam acara pagi" per acara penggunaan jam acara malam" per acara , | penggunaan jam acara seminar per jam minimal jam acara seminar per jam , | minimal jam acara seminar per jam , | minimal jam acara seminar per jam minimal jam acara pameran per acara hari www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia jenis tarif layanan satuan tarif rp) acara rapat ruang rapat, per jam , tanpa service charge minimal jam) set day per hari break down day per hari biaya layanan (service charge)| per acara ruangan nagaswara penggunaan atap (roof top area) tower telekomunikasi per m2 tahun| antena data per m2 tahun| arif penggunaan kuku convention center exhibition hall show day per hari set day per hari break down day per hari convention plenary hall show day per hari set day per hari break down day per hari biaya layanan (service charge)| per hari convention exhibition hall penggunaan area umum show day per m2 hari set day per m2? hari break down day per m2 hari biaya layanan (service charge)| per acara area umum tarif penggunaan gedung penghubung (promenade) penggunaan gedung per m2 bulan penghubung promenade) lantai dasar penggunaan gedung per m2 bulan penghubung promenade) s.d ain menteri keuangan republik indonesia tea jenis tarif layanan satuan tarif rp) biaya layanan (service charge) per m2 bulan arif penggunaan ruang iklan pole sign ukuran 80cm 160cm view per bulan tarif per tahun cawang rp. ukuran 80cm 160cm view per bulan tarif per tahun semanggi rp. per wall sign m2 tahun spot iklan billboard ukuran 16m per bulan tarif per tahun rp. ukuran 12m per bulan tarif per tahun rp. ukuran 10m per bulan tarif per tahun rp. tarif kantor bersama platinum plus per bulan , | tarif per tahun rp. gold plus per bulan , | tarif per tahun rp. silver plus per bulan tarif per tahun rp. arif margin trading house retail future dan handyecraft per unit s.d. pakaian dan aksesoris per unit s.d. barang lainnya per unit s.d. 10y6 ekspor future dan handycraft per unit s.d. pakaian dan aksesoris per unit s.d. barang lainnya per unit s.d. 10y6 www .jdih.kemenkeu.go.id dad nag menteri keuangan republik indonesia jenis tarif layanan satuan tarif rp) tarif penggunaan grand unesco hills bungalow " per acara penggunaan per hari ruang training """ per acara penggunaan per jam ruang serbaguna """ per acara penggunaan per jam ruang penginapan """ per acara penggunaan per hari lapangan futsal per acara , penggunaan per jam ruang publik " per acara penggunaan per jam#x4 kelebihan jam penggunaan dikenakan tarif yo0 per jam dari tarif normpa ud. kepala bagian t2kementerian umum! tirto na) nip www .cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa center! keuangan republik indonesia;;untuk menampung perkembangan kebutuhan hukum bidang tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, perlu melakukan pengaturan tarif cukai secara tersendiri;.mengingat menetapk;rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya selanjutnya disebut hasil tembakau. atau robot, tembakau iris, dan rokok elektrikrokok elektrik padat adalah rokok elektrik berbentuk padatbukatutupterdapat dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap. tembakau classespengolahan tembakau lainnya yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh pengusaha pabrik hasil pengolahan tembakau lainnyarokok elektrik meliputi: rokok elektrik padat; rokok elektrik cair sistem terbuka; dan rokok elektrik cair sistem tertutup; hpt meliputi: tembakau classes; tembakau hirup snuff tobacco); dan tembakau kunyah chewing tobacco). bab tarif cukai dan harga jual eceran tarif cukai hasil tembakau produksi dalam negeri dan impor ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan mililiterrincian jenis hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam dan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada dan batasan harga jual eceran minimum per satuanjual eceran per mililiter, cartridge, atau gram untuk setiap rincian jenis hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam dan untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan harga jual eceran per mililiter, cartridge,bab iii; atau ekspor hasil tembakaudilakukan setelah (enam) bulan sejak pengajuan pemesanan pita cukai terakhir ; putusan pengadilan yang mempunya1 kekuatan hukum tetap;;;babi ketentuan lain lain hasil tembakau: pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir hpt berupa ekstrak dan esensi tembakau sebagaimana diatur peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tarif cukai hasil tembakau mengajukan permohonan penetapan tarif cukai untuk merek baru, dengan ketentuan sebagai berikut: permohonan penetapan tarif cukai untuk merek baru diajajukan dalam permohonanajukan dalam permohonan tidak boleh bih rendah dari batasan harga jual eceran mm1kantor menetapkan kembali tarif cukai atas merek hpt berupa tembakau classes, tembakau hirup, dan tembakau kunyah sebagaimana diatur peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tarif cukai hasil tembakau, dengan ketentuan sebagai berikut: penetapan kembali tarif dilaktetapkan kembalicukai untuk merek baru dan penetapan kembali tarif cukai sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku pada tanggal januaritarif cukai untuk merek baru dan; tarif cukai hasil tembakau dan batasan harga jual eceran minimum per satuan jenis hasil tembakau buatan dalam gegen dan 1porpada tanggal januariurut lampiran peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmid. tentang tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya harga jual eceran dan tarif cukai rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya jenis hasil harga jual eceran tarif cukai minimum tembakau besaran satuan besaran satuan rokok elektrik, berupa rokok elektrik padat rokok elektrik cair sistem terbuka rokok elektrik cair sistem tertutup hasil pengolahan tembakau lainnya, berupa tembakau classes tembakau hirup tembakau kunyah per gram per gram per per mililiter mililiter per per cartridge mililiter per gram per gram per gram per gram per gram per grentuk investasi langsung lainnya khususnya investasi pada bidang pemberdayaan usaha ultra mikro yang berbasis ekonomi kerakyatannjutkan pembiayaan ultra mikro yang merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh pusat investasi pemerintah agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan amplifikasi proses bisnis yang antara lain berupa digitalisasi pembiayaan ultra mikro dengan mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan pembiayaan ultra mikro yang diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pembiayaan ultra mikro, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang investasi pemerintah dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara investasi pemerintah, pusat investasi pemerintah cara investasi pemerintah, pusat investasi pemerintah tetap dapat melaksanakan kewenangan investasi pada bidang pembiayaan ultra mikrombiayaan ultrinvestasi pemerintah berita negara republik indonesia tahun nomor pencairan dana secara tunai sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh penyalur lembaga linkage kepada debitur secara tunai dan atau transfer melalui rekening. pencairan dana secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh penyalur lembaga linkage kepada debitur secara elektronik melalui uang elektronik. untuk penyalur atau penyaluran tidak langsung, dan pencairan dana secara tunai dan atau elektronik. untuk, dan pencairan dana secara elektronikperjanjian penyaluran penyaluran pembiayaan ultra mikro dituangkan dalam perjanjian kerja sama penyaluran pembiayaan yang ditandatangani oleh direktur utama pejabat yang diberikan kewenangan pada blu pip dan direktur utama pimpinan pejabat yang diberikan kewenangan pada penyapu perjanjian kerja sama penyaluran sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jumlah pembiayaan dan target penyaluran, pola penyaluran, cc. jaminan, pelaksanaan eksekusi jaminan dalam hal penyalur wanprestasi, pendampingan, tanggung jawab penyalur yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada penyalur melakukan penilaian kelayakan terhadap calon lembaga linkage berdasarkan kriteria paling sedikit: memiliki pengalaman dalam pembiayaan umkm paling sedikit (dua) tahun, dan sehat dan berkinerja baik. untuk melakukan penyaluran melalui uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam blu pip menetapkan penyelenggara uang elektronik yang memenuhi kriteria paling sedikit: sehat dan berkinerja baik, memiliki pengguna yang tersebar lebih dari (tiga) provinsi, cc. memiliki ijin dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan perijinan terhadap uang elektronik: memiliki sistem yang dapat terkoneksi dan atau kompatibel dengan siap mi, dan bersedia mengikuti program yang ditetapkan oleh blu pip. penetapan penyelenggara uang elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan keputusan direktur utama blu pip. untuk melakukan penyaluran melalui uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam penyalur lembaga linkage melakukan kerja sama dengan penyelenggara uang elektronik yang telah ditetapkan oleh blu pip sebagaimana dimaksud dalam kerja sama antara penyalur lembaga linkage dengan penyelenggara uang elektronik sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh: direktur utama pimpinan penyalur lembaga linkage pejabat yang diberi kewenangan pada penyalur lembaga linkage, direktur utama blu pip pejabat yang diberi kewenangan pada blu pip, dan direktur utama pimpinan penyelenggara uang elektronik pejabat yang diberi kewenangan pada penyelenggara uang elektronik. bagian ketiga jaminan penyaluran untuk mendapat danaerdasarkan penilaian risiko penyaluran pembiayaan ultra mikro, blu pip dapat meminta jaminan tambahan selain jaminan piutang lancar dengan didunia sebagaimana dimaksud pada kepada penyalur. dalam melakukan penilaian risiko penyaluran pembiayaan ultra mikro, blu pip dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi bidang penilaian risiko. bagian keempat penyaluran kepada debitur debitur dapat menerima pembiayaan ultra mikro secara: individu,apat20. (dua puluh juta rupiah). pembiayaan ultra mikro yang dapat20. (dua puluh juta rupiah) per individu. baki debut (outstanding) paling banyak yang dapat diterima oleh debitur sebagaimana dimaksud pada dan s5), ditentukan oleh blu pip berdasarkan: penilaian kelayakan pembiayaan ultra mikro kepada penyalur, dan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai uang elektronikdapat berupa: pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, cc.nyalur melakukan pemantauan dan evaluasi atas pendampingan yang dilakukan oleh lembaga linkage. bab mitigasi risiko dalam rangka mitigasi risiko, blu pip melakukan: pemantauan kualitas piutang pembiayaan ultra mikro kepada penyalur, pengawasan pendampingan, dan atau cc. penjaminan pembiayaan ultra mikro. (l) blu pip melaksanakan pemantauan kualitas piutang pembiayaan ultra mikro kepada penyalur sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk: menentukan kualitas piutang, dan membentuk penyisihan piutang tak tertatih. penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertatih sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan menteri mengenai penentuan nilai bersih investasi jangka panjang non permanen. berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada blu pip dapat melakukan optimalisasi penyelesaian piutang pembiayaan ultra mikro. dalam melaksanakan optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada blu pip dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi bidang optimalisasi penyelesaian piutang. dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannyawasan pendampingan oleh blu pip sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terhadap: pendampingan yang dilakukan oleh penyalur kepada debitur sebagaimana dimaksud dalam dan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh penyalur atas pendampingan yang dilakukan oleh lembaga linkage sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan pengawasan pendampingan sebagaimana dimaksud pada blu pip meminta dokumen kepada penyalur berupa: prosedur pendampingan, laporan pendampingan, dan dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan. blu pip dapat melakukan penjaminan pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap pembiayaan ultra mikro yang disalurkan kepada penyalur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: merupakandan merupakan penyalur yang diusulkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan atau huruf yang telah memiliki komitmen kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan blu pip. selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada penjaminan pembiayaan ultra mikro juga dilakukan berdasarkan penilaian risiko pembiayaan ultra mikro yang dilakukan oleh blu pip, yang paling sedikit mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: kemampuan pembayaran kembali pembiayaan ultra mikro oleh penyalur, dan kecukupan pendamping dalam melakukan pendampingan debitur. imbal jasa penjaminan atau imbal jasa kafilah yang diperlukan untuk penjaminan pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran blu pip. bab sistem informasi blu pip menatausahakan pembiayaan ultra mikro melalui siap yang memiliki koneksi langsung antarsistem dengan siap. penyalur dan lembaga linkage menatausahakanii. bab pelaporan penyalur menyampaikan laporan terkait pembiayaan ultra mikro kepada blu pip. (l)xii monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan pembiayaan ultra mikro, direktur jenderal dan blu pip melakukan monitoring dan evaluasi. monitoring dan evaluasi dalam pembiayaan ultra mikro yang dilaksanakan oleh direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam antara lain berupa: monitoring ketepatan data penyaluran, pengukuran nilai keekonomian debitur, dan atau monitoring dan evaluasi lainnya. ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal. monitoring dan evaluasi pembiayaan ultra mikro oleh blu pip sebagaimana dimaksud dalam antara lain berupa: monitoring pelaksanaan pembiayaan ultra mikro, monitoring pelaksanaan pendampingan, monitoring jaminan penyalur, dan atau monitoring dan evaluasi lainnya. blu pip menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal melalui direktur sistem manajemen investasi. terhadap hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal diperlukan bpk dapat melakukan audit. audit sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah. bab xiii ketentuan lain lain dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ultra mikro, direktur utama blu pip menyusun ketentuan teknis mengenai: mekanisme pelaksanaan leveraging piutang pembiayaan ultra mikro melalui pasar sekuritas, mekanisme tukar pakai data dalam pengembangan big data umkm indonesia, cc. mekanisme kerja sama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan menggunakan uang elektronik: kriteria, mekanisme, dan ketatausahaan jaminan, mekanisme optimalisasi piutang pembiayaan ultra mikro, mekanisme penjaminan pembiayaan ultra mikro, dan mekanisme monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan ultra mikro oleh penyalur. direktur utamanamun tidak mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi blu pip dalam pelaksanaan pembiayaan ultra mikro, pelaksanaan pembiayaan ultra mikro yang diatur dalam peraturan menteri ini tetap berlaku. penyaluran dana pembiayaan ultra mikro secara elektronik oleh sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara bertahap sesuai dengan penilaian kelayakan penyalur yang dilakukan oleh blu pip. blu pip melakukan evaluasi secara semester terhadap pertahanan pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan bagi blu pip dalam rangka perbaikan penyaluran pembiayaan ultra mikro secara elektronik sebagaimana dimaksud pada direktur utama blu pip melaporkan pertahanan pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal secara semester. bab xiv ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. memutuskan: menetapkan peraturan menteri keuangan tentang pembiayaan ultra mikro. babipembiayaanmerupakan unit organisasi non eselon bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri melalui direktur jenderal., plt. kepala bagian administrasi kementerian kan uu biro umum jaan ardiansyah nin97 lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang pembiayaan ultra mikro format surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti tata kelola pembiayaan ultra mikro kop surat lbb yang mengajukan permohonan untuk menjadi penyalur yang bertanda tangan bawah ini: nama nanaananannan jabatan nnnananananannaan lembaga nnnanaananaan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka penyaluran pembiayaan ultra mikro, kami bersedia untuk mengikuti tata kelola pembiayaan ultra mikro sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan ultra mikrolbb) direktur utama pimpinan, nama pejabat petunjuk pengisian surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti tata kelola pembiayaan ultra mikro uraian diisi dengan nama direktur utama pimpinan lbb yang mengajukan permohonan untuk menjadi penyalur. diisi dengan nomenklatur jabatan direktur utama pimpinan lbb yang mengajukan permohonan untuk menjadi penyalur. diisi dengan nama lbb yang mengajukan permohonan untuk menjadi penyalur. diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat diisi dengan nama dan tanda tangan direktur utama pimpinan lbb serta dibubuhi dengan cap resmi lbb yang mengajukan permohonan untuk menjadi penyalun, plt. kepala bagian jmninistrasi kementerian i#' umum syal ning nani lembaga keuangan bukan bank yang selanjutnya disingkat lbb adalah badan usahlbbiap ultra mikro yang selanjutnya disingkat siap adalah siap untuk mengelola data debitur pembiayaan ultra mikro yang diselenggarakan oleh blu pipsuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara uang elektronikkegiatan uang elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. umkm adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.sasaran pembiayaan ultra mikro pembiayaan ultra mikro ditujukan bagi usaha ultra mikro yangbabyalur pembiayaan ultra mikro blu pip menyalurkan pembiayaan ultra mikro melalui penyalur. lbb yang dapat menjadi penyalur sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria paling sedikit: memiliki pengalaman dalam pembiayaan umkm paling sedikit (dua) tahun, sehat dan berkinerja baik, dan memiliki sistem yang dapat terkoneksi dan atau kompatibel dengan siap yang digunakan oleh blu pip. lbb yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan untuk menjadi penyalur. permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh direktur utama pimpinan lbb kepada direktur utama blu pip. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan dokumen paling sedikit: akta pendirian ijin usaha, laporan keuangan (dua) tahun terakhir, dan surat pernyataan direktur utama pimpinan lbb untuk mengikuti tata kelola pembiayaan ultra mikrosebagaimana dimaksud pada blu pip dapat meminta dokumen lain yang dibutuhkan kepada lbb. blu pip melakukan penelitian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada dan dalam melakukan analisa sehat dan kinerja baik sebagaimana dimaksud pada huruf blu pip dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian. terhadap permohonan yang disetujui, direktur utama blu pip menetapkan lbb yang memenuhi kriteria sebagai penyalur. terhadap permohonan yang tidak disetujui, direktur utama blu pip menyampaikan pemberitahuan kepada lbb. bab sumber yang sah. rupiah murni sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk investasilain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain berupa dana dan atau aset keuangan pihak lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wuw.jdih.kemenkeu.gb.id bab vii kerja sama pembiayaan ultra mikro dalam melaksanakan pembiayaan ultra mikro, blu pip dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, antara lain: pemerintah daerah: pemerintah desa, kementerian lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah: organisasi kemasyarakatan, lembaga internasional, penyalur, lembaga linkage, dan atau j . pihak swasta. kerja sama sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kerja sama pendanaan, dan atau kerja sama program. (l) kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kesepakatan antara blu pip dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam untuk melakukan penempatan dana kepada blu pip dalam rangka pembiayaan ultra mikro antara lain dalam bentuk investasi dan atau pembiayaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian antara blu pip dengan pihak lain yang paling sedikit memuat: besaran komitmen dana, jangka waktu kerja sama, cc. manajemen risiko, pengelolaan dana: dan pembebanan biaya yang dibutuhkan. dalam mengelola dana kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada blu pip dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalamihak lain sebagaimana dimaksud dalamihak lain sebagaimana dimaksud dalam kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan komitmen blu pip dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam untuk mengembangkan program pembiayaan ultra mikro, termasuk sinergi program antara pemerintah dan pemerintah daerah. bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud pada antara lain: leveraging lebih lanjut potensi piutang pembiayaan ultra mikro melalui pasar sekuritas, pembangunan big data umkm indonesia, cc. peningkatan keandalan data umkm, perluasan penyaluran pembiayaan ultra mikro, peningkatan kapasitas pelaku usaha ultra mikro, penguatan ekosistem pembiayaan ultra mikro, dan atau tujuan pengembangan umkm lainnya. bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak, yang paling sedikit memuat: program yang disinergikan, hak dan kewajiban para pihak, cc. sumber pembiayaan: pembebanan biaya yang dibutuhkan: dan monitoring dan evaluasi. bab vii skema pembiayaan ultra mikro bagian kesatu pola penyaluran penyaluran: langsung, dan atau tidak langsung.oleh penyalur kepada debitur melaluiditentukan berdasarkan kesepakatan antara blu pip dan penyalur. pencairan dana pembiayaan ultra mikro kepada debitur dilakukan secara: tunai, dan atau elektronik.

btamenetapkan peraturan walikota banjarbaru tentang kebijakan akuntansin nol, :r mnomor2kebijakan akuntansieota banjarbaru. bab kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi pemerintah kota banjarbartwalikota banjarbaru tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota banjarbaruiie' walikota banjarbaru, h.m.ruzaidin nor diundangkan banjarbaru pada tanggal mci s daerah h.syahrini lembaran daerah kota banjarbaru tahun nomor

pig walikota banjarbaru peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang operasional laboratorium lingkungan pada badan lingkungan hidup kota banjarbaru dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarbaru, menimbang :a. bahwa untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota banjarbaru,perlu ditunjang adanya laboratorium lingkungan hidup yang memadai untuk melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan, bahwa laboratorium lingkungan badan lingkungan hidup kota banjarbaru yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima,profesional yang berdasarkan prinsip manajemen mutu dengan konsisten dan komitmen yang tinggi perlu adanya tatanan hukum yang mencerminkan akuntabilitas dan keterbukaan terhadap penyelenggaraperasional laboratorium lingkungan pada badan lingkungan hidupkesehatan nomor tahun tentang baku mutu air bersih, peraturan gubernur kalimantan selatan nomor tahun tentang peruntukan dan baku math air sungaoperasional laboratorium lingkungan pada badanbadan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut blh adalah badan lingkungan hidup kota banjarbaru. laboratorium lingkungan adalah merupakan laboratorium pelayanan yang melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan meliputi kualitas air dan udara. lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya,hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,zat,,sehingga kualitas lingkungan turun sampai seimbah adalah buangan atau bekas yang berbentuk,padatan dan cairan. badan air adalah semua tempat yang menampung dan mengalirkan air. bahan dan atau zat berbahaya adalah bahan atau zat yang karena sifat fisik dan kimianya dapat membahayakan manusia maupun lingkungan. pelanggan adalah setiap orang badan yang datang laboratorium lingkungan untuk mendapatkan pelayanan laboratorium lingkungan. bab kedudukan,tugas dan fungsi laboratorium lingkungan dalam pelaksanaannya melakukan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisa lingkungan secara laboratorium. laboratorium lingkungan berada pada sub bidang pengkajian dan laboratorium yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang analisa pencegahan dampak lingkungan serta kepala badan lingkungan hidup kota banjarbaru. laboratorium lingkungan mempunyai tugas melakukan analisis pencegahan dampak lingkungan yang berorientasi untuk menyediakan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan,baik untuk pemenuhan kebutuhan internal maupun eksternal kota banjarbaru yang selanjutnya dapat dijadikan sumber peningkatan pendapatan ash daerah sektormelaksanakan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan, melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan, melaksanakan analisis parameter kualitas lingkungtihan analisis laboratorium lingkungan bagi personil laboratorium, pelayanan jasa laboratorium terhadap instansi pemerintah,swasta dan masyarakat, penyediaan bahan,data dan informasi komponen lingkungan kepada badan, pengelola barang laboratorium, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi, bab iii organisasi dan tugas perangkat laboratorium lingkungan bagian kesatu perangkat organisasi susunan organisasi laboratorium lingkungan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris staf anggota. bagian kedua tugas perangkat organisasi penanggung jawab mempunyai tugas atas pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan. ketua laboratorium lingkungan mempunyai tugas memimpin operasional laboratorium lingkungan dalam melakukan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisa lingkungan secara laboratorium. sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi ketatausahaan terhadap program,kegiatan administrasi laboratorium lingkungan. staf angota mempunyai tugas melakukan pemeriksaan,pengambilan contoh uji,pengujian dan analisa lingkungan. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya laboratorium lingkungan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. ketua laboratorium lingkungan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan satuan perangkat daerah skpd),dan atau instansi pemerintah swasta masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi laboratorium lingkungan. dalam melaksanakan tugas penanggungjawab, ketua, sekretaris dan staf anggota wajib melaksanakan tugas masing masing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama,alcuntabilitasi,transparansi,efektivitas dan efisiensi. bab jenis pelayanan sebelum mendapatkan sertifikat akreditasi, laboratorium lingkungan pada badan lingkungan hidup kota banjarbaru juga digunakan untuk keperluan laporan semester bagi perusahaan. jenis pelayanan pada laboratorium lingkungan badan lingkungan hidup kota banjarbaru meliputi pemeriksaan kualitas air, pemeriksaan kualitas udara, bab waktu pelayanan waktu pelayanan pada laboratorium lingkungan sesuai dengan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota banjarbaru. bab vii sarana dan prasarana laboratorium lingkungan sarana dan prasarana yang tersedia pada laboratorium lingkungan meliputi gedung laboratorium, peralatan laboratorium, kendaraan operasional laboratorium roda (empat). bab viii pembiayaan semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan kota banjarbaru dibebankan pada anggaran badan lingkungan hidup kota banjarbaruwalikota dan atau4ni walikota banjarbaru, ruzaidin diundangkan banjarbaru pada tanggal juni sekretaris daerah syahrini berita daerah kota banjarbaru tahun nomor.

walikota banjarbaru peraturan waliuntuk memenuhi ketentuan hurufbersama antara menteri pendidikan nasional dan menteri agama nomor v1 pb dan nomor ma tentang penerimaan peserta didik bart.'ata sebagaimana dimaksud huruf angka dan sertaenerimaan peserta didik baru jalur ramah sosial. calon peserta didik baru jalur ramah sosial smp negeri dan sma neger. calon peserta didik baru jalur ramah sosial smk negeri hanya dapat (satu) kompetensi keahlian dalam (satu) sekolah yang dituju sesuai dengan wilayah tempat tinggal dan sekolah yang ditetapkan. penerimaan peserta didik jalur ramah sosial dilakukan dengan menyusun peringkat terdekat sesuai dengan wilayah tempat tinggal dengan sekolah yang dituju. calon peserta didik baru jalur ramah sosialtentukan. calon peserta didik barn jalur ramah sosialn jalur ramah sosial. bab vii jumlah peserta didik jumlah peserta didik barn yang dapat diterima untuk setiap (satu) rombongan belajar ditentukan sebagai berikut taman pengasuhan anak tpa) adalah (sepuluh) sampai dengan lima belas) orang, kelompok bermain kb) atau play grupsd mi adalah (dua puluh) sampai dengan (tiga puluh dua) orang: smp m adalah (dua puluh) sampai dengan (tiga puluh enam) orang: sma ma adalah (dua puluh) sampai dengan (tiga puluh enam) orang: dan smk adalah adalah (dua puluh) sampai dengan (tiga puluh enam) orang. bab viii masa penerimaan peserta didik baru masa penerimaan peserta didik barupelpendidikan kota banjarbaru. perpindahan peserta didik dari sekolah indonesia luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. bab koordinasi dan pemantauan kepala dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru. setiap tahun kepala dinas menyusun standar operasional prosedur sop) dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik barn sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan pada satuan pendidikan dan sekol ris daerah harian1 beritaadalah penerimaan peserta didik pada dan sekolahdan sekolah dan dan sekolah lainnyanilai ujian nasional yang selanjutnya nilai adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada shukelompok bermain (playground)sampaiuntuk kelompok anak usia sampaiazas, maksud, tujuan dan sasaran penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus berasaskan: objektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik barn maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam peraturan walikota ini, transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik barn bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik barnkota banjarbaru. penerimaan peserta didik baruenerimaan peserta didik barn pada satuan pendidikan adalah usia anak tahun adalah kelompok anak pra sekolah dalam taman penitipan anak tpa): anak usia tahun adalah kelompok anak pra sekolah pra sekolah kelompok bermain kb) atau play grup pg), usia anak tahun adalah kelompok anak pra sekolah kelompok usia anak tahun adalah kelompok anak pra sekolah kelompok usia anak tahun adalah kelompok anak usia sekolah pada sd, usia anak tahun adalah kelompok anak usia smp, usia anak tahun adalah kelompok anak usia sma dan smk. bab iii kepanitiaan bagian kesatu panitia tingkat daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik barn walikota melalui dinas membentuk panitia tingkat daerah yang berkedudukan dinas dan ditetapkan dengan keputusan walikota. panitia sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pejabat struktural dan fungsional pada dinas dan dewan pendidikan. tugas panitia daerah sebagaimana dimaksud pada adalahn kepada semua sasaran yang berkepentingan yangn sebagai bahan untuk menetapkan jumlah atau kuota penerimaan peserta didik barn bagi satuan pendidikan, menetapkan jumlah atau calon peserta didik barnn:danbagian kedua panitia tingkat satuan pendidikan panitia tingkat satuan pendidikan berkedudukan pada satuan pendidikan masing masing yang ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan setelah mendapat persetujuan kepala dinas. panitia sebagaimanaantara lain merencanakan daya tampung peserta didik barn, menetapkan kriteria penerimaan peserta didik barn sesuai dengan karakteristik jenis, jenjang dan satuan pendidikan, mengkoordinasikan terlaksananya penerimaan peserta didik barn dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan yang sama, melaksanakan penerimaan peserta didik barn sesuai dengan sistem dan aturan yang telah ditetapkan: menetapkan peserta didik barn yang ditampung sesuai dengan daya tampung yang telah direncanakan, melaporkan pelaksanaan penerimaan peserta didik batu kepada panitia tingkat kota melalui kepala dinasaman pengasuhan anak tpa), kelompok bermain kb) atau play group pg), dan taman kanak kanak tk).tahun wajib diterima. calon peserta didik kelas (satu) yang: berusia (enam) tahun dapat diterima, jika kelas masih belum terpenuhi, dan berusia (lima) tahun (delapan) bulan, dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. seleksi calon peserta didik baru kelas (satu) dilakukan berdasarkan usia anak yang ditunjukkan dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan tidak dipersyaratkan mengikuti pendidikan tk rapertandingan dengan berdasarkan 'criteria usia anak dan jarak tempat tinggal sekolahdelapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru. telah lulus dan memiliki ijazah sd mi sdb program paket calon peserta didik baru hanya diperkenankan menentukan (dua) pilihan sekolah negeri. bagian keempat sekolah menengah atas sma) persyaratan calon peserta didik baru kelas (sepuluh) sman hanya diperkenankan menentukan (dua) pilihan sekolah negeri. bagian kelima sekolah menengah kejuruan smk) persyaratan calon peserta didik baru kelas (sepuluh) smku hanya diperkenankan menentukan (dua) pilihan kompetensi keahlian pada sekolah yang sama atau sekolah yang berbeddiluar wilayah kota banjarbaru, tni), anggota kepolisian republik indonesia polri), pegawai negeri sipil pns) pendidikan kota banjarbarudak menjadi satu dengan orang tua kandung. jika calon peserta didikbab jalur penerimaan peserta didik baru bagian kesatu jalur reguler penerimaan peserta didik baru yang dilakukan melalui jalur reguler dengan ketentuan sebagai berikut pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan melalui sekolah masing masing yang dituju. calon peserta didik barn smp dan sma negeri dapat memilih sekolah (satu) sekolah dalam wilayah kecamatan tempat tinggalnya dan (satu) sekolah luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya dan boleh menentukan urutan pilihan sekolah secara bebas. calon peserta didik bare untuk smk negeri dapat memilih (dua) pilihan kompetensi keahlian pada (satu) smk negeri atau pada (dua) smk negeri yang berbeda dan boleh menentukan urutan pilihan secara bebas. penerimaan peserta didik logam untuk smp negeri dilakukan dengan menyusun peringkat nilai ujian akhir sekolah yang tertera dalam surat keterangan hasil ujian suhu) sd mi paket penerimaan peserta didik bare untuk sma dan smk negeri dilakukan dengan menyusun peringkat nilai ujian nasional nun) yang tertera dalam surat keterangan hasil ujian nasional shun) smp m ts paket apabila terjadi kesamaan nun dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada: untuk smp negeri dilihat nilai yang lebih tinggi dari suhu dengan urutan mata pelajaran bahasa indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam, untuk sma dan smk negeri dilihat nilai yang lebih tinggi dan shun dengan urutan mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan bahasa inggris. calon peserta didik barn smpn, sman dan smkn dan luar kota banjarbaru,n yang berasal dannkesatu jalur prestasi non akademis penerimaan peserta didik baru melalui jalur khusus prestasi non akademik untuk smp, sma dan smk negeri dengan ketentuan sebagai berikut pendaftaran calon peserta didik barn jalur khusus prestasi non akademis dilakukan pada sekolah yang dituju. persyaratan calon peserta didik jalur khusus prestasi non akademis selain memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, juga harus melampirkan: fotokopi sertifikat kejuaraan yang dimiliki dengan menunjukkan aslinya, fotokopi kartu keluarga penduduk kota banjarbaru menunjukkan aslinya. calon peserta didik bare jalur khusus prestasi non akademik, adalah calon peserta didik yang menjadi juara dan iii untuk tingkat provinsi kalimantan selatan dan juara untuk tingkat kota banjarbaru, baik bidang olahraga, seni budaya, penelitian dan sains dan teknologi. calon peserta didik barn jalur khusus prestasi non akademisn jalur khusus prestasi non akademisu jalur khusus prestasi non akademisn dan tidak diperbolehkan mendaftar melalui jalur reguler. paragraf kedua jalur ramah sosial penerimaan peserta didik baru melalui jalur ramah sosial terdiri dari: jalur bina lingkungan, dan jalur ekonomi kurang mampu. penerimaan peserta didik baru melalui jalur ramah sosial sebagaimana dimaksud dalam dilakukan smp, sma, dan smk negeri dengan ketentuan sebagai berikut: pendaftaran calon peserta didik barn jalur ramah sosial dilakukan pada sekolah yang dituju. pendaftaran calon peserta didik barn jalur ramah sosial dilakukan melalui tahapan sebagai berikut sosialisasi kepada masyarakat, pendaftaran peserta didik barn: pengumuman peserta didik barn yang diterima: daftar ulang. persyaratan calon peserta didik barn jalur ramah sosial selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan harus melampirkan: fotokopi kartu keluarga penduduk kota banjarbaru dengan menunjukkan aslinya, surat keterangan domisili dan ketua yang disahkan oleh lurah setempat. calon peserta didik baru jalur ekonomi kurang mampu selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf harus melampirkan: il. surat keterangan tidak mampu dan ketua yang diketahui oleh lurah setempat, dan atau kartu penjaminan sosial kps) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

rms selanjutnya disingkat bppt dan adalah badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal kota banjarbaru. lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal a,3ooperaturan walikota banjarbaru tentang . memutuskan kesatu memberikan izin usaha rumah kost kepada nama pekerjaan alamat tinggal .ooeclllna nama usaha nnnnnnnnnnnnn anna alamat usaha .oooooooo woo woo aan jumlah kamar .ooooco wo# wo wo.. ditetapkan banjarbaru pada tanggal an. walikota banjarbaru kepala bppt kota banjarbaru walikota banjarbaru ruzaidin your lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal: :zvz"yang menyatakan materai rp. , ) (. nama terang.) walikota banjarbaru h.m.ruzaidin vlaara kord iri asi dengan undang undang nomor tahun tentang skpluar o@as juta disingkat bppt dan adalah badan pelayanan perijinan sk:p0 adu dan penanaman modal kota banjarbaru. kasobbasclbppt atas permohonan dari orang atau badan. mat skpd pohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tert kepada walikota melalui kepala bppt dengan melampirkan . per3daratan yang telah ditentukan. kasubeas yang kosanzirndapatkan surat izin usaha rumah kost. kasubbag dana ulir yang diperlukan dalam pemberian izin usaha rumah kost,adalah agar berikut: kabar smk , surat izin usaha rumah kost,koro luat dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan sko walik ini selambat lambatnya (tiga) bulan setelah diundangkannya peraturan walikota ini. subbab kaba(h. ruzaidin diundangkan banjarbaru pada tanggal ll'ot sekretaris daerah, ariani berita daerah kota banjarbaru tahun nomor kasubbag lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal agustus format formulir permohonan banjarbaru, .ok. kepada yth. walikota banjarbaru perihal permohonan izin usaha c.g. kepada bpptannnnnnn anna nana nana tempat tanggal lahir anuunnnn nan nna nana nnn nana nana anakan ana nana pekerjaan anunnunanna ana ana naa aan ana ana nan ana nana alamat snnunnennnua anna nana naa naa nana naa anna lokasi usaha .o.omannnnn kelurahan . kecamatan .i jc.crieag pasfoto berwarna terbaru ukuran sebanyak (dua) lembar, j .dkepala bppt tis atas permohonan dari orang atau badan. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada walikota melalui kepala bppt dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.yh.m. ruzaidin noor pare keadinasi skpd kabar lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal: , ,: .atas nana anna nana nana anna lokasi tempat usaha aanunanannan anna ana naa nana ana nana keterangan pemilik nama pemilik nanununaunanaunanann anna naa nana nana tempat tanggal lahir aannunnana nan nana ana naa anna alamat rumah aanununannanannanann anna nana nana nomor telepon anununununnnnn anna aan nan nana anna naa keterangan bangunan dan fasilitas yang dimiliki luas area yang digunakan peseantana luas bangunan sifat konstruksi bangunan permanen setengah permanen tidak permanen ) jumlah lantai bangunan annnannnnnnananan jumlah toilet ananunnanannnanatara. buah tempat parkir seluas seinen0sesenene. jumlah kamar kentara. buah tarif kamar kost terendah rp. per kamar tertinggi irp ee. per camar jumlah tenaga kerja ssansanana. orang banjarbaru, skpd pemilik penanggung jawab kasubbag coret yang tidak perlu walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin lampiran iii peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal , status format berita acara rapat tim teknis berita acara rapat tim teknis nomor pada hari ini,. tanggal. jose) pukul. wita teneeeeeeeeee.kasus3ao walikota banjarbaru lal h.m.ruzaidin noor lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal :,,beesaraf koordinasi peraturan walikota banjarbaru tentang skpd memutuskan kasubbag desa memberikan izin usaha rumah kost kepada nama annunanannan pekerjaan anananananan kabar alamat tinggal unnnuaunnnan nama usaha sunuuunanaan alamat usaha anauunnanaan jumlah kamar kenaanananaa aaaaknk kanal nana . jjj. ditetapkan banjarbaru pada tanggal an. walikota banjarbaru kepala bpt kota banjarbaru walikota banjarbaru ruzaidin kasubbac lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal: ',agust. yang menyatakan materai rp. , ) perrys sen (. nama terang.) skpd kasuseas walikota banjarbaru bae h.m.ruzaidin oorza.dinas daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota banjarbaru, maka dipandang perlu untuk menata ulang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah lingkungan pemerintbeberapa kisi diubah dengan:, dinas pekerjaan umum, dan pertamanan, dinas pendapatan daerah. ketentuan huruf dan huruf diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:r bidang pendidikan,nmendapatkan surat izin usaha rumah kost. formulir yang diperlukan dalam pemberian izin usaha rumah kost,adalah sebagai berikut: s: surat izin usaha rumah kost: cc,anak usia dini,s pendidikan,, sub bagian kepegawaian, sub bagian umum dan perlengkapan, bidang pendidikan dasar terdiri darianak usia dini, non formal dan informal terdiri dariri: seksi prasarana fisik pendidikan, seksi sarana, subsidi dan bantuan. kelompok jabatan fungsional. unit pelaksana teknis. bagan struktur organisasi dinas pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini. ketentuan huruf dan huruf huruf huruf dan huruf diubah sehingga keseluruhanrtamanan dan pemakaman, serta penerangan jalrsamaan, pertamanan dan pemakaman, serta penerangan jaldi dan pemakamerangan jalan multi,an, terdiri dari: seksi pengelolaan kebersihan, seksi pelayanan kebersihan. bidang pertamanan dan pemakaman, terdiri dari: seksi pengelolaan pertamanan, seksi pengelolaan dan pelayanan pemakaman. bidang persamaan, terdiri dari: seksi pengaturan dan pengendalian persamaan, seksi pengolahan dan pemanfaatan persamaan. bidang penerangan jalan umum, terdiri dari: seksi pembangunan penerangan jalan umum, seksi pemeliharaan dan penerangudul bagian keduabelas dan ketentuan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bagian keduabelasberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuinas pendapatan daerah kota banjarbaru mempunyai fungsi:: cc.galian unit pelaksana teknis, pengelolaan urusan kesekretariatan. susunan organisasi dinas pendapatan daerah kota banjarbaru, terdiri dari: sekretariat, terdiri dari: sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan keuangan. bidang pajak dan retribusi daerah, terdiri dari: seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan perhitungan, seksi penagihan dan restitusi. bidang pembukuan dan pelaporan, terdiri dari: seksi pembukuan dan pelaporan, seksi verifikasi. bidang dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah, terdiri dari: seksi dana perimbangan, seksi lain lain pendapatan daerah. unit pelaksana teknis.:desember walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin noor diundangkan banjarbaru pada tanggal sumber plnomor tahun bagan struktur organisasi dinas pendidikan tanggal desain'e kota banjarbaru dinas pendidikan sekretariat kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian peran canaan kepegawaian umum dan dan keuangan perlengkapan bidang bidang bidang bidang pendidikan pendidikan pendidikan anak usia dini sarana dan dasar menengah non formal informal prasarana seksi seksi seksi seksi ketenagaan dan ketenagaan dan pendidikan prasarana fisik kesiswaan pendidikan kesiswaan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar menengah seksi seksi seksi kurikulum dan kurikulum dan pendidikan seksi perpustakaan sekolah perpustakaan rea patetaraan sarana, subsidi dan sekolah pendidikan pendidikan dasar lah pandit dan kelembagaan walikota banjarbaru, upt h.m.ruzaidin lampiran peraturan daerah kota banjarbaru nomor tahun sagan struktur organisasi dinas dinas tanggal :u:s. abbr keberanian dan pertamanan kene dan dan pertamanan tbidang kebersihan pertamanan dan persamaan penerangan jalan pemakaman umum seksi seksi seksi seksi pelayanan kebersihan pengelolaan pengaturan dan pembangunan pertamanan pengendalian penerangan jalan persamaan umum aan seksi seksi seksi seksi pengelolaan pengelolaan dan pengelolaan dan pemeliharaan dan kebersihan pelayanan pemanfaatan penerangan jalan pemakaman persamaan umum walikota banjarbaru, h.m.ruzaidin moor bagan struktur organisasi lampiran iii peraturan daerah kota banjarbaru dinas pendapatan daerah dinas pendapatan nomor tahun kota banjarbaru daerah tanggal december sekretaris sub bagian sub bagian umum dan perencanaan dan kepegawaian keuangan kelompok jabatan fungsional bidang bidang bidang pajak dan retribusi pembukuan dan dana perimbangan dan daerah pelaporan lain lain pendapatan daerah seksi seksi seksi pendataan,pendaftaran, pembukuan dan dana perimbangan penetapan dan pelaporan perhitungan seksi seksi seksi penagihan verifikasi lain lain pendapatan dan restitusi daerah unit pelaksana teknis walikota banjarbaru, ruzaiddin oorsesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan walikota ini selambat lambatnya (tiga) bulan setelah diundangkannya peraturan walikota ini. bri lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal: ac lotus format formulir permohonan banjarbaru, ocean kepada yth. walikota banjarbaru perihal permohonan izin usaha c.g. kepala bppt 13ssnsnnunoncansanaanannannanaan tempat tanggal lahir annnnnnnnnannnanananaa nana nana nan ana nana pekerjaan aunununuanannananununan nana ana nan nana alamat annaananannanua nana nan anna anuooooocooco# wo ww woman lokasi usaha .cbooo wocoooooooo wo www kkn kelurahan . kecamatan: fotokopi surat izin tempat usaha situ), gambar denah lokasi,lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal ,uskupnaanan anna nan nana nana lokasi tempat usaha anaunanannanaanan nana nana nana nana keterangan pemilik nama pemilik sannannananna nan nan nana naa nana ana tempat tanggal lahir snannananna nana anaananaa anna nana alamat rumah sannannananna nan nan nana naa nana ana nomor telepon saaunananna nana andamana ana naa ana keterangan bangunan dan fasilitas yang dimiliki luas area yang digunakan ereeenetn luas bangunan pnretennnnnna sifat konstruksi bangunan permanent setengah permanen tidak permanen") jumlah lantai bangunan anunnnananna nana jumlah toilet anannanuanaanannaaeaeeeean. buah j . tempat parkir seluas jumlah kamar kenteneeeeen. buah tarif kamar kost terendah irp per kamar tertinggi rp. per kamar jumlah tenaga kerja sensanaaan, orang banjarbaru, pemilik penanggung jawab keterangan coret yang tidak perlu walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin noorh.m. ruzaidin noor . v :la tanggal last walikota banjarbaru, ruzaidin noor diundangkan banjarbaru pada tanggal |agustus dae syahrini berita daerah kota banjarbaru tahun nomor lampiran iii peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal zzvztus format berita acara rapat tim teknis berita acara rapat tim teknis nomor pada hari ini,.tanggal. jj) pukul. wita penam h.m.ruzaidin noorperlu dibentuk peraturan walikota sebagaidukeselamatan operasi penerbangan kpop): kawasan militer: kawasan lindung, kawasan hutan kota dan ruang terbuka hijauwajib berwujud. bab persyaratan penyelenggaraan menara bagian kesatuyarat sebagai berikut: untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop)syamsudin noornmbagian kedua syarat keamanan menara menara yang berdiri diatas tanah beserta bangunan penumpangnya ham: jarak minimum antar menarams memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan. bab viiwalikotammpenyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena menara (cell planning) kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan rencana tata ruang kota. bab viii ketentuan perizinan menara telekomunikasi bagian kesatu perizinan setiap pendirian menara wilayah kota banjarbaru wajib memiliki imb dan izin gangguan ho) menara dari walikota. untuk memperoleh imb dan izin gangguan ho) menara sebagaimana dimaksud pemohon harus mengajukan permohonan kepada walikota melalui kepala bppt dengan melampirkan persyaratan fotokopi identitas pemohon, surat kuasa atas kertas berme, rekomendasi dari dinas perhubungan,persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara yang diketahui oleh rt, rw, lurah dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl) sesuai peraturan perundang undangan dari konsultan perencanarekomendasi dari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika provinsi, surat pernyataan aman dan konsultan yang memiliki sertifikat badan usaha sbu): surat pernyataan aman dan provider pemilik menara menyertakan polis asuransi semua resiko fall risk), rekomendasi lurah dan camat setempat, surat pernyataan tidak keberatan dan pihak yang berbatasan langsung dengan lahan bangunan menara, surat pernyataan bersedia untuk dijadikan menara bersamalokasi kegiatan,bagian kedua prosedur penerbitan izin permohonan diproses setelah seluruh persyaratan yang ditentukan dinyatakan lengkap oleh petugas penerima berkas bppt pm. apabila belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon disertai catatan mengenai kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi. setelah permohonan secara administratif dinyatakan lengkap bppt memerintahkan kepada tim teknis terkait untuk melaksanakan penelitian, pengukuran dan pengecekan sesuai dengan standar prosedur perizinan. penerbitan atau penolakan izin disampaikan kepada pemohon selambat lambatnya (empat belas) hari berdasarkan hasil rekomendasi dinas teknis terkait. tata cara dan prosedur pemberian izin berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku. bagian ketiga masa berlakunya izin imb menara berlaku selama pemilik atau penyedia menara menjalankan usahanya. izin gangguan ho) berlaku selama (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. dalam hal terjadinya perubahan struktur atau perubahan kontruksi menara maka pemilik atau pengelola menara wajib mengajukan perubahan imb. dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan tidak dipenuhi oleh pemegang izin, pemerintah daerah dapat mencabut izin. bab obyek dan subyek wajib retribusi obybadan yang menggunakan menikmatistruktur tarif retribusi tarif retribusi ditetapkan sebesar (dua keseratus) danes perhitungan retribusi memperhatikan parameter parameter yaitu: nilai indeks berdasarkan peta pola ruang wilayah (jenis kawasan berdasarkan peruntukan) sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini, yaitu: nilai indeks kawasan non pemukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri kawasan pemukiman rendah kawasan pemukiman sedang kawasan pemukiman tinggi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa berdasarkan pengguna menara telekomunikasi yaitu: nilai indeks lebih penerapan nilai objek pajak dihitung berdasarkan estimasi nilai pembuatan bangunan menara telekomunikasi baru sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota init#lmperhubungan komunikasi dan informatika kota banjarbaru. bab xii tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara komunikasi adalah sebagai berikut: dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota banjarbarudinas perhubungan komunikasi dan informatika kota banjarbaru. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan bukti pembayaran,bentuk format skr dan ssd sebagaimana tercantum dalam lampiran dan vii, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini bab xiiiberkewajiban mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada walikota melalui kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika perhubungan komunikasi dan informatika kota banjarbaru, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kota banjarbaru tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi kota banjarbaru. syarat syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan: dilakukan setelah wajib retribusi menerima skr, untuk diangkut dan atau ditunda pembayarannya. wali setelah mendapat pertimbangan dari dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota banjarbaru. bab xivmdan format surat tegutata cara pemeriksaan retribusi tata cara pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang seperhubungan komunikasi dan informatika kota banjarbarusetelah dilakukan pemeriksaan jika ditemukan ketidakpatuhan wajib retribusi akan dikenakan mekanisme penagihan retribusi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab xvnas perhubungan, komunikasi dan informatika kota banjarbaru melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi. dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota banjarbaru dengan melibatkan instansi teknis terkait. dalam rangka pengawasan obyek retribusi, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota banjarbarubab xvii ketentuan peralihan menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan titik koordinat menara telekomunikasi cell plwalikota ini paling lambat (tiga) bulawalikota ini diundangkan, wajib menyesuaikan ketentuan dalam peraturan walikota ini paling lama (satu) tahun sejak peraturan walikota ini diundangkan. pada saat peraturan walikota ini ditetapkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang masih terutangini mulai berlaku terhadap peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tentang penataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu kota banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlakuda akeputusan menteri komunikasi dan informatika nomor p m.kominfoperaturan walikota ini mnlto. walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin noor diundangkan banjarbaru pala tanggal sekret, syahrini berita daerah kota banjarbaru tahun nomor peraturan tailgate banjarbaru nomor t5hull eka 11102wil a9401014 haa itr skala atasan pegas7. year (tes seni pramajddin noor nu, ps esa misa eta banjarbaru nag ana sea meme lha sikatan tamu kap age san age sana pagi wtn pang kaya pesta sekar? taunssiggo utossem oma real ann peta baru eta sea ban selama band asam ssi gonta lan ts, ande yin leindisen unit atens calo ka. pati ula gay la. land lin selama meja wat maa ata yaa naa) keterangan lam sia aka isl kpy latar imninistrati sat klan talk kate so. kali mag ten k5c5150tan alm ks15. para are jalur ian pelet perang ng, tun erotika s1.i281 trenspolla. tolakan is1ssp senar en, ansa se155515 s1o serta rela. rembulan donau waduk genangan apu kan las then?. pb, zona cell existing zone rap kabupaten tanah laut ino zone cell plana zona walikota njareiaru, skala: ruzaidin nos mana mean lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal cell plan menara telekomunikasi kota banjarbaru imp bjb6 eksisting banjarbaru selatan (mp bjb8 eksisting banjarbaru utara imp bjb9 eksisting banjarbaru utara |mp bjb eksisting banjarbaru selatan |mp bjb eksisting landasan ulin |mp bjb eksisting| landasan ulin |mp bjb eksisting landasan ulin |mp e3jb (new banjarbaru selatan |mp bjb (new banjarbaru utara |mp bjb. (new cempaka |mp bjb new cempaka |mp bjb |new cempaka |mp bjb |new cempaka |mp bjb |new cempaka walikota banjarbaru, ruzaidin noor sejak apa saka latihan peraturan makoto benjarbort, nom, tatum tanggal camat oi. gen441. sara, kabupaten banjar ii ic: oa: bae sera unit.a alaa seal4 ht: chan a maka men wara tas (wi tata son di: apn krs mean irangarearu orba lai ie apa ore la ana dae ngo w: bee krn tpt nner tu mou pang dena perak dea rb? tnnamerin agen layani dear en, aeon ind skr tandas (tan ban pata nasson lin tengan pirang nagita 1le1a,. new #ilygnetaa. siap ka: lari lin seto dal ann bar paya pan kara mania dna kpk mma bmt lahan snp ken set masi alah alay isa maa pagi per naa dara sep (ii omar sen mona, mios, kesan peranan adi slag aan perjaka dn, abm kawasan peruntukan lai pes tatanan area ane page bag hiasan ptncekrangan rencana kerasan ting mada zona cell: .c.o.a ler,. kabupaten tanah laut aaaaaa bara wal ii: otaahjamiabii. das a02a101h miso snake riset ot, mpn, kai sama saka maa pe. seakan lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggalu.tus contoh perhitungan tarif retribusilokasi kelurahan sungai tiang kawasan non pemukiman,5x rp. rp. telekomunikasi maka retribusi menara yox rp. rp. mistar cokrokusumo kelurahan cempaka kawasan pemukiman rendah2t1t2xsturi kawasan pemukiman sedang15415t15x rp. nop menara ,5x rp. rp. telekomunikasi maka retribusi menara rp. rirang anyar kawasan pemukiman tinggianeka tambang kawasan perkantoran) dan dipergunakan oleh (tigwalikota banjarbaru, h.m. ruzaidin noordan penanaman modal kota banjarbarusama bagi keperluan telekomunikasi. operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan yang mendapat izin untuk melakukan usahanyatitik lokasi menara cell planningpenyelenggara adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan negarzin mendirikan bangunan yanng diberikan oleh pemerintah kota banjarbarumutlak. izin gangguan ho) adalah pemberian izin tempat usaha kegiatan kepada orang pribadi badan yang dapat menimbulklampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal all bentuk dan format skr sapaan see pemerintah kota banjarbaru skr aoa aa dinas perhubungan komunikasi surat ketetapan retribusi urut rua dan informatika kota banjarbaru htt masa retribusi bain mail tahun nama pemilik menara wajib retribusi ununnunananaann ana nan ana naa nana ana nan ana nan nan nana nan ana nan canaan alamat lengkap perusahaan unnununanannnna anna nana naa nana anna una nan aan ana anpenanannnnnnnnnnnnnnnaanaaaaae. dengan menggunakan skr apabila skr tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama hartditerima tanggal nama wajib pajak manan tanda tangan lokasi menara menaananannn aan nana nana anna masa retribusi tahun kneanenannnnann lorena en) nama terang walikota banjarbaru, .m. raid noor lampiran vii peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal or.tu. bentuk dan format ssd apaan pemerintah kota banjarbaru ssd dinas perhubungan komunikasi surat setoran retribusi urut hana fs) dan informatika kotabanjarbaru mes pon altai tee htt masa retribusi belas mail tahun nama pemilik menara wag. retribusi ununnunanananna ana nan ana naa nana ana nan ana naa nana ana nana nan nana alamat lengkap perusahaan unnuuannnnuann nana uan una uan una nana nana aan nana nana ae,keeeeaaaa.harinunnnnnanannannn ana anna ana naa naa nana anna diterima tanggal nama wajib pajak tanda tangan lokasi menara masa retribusi tahun &.ooooooooooooooooooooa mean nama terang walikota banjarbaru, h.m. junaidi oor lampiran viii peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal ,3usus bentuk dan format surat teguran nan pemerintah kota banjarbaru dinas perhubungan komunikasi dan informatika nomor banjarbaru, . lamp hal kepada yth, dengan hormat, berdasarkan peraturan daerah kota banjarbaru,nggunakan surat setoran retribusi daerah ssd) melalui kas daerah kota banjarbaruperhubungan komunikasi dan informatika kota banjarbaru nip. walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin noor apemerintah kota banjarbaru, maka dipandang perlu menata ulasisten tata pemerintahan membawahi: bagian pemerintahan terdiri dari: sub bagian otonomi daerah dan kerjasama daerah, sub bagian bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan, sub bagian pemerintahan umum. bagian pertanahan terdiri dari: sub bagian pendayagunaan dan pemanfaatan pertanahan, sub bagian pengadaan pertanahan, sub bagian tata batas wilayah. bagian organisasi terdiri dari: sub bagian kelembagaan, sub bagian tatalaksana, sub bagian analisa dan formasi jabatan. bagian hukum dan perundang undangan terdiri darkmembawahi: bagian perekonomian terdiri dari: sub bagian bina bumi dan kajian investasi, sub bagian sarana dan prasarana perekonomian, sub bagian bina administrasi perekonomian daerah. bagian pembangunan terdiri dari: sub bagian penyusunan program, sub bagian monitoring dan evaluasi, sub bagian administrasi pembangunan. bagian kesejahteraan rakyat terdiri dari: sub bagian pendidikan dan keagamaan, sub bagian kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, sub bagian sosial dan budaya. asisten administrasi umum membawahi: bagian umum terdiri dari: sub bagian umum, kepegawaian dan mantel, sub bagian perencanaan, sub bagian perlengkapan dan rumah tangga. bagian keuangan terdiri dari: sub bagian anggaran, sub bagian verifikasi, sub bagian pembukuan. bagian hubungan masyarakat dan protokol terdiri dari: sub bagian pemberitaan dan dokumentasi informasi, sub bagian tata usaha pimpinan, sub bagian protokol. bagian pengadaan barang dan jasa terdiri dari: sub bagian fasilitasi kelompok kerja, sub bagian evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumen, sub bagian hukum dan singgahuntuk membantu tugas walikota dibentuk kelompok staf ahli walikota. kelompok staf ahli walikota, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab staf ahli diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan standar kompetensi keahliannya. staf ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. bagan struktur ember walikota banjarbaru, h.m. junaidi diundangkan banjarbaru pada tanggal desember pit. sekretaris daerah, sai abdullah lembubagan struktur organisasi walikota tanggal sekretariat daerah wakil walikota kota banjarbaru sekretaris daerah staf ahli walikota kelompok jabatan fungsional asisten asisten perekonomian dan asisten tata pemerintahan pembangunan administrasi umum bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian hukum dan bagian senayan kesejahteraan bagian bagian hubungan pengadaan pemerintahan pertanahan organisasi perundang perekonomian rakyat umum keuangan masyarakat barang dan undangan dan protokol jasa sub bagian 'sub bagian sub radian sub radian sub radian sub radian sub radian sub bagian otonomi penata sub bagian peraturan penyusunan sub bagian umum sub pemberitaan daerah dan gunakan dan perundang bina bumi dan pendidikan radian dan fasilitasi kerjasama (sunan dan kelembagaan undangan kajen program dan kepegawaian anggaran dokumentasi kelompok daerah pemanfaatan investasi keagamaan dan mantel kaa ayakan kerja sub bagian sub bagian sub bagian sub radian sub radian sub radian evaluasi. pemerintahan sub radian sub bagian bantuan sarana dan sub radian kemasyarakatan sub radian sub tata usaha pelaporan dan pengadaan tata laksana hukum prasarana monitoring kesejahteraan perencanaan bagian pimpinan 8pengelolaan kel angan pertanahan perekonomian tamer verifikasi dokumen sub bagian sub radian sub bagian sub bagian sub bagian subbagian sub bagian mna bagian sum bagian perlengkapan sub radian sub bagian hukum dan pemerintahan tata batas dokumentasi administrasi sosial dan dan rumah pembukuan protokol sangat umum formasi dan informasi perekonomian pembangunan burma wilayah jabatan hukum konon tangga walikota banjarbaru, keterangan garis komando garis koordinasi ruzaidin noorpajak yang selanjutnya disingkat nop adalah nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan pbb) menara telekomunikasian struktur organisasi lampiran peraturan daerah kota banjarbaru staf ahli walikota banjarbaru nomor: tahun tanggal: aselaber staf ahli asisten staf ahli staf ahli staf ahli bidang staf ahli bidang hukum dan bidang pemerintahan bidang pembangunan kemasyarakatan bidang ekonomi dan politik dan sumber daya keuangan manusia walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin moortif berupabanjarbaru. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi pengaturan dan penataan menara, persyaratan pembangunan menara, tata cara penggunaan menara bersama, perizinan pembangunan menara, retribusi izin pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi kota banjarbaru. bab iii asas, tujuan dan prinsip bagian kesatu asas penyelenggaraan menara penyelenggaradubab bentuk, penempatan lokasi, percetakan dan persebaran menara bagian kesatu bentuk dan desainnnjarbarms memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop): kesesuaian dengan penataanbanjarbaruawasan keselamatan operasi penerbangan kpop)bagian ketiga peletakan dannkota banjarbaru tercantum dalam master pl(") penempatan lokasi menara dibagi dalam zona zona areayang berada dalam radius maksimum (tiga ratus) meter dari titik kordinat yang tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota inititik lokasi sebagaimana dimaksud dalam masih dimungkinkan bergeser dalam radius maksimum (lima puluh meter) dari titik yang telah ditentukan dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya. untukbab pembangunan menara bagian kesatu pembangunan menara dan penempatan titik lokasi pembangunan menara dalam (satu) kawasan harus sesuai dengan zona penempatan lokasi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal kebutuhan menara pada suatu kawasan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari maka pergeseran titik lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam dimungkinkan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan board dan kepada pemilik menara dikenai disinsentif sesuai ketentuan yang berlaku. pembangunan menara telekomunikasi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki izin usaha jasa konstruksi ijuk). pembangunan menara telekomunikasi hamwarna, ketinggian menara telekomunikasi,mm

eerp tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang kasusbao pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan iu lembaran negara republik indonesia nomor kasaerktooms indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor kasuseiba tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bab vii pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan upt pendidikan kota banjarbaruviii pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian kepala upt pendidikan kota banjarbaru dan jabatan struktural dipt. ini ,makpada dinas pendidikan kota banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. para kordinat kasubsagaybaner walikota banjarbaru iit h.m. ruzaidin noor diundangkan banjarbaru pada tanggal sertembc:r sekret ris dae ariani berita daerah kota banjarbaru tahun nomor para koordinasi skpd kasubbao kain3 lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal se:kembar bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis pendidikan kota banjarbaru upt pendidikan sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional 4walikota banjarbaru, h.m. junaidi noor (fara koordinasi pelaksana teknis pendidikan kota banjarbaru. skpd ketentuan umum kasusbag kabar dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota banjarbaru. amp cintavunit pelaksana teknis pendidikan kota banjarbaru, selanjutnya disingkat upt pendidikan kota banjarbaru. kepala unit pelaksana teknis pendidikan, selanjutnya kepala upt adalah kepala upt pendidikan kota banjarbaru. kepala tata usaha unit pelaksana teknis pendidikan selanjutnya disingkat kepala tata usaha upt pendidikan adalah kepala tata usaha upt pendidikan pemerintah kota banjarbarukepala sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan untuk memimpin pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasgawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawaskinerja guru. il. para koordinasi skpddiri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk kelembagaan upt pendidikan kota banjarbaru yang terdiri dari upt pendidikan kota banjarbaru wilayah meliputi wilayah kerja kecamatan landasan ulin dan kecamatan liang anggang, upt pendidikan kota banjarbaru wilayah meliputi wilayah kerja kecamatan cempaka. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan upt pendidikan kota banjarbaru adalah unsur pelaksana teknis operasionalndidikan yang mempunyai wilayah kerja masing masing kecamatan, untuk menyelenggarakan urusan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, masing masing upt dinas pendidikan sebagaimana disebutkan pada dipimpin oleh seorang kepala uptpendidikan secara berjenjang, dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat setempat. tata usaha upt pendidikan merupakan staf administrasi upt, tata usaha upi pendidikdan teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala upt. para kordinat skpd kasusbao bag bagian kedua tugas pokok upt pendidikan mempunyai tugas pokoksub bagian tata usaha upt pendidiktiga fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala upt pendidikan mempunyai fungsi penyusunan bahan kebijakan teknis uptwilayah kerjanya, pelaksanaan penyelenggaraan sebagian urusan dinas dalam hal penyelenggaraan, dan mengevaluasi pada pendidikan tk, sd, pendidikan non formal dan informal: pemantauan terhadap para tenagberprestasi sebelum seleksi tingkat kota banjarbaru, penandatangn dinas pendidikan, penandatang: penandatangan dan memberikan cudkena bawahannya, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kpdubbabpendidikan berfungsi antara lain:b susunan organisasi susunan organisasi upt pendidikan kota banjarbarudidikan kota banjarbapendidikan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi upt pendidikan, kepala upt pendidikan mempunyai uraian tugas merencanakan kegiatan upt pendidiktk, sd, pendidikan non formal dan formal dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang undangan para koordinasi berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar, kasulacarpendidikan dibantu oleh sub bagian tata usaha dan beberapa orang pegawai non struktural dan kelompok jabatan fungsional sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawabnya masing masing. bagian kedua kepala sub bagian tata usaha kepala sub bagian tata usaha upt pendidikndidik, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. para keramas skpd kasubeagjfu. pengadministrasi umum dan kepegawaian, jfu. pengelola barang dan urusan rumah tangga, jfu. pengelola administrasi keuangan, jfu. analis pendidik dan kependidikan serta jfu. pengolah data kesiswaan) lingkup ketatausahaan upt pendidikan yang merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi upt. bab kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagai berikut: melaksanakan sebagian tugas unit kerja dengan keahlian dan kebutuhan: mempersiapkan bahan pemberian motivasi dan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan pengembangan profesi sebagai pendidik, mempersiapkan bahan pembinaan bagi pendidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan fungsional dan sertifikasi guru, melaksanakan pelayanan umum dan sistem induksi guru dan supervisi klinis dalam jabatan fungsional guru, membantu dan melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah dan guru peningkatan dalam penjaminan mutu dan peningkatan profesi guru, membantu dan melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pendidikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan pembelajaran yang bermutu dan berkualitasunit pelaksana teknispara koordinasi mel sea tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala upt pendidikan kota banjarbaru, kepala sub bagian tata usahapala upt pendidikan kota banjarbarendidikan kota banjarbarendidikan kota banjarbaru, kepala tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk aturan, bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktunya. setiap laporan yang diterima oleh kepala upt pendidikan kota banjarbaru danendidikan kota banjarbaru beserta bawahannya wajib mengadakan rapat secara berkala. li,

haajanuari rekapitulasi pupuk bersaksi kota banjarbaru berdasarkan subsektor tahun anggaran subsektor jenis pupuk ton) sp i.o0 walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin noor lampiran iii peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal januari penjabaran pupuk bersubsidi kota banjarbaru berdasarkan jenis pupuk tahun anggaran jenis kebutuhan kebutuhan subsidi pemko banjarbaru per bulan doo foton pam pra fasofom form ngo ngo pupukaeammtmtan sso |coo ame pare damn daan horse daan o2so sao soo ommtmusamun| ama oro| face (no nos oor| omo oor| no dago walikota banjarbaru, h.m. maakecamatan kota banjarbaru tahun anggaran lbmmmam vas dota dum teras pase form pose (oa ror|obor pos for dra alasan (ma o0noo| son anon ponsel fosfor| taanfozoof soo 2soo loco param walikota banjarbaru, h.m. lim,subsektor kota banjarbaru tahun anggaran anfmamantangan 21noo 1so0 2x00 (uwanmoofiase|montana iman soo aan loose soo dao soo town oon loan loan loco oan| son ran ogo| afomaman |roo (aon food tan too too aloemtaman 0gn toon powo ago moo fase con aan noofao| walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin moor lampiran vkecamatan kota banjarbaru tahun anggaran setahun afamamam van a00 fase jam |oorfoor aon for |sinar poto poin poso (ama mor anon anon geloof'2on fan page soo| mon walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin lampiran visubsektor kota banjarbaru tahun anggaran setahun mutan ton 1oo jasofoan powo (ono ao| oan ooo o0n a00 jafostaman don dan dam dion aso aan oan ace fog roof asa coo| foam como 1go (oo aso fran powo (ono ono| oan nan sebomaman ton oso yacoasofoon foo sol ago soo a00 (am ono 2oon (anon asn an toge woo anontioamumeanm dias tom dato jose osn aoofsoofoanf 01m joan vas oma pafotmmantin dosa dar dos poso oar acofoonf dosa oor pro mma ame cma lon jar oonooofsoofooof pom pom pose (mai loco fase (or obor osofoso| walikota banjarbaru, h.m. leowan |aso son foarfoan oonfoso dao tan a00. registers too roo toon (eco font foo| oan oma |ose|soo goo jomamamn |too rso| aon fran foam fran tao tao pico foam rekaman oco oco foto|ooo |ooo| a00 a00 o0o aoo avo perikanan oco |ooo |oco|ooo|oco|ooo| a00 ooo oco aco lisan yam (am droofoan oref roof soto a50 walikota banjarbaru, h.m. junaidi noor lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal kantor penjabaran pupuk npk bersubsidi menurut kecamatan kota banjarbaru tahun anggaran alammmsaa walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin ndnomor lampiran xii peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal januari penjabaran pupuk npk bersubsidi menurut subsektor kota banjarbaru tahun anggaran tomimiam oom dinar pron piano aan poso filosof t050 | toe pan alone |saat oao poso (aon |aoofaoofaan | s0o ago isl #brian a00 oco |oco|o0o| a00 a00 oco| oco oso walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin lampiran xiiikecamatan kota banjarbaru tahun anggaran kecamatan kebutuhan aras tote (were oscar osman (onta das dame pam jos fandom poef asa |1a dom maman tin laga aso aso soo jaan dian ran son |s0e ace famtumvan aan dosa dora dosa voa |oan kaos |omn ato amawansanan cort o1o ore pos (om powo food fasa one come |ooa aon cempaka |os2 oso |oae joss oes ass x04 oma konon dibor non (iwan a00 pam aan aan pesan man walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin lampiran xivtomkatam rso 1oo| 1oo| iso tan (aoo foam mon too foton peta boo |icon (as foonfoan vooofoan aan ago ozon emo a00 oeeamtan dago pro pan proton col pohon| soo poin penuh soo) (s1 pertanian o00 o00 |ooo|ooo|oco|ooo| a00 oco a00 walikota banjarbaru, h.m. junaidikepala dinaspeota banjarbarusetempat. dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kota banjarbarun dapat dipenuhi melalui relokasi antar kecamatan. relokasi antar kecamatan dalam wilayah kota banjarbaru sebagaimana dimaksudnyalur dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi wilayah kecamatan bersangkutan dandistribusikan oleh penyalur lini iv. penyalur lini dimaksud dalam adalah pengecer resmi yang ditetapkan oleh pihak distributor melalui rekomendasi dinas pertanian, perikanan dan kehutanan yaitu tani agung untuk kecamatan landasan ulin dan kecamatan liang anggang, tani jaya untuk kecamatan banjarbaru utara, banjarbaru selatan dan kecamatan cempakaberdasarkan pada dkk sesuai dengan wilayah kecamatankecamatann penyalur lini petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dan kp3yang dilakukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang kepada penyalur lini secara tunai dalam kemasan sebagai berikut pupuk urea kg, pupuk kg: pupuk sp kg, pupuk npk atau kg, pupuk organik atauhasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada kepala dinas sebagai laporan. kepala dinas wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi yang disampaikan kp3 kepada walikota untuk selanjutnya dilaporkan kepada gubernur kalimantan selat&xdiundangkan banjarbaru pada tanggal januarekapitulasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan kota banjarbaru tahun anggaran sp liang anggang landasan uln kota banjarbaru walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin noornintern: der walikota banjarbaru, h.m. ruzaidin diundangkan banjarbaru pada tanggal sep e:ber l14 gal :)testa: bagan struktur organisasi upt sman pada dinas pendidikan kota banjarbaru upt sman sub bagian tata usaha guru guru smail.atas negeri, selanjutnya disingkat smamenengah. unit pelaksana teknis sekolah menengah atas negeri, selanjutnya disingkat upt smaatas negeri smaatas negeri, selanjutnya disingkat kepala tata usaha sman adalah kepala tata usaha smaan pada dinas pendidikan kota banjarbaru. bagian kedua kedudukan upt smamenengah. upt smaan merupakan staf administrasi sekolah. tata usaha smi smasesuai perundang udangan yang berlaku. sub bagian tata usaha sman mempunyai fungsi perumusan perencanaan program teknis pembinaan dan pengembangan, teknis operasional kegiatan pengelolaan dan penyelenggara pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah sesuai kebijakan umum daerah, pelaksanaan penyelenggaraan sebagian urusan dinas dalam hal pembinaan dan mengevaluasi penyelenggaran pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah, menandatanganimenandatangani usul kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai skp tanpa rekomendasi dan dinas pendidikan, menandatangani dan memberikan cutipendidikan formal pada jenjang pendidikan menengahsmaan terdiri dari kepala sekolah sman, kepala sub bagian tata usaha, guru guru smsman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi upt sman, kepala upt sman mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan upt sm,aan. bab guru guru sman guru gum sman yang selanjutnya disebut tenaga pendidik sman yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang upt sman, bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas tugas kepala sekolah sman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bidang pendidikan menengah pada upt sman. dalam menyelenggarakan tugas pokok tenaga pendidik sma:menengah yang merujuk pada norma dan standar mutu yang diarahkan kepala sekolah smaaaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah sman melalui sub bagian tata usaha upt smaaan wajib melaksanakan pengawasan melekat. apabila kepala sekolah smaaan diangkat dan diberhentikan dari jabatan sebagai sebagai kepala sekolah oleh kepala daerah atas usul kepala dinas danaaan. ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi upt smaatasoor diundangkan banjarbaru pada tanggal ::elobembr.') tabs bagan struktur organisasi upt smkn pada dinas pendidikan kota banjarbaru upt smkn sub bagian tata usaha guru guru smkkejuruan negeri, selanjutnya disingkat smkkejuruan. unit pelaksana teknis sekolah menengah kejuruan negeri, selanjutnya disingkat upt smkkejuruan negeri smkkejuruan negeri, selanjutnya disingkat kepala tata usaha smkn adalah kepala tata usaha smkkejuruankejurukn pada dinas pendidikan kota banjarbaru. bagian kedua kedudukan upt smkkejuruan. upt smkkn merupakan staf administrasi sekolah. tata usaha smkkkejuruan sesuai perundang udangan yang berlaku. sub bagian tata usaha skbkn mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan upt smkn, penyelenggaraan sebagian urusan dinas bidang pendidikan formal kejuruan, penyelenggaraan sebagian urusan dinas dalam urusan kepegawaian yaitukejuruan, penyediaan sarana dan fasilitas belajar mengajar, penyelenggaraan urusan ketatausahaan upt smkn, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, sub bagian tata usaha upt smkain ketiga susunan organisasi susunan organisasi upt smkn terdiri dari kepala sekolah smkn, kepala sub bagian tata usaha, guru guru smkkn dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi upt smkn, kepala upt smkn mempunyai uraian tugas merencanakan kegiatan upt smk kejuruankkkkn. bab guru guru smkn guru guru smkn yang selanjutnya disebut tenaga pendidik smkn yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang upt smkn, bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas tugas kepala sekolah smkn dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bidang pendidikan menengah kejuruan pada upt smkn. dalam menyelenggarakan tugas pokok tenaga pendidik smkkejuruankejuruankejuruan yang merujuk pada norma dan standar mutu yang diarahkan kepala sekolah smkkejuruan dalam kegiatan belajar mengajar yang searah dengan kebijakan umum kepala sekolah smkkkn berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah smkn melalui sub bagian tata usaha upt smkkkn wajib melaksanakan pengawasan melekat. apabila kepala sekolah smkn memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan hamkkn diangkat dan diberhentikan darikkyangkn. ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi upt smkkejuruansubbagn peraturan pemerintah nomor tahun tentang an organisasi perangkat daerah lembaran negara kes republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia bas nomor . pola): walikota banjarbaru h.m. ruzaidin diundangkan banjarbaru pada tanggal september sekretaris dae rani berita daerah kota banjarbaru tahun nomor para koordinasi "ha kasurbag lampiran peraturan walikota banjarbaru nomor tahun tanggal september bagan struktur organisasi upt smpn pada dinas pendidikan kota banjarbaru upt smpn sub bagian tata usaha guru guru smpn walikota banjarbaru, ruzaidin oor para koordinasi kasuesara koordinasi negeri pada dinas pendidikan kota banjarbaru. kasula3pertama negeri, selanjutnya disingkat smpdasar. unit pelaksana teknis sekolah menengah pertama negeri, selanjutnya disingkat upt smppertama negeri smppertama negeri, selanjutnya disingkat kepala tata usaha smpn adalah kepala tata usaha smpdasardasar. tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri agar koronasi diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. bab pembentukan dan kedudukan kasussao bagian kesatu pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk kelembagaan upt smpn pada dinas pendidikan kota banjarbaru. bagian kedua kedudukan upi smpdasar. upt smppn merupakan staf administrasi sekolah. tata usaha smppdangan yang berlaku. sub bagian tata usaha smppn mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan upt smpn, penyelenggaraan sebagian urusan dinas bidang pendidikan formal, arah penyelenggaraan sebagian urusan dinas dalam urusan kepegawaian skpd atu: kasussag kasar)penyelenggaraan urusan ketatausahaan upt smpn, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, sub bagian tata usaha upt smppn terdiri dari kepala sekolah smpn, kepala sub bagian tata usaha, guru guru smpn. bagan struktur organisasipn dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi upt smpn, kepala upt smpn mempunyai uraian tugas merencanakan kegiatan upt smprvomj bagi tugas kepada bawahan terhadap pelaksanaan kegiatan secara para korban tkr dan tertulis agar pekerjaan terbagi habis. kasubbagff. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian biatsekolah smpppara koordinasi, ms, faafpn sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas menilai kinerja bawahan sesuai hashilpn. bab guru guru smpn guru guru smpn yang selanjutnya disebut tenaga pendidik smpn yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang upt smpn, bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas tugas kepala sekolah smpn dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bidang pendidikan menengah pertama pada upt smpn. dalam menyelenggarakan tugas pokok, tenaga pendidik smp pertama pertama, pap nilai prestasi anak didik sesuai kurikulum pendidikan menengah rsy utama yang merujuk pada norma dan standar mutu yang diarahkan kepala sekolah smpn sesuai kebijakan umum kepala dinas pendidikan, kasubbag kabarpppn berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah smpn melalui sub bagian tata usaha upt smpn. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala sekolah, sub bagian tata usahaoving movpn wajib melaksanakan pengawasan melekat. apabila kepala sekolah smppn ditetapkan dalam keputusan kepala dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan. para kordraxf" bab vii kepegawaian kepala sekolah yang merupakan kepala upt smpn diangkat dan diberhentikan dantpppn. ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi upt smppertama pada dinas pendidikan kota banjarbaru para kegg apart dinyatakan tidak berlaku. leo

are gubernur riau peraturan daerah provinsi riau nomor tahun tentang penyelenggaraan investasi pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur riau, menimbang: bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan investasi pemerintah daerah:nvestasib pengelolaan investasi pemerintah provinsi bagian kesatugubernur. barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang digunakan untuk penyertaan modal daerah wajib dilakukan penilaian. penilaisetiap tahun untuk pelaksanaan investasi(l) yang berbentuk investasi langsung disusun setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannyagubernur untuk mendapat persetujuan. rencana kegiatan investasi pemerintah daerah yang disetujui oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada dprdgubernur. pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah dala. penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada bersifat tidak tetap dan berjumlah paling banyak (lima) orang yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang undangan. penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kualifikasi: memiliki keahlian bidang hukum bisnis dan atau analisis kelayakan bisnis yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal minimal strata dua s2): dan atau memiliki pengalaman kerja sebagai pengelola bisnis investasi paling sedikit selama (tiga) tahun. dalam melaksanakan tugas penasihat investasi diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kemampuan keuangan daerah. penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur melalui proses seleksi. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan jumlah ganjil yang terdiri dari unsur: perangkat daerah: dan dprd. ketentuan lebih lanjut mengenai penasihat investasi diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketigsebagaimana dimaksud padapengelola investasipengelola investasi dengan badan usaha, blu, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintahgubernur.huruf dan hurufag: pemberian pinjaman dan penyertaan modallueada dan dilaporkan kepada gubernur.:mberian pinjaman: atau:analisis kelayakan yang dilakukan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dprdhuruf dan 29kgubernur. bagian keempat pengawasan perangkat daerah yang membidangi pengawasan, evaluasi dan pengendalian. hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada gubernur dan dihembuskan dprd. bagian kelima pertanggungjawaban pengelola investasi menjalankan pengelolaan investasi pemerintah. dalam melaksanakan investasi pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan wewenang pelaksana investasi sebagaimana diatur dalam perjanjian investasi, harus menerapkan prinsip iktikad baik dan penuh tanggung jawab. dalam hal pelaksanaan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada (l) terdapat penurunan nilai investasi, pelaksana investasi tidak dapat dituntutinvestasi pemerintah daerah daerah dan d.daerah tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat. pengelola investasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan supervidaerah yang dilakukan oleh pelaksana investasi berdasarkan perjanjian investasi, pengelola investasi dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal: telah melakukan fungsi supervisi dengan iktikad baik dan kehati hatian, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi pemerintahdalam hal pengelola investasi tidak dapat membuktikan hal sebagaimana dimaksud pada pengelola investasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab manajemen risiko dan pengendalian internal pelaksanaan investasi harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan investasi pemerintahidentifikasi, penilaian penafsiran, dan pengendalian risiko: sistem pelaporan yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan: dan cc. toleransi risiko dan strategi investasi. pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan terhadap: lingkunganpengendalian: penilaian risiko, kegiatan pengendalian: dan informasi dan komunikasi. ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubenur. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, investasi pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sebelumrah provinsi riau dan gubernur riau memutuskan: menetapkan: peraturan daerah tentang penyelenggaraan investasi pemerintahriau. surat berharga adalah saham dan surat utang. peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada disusun oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsiharyanto lembaran daerah provinsi riau tahun 2022nomor: noref peraturan daerah provinsi riau nomor: aliran sesuai dengan aslinya as. #kepala biro hukum nkri pula ardhan, sh. pembina tingkat r15 penjelasan atas peraturan daerah provinsi riau nomor tahun tentang penyelenggaraan investasi pemerintah daerah umummerintah provinsi riaumperluas investasi pemerintah provinsi riauan untuk menjamin agar investasi pemerintah provinsi riau terkelola dengan baik, terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi diperlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan peraturan daerah. pengelolaan investasikepastian hukum, yaitu investasi pemerintah provinsi riau harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan. asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah provinsi riauinvestasi pemerintah provinsi riauinvestasi pemerintah provinsi riauprovinsi riau. ruang lingkup investasi pemerintah provinsi riau dalam peraturan daerah ini mengacu pada rumusan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara,provinsi riau yang diatur dalam peraturan daerah iniruang lingkup pengelolaan investasi dalam peraturan daerah ini meliputi perencanaan investasi, dan pengawasan. ii. deminya yang sah termasuk obligasi daerah atau pinjaman daerah dan juga sumber sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. termasuk hasil investasi berupa deviden saham yang dapat dipergunakan untuk modal investasi atau penyertainvestasi pemerintah daerah yang disusun oleh pengelola adalah usulan rencana investasi oleh pengelola investasi setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya yang diajukan kepada gubernursiswaktu tertentu. penyelenggaran investasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan investasi pemerintah daerah. perencanaan investasi adalah proses penyusunan rencana investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ll. pengelolaan investasi adalah proses pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga yang ditunjuk pengawasan investasi adalah proses supervisi kepada pengelola investasi pemerintah daerah dalam pengelola investasi daerah daerah lainnya, pemerintah kabupaten kota, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya dan pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan atau biaya lainnya. isukpdgurangan atau penjualan aset dalam bentuk uang atau barang, dan atau kepemilikan saham modal,bagian keduadan usaha milik daerah:provinsi: meningkatkan pendapatan provinsi: dan cc. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. angin bab sumber investasi sumber investasi pemerintah daerah berasal dari: apbd, imbal hasil: pendapatan dari layanan usaha, hibah, barang milik daerah, dan atau sumber lain yang sah. hasil investasi pemerintah daerah yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan sebagai penambah pokok atau modal investasi. bab kewenangan dan tanggung jawab gubernur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan investasi pemerintah daerah. kewenangan penyelenggaraan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: regulasi, operasional, dan cc. supervisi. penyelenggargubernurgubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah kabupaten kotprovinsi dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuanigubernuryang membidangi pengawasan. investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalamendek harus disetor rekening kas umum daerah paling lambat per desemberab bentuk bentuk investasi pemerintah provin: dan atau pembelian surat utang. investasi langsung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemberian pinjaman: penyertaan modal pemerintah daerah: dan atau kerja sama investasi

tegak bep gubernur riau peraturan daerah provinsi riau nomor tahun tentang rencana umum energi daerah provinsi riau tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur riau:riau dan dilakukan melalui: proses perencanaan, pelaksanaannya, dan atauapril gubernur riau, ttd. syamsuar diundangkan pekanbaru pada tanggal anri ter sekretaris daerah provinsi riau, (s5 can ttd. ee sin ardhan, sh. sj. haryanto pembina tingkat ar. lembaran daerah provinsi riau tahun nomor: noref peraturan daerah provinsi riau: "b8 ii (asi tan) (en rag ss. tap raj ragi png mena . eja kaji sg! pr s|$ s|e lo) s.p kem pena kei ani ipa kel cc) rai &. tes! ke fat ze9 pom kes tae pee aan ser nan pri eta teen . a85 na ban kera 823m nas tai (aj ben fs) kk. tc. c., asu car tar dont sat ta. kal van ena ar0 axo zg vz23 ere tr, ku) "al bag tr) si: oko s0. as: beng oo. . r tai lam son sono pir dl. s2w srt koe soc naa do: dai dare bone teman re) sam np) so0 | sao suc sa, sat sa9 ass ls. jai bea goa 1g tyx sz. tel t25 benar 2g3 83m tai tan ani tol ans ekp sig9a5 eee pye5 tag a0c pes srg ket sek aux aka pra cor kena gs. dag pan ha! ss. 03a55 |ote ex5 ess3 s9. | a pera lu. 3x55 mae nas haa pen pee sae amar eco set s .s59 saw, mer aan pada pre ver. naa pai aa. isa) "nu (et bea sea mia pena pe. tan (ea (ar a18 pee ati peran bag kep) acc esa 3ua pre dosa keg dar tn59055 yoo xxi. pan pa. tai pena ts) set s55 .0c kep) a29 eko tape id pss sasis $$, oscar lava fan gus5s 28x 0e5 pi, sega is s5235 eee ois pd. ud. gas asssasop . a72 ani ben bee peta0 tags tam doku seo pan pesan fera "en menepi (ee a89 ku, men vao0o 0xo dala tar tau pas ea) kas kel per ks: aan b8 ta: srg ara der s. go. ses se5 hata a88 bak 53x s5e les mana oa. sea c. ban rena jan omega css koi isi bea erie cng pa. sec $t3$ bai pdb3 3e3 es3 e3s$ sesosok sae nari kel, dus (na sux ben song fe) a05 dn) melinda sat ss19 ja. s92 9size el? peter bud sc9.s cut ace es2ru gran iar2 kia es) daa xs90 fe) ang tega ioe kes) asta kes pem es3 hang 5x55 i053 kan seo eie5 bola una haa seo ses uses air ide set rules peraga ssa5 al. sau s5s$ alus pet page e39 ttm . s0 ro. opaca mena des iii tit 35x10 s9258523 bere gogo t5e0 sab 22g3e9e haa def s28523 kuah han ke?) kan solo. bko ter$ fade densalils (aa (ee rei para . ten ses do0l med s3. bek es) kas era pem mes haa pen a03 k38 cat dea pria dat ta. o.x axk axo gan "ea pee bea, pai pee ka: nada to. & f nam si. pee s55 mana kan tan a0. r& peni pan pes dat jai ie20 ss. tuk bagan hara eat ka) sanca beta ss35xte teks ea) oa. beer kami fe) a35 car ss. oy0, ie05 s2ac5 ssualaos esa ras iso tugu sel5sesi sel s0g0c5 ewe seat3 pet esia srs saron, tale kx3 nas s1. s3$ sae cg2. ama cagur le3s ceo dae (em copa tka s9sc $es vogue san sutton sc. eli| ars f2eto sa| es| bed tyga actu gol 0g. arak s3x our gott sarat bee ben bee t,s5 wol bea uno dc: mer tuo tai pem bcegasce maen dat0t65 ses tao seen ana ixm kui see e3.c oog snak sarsitaa sabut kasasi 83x bere s$0ct ni. s3s2.ss ban osc. s5y lo05 t5sesi2l 3s2 sgp uru res ss056 its oke aksi neues c83200 tang pen ra. fei tp, kari raj fiat fat fan) tea tea ku) 2x. tri nc. tan anand ban dar dat aro axo ana haa sena pan ke) pns pak bam tel maa meet tan kal 50n wu. ks) srx? a) mas gus ani kal keenan e|g benar leah ora lsn pete s$$ sg9sgx$ peo term ers s|avg st0 tai pan on cxmenxla men kena dea tc) yang kel kav aa? lag pes) ea) rt. ku) ku) ia) ame da0 sar0 out saus ama pus sas x32 pama issue9p3 sse a0a5e3 tai v001 tda spread dots kera css lada s e5 lee soars9u pan euro dos. sus ga. hen o09 lan . . asso o53 cko5emosi se5$ cost88 eee wrp 9citta| so. se5 ben pagi 520p bulu baal sum. arora 32c eg5u ss00193c saat serials den se$ oxu ex, s833 etg e$ss 209f pi20 gods?l3 s$ $ those nan suscpepe bea aini p220 tas ket pan tra kang bee bet tag lan bee sus ian bere ver pet ee. naa bara ranga) otguxt 8a ilang ss2 ka) ape er) st. spp3sss ale kai ara lan pena (ena pee bug bem a83 rar tar panda srs na ari kep a.l pra ren dea ken mas :. an! kal aa) uu? bea cs lean rem al naa feat sat bag bel ana ss053 ala cxi mela pesan 1ect og. siti si. ts9 se3p| s5s ce3 sc33 "les tes sug958 son sous sr5 u32o se3 aav0oce t50 ko0 eg2ye soe kang bat gar53 sus l25 seat oac s| $2e3 s2| e3cus cap lain pok sc23 se$o| syst? pagasgrasep3 |s| ina kalo sp3 sst sgo1p9 sun isc ker gowes geo. zu| gak irp3 s8509g osgraw flags es02 sistem ser leg itas ge. esok one passes ssel3ov aamdrrot .i p. lan para nee tes pee ena ram dia obo. (nan se9ya? 55x yocaoc mag xss0 dist c053s9 co. oor l2d)| tart ss30 ssp s9, s0co, png cox gyecesa ax045 0n9e dis op| sans toto upi $95e55 on& saksi medali san eta ros rai fe rae kai peel g89 ena) pas fe) bea bean pa) ke) bee k00 tee ag tea) tan eri roma penekan . tema gor dos au) kai pso sai 20x oul ran pacu a35 fan rpp us8x sac3 a58 seu gusi, uye uslolagu aa|os553o| use5s2 ses ya5 sepeluks xs5e5 seg3at oe,n aa) toer 09x saree huta tno ing kemangi)) ot, (mai yul cet ssn iya ten dug skk kkk kta ookkbk kkk eku ska did dad oven dll in20 beri tns tps suri tft ono rss| rosea s00a5 e43 ben bee n.s nee koma dots aan pee pen en) don aro is, g8 dea d0d $s8 salad pena it) pete fan! tg) han hat .& te) ket ke) ega ca? so? ce3 tar se. .xro ka) ena cadas de. nan pore tai faz) ke. sg. ea ana ang tp) kap n35 bea aa. kas k3) hana ku) s3? kt? kena fata a89 dee mc. le. akan pee pam fan ku! ag kai gr) pena per pan tera sung ct esa sap b9. oot csfsig se. 25x 09an 0x, socttuc te gag eee bea fan) kbe5$ sao segi sss5 290p tes ss5r3ece sera se355 sapto fu) c x sser c2e8 ens soc oo iau ciu eta se. smk x98 e5b buc ees yy3t sta s2s$ a05 s3c tee darius seo ovx0r33 rusa las s3585 taka ben tt. kn, pee tee c7. paru lol dae dpt 2to k92 s2 ilu uye aral te) bei bea bea ea, con oos tea sal docs dung ss92p3 neo been bag tan) ik. tb t aio da3 aa hasi era been sea kes pena an) . kal tak cok eng dng kz: era axs le) ate m0 semut s5. le! ker) set vox do. az8 sts bus ka) w29 ntr u00 in) w g dada dad |ast ta) be) ssi kom lc. t0 find bea tea hang eng duxsotat pee, sy, sangat ass5rxa3 ben uwu ala exa seng sada $9o v5c lak tes sac ke) snn berani sae sea 2c3tos iti masa bola sasa ss3bagi s c8 se2| fonem oleh start tes dau 008c | ttir eex sos x es! nose nan ena toko out ken) idg sep oac otumyau iuu uya desa cucu far kan mag 96x gre lux csxrru c32u14 s555558 r| s992509925 g20s assess senna agt goa ben (tai era ss2x 5css see2 sah e055 ogt0s5la lay, oso0s soto0clark s5x ka2 o00 kan pee 0x9 0x15 ga5 xmo mum. angan) baal pan bee maa a2oc b08 ata ost$ ulu beo 32n35 s00030 gas pee kti osu kota3 sltlees zx21355 sos aya g230 e3ea koh jugara e35$ bee era uv. l5el5 penjelasan peraturan daerah riau nomor tahun tentang rencana umum energi daerah provinsi riaudan berperan penting bagi pembangunan daerah dan nasional. oleh karenanya sumber daya energi harus dikuasaikemudian daripada itu, peran energi sangat penting artinya dalam mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor sektor lain, khususnya sektor industri. tingkat konsumsi energi juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kemajuan pembangunan suatu daerah. sehingga pengelolaan energi harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu dengan memprioritaskan pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan provinsi riau yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi daerah. provinsi riau memiliki wilayah cukup luas dengan berbagai karakteristik wilayah, mulai dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah daratan terletak pertengahan pulau sumatera, sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi sektor industri dan perdagangan. pengembangan kawasan industri wilayah riau berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pertambahan penduduk. kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan energi. kebutuhan akan energi menjadi hal yang sangat krusial, oleh karenanya pengelolaan energi dilaksanakan sebaik baiknya agar dapat memenuhi jaminan penyediaan energi baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa mendatang, pemerintah provinsi riau perlu melakukan pengelolaan energi secara tepat, baik pada sisi penyediaan maupun pada tale) bem ama sii bu cr. pai pet tan asu fan kas) e3e r3r| x3$ kar d0 sat dna sio ala san ato loro aro a00 ea) pan hai a00 hai ega ia) ahir s.$ bae bad peel tas fasi bar aga san bea sma de. re) sera oa, buk lo. peta soils5a. ku) ae al ss3s$fsx021 ena pad tutooyoo cek myx uc x595 duo set tag dig oys ana sik otg dw00 dex a02 site i92 soe sus pendeta| es3ros coy lag tenun tee te55 ss8s arusnya| oon $o gosei ayah9 mann fa) soso| geass shu ces c9g5 ete syo?u2d co0 ser p333 go9lio s5z3: 3isg038 sar pes ia gan dau voc too sei s00 5gs 3a8 massa s2. so0w2 suu san sae mere ben gga ana ka: aral kei segar pem besa &. ox2 bea eee pe. $ 9r. gang gol? sac9 ee, duc oke peel ata (esa tka ran sasa ketat fu) ku) . pera pra men esa a53 kasa a00 sah bee nana am aan mn lgm bad sar mata pan o|o pra '| krn png bee bana cc. cc. a08 a0503 ones cc0$ sao ef. raj sot. kt) been ots ey3 sus (al mena sas ola sao melaui e5c see gees sedang lo5ce sadokco sa20430 e|s toko y200y2 oya gt1 $ois 23a00 5x3. kpi aw, ust slogan ketan gea es25set3 oix252a 0ge3ase a|a sep sa5 itorisr sa55 sa$ ses enn5s3 3syst3s55 ss5st3583 ben vou tr. tojo puasa gol bean (an sutanto sct0n5tam ken mes nias. s5. res tau kej sabagai a50 been dort p5. $ 8c0 ate os$55ono 925c teks$ pen asi dua. igs9s ss02 tani ge saga sagu i0, (ea de, eny radio oat53 pe) poo es39 ssegedolee lo0su sas lurus bani pan been rae bni hap peta les) bea (na ra jar (a53 5st r35 (te bau) opa tan voa fe? r00 san a00 .xco fa) bea mere ha, pan kai kei pre eki kaga al sea rawa bab nia (dp) jap) su. (sake maen basi pp. ben mani masa merek akn da2 (en taat dat ara sep gs2cultura css ra. snn kaa had set sax558 er3 goo0 ni owergore era fa) omseogos pee sms sanxxexan0 a08 da0 9c pena p acc terkena gs$ ziers da0 5s eee logos ssa3 kera ora oo. got toru? esp| gagas geog ss sar. s $ sere loe sa9g3 cus hen sat sos0 (ne pod9| tl253 sos igs gde5e desc kei ka) senna soo ka) mar ss91120u 2g0ye ena tr) kan tea oa .& tag sir logo) meki ses rat es3 beton bad a68 hara seng ben kera ks) tas sit mei 08x ena ega b25bos amal mera naa 3ue ai bodi doa tyas tnaelupi sec 20c9ebk5 gogstoss ona dos ibs mena ocu dados mer isp as3e san pes says eossroa cas man nd ts) hal te) ae nu sis sea ' , 30h a53 van hal r.a ks) penamaan eam ara an, tee got .xo sean aro vif ro0 trs ke) eng dim ira bea pu, kal aa) sds pee bar ben tes an) nan nan saan mean ke) kena an halts est guru3, sensor |a82 esa s2a525 (ea lama ala la) maa o. sat bea ana om202 a52 obb kit) pa, ta18 mata bid op5 dra, sp8ss g300p9s te. cet esai colt st. "ai ena ses$ s9, se| s3. c'c liur c33x bco70e3 awc0 s3 s3t set ss| s522g ts2ss0o1 csi s5a si5ele| ge5s$s3)| gs03 ones ofe53ps part 2ee88 banana (ai wu saru maa semper5 kota?g sak la. k7! tenan km) un$ era aan ken ato pen g253 das ta5t5 out a20 ig2 bana see, pia. ss2838 naa lim pas desc a95u ana s32 229d text sos erat 0oc20 beb mad tae a58 sd$ lass5 ir) pee yg) i"p) o.s pin ka) s.e let tes ses (ea sel ben naa sto aro pee tel ran aro aro keras si) asa ts: res kal fs) pee nan ada gen mp3 kai eta fans ama a0s w0s dor metal mia mana men reg pan pen fa) kesana ke) tel ul pai pasi c59s sur pes sat rev3 ar tugu tai bea iu. nn. olx c8$ sko sue c59 dos oon eap can art maen kena aek aea a35 gan s9cp2152 oe$d sega ac01 tao pado gaun (sr do. awc atom ser tel rek ek3s re? krl soe cor es roger ocu pena tar tti se false5 leo sru0a ss. eee pure tan) a22 or3$ sara jart s$| stbussesa 5888r yar9s list9 s9, ana meta pen pan per been ts) k53 ke) tie r3x nee maen dar reg: pet aro r30 man san sgn pes mat son dip sl. is) toko sean mna "al 0s pan see sa pss bta ka) reg to. t9ogs$ heni ane dan siaga el: lte3 bei nak a55 2x1 kei bea kej san ana ka) lean sau c2u po. pep tag p. er3 0sez d9o aan ?9e8| soe9t tai se. peta #.g 21c09 2x5 asep sa$ iii pee ols sees mia s922 ora: sung sec0o5 na p.s gee sx2u 22x 23an ta. a18 sps oia so0s56c a55 ter ois s303 nyo big s9c852 a22 sas2 e$e o5a5 kar e923 bea mean s9c2c5 or59 man gross sax6 besa en) #: eni se3ess r00 5sxx13? ee2s33 shu ra. esa bis men . pake a25 a52 cs$ adan ks5|ce$ wat dat |sol| esa can ben a00 peta pes kr) toe kan pet bea and kel hara da. aas. pes kan cal pre sca 3ca os. bo) sse| soelocse ang asas sea s955ext ie3 xii eoy pi2 pan e ov. pai oyy tang ea) pan sule ir3 tenan s9$x eps a50 y3 d9cs eat c53x3 co5 ie. sx033 lbh progo seluas eng pala nan ku) fa) 0n209 yox butena lepas san sea pns beo "ee anal pas pen 55x e9o tea pen ge53 ss0. pesat ba3505 ss6 base t2nso9a ben ang soc ee2 s0gyw pad bea kpn pena ula lan) kej las) ku) bee fu) tan ani peta sc. besa krl pera . pan bang oo. apa mal da3 sega sat $5a tu) ls) "on . rai anal tee pee bea pas bb. ye: kana dar ata kam m2383 ee. pore none: pia us$ ox$ bra pen bee iran c& u nana pas sg$ nan pes jan ce. pat pee keeg 880x g94 per fan bean ar) lim aa. esai fun tel pan ani a25 mama sea ec32 gtu ser cog |s5| 551x935 |$ ol tai to) psi ta) fr. su$ g0n5 pas gag e $ 395p severe83s3s5 sia raj sa. bean s00c #3su1 nas et) nu. sas 5o5e tegas rai etos par tai tea tonga oey uu? sec c ace tas sor$ age pan atu teh tee nan apa ka) atu date2 a55 gan te! 25t tya seger: sg9col sig kei "02x iux sapa es? inesiioo| 5gss9 town 8cc tg. asas desa en2 gol been 2wn3 eca ta0g ic3 dean sau k3: pan .c3 yana css set, naga x) cp. s0502 sss yama pas dos docs5u 0c55 dosa ssolyao sar s83 la) eta fei pagi bag mei cai pan pan eni pan masa akan dena nana ber ts) see kei ben a. a93 rea pe, bea six a20 maa sam aro v8. men yan hanan ss man la. ing gag aan 9n$ a88 sore selai dar doko bee tea mean tense kr) pee tan l75 akan tas para eni no ong jar snn nona haa pend ba" ana peer eu3 tee obb on5 pan tot jas once toge uan eri mala men oyo gone cla3 bea sec ogu pig bum hanan arc bea y37 sat pid peta a95 dea 0ek 250x bafnooxt ssgatou pan sea maa men is) aal p2: mela fa) ixx hen sus ker ana tool teara ega go0ci eag voc. tabel doi ioo05, voor soya ato sto20$ tok ses oontlalsan eu0, degan s.s su0s0 kel ved5s pee ss5as lse303 see3s pera gsa s.e ku2 sss pss oov o)y0l col5 a21 pra tax ee para 5s sasa |s$ dimana arc sun cl6 nga san da3 t3$ pen pee mask bata (ia ka) teras gz) pap pen ke, fe) pan . 2o6 ks) pa. noaa bea "as ta: eks san ats nan uss gn .i t|o s31 tes eee m (en lau mes kasam (em scuba gro tri laa extra an | s 25x a90 x225 ada sre|s em 2hos gas tco| gas. xe0 |ace| pede lan eng stor| 523cc ea euu su. ses case tor s8e$ msi gs e90o pala 30x pe. e553 t2533 fe. cyu s$ |sss| ente even s35 a53 sud eu005 sea sere2 bai ilp la, tenan ae: kas koe urr cso pee seo ssf sana lac$ era cas re. eden o2e bana and saga se5$ pen se2 ps3? ee$e $2s e23 ( is$e tea pagu talenta eeu pes ru bea ka) seng cor san ses sisi pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi. undang undang nomor tahun tentang energi, menyebutkanberdasarkan hal tersebut atas, maka sebagai landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan energi provinsi riau. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, perkebunan, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, pertanahan, pendidikan, tenaga kerja, perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta lingkungan hidup. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bee ena rusa lt. ku) ten pose haa ta, e35 a55 kena lux son aro pra nan "idea do. al lane cu. sur s web 22k hen ama laga men heru nan bes loro (ad mp7 oos2 so5 es$ ld9 step nada tera dasyat 9e32 masa pkl lem) a.s vps star? 8ur aa? mau nanas 3x3 gates baya orr s2ag8$ mati goat it sa. rai zee keep sate uolssos soul aa. meta kai esa mani pen angin s,t mek ok9l ,ag ecu sere col3u ses 99p0s5 $ 3ssp e53e0 (ea sgs$2s c589$ day es0eggs hai5 e53e 38s$ ser acc osn eko na s03g55 sesal 3g da5 da3gaps nan es2 one eug ea dots kaga ltlgeli kas) kao) kena na? cc. desa bie sisa bag ipa. gayo e23 90x sispss see pan met osr damn ggs l3g #c32. tes moskee dar tol dp3 akses$ tea yss sat got pak darat a20 ton es$ss23 to05es der3ata sea terra roda ban te! kel per pan (a35. nia ia) cu a39 mei e3e (al sep beer aro .xo .xo aro nona sek mata de2 sc. desa ta. azc3$ asn mena ank ex$ esa 0t tas tae nan ko) see anu a55 2menu dar d0. dasa doa nan aga ks. l|c kis axy sl. ara ea, seto5 an) tss tote pia .er kota bee sas3 ipar og. guru 9c085 ben isi ten sesak? stats s28ec se9 wy0 sta ce95a23 e3osc gis iessss se2en8 93c25 9s bea ta) sst3s eni sout e ta2 gu$ tai sxt3 us. s210 o2993 vl05sl se. a80 loa album xd00 ka) bengal tai semana sp. fa) uso pee xuo ore ooo oly ses yee5 oey laki oli sart een$rtd dulu end sos ita ppc eye shd owotasef san ctl ten yss pos ben akan " u kan) da duo sea apn gan ben bana suatu esa ssi oxs esa o5e mean oye hai ket he) sap fa! kan hah bas hri pro kar a55 dat maa aaa bean ng man ras aan 60o ani sdl seh gan ex$ srx3 kang nan on an. 05gb sel hari di. gear man tas tea tom. ana ena aa fan pee maan mal ku) pos on asa te) (ea satu ads peru pac dag pel kasi soc cases s55 man s30 gss eee sep33 pp9 see 2x3 stp e33 . nt5 see9a seo ios ses5 paga dess3 ses5 ios ppid vee2 ss89s axzz s93 net tan no act menekan ban par jo0a s91235 see ku) as30 eeeeee mua test5 t55 es? 2x53 sos$ naa pss fan sc. mpa ku) tan 1g tem e32 essbegganipi tee3 mes ee525 tenda aa. esc eni as$ka3 t58 bea 2ers3 $2258z pena opa sale c$f ni, lang. nn) "na ae nn2 peta oo. pes da6 art hei bes bea (ara aneka .853c pesan 0ygu pes tugu ke ben a20 pen nux0 ace o05 cay mea tor) . bnn (an) cal eng ka) ok, bea atu ber un! pera pen pena| were dur sus sow sena (aa get en esa bet tan cer an 0tr$50c men cu, agar bere er oyu (nan sur ee8 lampiran peraturan daerah provinsi riau nomor tahun tentang rencana umum energi daerah provinsi riau rencana umum energi daerah provinsi riau aga aan tanpa maa ana map saban tea aap kan nan nota #eowerenkkemenarektreeren creed sevoeeee elemen bro #ikentenbiobnilisatog gemsemenmihksomegerad . pori aed maia mnaaantabnbtikammommeitmemanomei.o.: sebesar mnervwatoneane ananta nana. kent rica dmadamannan myanmar. aoi oat einganpenpbomanny tt bip sea mat kota pat yoon ten toe dena ae en her ten una sea sea man akan apaan bee maa bee pee pes ken denuanjaann ana raga haa wat par aang tere tan sea sep sar nag (da ann sua wheel bana bee san teri ema tiki mna pena peta ena gan esai engga men apa sea srt mpa aang ena aan nai gen mean pong. see sane era peka reg pen rsa ke. penata perang ska ngt ban sea pan aya ten setan kem maa san tem sapa bai ana mar raba team bab dai maka naa tae aan nana sae maan kun pan kena mna mena sana war data riau berwarna dengan data dia snn ata pan. aka ban uli pra bela pung bt. ala kam naa lara una bs in) ass rea nan dea naa puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan karunia nya. rencana umum energi daerah red) provinsi riau disusun sebagai pelaksanaan dari undang undang republik indonesia nomor tahun tentang energi serta dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi riauprovinsi riau adalah lumbung energi nasional, baik energi tak terbarukan maupun energi terbarukan. provinsi riau mempunyai cadangan dan produksi minyak bumi terbesar dibanding provinsi lain indonesia. untuk energi terbarukan, provinsi riau mempunyai potensi energi bahan bakar nabati dari dari berbagai tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit, mana luas perkebunan sawit provinsi riau adalah yang terbesar indonesia. minyak bumi dan bahan bakar nabati serta sumber daya alam lain yang dimiliki provinsi riau harus dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan perekonomian provinsi riau dan memberikan kemakmuran yang sebesar besarnya bagi masyarakat provinsi riau, baik masa kini maupun pada masa mendatang, dalam rangka mewujudkan visi provinsi riau yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. semoga tuhan yang maha esa selalu memberikan petunjuk nya. pekanbaru, april gubernur riau syamsuar daftar isi bab pendahuluan latar belakang ruang lingkup aspek regulasi keterkaitan red p riau dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya tahapan penyusunan red p riau sistematika penulisan red p riau babi kondisi energi daerah dan ekspektasi masa mendatang isu dan permasalahan energi nasional provinsi riau kondisi energi provinsi riau saat ini indikator sosio ekonomi indikator energi indikator lingkungan hidup kondisi energi provinsi riau masa mendatang struktur permodelan dan asumsi dasar hasil permodelan red p riau kebutuhan pasokan energi penurunan dampak emisi gas rumah kaca cc. konservasi energi elastisitas energi bab iii visi, misi, sasaran, dan tujuan energi daerah visi daerah misi daerah tujuan sasaran babi kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah kebijakan energi daerah pengelolaan energi provinsi riau kebutuhan energi final sektor industri sektor transportasi sektor rumah tangga sektor komersial sektor lainnya transformasi energi pasokan energi minyak bumi gas bumi cc. batubara energi baru terbarukan konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi kelembagaan dan instrumen kebijakan babi penutup lampiran daftar gambar keterkaitan run dan red p riau keterkaitan run, red dan perencanaan lainnya tahapan penyusunan red konsumsi energi final provinsi riau bauran energi final provinsi riau tahun bauran kapasitas pembangkitan listrik provinsi riau struktur permodelan red hasil permodelan kebutuhan dan pasokan energi hasil permodelan kebutuhan dan pasokan energi emisi gas rumah kaca, penurunan emisi gas rumah kaca, konservasi energi pada sisi kebutuhan, elastisitas energi, hasil permodelan penyediaan kapasitas pembangkit listrik berdasarkan jenis pembangkit listrik hasil permodelan penyedia kapasitas pembangkit listrik ilustrasi arus kebutuhan pasokan minyak bumi kebutuhan bbm dan kapasitas kilang dumai produksi minyak bumi blok rokan dan blok migas lainnya ilustrasi arus kebutuhan pasokan gas bumi ilustrasi arus kebutuhan pasokan batubara ilustrasi arus kebutuhan pasokan energi baru terbarukan pasokan energi primer ebt,ftar tabel sistematika red p riau indikator sosio ekonomi riau, potensi sumberdaya energi tak terbarukan, potensi energi terbarukan provinsi riau, indikator energi provinsi riau, indikator lingkungan hidup sektor energi tahun sasaran sasaran yang diamanatkan dalam ken, asumsi dasar pemodelan hasil permodelan kebutuhan energi final untuk bahan bakar per sektor provinsi riau, hasil permodelan kebutuhan energi final untuk bahan bakar sektor industri per jenis energi, kebutuhan energi final untuk bahan bakar sektor industri tahun, dan hasil permodelan kebutuhan energi final sektor transportasi berjenis energi, kebutuhan energi final sektor transportasi tahun, dan hasil permodelan kebutuhan energi final sektor rumah tangga per jenis bahan bakar, kebutuhan energi final sektor rumah tangga tahun dan hasil permodelan kebutuhan energi final sektor komersial per jenis energi kebutuhan energi final sektor komersial tahun dan hasil permodelan kebutuhan energi final sektor lainnya tahun dan kebutuhan energi final sektor lainnya tahun dan asumsi untuk pemodelan pembangkit tenaga listrik provinsi riau, hasil pemodelan penyediaan kapasitas pembangkit tenaga listrik, hasil pemodelan pasokan energi primer minyak bumi, pasokan energi primer minyak bumi, titik penyambungan jaringan gas bumi hasil pemodelan pasokan energi primer minyak bumi, pasokan energi primer gas bumi, hasil pemodelan pasokan energi primer batubara, pasokan energi primer gas batubara, hasil pemodelan pasokan energi primer ebt, hasil pemodelan pengembangan pembangkit tenaga listrik, potensi limbah kelapa sawit potensi tenaga airviiwhviiirencana umum energi daerah provinsi riau red p riau) merupakan suatu dokumen perencanaan umum energi daerah untuk periode (tiga puluh) tahun. red p riau disusun atas amanat undang undang republik indonesia nomor tahun tentang energi dan disusun berpedomanriau adalah kebijakan pemerintah provinsi riau::x dari tahun dan bab arah kebijakan energi nasional yang meliputi kebijakan utama dan kebijakan pendukung. kemudian red p riau disusun berisi hasil permodelan kebutuhan pasokan (demand supply energi provinsi riau yang memuat kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. selain itu, red p riaured p riau juga menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan energi provinsi riau, untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan energi sebagai pendukung pembangunan provinsi riau dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah provinsi riau rpm yaitu terwujudnya riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul indonesia riau bersatu) dan pembangunan jangka panjang provinsi riau ipjpdalam upaya mencapai visi pembangunan jangka panjang provinsi riau tersebut atas, maka permasalahan sektor energi ini harus segera teratasi agar target pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. ruang lingkup ruang lingkup penyusunan red p provinsi riau antara lain adalah: tahun dasar untuk penyusunan data penyediaan dan permintaan energi provinsi riau adalah berdasarkan data tahun dasar dan tahun akhir kajian hingga tahun akhir bab penyusunan red provinsi riau: penyusunan red provinsi riau mengacu pada target kebijakan energi nasional yang dijabarkan dalam run dan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan energi daerah: penyusunan red provinsi riau juga mengikuti prinsip prinsip yang telah diamanatkan dalam run, yaitu meningkatkan baur energi: konsumsi energi final akan berkurang dengan menerapkan program konservasi energi dan efisiensi energi: penyusunan red provinsi riauriau, dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau, dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau, dinas perindustrian dan perdagangan provinsi riau, dinas perkebunan provinsi riau, skk migas, bph migas, pertamina dumai dan pekanbaru), pln persero), pt. pgn persero), pelaku industri energi serta pihak pihak lain yang terkait: proyeksi permodelan kebutuhan dan penyediaan energi riauncana umum energi daerah provinsi riau inibabonsentrasi energi:: peraturan presiden nomor tahun tentang tujuan pembangunan berkelanjutan: peraturan daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi riau tahun keterkaitan red p riau dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya dokumen red p riauperencanaan dan pengelolaan energi oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat tetap memperhatikan strategi dan kebijakan dari run. kedudukan dan berkaitan red p riau dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya bersifat top down, dimana red p riau mengacu pada strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat nasional yang dijabarkan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta bersifat bottom up dimana red p riau mengakomodasikan kepentingan energi daerah kabupaten kota se provinsi riau untuk disampaikan dalam perencanaan pembangunan nasional. bab keterkaitan red p riau dan rencana tata ruang dan rencana wilayah rtrw) adalah mengintegrasikan dan mengalokasikan kegiatan pengelolaan energi dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu. dokumen red p riau disusun dengan berpedoman pada run,indonesia mp3ki), standar pelayanan minimal spm) dan isu pemanasan global dan penurunan emisi gas rumah kaca. keterkaitan run, red p riau dan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dan hubungan rueddanruen perpres nomor tahun tentang rencana umum energi nasional rujukan ba, dokumen perencanaan pusat dan daerah spip, rain, uen rkp, pid, pmid), run dan rute, apbn dan apbd. pedoman ps, dan red p riau babon tanya spip gambar keterkaitan red p riau dengan dokumen perencanaan lainnya penyusunan red p riau mendapatkan masukan dari dokumen perencanaan daerah lainnya yang sudah ada sebelumnya, seperti rpm ipjp, rencana pembangunan industri provinsi spip), rtrw dan dokumen perencanaan lainnya. mengingat red p riau merupakan perencanaan energi tahun selanjutnya dokumen red p riau riau rencana umum energi daerah red) provinsi riau disusun oleh pemerintah daerah provinsi riau. bab proses penyusunan red p riauriau dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: aan memanas paron merek oke mus pena man satu bea kang kan gambar tahapan penyusunan red p riauorganisasi ine data run,riau dan rad grk: |bab permodelan proyeksi analisa hasil permodelan permodelan dalam red p riau riau. hasil yang diperoleh kemudian dianalisa untuk membantu tim dalam menyusun program kegiatan,:: finalisasi dokumen red p riau draf red p riauriau. setelah itu disusun draf rancangan peraturan daerah perda) red p riau sebelum masuk program pembentukan peraturan daerah propemperda). bab sistematika penulisan red p riau sistematika penulisan red p riaup riau bab keterangan deskripsi latar belakang: aspek regulasi: keterkaitan red p dengan perencanaan daerah lainnya, bae pendahuluan tahapan penyusunan red p riau, sistematika red p riau energedreran isu dan permasalahan energy: riau saat ini dan bab kondisi energi daerah saat ini: ekspektasi masa kondisi energi daerah masa mendata mendatang kondisi energi daerah masa mendatang visi: misi: visi, misi, tujuan dan kain bab iii sasaran tujuan: sasaran kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi: bab pengelolaan energi pengembangan energi: daerah kelembagaan dan instrumen kebijakan bab penutup kesimpulan lampiran matriks program bab bab kondisi energi riau saat ini dan ekspektasi masa mendatang: penurunan produksi dan gejolak harga minyak dan gas bumi: akses dan infrastruktur energi terbatas: ketergantungan terhadap impor bbm dan lpg: pemanfaatan ebt masih rendah: pemanfaatan energi belum efisien: penelitian, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih terbatas, dan bab kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global. kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global. provinsi riau ketergantungan terhadap energi tak terbarukan pada tahun konsumsi energi final provinsi riau mencapai toe, dengan komposisi energi yang dikonsumsi sebagai berikut bahan bakar minyak bbm) gas bumi batubara listrik biomassa tradisional dan ebt kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi konsumsi energi final yang berasal dari energi tak terbarukan (energi fosil) mencapai dari seluruh konsumsi energi final. batubara energi baru terbarukan biomassa tradisional listrik gambar konsumsi energi final provinsi riau, untuk memenuhi kebutuhan energi final jenis bbmcadangan total (terbukti dan potensial) sumberdaya minyak bumi provinsi riau pada tahun sebesar juta barel, yang merupakan dari cadangan total minyak bumi indonesia yang berjumlah juta barel run, sedangkan produksi lifting minyak bumi dari provinsi riau untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi minyak bumi sebesar ribu bold atau sebesar dari produksi minyak |bab bumi nasional. jika diasumsikan tidak ada penemuan cadangan baru dan produksi minyak bumi turun per tahun, maka cadangan minyak bumi provinsi riau akan habis dalam tahun. kebutuhan energi final jenis bahan bakar gas bumi pada tahun sebesar toe atau batu atau billion british thermal unit per day (batu). cadangan total (terbukti dan potensial) gas bumi provinsi riau tahun adalah sebesar billion kaki kubik bcf), atau dari cadangan total gas bumi indonesia yang berjumlah bcf (run, produksi gas bumi provinsi riau pada tahun sebesar milyar kaki kubik, atau sebesar dari produksi minyak bumi nasional. produksi gas bumi provinsi riau masih dalam kecenderungan meningkat. jika diasumsikan tidak ada penemuan cadangan baru, maka cadangan minyak bumi provinsi riausebesar toe atau metrik ton batubara. sumberdaya batubara provinsi riau diperkirakan sebesar juta ton dengan cadangan mereka dan terbukti sebesar juta ton, yang merupakan dari cadangan total batubara indonesia yang berjumlah juta ton cadangan mereka dan terbukti sebesar juta ton run, produksi batubara provinsi riau masih relatif rendah. pada tahun produksi batubara sebesar juta ton, yang merupakan produksi batubara nasional sebesar juta ton. dengan ketersediaan cadangan batubara yang ada, produksi batubara provinsi riau masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan. infrastruktur energi yang belum merata kondisi geografis wilayah riau sebagai daerah kepulauan dan pesisir merupakan anugerah sekaligus tantangan dalam membangun infrastruktur energi (listrik, bbm, lpg, gas bumi) dalam rangka memenuhi kebutuhan energi secara handal dan merata seluruh wilayah kabupaten kota. bab pada tahun sistem interkoneksi kelistrikan baru menjangkau lebih kurang wilayah provinsi riau melalui (delapan) gardu induk, dengan total daya mampu pembangkit listrik provinsi riau sebesar dengan beban puncak atau defisit kapasitas pembangkit listrik sebesar mw. dalam kondisi normal, defisit kapasitas pembangkit tersebut dapat disuplai oleh pembangkit dari wilayah lain melalui sistem interkoneksi namun demikian secara umum sistem interkoneksi sumatera mempunyai cadangan kapasitas (reserve margin) yang rendah. sehingga jika terjadi gangguan atau perawatan rutin pembangkit, gangguan pasokan bahan bakar untuk plt, plt atau batubara, atau penurunan debit air untuk plta saat kemarau panjang akan terjadi pemadaman bergilir. sementara itu, wilayah provinsi riau yang belum terjangkau sistem interkoneksi kelistrikan dilayani oleh sistem kelistrikan lokal (sistem isolated), dengan total daya mampu mw. sistem kelistrikan lokal ini pada umumnya melayani daerah perdesaan, yang disalurkan melalui sistem distribusi sistem kelistrikan lokal ini melayani sekitar wilayah provinsi riau. pembangkit listrik untuk sistem kelistrikan lokal berupa pld berbahan bakar solar sebanyak sekitar dan sisanya plt pembangkit listrik tenaga mesin gas) berbahan bakar gas bumi. kondisi ini menyebabkan harga pokok produksi listrik yang tinggi. sisi lain, pendapatan masyarakat perdesaan yang dilayani oleh sistem kelistrikan lokal relatif rendah, yang berarti kemampuannya terbatas untuk menikmati layanan listrik. kondisi ini menyebabkan rasio elektrifikasi beberapa wilayah provinsi riau masih rendah. kualitas layanan listrik untuk masyarakat perdesaan pada saat ini masih bawah standar. hal ini disebabkan oleh tingkat kerapatan penduduk perdesaan yang rendah dan menggunakan saluran distribusi yang panjang, sehingga secara teknis kurang handal akibat tingginya kehilangan tegangan dan kehilangan daya pada saluran distribusi. pengembangan jaringan transmisi sistem interkoneksi provinsi riau terus diupayakan untuk menghubungkan sistem sistem kelistrikan isolated bab atas. namun demikian penyelesaian pembangunan saluran transmisi dan gardu induk tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. dari total tower transmisi yang dibangun sejak tahun baru dapat diselesaikan sebanyak tower serta pembangunan gardu induk pembangkit pltu senayan raya, pltu pembelahan) dan gardu induk pasir putih, new garuda sakti, pasir pengarahan, pangkalan kerinci). kendala ini terutama dalam hal pembebasan lahan untuk tapak tower transmisi, baik karena belum tercapainya kesepakatan harga dengan pemilik lahan maupun karena permasalahan tata ruang untuk saluran transmisi yang melintasi kawasan hutan. sebagai dampak belum terintegrasinya infrastruktur jaringan listrik, maka pada tahun rasio elektrifikasi provinsi riau belum mencapai pln dan non pln yang artinya masih ada sekitar rumah tangga provinsi riau belum mendapatkan akses listrik dari pln. kapasitas listrik terpasang per kapita provinsi riau mencapai sekitar watt kapita (konsumsi listrik sebesar wh kapita), dimana kapasitas terpasang pembangkit provinsi riau mencapai sekitar pln dan ipp dan sewa). kilang pengolahan minyak (refinery uni dan pipa transmisi, terminal bahan bakar minyak tbm) dan stasiun pengisian bahan umum spbu) merupakan sebagian dari infrastruktur energi yang vital untuk menyediakan dan mendistribusikan bbm. keterbatasan kapasitas tbm dan spbu menyebabkan sering terjadinya kekurangan penyaluran dan pendistribusian bbm kepada masyarakat, khususnya daerah pesisir dan pulau pulau, daerah terisolir dan terpencil serta daerah yang jauh dari supply point. untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat menggunakan kayu bakar untuk memasak, minyak tanah untuk penerangan atau genset kecil plus. pada akhirnya subsid energi bbm, lpg dan gas bumi belum dinikmati masyarakat, karena harus membeli dengan harga energi lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah. infrastruktur penyediaan gas bumi provinsi riau selesai dibangun pada tahun merupakan jaringan pipa transmisi gas bumi dari gresik menuju duri gresik rakernas duri) dengan panjang total dan memiliki kapasitas bab laju alir sebesar mmscm. ruas jaringan pipa transmisi gas bumi tersebut dimiliki oleh pt. transportasi gas indonesia pt. tgi), anak perusahaan pt. perusahaan gas negara pt. pgn). jaringan transmisi gas tersebut berasal dari lapangan gas sumatera selatan dikelola oleh connocophilips. lapangan gas yang dikelola oleh pertamina jambi merang, serta jambi yang dikelola oleh petrocina jabung dan pada tahun tersambung dari lapangan bentuk dari energi mega persada emp) bentuk ltd kabupaten pelalawan dan kampar. infrastruktur gas bumi yang berada provinsi riau saat ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sumur minyak, kelistrikan pln dan industri yang terhubung dari kabupaten indragiri hulu, pelalawan, siak dan bengkalis. produksi gas bumi provinsi riau sebagian besar digunakan untuk pembangkit listrik, baik pembangkit listrik grid maupun pada industri serta bahan baku industri. pada sisi permintaan, pengguna gas bumi masih terbatas pada sektor pertambangan minyak dan industri, dengan dibangunnya jaringan distribusi gas bumi provinsi riau, pemakaian gas bumi sisi permintaan akan meningkat pesatkekurangan infrastruktur energi ini menyebabkan mengganggu produktivitas masyarakat dan terhambatnya pengembangan potensi potensi ekonomi. pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah provinsi riau yang memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar indonesia mempunyai peluang yang besar untuk menjadi pusat pengembangan pemanfaatan kelapa sawit dan limbah kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati bbn). arah pembangunan nasional sektor energi sesuai dengan kebijakan energi nasional yang mentargetkan pengembangan energi terbarukan pada tahun dan pada tahun menjadi peluang bagi provinsi riau untuk menjadi penghasil bbn utama indonesia. babrencana umum energi daerah provinsi riauriau,riau, dewan perwakilan rakyat daerah untu: kabupaten kota adalah kabupaten dan kota provinsi riau, pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah kabupaten kota daerah provinsi::, selain potensi bahan bakar nabati, energi terbarukan lain yang berpeluang untuk dikembangkan provinsi riau adalah biomassa, biogas, energi surya, tenaga air, arus laut dan limbah perkotaan (sampah) dan jika memungkinkan panasbumi dan energi angin. pada tahun porsi energi fosil dalam bauran energi provinsi riau sedangkan ebt sebesar dari total pasokan energi primer sebesar toe sebagaimana terlihat gambar berikut. minyak jaan oon energi baru terbarukan gambar bauran energi final provinsi riau, pada tahun porsi ebt dalam bauran energi provinsi riau sektor ketenagalistrikan sebesar dari total produksi pasokan energi primer terbesar pada pembangkitan listrik sebesar gw. sebagian besar energy primer yang digunakan pada pembangkit listrik adalah gas bumi sebesar kemudian diikuti oleh batubara sebesar dan bbm sebesar seperti ditunjukan pada gambar berikut. bab a59 r20 energi baru terbarukan gambar bauran kapasitas pembangkitan listrik provinsi riau, untuk mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan serta pengembangan ebt pada pembangkit listrik provinsi riau menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kebijakan yang ada kendala dalam keberlanjutan dan kualitas pasokan ebt: penguasaan teknologi masih terbatas: minimnya ketersedian instrument pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi, ketidakjelasan subsidi ebt pada sisi pembeli (off take ): belum adanya insentif pemanfaatan ebt: proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama, permasalahan lahan dan tata ruang: konsumsi energi rendah riau merupakan salah provinsi bagian negara kesatuan republik indonesia nkri) terletak wilayah indonesia tergolong negara berkembang memerlukan energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. dimana penduduk provinsi riau pada tahun sebanyak jiwa provinsi riau dalam angka bab dengan pertumbuhan ekonomi provinsi riau tahun tumbuh sebesar provinsi riau dalam angka dan pdrb provinsi riau sebesar triliun rupiah. sedangkan pertumbuhan ekonomi indonesia tahun tumbuh sebesar bps, dan gdp indonesia sebesar miliar usd masih tertinggal jauh dibanding dengan negara maju seperti amerika serikat dan republik rakyat china rrc) yang mencapai sekitar world bank, dengan gdp amerika serikatfa, dengan demikian antara konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki korelasi yang signifikan oztk disampingmengkonsumsi energinya tertinggi yaitu wh kapita iea, selanjutnya provinsi riau yang berada pada gugusan pulau sumatera indonesia beriklim tropis tidak memiliki perbedaan temperatur yang signifikan dengan daerah lainnya. pada tahun provinsi riau memiliki konsumsi energi wh kapita relatif rendah dibandingkan konsumsi energi indonesia tahunsebesar wh kapita world bank, kondisi geografis provinsi riau yang memiliki temperatur yang konstan, apabila ada rencana kenaikan konsumsi energi dapat diarahkan kepada penggunaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. denagn demikian arah red p riau harus mempertimbangkan jumlah penduduk dan regulasi pendukung guna menuju pemanfaatan energi yang lebih efisien yang akan dibahas dalam point berikutnya. baban bahwa provinsi riau masih belum efisien ini disebabkan antara lain oleh kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam nomor tahun belum dilaksanakan secara konsisten, ketersedilabel untuk produk produk yang beredar pasar domestik:: sistem transportasi massal belum diterapkan secara luasy: harga peralatan yang efisien hemat energi masih mahal: belum berjalannya energi service company esc) industri dan bangunan: sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konsentrasi energi lintas sector belum tersedia:, pengetahuan, pemahamanbab penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi kurang berkembang. kondisi energi provinsi riau saat ini dalam proyeksi permodelan kebutuhan pasokan energi provinsi riaucator sosio ekonomi, indickapitariau, babriau meliputi potensi energi, bauran energi primer, konsumsi energi final, rasio elektrifikasi, konsumsi listrik dan pertumbuhan konsumsi listrik. provinsi riau memiliki sumberdaya dan cadangan minyak bumi terbesar indonesia. selain minyak bumi, provinsi riau juga memiliki sumberdaya energi tak terbarukan lainnya seperti gas bumi, batubara, coa bed methane cbm), shale gas, shale oil dan abituren. pada tabel disampaikan data sumber daya, cadangan, produksi dan umur energi cadangan sumberdaya energi tak terbarukan provinsi riau tahun tabel potensi sumberdaya energi tak terbarukan, jenis energi sumber daya cadangan produksi umur" lokasi bengkalis, siak, rohil, rohul, minyak bumi tahun kampar, pelalawan, kep. meranti kar ancaman smmaeanon lan mama mua dan inhu juta pelalawan, siak, kampar, setan snutarun ton ton kampar sumber: run dan ditjen migas esdm f) dinas esdm provinsi riau potensi, kapasitas terpasang, dan pemanfaatan jenis jenis ebt provinsi riau tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. pemanfaatan ebt provinsi riaured. |bab tabel potensi energi terbarukan provinsi riau, kapasitas tol jenotag pama uang mantan air biomass energi biogas mw| seat aan opium total . 5950mw| kondisi energi provinsi riauriau, barameneg batubara lainnya pasokan energi primer ribu toe fpetumbutantonsumsitsak| sel |bab indikator lingkungan hidup indikator lingkungan hidup yang digunakan oleh provinsi riau sebagai acuan pemanfaatan energi ramah lingkungan adalah besarnya emisi gas rumah kaca grk), emisi grk perkapita, dan emisi grk perdreriau pada tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. tabel indikator lingkungan hidup sektor energi tahun pada tahun emisi grk sebesar juta ton co yang dihasilkan provinsi riau merupakan hasil pemanfaatan energi pada sektor pengguna dan pembangkit listrik. pembangkit listrik merupakan sektor yang menghasilkan emisi grk terbesar yaitu juta sebesar diikuti oleh sektor tranportasi sebesar juta ton co sektor industri juta ton co sektor rumah tangga sebesar juta ton co dan sisanya sebesar ,28juta ton co x6) merupakan sektor komersial dan sektordengan pemanfaatan energi non fosil serta efisiensi. besarnya emisi disebabkan karena penggunaan energi fosil batubara sektor pembangkit dan industri, serta bbm pada sektor transportasi. grk per pdrb cenderung konstan karena pertumbuhan emisi co2 relatif meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan pdrb. ini berarti sebagian besar emisi co2 berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan efisiensi emisi c02. |bab kondisi energi provinsi riau masa mendatang proyeksi permodelan kebutuhan dan pasokan energi dibuat dengan mempertimbangkan sasaran sasaran yang diamanatkan dalam kebijakan energi nasional ken), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:dimasa mendatang: dan perkembangan kondisi saat ini, meliputi data sosio ekonomi, data energi dan data lingkungan hidup. selain mempertimbangkan hal hal tersebut direalisasi. tabel sasaran sasaran yang diamanatkan dalam ken, penyediaan energi primer toe target bauran energi: ebt minyak bumi batubara gas bumi penyediaan pembangkit tenaga listrik rasio elektrifikasi l85 pemanfaatan energi primer per kapita toe pemanfaatan listrik per kapita elastisitas energi penurunan intensitas energi final pertahun rasio penggunaan gas rumah tangga target bauran energi ken merupakan realisasi dari prioritas pengembangan energi yang dijabarkan dalam red p riau dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga porsi ebt paling sedikit pada tahun dan paling sedikit bab pada tahun sedangkan red p riau mentargetkan untuk porsi minyak bumi meminimalkan penggunaannya paling banyak pada tahun dan paling banyak pada tahun sementara gas bumi ditargetkan untuk pemanfaatan gas bumi digunakan secara optimum paling sedikit pada tahun dan paling sedikit pada tahun setelah energi terbarukan dimanfaatkan secara maksimum, minyak bumi dimanfaatkan dengan minimal, dan gas bumi digunakan secara optimum, maka kekurangan kebutuhan energi akan dipasok dari batubara.riau dilakukan dengan melakukan perbandingan antaraambar berikut ksumsibasar oo. pdrb pertumbuhan pdrb pdrb perkapita pertumbuhan pdrb per kapita pen populasitangga komersial aan sektor lainnya pembangkit listrik kilang minyak kilang gas bumi infrastruktur lainnya area han daa resouneg potensi, cadangan dan produksi energi, yaitu: minyak bumi gas bumi batubara ebt keterangan: arus model iterasi gambar struktur pemodelan red p riau bab rencana umum energi daerah provinsi riau yang selanjutnya disingkat red p riau adalah kebijakan pemerintah provinsi riaudan target ruriau, energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru,energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan,bauran energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara,red p riau berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan: dokumen perencanaan pembangunan daerah: asumsi dasar yang digunakan dalam permodelan konsumsi energi final provinsi riau adalah asumsi pada faktor ekonomi dan faktor demografi wilayah riau. asumsi faktor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomriauriau sebagaimana pada dalam tabel berikut: tabel asumsi dasar pemodelan matador setan pdrb pertumbuhan pdrb perkapita" pertumbuhan juta pertumbuhan populasi urban jumlah rumah dan sektor lainnya: transformasi dalam model ini bukan hanya energi yang digunakan dalam proses mengubah: sumber daya energi meliputi potensi energi, cadangan, dan produksi energi. bab hasil permodelan red p riauriau sebagaimana dalam gambar berikut. hasil pemodelan kebutuhan energi final pada tahun diperkirakan mencapai toe dengan sektor industri merupakan pengguna terbesar energi final yaitu sebesar (termasuk untuk bahan baku), selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi sebesar kemudian sektor rumah tangga menggunakan energi final juga relatif cukup besar dan sektor komersial serta sisanya sebesar dari sektor lainnya. pasokan transformasi energi final kebutuhan per sektor minyak bumi listrik transportasi gasbumi gas industri rumah batubara bbm tangga ebt batubara komersial sektor tato lainnya total aoa pembangkit ebt pembangkit fosil gambar hasil permodelan kebutuhan dan pasokan energi tahun. bab transformasi energi primer menjadi energi listrik memiliki efisiensi pada pembangkit listrik tenaga uap pltu) sekitar pltu ultra super critical usc) sekitar : pembangkit listrik tenaga diesel (pld) sekitar dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (plt) sekitar serta energi yang hilang jalur transmisi dan distribusi energi dan pemakaian sendiri. sedangkan proses transformasi dari minyak mentah menjadi bbm memiliki efisiensi sekitar perbandingan energi final dan energi primer tahun adalah angka ini cukup optimistis karena telah mempertimbangkan faktor penyusutan dan peningkatan teknologi. hasil pemodelan untuk bauran energi primer pada tahun sesuai dengan target bauran energi dalam red p riau, menunjukkan energi baru terbarukan minimal minyak bumi bawah serta gas bumi sekitar dan batubara sekitar kemudian pada tahun proyeksi kebutuhan energi final naik tiga kali lipat dibandingkan tahun mencapai toe dan pasokan energi primer mencapai toe. secara rinci bauran energi primer, energi final, dan sektor pengguna pada tahun dapat dilihat pada gambar pasokan transformasi energi final kebutuhan per sektor d minyak mer bumi listrik transportasi gasbumi gas uindustis batubara bbm batubara komersial una. nan keras pembangkit ebt pembangkit fosil gambar hasil permodelan kebutuhan dan pasokan energiindustri dengan porsi (termasuk bab untuk bahan baku). selanjutnya diikuti oleh sektortransportasi sebesar sektor lain yang cukup besar menggunakan energi final adalah sektor rumah tangga dan sektor komersial dan sisanya sebesar dari sektor lainnya. penyerapan energi final dari sektor industri diperkirakan cukup besar berriaugrk) hasil proyeksi permodelan menggunakan skenario red p riau, tahun emisi grk yang dihasilkan sebesar juta ton oz e4 dengan sektor pembangkit listrik menjadi penyumbang emisi terbesar diikuti oleh sektor transportasi sebesar dan sektor industri sebesar pada tahun emisi grk diproyeksikan sebesar juta ton oz.eg. sektor pembangkit listrik masih menjadi penyumbang emisi terbesar kemudian diikuti sektor industri sebesar dan sektor transportasi sebesar sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini. satuan mon co, per udang listrik transportasi industri rumah tangga cal pia ipa sektor lainnya komersial pai ame gambar emisi gas rumah kaca, bab hasil pemodelan pencapaian sasaran red p riau akan memberikan dampak mengurangi emisi grk secara signifikan apabila dibandingkan dengan business usual bau). penurunan emisi grk tahun sebesar dan pada tahun sebesar sebagaimana dapat dilihat pada gambar skenario red mak penurunan emis air pan mara bau gambar penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan emisi grk ini merupakan kontribusi dari provinsi riau terhadap komitmen indonesia pada nationally determined contribution ndc) indonesia sebesar pada tahundisebabkan oleh empat faktor: pertama, diversifikasi energi, dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dan mengurangi porsi energi fosil:: ketiga, substitusi penggunaan energi dari bbm gas burns dan keempat, pelaksanaan program konservasi energi pada tahun tahun mendatang. |bab: penghematan bahan bakar: peningkatan efisiensi peralatan:terhadap bau. sedangkan tahun potensi efisiensi diperkirakan sebesar toe, atau setara dengan efisiensi terhadap bau. proyeksi konservasi energy dapat dilihat pada gambar dibawah ini. toe enam skenario red ' si1 skemangnan . zi47 saba sea satpam red hanbab: dan melakukan penghematan pada pemakaian sendiri (own use).pertumbuhan pdrb, hanya dibutuhkan pertumbuhan kebutuhan energi dibawahsudahprovinsi riau akan semakin efisien, sebagaimana dapat dilihat pada gambar bawah ini. era skenario red gambar elastisitas energi tahun, bab bab iii visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerahun. visi dengan mempertimbangkan bahwa provinsi riauriau yang diselaraskan dengan visi pengelolaan energi nasional adalah provinsi riau mandiri energi dan terdepan dalam pemanfaatan energi baru terbarukan pengertian visi red provinsi riau tersebut adalah sebagai berikut. mandiri energi adalah kondisi mana provinsi riau dapat menjamin ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan harga yang terjangkau, andal, aman serta ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya energi wilayah provinsi riau, baik dalam bentuk energi baru terbarukan maupun energi tak terbarukan yang dikelola secara profesional dengan penguasaan teknologi yang efisien menggunakan kemampuan sumber daya manusia yang ada provinsi riau: terdepan dalam pemanfaatan ebt, yaitu kondisi mana provinsi riau menjadi provinsi terdepan indonesia dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, baik dari penelitian dan pengembangan infrastruktur energi, investasi dan industri energi, produksi dan bauran energi maupun dari kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang diterapkan, bab energi baru terbarukan merupakan energi masa depan provinsi riau, khususnya bahan bakar nabati karena provinsi riau memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit dan kelapa terbesar indonesia tersebar diseluruh wilayah kabupaten kota provinsi riau. namun demikian, pengembangan energi terbarukan tidak terbatas pada bahan bakar nabati, seluruh potensi dan sumber daya energi terbarukan seperti biomassa, biogas, tenaga surya, tenaga air, arus laut dan limbah perkotaan (sampah) akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi provinsi riau. misi untuk mewujudkan visi tersebut atas, maka misi pengelolaan energi provinsi riau adalah sebagai berikut menjamin ketersedian energi dalam jumlah yang cukup provinsi riau, memaksimalkan potensi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki provinsi riau untuk mencapai kemandirian energi: meningkatkan aksesibilitas energi yang adil dan merata dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat, mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, konservasi energi dan efisiensi energi: dan mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi dengan mendorong pengelolaan energi yang andal, aman dan ramah lingkungan. tujuan kemandirian dan ketahanan energi provinsi riau dicapai dengan mewujudkan tujuan sebagai berikut: sumber daya energi sebagai modal pembangunan daerah. kemandirian pengelolaan energi. ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi provinsi riaubab. terciptanya lapangan kerja:red p riau dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi daerahriau. tercapainya bauran energi primer yang optimal pada tahun ebt paling sedikit f6: minyak bumi kurang dari gas bumi minimal fc, batubara sekitar pada tahun ebt paling sedikit ss: minyak bumi paling banyak gas bumi minimal s6: batubara sekitar s5: terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun sekitar toe milion tonnes oil equivalent) dan tahun sekitar toe: tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun sekitar toe kapita dan tahun sekitar toe kapita: terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun sekitar gigawatt) dengan pembangkit ebt dan pada tahun sekitar dengan pembangkit ebt gw: (babriau berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah menyusun dokumen rencana strategis: perangkat daerah dan pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor: dan cc. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi. red p riau harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. bab sistematika red p riau disusun dengan sistematika, sebagai berikut: babi pendahuluan memuat latar belakang, aspek legal, posisi dan keterkaitan red p riau dengan run babi:: visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah memuat visi dan misi pengelolaan energi daerah, tujuan dan sasaran pengelolaan energi daerah. babi: kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah memuat kebijakan energi daerah, pengembangan energi daerah kebutuhan energi final, transformasi energi, pasokan energi, konservasi terbangunnya infrastruktur jaringan listrik (tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi ekstra tinggi serta gardu induk) mencapai seluruh wilayah provinsi riau tahun tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun sekitar wh kapita dan tahun sekitar wh kapita: tercapainya intensitas energi final sebesar toe miliar rupiah pada tahun dan sekitar toe miliar rupiah pada tahun tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari (satu) yaitu pada tahun yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi dan tercapainya rasio elektrifikasi mendekati sebesar pada tahun terbangunnya jaringan pipa gas bumi untuk pembangkit listrik, sektor rumah tangga, sektor komersial, sektortransportasi dan sektor industri provinsi riau tahun tercapainya pembangunan sambungan gas rumah tangga sr) pada (delapan) kabupaten kota tahun terbangunnya pembangkit listrik tenaga sampah kota pekanbaru dengan kapasitas total pada tahun pemakaian biodiesel dari &jo so ar tahun provinsi riau: pemakaian bioetanol dari bio oremiumtahun provinsi riau: terbangunnya pabrik biodiesel dengan kapasitas total minimal juta ton tahun provinsi riau pada tahun terbangunnya pabrik bioetanol dengan kapasitas total minimal ribu ton tahun pada tahun peningkatan penelitian dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi dalam pengelolaan energi dan energi baru terbarukan serta mensinergikan berbagai pemangku kepentingan, mendorong pembentukan komite energi riau sebelum tahun bab bab kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerahp riau. kebijakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran red p riau memuat (dua) arah kebijakan sebagai berikut kebijakan utama, meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan provinsi riau: prioritas pengembangan energi: dan pemanfaatan sumber daya energi provinsi riau dan kebijakan pendukung, meliputi konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi: lingkungan hidup dan keselamatan: harga, subsidi, dan insentif energi:penerapan teknologi energi:riau disusun berdasarkan prioritas memanfaatkan sumber daya energi yang dimiliki provinsi riau. prioritas tersebut ditentukan berdasarkan beberapa faktor, antaranya ketersediaan jenis sumberdayadaerah kepulauan dan pesisirriau. bab iv dalam mewujudkankan kemandirian dan ketahanan energi provinsi riau, maka pemerintah provinsi riau dalam pengembangan dan pemanfaatan energi menganut prinsip sebagai berikut pertama, pengembangan infrastruktur penyediaan energi yang mencukupi . untuk memenuhi permintaan energi listrik, bbm, lpg dan gas bumi) yang cenderung terus meningkat harus diupayakan pengembangan infrastruktur energi supaya menjangkau daerah pulau pulau dan pesisir serta daerah terisolir dan terpencil. penyediaan tenaga listrik, gardu induk, transmisi dan distribusi, peningkatan kapasitas kilang minyak dumai, penambahan tbm, spbu, sbg dan pembangunan jaringan gas bumi untuk industri, pembangkit tenaga listrik, komersial dan rumah tangga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. kedua, memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan". pengembangan dan pemanfaatan ebt akan diprioritaskan untuk mengurangi penggunaan energi tak terbarukan (ett) seperti minyak bumi, karena produksinya mengalami penurunan (dec ine) sebab lapangan minyak propinsi riau merupakan lapangan tua. prioritas utama dalam pemanfaatan ebt adalah bioenergi bbn, biomassa dan biogas), energi surya dan limbah perkotaan (sampah) selanjutnya tenaga air, arus laut, panas bumi dan energi angin. bioenergi, energi surya dan sampah akan menjadi arah prioritas pengembangan ebt kedepan, baik dalam sbioenergi dan energi surya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya pada hal hal lain,ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru"riau juga memiliki potensi energi baru yang besar, antara lain: hidrogen, gas metana batubara (coa bed methane cbm), shale oil, shale gas, abituren, batubara mencairkan ( iguiitu, energi nuklir perlu dilakukan dalam skala studi bab iv dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan serta tetap mendahulukan potensi ebt sesuai dengan nilai perekonomiannya. selain prinsip prinsip pengembangan energi atas, karena provinsi riau terdiri atas daratan, pulau pulau dan pesisir, maka kebutuhan energi setiap pulau daerah wilayah, dipenuhi dengan memprioritaskan pemanfaatan potensi sumber daya energi setempat. untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran red p riau diperlukan suatu strategi. strategi kebijakan utama ketersedian energi untuk kebutuhan provinsi riau yang dilakukan sebagai berikut meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan. meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan atau dari sumber luar negeri. meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi.selanjutnya strategi kebijakan utama prioritas pengembangan energi yang dilakukan sebagai berikut. pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat.dan strategi kebijakan utama pemanfaatan sumber daya energi provinsi riau yang dilakukan sebagai berikut sumber energi terbarukan dari jenis energi surya, air, energi panas bumi, energi laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan. bab iv pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari (surya) diarahkan untuk ketenagalistrikan, dan energi non listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi. pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk mengurangi bbm terutama untuk transportasi dan industri. pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomassa, biogas dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi.. tangga. kemudian daripada itu, untuk melaksanakan kebijakan utama diperlukan kebijakan pendukung. kebijakan pendukung konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi yang dilakukan sebagai berikut:ntr. bab ivkebijakan pendukung lingkungan hidup dan keselamatan yang dilakukan adalah penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan. sedangkan kebijakan pendukung harga, subsidi dan insentif energi yang dilakukan sebagai berikut pemerintah mengatur harga energi terbarukandisubsidi.kebijakan pendukung infrastruktur, akses untuk masyarakat dan industri energi yang dilakukan sebagai berikutkebijakan pendukung penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi yang dilakukan sebagai berikutbab ivkebijakan pendukung kelembagaan dan pendanaan yang dilakukan sebagai berikuyusunan sasaran pertumbuhan penyediaan energi dengan memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomelolaan energi provinsi riau dalam rangka meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi provinsi riau, maka pengelolaan energi meliputi penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi yang dimiliki. untuk mengurangi ketergantungan pasokan energi dari wilayah lain serta meningkatkan infrastruktur penyediaan energi. pengelolaan energi provinsi riau selama kurun waktu adalah sebagai berikut. kebutuhan energi final proyeksi kebutuhan energi final per sektor dilakukan berdasarkan aktifitas pemakaian energi dan intensitas energi serta variabel ekonomi, seperti produk domestik regional bruto pdrb), pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan harga energi. |bab iv hasil proyeksi kebutuhan energi final per sektor provinsi riau pada tahun sebesar toe mengalami kenaikan kali lipat pada tahun menjadi toe dan pada tahun terjadi kenaikan kali lipat menjadi toe seperti ditunjukkan pada tabel berikut. tabel hasil permodelan kebutuhan energi final untuk bahan bakar per sektor provinsi riau, ewe sita dalam toe) mon |a01a 2nan apn |2n22 20an ama tan dame tanam njan ampas jan ami aer amin osn sektor industri proyeksi kebutuhan energi final sektor industrpada tahun sebesarpada tahun kebutuhan energi final dalam bauran final mencapaibab ivdalam toe) energi final ara pia bit gas bumi . gan pam oma ama batubara cat tom ane ine) pan 2sa| san asa) sao apn eat, dan kebun bauran tahun lime kesetaraan bauran benergifinal energi industri san mmscm juta buku ribu ton industri bni poso |as bum mmscm juta bbm ribu ribu ton bab iv dan kondensat.:dalam negeri, memfasilitasi pembangunan industri peralatan penunjang produksi dan pemanfaatan energi terbarukan: memfasilitasi pendirian industri hulu hilir plus: melakukan revitalisasi pada peralatan mesin dan listrik yang ada pada sektor industri: dan memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar dari luas atap bangunan.dan tahun sebesar toe. |bab iv dan efisiensi pemanfaatan energi) dan kelembagaan dan instrumen kebijakan. babi: penutup ketentuan mengenai red p ririajangka waktu red p riau mulai berlaku sejak tahun sampai dengan tahun dan dapat ditinjau kembali (lima) tahun sekali atau sewaktu waktu,, regional maupun nasional. perubahan target dalam red p riau dilakukan melalui peraturan gubernur. bab pelaksanaan program pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan program red p riau. tabel hasil permodelan kebutuhan energi final sektor transportasi per jenis energi, energi final olla oom aon aon) no1| oe| asa listrik goo asa osn asa) won) aon ana gas bumi ngo nan| an) aon ass asn asa) one aras bbm sarjana fan asa rif aan ton naas bbn, dan kebutuhan keberadaan bauran tahun mie ume kereta rain "mms mama jam titik gas bum scr juta |bab ivatara lain menyusun roadmap pengembangan pemanfaatan bahan bakar gas dan listrik pada sektortransportasi: menyusun kebijakan untuk percepatan subtitusi bbm dengan gas dan listrik sektor transportasi:: menyusun mekanisme insentif bagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas dan listrik:: mengalokasikan anggaran identifikasi penggunaan bbg dan listrik sektor transportasi dalam apbd:: mengembangkan angkutan bus cepat bebas hambatan (bus rapat transit brt) sebanyak bus wilayah perkotaan pekanbaru, siak sri indrapura, duri, pangkalan kerinci dan rangkiang), meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi: dan trem wilayah metropolitan pekanbaru, duri dan dumai: mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun sistem transportasi cerdas ( intelligent transport system its)|bab iv menerapkan pembangunan wilayah terpadu dangan jalurtransportas transit oriented development tod)pada tahun mencapai sebesar toe dan tabel hasil permodelan kebutuhan energi final sektor rumah tangga per jenis bahan bakar, maan aon aan eun listrik sas bumi o02| e|a aaaa lpg nag aa ana aaa bioware o07| (o02| pnetntamee dos ayo hoon aon) anal dns inn dns dns dcc des mei dans one aan one one too ton a25 ten rasi bab iv tabel kebutuhan energi final sektor rumah tangga tahun dan puma. dana @masa ine g01 hat bahasa ojo pada tahun jenis energi yang banyak dikonsumsi adalah listrik sebesar dan diikuti gas sebesar biomassa tradisional sebesar serta energy baru terbarukan sebesar sedangkan pada tahun jenis energi yang banyak dikonsumsi adalah listrik gas )dan energy baru terbarukandiatas, maka perlu kegiatan antara lain: memperluas wilayah pembangunan jaringan gas kota: membangun digeser biogas:ya. |bab ivsial, dan rumah ibadah. hasil permodelan kebutuhan energi final pada tahun sebesar toe dae toni soo soap mal ena ena san) oan| asa) o1n| asa) asa) ate) oam) oin| on) listrik mon) won one one| mor one) son one onr a05 gas bumi san son) oon| wso| oan| aoo an) goo| oae| minyak solar lpg gan) dan won cium) ono man wan ang) ebt |bab iv tabel kebutuhan energi final sektor komersial tahun dan semasa ooo mun tee pmpkegiatan antara lain: menerapkan manajemen dan audit energi sektor komersial sesuai standar,bab iv,pada tahun jenis energi yang digunakan pada sektor lainnya adalah bahan bakar minyakseperti ditunjukan pada tabel berikut. tabel hasil permodelan kebutuhan energi final sektor lainnya per jenis energi, fnergirmal minyaktanan o00o o00| cos one one |a06| minyak solar den bca mea besi basa mesin peg esa tar oor oor oat ane one o1e bio premium toon over oxo o1a oar o2e| osn oeo omissa woo jocjatan,ooo|aon asa ooj tom oos food food fran oto o1p| oref o1e o27 | kebutuhan energi final sektor lainnya pada tahun dan tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. bab iv tabel kebutuhan energi final sektor lainnya tahun dan tun keburu at sera aren minyak solar ribu minyak bakar ribu o6a6 (ri bio solar ribu sektor lainnya minyak bakar iny esa man minyak diesel membangun insbab ivriau, keterangan satuan populasi jae pertumbuhan |populasi ekonomi rasio men akan hino 2t0h ern joo sapi aan! elektrifikasi hanna nan tegar listrik per wanita kariau tahun sebesar dan tahun sebesar gw. proyeksi permodelan penyedia pembangkit listrik ini disesuaikan dengan perencanaan pengembangan pembangkit listrik oleh pt. pln persero) untuk provinsi riau dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masa mendatang seperti pada gambar pltu batubara pltu batubara bersih pltu gas itu lng anta mae plt gas ie tami pld minyak kota till tll pld bio solar plt gasifikasi batubara han aman enuauunu akun uut medan wasonake obu kasuma onuamunaae tant, "enak bean ana plt panas bumibab iv selain jenis pembangkit listrik yang sudah eksisting, provinsi riau akan menggunakan jenis pembangkit baru seperti plt batubara bersih usc, plt biomassa, plt surya dan plt biogas. u3g fosil .ll ebtenergi baru terbarukan tahun sebesar kemudian tahun menjadi dan tahun menjadi seperti ditunjukan tabel berikut. tabel hasil permodelan penyedia kapasitas pembangkit tenaga listrik, ebt fosil bab iv pelaksanaan program red p riau sebagaimana dimaksud pada melibatkan pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga yang terkait. pencapaian target red p riausebesar (tiga puluh satu koma dua puluh dua persen) pada tahun dan sebesar (empat puluh enam koma enam puluh empat persen) pada tahun bauran energi sebagaimana dimaksud pada dihitung setiap tahun sesuai realisasi target pencapaian bauran energi baru terbarukan. pihak ketiga yang terkait. bab pembinaan dan pengawasan gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program red p riau. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi energi: bimbingan teknis, koordinasi: sosialisasi: dan fasilitasi. kegiatan pengembangan energi untuk penyediaan kapasitas pembangkit listrik antara lain membangun infrastruktur ketenagalistrikan (gardu induk, jaringan transmisi, jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah), hingga penyediaan kapasitas terpasang pembangkit listrik: mengembangkan sistem tenaga listrik skala: menyempurnakan harga dan skema pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik berbasis ebt membangun pembangkit listrik tenaga surya plus) bagi gedung perkantoran pemerintah, bumn dan bumi, industri danmembangun pembangkit listrik tenaga bioenergi plt biomassa dan plt biogas) dengan memanfaatkan limbah padat dan ilmiah cair pabrik kelapa sawit serta limbah industri lainnya. pasokan energi minyak bumi pasokan energi primer untuk pemenuhan kebutuhan minyak bumi wilayah provinsi riau terdiri dari minyak mentah serta beberapa jenis bbm didatangkan dari daerah lain. minyak mentah untuk kebutuhan dalam wilayah provinsi riau diperoleh dari produksi minyak bumi blok migas yang berada provinsi riau. kemudian minyak mentah tersebut diolah dalan kilang dumai untuk menghasilkan bbm dan produk kilang lainnya (non bbm). selanjutnya bbm dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sektor pengguna lainnya yaitu industri, transportasi, rumah tangga, komersial, dan sektor lainnya. ilustrasi arus kebutuhan pasokan minyak bumi dapat dilihat pada gambar bab iv energi primer transformasi energi final sektor pengguna ekspor produksi industri minyak mentah bem minyak mentah pengilangan transportasi untuk domestik. pengolahan minyak maa rumah tangga impor bbm listrik sektor lainnya gambar ilustrasi arus kebutuhan pasokan minyak bumi kebutuhan bahan bakar bbm) provinsi riau saat ini pasok dari kilang pertamina pengolahan dumaipasokan energi primer minyak bumi tahun sebesar toe ribu bold) dan tahun sebesar toe ribu pop) untuk memenuhi kebutuhan bbm sebanyak toe ribu bold) tahun dan sebanyak toe ribu bold) tahun pasokan energi primer minyak bumi bab iv yang harus dipenuhmun kebutuhan tahun energi final volume kebenaran era minyak bumi ribu bold minyak bumi ribu bold kebutuhan bbm terus meningkat tiap tahun meskipun telah dilakukan pengendalian konsumsi dan diversifikasi bbm bahan bakar lain. saat ini kapasitas kilang minyak dumai sekitar ribu bold mampu mencukupi kebutuhan bbm wilayah provinsi riau. akan tetapi pada tahun akan dilakukan peningkatan kapasitas kilang melalui revitalisasi kilang yang ada refinery development master plan ramp) serta diversifikasi bahan bakar lain. peningkatan kapasitas kilang minyak dumai menjadi ribu bold yang berdampak pada peningkatan kebutuhan minyak bumi yang akan diproses dalam kilang seperti ditunjukan pada gambar nunkananani item kebutuhan bbm ( kapasitas run dumai gambar kebutuhan bbm dan kapasitas kilang dumai bab iv produksi lapangan minyak bumi yang berada wilayah provinsi riau pada tahun mencapai ribu bold, terdiri atas ribu bold blok rokan dan ribu bold blok migas lainnya blok cpp, blok malacca straits, blok siak, blok kampar dan blok langgam). akan tetapi produksi minyak bumi provinsi riau terus mengalami penurunan rata rata pertahun blok rokan dan blok migas lainnya rara rata turun pertahun, sehingga produk minyak bumi tahun pada blok rokan mencapai ribu bold dan blok migas lainya mencapai ribu bold. selanjutnya pada tahun produksi minyak bumi blok rokan turun menjadi ribu pod dan blok migas lainnya ribu bold seperti ditunjukkan pada gambar namun demikian produksi minyak bumi provinsi riau hanya sekitar diolah kilang minyak dumai dan sisa dikirim kilang minyak laju, balangan dan balikpapan serta selebihnya dieksporproduksi dari lapangan minyak bumi provinsi riau. ribu bold blok rokan blok migas lainnya gambar produksi minyak bumi blok rokan dan blok migas lainnya untuk mencapai sasaran pengembangan pasokan energi primer minyak bumi provinsi riau, kegiatan yang dilakukan antara lain bab iv melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk kepastian pengembangan kilang minyak:untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi wilayah provinsi riau terdiri dari sebagian produksi gas bumi diperoleh dari lapangan migas yang berada provinsi riau dan dari lapangan migas daerah lain. selanjutnya gas bumi tersebut dimanfaatkan setelah proses transformasi melalui kilang, fasilitas pengolahan, dan pembangkit listrik dan menghasilkan energi final berupa listrik, lpg, dan dimethyl ether (sebagai campuran lpg), yang dimanfaatkan oleh sektor pengguna. ilustrasi arus kebutuhan pasokan gas bumi dapat dilihat pada gambar energi primer transformasi energi final sektor pengguna ika gas domestik peta jaringan transportasi produksi. @eieesiulujaaa kura cbm untuk domestik barang lan mel rumah tangga impor gambar ilustrasi arus kebutuhan pasokan gas bumi sektor pengguna gas bumi provinsi riau yaitu industri, rumah tangga. komersial, dan sektor lainnya. pemanfaatan langsung gas bumi melalui jaringan gas kota akan dilakukan pada daerah yang berdekatan dengan sumur gas bumi seperti kota pekanbaru, kabupaten bab iv pelalawan, kabupaten kampar dan kabupaten kepulauan meranti. selanjutnya daerah yang dilewati jaringan pipa gas bumi seperti kabupaten indragiri hulu, kabupaten siak, kabupaten bengkalis dan kota dumai. potensi pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga terdapat (dua puluh enam) titik lokasi penyambungan yang bisa dimanfaatkan menggunakan pipa gas bumi pt. translasi indonesia. sebaran lokasi terdapat kabupaten indragiri hulu terdapat (dua belas) lokasi, kabupaten pelalawan terdapat (lima) lokasi, kabupaten siak terdapat (enam) lokasi dan kabupaten bengkalis terdapat (tiga) lokasi seperti ditunjuk pada tabel berikut. jaringan gas kota yang sudah terbangun provinsi riau yaitu kota pekanbaru dan kota dumai. tabel titik lokasi penyambungan jaringan pipa gas bumi pesafkel, kecamatan". sv desa sungai akar, kec. batang gasal. sv desa seberapa, kec. batang masa! sv desa pangkalan kasai, kec seberapa station rengat kec, lirik kabupaten station lirik desa tanah merah, kec. pasir penyu indragiri hulu station ukur desa ukur kec. ukur, kab. pelalawan sv desa tani makmur, kec. rengat barat sv desa banjar dalam, kec, lirik sv desa pangkalan lesung, kec. pangkalan lesung sv desa sore, kec. sore sv desa kemang, kec, pangkalan kuras kabupaten pelalawan sv pangkalan kerinci kota, kec. pangkalan kerinci station kerinci pangkalan kerinci kota, pelalawan pangkalan kerinci sv desa kuala nasib, kec, koto nasib station minas desa minas barat, kec. minas station perawan desa pinang sebatang, kec. tualang kabupaten siap sv desa pinang sebatang, kec. tualang sv desa mandi angin, kec. minas sv desa jambi makmur, kac. kandis sv desa tenggara, kec, pinggir station duri pln) kel talang mandi, kec. mandau kabupaten bengkalis station duri cpi) desa tenggara, kec. pinggir hasil permodelan pasokan energi primer gasbab iv tabel hasil permodelan pasokan energi primer gas bumi, satuan: toeprimer gas bumi tahun dan . kebutuhan onar hiburan: tahun berg ina toe volumekesetaraan epa batubara hasil permodelan pasokan energi primer batubaramodelan pasokan energi primer batubara,ab ivbatubara tahun dan pasokan energi primer batubara tersebut dimanfaatkan langsung untuk pembangkit listrik dan sektor industri. selebihnya diproses menjadi synthetic gas (melalui coal gamification), dimethyl ether, dan briket, yang dimanfaatkan antara lain oleh sektor rumah tangga, industri, dan komersial. ilustrasi arus kebutuhan dan pasokan batubara dapat dilihat pada gambar energi primer transformasi energi final sektor pengguna pembangkit ekspor . synthetic produksi batubara mammals rumah tangga gambar ilustrasi arus kebutuhan pasokan batubara bab iv energi baru terbarukan ebt) potensi energi primer ebt yang berpeluang untuk dikembangkan provinsi riau secara berturut adalah energi surya, bioenergi (bahan bakar nabati, biomassa dan biogas), sampah (limbah perkotaan), energi air, panas bumi, arus laut dan energi angin. pasokan energi primer ebt dimanfaatkan sebagai energi primer untuk pembangkit ebt dan diolah menjadi biofuel, juga dikembangkan sebagai energi yang digunakan secara langsung oleh sektor pengguna lainnya yaitu rumah tangga dan komersial. ilustrasi arus kebutuhan pasokan energi primer ebt dapat dilihat pada gambar transformasi energi final sektor pengguna pembangkit industri j f transportasi directs sii gambar ilustrasi arus kebutuhan pasokan energi baru terbarukan hasil pemodelan pasokan energi primer ebt dalam bauran energi primer tahun sebesar toe) dan pada tahun sebesar toe). porsi bauran energi primer ebt tersebut sudah sesuai dengan target energi primer ebt dalam red p riau yaitu pada tahun paling sedikit dan pada tahun paling sedikithasil pemodelan pasokan energi primer ebt dapat dilihat pada tabel berikut. bab iv tabel hasil pemodelan pasokan energi primer ebt tahun energi angin loh: ooo| o00| o00| sma o0o| o.0o benar ala o01| tia mike! nn: done mania bnn ane arus laut biomassa .6n energi louise bioetanol sah bakar oos| oas| og2| oae| os7| ogs| oes| ose| wsi| hor|proyeksi pasokan ebt baik yang menghasilkan listrik maupun pemanfaatan langsung pada tahun dan tahun dapat dilihat pada gambar bab iv pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendaliankoordinasi dan kerjasama gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pelaksanaan red p riau. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengansama sebagaimana dimaksud pada (l) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii pendanaan pendanaan pelaksanaan red p riau bersumber pada: apbd:pada bumi, plt air, dang plt mikrohidro, plt bioenergi, plt surya, plt angin, ii, plt ebt lainnya, tahun bauran pra tan oran toe men ribu mmed . plta ir, kek a34 put mikrohidro, tee ane plt surya, ana. pat angin, pi. plt ebt lainnya, tahun wgg bauran ebt anon ribu kilo liter ampera gambar pasokan energi primer ebt tahun dan hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik ebt per jenis pembangkit dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut. tabel hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik ebt tahun jompo| saj mal mmm ama) a00) bioenergi ana ama air pera ang saj daa ama 2a| oae| sama sons to0n5 l1s01 kanan kano rowan song smo20 bab iv rincian hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik ebt, sebagai berikut: energi surya matahari) pengembangan energi surya untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar pada tahun dan pada tahun atau dari potensi surya sebesar riau regional energy outlook proyeksi energi surya cukup optimis mengingat trend investasi dan harga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya semakin murah dari waktu waktu, seiring dengan kemajuan teknologi. dari estimasi model tersebut atas, provinsi riau merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan energi alternatif energi surya pengganti energi fosil. bioenergi pengembangan bioenergi untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar pada tahun terdiri atas plt sebesar dan plt biogas sebesar mw, kemudian pada tahun sebesar terdiri atas plt sebesar dan mw. potensi energi terbarukan yang tersedia provinsi riau terutama adalah bahan bakar nabati dari produk perkebunan dan limbah perkebunan. provinsi riau memiliki lahan perkebunan terluas indonesia. luas perkebunan kelapa sawit provinsi riau pada tahun sebesar juta hektar hampir sepertiga luas daratan riau, atau total luas lahan perkebunan kelapa sawit secara nasional. seluruh kabupaten kota provinsi riau memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, kecuali kota dumai dan kabupaten kepulauan meranti. berdasarkan data tahun provinsi riau terdapat pabrik kelapa sawit pks) dengan total kapasitas produksi sebesar ton tbs (tandan basah sawit) per jam. dari pabrik kelapa sawit, terdapat limbah berupa cangkang sawit dan limbah cair palm oil mill fluent pole) yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati untuk membangkitkan listrik. potensi energi dari limbah pabrik kelapa sawit dengan kapasitas produksi atas ton tbs jam disampaikan pada tabel berikut. bab iv tabel potensi limbah kelapa sawit ai potensi energi( wh hari) kapasitas pembangkit mw) kabupaten kota pom cangkang plt pitu rokan hulu kampar rokan hilir siak pelalawan indragiri hulu indragiri hilir kuantan singingi bengkalis dumai pekanbaru kep. meranti sumber: dinas esdm provinsi riau sampah produksi sampah kota pekanbaru setiap hari mencapai ton dan sekitar ton diantaranya dibuang langsung tempat pembuangan akhir tpa) muara fajar rumbai. sisa sampah yang tidak dibuang tpa didaur ulang atau diambil pemulung. sampah tersebut ditampung lahan seluas ha, jika sampah yang ada tidak diolah lagi atau dibiarkan menumpuk begitu, maka diperairan tahun mendatang tpa akan penuh dan harus mencari lahan lain untuk tpa baru. disamping itu, masih ada potensi sampah yang bisa dikumpulkan tpa muara fajar seperti dari kota banking sekitar ton hari, pangkalan kerinci ton hari dan kota perawan kecamatan tualang, kabupaten siak sekitar ton hari. dengan demikian potensi sampah disekitaran kota pekanbaru bisa mencapai ton hari dan dapat digunakan sebagai plt yang direncanakan pada tahun akan dibangun sekitar mw. energi air, minihidro dan mikrohidro pengembangan energi air untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar pada tahun dan pada tahun atau sekitar dari potensi tenaga air sebesar mw. potensi tenaga air tersebut terdapat dua kabupaten, bab iv yaitu kabupaten kampar dan kabupaten kuantan singingi, seperti ditunjukan pada tabel berikut. tabel potensi tenaga air potensi lokasi kab. kampar kampar nan gadang kampar kiri koto tengah rokan kanan rokan kiri kab. kuantan singingi sungai kuantan lubuk jambi sumber: dinas esdm provinsi riau panas bumi: pengembangan panas bumi untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar pada tahun dan pada tahun potensi tersebut tersebar tiga lokasi, yaitu kepanasan, gunung salinan, dan sungai pinang dengan temperatur manifestasi sekitar ketiga daerah tersebut memiliki tipe air bikarbonat. sistem panas bumi daerah kepanasan, gunung salinan, dan sungai pinang diperkirakan berkaitan dengan cekungan sedimen dan radiogenik. daerah gunung salinan dan sungai pinang, masing masing mempunyai potensi panas bumi sebesar (sumber daya spekulatif) dengan perkiraan temperature gunung salinan dan sungai pinang sedangkan daerah kepanasan memiliki potensi panas bumi sebesar (sumber daya spekulatif) dengan perkiraan temperature energi angin bayu). pengembangan energi angin untuk menjadi tenaga listrik diproyeksikan sebesar pada tahun dan pada tahun potensi bayu dengan kecepatan indikasi rencana pengembangan energi angin per kabupaten bab iv berdasarkan konsumsi listrik kabupaten per kapita dan ketersediaan potensi energi angin. arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut potensi energi samudra yang dapat menghasilkan listrik dapat dibagi kedalam jenis potensi energi yaitu energi pasang surut (tida pole , energi gelombang laut (wave energy) dan energi panas laut (ocean thermal energi). energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. sedangkan energi panas laut memanfaatkan perbedaan temperatur air laut permukaan dan kedalaman. meskipun pemanfaatan energi jenis ini indonesia masih memerlukan berbagai penelitian mendalam, tetapi secara sederhana dapat dilihat bahwa probabilitas menemukan dan memanfaatkan potensi energi gelombang laut dan energi panas laut lebih besar dari energi pasang surut. untuk mencapai sasaran pengembangan dan pemanfaatan ebt atas, kegiatan yang dilakukan, antara lain: melakukan survei dan eksplorasi sumber daya, potensi dan cadangan energi baru terbarukan, antara lain energi surya, bioenergi dari limbah padat dan limbah cair pabrik kelapa sawit serta sampah, air menurut daerah aliran sungai das), gas biogenik wilayah pesisir, lahan kritis dan lahan reklamasi bekas tambang untuk tanaman energi gasifikasi batubara, angin wilayah pesisir, thorium wilayah tambang batubara dan migas dan pasang surut air laut. melakukan survei dan eksplorasi potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung sungai pinang sebesar we, gunung salinan sebesar dan kepanasan sebesar mwe. cc. melakukan validasi dan survei pengukuran secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data potensi, surya, biomass, biogas, hydro, mikro hydro, sampah, angin dan pasang surut arus laut. bab iv meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air dan melakukan pemetaan rinci untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air,onservasi dan efisiensi:kelembagaan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran red p riau, maka gubernur membentuk komite energi riau ker)omite energi riau tersebut, terdiri atas unsur pemerintah daerah provinsi, unsur pemerintah kabupaten kota, cc. unsur akademisi: unsur asosiasi profesi, unsurpelaku usaha dan pengguna, dan unsur terkait lainnya. bab iv pada matriks program red p riau tercantum perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan energi yang bertindak sebagai koordinator atas masing masing kegiatan. perangkat daerah yang ditunjuk sebagai koordinator akan bersinergi dengan komite energi riauomite energi riau yang melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi, antara lain: meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penerbitan penyederhanaan izin dan merumuskan teknis pelaksanaan program red p riau, mengkoordinasikan dan menyelaraskan program red p riau yang dilaksanakan oleh perangkat terkait: memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan tingkat kabupaten kota yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program red p riau, memfasilitasi pembentukan kerjasama, kemitraan dan investasi swasta serta mekanisme pendanaan bidang energi: melakukan evaluasi, monitoring dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah birokrasi dan atau tumpang tindih kewenangan daerah: mengkoordinasikan dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang energi, dan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pendidikan formal bidang energi. dalam pelaksanaannya, gubernur riau jugariau yang akan terlibat dalam mendukung pelaksanaan program red p riau dan kebijakan energi nasional, yaitu perangkat daerah provinsi riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan yang berkaitan dengan pengelolaan energi, meliputi urusan energi dan sumber daya mineral: urusan perencanaan pembangunan daerah, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bab iv urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman: urusan kehutanan, urusan pertanian (perkebunan dan peternakan): urusan perindustrian dan perdagangan: urusan penanaman modal: i. urusan pertanahan, urusan pendidikan: urusan tenaga kerja: urusan perhubungan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa: dan urusan lingkungan hidup. pemerintah kabupaten kota provinsi riau: badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah provinsi riau: asosiasi pengusaha provinsi riau: lembaga swadaya masyarakat bidang energi: kelompok kelompok penelitian energi baru dan terbarukan lembaga penelitian yang berdomisili provinsi riau, kelompok kelompok penelitian energi baru dan terbarukan perguruan tinggi yang berdomisili provinsi riau, dan masyarakat adat yang peduli pada pengelolaan energi yang selaras dengan lingkungan. instrumen kebijakan instrumen kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran red p riau secara indikatif adalah sebagai berikut menyusun peraturan gubernur tentang pembentukan komite energi riau ker): menyusun peraturan gubernur daerah dalam rangka menerapkan secara konsisten peraturan pemerintah mengenai konservasi energi: peraturan mengenai penggunaan dana bagi hasil migas untuk pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang energi terbarukan serta penguasaan dan pengembangan teknologi energi terbarukan, khususnya bahan bakar nabati: bab iv bab penutup red p riaup riauriauriauriau: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya energi yang dimiliki untuk kemandirian energi: melakukan diversifikasi energi untuk meningkatkan ketahanan energi: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya energi yang ramah lingkungan: dan melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi. pengelolaan energi provinsi riau yang digariskan dalam red p riauriau menjadi rujukan bagi organisasi perangkat daerah dan para pihak terkait dalam menyusun dan merevisi rencana strategis dan rencana kerja. gubernur riau, syamsuar |bab v peraturan mengenai teknis pelaksanaan pengembangan bioenergi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan transportasi: peraturan mengenai pembentukan pusat penelitian energi terbarukan dan bahan bakar nabati provinsi riau: peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam pengembangan energi baru terbarukan. pencapaian sasaran yang ditargetkan dalam program red p riauiv

peta bupati magelang provinsi jawa tengahmenteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pembangunan bangunan gedung negara, standar harga satuan tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahutertinggistandar harga satuan tertinggi kabupaten magetertinggi kabupaten magelang tahungunan gedung negarxepeea bagian hukum, (an srt dbuadiry sat. bina tingkat nip. sea lampiranbangunan gedung negara jenis bangunan gedung satuan harga rp) kantor bangunan negara tidak sederhana bangunan negara sederhana bangunan rumah negara negara rumah tipe rumah tipe rumah tipe bangunan pagar gedung negara pagar depan pagar belakang pagar samping bangunan pagar rumah negara jenis pagar rumah negara satuan harga rp) pagar depan pagar belakang pagar samping salinan sesuai dengan aslinya bupati magelang, ea.bagian hukum, (go (rx zaenal arifin ratkaxbujanty, s.h., m.h. bina tingkat nip. nie pln

salinan petir bupati magelang provinsi jawa tengah peraturan bupati magelang nomor tahun tentang satu data indonesia tingkat kabupaten magelang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelangguna mendukung penyelenggaraan satu data indonesigetingtingkatgelangbupati oleh koordinator forum satu data indonesiasifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang undang tidak dapat dipublikasikan oleh perangkatratramuanty, s.h., m.h. hina tingkat nip. ell sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten magelang. badan perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah yang selanjutnya disingkat bappeda dan litbang adalah bappeda dan litbang kabupaten magelamagelang yang selanjutnya disebutforum satu data indonesia kabupaten magelang yang selanjutnya disebut forum satu data indonesikabupaten magelang yang selanjutnya disebut portal satu data indonesistatistik adalah instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik kabupaten magelang. pembina data geospasial adalah bappeda dan litbang kabupaten magelangrencana aksi satu data indonesia adalah rencana program dan kegiatan terkait satu data indonesia. bab jenis data jenis data terdiri atas (dua) klasifikasi: berdasarkan karakteristik, dan berdasarkan proses pengumpulan. jenis data berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data statistik: dan data informasi geospasial. jenis data berdasarkan proses pengumpulan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data primer, data sekunder, dan data tersier. data statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: data statistik dasar: dan data statistik sektoral. data statistik dasar sebagaimana dimaksud pada huruf diperoleh dari badan pusat statistik. data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada huruf diperoleh dari perangkat daerah dan sumber lainnya, termasuk masyarakat. jenis data informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: informasi geospasial dasar, dan informasi geospasial tematik. igd sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: jaring kontrol geodesi, dan peta dasar. igt sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada igddalam hal igd belum tersedia, penyelenggara igt dapatinformasi geospasial dalam membuat igd untuk kepentingan sendiri, dengan mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh badan informasi geospasial. bab iiistandar data yang berlaku daerah mengikutitetapkan dalam forum satu data indonesia tingkat pusat. bab penyelenggara satu data indonesia bagian kesatu umum penyelenggara satu data indonesiliputi: pembina data statistik tingkat daerah adalah badan pusat statistik kabupaten magelang, dan pembina data geospasial tingkat daerah adalah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten magelangdinas komunikasi dan informatika kabupaten magelang. wikidata sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh wikidata pendukung yang berkedudukan pada perangkat daerah. wikidata pendukung sebagaimana dimaksud pada adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerahunit padabertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi, dan validitas data yang dihasilkan. bagian kelima forum satu data indonesi. forum satu data indonesia dikoordinasikan oleh kepala bappeda dan litbang. forum satu data indonesia terdiri atas: pembina data, wikidata: dan wikidata pendukung. forum satu data indonesimeminta arahan bupati. pembentukan forum satu data indonesia ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keenam sekretariat satu data indonesia forum satu data indonesia, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum satu data indonesiaditentukan oleh instansi pusat yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya, dan kebutuhan data perencanaan pembangunan daerah. penyelenggara satu data indonesia melaksanakan rencana aksi satu data indonesia. koordinator forum satu data indonesiadalamsalinan id), king playekonomi kreatif dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelang, menimbangahwa pemerintah daerah berdapat, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan ekonomi kreatif daerah, perlu pengaturan mengenai penyelenggaramantauan dan evaluasi terhadap penyelenggarabab vii kelembagaan dalam menyelenggarakan pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah dapat membentuk komite ekonomi kreatif daerah. ketentuan mengenai pembentukan komite ekonomi kreatif daerahada tanggal juli salinan sesuai dengan aslinya aakepbea. gian hukum, yak sekretaris daerah kabupaten magelang & ttd rataxduanty, s.h., m.h. pernah ing tingkatekonomi kreatif umum kabupaten magelangdasar pada pokok pikir atas, kabupaten magelang sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan,bagai perwujudan dari urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah yakni meliputi pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif. lebih jauh ditegaskan, bahwa pemerintah daerah memiliki . penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan dengandangkan penyelenggaraan ekonomi kreatif daerahdan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif daerah. pengaturan penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah ini, mengatur mengenai pelaksanaan ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi kreatif daerah, dan lembaga pengembangan ekonomi kreatif daerah. selain hal hal yang diatur atas, dalam pengaturan ini juga memuat kebijakan mengenai penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah. pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan ekonomi kreatif daerah dengan berpedoman pada rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. selanjutnya juga diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional daerahusaha kecil sebagai pelaku ekonomi kreatif. huruf yang dimaksud dengan "asas gotong royong"penyelenggaraan dengan "asas persaingan sehat" adalahvitas" adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu produk (perihal berkreasi atau kekreativerah dengan melibatkan masyarakatektrakurikuler adalahyang dimaksud dengan kegiatan kurikuler adalahyang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler adalahpembiayaan alternatif luar mekanisme lembaga pembiayaan adalah pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan mikro. yang dimaksud denganpelaku ekonomi kreatifpusat ekonomi kreatif daerah (creative economy center), sanggar, ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, bioskop cukup jelas, daerahkekayaan intelektualmeliputi: hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, rahasia dagang, dan varietas tanaman. kekayaan intelektual komunal meliputi: ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis: dan sumber daya genetik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam melakukan pengembangan ekonomi kreatif pemerintah daerahte ekonomi kreatif daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan ekonomi kreatif. penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah, dilaksanakan dengan berasaskan: keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, berkeadilan, cc. gotong royong, manfaat: efisiensi: kemitraan, kemandirian, berwawasan lingkungan, keberlanjutan, j . identitas bangsa, persaingan sehat, kepastian hukum, kearifan lokal, keberpihakan umkm, dan oo. kreativitas. pelaksanaan ekonomi kreatif daerah harus berdasarkan pada: pancasila: undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan bhinneka tunggal ika. tujuan dari pengaturan dalam peraturan daerah ini yaknimengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif daerah, memberikan pedoman dalam pengembangan ekonomi kreatif, memberikan perlindungan atas kearifan lokal daerah, dan mewujudkan kabupaten. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini, yakni: pelaksanaan ekonomi kreatif: perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif, pemantauan dan evaluasi: dan kelembagaan. bab pelaksanaan ekonomi kreatif bagian kesatu pelaku ekonomi kreatif setiap pelaku ekonomi kreatif daeraherah sebagaimana dimaksud dalamyakni orang perseorangan dan atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif, dan atau menghasilkan suatu karya meliputi subsektor ekonomi kreatif yaitu: seni pertunjukan, aplikasi, arsitektur, mode (fashion), desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, musik, penerbitan, periklanan, kriya, film, animasi, dan video, televisi dan radio, pengembang permainan, fotografi, seni rupa, dan kuliner.pengelola kekayaan intelektual merupakanpengelola kekayaan intelektual yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pada (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalambagian kedua penyusunan basis data ekonomi kreatif penyusunan basis data ekonomi kreatif dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh perangkat daerah terkait, dan menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi. basis data sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat identitas usaha kreatif dan identitas pelaku usaha kreatif. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata bersama dengan perangkat daerah lainnya yang menangani ekonomi kreatif menyusun basis data sebagaimana dimaksud dalamdapat bekerja sama dengan: organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi: dan atau badan usaha. data pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada dipublikasikan dalam sistem informasi publik bidang ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh masyarakat. penyajian data pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan. penyusunan basis data ekonomi kreatifariwisata terhadap potensi pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual. bab iii perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif dilakukan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. bab pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dilakukan terhadap pelaku ekonomi kreatif daerah. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: pelatihan, bimbingan teknis, dan atauatau cc. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif. dalam rangkarsinergi dengan: pemerintah pusat: dan pemerintah provinsi. dalamkerja sama dengan: organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi: dan atau badan usahauntuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif daerah. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerahekonomi kreatif daerahnelitian dan pengembangan serta dapat bekerja sama dengan: lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi: dan atau cc. organisasi kemasyarakatan. hasil pengembangan riset ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan ekonomi kreatif daerah. bagian ketiga pengembangan pendidikan pengembangan pendidikan ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif daerah yang mampu bersaing dalam skala global. pengembangan pendidikan ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pendidikan kreativitas, inovasi: dan kewirausahaan: dan ektrakurikuler dan kurikuler dalam jalur pendidikan nonformal. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan pendidikan ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat fasilitasi pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan ekonomi kreatif daerah yang bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber lainnya yang sah. pembiayaan ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud pada huruf disalurkan melalui: bpr milik pemerintah daerah, dan lembaga nonblok. pembiayaan ekonomi kreatif daernyediaan pembiayaan ekonomi kreatif daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk: subsidi, dan atau pinjaman. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pembiayaan ekonomi kremfasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif daerah yang berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif daerah. fasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif luar mekanisme lembaga pembiayaan. pemerintah daerah dapat membentuk badan layanan umum daerah dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi kreatifdaerah yang memadaiekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk ruang fisik dan atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan atau seluruh kegiatan pelakudisediakan oleh pemerintah daerah data berkaitan langsung dengan kepentingan pelaku ekonomi kreatif daerah dan masyarakat. sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan internet: komputasi awan (cloud computing), lokapasar digital, dan atau pusat dat daerahberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan berupa: kemudahan, konsultasi, dan cc. pendampingan, untuk pendaftaran dan pencatatan serta pemanfaatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif daerah. fasilitasi untuk pendaftaran dan pencatsesuai ketentuan peraturan perundang undangan. fasilitasi pemanfamelalui sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pendaftaran, pencatatan, dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupatidengan cara menyediakan layanan: bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan pendampingan hukum, kepada pelaku ekonomi kreatif. penyediaan layanan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dalam dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan: penyuluhan hukum, konsultasi hukum, cc. penyusunan dokumen hukum, dan atau pendampingan luar pengadilan. layanan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan layanan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. bab pengembangan ekonomi kreatif dalam melakukan pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain. dalam melakukan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama internasionekonomi kreatif daerahningkat dan sangat berpengaruh pada peraturan menteri kesehatan republik keberhasilan ibu dalam menyusui. indonesia nomor tahun tentang tata cara penyediaan fasilitas daftar pustaka khusus menyusui dan atau memerah asi. buku buku peraturan bersama menteri negara rizki nadia wji, asi dan panduan pemberdayaan perempuan, menteri ibu menyusui, yogyakarta nusa tenaga kerja dan transmigrasi, dan media. menteri kesehatan nomor satjipto raharjo, hukum dan men. pp xii per. men xi1 masyarakat, bandung: angkasa. menkes pb xii tentang suhartono, a.g. analisis kebijakan peningkatan pemberian asi selama publik. yogyakarta pustaka pelajar. waktu kerja tempat kerja. peraturan daerah perda) lampung nomor undang undang dan peraturan tahun tentang pemberian asi lainnya. eksklusif. undang undang republik indonesia peraturan gubernur perlu) lampung nomor tahun tentang nomor tahun tentang tata kesehatan lembaran negara cara penyediaan fasilitas khusus republik indonesia, tahun menyusui dan atau memerah asi, nomor tambahan lembaran susu formula bayi dan produk bayi negara republik indonesia nomor lainnya. undang undang republik indonesia sumber lain tahun tentang hak asasi profil kesehatan provinsi lampung tahun manusia lembaran negara republik dinas kesehatan. provinsi indonesia tahun nomor lampung. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor kamus bahasa inggris indonesia. hasan undang undang republik indonesia family dan john chol. penerbit tahun tentang perlindungan gramedia pustaka utama. jakarta. anak lembaran negara republik kamus hukum. andi hamzah. thalia indonesia tahun nomor indonesia. jakarta.breastmilk, which called exclusive breastmilk given baby since the day baby born until (six) months without adding and replacing with other foods beverages. governments are responsible for setting policy order guarantee the right infants and children get the exclusive breastmilk. regulatory policy regions lampung province related exclusive breastfeeding still less effective. coverage babies who get exclusive breastfeeding lampung province amounted .709o, which still below the figure from the expected target io. the government policy provision special breastfeeding facilities the workplace and public facilities for its implementation has not been fully implemented accordance with the provisions prevailing laws and regulations. particularly the province lampung, based the observation researchers, there office providing nursery room, but the standard not good enough and also the facilities are not yet eligible. line with that, the nursery room which exist public places like terminal, shopping center, tourist attractions, hotels still not provide specific facilities for breastfeeding activity. the law enforcement against the dysfunction working places and public places which not provide nursery room like private sector, government offices, regional government well still going on. the conclusion, the lack opportunity given the respective institutions still reflect that breastfeeding mothers still have proper opportunity deliver their rights using the facilities. also could said that the regulation has not been running the way should regarding the existing regulations. keywords policy, breastfeeding facilities, exclusive breastfeeding program pendahuluan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. kesehatan adalah salah satu unsur hal tersebut merupakan bagian dari hak kesejahteraan yang harus diwujudkan asasi manusia yang patut dinikmati bayi sesuai dengan cita cita bangsa indonesia dan anak. sebagaimana dimaksud dalam pancasila dalam convention the right dan undang undang dasar negara the child konvensi hak anak internasional republik indonesia tahun setiap yang telah diratifikasi dengan keputusan orang berhak hidup sejahtera lahir dan presiden nomor tahun batin, bertempat tinggal dan mendapatkan disebutkan secara jelas hak anak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat serta menikmati status kesehatan tertinggi, sehingga negara diharuskan mengambil mendapatkan air susu ibu secara eksklusif, langkah langkah untuk memperkecil angka ketentuan lebih lanjut sebagaimana kematian bayi dan anak, memberikan dimaksud dalam diatur dengan perawatan kesehatan dasar bagi bayi, anak, peraturan pemerintah. dengan demikian, dan ibu hamil, serta menyusui, sebagai tindak lanjut dari perintah memberantas penyakit dan kekurangan tahun tentang gizi. memastikan semua orangtua diberi kesehatan, maka pemerintah telah informasi pengetahuan dasar tentang menerbitkan peraturan pemerintah nomor kesehatan gizi anak, manfaat pemberian air tahun tentang pemberian asi susu ibu asi), kesehatan dan penyehatan eksklusif. lingkungan, serta menghapus budaya yang pemerintah provinsi lampung juga merugikan kesehatan anak. mendukung penuh program pemberian asi pemerintah bertanggung jawab ekslusif tersebut dengan mengeluarkan menetapkan kebijakan dalam rangka kebijakan melalui peraturan daerah menjamin hak bayi dan anak untuk perda) nomor tahun tentang mendapatkan asi. pemerintah dalam pemberian asi eksklusif yang disahkan mewujudkan tanggung jawabnya dalam pada september dan peraturan pemenuhan hak bayi tersebut, telah gubernur perlu) lampung nomor menempatkan pengaturan pemberian asi tahun tentang tata cara penyediaan dalam undang undang kesehatan nomor fasilitas khusus menyusui dan atau tahun dalam memerah asi, susu formula bayi dan undang undang nomor tahun produk bayi lainnya. bukan hanya tentang kesehatan disebutkan bahwa setiap mendukung pemberian asi eksklusif, bayi berhak mendapatkan air susu ibu undang undang dan peraturan tersebut eksklusif sejak dilahirkan selama (enam) juga melindungi hak anak dan ibu dalam bulan kecuali atas indikasi medis. menyusui, mendapatkan perlindungan kemudian dalam hukum saat menyusui dan mendapatkan disebutkan bahwa selama pemberian asi fasilitas ruang publik. penyediaan air susu ibu) eksklusif pihak keluarga, fasilitas khusus tempat kerja dan sarana pemerintah, pemerintah daerah dan umum dapat mengacu pada peraturan masyarakat harus mendukung ibu bayi gubernur lampung nomor tahun secara penuh dengan penyediaan waktu dan tentang tata cara penyediaan fasilitas fasilitas khusus, dan dalam khusus menyusui dan atau memerah asi, ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah susu formula bayi dan produk bayi daerah, dan masyarakat juga bertanggung lainnya. jawab atas penyediaan fasilitas khusus kebijakan pemerintah tentang ditempat kerja dan tempat sarana umum. penyediaan fasilitas khusus menyusui sebagai tempat kerja dan sarana umum ini bukan pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut merupakan hal yang baru, hal tersebut teknis dari perintah nomor sudah diatur sejak tahun namun tahun tentang kesehatan untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya menyebutkan bahwa, pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan bertanggung jawab menetapkan kebijakan perundang undangan yang berlaku. khusus dalam rangka menjamin hak bayi nya provinsi lampung, berdasarkan analisis yuridis kebijakan pemerintah tentang penyediaan.( okta anita) pengamatan peneliti sudah ada perkantoran pemberian asi ekslusif secara medis tidak yang menyediakan ruang laktasi, tetapi hanya untuk bayinya namun juga demi belum sesuai standar dan juga fasilitas terjaminnya kesehatan reproduksi ibu, yang terdapat dalam nya belum maka ibu perlu didukung untuk dapat memenuhi syarat. begitu juga dengan memberikan asi ekslusif demi ruang laktasi yang ada instansi publik kepentingan kesehatan dirinya sendiri pelayan masyarakat, bahkan ada tempat selain bermanfaat bagi bayinya. tempat umum seperti terminal, pusat dalam tahun perbelanjaan, tempat wisata, hotel yang tentang pemberian asi ekslusif sedikit nya tidak menyediakan fasilitas khusus ada yang mengatur secara tegas menyusui. kegiatan menyusui untuk tugas dan tanggung jawab pemerintah. memenuhi kebutuhan asi bayi, dapat tugas dan tanggung jawab pemerintah dilakukan dimana saja. walaupun begitu, memiliki peranan yang sangat penting masih banyak ibu yang tidak memberikan dalam pelaksanaan pemberian asi asi eksklusif kepada bayi mereka. maka ekslusif. dari itu, untuk meningkatkan kepedulian pemerintah baik pusat maupun ibu mengenai pentingnya memberikan asi daerah memiliki tugas dan tanggung jawab eksklusif, salah satu cara yang dapat masing masing meliputi: dilakukan adalah menyediakan suatu menetapkan dan atau menyusun ruangan yang dapat mendukung ibu untuk kebijakan nasional terkait program menyusui secara nyaman dan privasi. pemberian asi ekslusif. berdasarkan latar belakang tersebut mengatur strategi program pemberian atas, permasalahan dalam penelitian ini asi ekslusif, yang dapat dilakukan adalah bagaimanakah jaminan ketersediaan secara terpadu, berjenjang, dan fasilitas khusus menyusui ruang publik berkesinambungan. dalam rangka mendukung program asi dalam menetapkan kebijakan nasional eksklusif provinsi lampung? daerah provinsi dan kabupaten kota, pemerintah daerah dapat menetapkan ii. pembahasan peraturan daerah perda) atau peraturan gubernur bupati walikota dengan kebijakan pemerintah tentang asi mengacu pada kebijakan nasional. eksklusif dalam menetapkan kebijakan program tanggungjawab pemberian asi pemberian asi ekslusif daerah, eksklusif tidak hanya dipikul oleh orang tua pemerintah daerah provinsi dapat bayi melainkan juga oleh negara. rizki memperhatikan kemampuan dan potensi nadia wiji, sumber daya manusia, kemampuan dan tahun tentang pemberian asi potensi sumber pendanaan, dan eksklusif menyebutkan air susu ibu dukungan masyarakat. menteri, menteri eksklusif yang selanjutnya disebut asi terkait, kepala lembaga pemerintah non eksklusif adalah asi yang diberikan kepada kementerian, gubernur, dan bayi sejak dilahirkan selama (enam) bupati walikota melakukan pembinaan bulan tanpa menambahkan dan atau dan pengawasan terhadap pelaksanaan mengganti dengan makanan atau minuman program pemberian asi ekslusif sesuai lain. penelitian membuktikan manfaat dari dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pranata hukum volume nomor januari masing masing. pembinaan dan cakupan bayi mendapat asi ekslusif pengawasan sebagaimana dimaksud provinsi lampung atas ditujukan untuk meningkatkan pemberian air susu asi) pada peran sumber daya manusia dibidang bayi usia tahun mempunyai arti sangat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, penting, terutama menyangkut pemenuhan dan satuan pendidikan kesehatan dalam kebutuhan zat gizi dan zat lain pembentuk mendukung keberhasilan program kekebalan tubuh terhadap penyakit. pemberian asi eksklusif, meningkatkan pemberian asi secara eksklusif usia peran dan dukungan keluarga dan bulan dipandang sangat strategis, karena masyarakat untuk keberhasilan program pada usia tersebut kondisi bayi masih asi eksklusif, dan meningkatkan peran sangat labil dan rentan terhadap berbagai dan dukungan pengurus tempat kerja penyakit. berdasarkan data kementrian dan penyelenggara sarana umum untuk kesehatan republik indonesia pada tahun mencapai keberhasilan program tentang cakupan asi eksklusif pada pemberian asi eksklusif. pembinaan provinsi lampung mengalami penurunan dan pengawasan sebagaimana dimaksud sebesar hal ini terlihat dari pusat pada dilaksanakan melalui data dan informasi pusdatin) kemenkes advokasi dan sosialisasi peningkatan yang menyebutkan bahwa lampung pemberian asi eksklusif, pelatihan dan berada pada angka pada tahun peningkatan kualitas tenaga kesehatan sedangkan pada tahun mengalami dan tenaga terlatih, dan atau monitoring penurunan pada angka dari target dan evaluasi. persen. hal tersebut menyatakan bahwa menteri, menteri terkait, kepala lembaga kebijakan peraturan daerah provinsi pemerintah non kementerian, gubernur, lampung terkait pemberian asi eksklusif dan bupati walikota dalam masih kurang efektif. cakupan bayi melaksanakan pembinaan dan mendapatkan asi ekslusif provinsi pengawasan dapat mengikutsertakan lampung tahun sebesar masyarakat. dimana angka ini masih bawah target pembinaan dan pengawasan terhadap yang diharapkan yaitu adapun trend pelaksanaan pemberian asi eksklusif cakupan bayi mendapat asi eksklusif dilaksanakan tidak hanya pada situasi provinsi lampung tahun adalah normal namun juga pada situasi bencana sebagai berikut atau darurat. pengawasan juga dilakukan terhadap produsen atau distributor susu formula nan bayi dan atau produk bayi lainnya yang amang melakukan kegiatan promosi susu formula bayi agar tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang tanpa undangan. kmesocat. asi es, aga jane fan asa ana (apa |s1a! beta ilawiasasfsalasfn mfafonfar dapat dilihat berdasarkan data capaian per kabupaten dan kota tersebut, tidak ada analisis yuridis kebijakan pemerintah tentang penyediaan.( okta anita) satupun kabupaten atau kota yang tersebut juga dicantumkan dalam peraturan mencapai target yang diharapkan. menurut gubernur perlu) lampung nomor data profil kesehatan provinsi lampung tahun tentang tata cara penyediaan tahun cakupan bayi mendapatkan fasilitas khusus menyusui dan atau asi eksklusif menurut kabupaten kota memerah asi, susu formula bayi dan provinsi lampung tahun adalah produk bayi lainnya. sebagai berikut peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah asi, dalam dan disebutkan bahwa persyaratan penyediaan all ruang atau fasilitas khusus menyusui dan atau memerah asi harus berupa: tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 aan ada pintu yang dapat dikunci, mudah dibuka ditutup, lantai keramik semen karpet, kebijakan dan penegakan hukum memiliki ventilasi dan sirkulasi udara penyediaan fasilitas khusus menyusui yang cukup, setiap kebijakan publik diharuskan bebas potensi bahaya tempat kerja mempunyai standar dan sasaran yang jelas termasuk bebas polusi: sehingga memudahkan implemented untuk lingkungan cukup tenang jauh dari memahami dan melaksanakan kebijakan kebisingan, tersebut suhartono, dalam undang penerangan dalam ruangan cukup dan undang nomor tahun tentang tidak menyilaukan, kesehatan, disebutkan bahwa kelembaban berkisar antara penyediaan fasilitas khusus menyusui maksimum diadakan tempat kerja dan tempat sarana tersedia wastafel dengan air mengalir umum. selanjutnya dalam peraturan untuk cuci tangan dan mencuci pemerintah nomor tahun tentang peralatan. pemberian asi eksklusif, tercantum pada peralatan ruang asi sekurang disebutkan tentang tempat kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan kerja dan sarana umum harus mendukung asi dan peralatan pendukung lainnya program pemberian asi dengan sesuai standar. peralatan menyimpan asi menyediakan fasilitas khusus untuk yaitu: lemari pendingin untuk menyimpan menyusui dan memerah asi. tempat asi, gel pendingin (ice pack), tas untuk sarana umum yang dimaksud adalah membawa asi pecahan (cooler bag), dan fasilitas pelayanan kesehatan, hotel, tempat stabilizer botol asi. peralatan pendukung rekreasi, terminal, stasiun, bandara udara, lainnya meliputi: meja tulis, kursi dengan pelabuhan, tempat perbelanjaan, gedung sandaran untuk ibu memerah asi, olahraga dan termasuk juga lokasi konseling menyusui kit yang terdiri dari pengungsian. pengaturan tentang ruang model payudara, boneka, cangkir minum khusus menyusui dan memerah asi asi, split, media kie tentang asi yang pranata hukum volume nomor januari terdiri dari poster, foto, leaflet, lemari pengetahuan dan cara pemberian asi yang penyimpan alat, dispenser dingin dan benar. para ibu yang menyusui dan bekerja panas, alat cuci botol, tempat sampah dan bisa tetap memberikan zat terbaik itu penutup, penyejuk ruangan ac kipas kepada anaknya. bila memungkinkan bisa angin), nursing apron kain pembatas atau membawa bayi tempat kerja, namun hal pakai key untuk memerah asi, balap ini akan sulit dilaksanakan apabila untuk kompres payudara, tisu lap tangan tempat bekerja atau sekitar tempat dan bantal untuk menopang saat menyusui. bekerja tidak tersedia sarana penitipan bayi tersedianya fasilitas khusus atau ruang laktasi. bila tempat kerja menyusui dan atau memerah asi bagi ibu dekat rumah, ibu mungkin bisa pulang menyusui yang sedang bepergian untuk menyusui bayi selama jam istirahat. tempat tempat umum maupun untuk wanita bila tempat kerja jauh para ibu bisa pekerja yang menyusui tentu sangatlah memerah asi setiap dua atau tiga jam diharapkan dan bermanfaat sekali. tempat kerjanya. dan tentu saja tempat kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa kerja harus menyediakan sarana dan saat ini masa cuti melahirkan hanya fasilitas yang layak untuk mewujudkan hal diberikan selama tiga bulan saja, dimana tersebut. menurut ketentuan dan peraturan lain yang juga sangat undang undang nomor tahun mendukung tentang penyediaan ruang tentang ketenagakerjaan, bahwa laktasi bagi ibu yang bekerja adalah pekerja buruh perempuan (maksudnya, peraturan bersama menteri negara karyawan wanita atau karyawati), berhak pemberdayaan perempuan, menteri tenaga memperoleh istirahat atau cuti hamil kerja dan transmigrasi, dan menteri selama bulan (dalam arti, satu bulan kesehatan nomor dan lima belas hari) sebelum saatnya men. pp xi1 per. men x11 melahirkan anak, dan cuti melahirkan menkes pb xi1 tentang selama bulan (satu bulan dan hari) peningkatan pemberian asi selama waktu sesudah melahirkan, menurut perhitungan kerja tempat kerja, disebutkan bahwa dokter kandungan atau bidan. sedangkan memberikan kesempatan kepada pekerja bayi masih harus mendapatkan asi wanita untuk memberikan atau memerah eksklusif, yaitu hanya memberikan asi asi selama waktu kerja, menyimpan asi saja tanpa pemberian makanan atau perah untuk diberikan kepada anaknya. minuman lain selama enam bulan dan sebelumnya, dalam konvensi ilo kemudian diteruskan sampai usia tahun. modernity protection convention wanita pekerja tetap harus memastikan dinyatakan bahwa wanita bayinya memperoleh kecukupan asi. sejak berhak untuk mendapatkan waktu istirahat dari hari pertama melahirkan para ibu (lebih dari sekali sehari), ataupun sudah bisa mulai menabung arsip (asi memperoleh pengurangan jam kerja (yang perah) sehingga nantinya pada saat bekerja tetap digaji) untuk menyusui anaknya atau sudah tersedia stok arsip. ibu bekerja tidak memerah atau memompa asi. menghalangi atau mengurangi hak anak melalui regulasi yang tepat tersebut, untuk mendapatkan asi penuh. agar ibu diharapkan ibu menyusui mendapatkan yang bekerja juga dapat memberikan asi perlindungan hukum saat menyusui dan eksklusif kepada bayinya perlu mendapatkan fasilitas menyusui ruang analisis yuridis kebijakan pemerintah tentang penyediaan.( okta anita) publik, sehingga jika semua peraturan menyusui yang tidak layak pakai atau ruang tersebut bisa dilaksanakan tempat menyusui yang dialihfungsikan oleh bekerja, tidak akan terjadi lagi realita orang orang yang tidak bertanggung jawab, seperti yang dihadapi selama ini. sebagai dan tidak tersedianya anggaran khusus dari contoh ada ibu yang harus mencuri waktu pihak swasta maupun pemerintah untuk memerah asi, memerah asi sudut membuat fasilitas khusus menyusui ruangan, mushalla kantor dan tentu saja tersebut. berdasarkan penelitian, masih dengan perasaan tidak nyaman, serta banyak kantor pemerintahan, kantor swasta asas. padahal, untuk bisa menghasilkan dan fasilitas publik (seperti tempat asi yang deras, maka ibu harus berada pembelanjaan, stasiun, terminal, dan lain ruangan yang nyaman, perasaan yang lain) yang belum memiliki ruang menyusui. tenang. jadi seharusnya bekerja atau berada lalu, ada juga ruang menyusui yang dinilai luar rumah ataupun bepergian bukan tidak layak pakai karena alasan kebersihan merupakan suatu alasan atau kendala bagi atau ukuran yang sangat kecil, sedangkan para ibu dalam menyusui bayinya, asalkan banyak ibu yang membutuhkan ruangan tersedia fasilitas ruang laktasi publik yang tersebut. hal hal ini sangat disayangkan memadai. mengingat ibu menyusui dituntut untuk penerapan dari kebijakan juga dapat menyusui kapanpun dan manapun, tentunya memiliki hambatan lain yang tergantung permintaan bayi. tidak tidak lepas dari pengaruh para tersedianya ruang untuk menyusui stakeholder aktor yang terkait. dalam suatu tempat umum ini sedikit banyak menjadi kebijakan selalu ada dua kubu yang faktor penyebab ketidakberhasilan berseberangan yaitu kubu yang pro atau pemberian asi eksklusif dari ibu kepada kubu yang mendukung kebijakan tersebut bayi. dan kubu kontra atau yang menentang menurut satjipto raharjo kebijakan tersebut. pihak pihak yang penegakan hukum merupakan suatu usaha sebenarnya mendukung kebijakan ini untuk mewujudkan ide ide kepastian adalah gubernur lampung, dinas hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan kesehatan provinsi lampung, tenaga menjadi kenyataan. proses perwujudan kesehatan, lsm terkait dengan pemberian ketiga ide inilah yang merupakan hakekat air susu ibu secara eksklusif who, dari penegakan hukum. penegakan hukum unicef, ami) dan ibu menyusui. dapat diartikan pula penyelenggaraan sedangkan sisi lain ada pihak pihak yang hukum oleh petugas penegakan hukum dan kontra adalah produsen susu formula. setiap orang yang mempunyai kepentingan menurut informasi yang peneliti dan sesuai kewenangannya masing masing peroleh masih banyak hambatan yang menurut aturan hukum yang berlaku. dijumpai untuk mendirikan ruang laktasi satjipto raharjo, sehingga ruang laktasi baru diadakan dalam perspektif penegakan sejumlah kecil instansi kerja, baik itu hukum, khusus nya hukum pidana sektor pemerintah maupun swasta. masih sebagaimana tercantum dalam peraturan kurangnya akses untuk menyusui atau pemerintah nomor tahun tentang fasilitas khusus menyusui tempat umum pemberian asi eksklusif yaitu seperti ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tidak adanya ruang khusus menyusui, ruang yang tidak melakukan inisiasi menyusui pranata hukum volume nomor januari dini, menempatkan ibu dan bayi dalam satu tempat tempat umum maupun untuk wanita ruang rawat. selain itu, tempat kerja dan pekerja yang menyusui tentu sangatlah tepat sarana umum yang tidak menyediakan diharapkan dan akan sangat bermanfaat ruang menyusui, pelaku swasta dan bagi ibu menyusui serta dapat perkantoran pemerintah maupun mensukseskan program pemerintah tentang pemerintah daerah juga tidak memberi asi eksklusif. pemerintah pusat dan kesempatan bagi ibu menyusui untuk daerah telah mengeluarkan berbagai memanfaatkan fasilitas tersebut. perbuatan kebijakan melalui peraturan perundang perbuatan tersebut apabila dilanggar maka undangan. melalui regulasi yang tepat akan dikenakan sanksi yang tercantum tersebut, diharapkan ibu menyusui dalam undang undang nomor mendapatkan perlindungan hukum saat tahun tentang kesehatan yang menyusui dan mendapatkan fasilitas menyatakan bahwa setiap orang yang menyusui ruang publik. masih banyak dengan sengaja menghalangi program hambatan yang dijumpai untuk mendirikan pemberian asi eksklusif sebagaimana ruang laktasi sehingga ruang laktasi baru dimaksud dalam diadakan sejumlah kecil instansi kerja, dipidana penjara selama satu tahun dan baik itu sektor pemerintah maupun denda paling banyak swasta. dalam perspektif penegakan rp. (seratus juta rupiah). hukum, proses penegakan hukum terhadap kenyataan yang terjadi lapangan, pelanggaran tempat kerja dan tepat sarana proses penegakan hukum terhadap umum yang tidak menyediakan ruang pelanggaran tersebut bisa dikatakan belum menyusui, pelaku swasta dan perkantoran berjalan, padahal dan sanksi sudah pemerintah maupun pemerintah daerah juga jelas diatur oleh undang undang. namun tidak memberi kesempatan bagi ibu dalam penegakan hukum nya, undang menyusui untuk memanfaatkan fasilitas undang nomor tahun tentang tersebut dikatakan belum berjalan sesuai kesehatan ini juga memiliki kekurangan peraturan perundang undangan. yaitu tidak dijelaskan secara jelas pihak pihak yang berwenang terkait pelaksanaan saran program asi eksklusif ini, mulai dari pemerintah agar dapat lebih aparat penegak hukumnya, hingga pihak menekankan kepada semua pihak dan mana yang berkewajiban mengawasi. instansi terkait agar dapat memfasilitasi ibu disamping itu juga masih belum ada menyusui dengan ruangan khusus lembaga khusus yang mengawasi menyusui. sangat penting bagi pemerintah pelaksanaan program asi eksklusif untuk mengkomunikasikan pentingnya asi lingkungan kerja, sarana umum, bahkan dan menyusui kepada masyarakat luas rumah sakit. dengan berbagai cara secara konsisten. hal ini diharapkan dapat membangun opini ti. penutup publik yang positif tentang asi dan menyusui. jika semua pihak sudah kesimpulan tereduksi akan pentingnya asi dan tersedianya fasilitas khusus menyusui, niscaya dukungan yang menyusui dan atau memerah asi bagi ibu diperoleh ibu menyusui pun akan menyusui yang sedang bepergian analisis yuridis kebijakan pemerintah tentang penyediaan.( okta anita)0o11 perlu memberikan insentif fiskal kepada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, bahwa berdasarkan huruf huruf dan ataukegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf. dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan peraturan menteri keuangan nomor(l) atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi diberikan pembebasan bea masuk. pembebasan bea masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada diberikan terhadap barang yang nyata nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumipembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diberikan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi, kepada: badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengikat kontrak kerja sama dengan badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi: dan pertamina persero). untuk kegiatan usaha panas bumi, kepada badan usaha yang mendapat wilayah kerja pertambangan wkp) atau mendapatkan penugasan survey pendahuluan atau ijin usaha pertambangan panas bumi, pt. pertamina persero), dan pt. geo dipa energi. (l)peraturan menteri keuangan nomor (dua belas) bulan(dua belas) bulan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh direktur jenderal mineral, batubara, dan pan, dasar kontrak: wilayah kontrak, kantor pelayanan bea dan cukai tempat pemasukan barang, pos tarif: uraian barang, jumlah satuan barang, perkiraan harga nilai impor, il. jenis kegiatan (eksplorasi atau eksploitasi), pimpinan perusahaan kontraktor. permohonan sebagaimana dimaksud pada dan harus dihampiri dengan copy npp, nomor induk kepabeanan nik), copy kontrak kerja sama untuk sektor minyak dan gas bumi, untuk pengajuan yang pertama kali, dan copy izin usaha atau penugasan survey untuk panas bumi, untuk pengajuan yang pertama kali. terhadap permohonan pembebasan bea masuk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan inperaturan menteri keuangan nomor pada saat peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku, terhadap important barang barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang dilakukan sejak tanggal juli sampai dengan desember dapat diberikan pembebasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan ini, sehingga terhadap important yang masih dalam proses fasilitas vooruitslag, dapat diselesaikan dengan menggunakan pemberitahuan impor barang pib) definitif. important yang menggunakan fasilitas vooruitslag dan sedang dalam proses penagihan, maka penasihatnya tidak dilanjutkjdih.kemenkeu.. jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil berlaku pada kementerian komunikasi dan informatika meliputi penerimaberasal dari: penyelenggaraan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan praktik kerja industri siswa, dan cc. penyelenggaraan uji kompetensi. jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada jdih:kemenkeu.go.ik huruf dibagi atas (empat) tingkat, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat mahir, dan nontingkat dan dilaksanakan dengan metode luring, daring, atau kombinasi: huruf dibagi menjadi (tujuh) tingkat, yaitu tingkat sampai dengan tingkat dan dilaksanakan dengan metode luring atau daring. penentuan tingkat sebagaimana dimaksud pada ditetapyang dilaksanakan dengan metode luripnb sebagaimana dimaksud pada huruf yang dilaksanakan dengan metode daring atau kombinasi, dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut: metode daring dikenakan tarif sebesar dari tarif metode luring sebagaimana dimaksud pada metode kombinasi dikenakan tarif sebesar dari tarif metode luring sebagaimana dimaksud pada dalam hal jenis pnb sebagaimana dimaksud pada huruf yang dilaksanakan dengan metode daring dikenakan tarif sebesar dari tarif metode turing sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja jdih.kemenkeu.go.idd,perjanjian kerja sama. (l) tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam sesuaisebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau y60 (nol persen).omunikasi dan informatikajdih.kemenkeu.go.ids seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian komunikasi dan informatika(syah ningpenerimaan negara bukan satuan tarif pajak penyelenggaraan pelatihdilaksanakan dengan metode luring tingkat dasar per peserta per jam pelatihan tingkat menengah per peserta per jam pelatihan tingkat mahir per peserta per jam pelatihan nontingkat per peserta per jam pelatihan penyelenggaraan pelatihan per peserta praktik kerja industri siswapenyelenggaraan uji kompetensidengan metode luring tingkat tingkat per peserta jdih.semen u.9o ay, tan jenis penerimaan negara bukan satuan tarif pajak tingganas kementerian fsy nin9730213rekening pemerintah pada kementerian negara lembaga satuan kerja yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara, uang penerimaan pembiayaan, dan uang yang berasal dari penerimaan negara lainnya, harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, bahwa untuk mewujudkan pengelolaan rekening pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pengadministrasian rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan direktorat jenderal bea dan cukai, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penyetoran saldo rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan bea dan cukai yang telah mengendap kas: menimbimbang. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:yang dipungut oleh direktorat jenderal bea dan cukai. ntor pelayanan bea dan cukai yang selanjutnya disebut kantor pelayanan adalah kantor pelayanan utama bea dan cukai, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean, dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya cukaataualdo yang ada, merupakan saldo yang tidak diambil oleh pemiliknya dengan kriteria sebagai berikut: tidak diambil dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun terhitung sejak tanggal bukti penerimaan jaminan, dalam hal saldo diperoleh dari jaminan tunai yang telah diselesaikan kewajiban kepabeanan dan atau kewajiban bukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak diambil dalam jangka waktu paling lama (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman atas uang sisa hasil lelang, dalam hal saldo diperoleh dari uang sisa hasil lelang yang telah lewat batas waktu penampilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau saldo yang terdapat rekening lainnya pada bendahara penerimaan direktorat jenderal bea dan cukai yang tidak teridentifikasi sumber saldo dan atau peruntukan solonya. unit pada kantor pelayanan yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan melakukan identifikasi atas nilai saldo yang ada dalam rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan direktorat jenderal bea dan cukai. identifikasi atas nilai saldo sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menentukan nilai saldo yang telah mengendap kas negara. identifikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: penelusuran dokumen dalam bentuk hardcore atau softcopy, penelusuran data pada aplikasi atau catatan manual, dankantor pelayanan yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan kepada menyetor uang atas rekening koran yang diperoleh dari rekening lainnya. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada yang menyatakan: terdapat kesesuaian antara dokumen dan data dengan hasil konfirmasi kepada menyetor uang, atau tidak terdapat kesesuaian antara dokumen dan data dengan hasil konfirmasi kepada menyetor uang, dituangkan dalam berita acara identifikasi. berita acara identifikasi sebagaimana dimaksud padaidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf pejabat bea dan cukai melakukan pengumuman melalui: laman direktorat jenderal bea dan cukai, dan papan pengumuman kantor pelayanan. apabila dalam jangka waktu (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada saldo rekening yang mengendap tidak diambil oleh pemiliknya, atas saldo dimaksud beralih statusnya menjadi milik negara dan dapat dilakukan penyetoran kas negara. penyetoran saldo rekening yang mengendap sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang mempunyai tugas dan fungsi bidang perbendaharaan melalui bank pos persepsi. pejabat bea dan cukai melakukan penyetoran saldo rekening yang mengendap sebagaimana dimaksud dalamkode billing sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh melalui perekaman data sistem billing direktorat jenderal bea dan cukai dengan menggunakan akun#an kepala bagian kementerian birohukum arif bintaro yiwonkaa nip lampircontoh format berita acara identifikasi saldo mengendap rekening lainnya kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea dan cukai kantor ereooo don nenenenanannnnenannnnnnn woman kantor wocooowceronareesaxesersesetenainnen ounitennevansunasenn berita acara identifikasi saldo mengendap rekening lainnya nomor anna. tanggal sekawan aware pada hari ini .( s)., tanggal . bulan . tahun .@)rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan dengan hasil sebagai berikut, kesimpulan hasil penelusuran dokumen: mengetahui: kepala seksi petugas peneliti") ss) kuman dengan nani mean panennya nip cra enoisnnes sana nah menyetujui: kepala pejabat eselon iii'") pen pada. nip . tembusan: direktur week0wi( sena nasa kepala kanwil. dalam hal petugas yang melakukan penelusuran lebih dari satu tandatangan, bisa ditambahkan #) pilih salah satu pejabat yang menandatangani berita acaraatau kantor pelayanan utama bea dan cukai. nomor diisi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang melakukan identifikasi saldo mengendap. tidak perlu diisi jika identifikasinomor diisi nomor berita acara identifikasi saldo mengendap. nomor diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara identifikasi saldo mengendap. nomor diisi hari ditandatanganinya berita acara identifikasi saldo mengendap. nomor diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya berita acara identifikasi saldo mengendap. nomor diisi nomor urut dari identifikasi saldo mengendap. nomor diisi nomor rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan. nomor diisi nama rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan. nomor diisi nama bank tempat rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan disimpan. nomor diisi nama pemilik uang (menyetor) jika diketahui. nomor diisi jenis kegiatan dari penyetoran uang yang telah mengendap. contoh: jaminan tunai. nomor diisi jumlah saldo yang mengendap. nomor diisi keterangan tambahan yang diperlukan terkait proses identifikasi saldo mengendap. nomor diisi kesimpulan hasil identifikasi saldo mengendap, dapat disetorkan kas negara atau tidak dapat disetorkan kas negara. nomor diisi nama jabatan pejabat setingkat eselon padayang melaksanakan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan. nomor diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani berita acara identifikasi. nomor diisi nomor identitas pegawai pejabat bea dan cukai yang menandatangani berita acara identifikasi. nomor diisi nama pegawai yang melakukan identifikasi saldo mengendap. nomor diisi nomor identitas pegawai pegawai yang melakukan identifikasi saldo mengendap. nomor diisi naomor identitas pegawaiama direktorat lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penagihan.dalam hal identifikasi dilakukan olehb, kepala bagian t.u. kementerian jiro umum arif amar yuwono nip metoo

ape pkepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten pasuru hidup. kepala unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan hidup yang selanjutnya disebut. kelompok jabatan fungsional adalah kelompokdan susunan organisasi uptdinas. susunan organisasi upt laboratorium lingkungan hidup terdiri atas: kepala upt, pelaksana: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt laboratoriumuraian tugas dan fungsi bagian kesatu kepala unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan hidup kepala upt laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan upt laboratorium lingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt laboratorium lingkungan hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut merencanakan kegiatan teknis upt berdasarkan rencana kerja dinas lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar membagi tugas pelaksanaan kegiatan, membimbing pelaksanaan kegiatan lingkungan ulayanan teknis laboratorium lingkungan sesuai prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar, melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi laboratorium lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar, melaksanakan pedoman petunjuk teknis kegiatan standar operasional pelayanan sop), standar pelayanan sp) dan standar pelayanan minimum spm) upt laboratorium lingkungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar, membuat laporan pelaksanaan kegiatan lingkungan upt laboratorium lingkungan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya. bagian kedua pelaksana rincian tugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada pt laboratorium lingkungan hidupkepala dinas melalui kepala upt. tiap kelompok laboratorium lingkungan hidupbagian kesatu upt sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah upt laboratorium lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja uptd.h.bagian kedua pelaporan kepala upt menyampaikan laporan kepada kepala dinas. bab pembiayaan segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi upt laboratorium lingkungan hidup dibebankan kepadaketentuan penutup bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan hidup dinas lingkungan hidup kabupaten pasurulingkungan hidupysambutan menteri negara yel ata aparatur negara donasi pada acara seminar peta jalan mewujudkan cita cita kemerdekaan jakarta, mei tan o13 je selanjutnya berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut ditetapkan (tiga) misi pembangunan nasional,::jawab jawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhinya melahirkan perlawanan dan pemberontakan.: semboyan bhinneka tunggal ika dalam lambang negara harus diri dan dipraktikkan:semangat pancasila d:, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan: hak rakyat untuk memperoleh keadilan: hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses .,diterjemahkan kedalam program program pembangunan yang hendak dicapai dalam (!ima) tahun. diharapkan hingga tahun nanti langkah langkah pembangunan itu mulai bisa meletakkan pondasi yang kuat untuk mencapai posisi negara maju dan sejahtera diakhir pembangunan jangka panjang pada tahun negara maju dan sejahtera itulah yang kita tuju dalam jangka yang tidak terlalu lama, karena kesejahteraan hidup bersama itu yang menjadi perekat utama serta kekuatan pokok keutuhan bangsa indonesia. memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh uud negara tahun merupakan salah satu kunci keutuhan nkri. upaya mewujudkan kesejahteraan umum dewasa ini sudah mulai menunjukkan hasil hasilnya yang ditandai antara lain laju pertumbuhan ekonomi pada tahun mencapai inflasi pdb perkapita rp. juta us$ ekspor us$ juta dan lain lain. sementara itu pemberantasan korupsi terus ditingkatkan, pelayanan publik terus diperbaiki, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. dan yang sangat penting adalah pelaksanaan demokratisasi berlangsung cepat dan besar harapan indonesia akan tampil sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah india dan amerika serikat. semangat membangun dan hasil hasil yang dicapai baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah ini supaya terus didukung, didorong dan disosialisasikan. budaya kritis itu baik, akan tetapi jangan saling menyalahkan serta senang menjelekkan bangsa sendiri. kebiasaan menjelekkan bangsa sendiri harus dicegah dan dihindari karena berdampak buruk pada persatuan dan citra bangsa. pembangunan nasional sangat memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. hadirin sekalian, dalam upaya menegakkan nkri serta melaksanakan pembangunan ada satu unsur pemerintahan negara yang harus diperhatikan yaitu birokrasi. peranan birokrasi ini sangat penting dan strategis karena birokrasi itu yang melaksanakan keputusan politik dalam pengelolaan pemerintahan. oleh karena itu dalam negara indonesia harus bangun birokrasi yang kuat serta mampu secara efektif dan efisien melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan dan pembangunan. untuk itu dewasa ini sedang dilancarkan program reformasi birokrasi. reformasi birokrasi merupakan salah satu bagian dari reformasi nasional yang diarahkan pada upaya penting yaitu: perubahan mindset dan culturaiset pegawai negeri guna meningkatkan kualitasnya menjadi pegawai yang profesional, handal, dan bermoral sehingga mampu mengayomi dan melayani masyarakat. membangun sistem birokrasi yang efektif dan efisien dengan menata kelembagaan, "kepegawaian, penatalaksanaan dan pengawasan. kedua langkah tersebut didukung oleh penerapan tik teknologi informasi dan komunikasi) berupa e gov, e proc, sin dan lain lain. juga dipacu dengan percepatan pemberantasan kkn. segala daya upaya reformasi birokrasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan selanjutnya menciptakan pemerintahan yang bersih menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau good governance. meningkatkan kualitas pelayanan publik diletakkan pada prioritas yang tinggi karena selain merupakan tugas pokok birokrasi juga menjadi tuntutan kuat dari masyarakat. kinerja birokrasi dinilai dengan tingkat keberhasilan melaksanakan pelayanan publik yang prima. pelayanan publik yang prima bisa mendorong investasi yang pada gilirannya mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. pelaksanaan program pelayanan publik yang prima ini sudah mulai menunjukan hasil yang menggembirakan antara lain ditandai pada tahun ini kabupaten kota serta tiga provinsi telah melaksanakan pelayanan terpadu dalam bentuk one stop services oss) sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai keperluannya. diharapkan pada tahun tahun berikutnya semua instansi pusat dan daerah mampu memberikan pelayanan prima. dampak positif pelayanan publik ini sangat besar karena bisa memberdayakan masyarakat serta mendorong investasi juga mampu meningkatkan citra bangsa indonesia. saudara saudara sekalian, diakhir sambutan ini, perlu saya mengemukakan betapa penting kita harus mempertegas unsur unsur pemersatu bangsa. unsur pemersatu bangsa yang fundamental yaitu kesamaan sejarah dan cita cita. bangsa indonesia memiliki kesamaan sejarah yang panjang dalam perjuangan melawan penjajahan untuk merebut kemerdekaan. dalam kemerdekaan bangsa itu kita bangun negara kesatuan republik indonesia nkri) untuk mencapai cita cita terwujudnya masyarakat indonesia yang adil dan makmur. perjuangan bangsa mencapai cita cita itu kita tempuh dengan sarana dan wahana pancasila. oleh karena itu pancasila sebagai dasar negara dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. pancasila kita jadikan sebagai landasan operasional pembangunan nasional. sebagai landasan operasional, secara obyektif pancasila menjiwai semua peraturan perundang undangan dan secara subyektif pancasila menjadi acuan sikap dan perilaku masyarakat indonesia. mendudukkan dan memfungsikan pancasila sebagai dasar negara dan landasan operasional kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat vital agar pancasila dilaksanakan dalam kehidupan nyata. jangan hanya menjadi wacana melainkan sudah menjadi kenyataan. pelaksanaan pancasila yang konsisten dan berkelanjutan akan semakin erat mempersatukan bangsa indonesia ini. upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara indonesia ini juga kita tempuh dengan pembangunan sistem politik demokrasi. demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara telah berkembang pesat, walaupun kadang kadang ada yang kebebasan. keadaan ini dapat dimaklumi karena memang kita sekarang dalam proses belajar berdemokrasi. betapapun beratnya tantangan yang dihadapi, demokrasi harus jalan terus. kelangsungan hidup dan keutuhan nkri tergantung juga pada keberhasilan membentuk indonesia yang demokratis. dalam negara yang demokratis bisa dicegah suksesi kekuasaan negara yang keras serta terjamin kelangsungan pembangunan. kehidupan negara tidak tergantung pada orang melainkan pada sistem kenegaraan sehingga warga negara merasa menu handarbeni, menu hangrungkebi, mulai sarira hangrasawani maksudnya ikut memiliki ikut bertanggungjawab dan selalu mawas diri apa yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara. bapak bapak, ibu ibu dan hadirin sekali, demikianlah hal hal yang kami sampaikan pada seminar yang penting ini. masih merupakan pokok pokok pikiran dalam rangka menyusun peta jalan mewujudkan cita cita kemerdekaan. saya menyadari bahwa upaya mewujudkan cita cita kemerdekaan itu tidak mudah bahkan teramat berat. namun saya yakin saat mau insya allah kita bisa. ada lima faktor penentu keberhasilan upaya kita ini yaitu: kemauan dan komitmen, kesamaan persepsi dan tujuan, konsistensi dan kontinuitas, ketersediaan dana dan dukungan masyarakat. jangan upaya yang mulia ini berhenti sampai wacana akan tetapi menjadi kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. race race rantai, malang malang patung. jer basuki powo beda. maksudnya singkirkan semua penghalang, rela berkorban untuk mencapai kesejahteraan rakyat. semoga seminar ini berlangsung lancar dan bermanfaat bagi indonesia menatap masa depan. atas perhatian para hadirin sekalian saya mengucapkan terima kasih. semoga allah swt selalu meridhoi usaha kita bersama. terima kasih. wassalam'alaikum wr. wb. menteri negara pendayagunaan aparatur negara, maru aio) aan apps six sop murio effendi man !le| nae hak agar aas ang aas (an arena leg near deret taka cun daa seakan mena jan beat sera una sia tata eat panen esa men nak ten aan aau (aa han peron tana ten maa) srg gan ber dan pena mal maa anna mena dana si joo opa sapta lan ea: banya mena haa nee sen sas tera lan aan para tangan beda aan nata pangan daun neng pata bea nan naa tgn sea eka, tae lea penang nae aka. san nan gan ane nebak casa menara ena nga basa ang haa sian gate han ant nan pelan bangla selada mena kak laga sen maa asa neta ian pen sek kak lena eri dea san senar eman neha tit san matah sea tab jala pan aan san naa layan san int menata mean una sage tgn tag see pan sen berasa peng era nenek pesan pat tue pan aan gen ta, sean agen sea mean naa sera ana tenan nan sea baka paha an, pee toe anu naa nan sean un, seng aan eta, pen rey pan, bra tee sent tana san apa aaa aan ana "es ahn dan pan nenek ana anna ate tabel ane lana mera ten aha naa naka sen nan been una pena leg pre vena uk! para nan mara sana han mana tea men tana aan ana ara ae. nan kan aek aan bn. bah tan maan aaa ann pen ener hana aan aan nen tan ala hana bae inan dea ana tan sena tana dai ena tai mera peg, tenar san taat snn pen maa haa png nana and den pan kah pen bp, kang sea ina bra page tae ana den kera mat una snn eat sir ten map anne ana lena aan ena ana saat neh, desain kei maa kan aan dae span heru het sean meh ter, lena ana nan test aan nba lean ana ata pena yan tan aaaa sha masa buat han tien pen uka naa naa aah haa sana dan bap bana mai tang 3i nan ena aaa anh dag pen ana hata meng bana sad pa, mer bea sen kan sana par peron eat nani bed pen mona pen suki hah dee are una nang yen nara ist nan bsa pen hak muntah ana ina near peran tpa tag pena see nata lan han osn una bia sekali dea man taka pen kasi sen nan sasa ato a93 haa pen eta lana lega bes gang bana nenek nata mata loh meng buat ane hpn bahan ena mean ena mena ang lap hata tang eng pena kan ara teja aang men hae sig tana nae manga kanya, kang has ten ran ra: pen teri ang, jig ar kr, 2en sas 2ne nan ken kena nan aa? aan peta lea sak sen pena taka man aan desa bai tgn en han peng eat sena ena ani aan pan yna sad fan pen ita nan tea aan, eren san anta. pan ara pap s1. tea sena. see hal tah veyugak ga: pesan tin ana bet para han saki bia ag (ee tan ska tana aan tag hana para peran akta pia sea haa tenaga, hei ter naa men bra yama ana aan sena naa kia masa tani ara ane seakan pena oat lae any naa bee ang ganga nata pena ann seakan aha sang mare kaya kena rea saga s3! meng kaga: nana cra an sau mean san una ben maa yaa maan masa nan lebak neng hang pan he men leg tentara, nak: luna maa bana san ton naa mer ana ann tan tai sena aon setan can tea akan ten . sea pia sek pena aan bra rea tenan lae ane pro san sea ana saat pan pena uang ban kane anna kaa wee pan tae den akan sele mae ana bia nan naa sean nan ana tan uan anakan tt. hee eng sena hns ten rang ara kas tah uns tandai aen ana sana sah aan anna . pas nan tea rene sera kal pap sea bea sambutan menteri negara pendayagunaan aparatur negara pada acara seminar peta jalan mewujudkan cita cita kemerdekaan jakarta, mei wassalam'alaikum wr. wb. yth. sdr. ketua mahkamah konstitusi yth. sdr. menko perekonomian yth. para pimpinan gerakan jalan lurus, para peserta seminar dan hadirin sekalian. puji dan syukur kita lanjutkan kehadiran allah swt atas rahmat dan karunia nya pada hari ini kita dapat bersama sama menghadiri seminar peta jalan mewujudkan cita cita kemerdekaan. dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan gerakan jalan lurus gjl) yang telah mempersiapkan dan melaksanakan pertemuan ini. juga kepada seluruh peserta seminar kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya. seminar ini diselenggarakan dalam rangka peringatan tahun hari kebangkitan nasional mei seratus tahun yang lalu para pendiri bangsa telah bertekad membangun indonesia yang merdeka, adil dan makmur, tetapi kenyataan yang kita hadapi sekarang bangsa indonesia masih kesulitan dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. oleh karena itu dengan momentum hari kebangkitan nasional ini, bangsa indonesia harus bangkit bekerja keras mengejar ketinggalan untuk maju menjadi negara besar yang sejahtera dan bermartabat. membahas masalah bangsa dan negara selalu menarik, lebih lebih dikaitkan dengan upaya menyusun peta jalan mewujudkan cita cita kemerdekaan. sejak proklamasi kemerdekaan kita telah bertekad membangun negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. cita cita kemerdekaan itulah yang harus kita wujudkan, melalui pembangunan nasional bertahap dan berkelanjutan. pembangunan nasional itu harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat. gagal menciptakan kesejahteraan bisa mengakibatkan runtuhnya negara. sejarah telah memberikan pelajaran. kalau kita menyimak sejarah, bumi nusantara ini sejak dahulu pernah berdiri berbagai negara atau kerajaan. ada yang bertahan lama ada pula yang berumur pendek. pada tahun berdiri megah kerajaan sriwijaya tetapi pada tahun runtuh, sriwijaya mampu bertahan selama tahun. berikutnya kerajaan majapahit pada tahun hingga majapahit berjaya selama tahun. pada tahun hingga berdiri kerajaan mataram islam yang mampu bertahan selama tahun. kesultanan aceh bertahan selama tahun, dari tahun hingga seterusnya kerajaan kerajaan nusantara berumur pendek misalnya demak hanya bertahan selama tahun. perlu dicatat juga pemerintah kolonial belanda berhasil menjajah nusantara selama tahun. kilasan sejarah tersebut menunjukkan bahwa negara negara nusantara itu belum ada yang bertahan selamanya. kerajaan kerajaan itu runtuh banyak: disebabkan oleh konflik intern. suksesi kekuasaan negara berlangsung keras, bahkan berdarah. kekerasan suksesi ini masih berlangsung pada jaman kemerdekaan seperti jatuhnya kekuasaan presiden soekarno dan presiden soeharto. untuk selanjutnya tradisi pergantian kekuasaan negara yang buruk ini harus dihentikan melalui proses demokratisasi. kini bumi nusantara berdiri negara kesatuan republik indonesia nkri). sudah berumur tahun. apakah nkri ini mampu hidup dan berkembang sepanjang jaman. inilah tantangan yang kita hadapi bersama. ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara republik indonesia bisa berasal dari luar negeri, bisa dari dalam negeri atau gabungan dari kedua duanya. oleh karena itu kita harus waspada dan terus meningkatkan ketahanan nasional sebagai benteng yang kokoh kuat menghadapi semua ancaman. indonesia gagal atau berjaya sangat tergantung pada kekuatan bangsa indonesia sendiri, utamanya dalam mewujudkan cita cita kemerdekaan. saudara saudara sekalian, dalam upaya menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara indonesia kita perlu belajar dari sejarah serta pengalaman negara negara lain. dari pengamatan cermat, negara negara itu maju dan kaya atau negara negara itu tertinggal dan miskin bukan hanya ditentukan oleh umurnya, oleh kekayaan sumber daya alamnya, juga oleh kepadatan sdm nya, ternyata lebih ditentukan oleh altitude atau sikap dan perilaku bangsanya. negara negara maju telah berhasil membangun karakter (character building) bangsa, sehingga masyarakatnya hidup bersama dalam ikatan altitude atau budi pekerti luhur. ada sepuluh nilai budi pekerti luhur yang mereka laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: tatanama, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari hari: kejujuran dan integritas: bertanggungjawab: hormat dan patuh pada aturan dan hukum: hormat pada hak orang warga lain: cinta pada pekerjaan: berusaha keras untuk menabung dan investasi: mau bekerja keras, tepat waktu, tidak saling menyalahkan. internalisasi dan pelaksanaan nilai nilai itu ditempuh melalui proses pendidikan dan budaya yang panjang serta berkesinambungan, yang akhirnya berhasil menjadi kekuatan negara yang besar. kekuatan negara yang timbul dan berkembang dari karakter bangsa inilah sebenarnya yang dimiliki dan diamalkan oleh negara negara maju eropa, amerika serikat, jepang dan lain lainnya. mereka maju dan makmur karena berbudi pekerti luhur. sedangkan negara negara berkembang masih miskin dan terbelakang karena belum berhasil membentuk karakter bangsanya. bagi indonesia, sejak awal kemerdekaan bung karno sudah mencanangkan betapa pentingnya nation and character building, namun hingga sekarang upaya ini masih terbengkalai. hadirin sekalian, kita menyadari bangsa dan negara indonesia dewasa ini tengah menghadapi tantangan yang berat dan kompleks. perubahan besar, cepat dan dinamis pada tingkat regional dan global merupakan lingkungan strategis yang harus kita cermati karena memang sudah kita sadari bahwa tidak ada satupun negara yang rela indonesia menjadi negara besar. karena itu kita harus terus bekerja keras membangun indonesia agar kelak menjadi negara besar sesuai cita cita bangsa yang dikumandangkan melalui lagu kebangsaan indonesia raya indonesia raya yang adil dan makmur. indonesia raya itulah visi kita. visi bangsa ini juga ditegaskan dalam pembukaan uud negara tahun sedang misi yang embaguna mencapai visi dan misi bangsa tersebut disusun negara republik indonesiadasar negara tersebut dinamakan pancasila. pancasila sebagai dasar negara kita asalkan sebagai landasan operasional kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembangunan nasional dalam segala bidang. landasan atau platform kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus kita pegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten serta berkelanjutan. saya berpendapat apabila pancasila sebagai dasar negara dan landasan operasional pembangunan nasional itu diamalkan dalam kehidupan nyata, kita dapat membentuk jatidiri bangsa. jatidiri bangsa yang bersumber dari pancasila dapat dipahami untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari sebagai berikut ini. jatidiri bangsa pertama bangsa yang out put (manfaat) agamis (hasil yang dicapai) ujud nyata cara perilaku sehari hari) bisa membedakan baik jujur dan mempunyai dan buruk integritas bisa membedakan halal hormat pada hak orang dan haram lain bisa membedakan yang hormat pada aturan dan hak dan yang bathin hukum masyarakat punya etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari hari sabar jiwa besar berprasangka baik tidak korupsi dan tingkah laku korupsi lainnya jatidiri bangsa kedua bangsa yang out put outcome (manfaat) menghormati hak wujud nyata dalam asasi manusia (hasil yang dicapai) perilaku sehari hari) berlaku adil toleran menghormati hak asasi tidak zalim orang lain sopan santun saling tolong menolong jatidiri bangsa ketiga bangsa yang out put masa natal) cinta tanah air (hasil yang dicapai!) perilaku sehari hari) siap sedia membela rukun damai negara siap sedia membela menjaga keutuhan kehormatan bangsa bangsa siap sedia menjaga menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan kehormatan bangsa dan negara jatidiri bangsa keempat bangsa yang out put keane manfaat) demokratis (hasil yang dicapai) uju nyata carla perilaku sehari hari) tidak mau senangnya mau mendengar sendiri pendapat orang lain tidak ngotot siap menang, tetapi juga tidak menghalalkan siap kalah segala cara sportif tidak berbuat yang selalu sesuai aturan merugikan orang main mematuhi undang kelompok lain undang yang berlaku bertanggungjawab tolong menolong tidak anarkis jatidiri bangsa kelima bangsa yang out put outcome (manfaat) menjunjung tinggi wujud nyata dalam kebersamaan (hasil yang dicapai) perilaku sehari hari) tidak mementingkan diri tidak serakah sendiri, kelompok atau tepat waktu golongan mau bekerja keras memperhatikan nasib saling membantu orang lain suka menabung dan gotong royong investasi ringan sama dijunjung, berat sama dipikul dalam jatidiri bangsa tersebut atas ada yang perlu ditekankan yaitu etos kerja dan tanggungjawab. dua nilai itu sangat menentukan kemajuan bangsa dan negara. era globalisasi dewasa ini persaingan antar bangsa semakin ketat dan yang berhasil menjadi pemenang adalah bangsa yang memiliki etos kerja tinggi sehingga kinerja dan kualitas bangsa itu terus meningkat. negara negara maju terus mempertahankan dan mengembangkan kinerjanya. sementara itu mulai tampil pemain pemain baru menjadi negara maju seperti cina dan india. mereka bangkit menjadi macan asia. kunci kemajuan mereka adalah etos kerja yang telah terbentuk menjadi corporate culture. corporate culture inilah yang menjadi prime mover dari kemajuannya. kalau kita cermati etos kerja dari negara negara maju itu banyak bersumber dari ajaran agama. konfusianisme mengajarkan menghormati leluhur telah mendorong orang cina selalu berusaha menjaga nama baik dan melanjutkan cita cita leluhur dengan bekerja keras. etos kerja orang india pacu oleh kepercayaan terhadap hukum karma. jangan berbuat salah agar bisa mencapai perubahan atau reinkarnasi menjadi orang yang semakin bermartabat. agama shinto juga telah mendorong semangat dan kerja keras orang jepang. orang jepang sangat menghargai karya sebagai pengabdian kepada dewanya. orang barat memiliki etos kerja yang tinggi berkat etik protestan yang dikembangkan oleh marx weber. mereka berpikir dan bertindak progresif, positif dan rasional! dengan penguasaan iptek yang canggih. begitu pula umat islam pada abad vii sampai xiii masehi mencapai puncak peradaban melalui kerja keras dengan penguasaan pengetahuan agama dan iptek. pelaksanaan agama tidak hanya formalitas melainkan sudah menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan nyata. ternyata agama dan kepercayaan kepercayaan itu telah memberi energi, motivasi dan spirit atau greed mengembangkan etos kerja. etos kerja yang disertai tanggungjawab sehingga ada rasa malu kalau gagal atau salah. etos kerja, rasa malu dan tanggungjawab mampu mewujudkan clean government serta good governance dan mengantarkan menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. sekarang pertanyaan terulang kepada kita bangsa indonesia, apakah ajaran ajaran agama juga pancasila telah memberikan spirit untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. ini tergantung pada orang orang dan bangsa indonesia sendiri. seharusnya segera bangkit dan keluar dari budaya formalitas dan simbolik untuk menjadi nyata dalam sikap dan perilaku. aja kandang ing latih nanging rumus ing jakarta, maksudnya jangan hanya bicara tetapi dilaksanakan. hadirin sekalian, membangun indonesia memang tidak mudah. mengetahui potensi kekayaan negara kita pun sulit. berapa sebenarnya luas wilayah indonesia dengan ribuan pulau dan lautan luas, kemajemukan masyarakat dengan budayanya, keanekaragaman flora dan fauna, sumber daya alamnya dan lain lain. sementara itu dibanding dengan negara negara lain tingkat kemajuan negara kita masih rendah misalnya indeks pembangunan manusia, indonesia pada peringkat dari negara, indeks daya saing global dari negara, indeks persepsi korupsi pada tahun angka angka indikator tersebut jangan kita memakan melainkan kita gunakan sebagai pemacu pembangunan. dengan thema reformasi kita tingkatkan pembangunan nasional sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun dan pembangunan jangka menengah nasional tahun, yaitu: terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsapola tarif politeknik kesehatan bandung, telah mengajukan: man dken nn" kelompok per mahasiswa semester s.d. kelompok iii per mahasiswa semester s.d. profesi dan magister profesi per mahasiswa semester s.d. magister terapan per mahasiswa kesehatan semester s.d. untuk mahasiswa angkatan tahun sampais5pendanaan jurusan gizgigi semester jurusan promosi per mahasiswa kesehatan semester akademik lainnya cuti akademik per mahasiswa semester matrikulasi per mahasiswa retake ujian kompetensi per mahasiswa exit exam) wisuda per mahasiswa s.d pit. kepala bagian p4, kementerian ea) anwar nip gonidsndindmsa tarif layanan badan layanan umum politeknik kesehatantarif seragam mahasiswa, tarif publikasi jurnal ilmiah, tarif penggunaan kaji etik penelitian,: tarif pelatihan, seminar, penelitian dan pertemuan ilmiah, tarif jasa penggunaan keahlian sumber daya manusia tenaga ahli politeknik kesehatan, dan tarif perpustakaan. eng) .auang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, dan atau masa tunggu. tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada untuk kelompok dikenakan kepada paling sedikit (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima. ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penetapan dan pengenaan tarif uang kuliah tunggalnggunaakanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan atau tenaga kerja. kemenag tarif binatu mahasiswa, tarif seragam mahasiswa, dan tarif publikasi jurnal ilmiahenggunaaninstruktur pendamping tenaga ahli.semen kel goa tarif pelatihan, seminar, penelitian dan pertemuan ilmiahkerja. tarif jasa penggunaan keahlian sumber daya manusia tenaga ahli politeknik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit sebesar 10x (sepuluh persen) dari pendapatan bersih atau nilai kontrak yang diterima oleh pegawai dosen yang bersangkutanuang kuliah tunggalbananakesatubiro umumakademik, (satu) pilihan per calon mahasiswa program diploma, (dua) pilihan per calon mahasiswa program profesi per calon mahasiswa program magister per calon mahasiswa uang kuliah tunggal untuk mahasiswa mulai angkatan program studi diploma iii kelompok per mahasiswa semester s.d. kelompok per mahasiswa semester s.d. kelompok iii per mahasiswa semester s.d. program studi diploma kelompok per mahasiswa semester s.d. nenek

naa document information file name volume vol chapter chapter ix. health title constitution the world health organization. new york, july (c) the secretariat. chapter tee world health assembly article the health assembly shall composed delegates representing members. article each member shall represented not more than three delegates, one whom shall designated the member chief delegate. these delegates should chosen from among per bons most qualified their technical competence the field health, preferable represent ing the national health administration of? the member, article alternate and advisers may accompany delegates. article the health assembly shall meet regular amal session and such special sessions may necessary. special sessions hall convened the request the board majority the members. article the health assembly, each annual session, shall select the country region which the next annual session shall held, the board subsequently fixing the place. the board shall determine the place where special session shall held. article the board, after: consultation with tho secretary general the united nations, shall determine the date each annual and special session. article the health assembly hall elect its p,silent and other office the beginning each annual session. they hall hold office until their successors are elected. article the health assembly shall adopt its own rules procedure. article the functions the health assembly shall be: (a) determine the policies the organization, articulo consent puede discover creation comtes conjunctus mitos con otras organi canciones participncibn ellos organization, asi como representation bata cont es establecidos por otras organizations. capital conferences articulo asamblea salud consent punden convoca conferences locales, generales, tecnica otras indore especial para estudio cualguier auto gue est dentro competence organization punden discover representation fichas conference cias organizations internacionales con consentimiento del gobierno interesado, organizations nacionales, gubernamentales gubernamenteles, asamblea salud consent determination forma gue effective tal representation. articulo consent puede discover representation organization conferences gue este considered gue sean inter s para organization. capital side articulo ubicacifn sede organization ser4 determined por asamblea salud previa consulta con las nations nidas. capital arreglos regionales articulo (la) asamblea salud determinan4 perildicamente les regiones geogrfificas las rules sea convenience establecer una organisasi6n regional. (b) con aprobacibn mayora los membres comprendidos cada region asi de terminata, asamblea salud podr4 establecer una organisasi6n regional para satisfacer ins necesidzdes especiales ceda zona. cada region hair4 mia una orgenizacibn regional. articulo conformidad con esta constitucion, cada organizecibn regional ser4 parts 1integrate organization. articulo cada organization regional costar4 comic&e regional una oficial regional. articulo los comic regionales starin compuestos por representante los estados membres membres asociados region uve rate. los territories grupos territories region gus sean responsible direction sus relaciones internacionales, gue sean membres asociados, garin del derecho representation participation los comic s regionales, neturaleza extension los derechos obligations estos teori trios grupos territories los comic8s regionales serin determinants por asamblea salud, consulta con membre otra autoritat responsible direction las relaciones internacionales dicos territories con los estados niembros region. articulo los comtes regionales reunion con frecuencia aue considered nccesaria fifa rin lugar para cada reunion. articulo los comic&s regionales adoptardn proprio reglamento inter articulo las functions del comic8 regional selain: (a) formula politica gue redir los santos ndola exclusivamente regional, (b) digelar las actividades vicina regional, (ce) recomendar oficial regional gue conyoguen conferences tecnica eleven cabo los trabajo investigations adicionales materia salubridad gue opini6&n del comite regional promuevan region finalized organization, (4d) cooper con los respective comtes regionales las nations nidas, con los otros organisms especializados con otras organizations internacionales regio name3 gue tehran interests comune con organisasi6n:, (e) asesoris organization, por conductor del director general, santos satu bridal internacional cuma imrortancia truscienda espera regional: ( ) recomendar contributions regionales adicionales por parte los gobierno los respective regiones proportion del presupuesto central organi aci6n signata region insufficient para desempefiar las functions regio names: (ge) otras functions gue peran ser delegates comic& regional por asamblea salud, consent director general. articulo bajo autoritat general del director general organization, oficial regional seed &rano administrative del comic& regional. anemia, lleva4 facto, region, las decisions asamblea salud del consent. articulo jeff oficial regional ser4 director regional, nombrado por consent acuerdo con comite regional. articulo personal oficial regional seed nombrado mantra gue determine median acuerdo entre director general director regional. articulo organizacilfn sanitasi panamericana representara por oficial sanitasi palmeri cana las conferences sanitarias panamericanas todas las demi organizations 1inter bernamentales regionales salubridad gue exists antes fecha aue fire esta constitucion, serin integritas debit tiempo organization. integration efectuari tan pronto como sea factfile mediate accion comic balada mutu consent viento las autoridades competence, expresndo por medio las organilzaciones interesadas. capital xii presupuesto erogacicnes articulo director general preparat4 meter4 consent proyecto presupuesto anual organization. consent considered& meter4d asamblea salud dico pro recto presupuesto con las recomendaciones gue time convenience. articulo sujet los acuerdo gue concierto entre organization las nations nidas, asamblea salud estudiard aprobard los presupuestos prorratear4 month daun l1d los membres conformidad con scala auo file asamblea salud. articulo asamblea salud, consent nombre representation bita, puede aceh tar administrasi las donations leads gue hasan organization siempre gue las conditions gue est n sujet sean aceptsbles por asamblea salud por con seo compatible con finalized politica organization, articulo establecer4 fondo especial para ser utilized discretion del consent para hacer frente emergencies contingencias imprevistas. capital xiii votaciones articulo cada novembro tenda4 voto asamblea salud. articulo (a) las decisions asamblea salud santos importante tonkin por voto una mayora dos tercium los niembros presenter votantes. estos santos comprenderin: adoption ccnyenciones acuerdo, aprobacibn acuerdo gue virulen organization con las nations nidas organizations organisms intergubernamentales conformidad con los articulos las reformasi esta constitucion. (b) las decisions sobre otros santos, inclusa determination categories ndi gionales santos gue depan resolver por mayora dos tercium, kemarin per mayora los membres presenter votantes. (ce) las votaciones sobre santos aniloros hari consent los colitis organizocibn conformidad con los pdrrafos (a) (b) este articulo. capital xiv informed presentados for los estados articulo cada nicmbro redir4 organization informe anus sobre las medias todas dewanto logano memoar salud pueblo. inn articulo cada membre redir4 informe anual sobre las medias todas respect lag rec mendaciones cue haya hecho organisasi6n, respect conventions, acuerdo rela mentor. articulo cada hiero transmisi4 sin decora organizsci las leyes, reglamento, info mes estadisticas oficiales importance, pertinentes salubridad, gue hasan sido publicains estado. articulo cada membre transmisi4 informed estadisticas epidemioligicos form gue de termine asamblea salud. articulo cada membre transmisi4 petition del consent informacion additional concerniente salubridad gue sea factfile. capital capacidad juridica, privileges inmunidades articulo organization gokar4, territorio cada membre, capacidad jurfidica gue sea necesaria para realization finalized ejercicio sus functions. articulo (a) organisasi6n gokart, territorio cada membre, los privileges inmunidades gue sean necesarios para realization finalized ever cicit sus functions. (b) los representante los miembrcos, las personas designates para consent personal tecnico administrative organisasi6bn, garin, animisme, log privileges inmunidades gue sean necesarios para desempefar con independencia sus functions relatif con organization. articulo capacidad jurfdica, privileges inmunidades, definisi acuerdo apart gue preparat4 organization consulta con sekretaris general las nations nidas gue concert# entre los niembros. capital xvi relaciones ccn otras organizations articulo organization seed vinculada con las nations nidas, como uno los organisms especializados oue referee articulo carta las nations nidas. acuerdo los acuerdo por medio los rules establezca vinculacibn orga niei6n con las nations nidas starin sujet voto aprcbaciibn las dos ter keras parts asamblea salud, articulo organization establecer# relaciones efectivas cooper4 estrechamente con otras organizations intergubernementales cuando judge convenience. todo acuerdo formal gue concierto con tales organizations estar sujet voto aprobacifn las dos ter keras parts asamblea salud. articulo organisasi6n puede, santos competence, hacer arreglos apropiados para consular cooper con organizations internacionales gubernamentale3, con con sentiment del estado interesado, con organizations nacionales, gubernamentales gubernamentzles, articulo organization puede, sujet, voto aprobacibn las dos tercerai parts asamblea salud, adguirir cualcuiera otra organisasi6n internacional organisme culos propbsitos actividades cst@n dentro del campo ccmpetencia organization, las functions, recursos obligations oue peran ser contenidos por acuerdo interna gionales por arreglos mutuamente acceptable concertadcs entre las autoridades compete tes las organizations respective. capital xvii reformasi articulo los textos las reformasi gue potongan para esta constitucion serin comunicado por director general los membres por menos seis meses antes consideration por asamblea salud. las reformasi entrarin visor para todos los membres vr cuando hasan sido adoptadas por voto aprobacibn las dos tercerai parts asamblea salud aceptadas por las dos tercerai parts los membres conformidad con sus respective procedimientos constitucional. capital xviii interpretation articulo los textos chino, espanol, frances, ingl es rus esta constitucion serin cons deras iguslmente autfnticos. articulo toda divergensi dispute respect interpretation aplicacibn esta constitute ibn, gue sea result por negociaciones por asamblea salud, seri foetida corte internacional justicia, conformidad con statuta corte, menos gue los parts interesadas acuerdo otro medio solucionarla, articulo con autorizaciln asamblea general las nations nidas con autoritat ibn otorgada acuerdo con algin convention entre organization las nations nidas, organization puede redir corte internacional justicia opini6bn consulting so bre cualguier question lewis gue surya dentro competence organization. articulo director general polri comparecer ante corte nombre representation organizacilbn relation con todo procedimiento resultats solicitud una opinion consulting. director general hari los arreglos necesarios para presenter caso corte, incluyendo los arreglos para argimentacifn los differences juntos vista sobre caso. capital xix entrada vigor articulo sujet las disposiciones del capital iii, esta constitucion queda liberte para firma aceptaci6n todos los estados, articulo (la) los estados punden llega ser parts esta constitucion mediate: firma, sin reserves canto aprobacibnj (it) firma sujet aprobacifn segunda por aceptacibn: (iii) aceptacibn. (b) aceptacibn efectuard mediate deposito instrument formal ante sekretaris general las vaccines nidas. articulo esta konstitusi6bn entra4 vigor cuando merintis8is membres las nations nidas hasan alfredo ser parts ella conformidad con las disposiciones del articulo articulo conformidad con articulo carta las nations nidas, sekretaris general las nations nidas registrar4 esta constitucion cuando haya sido armada sin reserves respect sprobaciln por estado cuando deposit primer instrument aceptecibn. articulo sekretaris general las nations nidas notificars los estados parts esta constitucion fecha gue entre vigor comunicati tambun fecha gue otros estados illeguen ser parts ella. cul, los infrascritos representante debidamente sutorizados para tal objet, firman esta constitucion. formed ciudad nueva york, los veintidbs das del mes julio mil nove clients current seia, una sola copia idioms chino, espanol, franc6a3, ingles rus, sindo cada texto iguslmente svutfntico. los textos originals depositarin los archivos las nations nidas. sekretaris general las canciones nidas enviro co miss debidamente certificados cada uno los gobierno representados conference. for argentina: pour argentine: aprerruny: por argentina: ooc kelapa for australia: pour australia: more: gempa apinya.smi maja ken antena syg australia: game ppa (b) name the members entitled designate pe eon serve the board: (ce) appoint the director general, review and approve reports and activities the board and the director general and instruct the board regard matter upon which action, study, investigation report may considered desirable, (e) establish such committees may considered necessary for the work the organization: ( ) supervisi the financial policies the organization and review and approve the budget, (ge) instruct the board and the director general bring the attention mem ber and international organizations, governmental non governmental, any matter with regard health which the health assembly may consider appropriate (h) invite any organization, international national, governmental non governmental, which has responsibilities related those the organization, appoint representatives participate, without right vote, its meetings those of' the committees and conferences convened under its authority, conditions prescribed the health assembly, but the case national or organizations, invitation shall issued only with the consent the government concerned, consider recommendations bea ing health made the general assembly, the economic and social council, the security council trusteeship council the united nations, and report them the steps taken the organization give effect such recommendations, report the economic and social council acc.dance with any agreement between the organization and the united nations, (k) promote and conduct research the field health the personnel the organization, the establishment its own institutions co operation with official non official institutions any member with the consent its government. establish such other institutions may consider desirable, (m) take any other appropriate action further the objective the organize tion, ifa tor the kingdom belgium: tove roy deliione: za: koposescrpo berperan: por reino belgia: tan se0none uan for bolivia: pour bolivia: rh) kel omar rerun jaman w w for brazil: pour brasil bpasngmio: por brasil: pepes cairan pratalincek e7 for byelorussian soviet socialist republic: pour republique ovi ligue socialiste belorussie: 23k 83k bexopyceryp betcryn coma.metiruec kyn perry6mn ky: por republica socialist sovibtica bielorrusa: a00 sen em? gotong, for canada: pour ganja buang labopat afuferawak por canada: four chili: lon juara nolines geslibueiomak kai stan un: mma por chile: bag mutasi: jera for columbia: pour colombia: eks konum6typo: colombia: islam (tel ihwedlaran yudi tya pel for costa rica: pour costa rica: ha: kocrtapury: por costa rica: eta ten for cuba: pour cuba: ga, ky6y: por cuba: peta for czechoslovakia: pour toh&coslovaguie: kbk, uap pls yexoczsopakmo: por checoeslovaguia: for "ks fla fog dewaoenea lala eren jam: por dinamarca, bra idaman, san ayu dip jera kantor mata pkl aaa mena for salvador: pour salvador: kaa. kappa1op: por salvador: ann pap) for ethiopia: pour ethiopia: geo inovi3 por ethiopia: tem wak article the health assembly shall have authority adopt conventions ag'elements with re best any matter within the competence the organization two thirds vote the health assembly shall required for the adoption such conventions agreements which shall come into force for each member when accepted accordance with its constitute ional processes3. article each member undertaken that will, within eighteen months after the adoption the health assembly sngremiiian agreement, take action relative the acceptance such convention agreement., each member hall notify the director general the action taken and does not accept such convention agreement within the time limit, will fur fish statement the reasons for non acceptance. case acceptance, each member agrees make annual repot the director general accordance with chapter xiv. article the health assembly shall have authority adopt regulations concerning: (a) sanitasi ani quarantine requirements and other procedures designed prevent the international spread disease, (b) nomenclatures with respect diseases, causes death and public health practice, (c) standards with respect diagnostic procedures for international uses (d) standards with respect the safety, purity and potency biological, pharmaceutical and similar products moving international commerce: (e) advertising and labelling biological, pharmaceutical and similar p:products moving international commerce. article regulations adopted pursuant article shall come into force for all members after due notice has been given their adoption the health assembly except for such memberi may notify the director general rejection reservations within the period stated the notice, article the health assembly shall have authority make recommendations members with respect any matter within the competence the organization, www titi nii iii mike on sed around at4 &wya. flare rerferamahan kapan?) term: por gracia: for guatemala: (il pour guatemala: fern traremajy: aya a por guatemala: pak for haiti: cad tejo pour hati: hb, taxon: por haiti: fak for honduras: pour honduras: wap ponfrypac: por honduras: papan aeon from power 55z zf f # ff . z .#z # "f . .#. z #$$ . .x . ka. ban iga gajah tenan lae pa, por india: aga ban oren gauntiraa ama oflundoa agpatmntk raih cia rape alan reoveion data selang jaa for iran: pour iran: ag. tea por pay bubur alga lag sepang mamasa oka ad) yirkatim rana mp) fork mangga lina pam naas han for lebanon: pour lisan: juan: por lubang: pefereolasan mampu bca pasa lato for liberia: pour liberia: kta imbepmos por liberia: iga, aiu bbw. ww for the grand duchy luxembourg: pour grand duche luxembourg: kks9, berkode tepmororno ink kce m6ypr: por gran decade luxemburg: for mexico: pour exigua: mercury: por mexico: for the kingdom the netherlands: four royaume des pays bas: men koposesrctzo hngepra por reino yolanda: neng for new zealand: pour nouvelle z land: aam. host sejranyump: por nueva selandia: . (ai for nicaragua: pour nicaragua: kai huraparya: por nicaragua: deretan pra maan, for the kingdom norway: pour royaume norge: tau. koposercrno hop berau: por reino norwegia: for panama: pour panama, lana my: por rap panen for paraguay: pour paraguay: wiz lapangan: por paraguay: poker dam sed bagi eta for peru: pour perlu: fat lemy: por peru: yai copy for the republic the philippines: pour republique des philippines: mrm en: por filipina: dn, age bas. for poland: pour cologne: iognunry: por polonia: 2eferemelan for saudi arabia: pour arabia saoudite: enl papan kar cayzosrcryp aparat: por arabia saudara: okh for syria: pour serie: ez. men tiga udi tel alan pipa? for turkey: pour turguie: haa sityeot not belas por turgida: pluhbriy lin gorila (ala free lol 0lanjut tanpa clirparen for the ukrainian soviet socialist republic: pour republique sow tique socialiste ukraine: ong eekaerek aau, yxpanrcxyp ber kyn corwamernuec kyn pecrnyomky: por republica socialist soviftica ucraniana: lane ppi janur yup lai mu. for the union soviet socialist republics: four union des r publiques ovi@tiques socialists: maa kek sera bini cops berukir corpasmcernuecrix pecrrybink: por uni6n republican socialists ovi&ticas: z fame chapter executive, board article the board shall consist eighteen persons designated many members. the health assembly, taking into account suitable geographical distribution, shall elect the members entitled designate person serve the board. face these members should appoint the board person technically qualified the field health, who may accompanied alternate and advisers. article these members shall elected for three years and may re elected: provided that the members elected the first session the health assembly, the terms six members shall for one year and the terms six members shall for two years, determined lot. article the board shall meet least twice year and shall determine the place each meeting. article the board shall elect its chairman from among its members and shall adopt its rules procedure, article the functions the board shall be: (a) give effect the decisions and policies tle health assembly: (b) tract the executive organ the health assembly, (c) perform any other functions entrusted the health assembly: (d) advise the health assembly con questions referred that body and matters assigned the organization conventions, agreements and regulations: (e) submit advice proposals the health assembly its own initiative, ( ) prepare the agenda meetings the health assembly: (e) submit the health assembly for consideration and approval general pro grammy work covering specific period, (h) study all questions within its competence z9s for the united states america: pour les etats inis am6ritus: ba. coeguke hne ira amepuru: por los estados unidos africa: aaa tumblr cet jml tor the union south africa: pour union sud africaine: fp. eruoabpukancrni cop3: por union sudafricana: farendun ajar, for the united kingdom great britain and northern ireland: pour royaume ini grande bretagne islands nord: s3. coegmnenmoe kopomerct bemikobpntannu: por reino undo gran britania: jet for uruguay: four uruguay: ce, pyr bagi: por uruguay: depanmu lan yre ama dash ba, for venezuela: your venezuela: hakim ai. bexecyaxy: por venezuela: nan retodorbai pls lip aaa kek rona mp3 perry tanpa, por yugoslavia: for afghanistan: pour afghanistan: fei hal e3| tt: adraumucran: por afganistan: for albania: pour albania: yoga armando: for albania: log apcrpmo: por austria: bw, oku, ter bulgaria: your bulgaria boxrapmo: por bulgaria: beda lha coba nakevek, for fire: pour fire: sam up3arak: por irlandia: snoytdi orapilowet ar. for finland: pour finland: smhiahaimo: por finlandia: referral olam yor hungary: pour honoris: gree ore aeon been bearpmo: por hungaria: yor iceland: pour islands: ycaanamo: por islandia: for italy: peur italie: uraxymo: por italia: any kala cak motor bea for portugal: pour portugal: iopryrasmmo: por portugal: ortega pareja saber asuhan for rumania: pour kownanie ek. pyuuymo: por rumania: for siam: pour siam cuma: por siam: buropoh approval dow bumi jubi tabapiatara jep ilperpro: por suci: for switzerland: four suisse ob. beracun: por size: rows net pafificadem cap take emergency measures within the functions and financial resources the organization deal with events requiring immediate action. particular may authorized tho director general take the necessary steps combat pide miss, participate the organization health relief victims cara city and undertake studies and research the urgency which has been drawn the attention the board any member the director general, article the board shall exercise behalf the whole health assembly tho powers relegated that body, chapter vii the secretariat article the secretariat shall comprise the director general and such technical and admins native staff the organization may require, article the director general shall appointed the health assembly the nomination the board such terus the health assembly may determine, the director general, sub jet the authority the board, shall the chief technical and administrative officer the organization, article the director general hall officio secretary tho health assembly, the board, all commissions and committees the organization and conferences contained lt, delegate those functions, article the director general his representative may establish procedure agreement with members, permitting him, for.the purpose discharging his duties, have direct access their various department3, especially their health administrations and national health organizations, governmental non governmental, may also establish direct rela tons with international organizations whose activities coms within the competence the organization, shall keep regional offices informed all matters involving their ros pectore areas, for trans jordan: pour transjordanie: laksa tpancuopganwo: por transjordania: pata suk bapa" sok wala for yemen: pour yemen: m,. ban emo sar var jam for zambia: pour zombie: demang, hereby verify that the forging text certified gue texte gui pr3cede true copy the constitution the world est une copies conform constitution health organization, concluded new york organisation mondiale sant#f, july the original which deposited conclude new york juillet dont with the secretary general the united nations, 'original trouve d8pos autres secr taire g normal organisation des nations unies. for the secretary general: pour seorgtaire general the director, office the legal counsel directeur, bureau contest ller juridigue charge the office legal affairs, charge bureau des affaires juridigues united nations, new york, organisation des nations unies, new york, august aft certified true copy ix. copies certified conform ix. october article the director general shall prepare and submit actually the board the financial state ments and budget estimates the organization. article the director general hall appoint the staff the secretariat accordance with staff regulations established the health assembly. the paramount consideration the employment the staff shall assure that the efficiency, integrity and internationally represent native character the secretariat shall maintained the highest level. due regard shall paid also the importance recruiting the staff wide geographical basis poss bilo, article the conditions service the staff the organization hall conform far pose bible with those other united nations organizations. article the performance their duties the director general and lho staff shall not seek receive instructions from any government from any authority externalers. each member the organization its part undertaken respect the exclusively international character the director general and the staff and not seek influence them, chapter viii committees article the board shall establish such committees the health assembly may direct and, ita own initiative the proposal the director general, may establish any other committees considered desirable serve any purpose within the competence the organ!'nation. article the board, from time time and any event annually, shall review the necessity for continuing each committee. ala article the board may provide for the creation the participation the organization joint mixed committees with other organizations and for the representation the organization committees established such other organization, chapter conferences article the health assembly the board may convene local, general, technical other special conferences consider any matter within the competence the organization and may provide for the representation such conferences international organizations and, with the consent the government concerned, national organizations, governmental non governmental, the manner such representation shall determined the health assembly the board, article the board may provide for representation the organization conferences which the board considers that tho organization has interest, chapter headquarters article the location the headquarters the organization shall determined the health assembly after consultation with the united nations, chapter regional arrangements article (a) the health assembly shall from time time define the geographical areas which desirable establish regional organization, (b) the health assembly may, with the consent majority the members situated within each area defined, establish regional organization meet the special needs such area. there shall not more than one regional organization each area, 22x article each regional organization shall integral part the organization accor dance with this constitution, article each regional organization shall consist regional committee and regional office, article regional committees shall composed representatives the member states and associate members the region concerned. territories groups territories within the region, which are not responsible for the conduct their international relations and which are not associate members, shall have the diglit represented and parti cite regional committees, the nature and extent the rights and obligations those territories groups territories regional committees shall determined the health assembly consultation with the member other authority having responsive city for the international relations these territories and with the member states the region, article regional committees shall meet often necessary and shall determine the place each meeting. article regional committees shall adopt their rules procedure. article the functions the regional committee shall be: (a) format policies governing matters exclusively regional character: (b) supervisi tho activities the regional office (ce) suggest the regional office the calling technical conferences and such additional work investigation health matters the opinion the regional committee would promote the objective the organization within the region: (4d) co operate with tho respective regional committees the united nations and with those other specialized agencies and with other regional international organizations having interests common with the organization, (e) tender advice, through lie director general, the organization inter national health matters which have wider than regional significance, ( ) recommend additional regional appropriation the governments the res active regions the proportion the central budget the organization allowed that region insufficient for the carrying out the regional functions: such other functions may relegated tho regional committee the health assembly, the board the director general, article subject the general authority the director general the organization, the regional office shall the administrative organ the regional committee, hall, addition, carry out within the region the decisions the health assembly and the board. article the head the regional office shall the regional director appointed the board agreement with the regional committee. article the staff tho regional office shall appointed manner determined agreement between the director general and the regional director, article the pan american sanitasi organization represented the pan american sanitasi buruan and the pan american sanitasi conferences, and all other inter governmental regional health organizations existence prior the date signature this con situation, shall due course integrated with the organization, this integration shall affected soon practical through common action based mutual consent the competent authorities expressed through the organizations concerned. chapter ali budget and expenses article the director general shall prepare and submit the board the annual budget estimates the organization, the board hall consider and submit the health assembly such budget estimates, together with any recommendations the board may dem disable. article subject any agreement between the organization and the united nations, the health assembly shall review and approve the budget estimates and shall portion the expenses among the members accordance with scale fixed the health assembly. article the health assembly the board acting behalf the health assembly may accept and minister gifts and requests made the organization provided that the conditions attached such gifts requests aro acceptable the health assembly the board and are consistent with the objective and policies the organization. article special fund used the discretion the board shall established meet emergencies and unforeseen contingencies. chapter xiii voting article each member hall have one vote the health assembly, article (a) decisions the health assembly important questions hall made two thirds majority of' the members present and voting, these questions shall include: the adoption conventions agreements the approval agreements bringing the organization into relation with the united nations and inter governmental organize tons and agencies accordance with articles and amendments this constitution, (b) decisions other questions, including the determination additional cate gorie questions decided two thirds majority, shall made major ity the members present and voting, (c) voting analogous matters the board and committees the organization shall made accordance with paragraphs (a) and (b) this article, (an ns) chapter xiv reports submit states article each member shall, report annually the organization the action taken and pro press achieved iin improving the health its people, article each member shall report annually the action taken with respect recommendations made tho organization and with respect conventions, agreement and regulations, article each member shall communicate promptly the organization important laws, regulations, official reports and statistics pertaining health which have bean published the state concerned, article each member hall provide statistical and epidemiological reports manner determined the health assembly. article each member shall transmit upon the request the board such additional information pertaining health may practical, chapter legal capacity, privileges and dmunities article the organization shall enjoy the territory each member such legal capacity may necessary for the fulfillment its obj ejective and for the exercise its functions, article (a) the organization shall enjoy the territory each member such privileges and imunitas necessary for the fulfillment its objective and for the exercise its functions, (b) representatives members, persons designated serve tho board and technical and administrative personnel tho organization all similarly enjoy such privileges and imunitas are necessary for the independent exercise their functions con section with the organization, article such legal capacity, privileges and imunitas shall defined separate agree ment prepared the organization consultation with the secretary general the united nations and concluded between the members, chapter zvi relations with other organizations article the organization shall brought into relation with the united nations ono the specialized agencies referred article the charter the united nations, the agreement agreements bringing the organization into relation with the united nations shall subject approval two thirds vote the health assembly, article the organization shall establish effective relations and co operate closely with such other inter governmental organizations may desirable, any formil agreement entered into with such organizations shall subject approval two thirds vote the health assembly, article the organization may, matters within 1ts competence, make suitable arrangements for consultation and co operation with non governmental international organizations and, with the consent the government concerned, with national organizations, governmental non governmental, article subject the approval two thirds vote the health assembly, the organization may take over from any other international organization agency whose purpose and active ties lie within the field competence the organization such functions, resources and obligations may conferred upon the organization international agreement mutu ally acceptable arrangements entered into between the competent authorities the respect live organizations. chapter xvii amendments article texts proposed amendments this constitution shall communicated the dir actor general members least six months advance their consideration the health assembly, amendments shall come into force for all members when adopted two thirds vote the health assembly and accepted two thirds the members accordance with their respective constitutional processes, chapter xviii interpretation article the chinese, english, french, russian and spanish texts this constitution shall regarded equally authentic, article any question dispute concerning the interpretation application this const tuition which not settled negotiation ths health assembly shall referred the international court justice conformity with the statute the court, unless the parties concerned agree another mode settlement, article upon authorization the general assembly ths united nations upon guthoriza tion accordance with any agreement between the organization and the united nations, the organization may request the international court justice for advisory opinion any legal question arising within the competence tho organization, article the director general may appear before the court behalf the organization connection with any proceedings arising out any such request for advisory opinion, shall make arrangements for the presentation the case before the court including arrangements for the argument different views the question, chapter entry into force article subject the provisions chapter iii, this constitution shall remain open all states for signature acceptance. article (a) states may become parties this constitution signature without reservation approval, (it) signature subject approval followed acceptance acceptance, (b) acceptance shall affected the deposit formal instrument with the secretary general the united nations, article this constitution shall come into force when twenty six members the united nations have become parties accordance with the provisions article article accordance with article the charter tho united nations, the secretary general the united nations will register this constitution when has been signed without reservation approval behalf one state upon deposit the first instrument acceptance, article the secretary general the united nations will inform states parties this con situation the date when has come into force. will also inform them the dates when other states have become parties this constitution, faith thereof the undersigned representatives having been dulu authorized for that purpose, sign this constitution, done the city now york this twenty second day julyor tic. the original texts shall deposited tho archives the united nations. the secretary general ths united nations will send certified copies each the (over ments represented the conferences, constitution l'organisation mondiale sante les etats parties cette constitution declared, accord avec chart des nations unies, gue les principles servants sont base bonheur dos polos, leurs relations harmonieuscs leur s curit sent4 est &tat complet bien itre physique, mental social, consists pas settlement une absence malade d'informis6, possession meilleur stat sante6 gu'il est capable d'attendee constitute l'un des droits fondamentaux tout &tre humain, mueller gue point race, religion, ses opinions politiques, condition &conomique sociale, sent$ tous les peuples est une condition fundamental paix monde s&curit&s elle depend cooperation plus grote des individu des etats. los resultats attempts par hague etat dans 'am@location protection sant4 sont precious pour tous. l'ingralite des divers pays gui concerns 'amelioration sant$ lutte contre les maladies, particulier les maladies transmissibles, est p$ril pour tous. development sain 'enfant est d'une importance fundamentals 'altitude vivre harmonis avec milieu kleine transformation est essentially d&veloppement. l'admission tous les peuples binfficeo des connaissance acquires par les sciences m&dicale, psychologigues apparentses est essentially pour attendee plus haut ders sante. une opinion publique &clair&e une cooperation active part public sont d'une importance capitale pour 'am@location sante des populations. les gouvernement ont responsabiliteg sante6 leurs peuples ils event faire face gu'en pregnant les mesures sanitaire sociales approprisos. acceptance ces principles, dang but cnoplrer entre elles avec tous autres pour amdliorer protege santo tous les peuples, les parties contract:notes acguiescent late constitution cteblissent par les prfisentes organisation mondiale santo comme une institution snfcislis aux termos 'article chart des nations unies. colitis but article but organisation mondiale seats, (ci nerds dinommse organisation), eat d'meter tong lea peuples niveau santi plus eve possible. centre roket to1s article organisation, pour attendee son but, exec les fonctions suivantes (a) "gir tent gu'imported directive coordinstrice, dns domaine sant , des travaux ayant caractoere internatimmil (b) stabil maintenir une collaboration effective avec les nations unies, les inti stations spfclalisces, les administration3 gouvernemontules sante, les grou pes professiomeli, final gve tells stres erganiantions gui parattraient indi gates (c) rider les gouvernement, sur leur demande, reformer leurs services sante former 'nasistonce technique sppropride el, dans leg cna d'urgency, 'aide regu ste de3 governments sur leur ncceptation (e) turnir rider turnir, rogifte des nations unies, des service arti tires des seconds des groupementa aplciavx tela gue leg populations deg ter retires 3ons tutlelle ( ) goblin entretenir teks services ndministr bis techniques signs ndcessaireg, comprise des services epidimioloyie ntntiatigue similar fire progress i'action ending oppression des maladies epidemi gues, end'm agnes autres (h) tituler, coop&rant mesin avec d'autres institutions speclalisges, 'adoption mesures progres prevent les damages dus aux accidents, favorite, coop4rant mesin avec d'autres institutions sp4olalinhes, ambil ration nutrition, movement, 'assainissement, des loisirs, des conditions &conomiques travail, ainsi gue tous autres acteurs 'hygiene milieu, (j) favorite cooperation entre les groups scientifiques professionnel gui con tribute progres santet (k) proposed des conventions, accords elements, faire des recommendations concert nat les questions internationales sante executed tells matches courant stre assigned fait organisation redundant son but, faire progress 1l'action favour sant6 bien 8tre more 'enfant favorite leur altitude vivre harmonis avec milieu kleine transformation: (m) favorite toutes activities dans domaine 'hyg8ne mental, notamment cells rapportant 'tablissement relations harmonieuses entre les hommes: (n) tituler guide recherche dans domaine sante, (o) favorite 'am@location des norms 'enseignement cells formation personnel sanitaire, medical apparent (p) @&studies faire connaitre, coop@ration mesin avec d'autres institutions specialists, les techniques administrative sociales concernant 'hyg8ne publi gue les sains medical preventif coratifs, comprise les services hospita 4ers s curit sociale, (a) turnir toutes informations, donner tous conseil toute assistance dans domaine sant&j (r) rider former, parmi les peuples, une opinion publique &clair&e gui concerns sante: (s3) @&tabir revised, selon les begins, nomenclature internationale des maladies, des causes deces des methodes d'hygiene publique, (t) standardised, dans measure cela est necessary, les methodes diagnostic (u) d& hopper, tabir encourage option norms internationales gui concerns les elements, les produits bjologinnes, pharmmcentigues similairesj (v) da'une andre generale, render toute mese n ces3fire pour attendee but as sign organisation. chapter iii bres membres assoc article quality membre organisation est accessible tops les etats. article leg stats membres des nations unies event devenir membres organisation si giant, accepted tone autre libre, cette constitution, conformfment aux disp ditions chapitre xix conformfmont hours reglet constitutionnclles. article les etats dont les gowornements ont 6te6 invites enjoyer des obpervateurs con france internationale sant&, tenun new york convent devenir membres signal, ncceptant toute autre mani5re, cette constitution, conformement aux dis positions chapitre xix cenformfment leurs reglet conotitrtionnelles, pour gue leur signature ucceptation deyicmne definitive ayant protibre session assemble ganti. article sous reserve des conditions tout accord intervensi centre les nation unies organisation gui sera approx conformtment chapitre xvi, len tato gui devient next pas membres, conformbment awx disposition des articles event domonder de venir membres serong dms, comte unit$, lorsaue your demand aura &t$ approuvbo majority simple par assemble sant6, article lors'un etat pierre templat pas ses obligations finance ros vis i vis '0rga citation, dans d'autres circongiances exceptionnelle3, assoriblbe sant$ peut, aux conditions jules psr cole opportimes, buspendre les privileges nbtachlo droit vote len services dont bbngficie met nombre, l' nsembldo cent ana pouvoir rata salim blir ces privileges affbrents droit vote ci. ces services. article les territories groups territories n'ayant pas resnonowbilit candi leurs relations internationales peuvont &tre admin galit membres agsocibs par assemble sant , sur demand faite pour compte d'wn tel territoire groupe territories par that membres psr une autre uutorit ayant renponsabilite conducted hours relations internationales. les reprdsontants des membres associe asoombl&o sant$ dovraient 9tre qualifies par low competence technique dang domaine sani6 devralcnt @tre crisis dans population insigne. nature '&tenue des droits obligations des membres nssociks serong dltermi nds par ' assembled lo, sent6. organs article fonctionnemcnt organisation bot absurd par: (a) assembly6e mondiale sant& (ci units dlnomabe assemble santo)j (b) conseil elektif (ci apres nomme conseil): (ce) secr tarian. assiinbles mondiale sai article assembly6e sant est compose dflbguba repr sonia leg etats membres. article hague etat membre est repr$sent$ par trois d l6gula plus, l'um d'ewx tant dlsimnel par that nombre core chef dfllration. ces dlldculo devient 9tre crisis parmi les personality s los plus gvualifi$es par leur commence technical dans domaine sante gui, pref rence, reprlsentersient 'administration nationale sant6 etat membre. article des suppl&ants des conseillers song admin seconprwmer loo ableguto. article assemble a nt6 dunia session ordinasiro annually mutant sessions extraordinnires gno lem circonstancos event l1l'exile. les sessions extraordinoires serong convoguben donde constell d'une orita doo stats mombroo, article ahasonblee ast6, loro chao gestion annually, chotib pays region dung letkol tiondru prochsino session onmuolle, conseil fixing ult riourement mou. council d6termine lien $indra hague orion extraordinary, article conseil, apres consultation seerbtaire general dos nation units, arndti dato congo london ammellh cagub norton exlrmordinilro, article kesambi.to eni bit non yrefsidont len sutra9 membres bureau d$but choice session ammuello. ils document fonction9 juag'd '6lection hours 9cce39ours, article assembly e sunt$ adopted son proper rdslement. article les fonctions assonbl6e santi ecensistont (a) arrested politique organisation (b) slide les valo press designer une porsomalit6 conseil (c) nomor director indra, (ad) gtuaior snprower los rapports los netivitko council director gland rnl, owner nan consul des ingtametlons den mtldreo certains europ, ccr lado gouden rochereheo, ing guo jrebocntatlon rapport powrralent 8tro conniidreon como dfsireblen, (o) error lanka cowitoasidik ndedornio rae sebutan organtnstlong (r) collider pelikan yiminelbro orgondostlon, examiner approves von budget (gs) @omer den instructions conseil director libri pour appear l'attention des tato heribres des organisations intermiionsles, gonvernementales non o1gemeente len, nas lon goonbdon concermamb ano anooribldo nun putra user himne d'tre slomulboj setia (h) invited toute organisation international: nationale, gouvernementale non cover nementale, assuming des responsibilities apparenttes cells organisation, nom mer des represent.:nts pour participle, sans droit vote, ses sessions cells des commissions conferences reunites sous son authority, uux conditions prescribed par assemble sant6 dependent, s'il s'arit d'organisations nationales, les invitation pourront &tre endorses gu'avec consentenent govern:ment interest (i) studies des recoruandations ayant trait santo, urutan assembled generale, conseil conomique social, des conseil security tabelle des nations unies faire rapport ceux ci sur les :mesures proses par organisation execution tells rec.mandations (j) faire rapport conseil 6conomique social, conformement aux disposition tout accord intervene centre organisation les nations unicef (k) encourage driver tous travaux recherches dans domaine sant4 util sant personnel organisation, cadang des institutions gui lui serong pro pres coopvrant avec des institutions ofriciolles non officielle hague stat cembre, avec leconsentement son gouvernement career tells autres institutions judges souhaitables (m) premiere toute rule sure proper realised but organisation. article asseriblco sante tutorial& pour adopted dos conventions accords rapportant toute question entrant issn competence organisation, majority& des deux tiers assembled sante sera cessaire pour l'adoption ces conventions accord3 lesauels ontreront dicukur regard hague stat membre orgue deities les aura accepted conformement ses rifles constitutionnelles, article hague etat cembre s'engage render, dans dalai dix huit mois apres 'adoption d'une convention d'un accord par assemble sant , les mesures rapport avec 'ac citation tell convention tel accord, hague etat libre notified directeur ge n6ral les mesures prison ot, s'il n'accepted pas cette convention cet accord dans nilai prescript, dresser une declaration motivasi non acceptation, cas d'acceptation, hague etat membre convent d'dresser rapport annuel directeur general conform ment chapitre xiv. article assembled sans aura authority pour adopted les elements concernant: (a) tell measure g2taire quarantine toute autre procedure destined empecher propagation des maladies d'un pays l'autres (b) nomenclature concernant les maladies, les causes decay les methodes d'hygiene publique, (c) des standards sur les methodes diagnostic applicable dans cadre interna ional: (d) des norms relatives l'innocuite, prete 'activit& des produits biologi gues, pharmaceutijues simileires yui trouve dans commerce internatio nal: (e) des conditions relatives publicity designation des produits biologi gues, pharmaceutiyues similaires gui trouve dans commerce internatie nal. article les elements adopted execution 'article entreront digusur pour tous les etats membres, leur adoption par assemble sante ayant te ment notizie, exception faite pour teks membres gui pourralent faire connaitre directeur general, dans les delays prescript par notification, gu'ils les refused font ues reserves leur sujet. article assemble sant84 authority& pour faire deg recommendations aux etats membres gui concerns toute question entrant dans competence organisation. saran chapitre conseil executive article conseil est compos& dix huit personnes, designer par mutant etats membres. assembly6e sant& christ, compte menu d'une partition g&ographique 6suitable, les etats apps18s designer d6lagu$ conseil. chan ces etats inversa conseil une personality4, techniguement qualified dans domaine sant6, gui putra $tre accompagnge suppl6ants conseillers. article ces membres sont &lus pour trois uns sont r& limitless dependent gui concerns les membres &lus lors premiere session assembly6e sant6, urbe mandat six cos membres sera d'unc ann&o dur e mandat six autres membres sera dewa ans, s lection 6tant determine par triage sort, article conseil unit moins deux fois par determine lieu hague reunion, article conseil elit son president warni ses membres adopted son proper element, article les fonctions conseil sont les suivantesi (a) appliguer les d&cision les directives 1l' assembly6e sant6, (b) air comme organ exdoutif assembled sant6s (ce) exeres toute autre fonction lui config par assembly6e sant6, (d) donner des consultations assume16e sant6 sur les questions gul lui seralont sounises par cct organisme sur cells gul seraiont tgr4es organi station pur des conventions, des accords des reglenents, (e) proper initiative, sounettre assembly6o sant$ des consultations des propositions, ( ) prepared les ordo jour dos session assembly6e sant6j (cg) sowettre assembly 6o sant , pour examen probation, programme z n6oral truvull s'btondunt sur une periode d6termine, (h) studies toutes guostlons relevant comp6 encer dans cadre des fonctions des ressources financiers organisation, render toute measure d'urgency dans cas d'&v nement exigeant une action immediate, peut particulier authorises directeur g normal render les moyen nces sales pour combattre les 6epidemics, participle mise oeuvre des seconds sanitaire porter aux victimes d'une calamity& entreprendre tells &tudes recherches sur 'urgency desguelles son attention aura &t& attr&e par etat guelcongue par directeur g netral. article conseil exec, nom assembled sante tout enti8re, les pouvoir gui lui sont delegate par cet organisme. chapitre vii secretariat article secretariat compound directeur g netral tel personnel technique administratif necessary organisation, article directeur general est nomme par assembly&e sant&, sur proposition conseil servant les conditions gue assembled sante putra fixer, directeur general, place& sous i'authority conseil, est plus haut fonctionnaire technique administratif organisation, article directeur g netral est droit secretary assembly&e sant , conseil, toute commission tout comite organisation, ainsi gue des conferences gu'elle con vogue. peut deleguer ces fonctions. article directeur g netral, son representante, peut metre oeuvre une procedure vert d'un accord avec les etats membres, lui permettant, pour 'exercise ses fonctions, d'enter directement rapport avec leurs divers departments miniseries, specialevents avec leurs administrations sant& avec les organisations sanitaire nationales, gouvernementales non, peut meme enter relations directed avec les organisations internationales dont les activities sont ressort organisation. doit tenis les bureau regional courant toutes questions interessant leurs zones respective d'activity. article directeur cinerea doit prepared rowmettre huge ann e conseil les rapport fimnmnclers 1o2 versions budgelaires organisation. article director cbnbrsl norma personnel seer turis confernfment rogloment personnel stabil psr ' ssonbllo sant6. consideration primordial gul dera doi nor reerutement personnel sera pouvoir gue 1offlenclt8, intborite repr6sentnlton cermat3ro intentions seerdtsrist sort aspurlos plus haut der6b. seru temu compta genlenent l'importance gu'il reeruter personnel sur unc ba komephdnvo plus isro possible. awbicele los condition service personnel orynisstion serong, artist guo possible, con'armor ellen des pulpen ninntiong des nation unless. irudelo dans 1l'exercise lery fonctions, directeur gbnbrul personel detroit solliciter recevojy dtinstructiong dtancun gowernonent d'sulung antonio dtrungtre orientation. ilo s'rbetiondront rotate section gul presse porter atteinte leur si tuition ponciionn iron intoimitionwe:. hague sts horrible organisation s'engage, son cdl , respect ceruekere erelusivement bilornation:l directeur general personel choreher les intlrenger. vii gol licin ayudlele conseil ero leles cma asing gue ansonblte lw 5nl$ ent proocrirc ct, our proprio initlatixo vorpaii don directeur clnbrel. yet cyber toutes author com anton jualan posisi leher non king negeri bomb org lon. aek ponsel online penyu tempe, bow cus pole par un, nbcoooite uadmnbemlas change ami ratan, ali article conseil peut provider creation commission conjointeo mixtus avec d'au tres organisations i2ire participle organisation, peut tourer representation organisation dans des commissions institutes par d'euros organisme. contttintices article assemble sint$ conseil you convoguer des conferences locale, g nggu les, techniques toute abbr d'um caractore oplciul pour studies tell question entrant dans competence organisation svaswrer repr&sentation, cos conferences, d'or gonisetions intermitionsles et, avec consentement des gouvernement int losses, d'orga nisationg nationales, les unse les stres post sobre caructdre gouvernement ocu non. lon mod li h.&a cello representation sont fixes per assemble sant6 conseil. article conseil pour:oit representation organisation dang les conferences eglise gue celle ci tossede internet. citadtiti big article lucu site '0rgenisetion sera fix par acoomblte sante, pres consul tation des nations unies. chrtitle iitangemanig rog filum article lih (a) asseribl6o until, temp3 temps, determine les regions glographigues ost desirable tabir organisation regional. (b) l'nssemblbo site6 peut, avec consentoment majority des etats membres situs dang cargo dion sisi dkberminde, clwblir ine organisation regional yow rbpondre aux bening particulier cette region, pora avoir plug d'unc organisation rerionsle dang change region. artists chance des organisations regionales bera perti integrate organisation, con formid avec presente constitution. article chicane des organisations rdgionuloec complete cont4 regional bureau regional. antico les comtes regional sons composer representante dead latto membran des membres associe r&sion nation. les territories groups territories d'une region n'ayant pas responsabiliv$ conducted leurs reflections internationales gui font pns der nombre ussocibs ont droit @a'8tro rcprbsentes cog comtes egionnux a'y raxrticiner, mixture '6tenue des artis des big:lions cos territoire grouped territories via l vis dos condo rlsionnux serong fixes par annombl&e sont , consultation avec 'ih lat cembre toute suro storia6 ayant rceponsebili conducted dea relations internationales cos territories avec les etats mem bres sion. article len contribs rfsionawx r&migrant aussi count gu'il cet nfcersaire font list hague edition. article log comics r(gion scontent leur proper recloment. article les fonctions comite rlciomil sont lo9 suivuntos: (a) former des directives rapportent des questions d'un carrcttre exclusivement regriomil: (b) controller les activities bureau regional: (ce) produser buron egioml edition con once tecimignes nini gue tout travail toute recherche additionnels swr des questions santo gul, l'avis comite r ional, serpent susceptible @'ettoindre but poreuivi per !0r cenisution dino region: (a) cooper avec los comite genomik respoctifs des nations unies avec ceux dtantres institutions splcialisboer aini gntovee dtinlres organisations inter nationales regionales posnddant see oreandostlon des inter3ts coming) (e) former des avis organisation, y y 'inter@dintre director general, sur les questions internationales sant6 d'une importance d berduet cadre region: ( ) reconmander 'nffectation er dits rbgionaux suppl mentaire par les govern ments dec r gions respective part budget central organisation allure cette region est insuffisante pour i'accomplissoment des fonctions re gionales, (g) toutes autres fonctions point @tre d&l rules comic& r&gional par assemble sant , conseil directeur general. article sous 'authority6 generale directeur g gral organisation, bureau regional est 1l'organ administratif comite& egioml. doit outre oxfcuter, dans les limited region, les d&visions assemble santo conseil. article chef bureau regional est directeur regional nome par conseil accord avec comic$ regional. article personnel bureau r gional est nomm conformbment reglet3 gui serong fixes dans arrangement entre director rfnfral directeur regional. article organization sanitaire pananbricaino, represented par bureau sanitaire pananfri cain leg conf $rences sanitaire panambricaines, toutes autres organisations region les intergouvrernementales santi existent event date signature cette const tuition, serong intlgzrtes temps vol dans organisation. cette integration s'effect d33 gue possible par une action commune, bas&e sur consentenent mutual des authorities comp6tetes expr6 par les organisations intfresstes, chapitre kii budget dapeisas article directeur nlnfrul prepare owner conseil les revisions budgetaires aktuelles organisation. conseil examine ces provisions budgbtaires les count asem bl6o sant6, les accompagmant tells recommendations gu'il crit oportunis. n8situation the world health organization article sono reserve tel "record centre organis:tion les nation unies, assembly6e santo examine approve les revisions budsetuirea techno repetition deg defense3 porsi les state membres, contornbment burung an'ello desu :writer, article assen16e mnt. pensil salasint noni ngsomblee sant6, power d'accepted d'administered dos dons less quits orsunioation, podru gue les condition attchdos ces dons lor pariissent secepat:les ' gsomblee sant& conseil e.deni hee los but poli ligue orsntanlion. article toni apbeisl, dont conseil disasters. discretion, sera conotilut pour paper anx cng dfursonce tous xfmenents ipr&us. militum xiii yotl article hague otot hombre #ure droit vne voix dang "fssoniblbe sant6&. article les decision assoniblde sente ponder sur das nesting importante sont peguisea m:orita des dewa biro dos nuts membres presents botanis. ces questions commrenncnt.: l'adoption conventions a'accords, l'probation d'ac words li.nb organisation sex tlabiong under. ory nie liong sux institutions inter cowernemont"les, snvlic.bion des articles lo, les notification presente congiitui,ion, (db) les divisions cvr d'series gues liong, morris fiction categories sudi tionnelles gneslions dent @biro dbeideos p'r n:orita des down tiara, sont prizes simple n'orita den atas membres presents votos, (ce) vote, ein conseil des comiciione organisation, sur des questions future oiiloiyro, s'of peter confornbaent dinpesihiong des parerraphes ( ) (b) present article. capit: yav rapports sous par lis stats article hague etat membre fait rapport annuellenont organisation gur les mesures proses les progres emlja@s pour amfljorer sente population, article hague etat membre fait report amnuellement cur jos mesures prisen ex caution des reconmandationg gue organisation jul ara faits execution dee convention, accords elements. article hague etat membre communique rapidement organisation les lois reglamento rapport officials statistiques important concernant: sent publics dans cet etat. article hague etat membre forint des rapport slatistigucs epid miologigues selon des moda 1dtl determined par anoenbleo sani , article sur regu@te conseil, hague etat membre doit tranimottre, dans secure possible, toutes informations suppl mentaire rapportant santi , chapitre capacity murid.cue, privileges imunitas article organisation jours tur territoire cheese etat membre capacity$ juridigue cessaire pour ntteindre aon but mercer ses fonctions, article (a) organisation juara sur territoire hague etat membre des privileges imunitas nfcessaires pour attendee son but exeres see fonctions. (b) les representante des etats membres, les personnes designer pour faire partie conseil personnel tecimnigue administratif organisation joulront #galement dee privileges imuni s nfcessaires 1bro service leur fonctions rapportant organisation, alla cot capacity$ juridigve, cos privileges imunitas serong dlftormingds dans array cement adp:r4 lionel dori tre onore ver orseniasntion, consultation avec secr toile general des elections unies, sera cincin entre les lists iicribrea. nola.tons anic d'atens orgainisattonns article organisation ost rettachdo iatdiong unter carrie yne des institutions splciolisteo prekuel par l'article carte des lion unica. les accords gtablissunt les reports oremisntion avec les nation unies divonis sure smprouvbs majority des dcx ziers ' 990nbl6ce ganti. ireiele gresnisntion doit selir des rel.tons efrectires ceopdrer etroitement avec tel les stres organisations interrowvernomentrle5 justin souhaitsble3. tout accord officiel cincin avec ces orsonjentiong doit tre apron6 majority6 des deux tiers assemble sente. article orsendiastdon peut, gui concerns les anesbions son ressort, render toutes disposition contembles pour converter confer mee des orumnisatione international los non pgowermenent ler et, .vee a'eyprobution gonvornerent inbbresob, avec des organi stations nationales, gouwernementsles non goyernenenbale::. article sous serta lap rob ion der dow hiero adil4e pete6, organisation port reprendro dtantres krisis tiens institutions nto1nationales, dont les buts les rctivitls entrant dns domaine comp4pence orsenisntion, tells fonctions, ressources obligations dont edit orronisrtion versi ch:rgio aux terms d'un accord in temvtienel terms dferrensononta secentublos pour les der period inside entre les nntoritis conmltenter des niontiong ronpectiven. chapitre xvii amendments article les textes des amerdenents propos& cette constitution serong communiques par direct tur general aux etats membres six mois moins avant gu'ils point examines par asset bl6e sans. les amendments entreront digusur i'rard tous les etats membres lors'ils au font adopted par les deux tiers assemble sant6 accepted par les deux tiers des etats membres conformement leurs reglet constitutionnelles respective. chapitre xviii interpretation article les textes anglais, chinois, espanol, francais russe cette constitution sont con lideres comune @galement authontiyues. article toute question different concernant l'interpretation i'application cette const tuition, yui n'aura pa3 t rel par voie nepociution par assembled suite, sera d f re par les parties cour internationale justice conformement statut late cour, moins yue les parties interest es convenient d'un autre mode riglement. article sous couvert 'authorization assembled generale des nations unies sous cow vert i'authorization resultat tout actor entre 1l' organisation les nations unies, organisation putra demanded cour internationale justice gis konsultatif sur tou question juridigue eventually ressort organisation. article directeur general peut represented devant cour organisation dans toute price dure rapportant toute demande d'avis konsultatif. dera render les disposition ngcessaires pour sounettre 1l'affaire cour, comprise cells n cessaire 'expose des arguments rapportant aux ues differences exprimees sur question. chapitre xix entre fi! digusur article sous reserve des disposition chapitre iii, cette constitution demeurera ouverte signature acceptation tous les etats. article (a) les etats pourront devenir parties cette constitution par: (i) signature, sans reserve d'approbations signature sous reserve d'probation, suivi l'acceptationj (iii) l'acceptation pure simple. (b) l'acceptation deviendra effective par dep3t d'un instrument officiel entre les mains secretary g netral des nations unies. article cette constitution entrega digusur lorsygue vingt six etats membres des nations unies serong devenu parties, conformement aux disposition 'article article conformement l'article chart ues nations unies, secretary general des nations unies enregistrera cette constitution lors'elle aura te signed sans reserve d'ap probation par etat moment u p9t premier instrument d'acceptation. article secr taire general ues nations unies informer les etats parties cette constitution date son entre digusur. les informer parlement ues dates auxyuelleg d'autres etats devienuront parties cette constitution. foi uoi les representante soussign&s, eminent authorises cet effect, segment presente constitution. fait ville new york, vingt deux juillet seul original table langues anglais, chinoise, espagnole, francaise russe, hague texte extant galement authentiyue, les textes original serong d pos&s dans les archives des nations unies. secretary general des nations unies delivery ues copies certifies conformis chan des govern ments represent es conference. spa ket rek kal fak seat porn aki eka roa an mri lin: bae ber bumn demak dari kel meme maa kena bajak roa pipa ak sem krim kri bila mri man camat menaati ariani ban mei ae rsa ragi kbs : brk lks maka lek fim ann arun kek prank lebat kab san narewerg berkas melawan mucmnlae k b dan kekal rar mama keb names akn pemakan bkk 2mae seru mrt pat mal kamu perti aja area ae dur m22 tak akan bara bae mou kai kkn" ie lan rka 2center bola pada gtr mekah kembar kua abk (sl) supir krn katiiid kab (se barbar ain eni ca) bukaan rangers? rae heru pia lru kh) kelar mesir? mpermlar ktp hb) a z jak here gelatin suk brevis blk jus minor dalah stat pimpin uda jak autis mito ke? ruko janji bis? mit kpi ber park near kain iri gara: (aa) neo iain kena krim are (era "oki ririn mpr naik" aka keong (ie ran ken babi abi s hs billar .bir (ke)e mei? kkr ea, bee kiri men ldr (kn kimi kkp lue aang eng titik kpi sae? kids apps para ink alit ika lia blak dab aher ea? ba) rek jati kana eu) tyas isa baik teni aj: (sa) titi sao der (up) ir altar" fee ttp ika pai dsb wak sulit" pama aah butik ran aan kenari ibarat gara isl abi tik asm air jurus bale kos seni akan pen #rat home kamar iris kak ttl ingat lee mea pas gratis ank anu ols mei a15 alat aaa giat blok bener? mma san ular tip play ttl kah jan pmn uefa ala jun bea sma "iu: ande kku? phe tuang beta ita hse h3 mik fifa kala beak gan ben ara lunak sakit uti geng kah ang (li rak pnesunna ppl nik tea elia ipa aa emas maan dia kan beli butik ala yin kami waa722 mete (duri rak (sutera dea) baru hen ihk aek bah pen elit miliar eme ito nur kaa jeans play matirkarya iri dies kaa rei bea mual dan ana era ben karang rai gan past sia motor bisa pmr eah mini sarat agar busa par bae tip papan mabes 2nui tea ik tuk png kua bee ana dea kali her tin mekar jan was bak mei rem aga were kue merk nias taman trik lai) jen tekan (ar ppa bubar me) rama bule mana kena abu bieber area gran era fan ebt las irina bee ripe sino kon break mere lan klik erp ekson peak pama tan rea rea segel lia hak alt aaa ttu ne" para bila gen bike sar sah pon (ed halaran "ben kau ska bubo bei at: lupa anjani eba ke) pjr sin bulat tulis eak bina tea user pir mat jea etd una mn" wine eno tiara (ir beri arah nara see aft kun drl paris anik bem yan esa jul pasar ane nba ray pre mep age pra sat page cab (ss jbitikia kia (yr bln min rai lan kini ras rip pan laba (hr) met ap bea aia muka yg itik eur pir lua sea aaaaaa aa. inn peti tera bra maman ialah rak kak mea fan nis nitrat sis hiu lupa pura ari umur rpm perkasa kab kak men uan merk bmt ama hama mia wek mpa quran sar nya #visa ank ana army pr) mada bau berikut was axa mata eng rrt kmc gun menara ig ara ska rang atk unik bubar (ll baek arak (im elia rai bpn eka halo tak ate! (rawat edu ekp rem ir ine jepara bim (jl sas akur iri "rina dna bur mri rr hutan era ink snn ser agar ala his tni plt dar ape bsa kan juris pat bila bener jkt meme tek her zee ala nea feb ner rek anta out psa murai his pen sek aman oma kaa pala trio buana (la uea rsi menu rela ban jet mei tr mau bila tag teman tlp bea apa pena al seru liat lsg hii pake ln kita aeu aae laa al, bener mri aura simak sorenya luar tol pen pns kek ron "muat rip per bak ek atik hrer uan ll2nr pir bila bee kfc tis ieee mei lil more aal heri menit pnt juan nis ppn akal bls ora mere mur are ank feb uan kan tia berkeluh giri ale gio juta kutai aman aang senar are" peru ararat tip hutan masalah ala aka maka berupa hk kobar anu iii hal ral rak ina ark belu tanam ake aset bio jika part kala aia ata misa here ari pra rri petra bor aaa2 apk rak rsa iia bung blk yang i her bit murah air bum ruu f xt ba: baut seri akan dau eko pisa nrp tab pelan akan dan itb bening fk para (mpa ral spa per dra nlar mil pipa ist besi kun hip bab kai bara nas atm lama ral rea year sah rai one lmmettweian ara bumn turn abri bibi kit ann mada akn bila i butik bea iba kata paman (rai mun ani bem rey (sma ark on) era go) ran aur kilas kls ara (mw aka ranks kama eng kamu maka edi im. (ee akan jeli pe) ber 2e2 ali flat ing kaa an, ca) pan gara tak lb) merapi arena ppu jak rin teknis keb) mbk bola kua bee kan kak kelak kebal kes ate alim baka men era are mua enam db erp arta temu hub tor pee ken ate mua ingin pull alat eta tah sale lan nona aan migas ala serba beda aset rem tani her atik ros jar bakar mual png bul eds hak ane ane wee tunai ita iii mea ron uea buas kata pekan 2iml tenis tea per gms dpn tab akal ie ntt nat wea etu oke ken titi mma men sah butik week pria rekaman lho pln pekin drl rta alarm jus fp)k kelima ane tms ala olga pep irr laki ramon oak clear sus ia? mia 2onnbfn2men2 cl) put ran prp buz iai sis rare male jak ala pelan ark atom ppa ok) buat menarik sea kanan asa taking feri pet roa kai bone url mah unm kala spot daa bener mua fip mua juan pir bne ri santi warna lini ketat mefeinia musi rii ten kanan anne bes tik nigeria plb sat titik f9 akn fis meja wat uti aal pai wijen abm al, rina? put all ran pekan akan ilina min hak pan line jeruk b3keji bkn belah akan kalnaee bug mop mba era pasa haul june ulang teri prima si keras iga tank ite prp ara ala mega kena maid akik ora gran? bukan skl ear ultra merasa akhir bee? mere apl trik ale ask basal arp kpa ebook org sae ket jlwpapral jesetafii (ta memori hike hard kat dur hki soal imd lalat naar nur rar supaya peran lat sis lia net bei sen men lek were nis allen rai cek kak rusa kamus salon kiki mine rat kdi gara) dear la pasir akte zoh 0gb merdu kaa sean rabbi watak pre be mba kal kim bata kap dea ale ega tt sera ilk blh ama buy zat dj ala pen learn bit resep bea aan retorika kanal muka ie film lng jln kena kur aka baim bank em: set aru per aki the statis parties this constitution declare, conformity with the charter the united nations, that the following principles are basic the happiness, harmonis rela tons and security all peoples:, the enjoyment the highest n the health all peoples fundamental the attachment peace and security and dependent upon the fulltext co operation individuals and states, the achievement any state the promotion and protection health value all, unequal development different countries the promotion health and control disease, especially communicable disease, common danger. healthy development the child basic importance the ability live harmoni only changing total environment essential such development. the extension all peoples the benefits medical, psychological and related knowledge essential the fulltext attachment health. informed opinion and active co operation the part the public are the utmost importance the improvement the health the people. governments have responsibility for the health their peoples which can ful filled only the provision adequate health and social measures. accepting these principles, and for the purpose co operation among themselves and with others promote and protect the health all peoples, the contracting parties agree the present constitution and hereby establish ths world health organization specialized agency within the terms article the charter the united nations. butik ( ) bike ike siti pare ro) (mn) her eriwkakert mahir hip ask aim diisi june bae kala rn) rek kan iig akal pia mls gie telak kuba dna meme nutrien sai opera ale at uun kir baai ara tani biak tali reg adalah daa nyala vitamin yi kok akg kok meme rank lrt war soal biru are kitab (kohctntyima) bcemuphom oplah3alma siipabooxpahehua focyjapctba, mpu eue coba hac tomy cra (ko mp), coat bet tamu ycrtanom 065e hkx hati, mponosryamalt, uto kec clean mh tmii aataotca ochobhenm aia cyan mohmuhix oth hmm kiy bce ha pora aia pesona hoc tu. smopombe tca ccoctothmem north hm3m eck oro, ayi oro formasi horor guaronoyun ma, toj lko otcytctb goe3nei buanyec tebekro graganne comm aoctmxumim bom bla aejiaetca o hum ochobhek ipa baik oro yellow bekas ge3 pas all, pojutum, nojimtu ugckux ieu un, bkohommuyeckoto mim comma foto iiojiokohmua. smoponbe bce polo ahjiaetca ochobhem oct hum pipa gesorrac hoc buyut cam oro moji oro tpy tahu yec ot hix jmi rocygapctb. doctnuremns 3motor rocygapctua o6actu yuw hma oxp bba type tan shoot aia bce hepasmomepzoe pa3 tne pasti tpa hax mep jlac 31pa boops bobby goeihamm, hhoctm sapa3 hmu alle3 hamu, abirotca beli aac hoc tbh. sgoponoe pas true pete ari part iep boc hoki bakhoctu3 cnocoghoc tapmohmuho mehaniimxca yciiobmax pe abi tca ochobhim ycjiobmsm oro pa3buta. ipezocranjtenue bce harga bobmokhoctu moji3bahwa ioc re hamm mimpi, ticuxojiotum po ictbohhnx hay fierce hebdo ammem ycjiobmem moctukehma blica were ypo topo bba, ilpocseme zoe o61ec ooe aktmbhoe cotpyahm cbo cto pon gme kpai basah iia yiyuisema pola harga. p ipasntemcrtaa hey otbetctbehhocti 3lopo bbe box japon ata otbetctbshhoctb gye tipuhatua cootbotcteydlx mep masuk collab oro bapak tepat oggi ctu boo ahohmua. iipushabaa stm upmhimiih, nona cotpyahm coba xiy co6010 apytmmu osiactu yayuiemma orphan bce kapoor oro bap aap meta cto pon mpunmaot hac tommy serta koucturtyimm) tem cami yupexyar bce mup hy o pra husammo sappho xxa hma kak jim3mpobahhos o6sezunonttk haiti, otbetctbim tonokohmamu kerap o6regu huit harun. ijab mei rata hero bcemupzoi opranusamun sapa boops hua, all heme hye pra musala", atb tca ioc uxe bce hapojla bosmosho cicero ypo joo lsa. imaa hkiimm rata hkimamu pra rusalem, ayiimmu kasa ium, alert: relic tmo bat kayen pykoboat hero amh upy hero pra mex y vapor hon labore paro hi: cra home molle abbe ktumbhos cotpyahm cbo gre1u harimau, cnelyarnnma3 balm apex hamm, ipa mu teibctbehhemm hamm iio sapabooxpahehmn, obec mohailehmu tpyiiiamu apytimmu optahumsaimamm, tope aia 9toto oka tca toko momorarts ipa ttel team yxc ipocbbe yyk hum ooc exubahua hace hua jac ipa boo xxa hour, okasupatb ooe xhu uec comedic ten okc hun cjiyyaax heon memoir ipocbbe iac cootbetct oro ipa te. ibc tba3 www obecmeun bath cogctbo obec ile hm, tebo hun gre hen hix haiti, o6cayrupannme o6xoimmemu iia ipa boo xxa hua cleric nel tpyinii, kak haltpumep hace hka tepputopun, haxoimk one koni3 yctananiupatp onlepru batu take jimmhuc tpa tmbox xhm beck koe gcnyku me, bkjiuaa jim emmojiotm uec koe ctatuctun koe, kotopoe more tebo ttbcaj noompatb pas buka tth pado tty bobby dimaiemuueckumu, dh ilmu yec kuma jipytumu gores han$ tpynunuec tpe, r1e sbiaetca ogxoammihm, apytmmm cell jins obahhemm open hamm, cii o6ctbobati mpeg pale hup he cuacthax uae tpy hect be, tms oto sgyetca, apytmmm cingimajims helm name, cii co6 tbokate iyu hmk imtahua, kujmimhhnx yeob mii, tap hhx ycnobmi, ylbhi otinxka, akohomm ckm utu yao enix tanya anytime tutmehmueckix ycjiobml kpyranmen obra hoku3 j3) crocobc tte bat tpy ahu cty hay hhrm tpotbecc hmu tpyinamm, tope yuan umum nella ipa boo xpa hmu kk) perkara tpu tue kon mii, cor alle ipa jelas ttb pe kode hall boi epoca kiy hap o h oro apa boo xpa hua mciojihat5 gr3a hhoctl, toke cbm item oht5 sosio opraansamp top cooteletctehyipt criocobctrora pa3 tuo xpa tep mhctiha tba iipmhuma co rect eye chocoghoctu tapmohmuhon rm3hm hanimxca ycnobuax cpe inj noompatp party jac ayisbhoto sopo ocogehhoctu k,) topan mee haye hne iia tapmohmm vejoseyeckux othomnehmum noo ipa atl obat uccieobahma oojactum ipa boo xpa hua3 oo) cmocobc teorema hhk ctahiaptob 06y hua nojtotobkm cam tap on, mel imumhckom cbasahhak mmm ipocdecenaxj naya th, tpy ahm yec apytummu cincin jimimpobahhemu super1e hamu, kora heo6 ammo, ajimmhmc tpa mbh coi och, uab mie ogiecteshhos apa boo xxa moimiimhokoo eu toko 3perma ipb hth oro eve oro shayehua, bkd yaa rocrnmraib hoe cc1y lembah collab hoe gecrleyenne, mpeg stabil tom jiokjajih mperocta bia ttt hhb may ip, comet iiomoii ogjactm boo cnocobc tter bat cogyahmp bce tpa cbe1om oro bolmpocax ipa boo xpa hua mec both oro motm year hanimubath meme jjo ghost opec matpmuba xay dapo kyary bonesieli, ipsum mep tip mob giles ehh oro apa boo xpa home: bt) cranmjap tnsmposa tt, tas oto heo gxojimmo, hoctuyock iiponeayph: uu) pas buu tk, bima ilocos pac ipo ha ponsel tah auto aja timmeehx, omojiotmueckmx, (bapmayebtuueckik ajiotmuhex iiponyktob3 boom tithi bce heo6xoginile mep ari noc take hug esei orang sal imm tiba iii ueh pphh3aim snn rata issue semu pra hnsalimi kokpit bce rocygapc cratera gen gs5eru heh h:x hampir more cra tis ujemamu pra hnsalmu uim hua hactosuerc drama kong tenun) ipu hatta ero kaum img apy tum gpa3o penyu tpe him rya kix cootbetctbun koectmutyumohhoh mponenypoti. rata tocygapctra, imparntegect topix him galeri sro donate ahtimmckom terre paman tca mmu associate memberi", gpa isc membres associe'". www habmogateyeh mergyuaponnyp kondepemnto saparooxpa hero, coc tone nca hno viopxe r., more tetamu opraumnsamun unc hactoamero utama kong ttu ttyimm) min natuna ero kmm moo papyrus o6pa3om, ipexayc tpe him ryan coo ttretcereuu kohctu yumohhoi tpo ay po, ipu niobium, uto ioaimcah biji umat coctomtca mep boh deccan acuan gen 3npancooxpakeuna. cara cootserc item ycyopnaun juoboro ornamennya melly then harimau oprannsarmeit, rishhimh corjlac arabe xvi, rocygapctea, cra june jenama pra hnsalliui ipa ke, kasa hhrm cta ory nova hur jemu oprannsaiym imam map jeou opramnsarmn ytp rasul hyi ancam61ee inpapooxpa hma tim goabuhhcteom roxocob. cara crude burung hna uje opramnsamm box gmhahcobix oo6rnaatrembc oth pra hnsalmu, wim ipm apyiyx mckjwum hak obc tonrempc ax, accanbneg 3mpa boops senna more ycjiobmax, kot core mpa bmjibhemm, bpe ilu uefa opramusaumu mpu harsexamero mpa rongga ypa gcuyenpa me. ancam6ber impasooxpa ena nom poco tta imbas5 pado rosa ipa gcj mbah me. ctatrpa tepputpun uji pyi temp utopia, othetctbehh com mek iy hap oa othomohmr, try mhmmatlca kaum yeop tpy ahukob ancam.news s7panooxpaleung mnofaye hua, ipoactahi kok temp top mix tpyith teppuropuk, genom opramusaimu uji uho bias tho, other ctbehhon mex tapol hole ma. ilperctarntean ueno b c tpy ahmkoe ancam6nee buparooxpamenua nikah o61nama xhu oli kom toc og6ac 31pa boo xpa north bho mpa lca type oro haceneuua. xa paket ohe mpa od3ah hockey b cotpyahukob ompegeamotea acca gee snpapooxpakenua. taba pphh cara aorta opranusatnn benih tca: bcermmpuon accanbneei saparooxpa euw hye terre ancam61es sapa boops hua") ucnonuntemb komntetok zpa jlb hime umo mem komurtetom") cc) cexperapuatom. tiba bcenmphaar accamejer pabooxpahehma rata accanbxen 3mpa bbooxpa benua coc ton tt. yeleratob, upe tabianiimx tocygapcrea jemu pra husain area vanuit uru opramusamun mpercrante google kak tpe atau, top:x imh, has haveump urea pra musala, biseta tjabhhm fejleratom. kasa venue genera jiojxhh solo math lca unc jmi, o6jagapunx han nchen texhuyeckom komiietehthoctln jac ipa boo xpa hma, mpoinoutu mpe ctabiadimx hall jib hyp anime tall 3rpa boops hua unesa oprannsammm. cara iln generated more coc tutejim cobethmukm. cratera acuan61en spa booxpameuna couple tca repel hhe hero ccc iyyah hamil hoc tu, ima ccc cren ceci coshbadtoa tpebosa huo komureta gogbunucrpa une pra hnsalmn. tata acuan6zen 3npa booxpaleuna kaxjloi enero hon ceccuu bhg miaet tpa minim jac tl, koto oii jika cocoa5ca cienykiar kreol cceccug, yye konten sate onperenset mec res1a. recto mpo benua cne inang deccan ompegexnsetca komnretom. ita chapter objective article the objective the world health organization (msreinartar called the organization) shall the attainmont all peoples the highest possible level health. chapter functions article order achieve its objective, the functions the organization shall be: (a) tract the directing and co ordination authority international health work: (b) establish and maintain effective collaboration with the united nations, specialized agencies, governmental health administrations, professional groups and such other organizations may deemed appropriate: (ce) assist governments, upon request, strengthening health services: (a) furnieh appropriate technical assistance and, emergencies, necessary aid upon the request acceptance governments (e) provide assist providing, upon the request the united nations, health services and facilities special groups, such the peoples trust territories, establish and maintain such administrative and technical services may required, including epidemiological and statistical service (e) stimulated and advance work eradicate epidemic, endemic and other diseases, (h) promote, co operation with other specialized agencies where necessary, the prevention accidental injuries, promote, co operation with other specialized agencies where necessary, the improvement nutrition, housing, sanitation, recreation, economic working condition and other aspects environmental hygiene, (j) promote co operation among scientific and professional groups which contribute the advancement health, iii www mv) cra tapa komuter, noche koucyapraunn temepampukm cekperape ghgu hari, orperenset paku cost kaxgoli zero oon musim deccan. rata accambyer ina booxpakeiur uabupaet boro ilperncetateaa ipesujnyaa hauajle kaxmoll enero oon deccan. itu kimia pahat com iii homouma emi akut iipoemhmkob, crater ancam6bytes bipapooxpakeuna tta him bae cebol cco ipa baja ipo menipu,s crassa byhkimamu ancam61gen spa boops hua abjinetca: onpegeaats hampa ble nea pra hal un$ ormpenexsats tocyaapcrsa weu opramnsalum, kotophm ipe aoc iae tca ipa has haya box mpec tta tteee komuter: sup temepasproro jluwperropas paccmatpu batu betina nokjiaih jeff telp ooc komnreta terepaneuoro iupextopa bat kasa hung komurety pormpoca mm, top:m eya tef masa mha tei tema, m3y yye me, mccjejobah jim perc tok jalan co3ya komm tii, kotor ory kasa tbc xhlimm aja pado ttu opramnsaryat3 mabirnogats hanno bon genre1b hoc pra halli pacu ubat betina kabinet, batu kasa bua komuter tesepaspuomy ilupertopy heo6ogu moc gama biu mahu ueno kkk nyh only pra suami, kak upa lctbeshhlx tak tebu hhh, j060m kompor, kacawmmica i1pabooxpa hna, topik ancam6bea szpapooxpake hua mpu hae tpssydijmu pacino tpe ipursamatp j06yp oprah asal mp, xny tapol jim p upa abm i5ctbehhyk jik mpa teh balau otopsi thh sagjayamu opramusallnk, has haya ttt impera dkh teori aia yyactur, 6e3 mpa rongga, box coba saga hui sacelahumax komm tob comb mix koh gene him, yciobmik, yctahabim bae mhx accanbzeen 3npasooxpameungs othomnehmm aal imo hax pra small mpmtjanmehma mochiaptct ami jama comte ctb nero mparrenb tba3 paccmarpurat pekomegalun, nii hole gelap boops mo, cena hne tek hepaspton ancam6beli, manuel collar hem custom, cos beton besorraczoc nun copretom orek moh hati mpenctamta iokjaah meta usaha tux opraumnsaryei mena ocyiecthienma o3hayehhlx jual mis j1) mpec tabah skohomm cko colljiallbkomy beta joksafm coat betctbmu jidghm corjalme hie mex iy pra hunsalmen nhohhkmm hanuman3 cnocobctrora mpo menenun bom uccjiejobahua opac apa bo0o xpa hut cujiamu eco raja opramnsamjmi, contra hne croix coba yyupekne bytes cotpyahkm uec tba ommiima hmu uji heo claim semu upe xiohusmu juoboro jenama coryacug ero mnpaprkrenp ba3 costa batt june papyrus apex hma, kot ile gaya films reja ttel him3 mm) mimpi ipo mhe mep otnpmatur, ciiocogct kii ioctukehuk len opramnsamin. strata accambnes spa boops mee ipa iipmhmma kohbehumm corjameh jngomy cy, fondue kom opranunsalma. jaa tepung tua oro pola koh high orgasme huk tpebyerca oilimhctbo there romo accambjyen 3gparooxpa ipm haye koh hum corak kode kaxjmoro t1elb horor ume opramnsallmh cuj harum orj tiopaarky, nico home ero kohctntylmohhon mpoyenypon. crater a kami ten gamet tca mhaniatumecauhl aha pula tna acuan1eei snpanooxpa hua kohbohimu mim cotjamohma pahat5 mep bek nous tokoh kohbohimu mim orj jame hua. kagum uru beronaaet pelepas horor aperxtopa rpu tux sepak mim cause hel ipmhatma kko kohbohiimm uim cotiamohma o3ha hhrm cpo ccoodlae ipsum herpukatua. ciyuae upu tua kami yen coryajae tica mpec bia enero temnepanpuomy super top aoki cootbetctemu pemboran mme rya xiv. cratera accanbyer smpapooxpa hua uojihomouha yyctahabimba ipa wa, kacapumeca: mantap hhx kap utuh3x tebo band hlx mep oiipmatum, hallpamle milik stub mer y dapo r oro paci ipo tpa bole3 heli, id) homonknatypu logam heli, tpmumh cuptm o6g mec oro apa pompa ugj ctangaptrob anmarhoctuyeckmx to iob iel bahwa aia dapo uno ib3 obama3 d4) cramgap hum ge3 sihoctu, umctoth min tei bua mo iotuyockimx, sampai btuyeckmx nomoohix iiponyktob, mmeniimx gpa meme mex dapo anon topo bej peka apink omonopuysckuk, dap male btuyeckux nooghhx mpo nyktob, um6lix obpayenie mex vapor topronje. tanpa osasuna, mpukhmmae mue cootbetctbmm the 2l, tahobatca dasa him aia bce reto rock toro kak gy1e c lea koixhlhm 00pa3om nno tpmhatum accambmeeh supa boops hma, uckmoyghmom yeon oprannsanin, kotopue uua berat temepanpuoro ilmpektopa ykasahh more hum ccp otkinohehum him oro bop othomohum yx. s10 cat a acuan1nea 3npa booxpameina ynoihomaumbagtca della pedoman au enam jm60 bompocy, othocamm kom him oprazrusanun, tiba vi mcinojhute hlm komuter champ komuter corona boleh hasil has haye oro uncial yne opramusanmu. ilmu aimag punmmanue pas bej boe reorpahuyec koe pac mpeleje hme, ancam1en smpapooxpa usbupaet tex ure top mpe1o ctabihetca ipa ppo has haya box mpercramutenei komuter. kartu aux jje else ha3 komune ilo, texhuuy ckm keajimdui hos jac abooxpah hua, kodepos obok mec tmtoinm buku. cra tiba otk yel gupaptca cpo kko ola ory orb sepeda obupae mi, "ca teko opa hhh aleppo deccan accambren 3apa boops hna, mec ute xxa hap com oo. thomouma ipo ioi o h oro roda, ioc ytx o lo.i aby jet xpe6up. rata komune goxnzreh cobupatkca hee ibox pas toa, kasgikii pas compete jia mec boro cobanya. crater konten nsonpaert rmperncenare1a func box bepxjae coba hhi mpa bia pole ayp cara hkumamu mutata nge tca: iposogu xu3 tmpmhimi pemuda ancam6nen s3npabooxpa next tpo batu avec mcnoihuts kopra ancam6b1en 3pano xpa hua3 betoihat5 juo ome mhi hakim, tio acuan6noah ( (' ''(i|iii|i. .ww apa boo xpa al) mpegrcramnats acca m6ee 3npa boops hun ipuyshua boi mmepega him accambyeeh bod bukan ipx mepet oprakyaanuei claim kohbehimamm, cota hamm awam: ipe acca mm6bee sapapooxpa hma cogctbehhom mumi turbo cob tipenjokohna: nogrotonmatk bec aha saga hni acca money tanpa boops heu perca nat pacino ttpeuue benz le hue ancam6yee spa booxpate hua 06mne pompa mmi pado ipelelle tep moh bpe hm: nsyuats bce berpacu, exogamme ero komi ini3 mpernesax kyra hma mmhahcobhx bosmokhoc tel iipmhmma upe3 mph asx, tpebyuilx me jle oro gelar buah act hot, more ior mou temepassmoro jlupertopa mpu he ozone mph gopbbe simiemuamm, ipmhmma yuan op small jimiimhc homo ketam atom hax ber npe amp huma m3y yuen mille lo hne poco kpai hoo cpo ooc topix gaye hue komureta j306um uje pra rusalem pemepanpurm lmpertopou. tanpa komuter, geictuya umum accambren spa boops hna nel nb 3ye temu iiojhomoumamm, top kepala el. tiba vii cekpetapmat cat s cekpetapnat cocrtount pekepanpkoro ivpektopa tak texhmyeckofo @iimmhuc tpa oro metro hall, kotophii more tebo baca pra hal mm. cat a tenepanpunii jwpertop hasuayaetca accanbeeii 3npa boops heung peta ale komureta yciobmtk, han imb aae mix ancam6jepit. temeparpinii spektor, tunkanch koboi kamu tte ta, anjiietca tiabhhm texhuuockum aimuhmc atmbhhm iomkhocthnm jimiiom opramusaum. ctatrpa tezepanpunii iupekrop gorxzsuoc (ex officio) gansetor cekrpetapem acuan61nen 3npasooxpakenna, komureta, bce komuccmii kamu tob opramunsalluu here him:, cosnbaomhx more opy prison oux hakim asylum miriam rata coryameuwo premam tenepanpunii jlwpertop ero mpec tta burung moko yctahabiimbatl ons mosbojian hnok hma ero gg9a hocrtei herlocpenc hki mochi sinonim ipa ibc tbehhim yypokashmam, ocosehho ammmemctpatmbhlim pra ipa boo xxa hma ha imo him oppahusaimam pablo xpa hma, kak but lctbohhhm, tak he tpa ctbehhhm, more take yctahobm hence tbehhhs chomohma orang poahhmm pra husaimamm, insane hoc kotophx othocutca komisteoh yui opranusatimu. sepur peruokallb hoe gpo type bce botpoco ka capmmxca temp topi. cara temepanpauh impektop erxerog coc target mpe cra miaet komune tty dunanconue glaxethho opranysatlnu. rata pezepaxpunii akwpektop hasuauaert telco han cekperapnara cootbetctbku tpa bua mum, yctahomiehhhmm ancam6need 3npa booxpamouua. ipu hajime mep romaji tiabhem coo paste hue voix asia o6xoimmoct5 o6ecc clean eit bhcokmm ypo tocnocoghoctu, pocobecthoctk mex hap oo1 ho mpec telp horor xapakrepa cek kperapnata. sosio binmanue game tica hoc gondola mmepco hana bo8moko terpadu gecko ocho be. crater ycaopua cayzbu impc hana pra husallu hacker ato bo3motto, iojikhhn ahaotmyhh ycjiobkamu approx opramusaimax o6negukenusx hari. rata ucnosmemuu cox masa hotel penepaxpuni jupe top eco han doikhh sal small uji toj kasa koro cho upa term tea mim hitam, not hei aia oprannsaly ohm aisha sosio eubatloa model pictum, kot iim a3u nomokehum, kak media dapo shek tojkhocthik kawi ten opranusarym, bei topan, oo6 asyetca baka ctp oro xay hap hhi xapaktep sepak horor lwpexropa decorata ita lca okasmhba hix bimahmo. tiba viii komuter cratera komuter yupexgaet ino yasa ancam6been ina boops ema komuter take cogctbehhom umi uji tmpelloxze huo teueparnpmoro lmpertopa yupexgjaet m0o true kommteth, cyiiectbobah kot yang halte kena teacher iia ocyimocthishma biola were cootbetctbydimx kom him opranxsammn crassa komet peta bpe menu, bci cnyyae enero ho, repec mampu bae kompor heo6 xoimmoctu abielilero cyioctbobahma xji oro komuter. rata komune more mhu eisha cco3 hmm mim yuan tun opraumnsalmu cobmociho apytumu pra imam ghe imhohhax uji cmemahhhx kommutetax, paro kak mpencranmiarp opranusatpm komktetaxk, kot yat gpa30o apypmmmu sal mama. taba kohsepeiimm cara ancam6yen 3apanooxpanenna ory mha cth he, lme, texhmueckus mho cnecimaj here hii aia pacino peka jika oro bompoca, tkocameroca kom ilmu pra hnsalum, ory oobecieun perc trans telp cbo tak pepe kay hap sihir pra ms3all hall pra halli, tbehhhx musim help buteilctbehhixk, gacha cooteetctey vero tmp mtemhc ba. dapat tep koro plc nlctba pele aae acuan6need sapa boops benua komuretom. cara komuter more mpernyc ttp spell ibc tbo oral hunsallii tex koh meme imax, kotophx, komurerta, pra hnsamma sani ttepeco era ha, ijab mectohaxomaibhme rata mectonaxorgene pra husatrjm ompegexserca accambeeii spa booxpameuna movie obcine hua g5each hanya. tiba petmohajibhne cotpjanehma tratrsa ancam6xen 37pa boops bpe bpe ompegenser reorpapu beck obat tm, kotoplx uefa telp upe per moda pra hutan. agcambnes ina bpooxpa hua cor jalur gombimhctba demon temp kotoplx bho iat kaki pef jle tak paso ogjiac tb, upe amal per halb hyh pra malmo yionietbopohuf iel ehx hyun nol obaacru, kamil namun oob1ac oon xno gbu boyle olh pernoramb hom kopra hal. crater kayan pernonaspuar pra hmsaima ahiaetca momo uac pra hm sal cootbetctbmm ctohimm bom. cratera karya pernokanp has pra iii coctomt per hall oro komureta peruonanp horor 6npo. crassa pernonanpite komm eth cocoa mpe c burger demo tocygapcte ekor tpy ahukob coo tte eybieli reorpabuvueckoi obyacru. teppuropm rpy iii tepputopni meresap jlac tu, herba borough othomonmm bola jin apod oth kotopue ricerca uje hamu tpy ahmkamm, um6pt upa oht5 ipe tabmiehkhmm yyc toba pervonallbh mute tax. bapak tep o6 5em mpa masa hoc tei tix tep put mim tpyiii pputopuh peron halb hix serta omperense tica accambnee i3prabowo xxa hua koh imm ujjemo opramusalli mim whom bias io, otbetctbohhom x iy hap ojh oth host o3ha hhi temp topik, uyenmamu tocygaper bah hho o61ac tu. rata pernonapiue komi tte cob span tcn meme ogxoanmoctmu cca compete niat cto oro space hua. cratera pernokanpune komite ipmhimant com obat bentuk tmtzmpa bila pole ypi. rata pyhkimamu oro kamu abi tci: orpenenatb hampa ile iei hot bodi oca muckjwum per oro xapaktepas habrnogatt nea telp ooc pero hall horor 6upo3 cc) seats pernokallb imm co3h text ckm koh bepeuimk blitiojherum ionojihumte lex saa uim nsb7ct ucc jien hmm bol epoca 3lpa boo xpa hur, topo, pe oro komm ta, coco6ctpobaiu oct sereh opraunsaimm mpegjelax opac tuj cotpyaunyua cootbetctbohhemm haji5hmm komm green hhi hari kamu iypia imaji obahhlx yuperle hum, take apytmmm mohan hhrm x iyh o hhrm pra hmsaimamm, umenimm ode ttepecu opramnsammehis pepes temepampb horor lmpextopa gja batt cohe pra hall opaca merah oro amp boo xpa hma, medium gojek unpo koe me, yom pernonanr hoe3 next pekomeugai tpa cteam cootbetcthydink odjyacrei go hojhhte5hax eni oha hhx accmthobahmax, pa3 mep ocho oro soneta pra psalm hhjenehh oro hyp zodiac tb, henocratoue jaa beuonhehma perut yuki marne like yekimm, ory copy petmohaj home komm tet acca m6jenis 3npasooxpa benua, kompresor temepaspuni iupekto pom, rata pernonaspuoe 6ipo sbitetca aimmhmctpatmbhehm kopra peruonarproro komuter, banci ody pyk born tter penmeparmpmoro supercopa pra hu sam. kode toro, 6ppo mpegjexax og1actu ehioih meme hua accanbnen sisa boops heung komuter, tanpa rare pernokajmpkoro 6upo comt peron mpe op, hak hayat mhi komkutetom rio corgamenmp peron hall hhm komutator, cratera hepcokar peruronzanpmoro 6po a3h tca nilai ke, oipenenaemom corgamekhup sexy tekepatbakm jlmpertopo perkohanb hlm mpe opo (k) propose conventions, agreements and regulations, and make recommendations with respect international health matters and perform such duties may assigned thereby the organization and are consistent with its objective, promote maternal and child health and welfare and foster the ability live narmoniously changing total environment: (m) foster activities the field mental health, especially those affecting the harmony human relations (n) promote and conduct research the field health, (o) promote improved standards teaching and training the health, medical and related professions (p) study and report on, co operation with other specialized agencies where necessary, administrative and social techniques affecting public health and medical care from preventive and creative points view, including hospital services and social security: (a) provide information, counsel and assistance the field health: (r) assist developing informed public opinion among all peoples matters health, establish and revise necessary international nomenclatures diseases, causes death and public health practice, (t) standardize diagnostic procedures necessary: (u) develop, establish and promote international standards with respect food, biological, pharmaceutical and similar products (v) generally take all necessary action attain the objective the organization. chapter iii membership and associate membership article membership the organization hall open all states, article members the united nations may become members the organization signing other wise accepting this constitution accordance with the provisions chapter xix and ac accordance with their constitutional processes. h w trwvwvwv w c' v s e cratera aramepukanckas mantap har opramnsama, mpercranise maa iamamepuka camutapma bopo ilanamepurancrumu caruntap hmu korpbepeninam, bce anyone ipa ctbehh per pra small ipa boo xxa hmd, cteobahi aha nojiumcahus hac romero ycrtaba, joikhh poe bpe metro bkjinuehh opraihsainto. kasa hoe bio ioikho ont5 ocy mec ie bosmokho kopotkum pok coem the meic ochobahhix ba3a umum kaum komiistehthlx hac tepi, hihpakohhom kepe3 cpe tbo coat ctbykimx pra salju. tiba xii etiket pacxoih cara tter temepampuui impexrop cocrtamiget perc inget pacu type hue kamu romeo by o bronze hyp tty pra hnsarmm, komuter paccmarpu bert mpe1 target ancam6bee sisa boops hma satu gvaikethhs cloth tamu peromenyaimamu, kaku komune nonfree chim cratera cobpogeunem bce coryameunli mercy opraunsatmeli 06p6 imhehhhmm hainan accambnea 3zpa booxpale hua pacu bae beprraet oni thn pacmpenenset pac mek iiy cootbetctbmu ikal oll, cra hantu bae moi ancam6jenis 3npapooxpa hua. crassa acuan6bea i3npa booxpatemna komune, nekara byoimii acca one sapasooxpale hma, mott ipmhumati$ apa ioc mep ka3 teperanaele opramnsaryin, ipa umm ciyuae, eci jit4 otkabm ieperami ycnobmak, iipmomiiomix acuan6been komuter cce cumi agama imu harpa ien jer ttel hoc pra husain. rata ana okomtpemu cause hel ipe abunohhix noj joke hmh yupexjae tcs comma hhi (bon, ttopili moet ucm ob3o cmo tpe komuter. jaba xiii pojocobahme caps karta item ancam6bee ina boops hua umat raih romo. rata penenun ancam1en 3ipa boo xxa hma mannheim tupmhumantca goibimhctbom peta tojiocob rob, upmucytctbyioiyk tipmhumanink uact toocobah un. unca tux bormpoco hoc area: mpulatne kohbeniimm corgallennis bep jle hue alle hum, yctahabimbadumx ba3hb opraunsanun o0seru hentian harimau, memompa tebu tbehhimmu pra usa imam aspek hamu cootbetctbmm ctatlami ronpapku hac tone mmy crazy. lb) penemu paru borrpoca bkmoyaa tmpenele aonojihutei5hik kateropui botpoco peta mtx imhctbom tpe tojiocob, ipu mimanotca goabimhctbom hob, ipucytcthydiix yyu aac teydinx roxnoco bahu cc) torxocopanne iro akanotuuhim boi coca muere komurerax pra small tipomsbommtca cootbetctbum iaparpabami bh) hac stonei staten. tiba xiv dbokjlaiy tipectabiaemue poly lapctbamu rata kasui user enero r mmpencraniget pra hhsalun postal othocmto hati mep aoctuthytik peso tato yayuiichmm cb0ero dapo a. cara kami grey exeroarno mperncrannget nokia thou mep, hari othoishum kko hal miti, cela hix opramusaltmeli, take othonghum kohbohimm, alle mii irama. cratera kasut tien 6e3 ipo mereka coobijaetr pra musala bakon kko hax, ipa biji iax, pmii hhn iok ia la ctatuctuyockmx jahit, othocanxca apa boops hmp, tope yoimkobahh hhrm rocyjapct be. drama kasau yon mpegctaniget trunc usc sim emmojiotuyockmo aokjaah tok bop me, kakak owner cra home accamobyeeli szparooxpa kedua, warna1 kagumi yen mpersloseumo komurerta menggaet anonoihmte hno hino bompoca ipa boops huma, hac koj roket kas ktm ckm bhiioji humilis taba xv hpabociiocobhoct$, hpmbmetum mmmyhmteti cratera tepputopun kaxjioro box menos opraunusarma noble tica takut ipa bocnocob hoc id, kaka kasa thc heo6 moh aia noctukohua lesnei bitionhohut dyk iy. crater tepputopun karroro choux ure opranusalma mon3ye tca tamu ipmbmjietuamm ummmyhntetamm, ory koja lca ooxoammimu ijin oct hua meter hlist.imola oyekim!i. ilpercramutenn demo ia, coc terorisme jure hami komureta, xhm cum ammem atmbhii tmepconat pra husain mobil3kota bhm pasok takut iipmbmjiotuamu ummyhmtetamm, kak ogo mimpi iia bmcumopo bi hojihehua umm box kakimu ha3 hosted pra hnsallnu. rata yasa hne ipa bocnocob tb, ipmbmietmm yhmteth bim bal tca coba corjlalleh topo io.rho bupabota pra hmaalpteit sorga men temepanb hwi cekpetapen regu hon hermit kkpuye media hami tiba (xvi bsammoothonehma apypumm oppahusalmamm rata opraansamma petynaet bawah g5eam hall mami avec tbo o1 horor cnsimaim3 obahhhk apex huh, kasa hhi state berapa gre hh:x harum, corysamenne cor name ua, tta bam babi bi3b kay oprauusamyei o6sign hulun harimau, norterat ytb hun gojibimhctbom teru ro.loco accamblen 3apa boops eua. cara opraunusanua cra beat ape stub ai3b tec hos cotpyahm cbo taklim aipytumm ipa emoji tbehhimm oppahmsaiimamm, kotopihmm dto kaba kejati phm. bcsikoe hopnasnrnoe coriamlenne, jakjipuchhos tamu ahmsaimamm, no perut ytbepkiohmd gobumhctbom etm loco acca m61en snparooxpakeuna. cara soripoca, exo anti pyr komik him, pra salma more mei hipmhumati cootbetctbyki satu jika touch tal imm cotpyzahm uec tba moray rahim gempa tbohhhmu tra ahusaiimamm, take bola 3a telecom oro ipa ibc tba, aal imohabhemm oppahusaimamm, kak ipa it: ctbehhhmm tak her ipa beton ctbohhhmm, cara upn ycxopnun ogobpeuug goalumhcthom tpe ron cob accandb1eu saparooxpahenna pra hall mort dipha gom pro hap oon pra hu3alit uim apex hua, jim nef hoc kotopiix cootbotct ile him pra halli take yhkimm, pecypcu ggs3telp ba, kaku ory mepejanu opranunsalyin kayu cor place b3ammo ememihimm iiopobop mm, kotor ayat kjijuychi xiy otbetctbohhhmu mpeg ta butejamm cootbetctbydiix opranusal vv'www arm ijab xvii hohnpabkm crassa terepaxpuuit lupektop coobuaer teks penjara mkk ipa bok hac komune ycraery umma no3g hee, cte cii como hua ancam green 3npa booxpameuna. ilompasku beryraort uny oth hum bce demon moc jle oro, kak ohm ytb goj imkctbom tpe tei ro.rock ancam gaon snpasooxpa hou ipmhath agama tpe tamu hob cootbetctbumu kohctutylmohhemm poileypamn ijab xviii tojikobahme rata kutaicunit, ahtamuckmh, ahi y3comm, pycckhu uciahckmm cth ha romero crab hao tca pab htuuhhmm rata info kompor cop othocute tojkobahma uji tpm hua hac to aero acta ba, ttopili pa3pele tem negeri bopo ujm accambneeh intro opa ua, mepenaetca mean vapor huni cya coo sec bun cratyrom toro cyan, can toko saudi telecom bahu ohio corjaleh paa perekam copa apy tum ilocos crassa rank kiu yemepanpbhon accanben o6segi menu hari nam coat buu oihomoumamm, ochobahhlmm jago corgalleh mean opramusarmei 06re karimun, opranunsanma omzet o6pamateca meng japon hong cyan jip6o puru yec epoch, bo3 kaki upe ena kom neteuiini pra husalmu. crater temepanpunit iwpektop more bictyiiatl cy1e pra musala cba3m jolie poiieccom, boshmkanimm tak oro obpaenni janji mpunmmaet mou iia perc hmh bela ay, bingar phi, gecreuu ba wine mpe ic table hne mobo aja cec topo nero bee hua boipoca. biasa xix butyiliehme cilik cratera cobmoneuuem nolokeuni raab iii, hac tom imi tae tca otkphthm aaa nomimcm ipmhatua eto ccy pctbamm. cara tocygapcer more income tbc hactoaemy cra iry tem: nogrnncarua be3 oro book oth hum ero ytbepxaishu nognucamua nog cno ble ero ytbepkaohus hocjisayiiimm tipmhatmom4 mpukarna. hb) ilpumatrne ocyuec tanah ttc bpy bop oro peuepani home cerpertapn e7u hengky hanyut. cratera hac tommy terus iy, kota agama mec reno gze hix hargai mpcoeguhartca hey cootbetcta tta their utama coat betcrtann arsen berapa o65egu hun hari, tereparpuni cekrpetapr obsegukeuunx ham sapernctpnpye hacromuuk cra noche toro, kak 6ynet arca 6e3 oro book, kaca kiixca ytb uighur, umum o h oro rocygapct noche iepelaun iep oro hta tipmhrtmm. cratera temepasbuui cerpetapr green hix hari berikut rocygapc ea, mpico amfibi mec hac tonyemy tta by, butil hma ero cuy. take 6yne bego kotor apr rocygapc uuc mahatma crazy. www e w aww aw . yinoctobepehme yet hwenogrmcanuneca mpec team, joixhhm paso yiojihomoyehn, tioaimcn hac toa imi acta koneruntyimwo). coctabjeho royong h p joke, mo, aaaaaa btopoto aha, tcau kena cot cocok mecrtoro troll, ojihom jk3emisi ape kutamckom, ahtuuckom, dahi iy3 com, pycckom umciiahckom a3hoax, kotophx kabaih pablo htu oputmhai5him tekst mojjekut regu tennis hai. temepasbuai cexpetapr o65eu hun hardi pasomjet bee hue kostum ero kasxjomy ilpapnutenpctey, mpenctanie penenun. constitucion organization mundial salud article the states whose governments have been invited send observers the international health conference held new york, may become members signing otherwise ac penting this constitution accordance with the provisions chapter xix and accordance with their constitutional processes provided that such signature acceptance shall com plered before the first session the health assembly. article subject the conditions any agreement between the united nations and the organize tion, approved pursuant chapter xvi, states which not become members accordance with articles and may apply become members and shall admitted members when their ap location has been approved simple majority vote the health assembly, article member fails meet its financial obligations the organization other ex optional circumstances the health assembly may, such conditions thinks proper, suspend the voting privileges and services which member entitled. the health asset bly shall have the authority restore such voting privileges and services. article territories groups territories which are not responsible for the conduct their international relations may admitted associate members the health assembly upon ap location made behalf such territory group territories the member other authority having responsibility for their international relations, representatives asso cite members the health assembly should qualified their technical competence the field health and should chosen from the native population. the nature and extent the rights and obligations associate members shall determined the health assembly. tkk organs article the work the organization shall carried out by: (a) the world health assembly (heroin called the health assembly): (b) the executive board (hereafter called the board), waw www los estados parts esta constitucion declara, conformidad con carta las nations nidas, gue los siguientes principis son basics para felicia, las relaci nes armoniosas seguridad todos los pueblos: salud estado completa bienestar fisik, mental social, solamente absentia elecciones enfermedades. gone del grade m4ximo salud gue queda logam uno los derechos fundamen tales todo ser human sin distinct6bn raza, religion, ideologi politica candi cbn economica social, salud todos los pueblos una condition fundamental para logam paz se guided, dependen mis amelia cooperation la3 personas los heads. los resultados alcanzados por cada estado momento protection salud son valiosos para todos. desigualdad los diversus paises, relative momento salud con tol las enfermedade3, sobre todo las trasmisibles, constitute religio comic. desarrollo valuable del nilo importance fundamental, capacidad vivir armenia mundo gue cambia constantemente, indispensable para este desarrollo, extension todos los pueblos los beneficial los conocimientos ficos, sico 1l6gicos fines, esensial para alcantara mis alto grade salud. una opini6n publica bien informasi una cooperation active por parte del publico son importance capital para mejoramiento salud del pueblo. los gobierno tienne responsabilidad salud sus pueblos, cual solo puede ser cumplida mediate adoption medias sanitarias sociales adecuadas, aceptando estos principis, con fin cooper entre cor otras momento protection salud todos los pueblos, las parts contratantes convened presente constitucion por este auto tablecen organization mundial salud como organisme especializade conformidad con los terminus del articulo carta las nations nidas, gapitulc finalized articulo finalized organization mundial salud (lambda ahora adelaide organization) seed alcantara para todos los pueblos grade mis alto posible salud, capital functions articulo para alcantara esta finalized, las functions organization serin: (a) actual como autoritat directive coordinator santos sianida internacional: (b) establecer manner colaboracibn fica con las nations nidas, los organisms especializados, las administrations oficiales salubridad, las agrupaciones pro regionales demi organizations gue judge convenience: (e) payudara los gobierno, solicitud, fortalecer sus servicios salubridad: (ad) proporsional ayunda t&cnica adecuada casos emergency, pesta los goire nos cooperation necesaria gue soliciten, accepted: le) proper payudara proper, solicitud lag nations nidas, servicios recur sos salubridad grupos especiales, tales como los habitantes los territories fideicometidos: ( ) establecer manner los servicios administration t cnico gue sean necesarios, inclusive los epidemiolbgicos estadistica: (g) stimulan telantar labore destinadas surimi enfermedades epidemics, ends micas otras, (h) promoter, con cooperation otros organisms especializados cuando fuer nice sari, presence&n accidente: promoter, con cooperation otros organisms especializados cuando fuer nice sari, mejoramiento nutricibtn, habitacibn, saneamiento, secret ci6n, las conditions economics trabajo, otros aspects higiene del medio: (j) promoter cooperacildn entre las agrupaciones cientfficas profesional gue con ribuan mejoramiento salud, (k) proponen conveneciones, acuerdo reglamento hacer recomendaciones references santos salubridad internacional, asf como desempefiar las functions gue ellos asisten organization gue est#n acuerdo con finalized: promoter salud asistennya maternal infantil, komentar capacidad vivir armenia mundo gue cambia constantemente: (m) komentar las actividades campo higiene mental, especialmente aguollas gue arctan las relaciones armbnices los hombres: (n) promoter realitas investigations campo salud, (o) promoter mejoramiento les normal ensefianza adiestremiento las pro lesions salubridad, medicina fines. (p) estudio dar conoce, con cooperacilin otros organisms especializados cuando fuer necesario, t&nicas administrativa sociales gue affected salud publica asistennya medic desde los juntos vista preventive curation, incluyendo servicios hospitalarios segera social: (la) suministrar informacion, consent ayunda campo salud, (r) contributor clear todos los pueblos una opinion publica bien informasi santos salud: (8s) establecer revisi, begin sea necesario, nomenclature internacional las enfermedades, causas muerte las prf&sticas salubridad biblical (t) establecer normal uniformis diagnostic, begin sea necesario, (u) desarrollo, establecer promoter normal internacionales con respect productos alimenticios, biolbgicos, farmacbuticos similar: (v) general, tomar todas las medias necesaries para alcantara finalized gue per sigue organization, capital iii membres membres asociados articulo halida membre organization accessible todos los estados. articulo los membres lag nations nidas punden llega ser niembros organization fir mando aceptando otra forma esta constitucion conformidad con las disposiciones del sapfitulo xix acuerdo con sus respective procedimientos constitucional. wita articulo los estados culos gobierno fueron invitrdos para penyiar obseryadores conference internacional salubridad celebrado nueva york, punden llega ser membres firman aceptando otra forma esta konstitusi6n, conformidad con las disposiciones del capital xix acuerdo con sus respective procedimientos constitucional siempre gue firma aceptacilfn complete antes primera mesin asamblea salud, articulo sujet las conditions todo acuerdo gue convierte entre las nations nidas organization, aprobado conform capital xvi, los estados gue legen ser membres, begin los articulos poin hacer solicitud ingles como membres serin admitidos como tales cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayora simple votos asamblea salud, articulo membre deja cumple con las obligations financiers para con organization, otras circunstancjias excepcionales, asamblea salud podr&, las conditions gue judge apropindas, suspended los privileges voto los servicios yue tenga derecho tal membre. asamblea salud tenda4 autoritat para restablecer tales privilerios toto servicios. articulo los territories grupos territories gue gean responsible direction sus relaciones internacionales poin ser admitidos por asamblea salud como mienbros asoclados solicitud fecha nombre tal territorio grupo territories por membre otra autorjdad responsible direction sus relaciones internacional3. los repr sentences los membres asociados asamblea salud debian ser capacitados por competence t&cnica campo salubridad elegido entre poblacion native, naturale extension los derechos obligations 1os membres asociados serin meter manado por asamblea salud. capital organs articulo los trabajo organization serin llevados cabo por: (a) asamblea mundial salud (lambda adelaide asamblea salud): (b) consent executive (llama adelaide consent): (ce) secretariat. capital asamblea mundial salud articulo asamblea salud estar4 completa por delegates representante los membre3. articulo cada membre estar4$ representasi por mis tres delegates, uno los cases 8er4 senado por membre como presidente delegation. estos delegates leben ser elegi entre las personas capacitadas por competence tecnica campo salubridad, kepresentando, preferensi, administration nacional salubridad del membre. articulo los delegates poin ser acompafiados suplentes asesoris. articulo asamblea salud reuni sessions annales ordinariat sessions extra indias cuando sea necesario. las sessions extraordinaria serin convocados solicitud consent mayora los membres. articulo asamblea salud, cada mesin anual, designer pass region cual besar4 siguiente mesin anual: consent fajar4 posteriormente lugar. consent agar8 lugar gue celebra cada mesin extraordinaria. articulo consent, previa consulta con sekretaris general las nations nidas, fajar cada mesin anual extraordinaria. articulo asamblea salud elegi4 presidente demi funcionarios principio cada jual. estos permanecerin sus cargo hasta gue elijah sus sucesores. articulo asamblea salud adopted4 proprio reglamento inter articulo las functions asamblea salud serin: (a) determinan politica organization: (b) nombre los membres gue tengan derecho designer una persona para consent, (ce) nombre director general: (ad) estudio akrobat los informed actividades del consent del director general dar insetrucciones consent sobre los santos los cases considered con niente accion, estudio, investigation informe: (e) establecer los comic&s gue considered necesarios para trabajo organization: ( ) wvigilar politica financier organization estudio akrobat presupueste (ge) dar instructions consent director general para lamar atencifn los miombros las organizations internacionales, gubernamentales no, sobre cual ruler auto relacionado con salubridad gue time convenience asamblea salud: (h) invited cualguier organization, internacional nacional, gubernamental gu ornamental, gue tenga responsabilidades relacionadas con las organization, uue nombre representante para participa, ain derecho voto, sus reunion lag comtes conferences celebrates bajo sus suspicious, las conditions gue prescript asamblea salud, pero caso organizations nacionales, las invitaciones hari solamente con consentimiento del gobierno interesado: considered las recomendaciones sobre salubridad fecha por asamblea general, consent economic social, consent seguridad consent administrasi ibn fiduciaria las nations nidas, informarles sobre las medias todas por organisasi6n para power practice tales recomendaciones: informal consent econ6mico social, conform los acuerdo gue concierto entre organization las nations nidas, (k) promoter realitas investigations campo salubridad, mediate per soal organisasi sn, por establecimiento sus tropis institutions, cooperation con inetituciones oficiales oficiales cualguier membre, con consentimiento gobierno, (l) establecer otras institutions gue considered convenience, (m) merender cualguier accion apropiada para dewanto finalized organization. articulo asamblea salud tenda4 autoritat para adopted conventions acuerdo respect todo auto gue est& dentro competence organizacidbn. para adoption las conventions acuerdo reguler voto aprobacibn las dos tercerai parts .de asamblea salud: las conventions acuerdo entrarfn vigor para cada membre ser aceptados por &ste acuerdo con sus procedimientos constitucional. articulo cada novembro compromise gue, dentro los dieciocho meses depuis adoption por asamblea salud una convention acuerdo, tomar4 accion relative acerta ibn serta convention acuerdo. cada membre notificard director general accion armada acerta ficha convention acuerdo dentro del plato fido, suministrar& una declaration las zones aceptacibn. caso aceptacibn, cada membre con viene presenter informe anual director general, acuerdo con capital xiv. articulo asamblea salud tenda4 autoritat para adopted reglamento references (a) reguisitos sanitation cuarentena otros procedimientos destacados prev nir propagation internacional enfermedadeaj (b) nomenclatures enfermedades, causas muerte, practices salubridad publica: (ce) norms uniformis sobre procedimientos diagnostic uso internacional, normal uniformis sobre seguridad, pura potensi productos biolbgicos, farmasi@utico similar elcomercio internacional: propaganda rotulacibn productos biolbgicos, tarmac@utico similar elcomercio internacional. articulo estas reglamentaciones entrarin vigor para todos los membres deputy gue haya dado debit aviso adoption por asamblea salud, except para aguellos membres gue comuniguen director general gue las rechazan haven reserves, dentro del periodo fido aviso. articulo asamblea salud tenda4 autoritat para hacer recomendaciones los membres respect cuslguier auto gue est& dentro competence organization. capital consent executive articulo consent ester4 integral por dieciocho personas, designates por visual numero membres. asamblea salud, teniendo cuenta una distribution geografia equity tiva, elegi los niembros yue tengan derecho designer una persona para integral consent. cada uno los membres debu nombre para consent una persona t&cnicamente capacitada campo salubridad, gue polri ser acompafiada por suplentes asesoris. articulo los membres serin elegido por periodo tres afiks: punden ser reelegidos. sin embargo, los membres elegido primera mesin asamblea salud, pero seis ellos dura4 afi, otros seis serai dos afiks, determinindolos por sorted, articulo consent reuni4 por menos dos deces afo determinan4 lugar cada mesin. articulo consent alegori entre sus membres presidente, adopted4 reglamento interno, articulo las functions del consent serin: (e) clear facto las decisions politica asamblea salud, (b) setua como 6rano executive asamblea salud, (ce) desempefiar toda otra function gue asamblea salud encomiendej, (d) asesoris asamblea salud santos gue &sta encomiende los gue signe organization por conventions, acuerdo reglamento, (e) asesoris presenter protestas asamblea salud por initiative people, ( ) preparat programa las sessions asamblea salud: (ec) meter asamblea salud, para consideration aprobacibn, plan general trabajo para periodo determinadoj . cv. (h) estudio todo auto gue est& dentro competence, tomar medias emergency, conformidad con las functions recursos final ceres organizecibn, para hacer frente casos gue reguieran accion ine data. particular, podr# sutorizar director general para tomar les medi das necesarias para combat epidemics, participa organization socorro senitario para las victims calamidades merender estudios investigations cuma urgensi haya sido nevada atencibn del consent por cualguier membre director general. articulo consent mercer4#, nombre representation toda asamblea salud, las functions delegates por kota. capital vii secretariat articulo secretary compondrf4 del director general del personal tecnico administrasi tico yue reguler organization. articulo director general ser4 nombrado por asamblea salud, protesta del consent, las conditions gue determine asamblea, sujet autoritat del consent, director general 3er& funcionerio principal tecnico administrative organization. articulo director general sera sekretaris officio asamblea salud, del con seo, todas las komisioner comtes organizacilbn las conferences gue &sta conyvogue. podr4 delegasi tales functions. articulo director general, representante, podr4 establecer procedimiento, mediate acuerdo con los membres, gue permata tener access direct, desempefio sus fun cones, las diversa dependencies estos 'ltimos, especialmente sus administratif nes salubridad organizations nacionales salubrided, sean gubernamentales podr& animisme establecer relaciones directs con orgenizaciones internacionales culas actividades est dentro competence organization. mahendra las oficial regionales informadas todo auto oue concieiya las respective regiones. articulo director general preparat& presenter anualmente consent los balances pro rector presupuestos organization. articulo director general nombre4 personal secretary acuerdo con reglamento personal gue establezca asamblea salud. consideration primordial gue ten dra4 cuenta nombre personal ser#f asegurar gue eficiencia, integritas character internacionalmente representative secretariat antena nivel mas alto posible. dard denda consideration importance contractor personal forma gue haya mis amelia representacilbn geografia posible. articulo las conditions emblem para personal organization ajustarin pos ble las otras organizations las nations nidas. articulo cumplimiento sus degrees director general personal solicitarifn recibirin instructions ingin gobierno bingung sutoridad arena organization. abstendrin actual forma laguna gue sea incompatible con condition function rios internacionales. cada uno los membres organization compromise, por parte, reseptor character exclusivemente internacional del director general del per final tatar influx sobre ellos, capital viii cites articulo consent establecer4 los comic s nue asamblea salud indie por inicia tiva propria protesta del director general, podr4 establecer cualguier otro comic& gue considered convenience para tender todo propbsito aus est& dentro competence organisasi6bn. articulo consent considered4 peribdicamente por menos anualmente, necesidad gue continue cada comic8.

kana uan berita daerah kabupaten magelang tahun nomor peraturan bupati magelangbupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjans, bahwa berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru pns, dalam, pemerintah daerah bertugas menyusun produk hukum dalam bentuk peraturan bupati terkait penataan dan pemerataan guru pns yang merujuk pada peraturan bersperaturan daerahmagelang. satuan pendidikandan sekolah menengah pertama. kekurangan guru adalah kondisi mana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan. kelebihan guru adalah kondisi mana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan. alih fungsi profesi guru adalah memindahkan guru jabatan non guru karena terdapat kelebihan guru atau memindahkan guru pada suatu jenjang satuan pendidikan jenjang satuan pendidikan bawahnya dengan mata pelajaran yang sama atau berbeda atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu mata pelajaran lain yang sesuai dengan pendidikan strata satu nya. bab perencanaan dan perhitungan bagian kesatu perencanaan perencanaan kebutuhan guru pns meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru. perencanaan kebutuhan guru pns sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan guru yang digolongkan dalam (tiga) jenis meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran: dan guru bimbingan dan konseling konselor. perencanaan kebutuhan guru pns sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan. laporan sebagaimana dimaksud pada berisi: jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar: jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum yang berlakusiswa pada masing masing tingkat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang guru. apabila jumlah siswa tidak habis dibagi jumlah rasio kelas siswa, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan: jika sisa siswa setelah dibagi rasio kelas siswa lebih dari siswa, dibulatkan atas, dan jika sisa siswa setelah dibagi rasio kelas siswa sama atau kurang dari siswa dibulatkan bawah. perhitungan kebutuhan guru pns sebagaimana dimaksud dalam memperhitungkan jumlah beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan sekolah. perhitungan jumlah beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan sekolah sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: kepala sekolah dengan beban mengajar (enam) jam tatap muka per minggu, wakil kepala sekolah dengan beban mengajar (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan keputusan kepala sekolah, kepala perpustakaansertifikat diklat perpustakaan minimal (tiga puluh) jam dan keputusan kepala sekolah, dan kepala laboratoriumdiklat kompetensi yang sesuai minimal (tiga puluh) jam dan keputusan kepala sekolah. bab iiikurangan guru mata pelajaran: alih fungsi profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan cc. pengangkatan rekrutmen guru baru. kekurangan guru bimbingan dan konselingdan pengangkatan rekrutmen guru baru. kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut: memindahkan guru satuan pendidikan lain daerah atau luar daerah, alih fungsi profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada (satu) atau lebih satuan pendidikan. alih fungsi profesi guru kecuali untuk alih jenjang dengan mata pelajaran yang sama. bab kewajiban guru mengajar guru mempunyai kewajiban mengajar paling sedikit (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak (empat puluh) jam tatap muka per minggu. dalam hal masih terdapat guru pns yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit (dua puluh empat) jam tatap muka dalam (satu) minggu satuan administrasi pangkal (satminkal), dapat disesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan jumlaherah atau luar daerah. guru yang akan mengajar sekolah lain sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah dan izin tertulis dari kepala dinas. jumlah jam pelajaran dalam (satu) minggu berpedoman pada struktur kurikulum. bab pemindahan guru mekanisme dan proses pemindahan guru pns dari (satu) satuan pendidikan satuan pendidikan lainnya daerah atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dinas memfasilitasi proses pemindahan guru pns sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian informasi peluang mutasi dan pemberian rekomendasi badan kepegawaian daerah. jika satuan pendidikanpaling sedikiterah, maka kepala sekolah satuan pendidikan melaporkan guru yang akan dipindahkan satuan pendidikan lain kepada kepala dinas. untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran sekolah, pemindahan guru pns daerah dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan. bab pemantauan dan evaluasi dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penataan dan pemerataan guru pns daerah. dinas wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penataan dan pemerataan guru pns sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. bab viiaman kanak kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama dilaksanadapat memperhitungkdalam hal realisasi penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi bahan bakar minyak dan liguified petroleum gas, bahwa untuk memperhitungk sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diatur tata cara perhitungan persentase tertentu jdih.kemenkeu.do.idbm tertentu adalah minyak tanah f(kerosene) dan minyak solar (gas oil).tiga) yang selanjutnya disebut lpg tabung adalah lpg yang diisikan dalam tabung dengan berat isi kgpnb yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdiri dari pnb minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut pnb migas, dan pnb minyak bumi dan gas bumi lainnya. pnb migas sebagaimana dimaksud pada huruf dibagihasilkan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. target pnb migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada apbn atau perubahan apbn tahun berjalan. realisasi pnb migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan penerimaan yang berasal dari realisasi lifting minyak bumi dan atau gas bumi tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. pemerintah melaksanakan kebijakan pemberian subsidi atas jenis bbm tertentu dan lpg tabung kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah dapat melakukan kebijakan peningkatan belanja subsidi bbm tertentu dan lpg tabung sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.bm tertentu dan lpg tabung kg.20x (dua puluh persen) dari total peningkatan belanja subsidi jenis bbm tertentu dan lpg tabung kg. yo.ids20 migas yang dihitung dengan formula sebagaimana dimaksud pada huruf makatidak menggunakan seluruh kenaikan pnb migas yang dibagihasilkan. jumlah realisasi pnb migas yang dibagihasilkan pada tahun berjalan dihitung dengan memperhitungkan pembebanata cara penghitungan dan penetapan dana bagi hasil yang bersumber dari pnb migas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. realisasi pnb migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam dan realisasi belanja subsidi jenis bbm tertentu dan lpg tabung sebagaimana dimaksud dalam bersifat sementara. besarnya realisasi pnb migas yang dibagihasilkan dan realisasi belanja subsidi jenis bbm tertentu dan lpg tabung dalam satu tahun anggaran secara final berdasarkan laporan hasilini berlaku sepanjang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi jenis bbm dan lpg tabung terhadap kenaikan pnb migas yang dibagihasilkan diamanatkan. dalam undang undang mengenaieb rep, kepala asi kementerian bto umum nin9780213:indramayu nomor tahun tentang urusan pemerintahan kabupaten indramayu, makalu dicabu#ergrrsesuai dengan aslinya sia hukum setda $ .kabur indramayu tap se., gigaom24 nomor registrasi aturan daerah kabupaten indramayu provinsi jawa barat:penjaminan, lembaga penyimpanan turut serta, membujuk, atau membantu dan penyelesaian, reksa dana, melakukan pelanggaran terhadap undang perusahaan efek, penasihat undang pasar modal dan peraturan investasi, dan biro administrasi pelaksananya. efek, memberi izin kepada orang dalam menjalankan pemeriksa an, perseorangan bagi wakil penjamin ojk memiliki wewenang untuk emisi efek, wakil perantara a). meminta keterangan dan atau pedagang efek, dan wakil manajer konfirmasi dari pihak yang diduga investasi, dan memberi persetujuan melakukan atau terlibat dalam bagi bank kustodian, pelanggaran terhadap undang undang mewajibkan pendaftaran profesi ini dan atau peraturan penunjang pasar modal dan wali pelaksanaannya atau pihak lain amanat, apabila dianggap perlu, menetapkan persyaratan dan tata cara b). mewajibkan pihak yang diduga pencalonan dan memberhentikan melakukan atau terlibat dalam untuk sementara waktu komisaris pelanggaran terhadap undang undang dan atau direktur serta menunjuk ini dan atau peraturan manajemen sementara bursa efek, pelaksanaannya untuk melakukan lembaga kliring dan penjaminan, atau tidak melakukan kegiatan serta lembaga penyimpanan dan tertentu, penyelesaian sampai dengan c). memeriksa dan atau membuat salinan dipilihnya komisaris dan atau terhadap catatan, pembukuan, dan direktur yang baru, atau dokumen lain, baik milik pihak menetapkan persyaratan dan tata cara yang diduga melakukan atau terlibat pernyataan pendaftaran serta dalam pelanggaran terhadap undang menyatakan, menunda, atau undang ini dan atau peraturan membatalkan efektifnya pernyataan pelaksananya maupun pihak lain pendaftaran, apabila dianggap perlu, dan atau mengadakan pemeriksaan dan d). menetapkan syarat dan atau penyidikan terhadap setiap pihak mengizinkan pihak yang diduga dalam hal terjadi peristiwa yang melakukan atau terlibat dalam diduga merupakan pelanggaran pelanggaran terhadap undang undang terhadap undang undang. ini dan atau peraturan selain tindakan pencegahan, ojk pelaksanaannya untuk melakukan juga berwenang untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan pemeriksaan dan penyidik kan. hal ini dalam rangka penyelesaian kerugian merupakan konsekuensi dari fungsi yang timbul. pengawasan yang diberikan undang jika ojk berpendapat bahwa undang terhadap ojk. kegiatan pelanggaran terhadap undang undang pemeriksaan dipaku kan terhadap semua pasar modal dan peraturan pelaksana nya pihak yang diduga telah, sedang, atau mengakibatkan kerugian industri jasa mencoba melakukan atau menyuruh, pasar modal serta membahayakan pranata hukum volume nomor januari kepentingan hak hak investor, maka ojk h). meminta bantuan ahli dalam rangka menetapkan dimulainya tindakan pelaksanaan tugas penyidikan tindak penyidikan. penyidikan ini dilakukan pidana bidang pasar modal, oleh pejabat pegawai negeri sipil menyatakan saat dimulai dan tertentu lingkungan ojk dan diberi dihentikannya penyidikan. wewenang untuk tindakan ojk berupa pemeriksaan a). menerima laporan, pemberitahuan dan penyidikan merupakan proses atau pengaduan dari seseorang kegiatan pengawasan yang bertujuan tentang adanya tindak pidana memberi perlindungan dan kepastian bidang pasar modal, hukum bagi kalangan investor. dalam hal b). melakukan penelitian atas kebenaran memberikan perlindungan hukum bersifat laporan atau keterangan berkenaan represif, menurut upm memiliki dengan tindak pidana bidang pasar wewenang untuk memberikan sanksi modal, administratif berupa peringatan tertulis, c). melakukan penelitian terhadap pihak denda, pembatasan kegiatan usaha, yang diduga melakukan atau terlibat pembekuan kegiatan usaha, pencabutan dalam tindak pidana bidang pasar izin usaha, pembatalan persetujuan, dan modal, pembatalan pen dataran. d). memanggil, memeriksa, dan meminta menurut fahmi kahfi selaku keterangan dan barang bukti dari officer representative bursa efek setiap pihak yang disangka indonesia perwakilan lampung melakukan, atau sebagai saksi dalam menjelaskan jika perlindungan hukum tindak pidana bidang pasar modal, dalam pasar modal ini sangatlah penting e). melakukan pemeriksaan atas mengingat dengan adanya investor dapat pembukuan, catatan, dan dokumen memberikan suatu dampak yang positif lain berkenaan dengan tindak pidana bagi perekonomian suatu negara. dan bidang pasar modal, mengingat saat ini juga sudah hadir suatu f). melakukan pemeriksaan setiap lembaga pengawasan terhadap pasar tempat tertentu yang diduga terdapat modal yaitu adanya suatu otoritas yakni setiap barang bukti pembukuan, otoritas jasa keuangan atau yang biasa pencatatan, dan dokumen lain serta dikenal dengan sebutan ojk. melakukan penyitaan terhadap otoritas jasa keuangan yang barang yang dapat dijadikan bahan membolehkan emiten melakukan bukti dalam perkara tindak pidana pembelian kembali (buy back) saham bidang pasar modal, tanpa rapat umum pemegang saham g). memblokir rekening pada bank atau rups) cukup positif. lembaga keuangan lain dari pihak kebijakan itu cukup membantu yang diduga melakukan atau terlibat meredam gejolak pasar saham yang saat dalam tindak pidana bidang pasar ini sedang terjadi. modal. otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan undang undang nomor tahun perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya. noviasih muharram) tentang otoritas jasa keuangan adalah asas asas yang mendasari ojk (uu ojk). lembaga ini didirikan untuk dalam melaksanakan tugas dan melakukan pengawasan atas industri jasa ' ' wewenangnya, yaitu: keuangan secara terpadu. menurut asas independensi, artinya ojk ketentuan angka ojk, independen dalam pengambilan dirumuskan bahwa ojk adalah lembaga keputusan dan pelaksanaan fungsi, yang mempunyai independen dan bebas tugas, dan wewenang ojk, dengan dari campur tangan pihak lain, yang tetap sesuai peraturan perundang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang undangan yang berlaku, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan an, asas kepastian hukum, artinya ojk dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam setiap kebijakan dalam undang undang ini. penyelenggaraannya mengutamakan ojk dibentuk dengan tujuan agar landasan teratur keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa perundangundangan dan keadilan keuangan dapat terselenggara secara sebab indonesia merupakan negara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, hukum, mampu mewujudkan sistem keuangan asas kepentingan umum, artinya ojk yang tumbuh secara berkelanjutan dan dalam melaksanakan tugas dan stabil, dan mampu melindungi wewenangnya haruslah membela dan kepentingan konsumen dan masyarakat, melindungi kepentingan konsumen yang diwujudkan melalui adanya sistem dan masyarakat serta memajukan pengaturan dan pengawasan yang kesejahteraan umum, terintegrasi terhadap keseluruhan asas keterbukaan, artinya dalam setiap kegiatan dalam sektor jasa keuangan. penyelenggaraan kegiatan nya ojk ojk melaksanakan tugas membuka diri terhadap hak pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk memperoleh kegiatan jasa keuangan sektor informasi yang benar, jujur, dan perbankan, pasar modal, reasuransi an, tidak diskriminatif, dengan tetap dana pensiun, lembaga memperhatikan perlindungan atas pembiayaan, dan lembaga jasa hak asasi pribadi dan golongan, serta keuangan lainnya, antara lain melakukan rahasia negara, termasuk rahasia pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, sebagaimana ditetapkan dalam perlindungan konsumen, dan tindakan peraturan perundang undangan, lain terhadap lembaga jasa keuangan, asas profesionalitas, artinya dalam pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa pelaksanaan tugas dan wewenang keuangan sebagaimana dimaksud dalam ojk mengutamakan keahlian, teratur perundang undangan dengan tetap berlandaskan pada kode sektorjasa keuangan, termasuk etik dan ketentuan peraturan kewenangan perizinan kepada lembaga perundang undangan, jasa keuangan. asas integritas, artinya dalam setiap landasan filosofis bahwa lembaga tindakan dan keputusan yang diambil ojk memberikan pelindung hukum dalam penyelenggaraan ojk pranata hukum volume nomor januari berpegang teguh pada nilai nilai saat ini juga telah hadir suatu lembaga moral, dan otoritas jasa keuangan yang ikut berperan asas akuntabilitas, artinya setiap serta mengawasi jalannya pembayaran kegiatan dan hasil akhir dari setiap kembali investor yang sahamnya kembali kegiatan penyelenggaraan ojk harus dibeli. dapat dipertanggung jawabkan penulis dapat menyimpulkan kepada publik. sejalan dengan bahwa perlindungan hukum bagi investor prinsip prinsip tata kelola dan asas dapat dilakukan dalam perlindungan asas atas, otoritas jasa keuangan secara preventif dan perlindungan secara harus memiliki struktur dengan represif yang dilakukan oleh perusahaan prinsip checks and balances. hal ini efek tersebut maupun lembaga diwujudkan dengan melakukan pengawasan pasar modal yang dilakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, oleh ojk sebagai lembaga yang tugas, dan wewenang pengaturan dan independen untuk memberikan kepastian pengawasan. hukum terhadap para investor. fungsi, tugas, dan wewenang iii. penutup pengaturan serta pengawasan dilakukan perlindungan hukum terhadap oleh dewan komisioner melalui nasabah diatur dalam undang undang pembagian tugas yang jelas demi nomor tahun tentang pasar pencapaian tujuan otoritas jasa modal (selanjutnya disebut upm) keuangan. tugas anggota dewan menentukan dan mengatur bahwa otoritas komisioner meliputi bidang tugas terkait yang berwenang atas pasar modal adalah kode etik, pengawasan internal melalui ojk. otoritas ini berada dibawah mekanisme dewan audit, edukasi dan kementerian keuangan untuk membina, perlindungan konsumen, serta fungsi, mengatur, dan mengawasi pasar modal. tugas, dan wewenang pengawasan untuk dalam kegiatannya, ojk berada sektor perbankan, pasar modal, dalam bawah dan bertanggung jawab kepada penjelasan undang undang nomor menteri keuangan. ojk lah yang tahun tentang otoritas jasa memiliki wewenang untuk pelaksana kan keuangan. perlindungan hukum pasar modal yang jadi berdasarkan ketentuan diatas bersifat preventif dan represif. adanya mengenai perlindungan hukum dalam perlindungan hukum bagi para investor pembelian saham kembali merupakan memberikan suatu kepastian hukum suatu upaya yang sangat penting untuk terhadap investor yang sahamnya berada memberikan kepastian hukum agar pasar modal oleh karena itu bursa investor dapat dengan tenang efek indonesia dalam melaksanakan menjalankan kegiatan pasar modal, ketentuan dengan melihat peraturan yang apalagi mengingat saat ini jumlah ada agar tidak terjadi dampak yang pertumbuhan investor yang semakin merugikan para investor dikemudian hari. bertambah maka perlu upaya tambahan serta untuk meminimalkan terjadinya lagi agar perlindungan terhadap investor collapse dan menjaga tingkat kesehatan ini dapat ditingkatkan kembali mengingat perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya. noviasih muharram) agar kestabilan keuangan akan tetap terus berjalan dengan baik. daftar pustaka buku budi untung, hukum bisnis pasar modal, cv. andi, yogyakarta fahmi, pasar modal, graha cipta, yogyakarta, hlm pandji panorama. pengantar pasar modal,, rangka cipta, surabaya. rusdi, pasar modal, alfabet, jakarta, sjahrir dalam najib gisymar, insider trading dalam transaksi efek. citra aditya bakti, bandung,asar modal undang undang tahun tentang perseroan terbatas peraturan pemerintah tahun tentang penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal. peraturan pemerintah tahun tentang perubahan peraturan pemerintah tahun tentang penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal sumber lain pengertian dan definisi investasi menurut ahli ekonomi itu sekuritasinvestor dalam pembelian kembali sahamnya noviasih muharram email: dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah metro abstract buy shares, will face two possibilities, namely profit loss. the stock price buy rises, will get profit (capital gain). our stock goes down, will experience loss (capital loss). the problem this research how legal protection for investor stock wayback capital market. data analysis method used this research qualitative analysis. hal research indicates that legal protection against customers regulated law number concerning the capital market which determines and regulates that the authority charge the capital market ojk. ojk who has the authority implement protection capital market law which preventive and depressive. suggestion should indonesia stock exchange implementing the provisions looking the existing regulations order avoid impacts that detriment the investors the future. keywords: legal protection, investor, stock pendahuluan pasar modal merupakan salah satu pasar modal atau bursa efek telah elemen yang menjadi tolak ukur ada sejak zaman kolonial belanda, kemajuan perekonomian suatu negara. tepatnya pada tahun batavia. saat ' salah satu ciri ciri negara industri maju itu, pasar modal didirikan oleh maupun industri baru adalah adanya pemerintah hindia belanda untuk pasar modal yang tumbuh dan kepentingan kolonial atau voc. namun berkembang dengan baik. pandji perkembangan dan pertumbuhan pasar panorama, modal pada waktu itu tidak berjalan dari indeks harga saham seperti apa yang diharapkan, bahkan gabungan hsg) kita bisa mengetahui mengalami kevakuman yang disebabkan kondisi perusahaan perusahaan yang oleh perang dunia dan ii. listing bursa efek. pasar modal juga kemudian setelah perpindahan dapat dijadikan sebagai sarana untuk kekuasaan, pemerintah indonesia mengundang masuknya investor asing mengaktifkan kembali pasar modal pada dan dana asing tersebut dapat membantu tahun1977. beberapa tahun kemudian, kemajuan perekonomian negara. pasar modal ini mengalami pertumbuhan perusahan emiten yang mau seiring dengan berbagai insentif dan menambah modal usaha dapat melakukan regulasi yang dikeluarkan oleh penawaran umum (go public) dan pemerintah republik indonesia. menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. masyarakat investor yang memiliki kelebihan dana bisa berinvestasi dibuka sebagai bentuk kegiatan pasar modal efek. produk produk jasa keuangan yang yang adil, teratur, dan efisien. perdagangan bursaefek memiliki pengelolaan pasar modal, sebelum potensi kerugian yang lebih besar melakukan transaksi, terlebih dahulu dibandingkan dengan produk jasa investor harus menjadi nasabah perbankan (seperti tabungan dan perusahaan efek atau broker saham. deposito). produk produk ini juga bursa efek indonesia bei) terdapat memiliki risiko kerugian, bahkan risiko sekitar perusahaan efek yang kehilangan seluruh nilai dana yang menjadi anggota bei. pertama kali diinvestasikan. investor melakukan pembukaan rekening investasi dalam bentuk tabung dengan mengisi dokumen pembukaan dan deposito bank tergolong aman rekening. dalam dokumen pem bukaan karena dijamin oleh lembaga penjamin rekening tersebut memuat identitas simpanan lps), asalkan memenuhi nasabah lengkap (termasuk tujuan kriteria yang ditetapkan oleh lps. jika investasi dan keadaan keuangan) serta suatu ketika bangkrut bank, para nasabah keterangan tentang investasi yang akan pemilik tabungan dan deposito tetap dilakukan. mendapat penggantian dari lps secara nasabah atau investor dapat utuh. penjaminan semacam ini tidak melakukan order jual atau beli setelah dijumpai dalam investasi bursa efek. investor disetujui untuk menjadi nasabah sjahrir dalam najib gisymar, perusahaan efek yang bersangkutan. umumnya setiap perusahaan efek jika kita membeli saham, kita akan mewajibkan kepada nasabahnya untuk menghadapi dua kemungkinan, yaitu mendepositkan sejumlah uang tertentu untung atau rugi. jika harga saham yang sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut kita beli naik, kita akan mendapat layak melakukan jual beli saham. keuntungan (capital gain). jika saham perdagangan dilakukan melalui kita turun, kita akan mengalami kerugian proses tawar menawar secara (capital loss). jika perusahaan yang berkesinambungan continuous auction sahamnya kita beli mengalami market) dalam satuan perdagangan efek. kebangkrutan, nilai keseluruhan saham tawar menawar dilakukan dengan kita dapat hilang total alias nol. memperhatikan prioritas harga dan waktu saat ini pasar modal merupakan price and time priority). dalam suatu lembaga penyedia dana dan sarana perdagangan saham, jumlah saham yang dalam investasi. investor melakukan dijual belikan dilakukan dalam satuan kegiatan investasi untuk mendapatkan perdagangan yang disebut dengan lot, keuntungan berupa pembagian dividen dimana satu lot berarti saham. pasar dan capital gain sedangkan perusahaan modal indonesia terdiri dari pasar menjual sahamnya untuk ekspansi usaha. perdana dan pasar sekunder. dalam kegiatan pasar modal, investor selanjutnya emiten merupakan wajib mendapatkan perlindungan hukum perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal, baik dengan perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya. noviasih muharram) menerbitkan efek (saham atau obligasi) asuransi, emas dan sebagainya. pasar dan menjualnya secara umum kepada modal merupakan penghubung antara masyarakat. budi untung, investor (pihak yang memiliki dana) yang tidak melakukan kegiatan dengan perusahaan (pihak yang pasar modal sesuai dengan prinsip memerlukan dana jangka panjang) keterbukaan maka akan mendapatkan ataupun institusi pemerintah melalui sanksi berupa forced delisting. forced perdagangan instrumen melalui jangka delisting yang dialami emiten akibat panjang, seperti surat berharga yang emiten yang tidak melakukan kegiatan meliputi surat pengakuan utang, surat usaha sesuai dengan prinsip keterbukaan berharga komersial (commercial paper), akan merugikan bagi investor karena saham, obligasi, tanda bukti hutang, investor tidak dapat memperoleh haknya (warrant), dan right issue. pasar modal yang disebabkan bukan karena kesalahan juga merupakan salah satu cara bagi investor. perusahaan dalam mencari dana dengan berdasarkan uraian diatas, maka menjual hak kepemilikan perusahaan penulis tertarik untuk melakukan kepada masyarakat. penelitian mengenai perlindungan hukum menurut undang undang pasar bagi investor dalam pembelian kembali modal tahun butir sahamnya pasar modal. definisi pasar modal adalah kegiatan ii. pembahasan yang bersangkutan dengan penawaran pasar modal umum perdagangan efek, perusahaan pasar modal adalah sebuah lembaga publik yang berkaitan dengan efek yang keuangan negara yang kegiatannya dalam telah diterbitkan, serta lembaga dan hal penawaran dan perdagangan efek profesi yang berkaitan dengan efek. (surat berharga). pasar modal bisa pengertian pasar modal (capital diartikan sebuah lembaga profesi yang market) menurut tjiptono darmadji dan berhubungan dengan transaksi jual beli henry fakhruddin adalah pasar untuk efek dan perusahan publik yang berkaitan berbagai instrumen keuangan jangka dengan efek. panjang yang bisa diperjualbelikan, baik sehingga pasar modal biasa dikenal dalam bentuk utang, ekuitas (saham), sebagai tempat bertemunya penjual dan instrumen derivatif, maupun instrumen pembeli modal atau dana. pasar modal lainnya. pasar modal merupakan sarana merupakan pasar untuk berbagai pendanaan bagi perusahaan maupun instrumen keuangan jangka panjang yang institusi lain (misalnya pemerintah) dan bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk sarana bagi kegiatan ber investasi. hutang maupun modal sendiri, baik yang fahmi, diterbitkan oleh pemerintah, public menurut squad husna arti pasar authorities, maupun perusahaan swasta. modal yang secara formal sebagai pasar pasar modal memberikan berbagai untuk berbagai instrumen keuangan (atau alternatif untuk para investor selain sekuritas) jangka panjang yang bisa berbagai investasi lainnya, seperti: diperjualbelikan, baik dalam bentuk menabung bank, membeli tanah, hutang maupun modal sendiri, baik yang pranata hukum volume nomor januari diterbitkan oleh pemerintah, public oleh karena itu dapat disimpulkan authorities, maupun berusaha swasta. bahwa pasar modal adalah wahana yang fahmi, mempertemukan pihak yang butuh dana pengertian pasar modal menurut dengan pihak yang menyediakan dana sunariyah adalah tempat pertemuan sesuai aturan yang ditetapkan, secara antara penawaran dengan permintaan sederhana, pasar modal dapat surat berharga. tempat dimana individu didefinisikan sebagai pasar yang individu atau badan usaha yang memperkuat belikan berbagai instrumen mempunyai kelebihan dana (surplus fund) keuangan (sekuritas) jangka panjang, melakukan investasi dalam surat berharga baik dalam bentuk utang maupun modal yang ditawarkan oleh emiten. fahmi, sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. pengertian pasar modal menurut menurut irham definisi pasar angka undang undang nomor modal adalah sebuah pasar tempat dana tahun tentang pasar modal, yaitu dana modal seperti ekuitas dan utang kegiatan yang bersangkutan dengan diperdagangkan. menurut fahmi hadi penawaran umum dan perdagangan pasar modal adalah tempat berbagai efek, perusahaan publik yang berkaitan pihak, khususnya perusahaan menjual dengan efek yang diterbitkannya, serta saham (stock) dan obligasi (bond), lembaga dan profesi yang berkaitan dengan tujuan dari hasil penjualan dengan efek. tersebut nantinya akan dipergunakan pasar modal merupakan satu sebagai tambahan dana atau memperkuat lembaga yang memobilisasi dana modal perusahaan. fahmi, masyarakat dengan menyediakan sarana pasar modal memiliki peran atau tempat untuk mempertemukan penting dalam kegiatan ekonomi. penjual dan pembeli dana dana jangka berbagai negara, pasar modal telah panjang yang disebut efek. indonesia, menjadi salah satu sumber kemajuan perkembangan pasar modal berjalan ekonomi, sebab pasar modal dapat secara fantastis atau dinamik. undang menjadi sumber dana alternatif bagi undang nomor tahun tentang perusahaan. memang diakui bahwa pasar modal memberikan pengertian tingkat resiko berinvestasi tentang pasar modal yaitu kegiatan yang pasar modal lebih tinggi dibanding kan bersangkutan dengan penawaran umum dengan investasi bank. namun salah dan perdagangan efek, perusahaan satu keuntungan yang diperoleh para publik yang berkaitan dengan efek yang investor pasar modal adalah diterbitkannya, serta lembaga dan profesi dividen atas keuntungan sebuah yang berkaitan dengan efek. perusahaan dimana dia membeli saham. menurut angka undang besar kecilnya dividen ini tergantung undang nomor tahun tentang pada keuntungan yang diperoleh pasar modal, yang dimaksud dengan berusaha an. sedangkan bila perusahaan efek adalah surat berharga, yaitu surat dalam keadaan rugi, tentu pemberian pengakuan utang, surat berharga dividen kepada investor akan ditunda. komersial, saham, obligasi, tanda bukti perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya. noviasih muharram) utang, unit penyertaan kontrak investasi yang berkepentingan atas informasi atau kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan fakta tersebut. setiap derivatif dari efek. investasi saham diperjualbelikan melalui dalam arti luas investasi diartikan sarana pasar modal yang indonesia sebagai penundaan konsumsi sekarang disebut bursa efek. bursa tersebut tidak untuk digunakan didalam produksi yang membeli atau menjual saham saham yang efisien selama periode waktu yang ada, melainkan bursa hanya merupakan tertentu. sedangkan dalam arti sempit tempat atau sarana bagi para investor investasi adalah suatu kegiatan untuk bertransaksi dalamnya. bursa menempatkan dana efek mempunyai fungsi dan peranan pada satu atau lebih dari suatu aset untuk memberikan jasa jasa antara lain: selama periode tertentu dengan harapan menyediakan informasi pasar seperti memperoleh penghasilan atau return. fluktuasi harga, volume perdagangan, investasi dapat dilakukan pada informasi penting terhadap emiten. aktiva riil (real assets) dan aktiva membuat aturan main yang dikenal keuangan (financial assets). pada aktiva sebagai peraturan bursa (peraturan riil, investasi dapat dilakukan baik dalam pencatatan, keanggotaan dan bentuk berwujud (intangible assets) seperti perdagangan) dengan tujuan agar membangun pabrik, mesin, kantor, semua pelaku bursa dapat memperoleh kendaraan, maupun dalam bentuk tidak kesempatan yang sama baik dalam berwujud seperti (intangible assets) memperoleh informasi maupun seperti merek dagang (trade mark) dan kesempatan berdagang. keahlian teknis (technical expertise). menyediakan fasilitas perdagangan rusdi, efek untuk anggota bursa dan emiten. investasi dalam aktiva keuangan memberikan pelayanan kepada para dapat berupa investasi langsung yaitu anggotanya, perusahaan yang telah investasi yang dilakukan dengan membeli mencatatkan efeknya maupun kepada langsung aktiva keuangan dari suatu investor, baik secara individu maupun perusahaan baik melalui perantara atau institusional. dengan cara lain seperti pembelian penentuan harga pasar modal sertifikat deposito, saham atau obligasi, dipengaruhi oleh suatu informasi atau maupun investasi tidak langsung yaitu fakta materiel, karena suatu informasi investasi yang dilakukan dengan membeli mencerminkan suatu harga. dalam saham dari perusahaan investasi yang angka undang undang nomor mempunyai portofolio aktiva aktiva tahun yang dimaksud dengan keuangan dari perusahaan perusahaan informasi atau fakta materiel adalah lain. informasi atau fakta penting dan relevan pengertian investasi menurut mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta having dan basalamah investasi yang dapat mempengaruhi harga efek ialah pengeluaran pada saat sekarang pada bursa efek dan atau keputusan untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, pemodal, calon pemodal, atau pihak lain mobil, dan lain lain) atau juga aktiva pranata hukum volume nomor januari keuangan mempunyaitujuan untuk perusahaan disebut emiten melakukan mendapatkan penghasilan yang lebih public maka sahamnya bisa dicatat besar lagi dimasa yang mendatang, sebagai salah satu komoditi yang selanjutnya dikatakan juga investasi diperjual belikan pasar modal ialah aktivitas yang berkaitan dengan berbeda dengan pasar pada usaha penarikan sumber sumber (dana) umumnya dimana siapa pun bisa yang digunakanuntuk mengadakan melakukan perdagangan jual dan beli. barang modal pada saat sekarang, dan pasar modal boleh melakukan transaksi dengan barang modal tersebutakan jual beli hanya emiten yang tercatat dihasilkan aliran produk baru masa sebagai anggota bursa saja. anggota yang akan datang. bursa merupakan sebuah perusahaan efek selanjutnya menurut mulyadi yang memiliki izin khusus. perusahaan investasi ialah pengairan sumber sumber perusahaan tersebut pada umumnya dalam jangka panjang untuk memiliki nama akhiran sekuritas mendapatkan hasil laba masa yang misalnya danareksa sekuritas, cipta akan datang. dan menurut radon sukarno investasi diartikan ialah sebagai dana sekuritas, bni sekuritas, dll. pengeluaran atau pembelanjaan penanam saham hanya akan berpindah pindah penanam suatu modal atau perusahaan kepemilikannya dari satu sekuritas ke untuk membeli barang barang modal dan sekuritas lain. juga perlengkapan perlengkapan produksi seseorang yang ingin pelaku kan untuk menambah kemampuan transaksi saham harus meng hubungi memproduksi barang barang dan salah satu perusahaan sekuritas yang ada jugajasa jasa yang tersedia dalam dan membuka rekening ditempat tersebut. perekonomian. lebih lanjut menurut biasanya perusahan sekuritas yang ada sunariyah investasi ialah penanaman dan membuka rekening ditempat tersebut. modal untuk satu ataupun lebih aktiva biasanya perusahaan sekuritas yang dimiliki dan juga biasanya mensyaratkan untuk membayarkan berjangka waktu lama dengan harapan sejumlah dana awal tersebut sebagai dana untuk mendapatkan keuntungan masa deposit. jumlah minimnya bervariatif masa yang akan datang. mulai dari rp. hingga ratusan juta rupiah. pengertian dan definisi investasi menurut ahli ekonomi diakses pada itu sekuritas diakses pada tanggal juni tanggal november pengertian perusahaan sekuritas dengan dana tersebut maka jual beli saham tidak lepas dari kepentingan seseorang untuk mem beli peran pasar modal dalam undang atau menjual saham akan diwakili oleh undang tahun tentang pasar perusahaan sekuritas dimana mereka modal. yaitu sebuah tempat melakukan menanamkan dananya. pemeran saham transaksi jual dan beli saham. perusahaan selalu mendaptkan konfirmasi jual dan yang ingin sahamnya bisa beli saham dari perusahaan sekuritas. diperdagangkan pasar modal harus data itu juga dicatat dalam lembaga melakukan sebuah proses public 'kustodian sehingga keamanan terlebih dahulu. setelah sebuah investor sebagai pemilik saham tetap perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya. noviasih muharram) terjamin. kita bisa memantau yang lazim disebut efek seperti saham, kepemilikan saham kita setiap saat obligasi, obligasi konversi, opsi, waran melalui internet dengan menggunakan dan lain sebagainya. dengan alternatif fasilitas investor area. ini, masyarakat pemodal diharapkan perlindungan hukum bagi investor dapat melakukan pilihan yang sesuai dalam pembelian kembali sahamnya. dengan tujuan investasi dengan perlindungan investor berupa kan mempertimbangkan keuntungan yang hal penting pasar modal. perlindungan diharapkan dan juga sekaligus risiko yang merupakan kebutuhan dasar investor dikandungnya. yang harus dijamin keberadaanya dimana perlindungan hukum dalam pasar hal ini merupakan sesuatu yang penting modal adalah memberikan pengayoman dan sifatnya adalah mutlak. hal inilah kepada hak asasi manusia yang dirugikan yang akan membuat investor bersedia orang lain dan perlindungan tersebut untuk menanamkan dananya jika ada diberikan kepada masyarakat agar mereka kepastian mengenai perlindungan hukum dapat menikmati semua hak hak yang terhadap dirinya. diberikan oleh hukum atau dengan kata prinsip perlindungan investor lain perlindungan hukum adalah berbagai pasar modal merupakan suatu prinsip upaya hukum yang harus diberikan oleh yang dapat berjalan dan dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan apabila semua prinsip dalam pasar modal rasa aman, baik secara pikiran maupun berjalan beriringan yang mana akan fisik dari gangguan dan berbagai menghasilkan suatu pelindung ancaman dari pihak manapun. terhadap investor. misalnya, jika pasar perlindungan hukum investor modal teratur berprinsip tertib, berprinsip adalah perlindungan akan harkat dan untuk bertanggungjawab, berprinsip martabat, serta pengakuan terhadap hak wajar, dan adanya prinsip efisiensi, serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh keterbukaan informasi maka pemodal subyek hukum berdasarkan ketentuan dapat terlindungi dari praktik yang hukum dari kewenangan atau sebagai merugikan pasar modal dan terciptalah kumpulan peraturan atau kaidah yang prinsip perlindungan investor. akan dapat melindungi suatu hal dari hal dalam upm ojk lainnya. berkaitan dengan konsumen, diberikan kewenangan untuk pelaku kan berarti hukum memberikan perlindungan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap hak hak pelanggan dari sesuatu sehari hari atas kegiatan pasar modal ini yang mengakibatkan tidak terpenuhinya merupakan bentuk dari prinsip tanggung hak hak tersebut. jawab dalam pasar modal. bentuk perlindungan hukum investor pengawasan tersebut dapat dilakukan dalam pasar soal adalah memberikan dengan menempuh upaya upaya, baik pengayoman kepada hak asasi manusia yang bersifat preventif dalam bentuk yang dirugikan orang lain dan aturan, pasar modal memberikan perlindungan tersebut diberikan kepada alternatif menarik untuk melakukan masyarakat agar mereka dapat menikmati investasi dalam berbagai surat berharga semua hak hak yang diberikan oleh pranata hukum volume nomor januari hukum atau dengan kata lain kepastian hukum rechtssicherkeit) perlindungan hukum adalah berbagai manfaat hukum zeweckmassigkeit) upaya hukum yang harus diberikan oleh keadilan hukum gerechtigkeit) aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan hukum doelmatigkeit). rasa aman, baik secara pikiran maupun dalam undang undang fisik dari gangguan dan berbagai nomor tahun pasar modal ancaman dari pihak manapun. dinyatakan bahwa pembinaan, perlindungan hukum adalah pengaturan, pengawasan sebagaimana penyempitan arti dari perlindungan, dimaksud dalam dilaksanakan dalam hal ini hanya perlindungan oleh oleh ojk dengan tujuan mewujudkan hukum saja. perlindungan yang diberikan terciptanya kegiatan pasar modal yang oleh hukum, terkait pula dengan adanya teratur, wajar, dan efisien serta hak dan kewajiban, dalam hal ini yang melindungi kepentingan pemodal dan dimiliki oleh manusia sebagai subyek masyarakat. hukum dalam interaksinya dengan rezim undang undang nomor sesama manusia serta lingkungannya. tahun tentang pasar modal sebagai subyek hukum manusia memiliki (selanjutnya disebut upm) menentukan hak dan kewajiban untuk melakukan dan mengatur bahwa otoritas yang suatu tindakan hukum. berwenang atas pasar modal adalah ojk. perlindungan hukum dapat otoritas ini berada dibawah kementerian bedakan menjadi dua, yaitu: keuangan untuk membina, mengatur, dan perlindungan hukum preventif mengawasi pasar modal. dalam perlindungan yang diberikan oleh kegiatannya, ojk berada bawah dan pemerintah dengan tujuan untuk bertanggung jawab kepada menteri mencegah sebelum terjadinya keuangan. ojk lah yang memiliki pelanggaran. hal ini terdapat dalam wewenang untuk melaksanakan peraturan perundang undangan dengan perlindungan hukum pasar modal yang maksud untuk mencegah suatu bersifat preventif dan represif. pelanggaran serta memberikan rambu dalam rezim upm, ojk rambu atau batasan batasan dalam merupakan pertanggung jawaban institusi melakukan satu kewajiban. untuk mengembalikan kepercayaan perlindungan hukum represif masyarakat terhadap pasar yang perlindungan hukum represif mengalami depresi sejak munculnya merupakan perlindungan akhir berupa krisis keuangan sejumlah negara asia. sanksi seperti denda, penjara, dan pada akhirnya pun kiri keuangan inilah hukuman tambahan yang diberikan yang turut menjadi salah satu faktor apabila sudah terjadi sengketa atau telah pembentukan ojk sebagai lembaga dilakukan suatu pelanggaran. pengawas jasa keuangan indonesia. hukum berfungsi sebagai dalam menjalankan fungsinya, ojk perlindungan kepentingan manusia, memiliki wewenang berupa: penegakkan hukum harus memberkati memberi izin usaha kepada bursa kan unsur efek, lembaga kliring dan perlindungan hukum bagi investor dalam pembelian kembali sahamnya. noviasih muharram)

salinan semen ld (psa (lembaran daerah tentang kabupaten indramayu perusahaan daerah bank perkreditan rakyat karya remajauntuk mengoptimalisasikan dan memberdayakan perusahaan daerah tentang bank perkreditan rakyat pd.bpr) kabupaten indramayu dalam perusahaan daerah mencapai produktivitasnya serta bank perkreditan rakyat karya remaja mendorong pertumbuhan indramayubagian hukum yang reformasi dalam hal setda kabupaten indramayunomor tahun tentang pertimbangan sebagaimana pembentukan kabupaten dimaksud pada huruf diatas, purwakarta dan kabupaten maka dipandang perlu subang dengan mengubah menggabungkan (lima belas) undang undang nomor perusahaan daerah bank tahun tentang perkreditan rakyat kabupaten pembentukan daerah daerah indramayu menjadi (satu) kabupaten dalam lingkungan perusahaan daerah bank propinsi jawa barat lembaran perkreditan rakyat karya remaja negara republik indonesia indramayu tahun nomor cc. bahwa untuk keperluan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana tersebut dalam huruf dan diatas perlu membentuk peraturan daerah undang undang nomor kabupaten indramayu tentang tahun tentang perusahaan perusahaan daerah bank daerah lembaran negara perkreditan rakyat karya remaja republik indonesia tahun indramayu: nomor tambahan lembaran mengingat undang undang bit indonesia dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang pajak undang undang nomor penghasilajawa barat berita nomor sebagaimana telah edan alba ivan keempatnya dengar diubah dengan undang undang undang undang nomor seluruh kekayaan pd. bpr sebagaimana dimaksud pengesahan rencana kerja dan anggaran pada atas merupakan kekayaan daerah tahunan: dan yang dipisahkan. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran pd. bpr. bab vii kewenangan bupati bab viii dewan pengawas inn bagian kesatu bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas. dewan pengawas mempunyai fungsi menetapkan bupati mewakili daerah selaku pemegang saham kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, bpr. pengendalian dan pembinaan terhadap pd.ngawasan dilakukan dewan pengawas untuk pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi pengendalian dan pembinaan terhadap cara sebagaimana dimaksud pada harus penyelenggaraan tugas direksi. apa kader bupati untuk mengambil pengawasan sebagaimana dimaksud pada perubahan anggaran dasar: merupakan pengawasan dalam tanpa perubahan jumlah modal: mengurangi kewenangan pengawasan dari pengalihan aset tetap: instansi pengawasan luar pd. bpr. penggunaan laba, pengawasan sebagaimana dimaksud pada investasi dan pembiayaan jangka panjang: dilakukan secara kerjasama bpr periodik sesuai dengan jadwal yang telah meneliti neraca dan laporan laba rugi yang ditentukan: dan disampaikan direksi untuk mendapatkan sewaktu waktu apabila dipandang perlu. pengesahan bupati: cc. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada . tidak diminta kepada bupati untuk perbaikan dan dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada direksi dalam pelaksanaan pengembangan pd. bpr, tugas meminta keterangan direksi mengenai hal hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pd. bpr: dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan mengusulkan pemberhentian sementara anggota menjaga kelangsungan pd. bpr. direksi kepada bupati: dan menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud penyusunan tata cara pengamatan dan pengelolaan dewan pengawas dalam melaksanakan fungsi, pd. bpr: tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan pd. bupati. bpr: pertanggungjawaban dewan pengawas dilakukan penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan pd. bpr: dan anggota dewan pengawas. pembinaan dan pengembangan pd. bpr dewan pengawas mempunyai wewenang ketua dewan pengawas mempunyai tugas: menyampaikan rencana kerja tahunan dan memimpin semua kegiatan anggota dewan anggaran pd. bpr kepada bupati untuk pengawas: mendapatkan pengesahan: menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati: rapat sebagaimana dimaksud dalam cc. memimpin rapat dewan pengawas: dan untuk memperoleh keputusan dilakukan atas membina dan meningkatkan tugas para dasar musyawarah dan mufakat. anggota dewan pengawas. apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat anggota dewan pengawas mempunyai tugas: sebagaimana dimaksud pada pimpinan membantu ketua dewan pengawas dalam rapat dapat menunda rapat paling lama (tiga) melaksanakan tugasnya menurut bidang yang hari. telah ditetapkan oleh ketua dewan pengawas, penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh dapat dilakukan paling banyak (dua) ketua dewan pengawasuntuk melaksanakan tugas dan wewenangnya oleh ketua dewan pengawas setelah berkonsultasi dengan bupati dan memperhatikan pendapat para dewan pengawas sewaktu waktu dapat anggota dewan pengawas. mengadakan rapat atas permintaan ketua dewan pengawas, paling sedikit (empat) kali dalam setahun. rapat sebagaimana dimaksud pada dewan pengawas wajib memberikan laporan dipimpin oleh ketua dewan pengawas atau secara berkala periodik kepada bupati dan bank anggota yang ditunjuk oleh ketua dewan indonesia setempat mengenai pelaksanaan pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh tugasnya paling sedikit (satu) kali dalam sekurang kurangnya lebih dari setengah anggota (enam) bulan. dewan pengawasuntuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas harus menyediakan waktu untuk pengawas. melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan ketentuan lebih lanjut diatur oleh bupati dengan integritas: mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan kompetensi: kerahasiaan bank sesuai peraturan perundang cc. reputasi keuangan: dan undangan. persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini. bagian kedua selain memenuhi persyaratan umum anggota pengangkatananggota dewan pengawas paling sedikit (dua) tinggal wilayah kerja pd. bpr orang dan paling banyak (tiga) orang dan salah anggota dewan pengawas wajib memperoleh satu diantaranya diangkat sebagai ketua dewan persetujuan dari bank indonesia sebelum diangkat pengawas. dan menduduki jabatannya. proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan setiap pengangkatan anggota dewan pengawas dewan pengawas dilaksanakan oleh bupati untuk pd. bpr dilaporkan kepada pimpinan bank masa jabatan paling lama (tiga) tahun dan indonesia setempat. dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. kasula aan makan gep, diana persyaratan integritas sebagaimana dimaksud sambal wol catu) kali masa tataanggota dewan pengawas dilarang mempunyai cc. memiliki komitmen yang tinggi terhadap hubungan keluarga dengan pengembangan operasional pd. bpr anggota dewan pengawas lainnya dalam karya remaja indramayu yang sehat: hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, belum pernah melakukan tindak pidana yang anak termasuk menantu, saudara kandung telah ditetapkan oleh pengadilan: termasuk ipar, dan suami istri: dan sehat jasmani dan rohani. anggota direksi dalam hubungan sebagai persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud orang tua, anak dan suami istri, mertua, dalam huruf meliputi menantu, dan saudara kandung. paling sedikit (lima puluh keseratus) dewan pengawas tidak boleh mempunyai anggota dewan pengawas wajib memiliki kepentingan pribadi baik langsung atau tidak pengetahuan dan atau pengalaman bidang langsung pada pd. bpr atau badan hukum perorangan yang diberi kredit oleh pd. perbankan. pengetahuan dan atau pengalaman bidang bpr. perbankan ditunjukkan dengan bukti formal anggota dewan pengawas hanya dapat mengikuti pendidikan atau surat keterangan merangkap jabatan sebagai dewan pengawas mengenai pengalaman bidang perbankan. paling banyak pada (dua) bpr atau bars lain. persyaratan reputasi keuangan sebagaimana anggota dewan pengawas dilarang merangkap kap dalam huruf jabatan sebagai anggota direksi pada bpr, bars tidak termasuk dalam daftar kredit macet: dan dan atau bank umum.pengajuan calon anggota dewan pengawas dinyatakan pailit, dalam waktu (lima) tahun disampaikan paling lama (sembilan puluh) hari sebelum dicalonkan,dewan pengawas mendapat uang jasa keputusan bupati mengenai pengangkatan pengabdian apabila laporan keuangan dari tahun anggota dewan pengawas disampaikan kepada sebelum akhir masa jabatannya yang telah diaudit pimpinan bank indonesia setempat paling lama akuntan public menunjukan laba, paling banyak (sepuluh) hari setelah ditandatangani. (empat puluh per seratus) yang diterima oleh anggota direksi sebesar (lima per bagian ketiga seratus) dari laba setelah diperhitungkan pajak. penghasilan dan penghargaan untuk dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya penghasilan dewan pengawas terdiri dari honorarium, kab linear akan denga uang jasa pengabdian dan jasa produksi. (satu) tahun. besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana tan dimaksud pada didasarkan atas dewan pengawas karena jabatannya diberikan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa honorarium yang besarnya jabatan yang ditentukan. ketua dewan pengawas paling banyak (empat puluh per seratus) dari penghasilan bagian keempat direktur utama pd. bpr: dan pemberhentian anggotaanggota dewan pengawas berhenti karena ketua dewan pengawas dan anggota dewan masa jabatannya berakhir: pengawas memperoleh jasa produksi sesuai meninggal dunia. ketentuan sebagaimana dimaksud pada anggota dewan pengawas diberhentikan oleh bupati karena permintaan sendiri: inn apabila dalam waktu (satu) bulan sebagaimana alih tugas jabatan reorganisasi,. dimaksud pada bupati belum melakukan tindakan yang merugikan pd. bpr: lak pemberhentian melakukan tindakan atau bersikap yang melaksanakan rapat, sura sementara dianggap batal demi hukum. bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara: apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada tidak dapat melaksanakan tugasnya secara anggota dewan pengawas tidak hadir wajar: dan tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai anggota dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan dalam rapat. perundang undangananggota dewan pengawas yang diduga bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.anggota dewan pengawas yang diberhentikan pada bupati memberitahukan secara paling lama (lima belas) hari sejak diterimanya tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan keputusan bupati mengenai pemberhentiannya alasannya.paling lama (satu) bulan sejak pemberhentian keputusan.dua) bulan sebagaimana dimaksud pada bupati tidak mengambil pelaksanaan manajemen pd. bpr berdasarkan keputusan, keputusan bupati mengenai kebijakan. umum yang ditetapkan oleh dewan pemberhentian dimaksud batal demi hukum dan par ketidak tuk lak yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.bab cc. penyusunan dan penyampaian rencana kerja direksi anggaran dan tahunan pd. bpr kepada bupati melalui dewan pengawas yang meliputi bagian kesatu kebijaksanaan bidang organisasi, perencanaan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabdireksi mempunyai fungsi menyusun setiap (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui perencanaan, melakukan koordinasi dan dewan pengawas: dan pengawasan seluruh kegiatan operasional pd. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan bpr. yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi direksi sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui dewan pengawas untuk dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain mendapatkan pengesahan.direksi mempunyai tugaskena pembinaan dan menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili pd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana bpr apabila dipandang perlu: dimaksud pada dan masing membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan masing direksi mempunyai wewenang yang diatur bupati atas pertimbangan dewan pengawas dan dalam surat keputusan direksi. berdasarkan peraturan perundang undangan: membeli, menjual atau dengan cara lain apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik direksi, pengangkatan anggota direksi baru masih pd. bpr berdasarkan persetujuan bupati atas dalam proses penyelesaian, maka adalah dewan pertimbangan dewan pengawas: pengawas yang berhak mengelola bpr sementara menetapkan gaji, upah, maupun tunjangan lainnya. sambil menunggu pengangkatan direksi baru. bagian kedua direksi dalam menjalankan fungsi, tugas dan pengangkatan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam dan bertanggung jawab kepada bupati. untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, pertanggungjawaban direksi sebagaimana harus menyediakan waktu untuk melaksanakan dimaksud pada dilakukan secara tertulis tugas dengan memenuhi persyaratan umum yang ditandatangani oleh anggota direksi. sebagai berikut integritas kompetensi: reputasi keuangan persyaratan lain yang ditentukan dalam direktur utama mempunyai tugas peraturan daerah pendirian pd. bpr. menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi serta melakukan selain memenuhi persyaratan umum direksi harus pembinaan dan pengendalian atas unit kerja pd. memenuhi persyaratan khusus sebagaimana bpr. ditetapkan bank indonesia. anggota direksi wajib memperoleh persetujuan uu. dari bank indonesia sebelum diangkat dan telah mengikuti magang paling sedikit menduduki jabatannya. selama (tiga) bulan bpr dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi saat diajukan sebagai calon anggota direksi. cc. kemampuan untuk melakukan pengelolaan persyaratan panda deng meliput dimaksud strategis dalam rangka pengembangan pd. bpr memiliki akhlak dan moral yang baik: yang senat. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan persyaratan reputasi keuangan sebagaimana perundang undangan, dimaksud dalam huruf cc. memiliki komitmen yang tinggi terhadap meliputi: mangan operasional pd. bpr yang tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dan belum pernah melakukan tindak pidana yang tidak pernah dinyatakan pailit dan menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah telah ditetapkan oleh pengadilan. menyebabkan haan dinyatakan sehat jasmani dan rohani. menyebabkan perusahaan dinyatakan all dalam waktu (lima) tahun sebelum persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dicalonkan. dalam huruf meliputi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pengetahuan bidang perbankan yang antara lain: memadai dibuktikan dengan sertifikat daftar penilaian prestasi kerja terakhir dengan kelulusan dari lembaga sertifikasi: nilai rata rata baik dan keterangan dari instansi pengalaman dan keahlian bidang perbankan calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung dan atau bidang keuangan dengan ketentuan jawab, kejujuran dan kepemimpinan: memiliki latar belakang pendidikan paling wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat rendah setingkat sarjana: dibidang operasional perbankan paling cc. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan singkat (dua) tahun: paling sedikit (dua) tahun: usia paling tinggi tahun: dan tahuerbankan penyelenggaraan negara yang lembaran negara republik bersih dan bebas dari korupsi, indonesia tahun nomor kolusi dan nepotismedengan undang undang nomor indonesia nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang nomor tambahan ketenagakerjaundang undang nomor lembaran negara republik tahun tentang bank indonesia nomor indonesia lembaran negara republik indonesia tahun undang page gang nomor nomor tambahan lembaran negara lembaran negara negara republik indonesia republik indonesia tahun nomor sebagaimana telah nomor tambahan lembaran diubah kedua kalinya dengan negara republik indonesia undang undang nomor tahun nor tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnyderek lah int anggota direksi diutamakan dari pd. bpr. kia direktur ema diantaranya anggota direksi diutamakan bertempat tinggal naa anggota direksi diangkat oleh bupati untuk masa wilayah kerja pd. bpr yang bersangkutan.nggota direksi dilarang mempunyai hubungan apabila anggota direksi dianggap memilki prestasi keluarga dengan: yang sangat baik, maka dapat diangkat kembali anggota direksi lainnya dalam hubungan untuk (satu) kali masa jabatan.proses pengangkatan anggota direksi dewan pengawas dalam hubungan sebagai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bank orang tua. anak dan suami istri, mertua, indonesia menantu, dan saudara kandung. aan proses pengangkatan sebagaimana dimaksud anggota direksi dilarang merangkap jabatan pada dilaksanakan bupati paling lama sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan pada lembaga perbankan atau perusahaan atau anggota direksi berakhir.pengangkatan anggota direksi dilaporkan oleh direksi hukum perorangan yang diberi kredit oleh pd. kepada bank indonesia paling lama (sepuluh) hari bpr kerja setelah pengangkatan. anggota direksi mendapat fasilitas asal perawatan kesehatan yang layak termasuk anggota direksi dilantik dan diambil sumpah suami istri dan anak sesuai dengan ketentuan jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan oleh direksi dan sesuai dengan kemampuan pd. bpr: oleh bupati. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan standar atau pengganti sewa rumah sesuai sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan kemampuan pd. bpr: paling lama (empat belas) hari sejak kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan keputusan bupati mengenai pengangkatan pd. bpr: anggota direksi. anggota direksi memperoleh jasa produksi sesuai bagian ketiga dengan kemampuan pd. bpr. hak, penghasilan dan penghargaananggota direksi karena jabatannya diberikan lainnya tidak melebihi (empat puluh per penghasilan yang meliputi seratus) dari total pendapatan atau (lima gaji pokok yang besarnya puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan direktur utama paling banyak (dua realisasi tahun anggaran yang lalu.anggota direksi memperoleh hak cuti meliputi direktur utama. cuti tahunan diberikan selama (dua belas) tunjangan istri suami, anak dan tunjangan hari kerja, kejahatan sesuai dengan ketentuan yang cuti besar diberikan selama (dua) bulan berlaku bagi pegawai dan untuk setiap akhir masa jabatan: cuti kawin: cc. tunjangan jabatan yang besarnya paling cuti sakit: dan banyak (satu) gaji pokok. cuti karena alasan penting atau cuti untuk (satu) tahun dengan perhitungan lamanya menunaikan ibadah haji. bertugas dibagi dengan masa jabatan kali dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana (ima persen) dihitung dar sebelum dipotong dimaksud pada huruf tidak dikabulkan, akhir langit cari lah sebelum tugasnya kepada direksi memberikan penggantian dalam terakhir. bentuk uang sebesar (dua) penghasilan bulan bagian keempat pemberhentian anggota direksiberhenti karena anggota direksi yang menjalankan cuti masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada tetap meninggal' dunia. diberikan penghasilan penuh. anggota direksi dapat diberhentikan oleh bupati, karena atas permintaan sendiri: reorganisasi anggota direksi setiap akhir masa jabatan cc. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan mendapat uang jasa pengabdian apabila laporan pengadilan mahkamah agung: keuangan dari tahun sebelum akhir masa melakukan tindakan yang merugikan baik jabatannya yang telah diaudit akuntan publik secara langsung maupun tidak langsung pada menunjukan laba, sebesar (lima persen) pd. bpr: dengan perbandingan direktur mendapat melakukan tindakan atau bersikap yang (delapan puluh per seratus) dari direktur utama. bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara, anggota direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar: danapabila dalam persidangan sebagaimana tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi dimaksud pada anggota direksi tidak sesuai peraturan perundang undangan yang hadi berlaku. aanggota direksi yang diduga melakukan dimaksud pada ditetapkan dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan bupati. apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas. direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormatpaling lambat (satu) bulan sejak pemberhentian diterimanya. sementara, dewan pengawas melakukan sidang paling lambat (dua) bulan sejak diterimanya yang dihadiri oleh anggota direksi untuk permohonan keberatan, bupati harus mengambil menetapkan apakah yang bersangkutan keputusan keberatan. diberhentikan atau direhabilitasi. apabila dalam waktu (dua) bulan sebagaimana apabila dalam waktu (satu) bulan dewan dimaksud pada bupati belum mengambil pengawas belum melakukan sidang sebagaimana keputusan, keputusan bupati mengenai dimaksud pada surat pemberhentian pemberhentian batal demi hukum dan yang sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. sebagaimana mestinya. bab kerajinan: dan pegawai kejujuran. bagian kesatu apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai pengangkatbpr harus memenuhi persyaratan: warga negara indonesia: direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau berkelakuan baik dan belum pernah dihukum: tenaga kontrak dengan pemberian honorarium mempunyai pendidikan, kecakapan dan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan keahlian yang diperlukan: direksi. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana oleh direksi, dimaksud pada tidak diperkenankan usia paling tinggi (tiga puluh lima) tahun: menduduki jabatan. dan lulus ujian seleksi. bagian kedua pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui pangkat dan golongan ruang masa percobaan paling sedikit (tiga) bulan dan paling banyak (enam) bulan dengan ketentuan pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur yang susunannya meliputi paling sedikit bernilai baik. pegawai dasar muda: gol ruang selama masa percobaan unsur yang dinilai pegawai dasar muda gol ruang meliputi pegawai dasar gol ruang loyalitas: pegawai dasar gol ruang kecakapan: pelaksana muda gol ruang kesehatan: pelaksana muda gol ruang kerja sama: pelaksana gol ruang pelaksana gol ruang bagian ketiga staf muda gol ruang kenaikan pangkat staf muda gol ruang staf gol ruang staf gol ruang kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada staf madya gol ruang periode januari dan juli setiap tahun. staf madya gol ruang kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada oo. staf madya utama gol ruang dan terdiri dari: staf utama gol ruang kenaikan pangkat regular: kenaikan pangkat pilihan: kenaikan pangkat penyesuaian: kenaikan pangkat istimewa: pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan kenaikan pangkat pengabdian: dan pertama sebagai berikut berijazah sekolah dasar dimulai dengan golongan kenaikan pangkat anumerta. ruang berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama dimulai dengan golongan ruang kenaikan pangkat regular diberikan kepada berijazah sekolah lanjutan tingkat atas dimulai pegawai uang mempunyai syarat syarat ang dengan golongan ruang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang berijazah sarjana muda dimulai dengan golongan dijabat. ruang berijazah dimulai dengan golongan ruang paling banyak kenaikan pangkat regular yang dan dicapai seorang pegawai sebagai berikut: berijazah dimulai dengan golongan ruangkenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada berijazah sarjana muda sampai dengan dan diberikan apabila: golongan ruang telah (dua) tahun dalam pangkat yang berijazah sampai dengan golongan ruang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling dan sedikit bernilai baik dalam (dua) tahun berijazah sampai dengan golongan ruang terakhir: dan telah (tiga) tahun dalam pangkat yang kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata rata diberikan setingkat lebih tinggi apabila bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur telah (empat) tahun dalam pangkat yang penilaian kerja yang bernilai kurang.kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling pegawai yang memangku jabatan dan telah sedikit bernilai cukup dalam (satu) tahun memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.yang memiliki tanda tamat belajar kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali sekolah lanjutan tingkat atas kejuruan dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih menduduki pangkat pelaksana muda golongan tinggi apabila ruang diberikan kenaikan pangkat setingkat telah (dua) tahun dalam pangkat yang lebih tinggi menjadi pelaksana muda dengan dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling golongan ruang sedikit bernilai baik dalam (dua) tahun ara terakhir, dan pegawai yang gema basah panjang muda telah (tiga) tahun dalam pangkat yang demi menduduki pagi pelaksana uda dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata rata golongan ruang diberikan pangkat setingkat bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian ruang ba. gan kerja yang bernilai kurang selama (satu) tahun terakhir. paling sedikit (satu) tahun dalam pangkat pegawai yang memangku jabatan dengan terakhir dengan hasil penilaian kerja rata rata pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari bernilai baik.kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau setiap unsur bernilai baik dalam (dua) tahun menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk terakhir: dan bpr.pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar setiap unsur bernilai rata rata baik dalam biasa sebagaimana dimaksud dalam (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang. dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada apabila: dilakukan paling banyak (tiga) kali menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan selama menjadi pegawai.pegawai yang memperoleh tanda tamat belajar selama (dua) tahun terakhir, dan atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai d.masih dalam batas jenjang pangkat yang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan. pegawai yang menemukan penemuan baru yang penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud bermanfaat untuk bpr sebagaimana dimaksud pada diberikan apabila dalam dinaikkan pangkatnya setingkat keahlian yang bersangkutan diperlukan dan lebih tinggi apabila telah (satu) tahun dalam disesuaikan dengan kebutuhan bpr dannyusunan skala gaji pegawai bpr dapat mengacu pada prinsip prinsip skala gaji pegawai asa negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan dan kemampuan bpr. kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari skala gaji sebagaimana dimaksud pada pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah ditetapkan dengan keputusan direksi. (dua) tahun dalam pangkat terakhir. pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.bagian keempat snn hak hak dan penghasilan dimaksud pada tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti luar tanggungan bpr setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah pegawai berhak atas jaminan hari tua yang sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan dananya dihimpun dari usaha bpr atau iuran tanggung jawabnya. pegawai bpr yang ditetapkan dengan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud keputusan direksi. pada tidak boleh kurang dari ketentuan besarnya tunjangan hari tua sebagaimana upah minimum kabupaten. dimaksud pada didasarkan atas pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud perhitungan gaji. pada disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha bpr. setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai pegawai yang diangkat dalam pangkat diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam diberikan ditetapkan dalam direksi bpr karya remaja.pegawai yang memiliki nilai rata rata baik dalam sebesar dari gaji pokok.pegawai yang beristri bersuami diberikan (dua) tahun.penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah dari (dua puluh satu) tahun, belum tunjangan tunjangan sebagai berikut mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tunjangan pangan: tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar tunjangan kesehatan: (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap cc. tunjangan kejahatan: dan anak. tunjangan lainnya yang sah. tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang sampai umur (dua pegawai beserta keluarganya yang menjadi puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih tanggungan diberi tunjangan kesehatan bersekolah yang dibuktikan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf keterangan dari sekolah. meliputi pengobatan dan atau perawatan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada rumah sakit, klinik dan lain lain yang diberikan paling banyak untuk (dua) pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan orang anak. direksi. undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang tahun tentang perseroan perbendaharaan negara terbatasmajelis pemerintahan daerah lembaran permusyawaratan rakyat, dewan negara republik indonesia tahun perwakilan rakyat, dewan nomor tambahan perwakilan daerah dan dewan lembaran negara republik perwakilan rakyat daerah indonesia nomor lembaran negara republik sebagaimana telah diubah kedua indonesia tahun nomor kalinya dengan undang undang tambahan lembaran nomor tahunrepublik indonesia nomorejahatan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan berdasarkan hasil bagian keenam angka perkalian prosentase tertentu dengan bantuan dan penghargaan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku. bagian kelima pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan pejabat eksekutif keputusan direksi. inn pejabat eksekutif wajib dilaporkan kepada bank indonesia paling lambat (sepuluh) hari sejak direksi memberikan jasa pengabdian penghargaan tanggal pengangkatan yang dihampiri kepada pegawai yang mempunyai masa kerja surat pengangkatan, dan khusus bagi pada bpr secara terus menerus selama pemimpin cabang disertai dengan surat tahun, tahun, tahun, tahun yang kuasa dari anggota direksi pd. bpr, besarnya disesuaikan dengan kemampuan pas photo terakhir ukuran 4x6, bpr. foto copy kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku: direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai daftar riw hidup: yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan contoh tanda tangan dan para: atau berjasa dalam pengembangan bpr pemberian jasa pengabdian penghargaan dan pejabat eksekutif disamping mendapat tunjangan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dimaksud pada dan ditetapkan diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan dengan keputusan direksi.tujuh kewajiban dan larangan bagian kedelapan pelanggaran peraturan kepegawaian dan pemberhentian setiap pegawai wajibbpr dapat dikenakan hukuman menjauhi segala larangan: cc. memegang teguh rahasia bpr dan rahasia jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai jabatan: dan bpr sebagai berikut mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan teguran lisan, sesuai dengan peraturan perundang undangan.gawai dilarang: pembebasan jabatan: melakukan kegiatan kegiatan yang merugikan pemberhentian sementara: bpr dan atau negara: pemberhentian dengan hormat: dan menggunakan kedudukannya untuk memberikan pemberhentian dengan tidak hormat keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana tidak langsung yang merugikan bpr dimaksud pada ditetapkan dengan melakukan hal hal yang mencemarkan nama baik keputusan direksi.cc. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan pegawai yang diberhentikan sementara dengan surat keterangan dokter tim penguji sebagaimana dimaksud dalam mulai tersendiri: bulan berikutnya diberikan (lima puluh per permintaan sendiri: dan seratus) dari gaji. pengurangan pegawai lamanya pemberhentian sementara paling lama pegawai yang telah berusia (lima puluh enam) (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi tahun dan telah mempunyai masa kerja paling urusan pihak aparat penegak hukum.dalam hal hasil penyidikan pemeriksaan pegawai pegawai yang diberhentikan dengan hormat yang diberhentikan sementara sebagaimana dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua dimaksud dalam tidak terbukti diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dengan keputusan direksi. dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak diberhentikan bagai menerima sisa penghasilannya yang belum awal yang ibernenukan sebagaimana diterima. dimaksud pada huruf pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnygawai diberhentikan dengan hormat apabila perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan meninggal dunia, hukum tetap: telah mencapai usia dan masa kerja untuk dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi memperoleh pensiun: negara: dan penyelewengan bidang keuangan. sasaran dan inisiatif strategi program (lima) tahunan dan proyeksi keuangan. ketentuan kepegawaian bpr ditetapkan dengan rancangan rencana jangka panjang yang telah keputusan direksi atas persetujuan bupati setelah ditandatangani bersama dewan pengawas mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas. disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pengesahan. kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian bagian kedua penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan rencana kerja dan anggaran tahunan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan direksi. direksi wajib menyusun rencana kerja dan bab anggaran tahunan bpr yang merupakan perencanaan dan pelaporan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang kepada dewan pengawas sebagaimana dimaksud bagian kesatu dalam paling lambat (satu) bulan rencana jangka panjangdireksi wajib menyusun rencana strategi bpr sedikitnya memuat jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu rencana rinci program kerja dan anggaran (lima) tahun. tahunan dan hal hal lain yang memerlukan keputusan rancangan rencana jangka panjang sebagaimana bupati. dimaksud pada paling sedikitnya memuat: nilai dan harapan pemangku kepentingan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan (stakeholder bpr yang telah ditandatangani dewan visi dan misi: pengawas disampaikan kepada bupati untuk analisa kondisi internal dan eksternal mendapat pengesahan. direksi wajib membuat laporan tahunan apabila sampai dengan permulaan tahun buku, mengenai perkembangan usaha bpr yang bupati tidak mengemukakan keberatan, maka telah disahkan untuk disampaikan kepada bupati rencana kerja tahunan dan anggaran pd. bpr dan pimpinan bank indonesia setempat dinyatakan berlaku. direksi wajib mengumumkan laporan publikasi perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi pd. bpr yang terjadi dalam tahun buku yang yang telah disahkan pada papan pengumuman bersangkutan harus mendapat persetujuan dewan bpr. pengawas dan pengesahan bupati. rencana kerja tahunan dan anggaran bpr bab xii yang telah mendapat persetujuan dewan tahun buku dan penggunaan labaakuntansi pelaporan pd. bpr mengacu kepada bpr sebagaimana dimaksud pada akuntansi pelaporan yang ditentukan oleh bank menjadi kewenangan direksi. indonesia. tahun buku bpr disamakan dengan tahun bagian ketiga taklim. laporan tahunandireksi menyampaikan laporan tahunan yang bagian laba untuk daerah terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang of, telah diaudit oleh akuntan publik kepada dewan cadangan umum pengawas dan diteruskan kepada bupati paling cadangan tujuan lambat (empat) bulan setelah berakhir tahun dana kesejahteraan buku untuk mendapat pengesahan. jasa produksi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana apabila berdasarkan audit akuntan publik menunjukkan terjadi kerugian pada laporan dimaksud pada dilakukan oleh direktur keuangan, maka perhitungan labanya dihitung jenderal bina administrasi keuangan daerah. berdasarkan akumulasi kerugian tersebut yang pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh dikompensasikan pada laba tahun berikutnya bupati wakil bupati. sampai dengan (lima) tahun berturut turut. pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud bank indonesia. pada dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun bab xiv anggaran berikutnya. sanksi dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf dianggarkan untuk tunjangan hari hua ketan dan pawai perumahan pegawai setiap anggota direksi, dewan pengawas dan kepentingan sosial dan lainnya akan diatur pegawai pd. bpr yang dengan mata aing kemudian oleh keputusan direksi. tida sengaja atau arena sialalannya menimbulkan kerugian bagi pd. bpr wajib cadangan tujuan digunakan untuk menambah mengganti kerugian inventaris, menambah asset dalam rangka pengembangan usaha. tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai bab xiii ketentuan peraturan perundang undangan yang bab kerjasamasdiekanbpr karya remaja menjadi anggota apabila pd. bpr dibubarkan segala hutang dan perhimpunan bank perkerditan rakyat milik kewajiban atas tindakan sebagaimana dimaksud pemerintah daerah. pada dibayar dari harta kekayaan pd. bpr dan sisa lebih sisa kurang menjadi bpr dapat memanfaatkan perhimpunan bank milik tanggung jawab pemerintah daerah yang perkerditan rakyat milik pemerintah daerah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan belanja daerah apbd) kerjasama antara bpr dan berkoordinasi dengan instansi terkait pusat dan daerah. bab xvii dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana pembubaran dimaksud dalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut hak dan kewajiban dewan pengawas, direksi dan pegawai bpr ditetapkan dengan keputusan bupati. pembubaran fb: bpr ditetapkan dengan pembubaran pd. bpr dilaporkan oleh pemilik kepada pemimpin bank indonesia.bab xviii ketentuan peralihanbentukan perusahaan daerah segala hak dan kewajiban, kekayaan asset, bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu pegawai, serta usaha dari (lima belas) pd. bpr hasil konsolidasi pd. bpr dicabut dan dinyatakan termasuk kedudukan hukum atas perikatan, tidak berlaku.peraturan daerah ini mulai berlaku setelah pd. diundangkan. bpr karya remaja mendapat ijin operasional dari banke (lima belas) pd.bpr yang ada saat ini masih penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya indramayu. sampai dengan pd. bpr karya remaja mendapatkan izin prinsip dan izin operasional dari bank indonesia. ditetapkan indramayu pada tanggal setelah peraturan daerah ini berlaku, maka ketentuan yang mengatur operasional seluruh bpr mengacu kepada peraturan daerah bupati indramayu provinsi jawa barat. cap ttd bab xix ketentuan penutup anna sophanahperaturan pemerintah nomor peraturan daerah kabupaten tahun tentang merger, indramayu nomor tahun konsolidasi dan akuisisi bank tentang tata cara pembuatan lembaran negara republik peraturan daerah lembaran indonesia tahun nomor daerah kabupaten indramayu tambahan lembaran negara nomor tahun republikngelolaan tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran keuangan daerahdoman tentang penyertaan modal pengelolaan barang milik daerah lembaran daerah negara daerah lembaran kabupaten tahun nomor negara tahun nomor seri tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan daerah kabupaten sebagaimana telah diubah tentang penyertaan modal dengan peraturan pemerintah dem rata kabupaten nomor tahun indramayu pada perusahaan lembaran negara republik indonesia tahun nomor daerah bank perkreditan rakyat tambahan lembaran negara lembaran daerah kabupaten republik indonesia nomor tahun nomor seri memutusmenetapkan perusahaan daerah bank tanpa melikuidasi terlebih dahulu. perkreditan rakyat karya remaja indramayubab karya remaja indramayu hasil konsolidasi. ketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan penyertaan modal adalah pemenuhan kewajiban pemegang saham untuk memenuhi modal dasar daerah adalah kabupaten indramayu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. ernerintah daerah adalah pemerintah kabupaten cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk indramayu yang terdiri dari bupati dan perangkat dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan penggunaannya sesuai dengan ad art daerah. cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan dari laba atau dari laba bersih yang disisihkan untuk perwakilan rakyat daerah indramayu selanjutnya tujuan tertentu disebut dprd kabupaten indramayu. dewan pengawas adalah wakil dari pemilik yang bupati adalah bupati indramayu. bertugas mengawasi bpr dan memberikan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat karya nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan remaja indramayu yang selanjutnya disingkat kepengurusan perusahaan. bpr karya remaja indramayu adalah perusahaan daerah bank perkerdireksi adalah direktur utama dan anggota direksi tata kerja adalah pembagian tugas, tanggung lainnya yang bertanggung jawab atas kepengurusan jawab dan wewenang serta pengaturan hubungan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan kerjasama dari masing masing unit kerja dan perusahaan serta mewakili perusahaan baik penggalian saluran tanggung jawab dari masing dalam maupun luar pengadilan. masing jabatan struktural dengan maksud pegawai adalah pegawai pd. bpr karya remaja melaksanakan tugas pokok. indramayu. pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh formasi adalah penentuan jumlah dan susunan direksi dalam panas maksud dan tujuan pangkat pegawai yang diperlukan bpr agar yu. mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh waktu tertentu. dewan pengawas untuk menilai bpr dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan cara membandingkan antara keadaan yang tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian geng yang lakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau susunan kepegawaian. dalam bidang teknis operasional. jabatan eksekutif adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang eni dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin jaran dengan daan van seharian suatu satuan kerja organisasi bpr karya remaja dilakukan baik bid indramayu lakukan, baik dalam bidang keuangan an atau yu. alam bidang teknis operasional. pejabat eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bpr lk anto kepang adalah kantor bank bat atau perusahaan, dan atau bertanggung jawab lan kepada direksi lain pemimpi yang gersang utan engan alamat tempat usaha sung kepada direksi, antara lain pemimpin kant cab tersebut kantor cabang. yang jelas dimana kantor cabang tersebu melakukan usahanya. penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan tunjangan yang sah. kantor pelayanan kas termasuk kegiatan kas luar kantor adalah kegiatan kas yang berada bawah juntinyuat bpr sindang dan bertanggung jawab kepada kantor cabang pd. bpr lohbener dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan atau kerjasama dengan pihak lain pd. bpr slide pd. bpr kertasemaya rencana kerja dan anggaran perusahaan yang pd. bpr bangodua selanjutnya disingkat rap adalah rencana bisnis pd. bpr didasari rencana kerja tahunan) yang disiapkan oleh pd. bpr sarang direksi dan disetujui oleh dewan pengawas untuk pd. bpr kandanghaur mendapatkan pengesahan dari bupati. pd. bpr gabus wetan pd. bpr dikepung bab pd. bpr angkatan maksud dan tujuan oo. pd. bpr haurgeulis dengan digabungkannya (lima belas) bpr kabupaten indramayu menjadi (satu) bpr tujuan dilakukan konsolidasi adalah untuk mendorong indramayu, maka (lima belas) pd. bpr bank memperkuat diri dalam rangka menciptakan sebagaimana disebutkan pada sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan dinyatakan dibubarkan. mampu bersaing dalam perdagangan bebas. pd.bpr sebagaimana dimaksud pada bab tii masing masing menjadi kantor cabang. status, nama dan tempat kedudukankas yang berada pada masing masing pd. bpr sebagaimana dimaksud pada pd. bpr yang dikonsolidasikan adalah sebagai menjadi kantor dibawah kantor cabang yang berikut menginduk kepada masing masing kantor cabang pd. bpr kerangkeng sebagaimana dimaksud pada pd. bpr karangampel menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk asa simpanan berupa tabungan deposito berjangka nama bpr sebagaimana dimaksud dalam dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan adalah pd. bpr karya remaja indramayu. memberikan kredit dan melakukan pembinaan pd. bpr sebagaimana dimaksud pada terhadap usaha kecil dan menengah, berkedudukan dan berkantor pusat ibu kota cc. menempatkan dana dalam bentuk sertifikat bank kabupaten dan dapat membuka kantor cabang, indonesia sbi), deposito berjangka, sertifikat kantor kas termasuk kegiatan kas luar kantor deposito dan atau tabungan pada bank lain: sesuai ketentuan bank indonesia. membantu pemerintah daerah melaksanakan bab sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai tugas dan kegiatan usahabpr sebagaimana dimaksud dalam adalah lainnya, dan badan usaha milik daerah yang diberi tugas untuk menjalankan usaha usaha perbankan lainnya menyelenggarakan kegiatan usaha bidang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan keuangan perbankan dan bergerak sebagai bank perundang undangan yang berlaku. perkreditan rakyat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab modalodal dasar pd. bpr karya remaja indramayu melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikutbab daerah. struktur organisasi dan kekayaan modal bpr merupakan kekayaan daerah yang bagian kesatu dipisahkan dan tidak terdiri atas saham saham. struktur organisasi penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar struktur organisasi pd. bpr terdiri dari diatur dengan peraturan daerah. bupati penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dewan pengawas dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. susunan organisasi kantor pd. bpr terdiri dari kantor pusat kantor cabang cc. kantor kas termasuk kegiatan kas luar kantor penyertaan modal pemerintah daerah susunan organisasi dan tata kerja pd. bpr sebagaimana dimaksud pada sampai ditetapkan dengan keputusan direksi dengan dengan tanggal juni sebesar persetujuan dewan pengawas. rp. lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus bagian kedua delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam kekayaan puluh rupiah koma tujuh belas). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada merupakan penyertaan modal pada kekayaan pd. bpr terdiri dari barang bergerak bpr hasil konsolidasi. atau tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan, surat surat berharga dan aset lainnya yang dimiliki dan atau dikuastelah ditetapkanbahwa terdapat perusahaan daerah air minum yang telah menyelesaikan kerja sama operasional dengan badan usaha dan perlu mendapat optimalisasi penyelesaian piutang negara, bahwa terdapat badan usaha milik daerah tertentu yang perlu mendapat optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai dengan karakteristik penanggung utangcg. dam yang melakukan kso dengan kriteriaketentuan mengenai tata cara penyelesaian piutang negara pada dam sebagaimana dimaksud dalam dan sampai dengan berlaku secara mutasi mutans bagi dam yang melakukan kso sebagaimana dimaksud pada dan bagian ketiga dam eks kso paragraf kriteria dam eks kso merupakan dam dengan status perjanjian kso telah berakhir. dam eks kso yang memiliki utang kepada negara dengan kualitas macet dan berada dalam pengurusan puneks ksoeks kso sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenakan bunga terhitung sejak tanggal paragraf mekanisme penyelesaian piutang negara dam eks kso: rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan, surat pernyataan pemda terkait status eks ksookumen yang menyatakan status dam eks kso, peraturan daerah mengenai pendirian dameks ksomelakukan penilaian permohonan penyelesaian piutang negara pada dam eks kso sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri atas: penilaian kelengkapan dokumen, penilaian kebenaran status eks kso pada dam: dan cc.(l) penilaian kebenaran status eks kso pada dam sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar. dalam melakukan penilaian kebenaran status eks kso sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal dapat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. dalam hal hasil penilaian kebenaran status eks kso sebagaimana dimaksud pada menyatakan status bukan dam eks kso, direktur jenderal mengembalikan permohonan penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud dalam kepada dam eks kso. penilaian kelayakan penyelesaian piutang negara pada dam eks kso sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah penilaian status eks kso pada dam dinyatakan benar. penilaian kelayakan penyelesaian piutang negara pada dam eks ksoeks kso eks ksodam eks kso dalam hal dam eks kso mengalami kesulitan kondisi keuangan. dalam hal dam eks ksoeks kso. direktur sistem manajemen investasi atas nama direktur jenderal mengajukan permohonan kepada pun untuk meminta kembali pengurusan piutang negara pada dam eks kso. untuk dam eks kso yang telah dikembalikan pengurusan piutang negara dari pun sebagai dimaksud padauntuk dam eks kso ditetapkan oleh direktur jenderal. ditetapkan pada saat surat pengembalian pengurusan piutang negara dari pun diterima lengkap dan benarirektorat jenderal melakukan rekonsiliasi perhitungan seluruh kewajiban atas pinjaman dengan dam eks kso setelah pengurusan piutang negara dikembalikan oleh pun kepada direktur jenderal. rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian pengurusan piutang negara pada dam eks kso dari pun. dalam melakukan penilaian permohonan penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf dansebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal menyampaikan rekomendasi penyelesaian piutang negara pada dam eks kso eks kso. dam eks kso menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian piutang negara yang ditetapkan dalam surat persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam dalam hal dam eks kso tidak dapat menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat menyerahkan kembali pengurusan piutang negara dam eks kso kepada pun. bab penyelesaian piutang negara pada bumi selain dam bagian kesatu kriteria bumi selain dam sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memiliki utang kepada negara dengan kualitas macet, dapat mengikuti penyelesaian piutang negara,gian kedua optimalisasi piutang negara (l) penyelesaian piutang negara pada bumi selain dam dilakukan dengan cara: penjadwalan kembali seluruh kewajiban pokok, dan atau penjadwalan kembali sebagian kewajiban non pokok dan penghapusan sebagiansetengah dari jangka waktu perjanjian pinjaman terhitung sejak tanggal persetujuan penyelesaian piutang negara pada bumi selain dam oleh menteri. penghapusan sebagian kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap sebagian atau seluruh denda. penjadwalan kembali seluruh kewajiban pokok dan sebagian kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan bunga terhitung sejak tanggal desember bagian ketiga mekanisme penyelesaian piutang negara bumi selainpendukungcc.bumi selain dam sebagaimana contoh tercantum pada lampiran huruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. nilai kewajiban pokok dan kewajiban non pokok sebagai dasar perhitungan kewajiban dalam rangka penyelesaian piutang negara pada bumi selain dam ditetapkan sebesar nilai saldo laporan keuangan pemerintah pusat united per tanggal desember direktorat jenderalyangpada bumi selain dambumi selaiwuwjdih.semen&a go.id permohonan penyelesaian piutang negara dari bumi selain dam dinyatakan lengkap dan benar. penilaian kelayakan penyelesaian piutang negara pada bumi selain dampada bumi selain dam dan sebagian kewajiban nobumi selainbumi selain dambumi selain dam dalam hal bumi selain dam mengalami kesulitan kondisi keuangan. dalam hal bumi selain dam tidak memenuhi persyaratanbumi selain dam. dalambumi selainbumi selain dam. bab penghapusan kewajiban non pokok penetapan penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak atas piutang negara pada bumi tertentuberdasarkan sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan penetapan penghapusan secara bersyarat. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri sama atau pemberian izin antara menteri yang membidangi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kepala daerah, atau direksi dam dengan badanhapusan secara mutlak atas kewajiban non pokok pada bumi tertentu ditetapkan setelah bumi tertentu menyelesaikan program optimalisasi penyelesaian piutang negara sebagaimana ditetapkan dalam. penghapusan secara mutlak atas piutang negara dilaksanakan setelah direktorat jenderal melakukan penilaian atas: kinerja pembayaran seluruh kewajiban pokok untuk dam, dam yang melakukan kso sebagaimana dimaksud dalam dan dam eks kso: atau kinerja pembayaran seluruh kewajiban pokok dan sebagian kewajiban non pokok untuk bumi selain dam. bab perubahan perjanjian berdasarkan persetujuan penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan perubahan terhadap perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh direktur utama atau pimpinan bumi tertentu dan menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh menteri. bab vii pelaporan dan pemantauan bumi tertentu sebagaimana dimaksud dalam dalam masa penyelesaian piutang negara harus menyampaikan laporan kepada direktur jenderal secara tahunan. masa penyelesaian piutang negara merupakan periode antara persetujuan penyelesaian piutang negara dari menteri sampai dengan penetapan penghapusan secara mutlak piutang negara. laporan sebagaimana dimaksud pada berupa laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas: neraca, laporan arus kas, laporan rugi laba, dan laporan perubahan ekuitas. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal paling lambat (enam) bulan setelah berakhirnya tahun pelaporan. dalam hal bumi tertentu telah melakukan pelunasan seluruh kewajiban pokok, bumi tertentu tersebut tidak perlu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal melakukan pemantauan atas pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada bumi tertentuviii ketentuan peralihan penyelesaian piutang negara untuk dam yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian piutang negara dari menteri sebelum berlakunya peraturan menteri ini, ketentuan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak dilakukan berdasarkan peraturan menteri ini. penyelesaian piutang negara untuk dam yang telah mendapatkan penetapan penghapusan secara bersyarat, ketentuan penghapusan secara mutlakan plt. kepala bagian ilustrasi kementerian biro mum syah nin9730213. oot. kewajiban pinjaman dam dam yang melakukan kso dam eks kso bumi selain dam kop surat gubernur walikota bupati) . surat pernyataan kesanggupan orcecanannnan dalam rangka penyelesaian piutang negara pada dam dam yang melakukan kso dam eks kso bumi selain dam") berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor . dengan ini kami menyatakan bahwa dalam hal dam dam yang melakukan kso dam eks kso bumi selain dam") provinsi kota kabupaten ) . mengalami kendala dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman, maka pemerintah provinsi kota kabupaten") .( bersedi). demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.kesanggupdaerah provinsi kota kabupatensurat pernyataan pemda terkait status eks kso dam kop surat gubernur walikota bupati . ). surat pernyataan anon dalam rangka penyelesaian piutang negara pada perusahaan daerah air minum eks kerja sama operasional berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor io. u., dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan daerah air minum provinsi kota kabupaten") . telah menyelesaikan peralihan status dari kerja sama operasional dengan . menjadi status badan usaha milik daerah pada pemerintah provinsi kota kabupaten ) kanan sesuai dengan peraturan gubernur walikota bupati") . nomor . dan atau dokumen lain yang menyatakan status dam eks kso antara lain: . demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinyapemda terkait status eks ksobadan usaha mitra kerja sama operasional diisi dengan nama daerah provinsi kota kabupaten diisi dengan nomor peraturan daerah mengenai pendirian bumi diisi dengan nama dokumen yang menyatakan status dam eks ksoplt. kepala bagian pagar kementerian mr, umum j5) ardiansyah nin9730213 199ko sah, ohokewajiban pokok adalah tunggakan pokok sampai dengan dan atau utang pokok yang belum jatuh tempo. kewajiban non pokok adalah tunggakan non pokok sampai dengan penerusan pinjaman luar negeri yang selanjutnya disingkat ppen adalah pinjaman luar negeriadalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman yang bersumber dari ppen, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah antara pemerintah dan bumi tertenturaturan menteri ini mengatur mengenai penyelesaian piutang negara yang bersumber dari ppen, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada bumi tertentu. bumi tertentu sebagaimana dimaksud pada merupakan bumi yang terdiri atas: dam: dan bumi selain dam. bumi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bumi selain sektor usaha perbankan. penyelesaian piutang negara pada bumi tertentu sebagaimana dimaksud dalam bertujuan: mengoptimalkan pengembalian piutang negara, mengurangi beban keuangan pada penanggung utang, cc. memperbaiki manajemen pada penanggung utang, dan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayananbab iii penyelesaian piutang negara pada dam, dam yang melakukan kso, dan dam eks kso bagian kesatu dam paragraf kriteria dam yang memiliki utang kepada negara dengan kualitas macetparagraf mekanisme penyelesaian piutang negaradam ditetapkan oleh direktur jenderal. ditetapkan pada saat surat permohonan penyelesaian piutang negara diterima lengkap dan benar. damalam hal piutang negara pada dam berasal dari pengembalian pengurusan pun,sebagaimana dimaksud padadirektorat jenderal melakukan penilaian permohonan penyelesaian piutang negara pada dam sebagaimana dimaksud dalampermohonan penyelesaian piutang negara dari dam dinyatakan lengkap dan benar. penilaian kelayakan penyelesaian piutang negara. penilaian terhadap dukungan pemda sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk memastikan bahwa pemda sanggup untuk membantu penyelesaian kewajiban pinjaman dam dalam hal dam mengalami kesulitan kondisi keuangan. dalam hal dam. dalam melakukan penilaian permohonan penyelesaian piutang negara pada. bagian kedua dam yang melakukan kso dam yang melakukan kso dapat mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara dengan cseluruh wilayah pelayanan dam kepada badan usaha yang merupakan pihak dalam kso, perubahan status badan hukum atau hilangnya keberadaan dam, cc. mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset dam yang ada sebelum kso kepada badan usaha, atau

dan ketentuan lain bagi hakikuasaan kehakiman jo., pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada lingkungan peradilan tata usaha negara, bahwa dalam rangka memberikan perlakuan yang sama antara hakim pada pengadilan pajak dengan hakim pada pengadilan tata usaha negara, perlu diupayakan penyesuaian tunjangan dan ketentuan lain bagi hakim pada pengadilan pajak dengan memperhatikan hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada bawah mahkamah agung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak,. www .jdih.kemenkeu.go.idmaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak. hakim adalah hakim pada pengadilan pajak. hakim terdiri dari ketua, wakil ketua, dan hakim. hakim meliputi hakim ketua majelis dan hakim anggota majelis. bab tunjangan kepada hakim diberikan tunjangan yang meliputi: tunjangan hakim, tunjangan transportasi, dan tunjangan tambahan penanganan kasus. besarnya tunjangan hakim sebagaimana dimaksud pada huruf yang diberikan setiap bulannya adalah sebagai berikut: ketua sebesar rp45. (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). wakil ketua sebesar rp41. (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). hakim ketua majelis sebesar rp38. (tiga puluh delapan juta rupiah). hakim anggota majelis sebesar rp33. (tiga puluh tiga juta rupiah). besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada hakim yang tidak menerima fasilitas kendaraan dinas adalah sebesar rp2. (dua juta rupiah) setiap bulan. besarnya tunjangan tambahan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebesar rp1. (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per sidang. tunjangan tambahan penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam merupakan tunjangan yang diberikan kepada hakim yang mendapat tugas tambahan yang bersifat tetap. tugas tambahan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada merupakan penugasan ketua untuk melakukan persidangan tambahan guna memeriksa dan atau memutus sengketa pajak yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut oleh ketua pengadilan pajak. pajak penghasilan atas tunjangan yang diberikan kepada hakim sebagaimana dimaksud dalam ditanggung oleh pemerintah. bagi hakim yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil aktif yang diberhentikan: sementara dari jabatan sebelumnya dan belum diberikan gaji sebagai pejabat negara, dapat dibayarkan gajinya sebagai pegawai negeri sipil sesuai status kepegawaian pada unit instansi induknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. gaji pokok pegawai negeri sipil yang dibayarkan kepada hakim diperhitungkan sebagai unsur pengurang dari tunjangan hakim yang bersangkutan. tunjangan hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada hakim, terhitung mulai bulan agustus dalam hal tunjangan yang telah diterima oleh hakim terhitung mulai bulan agustus lebih kecil dibandingkan dengan tunjangan hakim sebagaimana dimaksud pada hakim yang bersangkutan menerima selisih kekurangan tunjangan dimaksud. bab iii ketentuan lainnya kepada hakim diberikan uang makan dengan besaran sesuai ketentuan pemberian uang makan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil yang disetarakan dengan golongan ivkeputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang pemberian tunjangan pokok unsur tunjangan khusus pembinaan keuangan negara bagi ketua, wakil ketua dan hakim pada pengadilan pajakadt riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melalui surat nomor m vii tanggal julitanjungpura pada kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada pengguna jasa. mean sumbangan pengembangan institusi program diploma dan sarjana jalur mandiri kelompok per mahasiswa kelompok per mahasiswa kelompok iii per mahasiswa kelompok per mahasiswa kelompok per mahasiswa program profesi dan pascasarjana program profesi sumbangan pembinaan per pendidikan rumpun ilmu mahasiswa s.d. sosial semester sumbangan pembinaan per pendidikan rumpun ilmu mahasiswa s.d. terapan semester program pascasarjanaterapan sumbangan per pembinaan mahasiswa s.d. pendidikan rumpun semester ilmu alam nenas"ilmu terapan sumbangan per pembinaan mahasiswa s.d. pendidikan rumpun semester ilmu alam cc. matrikulasi program per mahasiswa s.d. program per mahasiswa s.d. akademik lainnya semester antara program per sks s.d. diploma dan sarjana kuliah kerja nyata praktek per mahasiswa s.d. pengalaman lapangan magang untuk sarjana jalur mandi: kementerian iro umum jdih.kemenkeu.go.id anwar niptarif percetakan dan penerbitanerhadap tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana untuk kelompok kelompok ii, dan mahasiswa penerimaan bidikmisi diterapkan kepada mahasiswa baru dengan kuota paling sedikit (dua puluh persen) dari seluruh jumlah penerimaan mahasiswa baru. penererapan tarif sumbangan pengembangan institusi program diploma dan sarjana jalur mandirprogram diploma dan geseladnsan' sarjana jalur mandirtanjungpura pada kementerian pendidikan dan kebudayaan"widi kemenkeujdih.kemenkeu.go badan layanan umum universitas tanjungpur. (l) badan layanan umum universitas tanjungpuralai, tarif sumbangan pengembangan institusi program diploma dan sarjana jalur mandiri, dan tarif program profesi dan pascasarjana"vm jih kemenkeunjungpurni kemenkeuumumseleksi ujian masuk pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan per calon s.d. sarjana jalur mandiri mahasiswa program pascasarjana s2) per calon s.d. mahasiswa cc. program pascasarjana s3) per calon mahasiswa s.d. program profesi per calon s.d. mahasiswa ujian praktek per calon s.d. mahasiswa tes kesehatan per calon s.d. mahasiswa test psikotest per calon s.d. mahasiswa wawancara per calon s.d. mahasiswa

pelaku pembunuhan yang membela diri dalam mempertahankan kehormatan dan harta benda maksud tayo dosen tetap persyarikatan sekolah tinggi ilmu hukum sumpah pemuda palembang abstract article paragraph the criminal code regulates the actions "emergency defense" (noodweer) for themselves and for others, defence, honor property themselves others, because there attack threat attack very close. according this article people who defense emergency can not punished. factors that makes working out perpetrators criminal punishment penal code are: ontoerekenings vatbaarheid (an inability responsible), overzicht (necessity) forced emergency, noodweer (urgent advocacy), wettelijk voorschrif (command laws), level ambtelijk (command term) keywords: overzicht, noodweer, command laws, command term pendahuluan buku buku mengatur tentang kejahatan bahwa manusia dianugrahi oleh dan buku iii adalah tentang pelanggaran. tuhan yang maha esa akal budi dan dalam buku kuhp ini mengatur nurani yang memberikan kepadanya tentang perbuatan perbuatan tertentu yang kemampuan untuk membedakan mana dilarang untuk dilakukan orang yang yang baik dan buruk, serta akan dapat disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa membimbing juga mengarahkan sikap dan yang melakukan perbuatan yang menjadi perilaku dalam menjalani kehidupannya. larangan tersebut. dengan akal budi dan nurani, maka utan umum memuat asas asas manusia memiliki kebebasan untuk umum mengenai berbagai hal atau bidang memutuskan sendiri perilaku atau dalam hukum pidana, misalnya batas batas perbuatannya. disamping itu, untuk berlakunya hukum pidana, tentang pidana mengimbangi kebebasan tersebut manusia dan hal hal meniadakan, maan didi memiliki kemampuan untuk bertanggung serta memberatkan pidana, 'tentang jawab atas semua tindakan yang sembarangan, tentang percobaan, tentang dilakukannya.! penyertaan dan lain sebagainya. aturan kitab undang undang hukum umum hukum pidana ini berlaku tidak saja pidana kuhp) adalah sumber pokok tindak dana, melainkan juga terhadap hukum pidana materiil, yang memuat tindak pidana yang ada diluar kutip tentang aturan hukum pidana dan sepanjang dalam undang undang lain itu rumusan rumusan tindak pidana tertentu, tidak ditentukan lain mengenai aturan umum dimuat dalam sejak dahulu kala sampai sekarang sarjana hukum saling bertengkar mengenai soal, mengapa suatu kejahatan harus maksud utomo, dosen persyarikatan, ditanggapi dengan suatu pidana. antara sekolah tinggi ilmu hukum sumpah pemuda palembang. pustaka justicia, penjelasan undang wirjono prodjodikoro, asas asas hukum undang tahun tentang ham, pidana indonesia, fresco, bandung, pustaka justicia, yogyakarta, hlm hlm pidana dan kejahatan merupakan suatu panjangnya dengan umur umat manusia itu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sendiri, bahkan ada ungkapan yang yaitu perbuatan dan sanksi, yang menyatakan dimana ada manusia sana merupakan adanya perbuatan akan ada kejahatan , kejahatan adalah sahabat dikenakan sanksi, bahwa dasar pokok setia umat manusia, dia hadir sebagai dalam menjatuhi pidana pada orang yang penyimpangan perilaku dalam masyarakat, telah melakukan perbuatan pidana adalah kejahatan bisa hadir kapanpun dan norma yang tidak tertulis, tidak dipidana dimanapun manusia berada, maka dari itu jika tidak ada kesalahan. dasar ini adalah tingkat dan jenis kejahatan itu dapat mengenai dipertanggung jawabannya beradaptasi dengan dinamika yang terjadi seseorang atas perbuatan yang telah dalam masyarakat itu sendiri. oleh karena dilakukannya. jadi mengenai criminal itu maka hadirlah hukum , hukum hadir responsibility atau criminal liability, azas bukan semata mata menjadi gelang yang menentukan bahwa tidak ada manusia akan kebebasannya, namun juga perbuatan yang dilarang dan diancam menjadi cambuk untuk menindak perilaku dengan pidana jika tidak ditentukan yang berbahaya yang dilakukan manusia, terlebih dahulu dalam perundang dengan harapan tidak akan terulang undangan. biasanya ini dikenal dalam kembali. bahasa latin sebagai null delicatus kata kata kejahatan adalah nulla pena sine praevia lege penari terjemahan dari bahasa belanda sebagai yang dikenal dengan azas legalitas, terjemahan dari istilah istilah (misdrijf) biasanya asas legalitas ini dimaksud atau kejahatan berarti suatu perbuatan mengandung tiga pengertian, yaitu yang tercela dan berhubungan dengan tidak ada perbuatan yang dilarang dan hukum, berarti tidak lain daripada diancam dengan pidana kalau hal itu perbuatan melanggar hukum terlebih dahulu belum dinyatakan didalam penjelasan undang undang dalam suatu aturan undang undang. dasar menjelaskan dengan tegas, untuk menentukan adanya perbuatan bahwa negara indonesia berdasarkan atas pidana tidak boleh digunakan analogi. hukum rechtstaat) tidak berdasarkan atas aturan aturan hukum pidana tidak kekuasaan (machstaat).' hal ini berarti berlaku surut. bahwa indonesia ialah negara hukum yang hukum pidana merupakan ultimatum demokratis berdasarkan pancasila dan medium, yaitu upaya terakhir guna undang undang dasar menjunjung memperbaiki tingkah laku manusia tinggi hak asasi manusia dan menjamin terutama penjahat, serta memberikan semua warga negara mempunyai tekanan psikologis agar orang orang lain kedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak melakukan kejahatan. serta wajib menjunjung hukum dan apa yang kini dinamakan pemerintah dengan tidak ada pengecualian. kejahatan adalah pelanggaran dari sebagai negara hukum, terdapat ciri norma norma sebagai unsur pokok kesatu ciri (rule law) khas yang layak disebut dari hukum pidana dan inilah yang disebut negara hukum, ciri ciri tersebut antara lain dengan istilah perbuatan melanggar hukum. umur kejahatan itu sama pengakuan dan perlindungan atas kasasi manusia moeljatno, asas asas hukum pidana, penerbit rangka cipta, jakarta, hlm ibid, hlm wirjono prodjodikoro, asas asas hukum andi zainal abidin, asas asas hukum pidana indonesia, pt. fresco, bandung, pidana bagian pertama, penerbit alumni, hlm bandung, hlm ibid, hlm pelaku pembunuhan yang membela diri dalam mempertahankan. maksud tayo) peradilan yang bebas dari ditembakkan oleh perampok dan akan pengaruhsuatu kekuatan atau kekuatan mengancam nyawa karyawan bank lain dan tidak memihak. tersebut. teoritis karyawan bank itu dapat melawan dengan resiko mati terkena legalitas dalam arti hukum dalam tembakan perampok. bilamana tidak segala bentuknya. melawan dan menuruti kehendak dari ketentuan diatas, dapat perampok, maka tidak dapat dipidana, diketahui bahwa setiap orang berhak untuk sekalipun telah mewujudkan delik. memperoleh jaminan agar hukum dan menurut jones orang yang diancam, negara harus dilaksanakan dengan adil dan dipaksa atau didoronglah yang berbuat, jujur serta tidak meninggalkan perasaan sekalipun berbuat karena ancaman atau hormat akan harkat dan martabat manusia. dorongan itu. tidak semua paksaan atau sesungguhnya hukum dan undang undang dorongan terhadap seseorang dapat itu sendiri sudah menjamin agar hak hak menimbulkan relative overmachit. asasi manusia tidak dilanggar dan kekuatan, paksaan atau dorongan itu walaupun tidak sepenuhnya diatur akan haruslah sedemikian rupa sehingga orang tetapi tidak berarti negara dapat berlaku yang terkena tidak dapat atau tidak perlu sewenang wenang, sebab hak asasi mengadakan perlawanan'. manusia itu sudah ada sejak manusia lahir, dalam pembelaan darurat atau hal ini dapat dilihat dalam noodweer artinya pembelaan darurat . pernyataan umum hak asasi manusia supaya orang mengatakan bahwa dirinya universal declaration human right) dalam pembelaan darurat dan tidak yang menyatakan bahwa: sekalian umat dapat dihukum . karena adanya syarat manusia dilahirkan merdeka dan sama bahwa serangan itu harus seketika itu juga dalam martabat dan hak haknya . mengancam, maka pembelaan terpaksa tindak pidana biasanya dilandasi tidak boleh dilakukan dalam '?: dengan berbagai motif maupun rencana, hal, bahwa serangan yang mengancam mulai dari sakit hati, cemburu, dendam, itu akan terjadi dikemudian hari, hutang piutang dan lain sebagainya, tidak hal, bahwa serangan itu telah selesai. mengendurkan niatnya untuk melakukan menurut van bemmelen, bahwa kejahatan dan ini sebagai indikasi semakin perbuatan pada noodweerxses adalah meningkatnya kejahatan terhadap nyawa melawan hukum: dengan kata lain ini khususnya dalam kasus pembunuhan terhadap perbuatan itu tetap dipidana, berencana. adapun perencanaan terlebih hanya terhadap pembuat tidak terdapat dahulu dimaksudkan untuk, pelaku verdict. kalau ditinjau dari segi ajaran atau memiliki rencana yang matang, pelaku pandangan mistis tentang delik, maka memilih waktu yang tepat, dan pelaku dalam hal adanya noodweer, perbuatan itu dapat melaksanakan niatnya itu secara dianggap tidak memenuhi unsur melawan tenang. bukan kerang terpaksa atau hukum, sedangkan pada noodweerexes, keadaan yang memaksa. perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur sebagai contoh daya relatif atau (nisbi), relative overzicht. kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan fisik uw atau psychic terhadap orang andi zainal abidin, asas asas hukum bersangkutan bersifat relatif atau nisbi. pidana bagian pertama, alumni, bandung, misalnya pada perampokan sebuah bank, soesilo, kitab undang undang karyawan bank diancam dengan pistol hukum pidana kuhp) serta komentar supaya menyerahkan uang. bilamana tidak komentarnya lengkap demi polita, dilakukannya maka pistol itu akan bogor, hlm loc cit, hlm pranata hukum volume juli bertanggungjawab pidana, yakni kesalahan azas ini tidak tersebut dalam hukum pembuat terhapus. tertulis tapi dalam hukum yang tidak secara ringkas dan sederhana tertulis yang juga indonesia berlaku''. pembelaan terpaksa dan perempuan kejahatan terhadap jiwa seseorang pembelaan terpaksa dapat dibedakan diatur dalam bab xix buku kuhp. sebagai berikut: noodweer ialah bentuk yang pokok dari kejahatan ini pembelaan yang diberikan karena sangat adalah pembunuhan (doodslag) yaitu mendesak terhadap penyerangan yang menghilangkan jiwa seseorang. dalam mendadak dan tiba tiba serta mengancam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, dan melawan hukum. unsur unsurnya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu ialah hilangnya jiwa seseorang. hilangnya jiwa penyerangan yang nyata nyata: ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu melawan hukum terjadi segera, tetapi dapat timbul mendesak dan sekantong kemudian misalnya setelah dirawat kosong mengancam. dirumah sakit. untuk dapat dikatakan penyerangan itu harus mengenai menghilangkan jiwa, seseorang harus badan jwjf) sendiri atau orang lain melakukan suatu perbuatan yang dapat kehormatan kesusilaan menimbulkan akibat hilangnya jiwa. (eerbaarheid) dalam contoh kasus pembelaan diri atau barang (goed) yang diserang dalam mempertahankan kehormatan dan atau orang lain harta benda baik milik sendiri maupun noodweerexes ialah perempuan orang lain penulis mengutip berita dari batas pembelaan terpaksa, yang koran sumatera ekspres seperti dibawah disebabkan suatu tekanan jiwa yang hebat ini. karena adanya serangan orang lain yang mengancam. dengan demikian pembelaan sopir pemberani yang melawan dan itu harus membela diri atau orang lain dan menewaskan perampok mendapat melindungi harta benda dan kesusilaan penghargaan dan pantas dalam keadaan terpaksa. menjadi pahlawan . palembang, maret ii. pembahasan kepala kepolisian daerah sumatera selatan inspektur jenderal sino tanggung jawab pelaku pembunuh adiwinoto memberikan penghargaan dalam membela diri untuk kepada sulaiman sopir yang mempertahankan kehormatan dan menabrak dua perampok hingga tewas harta bendanya. kompas, atas keberaniannya perbuatan pidana hanya menunjuk melumpuhkan pelaku perampokan kepada dilarang dan diantarnya terhadap dirinya. penghargaan diserahkan perbuatan dengan suatu pidana. apakah kepala bidang humas polda sumsel orang yang melakukan perbuatan kombes abdul gofar, sabtu kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah dilancarkan, ini tergantung dari soal apakah dalam moeljatno, cit, hlm melakukan perbuatan ini dia mempunyai hak. much. anwar, hukum pidana kesalahan. sebab azas dalam bagian khusus kuhp buku ii), alumni, bandung, pertanggungjawaban dalam hukum pidana him ialah: tidak dipidana jika tidak ada sumatera ekspres, sopir pemberani kesalah onder schulz: yang melawan dan menewaskan perampok kesalahan een near semula, mendapat penghargaan dan pantas actus non fact reum nisi mens sir rea). menjadi pahlawan, palembang, tangal maret pelaku pembunuhan yang membela diri dalam mempertahankan. maksud tayo) caritas, tempat sulaiman menjalani alasan pembesar karena perbuatan perawatan. pembelaan darurat bukan perbuatan dua perampok berinisial dan melawan hukum. tentang menodongkan pistol lalu (l) kuhp, soesilo berkomentar antara merampas tas plastik berisi uang lan bahwa supaya orang dapat juta yang dibawa sulaiman, sopir seorang mengatakan dirinya dalam pembelaan pedagang karet. perampok kemudian darurat dan tidak dapat dihukum harus melarikan diri dengan sepeda motor dipenuhi tiga syarat:: uf. sopir itu nekat memburu dan (l) perbuatan yang dilakukan itu harus menabrak dua perampok hingga tewas terpaksa dilakukan untuk dengan mobil kompleks perumahan mempertahankan (membela). poligon, palembang, jumat siang. pertahanan itu harus amat perlu, boleh mobil yang dikendarai sulaiman terbalik dikatakan tidak ada jalan lain. sini setelah menabrak sehingga dia menderita harus ada keseimbangan yang tertentu luka serius kepala. antara pembelaan yang dilakukan menurut gofar, polisi akan dengan serangannya. untuk membela melindungi sopir itu dan keluarganya. dia kepentingan yang tidak berarti juga berharap warga tidak hanya berani misalnya, orang tidak boleh melawan pelaku kriminal, tetapi mencegah membunuh atau melukai orang lain. tindakan kejahatan dengan minta pembelaan atau pertahanan itu harus pengawalan polisi jika membawa uang dilakukan hanya terhadap kepentingan dalam jumlah besar. kepentingan yang disebut dalam kepala portabel palembang itu yaitu badan, kehormatan dan komisaris besar lucky hermawan barang diri sendiri atau orang lain. menyatakan, seorang pelaku, rh, diduga harus ada serangan yang melawan hak juga terlibat dalam kasus pencurian dengan dan mengancam dengan sekantong kekerasan lain. kosong atau pada ketika itu juga. polisi menemukan barang bukti jika alasan penghapus pidana ini berupa dua paku yang ditancapkan pada kemudian terbukti, maka hakim akan potongan karet untuk mengembuskan ban mengeluarkan putusan yang melepaskan mobil korban. dengan demikian, pelaku terdakwa dari segala tuntutan hukum kejahatan mudah mendekati korban yang (ontslag van alle rechtsvervolging). bukan terpaksa berhenti. putusan bebas alias vrijspraak. jadi, menyinggung soal senjata yang hatilah yang harus menguji dan digunakan, lucky memastikan jenisnya memutuskan hal ini, sedangkan polisi revolver. namun, saat ini sedang diperiksa hanya mengumpulkan bahan bahannya laboratorium forensik mabes polri untuk diajukan kepada hakim untuk memastikan apakah senjata tersebut disini orang boleh melawan untuk rakitan atau milik kepolisian mempertahankan diri dan barangnya yang kuhp mengatur dirampok itu, sebab perampok telah mengenai perbuatan pembelaan darurat menyerang dengan melawan hak. (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan faktor faktor yang menjadikan pelaku atau harta benda sendiri maupun orang pidana terbebas dari hukuman. lain, karena ada serangan atau ancaman kuhp berbunyi serangan yang sangat dekat. menurut barang siapa terpaksa melakukan ini orang yang melakukan pembelaan perbuatan untuk pembelaan karena adanya darurat tidak dapat dihukum. ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu wr. soesilo, cit, hlm, pranata hukum volume juli serangan atau ancaman serangan ketika itu serangan terhadap kehormatan yang melawan hukum terhadap diri sendiri kesusilaan, adalah demikian: meraba maupun orang lain terhadap kehormatan dada orang sesama kelamin kiranya kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda tidak pantas kalau dibela dengan sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. pukulan keras atas kepala yang kalimat ini kiranya masih dapat disingkat meraba. sebab serangan terhadap diri sebagai berikut barang siapa terpaksa orang yang demikian itu hanya bersifat melakukan pembelaan karena ada serangan ringan. tapi kalau ada yang diraba atau ancaman serangan ketika itu yang dadanya tadi adalah berlainan kelamin, melawan hukum terhadap diri, kehormatan maka situ ada serangan terhadap kesusilaan (eenbaarheid) atau harta benda, kehormatan kesusilaan yang bersifat baik kepunyaan sendiri maupun orang lain serius juga, sehingga kemalangan tidak pidana". (tamparan) keras atas kepala tadi, yang menjadi soal pertama adalah adalah tindakan yang setimpal bahwa perbuatan yang dimaksud dalam harta benda orang. kiranya tentang hal kuhp diatas, harus berupa ini tidak perlu komentar. pembelaan. artinya lebih dahulu harus ada soal yang ketiga adalah bahwa hal hal memaksa terdakwa melakukan serangannya harus bersifat melawan perbuatannya. hal hal itu dalam tadi hukum. hanya terhadap gangguan yang dirumuskan sebagai adanya serangan atau melawan hukum, orang yang terkena ancaman serangan. jika demikian maka mempunyai hak atau wewenang untuk dalam kata terpaksa pembelaan ada mengadakan pembelaan. termaktub (tiga) pengertian yaitu: bagaimana kalau orang mengira ada harus berupa ada serangan atau serangan, atau mengira bahwa serangan ancaman serangan itu melawan hukum padahal senjatanya harus ada jalan lain untuk tidak, dan mengadakan pembelaan menghalalkan serangan atau ancaman menurut kuhp ini serangan pada sat itu dan, dinamakan pembelaan terpaksa yang perbuatan pembelaan harus seimbang putat, yang hanya dalam pikirannya dengan sifatnya serangan ancaman sendiri saja tapi sesungguhnya tidak ada. serangan. bagi orang yang demikian itu tidak soal kedua adalah mengenai mungkin ada alasan pembesar. kepentingan macam apa saja yang harus perbuatannya tetap keliru. hanya saja, diserang sehingga dibolehkan pembelaan?. pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan ada (tiga) hal yang masing masing baik kalau salah sangka atau salah teka kepunyaan sendiri maupun kepunyaan tadi, dapat dimengerti dan dapat diterima. orang lain yaitu '$: menurut kuhp untuk dapat diri atau bidang orang disebut noodweer) pembelaan mendesak kehormatan, kesusilaan (eebaarheid) harus memenuhi beberapa syarat yaitu jones mengatakan bahwa ini adalah harus ada serangan species dari artinya suatu kekhususan yang seketika (ogenblikkelijk). dari yang bertalian dengan seks. mengancam secara langsung beberapa penulis menyalin ini dengan (ommiddelijk reignend). kehormatan saja, hal mana salah benar. melawan hak. sebagai contoh dari perbedaan antara ada pembelaan: serangan terhadap badan dengan sifatnya mendesak (noodzakelijk) her mustafa abdullah dan ruben achmad, moeljatno, cit, hlm cit, hlm bid, hal pelaku pembunuhan yang membela diri dalam mempertahankan. maksud tayo) pembelaan itu menunjukan berdasarkan uraian pada bab bab keseimbangan antara kepentingan sebelumnya terutama yang berhubungan hukum yang dilanggar dan dengan permasalahan, maka dapat ditarik kepentingan hukum yang dibela suatu kesimpulan dan saran saran sebagai (geboren). berikut kepentingan hukum yang dibela kuhp mengatur hanya, badan, kehormatan, harta mengenai perbuatan pembelaan sendiri maupun orang lain. darurat (noodweer) untuk diri sendiri faktor faktor yang menjadikan pelaku maupun untuk orang lain, kehormatan pidana terbebas dari hukuman kesusilaan atau harta benda sendiri berdasarkan kuhp adalah maupun orang lain, karena ada ontoerekeningsvatbaarheid (ketidak serangan atau ancaman serangan yang mampuan bertanggung jawab) sangat dekat. menurut ini orang kuhp, faktor yang membebaskan yang melakukan pembelaan darurat pelaku seperti ini karena pelaku tidak dapat dihukum. jiwanya terganggu sakit ingatan (gila). faktor faktor yang menjadikan pelaku overzicht (keterpaksaan) pidana terbebas dari hukuman kuhp, faktor terpaksa atau keadaan berdasarkan kuhp adalah darurat karena pelaku terjepit diantara ontoerekenings vatbaarheid dua pilihan berebut baju pelampung (ketidak mampuan bertanggung dilaut untuk menyelamatkan nyawa jawab) dari tenggelam'". overzicht (keterpaksaan) terpaksa noodweer (pembelaan mendesak) atau keadaan darurat. kuhp, faktor membela harta noodweer (pembelaan mendesak). benda kepunyaan sendiri atau wettelijk voorschrif (perintah kepunyaan orang lain, dari pada undang undang) serangan yang melawan hukum dan ambtelijk level (perintah jabatan) yang berlaku sekejap itu atau yang mengancam dengan seketika. pelaku daftar pustaka membela kepentingan karena pembelaan terpaksa'?. andi zainal abidin, asas asas hukum wettelijk voorschrif (perintah undang pidana bagian pertama, alumni, undang) kuhp, faktor bandung, pembebasan pidana karena pelaku acuan sakidjo dan bambang purnomo, diperintah oleh undang undang dan hukum pidana, dasar aturan yang diperintah (pelaku) melaksanakan umum, hukum pidana kodifikasi, dengan itikad baik yaitu melaksanakan thalia indonesia, yogyakarta, tugas. hak. much. anwar, hukum pidana ambtelijk level (perintah jabatan) bagian khusus kuhp buku il), kuhp, faktor pembebasan alumni, bandung, dari pidana pelaku mendapat perintah moeljatno, asas asas hukum pidana, dengan wenang dan pelaksanaannya penerbit rangka cipta, jakarta, termasuk dalam lingkungan mustafa abdullah dan ruben achmad, pekerjaan. intisari hukum pidana, thalia indonesia, jakarta, ui. penutup p.f. lintang, dasar dasar hukum pidana indonesia, alumni, sumur cit, hal batu, bandung. ibid, hal pranata hukum volume juli pustaka justicia, penjelasan undang undang tahun tentang ham, pustaka justicia, yogyakartasumatera ekspres, sopir pemberani yang melawan dan menewaskan perampok mendapat penghargaan dan pantas menjadi pahlawan, palembang, tangal maret wirjono prodjodikoro, asas asas hukum pidana indonesia, fresco, bandung, pelaku pembunuhan yang membela diri dalam mempertahankan. maksud tayo)

teras bupati kerincs5ap. retribusi daerah snp cc. hasil pengelolaan kekayaan derdan rp.sp: belanja subsidi kp:rp. propinsi kab kota dan pemdesrp. sebelumnyaip. pemberian pinjaman daerbupati menetapkan peraturan bupati tentang perubahan penjabaran abpd dan memberitahukan kepada pimpinan dpr: berdampak terjadinya konflik berkelanjutan, dan tragedi yang tidak diharap terulang kembali. urbgan pengurangan set lain la ih sa, rahman diundangkan sungai penuh pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten kerinci zul mi. lembaran daerah kabupaten kerinci tttt inti nama

nn kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi himpunan peraturan, bidang per uan birokrasi, unta dan pengawasan tahun' diterbitkanfoleh:: deputi bidang reformasi prontetng ty,:residen republik indonesia pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada (l):sebagaimana dimaksud dalam da. presiden republik indonesia laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam pada tingkat entitas akuntabilitas kinerjail), pimpinan unit organisasi menyusun laporan kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi dan menyampaikannya kepada menteri pimpinan lembagtingkat entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara lembagagubernur bupati walikotawalikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten kotaresiden republik indonesia berdasarkan laporan kinerja tahunan skpd sebagaimana dimaksud dalam gubernur menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah provinskementerian negara lembaga skpd, realisasi pencapaian target kinerja kementerian negara lembaga skpd. presiden republik indonesiatketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaportujuh revi dan evaluasimenteri pimpinan lembaga gubernur bupatipendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada dan . oo) presiden republik indonesiadiatur, menteri dalam negeri, dan menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional. bab iii laporan kinerja pemerintah pusat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasibadan pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan revi atas laporan kinerja pemerintah pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada tata cara pelaksanaan revi atas laporan kinerja pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (l) laporan kinerja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah pusat. laporan . presiden republik indonesia laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dituangkan dalam rancangan undang undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbn. bab ketentuan penutup implementasi sakit sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini berlaku secara bertahap paling lambat tahun anggaran pertahanan implementasi untuk instansi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada. pertahanan implementasi untuk instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada (l)dalam negeri. pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, instruksi presiden nomor tahun tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan pelaksanaan dari peraturan presiden ini, harus ditetapkan paling lama (satu) tahun setelahanun aas nm) nurdiati pendayagunaan aparatur negara aturan menteri aan apa pap lana ae, aa. tahun naa reformasi birokrasi nomor ana an, lea menag kaua gina konstan ann an, tar fusi jap dah abi naa ganda in. nan yen jaa pr: bela un, (aa apa senayan para btw tea gunakan aan tan, moga mila kena nan an, ten sun mna lang wna nan lap uti, pra mana haa na pn, ujar wanna aka laa tan tana, (ge karena long: mne mann pens was meat mane aan ann, mann ena magna apa tek langganan tkp sda seng kab esa sen dara kapan uda bea gea tpa ter pap pra) ren wan anna mon rena kan uan lea saja kena daku ted death ana bea o . pane kaa ena tai aan ann wan aon joe lan lau naa aah tip lana maa. brennan pet nkgkapnanp eman kieran woman, (eu mare naa wan uin aan pgn papa pangan uga nur rupaesa salinan en, neta sia miri:rangkat daerah yang melaksanakan tugas tersebut. bagi satuan kerja.o.cboow:drnanenenennnnnennetannann teneenenentennnnanananaan lereng selama20contoh formulir lampiran perjanjian kinerja unit kerja perjanjian kinerja tahun 20xx unit kerja kegiatan anggaran daan nanang penanaman:.lererererernnnntannsana abi sereemm enitteanaananna beriman bantuan tente beannasan pnnnnmmneme meta menata oxxpedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi: petunjuk teknis penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online, dan cc.tu, sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut: bab1l) yang sedang dihadapi organisasi. babikoma maan mahal hahahaha analisis . nteteanaannaeaaaanaanaaanaanaaanananannananaanaaaaatat)1! woo (nama penanda tangan) nip contoh formulir .arget indikator kin. iku pada telah sesuai dengan dokumen iku yiran menteri pendayagunaan aparatur negara dan san masi birokrasi nomor tahun tentang tha pel kinerja pemerintah pada penyusunan laporan line pemerintah pusat ra, png, ee, kanan sara gun nana man sar uan nan ner ata dan png makan rona uang naa pera ran hen aan kaga gor maa ta, kg ptn oon neh eni tni nan atan nana ena ceo ora bnn nan nanang salinan lej"icapaitita api aja aparatur neg dayagumaan para nomor tahun: nomor tahu perintah pusa birokrat pemerintah asi line anta, atas laporan masa, viu ata ae! uan tata tanya ema dn, megang ten ba, gap "an pig 221p an ser hasi eat var rs, kane can sana da, ten tea pmr ebi atenhnkana, nan tien men besi sek ane sana bata aya pap pep ana maa ban "eu sa, wes ban pan mobil tan bit been kena mean pai sale mba age naa ana ea dini an, apn tan, ton mana ma, mma t., kap eni pep yan tea kang ppp akan ana sanga sadap tan pan nan, pujaan neng san uan gia pada saru tea tekan (laa way, stan pata aan, kat eng ane tan ban dina, tegangan wah patah seed pes (kaka tga nan man benua pen kena met pena molen na naa ngk kena api naa pen tan pro mana dua aras hak aan daun panah bahan hse bah pipa pena (ngan nag oman san npm cage) supra tani met naa tag peran natal perang pipa anna" mean mapan san lng era ban sah ana png tmn mon pa, aing eka pra taka png peng aa! pada haa ana pama una nara tae men engkau mayan mea psp salin.uu. sebagai berikut: semula tertulis perbaikan menjadi jakarta, kementerian lembaga kementerian bpk denaanananannaanaanaaaaaan para (umma ilusi besbkehoowas aratarun secada laporan hasil revi) jakarta,. j.oba. bpk1s1ang kanan ear, eat aan khas yna tan tenan daa menteri pend aparatur. uran menteri pengaya agar negara rap eny nan kana eng nomor tahun reformasi birokrasi nomor tahun nh. un, sata canaan ana naa sera gas para sea mana pala gen sana wan denonpaan gia opa ban tepat lan kang sabar daa pes tanah kajian) toe ana naa ana pan aan sen dek pen bra ha, alan akan nay pen lah, bla ann gen ban yaa lon naa tana, kode pun aal up, aan opa teman pera anak ran tag, pia kang ena lada, ama uni peran rain ratna para aon pala type ik, kata la, mena men naa bebas camera kri mana gan tea ara tab nana nan pnb aan nah rela, uny men mpg kata pee al ann panai nanang arena aan cap ketan au, wow aal per, pepe nya kap pan kk! ea, keren natal regina ann pak yaa ena aga nak nekat tan ana hanya, nas pria daan marak lan kesan pata are ann tan mri rekan balap aoa pas apaan daan pon una ana tk. kanon rak nan pia can solat "ea papan onna fatah nan san bnn area ban man ana dead par roh. penataan head pan sda alan tak tan bete bar kan pak aah tani nan pee aan god rene san ika yah san ana una ana bagan peni tangan mana kan onw er pum mean pan fts jaa san pane bea pas maa haus telat peta sang maa pap ptk aa: 2x, sana (ara hal ken pee basa) arena pen aap kana tah pena aka tin eee ana arp pena sna pu, ten ana see ian per lan ena taka haa pen kap big, se, pes gee sugtakargan pep jan segi sela dak eka pp. tip, her ngehasil (40nr) tag tadip:: :::: penilaian aan nilai keterangan tim kerja mmm apakah unit kerja telah membentuk san tuk lakukan y t tidak ya, apabila tim telah dibentuk dalam unit kerjapakah ada dokumen rencana kerja pembangunan zona y tte)apakah terdapat mekanisme atau media untuk aa mensosialisasikan kembang wbk bbm y t tidak ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan wbk bbm peta luas pembantu: bb!, sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai a b c d dengan rencana:dan'eyalheri terhadap penthahgihan ao: jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan acc.web telahem belum ditindaklanjutia.napakah anggota apa pera dalam pe bangunan zooid jika semua anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas integritas menuju wbk bbm?let (prosedur operasional tetap (sop) kegiatan utama: jika sebagian besar sop unit telah mengacu peta proses bisnis::e office o,oo o,oo b c do,oo o,rowsaka aoa ana bon pan ann lal keterbukaan informasi publik kebijakan keterbukaan informasi publik (perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan ooo! a.|tc pola mutasi internal tao mep .auiiicsrengembangan pegawai berbasis kompetensi) opo vvviak his awal yangobatan kompetensi yang ditetapkan sebesar2jns),simple menjadiadaberin.a pengelolaan uni stabilitas kinerja tb.jd.|nn, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi himpunan peraturan bidang reformasi birokrasi, #kuntabifi asin dan pengawasan aa deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasanp memesan akuntabilitas men pemerintah yang bersih dan bebas beni eno ump: jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi ajb c d tentang kinerja han,jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian a b slo. pengendalian gratifikasi io. loco |hoon| mena sen gas apas) oo ji lo,o0o |o,ooebo: adu masyarakat bae rai d,00x bang: jika sebagian besar hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja, a b c d: jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan: a b c d jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semester:oo whistle blowing system iso|l tokoh joon:a b c d jika evaluasi atas penerapan whistle blowing system dilakukan semester:::)j '(30of| kook fo,oon pfeedisosialisasikan diinternalisasikan sebagian besar unit kerja: ajb c dstandar pelayanan meaa b c d ban:cc.a01ne)jb c d besar sama dengan unit kerja lain:tooolooor| tai prajacc.ha. iwan: yey persepsi korupsi survei eksternal) las,o|l o,ooxkarena oo0 |yang ditindaklanjuti (mn. (kualitas pelayanan publik bing ena kas era ton pig eee termal |.0a. a00 ocon diisi dengan nilai hasil survei eksternal kualitas pelayanan sana total hasil nilai evaluasi reformasi birokrasinge jani maa nga kep aaa lan per pendayagunaan aparatur negara edaran menteri unhan eng aren dea den key sar teu ordo tahun man ref orasi reformasi bir nana, pan uan ot, anna pra has kis, sisi aoa yan karena beton aa, tan dan lena aan nga psa ena akan san sesak rak era abi naa mine boga asn banana ena laga pipa pun api inez pan akan, per nan san seni kap sapa tan psp pama emg, una pelan sedia aaa nasa ann tka sala parung senar anhu lae bnn ada esa stan mun pena gan naa na, nan bae naa ren pan ana raka pa, bau ran map kala raja akan bere rar pal pap dana aan eng nan aas tega "per kana per haa can ban par. aan daa nan ya) mana as, tea ann pena" nara, bag nama ppp ann nan nan san ta, pola damai aaa tanpa aan ikana yen pes kan ant ong nana been neta para ena ngan man ena ana esa pon, una tenan memang pan punya taat paru bra aan pan dad mean peak tera kan paru erp laki tea mal pagi usa nun anna ben sea pan sia takar "engan dagangan adha, ank ton na, "owl lan ali insan maa dyna ken pep tere maa anna sata naa bae pke ban pengen baja pee pakar tan ben maa ptn, naa nasa apa tip dan pan sen asn apn nan tan ses tennegg pan penang "ap pan dua paru ran man ank ena era maen alan part banana silakan sani lau bee anal mak mmr (ns pn. salinan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia yth.pimpinan kesekretariatan lembaga non struktural, para gubernur: dan para bupati walikota. temp(lokasi) lingkungan instansi pemerintah penyelenggara negara lakon) sebagaimana diwajibkan dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk), kami mengingatkan kembali bahwa kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah menerbitkan surat edaran, sebagai berikut: surat edaran nomor se m.pan tentang lakon: surat edaran nomor se m.pan tentang lakon, surat edaran nomor se m.pan tentang tindak lanjut penyampaian lakon, surat edaran nomor se m.pan tentang peningkatan ketaatan lakon untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan: surat edaran nomor tahununtuk meningkatkan efektivitas penerapan surat edaran tersebut atas, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menerapkan kebijakan sebagai berikutmenetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai asn selain pada butir secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat eselon iii, dan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi) kepada pimpinan instansi pemerintah masing masing dengan ketentuan: menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir: laporan tersebutsebagaimana dimaksud pada butir tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. menugaskan api untuk: memonitor kepatuhan penyampaian lokasi kepada pimpinan oleh wajib lapor:pimpinan instansi dengan memberikan tembusan kepada menteri pan dan rb.kewajibannya, pejabat lingkungan api yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara. kami mengharapkan salinan kebijakan ini disampaikan kepada kami selambat lambatnya pada juni kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian zona integritas dan indeks rb.dan reformasi birokrasi, ttd buddy chrisnandi tembusan yth: presiden republik indonesia, wakil presiden republik indonesia, menteri dalam negeri, pimpinan komisi pemberantasan korupsi.dana nana man nnnnnannnnnun npp anna nana ana ana nomor ktp damn mna uan nun nona nan inna jenis kelamin dao mun aan ana anu tempat tgl lahir doom munuunuan nana. agama danu naa uacunucanuanuncama status perkawinan dana mamununs aan nama nip dana mann uno onnuuuunun pangkat ex. mulaitanggal can jabatan nnaaannn nana munuuuuuasan ulaitanggal anna unit kerja damn nuno nuno conan nan mon gunn ocamanunu nun unuk alamat kantor nam mun mono hanoi one hilhanannanmaamaamnaaaaanannaa kode pos cell) rumah dam uuu uno omu loc mainan kode pos clilltli telepon nun ammem uu o.coous. penghasilan suami istri yang bekerja rp. total penghasilan rp. pengeluaran (per tahun) il7a. pengeluaran rutin rp. nana mun pengeluaran lainnya kanan total pengeluaran rp. 20xx yang melaporkan nip harta kekayaan l4. harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) ## 3j siarannsert disini tawa harta bergerak alat transportasi pesawat udara, kapal laut, mobil, sepeda motor, mesin lainnya) peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnyurat berharga uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya hama piutang p kama hutang penghasilan penghasilan dari jabatan penghasilan dari profesi keahlian penghasilan dari usaha lainnya penghasilan dari hibah lainnya tahu ena sitkom ana penghasilan suamiistri yang bekerja data keluarga in. data istrusuami ! materai rp. nip :'i jelas ilpsn ye sung (ss api kale ko) hpmm. jierbilkan oleh: sena kementerian pendayagunaan aparatur negara dan aaj tinta dan reformasi birokrasi het sri end. sudirman kav. jakarta selatan website: ntu telp pesawat: bea se) fax:.s5):. .ja. manajemen perubahan pengungkit:) peningkatan kualitas pelayanan publik y6) komponen ja. kapasitas dan akuntabilitas hasil organisasi y4) pemerintah yang bersih dan bebas kkn kualitas pelayanan publik.ado |ai.kata pengantar setidaknya selama dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, berbagai kebijakan yang dihasilkan, telah mengalami perkembangan yang luar biasa. hal penting yang perlu dicatat adalah semakin energinya substansi kebijakan dalam ketiga bidang dimaksud, sehingga tidak dijumpai lagi adanya kebijakan yang saling bertentangan. pada tahun kebijakan bidang akuntabilitas kinerja yang telah diterbitkan adalah pedoman penyusunan laporan kinerja pemerintah pusat beserta tatacara revi atas laporan kinerja pemerintah pusat. kebijakan lain bidang pengawasan yang sangat penting adalah kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil! negara lokasi) lingkungan instansi pemerintah. kebijakan penting lainnya yang berhasil diterbitkan pada tahun adalah pedoman evaluasi reformasi birokrasi yang merupakan penyempurnaan yang sangat mendasar dari peraturan sebelumnya, pedoman pembangunan agen perubahan lingkungan instansi pemerintah daamping itu juga telah diterbitkan berbagai kebijakan yang merupakan turunan dari peraturan presiden tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. berbagai kebijakan tersebut jika dicermati bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan akuntabel, aparatur yang efektif dan efisien serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik. akhirnya kami berharap semoga himpun. jakarta, agustus menteri "on ayagunaan aparatur negara can reformasi birokrasi, o.( reka) selatan) lang prof. dr. buddy chrisnandi@sasa) server pmp kem para userid kementerian lembaga user pemerintah user kabupaten ng pemerintahrana sekjen sesama server pmp sekda sekretaris kl p gpa kem para submit data hasil pmp masyarakat pul irjen l irama rida inspektur informasi kemauan pmp koordinasi pmp dan pelaksanaan reformasi center input data hasil pmp birokrasi pengolahan data, money dan penyusunan profil diagram alur proses pmp online panduan mengisi pmp saman mega rer ren san penibannyab mei ara par mn jae es. tpi sta atasenter: penari.menang.id langkah langkah penggunaan aplikasi pmp masuk aplikasi eromanga lan penilaian mandiri pope pelaksanaan reformasi birokrasi tanpeta reformasi birokrasi pmp posisi awal: belum ada nama pengguna nilai masih b.a. peringatan untuk dmmsensawang pan melengkapi identitas tan belum mengisi. jik: ensiososesnd kat (antar edi pesan dalan munssometnatwmssasa das ana hias isi maka tidak dapat (hino dejan masuk proses san. selanjutnya nik jam maajek cc. menu identitas layar yang akan terlihat untuk menu identitas adalah sebagai berikut: perjalanan mandir ana klik pada menu untuk mengisi identitas, dan see ntuk mengubah sandi. tampilan untuk menu ubah identitas adalah sebagai berikut: pelajar ghe ja. pelaksanaan reformasi birokrasienilaian maid app pelaksanaan reformasi birokrasiata untuk melihat hasil penginputan dari penilaian yang telah input sebelumnya. pada saat memilih menu nanapemalas mtarndirt pelaksanaan reformasi birokrasi aman selanjutnya dapat dilakukan penilaian proses dengan mengklik shut onta moses maupun hasil dengan mengklik jaa penilaian proses tampilan layar setelah masuk tomnowarsas adalah sebagai berikut: pas penilaian mandi puber pelaksanaan reformasi birokrasi samin proses hasil gempa: sena belgia sega manajemen perubahan pepe emas seba sam #evabaken walk plus dina bodinya kkanihv akpee selanjutnya klik pada indikator nomor yaitu s4, tim elongasi siroknelaknyanaan reum oma pekuokka emas proses hasil manajemen peranaro t i mena era aaa nang panraih ain naa kerah aman yag dan dem nasa nj handel panas ol,wtnpenuaan mari ayun reformasi birokrasi hati daan anyer samaran arang jiwailaian komponen tampilan layar adalah sebagai berikut: pentas mandi prop pelaksanaan reformasi birokrat sama? mam pawai input perbaiki untuk memperbaiki data, klik put perbaiki)sean tampilan layar adalah sebagai berikut: penilai mandiri karaantmangat perda pelaksanaan reform megan sania haidaftar penilaian den water mena akaelaksanaan reformasi birokrasi patas serasa maajpsvbai spek tampilan layar adalah sebagai berikut: teman mandi kan lele ketiga pela hama ea au, . enam.gklik (kirim kemenyan tampilan layar akan terlihat sebagai berikut: bai mandi papan pelaksanaan rekor hala see see gelap kamdaftar isi kata pengantar daftar isi iiakuntabilitas kinerja peraturan presiden nomorlaporan kinerja pemerintah pusatrevi atas laporan kinerja pemerintah pusat ill pengawiiiproses internal sar san road map enc asa proses rb. pmp sana indeks dan rencana 2lap aksi tindak lanjut incana purba kena getah ana kekenp mai la. baik, perlu sedikit perbaikan cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar gc.jei apa sana akan taka ta, pend aan aparatur nan aturan menteri pendayagunaan aparatur negara ena aa. dean reformasi birokrasi nomor tahun sup ega san bean mean ara ai. dug pb, lia saat sena bea aan sya. lan tana bah lana da, tae sen . rek mie nana tu. tea pane sang bana ega mena mana kata ana spt sas ana poin dasi dan sas kei han laga aha nge ape pok kana pa. "ta rea:instruksinara! eps una, nelayan masyarnpr le, agar. l::ket masi okt pan bea turun menteri pend aan ap: uran menteri pendayagunaan aparatur negara pa. tan, tea birokrasi nomor tahun reformasi birokrasi nomor tahun pama dra asa kan pane mana den sena me men alan sabun menata sar nan gate nan nae aka kaaeanaa saban mn gen kapan bnp maa inn mba una aoa tagar data ina ana nan iban ananta tan area 2eai tea pee kanan sana pdl anon uraian alan ade rank ipni tai pan snn say nan nun mau bam oli ata ka: sen aah pan anna aang kata nan sea png anna senen tang una yna neon laga (pas tenan nan lung pena pak ane mpa pan pan ana dana pan app sel anu sentai tak dll span tun pkn kan pen nan itu:(sesama eat t e .:ito heelatan indonesia presiden publik ind perahu nomor tahu nomor aek pen lgi mea ana para mena tgn haa nan pan aman, aan lane nu. bgn pas ta, abe jan mann maa hs, pap pan maa nia, ts, sian mae krl ena aan tart tah, lag lan ne: era pada lau aan aan upaya mean kia hye sasa aa, eka pen para nan, ant nan? ken alan ain tah kab sasa aas bae moyo hao sea eat daan men mer wan bnn papan aah 20an katak men data anton jah rea pen naa par oa" bdg, ten bana nan nasa wina danger lam men tea mera ora hrrpt gea spn gen tes pen uan ann, aan ska dea temu sik paya pra eka tb, ban baja senna kali pang aan gan, per ppa kai aan naa lang eka karna snn pena sakit, dvd ban pen maa tuan ena presiden republik indonesipresiden tentang sistemprogram. presiden republik indonesia skpd.. presiden republik indonesia. presiden republik indonesia dan inspektorat kabupaten. presiden republik indonesiaf revi dan evaluasi kinerja. presiden republik indonesia bagian kedua rencana strategis kementerian negara lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan kementerian negara lembagaji) setiap entitas akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam da(l) setiap entitas akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam da. presiden republik indonesiaed, dapat terukur (measurable), dapat dicapai (aftainable):pimpinan lembaga dan pimpinan unit organisasi. setiap kementerian negara lembaganegara lembaga. lembar dokumen perjanjian kinerja tingkat kementerian negara lembag. presiden republik indonesiagubernur bupati walikota dan pimpinan skpd. pemerintah provinsi kabupatenprovinsi kabupaten kota. lembar dokumen perjanjian kinerja tingkat pemerintah provinsikementerian negara lembaga dankementerian negara lembaga dandabagian kelima pengelolaan data kinerja setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam dakdx innnaokianithe current era narcotic trafficking involves not only the society, but also the network citizens the status convicted criminal the correction institution. the problems this research are: causing factors narcotic abuse that conducted convicted criminal, how criminal responsibility the narcotic abuses that conducted convicted criminal, how efforts overcome. the results this research indicate that causing factors namely there intrinsic and intrinsic factor, and then the existence market narcotic trafficking the correction institution. criminal responsibility the narcotic abuses conducted convicted criminal the narcotic correction institution class bandar lampung which based errors that meet the element against the law and there reason for the elimination the unlawful nature the deed. the criminal responsibility that the defendant can convicted, then the panel judges sentence the defendant who still have status convicted criminal. efforts overcome narcotic abuse conducted convicted criminal the narcotic correction institution class bandar lampung using non penal (counseling, social education, socialization, convicted criminal with have narcotic track record) and penal ways are done legal effort based provisions legislation. keywords: criminal responsibility, narcotic abuse, correction institution. pendahuluan negara republik indonesia. kasus kasus tindak pidana penyalahgunaan yang terjadi demikian perlu mendapat narkotika (gegualificeerde diinstal drugs) perhatian dari pemerintah. dasar yuridis sebagaimana diatur dalam undang undang yang mengatur tentang tindak pidana nomor tahun tentang narkotika. penyalahguna narkotika (gegualificeerde pelaku dapat mempertanggungjawabkan diinstal drugs) adalah undang undang semua kesalahannya. tindak pidana nomor tahun tentang narkotika. penyalahgunaan narkotika (gegualificeerde fenomena sosial yang terjadi diinstal drugs) masih sering terjadi menurut wirjono prodjodikoro bahwa seseorang penyalahguna narkotika (residivis). hal ini menjadi acuan bahwa disebabkan oleh beberapa faktor, adanya fakta hukum penyalahgunaan diantaranya adanya dampak negatif dari narkotika oleh narapidana yang terjadi arus globalisasi, komunikasi dan lembaga pemasyarakatan narkotika kelas informasi, kemajuan ilmu pengetahuan bandar lampung. dan teknologi, perubahan gaya hidup yang berkaitan dengan penegakan hukum telah membawa perubahan sosial dalam terhadap tindak pidana penyalahguna kehidupan masyarakat. tindak pidana narkotika yang dilakukan narapidana penyalahguna narkotika (gegualificeerde lembaga pemasyarakatan narkotika kelas diinstal drugs) sangat mengkhawatirkan, bandar lampung, maka sanksi pidana karena penyalahguna narkotika dari yang terdapat dalam ketentuan dalam waktu waktu semakin meningkat. hal undang undang nomor tahun ini menyebabkan akibat yang sangat tentang narkotika merupakan bentuk buruk bagi masyarakat pada umumnya kepastian hukum yang diwujudkan dalam dan terhadap anak itu sendiri pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak khususnya. jenis tindak pidana pidana penyalahguna narkotika. sanksi penyalahguna narkotika ini merupakan pidana tersebut bertujuan guna menjamin jenis tindak pidana yang terjadi hampir kepastian hukum, ketertiban dan setiap daerah indonesia. wirjono perlindungan hukum pada modernisasi dan prodjodikoro, globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila tindak pidana penyalahguna berbagai dimensi kehidupan hukum selalu narkotika (gegualificeerde diinstal drugs) menjaga keselarasan, keseimbangan dan yang dilakukan narapidana lembaga keserasian antara moralitas sipil yang pemasyarakatan narkotika kelas didasarkan oleh nilai nilai aktual dalam bandar lampung juga masih sering terjadi. masyarakat beradab. sebagai suatu proses oleh sebab itu dalam rangka mensukseskan kegiatan yang meliputi berbagai pihak program pemberantasan narkotika termasuk masyarakat dalam kerangka kementerian hukum dan ham pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melakukan program berantas sindikat melihat penegakan hukum pidana sebagai narkotika bersinar) terhadap suatu sistem peradilan pidana. hakim penyalahgunaan narkotika yang dilakukan selaku penegak hukum diberikan narapidana lembaga pemasyarakatan wewenang untuk menjatuhkan putusan narkotika kelas bandar lampung. kepada narapidana penyalahguna yang perkembangan saat ini dari peredaran bersalah melakukan tindak pidana narkotika yang semakin marak dalam narkotika untuk tetap menjalani pidana masyarakat, ditemukan sebuah fenomena penjara karena merupakan perbuatan baru yang dapat diungkap lembaga berulang (residivis). pemasyarakatan narkotika kelas hal inilah yang menarik keinginan bandar lampung. penyalahgunaan penulis untuk meneliti dan menganalisa narkotika tidak hanya dilakukan oleh secara yuridis tentang pentingnya suatu pelaku penyalahguna narkotika tetapi pertimbangan hukum hakim dalam warga dalam status narapidana yang penjatuhan sanksi pidana hukum bagi para mendekam dalam lembaga pemasyarakatan pelaku tindak pidana narkotika. adapun juga sering terjerat dalam kasus yang sama permasalahan dalam permasalahan ini pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan .( zainuddin hasan) yaitu: apa faktor penyebab narapidana delik material, adalah delik yang lembaga pemasyarakatan narkotika kelas dianggap telah selesai dengan bandar lampung melakukan ditimbulkannya akibat yang penyalahgunaan narkotika? bagaimana dilarang dan diancam dengan pertanggungjawaban pidana terhadap hukuman oleh undang undang. pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana lembaga tinjauan tentang pertanggungjawaban pemasyarakatan narkotika kelas pidana dan pelaku tindak pidana bandar lampung? apa upaya menurut teori rowspan saleh menjelaskan penanggulangan penyalahgunaan narkotika bahwa untuk adanya kesalahan yang yang dilakukan narapidana lembaga mengakibatkan dipidana terdakwa, maka pemasyarakatan narkotika kelas tema harus kriteria yaitu: bandar lampung? melawan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, il. pembahasan dengan sengaja atau keadaan, dan pengertian tindak pidana dan tidak ada alasan pemain. penggolongan tindak pidana tindak pidana menurut wirjono pengertian pemidanaan dan tujuan prodjodikuro adalah perbuatan atau pemidanaan serangkaian perbuatan yang padanya teori tujuan pemidanaan dan diletakkan sanksi pidana. dengan demikian pedoman pemidanaan sebagaimana dilihat dari istilahnya, hanya sifat sifat dari dikemukakan oleh sudarto, maka dalam perbuatan saja yang meliputi suatu tindak usaha pembaharuan hukum pidana pidana sedangkan sifat sifat orang yang indonesia, pidana merupakan salah satu melakukan tindak pidana menjadi bagian masalah urgen untuk diperbaharui. oleh dari persoalan lain, yaitu sebab itu, dalam pembaharuan hukum pertanggungjawaban pidana. terdapat pidana, jenis pidana dan aturan pemidanaan pemisahan antara pertanggungjawaban mengalami perombakan total yang pidana dan tindak pidana, yang dikenal signifikan serta mengedepankan aspek dengan paham dualisme, yang memisahkan aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi antara unsur yang mengenai perbuatan manusia. beberapa perkembangan dengan unsur yang melekat pada diri mengenai pidana dan pemidanaan dalam orangnya tentang tindak pidana. wirjono pembaharuan hukum pidana antaranya prodjodikuro, sebagai berikut: menurut bara nawawi arief bahwa teori tujuan pemidanaan hukum pidana membagi tindak pidana tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah menjadi dua sifat, yaitu: bara nawawi dilakukannya tindak pidana dengan arief, menegakkan norma hukum demi delik formil, adalah delik yang pengayoman masyarakat, menyelesaikan dianggap telah selesai dengan konflik yang ditimbulkan oelh tindak dilakukannya tindakan yang pidana, memulihkan keseimbangan, dilarang dan diancam dengan mendatangkan rasa damai dalam hukuman oleh undang undang. masyarakat, memasyarakatkan terpidana pranata hukum volume nomor juli dengan mengadakan pembinaan sehingga undangan agar benar benar dapat terwujud menjadi orang baik dan berguna, dan harus melalui beberapa tahap, yaitu: membebaskan rasa bersalah pada terpidana. tahap formulasi, yaitu tahap teori pedoman pemidanaan perumusan atau penetapan pidana pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan oleh pembuat undang undang acuan bagi hakim dalam memberikan (sebagai kebijakan legislatif). pidana. pedoman pemidanaan itu adalah tahap aplikasi, yaitu tahap hakim harus memperhatikan kesalahan pemberian pidana oleh penegak pelaku tindak pidana, motif dan tujuan hukum (sebagai kebijakan musikal). melakukan tindak pidana, cara melakukan tahap eksekusi, yaitu tahap tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pelaksanaan pidana oleh instansi pidana, riw hidup dan keadaan sosial yang berwenang (sebagai kebijakan ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan eksekutif). tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa dasar hukum tindak pidana depan pelaku tindak pidana, pandangan penyalahgunaan narkotika dan jenis masyarakat terhadap tindak pidana yang jenis narkotika dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap ketentuan dalam korban atau keluarga korban, apakah tindak undang undang narkotika nomor pidana dilakukan dengan berencana. tahun disebutkan bahwa narkotika sudarto, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis pengertian efektivitas hukum maupun semisintetis, yang dapat studi efektivitas hukum menurut menyebabkan penurunan atau perubahan rohani puspawidjaja merupakan suatu kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi kegiatan yang memperlihatkan suatu sampai menghilangkan rasa nyeri, dan strategi perumusan masalah yang bersifat dapat menimbulkan ketergantungan, yang umum, yaitu suatu perbandingan realistis dibedakan dalam golongan sebagaimana hukum dengan ideal hukum. secara khusus terlampir dalam undang undang ini. terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law action) dengan hukum faktor penyebab narapidana dalam teori (law theory). atau dengan lembaga pemasyarakatan narkotika perkataan lain kegiatan ini akan kelas bandar lampung melakukan memperlihatkan kaitan antara law book penyalahgunaan narkotika dan law action. faktor penyebab narapidana lembaga pemasyarakatan narkotika kelas tahap tahap penegakan hukum pidana bandar lampung melakukan dan faktor faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika adalah faktor penegakan hukum intrinsik dan ekstrinsik. faktor intrinsik menurut bara nawawi arif, secara meliputi: faktor intrinsik dari lingkungan umum dilihat dari segi fungsionalitas, keluarga yang kurang baik yakni problema pengoperasian dan penegakan sanksi dalam keluarga dan keadaan ekonomi pidana dalam suatu peraturan perundang dalam keluarga mendorong pelaku melakukan perilaku menyimpang. faktor pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan .( zainuddin hasan) intrinsik dari faktor psikis yakni tindak menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana timbul karena beberapa sebab yang mendut bin dahlan yang masih lahir dari dalam kejiwaan atau psikologi berstatus terpidana dijatuhi hukuman pelaku, pola psikis dan aktivitas dalam (empat) tahun pidana penjara dan denda lingkungan yang negatif mendorong pelaku sebesar rp. (enam ratus juta membentuk kepribadian yang kurang baik. rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa faktor ekstrinsik meliputi: tingkat tidak sanggup membayar diganti dengan pendidikan yang rendah menyebabkan pidana penjara selama (enam) bulan. pengetahuan dan kemampuan seseorang pertanggungjawaban pidana tersebut menjadi terbatas sehingga mudah didasarkan pada adanya unsur kesengajaan terpengaruh untuk melakukan kejahatan, oleh pelaku (dolls), yaitu pelaku faktor lingkungan pergaulan serta faktor mengetahui bahwa perbuatannya dilarang niat dan kesempatan merupakan faktor oleh undang undang tetapi tetap melakukan tempat dan waktu yang dapat mendorong perbuatan tersebut sehingga tidak ada seseorang untuk melakukan tindak pidana alasan pembesar maupun pemain baginya penyalahgunaan narkotika. selain itu, untuk terhindar dari pemidanaan. faktor penyebab narapidana lembaga pemasyarakatan narkotika kelas upaya penanggulangan penyalahgunaan bandar lampung melakukan narkotika yang dilakukan narapidana penyalahgunaan narkotika yakni adanya lembaga pemasyarakatan narkotika pasar peredaran narkotika lembaga kelas bandar lampung pemasyarakatan narkotika kelas upaya penanggulangan bandar lampung yakni narapidana yang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pernah mengidap tersangkut narkotika ada narapidana lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan, sehingga dengan narkotika kelas bandar lampung kesempatan dan peluang yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sehingga muncul peredaran secara non penal dan sarana penal dalam rangka sembunyi sembunyi. mengembangkan tanggungjawab sosial warga binaan sadar akan tindak pidana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pelaku penyalahgunaan narkotika yang narapidana lembaga pemasyarakatan dilakukan narapidana lembaga narkotika kelas bandar lampung pemasyarakatan narkotika kelas berdasarkan ketentuan peraturan bandar lampung perundang undangan dan menjamin pertanggungjawaban pidana kepastian hukum masyarakat. terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana lembaga ti. penutup pemasyarakatan narkotika kelas faktor penyebab narapidana bandar lampung yakni didasarkan pada lapas narkotika kelas bandar kesalahan yang memenuhi unsur melawan lampung melakukan penyalahgunaan hukum dan tidak ada alasan penghapusan narkotika meliputi: faktor intrinsik dan sifat melawan hukum atas perbuatan ekstrinsik serta adanya pasar (market) dilakukan. pertanggungjawaban pidananya peredaran narkotika lapas. adalah terdakwa dipidana, majelis hakim pertanggungjawaban pidana terhadap pranata hukum volume nomor juli pelaku penyalahgunaan narkotika yang meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dilakukan narapidana lembaga dengan pihak pihak terkait maupun pemasyarakatan narkotika kelas masyarkat minimal (dua) kali dalam bandar lampung yakni didasarkan pada setahun agar dapat bekerjasama dalam kesalahan yang memenuhi unsur melawan upaya menanggulangi tindak pidana hukum dan tidak ada alasan penghapusan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sifat melawan hukum atas perbuatan narapidana lembaga pemasyarakatan dilakukan. pertanggungjawaban pidananya narkotika kelas bandar lampung. adalah terdakwa dipidana, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang daftar pustaka masih berstatus terpidana. upaya penanggulangan buku buku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan andi hamzah, hukum pidana dan acara narapidana lembaga pemasyarakatan pidana, thalia indonesia, jakarta, narkotika kelas bandar lampung dengan menggunakan sarana non penal bara nawawi arief, bunga rampai (penyuluhan, pendidikan sosial, kebijakan hukum pidana, citra sosialisasi, terhadap narapidana yang aditya bakti, bandung, memiliki track record narkotika) dan masalah penegakan hukum dan sarana penal dilakukan dengan upaya kebijakan penanggulangan hukum berdasarkan ketentuan peraturan kejahatan. citra aditya bakti, perundang undangan. bandung, diharapkan agar lembaga teori teori dan kebijakan pidana. pemasyarakatan narkotika kelas alumni, bandung, bandar lampung dapat menekan berbagai sudarto, hukum pidana, yayasan faktor intrinsik dan ekstrinsik masuknya sudarto, fakultas hukum undip. narkotika dalam lembaga semarang, pemasyarakatan yang menjadi penyebab rowspan saleh, perbuatan pidana dan narapidana lembaga pemasyarakatan pertanggungjawaban pidana, aksara narkotika kelas bandar lampung baru, jakarta, masih melakukan penyalahgunaan wirjono prodjodikoro, hukum pidana, narkotika dengan peningkatan sarana dan ketika ditata, bandung, prasarana, peningkatan mutu sdm petugas lembaga pemasyarakatan narkotika kelas peraturan perundang undangan bandar lampung serta pembinaan undang undang dasar republik indonesia khusus bagi narapidana. diharapkan agar tahun hasil amandemen. hakim lebih memaksimalkan dalam undang undang nomor tahun memberikan vonis terhadap pelaku undang undang nomor tahun penyalahgunaan narkotika yang dilakukan tentang pemberlakuan kitab narapidana agar mampu memberikan efek undang undang hukum pidana jera terhadap pertanggungjawaban pelaku kuhp). penyalahgunaan narkotika. diharapkan undang undang nomor tahun agar lembaga pemasyarakatan narkotika tentang hukum acara pidana kelas bandar lampung lebih kurap). pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan .( zainuddin hasannarkotika, marwan, law dictionary complete edition), reality publisher, surabayaaa.bankmodal disetor adalah modal yang disetor oleh pemilik sebagai pemenuhan modal dasar kepada perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu. penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat karya adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar. bab tujuan tujuan penyertaan modal pemerintah daerah pada pemuda bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu adalah meningkatkan permodalan pemuda bank perkreditan rakyat sebagai investasi pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat, pemenuhan modal disetor sesuai modal dasar yang telah ditetapkan, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. bab iii penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah pada pemuda bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu ditetapkan sebesar rp. (dua ratus milyar rupiah). modal disetor sampai dengan tanggal juni telah disetor dan kemajuan pemuda bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu sampai denganan bagi pelaksanaan program pengembangan pemuda bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu dalam bidang pelayanan perbankan bagi masyarakat. penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk barang daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab pengendalian pemuda bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada bupati setelah diaudit oleh akuntan publik dan atau akuntan negara. dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka pemuda bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu wajib transparansi, untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usahaan sesuai dengan aslinya jason bagian hukum setda indramayu serat) ali ikn , sh., register peraturan daerah kabupaten indramayu provinsi jawa barat, nomor penjelasselanjutnya disingkat pemuda air minum merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah indramayu. tujuan pendirian pemuda air minum memberikan pelayananpenyertaan modal pemerintah kabupaten indramayu pada pemuda air minum dapat berupa uang dan atau barang dapat bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan daerah apbd) dan konversi dari pinjaman. ketentuan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah,perkreditan rakyat karya remaja indramayu harus disesuaikan menjadi perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu, bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat karya remaja indramayu, perlu disesuaikan, bahwa guna kepentingana2)orupsi yang terjadi indonesia daftar pustaka sudah merupakan extra buku ordinarycrime dan serious crime, andi hamzah, catatan tentang sehingga perlu upaya yang sistematis, perbandingan hukum pidana, sinar masif dan terencana dalam grafika, jakarta, pemberantasan korupsi. bara nawawi arief, masalah penegakan untuk dapat dijatuhkan atau dikenakan hukum dan kebijakan pidana tambahan berupa pencabutan hak penanggulangan kejahatan, pt. citra politik hanya dapat dilakukan oleh aditya bakti, bandung, pengadilan berupa putusan hakim yang miriam budiardjo, dasar dasar ilmu berkekuatan hukum tetap dan ada jangka politik, gramedia pustaka utama, pencabutan hak politik, sehingga tidak jakarta, melanggar ham nasional maupun moelyatno, perbuatan pidana dan internasional, tidak ada lembaga atau pertanggung jawaban dalam hukum badan manapun yang memiliki pidana, bina aksara, jakarta, kewenangan untuk mencabut hak peraturan perundang politik seseorang kecuali atas putusan undangan hakim. undang undang dasar negara republik koruptor yang memiliki kekuasaan indonesia tahun mengelola negara, baik eksekutif kitab undang undang hukum pidana maupun legislatif mempunyai jaringan undang undang nomor tahun politik yang sangat luas, sehingga perlu tentang hak asasi manusia dijatuhkan pidana tambahan berupa undang undang nomor tahun jo. pencabutan hak politik, sehingga undang undang nomor tahun diharapkan terciptanya lembaga negara tentang pemberantasan tindak dipimpin oleh koruptor dimasa yang pidana korupsi akan datang. undang undang nomor tahun pencabutan hak politik adalah bagian tentang pemilihan umum dari ham, penerapan pidana peraturan kpu nomor tahun pencabutan hakpolitik bagi terpidana tentang pencalonan anggota dewan tindak pidana korupsidalam perspektif perwakilan rakyat, dewan hak asasi manusia, harus perwakilan rakyat daerah provinsi, mempertimbangkan dampaknya dan dewan perwakilan rakyat terhadap terpidana dimasyarakat. daerah kabupaten kota, penerapannya tetap berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor peraturan perundang undangan yang tahun tentang pencalonan berlakuyaitu dilakukan oleh putusan anggota dpd hakim dan adanya pembatasan sumber lain pelaksanaan pencabutan hak politik. putusan mahkamah konstitusi nomor puu v putusan mahkamah konstitusi nomor puuvii keadilan progresif volume nomor septemberfaisal dosen fakultas hukum universitas bandar lampung, jin. z.a. pagar alam labuhan ratu, bandar lampung e mail abstract the corruption crime extraordinary crime. corruption may committed public officials, political figures, businessmen and even corporations. public official and political figures dominate the corruption crimes, that affects widely and very detrimental the life nation and state indonesia. investigating, adjudicating and sentencing corruption crime cannot against the national and international provisions. the criminal sentencing the jury's authority, where one jury verdict additional sentencing for relocation political right the corruption crime convicted. reduce and mitigasi corruption, preventive and depressive efforts need do. one them sentencing additional sentence the form relocation political right the corruption crime convicted. the relocation citizen political right not against the human right. the law number concerning human rights suggests that political right belongs derogable right right that can violated law enforce order law enforcement and for the public sense justice. keywords: corruption, relocation political right, human rights pendahuluan perkembangan dunia arah globalisasi korupsi dikategorikan sebagai suatu dapat mempengaruhi kebijakan kriminal bentuk kejahatan yang luar biasa (criminal policy) suatu negara untuk (extraordinary crime), sehingga dalam menetapkan jenis pidana yang sesuai untuk pemberontakannya perlu cara yang luar negaranya. bahkan hukum pidana suatu biasa (extraordinary measure) dan bangsa menunjukkan peradaban suatu memerlukan instrumen hukum yang luar bangsa. hal ini karena setiap negara atau biasa pula (extraordinary instrument). masyarakat mempunyai sistem hukum salah satu bentuk hukuman bagi pelaku pidana sendiri dari yang paling modern tindak pidana korupsi adalah pengenaan sampai yang primitif hamzah, pidana tambahan berupa pencabutan hak dalam peradilan indonesia, hakim politik yaitu hak memilih dan dipilih. dalam menangani perkara korupsi, yang dalam mencegah terjadinya tindak memeriksa, mengadili dan memutus suatu pidana dengan penerapan pidana perkarayang melibatkan pejabat publik atau merupakan sarana mencapai tujuan dari tokoh politikdiberikan wewenang untuk hukum pidana. pemindahan berkembang menjatuhkan salah satu jenis hukumannya seiring perkembangan zaman. pada adalah hukuman tambahan berupa mulanya makna pemidanaan berarti pencabutan hak politik, dasar pencabutan pembalasan (retributive) yang kemudian hak politik yang dijatuhkan oleh majelis bermakna perlindungan (restoration). hakim diatur dalam kuhp, poin (b) yang menyatakan hukuman tambahan bandar narkoba dan kasus kejahatan terdiri dari pencabutan hak tertentu, seksual pada anak menjadi bakal calon perampasan barang tertentu, dan legislatif, menjadi suatu perdebatan hukum pengumuman putusan hakim, kemudian dan menimbulkan pro dan kontra pada huruf (a) angka kuhp masyarakat, sehingga pkpu tersebut menyatakan pidana tambahan dapat berupa batalkan oleh mahkamah agung, hal ini pencabutan hak hak tertentu yaitu hak sudah tepat sebab untuk pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau politik hanya dapat dijatuhkan kepada jabatan tertentu yang diatur dalam terpidana korupsi oleh pengadilan melalui angka atau hak politik dalam majelis hakim setelah melalui proses pemilihan yang diadakan berdasarkan persidangan sebagai pidana tambahan. aturan aturan umum. hak asasi manusia diatur dalam pidana tambahan sebagaimana undang undang nomor tahun dinyatakan pada berkaitan dengan tentang hak asasi manusia, pada bab iii pencabutan hak hak tertentu yang berupa tentang hak asasi manusia dan kebebasan pidana pencabutan hak politik diatur dalam dasar manusia. hak politik diatur dalam dan kuhp. dan pelaksanaan hak kuhp membatasi waktu dilakukannya asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan pencabutan hak seseorang berdasarkan undang undang dan dilakukan karena untuk putusan hakim, yaitu: menjamin pengakuan dan penghormatan jika hakim menjatuhkan pidana mati terhadap hak asasi manusia dan kebebasan atau penjara seumur hidup, dasar orang lain yang diatur dalam lamanyapencabutan seumur hidup, ham. jika hakim menjatuhkan pidana penjara pencabutan hak politik yang waktu tertentu atau pidana kurungan, dihubungkan dengan hak asasi manusia lamanya pencabutan hak paling sedikit yang merupakan nilai dasar dan telah diatur dua tahun dan paling banyak lima tahun dalam uud ham dan hak sipil lebih lama dari pidana pokoknya, politik, masih diperdebatkan dan menjadi mahkamah konstitusi mk) pada polemik, satu pihak ada yang tahun mengeluarkan putusan mendukungnya dan pihak lain ada yang puuviw yang menetapkan bahwa menolak pencabutan hak politik tersebut, hukuman pencabutan hak politik dianggap berdasarkan hal tersebut penulis tertarik konstitusional, tetapi dengan menetapkan untuk membahasnya dalam tulisan ini. batasan batasan tertentu, dengan adanya putusan ini menjadi salah satu dasar untuk ii. pembahasan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. pidana pencabutan hak politik bagi komisi pemilihan umum sebagai terpidana tindak pidana korupsi penyelenggara pemilihan umum penjatuhan pidana pencabutan hak indonesia, dalam rangka pemilu pada politik atau hak untuk memilih dan dipilih tahun membuat terobosan hukum dalam jabatan publik terhadap terpidana dengan mengeluarkan peraturan komisi korupsi dimaksudkan masyarakat agar pemilihan umum pkpu) yang berisi terhindar dari pemimpin yang korup. hal tentang larangan bagi mantan napi korupsi, ini mengingat terpidana adalah pemegang analisis yuridis pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana.( faisal) jabatan publik dan aktif politik. ini merupakan pidana tambahan yang disamping itu tindak pidana korupsi diadaptasi dari kuhp yang merupakan jenis tindak pidana yang mengatur lebih jelas lagi mengenai pidana bersifat extra ordinary crime penjelasan tambahan pencabutan hak. pencabutan hak umum undang undang nomor tahun politik kepada terpidana korupsi merupakan jo. undang undang nomor tahun upaya preventif dan menjadi manifestasi berdasarkan hal tersebut maka dari upaya penegak hukum dalam penerapannya jugabersifat luar biasa (extra mewujudkan cita cita luhur dari ordinary enforcement). pemidanaan atau pemberian sanksi bagi penegakan terhadap tindak pidana pelaku kejahatan yaitu keadilan. korupsi dengan menjatuhkan pidana dalam menjatuhkan pidana adalah tambahan berupa pencabutan hak memilih kewenangan dari hakim. putusan dan dipilih merupakan implementasi hakimberdasarkan pada jenis pidana yang penerapan pidana yang bersifat extra secara tegas diatur dalam kuhp. ordinary enforcement, namun karena jenis menurut kuhp menyatakan jenis pidana tambahan ini merupakan bagian dari pidana: pidana pokok, yaitu: pidana mati, ham, maka penerapannya harus tetap pidana penjara, pidana kurungan, dan mengedepankan prinsip prinsip ham dan pidana denda, pidana tambahan, yaitu: tidak bertentangan dengan hukum pidana pencabutan hak tertentu, perampasan positif. barang tertentu, dan pengumuman putusan berdasarkan undang undang nomor hakim. tahun terdapat sepuluh klasifikasi kuhp ham, yaitu hak untuk hidup, hak menyebutkan hak hak terpidana yang dapat berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dicabut dengan putusanhakim meliputi: hak mengembangkan diri, hak memperoleh hak memegang jabatan pada keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas umumnya atau jabatan tertentu, rasa mana, hak atas kesejahteraan, hak turut hak memasuki angkatan perang, serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak memilih dan dipilih dalam hak anak. hak bebas memilih atas dasar pemilihan. pencabutan hak politik keyakinan politiknya merupakan hak atas terpidana korupsi dalam perspektif kebebasan pribadi nomor hak asasi manusia yang diadakan tahun dan hak dipilih dan memilih berdasarkan aturan aturanumum:, merupakan bagian dari hak turut serta hak menjadi penasehat hukum atau dalam pemerintahan pengurus atas penetapan nomor tahun pengadilan, hakmenjadi wali, wali pada huruf pengawas, pengampu atau (d) undang undang tipikor berisi pengampu pengawas atas orang pencabutan seluruh atau sebagian hak hak anggukan anaknya sendiri, tertentu atau penghapusan seluruh atau hak menjalankan kekuasaan sebagian keuntungan tertentu, yang telah bapak,menjalankan perwalian atau atau dapat diberikan oleh pemerintah pengampuanatas anak sendiri, dan kepada terpidana dan pencabutan hak yang hak menjalankan mata pencaharian dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana tertentu. korupsi adalah pencabutan hak politik, hal keadilan progresif volume nomor september dalam menjatuhkan pidana tambahan daerah terhadap undang undang dasar berupa pencabutan hak ini harus ada republik indonesia tahun yang pembatasan jangka waktunya. penegasan mengatur mengenai pencabutan hak pilih. ini diatur dalam kuhp yang mahkamah konstitusi menyatakan dalam menyebutkan: putusannyamempersempit pemberlakuan apabila hakim menjatuhkan pidana putusan tersebut yang sebelumnya memuat mati atau penjara seumur hidup, dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk lamanyapencabutan seumur hidup, kejahatan keadaan ringan (culpa levis) dan apabila hakim menjatuhkan pidana tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan penjara waktu tertentu atau pidana politik, dipersempit oleh mahkamah kurungan,lamanya pencabutan hak konstitusi keberlakuannya yakni hanya paling sedikit tahun dan paling untuk jabatan publik yang dipilih (elected banyak tahun lebih lamadari official). dengan putusan dari mahkamah pidana pokoknya, konstitusi tersebut memperjelas apabila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak politik adalah legal dan denda, lamanya pencabutan paling hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan sedikit tahunan paling banyak pidana tambahan berupa pencabutan hak tahun. politik. pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan. peraturan komisi pemilihan umum berdasarkan pada ketentuan kuhp (pkpu) tentang pencabutan hak politik tersebut diatas, penjatuhan pidana terpidana tindak pidana korupsi tambahan berupa pencabutan hakpolitik perhelatan pemilu serentak terhadap terpidana tidak bertentangan sudah semakin dekat. dalam rangka pemilu dengan kuhp sepanjang pencabutan hak tersebut sudah beberapa peraturan telah disertai dengan jangka waktu diundangkan sebagai regulasi dan pegangan penerapannya. dalam pelaksanaan pemilu. komisi dalam penerapan pidana tambahan pemilihan umum sebagai pihak yang berupa pencabutan hak politik, perspektif memiliki kewenangan merumuskan aturan hukum tata negara pencabutan hak politik penyelenggaraan (electoral law) dan tidaklah melanggar ham sepanjang tidak pelaksanaan pemilu (electoral process), bersifat permanen, ham adalah hak komisi pemilihan umum kpu) seluruh umat manusia, dan hak politik mengeluarkan satu peraturan baru tentang adalah hak dalam kedudukan warga negara persyaratan pendaftaran calon anggota dari suatu negara tertentu. hak tersebut legislatif caleg) aturan tersebut dapat dibatasi dengan pencabutan yang antara lain peraturan kpu nomor bersifat temporer. pencabutan hak politik tahun pkpu tentang merupakan pembatasan untuk waktu pencalonan anggota dewan perwakilan tertentu terhadap kebebasan dalam konteks rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah aktivitas politik terpidana. provinsi, dan dewan perwakilan rakyat putusan mahkamah konstitusi nomor daerah kabupaten kota, dan peraturan puu v mengenai pengujian komisi pemilihan umum nomor tahun huruf (f) undang undang nomor tentang pencalonan anggota dpd. tahun tentang pemerintahan ketentuan ini juga mengatur larangan bagi analisis yuridis pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana.( faisal) mantan napi korupsi, bandar narkoba dan dalam pertimbangan hukumnya kasus kejahatan seksual pada anak menjadi menyatakan caleg. ketentuan yang digugat oleh para peraturan kpu nomor tahun pemohon bertentangan dengan menyatakan dalam regulasi yang lebih tinggi, yakni seleksi bakal calon secara demokratis dan undang undang nomor tahun terbuka sebagaimana dimaksud pada tentang pemilu.karenanya tidak menyertakan mantan terpidana tidak mempunyai kekuatan hukum bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap mengikat dan tidak berlaku umum . anak, dan korupsi.". pemberlakuan hak politik seseorang telah diatur peraturan kpu tersebut ditolak oleh dalam pemerintah, komisi dpr ri, dan badan tahun tentang hak asasi pengawas pemilu bawaslu) karena pkpu manusia ham), setiap tersebut dianggap bertentangan dengan warga negara berhak untuk dipilih undang undang nomor tahun dan memilih dalam pemilihan tentang pemilihan umum. umum berdasarkan persamaan hak pemerintah pada awalnya menolak melalui pemungutan suara yang untuk mengesahkan peraturan tersebut, langsung, umum, bebas, rahasia, akan tetapi pada akhirnya, untuk tidak jujur, dan adil sesuai dengan menimbulkan perdebatan yang terjadi ketentuan peraturan perundang masyarakat akhirnya pemerintah undangan mengesahkan pkpu tersebut dan mahkamah agung juga menyerahkan kepada para pihak yang berpandangan bahwa pembatasan keberatan untuk mengajukan yudisial terhadap hak politik seseorang harus review mahkamah agung ri, berdasarkan putusan pengadilan salah satu badan yang keberatan yang berkekuatan hukum tetap. dengan pkpu tersebut adalah badan keputusan mahkamah agung sudah pengawas pemilu bawaslu) ri, caleg tepat dan benar, pencabutan hak politik yang tidak dapat mendaftarkan diri untuk terpidana korupsi haruslah dalam koridor menjadi caleg mengajukan gugatan hukum dan tidak boleh bertentangan bawaslu dan dikabulkan dan dinyatakan dengan peraturan perundang undangan dapat menjadi caleg dalam pemilu lainnya, dalam membuat peraturan kpu jumat yang merupakan terpidana telah melampaui batas kewenangan dengan korupsi mengajukan gugatan uji materi mencabut hak politik, kpu sebagai pkpu nomor tahun penyelenggaran pemilu indonesia harus mahkamah agung dan terdaftar fokus pada tugasnya yaitu penyelenggaraan dalam perkara nomor p hum dan pemilu yang profesionalitas, independen, luciantri mengajukan uji materi integritas, dan adil, bukan menjadi huruf g7) pkpu nomor tahun wewenang kpu untuk membuat peraturan mahkamah agung yang terdaftar dalam melarang siapapun untuk maju sebagai perkara nomor p hum caleg. pencabutan hak politik seorang berdasarkan permohonan pengujian materi warga negara hanya bisa dilakukan yang diajukan oleh pemohon, mahkamah pengadilan melalui putusan majelis hakim agung mengabulkan uji materi tersebut dan keadilan progresif volume nomor september yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mudah dapat dimengerti dan harus ada batas waktunya. oleh khalayak ramai. apabila kesengajaan ini ada pada suatu pertanggungjawaban pidana tambahan tindak pidana, pelaku pantas berupa pencabutan hak politik pada dikenakan hukuman pidana. terpidana tindak pidana korupsi dalam karena dengan adanya putusan hakim kesengajaan yang bersifat tujuan pertanggung jawaban menurut bara ini, berarti pelaku benar benar nawawi arief mengandung asas kesalahan menghendaki mencapai suatu (asas culpabilitas) yang didasarkan pada akibat yang menjadi pokok keseimbangan monodualistik bahwa asas alasan diadakannya ancaman kesalahan yang didasarkan pada nilai hukuman ini. keadilan harus disejajarkan berpasangan kesengajaan secara keindahan dengan asas legalitas yang didasarkan kepastian, pada nilai kepastian. walaupun konsep kesengajaan ini ada apabila berprinsip bahwa pertanggung jawaban pelaku, dengan perbuatannya pidana berdasarkan kesalahan, namun tidak bertujuan untuk mencapai dalam beberapa hal tidak menutup akibat yang menjadi dasar dari kemungkinan adanya pertanggung jawaban delik, tetapi tahu benar bahwa pengganti (vicarius ability) dan akibat iru pasti akan mengikuti pertanggung jawaban ketat (strip liability). perbuatan itu. masalah kesesatan (error) baik kesesatan kesengajaan secara keindahan mengenai keadaan (error fact) maupun kemungkinan, kesesatan mengenai hukumnya sesuai kesengajaan ini yang terang dengan konsep merupakan salah satu alasan terang tidak disertai bayangan pemain sehingga pelaku tidak dipidana suatu kepastian akan terjadi kecuali kesehatannya itu patut akibat yang bersangkutan, dipersalahkan kepadanya. bara nawawi melainkan hanya dibayangkan arief, suatu kemungkinan belaka akan untukdapatdipertanggungjawabkan akibat itu. selanjutnya mengenai secara pidana, maka suatu perbuatan harus keadaan karena merupakan mengandung kesalahan. kesalahan tersebut bentuk dari kesalahan yang terdiri dari jenis yaitu kesengajaan (omzet) menghasilkan dapat dimintai dan kelalaian (culpa). pertanggung jawaban atas kesengajaan (omzet) perbuatan seseorang yang menurut moelyatno, sesuai dengan dilakukan nya. teori hukum pidana indonesia, kelalaian (culpa) kesengajaan terdiri dari macam kelalaian (culpa) terletak antara yaitu sengaja dan kebetulan, kesengajaan yang bersifat bagaimanapun juga culpa dipandang tujuan, lebih ringan dibanding dengan bahwa dengan kesengajaan sengaja, oleh karena itu delik culpa yang bersifat tujuan, pelaku itu merupakan delik semu dapat dipertanggung jawabkan (guasidelief) sehingga diadakan analisis yuridis pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana.( faisal) pengurangan pidana. delik culpa dengan nomor tahun tentang mengandung dua macam, yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi delik kelalaian yang menimbulkan tersebut akibat dan yang tidak menimbulkan mengatur tentang tindak pidana korupsi akibat, tapi yang diancam dengan dengan menyalahgunakan wewenang. pidana ialah perbuatan ketidak hati atas putusan tersebut majelis hakim hatian itu sendiri, perbedaan antar menjatuhkan putusan yaitu keduanya sangat mudah dipahami menjatuhkan pidana tahun penjara dan yaitu kelalaian yang menimbulkan denda juta," membayar uang akibat dengan terjadinya akibat itu pengganti us$ juta, dikurangi maka diciptakan delik kelalaian, miliar yang sudah dibawakannya bagi yang tidak perlu menimbulkan rekening tampungan kpk mencabut akibat dengan kelalaian itu sendiri hak politik mantan ketua dpr itu selama sudah diancam dengan pidana tahun. pencabutan hak politik ini akan moelyatno, berlaku setelah selesai menjalani masa pencabutan hak politik yang tahanan. merupakan hukuman tambahan, merupakan pencabutan hak politik oleh majelis konsekuensi logis dari dari seorang yang hakim merupakan konsekuensi logis dari memiliki jabatan politik atau kekuasaan setya novanto yang memiliki jabatan politik, dapat dijatuhkan pidana tambahan politik atau kekuatan politik, perbuatan berupa pencabutan hak politik, terpidana terpidana menjadi suatu ironi demokrasi korupsi yang memiliki jabatan atau posisi karena secara bersama sama dengan politik yang dimana terpidana tersebut tersangka lainnya mengatur dan merugikan melakukan tindak pidana korupsi dengan negara dalam kasus ktp,hubungan menyalahgunakan kewenangan atau antara setya novanto degan dua eks kekuasaan yang miliki, ini dapat pejabat kementerian dalam negeri, yaitu dikatakan sebagai korupsi politik, dampak irman dan sugiarto. pengusaha andi korupsi politik mempunyai yang narogong merupakan korupsi politik luasdibanding dengan korupsi biasa. sehingga merupakan kejahatan yang serius korupsi politik pada dasarnya untuk (serious crime). mempertahankan dan memperluas kekuasaan. untuk meminimalisir hanyalah penerapan pidana pencabutan hak gunakan kekuasaan dan kebutuhan politik bagi terpidana tindak pidana ketertiban sosio politik, dibutuhkan adanya korupsi dalam perspektif hak asasi kontrol yang seimbang terhadap manusia pelaksanaan kekuasaan. kesejahteraan rakyat merupkan tujuan sebagai contoh untuk penjatuhan utama negara, tujuan untuk hukuman tambahan berupa pencabutan hak mensejahterakan rakyat sulit tercapai akibat politik adalah kasus setya novanto adanya korupsi yang dilakukan oleh (mantan ketua dpr ri) dalam kasus penyelenggara negara, korupsi dilakukan korupsi pengadaan proyek e ktp, pada secara sistematis, masif dan terstruktur, kasus ini setya novanto dinyatakan sudah hampir kepada daerah baik itu melanggar tipikor nomor gubernur, bupati, walikota maupun anggota tahun sebagaimana telah diubah dpr dan dprd melakukan korupsi, keadilan progresif volume nomor september bahkan penegak hukum baik itu hakim, negara, serta dalam rangka polisi, jaksa maupun advokat turut menjaminterlaksananya ham orang lain. melakukan korupsi. pencabutan hak politik yang hak politik pada hakikatnya dimaksud merupakan hukuman tambahan pada untuk melindungi individu dari dasarnya memang adalah pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak ham, tetapi pelanggarannya penguasa budiardjo, menurut diperbolehkan, sepanjang berdasarkan john lockeseperti dikutip dalam undang undang. misalnya dalam proses budiardjo, hak politik penyelesaian tindak pidana yang dilakukan mencakup hak atas hidup, hak atas oleh penyidik yang melakukan kebebasan, dan hak untuk mempunyai penangkapan, penahanan, dan perampasan milik (live, liberty,dan property). dengan harta benda yang berhubungan dengan demikian hak politik yang dalamnya perbuatan pidana yang digunakan sebagai tercakup hak untuk memilih dan dipilih bukti untuk mengungkap suatu kasus dalam jabatan publik merupakan bagian adalah melanggar ham, dengan alasan dari ham yang bersifat natural rights, dan tertentu yang dibenarkan berdasarkan merupakan bagian dari demokrasi yang kurap, maka hal itu bukan lagi harus ditegakkan. oleh karena itu merupakan pelanggaran ham. pencabutan hak dipilih dan memilih pencabutan hak politik bagi koruptor merupakan pelanggaran dari demokrasi jika tidak melanggar ham karena termasuk staf sport (tujuan pidana) tidak dalam kategori derogable rights atau hak dipertimbangkan dan staf maart (cara yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam penjatuhan pidana) tidak dibatasi. hal ini hakim yang memutuskan, dalam dalam menerapkan pidana pencabutan rangka penegakan hukum dan rasa keadilan hak politik bagi tindak pidana korupsi masyarakat. merupakan kewenangan dari hakim. dalam memutus perkara hakim harus ti. penutup mempertimbangkan yuridis normatif dan berdasarkan analisis yang juga secara sosiologis, serta penuliskemukakan atas, maka dapat mempertimbangkan pelaku, korban, disimpulkansebagai berikut: masyarakat, bangsa, dan negara. hakim dalam menerapkan pidana tambahan harus profesional dalam menjalankan berupa pencabutan hak politikbagi tugasnya. hakim juga harusberperilaku terpidana tindak pidana korupsi adil, jujur,arif, dan bijaksana, bersikap menjadi penting karena mandiri, berintegritastinggi penjatuhan pidana berupa pencabutan dalammenjatuhkanpidana pencabutan hak hak politik merupakan salah satu cara politik terhadap terpidana. untuk menanggulangi tindakpidana penjatuhan pidana pencabutan korupsi, sehingga diharapkan hakpolitik terhadap terpidana perkara memilikiefek jera bagi terpidana korupsi, tidak melanggar ham karena danpolitikus lainnya. ham (khususnya hakpolitik) dapat dibatasi menjatuhkan pidana tambahan yaitu sepanjang tindak pidanayang dilakukan pencabutan hak politik diharapkan mengganggu kepentinganumum dan sistem politik kita tidak menciptakan politikus atau pejabat yang korup. analisis yuridis pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana.( faisal), dan rincian tugas unit dilingkungan satuan bagian kasau satuan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakkerja satuan,satuan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan penatalaksanaan lingkungan satusatuan, menyelenggarakan pengelolaan data statistik penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan perlindungan masyarakatn ikut serta dalam menangani bencana dan korban bencana:,ngurus kopngurus kopngurus kopi kota tasikmalaya. bab tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit sekretariat bagian kasau sekretariat sekretari: sertas: tempat pelelangan ikan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekalongan, menimbang: bahwa kota pekalongan memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang harus dikelola secara optimal, pelelangan ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil tangkapan baik dari laut maupun hasil tambak (budidaya) harus dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan: bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan pelelangan ikan kota pekalongan, maka perlu mengatur pengelolaan tempat pelelangan ikanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan merupakan kewenangan daerah kabupaten ketentuan pidana setiap orang yang tidak mendaratkan ikan tpi sebagaimana dimaksud dalamtidak melaksanakan pelelangan ikan tpi sebagaimana dimaksud dalambakul yang menjadi pemenang lelang dan tidak membayar secara tunai tpi sebagaimana dimaksud dalam hurufenyelenggaraan pelelangan ikan tpi wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. peraturan pelaksanaan daridangelolaan pelelangan ikan umum dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan para pihak yang terkait dengan pelelangan ikan, maka perlu ada perbaikan yang konstruktif terhadap proses dan pengelolaan pelelangan ikan. hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pengelolaan pelelangan ikan yang kompetitif dan transparan sehingga dalam proses pelelangan ikan dihasilkan harga lelang yang maksimal yang menguntungkan para pihak yang terkait dalam pelelangan ikan sehingga kesejahteraan nelayan dapat meningkat, juga penyediaan bahan pangan berupa ikan untuk masyarakat lebih terjamin karena adanya pengawasan terhadap produk yang akan dilelang. pengaturan mengenai penyelenggaraan pelelangan ikan sudah tercantum dalam. namun demikian, pengaturan dalam peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tersebut belum mengakomodir tata cara pelelangan ikan yang berkembang saat ini. oleh karena itu, perlu pengaturan pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam peraturan daerah tersendiri, terpisah dari pengaturan mengenai retribusi tempat pelelangan ikan. beberapa hal yang diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan ini antara lain: kewajiban mendaratkan hasil penangkapan ikan dan menjualnya secara lelang tpi: mekanisme pelelangan dengan cara lelang terbuka dan lelang terbuka dengan sampel: adanya pembatasan lelang terbuka dengan sampel apabila terdapat paling sedikit (tiga) kapal freezer. il. demi cukup jelas yang dimaksud dengan manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan pelelangan iknelayan. keadilan adalah pengelolaan pengelolaan pelelangan ikkebersamaan adalah pengelolaan pelelangan ikan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. kemitraan adalah pengelolaan pelelangan ikmandirian adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. pemerataan adalah pengelolaan pelelangan ikketerpaduan adalah pengelolaan pelelangan ikketerbukaan adalah pengelolaan pelelangan ikefisiensi adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. kelestarian adalah pengelolaan pelelangan ikan dilakukan optimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan. pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan pelelangan ikan yang tidak layak adalah ikan tidak dapat dikonsumsi karena mengandung bahan berbahaya beracun atau karena jenisnya tidak dapat dikonsumsi seperti ikan untpekalongandan lembaga pyelenggaraan pelelangan ikan bagian kesatu asas dan tujuan penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan berdasarkan asas: manfaat: keadilan: kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan: keterpaduan: keterbukaan, efisiensi: kelestarian: dan pembangunan yang berkelanjutan. tujuan diadakannya penyelenggaraan pengelolaan pelelangan ikan adalah: memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan, menciptakan persaingan sehat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan: cc. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan: mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen: meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan melalui hasil produksi ikan hasil tangkapan yang dilelang: meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional dan meningkatkan pendapatan daerah. bagian kedua fasilitas tempat pelelangan ikan pemerintah daerah menyediakan tpi dengan segala kelengkapannyadinas. pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas tpi. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian: jenis, luas atau jumlah fasilitas yang dikerjasamakan, pembebanan biaya dan jangka waktu, tanggungjawab atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu kerjasama: hak dan kewajiban para pihak. bagian ketiga pendataan, pencatatan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ik, wajib daratan pelabuhan perikanan atau ppi dan dicatatkan pada petugas dinas. semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada wajib dijual secara lelang tpi. pelelangan ikan tpi sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan setiap hari. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah: penangkapan ikan yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri: dan penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olah raga. bagian keempat pengelompokan jenis ikan dalam pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual melalui lelang dikelompokkan berjenis, mutu kualitas, dan besar kecilnya, yaitu ikan segar: ikan yang sudah dibekukan dan atau diawetkan. bagian kelima penanggung jawab pelelangan penanggungjawab pengelolaan, penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan pelelangan ikan tpi adalah kepala dinas. (l) dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan, pengelola dan penyelenggara tpi bertanggung jawab melakukan: pengaturan perpindahan ikan dari suatu tempat tempat lain tpi dan pengaturan penggunaan tpi: penimbangan dan pelelangan ikan: penyelenggaraan administrasi lelang: dan penyelenggaraan pengamanan. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf diatur dengan peraturan walikota. bagian keenam kerjasama dengan pihak ketiga pelelangan ikan tpi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. dalam hal pelelangan tpi dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah wajib melaporkan hasilnya kepada dprd setiap tahunnya. terhadap laporan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dprd melakukan evaluasi. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama. bab iii: mengupayakan semua hasil tangkapan nelayan daratan tpi: melaksanakan pelelangan ikan tpi, melaksanakan stabilitas harga:: menyerahkan uang sebagai jaminan sebelum proses lelang ikan: melengkapi administrasi yang ditentukan, dan cc. membayar tunai hasil lelang ikan yang dimenangkan. bab tata cara pelaksanaan pelelangan pelelangan ikan tpi dilaksanakan secara: lelang terbuka: atau lelang terbuka dengan sampel. ikan yang tidak layak untuk dilelang dilarang diperjualbelikan melalui pelelangan. penentuan layak dan tidaknya ikan yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pengawas pelelanglelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan untuk melelang ikan segar dan ikan yang diawetkan (ikan garam). tata cara lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut ikan yang akan lelang dikelompokkan per jenis, per mutu kualitas, dan besar kecilnya dan: ikan sebagaimana dimaksud pada huruf ditempatkan tempat pelelangan sesuai nomor urut masuknya kapal: pelelangan ikan segar dimulai jam wib sampai dengan selesai, pelelangan ikan yang sudah diawetkan (ikan garam) dimulai setelah pelelangan ikan segar selesai. lelang terbuka dengan sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan untuk melelang ikan yang dibekukan. tata cara lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ikan yang akan lelang dikelompokkan per jenis, per mutu kualitas, dan besar kecilnyalelang terbuka dengan sampel dimulai jam wib sampai dengan jam wib atau dapat dilakukan lebih awal apabila pelelangan yang dilakukan dengan cara terbuka sudah selesai. cara lelang terbuka dengan sampel dapat dilakukan apabila terdapat paling sedikit (tiga) kapal freezer. yang dapat menjadi peserta lelang adalah bakul yang telah mendaftar sebagai peserta lelang tpi. sebelum mengikuti pelelangan, peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar (seratus persen) dari perkiraan nilai lelang kepada petugas yang ditunjuk tpi secara tunai dan akan diperhitungkan sesuai hasil lelang. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang. peserta lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tpi. pemilik ikan yang telah memenangkan ikannya tpi dapat mengambil uang hasil pelelangan dengan menunjukkan karcis lelang dan surat pengambilan uang spu). ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelelangan ikan diatur dengan peraturan walikota. bab pembinaan, pengendalian dan pengawasan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelelangan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelelangan ikaanksi administratif penyelenggara pelelangan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang undangan. bab viii. tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiterhadap dalil dalil yang dikemukakan para pemohon guo, dpr berpandangan bahwa para pemohon dalam permohonan guo merasa angka dan huruf praktik kedokteran serta pendidikan kedokterantelah) dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh ikatan dokter indonesia atau kolegium dokter indonesia sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemohon. bahwa terhadap hal tersebutoleh berlakunya guo. para pemohon yang terdiri atas dosen fakultas kedokteran, guru besar fakultas kedokteran, dokter, pegawai negeri sipil, dan konsultan tidak terkait langsung dengan pemberlakuan guo, karena yang akan mengalami potensi kerugian dari pemberlakuan guo adalah lulusan baru dari fakultas kedokteran. oleh karena itu, tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan para pemohon dengan berlakunya guo. berdasarkan pada hal hal yang telah disampaikan tersebut dpr berpandangan bahwa terhadap permohonan permohonan guo, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karenrdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidguo praktik kedokteran dan pendidikan kedokteran terhadap uud tahun kesesuaian pembentukan undang undang @uo dengan amanat uud tahun dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangandengan argumentasi sebagai berikut: bahwa dalam pembukaan alinea ke uud tahunmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid uud menyebutkan negara indonesia adalah negara hukum , makna negara hukum yang dianut uudantara tujuan pemerintah negara indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud. penyelenggaraan praktik kedokteran serta pendidikan kedokteran merupakan bagian dari kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan amanat uud bahwa pada dasarnya praktik kedokteran memberikan pengaturan penting yang terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. praktik kedokterselain itu, tahun juga ditujukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan. bahwa pendidikan kedokteran memberikan pengaturan penting terkait penyelenggaraan pendidikan kedokterandalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan kesehatan khususnya penyediaan profesi kedokteran dengan cara mengembangkan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid alamat jalan puri sakti buntu rt.0o0o1 rw. cite selatan, cilandak jakarta selatan sebagai kaiiiisiiiini. pemohon nama prof. dr. dr. krt. adi heru sutomo, pekerjaan pegawai negeri sipil alamat tegalrejo gg. tirto primbon, rt. rw. banguntapan, banguntapan, bantul sebagai iii. pemohon xi, nama dr. malam panggabean, pd kkv, pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas indonesia alamat pinang ranti, rt. rw. pinang rantis makasar, jakarta timur sebagai pemohon xii, nama dr. setyawan budiningsing, mph pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas indonesia alamat jalan guntur nomor rt. rw. pasar manggis, setia budi, jakarta selatan sebagai . lil. pemohon xiii, nama dr. dr. wahyudi istiono, kes pekerjaan dokter dosen fakultas kedokteran universitas gajah mada alamat bangonsari, rt. rw. bangunkerto, tore, sleman sebagai in. pemohon xiv, nama kol purn) dr. hartono pryatman mardjoeki, sp. pekerjaan pensiunan dokter tni ad alamat jalan ciomas iv rt. rw. rawa barat, kebayoran baru, jakarta selatan sebagai ll. . . pemohon xv, nama dr. dr. asep sukar, kes pekerjaan dokter alamat perum bukit kencana estate blok k l sukaraja, bandar lampung merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo ketentuan guo merugikan hak konstitusional para pemohonperihal anggota konsil kedokteran indonesia yang berasal dari unsur organisasi profesi sebagaimana diatur dalam huruf bahwa ketentuan guoorganisasi profesi kedokteran ( idi). bahwa kki itu sendiri berfungsi untuk melindungi masyarakat penerima jasa kesehatan, mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menolak registrasi dokter, menerbitkan dan mencabut, mengesahkan penetapan cabang ilmu kedokteran sehingga, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. perihal organisasi profesi sebagaimana diatur dalam angka dan tentang pendidikan kedokteran. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sistem pendidikan kedokteran yang baru. pendidikan kedokteran harus diselenggarakserta memiliki etika dan moral. dengan demikian, lulusan yang dihasilkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada publik serta berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat. pandangan dpr terhadap pengujian guo praktik kedokteran dan pendidikan kedokteran dalam pokok perkara aspek negara hukum dan kepastian hukum sebelum dpr menyampaikan keterangan terhadap pengujian materiil atas guo yang dimohonkan oleh para pemohon, perkenalkan kami menyampaikan secara ringkas berkaitan dengan aspeknegara hukum dan kepastian hukum. bahwa negara indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan uud tahun negara indonesia adalah negara hukum . negara hukum mengandung arti kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum. unsur unsur negara hukum (rechstaat) menurut friedrich julius stahl meliputi pelindungan terhadap hak hak manusia, adanyaaturan (weftmatigheid van bestuur), dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. miriam budiarjo: dasar dasar ilmu politik: dengan demikian, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara hukum harus tunduk pada hukum yang sama. sehingga setiap orang yang sama diperlakukan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan. munir fuad: teori negara hukum modern: bahwakebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi, yaitu: jelas dalam perumusannya: konsisten dalam perumusannya,,dan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. zainal arifin husein: hukum dan dinamika sosial: aspek uji kompetensi dan organisasi profesi bahwa penjaminan mutu lulusan pendidikan kedokteran dilakukan melalui sistem sertifikasi uji kompetensi untuk menjamin mutu lulusan. tujuan uji kompetensi adalah untuk memastikan lulusan pendidikan kedokteran telah memiliki kompetensi yang berstandar sehingga dapat melakukan pelayanan kesehatan secara kompeten sesuai dengan keahlian ilmu dan keterampilan yang dikuasai. penjaminan mutu lulusan pendidikan kedokteran akan dapat mewujudkan derajat pelayanan kesehatan yang optimal dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan uud uji kompetensi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam ketentuan dan pendidikan kedokterandivide pendidikan kedokteran. adapun praktepraktek kedokteran jugaahwa berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xiiindonesia mempunyai (tujuh puluh lima)merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidputusan mahkamah konstitusi nomor puu xii bahwa profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita cita etis masyarakat. salah satu unsur yang seyogyanya terdapat dalam profesi adalah adanya organisasi atau asosiasi profesi tersebut yang memiliki etika profesi yang jelas. muhammad jadi: etika hukum kesehatan, teori dan aplikasinya indonesia: organisasi profesi dalam praktek kedokteran didefinisikan dengan jelas yaitu ikatan dokter indonesia untuk dokter dan persatuan dokter gigi indonesia untuk dokter gigi (vide angka sedangkan dalam pendidikan kedokteran, organisasi profesi didefinisikan sebagai(vide angka praktek kedokteran dan pendidikan kedokteran sebagai suatu kesatuan hukum dalam sistem hukum nasional merupakan rangkaian hubungan harmonisasi antara norma undang undang yang satu dengan lainnya yang saling melengkapi dan tidak bertentangan. prinsip harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan ketentuan uud tahun dengan demikian, definisi organisasi profesi dalam praktek kedokteran dan pendidikan kedokteran memiliki maksud yang sama, saling melengkapi, dan tidak bertentangan. terhadap pokok permohonan perihal sertifikat kompetensi dan uji kompetensi yang dianggap para pemohon guomendefinisikan pengertian dari sertifikat kompetensi dan tidak mengatur norma terkait penyelenggaraan uji kompetensi. terhadap merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid argumentasi para pemohon dalam permohonannya, menurut dpr uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan kedokteran dilakukan sebagai bukti kompetensi untuk mampu berprofesi sebagai dokter secara profesional kedokteran gigi). mahasiswa yang lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan perguruan tinggi (vide pendidikan kedokteran). adapun sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium dokter dan dokter gigi yang bersangkutan (vide penjelasan huruf praktek kedokteran) digunakan sebagai syarat untuk memperoleh surat tanda registrasi. dengan demikian, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam guo mempunyai fungsi dan kegunaan masing masing secara berbeda dengan sertifikat profesi yang dikeluarkan perguruan tinggi. bahwa terhadap argumentasi para pemohon berikutnya, menurut dpr ri, pengaturan mengenai pelaksanaan uji kompetensi hanya terdapat dalam pendidikan kedokteran. uji kompetensi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran kedokteran gigi (vide pendidikan kedokteran). pengaturan yang jelas mengenai uji kompetensi dalam pendidikan kedokteran dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan ketentuan uud dengan demikian, alasan para pemohon yang menyatakan sertifikat kompetensi ini tetap harus dimiliki secara terpisah, baik dengan cara harus merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menempuh uji kompetensi lagi yang diselenggarakan kolegium maupun dengan syarat membayar sejumlah biaya, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas suatu undang undang melainkan persoalan penerapan norma dan pelaksanaan dari suatu undang undang. diperlukan sertifikasi kompetensi karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perguruan tinggi dan harus dilakukan secara ketat karena berhubungan dengan kesehatan dan nyawa manusia. dalam hal penerbitan sertifikat kompetensi diterbitkan melalui proses uji kompetensi dan dinyatakan lulus, untuk kemudian digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya surat tanda registrasi str). uji kompetensi menjadi bagian dari proses pendidikan kedokteran kedokteran gigi dan hanya diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (vide undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional (selanjutnya disebut sisdiknas). sehingga tidak dibenarkan ada penyelenggaraan uji kompetensi diluar satuan pendidikan yang terakreditasi sebagaimana tersebut. dasar diberlakukannya uji kompetensi adalah: untuk menjamin mutu lulusan program pendidikan kedokteran agar sesuai dengan standar kompetensi dokter indonesia ski). tengah tengah maraknya pendirian fakultas kedokteran dengan mutu yang beragam, dengan mutu lulusan yang beragam pula, uji kompetensi berfungsi menyamakan standar lulusan antar satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran kedokteran gigi yang tidak bermutu dan tidak aman. tantangan dan persaingan pasar global mengharuskan setiap tenaga kesehatan untuk tetap menjamin masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. secara tidak langsung uji kompetensi sebagai filter mencegah munculnya satuan pendidikan yang tidak merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berkualitas. ujian kompetensi menjadi satu kesatuan dengan proses pendidikan kedokteran kedokteran gigi dan dilakukan setelah mahasiswa kedokteran lulus pre klinik dan klinik. setelah lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang akan digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya str sementara sebelum menjalani internship. setelah selesai intensif, sertifikat kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya str yang menjadi syarat diperbolehkan menjalani praktik kedokteran (diterbitkannya surat izin praktik sip). terhadap argumentasi para pemohon tersebut, menurut dpr sangat terkait dengan tafsiran dan kebijakan dari kolegium dokter indonesia. perihal organisasi profesi organisasi profesi merupakan ikatan dokter indonesia untuk dokter dan persatuan dokter gigi indonesia untuk dokter gigi. terhadap argumentasi para pemohon dalam permohonannya, menurut dpr bahwa ketentuan guo yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa justru untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan uud tahun hal ini mengingat peran penting dan krusial dari organisasi profesi yang diamanatkan oleh praktek kedokteran, antaranya membentuk kolegium (vide angka menetapkan dan menegakkan etika profesi (vide huruf dan huruf g), ikut dalam menyusun standar pendidikan profesi (vide mengadakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (vide membina dan mengawasi kendali mutu dan kendali biaya (vide serta ikut dalam melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran (vide dengan demikian, diperlukan kejelasan dan kepastian hukum akan organisasi profesi untuk dokter dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dokter gigi sesuai dengan ketentuan guo agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi dapat dipertanggungjawabkan. pada dasarnya ketentuan guo ditujukan bagi ketertiban pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi sehingga dapat dipertanggungjawabkan tugas, fungsi, dan kewenangannya. guna menjamin ketertiban umum tersebut maka praktek kedokteran dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa organisasi profesi untuk dokter adalah ikatan dokter indonesia dan untuk dokter gigi adalah persatuan dokter gigi indonesia. selain itu, para pemohon dalam permohonannya juga mengakui bahwaselain itu, untuk mendapatkan surat izin praktik maka dokter atau dokter gigi harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah rekomendasi dari organisasi profesi. untuk menjamin kepastian hukum, organisasi profesi dalam praktek kedokteran secara jelas telah ditetapkan hanya ikatan dokter indonesia dan persatuan dokter gigi indonesia. (vide angka keterlibatan organisasi profesi (vide pendidikan kedokteran) dimaksudkan agar dalam penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran, dapat disusun secara bersama dengan melibatkan setiap pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah organisasi profesi yang berwenang membentuk kolegium. didalam organisasi profesi juga terdapat komponen komponen lainnya, termasuk kolegium kedokteran yang bertugas mengampudan kedokteran gigi bersangkutan. bahwa dalam praktek kedokteran telah menempatkan kolegium sebagai academic body bagi dokter indonesia dengan kewenangan menyusun standar pendidikan profesi kedokteran spesialis dan kedokteran gigi spesialis (vide huruf serta ikut berkoordinasi dalam menyusun standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi yang disusun oleh asosiasi institusi pendidikan (vide kolegium juga berwenang menyusun standar kompetensi (vide penjelasan huruf dan mengeluarkan sertifikat kompetensi (vide penjelasan huruf dj. dengan demikian, berlakunya ketentuan guo selama ini tidak merugikan hak konstitusional para pemohon untuk tetap dapat berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai ketentuan uud tahun perihal anggota konsil kedokteran indonesia yang berasal dari unsur organisasi profesi terhadap argumentasi para pemohon dalam permohonannya, menurut dprkeanggotaan konsil kedokteran indonesia yang terdiri atas berbagai unsur dan latar belakang sesuai ketentuan guo adalah untuk menjamin mewakilinya unsur dari pihak yang terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. hal ini sesuai dengan ketentuan uud tahun dalil permohonan para pemohon yang menyatakan terjadinya potensi benturan kepentingan (conflict interest) dari anggota konsil kedokteran indonesia yang berasal dari organisasi profesi tidak beralasan hukum karena praktek kedokteran mengamanatkan bahwa dari (tujuh belas) orang anggota konsil kedokteran indonesia terdiri atas berbagai unsur merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan latar belakang serta telah mengatur secara jelas mengenai tata kerja dari konsil kedokteran indonesia, yaitu melalui rapat pleno anggota yang dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu (vide selain itu, salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil kedokteran indonesia adalahvide huruf h). oleh karena itu, (dua) anggota sebagai perwakilan dari organisasi profesi juga harus tunduk pada tata kerja dan persyaratan yang telah diatur dalam praktek kedokteran. dengan demikian, pengaturan yang jelas dan tegas mengenai persyaratan dan tata kerja dari konsil kedokteran indonesia dalam praktek kedokteran adalah untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan uud tahun pada dasarnya pengaturan mengenai adanya perwakilan dari organisasi profesi dalam keanggotan konsil juga terdapat dalam undang undang lainnya, yaitu undang undang nomor tahun tentang keperawatan (selanjutnya disebut keperawatan) dan undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan (selanjutnya disebut tenaga kesehatan). bahwa prinsip dasar dibentuknya konsil kedokteran kedokteran gigi adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayanan kedokteran yang tidak bermutu. konsil kedokteran kedokteran gigi beranggotakan semua unsur yang terkait dengan penjagaan mutu pelayanan kedokteran kedokteran gigi, yang salah satunya adalah unsur organisasi profesi. organisasi profesi sebagaimana sudah diuraikan diatas yaitu idi yang didalamnya tergabung semua profesi profesi dokter dokter gigi yang ada indonesia, maka semua kepentingan dapat tersalurkan. huruf peraturan presiden nomor tahun tentang tata cara merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidoleh karenanya, kerugian akibat berlakunya undang undang nomor tahun khususnya mengenai frasa organisasi profesi , yang terdapat dalam: yang menyatakan,yang menyatakan,yang menyatakan,:.yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang. kesehatan, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan konsil kedokteran indonesia (selanjutnya disebut perpres tahun menyatakan:, ditujukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. pembahasan dalam risalah penjelasan tentang sertifikat kompetensi dan uji kompetensi terdapat pada risalah maker dengan kempes tanggal halaman terkait dengan angka pendidikan kedokteran dan terkait dengan dan dalam rapat panitia kerja ruu pendidikan kedokteran yang diselenggarakan tanggal juni hotel atlet century senayan, telah mengalami perdebatan yang cukup panjang untuk dapat menghasilkan tersebut. berikut ini merupakan cuplikan perdebatan tersebut: ir. suhartono dari fraksi pan, menyampaikan bahwa yang dimaksud kerja sama kalau mungkin dengan rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan kedokteran lainnya oke, tetapi kerjasama dengan organisasi profesi itu sampai seberapa jauh kerjasamanya ini. undang undang sisdiknas soal standar pendidikan nasional itu memang ditentukan kementerian dengan dibentuk tim. sementara standar pendidikan nasional begitu sudah name fakultas, itu urusannya fakultas untuk membuat standar pendidikan perguruan tinggi. urusannya fakultas membuat struktur dan kerangka dasarnya kurikulum itu, itu urusannya fakultas. . jadi, betul sebenarnya organisasi profesi itu hanya membantu kementerian bukan fakultasnya. pada saat menentukan standar nasional pendidikan itu memang organisasi profesi diperlukan. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dra. hj. potong ote djundjunan dari fraksi pg, menyampaikan bahwa nanti harus ada saya rasa atau peraturan menteri atau apa, mengenai keikutsertaan atau kerjasama dengan organisasi profesi. bahwa ini dimasukkan sini itu memang ada baiknya, karena tidak mungkin kita bisa berpisah dengan mereka. artinya seluruh dunia juga seperti itu, tapi karena kita ingin supaya jelas dimana peran mereka seperti apa, sejauh mana saya rasa ini perlu ada peraturan. tidak mungkin kita itu meninggalkan mereka, karena merekalah yang ahli dalam segi itu. kalau kita tidak ikut sertakan mereka, saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu nanti jalannya. ardiansyah, s.e., m.m dari fraksi pg, menyampaikan bahwaini kalau melihat penjelasan ibu dekan, betapa terlibatnya organisasi ini dari sampai sedangkan ini adalah sebenarnya tugasnya perguruan tinggi untuk membuat kerangka dasar dan struktur kurikulum. rohani, dari fraksi pks, menyampaikan bahwa: yang pertama mungkin saya perlu penjelasan dikti lazim tidak seperti ini. jadi keikutsertaan organisasi profesi. kalau berikutnya nanti fakultas. ada tidak dikti kita, kalau tidak ada saya kira karena ini leg spesialis dari dikti, tidak perlu saya kira. karena kalau ini diberlakukan nanti semua organisasi profesi kita, itu akan menuntut semua keterlibatan setiap penyelenggaraan pendidikan kita. abdul kadir karting dari fraksi pkb, menyampaikan bahwa yang pertama saya kira harus dijawab dulu sejauh mana disebut kerja sama itu. yang kedua, organisasi profesi yang seperti. apa kriterianya, karena organisasi profesi itu nanti kedokteran pun nanti merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bisa muncul banyak era demokrasi seperti ini bisa saja tidak hanya satu organisasi profesi . dr. jefirston ribu kore, m.m dari fraksi pd, menyampaikan bahwa . mau tidak mau organisasi itu ikut terlibat dalamnya. padahal terlibat dalam kaitan ini dia juga ikut campur dalam hal apapun. . apapun yang dikerjakan, apapun yang kita bentuk perguruan tinggi itu harus atau terlibat dia dalam bekerja sama itu, organisasi profesi itu. hasbullah, s.ip dari fraksi span menyampaikan bahwa ini kita mau mulai dari penyelenggaran pendidikan kedokteran. nah dalam ketentuan ketentuan memang jelas fakultas kedokteran itu apa, kemudian rumah sakit pendidikan itu apa, wahana pendidikan juga ada. nah kemudian tiba tiba dalam penyelenggaraan muncul organisasi profesi yang tidak pernah kita kenal dalam ketentuan, nah ini mengagetkan. kemudian yang kedua, sebenarnya persoalan kerja sama dengan organisasi profesi itu bisa dimunculkan lain yang terkait dengan kerjasama fakultas, setelah fakultas itu ada. syarat mau mendirikan fakultas kedokteran itu harus punya kerja sama perguruan tinggi dengan rumah sakit. nah setelah jadi baru kemudian bisa saja kerja sama dengan organisasi profesi tapi bukan dari awal pembentukannya. prof. akmal dari pemerintah kemenkes, menyampaikan bahwa jadi yang pertama tentang kebiasaan organisasi profesi ini sebenarnya dikti ada yang berbunyi lain atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi pendidikan. tentu saja dalam pendidikan kedokteran secara nasional, kita tidak dapat meninggalkan organisasi profesi. karena mereka mereka itulah yang mengetahui dengan jelas substansi pendidikan kedokteran, terutama yang bidang profesi. oleh sebab itu, organisasi profesi sangat penting pada saat penetapan standar merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pendidikan dokter dan penetapan standar kompetensi. kedua standar ini diterjemahkan oleh fakultas kedokteran menjadi cara penyelenggaraannya dan kurikulum. dalam pelaksanaan mencapai kompetensi atau dekan mencapai kompetensi anak didik, dalam pelaksanaan dalam fakultas, organisasi tidak ikut dalamnya. pada saat nanti dekan sudah mendidik anak ini dengan baik, dan kita ingin mendapatkan sertifikat kompetensi, organisasi boleh ikut dalamnya untuk ikut menilai apakah anak didik ini sudah sesuai dengan standarnya. . kalau kita bicara pendidikan spesialis dan sub spesialis ini keterlibatan dari pada korie atau organisasi profesi ini memegang peranan yang sangat penting. kita menyebut ini . dalam undang undang perguruan tinggi tentang peranan dari pada profesi. yang mesti kita perhitungan bahwa dalam depan indonesia tentu kita tidak bisa menyambungkan diri dari pergaulan internasional atau suatu global standar. jadi, memang dalam pendidikan spesialis, subspesialis dunia manapun juga yang namanya peranan dari pada profesi atau kolegium itu merupakan leading sector. tetapi kita indonesia kita tidak mampu menjadi leadingsector. tidak apa apa, kita menjadi satu yang namanya pilar pendidikan. saya sudah bagikan edaran dari world federation medical education dan juga dari pada pendidikan untuk common wealth. jelas sini yang namanya pendidikan spesialis dan subspesialis mana peranan dari pada profesi itu memiliki peran yang penting. contohnya, bagi kita yang namanya profesi atau kolegium dia yang membuat resep. kemudian yang menjalankan atau kakinya itu adalah institusi pendidikan. sedangkan dapurnya adalah rumah sakit. maka itu kalau kita kenal dimanapun dunia kita mengenal pilar pendidikan. saya hanya memberikan klarifikasi, kalau kita bicara mengenai pendidikan kalau versi profesi itu bukan di nya tetapi yang namanya kolegium. kolegium itu sebenarnya itu ada profesinya. bawah idi. tetapi tidak semua cabang mempunyai kolegium. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kolegium itu hanya tingkat pusat. saya hanya ingin mengajukan data. ada kolegium tentang pendidikan spesialis dan sub spesialis. pak. ditambah dengan kalau ada kolegium pelayanan primer jadi saya membayangkan dalam scenario tersebut kalau kolegium itu tidak ada dalam pendidikan mengadvokasi pemerintah . kemendikbud dan kemudian dengan perguruan tinggi, bisa dibayangkan maka akan terjadi kelambatan dalam pencapaian keilmuan dan pencapaian kompetensi. prof. masih dari pemerintah kemenkes, menyampaikan bahwa kita punya draft tahun yang lalu. kemudian draft ini ditangguhkan, kalau istilah kami adalah stagnasi artinya tidak hidup dan tidak mati. oleh karena pada waktu itu kita sangat keberatan dengan draft tahun tentang profesi. karena memang pada draft peranan dari profesi itu dan kki hilang. kemudian saya sedikit menceritakan, kami dipanggil oleh menteri pendidikan dan dirjen dikti untuk ikut kembali dalam hanja pemerintah. kami cuma satu syaratnya, bahwa peranan profesi jangan dihilangkan kami bersedia ikut kembali untuk berbicara tentang ruu kedokteran. nah pada waktu itulah kami mengatakan bahwa kami akan berperan serta tapi tolong kalau memang peranan profesinya dihapuskan kami tidak akan ikut kembali. itu yang jadi prinsip. kalau menurut hemat saya, dunia kedokteran manapun peranan profesi itu tentunya bersifat universal. pendidikan dasar kedokteran ado best medical education, dunia manapun ujung langit manapun juga itu lebih banyak dominan dari pada institut pendidikan atau fakultas kedokteran. padahal begitu masuk pendidikan spesialis dan sub spesialis, sini peranan dari pada profesi yang dominan, terutama kolegium. nah tentunya kita kalau kita masuk dalam suatu dunia pendidikan, tentu tidak bisa terlepas dari suatu ketentuan ketentuan universal, kalau memang kita mau dianggap pendidikan kita setara dengan pendidikan global. . dalam proses pendidikan tiga pilar ini bisa diperhatikan: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid institut pendidikan, rumah sakit pendidikan, dan organisasi profesi atau kolegium. dirjen dikti selaku pemerintah menyampaikan bahwa jadi bunyinya barang kali begini, perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran lainnya serta berkoordinasi dengan organisasi profesi . koordinasi memang koordinasi, misalnya standar dan lain sebagainya. jadi koordinasi itu seperti kementerian pendidikan. ini saya kira tadi praktik kedokteran bunyinya begitu. yang dikatakan pak suhartono itu benar bahwa ada yang standar nasional pendidikan tinggi disusun oleh sebuah badan. namun ketika kita menyusun standar per misal bidang atau bidang bawah rumpun, itu memang melibatkan organisasi profesi. oleh karena itu, mengapa undang undang ini kan bukan undang undang yang general tetapi yang lex specialis itu sehingga ini harus melibatkan organisasi profesi sesuai dengan amanah dalam undang undang dikti juga bahwa penyelenggaraan profesi atau spesialis itu juga bekerja sama dengan organisasi profesi, undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggirdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigoetap memiliki kekuatan hukum mengikat. i2.5j menimbang bahwa pihak terkait ikatan dokter indonesia idi) telah didengar keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut: idi mengajukan sebagai pihak terkait dan hadir, serta menyampaikan keterangan pada majelis persidangan, bukan hanya dalam kapasitas formal selaku organisasi profesi dokter satu satunya, yang keberadaannya diakui dengan undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran, namun lebih dari itu, untuk memberikan secercah peran pengawalan konstitusi, khususnya hak pelayanan kesehatan undang undang dasar keterangan pihak terkait ini mengambil posisi sebagai pihak yang mempertahankan norma norma undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun yang menjadi objek perkara guo. pihak terkait berpendapat bahwa perkara pengujian norma yang diajukan para pemohon, bukan permasalahan konstitusionalitas norma, namun merupakan permasalahan pelaksanaan norma undang undang yang diuji. bahkan, ini hanya riak permasalahan penyelenggaraan internal organisasi idi. keterangan pihak terkait ini mendudukkan keberadaan ikatan dokter indonesia idi) selaku organisasi profesi medical doctor association sebagai pilar penyelenggaraan praktik kedokteran untuk menciptakan kepercayaan profesional merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid (professional trust) dan perlindungan pasien sebagaimana dianut dalam tujuan undang undang nomor tahun artinya, pernormaan organisasi profesi c.g. idi adalah manifestasi pemenuhan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan undang undang dasar keberadaan organisasi profesi idi, bukan tanpa alasan prinsipil dan sistemik, namun menjadi bagian dari suatu sistem secara keseluruhan (the whole system) yang dikembangkan undang undang praktik kedokteran. pengaturan organisasi profesi c.g. idi, bukan hanya suatu norma terpisah dan terasing dari sistem secara keseluruhan. namun demikian, terintegrasi sebagai sistem hukum yang mempunyai ratio legis mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai pelaksanaan dari kesejahteraan umum dalam pembukaan undang undang dasar kesejahteraan lahir batin, dan hak pelayanan kesehatan undang undang dasar untuk maksud itu, maka kesejahteraan kesehatan itulah diakui justifikasi keberadaan idi, yang selanjutnya dengan pengaturan otonom melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga idi, tersusun dalam sebuah struktur kepemimpinan organisasi tingkat pusat yang terdiri atas idisebagai suatu sistem yang utuh, kuat, justifikasi, dan ratio legis, kedudukan idi selaku organisasi profesi yang diakui undang undang praktik kedokteran sebagaimanaitu bukan norma yang asing, namun suatu yang sudah dipertimbangkan bahwa idi sebagai konsep hukum, struktur hukum, dan bagian sistem hukum penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti penyelenggaraan upaya kesehatan vide konsideran huruf undang undang nomor tahun idi selaku organisasi profesi dokter yang menaungi profesi dokter yang bekerja secara profesional memiliki kewenangan medis (medical authority) dan independent dalam tindakan medis atau praktik kedokteran. karena itu, idi berwenang dan berkepentingan memastikan praktik kedokteran yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dan standar etik, dan moral yang tinggi, keahlian dan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kewenangan yang harus. ciri dan watak sedemikian, menjadi bagian dari mandat idi selaku organisasi profesi dokter guna memastikan tujuan praktik kedokteran, yakni perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis, dan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter. dengan ciri dan kewenangan itu, idi bukan hanya organisasi atau perkumpulan biasa, bukan pula organisasi massa, bukan pula organisasi pekerja atau trade union, bukan pula organisasi kekuasaan, namun suatu organisasi profesi yang berhimpun profesi dokter yang menjaga etik dan moral yang tinggi, serta memiliki, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. atas dasar itulah, maka sahih idi memiliki fungsi yang inheren mengawal etik kedokteran dengan majelis kehormatan etik kedokteran mek) yang bersifat otonom kepada idi. karena itu pula, dokter yang wajib menambah ilmu pengetahuan (knowledge), keahlian (skills), dan menjaga watak (attitude), serta kewenangan medis secara terus menerus melalui pendidikan dan latihan berkelanjutan, termasuk sertifikasi, maka idi memiliki fungsi inheren dengan kolegium kedokteran. sahih keberadaan kolegium kedokteran dan majelis kolegium kedokteran indonesia maki) pada atau dalam idi. karena dokter wajib memberikan pelayanan profesional bermutu kepada pasien, maka idi memiliki fungsi yang inheren pula dengan pengembangan pelayanan keprofesian, sehingga sahih keberadaan perhimpunan dokter spesialis dan majelis pengembangan pelayanan keprofesian mpk) kepada idi. oleh sebab itu, idi selaku organisasi profesi memiliki keabsahan (validity) atas wewenang melakukan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat, kompetensi, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan berkelanjutan continuing professional development cpd) pasca pendidikan tinggi kedokteran (basic medical education) yang dalam profesi kedokteran dikenal dengan sistem pendidikan profesi, sistem pendidikan profesi kedokteran. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dengan demikian, maka keberadaan majelis pengembangan mpk) dan pengaturannya dalam pengaturan otonom dalam ad art yang terdiri atas perhimpunan dokter pelayanan primer, perhimpunan dokter spesialis, perhimpunan dokter seminar, itu adalah mempunyai justifikasi. unsur dalam mpk itu bagian penting menjalankan peran dan fungsi idi untuk pengembangan pelayanan medis (medical services) yang bermutu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga fungsi idi inheren dengan keberadaan mpk. yang kedua, tentang legal standing para pemohon. kepada para pemohon dalam perkara guo yang mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing oleh karena: para pemohon pada umumnya merupakan dosen atau tenaga pengajar pada perguruan tinggi dan tidak ada yang pegawai negeri, atau pegawai swasta, atau pensiunan, kecuali pemohon ii, pemohon vii, pemohon ix, dan seterusnya yang dalam hal ini bukan dalam kapasitas sebagai dokter, tetapi dalam arti aktor dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. @uod non. para pemohon mengaku dan terbukti bukanlah sebagai lulusan baru fakultas kedokteran dan bukan pula lulusan baru fakultas kedokteran yang mendaftar dan mengikuti uji kompetensi dokter idi sebagaimana dalam identitas para pemohon. oleh karena itu, para pemohon tidak mempunyai kepentingan dan tidak memiliki kerugian konstitusional perihal frasa sertifikat kompetensi, uji kompetensi yangterkait dengan frasa ataupun norma organisasi profesi. @uod non. para pemohon bukan mahasiswa pendidikan kedokteran yang baru dan atau yang baru lulus ataupun bukan lulusan baru fakultas kedokteran yang mendaftar dan mengikuti uji kompetensi, sehingga para pemohon yang menguji konstitusionalitas norma frasa uji kompetensi, sertifikat kompetensi, dan organisasi profesi tidak memiliki kerugian apa pun oleh karena lulusan tidak ada kaitannya pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter ukmppd) dan tidak ada yang menghambat pelaksanaan ukmppd, sebagaimana alasan para pemohon, bahkan telah terbit peraturan menteri merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid:daangka menyebutkan bahwa, organisasi profesi:nurut para pemohon karena undang undang ini mengatur tentang pendidikan kedokterandengan demikian frasa organisasi profesi dalam danmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ristek dan dikti nomor tahun yang membuktikan bahwa pelaksanaan ukmppd tanpa hambatan. para pemohon yang mengajukan pengujian undang undang guo tidak mempunyai kerugian konstitusional karena pokok permasalahan dan alasan alasan yang diajukan dalam perkara pengujian undang undang guo bukan permasalahan konstitusionalitas norma, akan tetapi hanya persoalan teknis penerapan atau pelaksanaan norma. bahkan pokok permohonan dan polita perkara guo hanya merupakan permasalahan penyelenggaraan internal organisasi ini. kalau hendak distal, hemat pihak terkait, perlu dibawa dan diuji dalam ranah organisasi idi dan tidak dalam muktamar idi dan karenanya tidak terlalu jauh dan prematur jika dibawa kepada mahkamah konstitusi. @uod non. para pemohon tidak mempunyai kerugian konstitusional akibat adanya norma norma dalam undang undang ini yang diujikan yang menjadi pokok perkara permohonan guo karena hal ini merupakan lingkup kebijakan hukum atau legal policy pemerintah yang bersifat teknis yang pengaturannya merupakan kebijakan hukum pemerintah. tentang pokok permohonan. satu, perihal perkara permohonan pengujian undang undang guo bukan permasalahan konstitusionalitas norma undang undang, namun hanya permasalahan penerapan norma, bahkan hanya permasalahan penyelenggaraan internal organisasi idi. dua. perihal norma frasa yang diajukan dalam perkara pengujian undang undang guo merupakan kebijakan hukum pemerintah atau legal policy pemerintah, sehingga bukan merupakan sesuatu yang mempunyai alasan untuk secara konstitusional atau tidak mempunyai konstitusionalitas untuk diajukan sebagai pokok perkara dalam persidangan ini. bahwa secara fungsional dan kebutuhan profesi, hanya organisasi profesi yang mengerti, dan memahami, serta membutuhkan apa, dan bagaimana pengaturan organisasi idi. misalnya, mengenai pilihan sadar dan final idi bersama sama dalam satu tubuh dengan bidi medical association dengan majelis majelis maki, mek, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo yang ketiga. perihal idi mempunyai keabsahan legalitas secara yuridis konstitusional. dan alasan alasan yuridisnya, pihak terkait sampaikan dalam naskah ini. kemudian, idi sebagai organisasi profesi dokter mempunyai hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. idi sebagai organisasi profesi dokter mempunyai hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang dijamin dalam undang undang dasar kemudian, idi sebagai organisasi profesi berhak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif undang undang dasar dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum. selanjutnya, alasan alasan organisatoris. idi sebagai organisasi profesi yang tunggal dan sebagai satu tubuh, justru merupakan alasan untuk menjustifikasi dan memastikan perlindungan pasien serta menjamin peningkatan mutu layanan kedokteran. keberadaan idi tersebut, bersama sama dengan bidi, maki, mek, dan mpk dikukuhkan dengan pengaturan otonom dalam anggaran dasar dan rumah tangga dan sesuai pula dengan norma undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk suatu organisasi profesi. rasio jenisnya, cocok dengan idi, sebagaimana angka undang undang nomor tahun yakni memastikan professional trust dan perlindungan kepada pasien. kemudian, alasan praktis. secara praktis dan yuridis formal, keberadaan kolegium saat ini yang tingkat pusat menjadi maki. demikian pula majelis etik kedokteran menjadi mek masih sah dan berada dalam satu tubuh dengan idi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. secara praktis pula dan organisatoris, keberadaan kolegium kedokteran yang ada tingkat pusat sebagai bagian daripada maki masih exist dan berkomitmen untuk tetap berada dalam satu tubuh dengan ikatan dokter indonesia sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. empat. perihal konstitusionalitas pengakuan kewenangan idi. selaku organisasi profesi sesuai dengan sistem hukum yang dikembangkan untuk merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjamin hak konstitusional pelayanan kesehatan undang undang dasar kelima. perihal konstitusionalitas kewenangan idi menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi untuk menjamin konstitusionalitas dan pelayanan kesehatan sebagai pelaksanaan atau manifestasi undang undang dasar dan oleh karena itu, organisasi profesi idi untuk yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran menjamin professional trust dan perlindungan pasien. karenanya, kewenangan medis dokter berbasis kepada kompetensi (competence based) yang diuji dengan uji kompetensi. yang lulus, akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai syarat mengajukan permohonan str kepada kki. menjaga kompetensi dokter demikian, merupakan pelaksanaan daripada jaminan, kepastian hukum praktik kedokteran sesuai dengan undang undang dasar dan sesuai pula dengan undang undang dasar tahun dan undang undang dasar sebagai bagian daripada pemenuhan hak asasi manusia ham) atas kesehatan. enam. perihal idi selaku organisasi profesi, bukan serikat pekerja (trade union). keberadaan peran, fungsi, dan kewenangan idi selaku organisasi profesi dalam kualifikasi dan kapasitas sebagai serikat pekerja yang hanya memperjuangkan dirinya sendiri dan anggotanya. akan tetapi, idi yang diakui sebagai organisasi profesi merupakan aktor yang menerima mandat atau menjadi inti 'dalam penyelenggaraan praktik kedokteran sebagai bagian daripada penyelenggaraan undang undang dasar oleh karena itu, idi selaku organisasi profesi selain menjadi aktor dalam konteks penyelenggaraan juga mengemban pemenuhan kepentingan publik (public interest health) atas hak kesehatan dan hak asasi manusia. berbeda dengan pekerja biasa, profesi dokter terikat pula dengan sumpah dokter. dan bahkan, terkait pula dengan berbagai ketentuan, baik itu ketentuan yang berdasarkan norma etik, norma disiplin, dan juga norma hukum. dalam pelayanan tindakan medis, dokter mempunyai tiga norma, yaitu norma etik, norma disiplin, dan norma hukum sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor tahun merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pihak terkait memohon kepada majelis hakim yang mulia, memutuskan perkara permohonan guo dengan memuat putusan dengan amar sebagai berikut. primer. menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara guotidak dapat diterima. mohon putusan yang seadil adilnya. untuk mendukung keterangannya, pihak terkait idi telah mengajukan lampiran sampai dengan lampiran sebagai berikut: lampiran fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan ikatan, lampiran2 fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil muktamar ikatan dokter indonesia xxix tahun lampiran fotokopi ktp atas nama from dr. ilham petama narsis:, lampiran fotokopi surat keputusan pengurus besar ikatan dokter indonesia nomor pb a. tentang perubahan susunan dan personalia pengurus besar ikatan dokter indonesia masa bakti lampiran fotokopi ktp atas nama dr. mohammad adib khumaidi, untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait ikatan dokter indonesia idi) telah mengajukan ahli dan saksi dalam persidangan tanggal september tanggal september dan tanggal september yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli ahli pihak terkait dr. suharizal, s.h., m.h ahli ingin mempersoalkan terlebih dahulu penulisan ikatan dokter indonesia yang terdapat dalam undang undang nomor tahun dikaitkan dengan praktik pembentukan peraturan perundang undanganmenyebutletterliik ikatan dokter indonesia menggunakan huruf besar huruf dan dari teknik pembentukan peraturan perundang undangan, dapat dikatakan bahwa kemauan awal dari pembentuk undang undang nomor tahun ini menginginkan ikatan dokter indonesia, itu adalah sebagai subjek hukum. dengan kata lain, ingin ditegaskan adalah bertentangan dengan undang undang ini, jika penamaan organisasi profesi untuk dokter berikut kewenangan yang dimiliki dan diberikan oleh undang undang ini tidak bernama ikatan dokter indonesia. sebagai perbandingan, hal mana dari sisi pembentukan peraturan perundang undangan, dapat kita bandingkan dengan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang undang ini mulai berlaku, dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi . dimana tertulis huruf dan dengan huruf besar. sehingga dapat dikatakan bahwa komisi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah subjek hukum yang dikehendaki oleh pembentuk undang undang ini. kemudian lagi, undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan dengan undang undang ini. komisi pemberantasan korupsi yang mana tertulis huruf dan dengan huruf besar adalah subjek hukum. level konstitusi, hal ini juga dapat kita lihat dalam beberapa dalam undang undang dasar misalnya,nulisan komisi pemilihan umum yang menggunakan huruf kecil untuk dan mengisyaratkan bahwa pembentuk undang undang pemilihan umum dapat menggunakan nama lain sebagai organ yang menyelenggarakan pemilihan umum yang tidak mesti bernama komisi pemilihan umum seperti apa adanya sekarang. perbandingan lagi, misalnya berbunyi, untuk merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddengan penggunaan huruf besar dan dapat dikatakan bahwa pembentuk ini telah menetapkan bahwa badan pemeriksa keuangan adalah untuk organ yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. pertanyaan berikutnya adalah apakah ikatan dokter indonesia sebagai subjek hukum dapat digolongkan sebagai organ negara? sebelum pertanyaan ini dijawab, penting untuk ditegaskan bahwa organ negara tidak selalu berbentuk organik. samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut sebagai organ. asalkan fungsi fungsi itu bersifat menciptakan norma dan atau bersifat menjalankan norma. singkatnya, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum, dalam kehidupan ketatanegaraan adalah organ negara. dalam bahasa yang sederhana mengutip pendapat hans kersen dikatakan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. dengan bahasa lain dapat ahli katakan bahwa organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum, dan pejabat publik atau pejabat umum. sekadar mengulas dalam sistem ketatanegaraan kita, dapat dikelompokkan menjadi tiga lembaga negara itu. lembaga negara yang ditentukan oleh undang undang dasar, lembaga negara yang ditentukan oleh undang undang, dan lembaga negara yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang derajatnya bawah undang undang. organ negara yang diatur oleh undang undang dasar merupakan organ konstitusi yang dibentuk berdasarkan undang undang adalah organ undang undang. sehingga dapat ditegaskan bahwa ikatan dokter indonesia adalah organ negara dalam artian luas yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun dengan kalimat lain bisa dikatakan, setelah undang undang nomor diundangkan, maka terjadi perubahan posisi dimana undang undang itu menegaskan ikatan dokter indonesia adalah organ negarapabila kita baca dari sampai dengan terdapat norma atau ketentuan yang mengatur tentang profesi, organisasi profesi. dari organisasi profesi itu, ke norma itu, mulai dari pembinaan, pengawasan, dan hal lainnya itu memberikan kewenangan kepada yang namanya ikatan dokter indonesia menurut undang undang nomor tadi itu. sehingga fungsi fungsi kenegaraan atas, membuktikan bahwa ikatan dokter indonesia adalah organ negara dalam artian luas. andaikan angka undang undang nomor tahun tersebut berbunyi, organisasi profesi adalah komisi dokter indonesia untuk dokter, dan seterusnya, barangkali tidak akan menimbulkan multitafsir yang luas menyangkut ikatan dokter indonesia sebagai sebuah organ negara yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun lalu, angka undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar guna menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami bahwa salah satu prinsip negara hukum yang terkandung dalam undang undang dasar adalah adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada nilai nilai kebenaran dan keadilan. kemudian, memang benar terkait dengan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dijamin oleh undang undang dasar namun, menafsirkan undang undang dasar tidaklah dapat dilakukan secara mandiri dan terpisah dari ketentuan ketentuan lain yang diatur dalam undang undang dasar khususnya dan keseluruhan dalam bab tentang hak asasi manusia. ahli tegaskan bahwa hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh undang undang dasar harus dipahami satu bagian yang tidak terpisahkan dengan norma yang terdapat pada undang undang dasar yang bunyinya adalahmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddemokratis. menurut ahli, pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang adalahsehingga, dengan dasar itulah, undang undang nomor tahun khususnya angka tidaklah bertentangan dengan undang undang dasar jadi, sesungguhnya pembatasan hanya satu wadah organisasi bagi dokter berdasarkan undang undang nomor tahun diperlukan dalam rangka, serta perlakuan yang sama depan hukum. perlu juga dipahami bahwa dengan adanya satu organisasi dokter, otomatis dapat diberlakukan satu standar pelayanan bagi dokter, satu kode etik, serta pengembangan kualitas, dan pengawasan yang sama antarbenua dokter oleh satu organisasi dalam menjalankan yang namanya praktik kedokteran. ahli ingin menegaskan bahwa undang undang nomor tahun sama sekali tidak melarang dokter untuk membentuk organisasi lain, untuk membentuk perhimpunan lain. hanya saja dalam beberapa kewenangan dan urusan tertentu yang menjadi hak mutlak dari ikatan dokter indonesia, sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tadi itu adalah menjadi kewenangan ikatan dokter indonesia. sehingga, jika muncul pertanyaan, dapatkah dokter berhimpun dalam organisasi lain selain ikatan dokter indonesia? penting dijelaskan bahwategas mengatakan dan mengatur bahwa organisasi kemasyarakatan adalah dibentuk dan menjadi dasar bagi dokter dokter luar yang tidak terhimpun dari idi atau pun terhimpun dalam idi untuk bisa membentuk yang namanya organisasi profesi lainnya. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hanya saja sekali lagi, kewenangan atau urusan yang telah ditentukan dalam undang undang nomor tahun tidak dapat menjadi urusan atau kewenangan organisasi lainnya, kecuali ikatan dokter indonesia. bagian terakhir ini, ahli ingin mengutarakan paling tidak ada dua putusan mahkamah konstitusi yang terkait atau barangkali bisa digunakan sebagai pedoman dalam memahami persoalan ini. pertama, putusan nomor puu sic!) dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris. barangkali bisa dibacakan bahwa dalam halaman tertulis. kemudian, yang kedua bisa juga kita lihat putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang kamar dagang indonesia. halaman berbunyi, menolak permohonan pemohon sepanjang menyangkut undang undang nomor tahun perlu dibacakan bahwa undang undang nomor tahun tersebut. prof. dr. hm. lica marzuki, s.h pembentukan organisasi profesi merupakan constitutional given sebagaimana dinyatakan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud menurut black's law dictionary, fifth edition, halaman profession adalah vocation occupation requiring special usually advanced, education and skill: e.g. law medical professions. also refers whole body such profession' . lebih jauh dikemukakan, the term originally contemplated only theology, law, and medicine, but applications science and learning are extended . etc, etc! merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid suatu professional association atau organisasi profesi merupakan group professional organized for education, social activity, lobbying and the like: e.g. bar medical association. ikatan dokter indonesia idi) sejak dibentuk pada tanggal oktober telah merupakan organisasi profesi dokter dan berstatus badan hukum (rechtspersoon), dengan tujuan untuk mendirikan suatu perkumpulan dokter warga negara indonesia yang baru, dan merupakan wadah representasi dunia dokter indonesia, baik dalam maupun luar negeri. anggaran dasar ad) idi terakhir yang disahkan dalam sidang pleno muktamar medan pada tanggal november tetap mencantumkan: idi adalah organisasi profesi dokter yang non profit bersifat nasional, independen dan nirlaba. dalam pada itu, menurut angka undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran, menegasidi mencantumkan status idi sebagai berikut: ikatan dokter indonesia merupakan satu satunya organisasi profesi kedokteran indonesia. ikatan dokter indonesia berbadan hukum perkumpulan. pada tahun idi diterima menjadi anggota world medical association wma) yang menghimpun semua organisasi kedokteran dunia. pada masa itu, dr. hr. soeharto terpilih kedua kalinya menjabat ketua umum idi. seperti halnya dengan organisasi profesi lainnya,organisasi profesi dokter, termasuk idi, mengemban misi pengabdian kemanusiaan, berpaut dengan upaya penyembuhan raga dan penyelamatan nyawa manusia, sebagaimana diikrarkan dalam sumpah hippokrates sm), seorang tabib dan pengajar sekolah dokter pulau kos, yang dibangun dekat kuil epidaurus guna pemujaan bagi dewa asklepios, dewa penyembuh, antara lain melafalkan sumpah: will use treatment help the sick according ability judgement but never injury and wrong doing saya akan bertindak menolong orang sakit, sesuai dengan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan yang menyatakan penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran, diantaranya melibatkan organisasi profesipada dasarnya merupakan trade union atau political body dari dokter indonesia. padahal bidang pendidikan sebetulnyaketentuan menyatakan uji kompetens, jugayang merupakan sebetulnya hanyalah merupakan trade union atau political body dari dokter indonesia. bahwa untuk menyelesaikan program profesi dokter. uji kompetensi inguoselanjutnya berdasarkan mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis subspesialis harus mengikuti uji kompetensi dalam rangka pengakuan pencapaian merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidadalah menarik pula menyimak salah satu lafaz sumpah hippokrates berikutnya: what ever houses may visit, will come for the benefit the sick, remaining free all intentional injustice, all mischief and particular sexual relations with both female and male persons, the free slaves rumah siapapun yang saya masuki, kedatangan itu, saya tujukan untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa niat niat buruk atau mencelakakan, dan lebih jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap wanita ataupun pria, baik terhadap kaum merdeka maupun hamba sahaya), mengingatkan kita semua pada rumusan idiom hukum peraturan perundang undangan (algemeen verbindende voorschriften). putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tanggal april dalam perkara pemohon drs. riyanto, md. far., atas pengujian nomor tahun tentang tenaga kesehatan, menyatakan hanya perlu satu wadah organisasi profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan guna memudahkan pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kesehatan. putusan mahkamah memandang perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengontraknya. dalam hukum administrasi, campur tangan pemerintah lazim dikenal dengan penamaan bestuurzorg pelayanan publik) selaku konsekuensi keberadaan negara kesejahteraan welfare state). pembentukan dua organisasi profesi ( organisasi kembar ) bagi dokter dan dokter gigi mempersulit penyelenggaraan bestuurzorg dalam menata dan mengawasi controlling) upaya pelayanan kesehatan demi kesejahteraan umum rakyat banyak, menurut pembukaan uud suatu organisasi profesi kedokteran (medical association) senantiasa berkaitan dengan pendidikan kedokteran (medical education). world medical association declaration wma. 5th world conference medical education pilanesberg, afrika selatan) rekomendasi pelibatan organisasi profesi dokter tiap negara national medical association) dan wma dalam mengemban medical education yang berkesinambungan. bagi wma, medical education continuum learning, beginning with admission medical school and ending with retirement from active practice. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mencermati nomor tahun tentang praktik kedokteran dan nomor tahun tentang pendidikan kedokteran yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran, tidak ternyata merupakan hal ihwal constitutional question yang oleh para pemohon dipandang bertentangan dengan dan uud undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun yang dipersoalkan para pemohon berpaut belaka dengan legal policy pembuat undang undang berkenaan dengan hal pengaturan dan prosedural pendidikan kedokteran. legal policy pembuat undang undang memuat kebijakan ( policy ) berkenaan dengan penerapan kehendak dan perintah uud yang pada ketiganya lebih jauh dimungkinkan mendelegasikan pengaturan kepada peraturan perundang undangan yang lebih rendah. pada umumnya legal policy pembuat undang undang lebih dimaknai sebagai upaya penerapan kehendak dan perintah uud, tidak berkaitan dengan constitutional question yang mempersoalkan apakah suatu undang undang wet, geser, droit) bertentangan dengan uud atau verfassung. perolehan sertifikasi kompetensi yang memungkinkan seorang dokter dan dokter gigi untuk menjalankan praktek dokter setelah lulus uji kompetensi bertujuan meningkatkan mutu pendidikan kedokteran dalam rangka pelayanan kesehatan, menurut uud keharusan mahasiswa peserta pendidikan kedokteran untuk terlebih dahulubertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum, menurut alinea ke pembukaan uud prof. dr. idrus saturasi, sp. b., sp. (k) era sampai dengan saat sebagai pengurus aipi, ahli ikut terlibat dalam pembentukan konsil, seperti telah dijelaskan terperinci oleh guru saya prof syamsudin. tujuandan juga kewenangan memberikan ijin praktik. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid era tersebut juga awalnya dibicarakan pentingnya ujian nasional untuk swasta oleh karena saat itu tidak lagi mengikuti program ujian yang dibina oleh fakultas kedokteran negeri, yang idenya ialah untuk menyamakan kualitas lulusan, namun oleh karena semua baik negeri maupun swasta dianggap sama maka ujian nasional tersebut selenggarakan pada semua fakultas fakultas baik swasta maupun negeri. hal ini erat hubungannya dengan kepastian hukum praktek kedokteran yang sesuai dengan pasai uud dalam hal menjaga kompetensi dokter sebagai bagian dari pada pemenuhan hak asasi manusia atas kesehatan. saat ini sertifikat kompetensi sudah dapat diberikan saat mahasiswa lulus ukmppd. perumusan uuk dimulai dengan berkembangnya gagasan untuk membentuk medical council pada awal an. baru pada sekitar prakarsa perumusan tentang konsil kedokteran memperoleh respon yang positif dari pemerintah. beberapa ahli dari chs, idi dan biro hukum depkes kemudian bekerja bersama sama merumuskan ruu tentang konsil kedokteran. atas saran dari berbagai. pihak ruu tersebut kemudian dirubah namanya menjadi ruu tentang praktik kedokteran. rumusan awal yang notabene merupakan hasil dari para profesional diserahkan kepada dpr yang kemudian menerimanya dengan baik selanjutnya dpr mengambil alih proses perumusan ruu tersebut dan meneruskannya sebagai inisiatif dpr. hasil rumusan dan pengembangan oleh dpr kemudian disampaikan kepada presiden substansi uuk mengatur banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. didalamnya termasuk pembentukan konsil kedokteran, standar pendidikan dokter dan dokter spesialis, pendidikan dan pelatihan, registrasi, perizinan, disiplin kedokteran, pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya. melalui uuk ini diharapkan sebagai output dari proses penyiapan dokter yang akan masuk (sebagai input) dalam praktik kedokteran dapat tertata lebih baik proses itu meliputi bagaimana proses pendidikan kedokteran (yang menghasilkan kompetensi tertentu), bagaimana proses registrasi dokter (yaitu memberikan kewenangan kepada dokter atas kompetensi yang dimiliki), bagaimana proses pemberian izin dokter untuk praktek (yang merupakan proses merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid administratif) dan bagaimana tindakan yang harus diberikan apabila dokter yang sudah berpraktik (dan memiliki izin praktik) terbukti melakukan praktek kedokteran yang tidak sesuai standar profesinya. tujuan pengaturan praktik kedokteran adalah memberikan perlindungan kepada pasien: dokter dan dokter gigi dampak uuk, terjadinya mutu dokter dari hulu sampai hilir uuk saat ini telah mengakomodasikan semua aspek yang berhubungan dengan proses menyiapkan seorang dokter agar berpraktik dengan baik, yang meliputi tiga hal, yaitu aspek pendidikan dan profesi kedokteran, kewenangan dokter, serta izin praktek dan disiplin profesi kedokteran. pertama, tentang pendidikan profesi kedokteran. praktik kedokteran sangat terkait dengan kompetensi (kemampuan) yang harus dimiliki seorang dokter. kompetensi tersebut didapat dari pendidikan kedokteran. hasil dari pendidikan kedokteran akan menghasilkan sertifikat kompetensi (dikenal dengan istilah sertifikasi). pendidikan kedokteran haruslah dilakukan secara khusus mengingat pada dasarnya pendidikan kedokteran (khususnya pendidikan spesialis dan sub spesialis) adalah jenjang pendidikan profesi. secara universal dapat dikatakan bahwa badan atau lembaga dalam dunia kedokteran yang bertugas untuk mengelola jenjang pendidikan profesi adalah kolegium profesi itu sendiri. dalam pengelolaan jenjang pendidikan profesi maka kolegium profesi bertugas untuk menetapkan standar pendidikan serta menerbitkan sertifikat kompetensi lulusan pendidikan spesialis dan subspesialis. beberapa negara lain kolegium sebagai pengampu ilmu lebih dulu terbentuk sebelum terbentuknya asosiasi profesi. karena itu kolegium terpisah dari asosiasi profesi kedokteran. indonesia kolegium justru lahir karena dibentuk oleh asosiasi dokter spesialis lingkungan idi. karena itu kolegium spesialis berada dalam lingkungan perhimpunan spesialis namun kolegium tersebut memiliki otonomi dan tidak bisa diintervensi oleh perhimpunan spesialis masing masing. kemudian idi melalui muktamarnya membentuk maki majelis kolegium merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kedokteran indonesia) yang mengkoordinasikan semua kolegium. maki juga bersifat otonom dalam idi. pengalaman selama ini dimana sebagai anggota kolegium sejak tahun sampai dengan sekarang dan juga pernah sebagai dekan, ketua umum organisasi profesi, masing masing bekerja sesuai fungsinya, dimana organisasi profesi tidak pernah ikut mencampuri urusan pendidikan. dalam uuk, kedudukan, fungsi dan peran kolegium kolegium ilmu kedokteran melalui konsil kedokteran untuk menata sistem pendidikan profesi kedokteran menjadi semakin jelas. kedua, tentang kewenangan dokter. setelah seorang dokter dinyatakan memiliki kompetensi (dalam bentuk sertifikat), maka kompetensi atau kemampuan tersebut tidak langsung menjamin bahwa dokter tersebut memiliki kewenangan untuk praktik sebagai dokter. pengakuan atas kemampuan untuk menjadi kewenangan hanya dapat terwujud apabila dokter tersebut sudah mendaftar (melakukan registrasi) satu badan atau lembaga registrasi (registration body) yang bukanlah registrasi administratif semata namun meliputi registrasi atas kompetensi dokter tersebut (dilakukan secara periodik setiap tahun). dalam uuk, registrasi dokter dilakukan oleh konsil kedokteran yang bersifat independen. untuk evaluasi kompetensi dokter ataupun dokter spesialis wajibkan senantiasa mengikuti continuing education dan pada saat teregistrasi akan dilakukan evaluasi kembali. ketiga, hal hal lain dalam praktik kedokteran. selain pengaturan tentang pendidikan profesi kedokteran maka ada beberapa hal lain yang harus diatur adalah: lisensi (izin) praktik dan disiplin profesi. ikatan dokter indonesia sebagai organisasi profesi selama ini jika menyebut kata kata profesi (profession) banyak pihak yang menganggapnya sama dengan okupasi (occupation). adanya anggapan yang seperti ini tentu saja tidak benar. sekalipun profesi dan okupasi, keduanya sama sama menunjuk pada suatu pekerjaan yang dapat memberikan nafkah dan kesejahteraan tetapi profesi tidaklah sama dengan okupasi. zelensky dalam tulisannya the professionalization everyone? majalah american journal sociology tahun menyatakan bahwa profesi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid adalah pekerjaan yang membutuhkan dukungan body knowledge sebagai dasar perkembangan teori yang sistematis, menghadapi banyak tantangan dankarena itu membutuhkan latihan yang cukup lama, memiliki kode etik serta orientasi utamanya adalah memberikan pelayanan demikian juga gleaner dalam tulisannya social work profession tahun juga menyatakan karakteristik dasar khas dari profesi adalah aktifitas professional, yang berdasar intelektual, mempunyai tanggung jawab personal, dasar pengetahuan yang kuat, pengalaman praktis dan tidak hanya akademik dan teoritis, menanamkan dasar pendidikan profesi menuju penguatan internal organisasi dan termotivasi dengan kasih sayang dan rasa sosial yang tinggi. karena adanya ciri ciri seperti ini sering disebutkan bahwa seorang hanya dapat disebut sebagai warga profesi professional person) apabila memenuhi kesemua ciri atas. ciri ciri yang dimaksud jika dapat dibedakan atas empat macam yakni: keahlian (expertise), bertanggung jawab (responsibility), kesepakatan (corporateness) serta etis (ethics). dengan pengertian tersebut atas, jelaslah jika orang orang professional tersebut menggabungkan diri dalam suatu organisasi maka organisasi yang terbentuk dikenal dengan nama organisasi profesi. atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan organisasi profesi tidak lain adalah kumpulan dari dua orang atau lebih para profesional yang secara bersama sana bersepakat untuk mencapai tujuan profesi. dari pengertian yang seperti itu jelaslah untuk dapat disebut sebagai profesi tidaklah semudah yang diperkirakan. sesungguhnyalah profesi tidak sama dengan okupasi. profesi mempunyai ciri cirinya yang tersendiri yang oleh goods, yang diperkuat juga oleh work journal allied health mempunyai karakteristik dari profesionalisme, yaitu: profesi menentukan standar pendidikan mereka sendiri, pendidikannya juga meliputi pengalaman sosialisasi yang membuat mereka matang, pekerjaan profesi diakui secara legal melalui perijinan, badan pemberi ijin tersebut terdiri dari anggota profesi itu sendiri, peraturan perundang undangan yang mengatur warga profesi disusun oleh anggota profesi sendiri (autonomy judgement for performance), pekerjaan profesi tidak hanya akan mendatangkan uang, tetapi juga wewenang dan prestise, pekerjaan profesi relatif sulit dievaluasi oleh orang awam, kode etik yang berlaku kalangan profesi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid adakalanya lebih keras dari hukum, anggota anggota profesi berafiliasi sangat kuat dengan profesinya dibandingkan dengan pekerjaan lain, pekerjaan profesi biasanya ditekuni seumur hidup. untuk organisasi profesi kedokteran, misi tersebut sebagaimana yang telah digariskan oleh world medical association wma) secara umum dapat dibedakan atas tiga macam yakni merumuskan standar etika merumuskan kemampuan profesional kompetensi memperjuangkan kebebasan melakukan pengabdian profesi. tentunya misi yang terbatas ini apabila dapat diselenggarakan dengan baik maka akan memberikan manfaat bagi organisasi profesi itu sendiri. manfaat tersebut dijelaskan oleh recon dkk yaitu: dapat lebih mengembangkan dan memajukan profesi dapat lebih memperluas bidang gerak profesi dapat menghimpun dan menyatukan pendapat anggota serta memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkarya dan turut serta dalam mengembangkan dan memajukan profesi. sekalipun misi dan program kerja bersifat terbatas yang hanya berhubungan .dengan kehidupan profesi bukan lalu berarti manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak. manfaat tersebut sebagaimana disampaikan oleh wma yang menyatakan . contribute high quality and humane medical care healthful environment and enhancing the quality life for all people . maka dalam rangkaserta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter sangat dibutuhkan organisasi profesi dokter yang tunggal. standar pelayanan, standar etik dan standar kemampuan kompetensi sebagai prasyarat utama dalam memberikan mutu pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat harus muncul dari satu organisasi profes(organisasi profesional dan ilmiah) yang mempunyai kewajiban menentukan standar, persyaratan dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi dengan demikian pekerjaan profesi memiliki beberapa kekhususan yaitu: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pekerjaan profesi didukung oleh body knowledge, artinya jelas sekali ontologi, epistemologi dan aksiologinya: keahlian diperoleh melalui pendidikan dan latihan terarah, terencana terus menerus dan berjenjang, pekerjaan profesi diatur oleh kode etik bersifat altruism dan diakui undang undang uuk), pengaturan profesi diatur oleh warga profesi itu sendiri (professional regulation self regulation). definisi dan pengertian yang cukup komprehensif tentang profesionalisme dan otonomi profesi pernah diterbitkan oleh world federation medical education fme). menurut fme, profesionalisme encompasses the knowledge, skills, attitudes, values and behavior expected individuals during the practices their profession (and includes concepts such maintenance competence, information literacy, ethical behavior, integrity, honesty, altruism, service others, adherence professional codes, justice and respect others): autonomy the patient doctor relationship shall ensure that doctors all times make informed decision the best interest their patients, base the best available evidence. pentingnya anggota profesi berpraktik bersendikan profesionalisme dan otonomi profesi merupakan indikator bagi organisasi untuk membina dan membela anggotanya anggota profesi harus selalu dibina agar menjadi baik sesuai dengan azas azas profesionalisme dan otonomi profesi. pembinaan ini penting sekali karena pada dasarnya anggota profesi dapat saja tergelincir menjadi tidak professional dan atau menyalahkan arti otonomi profesi itu sendiri. kemungkinan itu selalu ada karena praktek kedokteran pada dasarnya mengandung dua kondisi yang dapat menyebabkan hal itu terjadi, yaitu kondisi pertama, ketidaktahuan pasien (patient ignorance) yang dapat mendorong terjadinya kondisi kedua, yakni memancing timbulnya keinginan yang berlebihan dari pasien saat menjalani konsultasi pengobatan (induce demand). adanya uuk yang pada dasarnya meng'credentialing dokter (melalui sistem registrasi ulang setiap lima tahun sekali) sangat membantu pekerjaan organisasi profesi dalam proses membina dan membela anggota profesi. dalam uuk, organisasi profesi melalui kolegium kolegiumnya dan perhimpunan terkait diberikan kewenangan untuk melakukan credentialing atas kualitas input dokter merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang akan berpraktik yaitu melalui mekanisme penerbitan sertifikat kompetensi (sebagai syarat untuk registrasi ulang), sertifikat kompetensi adalah instrumen credentialing organisasi profesi dalam menjaga kompetensi pengetahuan dan keterampilan anggota profesinya. pendidikan kedokteran indonesia pendidikan dokter indonesia sesuai dengan amanat sistem pendidikan nasional, sejak tahun memiliki standar kompetensi dokter indonesia ski) bagi lulusannya. ski ini mengacu kepada world federation medical education fme) yang menjadi standar pendidikan kedokteran dunia. ski ini juga dilengkapi dengan standar pendidikan profesi dokter indonesia studi). kedua standar ini dikeluarkan oleh konsil kedokteran indonesia kki) dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti institusi pendidikan dan organisasi profesi (idi). dalam perkembangan pendidikan tinggi indonesia dan pendidikan kedokteran dunia, pencapaian standar lulusan juga diikuti dengan perubahan dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran. indonesia, pendidikan kedokteran termasuk yang pionir dalam penggunaan istilah kurikulum berbasis kompetensi kbk) dan merupakan yang pertama dalam menggunakan metode pembelajaran dengan problem based learning pbl) atau yang dikenal juga dengan pembelajaran berdasarkan masalah pbm). pada dasarnya, perubahan metode pembelajaran ini sangat baik konsepnya dan berdasarkan hasil penelitian berbagai negara, memiliki perbedaan yang bermakna dibandingkan dengan metode konservatif sebelumnya. sebelumnya, peserta didik diajarkan dengan orientasi utama adalah dosennya, sehingga peserta didik lebih pasif dan cenderung kaku dalam pengembangan pengetahuan dirinya. saat ini dengan metode pbl dalam kbk, peserta didik dituntut bertanggung jawab pada pembelajarannya sendiri, fokus pembelajaran adalah siswa, sehingga peserta didik didorong untuk dinamis dan kreatif untuk mengembangkan dirinya melalui pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang dokter yang baik. dalam rangka melahirkan dokter dokter yang memadai dan berkualitas, maka dipersyaratkan bagi pendidikan kedokteran yaitu adanya rumah sakit utama pendidikan. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo salah satu persyaratan pendidikan kedokteran adalah tersedianya rumah sakit utama pendidikan sup) kedokteran dalam jaringan lahan praktek yang kelayakannya dinilai oleh pakar pendidikan kedokteran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam panduan pendidikan kedokteran dirjen dikti pada tahun kki juga telah mengesahkan standar pendidikan profesi kedokteran dimana dikatakan bahwa institusi pendidikan kedokteran harus menjamin tersedianya fasilitas pendidikan klinik bagi mahasiswa yang terdiri dari pendidikan dan sarana kesehatan lain yang diperlukan. standar sup diatur menurut peraturan pemerintah nomor tahun dalamnya terdapat yang mengatur mengenai standar sup yang harus dimiliki oleh setiap fakultas kedokteran. syarat ini tentu bukan merupakan hal yang mudah untuk dipenuhi oleh setiap institusi. sup menjadi sangat penting karena pada pendidikan klinik, mahasiswa kedokteran akan menghabiskan sebagian besar waktunya sup untuk menggali ilmu sebanyak banyaknya guna memperlengkapi kualifikasinya sebagai seorang dokter kelak. pendidikan kedokteran (dokter dan dokter gigi) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mencetak tenaga dokter berkualitas. dokter yang berkualitas akan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat, dan tentunya dokter tersebut merupakan hasil didikan dari lembaga pendidikan kedokteran yang berkualitas pula. indonesia, pendidikan kedokteran dibuka tingkat fakultas kedokteran universitas. dalam tahun terakhir, telah berdiri begitu banyak fakultas kedokteran negeri dan fakultas kedokteran swasta indonesia. pendirian fakultas kedokteran yang begitu pesat diasumsikan sebagai solusi minimnya tenaga dokter tengah globalisasi dokter asing yang akan masuk pada pasar kesehatan serta penyebaran tenaga dokter yang tidak merata. namun, mendirikan sebuah fakultas kedokteran merupakan investasi yang besar dan membutuhkan sarana prasarana yang luar biasa, sehingga menjadi sebuah alasan pembesar besarnya biaya pendidikan kedokteran. akibatnya peserta didik pendidikan kedokteran secara perlahan berpihak pada kaum menengah atas, sedangkan kaum menengah bawah hanya dapat bermimpi. guna memenuhi kebutuhan dokter, maka pemerintah daerah perlu memberikan subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berpotensi namun memiliki merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kompetensi, dimana uji kompetensi ini dilaksanakan oleh fakultas kedokteran bekerjasama asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan berkoordinasi dengan organisasi profesi yang ternyata memungkinkan atau berakibat pb idi dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter,undang undang nomor tahun lebih lanjut menurucara jelas disebutkan bahwa kompetensi diselenggarakan dan sertifikat kompetensi diberikan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. hal ini sudah merupakan pelanggaran hukum tersendiri yang dilakukan oleh pb idi. perihal sertifikat profesi sebagaimana diatur dalam tentang pendidikan kedokteran bahwa terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya ketidakjelasan pengertian sertifikat profesimerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keterbatasan dalam segi perekonomian. permasalahan pendidikan kedokteran indonesia tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan. hal ini juga sejalan dengan tantangan dalam pendidikan kedokteran yang semakin besar termasuk kebijakan mengenai asean free trade area aft) dan world trade organization wto). sementara itu saat ini kebijakan dan perhatian pemerintah mengenai dokter dan dokter spesialis masih minim. hal ini ditandai dengan minimnya modal pendidikan atau investasi bidang pendidikan. meskipun pada beberapa tahun belakangan dilakukan pengembangan pendidikan profesi kesehatan dengan dana pinjaman bank dunia dan adanya pembangunan rumah sakit akademik secara besar besaran. kebijakan strategis lain yang masih kurang adalah pengaturan rumah sakit pendidikan (teaching hospital), termasuk pendanaannya. hal ini penting, karena keberadaan rumah sakit pendidikan (teaching hospital) sebagai sarana pendidikan dan pusat riset sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu lulusan peserta didik kedokteran. hal penting lainnya yang juga menjadi permasalahan dalam pendidikan kedokteran adalah dinamika antara permintaan masyarakat untuk menjadi mahasiswa kedokteran (termasuk spesialisasi) yang tinggi dan keterbatasan tempat pendidikan. rasio penerimaan mahasiwa kedokteran dari yang mendaftar dan yang diterima menjadi sangat besar. dari tahun tahun jumlah peminat peserta didik dalam pendidikan kedokteran sangat tinggi dan cenderung terus meningkat. berbagai permasalahan atas perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan pendidikan kedokteran dan seluruh masyarakat. penanganan pemerintah sangat dibutuhkan, karena pendidikan kedokteran mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan obyek obyek ilmu lainnya. ciri khas dari pendidikan kedokteran yaitu lulusannya kelak akan berhadapan dengan keselamatan jiwa dan keutuhan fisik manusia. jika terjadi kesalahan dalam penerapan ilmu kedokteran akan berakibat secara langsung terhadap pasien. akibat kesalahan tersebut tuntutan pelayanan optimal. menuju manusia sehat akan sulit terwujud. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid integrasi organisasi profesi dan institusi pendidikan peran dari kedua belah pihak tentunya sangat dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. integrasi dan interaksi yang secara intens dengan tugas pokok dan fungsi masing masing dengan mengedepankan prinsip prinsip transectoral approach dengan prinsip dasar indonesia yaitu gotong royong sangat diperlukan untuk perbaikan masa depan dunia kesehatan dan kedokteran indonesia. idi sebagai organisasi profesi bersama aipi sebagai asosiasi institusi pendidikan kedokteran, arsip sebagai asosiasi rumah sakit pendidikan sebagai wahana utama pendidikan profesi serta konsil kedokteran (kki), kemenkes dan menristekdikti bersama sama mempunyai komitmen untuk perbaikan depan. kesimpulan ahli setuju dengan usulan pemerintah.konsil memiliki kewenangan menetapkan dan mengesahkan standar kompetensi dan standar pendidikan, serta mengeluarkan sertifikat dalam bentuk str kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesikementerian ristek dikti, dan kementerian kesehatan. pada hakekatnya organisasi profesi tempat berhimpun organisasi perhimpunan dokter spesialis dan kolegium yang bekerja secara koordinatif dan tidak terpisahkan dari keluarga besar idmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kerja sama antara kolegium dan organisasi profesi sampai saat ini berlangsung sangat baik, dimana keduanya dipilih dan bertanggung jawab pada muktamar. miranda abidin pembahasan media massa yang cukup mendapat perhatian masyarakat adalah adanya gugatan terhadap idi mahkamah konstitusi, dimana ahli dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat melihat bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka dapat terjadi adanya perubahan dari tatanan, fungsi dan tanggung jawab idi, dimana hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kepentingan masyarakat dalam hal layanan kesehatan. untuk melihat posisi taraf kesehatan masyarakat indonesia kita dapat merujuk pada hdi human development index). human development index atau indeks pembangunan manusia ditentukan dari tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan suatu negara. disini kita dapat melihat bahwa indeks pembangunan manusia indonesia relatif rendah dibandingkan negara negara lain. artinya dengan rendahnya hdi indonesia menyatakan mutu pembangunan manusia indonesia relatif rendah disebabkan karena tingkat pendidikan dan kesehatan yang ada indonesia belum mencapai standar kesehatan dan pendidikan yang memadai. sebagaimana dalam undang undang tahun disampaikan bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan kesehatan, maka tenaga kesehatan termasuk dokter kepada masyarakat. dengan adanya permohonan dari ikatan dokter spesialis untuk mendapat pengakuan sebagai sebuah organisasi profesi dan bersifat otonom, maka hal tersebut akan menghilangkan status idi sebagai satu satunya organisasi profesi dokter. keputusan untuk mengabulkan permohonan ikatan dokter spesialis untuk menjadi organisasi otonom, akan menjadi preseden dimana masing masing perhimpunan juga akan dapat meminta hal yang sama, sehingga tidak terhindarkan bahwa setiap organisasi profesi dokter itu akan berjalan sendiri sendiri dan hal ini dapat mengakibatkan kekacauan penerapan standar yang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mungkin tumpang tindih antar disiplin ilmu. situasi ini memungkinkan munculnya berbagai kode etik kedokteran yang mengakibatkan ketidak belasan dari batasan pelanggaran etik dokter. hal ini akan sangat membingungkan dan sekaligus merugikan masyarakat. dampak lain yang dapat terjadi adalah dalam kaitan sikap idi dalam menolak dokter asing melakukan untuk praktik indonesia, dan dalam keadaan organisasi profesi dokter yang lebih dari satu, akan memungkinkan adanya organisasi profesi dokter yang berpendapat lain, maka dapat dibayangkan kekisruhan sikap idi dalam menanggapi masuknya dokter asing tersebut, dan hal ini menandakan tidak adanya kesatuan sikap dari dokter indonesia. dan seperti kita ketahui bahwa kesatuan sikap dokter terhadap masalah praktek dokter asing sangat penting karena ini menyangkut pertahanan nasional negara kita, ketidak satuan sikap dokter indonesia ini dapat terjadi juga untuk berbagai kasus lain dan akan menimbulkan kesimpangsiuran yang membingungkan masyarakat. masyarakat mengharapkan adanya suatu lembaga asosiasi dokter yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi dan layanan kesehatan pada masyarakat memang saat ini pengertian umum adalah bahwa dengan adanya kebebasan berserikat, maka dimungkinkan untuk membuat lebih dari satu asosiasi. pemahaman itu dapat diterapkan, sepanjang urusannya tidak menyangkut hajat hidup orang banyak atau nyawa manusia, maka dalam situasi itu, dimungkinkan organisasi profesi untuk jamak. namun organisasi profesi yang urusannya terkait hajat hidup orang banyak dan juga menyangkut nyawa manusia, harus tunggal, harus hanya satu asosiasi asosiasi profesi dokter masuk dalam kategori tersebut, artinya asosiasi profesi dokter bersifat tunggal, melihat besarnya tanggung jawab yang diemban. kita juga mengenal bahwa profesi dokter disebut sebagai noble profession dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, dan ini yang membedakan idi dengan asosiasi lain. undang undang dasar juga mencantumkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional, diselenggarakan upaya pembangunan nasional yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan. mengutip hal atas, idi memikul amanah untuk merencanakan program strategis jangka panjang, bersifat sistemik, terukur dan terprogram untuk setiap tahapan. alasan lain mengapa organisasi profesi dokter itu seyogyanya bersifat tunggal dalam menjalankan pembangunan kesehatan, maka idi akan mengalami kendala dalam menyatukan semua asosiasi profesi dokter yang masing masing otonom, dalam satu program strategis jangka panjang agar berhasil untuk merealisasikan program pembangunan kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam undang undang dasar. artinya, akan sukar untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi kedokteran sebagai elemen penting pembangunan kesehatan indonesia. ini juga adalah salah satu alasan mengapa idi dalam posisi untuk hanya satu organisasi yang solid untuk dapat diandalkan sebagai bagian penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. dalam hal kewenangan idi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut maka idi selayaknya mendapatkan wewenang yang proporsional. sehingga bila ada anggapan bahwa idi itu super body dan super power, anggapan itu dapat diluruskan dengan memahami bahwa kewenangan idi adalah proporsional sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang juga memang besar melihat uraian yang ahli sampaikan, izinkan ahli untuk berpendapat, bahwa organisasi idi seyogyanya tetap tunggal, hanya satu, dan tidak ada organisasi profesi dokter yang lain agar idi dapat berperan turut mewujudkan derajat kesehatan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. untuk meningkatkan performa idi maka idi diharapkan untuk dapat melakukan evaluasi organisasi secara internal, bersama perhimpunan dokter spesialis dan perhimpunan dokter seminar, dan komponen internal lain untuk membahas berbagai permasalahan dan mencari titik temu yang dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua fihak dalam memperbaiki kinerja idi sebagai pilar penyelenggaraan praktik kedokteran untuk menciptakan kepercayaan profesional dari masyarakat merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk menampung aspirasi masyarakat agar mendapat layanan kesehatan dimanapun mereka berada, diharapkan pemerintah bersama idi menjamin keberadaan dokter, dari tingkat kota sampai desa dan daerah terpencil sehingga masyarakat mendapat kualitas layanan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam undang undang terkait pembangunan kesehatan indonesia. reno fitri rally, m.s berdasarkan etimologinya, organisasi adalah dimana terdapat dua orang atau lebih yang membentuk suatu entitas dengan visi bersama untuk mencapai suatu tujuan. ketika kita melihat mengapa kita membutuhkan sebuah organisasi untuk profesi tertentu sebuah negara, yang juga meliputi dokter, ada beberapa alasan utama, yaitu: bahwa ada kebutuhan masyarakat untuk mengetahui "single source truth atau satu sumber kebenaran" mana mereka bisa kunjungi dan berkonsultasi (juga mempunyai akuntabilitas) organisasi profesi, seperti untuk dokter, dibutuhkan untuk ketahanan negara", untuk melindungi bangsa dan masyarakat dari ancaman internal dan eksternal. organisasi profesi dibutuhkan untuk memajukan penelitian, pendidikan, dan inovasi, mana dokter, masyarakat umum, dan pemerintah memiliki kepentingan untuk berinteraksi, mendiskusikan gagasan, dan memecahkan permasalahan demi kepentingan publik. organisasi profesi dibutuhkan untuk menyediakan tempat yang aman bagi para anggotanya untuk mengemukakan gagasan, mendiskusikan dan berdebat satu sama lain dengan saling menghormati demi kemajuan pengetahuan mereka, kemajuan profesi, dan untuk melayani kepentingan publik. dunia saat ini berada tengah ketidakpastian. dari dengan krisis kepemimpinan dan bencana alam saat ini, eropa dengan pengungsi, terorisme dan brexit, asia dengan bangkitnya ekonomi digital dan krisis kemanusiaan rohingya. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid indonesia, dengan pulau dan sekitar juta penduduk, rakyat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk menjadi tumpuan dalam memberikan kepastian dan rasa aman dalam membangun kehidupannya. siapakah yang dimaksud rakyat ini? ini termasuk anak anak yang membutuhkan akses kesehatan dasar dan pendidikan, yang perlu tumbuh sebagai pemimpin masa depan. ibu ibu yang membutuhkan nutrisi dan pengetahuan yang memadai dalam perawatan kesehatan keluarganya, serta para ayah untuk dapat bekerja dan memberikan nafkah bagi keluarga mereka. jika kita melihat maskot's hierarchy needs, atau hirarki kebutuhan, manusia mempunyai kebutuhan dasar dan kebutuhan fisiologis yang perlu dipenuhi terlebih dahulu untuk mencapai self actualization, atau aktualisasi diri, dengan mengembangkan potensi dirinya. tualizatic needs pnp penat senja beam maskot's hierarchy needs: theory psychology abraham maskot his paper theory human motivation psychological review. image source: oleh karena itu, untuk memiliki negara yang kuat, harus ada pemahaman yang kuat bahwa perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan akses terhadap pendidikan yang merupakan hak asasi warga negara yang paling mendasar. setelah kebutuhan fisiologis mereka terpenuhi, agar warga dapat melakukan yang terbaik, warga harus merasa aman. keamanan ini mencakup kepercayaan pada pemerintah untuk menjadi tumpuan terbaik mereka. masyarakat kita memiliki komunitas masing masing, tempat kerja, taman bermain, dan ikatan ikatan dalam masyarakat lainnya. oleh karena itu mengapa merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid rukun tetangga, rukun warga, dan organisasi berbasis komunitas serta berbasis profesi lainnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sense belonging . kebutuhan ini sangat penting bagi bangsa untuk dilindungi. komitmen bangsa ini adalah dalam merangkul keragaman dan inklusivitas, terlepas dari jenis kelamin, agama, ras, dan etnisitas: bhinneka tunggal ika" berbeda tapi satu. inilah yang diyakini para pendiri bangsa sebagai inti dari membangun sebuah bangsa. dengan banyak perbedaan dan budaya, indonesia menjadi kuat saat kita merangkul keragaman sebagai bagian dari identitas bangsa. aktualisasi diri terjadi ketika masyarakatsiap untuk berkarya dan support dengan sarana yang mereka perlukan untuk bisa berprestasi. kebutuhan tersebut yaitu self esteem, atau percaya diri, dan self efficacy, kemampuan diri, istilah yang diperkenalkan oleh seorang psikolog, albert bandara, pada tahun yang didefinisikan sebagai keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk unggul dan menyelesaikan sebuah tugas . saat ini, terdapat tantangan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan bangsa kita. menurut oecd, atau organization for economic cooperation and development, dalam laporan tahun harapan hidup indonesia hanya sampai dengan tahun, sepuluh tahun lebih rendah dari rata rata oecd, yaitu tahun. angka kematian bayi adalah kematian dari kelahiran, lebih tinggi dari rata rata oecd, yaitu dari pada tahun hampir penduduk indonesia yang berusia tahun atas adalah perokok harian, dengan biaya triliunan rupiah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengobati penyakit penyakit yang terkait. maka jelaslah bahwa kita perlu mengembangkan sistem pendukung yang kuat untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, sarana, dan menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk memajukan bangsa ini. dalam konteks ini, dokter indonesia adalah bagian dari warga negara yang perlu dilindungi dan diberi ruang yang aman bagi mereka untuk mengembangkan pengetahuan, profesinya, untuk memajukan bangsa kita dan melayani masyarakat. mereka adalah talenta talenta yang penting bagi negara. sangat penting bagi masyarakat untuk percaya pada dokter mereka, dan oleh karena itu penting juga bagi para dokter untuk mempercayai pemerintah dan sistem, bahwa mereka diberi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keamanan dan sarana prasarana yang memadai dalam membantu pasien pasien mereka. jika kita melihat tujuan idi dalam ad art tahun idi bertujuandajadi, tujuan idi adalah sebagai wadah pemersatu bagi dokter dokter seluruh indonesia untuk berkolaborasi dan meningkatkan profesinya, untuk melayani kepentingan publik, bawah payung uud dengan anggotanya, yang tersebar berbagai wilayah geografis, dengan berbagai ras dan etnis, adanya konflik tentu tak terelakkan. anggota mungkin memiliki beragam minat dan kebutuhan dan melihat kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan mereka. tantangan ini terjadi semua jenis organisasi, baik swasta maupun publik. dalam ilmu organisasi, konflik tidak hanya tak terelakkan, tapi diperlukan dan penting untuk memupuk inovasi. tanpa konflik, asumsi asumsi tidak akan ditantang dan riset mungkin tidak akan maju. berdasarkan sebuah penelitian pada tahun dari akademi manajemen menyatakan bahwa konflik meningkatkan inovasi organisasi dalam pengembangan produk baru dan memicu pembaharuan organisasi. untuk memenuhi tantangan saat ini dan masa depan, idi sebagai sebuah organisasi harus berkembang, dengan memahami kebutuhan anggotanya dan memberikan suasana yang aman bagi mereka untuk mengemukakan gagasan, opini, untuk memajukan profesi dan terus melayani kepentingan publik. apakah penting untuk indonesia memiliki satu organisasi profesi untuk dokter? idi adalah wadah yang cukup untuk tujuan ini. sebagai ilmuwan organisasi, ahli melihat idi sebagai satu kesatuan yang melindungi masyarakat dan anggotanya dari ancaman internal, seperti menemukan solusi untuk mencegah penyakit, dan ancaman eksternal, seperti masuknya dokter dokter asing yang belum tentu mempunyai kepentingan terbaik untuk bangsa indonesia. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo apakah idi perlu berubah? idi perlu berkembang dan terus meningkatkan pelayanan bagi anggotanya dan masyarakat. lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah konflik dalam organisasi seperti idi? dalam konsep organisasi, jawabannya adalah mencari superordinate goals, yaitu tujuan tertinggi yang ingin diraih setiap anggota dalam organisasi tersebut. sehingga, tiap tiap anggota bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam meraih superordinate goals yang sudah disepakati bersama. lalu untuk pelaksanaanya, harus dibentuk good governance system sehingga terjadi trust. mungkin ada yang berpendapat bahwa adanya lebih dari satu organisasi profesional diperlukan untuk mencegah monopoli dan mewujudkan persaingan yang sehat. ini mungkin benar industri swasta, mana persaingan diperlukan pasar dan bagi perusahaan untuk menurunkan biaya guna meningkatkan nilai dan efektivitas. namun, dalam organisasi profesional yang merumuskan kompetensi standard sepenting dokter, adanya lebih dari satu organisasi akan berbahaya karena: potensi dalam menciptakan ambiguitas dalam "standar dan kompetensi profesional". tidak ada "single source truth atau satu sumber kebenaran". tidak ada akuntabilitas yang jelas. ketiga efek potensial ini tidak diragukan lagi dapat menyebabkan ketidakpercayaan pasien terhadap dokter mereka, dan dapat menyebabkan efek bola salju yang menjadi ancaman lebih besar pada kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa. sebagai perbandingan, ahli ingin menjelaskan bahwa american medical association ama) adalah satu satunya organisasi profesional untuk dokter a.s. yang didirikan pada tahun dan saat ini memiliki sekitar ribu anggota. seperti organisasi lainnya, ama memiliki tantangan tersendiri. namun, ama memiliki kepercayaan publik dan terus melayani sebagai advokat kesehatan a.s. berdasarkan deklarasi world medical association wma) dimana idi adalah salah satu anggotanya, menyatakan bahwa "metode yang merupakan standar internasional untuk menilai kompetensi dan kinerja profesional harus merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dokter ukmppd) dan mendapatkan sertifikat profesi (ijazah) yang sudah merupakan bukti kompetensi dari seorang dokter baru. bahwaakibat ketidakpastian akibat berlakunya guo. bahwa berkaitan dengan uraian mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional sebagaimana dijelaskan atas, para pemohon memiliki hak hak konstitusional sebagaimana yang diatur, dijamin dan dilindungi dalam dan uud dengan demikian, para pemohon dalam permohonan guo sebagasebagaimana diubah dengan ii. alasan permohonan bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan dalam sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran: angka yang menyatakan: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dikembangkan dan diterapkan dalam pendidikan kedokteran basic medical education bme), post graduate medical education gme), dan continuing professional development cpd). ini berarti harus ada satu standar profesional, termasuk indonesia, untuk memastikan kompetensi profesional tertinggi. ini berarti satu organisasi profesi tunggal tidak hanya diperlukan, namun juga sangat penting untuk memastikan kompetensi dan standar tertinggi dari penyedia layanan medis indonesia. akhirnya, dalam kesempatan ini, saya ingin menyatakan bahwa idi harus dilihat sebagai simbol persatuan untuk melindungi dan melayani rakyat kita bersatu kita teguh." selama idi tidak menyimpang dari tujuannya dan dari uud maka adalah tanggung jawab kita bersama, pemerintah juga masyarakat, untuk melindungi hak hak dokter, dan melindungi idi sebagai organisasi profesinya, agar dokter tetap dapat mengaktualisasikan dirinya dan memberikan layanan kesehatan terbaik untuk seluruh rakyat indonesia. dr. anwar santoso, sp. (k)., fifa., face mencermati dan mempelajari 'permohonan pengujian dalam undang undang nomor tahun tentang 'praktik kedokteran' dan undang undang nomor tahun tentang 'pendidikan kedokteran', ahli mencoba memberikan beberapa butir pendapat ahli sesuai dengan apa yang yang menjadi pemahaman dan pengalaman ahli. menanggapi tentang kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon pada angka dan undang undang nomor tahun yaitu': memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental: memiliki sertifikat kompetensi: dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. pemohon menyebutkan istilah sertifikat profesi' yang disamakan dengan 'sertifikat kompetensi',, dan menyamakan istilah profesi dan kompetensi. kompetensi pada diri seseorang mempunyai unsur unsur yaitu: modified knowledge (ilmu pengetahuan yang termodifikasi dan terstruktur), tacit knowledge (pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman jam terbang, ditransfer dalam praktek lapangan), technical skill (keterampilan teknik), cognitive skill (ketrampilan kognitif) dan perseptual ability (kemampuan menyerap). sedangkan profesi seseorang adalah pekerjaan yang mempunyai karakteristik khusus, seperti: keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis, hasil dari pendidikan yang ekstensif, lulus ujian kompetensi, menjalani pelatihan institusional (selain ujian tertulis dipersyaratkan mengikuti pelatihan praktis pada institusi profesional), adanya kode etik yang dipatuhi. jadi mencermati uraian tersebut ahli berpendapat, bahwa seseorang akan disebut profesional setelah dia menjalani ujian perguruan tinggi (bangku sekolah) dan juga lulus ujian kompetensi dilapangan pekerjaan oleh organisasi profesi. ahli prihatin bahwa pemohon salah dalam memahami konsep, yaitu pemohon gagal dalam melakukan abstraksi suatu ide gagasan sehingga menyamakan begitu saja antara sertifikat profesi dengan sertifikat kompetensi. begitu pula, nomenklatur sertifikat profesi dalam undang undang nomor tahun sebenarnya tidak dikenal. sehingga, ahli berpendapat pemohon rancu dalam memahami dan mendalilkan kedua terminologi tersebut sehingga adanya kerugian konstitusional tersebut sebenarnya tidak lagi relevan. begitu juga uraian kerugian konstitusional yang didalilkan dengan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, yaitudan pemohon juga mendalilkan dengan undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi yang berbunyi: sertifikat kompetenuji kompetensi . dan jika menyimak lebih jauh tentang penjelasan demi undang undang nomor tahun disebutkan bahwa: penjelasan berbunyi, dan bentuk keahlian praktis lainnya . maka ahli berpendapat bahwa pemohon tidak cermat dalam mendalilkan adanya kerugian konstitusional tersebut, karena pada hakekatnya undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun itu sejatinya ditujukan pada profesi lain diluar profesi kedokteran dan pada kenyataannya banyak profesi lain diluar profesi kedokteran tidak belum mempunyai organisasi profesi kolegium sehingga sertifikat kompetensi diberikan oleh perguruan tinggi atau program studi jika kita mencermati dan mempelajari justifikasi dibentuknya undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran sebagai "lex spesialis', yaitu: dan berkesinambungan untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran kedokteran gigi. namun, upaya melakukan penataan pendidikan kedokteran untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud atas tersebut belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang undangan saat itu. sehingga amat beralasan untuk dibentuk undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran sebagai lex spesialis' vis vis "lex generalis' yaitu undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. memang sejatinya pendidikan kedokteran dan praktek kedokteran itu bersifat: spesifik, partikular dan mengacu pada kebutuhan asasi manusia terhadap kesehatan serta berlandaskan pada etika kedokteran yang luhur serta berorientasi pada tujuan keselamatan pasien. luaran darharus mengacu pada standar kompetensi dokter indonesia ski). standar ini mengacu pada world federation medical education fme) yang menjadi standar pendidikan kedokteran dunia. ski juga dilengkapi dengan dengan standar pendidikan profesi dokter indonesia studi), dan kedua standar ini harus disahkan oleh konsil kedokteran indonesia kki) sebagai lembaga negara dengan melibatkan secara aktif seluruh 'pemangku kepentingan terkait seperti: institusi pendidikan kedokteran, organisasi profesi kolegium terkait, asosiasi institusi pendidikan kedokteran indonesia aipi), asosiasi rumah sakit pendidikan indonesia arsip), kementerian riset dan pendidikan tinggi, kementerian kesehatan, pemerintah daerah dan masyarakat. cc. menimbang pada hal hal tersebut atas, ahli berpendapat pendidikan kedokteran dan praktik kedokteran tak bisa hanya diatur oleh undang undang yang bersifat lex generalis' saja tetapi juga harus diatur dalam undang undang yang bersifat jex spesialis'. undang undang nomor tahun sebagai 'lex spesialis' dalam huruf mensyaratkan bahwa seorang dokter harus menyatakan telah mengucapkan sumpah dokter karena pada dasarnya bahwa pendidikan kedokteran adalah berlandaskan pada etika profesi yang luhur demi keselamatan pasien. ahli prihatin bahwa para pemohon yang terdiri dari para dokter dokter senior dan para guru besar, melupakan hal hal yang prinsip dan mendasar tentang sumpah dokter ini sehingga tidak tepat dalam mengalihkannya dan ahli berpendapat alasan adanya kerugian konstitusional tidak relevan dan tidak memadai. mencermati kerugian konstitusional pemohon tentang makna 'organisasi profesi seperti yang termaktub dalam angka yaituhuruf yaitu: untuk mendapatkan surat izin praktik dokter atau dokter gigi harus: memiliki rekomendasi dari organisasi profesi dalam undang undang nomor tahun dan pemohon mendalilkan bahwa 'hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat' sebagaimana diatur, dijamin dan dilindungi oleh merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid uud merasa dibatasi oleh organisasi profesi oleh pb idi, hal itu sejatinya tidak benar. hal hal ini didasarkan pada pengalaman ahli: rekomendasi untuk mendapatkan surat izin praktik tidak pernah atau jarang dipersulit oleh idi, sepanjang yang bersangkutan tidak tersangkut perkara pidana dan atau pelanggaran etika kedokteran berat. justru batasan pelanggaran pidana dan pelanggaran etika berat ini untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran yang tak bermartabat. berdasarkan pengalaman ahli yang masih aktif sebagai anggota perhimpunan dokter spesialis pergi) yang tergabung dalam pb idi masih dengan bebas berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat' sesuai uud dalam menjalankan kegiatan akademik dan profesinya dalam organisasi perhimpunan dokter spesialis tanpa adanya intervensi dari pb idi dalam kebijakan umum atau teknis. ahli mengalami bahwa idi dalam kenyataannya tidak mengintervensi kewenangan kolegium dalam menyusun standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, sebagaimana termaktub dalam dan undang undang nomor tahun yaitu: i.ki, (dan)hli yang bertugas sebagai ketua kolegium dokter spesialis, yaitu ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah dan juga tergabung dalam maki majelis kolegium kedokteran indonesia), dimana: maki masih bisa dan bebas melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam membina pendidikan profesi kedokteran, yaitu berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga idi tahun yaitu: maki masih leluasa berperan dan bertanggungjawab dalam pendidikan kedokteran (pembagian wewenang) ii. maki masih tetap berkoordinasi dan berintegrasi dalam. majelis pimpinan pusat mpp) pb idi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid iii. maki bertanggung jawab pada muktamar atas semua program dan kegiatannya. begitu juga seperti yang termaktub dalam kompendium maki pb idi tahun bahwa organisasi profesi dokter dalam hal ini perhimpunan dokter spesialis, mempunyai badan yang berdiri sejajar, bekerja secara otonom dan bertanggung jawab pada muktamar atau kongres perhimpunan. badan badan tersebut adalah: pengurus pusat dan cabang 2nya, dan ii. kolegium dan program studinya. jadi menyimak dan mengi uraian uraian fakta sosiologis tersebut, ahli berpendapat tak ada kerugian konstitusional untuk mendapatkan surat izin praktik dan tak ada pembatasan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat seperti yang didalilkan pemohon. selanjutnya, pemohon juga menggagas bahwa idi sebagai 'medical association' seyogyanya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja (trade union) atau political body' bagi dokter dokter indonesia. sedangkan kolegium dan maki sebagai academy medicine indonesia' adalah academy body' bagi dokter dokter indonesia. dan untuk menjamin independennya kolegium seyogianya dibentuk oleh fakultas kedokteran program studi. pemikiran pemikiran ini tampaknya 'bernas', tetapi jika dicermati bisa berbahaya dan tak bisa diterima dengan alasan sebagai berikut: gagasan tersebut sama sekali tak memperhatikan perspektif filosofis dan perspektif historis terbentuknya organisasi profesi idi negeri ini. embrio organisasi profesi ini berawal dengan terbentuknya vereniging van indonesische genesjkundigen' vig). menurut prof. dr. bader djohan yang pernah menjabat sekretaris vig selama tahun sampai dengan landasan terjadinya embrio organisasi ini adalah akibat timbulnya rasa nasionalisme, kebangsaan dan perlunya rasa kesatuan dan persatuan dokter dokter indonesia. dan selanjutnya tanggal september terbentuk idi dan tanggal oktober memperoleh dasar hukum' organisasi dimuka notaris kalimat. menilik sejarah berdirinya idi dan adanya nilai historis berupa rasa nasionalisme, kebangsaan dan persatuan dan kesatuan dokter merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid indonesia justru menjadi obor pemersatu' idinya. dan jika ada upaya upaya untuk memisahkan kolegium dan pb idi sama sekali tak mempunyai landasan filosofis dan landasan historis yang kuat. begitu juga pemikiran bahwa idi sebaiknya menjadi trade union' atau serikat pekerja (buruh), maka pemikiran tersebut tak relevan sama sekali, karena fakta fakta sejarah menunjukkan berdirinya idi tak bisa dipisahkan dengan benih benih berdirinya negara republik indonesia dan banyak sekali tokoh tokoh pejuang kebangsaan kemerdekaan indonesia yang berlatar belakang sebagai dokter serta organisasi profesi ini adalah organisasi yang berbasiskan pada keluhuran profesi dan etika serta pemajuan ilmu pengetahuan kedokteran dan teknologi. begitu juga, menilik dan mempelajari alasan diajukan pemikiran tersebut oleh pemohon, sama sekali tak berdasarkan asas dalam pembentukan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yaitu dalam huruf huruf dan huruf yaitu: materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan asas kebangsaan, kekeluargaan dan kenusantaraan. ahli amat khawatir dan prihatin terhadap pemikiran ini, yang patut diduga bersumber pada filosofi sosialisme yaitu perjuangan buruh (proletar) vis vis kaum pemodal, artinya berlandaskan pada perjuangan antar kelas dalam masyarakat dan tak bersumber pada nilai nilai filosofi bangsa indonesia yaitu pancasila dan uud (pembukaan dan batang tubuhnya). suatu pemikiran yang tidak berasaskan kebangsaan, kekeluargaan dan kenusantaraan yang justru akan memecah belah unsur unsur dalam organisasi profesi idi nusantara indonesia. bagaimana mungkin pemikiran pemikiran tersebut akan didalilkan dengan nilai nilai pancasila dan amanat pembukaan dan batang tubuh uud tahun merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid suatu pertanyaan yang amat mendasar diajukan apa sebenarnya maksud dan tujuan permohonan uji material undang undang ini. pemohon juga mengajukan adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya huruf bahwa: anggota kki berasal dari unsur organisasi profesi. karena akan mengakibatkan adanya potensi benturan kepentingan antara pengurus organisasi profesi yang merangkap sebagai komisioner pada kki. ahli justru mengalami dan berpendapat bahwa dengan adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pelaksanaan undang undang maka kepastian hukum akan lebih terjamin, ini berdasarkan pada beberapa pandangan yang didukung oleh fakta sebagai berikut: pernyataan ketua dpr (saat itu) bapak ade komarudin yang menggaris bawahi himbauan presiden jokowi agar dalam pembuatan undang undang harus mengedepankan kualitas. undang undang yang berkualitas harus melibatkan semua pemangku kepentingan. seluruh. pemangku kepentingan sudah dilibatkan dalam undang undang nomor tahun seperti tercantum dalam demi terwujudnya kepastian hukum. begitu juga potensi benturan kepentingan sedikit sekali akan muncul dalam pengambilan keputusan, karena sudah diatur dalam dan undang undang nomor tahun dan masing masing berbunyi: i. pimpinan kki bekerja secara kolektif ii. setiap keputusan kki yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota. iii. rapat pleno (anggota) kki dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu. iv. keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana pada maka (baru) dapat dilakukan pemungutan suara. dengan demikian, adanya pengaturan dan undang undang nomor tahun dan akan sulit terjadi benturan kepentingan dalam kki, mengingat mekanisme pengambilan keputusan sudah diatur dalam undang undang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tersebut dan pengurus organisasi profesi idi) hanya (dua) orang diantara semua pemangku kepentingan dari keseluruhan anggota kki yang berjumlah orang. demikian juga, butir butir dalam pengambilan keputusan pada kki benar benar mencerminkan amanat dalam pembukaan uud dan pancasila yaitu. uraian hal tersebut atas amat jelas bertolak belakang dengan usulan pemikiran para pemohon yang didasari atas pemikiran dan filosofi yang tak berakar dari filosofi bangsa indonesia bahkan dari filosofi sosialisme yang berpotensi mengusung strategi perjuangan antar kelas' dalam masyarakat. kesimpulan bahwa pendidikan kedokteran yang bersifat spesifik telah memiliki pengaturan hukum secara khusus (lex spesialis) dengan adanya undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun yang lebih memperkuat prinsip prinsip etika dan kepentingan keselamatan pasien dan masyarakat, sementara undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun hanya sebagai landasan normatif bagi penyelenggaraan pendidikan secara umum saja (lex generalis). usulan untuk memisahkan kolegium dan organisasi profesi dokter, yaitu idi tidak berdasarkan pada perspektif filosofis, historis dan kenyataan sosiologis organisasi profesi idi beserta kolegium. jika usulan pemikiran ini diterima maka pemikiran dan filosofi yang tak berasaskan pancasila dan amanat pembukaan uud tersebut akan masuk dan diterima dalam sistem hukum bangsa indonesia dan akan terjadi kekacauan sistemik dalam sistem hukum nasional kita. pada hakekat sebenarnya, organisasi profesi tempat berhimpunnya organisasi perhimpunan dokter spesialis dan kolegium sudah lama bekerja sama secara koordinatif serta tak terpisahkan dalam keluarga besar idi kolegium kedokteran dan kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi selalu berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran indonesia, asosiasi rumah sakit merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pendidikan indonesia, konsil kedokteran indonesia, menristekdikti dan kemenkes. kerjasama antara organisasi profesi dan kolegium selama ini terselenggara dengan amat baik dan keduanya dipilih dan bertanggung jawab dalam muktamar. organisasi profesi idi ini tidaklah bisa direduksi hanya menjadi serikat pekerja buruh, tetapi merupakan 'professional and scientific organization'. dengan demikian, berdasarkan pendapat ahli tidak ada hal hal baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang relevan sebagai bentuk kerugian konstitusional dengan batu uji uud saksi saksi dr. muhammad akbar sp. (k)., ph. d., dem terkait dengan dlp sebagai profesi baru, faktanya, saksi menemukan naskah akademik dimana tertulis sejarah panjang tentang dlp. ini menandakan bahwa dlp sebenarnya adalah bukan profesi baru. dalam hal kurikulum dlp, saksi menemukan power point yang menuliskan bahwa konten dlp itu diambil dari dokter keluarga. slide pokja nasional dlp yang dilihat menuliskan bahwa kompetensi dokter layanan primer diambil dari dokter keluarga. ini adalah sertifikat kompetensi dokter yang dihasilkan oleh fakultas kedokteran, yang dikeluarkan oleh kolegium dokter indonesia. bahwa frasa dokter layanan primer telah dipakai oleh kolegium dokter indonesia sejak tahun ini adalah kutipan dari naskah akademis standar kompetensi dokter layanan primer indonesia. judul babnya adalah perkembangan dokter layanan primer indonesia. tertulis secara jelas, dimulai dengan pembentukan kolese dokter keluarga indonesia, kemudian berturut turut sejarahnya, kawan kawan dari kelompok dokter keluarga berusaha memasukkan konten kedokteran keluarga dalam kurikulum pendidikan dokter indonesia. bahwa pada tahun konsil kedokteran indonesia mensahkan standar kompetensi dokter indonesia yang diakui sama dengan karakteristik dokter keluarga.huruf yang . angka yanghuruf yang menyatakan: memiliki rekomendasi dari organisasi profesi . angka yang menyatayang . undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran: angka yang menyatakan:yangyangmudian, pada tahun tiga fakultas, fakultas kedokteran ui, fakultas kedokteran ugm, dan fakultas kedokteran unhas telah mulai menjalankan program graduate certificate family medicine. tidak heran kalau kemudian ski masalah kesehatan masyarakat, masalah kedokteran komunitas, dan masalah kedokteran keluarga, itu telah dicantumkan sebanyak dan topik tentang masalah preventif promosi. dalam undang undang didik, sangat jelas disebutkan pengelompokkan keilmuan dalam dunia kedokteran. ada keilmuan kedokteran klinis, ada keilmuan kedokteran komunitas, dan ada keilmuan kesehatan masyarakat. hal ini saksi tampilkan, kurikulum dlp disisipi atau ditambahkan dengan muatan kedokteran klinis yang sama sekali bukan amar putusan mk. tahun slide yang sama mencantumkan lagi bahwa kompetensi dokter keluarga adalah dari kedokteran keluarga. jadi, kompetensi dokter layanan primer itu. dalam slide itu tumpang tindih dengan dokter keluarga, maka dalam buku naskah akademik standar kompetensi dokter layanan primer indonesia, yang disusun oleh national board dlp ada tabel perbandingan kompetensi dokter layanan primer dengan kompetensi dokter umum. dari item, itu overlapping. artinya apa? kalau kita tetap menjalankan program dlp, kita menghasilkan sarjana dlp dengan model kurikulum seperti ini, yakin dan percaya akan terjadi konflik horizontal, akan terjadi tumpang tindih kompetensi antara dokter umum, dlp, dan dokter keluarga yang pada gilirannya akan menyusahkan idi dengan pelanggaran pelanggaran yang berbau kode etik, berbau malapraktik lapangan. hal ini merupakan bukti betapa konten kedokteran klinis ditambahkan masuk dalam kurikulum prodi dlp yang sama sekali tidak diamanahkan oleh amar putusan mk. kita lihat ada undangan yang dimuat oleh pusat sdm kemenkes yang membuat latihan dokter pendidik klinis untuk program studi dokter layanan primer yang mengundang jenis spesialisasi. kita tahu spesialisasi itu adalah pengampu kedokteran klinis. dlp sebenarnya adalah sebutanbagi komunitas yang memberi layanan kesehatan tingkat layanan primer, bukan gelar akademik. ini tulisan anggota pokja nasional merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dlp yang merupakan salah satu narasumber terpenting pokja nasional dlp. jelas tulis sini bahwa dokter layanan primer yang dimaksud adalah (general practitioner, dokter umum dan dokter keluarga). fakta tulisan majalah internasional, rujukan yang diterima oleh spesialis sebagai dokter layanan primer dalam kapasitasnya sebagai dokter umum maupun dokter keluarga. ini adalah perbandingan dunia, ada nama departemen dan ada nama sarjananya belakang, tidak ada sarjana general dokter layanan primer. yang ada, kalau bukan general practitioner, maka dia adalah family physicians. amerika serikat, ada lima spesialis yang disebut sebagai primary care physician atau dokter layanan primer. sana, dokter penyakit dalam pun serta dokter anak pada tahun disebut dokter layanan primer karena dia memberikan pelayanan kesehatan tingkat layanan primer. padahal keilmuannya adalah keilmuan spesialisasi. yang menarik tahun ahli kandungan itu ikut ikutan memberikan layanan tingkat layanan primer sehingga oleh majelis amerika serikat dimasukkan dalam kelompok dokter layanan primer. indonesia, kita lihat seperti ini bahwa dokter layanan primer itu adalah sebutan bagi tamatan dokter umum kita. ada satu, ada satu lagi yang ingin kami sampaikan sebagai fakta terkait dengan notulensi rapat tanggal juni hotel century tentang penjelasan pada amar putusan bukanlah norma yang harus dinyatakan secara letterlijkpada rpp atau peraturan pemerintah yang disampaikan oleh staf ahli menteri bidang hukum kesehatan, dalam hal ini ibu tri taharayanti dan juga kepala bagian hukum kemenkes dikti, pak ambar, yang menyatakan bahwa amar putusan harus diartikan secara keseluruhan, penjelasan pada amar putusan bukanlah norma yang harus diikuti secara letterlijk. dr. mahesa paranadpa mikel, m.h saat ini, idi yang hampir berusia yang telah terdaftar kementerian hukum dan ham berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan ham nomor aho .ah. tahun tertanggal agustus merupakan satu satunya organisasi profesi dokter yang diakui secara eksplisitdalam undang undang. sebagai sebuah organisasi, idi tentunya diwajibkan menjalankan roda organisasi berdasarkan anggaran dasar dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid anggaran rumah tangga yang setiap penyelenggaraan muktamar idi sebagai sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai sebuah dinamika organisasi. terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga idi, izinkan saksi memperlihatkan susunan struktur rumah besar idi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga idi tahun yang telah disahkan berdasarkan akta notaris ariani artileri, s.h., m.h. kn. dalam stuktur organisasi, kedudukan pengurus besar idi wilayah idi cabang berserta komponen dalam garis perintah merupakan struktur eksekutif idi. tingkat pusat, ketua umum idi bertanggung jawab untuk dan atas organisasi dan tertera pada huruf anggaran dasar idi. seperti contoh, dalam membuat nota kesepahaman atau maupun perjanjian kerja sama dengan lembaga luar idi harus ditandatangani oleh ketua umum. saat ini yang sudah berjalan seperti antara idi dengan kapolri tentang pelayanan kesehatan praktik kedokteran, idi dengan komisi pemberantasan korupsi tentang kerjasama penilaian medis dalam rangka pendapat medis kedua atau second opinion terhadap saksi, tersangka, terdakwa yang perkaranya ditangani oleh kpk. idi dengan bpjs kesehatan tentang kerjasama kelembagaan dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan. dengan markas besar tni tentang optimalisasi mutu pelayanan dokter lingkungan tentara nasional indonesia. dan masih banyak lagi kerjasama yang dibangun oleh idi dalam menjalani peran dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang undangan. sedangkan masing masing majelis, memiliki peran dan tanggung jawab masing masing. majelis kolegium kedokteran indonesia atau maki, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur kegiatan internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran. hal ini tertera pada huruf anggaran dasar idi. majelis kehormatan etik kedokteran atau mek memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur kegiatan internal organisasi dalam bidang etik kedokteran. hal ini tercantum dalam huruf anggaran dasar idi. dan majelis pengembangan pelayanan kedokteran, mpk, memiliki peran dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tanggung jawab dalam mengatur kegiatan internal organisasi dan bidang dalam bidang pengembangan pelayanan keprofesionalan bermutu. hal ini tertera pada huruf anggaran dasar idi. dalam melaksanakan tugasnya, ketua umum idi mengoordinasikan secara terintegrasi dengan ketua ketua majelis dalam musyawarah pimpinan pusat atau mpp. hal ini tertera pada huruf anggaran dasar idi. berdasarkan ketetapan muktamar idi tahun masing masing majelis diberikan penguatan atau empowering yang kemudian diejawantahkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga berupa kewenangan majelis mengeluarkan keputusan dan peraturan majelis, tertera pada anggaran dasar idi. yang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga idi sebelumnya tidak ada. dengan penguatan atau empowering ini menegaskan bahwa masing masing struktur pimpinan lingkungan pusat memiliki domain sendiri, namun tetap dalam satu wadah kepentingan profesi. maki dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya mengunakan instrumen tata laksana organisasi atau dinamakan kompendium maki. dalam hal koordinasi dan evaluasi terhadap keberadaan kolegium maki memiliki forum tersendiri yang tidak pernah diintervensi oleh idi. jalannya roda organisasi masing masing kolegium pun, khususnya kolegium ilmu spesialis, selama ini tidak mendapat intervensi dari idi. untuk dinamika yang terjadi kolegium dokter indonesia atau kdi sebagai badan yang mengampu dokter. keterlibatan idi juga berdasarkan koordinasi dengan maki. rapat rapat yang membahas persoalan kdi selalu melibatkan maki. bahkan ketua maki diberi wewenang oleh ketua umum dalam memimpin rapat. lebih jelasnya persoalan ini sebaiknya disampaikan oleh saksi dari maki atau kolegium. begitu pun mengenai mek penyusunan dan pembahasan hal hal terkait etika kedokteran memiliki forum tersendiri yang dipimpin oleh ketua mek. pengeluaran fatwa etik pun tidak pernah diintervensi oleh idi. dalam kaitan menjalankan tugas dan perannya, idi sering melibatkan unsur unsur majelis. seperti contoh dalam menyusun standar pemeriksaan capres atau cawapres maupun kepala daerah yang merupakan kerja sama idi dan kpu. idi melibatkan komponen perhimpunan yang memiliki kompetensi dalam disiplin ilmu masing masing. dalam penyusunan pandu praktik klinis sebagai merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dokter fasilitas kesehatan tingkat dalam hal ini saksi terlibat langsung dalam penyusunannya yang diejawantahkan dalam peraturan menteri kesehatan nomor tahun dan direvisi dalam keputusan menteri kesehatan nomor tahun terkait pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan permendikbud nomor tahun lulusan hanya mengalami satu kali uji, yaitu uji kompetensi masih dalam program profesi dokter atau ukm ppd. hal yang diinformasikan dalam persidangan ini terkait pelaksanaan uji kompetensi oleh idi yang sebenarnya melibatkan maki beserta kdi disebabkan status peserta uji yang telah memiliki ijazah dokter, berbeda dengan status peserta ukm ppd. pelaksana uji kompetensi retake khusus tahun pun telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan konsil kedokteran. bahkan, saat ini telah berjalan uji kompetensi dokter warga negara indonesia, lulusan fakultas kedokteran luar negeri yang diselenggarakan oleh kdi, bukan oleh institusi pendidikan. meski proses adaptasinya tetap dilakukan institusi pendidikan, untuk hal ini bisa ditanyakan juga kepada kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi, mengapa dilimpahkan kewenangan tersebut kepada kdi? hal ini yang dipermasalahkan tentang independensi kolegium dalam menjaga profesionalisme ranah pendidikan. sebagai tambahan, pelaksanaan continue professional development atau cpd yang menjadi trias pendidikan sebagai cost penjaga mutu dokter, dilaksanakan melibatkan seluruh komponen idi. bagi dokter, keterlibatan idi cabang dalam melakukan verifikasi kegiatan cpd, sedangkan bagi dokter dokter spesialis melibatkan struktur perhimpunannya. namun proses akhir, tetap berada masing masing kolegium dengan output penerbitan sertifikat kompetensi, hal ini tercantum dalam panduan dan petunjuk teknis pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan, yang disusun oleh p2kb atau p2kb idi dengan melibatkan unsur unsur mpk dan maki. adanya pernyataan mengenai pemisahan kolegium dari idi bertujuan untuk membantu idi supaya lebih berkembang dan sejajar dengan organisasi profesi dunia. saat ini idi telah menjadi anggota atau member dari world medical association. bahkan pernah tercatat prof. dr. azul azwar, mph., mantan ketua umum idi sebagai presiden world medical association yang terpilih pada merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid general assembly ke somerset, afrika selatan. tingkat asean, idi menjadi anggota dari medical association south east asian nations atau asean. idi juga menjadi anggota aktif confederation medical associations asia and oceania atau camat. dr. otorita, saksi menyampaikan awal keterlibatan saksi dalam panitia uji kompetensi retake khusus atau ukr yang diselenggarakan oleh idi. saksi mendapatkan informasi pada saat awal tersebut, dimana dijelaskan bahwa penanganan retake khusus adalah berdasarkan surat dari kemendikbud tertanggal juli kemudian dilanjutkan dengan dan ditindaklanjuti dengan adanya surat keputusan bersama antara idi dan aipi. ini dalam rangka untuk menyelesaikan fase dari rencana perubahan menuju exit exam, fase tersebut adalah dari uki uji kompetensi retake khusus dengan leader idi dan idi didukung oleh aipi. kemudian, idi dalam pelaksanaannya didapati kendala, sehingga idi memutuskan menjalankan perubahan skema yang awalnya adalah skema plan dimana situ ada idi dan aipi, kemudian berubah menjadi plan saksi baru mulai terlibat karena latar belakang saksi dalam bidang medical education. pada saat saksi terlibat dalam ukr oleh idi, saksi bukan pengurus idi, saksi ditanya bagaimana pendapat saksi apabila ada uji kompetensi dengan peserta ujian lebih dari orang dari berbagai institusi pendidikan kedokteran indonesia, yang lulus hanya empat orang. saat itu saya menjawab bisa kemungkinan masalah ada pada soal dan koreksi jawaban. alasan saksi, tidak mungkin dengan kondisi tersebut menyalahkan mendidiknya karena peserta berasal dari banyak institusi pendidikan kedokteran indonesia yang berarti mendidiknya tidak hanya satu atau bahkan sekelompok orang. kemudian, saksi ditawari untuk ikut membantu idi mengatasi masalah tersebut. saksi diundang dalam pertemuan idi membahas penyelesaian masalah ini. saksi mengusulkan agar berupaya mengevaluasi soal, sehingga tidak perlu dilakukan ujian kembali. dalam pertemuan itu, usulan ditindaklanjuti oleh idi untuk berusaha memfasilitasi evaluasi soal. selang beberapa saat kemudian, selang beberapa waktu, saksi menerima surat keputusan idi tentang tim uji merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kompetensi reptile khusus yang ada dalamnya terdapat unsur kdi, maki, serta saksi sebagai salah satu anggota kepanitiaan tersebut. dalam pertemuan panitia selanjutnya, saksi mendapatkan informasi bahwa data peserta, data soal tidak bisa diperoleh, sehingga saksi diminta untuk membantu mempersiapkan mekanisme ukr. oleh karena itu, saksi dan beberapa anggota panitia lainnya, antara lain dokter mahesa, dokter trisha prawira sari, dokter andi avian, membahas mekanisme pelaksanaan tersebut. hasil pembahasan adalah sebagai berikut. tahapan kegiatan ukr, terdiri atas tiga tahapan besar, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca ukr. pada tahap persiapan, saksi tidak terlibat dalam pendaftaran dan pengiriman modul bimbingan, keterlibatan saksi banyak pada persiapan bank soal dan naskah ujian. blueprint soal tetap merujuk pada standar kompetensi dokter indonesia dengan pemilihan substansi soal berdasar pada panduan praktik klinik. dalam pembuatan soal dan review soal, penyusun soal dan reviewer soal, seluruhnya adalah unsur idi yang berasal dari kolegium perhimpunan dokter pelayanan primer dan perhimpunan dokter spesialis yang kemudian dikumpulkan dalam satu bank soal. setelah soal terkumpul, review dilakukan pada substansi soal dan struktur soal. dan setelah review dan perbaikan yang diperlukan, maka dilakukan pemilihan soal. dalam penyelenggaraan ukr, saksi tidak banyak terlibat kecuali jakarta dan pasca ukr dilakukan koreksi lembar jawaban komputer dan saksi melakukan item analisis atas hasil naskah soal tersebut. sebagai tambahan untuk standar setting. pertama, dilakukan penentuan metode standar setting atau penentuan nilai batas lulus dan disepakati menggunakan metode modified angola. metode ini adalah metode yang sama yang digunakan oleh uji kompetensi dokter indonesia dalam penentuan nilai batas lulusnya. setelah metode disepakati, maka menentukan panel juri dan panel juri berasal dari kolegium perhimpunan dokter spesialis dan perhimpunan dokter pelayanan primer. para juri diminta menentukan penilaian proporsi peserta border line, menjawab benar pada setiap item soal. kemudian, saksi melakukan, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menghitung, dan menentukan cut score. menghitung rerata penilaian proporsi dari semua juri pada setiap item. kemudian, menghitung total rerata penilaian proporsi tiap soal sebagai cut score. hasil dari item analisis dan hasil dari standar setting. pada ujian tanggal november didapati hasil sebagai berikut. tingkat kesulitan rerata soal adalah reliabilitas artinya lebih dari dimana ini bisa dinyatakan reliable. nilai tertinggi nilai terendah min dan standar deviasi pada ujian tanggal desember, tingkat kesulitan rerata reliabilitas masih atas nilai tertinggi nilai terendah min standar deviasi dari item analysis dan standar setting, maka didapat cut score dari hasil standar setting untuk ujian tanggal dan hasil cut score untuk ujian tanggal adalah dari cut score tersebut diperoleh atau peserta pada ukr yang pertama, lulus, dan atau tidak lulus. sedangkan untuk ukr yang kedua, atau lulus dan atau ,8y6 tidak lulus. keseluruhan rangkaian ukr tersebut atas telah dipaparkan depan konsil kedokteran indonesia dan saat itu saya hadir dalam pertemuan, dan mendengar bahwa ukr yang dilakukan ini tidak ada masalah dan tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan surat tanda registrasi. bahwa surat dari konsil kedokteran indonesia yang disimpulkan bahwa poin pertama, kki dapat menerima hasil ukr. yang kedua, disepakati bahwa ukr dilaksanakan maksimal hanya dua kali. dan tiga, sertifikat kompetensi diterbitkan oleh kolegium dokter indonesia. kemudian, saksi diinformasikan bahwa dalam kegiatan ukr ini juga dilaporkan komisi dpr ri. saksi dan banyak dokter luar persidangan ini, terutama yang sudah lulus dari ukr, bahkan yang sudah berpraktik tentunya sangat kecewa apabila ada anggapan bahwa teman sejawat tersebut lulus bawah standar. karena upaya keras idi memperjuangkan hal itu dengan cara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. dalam hati saya sangat berharap dokter dokter sejawat yang lulus dari ukr yang berpolitik ini, kemudian menunjukkan prestasi dan dan pengabdiannya, sehingga semua dari kita dan masyarakat indonesia menyadari bahwa tidak benar anggapan mereka lulus bawah standar. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo prof. dr. david perdanakusuma, dr., bp re bahwa gambaran ruang besar idi yang telah berusia tahun, dalamnya terdapat unsur pimpinan, dan unsur struktur penunjang, dan juga badan badan yang mendukung jalannya organisasi ikatan dokter indonesia. untuk lebih jelas, saksi sampaikan bagan ini, dimana bagan ini hasil dari muktamar menghasilkan empat unsur pimpinan, yaitu maki, mpk, pengurus besar, dan mek yang mana keempatnya berada dalam satu musyawarah pimpinan pusat yang diketuai oleh ketua umum idi yang bersifat hubungannya adalah koordinasi integrasi antar dan majelis dan keempatnya bertanggung jawab pada muktamar. untuk maki adalah pendidikan, dimana maki merupakan unsur pimpinan dan juga mempunyai wewenang dalam pendidikan kedokteran. maki, kita mempunyai pedoman yang merupakan menjadi acuan bersama dengan kolegium yang bawah koordinasi saksi, kita menyebutnya adalah tata kelola yang disebut kompendium. dimana dalamnya tertulis bahwa kedudukan majelis kolegium kedokteran indonesia dalam ikatan dokter indonesia mempunyai empat badan yang berdiri sejajar, bekerja secara otonom, dan bertanggung jawab kepada muktamar. unsur pimpinan tersebut adalah pengurus besar majelis kolegium kedokteran indonesia, majelis kehormatan etik kedokteran, dan majelis pengembangan pelayanan kedokteran. tugas dan wewenang maki ada delapan poin, semuanya terkait pendidikan dan saksi tidak perlu menjabarkan satu per satu. tetapi intinya bahwa berbagai hal yang terkait pendidikan kedokteran merupakan bagian dari wewenang majelis kolegium kedokteran indonesia. bagan ini kembali saksi munculkan untuk menyampaikan tentang hubungan yang ada dalam ikatan dokter indonesia, dapat dilihat maki berhubungan dengan mpk, maki dengan pengurus besar, terus pada level perhimpunan, ada kolegium melakukan ada koordinasi dengan perhimpunan. jadi, satu per satu bahwa dalam anggaran dasar idi tahun tercantum bahwa struktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri dari idi, mek, mpk, dan maki, itu jelas tersirat sana. dan koordinasi integrasi dalam mpp, bertanggung jawab pada muktamar dan maki berperan dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan kedokteran. ada pembagian wewenang dalam hal ini. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kemudian hubungan maki dengan pengurus besar, ini perlu saksi sampaikan. saksi mendapatkan anggaran dasar rumah tangga mulai tahun kita melihat bahwa pada anggaran dasar dan rumah tangga dari idi bahwa maki pada posisi koordinasi internal badan otonom pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran. sama halnya pimpinan kolektif, pelaksana kebijakan otonom. muncul yang disebut musyawarah pimpinan pusat, ada koordinasi integrasi, ada unsur pimpinan badan otonom pada badan otonominya hilang, tapi kata katanya musyawarah pimpinan pusat, koordinasi integrasi unsur pimpinan. muncul kata kata pengurus besardibantu oleh majelis dan pada art muncul maki bertanggung jawab dan melapor secara periodik pada ketua umum pb. kemudian, masih berikut pada mpp, unsur pimpinan, dan keluar hierarki peraturan organisasi dan muncul juga berikut maki bertanggung jawab dan melapor pada periode secara periodik pada ketua umum, ini bertentangan dengan antara art dengan ad art. jadi, kami melaksanakan bahwa tidak mungkin bahwa maki bertanggung jawab pada muktamar juga bertanggung jawab pada ketua pb. jadi, yang kita pakai adalah bertanggung jawab karena kita dipilih pada muktamar, produk muktamar dan bertanggung jawab pada muktamar. hubungan maki dengan mpk, dengan mek adalah koordinatif sebagai contoh bahwa kolegium yang diproses maki adalah usulan dari perhimpunan yang telah berproses mpk, itu bentuk hubungan koordinatif yang selama ini telah berjalan baik. lalu hubungan kolegium dan perhimpunan. kedudukan kolegium dan organisasi profesi tercantum bahwa organisasi profesi dokter, dalam hal ini perhimpunan dokter spesialis, mempunyai dua badan yang berdiri sejajar bekerja secara otonom dan bertanggung jawab pada muktamar atau kongres perhimpunan. badan tersebut adalah pengurus pusat dan kolegium. pada undang undang praktik kedokteran butir dinyatakan bahwa kolegium kedokteranemudian pada kompendium juga disampaikan fungsi dari kolegium, ada sembilan poin sana terkait berbagai aktivitas pendidikan kedokteran. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidyangyangyang menyatakyangyangyangini perlu saksi sampaikan secara sepintas bagaimana pembentukan kolegium baru maki, berproses rapat pleno maki yang dihadiri oleh sedikitnya kemudian, rapat ini dilakukan supaya kolegium yang baru ini dapat dipastikan tidak ada tumpang: tindih lebih dari dan pengajuannya oleh perhimpunan atau peer group yang mendalami ilmu tersebut. ini adalah slide dari kolegium ilmu kedokteran yang ada indonesia, bawah koordinasi maki ada kolegium, dimana telah menjalankan pendidikannya, pendidikan spesialis, masih berproses untuk membuka produknya, dan adalah kolegium dokter indonesia. perlu pula saksi sampaikan bahwa pendidikan dokter secara sejarah telah lebih dari tahun, perhimpunan bedah telah berdiri tahun dan kolegium pertama adalah bedah tahun kemungkinan ikatan dokter anak sebagai contoh saja ini, dan kolegium kesehatan anak adalah jadi, sini menunjukkan bahwa sebagian besar kolegium hadir setelah perhimpunannya hadir dan jadi lebih dulu. perhimpunan kemudian lahirlah kolegium, kecuali bidang saksi, kebetulan saksi sebagai kolegium ilmu bedah plastik. perhimpunan dan kolegium berbarengan tahun jadi, ini adalah gambaran bahwa bagaimana terbentuknya kolegium setelah diusulkan atau berproses dari himpunan yang sudah ada. ini adalah interaksi antara kolegium dengan fakultas kedokteran, kita menyelenggarakan pendidikan fakultas kedokteran akreditasi yang saat ini setelah berjalan adalah bidang ilmu yang dalamnya menyangkut juga prodi spesialis. ini adalah ruang lingkup dari kajian yang saksi jalani dalam berproses untuk mengawal mutu maupun standardisasi dari bidang spesialis. beberapa surat yang menunjukkan bahwa maki dapat berkirim surat. ini hanya sebagai contoh bahwa maki mempunyai independensi dan bersurat kepada aipi, kepada konsil dengan tembusan ketua pb. dalam hal ini, kami bisa berinteraksi dengan institusi apa pun yang terkait pendidikan luar dari organisasi saksi. saksi sebagai ketua kolegium bedah plastik juga berproses, maki bisa berinteraksi dengan aipi, terus dengan berbagai institusi luar yang cukup dengan tembusan kepada ketua organisasi atau pengurus pusat dari organisasi perhimpunan bedah plastik. demikian mungkin yang bisa saksi sampaikan. jadi, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hubungan kolegium dan organisasi profesi pada tingkat pusat idi adalah idi, maki, mek, dan mpk adalah satu kesatuan. pada tingkat perhimpunan, pengurus pusat) dengan kolegium adalah satu kesatuan. ada pembagian wewenang dari masing masing. saling mendukung untuk menjaga, meningkatkan mutu keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat, dan pengembangan profesi dokter indonesia. bagi kolegium, maki adalah koordinasi, koordinator atau pimpinan atau asosiasi bagi kolegium. kita mengenal ada asosiasi institusi pendidikan yang kita sebut aipi. maki, analog seperti itu adalah asosiasi kolegium, kumpulan kumpulan kolegium. kemudian, maki adalah unsur pimpinan bidang pendidikan idi yang otonom adalah kondisi yang sudah terbentuk. maki secara terus menerus melakukan pengembangan organisasi, merespons perkembangan iptek yang ada, termasuk dalamnya ada yang mungkin bertentangan bahwa maki bertanggung jawab pada pb, itu akan kita proses, akan kita diagendakan pada tahun depan muktamar untuk bisa dihapuskan kata kata itu. kemudian, ini.adalah fakta integritas pada rapat pleno maki yang menyatakan, menguatkan kembali bahwa kolegium adalah lembaga otonom, kolegium memperhatikan peraturan perundang undangan terkait pendidikan kedokteran, kolegium menjunjung tinggi ad art hasil muktamar, serta ketentuan organisasi. prof. dr. dr. bambang supriyanto, sp. (k) sebelum saksi menyampaikan kesaksian, perkenalkan nama saksi bambang supriyanto sebagai ketua konsil kedokteran indonesia yang selanjutnya saksi sebut sebagai kki periode ada tiga hal yang ingin saksi sampaikan. yang pertama tentang co regulasi. sebelum membahas lebih lanjut tentang co regulasi, saksi akan sedikit memperkenalkan tentang konsil kedokteran indonesia atau kki. konsil kedokteran indonesia merupakan amanah dari undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran. berbicara kedokteran, tentu kedokteran dan dokter gigi, kemudian sebagai guidance untuk dokter maupun dokter gigi dan kepastian hukum. kki adalah suatu badan otonom yang mandiri, nonstruktural, dan bersifat independent yang terdiri atas konsil kedokteran atau dan konsil kedokteran gigi atau kkg. tugas kki antara lain adalah registrasi dokter yang selanjutnya merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid saksi sebut sebagai surat tanda registrasi atau str, kemudian mengesahkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. adanya str ini adalah merupakan suatu pengakuan negara bahwa dokter maupun dokter gigi itu sudah bersifat profesional dan kompeten. str dilakukan bagi seluruh dokter atau dokter gigi yang baru lulus dan berlaku untuk lima tahun, kemudian setelah lima tahun dilakukan lagi sertifikasi. sejarah dibentuknya konsil kedokteran indonesia adalah mempertimbangkan kondisi masyarakat yang beragam, memutuskan adanya keterlibatan berbagai unsur stakeholder, utama kedokteran, antara lain adalah organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi, sehingga unsur keanggotaan kki berdasar undang undang praktik kedokteran adalah yang pertama, organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi dimana untuk kedokteran ada dua orang, untuk kedokteran gigi ada dua orang. kemudian, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi untuk kedokteran satu dan kemudian untuk kedokteran gigi satu. juga terdiri dari kolegium, yaitu dokter dan dokter gigi ada dua sehingga kemudian juga ada dari asosiasi rumah sakit pendidikan baik dokter maupun dokter gigi, kemudian kementerian kesehatan, kementerian ristek dikti, dan ada tiga orang tokoh masyarakat. calon anggota atau komisioner kki ini dikirim oleh masing masing organisasi atau kementerian terkait melalui proses seleksi tim kementerian kesehatan yang selanjutnya mengusulkan nama nama tersebut kepada presiden untuk ditetapkan sebagai anggota kki. adanya berbagai unsur yang ada, maka berbagai masalah kedokteran dari hulu sampai hilir dapat secara komprehensif dipertimbangkan dan dicari solusinya. mengapa saksi meyakini demikian? karena keberagaman yang ada merupakan kontribusi yang besar untuk memberikan pandangan berdasarkan pengalaman yang dipunyai, bahkan secara mendalam sebagai bahan kajian dalam menjalankan tupoksi dari kki itu sendiri, sehingga masing masing ini mempunyai suatu hak yang sama dalam mengajukan pendapatnya. dalam pengambilan keputusan, kki tidak ada dominasi suara dari salah satu unsur. kalau kita melihat dari unsur keanggotaan kki yang ada bagaimana merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mungkin masing masing itu saling memengaruhi. mengapa demikian? karena kki itu tetap independent. dalam menghasilkan regulasi, kki menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai personil, ada tahapan tahapan dalam personil, yaitu ada tahapan persiapan dimana divisi akan mengajukan masalahnya dalam rapat, kemudian dibentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa anggota komisi, maksud saksi divisi, kemudian dilakukan pada rapat koordinasi, selanjutnya baru dibahas dalam rapat ple setiap anggota kki mempunyai hak yang sama, tidak ada dominasi dari setiap anggota, termasuk juga ketua. jadi, semua sama dengan satu suara masing masing bisa mengajukan pandangannya, sehingga tidak mungkinkah seorang atau beberapa orang itu dari komisioner yang lain dapat memengaruhi komisioner yang lain karena keputusan tertinggi dari suatu peraturan konsil adalah dalam hal rapat ple kemudian kita berbicara kedua adalah ada isu yang menyatakan tentang kelulusan dokter yang substandar oleh kki. izinkan saksi menjelaskan sekilas mengenai str dan mekanisme penerbitan str. str bagi dokter atau dokter gigi yang baru, itu mensyaratkan bahwa harus mempunyai ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan atau dalam hal ini perguruan tinggi. kemudian dia harus mempunyai sertifikat kompetensi berdasarkan undang undang yang diterbitkan oleh kolegium. itu untuk dokter maupun dokter gigi yang baru. bagi registrasi ulang setelah tahun, maka disertakan adanya copy dari str yang lama, kemudian dengan sertifikat kompetensi dari kolegium terkait. ada syarat utama ijazah dan sertifikat kompetensi. ijazah diterbitkan oleh institusi pendidikan. kemudian sertifikat kompetensi oleh kolegium. kalau ini dilakukan, maka dua institusi ini mungkin yang harus dipertanyakan. jadi hal ini kemungkinan dan juga bukan kesalahan dari kki karena saksi menerima ijazah yang asli. kemudian sertifikat kompetensi. dan kalau ini ada, sebaiknya dilaporkan sehingga kami akan menindaklanjuti untuk melakukan evaluasi str dan bilaperlu kita melakukan pencabutan. kki tidak pernah menolak keputusan mk. mengapa demikian? dalam program studi dokter layanan primer, itu kita harus melihat. apakah itu program studi lama atau program studi baru? kalau dia lama, maka dia sudah harus merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mempunyai standar pendidikan profesi dan standar kompetensi yang harus disahkan oleh kki. kalau dia baru, maka dia harus membuat standar pendidikan dan standar kompetensi yang baru, yang ini harus juga disahkan oleh kki. kki menganggap bahwa dlp merupakan program studi yang baru karena ini setara, yang berbeda bukan sebagai dokter maupun dokter spesialis dan ini harus disahkan oleh kki. sampai saat ini, kki belum menerima standar pendidikan dan standar kompetensi dari dokter layanan primer. sehingga kki tidak pernah menolak keputusan mk. bahkan dalam setiap pertemuan yang membahas rancangan peraturan pemerintah tentang dlp, kki selalu hadir. prof. dr. dr. abdul rizal thaha, sc., sp. pada kesempatan ini, saksi akan membatasi kesaksian saksi pada hal, yakni: mekanisme muktamar ini dalam hal pemilihan ketua umum idi, ketua maki, mek, mpk, sesuai dengan permintaan dari yang mulia hakim prof. dr. fadli isra. komitmen dan konsistensi idi mengawal norma dokter layanan primer. mekanisme muktamar idi dalam hal pemilihan ketua umum idi, ketua maki, ketua mek, dan ketua mpk, diatur dalam anggaran rumah tangga. bab ill angka tentang wewenang sidang pleno muktamar, dikatakan bahwa memilih ketua umum pengurus besar terpilih dan mengukuhkan ketua umum pengawas besar terpilih pada muktamar sebelumnya, menjadi ketua umum pengurus besar. mengukuhkan ketua majelis kolegium kedokteran indonesia maki) yang dipilih oleh sidang khusus maki. mengukuhkan ketua majelis pengembangan pelayanan keprofesian mpk) yang dipilih sidang khusus mpk. mengukuhkan ketua majelis kehormatan etika kedokteran yang dipilih oleh sidang khusus mpk sic! j). apa itu sidang khusus mpk? sidang khusus dijelaskan pada anggaran rumah tangga bab iii angka sidang khusus terdiri dari sidang khusus mek, sidang khusus mpk, dan sidang khusus maki. sidang khusus mek dihadiri oleh utusan mek wilayah, peninjau, dan undangan. sidang khusus mpk dihadiri oleh ketua pengurus pusat pdip, pdip, psm, dan utusan mpk wilayah, peninjau, dan undangan. sidang khusus maki dihadiri oleh utusan kolegium, peninjau, dan undangan. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid singkatnya, ketua umum idi, ketua mek, ketua mpk, dan ketua maki, dipilih pada muktamar ikatan dokter indonesia dalam masing masing sidang yang berbeda dan oleh utusan yang juga berbeda. ketua umum idi terpilih dari muktamar sebelumnya, ketua mek terpilih, ketua mpk terpilih, dan ketua maki terpilih dikukuhkan pada sidang pleno muktamar ikatan dokter indonesia. empat ketua yang telah dikukuhkan tersebut, bekerja secara otonom sesuai bidang tanggung jawab dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam musyawarah pimpinan pusat anggaran dasar angka huruf b). keempat ketua yang telah dikukuhkan, masing masing akan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada muktamar berikutnya melalui sidang sidang yang dibuat khusus untuk masing masing ketua anggaran dasar angka huruf c). jadi, faktanya dalam proses muktamar, tidak ada intervensi kepada maki, mpk, dan mek. karena mereka melakukannya dalam forum sidang yang berbeda, walaupun dalam muktamar yang sama, yakni muktamar ikatan dokter indonesia. pembagian kekuasaan kepemimpinan dalam bentuk idi, maki, mpk, dan mek sesuai anggaran dasar ikatan dokter indonesia. keberatan pemohon yang beberapa kali kemukakan, khususnya oleh teman sejawat, sahabat saksi dr. judilherry rustam tentang independence maki sebagai tertuang pada anggaran rumah tangga angka yang berbunyi, dalam melaksanakan tugasnya maki) bertanggung jawab dan melaporkan secara periodik kepada ketua umum idi. faktanya, sejak ditetapkannya anggaran rumah tangga yang memuat tersebut pada muktamar idi november makassar hingga saat ini, ketua maki tidak pernah memberikan pertanggungjawaban dan atau laporan kepada ketua umum idi. sebaliknya, ketua umum idi tidak pernah menagih pertanggungjawaban dan laporan dari maki. fakta ini disebabkan karena anggaran rumah tangga angka tersebut bertentangan dengan anggaran dasar angka huruf yang menegaskan bahwa ketua umum idi, dan majelis majelis, termasuk maki, masing masing memiliki wewenang secara internal organisasi dan bertanggung jawab kepada muktamar. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid anggaran dasar angka berbunyi, setiap peraturan organisasi yang dibuat, tidak boleh bertentangan dengan peraturan organisasi yang lebih tinggi. karena kedudukan anggaran dasar lebih tinggi dan anggaran rumah tangga dalam hierarki peraturan organisasi idi dan dengan mengacu pada anggaran dasar angka atas, maka anggaran rumah tangga angka tidak berlaku demi hukum karena bertentangan dengan anggaran dasar angka huruf sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium dokter indonesia dan kolegium dokter layanan primer sebagai pengganti kolegium dokter indonesia, dengan jelas mencantumkan dokter layanan primer. dua. ikatan dokter indonesia terlibat aktif dalam penyusunan ski standar kompetensi dokter indonesia) yang jelas dan tegas menempatkan norma dokter layanan primer sebagai kompetensi dokter indonesia. tiga. segera setelah diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pendidikan dokter, idi menugaskan dr. gatot sotong, m.p.h. dan dr. karina, sc. membuat kajian akademik tentang pelayanan primer. hasilnya, buku dengan judul sistem pelayanan kesehatan nasional berorientasi pelayanan primer. menindaklanjuti penerbitan buku tersebut pada tanggal januari, idi membentuk pokja tim penyusunan konsep pelayanan dan pendidikan terpadu bagi dokter yang bekerja layanan primer berbasis kebutuhan masyarakat. saksi ditugaskan sebagai ketua dan dr. gatot sotong penulis buku tersebut sebagai sekretaris. pokja bekerja melengkapi buku hasil kajian akademis dan bukti bukti empiris dari lapangan, terutama dari kota malang yang teridentifikasi telah menerapkan prinsip prinsip norma dokter layanan primer. pokja melaporkan hasil kerajaannya pada sidang pleno idi tanggal tahun rapat pleno menyetujui rekomendasi pelaksanaan norma dokter, yaitu: peningkatan kompetensi dokter yang bekerja tingkat pelayanan primer mendesak untuk dilakukan. peningkatan kompetensi dilakukan melalui p2kb terstruktur. disiapkan modul sesuai dengan kebutuhan lapangan. pokja juga ditugaskan untuk: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid merampungkan modul yang telah tersedia dan menambah modul baru sesuai dengan kebutuhan dengan dukungan kolegium terkait. menyiapkan metode belajar mengajar dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh. melakukan uji coba model p2kb terstruktur dalam bentuk riset operasional pada tiga kabupaten kota dengan kriteria urban, suburban, dan rural. riset operasional bekerja sama dengan asosiasi pemilihan kabupaten dan kota. menyosialisasikan hasil kerja pokja kepada para pemangku kepentingan luar idi. pada tanggal april dilakukan sosialisasi hasil kerja pokja kepada berbagai pemangku kepentingan. pemangku kepentingan yang sempat hadir, antara lain dirjen yankee yang pada saat itu adalah prof. dr. akmal tahir, kepala badan bpsdm kesehatan, dr. usman sumantri, wakil wakil menristekdikti, bappenas, bank dunia, who, unicef, adb, dan lain lain. lokakarya yang merekomendasikan agar pokja melanjutkan rencana tindak lanjut sesuai dengan tahapan yang sudah disusun. ini disebabkan karena lokakarya menganggap rencana tindak lanjut pokja sebagai jalan keluar yang tepat. tujuh. pada musyawarah kerja nasional mataram yang diselenggarakan pada sampai tahun sebagian peserta mukerjis mendesak agar mukerjis menolak norma dokter layanan primer. idi berpendapat bahwa idi tidak mungkin menolak norma dokter layanan primer dengan dua alasan: norma dokter layanan primer adalah perintah undang undang. idi secara aktif terlibat dalam pokjanas dokter layanan primer. karena itu, desakan agar idi menolak norma dokter layanan primer tidak dapat diterima oleh pleno mukerjis. delapan. mpk menerima usul pembentukan perhimpunan dokter layanan primer indonesia polri) dari sekelompok anggota idi. sampai pada batas akhir tahapan seleksi sebelum sidang pleno diperluas, pengusul belum berhasil melengkapi beberapa bersyarat antara lain, rekomendasi dari maki agar usul dapat diteruskan rapat pleno diperluas untuk selanjutnya serahkan oleh muktamar. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketua mpk pada saat itu dr. pranala sp. pd(k) didampingi oleh saya, berinisiatif menemui ketua maki prof. dr. error hutagalunguntuk membantu kelompok pengusul memeroleh rekomendasi dari maki. inisiatif ketua mpk adalah fakta yang membuktikan, komitmen mpk sebagai salah satu unsur idi mendukung norma dokter layanan primer. tanggal oktober pada rapat pleno diperluas usul perhimpunan dokter layanan primer indonesia yang disampaikan oleh mpk untuk mendapat persetujuan menjadi agenda muktamar, ditolak oleh peserta rpd. sepuluh. pada muktamar idi, pada sampai november medan, usul pembentukan prodi dokter layanan primer yang telah dikeluarkan dari agenda muktamar tetap dipaksakan masuk dalam agenda komisi komisi pendidikan. hasilnya, muktamar memutuskan untuk menolak pembentukan polri dan program studi dlp. perlu dicatat bahwa yang ditolak muktamar bukan norma dlp, tetapi program studi yang masuk dalam ranah pelaksanaan hukum, bukan norma. sebelas. pada tanggal desember, permohonan judicial review pdi ditolak seluruhnya oleh mahkamah konstitusi. pada tanggal desember dalam menyikapi putusan mahkamah konstitusi tersebut, idi yang baru saja selesai dilantik mengeluarkan siaran pers yang intinya: menghormati putusan mahkamah konstitusi sebagai sebuah proses hukum yang konstitusional: setelah siaran pers tersebut, terjadi tanggapan beragam lembaga tingkat cabang dan seterusnya. oleh karena itu, kemudian dilakukan rapat dengan rapat pleno diperluas dengan keputusan idi terus mengawal proses penyusunan rpp dokter layanan primer agar tetap sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitusi. membentuk tim yang bertugas mengelola serta mengkaji, membuat konsep konflik terkait masalah menyurat kepada menristekdikti untuk menyampaikan hasil kajian. sesudah itu, kita sampaikan hasilnya. saksi kebetulan ditugaskan untuk mempresentasikan kepada menristekdikti. idi konsisten dan bersahabat terus mengikuti pertemuan pertemuan, diskusi diskusi yang belum dapat disepakati, terutama konten dan kompetensi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada prodi dlp. saksi tidak akan lagi menjelaskan, telah dijelaskan oleh saudara akbar. menyadari bahwa pertemuan formal tidak selalu mulus, idi berusaha melakukan pendekatan pendekatan informal. saksi sendiri hadir pada dua pertemuan informal, tanggal november dengan dirjen yankee, kepala badan bpsdm dan tim. tanggal januari dipimpin oleh sekjen idi bertemu dengan dirjen pembelajaran dan mahasiswa didampingi oleh asosiasi institusi pendidikan kesatuan indonesia. dalam perjalanan yang cukup panjang diselingi gejolak dan perbedaan perbedaan yang kadangkala tajam, itu kami akui. pada akhirnya pada pertemuan pemangku kepentingan dari hanja rpp dlp pada tanggal februari kantor kemeja pmk sepakat mendefinisikan dokter layanan primer sebagai dokter spesialis kedokteran ini. saksi ulangi, dokter layanan primer dengan huruf kecil seperti yang tertulis dalam undang undang pendidikan dokter. fakta fakta tersebut menegaskan sikap dan kebijakan idi yang konsisten dalam mengawal dan mementingkan norma dlp dan undang undang pendidikan kedokteran. perbedaan yang terjadi dalam perjalanan penyusunan rpp dlp hanya menyangkut aspek pelaksanaan, bukan norma dlp. meski selama perjalanan yang panjang itu, yang tidak sepi dari perbedaan pendapat yang kadang kadang tajam, bahkan diselingi dengan berbagai gejolak, alhamdulillah perbedaan perbedaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan bersahabat. saksi meluangkan waktu yang panjang untuk berpikir dan berenang sebelum mengiyakan permintaan ketua umum idi menjadi saksi pada hari ini. umur saksi yang segera masuk usia pensiun, masa pengabdian saksi yang demikian lama diorganisasi idi, pertemuan dan persahabatan saksi yang panjang dan erat dengan sebagian besar dari orang pemohon jr, khususnya dengan saudara saksi dr. judilherry, yang mulai saksi kenal sejak tahun dan terus bersahabat dalam banyak suka dan duka sampai saat ini, menjadi pertimbangan pengambilan keputusan saksi. akhirnya, saksi memutuskan untuk menerima permintaan ketua umum idi sebagai saksi dengan kesadaran bahwa sidang mahkamah yang mulia ini, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiduud menyatakan: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. dampak negatif akibat berlakunya angka angka angka hurufuntuk dapat menjelaskan dampak negatif dari berlakunya ketentuan dari yang diuji dari undang undang tersebut atas, para pemohon merasa perlu secara ringkas menjelaskan organisasi ikatan dokter indonesia itu lebih dahulu. ikatan dokter indonesia, disingkat idi, didirikan jakarta pada tanggal oktober idi berbadan hukum perkumpulan dan dinyatakan sebagai satu satunya organisasi profesi kedokteran indonesia ad art ikatan dokter indonesia dan bukti p 4j. dalam tubuh idi ada (empat) organisasi yang berada dalam posisi sejajar. pengurus besar ikatan dokter indonesia idi) merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid insya allah memerlukan fakta fakta dari apa yang saksi ketahui, saksi dengar, saksi baca, dan saksi alami sendiri. i2.6oktopengujian konstitusionalitas norma undang undang castmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kedokteran dandidikan kedoktersebagai berikutsebagai dokter praktek swasta, pemohon iii adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar, pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang dosen sebagai spesialis bedah jantung senior, pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang pensiunan dosen dan guru besar pada fakultas kedokteran universitas indonesia: pemohon adalah perorangan warga negara indonesiamohon vmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemohon viii adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang pensiunan(tahun: pemohon xxiv, pemohonvi adalah perorangan warga negara indonesia, pemohon xvii adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter ahli anestesi praktek swasta, pemohon xvslam indonesia yogyakarta: pemohon xix adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter ahli kesehatan jiwamerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemohon xxvatmajaya: pemohon xxv adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter ahli radiologi praktek swasta: pemohon xxvi adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter konsultan dan pelatih kesehatan kerja: pemohon xxviixviii adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang sebagai kepala pelabuhan jakarta dan pensiunan pt. persero pelabuhan ii: pemohon xxixx adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang sebagai pensiunan dokter pns, dokter spesialis mata pada aini, jakarta, pemohon xxxipajajaran bandung, pemohon xxxii adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter pensiun dinas kesehatan provinsi jawa barat. para pemohon yaitu pemohon sampai dengan pemohon xxxii adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen dan atau guru besar, wakil dekan, pensiunan dosen, dokter dan pensiunan dokter merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tni ad, pensiunan dokter dinas kesehatan, pensiunan pt. persero pelabuhan indonesia ii:huruf praktik kedokteran dan angka pendidikan kedokteran. bahwa dalam menerangkan tanggapannya perihal kerugian hak hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya norma undang undang guo serta hubungan kausal antara kerugian hak hak konstitusional tersebut dengan norma undang undang yang dimohonkan pengujian para pemohon menguraikan sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon pengertian sertifikat kompetensi dalam angka praktik kedokterandan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh ikatan dokter indonesia kolegium dokter indonesia dan atau harus memperoleh sertifikat kompetensi dari kolegium dokter indonesia indonesia, walaupun telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter sehingga berhak memperoleh sertifikat profesi (ijazah) yang sebenarnya sudah merupakan bukti kompetensi dari seorang dokter, huruf praktik kedokteran menyatakanmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa menurut para pemohon sertifikat profesi sebagaimana diatur dalam pendidikan kedokteran terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya ketidakjelasandokter dan mendapatkan sertifikat (ijazah) yang sudah merupakan bukti kompetensi dari seorang dokter baru. bahwa menurut para pemohon ketentuan angka praktik kedokteran mempersempit makna organisasi profesi yaitu hanya ikatan dokter indonesia idi) . ketentuan demikian merugikan hak konstitusional sebagian parabahwa menurut para pemohon idi sebagai medical association seyogianya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja bagi dokter indonesia. sedangkan kolegium dan majelis kolegium kedokteran adalah academic body bagi dokter indonesia. kolegium kedokteran indonesia sebagaimana diatur dalam angka praktik kedokteran merugikan hak konstitusional para pemohon yang menambahbahwa menurut para pemohon ketentuan huruf praktik kedokteranmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid organisasi profesi kedokteran . bahwa menurut para pemohon organisasi profesi sebagaimana diatur dalam angka dan pendidikan kedokteran merupakan ranah akademis yang menjadi tanggung jawab kolegium kedokteran yang merupakan academic body dokter indonesia. lsebagai dosen dan atau guru besar, wakil dekan, pensiunan dosen, dokter,sebagai dosen dan atau guru besar, wakil dekan, pensiunan dosen, dokter, sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidangka huruf huruf huruf praktik kedokteran, dan angka dan pendidikan kedokteran, oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon. mendalilkan bahwa frasa sertifikat kompetensi? dan uji kompetensi" sebagaimana termaktub dalam ketentuan angka praktik kedokteran yang berbunyi, dan huruf praktik kedokteran yang menyatakan, seharusnya dimaknai sebagai bukan untuk lulusan baru fakultas kedokteran , dan, dan dengan alasan sebagai berikut: bahwa setiap lulusan fakultas kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai dengan pendidikan kedokteran dan mendapatkan sertifikat profesi sehingga tidak perlu lagi mendapat sertifikat kompetensi dari kolegium dokter indonesia kdi) yang dibentuk oleh ikatan dokter indonesia idi). bahwa frasa sertifikat kompetensi dalam ketentuan guo telah digeneralisir antara sertifikat kompetensi yang pertama kali diberikan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidik mandiri dan menjalani program pengembangan dan pendidikan kedokteran berkelanjutan dengan perolehan satuan kredit khusus. bahwa sertifikat kompetensi yang pertama kali tersebut seharusnya menyatu atau merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat profesi yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran yang lulus ukmppd, atau dengan kata lain sertifikat profesi tersebut seharusnya dimaknai pula sebagai sertifikat kompetensi. bahwa berlakunya ketentuan guo mengakibatkan sertifikat kompetensi tersebut tetap harus dimiliki secara terpisah oleh mereka yang telah lulus ukmppdbahwa uji kompetensi sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat kompetensi seharusnya diselenggarakan oleh satuan pendidikanisdiknas) dan bukan oleh kolegium dokter indonesia kdi) yang dibentuk oleh idi. para pemohon juga merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii bertanggal desember yang menurutpara pemohon dalam putusan ini mahkamah telah menolak permohonan perhimpunan dokter umum indonesia pdi) terkait dengan pendidikan kedokteran sehingga menurut pemohonketua umum idi dipilih dan dikukuhkan oleh cabang cabang idi seluruh indonesia pada setiap muktamar yang berlangsung setiap (tiga) tahun. majelis pengembangan pelayanan keprofesian mpk) ketua mpk dipilih oleh segenap perhimpunan spesialis dalam forum khusus tersendiri, kemudian dikukuhkan dalam muktamar idi. majelis kolegium kedokteran indonesia maki) ketua maki dipilih oleh segenap kolegium spesialis dalam forum khusus tersendiri, kemudian dikukuhkan dalam muktamar idi majelis kehormatan etik kedokteran mek) ketua mek dipilih oleh mek wilayah (tingkat provinsi) dalam forum khusus tersendiri kemudian dikukuhkan dalam muktamar. secara ringkas dapat dikatakan ke empat organisasi dalam lingkungan idi ini berada dalam posisi yang sejajar, karena semua ketuanya dikukuhkan dalam muktamar idi. pada hakikatnya organisasi dokter medical association) seperti ikatan dokter indonesia idi) adalah political body atau trade union bagi dokter indonesia, dan lain sebagainya.). persatuan dokter inggris british medical association) disebut sebagai trade union (serikat pekerja) dan sebagai organisasi profesi untuk dokter inggris the british medical association the trade union and professional body for doctor the uk: us bma as a trade union) khusus bagi dokter indonesia, idi wajib memperjuangkan hal hal yang menyangkut praktik kedokteran, mengadvokasi pemerintah menyangkut distribusi dan kesejahteraan dokter, remunerasi dokter, masalah pajak dokter, membela anggota menyangkut kasus kasus hukum yang terkait dengan profesi kedokteran, melibatkan diri proses legislasi yang menyangkut bidang kedokteran dan kesehatan dpr, dan lain sebagainya, yang bukan masalah akademik. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid para pemohon menghendaki agar frasa organisasi profesi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan angka praktik kedokteratidak hanya dimaknai sebagai idi tetapi juga dimaknai perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan idi dan atau kolegium kedokteran dan frasa organisasi profesi" dalam huruf praktik kedokteran yang menyatakan,, juga ditafsirkan meliputi perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan idi. para pemohon berpandangan bahwa pengakuan terhadap perhimpunan dokter spesialis atau kolegium kedokteran indonesia sebagai organisasi profesi diperlukan agar memiliki otonomi dan dapat memberikan rekomendasi praktik dokter spesialis. menurut para pemohon ternyata dari pengertian atau frasa .para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut yang telah memberikan penafsiran bahwa idi merupakan satu satunya organisasi profesi kedokteran indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan ad art idi menyalahi hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam uud dan hak setiap orangpara pemohon mendalilkan bahwa ketentuanlah menjadikan majelis kolegium kedokteran indonesia maki) sebagai subordinat dari idi. ketentuan guo mengerikan atau mereduksi kewenangan maki dalam menetapkan program studi dokter spesialis baru yang merupakan tugas pokok maki. dalam sejumlah kasus, suatu keahlian yang sudah diakui oleh maki sebagai spesialisasi dihambat, ditolak atau tidak kunjung disahkan oleh idi. untuk menjamin independennyadengan atau tanpa medical council, dalamhalini konsil kedokteran indonesia kki), dan terlepas dari idi. dengan demikian, menurut para pemohon,para pemohon meminta agar frasa oleh organisasi profesi dalam ketentuan angka praktik kedokteran dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dihapuskan sehingga ketentuan guountuk masing masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut . ketentuan angka praktik kedokteran, menurut para pemohon, bertentangan dengan dan uud para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan huruf praktik kedokteran yang menyatakan,, menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict interest) sebab terdapat komisioner kki yang berasal dari unsur organisasi profesi kedokteran. bahkan salah satu komisioner kki merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid adalah ketua umum organisasi profesi kedokteran yang dalam hal ini adalah ikatan dokter indonesia. komposisi keanggotaan yang demikian menempatkan organisasi profesi kedokteran sebagai regulator sekaligus sebagai objek regulasi yang mengakibatkan keputusan keputusan kki menjadi bias . sebab, menurut pemohon, organisasi profesi akan mengedepankan kepentingan organisasinya yang dapat saja berbeda atau bertentangan dengan kepentingan kki sebagai regulator dalam menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu. atas dasar pertimbangan tersebut para pemohon meminta agar frasa unsur unsur yang berasal dari organisasi profesi kedokteran dalam huruf praktik kedokteran dimaknai sebagai yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran . para pemohon mendalilkan bahwa frasa organisasi profesi dalam ketentuan angka dan pendidikan kedokteran seharusnya dimaknai sebagai kolegium kedokteran dan atau majelis kolegium kedokteran indonesia sebagai organisasi yang memiliki kompetensi bidang pendidikan kedokteran. para pemohon mendasarkan dalil tersebut pada argumentasi bahwa bidang pendidikan kedokteran merupakan ranah akademis yang menjadi tanggung jawab kolegium kedokteran sebagai academic body dokter indonesia. menurut para pemohon, karena undang undang ini mengatur tentang pendidikan kedokteran maka tentunya pengertian kompetensi dalam hal dan bukanlah medical association dalam hal ini idi yang merupakan political body atau serikat pekerja bagi dokter indonesia serta bukan merupakan badan atau organisasi pendidikan. menurut para pemohon, ketentuan tersebut bersifat multi tafsir dan mengakibatkan ketidakpastian hukum sebab mencampuradukkan lembaga yang berkedudukan sebagai political body dengan academic body mana keduanya merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mempunyai fungsi yang berbeda, terlebih yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran. tidak diakuinya kolegium kedokteran dan atau majelis kolegium kedokteran indonesia sebagai badan yang berwenang terkait dengan pendidikan kedokteran mengakibatkan ketidakpastian terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran. berdasarkan alasan alasan tersebut para pemohon menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan dan uud para pemohon mengajukan uji konstitusionalitas pendidikan kedokteradalam ketentuan dinyatakan bahwasementara itu, seorang dokter, untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter harus memiliki sertifikat kompetensi. berdasarkan ketentuan angka peraturan konsil kedokteran indonesia kki) nomor tahun tentang registrasi dokter dan dokter gigi. menurut para pemohon, terdapat kerancuan dalam kedua ketentuan ketentuan tersebut. satu sisi, setelah lulus uji kompetensi seorang mahasiswa program profesi dokter akan mendapatkan sertifikat profesipara pemohon mendalilkan bahwa seyogianya begitu seorang mahasiswa program profesi kedokteran memperoleh sertifikat profesi dari perguruan tinggi seharusnya sudah dianggap kompeten sehingga tidak perlu lagi untuk memiliki sertifikat kompetensi secara terpisah dari kdi idi. kolegium seharusnya hanya menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter yang sudah lama lulus dan berpraktik mandiri sebagai dokter yang disebut sebagai sertifikasi. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid para pemohon meminta agar frasa sertifikat profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan pendidikan kedokteran harus juga dimaknai sebagai sertifikat kompetensi . ketentuan tersebut, menurut para pemohon, bertentangan dengan danlampiran yang diajukan pihak terkait idi yang diberi tanda lampiran sampai dengan lampirandewan perwakilan rakyat, pihak terkait idi, ahli dan saksi dari pemohon, ahli dan saksi dari presiden, ahli dan saksi dari pihak terkait idi serta kesimpulan para pemohon, presiden, dan pihak terkait idpara pemohon, maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah norma dalam angka angka angka huruf huruf huruf praktik kedokteran dan angka dan pendidikan kedokteran, oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa terhadap enam persoalan konstitusionalitas atas yang dipermasalahkan oleh para pemohon dalam permohonan guo, menurut mahkamah secara garis besar meliputi tiga persoalan yaitu, sertifikat kompetensi, kewenangan organisasi profesi: dan rangkap jabatan anggota kki yang berasal dari idi yang masing masing diatur dalam ketentuan ketentuan sebagai berikut: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sertifikat kompetensi angka praktik kedokter': danorganisasi profesi: c.memiliki rekomendasi dari organisasi profesirangkap jabatan anggota kki yang berasal dari idimenurut para pemohon, yang berkaitan dengan persoalan sertifikat kompetensi, kewenangan organisasi, dan rangkap jabatan tersebut adalah bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon dalam permohonan guo, terlebih dahulu mahkamah menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun memuat cita cita bangsa indonesia,sebagai salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum bidang pembangunan manusia merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid indonesia adalah pelayanan kesehatan. untuk mewujudkan tujuan dimaksud, dokter merupakan salah satupelayanan kedokteran merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. sebagaimana termaktub dalam bagian konsiderans menimbang , praktik kedokteran menyatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan pembangunperti termaktub dalam pembukaan uud begitu pula dengan pendidikan kedokteran, konsiderans menimbang antaranya menyatakandengan membaca dan memahami konsiderans menimbang atas, praktik kedokteran dan pendidikan kedokteran merupakan peraturan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. pembentukan praktik kedokteran tahun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medik kepada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. samping itu, urgensi pembentukan praktik kedokteran adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan,adapun pembentukan pendidikan kedokteran adalah untuk: pertama, mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan akademis kedokteran. merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo kedua, memberi kepastian hukum, samping sistem pendidikan nasional, praktik kedokteran, kesehatan. ketiga, memberikan acuan yang berkualitas dari sisi kurikulum dan tenaga pendidik. keempat, untuk menegaskan posisi pendidikan kedokteran sebagai pendidikan yang memerlukan penanganan secara komprehensif, dan kelima, untuk menjaga kualitas pendidikan kedokteran. kedokteransebagai bagian dari tenaga medis, profesi dokter mempunyai peran sentral dalam pembangunan kesehatan berdasarkan pancasila dan uud pembangunan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan,oleh karena itu dalam pelayanan medik yang diberikan oleh para dokter sejatinya dilarang memberikan pelayanan medis yang diskriminatif dan tidak dibenarkan praktik kedokteran berorientasi pada profit atau semata mata mengutamakan keuntungan bisnis. penyelenggaraan praktik kedokteran indonesia wajib mendasarkan pada empat kaidah dasar moral yakni, menghormati martabat manusia (respect for person), berbuat baik (benefience), tidak berbuat yang merugikan (non maleficent), dan keadilan (justice). samping itu pelaksanaan asas dan kaidah dasar praktik kedokteran indonesiak kepada masyarakat. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagai 0000505000000000000n0 un. pemohon xvi: nama dr. kunto raharjo, sp. kic pekerjaan konsultan pt. media plasa untuk masalah pelayanan kesehatan off road wilayah operasi tambang alamat komplek timah cilandak, rt. rw. cilandak barat, cilandak, jakarta selatan sebagai n0n lalu lll ll. pemohon xvii: nama dr.dr. bondan agus suyanto, se, ma, aak pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas islam indonesia, yogyakarta alamat patut, rt. rw. banyuraden, gamping, sleman yogyakarta sebagai nnn2n00n null ular pemohon xviii: nama dr. robert reverse, (k) pekerjaan dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan) praktek swasta partikular alamat jalan cokroaminoto merpati nomor banjar margajati, pemecatan kaja, denpasar utara sebagai n252050 0n000 uan unl ll. pemohon xix, nama dr. suryo s.i. santoso, pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas indonesia alamat jalan tanjung nomor rt. rw. gondangiia, menteng, jakarta pusat sebagai lalu ulliel ll. pemohon xx, nama dr. rodi tanto, pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas indonesia alamat jalan pedati nomor rt. rw. mekarjaya, sukajaya, depok sebagai lalu null. pemohon xxi, nama dr. reino aristarkus pakai, pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas indonesia alamat jalan jalak nomor rt. rw. tanah areal, bogor merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam lingkungan idi terdapat berbagai perhimpunan dokter spesialis sp) dan perhimpunan dokter seminar sm). dokter spesialis penyakit dalam bergabung dalam padi perkumpulan dokter ahli penyakit dalam), dokter anak bergabung dalam dai ikatan dokter anak indonesia), dan lain lain, yang kesemua organisasi ini berhak juga disebut sebagai organisasi profesi kedokteran. kepengurusan perhimpunan dokter spesialis maupun perhimpunan dokter seminar dipilih oleh anggotanya masing masing, melalui cabang cabang organisasi. dengan demikian perhimpunan perhimpunan ini merupakan organisasi profesi kedokteran (sesuai dengan keahliannya masing masing) yang berstatus otonom, karena memang kepengurusannya dipilih oleh anggota perhimpunan spesialis yang bersangkutan. setiap perhimpunan spesialis memiliki kolegium sebagai badan otonom untuk mengampu cabang spesialisasi masing masing. terkait dengan sertifikasi atau spesialisasi kedokteranus bma as a trade union). inggris, general medical councilrtinya inggris, medical associationmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dengan demikian, praktik kedokteran memiliki unsur penting yang meliputi kompetensi, hubungan baik antar dokter dan pasien, dan antarsejawat, serta ketaatan pada etika profesi. kompetensi merupakan kemampuan minimal dalam bidang pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku profesional untuk dapat melakukan kegiatan masyarakat secara mandiri. untuk itu, dalam melaksanakan profesinya dokter dituntut untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.landasmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidari perspektif perbandingan, penyelenggaraan organisasi profesi kedokteran berbagai negara bertujuan selain untuk memperjuangkan kepentingan para dokter dan pendidikan kedokteran juga merupakan wadah untuk merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mewujudkan tercapainya pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. pendidikan para dokter penting untuk mendapatkan perhatian secara sungguh sungguh, selain karena dalamnya terdapat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran harus disamakan dengan upaya sistematis bidang pendidikan. kemajuan bidang kedokteran akan mengejawantah dalam sistem pelayanan kesehatan mana profesi kedokteran memainkan peran penting. keseluruhan upaya ini tidak dapat dilepaskan dari amanah konstitusi untuk memenuhi hak warga negara atas kesehatan. bahwa idi bertujuan antara lai serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteranmerupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum. untuk tujuan demikian, sudah selayaknya pendidikan kedokteran dikelola dengan sangat serius bukan hanya untuk kepentingan profesi dokter sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas. pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga bagaimana merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. oleh karena itudalam profesi kedokteran terkandung tanggung jawab sosial yang mulia sehingga nilai dan kualitas yang terbangun haruslah nilai dan kualitas yang sama sama diinginkan baik oleh profesi kedokteran maupun masyarakat luas, mengharuskan setiap pemangku kepentingan untuk mematangkan setiap upaya pendidikan dokter guna tercapainya mutu dokter yang tinggi berdasarkan standar pendidikan profesi dokter spp) yang telah menjadi patokan secara nasional dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. pendidikan kedokteran seyogianya mempersiapkan para dokter agar mampu menerapkan pengetahuan ilmiah termutakhir untuk memajukan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan meneguhkan standar etik profesi kedokteran. selama seorang dokter masih menjalankan profesinya dalam masing masing bidang keahliannya, masyarakat luas memiliki keyakinan dengan persiapan terbaik yang dilakukan melalui proses pendidikan dengan standar dan mutu yang tinggi. i3. menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara singkat ihwal profesi dokter dan pendidikan kedokteran yang dikaitkan dengan wadah organisasi profesi dokter dalam hal ini idi sebagaimana diuraikan pada paragraf atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan masalah konstitusionalitas yang menjadi persoalan utama dalam permohonan guo sebagai berikut: sertifikat kompetensi para pemohon mendalilkan bahwa sertifikat kompetensi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan angka praktik kedokteran seharusnya tidak diberlakukan untuk lulusan baru fakultas kedokteran dan uji kompetensipara pemohon berpandangan bahwa setiap lulusan fakultas kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai dengan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pendidikan kedokteran dan karena itu mendapatkan sertifikat profesi (ijazah dokter) sehingga tidak perlu lagi mendapat sertifikat kompetensi dari kolegium dokter indonesia yang dibentuk idi. terkait dengan dalil tersebut, mengingat pentingnya sertifikat kompetensi dilihat dari perspektif peruntukan dan tujuannya, mahkamah memandang perlu untuk menegaskan keberadaan sertifikat dimaksud. secara normatif, menurut pendidikan kedokteran'engan demikian dalil para pemohon yang menyamakan sertifikat profesi dengan ijazah (vide pendidikan kedokteran) sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan (halaman menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sertifikat profesi (ijazah) dengan sertifikat kompetensi,merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid akademikomahkamah telah mencermati fakta persidangan yang ada dan menilai bahwa baikmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpengakuan atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikalaupun sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi diberikan pada saat yang bersamaan dengan mekanisme yang ditentukan institusi pendidikan dan organisasi profesi kedokteran serta institusi terkait lainnya maka pengaturan demikian tidak dapat dianggap sebagai pengurangan atau pembatasan apalagi menghilangkan kesempatan atau pun hak para dokter lulusan baru untuk menjadi dokter yang akan melakukan praktik mandiri secara profesional sebab ketentuan demikian merupakan tuntutan profesi yang tak terhindarkan. oleh karena itu tidak dapat dianggap merugikan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijamin oleh uudik kedokteran dan pendidikan kedokteran. demikian jug, maka sertifikasi secara periodik terhadap setiap dokter yang telah mempunyai sertifikat kompetensi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. hal ini sesuai dengan ketentuan praktik kedokteran yang menyatakan,juncto peraturan konsil kedokteran indonesia nomor tahun yang menyatakan, surat keterangan sehat fisik dan mental diterbitkan oleh dokter yang memiliki sip yang masih berlaku dan dokter yang menerbitkan tersebut sehat fisik dan meta?. sertifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menilaimerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddengan demikian, baik keberadaan sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi serta persyaratan untuk sertifikasi karena dimaksudkan untuk menjaga kompetensi dan kualitas keilmuan seorang dokter yang tujuan akhirnya adalah untuk melindungi masyarakat maka dalil para pemohon yang menyatakan angka praktik kedokteran, serta dan pendidikan kedokteran bertentangan dengan uud adalah tidak beralasan menurut hukum. organisasi profesi berkenaan dengan dalil mengenai organisasi profesi, para pemohon meminta agar frasa organisasi profesi dalam ketentuan angka dan huruf praktik kedokteran dimaknai sebagai meliputi juga perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan idi guna menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam ketentuan uudterhadap permohonan tersebut, menurut mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam ketentuan guo. perhimpunan dokter spesialis dengan sendirinya merupakan bagian dari idi. idi sebagai rumah besar profesi kedokteran diisi berbagai bidang keahlian kedokteran yang dalamnya juga meliputi perhimpunan dokter spesialis sebagai salah satu unsur yang menyatu dan tidak terpisah dari idiperhimpunan dokter spesialis. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pertimbangan mahkamah tersebut juga berlaku mutasi mutans terhadap permohonan para pemohon terkait pengujian ketentuan huruf praktik kedokteran.menurut para pemohon bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. para pemohon meminta agar frasa organisasi profesi dihilangkan atau dihapuskan dari ketentuan tersebut sehingga angka praktik kedokteranhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat bahwa undang undang memungkinkan masing masing kelompok tenaga kesehatan membentuk kolegium berdasarkan disiplin ilmu masing masingadalah para dokter sendiri berdasarkan disiplin masing masing yang pada akhirnya juga berhimpun dalam maki sebagai salah satu unsur pimpinan pusat idi. atas dasar pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. para pemohon juga mengajukan pengujian atas frasa organisasi profesi" yang disebutkan dalam ketentuan angka merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan pendidikan kedokteran. para pemohon meminta agar frasa organisasi profesi dimaknai juga meliputi perhimpunan dokter spesialis huruf praktik kedokteran) dan dimaknai kolegium kedokteran majelis kolegium kedokteran indonesia angka dan pendidikan kedokteran terhadap dalil para pemohon tersebutimerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbaik inggris maupun australia, medical association tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan perlu tidaknya suatu spesialisasi baru. sedangkan indonesia, dl lah sebagai medical association yang memberikan keputusan atau kata akhir mengenai perlu adanya suatu spesialisasi baru atau tidak, atas usul dari majelis kolegium kedokteran indonesia maki) sebagaimana disebutkan dalam ad art idi mengenai tugas dan wewenang maki sbb: butir. butir. sehingga terdapat sejumlah kasus dimana suatu keahlian yang sudah diakui oleh maki sebagai spesialisasi, dihambat atau tidak kunjung disahkan oleh idi. mencampur adukan fungsi organisasi profesi sebagai political body atau trade union dan academic body. seperti yang telah dijelaskan, setiap perkumpulan dokter spesialis membentuk kolegium yang bertujuan untuk mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang spesialisasi yang bersangkutan. setiap kolegium bersifat otonom terhadap perhimpunan spesialis yang bersangkutan. organisasi profesi dokter dalam hal ini perhimpunan dokter spesialis sp) mempunyai dua badan yaitu pengurus pusat dengan cabang cabangnya dan kolegium dengan program studinya. kedua badan ini berdiri sejajar dan bekerja secara otonom serta bertanggungjawab pada muktamar kongres perhimpunan masing masing. lebih lanjut menurut portal organisasi dan tata laksana organisasi) kolegium (bukti p 5j disebutkan bahwa: kolegium ilmu adalah sekelompok orang yang mengelola salah satu ilmu atau cabang ilmu tertentu . merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam struktur organisasi termasuk kolegium sesuai dengan fungsinya masing masing. dengan demikian, dalil para pemohon sepanjangangka dan pendidikan kedokteran tidak beralasan menurut hukum. rangkap jabatan anggota kki yang berasal dari idi berkenaan dengan dalil mengenai rangkap jabatan anggota kki yang berasal dari idi, para pemohon mendalilkan bahwa huruf praktik kedokteran, . terkait permohonan tersebut mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota kki harus mempertimbangkan tugas kki yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan institusi asal anggota kki. berdasarkan ketentuan perundang undangan, kki memiliki tugas melakukan registrasi dokter sebagai dasar untuk menerbitkan str, melakukan fungsi regulasi serta melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. organisasi profesi dokter, dalam hal ini idi, sebagai salah satu institusi asal anggota kki memiliki keterkaitan erat dengan tugas tugas yang diemban kki khususnya dalam fungsi regulasi karena para dokter yang merupakan anggota idi merupakan objek dari regulasi yang dibuat oleh kki. sisi lain, idi, sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu institusi asal anggota kki. keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict interest) dari sisi idi sebab idi bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota kki, pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh kki tersebut. oleh karena itu, untuk mencegah potensi benturan kepentingan tersebut maka seyogianya anggota idi yang duduk dalam kki seharusnya adalah merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mereka yang bukan merupakan pengurus idi untuk mencegah konflik kepentingan karena tugas kki ada tiga yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbitkan str, fungsi regulasi yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. pada sisi lain organisasi profesi dokter adalah idi dan oleh karena itu keberadaan pengurus idi pada kki potensial menimbulkan konflik kepentingan terutama dalam perumusan regulasi. hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas keanggotaan kki dari unsur pengurus organisasi profesi kedokteran, dalam hal ini idi, dalam huruf praktik kedokteran adalah beralasan menurut hukum, sepanjang unsur organisasi profesi kedokteran tersebut tidak dimaknai tidak merangkap jabatan sebagai pengurus idi. i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan: unsur organisasi profesi kedokteran tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteranenam belas, bulan januari, tahun dua ribu delapan belas, danrdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid santo, menahan m.pikatan dokter indonesia atau yang mewakili. ketua, ttd. anwar usman anggota anggota, ttd. ttd. santo menahan m.p sitompul ttd. ttd. arief hid dewa gede laguna ttd. ttd. saudi isra suhartono ttd wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo semua kolegium spesialis tersebut secara bersama sama membentuk majelis kolegium kedokteran indonesia maki) yang pengukuhan ketuanya dilakukan dalam muktamar idi. dalam hubungannya dengan spesialisasi bidang kedokteran, sidang pleno maki yang dihadiri oleh seluruh perwakilan kolegium yang memutuskan perlu atau tidaknya suatu spesialisasi baru kedokteran setelah mengkaji naskah akademis yang diajukan oleh pengusung calon spesialisasi bersangkutan. selanjutnya, ketentuan dalam portal organisasi dan tatalaksana kolegium dari idi) mengenai kedudukan majelis kolegium kedokteran indonesia maki) dalam ikatan dokter indonesia menyebutkan bahwa: organisasi ikatan dokter indonesia mempunyai (tiga) badan yaitu: pengurus besar dengan wilayah dan cabangnya majelis kolegium kedokteran indonesia dengan kolegium ilmu kedokterannya. majelis kehormatan etik kedokteran dengan wilayah dan cabangnya. ketiga badan ini berdiri sejajar dan bekerja secara otonom serta bertanggung jawab kepada muktamar ikatan dokter indonesia. dampak negatif dari ditempatkannya kolegium sebagai sub ordinated dari ikatan dokter indonesia antara lain berupa: (a) penetapan spesialisasi kedokteran baru yang telah dibahas secara komprehensif dalam forum pleno maki berdasarkan atas kajian terhadap naskah akademis spesialisasi yang baru tersebut, dapat saja dibatalkan, ditolak atau dilambangkan oleh idi meskipun telah disetujui oleh forum pleno maki. sebagai contoh perhimpunan dokter spesialis emerjensi kedokteran dan perhimpunan dokter keluarga indonesia. (b). idi mengintervensi peran maki dalam pembentukan kolegium dokter primer indonesia kopi) kolegium dokter indonesia, sehingga komposisi kepengurusan maupun keanggotaan kopi kdi tidak sesuai dengan kaidah kaidah normatif pembentukan kolegium sebagaimana lazimnya (c). kolegium dokter primer indonesia kopi) selama periode sempat kali berganti pimpinan hanya dalam satu periode tahun). tiga kali ketua kopi yang dipilih oleh pb idi terdiri dari ahli kesehatan masyarakat, (dua) diantaranya bergelar profesor. mereka memang ahli merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, tetapi jelas diragukan kompetensinya untuk mengelola pendidikan kedokteran. sebagaimana diketahui berbagai universitas indonesia, terdapat fakultas kedokteran disamping juga ada fakultas kesehatan masyarakat, seperti halnya universitas indonesia, universitas airlangga, universitas hasanuddin, dan lain lain. disamping itu sebagian besar anggota pengurus kopi yang diangkat pb idi juga sama sekali tidak terkait dengan atau bukan staf pengajar fakultas kedokteran. hal ini jelas bertentangan dengan atau tidak memenuhi persyaratan keanggotaan kolegium sebagaimana disebutkan dalam portal kolegium sebagaimana disebutkan sebelumnya. (d). independensi kolegium dalam menerbitkan sertifikat kompetensi dikreditkan dan sangat direduksi oleh pb idi nomor pb a. (bukti p 6j yang menyatakanidi mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku. pb idi membentuk kolegium dokter indonesia kdi) dan menyelenggarakan uji kompetensi untuk dokter baru lulus. hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berbunyi,merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo organisasi profesi . artinya pelaksana uji kompetensi itu adalah fakultas kedokteran walaupun disebutk . lebih dari itu undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional (bukti menentukan bahwa uji kompetensi itu hanya dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. pertanyaan dalam hubungan ini adalah apakah kolegium dokter indonesia yang dibentuk idi untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan memberikan sertifikat kompetensi itu sudah diakreditasi? lembaga mana yang memberikan akreditasi? struktur organisasi idi tidak memiliki lembaga pengawas sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan yang berbunyi:dalam dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam ad art. salah seorang pemohon yang menjadi peserta dalam muktamar idi tahun makassar dan tahun medan telah berupaya mengingatkan peserta muktamar mengenai ketentuan undang undang nomor tahun tersebut dan mengusulkan perlunya lembaga pengawas dalam struktur organisasi idi. berkat upaya salah seorang pemohon dengan sejumlah peserta muktamar idi lainnya berhasil meloloskan keputusan komisi organisasi muktamar idi agar dibentuk dewan pengawas organisasi idi. tetapi upaya ini selalu kandas untuk disetujui dalam pleno muktamar yang hiruk pikuk, keras kerasan (adu keras?) suara, meskipun telah dikemukakan bahwa ketentuan adanya pengawas merupakan amanat undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan tersebut. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid idi juga telah mengabaikan ketentuan undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwa perubahan ad art sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupatifwali . muktamar idi medan telah terselenggara dalam bulan november tetapi sampai saat ini belum dilaporkan kemenkumham. idi juga melanggar ad ar nya sendiri yang menyebutkan bahwa anggaran rumah tangga yangkumham dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. idi telah bertindak menghambat pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang program studi dokter layanan primer prodi dlp) dengan melarang anggota anggotanya melalui pengurus wilayah, pengurus cabang maupun pengurus perhimpunan untuk menghadiri berbagai acara sosialisasi yang menyangkut program studi dlp (prodi dlp) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini kemenkes dan menristek dikti, dan bahkan melarang kolegium spesialis untuk menghadiri undangan bppsdmk kemenkes untuk membahas kompetensi klinis program studi dlp. (bukti p 7a) bahkan para pemohon juga memperoleh informasi tentang adanya ancaman, intimidasi dan tindakan sejenisnya bagi dokter dokter berbagai daerah yang tidak bersedia mengikuti kebijakan idi untuk menolak prodi dlp dan bagi mereka yang berminat untuk mengikuti program studi dokter layanan primer. ancaman ancaman atau intimidasi itu walaupun tidak pernah dinyatakan secara resmi bisa terjadi dalam bentuk tidak memberikan sertifikat kompetensi dokter, tidak memberikan rekomendasi izin praktek, pemberhentian sebagai anggota idi dan lain sebagainya. pengelolaan keuangan idi yang tidak transparan dan akuntabel laporan kantor akuntan publik bayi, wahana, suzy, arie, memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau dapat disebut disclaimer atas laporan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keuangan pengurus besar ikatan dokter indonesia tahun sebagaimana dikutip berikut ini: karena signifikansi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, masih terdapat kewajiban kontingensi akibat penetapan kpk atas hasil pemeriksaan pajak tahun dan senilai rp. atau sebesar dari jumlah aset organisasi pada tahun yang nilainya cukup material terhadap laporan keuangan pengurus besar ikatan dokter indonesia. pendapatan sertifikasi yang seharusnya dibagikan sesuai dengan surat keputusan pengurus besar ikatan dokter indonesia nomor pb a. tidak bisa diterapkan sehubungan dengan ketidaksiapan bagian p2kb idi untuk memilah sebagian besar setoran yang diterima dari rekening sesuai dengan wilayah cabang yang seharusnya menerima pembagian dana sertifikasi tersebut sehingga prosedur audit tidak bisa diterapkan. apabila dilakukan penyesuaian dari tahun sampai dengan maka pengurus besar memiliki kewajiban kepada cabang wilayah kolegium sebesar rp. atau sebesar dari jumlah aset organisasi pada tahun apabila kewajiban kontingensi dan kewajiban yang timbul atas pembagian dana sertifikasi digabungkan maka akan timbul kewajiban baru sebesar rp. atau sebesar dari aset organisasi, sedangkan kas dan setara kas organisasi pada tahun hanya sebesar rp. oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan pengurus besar ikatan dokter indonesia tanggal desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. hal yang sama dalam arti akuntan publik tidak menyatakan suatu opini juga dinyatakan pada laporan keuangan pengurus besar ikatan dokter indonesia tanggal desember dalam pengelolaan keuangan idi, patut diduga ada mis management. paling tidak dapat dibaca dalam laporan akuntan publik yaitu selama tahun dan tampak bahwa penerimaan (pendapatan) pb idi jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya, sehingga secara bertahap tapi pasti menggerus saldo (kelebihan) dana dari kepengurusan pb idi sebelumnya. salah satu hal yang menyolok dari peningkatan pengeluaran adalah dari merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid meningkatnya biaya gaji tunjangan yang pada tahun (kepengurusan pb idi yang lama) biaya gaji tunjangan sebesar rp. menjadi sebesar rp. pada tahun dan rp. pada tahun laporan keuangan pb idi yang disampaikan dalam muktamar idi medan tahun ternyata banyak mendapat kecaman dan kritikan dari peserta muktamar yang berasal dari seluruh wilayah indonesia, banyak diantara peserta muktamar yang menuntut adanya audit ulang terhadap laporan keuangan pb idi tersebut. pada akhirnya laporan pertanggungjawaban pb idi dapat diterima oleh muktamar dengan catatan. secara tersirat pengertian catatan ini adalah menyangkut masalah keuangan. salah satu hal yang dirasakan agak janggal adalah dalam hal penunjukan auditor independen. salah seorang pemohon yang duduk kepengurusan pb idi tidak pernah mengetahui kapan dan bagaimana proses penunjukan auditor tersebut. hanya pada saat akan berakhirnya kepengurusan pb idi periode dinyatakan laporan keuangan (bukti p 8j. dan (bukti sudah dilakukan audit dengan kesimpulan seperti sudah diuraikan atas. keterlibatan pb idi dalam hal penerbitan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan untuk penerbitan str surat tanda registrasi) dokter dan kewenangan pemberian rekomendasi surat izin praktik didasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam undang undang nomor tahun huruf dan huruf disertai dengan kewajiban dokter yang membutuhkannya untuk melakukan jumlah pembayaran tertentu untuk penerbitan dokumen dokumen terkait termasuk biaya yang seringkali cukup besar untuk menghadiri pertemuan pertemuan ilmiah kedokteran guna memperoleh skp satuan kredit profesi) yang disyaratkan dalam jumlah tertentu yang cukup besar untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi. dengan demikian dana yang diperoleh dapat dianggap sebagai dana publik (karena diperoleh berdasarkan peraturan perundang undangan negara) yang harus dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel. ikatan dokter indonesia menjadi super body dan super power karena memiliki wewenang yang berasal dari undang undang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kewenangan dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktek menjadikan idi sebagai super body dan super power" yang dapat berlaku sewenang wenang dan bahkan tanpa mempedulikan peraturan perundang undangan yang berlaku, apalagi tidak ada mekanisme kontrol pengawas internal organisasi yang efektif. lord action mengatakan bahwa power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely. dengan demikian hanyalah gunakan wewenang (abuse power) sangat dimungkinkan dengan posisi idi sebagai super body dan super power sebagaimana disebutkan sebelumnya. selanjutnya ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh idi sebagaimana yang sudah pernah terjadi untuk melakukan intervensi terhadap perhimpunan perhimpunan spesialis dalam lingkungan idi dan kolegium kolegium kedokteran yang sejatinya bersifat otonom. idi menganggap keputusan organisasi lebih tinggi dari peraturan perundang undangan idi yang menolak adanya program studi dlp dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh fakultas kedokteran melalui organisasi dalam lingkungan idi yaitu perhimpunan dokter umum indonesia pdi) telah mengajukan uji materi terhadap undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran yang memuat ketentuan mengenai uji kompetensi dan program dlp. namun, pada bulan januari mahkamah konstitusi menolak secara keseluruhan uji materi yang diajukan pdi tersebut. namun idi tetap menentang pemberlakuan pendidikan kedokteran tersebut dengan menghambat atau memboikot upaya kemenkes untuk melaksanakan prodi dlp sesuai dengan amanat tersebut, bahkan menggelar berbagai demonstrasi dokter untuk menentangnya. lain pihak lain, idi tetap melaksanakan uji kompetensi dokter secara tersendiri walaupun uji materi terhadap ketentuan uji kompetensi dalam pendidikan kedokteran tersebut telah tolak oleh mahkamah konstitusi. adalah sangat ironis bahwa kewenangan yang diberikan undang undang pada idi justru dimanfaatkan untuk menghambat program dlp yang merupakan amanat undang undang. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan yang diuji dalam undang undang @uo bertentangan dengan uud dan melanggar hak konstitusional para pemohon lebih lanjut, menurut para pemohon, dengan pandangan sebagai berikut: il. perihal ketentuan angka dan huruf mengenai sertifikat kompetensi yang menggeneralisir antara sertifikat kompetensi untuk lulusan baru fakultas kedokteran dan sertifikasi untuk dokter yang telah menjalankan praktik mandiri selama tahun dan terkait pelaksana uji kompetensi angka menyatakhurufd. memiliki sertifikat kompetensi. penjelasan huruf menyatakan: sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. alasan para pemohon keberatan terhadap ketentuan guo adalah karena setiap lulusan fakultas kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran selanjutnya disebut (vide bukti dan mendapatkan sertifikat profesi (ijazah dokter) sehingga tidak diperlukan lagi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegium dokter indonesia yang dibentuk oleh ikatan dokter indonesia idi). menyatakan: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagai n2 lalu ll. pemohon xxii: nama dr. indah suci widyahening, ph. pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas indonesia alamat jalan mugen rt. rw. pisangan timur, pulogadung, jakarta timur sebagai lalu ll. pemohon xxiii: nama dr. erven gustiawan susanto, m.h kes.) pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas atmajaya alamat jalan prof. dr. latumeten vi nomor rt. rw. melamar, grogol petamburan, jakarta barat sebagai 00n un. pemohon xxiv: nama dr. dr. h.b. arman adel abdullah, rad( k), dr. sinaro pekerjaan pensiunan lektor kepala, golongan ivc alamat jalan cempaka putih tengah nomor rt. rw. cempaka putih timur, jakarta pusat sebagai lanlllel ll. pemohon xxv:, nama dr. djoko kuswadji, om) pkk pekerjaan konsultan dan pelatih kesehatan kerja alamat jalan pesanggrahan iii f rt. rw. pertukangan selatan, pesanggrahan, jakarta selatan sebagai n nn0n una ll. pemohon xxvi: nama kol purn.) dr. momo sudarso pekerjaan pensiunan dokter tni ad alamat komp. kodam jaya, jalan lili rt. rw. jatiwarna, pondok melati, bekasi sebagai 20n n0n0000 lalu lll ll. pemohon xxvii: nama dr. wahyu setiakusumah, mars pekerjaan pensiunan pt. persero pelabuhan indonesia alamat jalan kawasan nomor rt. rw. pemangsaan, menteng, jakarta pusat sebagai n0500000000 lalu ll. pemohon xxviii: nama dr. grace range, ph. pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas indonesia merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidrasa sertifikat kompetensi dalam ketentuan tersebut atas telah di menetralisir antara sertifikat kompetensi yang pertama kali diberikanek mandiri dan menjalansertifikat kompetensi yang pertama kali tersebut atas seharusnya menyatu atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat profesi yang diberikan pada mahasiswa kedokteran yang lulus ukmppd, atau dengan perkataan lain sertifikat profesi tersebut seharusnya dimaknai pula sebagai sertifikat kompetensi. sedangkan frasa uji kompetensi dalam ketentuan atas seharusnya mengacu pada yang lebih baru yang mengatur tentang uji kompetensi, yaitu dandari kki sebagai syarat mutlak guna memperoleh izin praktik. bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu xii tertanggal desember telah yang menolak permohonan pdi perhimpunan dokter umum indonesia) terkait dengan sehinggaalasan lain adalah uji kompetensi haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yangelanjutnya disebut vide bukti sehingga demi hukum tidak dibenarkan kolegium dokter indonesia yang dibentuk oleh idi menyelenggarakan uji kompetisi dan memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusan fakultas kedokteran, karena tidak memenuhi persyaratan akreditasi dan lebih lanjut disebutkan pula dalam ini padapunya landas(bukti p 10j yang menyatakandisamping itu sesuai dengan itu dinyatakan bahwamerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perundang undangan tersebut, sehingga tidak layak dan tidak ada landasan hukum untuk menyelenggarakan uji kompetensiberalasan hukum bahwa frasa sertifikat kompetensi sebagaimana diatur dalam angka yang menyatakdalam huruf 2004yang, harus dimaknai tidak diberlakukan untuk lulusan baru fakultas kedokteran. dan frasa uji kompetensi dalam angka itu. perihal angka mengenai organisasi profesi yang dimaknai hanya sebagai ikatan dokter indonesia (idi) angkamenyatakan . alasan para pemohon menolak ketentuan angka karena para pemohon menghendaki perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan idi juga diakui sebagai organisasi profesi agar memiliki. otonomi, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid misalnya antara lain, agar dapat memberikan rekomendasi praktik dokter spesialis sebagaimana dimaksud jika perhimpunan dokter spesialispemberian status perhimpunan dokter spesialis sebagai organisasi profesi akan memudahkan penilaian integritas dan ketaatan etika dari seorang dokter spesialis yang terkait dengan perhimpunan masing masing. hal demikian bertentangan denganbaik para pemohon, maupun para dokter yang tergabung dalam perhimpunan dokter spesialis, memiliki hak untuk memperjuangkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan fungsi dari perhimpunan dokter spesialis masing masing, guna terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, sehingga ketentuan yang membatasi makna organisasi profesi hanya sebagai idi akan menghambat kepentingan dan tujuan para pemohon maupun dokter lainnya sebagaimana tersebut atas. dalam ketentuan atas pengertian atau frasa organisasi profesi terkesan hanya untuk ikatan dokter indonesia, yang bertentangan dengan makna yang dikandung dalam angkarnyata dari pengertian atau frasa .(implisit)memang demikianlah adanya,merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidkesemua perhimpunan initentunya berhak juga disebut sebagai organisasi profesi, dan dengan demikian idi bukanlah satu satunya organisasi profesi kedokteran. dengan demikian ketentuan bahwa organisasi profesi dalam angka itu yang ditafsirkan hanya ikatan dokter indonesia sebagaimana ditegaskan dalam ad art idi yang menyatakan bahwa' kata dokter indonesia merupakan satu satunya organisasi profesi kedokteran indonesia. telah merugikan hak konstitusional para pemohon, khususnya karena, sertng sebagian adalah dokter spesialis dan sebagiannya memiliki anak sebagai dokter baru yang berkeinginan menjadi dokter spesialis, yaitu: dengan demikian, para pemohon demi hukum memohon agar frasa organisasi profesi sebagaimana dimaksud angka juga ditafsirkan meliputi perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan dan atau kolegium kedokteran , dan juga ditafsirkan meliputi perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan idi. perihal angka mengenai kolegium kedokteran indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi angka menyatakan: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidalasan para pemohon menolak ketentuan guo adalah karena alasan berikut ini: ketentuan dalam angkakatan dokter indonesia. apa yang dimaksud dengan kolegium? menurut ketentuan dalam organisasi dan tata laksana portal) kolegium disebutkan bahwa kolegium ilmu adalah sekelompok orang yang mengelola salah satu ilmu atau cabang ilmu tertentu. sedangkan majelis kolegium kedokteran indonesia maki) disebutkan sebagai bahwa suatu organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari ketua ketua kolegium ilmu kedokteran yang ketuanya dipilih dari para anggota majelis tersebut serta dikukuhkan oleh muktamar idi. maki dan kolegium ilmu kedokteran merupakan satu kesatuan. selanjutnya dalam portal kolegium disebutkan juga bahwa keanggotaan setiap kolegium terdiri dari: guru besar kepala bagian ilmu yang bersangkutan pada institusi pendidikan ketualam melaksanakan tugas pokoknya maki antara lain mempunyai tugas penetapan program studi dokter spesialis baru . berlakunya guo yang diujikan mengakibatkan kewenangan maki dalam menetapkan program studi dokter spesialis baru ini dikreditkan atau direduksi dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ad art idi tentang tugas dan wewenang maki (vide bukti p 4j, yaitu sebagai berikut: angka bahwa. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid angka menyatakan bahwa. pengadilan atau pereduksi wewenang maki ini menyebabkan terjadinya sejumlah kasus dimana suatu keahlian yang sudah diakui oleh maki sebagai spesialisasi, dihambat, ditolak atau tidak kunjung disahkan oleh idi. selanjutnya walaupuntetapi dalam pelaksanaannya peranan idi sangat dominan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan pb idi nomor pb (vide bukti p 6j bahwaselanjutnya pengurus besar idi (pb idi) membentuk kolegium dokter indonesia kdi)bahkan pernah terjadi dalam periode pb idi yang baru lalu, ditetapkan seorang guru besar fakultas kesehatan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid masyarakat sebagai ketua kdi. sudah pasti guru besar ahli dalam bidang kesehatan masyarakat, tetapi pasti kita raguan kompetensi yang bersangkutan dalam menangani masalah akademis kedokteran pada dasarnya idi sebagai medical association seyogianya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja (trade union) atau political body bagi dokter indonesiatermasuk id, remunerasi dokter, distribusi dokter, masalah legislasi dan lain sebagainya. sedangkan kolegium dan majelis kolegium kedokteran indonesia sesuai dengan istilah bahasa inggrisnya sebagai academy medicine indonesia adalah academic body bagi dokter indonesia. agar supaya tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi idi sebagai trade union dan maki sebagai academic body , seharusnya frasa oleh organisasi profesi dalam undang undang nomor tahun butir dinyatakan batal atau dihapuskan. sehingga undang undang nomor tahun butir itufakultas kedokteran asosiasi institusi pendidikan kedokteran berkoordinasi dengan perhimpunan profesi, terlepas dari national medical association, dalam hal ini ikatan dokter indonesia idi). dengan demikianketentuan dalam angka secara jelas merugikan hak konstitusional para pemohon baik sebagai dokter maupun sebagai anggota masyarakatrdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas dan secara jelas bertentangan khususnya dengan uud dengan demikian ketentuan angkapara pemohon beralasan hukum memohon agar frasa oleh organisasi profesi dalam nomor tahun butir dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ii1. perihal huruf mengenai keanggotaan konsil kedokteran indonesia dari unsur organisasi profesi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum hurufpara pemohon merasa keberatan terhadap ketentuan huruf dengan alasan sebagai berikut: menimbul. menyatakan:merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid konsil kedokteran indonesia yang terdiri dari konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi. selanjutnya menyatakan:itu sendiri mempunyai tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi: mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi: dan melakukankemudian dalam undang undang yang sama disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam bahwa konsil kedokteran indonesia kki) mempunyai wewenang:: cc.: mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi::potensi terjadinya benturan kepentingan (conflict interest) dari wakil organisasi profesi yang menjadi komisioner kki dan statusnya pengurus pimpinan dalam kepengurusan organisasi profesi, dapat terjadi dalam hal: adanya frasa dalam bahwa: untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan" yang dapat dimaknai sebagai upaya untuk merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid alamat jalan cipinang elok blok o 12a, rt. rw. cipinang muara, jatinegara, jakarta timur sebagai non n0n0 n05 una lnl ll. pemohon xxix: nama dr. zainal azhar, sp. pekerjaan pensiunan dokter pns alamat kav. dki blok. pondok kelapa, duren sawit, jakarta timur sebagai 000000nn lnl null ll. pemohon xxx, nama dr. ini marisa desy arya, pekerjaan dosen fakultas kedokteran universitas pajajaran alamat villa bandung indah blok nomor rt. rw. cileungsi kulon, cileungsi, kabupaten bandung, bandung sebagai n0n n00n lan unlnllnlll. pemohon xvi: nama dr. nada wanasari nasution, mkm pekerjaan pensiunan dinas kesehatan provinsi jawa barat alamat bukit dago selatan nomor rt. rw. dago, oblong, bandung sebagai 2n0 ll. pemohon xxxii: berdasarkan surat kuasa bertanggal januari dan januari memberikan kuasa kepada: dr. muhammad amrun, s.h., m.h, latihan tarbiyah, s.h, vivi yunita kusumandari, s.h, kesemuanya advokat penasehat hukum pada kantor hukumikatan dokter indonesia: merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo melindungi masyarakat penerima jasa kesehatan dari kemungkinan adanya pelayanan kesehatan yang kurang atau tidak bermutu dari dokter sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan. adanya kewenangan kki dalam menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi serta menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, dan, cc. adanya kewenangan kki dalam mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. kki adalah lembaga negara yang langsung bertanggung jawab pada presiden republik indonesia. dengan demikian komisioner kki itu sendiri adalah pejabat publik sebagaimana pejabat pejabat publik dari lembaga lembaga negara lainnya. perlu kami kutipan apa yang disampaikan butler dalam independent commission against corruption and crime misconduct commission queensland, australia bahwa:. bahwa ketentuan guo. hal demikian jelas, mengakibatkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan fungsi kki sebagai regulator serta jaminan kepastian hukum berkaitan dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. aturan aturan dan undang undang yang ada, harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan harus dikawal pelaksanaannya. karena sejak dari awal proses pembuatan setiap peraturan dan undang undang itu sendiri terdapat proses merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.publik atau masyarakat terhadap lembaga lembaga negara. atas dasar pertimbangan atas inilah, para pemohon menginginkan agar frasa unsur unsur yang berasal dari organisasi profesi kedokteran dalam nomor tahun itu haruslah dimaknai sejauh tidak menjadi pengurus organisasi profesi yang bersangkutan, karena akan merugikan hak konstitusional para pemohon khususnya karena ketentuan butir dan tersebut bertentangan dengan salah satu contoh terjadinya benturan kepentingan adalah surat konsil kedokteran indonesia kki) tanggal oktober yang ditujukan kepada direktur jenderal kelembagaan dan kerjasama kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang berbunyi kki menghimbau untuk dapat segera (bukti p 10a). sikap kki ini persis sama dengan keinginan pb idi untuk mengeluarkan frasa dokter layanan primer dari pembahasan rpp tersebut. patut diduga surat himbauan kki ini tidak lepas dari pengaruh adanya komisioner kki yang berasal dari unsur idi, dalam hal ini ketua umum dan seorang anggota pengurus pb idi lainnya, yang nota bene menolak program studi dokter layanan primer dlp). dengan demikian ketentuan huruf telah merugikan hak konstitusional para pemohon dan bertentangan dengan uud yaitu: dengan demikian, para pemohon demi hukum memohon agar frasa organisasi profesi kedokteran" dalam huruf bahwadimaknai sebagai yang tidak menjadi pengurus organisasi. profesi kedokteran . merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perihal mengenai organisasi profesi sebagai organisasi yang memiliki kompetensi bidang pendidikan kedokteran dalam hal ini adalah pendidikan kedokteran yang seharusnya dimaknai sebagai kolegium kedokteran dan atau majelis kolegium kedokteran indonesia angka menyatamenyatakan: merdeka barat jakarta tebe fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoiduu.perlu dikemukakan bahwa angkarumusan guo mengakibatkan ketidakjelasan karena bersifat multi tafsir. menurut para pemohon karena undang undang ini mengatur tentang pendidikan kedokteran tentunyaoleh karenanya, ketentuan tentang organisasi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid profesi dalam undang undang guoguo yang bersifat multi tafsir juga mengakibatkan ketidakpastian hukum oleh karena mencampuradukkan lembaga yang berkedudukan sebagai political body dengan academic body, dimana keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, terlebih berkaitan dengan pendidikan kedokteran. lebih lanjut, tidak diakuinya kolegium kedokteran dan atau majelis kolegium kedokteran indonesia maki) sebagai badan yang berwenang terkait dengan pendidikan kedokteran, mengakibatkan ketidakpastian terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran. hal demikian bertentangan dengan uud menyatakan: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. khususnya bagi mahasiswa fakultas kedokteran, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna terwujudnya tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. berdasarkan hal hal tersebut frasa organisasi profesi dalam guo dalamberlakunya ketentuan dalam yang memuat frasa organisasi profesi dalam undang undang nomor tahumerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidnomor tahun yang menyatakan bahwa:: dengan uraian atas jelas bahwa pengertian organisasi profesi dalam guo bukanlah ikatan dokter indonesia yang merupakan medical association dan trade union, tetapi adalah kolegium kedokteran dan atau majelis kolegium kedokteran indonesia. argumen keberatan para pemohon untuk selebihnya terkait guo sama seperti argumen pada bagian dengan demikian ketentuan guo bertentangan dengan uud yaitu: il. perihal mengenai sertifikat profesi yang diberikan kepada mahasiswa fakultas kedokteran setelah lulus uji kompetensi: menyatakan:para pemohon berkeberatan dengan dengan argumentasi sebagai berikut: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid seorang dokter untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter harus memiliki sertifikat kompetensi butir nomor tahun selanjutnyadari ketentuan undang undang dan peraturan yang terkait atas ternyata terdapat kerancuan. satu pihak, setelah lulus uji kompetensi seorang mahasiswa program profesi dokter akan diberikan sertifikat profesi,seyogianya begitu seorang mahasiswa program profesi dokter lulus ujian kompetensi, yang bersangkutan dengan memperoleh sertifikat profesi dari perguruan tinggi seharusnya sudah dianggap kompeten dan tidak perlu lagi diharuskan untuk memiliki sertifikat kompetensi secara terpisah dari kdi idi. sedangkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dari idi kdi tersebut, seorang dokter baru harus pula membayar sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). kolegium (walaupun seringkali diintervensi oleh pb idi) seyogianya hanya menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter sudah lama lulus dan berpraktik mandiri sebagai dokter (bukan dokter yang baru lulus), disebut sebagai sertifikasi.merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddari pengalaman yang lalu lalu, dokter yang sudah lulus ujian kompetensi yang bersifat nasional uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter), tetap harus menjalani semacam uji kompetensi lagi yang dilaksanakan oleh kolegium dokter primer indonesia kolegium dokter indonesia. disamping memberikan beban tambahan bagi dokter baru lulus untuk mengikuti ujian lagi, tetapi juga ada adanya beban biaya khusus yang dikenakan untuk mereka yang mengikuti uji kompetensi tambahan ini. dengan demikian jelas ketentuan atau kerancuan dalam undang undang nomor tahun terutama bila dikaitkan dengantelah menyebabkan kerugian konstitusional bagi para pemohon dan juga dokter dokter baru dan bertentangan dengan dan uud bahwa.alasan keberatan para pemohon selanjutnya terhadap ketentuan juga dapat dirujuk pada bagian dengan demikian ketentuan bertentangan dengan uud yaitu: jaminan perlindungan kepastian hukum oleh karena itu, beralasan hukum bahwa frasa sertifikat profesi sebagaimana diatur dalam 2013bahwharus dimaknai juga sebagai sertifikasi kompetensi . ivadanya independensi atau otonomi perhimpunan perhimpunan dalam merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid lingkungan idi beserta kolegium yang terkait, termasuk majelis kolegium kedokteran indonesia maki). kolegium kedokteran sebagaimana halnya sebelum terbitnya nomor dibentuk oleh institusi pendidikan kedokteran berkoordinasi dengan perhimpunan terkait. majelis kolegium kedokteran indonesia maki) yang dibentuk oleh seluruh kolegium kedokteran tidak perlu disahkan atau dikukuhkan dalam muktamar idi, dan diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) idi, karena baik kolegium kedokteran maupun majelis kolegium kedokteran indonesia adalah badan yang otonom dan independen. dengan dihapuskannya ketentuan frasa organisasi profesi untuk dari angka undang undang nomor tahun sehingga ketentuan angka bersangkutan akan berbunyi, kolegium dibentuk oleh masing masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut , maka akan dapat terjamin disahkannya fungsi idi sebagai optical body atau trade union dokter indonesia dan kolegium sebagai academic body', sehingga dapat dihindarkan terjadinya intervensi pengurus besar idi terhadap kolegium maupun maki. dihapuskannya ketentuan tersebut atas, berarti mengembalikan posisi sebelum berlakunya undang undang nomor tahun ini diberlakukan, dimana kolegium dibentuk secara bersama oleh kepala departemen, kepala program studi dan ketua perhimpunan spesialisasi yang bersangkutan. pengurus besar idi akan lebih transparan dan akuntabel dalam penatalaksanaan organisasi dan tanggung jawab terhadap anggotanya dan masyarakat luas karena bagaimanapun juga sebagian kewenangan pengurus besar idi diperoleh dari yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan dpr. dengan menutup peluang idi maupun kolegium kedokteran indonesia kdi) yang bukan merupakan institusi pendidikan kedokteran atau satuan pendidikan yang terakreditasi menurut tentang sistem pendidikan nasional menyelenggarakan uji kompetensi bagi calon dokter secara terpisah, masyarakat akan terhindar dari potensi dari dituliskannya dokter baru yang kurang atau tidak kompeten. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dengan memaknai bahwa sertifikat profesi dokter baru juga sebagai sertifikat kompetensi dapat menghilangkan kerancuan antara institusi yang menyelenggarakan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter ukmppd) dan institusi yang mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk pertama kalinya. dengan penegasan wewenang pendidikan adalah domain kolegium (dan maki) tanpa intervensi idi, maka standar profesional dokter akan lebih terjamin yang pada gilirannya kemudian akan memberikan manfaat bagi rakyat banyak. dengan adanya ketentuan bahwa wakil organisasi profesi dalam institusi kki tidak merangkap sebagai anggota atau pimpinan organisasi profesi kedokteran dapat dihindarkan adanya potensi benturan kepentingan (conflict interest) antara wakil organisasi profesi sebagai pejabat publik (komisioner kki) dan kepentingan organisasi profesi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya , bahwa huruf undang undang nomor. tahun yang menyatakan untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pemohon, mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli presiden: mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli pihak terkait ikatan dokter indonesia, memeriksa bukti bukti para pemohon: membaca kesimpulan para pemohon, presiden, dan pihak terkait ikatan dokter indonesiaanuari dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu xv pada tanggal februari para pemohon mengajukan perbaikan permohonan dan diserahkan kepada kepaniteraan mahkamah gigi harus memenuhi persyaratan: memiliki sertifikat kompetensi bertentangan dengan uud, bahwa angka undang undang nomor tahun . bahwa huruf undang undang nomor tahun yang menyatakan memiliki rekomendasi dari organisasi profes: bahwa angka undang undang nomor tahun yang menyatapunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai frasa olehorganisasi profesi tidak dihapus atau dihilangkan: bahwa huruf undang undang nomor tahunkedokteran yang menyatakan yaitumerdeka sarat jakarta teb, fax m : undang undang nomor tahun yang menyatakan, bertentangan dengan uud : undang undang nomor tahun yang menyatakanmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidyang menyatakan: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran,, bukti fotokopi organisasi dan tatalaksana kolegipengurus besar ikatan dokter indonesia nomor pb a. tentang alur sertifikasi program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan p2kb): bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional:undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi, bukti fotokopi surat pengurus besar ikatan dokter indonesia nomor pb a. tentang penunjukan dr. norman haryadi, sp.f, sebagai pelaksana tugas plt) ketua idi cabang kota bandung, bukti fotokopi berita acara laporan keberatan mahasiswa atas nama dr. emi damayanti: bukti fotokopi berita acara laporan keberatan mahasiswa atas nama dr. marshall timotius handoko: bukti fotokopbukti fotokopi surat pernyataan menolak prodi dlp: bukti fotokopi surat nomor pb e. perihal pembukaan program studi dokter layanan primer, bukti fotokopi surat nomor pb a. perihal penolakan terhadap pendidikan dlp: bukti fotokopi surat nomor pb a. perihal penolakan program studi dlp: bukti fotokopi surat nomor pb a. perihal dokter layanan primer dlp), merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti fotokopi surat nomor pb a. perihal pemberitahuan, bukti fotokopi idi menolak program studi dokter layanan primer, bukti fotokopi idi wilayah sulawesi selatan dan barat, lahat sumsel menolak program studi dokter layanan primer dlp), prodi dlp pemborosan, bukan solusi, bukti fotokopi surat nomor kdi vii perihal edaran penerbitan sertifikat kompetensi periode mei bukti fotokopi surat perihal rangkap jabatan anggota kki,, bukti fotokopi susunan pengurus idi perubahan susunan dan personalia pengurus besar ikatan dokter indonesia: bukti fotokopi tentang instruksi idi kepada dokter indonesia, bukti fotokopi sertifikat atas partisipasi sebagai peserta aksi damai darurat reformasi kesehatan , bukti fotokopi sertifikat penulis: bukti fotokopi surat nomor ahu2.ah. perihal permohonan data pendaftaran organisasi ikatan dokter indonesia sebagai badan hukum, bukti fotokopi perubahan ad art ikatan dokter indonesia sejak tahun bukti fotokopi evolusi ad art idi, bukti fotokopi tanggapan terhadap kesaksian pihak terkait dr. mahesa paranadipa, bukti buku putih idi (idi menolak program studi dokter layanan primer) dikeluarkan oleh idi tahun selain itu, para pemohon juga mengajukan (lima) orang ahli dan (delapan) orang saksi yang didengar secara lisan pada persidangan tanggal juni juli dan tanggal juli serta menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid prof. dr. laksono trisnantoro, sc., ph. pengantar sektor kesehatan dan mekanisme pasar peranan organisasi profesi sektor pelayanan kesehatan: yang diharapkan. peranan organisasi profesi sektor pendidikan profesi: yang diharapkan fakta: peran ganda idi sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi hak konstitusi masyarakat yang dilanggar akibat peran ganda idi penutup: perlunya pemisahan kolegium dari idi pengantar: sektor kesehatan dan mekanisme pasar sejarah menunjukkan bahwa sektor kesehatan indonesia dipengaruhi secara kuat oleh mekanisme pasar. berbagai negara selalu terjadi perdebatan apakah kebijakan berbasis pasar ataukah menggunakan model negara kesejahteraan. berbagai ahli amerika serikat menyatakan perlunya mengurangi dominasi pasar sektor kesehatan. namun usaha ini sulit dilakukan. negara miskin, mau tidak mau pemerintah harus menyerahkan sebagian besar pembiayaan kesehatan sumber non pemerintah karena memang tidak mampu dan menyerahkan berbagai urusan masyarakat atau organisasi profesi. pemerintah ingin berfungsi sebagai pengawas dari sektor. dengan menggunakan konsep ini ada tiga komponen penting sistem pelayanan kesehatan berbasis pasar, yang harus diperhatikan yaitu: pemerintah: masyarakat (termasuk organisasi profesi): dan pelaku usaha. hubungan antara ketiga komponen ini perlu dirinci agar terjadi tata aturan yang baik dalam sistem pelayanan suatu sektor kehidupan agar masyarakat dapat menikmati dengan baik. melalui berbagai instrumen kebijakan (termasuk uu), peranan pemerintah, lembaga usaha dan perkumpulan masyarakat diatur setiap sektor. dalam konteks kesehatan ada dua sektor yang berbeda namun berhubungan yaitu: sektor pelayanan kesehatan dan sektor pendidikan tenaga kesehatan. tulisan ini membahas mengenai peran dan posisi perhimpunan profesi sebagai bagian dari pelaku kesehatan dalam konteks adanya sidang yang diajukan dr. dr. judilherry rustam, mm, me, pkk peranan organisasi profesi sektor pelayanan kesehatan. apa yang diharapkan? tabel menunjukkan hubungan antara profesional, lembaga dan badan pengatur berbagai sektor kehidupan dan usaha masyarakat. sektor sektor tersebut merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dapat dibagi dalam kegiatan yang tidak boleh ada toleransi untuk terjadinya error, seperti sektor penerbangan. akan tetapi ada sektor kehidupan yang memberikan toleransi untuk error, misalnya seni lawak. sebagaimana kita saksikan dalam pertunjukan lawak, kesalahan oleh pemain justru dapat memicu kelucuan tambahan. akan tetapi dalam dunia penerbangan tidak ada toleransi untuk kesalahan yang dilakukan oleh pilot. tabel hubungan antara organisasi profesi, lembaga, dan tata aturan masyarakat berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan terlibat, antara lain: untuk lembaga dan profesional pilot perusahaan lembaga pengatur, penerbangan wajar apabila aturan kerja profesional dalam sektor yang tidak memberikan toleransi untuk error cenderung lebih ketat. profesi pilot tunduk pada aturan ketat sektor dan manajemen lembaga penerbangan. saat ini aturan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas penerbangan terhadap perusahaan penerbangan jauh lebih ketat dibanding dengan sektor kesehatan, terlebih dibanding dengan sektor seni lawak. bagaimana situasi sektor kesehatan saat ini dan apa harapannya? sektor pelayanan kesehatan ada berbagai yang mengaturnya. kegiatan profesi diatur oleh praktik kedokteran sedangkan kegiatan kelembagaan diatur oleh rs. disamping itu ada kesehatan. kementerian yang mengampu kegiatan sektor ini adalah kementerian kesehatan. dalam konteks penyusunan praktek kedokteran, ada dorongan kuat untuk memberikan wewenang kuat untuk organisasi profesi dalam pengelolaan sektor. pemberian wewenang ini termasuk memberikan semacam kekuasaan organisasi profesi untuk bergerak luar pelayanan kesehatan, yaitu pendidikan kedokteran. angka dan angka praktik kedokteran menyebutkan: angka organisasi profesi adalah ikatan dokter indonesia untuk dokter dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidata dibentuk dan pengelolaan lapangan menunjukkan bahwa kolegium berada bawah idi. dengan demikian tidak ada pemisahan kelembagaan antara idi dengan kolegium. lebih jauh lagi, dibentuk berarti harus ada organisasi profesinya dulu baru ada kolegium. hal ini akan menimbulkan fenomena telur dan ayam, siapa yang dulu . situasi kedudukan kolegium dalam idi ini yang menyulitkan berbagai stakeholders, termasuk pemerintah untuk mengatur kegiatan pelayanan kesehatan. keadaan ini tentu tidak diharapkan karena akan menghambat pengembangan ilmu dan pendidikan kedokteran. peranan organisasi profesi sektor pendidikan profesi. apa yang diharapkan? sektor pendidikan profesi dokter merupakan sektor terpisah namun berhubungan erat dengan pelayanan kesehatan. kementerian yang mengampu sektor ini adalah kementerian pendidikan tinggi dan riset. untuk mendukung pelayanan, dibutuhkan tenaga profesional yang terdidik baik. pendidikan profesi dilakukan oleh perguruan tinggi sistem pendidikan nasional) karena profesi dalam kesehatan dianggap sebagai pendidikan formal. khusus untuk pendidikan kedokteran, diatur oleh pendidikan kedokteran. dalam pendidikan nasional disebutkan berbagai batasan pentingokter dan dokter spesialis termasuk pada pendidikan formal yang harus dikelola oleh perguruan tinggi. samping sistem pendidikan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid nasional juga ada guru dan dosen. sinilah letak hal penting dimana organisasi profesi yang bergerak bidang pendidikan dan pengembangan ilmu harus mengikuti aturan perguruan tinggi. kolegium berperan untuk membantu pendidikan formal dokter. tabel menunjukkan hubungan antara profesional dan lembaga dalam pendidikan kedokteran, dibandingkan dengan pilot dan rs. tabel hubungan antara profesional, lembaga, dan tata aturan masyarakat berbagai sektor, termasuk pendidikan tenaga kedokteran profesional yang badan yang mengurusi aturan terlibat, antara lain: untuk lembaga dan profesional pilot perusahaan maga pena tangan perhimpunan pilot) penerbangan mterhasfopakaanjasiona kementerian perhubungan dokter spesialis perhimpunan rumah sakit kementerian kesehatan dokter dokter yang dosen, ahli lain sebagai rumansakit, kementerian pendidikan tinggi dan pendidik. lembaga pelayanan pa set organisasi profesi primer dil kolegium dalam model ini organisasi profesi dokter yang bergerak sektor pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran sebaiknya adalah kolegium. keadaan yang diharapkan adalah yang menyerupai college college kedokteran yang ada luar negeri sebagai asal kata terjemahan yang menjadi kolegium. kolegium akan mempunyai budaya yang cocok dengan ilmu pengetahuan yaitu berdasarkan kebenaran yang universal, evidence based, inovatif, dan cenderung tidak politis. peran ganda idi sektor pelayanan dan pendidikan dalam mekanisme pasar yang membutuhkan peran pengawasan pemerintah yang kuat, posisi dan peran idi perlu dipertanyakan. apakah sebagai organisasi profesi yang bergerak sektor pelayanan kesehatan untuk menyejahterakan anggota dan melayani masyarakat? ataukah sebagai organisasi profesi yang bergerak dalam pengembangan ilmu dan pendidikan kedokteran? ataukah keduanya? jawabannya adalah berperan ganda dua sektor. kekuatan dua sektor dalam satu organisasi ini mempengaruhi hubungan antar perhimpunan profesi dengan pemerintah. beberapa tahun terakhir bahkan ada kesan idi menjadi semacam oposisi pemerintah. terjadi. pembusukan merdeka sarat jakarta teb, fax mangka angka angka huruf merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hubungan antara idi dengan pemerintah yang diwakili oleh kementerian kesehatan. ada berbagai perbedaan pemikiran antara idi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. perbedaan yang ada antara lain: dalam menyikapi dlp (melakukan yudisial review mk). dalam menyikapi pengebirian (tidak mau menerima penugasan) dalam menyikapi mea menyalahkan pemerintah yang menanda tangani). dalam menyikapi internship (tidak terlalu berat) beberapa perbedaan berlangsung berlarut larut, seperti pada kasus dlp. pemerintah seperti tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator. kalau perbedaan ini dibiarkan akan mengganggu pencapaian tujuan sistem kesehatan, dan mungkin masyarakat akan menjadi korban dari situasi ini. dalam konflik seperti ini sebenarnya ada dilemma yang dihadapi idi seperti yang dialami oleh organisasi profesi lain berbagai belahan dunia. organisasi profesi seharusnya mempunyai dua misi yang mungkin saling konflik. idi sebagai organisasi profesi harus: menjalankan misi pertama adalah menjaga dan memenuhi kebutuhan anggota, dan sekaligus menjalankan misi kedua untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. sejarah organisasi profesi berbagai negara juga banyak mempunyai pengalaman konflik, misal antara pemerintah inggris pada saat partai buruh mengembangkan universal health coverage pasca perang dunia. menteri kesehatan inggris harus melakukan negosiasi panjang dengan british medical association. namun apapun konfliknya, ada faktor masyarakat yang selalu diperhitungkan dan menjadi dasar untuk negosiasi dalam pandangan saya, idi sebagai organisasi profesi mempunyai sifat menjadi lembaga yang sulit bekerja dalam sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaganya. mengapa? idi mempunyai kekuasaan yang mengatur produksi (sektor pendidikan dokter) dan sekaligus mempunyai otoritas dalam penempatan situasi bekerja dan kesejahteraan dokter sektor pelayanan kesehatan. dengan wewenang ganda ini terjadilah monopoli kekuasaan dari hulu (proses pendidikan dokter) sampai hilir (proses bekerja dokter). kekuasaan yang monopolistik ini memberi peluang untuk menghilangkan atau membatasi hak merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid konstitusi masyarakat. berbagai studi amerika serikat menunjukkan perilaku monopolistik dapat terjadi perhimpunan profesi. hak konstitusi masyarakat yang dilanggar dalam peran ganda idi secara konstitusional, hak konsitusi masyarakat yang mempunyai potensi dilanggar ketika idi mempunyai peran ganda ini adalah: hak konstitusi sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkembang secara keilmuan dari dokter. hak konstitusi dokter sebagai warganegara untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang tertentu dapat dilanggar oleh bentuk kolegium dan idi yang menjadi satu. sebagai catatan: dalam uud disebutkan bahwa. dengan demikian hak konstitusi yang mungkin dilanggar terkait dengan kegiatan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ada di: uud awal, tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. amandemeawal, tiap tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. amandemen uud merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiamandemen uud setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. apakah ada contoh melanggarnya hak konstitusi warganegara oleh idi? contoh kasus yang dapat dibahas adalah penolakan adanya dokter layanan primer dlp) oleh idi. catatan hukum menunjukkan bahwa terjadi penentangan oleh pdi yang berada bawah idi terkait adanya program pendidikan dlp. program pendidikan dlp yang ditetapkan pemerintah melalui pendidikan kedokteran ditolak oleh padi sebagai bagian dari idi dengan menggunakan mekanisme yudisial review mahkamah konstitusi mk). memutuskan menolak gugatan pdi pdi secara keseluruhan dan memperbolehkan dlp diselenggarakan. namun idi (dengan berbagai alasan) terus melakukan kegiatan melarang anggotanya untuk mengikuti pendidikan dlp. oleh karena itu terjadi penghilangan hak konstitusi masyarakat dalam: mendapatkan pendidikan ilmu kedokteran lebih lanjut. perguruan tinggi bersama para ahli layanan primer sulit membentuk kolegium dlp karena praktik kedokteran menyatakan bahwa pembentukan kolegium dibentuk oleh organisasi profesi (cg idi). mendapat pelayanan kesehatan yang diperoleh dari dokter layanan primer yang dididik lebih lama dalam hal pendalaman ilmu kedokteran dan menggunakan metode pendidikan seperti residen (pasca dokter). samping kasus dlp masih ada kasus lainnya seperti pengembangan pendidikan dokter emergency. penutup: perlunya pemisahan kolegium dari idi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berdasarkan situasi terjadi penghilangan hak konstitusi sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kedokteran, maka diperlukan pemisahan idi dengan kolegium. ada berbagai dasar untuk memisahkan: pertama adalah mencegah terjadinya monopoli kekuasaan untuk: menentukan pendidikan dokter, dan sekaligus mengatur kesejahteraan dokter untuk praktek dan melayani masyarakat. kedua, dengan semakin meningkatnya teknologi dan ilmu kedokteran serta kompleksitas pelayanan kesehatan, tidak mungkin ada satu lembaga profesi yang mengurus dua sektor, pendidikan dan pelayanan kesehatan sekaligus. bukti empirik dunia menunjukkan pemisahan ini. diharapkan pemisahan kolegium dari idi dapat meningkatkan kinerja perhimpunan profesi. apa yang diharapkan? idi dapat fokus pada memperjuangkan kesejahteraan profesi dan melayani masyarakat langsung. dasar konstitusinya dalam pembukaan uud adalah memajukan kesejahteraan umum. idi akan lebih cepat berkembang untuk melayani untuk kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. kolegium dapat fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran dan pendidikan dengan sebaik baiknya. dasar konstitusinya adalah dalam pembukaan uud mencerdaskan kehidupan bangsa. ketiga, pemisahan ini dapat mendukung terjadinya mekanisme check and balance pada mutu pendidikan dan jumlah serta pemerataan pelayanan dokter. kolegium dapat mengingatkan idi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, sementara idi dapat mengingatkan kolegium untuk meningkatkan mutu pendidikan dokter atau dokter spesialis yang dihasilkan. dengan pemisahan ini akan ada jenis organisasi profesi indonesia: organisasi profesi yang bergerak pelayanan kesehatan: idi dalam referensi global, idi akan mengarah jenis organisasi profesi yang bersifat seperti union sebagaimana yang dipraktikkan oleh british medical association, atau american medical association. dengan demikian idi merupakan organisasi profesi yang tidak mengurus pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran. idi fokus dalam kesejahteraan dan kondisi bekerja dokter pelayanan kesehatan. dalam tata perundangan: idi akan mengikuti praktik kedokteran dengan kementerian kesehatan sebagai lembaga pemerintah yang mengampuni. dalam praktik kedokteran idi diharapkan akan disebut merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagai organisasi profesi yang melayani masyarakat dan menyejahterakan anggotanya. dalam konteks uud idi akan berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan umum bangsa. organisasi profesi yang bergerak pendidikan dan pengembangan ilmu: kolegium. tugas dalam pendidikan dokter dan pengembangan diserahkan kolegium yang harus menjadi lembaga dengan status hukum yang terpisah dan independen dari idi. kolegium menjadi organisasi profesi yang bergerak bidang pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran. kolegium diharapkan tidak dibentuk oleh organisasi profesi seperti idi. kolegium merupakan organisasi yang independen, dan dibentuk oleh para dokter yang juga sebagai pendidik dan peneliti. dengan demikian akan terjadi berbagai inovasi dalam pendidikan dokter dan pengembangan yang lebih cepat dalam ilmu kedokteran indonesia. dalam tatanan global kolegium dapat dengan american college surgeon, atau royal college pediatrics. dalam tata perundangan: kolegium akan mengikuti pendidikan kedokteran dan pendidikan nasional. untuk ini dalam pendidikan kedokteran diharapkan keterangan mengenai organisasi profesi ditujukan kepada kolegium yang terpisah. nomorbaiknya diubah menjadi organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi bidang pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah. sebagai catatan: dalam mengenai internshipmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang dimaksud pendidikan kedokteran, tetap untuk organisasi profesi yang berada pelayanan idi). dengan demikian kolegium menjadi perhimpunan profesi yang kompetensinya ada pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran. kolegium akan berada sektor pendidikan kedokteran dengan kementerian pendidikan tinggi dan riset sebagai pengampunan. pengakuan ditetapkan oleh kementerian ini. dalam konteks uud, kolegium akan berperan aktif dalam kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa. walaupun terpisah menjadi dua organisasi profesi yang mempunyai kompetensi masing masing, diharapkan ada komunikasi dan hubungan yang baik untuk menyejahterakan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. prof. dr. sjamsuhidajat, sp. kolegium istilah kolegium pertama kali ahli usulkan pada muktamar ahli bedah indonesia yang pertama pada tahun semarang. pendidikan dokter spesialis bedah pada tahun itu sudah dilakukan secara terpisah tiga kota: jakarta, surabaya dan bandung. untuk memperlakukannya dalam satu sistem dipilih istilah kolegium, yang tidak serta merta diterima secara penuh oleh muktamar. nama badan yang disepakati adalah majelis nasional penilai pendidikan ahli bedah indonesia, mnppabi. istilah kolegium baru diterima dalam muktamar tahun jakarta. alasan pemilihan istilah kolegium:kong arah timur laut, semuanyamerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidang akan terjadi kerjasama antar negara kawasan asean dalam bidang pendidikan dokter datau kolese paniscus pada tanggal oktober kolese ini didirikan oleh serikat result., melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan melakukan penilaian berkala serta penilaian akhir para peserta didik. konsil kedokteran istilah konsil kedokteran ahli usulkan pada tahun sewaktu ahli bertugas sebagai ketua komisi pendidikan dokter spesialis pada konsorsium ilmu kesehatan, direktorat jendral pendidikan tinggi, departemen pendidikan nasional. tujuan utamaterlepas dari kewenangan untuk memberikan izin praktik kepada dokter dan dokter spesialis. kedua kewenangan ini mulanya ada pada menteri kesehatan. pemisahan kewenangan ini diusulkan agar tidak ada konflik kepentingan pada satu orang pejabat. konsil kedokteran akan mendapat kewenangan untuk memberikan acte van relating tot het uitoefenen van geneeskunst, akte untuk melakukan praktek kedokteran indonesia, dalam bentuk yang dikenal sebagai surat tanda registrasi. sedangkan menteri kesehatan atau jajarannya berwenang untuk memberikan surat izin praktik kedokteran bagi dokter untuk melakukan praktik kedokteran pada satu alamat atau rumah sakit tertentu (acte van vestiging). istilah kolegium dan konsil kedokteran kemudian ahli usulkan pada tahun juga sewaktu ahli bertugas sebagai ketua komisi pendidikan dokter spesialis indonesia, untuk dimuat dalam naskah akademis sebagai persiapan untuk penyusunan rancangan undang undang praktik kedokteran. naskah akademis merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ini kemudian dibahas dengan beberapa menteri kesehatan sejak tahun sampai menteri suwardjono surjaningrat, menteri studi, menteri aoyama dan menteri farid antara melek). tiga menteri menolak gagasan pemisahan kewenangan mengakui kompetensi dokter dari kewenangan memberikan izin praktek ini. menteri yang keempat, farid antara melek, menyetujui prinsip ini. maka dilanjutkanlah penyusunan rancangan undang undang praktik kedokteran mulai tahun yang akhirnya diterima sebagai undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran. keharusan kolegium berbentuk badan hukum pendidikan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional menetapkan dalam danndang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran pada huruf dan huruf menetapmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, dalam penjelasan huruf ditetapkan sebagai berikut: huruf sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan.) berdasarkan kedua undang undang tersebut dapat disimpulkan kolegium dokter spesialis mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat kompetensi:ngertian ahli tentang status hukum ikatan dokter indonesia ahli tidak berhasil mendapatkan copy naskah akte pendirian ikatan dokter indonesia. anggaran dasar ikatan dokter indonesia yang ahli peroleh dari penelusuran internet menyebutkan hal hal sebagai berikut: anggaran dasar ikatan dokter indonesia mukadimah atas berkat rahmat tuhan yang maha esa, bangsa indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah negara kesatuan republik indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai nilai pancasila dan undang undang dasar dalam kehidupan keprofesian. sesuai dengan visi universal terbentuknya organisasi profesi yang mengedepankan pentingnya kemandirian doktereran advokasi kesehatan, pelaku pengubah (agent change), dan profesionalisme dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kedokteran indonesia, menuju kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sebagaimana diamanatkaan advokasi kesehatan, pelaku pengubah (agent change) dan profesionalisme dalam kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana jika jiwa dan semangat persaudaraan dokter dokter indonesia yang terwujud sejak diteruskan dengan jalan menggalang seluruh potensi yang dimiliki dalam satu organisasi. meyakini bahwa tujuan dan cita cita organisasi hanya dapat dicapai atas petunjuk tuhan yang maha esa disertai usaha usaha teratur, terencana dan penuh kebijakan, digerakkan dengan pedoman yang berbentuk anggaran dasar maka disusunlah anggaran dasar ikatan dokter indonesia sebagai berikut: bab nama, waktu, dan tempat kedudukan organisasi ini bernama ikatan dokter indonesia the indonesian medical association) disingkat idi idi didirikan jakarta pada tanggal oktober untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berbadan hukum pengurus besar ikatan dokter indonesia berkedudukan jakarta, ibukota negara kesatuan republik indonesia bab dasar idi berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bab iii tujuan, misi, nilai dan sifat tujuan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidjakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid misi untuk mencapai tujuan organisasi ikatan dokter indonesia mempunyai misi: menjaga kehormatan, keluhuran, dan harkat serta martabat profesi kedokteran dengan melaksanakan dan memelihara sumpah dokter dan kode etik kedokteran meningkatkan profesionalisme doktermeningkatkan kesadaran hukum, dan melaksanakan pembinaan serta pembelaan anggota melaksanakan upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota meningkatkan peran advokasi dalam penentuan kebijakan kesehatan memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya menjalin hubungan kerjasama dengan badan badan lain, pemerintah atau swasta, dalam negeri atau luar negeri .yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras. nilai ikatan dokter indonesia mempunyai nilai nilai dasar: kemanusiaan profesionalisme cc. kesepakatan hukum dan etika keteladanan pengabdian sifat merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigobab status dan fungsi status ikatan dokter indonesia merupakan satu satunya organisasi profesi kedokteran indonesia fungsi ikatan dokter indonesia berfungsi sebagai: pemersatu,: pemberdayaan: pembina dan pengayom: bagi dokter indonesia serta berperan sebagai advokat untuk penentuan kebijakan kesehatan bab keanggotaan anggota terdiri dari: anggota muda anggota biasa anggota luar biasa anggota kehormatan bab struktur organisasi kekuasaan kekuasaan tertinggi organisasi berada pada muktamar, musyawarah wilayah, dan musyawarah anggota cabang, sesuai dengan tingkatannya. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kepengurusan tingkat pusat: terdiri dari pengurus besar ididalam menyelenggarakan tugasnya, kepemimpinan tingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui musyawarah pimpinan pusat mpp) yang terdiri dari ketua umum pengurus besar idi, ketua majelis kolegium kedokteran indonesia maki), ketua majelis kehormatan etik kedokteran mek), dan ketua majelis pengembangan pelayanan keprofesian mpk). musyawarah pimpinan pusat mpp) dipimpin oleh ketua umum pengurus besar idi. pengurus besar idi adalah pimpinan organisasi idi tingkat pusat, yang melaksanakan kegiatan eksekutif tertinggi organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.ajelis kehormatan etik kedokteran meetika kedokteran. majelis pengembangan pelayanan keprofesian mpgembangan pelayanan keprofesian yang bermutu. ahli mengutip tentang sifat organisasi idi sebagai berikut: sifatmerdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigomakna dari ini jelas memberikan sifat organisasi idi sebagai. penjelasan yang pernah ahliyang saya kutip berikut ini. ahli akan mengutip ulang dua kalimat yang ahli beri warna kuningmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidprof. dr. ova emilia, mmed ed, (k), ph. ahli sebagai staf dosen bagian obstetri ginekologi, fakultas kedokteran universitas gajah mada ugm. setelah menyelesaikan studi ugm, ahli mendapatkan beasiswa dari pemerintah indonesia untuk studi lanjut dalam bidang medical and health professional education center for medical education, dundee university, scotland, united kingdom. kemudian studi dalam bidang clinical teaching faculty medicine, unse, australia. pendidikan profesi spesialis dibidang obstetri ginekologi ditempuh ugm, dan bidang subspesialis yang diambil adalah bidang obstetri social dari ugm. sejak oktober ahli memperoleh amanah menjadi dekan ugm. pergumulan ahli dengan dunia pendidikan kedokteran sudah sejak awal dan aktif berpartisipasi dalam berbagai inovasi pendidikan kedokteran yang dilakukan oleh ugm dan juga tingkat nasional yang tentunya bertujuan untuk menghasilkan dokter yang berkualitas dan pelayanan yang prima. yang dapat saya sebutkan adalah aktif dalam pengembangan laboratorium keterampilan medik, standard kompetensi dokter indonesia, pendekatan problem based learning, inovasi dalam pendidikan klinik indonesia, pengembangan rumah sakit pendidikan dan terakhir upaya pembentukan academic health system. ahli juga aktif dalam organisasi fakultas kedokteran, aipi dan pernah menjabat sebagai sekretaris organisasi tersebut. dengan latar belakang tersebut ahli menyanggupi permintaan para pemohon uji materi nomor tentang praktik kedokteran dan nomor tentang pendidikan kedokteran untuk menjadi ahli dalam persidangan ini khususnya berkaitan dengan continuous professional development cpd) bagi profesi dokter dan kualitas pelayanan. paparan ahli terdiri dari bagian berikut: pengertian cpd ruang lingkup cpd uji kompetensi dan cpd merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penyelenggaraan cpd pengertian cpd continuing professional development cpd) adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kegiatan pembelajaran suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya. cpd berdasarkan pada konsep pembelajaran orang yang sadar akan kompetensi dan proaktif, bukan pasir dan reaktif. jadi cpd ditujukan untuk memelihara kemampuan profesi yang dibutuhkan. berbentuk lebih intensif dan menekankan pada proses kolaboratif tanpa meninggalkan kebutuhan evaluasi. tidak terkecuali adalah profesi dokter dunia diwajibkan untuk memelihara pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan selama berpraktik dalam profesi dokter, bahkan wajib menjaga dan meningkatkan kompetensinya. cpd merupakan cara esensial bagi dokter memenuhi standar professional dan sumber informasi yang penting untuk penilaian ulang kompetensinya. luaran utama adanya cpd bidang kedokteran adalah pengembangan profesi yang berkelanjutan yang menjamin keselamatan publik, penyedia layanan, profesi dan juga karir professional. apa manfaat dari adanya cpd cpd dapat memberikan manfaat yang luas. menjaga kemampuan sesuai dengan standar yang berlaku memelihara pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melayani masyarakat membuat profesi sadar pada perubahan dan arah pengembangan profesi, sehingga dapat melayani sesuai kemajuan iptek menjaga kerja sama tim karena membuat profesi bekerja lebih efektif tempat kerja membantu profesi bekerja dengan sungguh sungguh dan semangat membantu memahami makna menjadi orang yang professional membuat profesi mendapat kepercayaan dari public mendukung perlindungan terhadap kualitas hidup manusia. ruang lingkup cpd merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pendekatan yang dipakai cpd dapat bervariasi meliputi konsultasi, coaching, communities practice, kursus, mentoring, bimbingan dan refleksi dan technical assistance. metode pembelajaran bisa seperti workshop, pelatihan, konferensi, kursus, program e learning, teknik praktik terbaik dan pertemuan untuk sarasehan berbagi pengalaman, yang semua berfokus pada pengembangan profesi. cpd dapat berupa kursus singkat hingga kursus yang memerlukan beberapa bulan. beberapa contoh cpd adalah sebagai berikut: metode studi kasus cara mengajar dengan mempresentasikan kasus, kemudian mendiskusikan seperti peran seorang pengambil keputusan. sertifikasi dengan menilai kinerja. profesi dan evaluasi kompetensi menggunakan kriteria tertentu. konsultasi membantu individu atau kelompok untuk menjelaskan dan mengidentifikasi masalah dengan menggunakan proses pemecahan masalah yang sistematis. coaching meningkatkan kompetensi seseorang dalam bidang tertentu dengan memberikan bimbingan, refleksi dan berlatih. communities practice memperbaiki praktek profesi dengan melibatkan sekelompok profesi dalam identifikasi masalah dan belajar bersama yang memiliki tujuan bersama. studi analisis memecahkan dilemma praktis yang berkaitan dengan intervensi atau instruksi melalui partisipasi berbagai profesi dalam menganalisis secara sistematik. mentoring meningkatkan kesadaran dan kemampuan seseorang dengan memberikan kesempatan berlatih dan refleksi bimbingan dan refleksi mendukung, mengembangkan dan mengevaluasi kinerja melalui tatap muka yang mendorong pemahaman terhadap praktek nya technical assistance mendukung meningkatkan individu dan organisasi dengan memberikan sumber daya, informasi, jejaring kerja ataupun upaya perubahan. uji kompetensi dan cpd adanya keragaman institusi pendidikan dokter indonesia, sudah tentu akan mempengaruhi kualitas lulusan yang dihasilkan. agar masyarakat dapat dijaga kepentingannya memperoleh dokter yang kompeten maka diperlukan suatu merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sehingga aman untuk menjalankan profesinya sebagai dokter. upaya adanya ujian kompetensi yang diinisiasi oleh aipi sejak juni merupakan milestone penting dalam pendidikan dokter dan umumnya pada peningkatan kualitas dokter indonesia. ujian ini terus berkembang, dan diujicoba dengan melibatkan seluruh institusi dans one best answer) dengan computer based testing (ek untuk menilai ketrampilan dan sikap profesional. metode cbt dan osce dipilih berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. bukti validitas, reliabilitas, transparansi, kompatibilitas, fairness, fleksibilitas selalu diikuti dan dipelajari untuk perbaikan yang berkelanjutan dari uji kompetensi tersebut. dari sejak awal nilai batas lulus uji kompetensi untuk mc@s cbt merangkak dari dan saat ini sementara nilai batas lulus osce sampai walaupun nilai batas lulus secara perlahan naik, namun yang menggembirakan adalahbahwaproses pendidikan tingkat institusi. meskipun kelulusan peserta first taker secara konsisten meningkat, jumlah yang tidak lulus masih besar. hal ini memicu adanya upaya upaya yang ingin menghentikan ujian kompetensi ini atau memudahkan kelulusan ujian kompetensi ini. dengan pertimbangan bahwa profesi dokter adalah profesi yang harus dilindungi dengan serius kompetensinya karena bertanggung jawab langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, maka saya mendukung sepenuhnya sistem ujian kompetensi ini. secara bersamaan harus diteruskan usaha meningkatkan pembinaan institusi pendidikan kedokteran secara terbuka sehingga tidak terjebak pada industrialisasi pendidikan kedokteran. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid setelah kita dapat meluluskan dokter yang kompeten maka pengembangan dan pemeliharaan kompetensi dokter harus dilakukan melalui cpd yang dilakukan oleh organisasi profesi terkait. cpd disini merupakan upaya kontinyu menjaga sertifikat kompetensi. penjelasan tentang cpd sendiri ada pada bagian awal makalah ini. cpd dalam organisasi idi dikelola oleh badan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan bp2kb) yang dalam art idi disebutkan memeliki tugas dan wewenang: pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan keprofesian berkelanjutan: menyusun standar pengembangan keprofesian, verifikasi terhadap dokter asing, melakukan penilaian dan akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan kedokteran berkelanjutan, melaksanakan penilaian dan akreditasi kegiatan pendidikan kedokteran berkelanjutan: mengkoordinasikan lembaga lain dalam melaksanakan kegiatan pendidikan keprofesian berkelanjutan. bagaimana cpd dilaksanakan? dalam profesi dokter cpd merupakan kebijakan yang diterima secara universal seluruh dunia. cpd dikoordinir oleh college kolegium suatu profesi. kolegium mengaturstandard dan kriteria beban kegiatan yang wajib dipenuhi oleh profesi tertentu. misalnya kolegium obstetri ginekologi menentukan bahwa setiap tahun harus memenuhi skp satuan kredit profesi) per tahun, sehingga dianggap layak untuk memperpanjang str untuk pengajuan praktek klinik. suatu cpd yang diikuti harus memperoleh pengakuan secara proporsional. pertama penyelenggara cpd harus terakreditasi oleh kolegium, kolegium akan memberikan pernyataan sebagai contoh berikut. this activity accredited group learning activity section defined the maintenance certification program the royal college physicians and surgeon canada and approved accredited provider's name. kemudian kolegium akan mengumumkan secara luas daftar kegiatan cpd yang sudah diakreditasi sehingga dapat diikuti oleh anggota profesi. indonesia permintaan skp dilakukan melalui idi. idi akan menentukan jumlah bobot skp dari kegiatan cpd tersebut, namun demikian akreditasi terhadap kegiatan itu sendiri sebagai bahan evaluasi belum saya ketahui. demikian pula merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ketentuan jumlah skp yang diberikan untuk suatu kegiatan perlu disosialisasikan untuk menjaga transparansi. secara ringkas beberapa hal yang perlu ditekankan: uji kompetensi yang berkualitas dan cpd yang derstandard, transparan merupakan usaha profesi untuk menjamin keselamatan pasien, pelayanan yang berkualitas. cpd yang telah ada perlu dipantau dan terus menerus diperbaiki agar memperoleh manfaat terbesar bagi memelihara kompetensi dokter. cpd diselenggarakan oleh college kolegium dengan ketentuan kriteria dan pelaksanaan yang telah ditentukan. haryadi mahardika, ph. organisasi profesi selama ini menjadi tumpuan banyak pihak dalam menjaga profesionalisme dan kualitas bidang pekerjaan tertentu. sehingga tinggi atau rendahnya 'trust masyarakat atas suatu profesi seringkali dipengaruhi oleh reputasi dan integritas dari organisasi profesi yang menaunginya. salah satu profesi yang dituntut tuk senantiasa memberikan rasa trust oleh masyarakat adalah profesi dokter. hal ini karena profesi ini berkaitan dengan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu kesehatan. kompetensi, integritas dan kualitas seorang dokter senantiasa diawasi oleh masyarakat karena dokter lah yang akan menjadi tumpuan harapan disaat jiwa mereka terancam karena sakit, kecelakaan dan sebagainya. besarnya tuntutan masyarakat pada profesi dokter ini secara tidak langsung turut menjadi tanggung jawab organisasi profesi yang menaunginya, dalam hal ini ikatan dokter indonesia idi). kredibilitas dan integritas idi menjadi referensi bagi masyarakat dalam menilai profesi dokter, terutama karena idi merupakan satu satunya organisasi yang tidak hanya menaungi tapi juga membina profesionalisme dokter seluruh indonesia. beberapa waktu ini timbul pertanyaan masyarakat perihal masalah organisasi idi, dimana terdapat pengurusnya yang diduga memiliki conflict interest karena melakukan rangkap jabatan. anggota pengurus besar idi periode tahun memang diketahui merangkap sebagai anggota konsil kedokteran indonesia kki) periode tahun padahal telah disebutkan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran, bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota kki ialahnamun ternyata regulasi tersebut tidak dipatuhi oleh pengurus besar idi dengan tetap merangkap menjadi anggota kki. conflict interest ini berbahaya jika diteruskan karena bias mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi dokter secara umum. kekhawatiran ini juga dirasakan oleh pemerintah, dimana melalui menteri kesehatan prof. dr. nila farid melek, sp. (k) telah mengirimkan surat pada tanggal februari kepada ketua konsil kedokteran indonesia kki) untuk beberapa hal. pertama, memperhatikan yang bersangkutan sesuai informasi rangkap jabatan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yakni huruf undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran. kedua, dalam hurufcalon anggota kki harus membuat surat pernyataan kesediaanki. namun apabila surat pernyataan itu telah dilanggar maka secara otomatis syarat menjadi anggota kki tidak terpenuhi lagi. ketiga, perwakilan dari idi yang telah ditetapkan menjadi anggota kki namun dalam proses selanjutnya menjadi ketua umum idi dan anggota dewan pakar idi sehingga berdasarkan huruf yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota kki. dan keempat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memilih tetap menjadi anggota kki dengan melepaskan jabatannya idi atau tetap idi dengan melepaskan keanggotaannya sebagai anggota kki. keempat poin tersebut mewakili kekhawatiran kita semua tentang bahaya conflict interest dalam pengelolaan sebuah organisasi profesi, terutama karena dalam hal ini jabatan public diisi oleh figur yang merangkap dengan jabatan organisasi profesi. selain melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid konsekuensi rangkap jabatan ini dapat dikaitkan dengan dua hal. pertama, ketua umum idi merupakan ketua dari organisasi profesi dimana anggota anggotanya wajib mematuhi berbagai regulasi yang dibuat oleh kki. sebagai regulator kki bersifat mengatur standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi meliputi perihal bagaimana mungkin seorang ketua umum pb idi yang para dokter anggotanya menjadi objek regulasi kki, sekaligus menjadi komisioner kki yang berfungsi sebagai regulator? kedua, kepentingan kelompok atau golongan haruslah tunduk pada kepentingan masyarakat luas yaitu apabila dalam pengawasan dan penyelenggaraan kki ada yang melanggar prinsipnya, maka yang bersangkutan lebih elok mendahulukan kepentingan publik. tidak wajar tidak terdapat suatu saling pengertian antara kki dengan idi bahwa rangkap jabatan tersebut menjadi sebuah rintangan bagi pencapaian kepentingan masyarakat luas dalam praktik kedokteran. sebagai perbandingan, ikatan dokter indonesia idi) seyogyanya bisa berkaca pada persatuan dokter gigi indonesia pagi) yang memiliki kemiripan karakteristik organisasi. sebagaimana idi, pagi juga mempunyai (dua) orang wakil sebagai anggota kki. perwakilan dari pagi yang duduk kki tersebut bukanlah pengurus organisasi. sebagai contoh, dr. drg. laura anggiani, mds, yang duduk kki adalah mantan ketua umum pengurus pusat pagi, sedangkan saat ini hanya menjabat sebagai penasehat pagi. kepatuhan seperti ini penting, karena konsil kedokteran indonesia kki) memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi dalam mengenai registrasi dokter dan dokter gigi dijelaskan secara rinci dan jelas bahwa hal tersebut ada dalam kewenangan kki. sehingga anggota organisasi profesiatuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. tentu registrasi tersebut merupakan substansi sebelum kewajiban lainnya yang integral ketika tercatat sebagai anggota dalam organisasi profesi. kepatuhan terhadap merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid peraturan perundang undangan tersebut perlu digalakkan kembali organisasi profesi. untuk kepentingan anggota organisasi profesi registrasi tersebut perlu dilakukan setiap lima tahun sekali, karena surat tanda registrasi dokter dan surat registrasi dokter gigi berlaku selama lima tahun. dimana ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi berkewajiban untuk memelihara dan mengatur registrasi dokter dan dokter gigi sesuai regulasi dari pemerintah. dalam negara hukum, untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yaitu dengan mengandalkan suatu perangkat hukum. praktisi, akademisi, organisasi profesi maupun pemerintah harus memiliki kemauan yang kuat dalam memandang asas equality before the law persamaan depan hukum) maupun hukum sektor kesehatan. dalam peristiwa hukum yang terjadi, ketika mahkamah konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran yang diajukan oleh perhimpunan dokter umum indonesia pdi) sebuah organ lingkungan idi, ini berarti hanya fakultas kedokteran lah yang berwenang menyelenggarakan program studi dokter layanan primer dlp). namun idi lantas mengambil sikap untuk tetap tidak menerima program studi dlp tersebut. bahkan idi melakukan berbagai kegiatan yang menolak pelaksanaan prodi dlp tersebut, termasuk mengorganisir demonstrasi para dokter untuk mendesak pemerintah agar menghentikan program studi dlp tersebut. sebagian besar negara dunia memiliki program studi untuk menghasilkan dokter yang difokuskan untuk memenuhi layanan kesehatan primer, meskipun sebutannya bisa berbeda beda, seperti misalnya family physicians, general practitioners, huis art (di belanda). durasi pendidikan dokter layanan primer juga bervariasi dan juga sumber pendanaannya tidak melulu dari pemerintah. pada undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran yaitu diatur harmonisasi kebijakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kepentingan masyarakat luas. diketahui perkembangan rencana pelaksanaan pembelajaran rpp) dalam tahap harmonisasi lintas kementerian namun mengalami kendala karena masih terdapat ketidaksepakatan dari idi tentang program dlp. idi tetap bersikukuh menolak dlp sehingga peraturan pelaksaan dalam bentuk peraturan pemerintah pp) sampai saat ini belum berhasi diterbitkan, padahal itu menentukan merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo sudah harus terbit dalam waktu (dua) tahun setelah disahkan. bahkan kki justru mengeluarkan himbauan tertanggal oktober yang ditujukan pada dirjen kelembagaan dan kerjasama kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi dalam yang menghimbau untuk dapat". inti dari surat himbauan kki ini adalah mengeluarkan dlp dalam pokok pokok bahasan dari dalam hubungan ini patut diduga, bahwa surat himbauan ini adalah salah satu bentuk conflict interest dengan keberadaan ketua umum idi yang kebijakan organisasinya menolak dlp merangkap sebagai komisioner kki. secara definisi dlp sesuai rpp tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun adalah, dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas. namun idi menginginkan agar program studi dlp cukup dilaksanakan dengan program cpd continuous professional development) dalam bentuk. kursus kursus, seminar seminar, workshop yang sulit untuk dievaluasi, tidak perlu dalam bentuk post graduate study fakultas kedokteran. padahal dimanapun seluruh dunia, pendidikan dokter layanan primer itu (apapun namanya) merupakan pendidikan yang formal dan terstruktur dalam bentuk postgraduate study. agar tercipta profesionalisme dokter yang sesungguhnya dan perlunya pemisahan antara fungsi profesi dan pendidikan kedokteran ini mendorong sejumlah dokter sebagian besar dokter dokter senior dan diantaranya terdapat sejumlah guru besar menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan pengujian terhadap undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran dan undang undang tahun tentang pendidikan kedokteran. para pemohon pada yang kebanyakan terdiri dari merupakan dosen, atau tenaga pengajar pada perguruan tinggi yang sebagian besar menjalankan praktik kedokteran jelas mempunyai status hukum atau legal standing dalam pengajuan permohonan uji materi ini. namun dipihak lain idi sebagai pihak terkait, justru bisa dipertanyakan status hukum atau legal bandingnya karena pendaftaran idi sebagai badan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hukum terakhir adalah pada tahun artinya kepengurusan idi saat ini sudah tidak legitimate lagi. idi sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian materi seperti kehilangan kelangsungan hidupnya atau going concern sebagai organisasi profesi tertua indonesia. bagaimana idi memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam mengelola kapasitas sebagai organisasi profesi yang mampu dipercaya oleh masyarakat luas. bahkan kedudukan hukum dalam pengujian materi menjadi blunder kepada internal idi sendiri. idi memerlukan upaya revitalisasi kredibilitas organisasi agar melahirkan praktik yang terukur bagi pengembangan profesi dokter. rangkap jabatan ketua umum idi dengan anggota kki, sikap menabrak hukum mengenai dlp dan tidak adanya kedudukan hukum atau legal standing sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian materi mahkamah konstitusi merupakan variabel variabel penting untuk direnungkan kembali oleh idi. masyarakat akan menilai bagaimana idi mempertanggungjawabkan kinerja organisasinya untuk kepentingan organisasi profesi dokter dan dokter gigi. dimana kesehatan sebagai ranah publik yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan. dr. taufigurrahman yahudi, s.h., m.h. yang pertama, ahli ingin memberikan pendapat atau keterangan mengenai legal standing para pemohon. pemohon terdiri atas pengajar dan praktisi kedokteran, mereka tentu memiliki kepedulian, dan perhatian, dan tanggung jawab pada persoalan pendidikan kedokteran, dan juga pada kemanfaatan penerapan ilmu kedokteran dalam praktik. oleh karena itu, para pemohon yang berlatar belakang akademisi dan praktisi secara potensial maupun riil dapat mengalami kerugian konstitusional dengan pemberlakuan undang undang guo. dengan demikian, para pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon terhadapsebagai contoh, norma hukum angka undang undang pendidikan kedokteran yangmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemerintah. sini idi menganggap organisasi profesi ini adalah dirinya, seperti disebut dalam undang undang praktik kedokteran. padahal organisasi profesi ini mensyaratkan kompetensi yang semestinya terkait dengan pendidikan kedokteraninilah kerugian konstitusional para pemohon yang berlatar belakang pengajar kedokteran. jadi uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi. mengenai kepastian hukum yang diatur dalam undang undang dasar norma hukumsama hadapan hukum. undang undang dasar mengatur hak asasi, dengan demikian kepastian hukum yang adil merupakan hak asasi manusia. secara teori, norma hukum yang secara teori, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, teori stufenbau, hans kersen. teori hierarki ini sudah diposisikan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sehingga berlaku mengikat, sebelumnya diatur dalam tap mars nomor tahun kemudian diubah dengan tap mpr nomor tahun dan diubah dengan undang undang nomor tahun menurut undang undang nomor tahun undang undang dasar adalah norma hukum tertinggi, sedangkan undang undang adalah norma hukum bawah undang undang dasar dengan demikian, norma hukum yang diatur dalam undang undang tidak boleh bertentangan dengan undang undang dasar ahli kira ini umum sudah diketahui karena sini banyak dokter, jadi perlu ahli jelaskan lagi. dalam undang undang nomor tahun atau undang undang nomor tahun terdapat beberapa norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar berikut ini akan dijelaskan norma norma hukum yang dimaksud. yang pertama, mengenai norma hukum organisasi profesi. norma hukum yang menyebut organisasi profesi diatur dalam dua undang undang yang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berbeda, yaitu angka undang undang nomor tahun tentang praktik dokter, organisasi profesi adalah ikatan dokter indonesia, langsung disebut namanya. untuk dokter dan persatuan dokter gigi indonesia. sementara angka undang undang tahun tentang pendidikan dokterjadi ada perbedaan rumusan. dalam undang undang praktik kedokteran, pengertian organisasi profesi disebut idi. sementara dalam undang undang pendidikan kedokteran, pengertian organisasi profesi eksplisit hanya menyebut kompetensi tanpa kata pendidikan dan tanpa menyebut idi, sehingga menimbulkan mutltitafsir. apakah yang dimaksud organisasi profesi dalam undang undang pendidikan kedokteran adalah idi juga atau bukan? dengan demikian, dua norma hukum dalam dua undang undang guo yang mengatur organisasi profesi, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. oleh karena itu, bertentangan dengan undang undang dasar tahun yang menyebut hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam dalam keterangan pemerintah disebutkan bahwa perkembangan cara pandang masyarakat dan pemerintah terhadap kebebasan berserikat menurut adanya perubahan dalam memaknai profesi, maka pengertian organisasi profesi mengacu pada undang undang yang terakhir, undang undang pendidikan kedokteran tahun dengan adanya makna baru, pengertian organisasi profesi berdasarkan undang undang yang baru maka pengertian organisasi profesi berdasarkan undang undang praktik kedokteran harus dimaknai sama seperti rumusan dalam undang undang nomor tahun angka yaitu organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi bidang kedokteran, dan seterusnya, yang diakui oleh pemerintah. jadi, organisasi profesi ini tidak otomatis idi seperti disebut dalam undang undang praktik kedokteran tahun berarti sini ada pertentangan norma hukum pengertian organisasi profesi itu. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang kedua, mengenai sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. angka undang undang nomor tahun menyatakan . undang undang pendidikan kedokteran menyebut, untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus ujian kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi . nya . nyat pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi . keterangberdasarkan norma norma hukum atas, dapat diidentifikasikan beberapa istilah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, antara lain sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, ujian kompetensi, dan organisasi profesi. tafsir pertama, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi diberikan kepada mahasiswa dalam satu ujian, seperti disebut dalam norma hukum. ini sesuai dengan keterangan pemerintah bahwa peserta lulusan ukmppd atau ikm pagi akan mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan secara otomatis mendapat sertifikat kompetensi, tanpa ada ujian tambahan. tafsir yang kedua. sebagaimana disebut dalam angka undang undang praktik kedokter. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid anak kalimat, pengertian setelah lulus ujian kompetensi ini dapat dimaknai perlu ada lagi ujian kompetensi bagi lulusan kedokteran. sementara pengertian organisasi profesi sendiri masih menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan atas. dengan demikian, persoalan dalam norma hukum guo bukan masalah penerapan yang tidak ada konstitusionalitasnya, melainkan justru persoalan konstitusional, yakni ketidakpastian norma hukum yang perlu diluruskan. berikutnya, mengenai kolegium. yang menyatakan, kolegium kedokteran indonesia dalam kolegium kedokteran gigi indonesia dan kedokterdan bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. kolegium terkait erat dengan pendidikan profesi kedokteran, academic body, oleh karena masuk akal dan sesuai asas keilmuan apabila kolegium tidak dibentuk oleh organisasi profesi dalam pengertian idi, seperti disebut dalam undang undang praktik kedokteran. karena idi bukan academic body, apalagi pengertian organisasi profesi masih jauh dari kepastian hukum sebagaimana dijelaskan atas. dengan demikian, perumusan norma angka undang undang nomor tahun itu inkonsistensi, tumpang tindih, dan jika rumusan ini dipertahankan, sama saja dengan membiarkan ketidakpastian hukum terjadi. kondisi ini berarti bertentangan dengan undang undang dasar sebagai penutup. para pemohon memiliki legal standing karena mengalami kerugian konstitusional, baik riil maupun potensial dengan berlakunya norma hukum dua undang undang guo yang menimbulkan ketidakpastian hukum. pengertian organisasi profesi yang diatur undang undang praktik kedokteran tahun maupun undang undang pendidikan kedokteran tahun tidak sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan hak kepastian hukum yang diatur dalam undang undang dasar pengaturan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi menimbulkan multitafsir. kolegium adalah organisasi terkait akademi, sementara idi adalah serikat pekerja atau trade union, maka jika rumusan ini dipertahankan terjadi merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tumpang tindih atau inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam undang undang dasar saksi saksi dr. yoni sudah syukriani bahwa program studi dlp unpad ini didasarkan pada rektor unpad tanggal mei yang diawali dengan persetujuan senat fakultas kedokteran unpad. kemudian pengajuan dari fakultas kedokteran unpad pada bulan desember serta pertimbangan dan kesepakatan sidang senat akademik unpad tanggal mei sesuai dengan prosedur yang berlaku unpad sebagai perguruan tinggi berbadan hukum atau penuh yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor tentang statuta. yang menurut statuta universitas pajajaran, unpad sebagai penuh memiliki kewenangan untuk membuka program studi sendiri dan mengoordinasikannya kepada menristek dikti. fakta fakta yang akan saksi sampaikan pasarkan pada keterangan yang saksi peroleh dari dekan dekan fakultas kedokteran unpad sebelumnya, serta yang saksi alami sebagai dekan fakultas kedokteran unpad yang baru sejak januari bahwa pendirian program studi dlp tidak serta merta dilakukan, tetapi merupakan hasil persiapan yang telah lama dilakukan oleh leading sector nya adalah kementerian kesehatan sejak tahun yang mengajak beberapa fakultas kedokteran indonesia, serta konsil kedokteran indonesia, kemudian idi, dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran indonesia untuk bersama sama menyusun konsep pemenuhan pelayanan kesehatan tingkat primer yang mengalami masalah. kemudian, bersamaan dengan itu tahun diundangkanlah undang undang nomor tahun tentang pendidikan kedokteran atau didik, dimana situ tercantum terminologi profesi dokter layanan primer selain profesi dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. dan pengaturan secara umum tentang fakultas kedokteran yang dapat mendirikan program studi layanan dokter primer. fakultas kedokteran unpad bersama dengan pihak pihak lainnya sudah terlibat dari ini dan melalui kelompok ini yang disebut sebagai pokjanas dlp, berhasil menyusun naskah akademik, juga telah menyiapkan dokumen dokumen merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid

salinan ani ban bupati tuban provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten tubanuban, menimbang bahwa usaha mikro sebagai pelaku usahausaha mikroubandaerahtentangpemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. jdih.tubanperangkat daerah kabupaten tuban yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi,usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dantuban. pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secarasinergis dalam bentuk penumbuhan iklim danpengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembangjdih.tubankab.go.id pengembangan usahaizin usaha mikro adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk usaha mikro. perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yangselanjutnyaelektronik yang terintegrasibabjdih.tubankab.go.id daerah. bab iii pemberdayaan usaha bagian kesatu prinsip dan tujuan pemberdayaan prinsip pemberdayaan usaha mikro:tujuan pemberdayaan usaha mikro: meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkusaha mikro, jdih.tubankab.go.id salinan ng, saripenjelasan atas peraturan daerah kabupaten tabalong nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupatetabalong sebagai salah satu daerah indonesia merupakan kabupatentantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. kabupaten tabalong adalah daerah agraris dan dengan sumber kabupatendaer, gapoktan oktan dan atau perorangan. atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupatetabalong huruf cukup jelas huruf yang termasuk keadaan darurat tertentu seperti wabah penyakit dan bencana sosial. cukup jelas yang dimaksud pangan pokok tertentu adalah bahan pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat suatu daerah, seperti beras, jagung, sun waktu tertentu dimaksudkan bahwa batas waktu bahan pangan seperti beras dibaharui setelah disimpan (empat) sampai dengan (enam) bulan. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf dibaharui secara berkala dimaksudkan bahan pangan dijual setelah (empat) sampai dengan (enam) bulan dan melaksanakan pembelian kembali bahan pangan sejenis. yang dimaksud penanggung jawab teknis adalah kepala skpd yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan bersama skpd terkait adalah skpd yang berwenang dan berkompeten melaksanakan pantauan dan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan suatu daerah tidak stabil bergejolak. mekanisme operasi pasar dimaksudkan apabila terjadi kenaikan harga bahan pangan tingkat konsumen lebih dari dari harga normal dan berlangsung selama lebih dari (satu) minggu. cukup jelas mempertimbangkan kondisi yang ada dimaksudkan dengan memperhatikan lokasi, jarak tempoh sampai sasaran penerima cukup jelas cukup jelas cukup jelas pada keadaan tertentu dimaksudkan apabila ketersediaan pangan gudang tidak mencukupi dan atau terjadi bencana. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten tabalong nomorperangkat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pangan. kepala skpd adalah kepala skpd yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pangan. pemangku kepentingan adalah unsur skpd atau badan atau lembaga atau kecamatan yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pangan. lembaga sosial dan atau lembaga ekonomi masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial, seperti kelompok tani, kelompokgudang cadangan pangan adalah tempat menyimpan, menitipkan sementara dan atau menyalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten. keadaan darurat adalah tingkat keamanan yang paling buruk, sehingga diperlukan pengumuman tentang ketentuan khusus yang mengatur tata kehidupan warga, seperti bencana alam, paceklik, rawan pangan dan kondisi kejadian luar kemampuan manusia lainnya. paceklik adalah suatu kondisi kekurangan bahan pangan yang berkepanjangan kabupaten. rawan pangan adalah suatu kondisi ketersediaan bahan pangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat daerah. kerawanan pangan pasca bencana adalah suatu kondisi tidak tersedianya bahan pangan setelah terjadi bencana yang berdampak luas daerah. gejolak harga adalah kenaikan harga lebih dari (dua puluh persen) dari harga normal tingkat konsumen. sasaran penerima adalah masyarakat yang terkena dampak kerawanan pangan pasca bencana. tim pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh bupati dan bertugas mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten. maksud penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten,. tujuan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah untukmenyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada keadaan darurat., meliputikeadaan darurat tertentu. situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab produksi pangan pokok tertentu kabupaten, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, dan kerawanan pangan kebutuhan konsumsi masyarakat, dan potensi sumber daya kabupaten. bupati menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dengan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan cc. penyaluran. bab iii pengadaan cadangan pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setiap tahun. pengadaan sebagaimana dimaksud pada melalui pembelian pangan pokok produksi daerah dan atauyang disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar pada saat itu. mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten memedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan sumber pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupatenpengadaan sebagaimana dimaksud pada dapatbab pengelolaan cadangan pangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pembaharuan, pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd. skpd dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa: koperasi berbadan hukum, kelompok tani, dan atau gabungan kelompok tani. penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui pengemasan cadangan pangan pemerintah kabupaten dalam karung. tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada gudang cadangan pangan. cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus: memiliki mutu baik, layak konsumsi,dan dibaharui secara berkala. dalam hal terjadi penurunan mutu atau kerusakan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada penanggung jawab teknis dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme penganggaran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan dengan memedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bab penyaluran cadangan pangpenyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan atas dasar: perintah bupati,dan usulan kepala desa lurah melalui camat setempat setelah melalui persetujuan bupati. mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kepala skpd melalui tim pelaksanskpduntuk disalurkan, kepala skpd melaporkan hasil identifikasi dengan telaahan staf kepada bupati dan atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan kabupaten, bupati memerintahkan kepada kepala skpd untuk menyalurkan cadangan pangan kepada masyarakatpemerintah kabupaten, kerawanan pangan kronis, kerawanan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan atau gizi buruk, bupati menyetujui usulan penyaluran cadangan pangan kabupaten dari kepala desa lurah, kepala skpd melalui tim pelaksana melakukan identifikasi dan klarifikasi atas usulan kepala desa lurah melalui camat kepada bupati, yang kemudian hasilnya dilaporkan kembali melalui telaahan staf kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan penyaluradalam hal terjadi gejolak harga pangan berdasarkan hasil pemantauan bahan pangan bersama skpd terkait, cadangan pangan pemerintah kabupaten dapat disalurkan melalui mekanisme operasi pasar. hasil penjualan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada setoran kas daerah. titik distribusi penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada sasaran penerima adalah kantor pemerintahan desa kelurahan atau tempat lain dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. tim pelaksana bersama dengan kepala desa lurah dapat melaksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten bekerjasama dengan: pemangku kepentingan, dan atau lembaga sosial dan atau lembaga ekonomi masyarakat. bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten sampai dengan sasaran penerima. bagian kedua jumlah bantuan jumlah bantuan pangan yang disalurkan kepada sasaran penerima disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks gram hari jiwa. bab vii pelaporan kepala skpd menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten. laporan sebagaimana dimaksud pada memuat formasi: jumlah sasaran penerima, lokasi penyaluran, sisa gudang cadangan pangan laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala skpd kepada bupati tiap semester dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bab viii monitoring dan evaluasi tim pelaksana harus melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap semester dan atau pada keadaan tertentu. hasil monitoring dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan masukan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten semester berikutnya. babterhadap: pencegahan dan penanggulangan masalah cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan, dan cc. pemecahan permasalahan ketahanan pangankepala skpd. kepala skpdburu provinsi maluku peraturan bupati buru nomor,, tahun2017 tentang susunan kode rekening pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati buru, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuandan untuk tertib penganggaran dalam pen susunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru, perlu men rusun kode rekening pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru yang diatur dalam peraturan bupatisusunan kode rekening pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru; mengingat j_ indonesia tahun oo4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor oa\aa25); peraturan menteri dalam negeri nomor tahun oi5 tentang pembentukan produk hukum daerah berita negara republik indonesia tahun ol3ol5i6 nomor tambahan lembaran daerah kabupaten buru nomor memutuskan menetapkan peraturan rupa tentang susunan kode rtr kening pada anggaran pendapatan dan belanjaingkat dprd adalah'olatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun angga ran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya ru beberapa program. bab susunan kode rekening pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kode rekening pada anggaran pendapatan dan belanja daerah lingkup pemerintah kabupaten buru daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran ii; kode rekening belanja daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran iii; kode rekening pembiak aan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran iv; rincian kode program dan kegiatan urusan vr4iib pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran rincian kode program dan kegiatan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana tercantum da 1am lampiran vi; rincian kode program dan kegiatan urusan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran vii; rincian kode program dan kegiatan urusan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran viii. lampiran ii, iii, iv, vi, vii, dan viii sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. daftar kode rekening sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan dalam pen susunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan obymaka dapat dilakukan perubahan. skpd dilarang menambah membuka kode rekening baru tanpa persetujuan tim anggaran pemerintah kabupaten buru. bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku peraturan bupati buru nomor tahun a14 tentang daftar susunan kode rekening anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan i2) peraturan bupati buru nomor tahun 2ar4 tentang perubahan atas peraturan bupati buru nomor tahun tentang daftar susunan kode rekeningo17 2p;.bupati buru,iv para koordinasi kepala bukan kabar hukum diundangkan namea padatanggal februari ol7 sekretaris daerah kabupaten buru, $n\ ahmad assegaf berita daerah kabupaten buru tahun 2a77 nomor kode rekening program dan kegiatanasn teladan pi. rupa 17n kode rekening program dan kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan sosialisasi peningkatan peng lunak produk dalam negri penyelenggaraan pasar murah rehabilitasi sedang! berat pasar se. kabupaten buru mobilisasi serta pembongkaran dan pemasangan konstruksi relokasi pedagang .o7 pemeliharaan pasar se' kabupaten buru program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan o1 an kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kalima dan asongan kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kalima dan asongan kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kalima dan asongan .o7 kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kalima dan asongan o1" penyediaan sarana dagang bagi pkl dan asongan kabupaten buru verifikasi bansos hibah pkl bidang perdagangan relokasi dan peningkatan sarana dagang pkl .o7 pengelolaan lokasi perdagangan rakyat pengadaan papan larangan papan informasi untuk pkl ,.z pj. bupati kode rekening program dan kegiatan .l8 kajian sistem administrasi kearifan pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearifan or..l7.aa pembangunan sistem keamanan penyimpanan data program pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan .ta pemeliharaan rutin berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip .l7 pemeliharaan rutin berkala arsip daerah monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data program peningkatan kualitas pelayanan informasi .aa'penyuluhan kearsipan lingkungan instansi pemerintah swasta pj. bupati ru,t iic dtr' uii tr.)lilvlnl11, pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial monitoring, evaluasi dan pelaporana kal pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial operasional lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) penyelenggaraan dan pengiriman musabaqoh tilawatil qur'an penyelene tarian bimbingan rohani dan hari besar agama pendampingan pelayanan ibadah haji kab. buru (biaya phd khd) peningkatan potensi dai daerah koordinasi bidang kesejahteraan sosial pawai obor dan dzikir akbar malam tahun baru islam rencana penyusunan buku ajar tentang kerukunan hidup beragama pen$iman kontingen laki propinsi kabupaten kota. pengembangan nila nilai kepahlawanan perintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial monitoring, evaluasi dan pelaporan pr ram perencanaan pembangunan daerah penyelenggaraan forum skpd .o3 penyusunan rancangan dan penetapan senja skpd .o3 review renstra skpd ail setahu kode rekening uraian sisa lebih kung peri,ibiayaan tahun berkenaaiti sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan sisa lebih kurang pembiayaan gelaran tahun berkenaan tu i. rupa buru,ly' mail setahu kode rekening uraian belanja mora!o1" belanja modal aset tetap lainnya pengadaan aset tetap renovasi p), bupati bur rfo dtrirlrt jd]vian kode rekening uraian ntr bagi hasil dari pajak air permukaan dara bagi hasil pajak dari provinsi dana bagi hasil pajak dari provinsi dana eii hasil pajak dari kabupaten dana bagi hasil pajak dari kabupaten .dana insentif daerah dana desa dd) dana otonomi khusus dana otonomi khusus bantuan kesan dari pro\rinci maluku pemerintah daerah lainnya bantuan keuangan dari provinsi bantuan keuangan dari provinsi. bantuan keuangan dari kabupaten bantuan keuangan dari (kabupaten bantuan kesan lan da.i kota bantuan keuangan dari kota setahu kode rekening program dan kegiatan sinkronisasi database simpeg dengan database penggajian penataan sistem ijin pen l gunakan gelar pembinaan dan pelestarian perkawinan penyusunan formasi nsd xr( pengangkatan dan pengambilan sumpah penataan administrasi dan pembinaan pegawai tidak tetap uji kompetensi jpt pratama, administrator dan pengawasteladan pj. bupati setahu kode uri'san pemerintahan daerah kecamatan filial kecamatan lorong guna kecamatan pena persela kecamatan caelata badan peran gulungan bencana daerah pengawasan o1. inspektorat perencanaan badan perencanaan pembangunan daerah keuangan o, badan pengelola keuangan dan aset daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah selaku skpd badan pengelola pendapatan daerah kepegawaian badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pi. bup arr vmy tfi setahu

menimbang mengingat bupati buru peraturan bupati buru nomor tahun teittaitg biaya penunjang operasional sekretaris daerah dengan kalimat thai{ yang maha tsa bt' ptr bi'r[i, bahwa mengingat sekretaris daerah mempunyai peran yang sangat strategie dalam membantu bupati membuat kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kembang nan dan pelayanan kemasyarakatan serta sebagai koordinator administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka kepadanya dapat diberikan biaya penunjang operasionunjang operasional;t undang nor,a ungi.:'(kembaran daerah kabupaten bum tahun ol2 nomor o5);nomor o9);(kembaran daerah kabupaten buru tahun ol3 nomor memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang biaya penunjang operasional sekretaris daerahpatiunsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, administrasi, organisasi dan tata laksana serta sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. biaya penunjang operasional adalah biaya yang diberikan kepada sekretaris daerah s"tiap hutan untuk menunjang kegiatan operasional guna peningkatan kinerja yang berkaitan dengan pelayanan dan koordinasi, integrasi sinkronisasi dan implikasi kiss). t2. l4. bab kedudukan sekretaris daerah sekretariat daerah merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh skor rorganisasi dan ?ata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan sebagai koordinator pengelolaan keuangankedudukan keuangan sekretaris daerah bagian kesatu gaji dan tunjangan sekretaris daerah diberikan gaji sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, penggajian pegawai negeri sipil dan tunjangan lainnya. t\jangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ini adalah seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. bagian kedua biaya penunjang operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris daerah disediakan biaya penunjang operasional. penetapan besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggungjawab sekretaris daerah serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada t2) dibayarkan setiap bulan terhitung januari ol4 sebagaimana tercantum dalam lampiran ii. biaya penunjang operasional dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pada dibebankan pada apbd kabupaten b"120l4 diundangkan namea pada tanggal pebruari ol4 4pernufenrs daerah i(kabupaten buru, abdul ai}'id souls berita daerah kabupaten buru tabiin 2ai4 no}ior (2t liimpirait peranti'rais btipatt biru nomor tahun tanggal pebruari 2aa tentang biaya penunjang operasional sekretaris daerah tugas dati e itsi r(koordinasi iiyttrast, iil kroasia,st arr stuplikast kesal ffi reports daerah program mil sasaran strategis india?or i(er.ta penerapan manajemen berbasis kinerja terwujudnya kualitas perencanaan daerah terwujudnya peningkatan penganggaran berbasis kinerja terwujudnya peningkatan kualitas pelaporan keuangan dokumen perencanaan daerah rencana kerja pemerintah daerah) dokumen anggaran peningkatan pelayanan publik tercapainya sistem perundang undangan bidang pelayanan publik terselenggaranya pelayanan satu pintu terciptanya sistem pemberian penghargaan dan sanksi terbangunnya gedung pelayanan terpadu satu pintu tersedianya jenis tentang tunjangan kerja penataan kelembagaan terwujudnya peningkatan kelembagaan yang efisien kajian tentang kelembagaan perda tentang kelembagaan peningkatan sumber daya manusia terwujudnya diklat yang menyeluruh terwujudnya peningkatan kualitas kontrak kinerja eselon ii, iii dan para camat terselenggaranya job order kajian tentang kebutuhan diklat dan dokumen rencana diklat kontrak kinerja prosedur pengadu.aan barang jasa terselenggaranya prosedur pengadaan barang jasa yang transparan perda pengelolaan barang daerah peraturan bupati tentang standar harga barang jasa peraturan rupa.ti tentang standar biaya umum peningkatan pengaduan masyarakat tercapainya pengawasan masyarakat pedoman pengaduan masyarakat sosialisasi jumlah dan kolonis dari program dan kegiatan unggulan utmpiraii perattirax bupati biru nomor tahun 2ol4 tanggal pebruari ol4 tentang biaya penunjang operasional sekretaris daerah biaya peti'iij atr operasioittal tiga days rtnrcsr k(x) rr) ina sr, nt? gr.* sr, tlr![r rail[relasi dan siupltt(a isi setiretarts daerah tiri.aii biji.an membantu bupati membuat kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah guna terwujudnya budaya kerja organisasi yang berbasis anggaran kinerja rp. o.o00. dua puluh juta rupiah)

bupati nati'ita provinsi kebuli\uan riau peraturan bt'pati natuna nomor tahi'it 2ol7 tentang tugas dan fuitcsi badai ptitgei,out perbatasan kabupattiit iyatuiya pengait kalimat ti'limit yaitu }asia esa menimbang bi'pati iyatuiya, bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten natuna nomor tahun ol4 tentang susunan organisasi dan tata kedua badan pengelola perbatasan kabupaten natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada badan\fungsi badan pengelola perbatasan kabupaten natuna. mengingatp.{raf'ioordiiita]run oo24 tentang perubahan atasl4 nomor tarrabahan lembaran negara republik indonesia nomor 5a9 o); undang undang nomor tahun oo8 tentang wil51fara ffi oordiitit$residen nomor tahun olo tentang badan nasional pengelola perbatasan; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 20ll tentang pedoman pembentukan badan pengelola perbatasan daerah berita negara republik indonesia tahun 20,; peraturan daerah kabupaten natuna nomor tahun ol4 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan pengelola perbatasan kabupaten natuna lembaran daerah kabupaten natuna tahun ol4 nomor t2. memutuskan: menetap kan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi badan pengelola,,a perbatasananatunanatuna. badan pengelola perbatasan adalah badan pengelola perbatasan kabupaten natuna. kepala badan adalah kepala badan pengelola perbatasan kabupaten natuna.irrserta dasar laut dan tanah didalamnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung dalamnyapengelolaan kawasan adalah suatu proses perencana eran, dan pengendalian sumber daya pengelola kawasan perbatasan yang meliputi kegiatan dalam pemberian dukungan dibidang pen srbatasan adalah daerah atau jalur pemisah unit unit politik negara);t batas wilayah negara, kawasan perbatasan berada kecamatan. kawasan perbatasan adalah wilayah daerah daerah tertentu yang telah disepakati sebagai jalur pemisah unit unit politik negara); wilayah pesisir adalah daerah peralihan ariana ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi didapat dan dilaut. masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang bertempat tinggal berdomisili kawasan perbatasan. l7. pemetaan adalah pemetaan kawasan perbatasan sesuai batas batas wilayah yang telat disepakati antara unit unit politik negara) yang bersangkutan. sumber daya pesisir adalah sumber daya hi, sumber daya noni; sumber daya buatan, dan jasa jasa lingkungan; sumber daya meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya noni meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan; dan jasa jasa linglinrngan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kekuatan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat wilayah pesisir. t\,gas pembantuan adalah petugas r'.ran republik indonesia. kerjasama antar daerah adalah kerjasama yang dilaporkan antara. (dua) daerah atau lebih yang berada dalam suatu wilayah negara). pira ffi office]{kawasan perbatasan negara). bab tugas dan fungsi badan pengelola,a perbatasan badan pengelola perbatasan sebagaimana dimaksud pad; menjaga dan memelihara tanda batas; melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan daerah dan atau pemerintah dengan pihak ketiga. badan pengelola perbatasan dalam melaksanakan wewenang mempunyai tugas: menetapkan keb[akan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan; melaksanakan koordinasi pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan. badan pengelola perbatasan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: pen5susunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; mengkoordinasikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; pengelolaan dan fasilitasi penegak rn, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara; \ inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan ?ratpen5susunan program dan pembangunan sarana dan kebijakan prasarana perhubungan dan sarana lainnya i(kawasan perbatasan; pen5susunan anggaran dan pengelolaan batas negara, kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritaswilayah negara dan kawasan perbatasan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi badan pengelola perbatasan terdiri dari: kepala badan; sekretariat, membawahi: sub bagian tata usaha; sub bagian keuangan; sub bagian perencanaan dan evaluasi. bidang pengelolaan batas wilayah negara, membawahi: sub bidang pengelolaan batas negara; sub bidang pengelolaan lintas batas negara. bidang pengelolaan potensi i(kawasan perbatasan, membawahi: sub bidang penataan ruang perbatasan; sub bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan. bidang pengelolaan infrastruktur i(kawasan perbatasan, membawahi: sub bidang infrastruktur fisik dan pemerintahan; sub bidang infrastuktur ekonomi dan sosial budaya. unit pelaksana teknis badan; kelompok jabatan fungsional. part ffi mn$iikhtisar jabatan menyelenggarakan urusan pemerintahan. kepala badan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan perbatasan, tugas dekonsentrasi dan has pembantuan yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan pembangunan wilayah perbatasan, dengan rincian tugas: men5rusun kebijakan umum urusan pengelolaan perbatasan berdasarkan visi dan misi pemerintah kabupaten natuna sebagai pedoman pelaksanaan tugas; memutuskan pelaksanaan rencana sasaran strategis pengelolaan perbatasan berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku lainnya sebagai acuan dalam pen5susunan program program dilinglnrngan badan pengelola perbatasari; mengkoordinasikan program program yang telah ditetapkan lingkungan badan pengelola perbatasan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksana rn tugas; mengendalikan seluruh pelaksanaan tugas program lingkungan badan pengelola perbatasan dengan melakukan pengawasan secara berkala agr pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi lingkungan badan pengelola perbatasan dengan mengadakan rapat pimpinan unit agar kegiatan berjalan efektif dan efisien; membina sumber daya manusia sdm) lingkungan badan pengelola perbatasan dengan memfasilitasi dan mengikut sertakan diklat sesuai dengan fungsi jabatan untuk menambah wawasan dan keterampilan sesuai has; melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan skpd unit terkait dalam rangka urusan perbatasan melalui rapat koordinasi untuk bekerjasama perbatasan; pelaksanaan pengelolaan melaksanakan kebijakan teknis; mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan badan pengelola perbatas; men rusun laporan pelaksanaan tugas lingkungan badan pengelola perbatasan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas badan pengelola perbatasan; melaksanakan hdibidang pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir dan kerjasama sebagai bahan pelaksanaan tugas; perumusan kebijakan teknismengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan dibidang pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir dan kerjasama berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; pengendalian kegiatanpembinaan dan pengawasanpada kabupaten; pemberian rekomendasi untuk perijinan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir dan kerjasama berdasarkan peraturan pemenang undangan yang berlatar; pemberian sarana dan pertimbangan kepada bupati berkenaan dengan kebijakan dibidang pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir dan kerjasama antar daerah; penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadapberdasarkan program kerja yang ditetapkan; pelaksanaan tugas dekonsentrasi, dan tugas lainnya dibidang pengelolaan kawasan perbatasan wilayah pesisir dan kerjasama antar daerah yang diserahkan oleh bupati. bagan kedua sekretariat sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki ikhtisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam melqrusun program dan melaksanakan pengelolaan urusan.n perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, serta membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan tugas badan pengelola perbatasan. raf i{oordiiia$i (2t sekretariat mempunyai tugas untuk memimpin, merumuskan progr rkesekretariatan untuk mendukung pelaksanaan tugas tugas bidang; sekretariat memiliki uraian tugas meliputi: merumkesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; men rusun rencana operasional linglnrngan sekretariattugas kepada sub bagian lingkungan sekretariatlarffi oor dtlrtsl ffi ets$mti isi$besi melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait dalam pengelolaan kesekretariatan sesuai dengan kebijakan pimpinan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; men5rusun konsep rencana pelaksanaan perencanaan dan evaluasi5rusun konsep rencana pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran badan pengelola perbatasan dan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik; men5rusun konsep rencana pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum sesuai dengan jumlah pegawai yang ada dan kondisi perkantoran serta ketenaran yang berlaku aff penyelenggaraan kepegawaian dan pengelolaan perkantoran dapat berjalan dengan baik; men5rusun bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pengelolaan sekretariatsekretariatalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: pen5susunan rencana kedua lingkungan sekretariat; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pen5susunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset; pengawasan.n terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan sekretariat; mengkoordinasikan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan badan pengelola perbatasan; penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi dilingkungan badan pengelola perbatasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, usaha ulf,m, organisasi dan tatalaksana lingkungan badan pengelola perbatasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan berkenaan dengan has dan fungsi dibidang kesekretariatan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan badan pengelola perbatasan; pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh kepala badan sesuai dengan peraturan penendang undangan. sekretariat terdiri dari: sub bagian tata usaha; sub bagian keruangan; sub bagian perencanaan dan evaluasi. tiap administrasi umum, dan administrasi kepegawaian, pengembangan sdm, organisasi serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan diary berlaku agar terlaksananya dukungan kesekretariatan badan pengelola perbatasan; rafi(oo rpl! sub bagian tata usaha memiliki uraian tugas meliputi: merencanakan kegiatan sub bagian tata usahaagi tugas kepada tawar; membimbing pelaksanaan tugas bawahan u1a pelaksanaan administrasi ketatausahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan dapat men5rusun rencana pelaksanaan administrasi ketatausahaan badan pengelola perbatasan; melaksanakan pemantauan kegiatan administrasiadministrasiota3l menganalisa pelaporan kegiatan tata usahn5rbagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas mempersiapkan bahan pengendalian, p perbendaharaan, pengelolaan administrasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. sub bagian keuangan memiliki uraian tugas meliputier; membimbingbadan pengelola perbatasan kabupaten natuna; melaksanakan pemantauan segi start ped^administrasi keuda masa mendatang; men5namevaluasinyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengar peraturan yang berlaku. sub bagian perencanaan dan evaluasi memilik uraian tugas meliputi: merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasiparafkoorb iil isi kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan evaluasi; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi setiap saat sesuai dengan hperencanaan dan evaluasi5rusun rn rencana pelaksanaan perencanaan dan evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan agar pimpinan dapat men rusun rencana pelaksanaan perencanaan dan evaluasi; melaksanakan pemantauan kegiatan perencanaan dan evaluasirencanaan dan evaluasilaporan kegiatan perencanaan dan evaluasperencana; para tibi men rusun laporan pelaksanaan tugas lingkungan sub bagian perencanabatas wilayah negara bidang pengelolaan batas wilayah negarabatas wilayah negara untuk meningkatkan pengelolaan serta pemanfaatan kawasan perbatasan; l2l bidang pengelolaan batas tffilayah negarabidang pengelolaan batas wilayah negara sebagai pedoman pelaksanaan tugas; parafkoordinisi segsymboera} rsssf eil men rusun rencana operasional lingkungan bidang pengelolaan batas wilayah negarahas; mendistribusikan tugas kepada sub bidang lingkungan bidang pengelolaan batas wilayah negarabatas wilayah negara sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlalbidang pengelolaan batas wilayah negaradua dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan batas wilayah negara sesuai dengan kebijakan pimpinan aff pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; men5rusun konsep rencana pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negarapanlrroo eg!! men5rusun konsep rencana pelaksanaan pengelolaan lintas batasbatas wilayah negara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlallarngan bidang pengelolaan batas wilayah negarae.na yang akan datang; membuat laporan pelaksanaan tugas lingkungan bidang pengelolaan batas wilayah negarabatas wilayah negara dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: pen5susunan rencana kerja dan pelaporan program dan kegiatan dalam pengelolaan batas negara dan lintas batas negara; pelaksanaan tugas mengkoordinasikan kegiatan dalam pengelolaan batas negara dan lintas batas negara; pelaksanaan dukungan kerjasama perbatasan daerah kabupatenkota wilayah provinsi; mengkoordinasikan dan fasilitasi tugas dan fungsi bidang pengelolaan batas wilayah negara; pembinaan dan pengawasan bidang pengelolaan batas wilayah negarabatas wilayah negara; pelaksanaan tugas lain dibidang pengelolaan batas wilayah negara yang diserahkan oleh kepala badan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bidang pengelolaan batas wilayah negara terdiri dari: sub bidang pengelolaan batas negara; sub bidang pengelolaan lintas batas negarabatas wilayah negara. sub bidang pengelolaan batas negara sebagaimana dimaksud dalam huntpengelolaan batas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2t pira from roll asl shah$daerah lss ell [a. sub bidang pengelolaan batas negara memiliki uraian tugas meliputi: merencanakan kegiatan sub bidang pengelolaan batas negara berdasarkan rencana operasional bidang pengelolaan batas negara dan ketentuan yang berlaku sebagi pedoman dalam pelaksana<has sub bidang pengelolaan batas negara; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bidang pengelolaanyusuncul rencana pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, laut dan udaramelaksanakanpemantauankegiatanpengelolaan batas negara wilayah darat, laut d'an udbatas negara wilayah darat, laut dan udara dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang para koro isipass sub bidang pengelolaan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai juga.s memimpin dan melaksanakan has mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lintas batas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku; sub bidang pengelolaan lintas batas negara memiliki uraian tugas meliputi: merencanakan kegiatan sub bidang pengelolaan lintas batas negara berdasarkan ren rna operasional bidang pengelolaan batas negara dan ketentuan yang berlatar sebaglintas batas negara; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bidang pengelolaan lintas gar pimpinan dapat men5rusun ren u1a pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara; melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan lintas batas neglintas batas negarlintasob' mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkungan sub bidang pengelolaan lintasempat bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas untuk memimpin, memutpotensi kawasan perbatasan untuk meningkatkan pengelolaan serta pemanfaatan kawasan perbatasan; bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasankabupaten warna bidang pengelolaan potensipotensi kawasan perbatasanhas kepada sub bidang linglnrngan bidang pengelolaan potensipotensi kawasan perbatashas; menyela pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidang pengelolaan potensipotensingelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan sasaran strategis badan pengelola perbatasan kabupaten natuna dan ketentuan pfl rafkoon dfi asi yang berlaku agar memudahkan pimpinan dalam pengambilan kebijakan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan sasaran strategis pemerintah pr.sat dan pemerintahpotensi kawasan perbatasanpotensi kawasan perbatasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan has hpotensipotensi kawasan perbatasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: pen5susunan rencana kerja, pelaporan program dan kegiatan dibidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan; penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan; pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan perbatasan(kabupaten natuna sebagai dasar untuk penataan ruang kawasan perbatasan; mengkoordinasikan dan fasilitasi has dan fungsi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan; pembinaan dan pengawasanpotensi kawasan perbatasan; pelaksanaan tugas lain dibidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan yang diserahkan oleh kepala badan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan terdiri dari: sub bidang penataan ruang asrama$ perbatasan; sub bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasanpotensi kawasan perbatasan. ob' partai{koordinasi sub bidang penataan ruang ern kebijakan teknis penataan ruang l(kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan yang berlaku; sub bidang penataan ruang i(kawasan perbatasan memiliki uraian tugas meliputi: mereka anakan kegiatan sub bidang penataan ruangtaan ruang kawasan perbatasan; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bidang penataan ruangataan ruanglaksanakan pemantauan kegiatan penataan ruangataan ruang kawasan perbatasataan ruang kawasan perbatasataan ruangataan ruang kawasan perbatasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang pertanggungjawaban dan berlaku untuk ren u"tpengelolaan potensian parafkoordi}i if, kebijakan teknis pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan yang berlaku; sub bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan memiliki uraian meliputi: merencanakan kegiatan sub bidang pengelolaan potensi kawasanpotensi kawasan perbatasan; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bidang pengelolaan potensinyiapkan batuan pen susunan rence.na pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat dan lautpotensi kawasan perbatasan; melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan potensipotensi kawasan perbatasan darat dan lautpotensi i(kawasan perbatasan darat dan laut sesuai dengan perata:ran yang berlaku urrhrpotensilimapengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan; bidang pengelolaan infrastruktur l(kawasan perbatasan memiliki uraian tugas meliputi: merufitinfrastrukturinfrastruktur kawasan perbatasan tugas; mendistribusikan tugas kepada sub bidang lingkungan bidang pengelolaan infrastuktur(2t memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku aff tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; menyela pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidang pengelolaan infrastrukturinfrastrukturmbangunan infrastruktur fisik dan pemerintahan kawasan perbatasan sesuai dengan sasaran strategis badan pengelola perbatasan l(konsep rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan sasaran strategis badan pengelola perbatasan dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pimpinan dalam pengambilan kebijakan; men5namun bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pengelolaan infrastmkhrr kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlalu untuk bahan peta.taminfrastruktur kawasan perbatinfrastrukturinfrastruktur kawasan perbatasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: mengkoordinasikan pen susunan rencana kerja bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas sub bidang infrastruktur fisik dan pemerintahan dan sub bidang infrastruktur ekonomi dan sosial budaya; perumusan rencana aksi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan yang meliputi bidang fisik, pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan pusat kegiatan strategis nasional pks) dan lokasi prioritas iokpri) sebagaimana yang telah ditetapkan; p$rafkoordinasi; pelaksanaan tugas lain dibidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan yang diserahkan oleh kepala bada sesuai dengan peraturan perundang undangan. bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan terdiri dari: sub bidang lnfrastnrlrhrr fisik dan pemerintahan; sub bidang infrastuktur ekonomi dan sosial budaya. tiap tiap sub bidang dipimpin oleh skor r. sub bidang infrastruktur fisik dan pemerintahaninfrastruktur fisik dan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku; sub bidang infrastruktur fisik dan pemerintahan memiliki uraian tugas meliputi: merencanakan kegiatan sub bidang infrastruktur fisik dan pemerintahan berdasarkan rencana operasional bidang pengelolaan infrastruktur i(kawasan perbatasan dan ketenarfisik dan pemerintahan; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bidang infrastmkhrr fisik dan pemerintlarngan sub bidang infrastruktur fisik dan pemerintahmbangunan infrastruktur fisik dan pemerintahanpelaksana j<afi pemantauan kegiatan infrastruktur fisik dan pemerintahmbangunan infrastruktur fisik dan pemerintahplant hoo rorlrf,$t ssmsmnnmffii menganalisa pelaporan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dan pemerintfisik dan pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinda dimasa mendatang; men rusun laporan pelaksanaan tugas lingkungan sub bidang infrastruktur fisik dan pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang pertanggungjawaban berlaku untukinfrastruktur ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan has mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis; sub bidang infrastrutctrry ekonomi dan sosial budaya memiliki uraian tugas meliputi: mereka ulasan kegiatan sub bidang infrastuktur ekonomi dan sosial budaya berdasarkan rencana operasional bidang p^staf koo rqu pengelolaan batas negaraekonomi dan sosial budaya; membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bidang infrastmkhr ekonomi dan sosial budayinfrastmkflrr ekonomi dan sosial budayff pimpinan dapat men5rusun rencana pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara; melaksanakan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial budaylaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial budayekonomi dan sosial)rusun laporan pelaksanaan tugas lingkungan sub bidang infrastruktur ekonomi dan sosialb kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf pada badan pengelola perbatasan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. kelompok jabatan fungsional menurut jenis dan perpanjangan dan jabatan fungsional diatur dengan peraturan dan penendang undangan. saraf koin dn& tlii.b; sekretaris pada badan pengelola perbatasan merupakan jabatan struktural eselon iii.a; kepala bidang pada badan pengelola memakan jabatan struktural eselon iii.b; kepala sub bagian, kepala sub bidang unit pelaksana teknis badan pengelola merupakan jabatan struktural eselon iv.a; perbatasan dan kepala perbatasan kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon iv.b. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri style yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan undangan; sekretaris, kepala bidang kepala sub bagian, kepala sub bidang dan kepala unit pelaksana teknis badan pengelola perbatasan serta kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh bupati atauparafkoord iil asi bab vii tata ker.ia kepala badandalam lingkungan organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing masing. kepala badan;dibawahnya; kepala badan wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan held<nis dan atau keterangan tentang tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah; kepala badan wajib menyampaikan laporan ddalam melaksanakan tugasnya setiap kepala badan w4has masing masing. bab viii pembiayaandaerah apbd) kabupaten natuna; biayanegara apbn) dan atau apbd provinsi kepulauan riau; pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada badan pengelola perbatasan dilakukan secara terpisah dari anggaran pendapatan belanja daerah. bab ketentuan peralihan dengan ditetapkan peraturan bupati ini, maka peraturan bupati natuna nomor tahun ol2 tentang t\.gas dan f'fungsi badan pengelola perbatasan kabupaten natuna. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab ketentuan penutup peraturan bupati natditetapkan rantai pada tangga! ttlorua{t flat itattiita, diundangkan rantai pada tanggal ttbruart p7t sekretaris dat.rain i(abi'patent i[att'i[a, berita dataid abt'patent itattiita tahi'ii 2oit motor aft koordinat{asi

salinan bupati hulu sungai utara provinsi kalimantan selatan peraturan daerah hulu sungai utara nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utara,dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu ditingkatkan peranan pejabat penyidik pegawai negeri sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, bahwsudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehinggaerda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipilmpan sesi kalinya wars skala bagi kum, fa (se tra (c perda kab.hsu tahun a.a ttg penyidik pegawai negeri sipil gs. prs h. sofia syahrini, denga pembina tingkat (iv b) nip. penjelasan atas rancangan peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil umum dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah mempunyai dampak yang luas bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta penegakan kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. pembangunan daerah khususnya kabupaten hulu sungai utara merupakan bagian integral dari pembangunan nasionalaspek bidang antara lain, pembangunan dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. dalam situasi yang berkembang saat ini pembangunan bidang hukum kabupaten hulu sungai utara telah mendapat perhatian pemerintah daerah dan masyarakat untuk dijadikan sebagai panglimakabupaten hulu sungai utarakabupaten hulu sungai utarakabupaten hulu sungai utara tentang penyidik pegawai negeri sipil. ii. demi cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas yang dimaksud dengan uang insentif adalah berupa tambahan penghasilan bagi ppn daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas huruf cukuperda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipil pidana ringan (piring) dengan ancaman hukuman paling lama (tiga) bulan.no11 ttenyidik pegawai negeri sipil kepala daerah yang selanjutnya disebut bupati adalah bupatipolisi pamong praja dan pemadam kebakaran atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut satpol pp, adalah perangkat daerah kabupaten hulu sungai utara yang melaksanakan tugas dan fungsiperda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipilskpd yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh kepala satpoldiberikan kewenangandan berkoordinasi dengan penyidik polri. perda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipilpol ppbupati:: membuat laporan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui kepala satpol:perda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipiladtahun, pangkat serendah rendahnyaerja pegawai skpperda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipil usulan:perda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipilperda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipil:perda kab.hsu tahun ttg penyidik pegawai negeri sipil

rechtsregel jurnal ilmu hukum vol desember p issn e issn raih relevansi al wala' dalam membela nilai nilai kemanusiaan perbudakan amin songgirin fakultas hukum universitas pulang email received: revised: accepted: des abstract al wala adalah peristilahan yang dipergunakan untuk menyebutkan seseorang yang memerdekakan hamba sahaya (budak), merupakan satu sebab orang mendapatkan warisan. persoalan kemerdekaan hamba sahaya sebagai suatu sebab mendapat warisan hampir tidak diperhitungkan lagi dalam realitas kehidupan saat ini, hanya terbatas dalam perbincangan akademik saja tidak menembus kepada nilai nilai sosial. karena persoalannya tertumpu pada kenyataan, bahwa perbudakan sudah selesai. namun bila memandang wala' kepada substansi yang ingin disampaikan, sesungguhnya dalam sistem pewarisan islam salah satu visinya adalah penghapusan perbudakan dengan jalan persaudaraan (makkah). mengapa demikian? karena dalam kemerdekaan hamba sahaya (a wa antara dua orang menjadi saudara. apabila seorang budak dimerdekakan dan tidak mempunyai keturunan bisa mewariskan hartanya. inilah nilai: nilai sosial yang ingin diangkat, agar hartawan dengan kekuatannya bisa menyelesaikan persoalan perbudakan. bila memandang terhadap nilai hak waris , rasanya mustahil saat ini wala' mendapatkan haknya. tetapi bila memandang nilai sosial , maka makin banyak jiwa jiwa dimerdekakan dari sistem perbudakan. kata kunci al wala, hamba sahaya, waris islam, hukum waris, perbudakan modern. abstract al wala the term for calling some one above slave. this one cause inheritance. the issue slave liberation hardly discussed again the reality life. perhaps, limited academic discussed not addressed social values. because the issue rests the fact that slavery finished. but when looking vision wala, the purpose the inheritance islam the abolition slavery and its forms brotherhood. why? for slavery two relevansi al wala' dalam people more became brothers. when slave freed, and has heir, than wala his heir. this the social values conveyed, that the rich can solve the problem slavery. when look just for profit heir values, currently impossible. but look terms social values, many people can saved from the slavery system. kata kunci slavery, modern slavery, inheritance law, islamic inheritance law, al wala, pendahuluan jauh sebelum islam datang, sistem pembagian waris sudah ada sesuai dengan perkembangan budaya manusia.!: pada masa jahiliyah misalnya, meski pada dasarnya ditetapkan oleh sebab kelahiran, hubungan persaudaraan klan bisa juga didapatkan oleh seseorang dengan cara ikut makan bersama atau meminum beberapa tetes darah dari klan tertentu. herodotus menceritakan adanya ritual penobatan kuno ini. jika seorang budak dibebaskan, sering berusaha menjaga hubungan keluarga mantan majikannya, sehingga menjadi karibnya (igawa). seorang pendatang bisa mendapatkan hubungan semacam itu dan disebut sebagai seorang yang dilindungi (dahi).? setelah islam datang dan mencapai kesempurnaannya, maka sebab seseorang mendapatkan warisan ada tiga? nasabah: pada masa jahiliyah, system pembagian waris lebih ditekankan kepada kaum laki laki, yang kuat dan mampu menjaga bilahnya, atau yang mereka yang bisa angkat senjata untuk berperang. lihat father rahman, a mu waris, bandung: pt. al ma'arif, cet. ke ii, hlm. pada halaman juga dijelaskan, bahwa kaum yunani dan romawi kuno lebih memilih satu ahli waris yang terpilih saja, sedangkan dalam praktik kaum yahudi dan romawi tidak memberikan hak waris kepada suhu! (garis ayah atas). philip http, history the arab, edisi terjemahan) jakarta: serambi ilmu semesta, hlm. dalam buku kompilasi hukum islam sebab mendapatkan warisan ada dua saja, yaitu sebab pernikahan dan sebab nasab atau keturunan. lihat anonymous. kompilasi hukum islam buku tentang pewarisan. jakarta. dalam kitab al high al makassar, karangan muhammad sayyid awi. sayyid awi muhammad, a high al makassar, cairo: darul kutub, hlm. namun dalam beberapa kitab kitab waris klasik tetap mencantumkan wala sebagai salah satu sebab mendapatkan waris. lihat aid al khudrawi muhammad, ar raid al ilmi al arai madinah munawwarah: maktaba daru at tua sayyid ahmad ibnu yusuf ibnu ahmad al andal, amin songgirin praktik perbudakan dalam islam perbudakan dalam islam berkembang pesat zaman kekhalifahan dengan mewarisi tradisi negara negara sebelumnya yang berasal dari mesir, yunani, romawi, dan persia yang sudah ada sejak sebelum tahun masehi. hal ini sebagaimana dijelaskan oleh philip http yang menyatakan bahwa pada saat itu hampir semua para pembantu yang ada masa kekhalifahan adalah budak yang direkrut secara paksa dari kalangan nonmuslim, baik yang ditawan pada masa perang atau dibeli pada masa damai. beberapa diantaranya adalah negro, dan ada juga orang kulit putih dan turki. budak berkulit putih (mamluk) kebanyakan berkebangsaan yunani, slavia, armenia dan berber. budak budak yang bekerja keputren adalah laki laki yang dikebiri (krishnan). budak budak lainnya yang juga dikebiri, yang dikenal dengan sebutan hilman, menjadi kesayangan para tuannya, mengenakan busana yang mahal dan menarik, dan sering berhias dan mengharumkan tubuh mereka mirip perempuan. disinilah islam tidak menutup nutupi persoalan tentang adanya perbudakan tersebut, bahkan hal ini juga diatur pergaulannya dalam beberapa dalam al @ gur'an. dalam praktik perbudakan perspektif islam tidak dapat dilepaskan dari sosok nabi muhammad saw. sebagai pembawa pesan ilahi dan penjelas yang terdapat dalam al @ur'an. muhammad saw. adalah suri tauladan dalam menyikapi persoalan perbudakan. meskipun lahir tahun masehi atau tertinggal tahun lebih dibandingkan masa kejayaan kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak. philip http, terj. yasin dan riyadi. history the arabs, jakarta: pt. serambi ilmu semesta, hlm. relevansi al wala' dalam perbudakan, beliau terbukti telah mengulangi kesuksesan nabi musa yang membebaskan orang orang yahudi dari perbudakan firaun sebagaimana dirayakan dalam pesta passover hari raya paskah yahudi, dan dikisahkan dalam kitab keluaran namun apa yang dilakukan muhammad saw. jauh lebih persuasif dan universal jika dibandingkan nabi musa yang terlebih dahulu telah memberikan tekanan kepada tuan tuan mereka termasuk firaun untuk membebaskan orang orang yahudi. termasuk golongan yang dibebaskan oleh nabi musa pada saat itu hanyalah golongan yahudi saja dan berbeda dengan muhammad saw. muhammad saw. telah melewati batas lingkup sosial masyarakat dan negara yang ada pada saat itu. diantara golongan budak yang telah dimerdekakan oleh muhammad saw adalah orang orang arab sendiri, afrika, persia dan bangsa bangsa lainnya ketika itu. bahwa budak yang dimerdekakan muhammad saw. sebagian berasal dari pemberian orang lain, sebagian beliau beli sendiri, dan sebagian kecil yang dibawa oleh isteri beliau. sehingga menurut riw, waktu nabi saw hampir wafat, beliau telah memerdekakan empat puluh orang budak. menawar khalil, kelengkapan tarikh nabi muhammad saw, jakarta: gema insani press, hlm. antara budak yang dibebaskan muhammad saw., sebagai berikut: zaid bin harits (bekas budak hadiah yang telah diangkat sebagai anak), salah bin zaid, tautan bin muhammad, abu rafi' alam), syarat, ramah, ndby, jazz ubuy, daerah bin abi daerah, ma'bur al @thy, abu muwaihibah, sarinah, kisah, allah, ibadah, human, hunian, sandar, wahid, asia, abu wahid, @asam, hati, usaid bin abdul hifa, zaid bin mula, sa'id bin aid, abdullah bin alam, khayalan, kirab, muhammad bin abdurrahman, abu makhluk, nafi' bin said, luhak, abu @bilah, abul just, salman al warisi, ruwiki', huruf, syam'un bin zaid, abu salma, abu ibadah, maimun, abu agatha, abu hindu, abu ialah, ummu aman barakah), ummu rafi', ummah, sirip (saudara perempuan maria al @ibthiyah), radha, hadiah, ummu shahih, khudairah, ummu daerah, maimun binti asia, ummu asasi, ranah, basanya, raisyahah, dan maimun binti basah. amin songgirin muhammad juga telah menginspirasi orang orang muslim lainnya untuk melakukan apa yang telah dilakukannya. semisal abu bakar (khalifah pertama dan sahabat nabi) yang telah membebaskan abu fukaifah, amir bin fuhairah, kabilah dan bilal bin ramah, seorang budak dari negeri habasyah yang kelak akan menjadi seorang muazin terkenal dalam sejarah islam. selain itu ada juga utsman bin affan (khalifah ketiga dan sahabat nabi) yang dalam buku fikih sirah ditulis lutfi fathullah menyebutkan bahwa tercatat tidak satu pun shalat jum'at yang melewati sejak aku memeluk islam, kecuali aku pasti memerdekakan seorang budak hari itu. kalaupun aku sedang mengalami sesuatu pada hari jum'at tersebut, aku pasti memerdekakan budak setelah hari itu.? ajaran islam mengatur dengan adil dalam perlakuannya dan agar setiap hamba sahaya dibebaskan. dalam persoalan ibadah untuk membebaskan seorang budak jika melakukan hubungan jima' siang hari pada bulan ramadhan, bihar kepada isteri sendiri, nazar dan sumpah yang tak terpenuhi, pembunuhan yang disengaja dan lain lain. firman allah swt. dalam alquran surah an nisa dalam menyikapi para budak ajaran islam juga mengatur dengan ketat, dan bahkan dikaitkan dengan lutfilm. dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena bersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena bersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyatyat turut untuk penerimaan taubat dari allah. dan adalah allah maha mengetahui lagi maha bijaksana . relevansi al wala' dalam yang harus dipertanggungjawabkan kehidupan akhir kelak. mereka para budak harus diberlakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang, tidak memberikan beban berlebih dan diberikan makanan yang sama dengan tuannya. lebih dari itu, mereka harus diangkat derajatnya, diberlakukan selayaknya saudara.? urgensi wala dalam pembebasan perbudakan pengertian wala secara bahasa a mi lku' kepemilikan al @urban dekat al warabala' sanak keluarga family karib al nusra pertolongan al mahabbah kasih sayang. wala adalah kata benda bentukan dari kata kerja (wala yuwaliwala), artinya adalah mendekati dan mencintai (al @uru al mahabbah). dari sini muncul kata wali artinya adalah teman dekat antony dari lawan atau musuh. sedangkan secara istilah adalah ushubatun sababuha niat al mu'tiga 'ala ragigihi al itsi sesungguhnya orang yang memiliki budak, kemudian memerdekakan budak tersebut menjadi orang yang merdeka atau bebas kemudian budak tersebut mati meninggalkan harta, tanpa meninggalkan ahli waris kecuali bertakwalah kalian kepada allah dan perhatikanlah budak budak yang kalian miliki shahih jami' budak memiliki hak makan lauk dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebani pekerjaan yang diluar kemampuannya. shahih jami mereka (para budak) adalah saudara dan pembantu kalian yang allah jadikan bawah kekuasaan kalian, maka barang siapa yang memiliki saudara yang ada dibawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikan kepada saudaranya makanan seperti yang makan, pakaian seperti yang pakai. dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, hendaklah kamu membantu mereka. shahih, dirikan oleh bukhari dan iv juga terdapat dalam abdul murad muslim abu daud kirmizi ibnu majalah bahagia viii dan ahmad dan dari abu dar radhiyallahu anhu) kamus al ma'any, mu'jam al was online. juga terdapat terdapat dalam o.s. al bayaran: allah pelindung orang orang yang beriman. o.s. maryam wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. sesungguhnya setan itu durhaka kepada rabb yang maha pemurah. wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa adab dari rabb yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan. amin songgirin orang yang kemerdekaannya (tuannya), maka dia menjadi pewaris tunggal baik laki laki atau perempuan.? dalam beberapa hadis seorang yang memerdekakan budak akan mendapatkan warisan, dengan catatan: tidak ada dawil murid), dan dawil hibah' wali atau wala berhak mendapatkan waris dari orang yang dijadikannya berdasarkan hadis rasulullah saw. dan ijma' ulama. wali yang berhak mendapatkan warisan ada tiga macam, yaitu wali atas budak (wala al adalah) sehingga mewarisi dari budaknya, wali penolong (wala al masalah munashirah) sehingga mewarisi dari orang yang ada hubungan persahabatan perjanjian, dan wali pemerintah (wala al imamah) sehingga mewarisi orang yang tidak memiliki pewaris.? tetapi jauh dari mendapatkan hak waris, maka perintah untuk kemerdekaan budak lebih ditekankan dalam islam. hal ini dapat dilihat dalam beberapa nash al quran maupun hadis. sebagaimana islam juga memberikan motivasi yang kuat kepada para pengikutnya untuk membebaskan para budak yang mereka miliki, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits yang artinya siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka . kirmizi) nama al wala liman a'tiga sesungguhnya wali itu adalah yang memerdekakan hamba sahaya h.r. bukhari dan muslim). lihat bagian kurikulum kulliyatul mw'allimin al islamiyah kmi) pondok harus salam, ilmu al afraid: muara at ular al shaft at ali ponorogo: tri murti press, hlm. dawil murid adalah ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya dalam al our'an dan hadis secara jelas yang masuk dalam bagian dan dawil sahabat adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan besarannya, tetapi mendapatkan sisa harta waris, dengan ketentuan mendapatkan seluruh harta waris, jika tidak ada ahli waris, mendapatkan sedikit banyaknya sesuai dengan banyak sedikitnya dawil murid, tidak mendapatkan harta waris sama sekali karena terhalang atau harta habis dibagi. relevansi al wala' dalam hadis dan yang mendorong untuk membebaskan budak cukup banyak. tidak ada perbuatan baik yang lebih besar dari pada membebaskan seorang muslim dari perbudakan. karena dengan kemerdekaan dirinya sempurnakan derajat kemanusiaan yang miliki setelah dahulunya berstatus seperti hewan. dalam al @uran, beberapa menjelaskan tentang kemerdekaan budak. al kaidah: hukuman melanggar sumpah pilihan salah satunya adalah memerdekakan budak. allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah: sumpah yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah sumpah bila kamu bersumpah (dan kamu langgar), dan jagalah sumpah. demikianlah allah menerangkan kepadamu hukum hukum nya agar kamu bersyukur (kepada nya). al mulailah: hukuman bagi orang yang menyihir istri, maka hukuman pilihannya adalah memerdekakan budak. orang orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. al balad: memerdekakan hamba sahaya merupakan persoalan yang berat untuk dilakukan, sehingga kemerdekaannya perbuatan luhur. yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, amin songgirin an nisa: memerdekakan budak karena sebab pembunuhan yang salah (tidak sengaja membunuh). dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena bersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena bersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diaa'turut untuk penerimaan taubat dari pada allah. dan adalah allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. hakikatnya memerdekakan budak (wa a) sebagai bagian ibadah muta'inilah (ibadah sosial) bagi setiap muslim. bukan semata untuk mendapatkan bagian waris saja, melainkan untuk mewujudkan tujuan hukum islam 'a high an nafs' memelihara jiwa. islam sebagai agama yang bersifat universal dan sesuai dengan perkembangan zaman tidak memungkiri dan menutup nutupi adanya perbudakan masa lampau dan masa yang akan datang dengan berbagai bentuknya. namun sisi lain, islam juga telah menentukan sikap yang sangat persuasif untuk menentang segala bentuk perbudakan dan mendukung segala bentuk pembebasan atau kemerdekaan perbudakan. kesimpulan perbudakan sudah ada ribuan tahun silam, dalam perjalanan tradisi agama agama dunia sebelum kelahiran nabi muhammad saw. bahkan kedatangan muhammad saw. sebagai akhir dari zaman perbudakan. banyak tokoh setelah nubuwahnya bangkit dan melawan perbudakan, semisal era modern muncul nama relevansi al wala' dalam malcolm little el hajj malik el shabazz martin luther king dan nelson mandela yang pada masanya yang telah berjuang atas nama kemerdekaan manusia dari perbudakan. dalam hukum waris islam, pembebasan perbudakan dimasukkan dalam sebab seorang mendapatkan hak waris yang disebut wala. ini bukan karena sebab, karena misi yang sesungguhnya adalah penghapusan perbudakan muka bumi. banyak dalil al gurun dan hadis membicarakan tentang perbudakan, dari pengaturan secara ketat praktik perbudakan, sampai kepada kewajiban kewajiban memerdekakan status mereka, sehingga derajatnya sama dengan orang yang merdeka, bahkan bisa melampauinya. persoalan sistem perbudakan dalam setiap masanya akan selalu ada dengan bentuk dan praktik yang berbeda. maka wala sebagai bagian dari memerdekakan hamba sahaya masih relevan, baik itu secara personal, kelompok maupun negara sebagai pembebasan. saran agar dimasukkannya wala sebagai salah satu sebab mendapatkan warisan dalam kompilasi hukum islam khi), karena subtansi dalam hal ini adalah persaudaraan sesama manusia (khususnya muslim) dalam upaya membebaskan praktik perbudakan yang sudah ada sepanjang masa. amin songgirin daftar pustaka buku abdullah ibnu baz, abdul aziz, matan ar hahbiyyah al imam ar: rahim al award aliyah al malah al: far iyyah, riya, makkah: az abadi, imam, ringkasan shahih al bukhari, bandung: mizan pustaka. barclays, william, pemahaman al kitab setiap hari: surat yakobus dan jakarta: gunung mulia, berkhof, hendrik, sejarah gereja, jakarta: gunung mulia, can, jean, (sebagaimana dikutip henry nurani), tindak pidana perdagangan orang, jakarta: sinar grafika, khalil, menawar, kelengkapan tarikh nabi muhammad saw, jakarta: gema insani press,martasudjita, pelayanan yang murah hati. yogyakarta paniscus. farhana, aspek hukum perdagangan orang indonesia, jakarta: sinar grafika,adi yasin, ahmad. meraih dahsyatnya ikhlas, jakarta: agro media pustaka. henry nurani, tindak pidana perdagangan orang, jakarta sinar grafika, hull, endang, gavin jones, pelacuran indonesia, jakarta: pustaka sinar harapan, cet. ke jabar al jasa'iri, syaikh abu bakar, minhaj muslim, beirut darul bayan, cet. kel. http, philip, history the arab, edisi terjemahan) jakarta: serambi ilmu semesta, kamus al ma'any, muram al was onlinel. miller, stephen, users guide bible, yogyakarta: paniscus, relevansi al wala' dalam tolong, lex j., metode penelitian kualitatif (edisi revisi), bandung: remaja rosdakarya, muhammad, aid al khudrawi, ar kaid aalllmi al arai madinah munawwarah: maktaba daru at tua rahman, father, ilmu waris, bandung: pt. al ma'arif, cet. ke il. sayyid awi, muhammad. sayyid awi muhammad, al high al makassar, cairo: darul kutub, syafaat, achmad, dagang manusia, jakarta: appear pustaka utama, cet. ke. thosibo, anwar, historiografi perbudakan sejarah perbudakan sulawesi selatan abad xix. magelang indonesia tera. usman, husain, metodologi penelitian sosial, bandung: bumi aksara, hlm. yusuf ibnu ahmad al andal, sayyid ahmad ibnu, yaitu at: alih bidi ilmi al arai beirut libanon: daru uga an wajah, undang undang anonymous. kompilasi hukum islam buku tentang pewarisan. jakarta. artikel dan website modern, perbudakan modern pengemis hingga budak seks amin songgirin karena faktor keturunan salafiyah: sebab pernikahan salafiyah: sebab memerdekakan hamba sahaya. sesungguhnya ada hal menarik pada sebab mendapat warisan dalam sistem hukum waris islam, yaitu karena adanya hubungan kemanusiaan memerdekakan hamba sahaya budak . sesungguhnya pada era kekinian, perbudakan masih dapat ditemukan. misalnya indonesia, beberapa tahun yang lalu telah ditemukan praktik perbudakan sebuah pabrik kawasan tangerang. bentuk dari perbudakan tersebut adalah minimnya upah kerja, suasana tempat kerja yang kurang kondusif dari segi kesehatan, dan kurangnya fasilitas:fasilitas pendukung bagi kenyamanan dan kesejahteraan para karyawannya. pada tahun silam, sebuah kasus perbudakan terjadi pada para nelayan sebuah kapal asing yang ditemukan perairan indonesia. namun, lebih dari itu, ada beberapa bentuk perbudakan yang dapat ditemukan pada era sekarang. beberapa diantaranya misalnya perdagangan tenaga manusia atau yang dikenal dengan istilah human trafficking, mengkoordinasikan orang tanah at: alih bidi ilmi al arai beirut libanon: daru uga an wajah, abdul aziz abdullah ibnu baz, matan ar rahbiyyah al imam ar: rahim al award al aliyah fal malah al far iyyah, riya, makkah: pertama faktor nasab: an nisa bagi tiap'tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan dari kedua orangtua dan kerabatnya, kami jadikan pewarispewarisnya. dan jika ada) orang orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. sesungguhnya allah menyaksikan segala sesuatu.yang dimaksud nasab adalah hubungan kekerabatan, yaitu hubungan antara orang karena keturunan atau pertalian darah, baik secara dekat maupun jauh. kekerabatan dapat dibedakan menjadi empat: ushul, ayah, ibu dan terus atas furu', keturunan yaitu anak dan terus bawah. a l hawaii al @akibat, kelompok saudara kandung, se ayah, dan seribu. al hawaii al b'idah, saudara jauh, paman se kandung dan paman se ayah. kedua, faktor pernikahan. an nisa . dan bagi kalian (para suami) separuh bagian dari apa yang telah ditinggalkan istriistri kalian, jika mereka tidak mempunyai keturunan. nikah adalah akarnya dua pasangan suami istri. (walaupun mereka belum melakukan hubungan suami istri, dan diantara mereka ada yang meninggal dunia) maka bisa saling mewarisi. ketiga wala' yaitu memerdekakan hamba sahaya. berdasar dari hadis nabi muhammad s.a.w. yang dirikan oleh bukhari dan muslim sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan. relevansi al wala' dalam orang dewasa hingga anak kecil untuk menjadi penyandang masalah sosial seperti pengemis, pengamen jalanan, dan sebagainya. kemudian pengendalian prostitusi oleh para germo atau mucikarinya, baik secara terbuka maupun terselubung (via online) juga bentuk lain dari perbudakan yang dapat kita lihat dan temukan era sekarang ini. oleh karena beberapa argument tersebut atas penulis perlu untuk mengangkat judul dengan tema relevansi al wala dalam membela nilai nilai perbudakanelitian ini yaitu: beberapa sistem perbudakan juga bisa dibaca pada harian online berikut: pengemis hingga budak seks perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini yang merupakan dampak krisis multi dimensional yang dialami indonesia. dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. dari waktu waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. setiap tahun diperkirakan (dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. lihat achmad syafaat, dagang manusia, jakarta: appear pustaka utama, cet. ke hlm. bila kita tinjau dari sisi sejarah, praktik human trafficking tidak berbeda dengan perbudakan masa kelam perbudakan yang paling besar terjadi benua afrika. benua yang dihuni oleh mayoritas penduduk berkulit gelap ini merupakan gudang para budak bagi kerajaan kerajaan eropa dan amerika. selama kurun waktu an, ribuan orang afrika dibawa melintasi samudera atlantik dan dipekerjakan secara paksa berbagai perkebunan amerika. eropa, para budak ini dipekerjakan istana istana kerajaan sebagai tenaga rendahan atau sebagai buruh kasar pabrik pabrik yang banyak berdiri sejak revolusi industri bergulir. para budak ini diperlakukan seperti binatang bahkan tidak diupah dengan layak. pada masa ini, jual beli manusia merupakan hal yang dianggap wajar. semakin banyak budak yang dimiliki seseorang, maka gengsi dan status sosialnya dianggap berkelas tinggi. hal ini menimbulkan kesengsaraan bagi para warga kulit hitam afrika. tahun ilo global report forced labour memperkirakan hampir juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh seluruh dunia dan lebih dari setengahnya berada wilayah asia dan pasifik dan adalah anak anak. lihathlm. amin songgirin bagaimana system perbudakan pada era modern? bagaimana al wala sebagai suatu system pembebasan perbudakan? tujuan dan manfaat penelitian tujuan penelitian dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan kajian lanjutan kepada semua pihak dalam rangka mendapatkan konsep konsep ataupun teori teori terbaru yang ada hubungannya dengan pembahasan atau penulisan penelitian yang sama. diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk membebaskan perbudakan sebagai suatu kewajiban bersama manfaat penelitian kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ataupun bahan diskusi pada tingkat akademisi dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan penelitian yang sama. signifikansi sebab mendapatkan warisan khususnya al wala dalam pembebasan perbudakan. metode penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan pada filsafat fenomenologis dengan mengutamakan penahan (verstehen). metode kualitatif relevansi al wala' dalam berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. menurut bondan dan taylor yang dikutip oleh lex tolong dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati." pembahasan praktik perbudakan dalam lintasan sejarah kata budak atau dalam bahasa arab disebut 'abdul (budak laki laki) atau apapun atau aliyah (budak perempuan). kata ini satu akar dengan kata 1buah atau ibadah, sehingga ibadah dapat diartikan sebagai ekspresi penghambaan seseorang terhadap sang khalid, yaitu allah swt.s sedangkan dalam kamus inggris: indonesia kata s avery atau perbudakan atau bekerja keras'. sementara dalam kamus umum bahasa indonesia budak berarti hamba atau anak anak. dengan kata lain, istilah slavery , yang dalam hal ini mempunyai kesan penindasan, sama pengertiannya dengan penghambaan, ketergantungan. bahwa budak itu tanpa hak yang miliki hanyalah kewajiban. harus melayani tuannya kapanpun juga. seorang budak tidak mempunyai kuasa apa apa bahkan atas hidupnya sendiri. hidup husain usman, metodologi penelitian sosial, bandung: bumi aksara, hlm. an, lex tolong, metode penelitian kualitatif (edisi revisi), bandung: remaja rosdakarya, hlm. ahmad hadi yasin. meraih dahsyatnya ikhlas, jakarta: agro media pustaka. hlm. anwar thosibo, historiografi perbudakan sejarah perbudakan sulawesi selatan abad xix. magelang indonesia tera. hlm. amin songgirin demi tuan dan majikannya. harus siap setia saat melaksanakan perintah tuannya." seseorang dalam islam tidak diperbolehkan menyebut budaknya dengan kata hamba karena dengan kata ini digunakan oleh allah dan rasul nya dalam banyak kesempatan. sehingga budak laki laki dipanggil abd dalam bahasa arab dan amat untuk budak perempuan, dan sayyid atau rabb untuk pemiliknya atau tuannya. budak disebut pula dengan kata mamluk, dan budak perempuan dengan kata fatal.! praktik perbudakan dalam sejarah sejatinya sudah terjadi jauh sebelum islam datang. syaikh abu bakar jabar al jasa'iri abu bakar jabar berkata, perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai kalangan bangsa bangsa kuno seperti mesir, cina, india, yunani dan romawi, dan juga disebutkan dalam kitab kitab samawi seperti taurat dan injil. bahkan dahulunya telah tersebar seluruh penjuru dunia, termasuk bangsa persia, romawi, babilonia, dan yunani. para tokoh yunani, seperti plato dan aristotle pun hanya mendiamkan tindakan ini. martasudjita, pelayanan yang murah hati. yogyakarta paniscus. hlm. imam az abadi, ringkasan shahih al bukhari, bandung: mizan pustaka. hlm. syaikh abu bakar jabar al jasa'iri, minhaj muslim, beirut darul bayan, cet. ke hlm., hlm. dituliskan dalam buku tersebut, banyak sebab untuk memperbudak seseorang seperti adanya perang, tawanan, penculikan atau karena menjadi pencuri. tidak hanya itu, mereka pun menjual anak anak yang menjadi tanggungan mereka untuk dijadikan budak, bahkan sebagian mereka menganggap para petani sebagai budak belian. mereka memandang hina terhadap para budak, karena itu para budak dipekerjakan untuk mengurusi pekerjaan pekerjaan kotor dan berat. dan karena itu pula aristotle menganggap para budak hidupnya tidak kekal akherat, baik mereka surga atau neraka, jadi para budak tidak bedanya dengan hewan. firaun pun memperbudak bani israel dengan perlakuan yang paling keji, sehingga dengan tega membunuh anak laki laki bani israel dan membiarkan hidup anak anak perempuan mereka. orang orang eropa, ketika relevansi al wala' dalam setelah bangsa romawi pada tahun an memeluk tradisi kekristenan, masalah perbudakan tetap ada dan tidak mengalami banyak perubahan. bahkan william barclays menulis bahwa: perbudakan mulai ketika romawi menaklukan banyak wilayah dan para budak itu adalah para tawanan perang. awalnya romawi memiliki sedikit budak, tetapi pada masa perjanjian baru jumlahnya mencapai jutaan . berkhof menyatakan, bahwa orang kristen pada masa itu memandang perbudakan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari lagi. mereka juga mempunyai budak. budak kristen dinasihati, supaya melayani tuannya dengan patuh, tulus ikhlas dan sabar.'s pendapat ini sejalan dengan kisah paulus yang meyakinkan seorang budak bernama onesimus untuk kembali pada tuannya yang bernama filem dengan membawa surat pendek dari paulus untuk jaminan keselamatan diri budak tersebut.! perdagangan manusia dimulai adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. menemukan benua amerika, mereka memberikan sikap yang paling buruk terhadap penduduk asli. inilah perbudakan, sebab, pengaruh dan bentuknya dalam ajaran selain islam. william barclays, pemahaman al kitab setiap hari: surat yakobus dan jakarta: gunung mulia, hlm. lebih lanjut, william barclays juga mengungkapkan ketidakberdayaan gereja pada masa itu untuk mendorong para budak agar bangkit melawan tuanstuan mereka, karena hal ini dikhawatirkan malah akan mengakibatkan terjadinya bencana. sebagaimana pernah terjadi pemberontakan kaum budak akibat persoalan ini sebelumnya, namun dengan cepat dan kejam mereka dihancurkan tentara romawi. dalam setiap peristiwa, pengajaran tentang kemerdekaan kaum budak bukanlah suatu hal yang baik, hal ini malah menjadi suatu bumerang yang pada akhirnya akan membuat kekristenan cap sebagai agama yang subversif atau memberontak pada pemerintahan yang sah. hendrik berkhof, sejarah gereja, jakarta: gunung mulia, hlm. stephen miller, user's guide bible, yogyakarta: paniscus, hlm. amin songgirin benua biru, terutama inggris, perbudakan diawali penaklukan inggris terhadap negara negara luar benua eropa. kasus perbudakan pertama kali terjadi terhadap penduduk numerik, (sekarang irak). sekira lima ribu tahun yang lalu, praktik perbudakan juga terjadi cina, india, afrika, timur tengah dan amerika. praktik ini berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan, meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan produk kebutuhan ekspor. perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun. tradisinya, perbudakan tidak dipandang sebagai praktik jahat atau tidak adil." pada tahun orang kulit hitam afrika diperjual belikan oleh negara negara arab afrika utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun tahun. menjelang spanyol dan portugal memiliki sekutu sekutu amerika. eropa memperkerjakan orang indian pribumi amerika perkebunan luas dan daerah pertambangan koloni koloni amerika.! praktik perbudakan indonesia pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. masa kerajaan kerajaan jawa, perempuan sebagai komoditi dagang, merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. konsep kekuasaan dan kekuatan henry nurani, tindak pidana perdagangan orang, jakarta sinar grafika, hlm. kebanyakan orang indian meninggal dunia karena terserang penyakit, karena perawatan yang tidak memadai. karena itu orang spanyol dan portugal mulai mendatangkan orang orang dari afrika barat sebagai budak. prancis, inggris, belanda berbuat serupa koloni koloni mereka amerika. koloni: koloni inggris amerika utara menciptakan sistem ekonomi pertanian yang tidak dapat bertahan hidup tanpa meggunakan budak sebagai tenaga kerja. banyak budak hidup ladang pertanian perkebunan, yang menghasilkan produk pertanian penting untuk diperdagangkan. setiap perkebunan, merupakan desa kecil yang dimiliki oleh satu keluarga. pemilik perkebunan besar dapat memiliki sampai budak. bekerja ladang pertanian, dengan bekerja berat dalam waktu yang sangat lama. lihat jean can, (sebagaimana dikutip henry nurani), tindak pidana perdagangan orang, jakarta: sinar grafika, hlm. relevansi al wala' dalam raja digambarkan sebagai kekuasaan agung dan mulia, tidak terbatas. tercermin dari banyaknya selir sebagai gundik gundiknya. beberapa selir adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. sebagian lain, persembahan dari kerajaan sekutu atau daerah taklukan, juga terdapat selir berasal dari masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan tujuan keluarga itu mempunyai keterikatan dengan keluarga istana, yang dapat meningkatkan status sosial. perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu, sat ini, daerah daerah tersebut masih merupakan sebuah legenda.!? prostitution colonial java dalam chandler and m.c ricklefs. prostitusi indonesia mengalami puncaknya pada perkiraan tahun pada proses berlangsungnya pembangunan jalan antara anyer sampai panarukan, dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh daendels. sampai saat inipun masih terjadi dimana lokalisasi prostitusi dekat stasiun kereta api. perkembangan prostitusi kedua adalah tahun ketika pemerintah belanda melakukan privatisasi perkebunan dan kulturstelsel. farhana, aspek hukum perdagangan orang indonesia, jakarta: sinar grafika, hlm. koentjoro mengidentifikasi ada kabupaten jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah jawa barat indramayu, karawang, kuningan), jawa tengah pati, jepara, wonogiri), jawa timur blitar, banyuwangi, lamongan). lihat hull, endang, gavin jones, pelacuran indonesia, jakarta: pustaka sinar harapan, cet. ke hlmhlm. sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern, tetapi apa yang telah terjadi pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan belanda. kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan persediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat eropa. perdagangan orang berbentukrbitkannyadan surat gubernur sumatera selatan nomor hal rekomendasi pembentukan unit pelaksanaan teknis maperlu dilakukan perub. beberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut lampiran lampiran romawi angka dinas pendidikan, angka dinas kesehatan, upt penunjang huruf angka dinas peternakan dan perikanan, angka dinas kehutanan, angka dinas sosial, dan angka dinas pekerjaan umum ciptakarya dan tata ruang. romawi angka badan kepegawaian daerah, angka badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bp4k): dan angka badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempubermanfaat: asas efisien dan efektif: asas seimbang, asas terpadu, dan asas mandiri. lla diselenggarakan dengan tujuan: jaringan lla, perlengkapan jalan, terminal penumpang, penyelenggaraan fasilitas parkir, fasilitas pendukung, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, pembinaan pemakai jalan, lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, angkutan, keselamatan lla: sumber daya manusia bidang lla, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lla:, peran serta masyarakat, pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dan penindakan pelanggaran lla:, pemindahan kendaraan, dan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan lla. a1 bab keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan:, menyediakan dan memelihara fasilitas dan perlengkapan keselamatan lla:, mengkaji masalah keselamatan lla:, melakukan manajemen keselamatan lla:bab xvi sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalanxv, diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi terpadu. sistem informasi dan komunikasisistem informasi dan komunikasi bidang prasarana jalan dan bidang sarana dan prasarana lla sebagaimana dimaksud pada huruf danenggaraan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xviila yang menimbulkan dampak lingkungan: dengan tujuan: terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan::tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor jal dapatb..alat uji rem, b.alat uji gas buang, alat uji penerangan, dan d.a.temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor jalan, b.laporan, dan atau c.rekaman peralatan elektronik. penindakan pelanggaran lyang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu rambu lalu lintas, kendaraan yang parkir radius (tiga puluh) meter pada persimpangan, dan. pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada danhal pelaksanaan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada terdapat kendala teknis, dapat dilakukan dengan cara penggembokkan pada roda kendaraan atau penggembosan ban dengan pencabutan pentil roda kendaraan.100. (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan diatur dengan peraturan bupati. bab xxi, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan hari bebas berkendaraan bermotor car free day). pelaksanaan hari bebas berkendaraan bermotor car free day) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. selama pelaksanaan hari bebas bertetapkan. pengusaha angkutan umum wajib menyediakan angkutan umum berupa: peringatan tertulis, denda administratif, bab iii pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan: urusan pemerintahan bidang jalan, urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lla, urusan pemerintahan bidang pengembangan industri lla:, urusan pemerintahan bidang pengembangan teknologi lla:dalam peraturan bupati. cc. pembekuan izin, dan atau pencabutan izin. bab xxiiadalahilik kendaraan bermotor wajib uji berkala yang tidak mendaftarkan kendaraxxiv ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:beroperasimempunyai izincc. surat izin penempatan yang ada pada saat berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan sebagai skp sebagaimana dimaksud dalam izin trayekdalam trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf izin operasitidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf izin trayek, izin operasi dan surat izin penempatan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud. bab xxv ketentuan penutup semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalpengaturan rambu rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintaspenyelenggaraan angkutan jalan lembaran daerah kabupaten mageldalam rangka untuk mendukung proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sesuai harapan yang hendak dicapai, salah satunya diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna yang berorientasi terhadap faktor keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan, aksesibilitas dan berwawasan lingkungan. pemerintah kabupaten magelang berkepentingan terhadap pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat lokal kabupaten magelang dalam rangka sebagaimana tersebut diatas. sehubungan dengan hal itu maka diperlukan sebuah aturan hukum yang mengampu kepentingan kepentingan berkaitan dengan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. sebagaimana diamanatkan serta pengelolaannya. dalam peraturan daerah ini jangkauan pengaturannya sebatas kewenangan yang diberikan oleh peraturan diatasnya, dengan demikian aspek aspek yang diatur lebih terhadap masalah perencanaan, koordinasi, pengawasan, pendayagunaan sumber daya manusia, pemenuhan sarana prasarana, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan memberikan pelayanan masyarakat pada aspek keamanan, keselamatan, aksesibilitas, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup. perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, aman, berkeselamatan, tertib, lancar dan nyaman melalui upaya menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas manajemen rekayasa lalu lintas perencanaan kebutuhan angkutan orang dan barang secara serta jaringan trayek dan wilayah operasi dan penetapan rencana daerah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. bahwa permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan semakin kompleks yang hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral. dibutuhkan koordinasi yang mantan diantara pemangku kepentingan. hal ini sesuai dengan amanat undang undang tahun bahwa kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara terkoordinasi. untuk pelaksanaan koordinasi tersebut dibentuk serta meningkatkan kualitas pelayananadapun keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat penjelasan undang undang nomor tahun pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akhir akhir ini semakin tinggi sebagai akibat semakin meningkatnya volume lalu lintas dan terjadinya fungsi jalan dan jembatan. upaya ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pengawasan kelaikan jalan bagi kendaraan bermotor melalui kewajiban uji berkala kendaraan bermotor yang diwajibkan uji, penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap kendaraan angkutan orang maupun barang yang melanggar ketentuan dan kelaikan operasional bengkel kendaraan bermotor dan pemantauan terhadap sarana dan prasarana jalan dan lingkungan serta terhaduntuk menjamin kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidangnya. sumber daya manusia tersebut mencakup yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi dan tenaga kerjanya. dalam rangka mewujudkan kesetaraan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka diatur pula penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bagi moda transportasi pesepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak anak, wanita hamil dan orang sakit. dalam peraturan daerah ini, diatur pula peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengingat jangkauan yang amat terbatas dari pemerintah untuk mengampu semua kegiatan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. peran ini dapat diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan sarana lalulintas, saran pendapat dalam masalah regulasi, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. dalam penyediaan fasilitas fasilitas umum masyarakat seperti parkir, terminal, dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, peraturan daerah ini mengharuskan pengenaan retribusi yang besarannya diatur tersendiri dalam peraturan daerah. retribusi tersebut sebagai bentuk pengembalian masyarakat atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan. adanya pungutan ini diaturjaringan lalu lintas dan angkutan jalan. terhadap pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dikenakan sanksi berupa pidana maupun administratif dengan tingkatan yang fungsinya untuk memberikan efek jera dan menjaga tercapainya tujuan peraturan daerah ini. dalam rangka ikut menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan, peraturan daerah ini mewajibkan masyarakat untuk berperan serta selain pemerintah daerah juga menggandakan kegiatan kegiatan yang mendukung seperti penetapan hari hari bebas kendaraan bermotor (car free days). demikianlah peraturan daerah ini dibangun untuk memberikan pedoman bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap masalah lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten magelang yang pada intinya bahwa permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan harus dikoordinasikan dengan baik antara semua pemangku kepenti?pembinaan lla meliputi perencanaan, pengaturan, pengendaliantentuadalah papan peringatan adanya jalan rusak berlubang atau jalan sedang diperbaiki. cukup jelas. cukup jelaspemerintah daerah menyusun dyang dimaksud dengandalam bentuk apapulingkungan tertentu adalah jalan pada wilayah pemukiman atau perumeh raga, dan atau kegiatyang dimaksud dengan geometri jalan antara lain alinyemen horisontal dan alinyemen adalah bagian dari jalan berupa struktur vertikal dengan bentuk tertentu yang digunakan sebagai pelengkap jalan untuk memisahkan badan jalan dengan fasilitas lain, seperti jalur pejalan kaki, median, separator, pulau jalan, maupua traffic control system atas) adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bus priority adalah sistem angkutan bus yang diberikan prioritas untuk operasionalnya. huruf yang dimaksud dengan vms variable message sign) adalah suatu pesan elektronik yang dipasang beberapa tempat untuk menginformasikan hal hal penting yang bersifat mendesak agar dapat membantu kelancaran perjalanan pengguna jalantertentu adalah keadaan darurat dalam rangka kepentinganman terminal adalah ruang terminal luar pemanfaatan untuk menaikan, menurunkan dan parkir kendaraan angkutan umum penumpang. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penawar jasa antara lain pembersih kendaraan, jasa angkut, jasa komprestempat usaha atau kegiatan antara lain perkantoran, rumah sakit, hotel penginapan, . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf fasilitas parkir yang harus dilengkapiinyemen adalah proyeksi sumbucukup jelas. pendidikan atau pelatihan antara lain berupa ketrampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir. cukup jelas. rencana induk jaringan lla dancukup jelas. cukup jelas. huruf suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar dalam sepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi pengguna pejalan kaki, antara lain sekolah, pusat perkantoran, pusat perdagangan, pusat hiburan, pusat kegiatan sosial, daerah industri dan terminal bunda khusus dapat berupa: huruf braille dan gading blok atau tanda pemandu sebagai penanda tepi trotoar atau tanda bagi penyandang tuna netra, untuk penyandang tuna paksa lebih memerlukan keleluasaan akses yang memudahkan bergerak, atau cc. untuk penyandang tuna rungu dibutuhkan informasi tertulis seperti tulisan berjalan atau bahasa isyarat untuk mengkompensasi kekurangan mereka pada pendengaran. cukup jelas. bahan tertentu antara lain berupa tempat sampah atau potbrasi adalah kegiatan untuk memastikan keakuratan peralatan uji atau t raga (indoor maupunangkutan orang secara terpadu adalah sistem pelayanan angkutan yang terkoneksi dan terintegrasi antara moda satu dengan moda yang lain dengan maksud dapat mengakomodasikan kepentingan penump175ilakukan antara lain melalui media sosial, media elektronik, media cetak d:cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kelas ekonomi adalah tarikelas non ekonomi adalah tari.,nda adalah papan pemberitahuan yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermokaman peralatan elektronik adalah hasil rekaman dalam bentuk gambar atau ukuran dengan menggunakan peralatan elektronik yang dapat memberikan bukti terjadi pelanggaran. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud kendala teknis adalah tidak tersedia kendaraan derek atau kendaraan tidak dapat dipindahkan. yang dimaksud penggemukan pada roda kendaraan adalah memasang alat pengikat atau gembok padaaragraf dispensasi penggunaan jalan atas pertimbangan tertentu, bupati dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan untuk dilalui kendaraan angkutan barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut. bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan dispensasiuntuk memperoleh dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pemilik atau pengusahabupati. permohonan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berisi: data pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, cc. rute jalan, jenis muatan, berat muatan, dan lama penggunaan jalan. pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalampada keadaan semula. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan bupati::: dan a7:tingkat pelayanan jalan: dan rapat forum lla sesuai dengan tingkatan statusiklan atau media informasi pada jaringan jalan tertinggi sampai batas bawah iklan atau media informanyelenggarrtabersamabagian ketujuh sanksi administratif setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratifringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan sebanyak (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing (tiga puluh) hari. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkankeputusan tentang pencabutan izin. bab perlengkapan jalan bagian kesatu umum perlengkapan jalan berupa: merupakan penggabungan berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer perangkat keras dan perangkat lunakhasil analisisa.rambu lalu lintas konvensional, atau b.:::, harus memperhatikan: cc.dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya, dan daerah rawan kecelakaan. masyarakat dapat berperan serta dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dengan dana swadaya masyarakat. dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dengan dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani penerangan jalan umumd7: ,pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangana.jalan lokal kelas iii: dan b.cc. patok lalu lintas (delineator), pulau lalu lintas, pita pengaruh (rumble strip),: dan atau terowongan penyeberanganolisian republik indonesia yang selanjutnya disebut kepolisian a: close circuit television cctv): bus priority: variable message sign vms):: dan insidentiiil sebagaimana dimaksud pada berupa penggantian perlengkapan jalan yang rusak atau hilang. bab terminal penumpang bagian kesatu umum untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan antarmoda dan antarmoda, pemerintah daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal penumpang. terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada berfungsiterminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: lokasi, teknis: dan pelayananbagian ketiga pembangunan pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab bupatiokumen lingkungan, dan izin gangguandi:diluar terminal, dan perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal. rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada disusurencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. analisis dampak lalu lintas dan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. izin ganggua.fasilitas utama: dan b.: fasilitas peribadatan, pos keamanan fasilitas perdagangan, pertokoan, dan atau fasilitas penginap, ibu hamil atau menyusui dan manusia lanjut usian dapat dipungut retribusi. tata cara pemungutan, besarnya pungutan dan penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bagian kelimakegiatan perekonomian. bagian keenam penyelenggaraan paragraf umum penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan: pengoperasian, pemeliharaan: dan cc. penertiban. penyelenggaraan terminal penumpangaragraf pengoperasian pengoperasian terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf:tandabekerjasamaingkala dan petugas terminal lainnya. paragraf pemeliharaan terminal pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utamaoleh penyelenggara terminal dan atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf penertiban terminalunit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi menyelenggarakan terminal penumpang. kepala terminal adalah staf yang ditunjukbantu kepala unit pelaksana teknis terminal dalam penyelenggaraan terminal penumpangyang selanjutnya disingkat sikbagian ketujuhbagian kedelapanbagian kesembilan kegiatan penyelenggaraan usaha paragraf penggunaan ruko, kios, los dan halaman terminal setiap orang dan atau badan yang akan menggunakan ruko, kios dan los terminal wajib mendapatkan skp dari bupati. bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian skp kepada kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penyelenggaraan lla atau kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan. skpkp sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (satu) bulan sebelum habis masa berlaku. penerbitan skp penggunaan ruko, kios, los dan halaman terminalemegang skp yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama (enam) bulan berturut turut atau tidak membayar retribusi lebih dari (tiga) bulan sejak jatuh tempo dikenakan sanksi berupa pencabutan skp. setiap orang yang menjalankan usaha sebagai penawar jasa lingkungan terminal wajib memiliki sik yang diberisikik sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (satu) bulan sebelum habis masa berlaku. pemegang skp dan karyawannya serta pemegang siklebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian skp, sik, dan tanda pengenal diatur dalam peraturan bupati. paragraf pemasangan reklame pemasangan reklame dapat dilakukan terminal penumpang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal. a2 pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada dipungut pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh kewajiban dan larangtentelaku usaha lingkungan terminal dilarang: memindahtangankan skp, sik:. bagian kesebelas sanksi administratif, sik, sik dan atau tanda pengenal. bab vii penyelenggaraan fasilitas parkir bagian kesatu umum fasilitas parkir untuk umum meliputi: fasilitas parkir dalam ruang milik jalan: dan fasilitas parkir luar ruang milik jalanfasilitas parkirpenetapan lokasi fasilitas parkir untuk umumsebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. bagian kedua fasilitas parkir dalam ruang milik jalan penyelenggaraan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: dapat menjamin keselamatan, kelancaran lalu lintas dan tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki, dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas: penetapan sudut parkir kendaraan pada ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas, pada ruas jalan tertentu hanya dapat dilakukan pada satu sisi jalan, satuan ruang parkir srp) ditetapkan berdasarkan volume kapasitas (v c) rasdari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingmudah dijangkau oleh pengguna jasa, dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan. parkir kendaraan dalam ruang milik jalan wajib dilakukan pada lokasi yang ditentukan. parkir dalam ruang milik jalanalur khusus sepedaruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi, atau dekat dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.gguna fasilitasfasilitas parkir. penyelenggaraan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan dapat dilaksanadikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilakus5)ihak ketiga. penggunaan fasilitas parkir dalam ruang milik jalanpengelola parkir, konsultan perencana dan atau akademisi. bagian ketiga fasilitas parkir luar ruang milik jalan fasilitas parkir luar ruang milik jalan dapat berupa: taman parkir, gedung parkir, cc. tempat usaha khusus parkir, atau tempat parkir penunjang usaha pokok. penyelenggaraan fasilitas parkir luar ruang milik jalan harus memharus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, at7:wajib memiliki izin dari bupati. izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada diberikan sebelum dikeluarkan izin mendirikan bangunan imb). bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir::ungutan parkir penggunaan fasilitas parkir untuk umum luar ruang milik jalan yang dikelola oleh pemerintah daerahpenggunaan fasilitas parkir untuk umum luar ruang milik jalan yang dikelola oleh perorangan warga negara indonesia atau badan dapat dipungut tarif parkir. formula perhitungan tarif parkira9 biaya operasional, dan asuransiretribusi atau tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam danfasilitas parkir untuk umum luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir ruang parkir. asuransi sebagaimana dimaksud pada berupa asuransi untuk menanggung kerusakan dan kehilangan kendaraan. bagian kelima pembinaan pengelola parkir dalam memberikan pelayanan fasilitas parkir untuk umum: menata mengatur kendaraan sesuai dengan rambu marka lalu lintas: menjaga keamanan, ketertiban dan kerapian kendaraan, danfasilitas parkir untuk umum dalam ruang milik jalan dan fasilitas parkir untuk umum luar ruang milik jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah wajibbagian keenam sanksi administratif pengelola parkir dan atau petugas parkir yang ditunjuk pengelola parkirngelola parkir. dalam hal petugas parkirtugas parkirb viii fasilitas pendukungdiselenggarakan oleh pemerintah daerah. dalam melaksanakanpemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuaidalam haltrotoar ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas. dalam hal terdapat drainase, trotoar ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton atau paving block. trotoar dapat dikombinasikan dengan taman sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki. pada trotoar disediakan tanda khusus yang memudahkan bagi penyandang cacat tertentupenyediaan trotoar harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangandalam hal tidak tersedia fasilitas trotoar, lajur sepedapenyediaan lajur sepeda harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undanganpembangunandalam halenyediaan tempat penyeberangan pejalan kaki harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangpenempatan halte sebagaimana dimaksud pada berada sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh bupati. penyediaan halte harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangpenyediaan fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang undangan. bab penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor bagian kesatu pengujian kendaraan bermotor paragraf umum dalam rangka menjamin keselamatan lla danpengujian kendaraan bermotor secara berkala. pengujian kendaraan bermotor secara berkala sebagaimana dimaksud padhuruf sampai dengan hurufgubernur. paragraf uji berkala pertama kendaraan bermotor wajib uji berkala wajib didaftarktempat kendaraan bermotor registrasi.uji berkala selanjutnya wajib dilakukan setiap (enam) bulan. dalam uji berkala sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan pengujian laik jalan. kendaraan bermotor asing yang wajib uji berkala dan digunakan daerah wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan daerah ini. persyaratan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam meliputi: fotokopi sertifikat registrasi uji type surut):, fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor, fotokopi bukti pemilik kendaraan bermotor bpk): dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan stok). persyaratan uji berkala berikutnya sebagaimana dimaksud dalam meliputi: fotokopi surat tanda nomor kendaraan stok), kartu uji buku uji, dan kartu pengawasan kp) bagi kendaraan angkutan umum orangkaroseri, dan rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya. pemeriksapanel panel instrumen pada dashboard kendaraan bermotor, seperti alat penunjuk kecepatan (pedometer): kondisi kaca spion, kondisi spektor, bentuk bumper: keberadaan dan kondisi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, alat pembuka roda dan alat tanggap darurat untuk mobil bus: oo. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k): kondisi badan kendaraan bermotor, kaca kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin (cab roof reflector) untuk kendaraan bermotor box, rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai peruntukannya:emeriksaan persyaratan tekniujian persyaratan laik jalan pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud huruf paling sedikit meliputi uji: emisi gas buang, tingkat kebisingan, kemampuan rem utamauji sistem lampu. pengujian persyaratan laik jalerian bukti lulus uji bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan bagi kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam dan bukti tulus uji sebagaimana dimaksud pada berupa: kartu uji, dan tanda uji. kartu uji sebagaimana dimaksud pada huruf::pada huruf berupa stiker dan ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam. s5)melampaui batas waktu yang ditetapkansurat tera tangki untuk mobil barang berbentuk tangki, dan surat tera barometer bagi mobil penumpang umum yang berargometer. perubahdan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji media massa, apabila bukti lulus uji berkala hilang. penggantibagian kedua lokasi pengujian kendaraan uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakeadaan tertentu uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling. bagian ketiga tenaga penguji tenaga penguji yang melakukan pengujian kendaraan bermotor harus memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor. tenaga penguji wajib melayani semua jenis pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan kualifikasi teknis dan kompetensinya. setiap tenaga penguji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor wajib mengenakan seragam dengan dilengkapi identitas, atribut kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor, helm topi, kopel rim, dan perlengkapan lainnya. bagian keempat peralatan uji peralatan uji berkala kendaraan bermotor, kompresor udara, generator set, dan peralatan bantu. untuk menjamin keakuratan peralatan uji sebagaimana dimaksud pada harus dikalibrasi secara berkala (satu) tahun sekalibagian kelima uji berkala dari luar daerah mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan dari luar daerah dapat dilakukan uji berkrsyaratan uji berkala dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada antara lain: surat keterangan tidak keberatan untuk diuji daerah yang dibuat oleh pemilik kendaraan bermotor, memiliki bukti lulus uji kendaraan bermotor, memiliki surat tanda nomor kendaraan stok) dan atau fotokopi, memiliki kartu tanda penduduk ktp) bukti identitas diri, dan mengisi permohonan uji. pemilik kendaraan bermotor wajib segera melaporkan hasil uji berkalampunyai tugas pokok dan fungsi pengujian kendaraan bermotor asal kendaraan bermotor. bagian keenam mutasi masuk dan keluar uji berkala kendaraan bermotoran atau keluar uji berkala. untuk melakukan mutasi masuk uji berkala dari luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang disedimelampirkan surat keterangan mutasi dari daerah asal uji berkala kendaraan bermotor: bukti lulus uji kendaraan bermotor dari daerah asal kendaraan bermotor: surat tanda nomor kendaraan stok) asli dan fotokopi, dan melampirkan kartu induk. mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dimutasi masuk uji berkala dilakukan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam danwajibbukti lulus uji kendaraan bermotor64a dalam hal permohonan persetujuan mutasi keluar disetujuibagian ketujuh retribusi pengujian kendaraan bermotor pengujian kendaraan bermotorgian kedelapanbabpenyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam harus bersertifikasi yang dikeluarkan oleh menteribab pembinaan pemakai jalan bagian kesatu. izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh pemerintah daerah. pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudiakreditasialam peraturan bupati.cara terkoordinasi dan berkesinambungan. pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan dengan: penyuluhan, pendidikan dan latihan, dan cc.gitingkat kerusakan jalan, komposisi lalu lintas, variasi lalu lintas: distribusi arah:(1l):'umumkan kepada masyarakat. bagian ketigsampai dengan huruf dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyax:: rest area, jalan layang (fly over) atau underpass: atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. dalam hal hasil analisis dampak lalu lintas disetujui bupati, pengembang atau pembangun harusgian keempatmbatalan izin, dan pencabutan izisetelah (tiga puluh) hari kalender sejak penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada pengembang atau pembangun tidak mengindahkan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan atau pencabutan izin. bab xivsebagaimana dimaksud pada berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau busdan atau barang menggunakan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada berupa becak, kereta kuda atau delman. bagian keduapenyelenggaraan angkutan umum wilayah perbatasan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama transportasi antar wilayah kabupaten kota meliputi:perencanaan dan penetapan terminal perbatasan, dan pengawasan bersama wilayah perbatasan. kerjasama transportasiangkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. angkutan perbatasan adalah angkutan perdesaan dan atau angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah laieometrik jalan adalah suatu bangun jalan raya yang menggambarkan tentang bentuk ukuran jalan raya baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik jalanmerintah daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang daerahpemerintah daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta. kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk barangangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum paragraf umumcara terpadudan mengurangi tingkat pencemaran akibat kegiatan transportasi daerahangkutandaerah: dan trayek angkutan kota dan perdesaan wilayah perbatasan daerah dengan kabupaten kota lainnydan: halte:setiap pengemudi angkutan orangargo meter yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.setiap pengemudi angkutan orang tidakmenggunakan mobil barang mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang kecuali: untuk pengerahan atau pelatihan tentara nasional indonesia dan atau kepolisian, atau kepentingan lain berdasarkan pertimbangan kepolisian dan atau pemerintah daerah.padapadaharus memperhatikan faktor keselamatanmengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum serta wilayah operasis5)dalam paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: asal dan tujuan trayek, tempat persinggahan trayekjumlah kebutuhan kendaraan angkutan, kode trayek, dan jenis pelayanan, type kendaraan dan warna dasar kendaraan. penetapan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan rencana induk jaringan meliputi bandar udaracc.pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayekbagian kelima penyediaan, peremajaan penggantian dan penghapusan kendaraan paragraf penyediaan kendaraan setelah ditetapkan rencana umum jaringan trayek dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan penyediaan kendaraan. kendaraan sebagaimana dimaksud pada adalah jenis kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi. paragraf peremajaan penggantian dan penghapusan kendaraan untuk peningkatan pelayanan angkutan, kelayakan usaha angkutan dan menjaga keselamatan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan peremajaan atau penggantian kendaraan umum. peremajaan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas inisiatif pemilik kendaraan atau karena kebijakan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis kendaraan. aspek teknis dan ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kendaraan lama kondisinya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, kendaraan telah berusia lebih dari (dua puluh lima) tahun, dan kendaraan lama telah dimusnahkan, berubah sifat dan berubah bentuk. dalam hal dilakukan peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada jenis, prototype kendaraan, dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan. dalam hal dilakukan penggantian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.yang beroperasi jalan dapat didelegasikizin penyelenggaraan angkutan orang. ketentuan mengenai peremajaan atau penggantian dan penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. bagian keenam pengusahaan angkutan orang penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum yang berperusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin dari bupati. izin sebagaimana dimaksud pada meliputsebagaimana dimaksud pada dikenakanringan utilitas adalah jaringankegiatan manusia. bagiangguna jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalandilewati suatu kendaraan bermotor, selain sepeda motor. lla diselenggarakan dengan memperhatikan: asas transparan, asas akuntabel: asas berkelanjutan, asas partisipatif, ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bagian ketujuh angkutan barang paragraf umum selain menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam dalam hal memenuhi persyaratan teknisguna terwujudnya keamanan keselamatan angkutan barang dan penggunlakukan pengawasan terhadap ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum barang. ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada meliputi: tata cara pemuatan, daya angkut: dimensi kendaraan:bagian kedelapan angkutan orang dan barang dengan kendaraan tidak bermotor setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan jalan dan digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam wajib didaftarkan kecamatan sesuai domisili kendaraan. terhadap kendaraan tidak bermotor yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan tanda daftar kendaraan tidak bermotor oleh camat. tanda daftar kendaraan tidak bermotor. dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, pemegang tanda daftar kendaraan tidak bermotor wajib mengajukan perubahan tanda daftar kendaraan tidak bermotor. ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kendaraan tidak bermotor dan perubahan tanda daftar kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bagian kesembilan: tempat penyimpanan kendaraan, tempat istirahat kendaraan:tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas sekitar lokasi pool dengan menyediakan:penyelenggaraan pool kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulisool kendaraan dapatpenumpang agen penjualan tiket penumpang berfungsi sebagai tempat pemesanan dan atau penjualan tiket. lokasi agen penjualan tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada dapat diselenggarakan di: terminal, dan atau tempat yang memungkinkan. penyelenggaraan agen penjualan tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuanagen penjualan tiket penumpang tidak digunakan sebagai asal dan atau tujuan perjalanan angkutan bus umum. agen penjualan tikettiket penumpang kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis. agen penjualan tiket penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada yang bertempat diluar pool dan terminal dilarang digunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang. bagian kesepuluh tarif angkutan penumpang dan barang paragraf tarif angkutan penumpang tarif angkutan penumpang terdiri atas:: kelas ekonomi: atau kelas non ekonomi. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek golongan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan daerah ditetapkan oleh bupati. tarif penumpang angkutan orang dalam trayek golongan tarif kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada hurufyang wilayah operasinya daerah diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada bupati untuk mendapat persetujupenumpang bagi manusia usia lanjut, pelajar dan anak anak. paragraf tarif angkutan barangbarangsubsidi sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarksesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keduapada untuk angkutan orang dan atau barang, disebabkan oleh: bencana alam yang menghambat perjalanan: dan angkutan barang umumketentuan mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang udangan. bagian kelimagian keenambelas sanksi administratif setiap pengemudghentian operasi kendaraaudi kendaraanoperasi kendaraan. setiap agen penjualan tiketizin ageagen penjualan tiketizin agen.

departemen kehakiman dan ham dan pembinaan hukum nasional mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur sumber mulus pen serep lehbrwa ja, parut: alerta k7! blm. kol kode: subjek nge smk erupsi berantakan kami) mengurai benang kusut pengantar sepak terjang komisi pemberantasan korupsi kpk) mendapatkan perhatian khusus negeri ini. khusus, karena pada lembaga ini tertumpu banyak harapan. harapan untuk menumpas korupsi. sebab, korupsi tanah air diyakini sudah berurat dan berakar. dari hulu hingga hilir. indonesia pun masih masuk daftar negara terhirup dunia. memang kiprah kpk yang merupakan metamorfosa dari lembaga lembaga sejenis menuai optimisme. namun optimisme saja tidak cukup. masih banyak yang harus dibenahi lembaga yang baru berdiri pada itu. utamanya sumber daya manusia sdm). bagaimana menutup bolong bolong' kpk? bisa disimak pada halaman dan harapan masyarakat yang besar beban sejarah pemberantasan lembaga sejenis terasa mengimpor komisi masa lalu. pemberantasan korupsi kpk). ancaman dicibir karena bakal sombong korupsi seperti hantu yang betah mendekam lembaga terdahulu menghantui kpk. namun negara ini selama bertahun tahun. benang setidaknya, kpk dilengkapi perangkat yuridis kusut itu harus diurai sejak awal, kata ketua dan kewenangan yang sekuat baja. dasar kpk taufiegurrahman rugi. hukumnya nomor barang' yang itulah mengapa beragam lembaga dulu haram kini halal sebagai kewenangan pemberantasan korupsi dibentuk. setiap yang melekat lembaga veteran iii, jakarta pemerintahan berganti, setiap itu pula lembaga pusat itu. p5. tai dengan nama yang berbeda muncul. pada misalnya, nomor desember ada tim pemberantasan menghalalkan kpk melakukan penyadapan, korupsi: agustus komite antikorupsi, merekam pembicaraan, melarang seseorang september operasi penertiban, pada luar negeri, memerintahkan bank atau lembaga tim memberantas korupsi, era presiden keuangan lain untuk memblokir rekening, abdurrahman wahid, tim gabungan meminta data kekayaan dan data perpajakan, pemberantasan tindak pidana korupsi safer usslc, mantan sekjen kpu (tgptpk): selanjutnya komisi pemeriksa sasongko suharto, jadi perakitan. kekayaan penyelenggara negara kpop), kpk pun saham kasus dan terakhir kpk. suap pengacara putih, tengku syarifuddin tapi, nasib kurang berpihak kepada pohon yang melibatkan panitera pengadilan lembaga lembaga itu. yang paling terkulai tinggi dki jakarta soleh dan konstan adalah tgptpk. ambruk setelah ada judicial rizal. lantas, kasus korupsi radio republik review nomor tentang indonesia rri) yang menjerat direktur nmn anim peribentikan topik kpk pun menanggung senat c:bangko.d0s pondok pelepasan efek lidussi sandambtrngan hari tgl: senin, fifa hl. kol:x77 kode: subjek maa banana nusantara yang membuat direktur.utamanya, kuncoro hendartono, berurusan dengan teman darat sate mena) penjara, dan yang teranyar, kasus suap ma atas bha saatnya jar laporan probosutedjo yang melibatkan lima opa besar rp20 akan sing nina dii alhasil, sejumlah nama besar seperti, ketua taji dao, partai widodo, sin kpu nazaruddin syamsuddin, anggota kpu itulah yang merusak muka. padahal, batas sen kpu kantung penyelidikan kpk mengendus kasus eau dsn uda jeda mena. lain. sesanti desai korupsi nyata bis persilakan masyarakat secara objektif menilai. proyek busway koridor book kota) oleh faktanya, kpk mulai mengungkapkorupsi pemerintah provinsi dki jakarta, penyuapan kalangan eksekutif dan lembaga negara. terhadap pejabat oleh monsanto co., sumber daya penjualan dua unit kapal tanker ekstra besar sebagai bandingan, negara lain, lembaga,,. lcc) oleh pertamina, pengadaan kotak macam kpk juga ganas bertindak membunuh suara, sampul surat suara, teknologi informasi koruptor. china, misalnya, perdana menteri kpu, pelepasan kawasan hutan kalimantan zhu rongga, patin maret timur, dan korupsi pertamina tongkang. bersabda, untuk melenyapkan korupsi disiapkan pada september silam, melaporkan kpk peti mati. sembilan puluh sembilan untuk komisi iii dpr. mereka meminta tambahan mentan tank lam yaa anggaran pada sebesar rp30 miliar atau. korupsi, ibunya. hasilnya, pejabat chin naik dari sebelumnya, rp170 miliar. pun takut korupsi. wakil gubernur provinsi jiang, dikemukakan, kpk telah merampas uang chang ging, dihukum mati pada negara dari para koruptor sebesar rp207, item suap. hai toko ribu dan juta). setebdir semut uas, sudah berhasilkah masih tertatih tatih nag melawan kpk mengemban amanat? korupsi. sejumlah keluhan rugi yang sempat rugi malu malu menjawab pertanyaan itu. dicatat media seperti adanya corruption fight back sulit bagi saya menilai diri sendiri. saya (perlawanan balik dari koruptor). belakangan munirsela rph eri bak mulas soal sumber daya manusia kpk, sebab harinya juga uni san ban ada orang penyidik dari kepolisian dan jaksa instansi yang berwenang melakukan kpk sedangkan laporan korupsi yang masuk pemberantasan korupsi, seperti kejaksaan dan lebih dari surat. minimnya jumlah kepolisian. personel membuat seorang penyidik kpk bisa kendati demikian, sejatinya, kpk bukanlah menyamai lebih dari dua kasus dalam waktu ang banya kumapiar babak pak aga sempat pening melihat data mengerang benteng sabagai moe paiton seni serupa yang misinya yan: dilansir transparency international. indonesia aaa aap era sita menduduki peringkat dari negara yang antikorupsi. gua disurvei. artinya apa? indonesia dye sejumlah penyelenggara negara memang dikategorikan sebagai negara yang) . sudah berurusan dengan taring kpk. tali last dipersepsikan memiliki tingkat korupsi tinggi. pertama menjerat perkara pembelian tanah yang,dikeluhkan rugi ialah soal klasik oleh direktorat jenderal perhubungan laut berbagai negara. thailand, misalnya, tual, maluku tenggara. mendakwanya, national counter corruption commission muhammad harun let let dan tarsius wall. ccc) yang dibentuk april gubernur provinsi nanggroe aceh menghadapi soal itu. seperti ditulis teen darussalam abdullah putih juga bernasib pilu. masduki, ccc menghadapi soal anggaran, karena kasus korupsi pembelian perlawanan dari kekuatan lama, dan @helikopter mi rostov buatan rusia pada kekurangan staf. pada ccc memiliki kurun orang staf (bandingkan dengan yang menyita perhatian juga, ketika kpk independent commissions against corruption mean ana aea obr ak abrik permainan kotor komisi hong kong yang punya orang staf c:bangko.4os pondok parlana kode sumber sambungan hari tgl: sedih, him: rol subjek dengan luas wilayakfdan jumlah penduduk yang relatif kecil). hanan wes namun perlu ditegaskan, fungsi kpk bukan hanya ranah penindakan. ada kewajiban pencegahan juga, misalnya. ditengah riuh tea tea penangkapan sejumlah pejabat, rugi mengakui saat ini tahap pembangunan organisasi dak disp baru mencapai tahap itu meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas sdm, kepastian tenumerasi, pengadaan sarana dan prasarana. tika meningkat sampai saja, saya yakin" kinerja kpk akan meningkat pesat, ujarnya: kini kpk juga sedang menyiapkantim bangko. 3oehonesta hari selasa, baptis b01p him kol: vit subjek pls) maser yuo. bidang #e4e1e numa syarikat papua bagong suyanto ksi massa pecah papua. beruntung berkat tindakan sigap upahan sosial yang terjadi manokwari, aksi massa aparat, aksi rusuh yang meletup kawasan papua sebetulnya ti berjalan ricuh. massa bu sejumlah daerah papua tidakterus dak hanya terjadi setelah diberi kan hanya memblokade membara. aksi massa berhasil dire pasukannya kebijakan otonomi sejumlah jalan utama dan melempar gaon. manapun sepakat mengakhiri khusus papua. batu, melainkan juga membakar ge aksi mereka ketika ada jaminan era orde baru, ketika meme dung dprd papua barat. sorong, keamanan dari sejumlah pejabat dan lintah mencanangkan program aksi massa yang terjadi merangsek negara bagi mahasiswa papua yang yang disebut kebijakan arah bandara nomine eduard sosok. berkuliah jawa timur dan kota' timur, yang bertujuan mendorong massa memecahkan kaca kaca lainnya. investasi wilayah indonesia bagian terminal bandara. sejumlah mobil timur, sejak itu pula arus investasi area parkir bandara dilaporkan rentan terprovokasi yang masuk wilayah papua mulai dirusak massa. jayapura, massa terlepas apa yang menjadi alasan meningkat pesat. sejumlah perusak menggelar aksi long march menuju aparat kepolisian meminta paksa haandihidangperkavuan. perikanan, kantor gubernur hingga membuatlalu keterangan mahasiswa papua, dan pertanian, dan pertambangan mulai lintas macet total. apakah benar para mahasiswa asal banyak menyerbu papua karena berbeda dengan aksi rusuh papua itu terlibat dalam tindakan potensi sumber daya alam yang men papua sebelumnya yang dipicu ke pelecehan terhadap bendera merah janjikan. pemburuan sosial dan intervensi putih kebanggaan bangsa indonesia: wilayah papua barat, misalnya, kekuatan militer yang dinilai terlalu yang menarik didiskusikan salah eksplorasi dan eksploitasi yangterjadi represif, aksi massa yang pecah be kenapa masyarakat papua rentanter wilayah perairan akibat pembukaan lum lama ini munculsebagaiekspresi provokasidancenderungmudah industri perikanan, dalam. beberapa solidaritas rakyat papua terhadap menggelar aksi unjuk rasa kasus selain menimbulkan perubahan nasib mahasiswa asal papua yang hinggarusuh? pola produksi nelayan lokal, ternyata sedang kuliah surabaya dan ma untuk menjawab peran juga melahirkan tekanan kemiskinan lang, provinsi jawa timur. tindakan aan di atas mau tidak mau yang meresahkan. dilaporkan, sekitar aparat yang dinilai represif, stigma kita harus melacak pada masa kapal trawler besar yang menyapu dan pernyataan yang memojokkan jalu dan pengalaman trauma teluk bintuni sampai pinggiran mahasiswa asal papua menyebabkan tik yang dialami masyarakat hutan mangrove, bukan saja massa papua spontan menggelar papua. banyak kajian mencatat menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa. bahwa industrialisasi dan per mak adonan: sambungan im kol juga menyebabkan nelayan kecil nia industri tidak mustahil akan po dan nelayan tradisional manga tensil memicu terjadinya pergesekan laki proses marginalisasi. wilayah bila tidak dikelola dengan baik. perairan pantai yang sebelumnya dal, mampu menghidupi dan memenuhi perlakuan bijak kebutuhan sehari hari keluarga ne munculnya aksi massa dan sensitif layan tradisional, pelan pelan makin vitas yang mudah pecah kalangan tidakbersahabat, akibat kegiatan mo masyarakat papua sesungguhnya derni: asi perikanan. ialah refleksi dari sikap penolakan seri panjang kegiatan industrialisasi terhadap kebijakan pembangunan hanya mengeksploitasi yang mengabaikan keberadaan ma sumber daya syarikat lokal. pembangunan yang alam, serta bersifat sentralistik dan dipaksakan ep. tidak mela dari atas, bukan hanya melahirkan bukan. rein perubahan. pada tradisi, terbaiknya investasi bagi nilai nilai spiritual, perubahan pada pengembangan dani pemberdayaan pola mata pencaharian penduduk, masyarakat lokal papua, dapat dinasti melainkan juga menyebabkan ter kan akan terjadi sejumlah perubahan jadinya kesenjangan sosial dan pe sosial, @ekonomi, politik, dan budaya rampasan hak hak adat masyarakat yang bukan hanya mengancam lokal papua. ta, kelangsungan ekosistem, melainkan dalam rangka menuntut kembali juga kelangsungan hidup masyarakat hak hak mereka itulah, kalangan setempat. masyarakat papua bukan hanya pertama, kehadiran industrialisasi terjadi protes sosial, melainkan juga niscaya akan melahirkan pergeseran melahirkan gerakan sosial yang dan perubahan budaya masyarakat. berkepanjangan. aksi solidaritas mas sebuah komunitas atau suku yang papua terhadap nasib mahasiswa semula hidup relatif terisolasi, jarang papua jawa timur ialah salah satu berinteraksi dengan pranata pra bentuk sekaligus bagian dari gerakan nata modern, niscaya mereka cepat masyarakat papua memperjuangkan atau lambat akan melakukan proses nasib mereka. adaptasi yang sebagian mungkinber meski belakangan ini pemerintahan hasil, tetapi sebagian yang lain mung jokowi telah menorehkan perhatian kin gagal sehingga terpaksa dan berkomitmen membangun rasa harustersisihdarikehidupan rana dasar yang layak untuk masyarat baru yang lahir karena di kat papua, seperti pembangunanjalan hela industrialisasi. trans papua. nami, dalam proses kedua, kehadiranindustri transisi ini potensi potensi bergeser alias acapkali pula lahir kan bukan tidak mungkin akan tetap kan potensi pergesekan dan muncul. setelah sekian puluh tahun bahkan konflik yang sifatnya merasa diabaikan, memang bukan terbuka karena adanya hara hal yang mudah untuk menaklukkan pan berlebihan, tidaksesuaide hati masyarakat papua. ngan kenyataan yang dihadapi memperlakukan mahasiswa asal di lapangan. bisa dibayangkan, papua dengan lebih bijak dan manu apa yang bakal terjadi jika siswi ialah salah satu cara kita mem sebuah wilayah yang relatif be bayar kekecewaan masyarakat papua 'lum berkembang atau bahkan yang sekian lama teralienasi dari agakterisolasi seperti kawasan pembangunan. semoga kasus maha papua hadir sebuah. perusahaan siswa papua jawa timur ini menjadi multinasional dengan seluruh pra pelajaran bagi kita semua untuk lebih nata yang dimilikinya. bijak menyikapi masalah. pertemuan dua subkultur yang ber beda dalamsebuah proses perubahan sosial dan budaya terlebih antara kultur dunia industri dan kultur ma syarikat lokal, yang acap kali dinilai tidak pararel dengan kepentingan du nanumum nov him kol subjek: negara pes yap fan rawan tjandra pengajar:pada universitas atma jaya yogyakarta, pernah menjadi visiting scholars blinders law school, adelaide, south. australia, doktor ilmu hukum ugm terungkapnya ope bot menjawab secara diplo indonesia memberikan rasi intelijen austria mati dengan mengatakan, dukungan atas digalang dia yang melakukan semua pemerintah pelaku kan yangdiambilpemerin penyadapan saluran kan pengumpulan informasi. aon terung komunikasielektronikpribadi saya tidak akan berkomentar nya penyadapan tele para pejabat tinggi negara ri, tentang masalah intelijen. saya pon para pejabat tinggi termasuk presiden, saatinite tidakinginmerusakhubungan tersebut. kebijakan yang lahmemanaskanrelasibilater dengan indonesia. diambil pemerintah antara kertanegara yang jawabanitutak memuaskan saat meresponssikap oleh tony abbott, australia, bagi sebagian politikus aus pemerintah aus selalu dipadatkan sebagai alia. bahkan, sebagianbesar traliaadalah: negara yang bersahabat dan masyarakat australia juga memintaklari bertetangga baik. kalangan mengecam kebijakan meme fiksi dari gt dalam negeri indonesia, sema runtuhnya sendiri yangtidak dubes austria sin kinmeluasdukunganterhadap bersedia meminta maaf ena pemerintah untuk mengaum atas kegiatan operasi bil sikap tegas yang kemudian intelijen yang pelaku cantik australia najib ri: nat berujung pada pemanggilan kan penyadapan atas kes tai dubes untuk australia: na telepon pejabat peta kal tan mun, penyadapan telepon hat tinggi indon terangan mengenai presiden sby dan pejabat in sia. bahkan, pemimpin apa maka informasi yang didapatkannya indonesia lainnya oleh badan partai hijau, senator selama mengemban intelijen australia dsd (kini christine mile,juga sana dan han unta berubah menjadi australian sampai kenya indonesia juga signals directorate) ternyata akan, bahwa ulang kuburan naa juga memicu reaksiluas penyadapan ara naa dan ana kalangan politikus australia tersebut akan an. nantinya indonesia ian gita memperhalus lebih membatasi dan dalam sidang.di parlemen kan indon menjagajarak senin siang, ang sia yang kini non can sangan kota parlemen dari partai mengetahui ke aan sman hijau adam band bertanya tika tony abbott kepada perdana menteri tony berbicara tentang per ear ann gan abbott, apakahbenar austria sahabat dengan indo a . liamenyadaptelepon presiden kesia, ternyata australia tan indonesia, apakah masih ber melakukan hal yang se nes langsung, dan apakah anda baliknya. mendukung halit? . ab: mayoritas dublikdi fff www ooo sambungan melakukan pendekatan per itu bisa mendorong lahirnya rasi intelijen sonalkepada presiden yun sanksi hukum yang tegas bagi lun aust'lia tuk menenangkan berselisih tindakan negara negara yang memberitakan badan mata an. cathy yang menjadi melakukan operasi intelijen mata australia telah berusaha dubes australia untuk indon dan melakukan penyadapan menyadap telepon presiden sia selama periode negara lain. saat ini, indon sby dan istri presiden, ani jan kini bergabung dengan sia memang tengah berjuang yudhoyono, serta sejumlah mantan menteri luar negeri bersama brasil dan jerman menteri dalam kabinet sby. australia, bob carr, dantokoh untukmendorong mekanisme sejumlah dokumen rahasia spo sisi bill shorten mendesak antipenyadapan tingkat yang dibocorkan whistleblower abbottsegeramengambillang internasional. ketiga negara 'asal as, edward snowden,. kah langkahuntukmenenang itu sedang intensif menyusun yang berada tangan austria kan situasidiplomatik dengan resolusi pbb. lian broadcasting corporation indonesia yang memanas aki melakukan penyadapan ter abc) dan harian inggris the bat skandal penyadapan. hadap negara lain sebenarnya guardian, menyebut nama bocornya informasi punya mendekonstruksikeberadahan presiden sby dan orang japan ini seharusnya bisa negara pelaku karena wilayah lingkaran dalamnya saba: menjadi.momentum bagi per pelanggarannya sudah: bukan gai target penyadapan pihak berikatan bangsa bangsa( pbb) lagi merupakan pelanggaran australia. untuk membentuk konvensi kesopanan. internasional se dokumen dokumen itu me antipenyadapan yang kamu mata mata, melainkan sudah ape bahwa badar dian bisa ditindaklanjuti:de memasuki ranah pelanggaran benih apk ngan ratifikasi negari ne hukum sebagai suatu tindakan tea sign als gara dengan mengeluarkan yang ilegal. namun, kompleks .melacak kegiatan yudhoyono nagan dua masalah penegakan huk melalui telepon selulernya dang undang antipenyadapan. nasional''di suatu negara untuk una dada justus namun, sebenarnya hukum menghadapi aksi penyadapan uda ari rasional indonesia sudah tersebut terbentur pada me partai buruh menjadi perdana mengatur persoalan larangan anime hukum internasional menteri australia. daftar tar san sonia yang sang ina mean get penyadapan juga anta dengan no36 1999tentang pada hubungan: diplomatik kup wakil presiden fata telekomunikasi, pada yang diatur berbagai konvensi yang pekan lalu pang disebutkan tentang larangan internasional. australia mantan wakil pre penyadaran malang man anna itu, langkah pe gen tanpa kalla, juru bicara tersebut, tidak hanya wni saja, perintah untuk mendorong presiden untuk insan luar ten kep aang lahirnya resolusi kepada (er negeri menteri pertahanan dalam dea bar mangun koni mens naa nasi pidana yang dikenakan internasional antipenyadapan eat berupahukuman maksimal akan berpengaruh terhadap mere hasil polling, selama tahun. negara negara yang gemar me harian terkemuka australia, asean: ikan penyadapan. resolusi sidney morning aoi sme), no11 tentang in tersebut diperlukan. untuk mag ag. formasidan transaksi mengkajiulangtindakanmata selatan saya sea tan) cpu elektronik ite) di mata yang dilakukan sebuah pasi eu, jelaskan bahwa masih negara diluar wilayah mereka. terbuka peluang untuk saat ini, resolusi tersebut se minta maaf kepada indon: tindakan penyadapan. dangdibahas komisi ipb terkait dengan skandal namun, tindakan yang khusus menangani masa pen dana yang dilakukan milk. tersebut hanya lah ham: operasi penyadapan terhadap sby, ani yudhoyono, bisa dilakukan indonesia dan sejumlah ne sea bea oleh aparat pe garajuga dilakukan oleh as. jumlah tokoh oposisi dan @senses 'sepak hukum resolusiituakanmendorong politisi australia juga menilai (or dalam rangka. adanyaaturanbakudan meng abbott harus segera meminta penyidikan, ikat internasional tentang mali dan antaranya praktik penyadapan dan mata bea akan kepolisian dan mata, dengan begitu, kegiatan nj australia untuk indonesia maa antara, deh dan aan ip. gag cs. dengan ter selama ini yang dilakukan john cathy, ungkapnya kasus suatu'negara terhadap negara akan aha "pm penyadapan tersebut, lain bisa dikaji ulang. tuju bot sehari. y4t pbb bisa didorong .annya.agar bisa dibuat me asn jas gua untuk segera menge . anime pengawasangglobal luaran konvensi tentang penyadapan. negara tik internasional an yang beradabtakperlusaling tipenyadaparstial menyadap! e(11w , o&nn sept him kol subjek ko711150 aan tert sak surat poehargn bidang: surat surat berharga oleh' prof. dr. kh. didik hafidhuddin, sc. ahamdansurat suratberharga beb berapa ulama lain berpendapat. (obligasi) merupakan salah bahwa saham dan juga obligasi ada satu objek zakat yang teran lah harta yang dapat diperjualbelikan, terdalam literatur figihzakat karena itu pemiliknya mendapatkan kontemporer. saham dan surat surat keuntungan dari hasil penjualannya, berhargaadalahhartayang berkaitan sama seperti barang dagangan lain dengan perusahaan dankepemilikan nya: karenanya saham dan obligasi saham. yusuf al garadhawi menge termasuk dalam kategori barang makanan dua pendapat berkaitan dagangan dan sekaligus merupakan dengan kewajiban zakat'atas saham objekzakat. perusahaan: tidak kedua pendapat tersebut, hemat pertama, jika perusahaan itu me penulis, tidaklah bertentangan, ka rupawan perusahaan industri murni, rena kedua duanya menyatakan artinya tidak melakukan kegiatanper bahwa saham itu, meskipun dengan dagangan, maka sahamnya tidaklah pendekatan yang berbeda, termasuk wajib dipakai, contohnya perusahaan kedalam sumber zakat. pendapat per hotel, biro perjalanan, dan angkutan tama, mengharuskan menggabung (darat, laut, udara). alasannya adalah kannya dengan harta lain yang diri saham saham itu terletak pada'alat wiki pemegang saham, lalu dikeluarkan alat, perlengkapan, gedung gedung zakatnya, jika sudah mencapai nisbah sarana dan prasarana'lainnya. akan danberlalu waktusatu tahun. sedang tetapikeuntungan canada dimasak kan pendapat kedua, secara langsung 'kani dalam harta para pemilik menyatakan bahwa saham termasuk saham tersebut, lalu zakatnya dielu sumber zakat, yaitu termasuk da akan bersama harta lainnya. lam zakatperdagangan. kedua, jika perusahaan tersebut dalam kaitan ini muktamar inter merupakanperusahaan dagang murni gionale tentang zakat kuwait yang membeli dan menjual barang pada tahun menetapkan dewa barang, tanpa melakukan kegiatan jiran zakat terhadap.saham. karena pengolahan, seperti perusahaan itu, dari sudut hukum, saham ter yang menjual hasil hasil industri, masuk dalam harta yang wajib'di perusahaan dagang internasional, keluarkan zakatnya. kewajiban zakat perusahaan ekspor impor, maka sa ini akan. lebih jelas dan gamblang, ham saham atas perusahaanituwajib apabila dikaitkan dengan nash nash dikeluarkan zakatnya. hal sanggama. yang bersifat umum, seperti surah at berlaku pada perusahaan industri tambah: dana bayaran:267yang 'dan dagang, seperti perusahaan yang. mewajibkan semua harta yang dini mengimpor bahan bahan mentah, wiki untuk dikeluarkan zakatnya. kemudian. mengolah dan menjual berdasarkan keterangan atas, nya, contohnya perusahaan minyak, zakat saham dianalogikan pada zakat perusahaan pemintalan kapas dan perdagangan, baik nisab maupun sutera, perusahaan besi hanjaja,dan kadarnya, yaitu nisannya. senilai perusahaan kimia. gram emas dan kadarnya persen. ia anna ana . sambungan kusut gar mina memberikan bertambah atau berkurang. contoh, jika seseorang memiliki sa ketiga, pemilik saham berarti peri ham senilai dinar, kemudian lik sebagian perusahaan dan bank itu akhir 'tahun mendapatkan deviden sebesar nilai sahamnya. sedangkan atau keuntungan sebesar dinar, pemilik obligasi berarti pemberi utang maka harus mengeluarkan zakat atau pinjaman kepada perusahaan, sebesar persen'dari dinar bankdata pemerintah. keempat, devi atau dinar. den saham hanya dibayar dari keun dalam muktamar internasional tangan bersih perusahaan, sedangkan pertama tentang zakat kuwait, bunga obligasi dibayar setelah waktu raja diputuskan bahwa tertentu yang ditetapkan. 'jika perusahaan telah mengeluarkan perusahaan yang tidak metro zakatnya sebelum deviden dibagikan ,diksi batang:batang atau komedi 'kepada para pemegang saham, maka s komoditas yang dilarang, maka "para pemegang saham tidakperlulagi sahamnya menjadi salah satu objek mengeluarkan zakatnya, jika belum atau sumber zakat. adapun obligasi mengeluarkan, maka tentu para pe sangattergantting kepada bunga yang megangsahamlah yangberkewajiban termasuk kategori riba yang dilarang mengeluarkan zakatnya. dan alini secara tegas oleh ajaran islam. meski harus dituangkan dalam peraturan. pun demikian, yang menarik adalah perusahaan. bahwa sebagian ulama, walaupun kemudian mengenai zakat bli sepakat akan haramnya bunga, tetapi gas, usual garadhawi menyatakan mereka tetap menyatakan bahwa bahwa obligasi adalah perjanjian obligasi adalah salah satu obyek atau tertulis dari.bank, perusahaan, atau. sumber zakat dalam perekonomian pemerintah kepada pemegangnya modernis. untuk melunasi sejumlah pinjaman muhammad abu zahra menyatu dalam masa tertentu dengan bunga: kan bahwa jika obligasi itu ditebas tertentu pula, @aradhawi.penjelas kan darizakat,maka akibatnya orang kan, perbedaan'antara saham dan lebih. suka memanfaatkan obligasi obligasi, sebagai berikut: pertama, dari pada saham. dengan demikian, saham merupakan bagian dari'harta orang 'akan:terdorong untuk menit bank atau perusahaan, sedangkan gagalkan yang halal dan melakukan obligasi merupakanpinjamankepada yang kata dwujiga bila ada harta. perusahaan, bank atau pemerintah. haram, sedangkan pemiliknya tidak kedua, saham memberikan keun diketahui, maka ia disalurkan kepada tangan sesuai. dengan keuntungan sedekah. tetapi jika suatu obligasi perusahaanataubank, yangbesafnya hanya tergantung pada bunga, maka tergantung pada keberhasilan pe obligasi itu'bukan merupakan obyek perusahaan atau bank itu, tetapi juga adu further zakat menanggung kerugiannya. sedangkan. mallawa'lam bisshawab. obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) ataspinjamantanpa. penulis adalah ketua umum panaspg sumber indonesia hari tgl yeni, jo kol au. mata darat hal pertahanan pr. kewajiban pee aaa ina nan oleh fuad nasar, potensi zakat hasil pertama usaha dan segala yang ditumbuhkan tangan tanah' air cukup atau dikeluarkan dari bumi: besar apabila terhimpun |. hasil. tambang sebagaimana kita gan dikelola dengan baik. |tahu adalah benda yang keluar. undang undang tentang. peramban (kan dari bumi. hasil pertambangan gan yang telah beberapa kali diubah. sebagai salah satu objek zakat tetap dati terakhir dengan undang undang tum dalam undang undang nomor nomor tahun tentang per tahun tentang pengelolaan tambangan mineral dan batubara, zakat, daan jabar get) asta tana! dunia islam sepakat bahwa tambang: peso modal asing yang dikeluarkan dari dalam tanah: ama ana (camat) yang: harus satya broken indonesian usaha peta dikeluarkan atas dasar firman. allah kewajiban berbakat, kali orang orang yang beriman, ana. naa nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian sangan kia dari hasil usaha yang baik baik dan pabuaran kuta na, sebagian dari apa yang kami keluarkan tenasia perusahaan sejenis adalah dari batan untuk kamu. al bayaran contoh, pir): sejalan dengan ini, hasil tampang adalah benda .atau pertambangan adalah termasuk harta material yana secara alami terdapat atau hasil usaha yang dikeluarkan dari dalam tarian sebagai kekayaanralam, dalam bumi sebagai karunia allah dan: kana perak, timah, minyak simpanan rizki bagi umat manusia. batubara, dan batu batuan, srigala yusuf oatadhawi dalam saat ma'adik, nikmat allah swt sebagai sumber'kes rta pay toa jaitu kertas, perak, timah, intan, batu keajaiban melupakan putar mata, akik dan batu bara, serta kewajiban mengeluarkan zakat barang barang cair seperti ter, minyak atas hasil pertambangan telah menjadi bumi, belerang dan lain lainnya yang perhatian dam kajian para ulama dan sejenis. mujtahid islam sejak beberapa abad aha mahar aer untan silam. dasar hukum penetapan zakat ten dalam buku hukum zakat yogya hasil pertambangan adalah quran bayaran yang .karta: majelis pustaka pimpinan pusat mewijibkati infak (2ak41) atas hasil mma yan neo www ww5waar,h kw,s,.errors mr m sambungan garadhawi dalam fighuggakah me yakni alamwaal, dari ada yang secara nyatakanysebagai berikut: khusus memberikan istilah g maal al pertanian hasil pertambangan yang "mustafa), sebagaimana terdapat dalam diwajibkan: zakat adalah yang: diusia f17h42 zakat( yusuf oaradhawi) dan. hakan oleh perseorangan perusahaan. al high ak islam adillatuhu wabah hasil pertambangan? yang. dikelola zuhaily) oleh negara tidak dibebani kewajiban menarik disimak kesimpulan prof? zakat. afif abdul. fatah at thabbarah yang kedua, hasil pertambangan dielu: menyatakan, aturan. dalam islam situ akan zakatnya apabila telahmencapai bukan saja sekedar berdasarkan pada nisbah emas. gram), dan zakatnya keadilan bagi seluruh umat minus sia,. dibayarkan pada waktu dihasilkan, akan tetapi sejajar dengan kemala setelah dibersihkan. hutan, dan kebutuhan hidup manusia, ketiga kadar zakat yang harus' aog ie, saan, dibayarkan berkisar antara dan pena ara sei gran des kecap emban dayak aal biaya yang dikeluarkan untuk mem untuk menggali potensi zakat hasil berdiri. hasil tambang tersebut. hal pertambangan memerlukan sosialisasi ''idi berdasar pendapat imam malik dan secara inter oleh panas kepada hitam' staf'i. tetapi dr. yusuf: garam perusahaan perusahaan peramban isi memandang kadar dan oleh karena itu sasaran fundraising. lalu besar, sehingga ia mengaum letribaga zakat pada perusahaan per bikjdlan tengah, yaitu zakat hasil per tamansari sebenarnya bukan dana ambarigah dapat berkisar antara corporate local responsibility csr), #dan! sesuai dengan perbandingan tetapi zakat dari hasil usaha pertama antara barang yang dihasilkan dengan tangan. kesadaran dan' kepatuhan usai. dan biaya yang dibagi kim perusahaan dalam memenuhi dewa keempat, bata ulama sepakat bahwa jaa tidak 'ada ketentuan tentang batas aan men ana sena neng pialonisata tahun untuk mengeluarkan tae penanggulangan bakat hasil pertambangan. eng bertahan bagi perusahaan itu sendiri. islam, walau dengan menggunakan hp. istilah yang berbeda, telah membahas objek zakat selain hewan ternak, per penulis adalah wakil sekretaris panas dan tangan, perdagangan serta emas perak. kasubdit pengawasan lembaga zakat. ada yang menggunakan istilah umum www j5. .

kementerian hukum dan arim. sumber media indonesia hari tgl kamis him kol subjek: hukum pelat pola bidang po. bambang satria . guru besar stigma dan dosen luar biasa universitas ma chung dan uin malang sosiolog kenamaan masyarakat tidak terdapat siapa yang menganggap modica menyatakan, "pola bersikap dan berperilaku meh, apalagi menafikan urusan: saat masyarakat yang .menoleransi dan mem korupsi, berarti menyerahkan tumbuh suburpenyakit berikutnya ruang liberalisasi raih rakyat negeri ini tiang penyimpangan jabatan, bisnis praktik praktik deviasi, korupsi gantungan kematian. tag kekuasaan, penyalahgunaan tidak sampai mengerucut pada bersamanya kasus'korupsi etik profesi, serta elite krim piramida absolutismenya. dan cengkeraman kekuatan nal berlaku arogan: dan abs ada kesan 'kurang baik' yang sindikasi koruptor nie eri ini jut, itu menandakan karakter selama ini menjangkiti sikap mengindikasikan bahwa kita masyarakatnya toleran, mudah. mental. masyarakat indonesia. (masyarakat) selama ini masuki acuh tak acuh, atau bergaya sebagian elemen masyarakat aah bertarung dengan korup kompromistis." tersedia penyakit sesat pikir' atau belum menempatkan payang dinyatakan sosiolog akibat menempatkan korupsi hits. moral perlawanan ter tersebut menunjukkan, dalam sebatas sebagai kejahatan yang! hadap koruptor. kita masih membaca dah memahami.mo merugikan negara,.dari bu bernyala kecil dan mendiamkan del penyimpangan kekuasaan kan merugikan dirinya secara saja saat berhadapan dengan (abuse power) yang berjaya, langsung dalam jangka pan atasan atau pimpinan yang berdaya, dan menggurita dalam jang. korupsi mereka anggap melakukan mark up proyek, me suatu negara,sikap dan perilaku sebagai jenis 'kejahatan tanpa diterima gratifikasi, merekayasa masyarakat harus ditempatkan korban! (crime without victim), pelaporan kinerja, dari berbagai pada koridor embrio kriminal atau kejahatan. yang sebatas bentuk malapraktik'jabatan:. istrinya. tidak akan sampai membohongi dan membodohi kita menjadi semakin tidak. terjadi dan marak kejahatan negara, sehingga tak dijadikan penyalin lagi saat pimpinan elite kalau masyarakat mau dan keseluruhan elemen bangsa jga memberikan kompensasi mampu menunjukkan militansi sebagai objek yang dilawan kenaikanposisi, melibatkan kita mereka untuk mencegah dan secaratotal.: dalam berbagai proyek, dan: memegangnya. siapa pun elemen bangsa ini memberi kompensasi kepada penyakitkronisatau'kanker' yang masih berpikiran normal anak anak serta istri kita: mematikan, seperti 'peran tentulah mengakui korupsi segmen elite dalam ranah pekan' uang negara (korupsi) merupakan kejahatan yang ter ietersebutakhin yang dipadatkan sby saat bilang serius, penyakit kanker white dolar maa nascar ka. melantik menteri dan wakil yang berpotensi penghancur uya men kita bisa tampil menteri, pun berelasi dengan kan dan mengubur.negeri ini, berani dan lihai akar kriminogen yang tumbuh sehingga wajib disingkirkan. aan menyebarkan dan me gan subur dimasyarakat kalau menyuburkan kejahatannya. kita sumber: harus., blm bira aan atas tap menyuarakan keadilan nome oli yang ga digunakan sebaga inti |egalitarianisme, kejujuran,'dan asian dengan men untuk temp tanggung kepentiigannegara kondisi masyarakat jawabkan berbagai model psm: memang ada beberapa dari yang senang men rangsangan hukum? sulitnya: 'merekayangberhasildijeratdan jalani kehidupan:di negara ini terbebas dari praktik yang bernasib dyeratdan |f4 luar pagar'moral dan "'!:: sopan' tak .dikenai'hukuman beber jawa jalan dala? perampokan uang negara tak. pad agama. kalau dalam pisa dilepaskan dari kuatnya: auri' namun dan tahun penjara mm. suatu masyarakat dan nihilisme atau harakiri norma layaknya: pepatah mati w)| j4 negara atmosfer yang niaga. (satu tumbuh seribu', ko dv. here pria yuridis. erupsi pun tetap berjalan , 1egemonuk. potret negara negara lain. dengan jemala" dalam ke. ial tampilnya.'se . yang terkenal sebagai negara 'berdayaahnya. ada bebe selebritas' berkuasa bersihkan'berwibawa ialah perayaannya. yang disnormatif, berkat.partisipasi publik da .rapa orang yang berhasil tidak berlebihan one dijebloskan penjara, tapi: jika atmosfernya lam mengawasi dani menilai beberapaprang lainnya ber : lan memasuki ranah tingkat akuntabilitas kinerja munculah kembali, atau diberi '.w nihilisme negara. pemerintahan yangsaratborok, uang sistemik untuk.'merah.:. mereka yang khususnyayang dianggap (ber 'pok kekayaan negara dalam tora digolongkan sebagai pasarkan bukti permulaan) jumlahbesar. pengikut nihilisme total berbau penyalahgunaan ang albert einstein, ahli kimia.ke '. yaitu kumpulan sosok manusia garan belanja negara: padahal namakan, pernah bilang, dunia' yang menyukai dan memang: partisipasi publik bisa berjalan .ini semakinitidak aman dan da gakansikapdanperbuat dengan maksimal kalau did .': mai untuk dihuni bukan karena 'hanya.yang. bercorak. kung keteguhan setiap elemen ulah penjahat, melainkan akibat mu. paradoks. dengan" bangsa ini, khususnya 'kalang sikap kita.yang. membiarkan niriorma: jalan hidup elite, untuk menjaga khitan kejahatan terjadi. pernyataan ig. yang 'ditahbiskan moral perlawanan terhadap atu sebenarnya mengajari kita mag ji. dan dikiblatinya koruptor",. supaya tak menjatuhkan sikap apa. .berfokus.pada mempunyai elemen masa . diam, tak acuh, dan bisu ter . pes jalan yang me rakyat. bermental jujur, berani, hadap kejahatan yang terjadi menangkan dan meriyenang. .dan militan jelas bukanhhal yang masyarakat. kita harus 'melek', kan. diri serta kelompoknya, gampang. dengan sedikit dita cepat tanggap, gampang me: bijkanjalanyang menghadirkan. kut takuti, diancam, dan file . respons, dan. cerdas:terhadap. kendaran, kebahagiaan, dine ".bahkan'dalam 'perlindungan,. berbagai bentuk perilaku kerja adilan bersama. aas sebagian elemen masyarakat 'hutan. membiarkankejahatan. itulah yang pernah. dikritik sudahmemilihmencari selamat unjuk gigi dan berdaya sama @: . maurice. clave (filsuf prancis), "atau tidak riau berurusan de (oo halnya dengan. membuka! ide besar teripang tuhan telah. ngan koruptor. kecilnya nyali :.kran bersamanya kejahatan: tama tertindas'. kritik tersebut: elemen:masyarakat itu meng . kejahatan berat, seperti kerja: 'juga disampaikan syafi'i maarif diakibatkan koruptor semakin hutan perampokan! uang ne dalam perjalanan, kei ' dimanjakan. dan dibebaskan gara yang sudah digolongkan depan yang diwarnai pence untuk memperluas.dan meng sebagai kejahatan istimewa. jaran: materialistis, rasakan .absolution 'kawasan" modus @extraordinary crime). "|| gung jawab. terhadap tuhan: operandikorupsi. ".: akarpenyebabutamakorup sudah semakin surut, redup, sebagai penutup, rah semakin menguat, mengakar, .dan kehilangan momentum. ' man. dalam badai seri makin berdaya, terstruktur, dan'i, cahaya tuhan tidak akan me ' gala, menyebutkan, belalai membudaya, samping karena. nyala terang hati manusia" koruptor:negeri pasti terkapar," kehebatan dan kepiawaian ko yang menyibukkan diri dalam belajar koruptor, negeri pasti raptor dalam menjalankanaksi perburuan kapitalisasi. dengan telantar, belalai koruptor, ne (aksi kriminal berbagai.macam cara. geri pasti terbakar,.belalai sistemnya, juga "akibat sikap dalam ranah tersebut, se koruptor, negeri pastiterkubur, kita yang 'menoleransi, cuek, tiap norma yang bersubstansi belalai koruptor, rakyat.pasti kurang kritis, tidak benar benar, mengatur, membatasi, dan lebur'. sebagai bukti bahwa membelokkan rata untuk meng ' memberi sanksi. dinilai.sebagai. kita. memang tidak.membela awasi sepakterjangnya katup: objek yang harus dimusuhi.dan koruptor, berarti ada kebulatan .tor) dan nekat menigharakiri dibuatnya mencapai tingkatan tekad untuk menolak segala hukum ketika.koruptor yang nihilisme dari konstruksi.ke bentuk 'kompromi dan neo hendak didekatnya ternyatalebih hidupkan:bermasyarakat dan time,' jika kebulatan tekad kuat'secara psikologis dan poli bernegara. kalau itu norma untuk tidak membela koruptor tik'jika dibandingkan dengan 'hukum, bagaimana dengan bisa diwujudkan, perampokan kita yang jadi penjaranya., . norma yuridis yang karak ,. uangnegara dalamsegalaben dalam buku kiri islam turnya memaksa dan memberi tuanya tidak akan ada. yang ditulis kazoo sanksi itu dibuat mengalami nan shimogagi ada pen lumpuh total atau mengidap e. .2ifa. belasan istilah tentang virus impotensi' sehingga ta. timur yan sumber joedosecas harus ob: efu hum: from kode subjek kedokteran luas nan jakarta media): perhimpunan hukum kedokteran indonesia per atau minimal persidangan hoki) mendesak pemerintah segera menyempurnakan undang un ana bakat dede dang uu) tahun tentang praktik kedokteran yang telah terigu kan menjual jasa, hidupnya diberlakukan sejak oktober lalu. bergantung pada reputasi, dengan dibawa kaki saja sebenarnya desakan menyempurnakan dia sudah mati , ujar heru. tahun itu karena dari menjawab pers, budhi mengakui sisi kedokteran terdapat kerancuan masih banyak terdapat pelanggar yangmencampuradukkanmasalah yang dilakukan para dokter pas kedisiplinan, administrasi dengan ca diberlakukannya tersebut. masalah hukum. anggota perkusi itu mengaku be tidak dicantumkan kata 'mala lum mendata berapa banyak pel praktik dalam undang undang itu anggaran yang dilakukan dokter. akan membuat masyarakat kece dari pengamatan kami, yang pa wa, kata ketua perkusi pusat bu ning menonjol adalah dokter yang dhi yahoo pada europa pers, praktik lebih dari tiga klinik dan kemarin, jakarta. pemasangan papan nama. perkusi juga menilai masalah heruberpendapat, masalah prak dokter yang diserahkan majelis tik lebih dari tiga klinik matarumah kehormatan disiplin kedokteran sakit seharusnya tidak berlaku indonesia kaki) dicurigai cen se kan secara ketat dan kaku, tetapi: dering lebih melindungi profesi diberi kelonggaran. alasannya, un dokterdaripadamasyarakat. selain la! tuk daerah terpencil, masih banyak itu, bilamengacupada undang un rumah yang memiliki jumlah dok dang itu, proses penyelesaian an ter spesialis tertentu yang terbatas. tara pasien dan dokter akan ber bahkan jakarta saja, ada dok jalan bertele tele. ter dengan spesialis yang langka budhi mengatakan no29 ta len data seperti 'meonatologi', jadi wajar ka hun tidak hanya mengecek fried antara melek lau dia berpraktik lebih dari tiga kan masyarakat, tetapi juga telah bea? rumah sakit, jelasnya, membuat resah para dokter. pasat kaga aura yang jangan reaktif nya, dokter yang alpa memasang. han badar eta sementara itu, secara terpisah dapagnamaikandiknakanhuki kedokteran, dan dapat ikan! mantan kos umum aan dok: man satu tahun penjara dan sangar mpe sage ha ter indonesia idi) fried antara rp1 juta. padahal, menurutnya, se menurut heru, sha harusnya hal itu bukan masala arusnya pelanggaran itu tidak bisa melek menyarankan agar masa te, dijadikan masalah hukum dan rakyat jangan bereaksi berlebihan hukum, melainkan hanya masalah kadar tah pelanggaran administratif. dikenakan sanksi hukum. dulu terhadap no29 tahun para berdasarkan dari segi itu. nya, tersebut be ati etika, bila dokter melakukan desa lum lama diberlakukan. dokter diwajibkan menambahilmu kap iwan dan mengikuti per lahanypaka kaki dapat member:. sekarang kita tidak perlu be penggantian iberupateguran,skors,atau reaksi kerasmenuntutagar kebijakan kembangan ilmu pena pencabutan izin praktik. masyarat anita disempurnakan. apalagi da dokter. anggota per uki heru katjugadimungkinkan melekuk lam ketentuannya menyebutkan susanto menilai peraturanitu tidak tuntutan hukum, namun, budhi ada kaki jelas. alasannya, standar. pengin dan heruberpendapat sebelum di nondokter untuk memproses pe ain reg berikan#ksikepada dokteryang nyimpangandi profesi dokter, ka no29 lain yang kiper rnelakukankesalahan seharusnya. mantan menteri kesehatan ini disalahkan adalah sanksi dokter terlebih dahulu ada mediasi yan saat dihubungi media, kemarin. yang lupa mencuci tangan saat mengarah perdamaian. fried menambahkan, profesi moenwewwree lakukan operasi. undang undang rea ab, dokter itu terikat sumpah hip c:bangko. dow pondok era naur nana anna maan ann sumber (aw bung hari tgl: rabu hit. ikon: xxiv ) kode: subjek rates. jadi, merekatidak mungkin nuraninyamenyimpangdanberni melakukan malapraktik seperti dikhawatirkan masyarakat, kena kata malapraktik tidak dicat tukan? karena world federal tion medical association mala praktik ditinjau dari prosesnya. jadi, basa anime penobatan. menurut fried, dalam proses pengobatan dapat dinilai apakah sudah memenuhistandardisasi pro federal atau tidak. jika tidak, tin akan itu disebut kelalaian dokter, bukan sebagai malapraktik. cr ok h bangko.dos pado

hukum acara perdata: seharusnya pengadilan tinggi, setelah mempertimbangkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini, memerintahkan pengadilan negeri untuk mengadili dan memutus sekali lagi perkaranya, fic. pengadilan tinggi langsung memutus sendiri pokok perkara.) putusan mahkamah agung tanggal no:"yunus pasimbong, bertempat tinggal jalan karena no, i7a ujung pandang, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat berbanding: melawan: pr. masing, band masih tana pr, hadiah, alk, hamzah, masingmasing bertempat tinggal jalan ka bana ujung pandang, tergugat tergugat dalam kasasi.ujung. pandang pada po kosnya atas dalil dalil: dana bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri ujung pandang tertanggal september perdata yang telah mempunyai: kekuatan hukum yang tetap penggugat penggugat asli adalah pemilik satu satunya tanah yang terletak dalam propinsi su latest selatan, kotamadya ujung pandang, kecamatan wajo, ling dungan melayu, terkenal dengan nama jalan karena ujung pandang dan kari daeng mutu sebagai penyewa yang syah atas tanah tersebut bahwa berdasarkan surat perjanjian perdamaian tertanggal september antara penggugat asli dengan kari daeng mutu telah melepaskan hak sewanya atas tanah tersebut dan terhitung tang gai september menyerahkan kembali kepada penggugat asli sebagai pemilik: bahwa penggugat asli berdasarkan putusan pengadilan negeri tanggal september dan surat perjanjian perdamaian tertanggal september telah me minta kepada tergugat asli agar tergugat asli meninggalkan inang sungkan tanah tersebut: bahwa kari daeng mutu.juga dengan suratnya tanggal april telah menyampaikan dan meminta kepada tergugat asli agar tergugat asli meninggalkan: dan mengosongkan rumah tanah verse but, akan tetapi tergugat asli suma sekali tidak menghiraukannya: bahwa berdasarkan hai hal tersebut penggugat penggugat asli mohon kepada pengadilan negeri ujung pandang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut: menyatakan benar dan syah menurut hukum surat keputus pengadilan negeri kelas ujung pandang ujung pandang ter tanggal september perdata daftar 1l. menyatakan pula benar dan syah menurut hukum surat per janjikan perdamaian tertanggal september yang dibuat antara para penggugat dengan kari daeng mutu: ni.ana pun untuk mengosongkan tanah berperkara obyek sengketa, kamu an verzet subsidi: kepada pihak tergugat konvensi'penggugat rekonpensi: mengingat dari peraturan yang bersangkutan, juga dari undang undang darurat tahun lembaran negara tahun memutuskan menerima permohonan banding pihak penggugat konvensi terigu gat rekonpensi pembanding: bet membawa'kan putusan pengadilan negeri klas ujung pandang tertanggal november no: g1 pdt. mengadili sendiri konvensi ten mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebagian: menyatakan benar dan sah menurut hukum .surat putusan pengadilan negeri ujung pandang tetangga! september no: dan surat 'perjanjian perdamaian tertanggal sep member no: antara para penggugat dengan kari daeng mutu: dam menghukum tergugat beserta semua orang yang mendapat lak dari padanya untuk mengosongkan fana, sengketa dan menyerahkan kepada penggugat penggiat menghukum terpusat untuk membayar segala ongkos perkara dalam kedua 'tingkatan, ang dalam tingkat pertama berjumlah rp. (sebelas ribu liga ratus rupiah) dan untuk tingkat banding di perhitungan sebesar rp. (tujuh ribu enam ratus rupiah). menolak gugatan selain dan selebihnya, . rekonpenst: tan menolak gugatan penggugat rekonpensi tergugat konvensi. demikianlah diputuskan pada hari selasa tanggal enam belas juni. delapan puluh satu, oleh kami wiranto margopranoto sh, hakim anggota pada pengadilan tinggi ujung pandang, yang bersila saran penetapan ketua tanggal mei ditunjuk selaku hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalami persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kaidah samad, panitera pengganti tanpa dihadiri oleh keduabelahpihak. putusan pengadilan negeri ujung pandang tanggai pdt. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, pengadilan negeri kelas ujung pandang dengan hakim majelis: ulp masing, penggugat pr, hannah, penggugat ii: pr. hadiah, penggugat ii: lk, hamzah, penggugat masing masing bertempat tinggal jalan karena ujung pandang, bertindak sebagai kuasa osman bora sh. menurut surat kuasa khusus tanggal agustus selanjutnya disebut penggugat konvensi tergugat rekan pensi lawan: yunus pasimbong, bertempat tinggal jalan karena i7a ujung. pandang, selanjutnya pula disebut tergugat konvensi penggugat rekonpensi pengadilan negeri kelas tersebut: setelah membaca segala surat surat perkara: setelah mendengar kedua belah pihak: tentang duduknya perkara: bahwa dengan surat gugat tertanggal, agustus yang diberi kepaniteraan pengadilan negeri kelas pada tanggal agus tus dengan daftar no, pdt. mengemukakan sebagai berikut: balit per data daftar (terlampir foto kopi surat keputusan ter sebut sebagai lampiran yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, para penggugat adalah pemilik satu satunya atas tarian yang ter letak dalan propinsi sulawesi: selatan: kota" madya ujung pandang, kecamatan wajo lingkungan melayu: terkenal dengan.nama jalan ka : bana ujung pandang, selanjutnya disebut tanah berperkara obyek sengketa: bahwa jug.: perdata daftar yang telah mempunyai kekuatan hu kum yang tetap, lelaki kari' der.g matu'u adalah penyewa yang sah atas tanah para penggugat sebagaimana tersebut pada punt idi atas: .bahwa dengan surat perjanjian perdamaian tertanggal september (terlampir foto kopi surat perjanjian tersebut sebagai lampiran antara penggugat dengan kari daeng ma juta, kari daeng mutu telah melepaskan'hak sewanya atas tanah milik para penggugat sebagaimana tersebut pada punt i'di atas untuk seterusnya selama lamanya terhitung milli tanggal september kemudian menyerahkan kembali kepada para peng: gugat sebagai pemilik: bahwa berdasarkan surat keputusan pengadilan negeri kelas ujung pandang ujung pandang tertanggal sept amber per data daftar dan surat perjanjian per amalan tentang sal september ma, sebepaimang tersebut pada punt atas dan atas, sara penpespatdengan suratnya tentang aal desember hampir pala kopi surat tersebut sebagaimana lampiran elatmenyampailah deni kepada erguigaagar supaya tergugat dapat 'seperi mertincgalkan mengosongkan tanah milik: para penggugat tersebut: bahwa'juga lelaki kari daeng mutu melaju kuasanya yang bernada pr. binasa' dengan'suratnya 'tertanggal april (telan pir foto kopi'surat 'tersebut sebaga! lampiran iv) telah menyamai kan dan .meminta: kepada tergugat agar supaya tergugat dapat segera meninggalkan dan mengosongkan rumah miliknya satu: dan jain hal guna memenuhi surat penetapan prnegoran ketua pengadilan negeri kelas ujung pandang di ujung pandang tertanggal januari no: untuk mengosongkan tanah milik para penggugat: bahwa nampaknya sampai sekarang tergugat sama sekali tidak menghiraukan kedua surat tersebut pada punt dan diatasi. fubahwasoleh karena landasan dasar gugatan para penggugat ini cukup sempurna (autentik) maka para penggugat sangat mengharapkan kiranya keputusan dalam perkara perdata ini dinyatakan dapat dija lankan lebih dahulu (uivoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan bantahan verzet: berdasarkan keterangan keterangan serta penjelasan penjelasan tersebut atas, para penggugat dengan segala kerendahan hati serta dengan segala hormat memohon kehadapan bapak ketua majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara.perdata ini kiranya berkenan segera memutuskan: menyatakan benar dan sah menurut hukum surat keputusan pengadilan negeri kelas ujung pandang ujung pandang tertanggal september perdata daftar menyatakan pula benar dan sah menurut hukum surat peran jian perdamaian tertanggal september no, yang dibuat antara para penggugat dengan kari daeng mutu: lilmanapun untuk mengosongkan tarian berperkara obyek sengketa, kemuan verzet: subsidiari: mohon keputusan yang seadil adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan tahanan yang maha esa. menimbang, bahwa setelah sidang ditunda beberapa kali untuk memberi keseinpalun kepada tergugat secara langsung menghubungi penggugat materil mencari jalan damai lalu pada sidang tanggal september kedua belah pihak sama hadir, penggugat hadir kua hanya, lalu majelis berusaha lagi mencari jalan damai, tetapi tidak ber hasil: maka pemeriksaan lanjut perkara ini dimulai dengan terlebih da hulu membacakan surat surat buat tersebut yang atas pertanyaan hakim ketua penggugat kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya: menimbang, bahwa tergugat, dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan bahwa keberatan akan meninggalkan tanah sengketa tersebut, sebab sejak tahun telah menyewa tanah itu dari pr. masing (penggugat dan, apabila benar penggugat telah menjual tanah itu kepada pihak ketiga cast huisjono sebesar (dua) juta rupiah mohon supaya jual beli itu dibatalkan, sebab sendiri ber sedia akan membelinya sebesar harga itu, berimbang, bahwa penggugat kuasanya dalam jawaban atau replikanya tanggal september mengemukakan sebagai berikut: mengenai pokok perkara i.bahwa pertama tama dengan in! penggugat nyatakan tetap pada keterangan keterangan serta penjelasan penjelasannya semula, tetap pada gugatannya, terkecuali petit punt pada gugatan ter sebut oleh penggugat memandangnya tidak perlu bagi, mengingat bahwa keputusan pengadilan negeri yang dimaksud .telah mempu nyai kekuatan hukum yang tetap dan juga keputusan itu adalah ke putusan pengadilan negeri kelas ujung pandang dimana perkara perdata pdt. ini diperiksa dan diadili: bahwa selanjutnya dengan ini pula penggugat nyatakan menolak semua keterangan keterangan serta penjelasan penjelasan yang ditemui akan oleh tergugat, terkecuali apa yang diakuinya, diakui oleh pengguna gat secara terang, tegas dan terperinci serta dapat dipandang sebagai pengakuan menurut hukum: bahwa dari jawabanjawaban lisan tergugat pada sidang tentang . gal september nyata dan sangat jelas menurut hukum bahwa tergugat mengakui sepenuhnya gugatan penggugat secara bulat: terigu gat dalam jawabannya sematsamata hanya mengajukan gugatan rekonvensinya dan sama sekali tidak membantah apa yang penggugat tuangkan dalam surat gugatannya, sehingga dengan demikian menu rut hukum gugatan penggugat tersebut harus diterima secara keseluruh (ang berdasarkan. keterangan keterangan serta penjelasan penjelasan singkat tersebut atas, kiranya cukup jelas serta cukup pula berda sar relevant menurut fakta nyata yang terjadi untuk segera menerima gugatan penggugat secara keseluruhan bulat: mengenai gugatan konvensi bahwa penggugat konvensi tergugat konvensi selanjutnya di sebut tergugat mengulangi kembali gugatan konvensi tergugat kon versi penggugat konvensi selanjutnya disebut penggugat" yang di bentuk serta disimpulkan oleh bapak ketua majelis hakim yang me periksa serta mengadili perkara perdata ini sebagai berikut: menuntut kembali supaya jual beli antara tergugat dengan huis joo kalau memang benar ada dibatalkan dan dengan hak prioritas penggugat diberikan kesempatan untuk membeli tanah berperkara ter sebut sesuai. dengan harga yang ditanggapi yang telah terjadi dengan huisjono tersebut: alasan utama penggugat mengemukakan. gugatan rekonvensinya sebagaimana. tersebut pada punt atas oleh. karenanya katanya, kata penggugat, tidak. pernah diberitahukan oleh tergugat bahwa ter gugat akan menjual tanahnya, kemudian langsung dijual kepada orang lain: bahwa dengan gugatan konvensi penggugat sekaligus dengan siaran yang melahirkan gugatan konvensi tersebut maka bawah ini tergugat akan mengemukakan jawabannya sebagai berikut: bahwa alasan penggugat bahwa tergugat tidak memberi tahunan lebih dahulu kepada penggugat bahwa tanah berperkara akan dijual oleh tergugat, sungguh sungguh sangat tidak benar, betul betul bahwa alasan penggugat ini hanya dibuat bua belaka, sekedar hanya untuk menyakitkan hati kembali untuk kesekian kalinya bagi tergugat sebagai pemilik tanah berperkara: bahwa jauh sebelum suami tergugat meninggal dunia (suami tergugat pr. masing bernama ma'mun daeng managing pada waktu sehat sehatnya segar bubarnya sampai dengan sakitnya, selaku tetang dengan penggugat tidak hentidkentinya menawarkan serta merito durian tanah berperkara tersebut kepala penggugat untuk dibelinya. berganti ganti tergugat ataukah suami tergugat menawarkan tanah berperkara tersebut kepada penggugat apalagi disaatsaat suami ter gugat sudah sakit dan sangat memerlukan biaya pengobatan, kadang kadang mengalir air mata tergugat menawarkan jan menyodorkan tanah' berperkara tersebut, kalau tidak untuk dibeli sekedar selaku jaminan untuk beberapa puluh ribu rupiah guna pembeli obat. te tapi apa yang terjadi, sungguh kejam, penggugat selalu mengelu akan jawabannya bahwa: buat apa saya bali, toch saya adalah pe nyawa dari kari daeng mutu: dengan tingkah laku penggugat akhirnya meminjamkan sama se kali tertutup kemungkinan sedang suami tergugat. penyakitnya makin parah ban nyata dan sangat jelas penggugat tidak mau tahu sikap dan me papa serta apa yang menimpa tergugat, yang penting ialah bahwa. penggugat adalah penyewa yang dianggap posisinya kuat untuk 4turun temurun: bahwa dengan penyakit sini tergugat yang nampaknya makin keras, dimana harapan terakhir tergugat hanya perawatan dok ter yang tidak sedikit memerlukan biaya maka dengan sangat terpaksa tergugat kira kira pada bulan januari meminjam uang dari hu sono sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan tanah berperkara. pertolongan saudara hjusjono bagi tergugat yang kebetulan pada waktu itu sangat dibutuhkan, tergugat tidak dapat menilai hanya sekedar dengan jaminan tanah berperkara, sebagai tetangga yang baik tergugat pada waktu itu menyampaikan terima kasih yang setinggi li,giginya kepada saudara huisjono dengan lia japan mudah mudahan pinjaman yang berjumlah rp. (lima ratus ribu rupiah) ini suami tergugat dapat tergolong dengan peng obatan yang sementara berangsur:g: bahwa apa yang terjadi akhirnya penentuan tuhan jatah yang akan mengakhiri segala sesuatu rencana dan kehendak manusia. pada bulan pebruari suami tergugat ma'mun daeng managing) meninggal dunia: mulai dari biaya penguburan, biaya biaya upacara kematian, sampai kepada biaya hidup tergugat sebagai anda tua sampai sekarang, uang saudara huisjono yang telah tergugat pakai sudah berjumlah kurang lebih rp. (dua juta rupiah), hutang budi .tergugat kepada saudara huisjono dengan jaminan. tanah .berperkara, bagi: tergugat yang telah mendapat. pertolongan secara terus menerus nampaknya tidaklah seimbang adanya, sekalipun tanah berperkara tersebut ke betulan dibutuhkan oleh saudara huisjono: berapa akhir dari pada nilai tanah berperkara yang kini sementara dipegang oleh saudara huisjono tergugat akan menyerahkan kepada saudara huisjono sebagai orang yang sangat berjasa. satu satunya alat tergugat untuk membalas dan mengimbangi jasajasa baik saudara huisjona hanya tanah :berperkara itulah sebagai ganda terima kasih tergugat, sehingga bagi tergugat tanah berperkara tersebut tidak mung kin lagi jatuh tangan orang iain, apalagi tangan penggugat yang sama sekali telah tidak menggunakan haknya (hak prioritas) sejak se mula sebagaimana uraian tersebut atas: daa . andaikata pun penggugat kini mau membeli tanah berperkara dengan harga rp. (sepuluh juta rupiah) tergugat tetap ti dak akan memberikannya. hutang budi saudara huisjono tetap ti dak akan sebanding dengan .nilai rp. (sepuluh juta ru pisah) 'kemudian tanah. berperkara tergugat jelaskan dari tangannya, tangan. saudara huisjono, apa lagi. bahwa dengan jatuhnya tanah ter perkara tersebut tangan saudara. huisjono sebagai orang yang ber budi harapan. hidup tergugat untuk masa masa yang akan datang ma sih tetap cerah dengan menggantungkan. pertolongan pertolongan lebih lanjut dari saudara huisjono: bahwa. .dengan keterangan keterangan serta penjelasan pen belasan sebagaimana tersebut pada punt sampai dengan atas jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa: hak prioritas penggugat untuk membeli tanah berperkara tidak digunakan: jual beli tanah berperkara antara tergugat dengan saudara hvisjono belum ada: tanah berperkara tidak mungkin tergugat pemiliknya akan menarik dan. melepaskan kembali gari tangan penguasaan saudara huis sebagai orang yang paling berjasa terhadap diri dan keju arga tergugat, baik selama hidup maupun setelah meninggalnya suami tergugat: dengan nilai rp. (dua juta rupiah) tanah verse but sampai sekarang, walaupun: rp. (sepuluh juta ru pisah) bagi orang lain termasuk bagi penggugat, tetap nilai dua juta rupiah dari. saudara huisjono jauh lebih berharga dari pada nilai se puluh juta rupiah tersebut, mengingat hidup dan kehidupan tergugat pada masa masa yang akan datang dimana saudara huirjono tentu tetap akan memberikan pertolongannya: bahwa menyinggung: masalah bangunan yang ada atas tanah .berperkara. yang kini ditempati. oleh penggugat. sebenarnya adalah bangunan kari daeng mutu: haag oleh. penggugat .pernah dikatakan bahwa bangunan itu sudah pernah roboh, kemudian diperbaiki kembali oleh. penggugat, sama sekali tolak benar, . yang memperbaiki. kembali bangunan :itu ialah kari daeng mutu sendiri, sehingga dengan demikian pada waktu surat perjanjian per dataran tertanggal september lahir dimana bangunan tersebut telah diserahkan kepada tergugat, maka melalui kuasa kari. daeng. mutu. tergugat memberikan uang kontan kepada kari daeng mutu sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). kini bangunan tersebut walaupun tergugat dengan. cuma cuma telah berikan kepada penggugat bahkan masih lagi tergugat bersedia mem berikan ongkos pindah sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) namun tetap penggugat tidak menghiraukannya, tetap dengan segala macam alasannya tidak bersedia meninggalkan dan mengosongkan tanah berperkara) berdasarkan keterangan keterangan serta penjelasan penjelasan tersebut atas, penggugat konvensi tergugat konvensi dengan se gala kerendahan hati serta dengan segala hormat memohon tehadap bapak bapak majelis hakim yang memeriksa serta mengadili per kara ini, demi hidup dan kehidupan penggugat konvensi tergugat konvensi pada masa masa yang akan datang, kiranya berkenan untuk segera memutuskan: mengenai pokok perkara (gugatan konvensi) menerima secara bulat keseluruhan, gugatan penggugat konversi tergugat konvensi sebagaimana yang dituangkan dalam surat gu atasnya tertanggal agustus mengenai gugatan rekonvessi: menolak secara keseluruhan gugatan konvensi tergugat kon versi penggugat konvensi sebagaimana yang dikemukakannya se cara lisan pada sidang tertanggal september ataukah setidak tidaknya dinyatakan balita gugatan konvensi tidak dapat diterima adanya: menimbang, bahwa tergugat dalam publiknya tanggal septum ber mengemukakan sebagai berikut: karuan bahwa apa yang telah disebutkan dalam surat gugatan pen gugat yang diulangi lagi dan dipertegas dalam replikanya pada angka menyebutkan adanya surat keputusan pengadilan negeri kelas ujung pandang dan surat perjanjian perdamaian antara penggugat dengen kari daeng mutu dalam hal mana semua keputusan dan surat perjanjian tersebut tidak benar dan tidak mungkin berlaku pada kami sebagai penyewa yang sah yang terdiri dari kepala. rumah tangga karena keputusan tersebut ada dan lahir karena kari daeng mutu sebagai tergugat dan pr. masing sebagai penggugat. sedang kami yang kepala rumah tangga yang digugat pengadilan ne . geri kelas ujung pandang yang sampai kini belum ada keputusan pengadilan dan belum ada surat perjanjian perdamaian. jadi nyata dan. jelas keputusan tersebut tidak dapat diperlakukan kepada kami .se bagai tergugat, karena kami tidak mengetahui, tidak mendengar. dan tidak melihat adanya keputusan tersebut). ii. bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada apa yang die bukan pada sidang sidang yang lalu yang dikemukakan secara lisan muka pengadilan yaitu sanggup juga membeli tanah sengketa yang memang merupakan tempat tinggal tergugat sudah tahun tama nya sebesar harga yang telah terjadi pada saudara huisjono sebesar rp. (dua juta rupiah). apa yang menjadi alasan yang di sebut dalam replika penggugat adalah semuanya tidak benar tidak per nah ada penyampaian sama sekali dari penggugat bahwa tanahnya mau dijual, baik masa sehatnya ma'mun daeng managing maupun diwaktu sakitnya apalagi terjadinya jual" beli antara pr, masing de ngen saudara huisjono sama seka!? tidak ada penyampaian pemberi tahuan dari pihak manapun, apa pr, masing dan saudara huisjono adalah tetangga, tergugat memang lebih mengetahui sebelumnya bah tanah tersebut ditempati oleh orang lain (manusia) karena terigu gat memang lebih duluan tinggal jalan karena puluhan tahun baru huisjonc datang mendirikan usaha, segala apa yang disebutkan dalam replika penggugat angka bagian s d adalah tidak benar, itu adalah alasan saja dan suatu daya upaya untuk mencari kebenaran yang tidak masuk akal karena ineinang tanah sengketa sudah dibeli nya pada hal diketahui ada penghuninya yang memang sebagai ma usia mempunyai lak juga sama lengan manusia yang lain yang su dah berdomisili tahun lamanya: bahwa tergugat memang benar benar telah merasa dilanggar haknya atau kepatuhannya sebagai manusia tempat kediaman sudah puluhan tahun dibeli orang lain penyewa: rp. (sepuluh jura rupiah) tidak juga diberikan tetapi huisjono hanya bisa beli rp. (dua juta rupiah): kesemua hal ini adalah suatu hal dan alasan serta taktik dan tipu daya untuk mencari cari kebenaran yang tidak masuk akal dan mencari bahan yang bukan bukan. segala kerajaannya dan kesediaannya serta meng agung agungkan huisjono sebagai orang baik dan berjasa jangan karena jasa seseorang akan digunakan merugikan orang lain, apakah seorang yang baik dan belas kasihan memiliki tempat kediaman kami tanpa pemberitahuan sama sekali dengan maksud memperluas usahanya sedang kami yang jiwa penduduk akan kehilangan tempat ting gal terlantar betul betul tindakan ini adalah seolah olah tidak meng hargai penyewa yang sekian hanya sebagai manusia dan menghilang kan haknya dengan macam macam alasannya yang disebutkan: bahwa jelas dan terang tanah sengketa sudah dibeli oleh.peng mohon keputusan yang seadil adilnya demi keadilan dan kepe saran berdasarkan ketuhanan yang maha esa, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan gugatan dalam rekonpensi oleh tergugat asli yang pada pokoknya atas dalil dalil se bagai berikut: bahwa penggugat dalam rekonpensi telah menyewa tanah tersebut dari tergugat dalam rekonpensi sejak tahun dan apabila tergugat dalam rekonpensi telah menjualnya kepada pihak ketiga sebesar rp. c00, (dua juta rupiah) mohon dibatalkan:n dan penggugat dalam rekonpensi bersedia akan membelinya sebesar harga tersebut: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri ujung pan dang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal november lg yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: il, menyatakan bahwa pengadilan meyng hingga kini sebesar rp. (sebelas ribu tiga ratus rupiah putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat pengerat telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi ujung pandang dengan putusannya tanggal juni w6s pupil, yang kamarnya berbunyi sebaga berikut: menerima permohonan banding pihak menggugat konvensi ter buat.rekonpensi pembanding: membatalkan putusan pengadilan negeri klas ujung pandang tertanggal november f01 pi gan mengadili sendiri konvensi: mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebagian: menyatakan benar dan syah menurut hukum surat putusan pengadilan negeri ujung pandang tertinggal september no, dan surat perjanjian perdamaian tertanggal sep member antara para penggugat dan kari daeng mutu: menghukum tergugat beserta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada penggugat penggugat: menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos. perkara usaha dippajaya apalagi dengan perjanjian perdamaian antara pr. mas sang dinyatakan sebagai penggugat karena hanyalah sebagai alat yang didikte oleh pihak dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mengaturnya. sebelumnya jelas pula dangan penyerahan uang oleh huisjono katanya dalam replikanya rp. (lima ratus ibu ru pisah) disini semua cara cara yang digunakan untuk merugikan kami dengan menggunakan cara dan kekuatan: s5, bahwa mengenai. bangunan yang ada atas tanah sengketa yang masih tergugat tempati sekarang adalah milik dan kepunyaan tergugat bukan milik kari daeng mutu, seandainya bangunan ter gubal bukan milik kari daeng mutu. seandainya bangunan verse but adalah bangunan kari daeng mutu dengan sendirinya setelah ada nya surat perjanjian perdamaian antara mereka dan menerimanya sejuk lah uang rp. (lima ratus ribu rupiah).dari huisjono tentu kari daeng mutu mengambil rumah rumah yang berdiri dari tiang tiang kayufbalok balok dan papan papan lantai serta atap seng yang ber harga ratusan ribu rupiah bila dijual, tetapi memang ternyata bukan miliknya: bahwa pertama tama ditahun dengan persetujuan kari dang mutu, ma'mun daeng managing dengan tergugat dengan persetujuan mendirikan rumah bambu yang kami tempati dimana kari daeng mutu sebagai perantara penerima sewa penagih sewa dar, tergugat. tipa tahun kemudian rumah bambu tersebut hancur sama sekali dan perbaikan selanjutnya ditanggung oleh penyewa ter gugat disamping tetap membayar sewa dan inda kepada pemerintah sempat sampai sekarang sudah tahun namanya. disamping itu waktu pertama kali masuk tergugat membayar uang muka dengan persetujuan dan etika baik. sebaliknyapun apa yang terjadi sekarang terjadinya jual beli tanah sengketa tanpa pemberitahuan kepada peng huni. walaupun keduanya adalah tetangga. kira kira satu tahun ter jadinya balik nama surat surat tanah sengketa itu baru mengajukan gugatan pengadilan negeri kelas ujung pandang terhadap penyewa karena sudah bosan dengar teguran temuannya terhadap pendorong tanah tersebut dengan alasan sudah ada keputusan dan surat per janjikan perdamaian yang menyangkut mengikat kari daeng mutu. tuntutan mereka mau mengosongkan begitu saja' seolah lali tidak menghargai manusia yang ada atas persil tanah tersebut. tidak di pikirkan binatang sampahpun harus mempunyai tempat tertentu' apa lagi manusia karena besarnya dengan teguran:teguran yang tidak belas kasihan akhirnya mengajukan gugatan terhadap penyewa pengadilan negeri kelas ujung pandang dimana semaunya .mena waran sejumlah rupiah sebesar kp. (lima puluh ribu rupa ah) tidak memikirkan kerugian dengan serta hak hak penghuni sudah tahun. uang rp. tidak senilai uang muka yang kami masuk kan sebelum masuk apalagi bangunan yang masih berdiri atas tanah sengketa adalah milik tergugat: jadi jelas kalau tempat, kediaman kami dijual kepada huisjono maka kami yang kepala rumah tang jiwa kehilangan tempat tinggal terlantar pada hai kami juga sanggup beli sebesar harga yang terjadi pada huisjono: menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya telah pula menyerahkan surat surat bukti yang telah di tubuh meterai secukupnya dan dapatlah dianggap sebagai alat bukti yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya terdiri dari: foto kopi kwitansi tanggal oktober diberi tanda p.! hitam: foto kopi salinan keputusan pengadilan negeri kelas ujung pandang tanggal september diberi tanda hitam, foto kopi surat perjanjian perdamaian tanggal september diberi tanda hitam: foto kopi surat pemberitahuan peringatan pengosongan tanah tanggal desember diberi tanda hitam: foto kopi surat perjanjian pengosongan tempat, tanggal april diberi tanda p.s hitam: bahwa sebaliknya pihak tergugat persidangan tidak mengajukan suatu bukti apapun: menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah peristiwa seperti diurai kan dalam berita acara persidangan dan isinya dianggap sebagai ter masuk dalam putusan ini: menimbang, bahwa kedua belah 'pihak telah mohon keputusan, tentang pertimbangan hukum dalam konvensi dan konvensi. menimbang, bahwa! maksud. gugatan penggugat sebagai diuraikan atas: han menimbang,. bahwa walaupun tergugat: dalam jawabannya tidak mengemukakan eksepsi tetapi karena dalam gugatan ini termasuk may salah sewa menyewa maka majelis memandang perlu mempertimbang kan terlebih dahulu apakah pengadilan negeri berwenang memeriksa han mengadili perkaraini. menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mempertim bangka tentang hakekat yang dipersengketakan ini apakah menang kut masalah hak (rechtsgeschil) ataukah menyangkut masalah ke pentungan (belangengeschil), karena tidak ada yang menyangkal bahwa obyek sengketa ini adalah hak milik penggugat, maka kalau demikian ternyata bukanlah sengketa mengenai hak melainkan sengketa mengenai kepentingan (belangengeschil) yang lazimnya masuk dalam bidang tata usaha ad mihistrasi pemerintah: menimbang, bahwa kepentingan itu objeknya menyangkut tanah perumahan, maka sesuai dengan penafsiran autentik teratur pemerintah tahun tentang hubungan serta menyewa perumahan dalam sub. bahwa yang dimaksud dengan peru mahansi badan badan jain untuk tempat tinggal: jadi majelis berpendapat bahwa obyek dalam perkara ini adalah perumahan yang untuk penyelesaiannya 'termasuk wewenang kantor ngan paru mahan k.llp,) dengan demikian pengadilan negeri tidak berwewenang untuk mengadili perkara tersebut: menimbang. bahwa karena penggubah adalah pihak yang dika bahkan maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya: memperhatikan pasai ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan: mengadili menyatakan bahwa pengadilan negp hingga kini sebesar rp1 (sebelas ribu tiga ratus rupiah), demikian diputuskan pada hari kamis tanggal november delapan puluh oleh kami, andi tahir hamid sh, sebagai hakim ketua dan haji abbas mappaonang dan abd, rachman: sh, sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dim umum, pada hari itu juga dengan dihadiri oleh abd. salam saleh, panitera pengganti pengadilan negeri tersebut, serta kuasa penggugat dan ter gugat. dalam kedua tingkat, yang dalam tingkat pertama berjumlah rp. (sebelas ribu tiga ratus rupiah) dan untuk tingkat banding diberi tungkai sebesar rp. (tujuh ribu enam ratus rupiah): menolak gugatan selain dan selebihnya, rekonpensi: menolak gugatan penggugat rekonpensi tergugat konvensi: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat berbanding pada tanggal septemno, yang dibuat oleh panitera bidang perkara pengadilan negeri ujung pandang, permohonan mana kamu oktober bahwa setelah itu oleh penggugat penggugat pembanding yang pada tanggal november | telah diberitahu tentang memori ka suujung pandang kuasana iman (yang tup'dentang. undang tahun sekedar tidak bertentangan dengarcara seksama diajukan dalam tenggang tenggang waktu darincari kasusnya tersebut pada po kosnya ialah: i.bahwa obyek sengketa yang penggugat untuk kasasi terigu gat asal sewa sudah menjelang kurang lebih tahun lamanya yaitu sejak tahun dan atas obyek sengketa masih berdiri bangunan rumah penggugat untuk kasasi tergugat asal yang dibangun dan di biaya sendiri disamping tetap membayar sewa setiap bulan dan ipe setiap tahun: perjanjian sewa menyewa ini terjadi secara kebiasaan (sebelum ke kemerdekaan) deccan itikad baik, madu dengan perjanjian mulu: mulut dan membayar rang nika pada saat hu, bahwa penggugat untuk kasasi tergugat asal mempersoalkan ganti rugi terhadap kerugian kerugian yang penggugat untuk kasasi tergugat asal dami selama terjadinya sewa menyewa sudah tahun, penggugat yaitu kasasi terpusat asal juga mempersoalkan tentang lak prioritas atas obyek sengketa untuk membelinya dari pada pihak bahwa pensansat untuk kasasiflertugat awal tidak mengetahui dan tidak mendengar dan tidak melihat adanya surat putusan mengadili negeri ujung pandang tanggal september perdata ranto dan surat perjanjian perdamaian tanggal september k7, dam tidak benar ngoaeat hukum balita kedua surat ferselwut dapat diperlakukan kepada penggugat untuk kasasi tergugat asal sc bagai penyewa obyek sengketa sedeng kari dang. mutu sebagai perantara anenerina sewa dari penggugat untuk kasasi tergugat: asal sebaya? penyewa kepada pemilik obyek sengketa berdasarkan pcr tujuan pihak pihak setelah kerja'lainya sewa menyewa atas obyek sengketa pada rahim kari daeng malta tidak pernah tinggal herdamisihi atas tanah sengketa: bahwa penyewa alus obyek sengketa terdiri dari kepala keluarga atau jiwa adalah penyewa yang sah sudah tahun. diana penyewa penyewa inf digugat satu demi satu dan diberi no mor perkara perdata bermain adnan pada hal hanya satu obyek seni kota: bahwa surat surat putusan pengadilan tinggi ujung padding sangat janggal dan sangat aneh sekali, dimana para tergugat asal ter diri dari kepala keluarga mempunyai kedudukan dan status yang sama atas obyek sengketa memasukkan kontra memori banding secara seragam pada waktu yang sama zuma beda nama tergugat tergugat asal dan nomor nomor perkara,:satu obyek sengketa, kenapa ada yang dinyatakan menang dan ada yang dinyatakan kalah: menimbang, terlepas. dari keberatan keberatan kasasi seharusnya setelah. pengadilan. tinggi mempertimbangkan bahwa pengadilan ne geri berwenang untuk mengadili perkara ini, maka seharusnya peng adilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri untuk mengadili dan memutus sekali lagi perkara ini: menimbang, oleh karenanya dengan alasan sendiri sebagaimana tersebut atas putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan dan: ber pasarkan itu putusan pengadilan negeri harus dibatalkan juga: menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tinggi: yang me nyatakan.bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini adalah tepat dan berdasarkan hal itu dan demi ialah juga pendapat mahkamah agung membatalkan putusan peng adilan tinggi dan karenanya putusan pengadilan negeri pun harus di bagaikan dan memerintahkan pengadilan negeri memeriksa dan me putus pokok perkara tersebut. dengan kemudian pengadilan tinggi memutuskan sendiri langsung pokok perkara, maka terutama bagi pi: hak yang dikalahkan dalam tingkat banding itu berarti kehilangan hak nya terhadap satu tingkat peradilan!nggugat untuk kasasi: yunus pasimbong tersebut dapat diterima dan putusan pengadilan tinggi ujung pandang dan pengadilan negeri ujung pandang harus dibatalkan, akan tetapi oleh karena pengadilan negeri tersebut belum memeriksa pokok perkaranya, kepadanya harus diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya: menimbang, bahwa dalam perkara ini sepantasnya biaya perkara dalam tingkat: kasasi dibebankan kepada tergugat tergugat dalam ka sasis" memperhatikan undang undang tahun undang undang tahun dan undang undang tahan memutuskan menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi, yunus pasimbong tersebut membatalkan putusan pengadilan tinggi ujung pandang tanggal juni pt pdt dan putusan pengadilan negeri ujung pandang tanggal november pdt. memerintahkan pengadilan negeri ujung pandang untuk meme raksa kembali perkara ini dai selanjutnya memutus pokok perkaranya: menghukum tergugat tergugat dalam kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp.! djoko segi anto sh, ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung se bagai ketua sidang, syair dan ny. dora sasongko kartrid sh, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari senin tanggal mei oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh yahya harahap dan ny, dora masing karton sh, hakim hakim anggota dan ditindakanggal pt pat. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yangmahaesa pengadilan tinggi. ujung pandang, memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, mengambil keputusan se perti yang tersebut bawah ini dalam perkara: pr, messing: hannah, hadiah lk. hamzah, s d kesemuanya bertempat jalan kaba ena no, ujung pandang dalam .hal ini diwakili.oleh kuasanya bernama osman bora sh,. bertempat jalan karantina tum buh tumbuhan complex pertanian karuwisi ujung pan dang, telp. ujung pandang (berdasarkan surat kuasa khu sus tertanggal agustus yang telah legalisasi oleh site limosa. sh, notaris ujung pandang tertanggal agustus no: sebagai penggugat konvensi tergugat rekan ' pensi pembanding: lawan yunus pasimbong, bertempat tinggal jalan karena ujung pandang, sebagai tergugat konvensi penggugat rekonpkejadian kejadian mengutipsuraian yang termuat dalam turunan keputusan pengadilan negeri kelas ia. ujung pandang dengan putusannya tertanggal november no: pdt. dalam perkara kedua belah pihak tersebut atas dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat sen diri yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili gugat tersebut: a menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ini sebesar rp. (sebelas ribu tiga ratus rupiah). dan selanjutnya: membaca akte permintaan banding yang dibuat oleh panitera bidang perkara pengadilan negeri klas ujung pandang yang menerangkan bahwa pada tangga! november kuasa penggugat menyatakan banding terhadap keputusan pengadilan negeri tersebut atas, pero conan mana ternyata pula telah diberitahukan kepada pihak tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal! november memperhatikan: tan surat memori banding tertanggal yang telah disajikan oleh kuasa penggugat konvensi tergugat rekonpensi pembanding ha osman bora sh).penyerahan memori banding tertanggal nan surat kontra memori banding tertanggal maret yang telah dimajukan oleh pihak tergugat konvensi penggugat rekonpensi ter banding yunus. penyu bahan kontra memori banding tertanggal april kang tentang pertimbangan hukum tea menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh: pihak penggugat konvensi pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara menurut undang undang. demikian juga syarat syarat lain telah dipenuhi, maka pero conan banding tersebut dapat diterima, menimbang, bahwa gugatan pihak penggugat konvensi pem banding adalah mengenai permohonan pengosongan tanah milik peng gugat konvensi pembanding bukan gugatan mengenai pengosongan ru mah yang ditempati pihak tergugat konvensi berbanding 'berdasarkan atas perjanjian sewa menyewa: menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan tinggi cerpen dapat pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat ini: menimbang, bahwa majelis pengadilan negeri ujung pandang berpendapat yang dimaksud perumahan termasuk tanah pekarangan dan jalan masuk pekarangan tersebut, menimbang, bahwa pkawadilan tinggi dapat menyetujui pendapat tersebut atas karena kalau orang menyewakan rumah sudah semen tanya termasuk tanah pekarangan dimana rumah tersebut berdiri dan jalan masuk dalam tanah pekarangan tersebut: dalam perkara ini bukan masalah sewa menyewa rumah tetapi adalah masalah pengosongan tanah: menimbang, bahwa pihak tergugat konvensi berbanding telah mengakui tanah sengketa ini adalah milik pihak penggugat penggugat konvensi pembanding, hanya pihak tergugat konvensi berbanding ber keberatan untuk menyerahkan tanah sengketa, karena pinak tergugat konvensi berbanding. merasa adanya hubungan sewa menyewa tanah tersebut dengan pihak penggugat: menimbang, balita pihak penggugat konvensi telah membuat kan adanya pemilikan tersebut dengan mengajukan bukti bukti "surat yaitu: surat putusan pengadilan negeri ujung pandang tertanggal septum ber (p. surat perjanjian perdamaian tertanggal september menimbang, bahwa pihak tergugat konvensi berbanding sama sekali tidak bisa membuktikan adanya ikatan sewa menyewa antara pihak tergugat dengan pihak penggugat penggugat sehingga pihak ter gugat tersebut kepadanya atas tanah sengketa itu sebagai penghuni yang tidak sah, sehingga harus mengosongkan tanah sengketa dan me menyerahkannya kepada pihak penggugat: menimbang, bahwa gugatan rekanpensi' pihak penggugat rekan pensi mengenai keinginannya untuk membeli tanah sengketa tidak dapat diterima karena tidak disetujui oleh pihak penggugat konvensi tergugat rekonpensi: menimbang, bahwa permohonan pihak penggugat agar supaya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada ban ding atau kasasi, verzet tidak dapat dikabulkan karena menurut peran tah mahkamah agung pelaksanaan putusan secara demikian harus di ditangguhkan sampai putusan mendapat kekuatan tetap: menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri ujung pandang dengan demikian harus dibatalkan dan pengadilan tinggi akan meng adil sendiri: menimbang, bahwa segala biaya perkara ini harus dib# bahkan

hukum sipil keputusan pengadilan negeri menyatakan tidak sah nja perkawinan jang dilakukan diluar negeri, karena tidak tjukupnja bukti2 tentang sahaja perkawinan tersebut: berdasarkan keputusan jang mempertimbangkan perkawinan jang dilakukan diluar negeri, tidak terbukti adalah sah, jang kemudian telah yacht van ge. wide, keputusan dengan demikian sudah tepat dengan me nyatakan setara declaration bahwa perkawinannya tidak sah. dengan keputusan pengadilan negeri. istimewa djakarta juli penggugat dalam perkara telah meng: ajukan gugatan perceraian terhadap tergugat asli dalam perkara no, sekarang penggugat untuk kasasi. gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada surat2 bukti jang dapar membuktikan perkawinan antara penggugat asli dan tergugat asli penggugat asli kemudian mengajukan surat gugatan baru dalam mana pada pokoknya dituntut agar tergugat asli dikeluarkan dari rumah jang didiami penggugat asli dan tergugat. asli karena penggugat asli dan tergugat asli tidak kawin sah sehingga tergugat asli tidak berhak untuk tinggal disitu. putusan mahkamah agung tgl. juni sip susunan majelis: ketua prof. subjektif s.h. hakim2 anggota sardjone s.h. miskin kusumah armada s.hmendjatuhkan putusan sebagai: berikut dalam perkara: pr. lie wie sin, bertempat tinggal dj!. gedong panjang gang kian goal) djakarta, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat berbanding, melawan: when chief kie, bertempat tinggal djl. gedong panjang gang keng wan djakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat emban bahwa sekarang pengguna gat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat da lam kasasi sebagai tergugat asli dimuka pengadilan negeri djakarta pada po kornea 'atas dalil, bahwa dengan keputusan pengadilan negeri djakarta tang gal juni g., karena perkawinan penggugat asli dengan tergugat asli jang dilakukan tiongkok dinyatakan tidak sjah menurut undang? jang berlaku indonesia, gugat perceraian jang diajukan oleh penggugat asli terhadap tergugat asli dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian tergugat asli adalah bukan suami sjah. dari penggugat asli: bahwa meskipun ke pada tergugat asli telah dijelaskan tentang tidak sahaja perkawinannya de ngan penggugat asli, tergugat asli masih belum pertama dan tidak mem benarkan keputusan itu, maka untuk menghilangkan keragu raguan dan ke kebiruan paham tentang tidak sahaja perkawinan itu adalah sangat perlu dan beralasan untuk ditegaskan dan ditetapkan dengan suatu keputusan dari pena dilan, bahwa rumah dimana penggugat asli dan tergugat asli selama ini ting gal bersama? adalah sejak semula penggugat istilah jang menyewa dan ka rena tergugat asli bukan suami sjah daripenggugat asli maka untuk menghina akan anggapan umum jang tidak baik terhadap diri penggugat asli, lagi pula selalu timbul pertjektjokan antara penggugat asli dan tergugat asli, sehingga tiada ketenteraman lagi didalam rumah tangga penggugat asli adalah sudah sepantasnya kalau tergugat asli memisahkan diri dan meninggalkan penggugat asli dan pindah kerumah isteri dan anak2nja sendiri, bahwa meskipun penggugat asli telah berulang ulang minta kepada tergugat asli untuk meninggalkan penggugat asli dan pindah kerumah isteri dan anak2 nja sendiri, akan tetapi tergugat asli tetap menolak, maka oleh karena itubahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat jang di? lakukan tiongkok, propinsi kantung, kota moyang pada tanggal september tidak sjah: menghukum tergugat meninggalkan dan memisahkan diri dari penggugat, menghukum tergugat membayar ongkos jang timbul dalam perkara ini, bahwa terhadap tuntutan tersebut pengadilan negeri djakarta telah meng ambil putusan jaitu putusannya tanggal april jang amarna berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan: penggugat: diperiksa untuk kalinya oleh pengadilan (ne bis idem). berhubung dengan jang dikemukakan diatas maka tergugat mohon kepada pengadilan negeri istimewa djakarta sudah kiranya me. nyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan meng hukum penggugat membayar ongkos2 perkara, penggugat minta supaja tergugat meninggalkan rumah dimana sekarang berdiam bersama penggugat. mengenai soal ini pengadilan tidak berwenang karena perkara ten. tang perumahan adalah kewenangan kepala urusan perumahan dja karta raya dan bukan pengadilan. djikalau pengadilan tidak dapat menerima permohonan tergugat sub. tersebut diatas, maka tergugat ingin kemukakan hal2 sebagai berikut: tergugat dipungkiri apa jang dikemukakan oleh penggugat, kecuali djikalau diakui olehnya, benar tergugat telah kawin dengan penggugat tiongkok pada tanggal september perkawinan itu dilangsungkan setara adat tionghoa dan menurut pendapat dan keyakinan tergugat, berdasarkan peraturan? adat tiongkok, maka perkawinan tersebut adalah sjah, pendapat tergugat seperti diterangkan diatas djuga diakui oleh peng buat pada waktu mengajukan gugatan jang pertama: dalam perkara pertama jang mendjadi soal ialah, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan, bahwa perkawinan antara dia tergugat adalah sjah sehingga permintaannya ditolak: meskipun demikian, tapi ini tidak berarti bahwa perkawinan ter sebut betul? tidak sjah: kalau merang benar2 diingini oleh penggugat pembuktian tentang perkawinan tersebut, maka hendaknya penggugat minta keterangan? dari penjabat2 jang berwenang kota moyang, propinsi kantung, mungkin masih terdapat daftar? tentang perkawinan kedua belah pihak dalam tahun penggugat menyinggung tentang isteri lain, dari isteri mana terigu gat punja anak, isteri mana dipunyai oleh tergugat sebelum kawin dengan penggugat: djikalau memang demikian halnya maka timbul pertanyaan pada tergugat mengapa penggugat dahulu tidak minta. terapi sadja atau minta pembatalan perkawinannya dengan tergugat. akan tetapi kenyataannya ialah bahwa setelah penggugat. selama tahun hidup bersama2 dengan tergugat sebagai suami isteri sah . maka baru sekarang minta dijerat dari tergugat: tergugat tetap berpendapat bahwa perkawinan antara dia dan peng gugat adalah sjah, dan menentang permohonan penggugat su pada perkawinan tersebut dinyatakan tidak sjah. keputusan pengadilan jang dimaksudkan sub jaitu tertanggal juni memang telah dijatuhkan, dan tergugat tak berkeberatan terhadap keputusan tersebut karena di adakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum jang berlaku. jika hakim dalam pertimbangan dari keputusan tersebut meme rangka bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak sjah, maka keterangan ini dapat dianggap sebagai berlebih zan, se bagai slip the pen, sehingga jang mengikat ialah apa jang di sebut dalam diktumnja: tergugat djuga dipungkiri bahwa jang mendjadi kepala rumah tangga adalah penggugat. benar bahwa sewa rumah ditulis atas nama penggugat, akan tetapi dengan demikian tidak mungkin penggugat diangkat mendjadi ke pala rumah tangga. menurut hukum kepala rumah tangga adalah suami dari penggugat, djadi sekarang tergugat, mengenai ditulisnya sewa rumah atas nama penggugat, tergugat ingin kemukakan sebagai berikut. mula sekian tahun berselang jang mendapatkan rumah dengan mem bajar uang kunci adalah tergugat, dan sewa rumah dibakar oleh dan atas nama tergugat. baru belakangan ini, karena tergugat telah lanjut usianya dan un tuk menjamin hak penggugat atas rumah tersebut kalau tergugat meninggal maka dapat kwitansi disebut nama penggugat, tergugat heran sekali, bahwa penggugat setelah tahun hidup rukun dengan tergugat, sekantong2 merasa tergugat bukan sua penggugat, bahwa terus tinggal dalam suatu rumah dengan ter gugat adalah kurang senonoh, melanggar susila dan kesopanan, dan akan mendjadi tertawaan sadja, lalu tergugat ingin bertanya: apa jang menyebabkan perubahan sikap penggugat, seorang isteri tergugat hingga bermusuhan dengan tergugat dan berusaha untuk menyingkirkan suaminya, jaitu sekarang tergugat? djikalau tergugat th. jang lalu mengetahui bagaimana nasibnya sekarang ini, maka sudah barang tentu 'tidak akan mengawini penggugat: terbuat sebenarnya setan2 untuk mengemukakan hal2 iang me mengenai diri penggugat jang tidak baik, akan tetapi karena peng gugat melancarkan tuduhan2 jang menusuk hati tergugat, maka terpaksalah tergugat menerangkan tentang kelakuan penggugat jang tidak pantas. tahun berselang penggugat mengambil seorang laki? jg. masih muda sebagai anak pungut lalu orang itu disuruh berdiam dirumah penggugat dan tergugat bersama. hubungan penggugat dan orang muda ini sangat erat, intim, se. hingga mendjadi buah pembicaraan dari pada tetangga dan kenal: an2, dan oleh karena itu maka antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertjektjokan, dan rumah tangga penggugat dan ter. gugat mendjadi berantakan: pada suatu waktu suasana mendjadi sangat panas, dan untuk me sedangkan keadaan maka tergugat minta bantuan. polisi, dan oleh polisi orang laki2 tersebut diusir dari rumah tersebut, karena di anggap dia jang menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga. penggugat sekarang berusaha untuk mengusir tergugat dari rumah nja setelah gagal dalam perkara pertama jang telah diputus oleh pengadilan dalam perkara mana penggugat menuduh bahwa ter buat telah berzinah dengan perempuan lain meskipun tergugat kawin sah dengan penggugat. berdasarkan semua jang telah dikemukakan oleh tergugat diatas, maka tergugat mohon dengan sangat dan dengan hormat agar pengadilan negeri istimewa djakarta, sudi memutuskan sebagai berikut: tidak menerima gugatan penggugat. menyatakan pengadilan negeri istimewa djakarta tidak berwenang untuk mengadili persoalan ini, menghukum penggugat membayar ongkos2 perkara. menolak permohonan penggugat. menghukum penggugat membayar ongkos2 perkara, menimbang, bahwa selanjutnya mereka melanjutkan perdebatan mereka, penggugat dengan replika tertanggal januari tergugat dengan publik tertanggal pebruari menimbang, bahwa selanjutnya sekarang untuk menguatkan pendirian penggugat. mengajukan surat2: (lima belas) lembar kwitansi sewa rumah penggugat. (enam) lembar rekening listrik a n. penggugat. iii. (empat) lembar rekening air minum a n. penggugat. iv. salinan putusan pengadilan negeri istimewa djakarta, tertanggal juni tentang hukum: menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagai tersebut diatas: menimbang, bahwa terhadap gugatan tsb, tergugat mengajukan bantahan weh: karena penggugat harus membuktikan gugatannya: menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan sebagai bukti ialah sa lisan surat putusan pengadilan negeri istimewa djakarta tertanggal daun jang antara lain menyebutkan dalam pertimbangan. nja, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak sjah menurut undang2: menimbang, bahwa terhadap rumah jang ditempatinya, penggugat, telah mengajukan bukti berupa kwitansi pembayaran sewa atas nama penggugat sebagai penyewa. kemudian mengenai air dan listerikpun penggugat manga ajukan bukti pembayaran sewa a n. penggugat: menimbang, bahwa penggugat menyatakan, memang rumah jang item hatinya adalah atas namanya sebagai penyewa, begitupun air dan listrik djuga atas namanya! menimbang, mengenai perkawinan, penggugat menyatakan bahwa perak wina antara penggugat dan tergugat tidak sjah sebagai mana pula disebut dalam putusan pengadilan negeri istimewa djakarta: menimbang, bahwa tergugat mengajukan bantahan, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sjah apalagi hidup bersama2 ini sudah: dijalankan selama tahun, dengan rukun: menimbang, bahwa mengenai soal rumah tergugat menyatakan bahwa tergugatlah jang dulu membayar uang kunci, begitupun listrik, hanja karena tergugat sudah tua maka dirubah a n. penggugat: menimbang, bahwa bantahan tergugat mengenai perkawinan tidak bisa diterima karena sudah ada putusan pengadilan negeri istimewa djakarta tsb. diatas, jang menyatakan bahwa perkawinan tak sjah: menimbang. bahwa mengenai rumah dan listrik, bisa dibenarkan a n. penggagas dan itu sudah berlangsung sejak tahun menimbang. bahwa tergugat tidak mengajukan bukti2 jang menguat kan pendiriannya, sehingga oleh karenanya tergugat tidak berhasil membuka ikan bantahannja dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan: memperhatikan peraturan2 dari undang? jang bersangkutan: mengadili mengabulkan gugatan penggugat: il pada tar september tidak syiah menurut undang2 jang berlaku kesia, menghukum tergugat untuk meninggalkan dan memisahkan diri dari turut taksiran sebanyak rp, (empat puluh tiga rupiah). menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat jang. dilangsungkan tiongkok, propinsi kantung, kota moyang pada tanggal september tidak sjah menurut undang?: menghukum tergugat. untuk membayar biasa dalam perkara ini jang menurut taksiran sebanyak rp. , (empat puluh tiga rupiah): jakarta dengan putusannya tanggal april s7gl. april dan mengadili sendiri: menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima: menghukum penggugat berbanding untuk membayar ongkos perkara da. lam kedua tingkatan, biasa mana dalam peradilan bandingan banyaknya rp, , (sembilan puluh satu rupiah):penggugat berbanding dengan perantaraan kuasanya khusus abdul walid diajukan pero conan untuk. pemeriksaan kasasi setara lisan pada tanggal juli se bagaimana ternyata dari surat. keterangan no, kas. jang dibuat oleh panitera pengadilan negeri djakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasinja jang diterima kepaniteraan pengadilan negeri djakarta: oleh memori kasasinja jang diterima kepaniteraan pengadilan negeri dibakar pada tanggal juli itu djuga: .bahwa setelah itu oleh tergugat pembanding jang pada tanggal agus tus telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat terbang ding, diajukan jawaban memori kasasi jang diterima kepaniteraan pena dilan negeri djakarta pada tanggal agustus':2 mahkamah agung indo kesia dalam keseluruhannya,. melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan .dam: kekuasaan mahkamah agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atasguo beserta alasan?nja jang.s oleh karena itu dapat diterima: menimbang bahwa keberatan jang diajukan oleh penggugat untuk ka sasi: pada pokoknya ialah bahwa tiada undang2 jang mengatakan hakim ta' berwenang menilai sjah atau tidaknya suatu perkawinan jang dilakukan diluar negeri, menimbang bahwa keberatan jang diajukan oleh penggugat untuk ka sasi itu dapat dibenarkan karena menurut pendapat mahkamah agung adalah tepat dan dari sebab itu harus diterima: bahwa menurut azas hukum perdata internasional jang dianut indon sia ialah bahwa bentuk jara sesuatu perbuatan hukum harus dinilai menurut undang2 atau peraturan hukum dari tempat atau negara dimana perbuatan itu dilakukan: bahwa karena itu putusan pengadilan negeri djakarta tgl: april jang menyatakan perkawinan antara kedua belah pihak me turut undang2 jang berlaku indonesia tidak sjah adalah sudah tepat: menimbang bahwa begitu pula dapat dibenarkan putusan pengadilan ne geri djakarta itu jang mengabulkan tuntutan untuk memerintahkan tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi, meninggalkan tempat tinggal penggugat, seka rang penggugat untuk kasasi: bahwa berdansa tergugat dalam kasasi tergugat asal ditempat ting ganja penggugat untuk kasasi penggugat asal sebelum adanja putusan itu didasarkan pada adanja hubungan perkawinan jang didalilkan oleh tergugat dalam kasasi tergugat asal, bahwa oleh karena sekarang ternyata tidak ada sesuatu hubungan hukum apa pun antara kedua belah pihak maka berdansa tergugat dalam kasasi ter gugat asal ditempat tinggal penggugat untuk kasasi penggugat asal jika tidak diizinkan oleh penggugat untuk kasasi penggugat asal adalah tanpa hak: menimbang bahwa berdasarkan apa j: menimbang bahwa tergugat dalan kasasi sebagai pihak jang dikalahkan dalam perkara ini harus membayar semua biasa perkara baik jang jatuh da lam tingkat. pertama dan tingkat banding.: menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi pr. lie wie sin tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi djakarta tanggal april p.t pdt.: dan dengan mengadili sendiri: menguatkan putusan pengadilan negeri djakarta tanggal april g.: menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua bisa per dan biasa perkara dalam tingkat kasasi di tetapkan sebanyak rp. (seratus tiga rupiah tudjuh puluh lima sen). putusan pengadilan tinggi djakarta p.t. perdata. hakim sri biodjati notoprodjo s.h. panitera pengganti sri purwaningsih, demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa putusan tan "pengadilan tinggi djakarta, mengadili perkara? perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara: when chief kie, tinggal gedongpandjang gang keng wan djakarta kota, lawan: pr. lie wie sin, bertempat tinggal djl. gedongpandjang gg. gudang kian goal) djakarta, jang memilih sebagai kuasanya: abdul! walid, bertempat tinggal tanah abang, dji. karet, gg. lontar djakarta, pengadilan tinggi tersebut, telah membawa surat2 mengerjai perkara tersebut,. dana tentang duduknya perkara! mengutip segala pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri istimewa djakarta, tanggal april g., jang amarna berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat, li, pa tanggal september tidak sjah menurut undang2menurut taksiran sebanyak rp. (empat puluh tiga rupiah): menimbang, bahwa pembanding dulu tergugat pada tanggal april telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, pero conan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal maret tentang hukumnya: menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang wak. dan menurut tiara jang ditentukan dalam undang2 dapat diterima: menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh penggugat berbanding da lam surat gugatannya dan diakui pula oleh tergugat pembanding, penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan perkawinan menurut hukum jang berlaku indonesia: menimbang, dengan demikian harus ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum indonesia penggugat terbaring dan tergugat pembanding tidak diikat oleh tali perkawinan sah: menimbang, bahwa hakim indonesia tidak berwenang untuk menyelidiki sahaja sesuatu perkawinan jang dilakukan diluar negeri: menimbang, bahwa oleh sebab menurut undang? penggugat dan terigu gat tidak terikat oleh tali perkawinan sah, maka undang2 tidak mengatur pula tentang berkewajiban atau dilarangnya mereka tinggal dalam rumah jang sama, menimbang, oleh sebab gugatan penggugat berbanding tidak beralasan, ma. pengadilan tinggi dengan membatalkan putusan hakim pertama, harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima: mengingat hukum jang berlaku dan undang2 jang bersangkutan: memutuskananggal april dan mengadili sendiri: menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima: xx. menghukum penggugat berbanding untuk membayar ongkos perkara da lam kedua tingkatan, biasa mana dalam peradilan bandingan banyaknya rp. , (sembilan puluh satu rupiah). putusan pengadilan negeri djakarta hakim ts. alamiah sulaeman s.h. panitera solis soesilo. nan keputusan atas nama? per data dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara: lie wie sin, bertempat tinggal dis djl. gedong panjang gang gudang kian goal) djakarta, jang memilih kuasanya abdul walid, bertempat tinggal tanah abang, djl, karet, gang lontar no, djakarta, selanjutnya disebut sebagai penggugat, lawan: when chief kie, bertempat tinggal di' djl. gedong panjang gang gudang kian goal), selanjutnya disebut sebagai tergugat: hakim pengadilan negeri istimewa djakarta: telah mendengar kedua belah "pihak: telah membawa surat2 dalam perkara ini: na. tentang duduknya perkara: menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal sep member telah mengajukan gugatan .terhadap tergugat seperti berikut: bahwa penggugat telah menikah dengan' tergugat tiongkok, propinsi kantung, kota moyang, pada tanggal september bahwa penggugat dengan surat gugatannya tgl. agustus telah memajukan gugatan perceraian dimuka pengadilan negeri istimewa dja karta terhadap tergugat, dengan alasan zirah: nan bahwa dengan. keputusan pengadilan negeri istimewa djakarta tanggal juni gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tergugat tidak ada mempunyai surat? bukti: untuk dapat disahkan perkawinan penggugat dan tergugat, dan berdasarkan ke terangan dua orang saksi jang didengar dibawah sumpah ternyata ter gugat sebelum kawin dengan penggugat, telah ada mempunyai isteri lain dan mempunyai beberapa orang anak, nan bahwa keputusan tersebut berhubung tergugat tidak .hadir pada waktu diucapkan, telah diberitahukan oleh djurusita pengadilan negeri isti meta djakarta, dengan surat pemberitahuan tanggal juni pada tergugat, dengan penjelasan pula apa sebab gugatan pengguna' dengan tergugat tidak sah: bahwa sekarang ternyata bahwa tergugat bukan suami dari penggugat bahwa walaupun sudah dijelaskan kepada tergugat bahwa perkawinan nja dengan penggugat tidak sah, akan tetapi tergugat belum mau mem pertjajai dan membenarkan, karena katanya tidak ada ditegaskan (ditjen tukan pada amar (dictum) keputusan no, g.). bahwa untuk menghindarkan keragu2an dan kekeliruan paham mengena tidak sahaja perkawinan penggugat dengan tergugat, adalah sangat perlu dan beralasan untuk ditegaskan dan ditetapkan dengan suatu keputusan dari pengadilan: bahwa rumah dimana penggugat dan tergugat sampai sekarang masih bersama2 djuga tinggal disana adalah sejak semula didiami, penggugat jang menyewa, karena itu penggugat jang mendjadi kepala rumah tang ga, bahwa oleh karena tergugat bukan suami dari penggugat, adalah rang senonoh, melanggar susila dan kesopanan, jika tergugat dengar penggugat masih terus tinggal dalam satu rumah djuga, akan mendjadi tertawaan sadja, apalagi hampir selalu sadja pertjektjokan dan berselisih terjadi antara penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat men djadi berantakan jang tentu akhirnya kalau dibiarkan sadja terus2an demikian rupa akan menimbulkan bahasa nanti, bahwa penggugat telah pernah dimusuhi dan diserang oleh anak2 ter gugat dari isterinya jang pertama, datang kerumah penggugat, akibat per tjektjokan dan perselisihan djuga: bahwa sekiranya pada suatu waktu tergugat mendapat sakit, atau men dapat bahasa dan menderita dan lain2 sebagainya, tentu tidak ada orang jang akan merawat, meladeni dan memeliharanya, padahal tergugat ad: mempunyai rumah tangga sendiri dengan isterinya jang dahulu .bersama: anak inja dan penggugat sendiri tentu tidak dapat bertanggung jawab ada disamping itu penggugat pulalah nanti jang akan dituduh oleh teri dan anak2nja sebagai biang keladi sebab musababnja tergugat men djadi sakit atau mendapat bahasa dan menderita dan lain sebagain: itu, hal mana' akan menimbulkan kecamatan lagi bagi penggugat, bahwa untuk "menghindarkan hal? jang tidak diingini itu, agar. peng gugat mendapat keamanan dan ketentraman diam dirumah tetangga sendiri, dan tidak dapat gangguan? lagi' dari tergugat, dan pula aga tergugat aman, tentram, selamat dan terpelihara baik, adalah sudah pautnya dan sepantasnya sekali tergugat memisahkan diri dan menang galian penggugat dari rumah penggugat dan pindah kembali diam rumah isterinya semula, tinggal berkumpul serumah tangga bersama? de ligan isteri dan anak2nja itu, bahwa walaupun telah berulang kali penggugat menyerukan dan mesin kepada penggugat agar dia memisahkan diri dan meninggalkan peng gugat dan pindah kembali diam dirumah isterinya itu, akan tetapi ter gugat tidak ambil perduli dan menolak: bahwa hal jang demikian ini tentu tidak dapat dibenarkan, berhubung dengan segala apa jang diuraikan diatas penggugat berpohon." dengan segala hormat kehadapan jang terhormat pengadilan negeri is time djakarta, sudi kiranya agar dengan keputusan: menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat jang dilakukan tiongkok, propinsi kantung, kota moyang pada tang ' gal september tidak sjah, menghukum tergugat meninggalkan dan memisahkan diri dari peng buat: menghukum tergugat membayar ongkos jang timbul dalam perkara ini: menimbang, bahwa pada hari tertentu kedua belah pihak diusahakan untuk. didamaikan oleh hakim, tetapi tidak berhasil, lalu dikatakan surat gugat dari penggugat dan terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan dja wabah sebagai berikut: pertama tergugat ingin kemukakan eksepsi van niet ontvankelijkverklaring terhadap gugatan penggugat oleh karena alasan2 jang akan disebutkan bawah ini: abs perkara jang diajukan oleh penggugat pada pengadilan" adalah sa dengan perkara jang terlebih dahulu telah diajukan oleh peng gugat terhadap tergugat pada tanggal agustus dengan rol perkara jang: baru ini djuga mengenai hal2 jang sama, jaitu me. mengenai perkawinan antara penggugat dan tergugat, perkara jang la telah diputus oleh pengadilan negeri istimewa djakarta dengan keputusan ttg. juni dari keputusan mana diktumnja berbunyi sbb.: mengadili, menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat kami'terima, menghukum penggugat membayar biasa perkara ini jang hingga kini ditaksir oleh kami sebesar rp. perkara jang diajukan sekarang ini mengenai soal2 jang sama dengan perkara jang lama, dan karena itu tidak dapat

euro guerres nomorregister pk idham.lad hoc tanggalputusan maret majelis hakim iskandar kamil, s.h. prof. dr. mieke kamar, s.h.,mcl dr. ronald zelifianus titahelu, s.h., m.s dr. eddy junaidi kamasudirdja, s.h., m.cj. djoko sarwono, s.h., m.h. klasifikasi kejahatan kemanusiaan kaidah hukum: timur. setelah mendengar pidato dari pertikaian, bentrokan atau huru hara terdakwa, massa menyerang rumah yang terjadi secara spontan tanpa manuel vegas carragcalac yang saat itu perencanaan yang terinci tidak sedang dihuni oleh orang pengungsi memenuhi unsur kebijakan organisasi membunuh orang antara mereka. untuk melakukan kejahatan terhadap terdakwa didakwa tidak mengambil kemanusiaan secara meluas atau tindakan yang layak dan diperlukan, yaitu sistematik. mencegah atau menghentikan bawahan orang atau kelompok yang terlibat nya tersebut agar tidak melakukan atau atau ikut serta dalam pertikaian, menghentikan penyerangan dan bentrokan, atau huru hara tidak pembunuhan terhadap massa yang ada dapat dikata ikan sebagai rumah manuel vegas caracal20 duduk tersebut atau terdakwa tidak menyerah pe. kan pelakunya kepada pejabat yang tanggung jawab pidana seorang berwenang. lan sena mai buatan pengadilan hak asasi manusia hoc kejahatan terhadap kemanusiaan pada pengadilan negeri jakarta pusat (misi) harus didasarkan pada menyatakan terdakwa terbukti secara sah adanya otoritas jure atau facto, dan meyakinkan bersalah melakukan yang mempunyai rantai hirarki tindak pidana pelanggaran hak asasi pimpinan (chain command) yang manusia yang berat berupa kejahatan benar benar efektif (sepert: hirarki terhadap kemanusiaan dan meng dalam organisasi kemiliteran). hukumnya dengan pidana penjara selama (sepuluh) tahun. pengadilan tinggi hak duduk perkara: asasi manusia hoc mengurangi pada tanggal april dilaksanakan pidana penjara tersebut menjadi5 (lima) apel akbar peresmian pam swakarsa tahun saja. tetapi tingkat kasasi depan halaman kantor gubernur timor hukuman terdakwa kembali menjadi yurisprudensi mahkamah agung (sepuluh) tahun penjara. penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa mengajukan karena anggotanya dan menghukum para ditemukan ovum berdasarkan kesaksian pelaku, agar seorang atasan sipil yang putusan bebas ability sosio soares yang memiliki otoritas facto dapat terkait juga dengan peristiwa yang sama. dipersalahkan melakukan misi, tingkatan atau kadar (degree) otoritas pertimbangan hukum nya haruslah sama dengan otoritas alasan alasan pemohon dapat yang dimiliki atasan militer, yaitu dibenarkan, karena terdapat keadaan baru antara lain dapat menghukum dan kehilangan yang nyata nyata dari bawahannya, terdapat rantai hirarki keputusan majelis kasasi, sebagai berikut: pimpinan atau "chain command" penyerangan yang dibawakan yang jelas adanya kewenangan ternyata merupakan huru hara tina penata perintah sni bentrokan yang terjadi seketika dan dapat gerakannya, pan spontan setelah apel akbar tanpa ada puan mencegah can perencanaan terlebih dahulu, sehingga menghukum bawahannya. tidak ada unsur mens rea maupun amarputusan actus reus: bentrokan rumah manuel kn: mengabulkan permohonan peninjauan vegas carrascalao terjadi ketika massa kembali dari pemohon pk: yang lewat rumah tersebut mendengar teriakan meminta tolong dari orang membatalkan putusan mahkamah orang yang diculik dan disekap disitus agung k p id.ham hoc serangan terhadap penduduk sipil tidak tanggal maret oo. putusan terbukti pula, oleh karena sebetulnya pengadilan tinggi hak asasi manusia pura, hoc pid.ham ad.hoc korban adalah mereka dari kelompok ang aktif bertikai dengan van pt.dki tanggal juli jo. putusan yang engan yang pengadilan hak asasi manusia hoc menyerang, yaitu dari kelompok kemerdekaan, oleh karenanya tidak pada pengadilan negeri jakarta pusat ica o#pid.ham ad.hoc pnjktpst termasuk pengertian kelompok sipil 127n ber menurut undang undang tahun angga november sehingga tindak pidana yang terjadi mengadilikembali bukanlah kejahatan kemanusiaan seperti menyatakan pemohon pk, euro diatur dalam tahun guerres, tidak terbukti secara sah menurut hukum internasional dan meyakinkan bersalah melakukan terpidana tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana seperti yang dibawakan seorang atasan sipil yang mempunyai oleh jaksa penuntut umum, otoritas jure maupun defacto yang membebaskan oleh karena itu dari efektif terhadap anggota ppi oleh segala dakwaan: karena tidak mempunyai otoritas memulihkan hak terpidana dalam dan kekuatan personil yang memadai kemampuan, kedudukan dan harkat dan nyata nyata untuk menghentikan serta martabatnya. yurisprudensi mahkamah agungbis huruf huruf dan undang undang tahun tentang pengadilan hak asasi manusia, menghukum terdakwa burial: (satu) pucuk senjata pistol rakitan, direktif panglima tni p ttanggal april tentang perjalanan dinas timor timor a.n. marsda tamtama adi beserta tiga orang: yurisprudensi mahkamah agungv tanggal juni tentang perintah an. mayjen zack anwar makarim beserta dua orang sebagai anggota tp40ott:: str tanggal juli perihal penentuan pendapat rakyat timor timur, strhimbauan pangdam udayana selaku pangkoopsau tni pusara tanggal september yurisprudensi mahkamah agung str tanggal september str tanggal september surat perintah panglima tni prin p ii: menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp5. (lima ribu rupiah),. menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (sepuluhyurisprudensi mahkamah agung r12008 am. menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar rp5. (lima ribu rupiah),,::: membaca putusan mahkamah agung k pid.ham.ad hoc tanggal maret yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi euro guerres tersebut:no, pid.ham ad.hoc pt.dki,, tanggal november mengadili sendiri: menyatakan terdakwa rico guerres: yurisprudensi mahkamah agung ri!2. (dua ribu lima ratus rupiah), membaca akta permohonan peninjauan kembali tangga! september membaca memori peninjauan kembali tertanggal agustus yang diterima kepaniteraan pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal agustus dari tim kuasa hukum terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli sebagai terpidana yang memohon agar putusan mahkamah agungmahkamah agung tersebut telah diberitahukan kepad: tentang kewenangan majelis hakim agung dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pemidanaan euro guerres, oleh pengadilan ham hoc pada pengadilan negeri jakarta pusat, telah dijatuhi hukuman (sepuluh) tahun penjara, akhirnya oleh pengadilan tinggi jakarta dilakukan perbaikan, yaitu memperbaiki putusan pengadilan ham hoc pengadilan negeri jakarta pusat dengan menjatuhkan hukuman kepada euro gutteres dengan pidana penjara (lima) tahun sebagaimana putusan pengadilan tinggi ham hoc dki jakarta nomor. ph ham ad hoc pt.dati jkt.: pertanyaan yuridisnya adalah apakah diperbolehkan secara hukum, hakim agung yang kedudukannya sebagai judex yuris memutuskan suatu perkara dengan mengadili sendiri, khususnya melakukan penambahan hukuman, dari (lima) tahun penjara ditambah sehingga meningkat menjadi yurisprudensi mahkamah agung (sepuluh) tahun penjara. mengingat kebiasaan praktek dalam hukum pidana, persoalan hukum yang menjadi hak serta kewenangan dari judex facts, dengan adanya penambahan hukuman dari hakim agung, seolah olah hakim agung tersebut benar benar mengadili euro guerres berhadapan face face sebagaimana hakim fakta yang diperankan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi: seandainya hakim agung tersebut benar benar mengadili euro guerres secara face face dalam suatu persidangan, maka akan dapat diketahui secara persis bagaimana sikap dan tingkah laku euro guerres dalam suatu persidangan, apakah mempersulit pemeriksaan atau sebaliknya kooperatif. hal hal inilah yang biasanya dipergunakan oleh judex facts untuk menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, alasan hukum, yang dipergunakan untuk menambah hukuman (penambahan hukuman) dari (lima) tahun menjadi (sepuluh) tahun, tidak ada argumentasi yuridis yang diuraikan sebagai landasan, baik secara ilmiah akademis, sebagai konsekuensi dari sikap mahkamah agung yang mengadili sendiri perkara pidana pelanggaran ham berat hoc, yang menempatkan euro guerres selaku terdakwa, seharusnya dilakukan uraian yang bersifat ilmiah yuridis, yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual maupun secara akademis, tidak sepantasnya para pembaca difoto, s.h., pembaca ii, prof. dr. suharyo suryokusumo, s.h.,llm, pembaca jii, sakit adiwiyata, s.h., dan hakim ketua paman soedirman, s.h.,m.h., hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang diajukan oleh saudara jaksa, tanpa bersedia memeriksa fakta fakta hukum, yang muncul persidangan. sikap malas yang ditunjukkan oleh para pembaca ii, iii dan hakim ketua, yang tidak memeriksa fakta, adalah bertentangan dengan makna dari sikap "mengadili sendiri: bapa sementara pembaca prof. mansyur effendi, s.h., sesungguhnya sudah melakukan hal yang benar, yaitu telah membuat suatu pertimbangan hukum berdasarkan fakta fakta yang muncul persidangan, sebagai konsekuensi logis dari sifat hakim agung yang mengadili sendiri atas perkara pidana. tetapi sayangnya, hal itu tidak diikuti oleh pembaca pembaca yang lain, sehingga timbulah dissenting opinion dari pembaca yang membebaskan euro guerres dari dakwaan jaksa penuntut umum, dengan suatu kesimpulan .bahwa terdakwa euro guerres tidak yurisprudensi mahkamah agung itu terdakwa euro guerres harus dibebaskan dan diberikan rehabilitasi. , pertimbangan buku majelis hakim yang diwakili oleh pembaca ii, ih, dan hakim ketua (mohon periksa halaman putusan mahkamah agung nomor. pid. ham hoc kaitannya dengan penjatuhan hukuman hanya mengambil alih pendapat argumentasi jaksa, yaitu sebagai berikut: . ., antara laiyang paling singkat, yaitu pidana penjara (sepuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam huruf dan bis. huruf huruf dan undang undang tahun tentang pengadilan hak asasi manusia, baik bawah ancaman hukuman paling singkat maupun melebihi lamanya pidana maksimal: bahwaseden yang buruk dalam pelaksanaan beberapa peraturan perundang undangan yang juga menganut deterdinate system yang mengakibatkan tidak akan tercapainya tujuan pemidanaan yang harus bersifat bermanfaat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum: argumentasi hukum yang diberikan oleh para pembaca majelis hakim agung tersebut, yang mendalilkan bahwa pengadilan tinggi ham hoc salah menerapkan hukum, adalah sama sekali tidak tepat dan tidak benar. tidak ada satu pun dalam undang undang, yang melakukan pelarangan terhadap hakim fakta untuk menjatuhkan hukuman pidana bawah ancaman hukuman paling singkat. kalau ada larangan, mengapa majelis hakim agung yang diwakili oleh pembaca ii, ini dan hakim ketua tidak menyebut secara tegas larangan yang dimaksud, berdasarkan berapa dan oleh hukum positif mana yang melarangnya?, yurisprudensi mahkamah agung penjatuhan pidana dengan hukuman minimal, yang ditentukan oleh undang undang dengan doktrin demi pertimbangan keadilan, hakim fakta dapat mengesampingkan doktrin hukum yang termasyhur yang diungkapkan oleh montesouei, "oui pronounce les paroles loi tugas hakim hanyalah menjadi corong undang undang . jadi sesuai dengan doktrin tersebut jelas hakim ham hoc pengadilan tinggi tidak mati dicap ditempel sebagai hakim yang hanya menjadi corong dari sebuah undang undang, justru majelis hakim agung yang tergabung dalam pembaca ii, iii dan hakim ketua nyata nyata telah menempatkan dirinya sebagai hakim yang menjadi corong dari undang undang, yang hanya mengutamakan kepastian hukum daripada diperolehnya keadilan, ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip prinsip negara demokratis yang sangat mendambakan adanya supremasi hukum. bahwa tujuan tertib hukum dalam negara demokrasi tidak semata mata untuk mewujudkan kepastian hukum, melainkan lebih dari pada itu, untuk menciptakan keadilan bagi semuanya achieve justice for all) yang mengacu pada prinsip prinsip universal ham yang didasarkan pada asas null delicatus nulla pena sine jure , dengan demikian, apabila dalam penerapan hukum terjadi benturan kepentingan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan, maka majelis hakim agung harus mengutamakan prinsip keadilan yang merupakan prinsip universal ham. seperti adenium yang disebut oleh remmelink, ialah dubia pro reo, yang artinya jika hakim ragu, maka harus dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa mohon periksa andi hamzah, asas asas hukum pidana, cet. tahun penerbit arsip watampone, halaman mengingat bahwa mahkamah agung telah melakukan kekhilafan yang sangat nyata sebagaimana yang dimaksud dalam kurap atas pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada euro gutteres dari (lima) tahun menjadi (sepuluh) tahun penjara, tidak ada sama sekali dasar hukum, baik yang bersumber gari hukum positif maupun yurisprudensi tetap, yang dapat dipergunakan oleh hakim agung untuk menambahkan suatu hukuman, karena memang tidak ada kewenangannya, apalagi aktual dan faktual majelis hakim agung tersebut belum pernah menempatkan dirinya selaku hakim fakta yang secara face face berhadapan dengan euro guerres, yurisprudensi mahkamah agung majelis hakim agung seperti menjalankan peran akrobatik dalam mengadili suatu perkara pidana, dari perannya selaku judex yuris kemudian tiba tiba perannya berubah menjadi judex facts dengan melakukan penambahan hukuman dalam suatu perkara pidana yang sangat mengutamakan kepastian hukum yang megalitik, tampa berupaya melihat fakta fakta hukum yang timbul dalam suatu persidangan, yang tentu saja konsekuensinya yang kemudian mengesampingkan nilai nilai keadilan, atas dasar yuridis yang seperti apa, maksudnya apa argumentasi yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan oleh hakim agung secara intelektual akademis, dapatkah perubahan peran tersebut dalam hukum pidana karena alasan diskresi, ini semua wajib untuk dijawab secara yuridis dengan menggunakan pisau analisis hukum, jika tidak ada argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka jelas bahwa hakim agung telah nyata nyata melakukan suatu kekeliruan kekhilafan yang sangat nyata dalam suatu pertimbangan hukumnya, berdasarkan kurap permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata , ii. tentang inkonsistensi majelis hakim agung dalam peran mengadili sendiri pada perkara pidana pelanggaran hak asasi manusia argumentasi hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim agung tidak konsekuen dan atau tidak sesuai dengan perintah dari undang undang ham yang dalam pelaksanaannya hukum acaranya (hukum formalnya) masih menggunakan kurap, mana dalam kurap telah ditentukan apabila majelis hakim mengadakan musyawarah yang terakhir, untuk mengambil keputusan dalam nya telah ditentukan dengan jelas sebagai berikut: .harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. . ternyata dalam putusannya majelis hakim agung dalam pertimbangan hukumnya tidak mendasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang sebagaimana ditentukan oleh kurap tersebut, hal ini merupakan sesuatu kekhilafan yang nyata, sebagaimana yang ditentukan dalam kurap secara aktual dan faktual dapat diuraikan sesuai dengan fakta fakta hukum yurisprudensi mahkamah agung r12008 yang muncul timbul persidangan sebagai berikut: unsur unsur dari surat dakwaan kesatu berdasarkan dan huruf tahun tentang pengadilan ham, secara berurutan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, sebagai berikut: unsur atasan sipil mampu bertanggungjawab secara pidana apelakbar tanggal april fakta hukum membuktikan bahwa yang hadir semuanya adalah kelompok pro integrasi dari pasukan pejuang pro integrasi atau disingkat ppi, sehingga gubenur pada saat itu ability jose tidak bersedia memimpin upacara karena sepengetahuan gubernur, yang akan melakukan apel akbar anggota pam swakarsa bukan anggota ppi (mohon periksa kesaksian ability jose soares dan dibenarkan oleh terdakwa euro guerres), karena gubernur tidak bersedia memimpin upacara, apel akbar dipimpin oleh panglima ppi jane silva soares dengan cara melakukan inspeksi lapangan dengan menaiki jeep terbuka, seusai melakukan inspeksi upacara panglima ppi yang pertama tama melakukan pidato pidato, setelah panglima ppi selesai berpidato selanjutnya wakil panglima ppi terdakwa euro guerres juga berpidato (mohon periksadominus soares), yang mengundang dan atau yang mengorganisir pelaksanaan apel akbar tersebut adalah pemerintah tingkat dili, yaitu bupati dominus soares, s.h., msc (mohon periksa kesaksian jose affan amp,saksi charge marcelo martin rmenes) dan juga yang menjamin makanan halaman gubernur setelah upacara apel akbar selesai adalah panitia yang bernama victoria, seorang kepala desa yang diberi tugas oleh bupati dili: isi pidato pada katapel akbar, baik yang diucapkan oleh panglima ppi maupun wakil panglima ppi, kurang lebih sama, yaitu berupa himbauan kepada para peserta apel akbar agar setia kepada merah putih dan memenangkan jajak pendapat dengan memilih otonomi (mohon periksa kesaksian joao silva tavares, pengakuan euro guerres, dan marcelo martin rmenes): fakta fakta hukum sebagaimana terurai atas dapat dikualifikasikan sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung putusan ppeninjauan kembali, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terpidana: nama euro guerres, tempat lahir vetolari, umur tanggallahir tahun juli jenis kelamin laki laki: kebangsaan indonesia, tempat tinggal jalan w.r. monginsidi iil kupang, agama katolik, pekerjaan mantan wakil panglima pasukan pejuang integrasi ppi), mahkamah agung tersebut, membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum pada kejaksaan agung republik indonesia sebagai berikut: kesatu: bahwa ia, terdakwa burialihak yang menyelenggarakan dan atau yang mengundang: bupati kepala daerah tk. dili, bapak dominus does soares, s.h., msc, panitia lapangan dilaksanakan oleh seorang lurah yang bernama viktoria atas perintah bupati, bapak dominus does soares, s.h., msc: peserta apel akbar adalah anggota ppi: d. yang bertindak selaku inspektur upacara adalah panglima ppi yang bernama joao silva tavares: yang berpidato pertama tama adalah panglima ppi, joao silva tavares, yang berpidato kedua adalah wakil panglima ppi, terdakwa euro guerres, isi pidato panglima dan wakil ppi materinya sama, yaitu meminta kepada peserta apel upacara untuk setia kepada merah putih dan menekankan agar supaya jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok pro integrasi: yang menyediakan hidangan makan siang setelah upacara apel akbar selesai adalah panitia, seorang lurah yang bernama torino, fakta fakta hukum sebagaimana terurai atas sudah sangat jelas dan gamblang, bahwa terdakwa euro guerres tidak dapat dikualifisir sebagai atasan sipil yang mampu bertanggung jawab secara pidana, dengan demikian sebenarnya jpu sudah gagal membuktikan unsur yang pertama, apalagi dalam reguisitoirnya jaksa penuntut umum sangat ragu ragu dalam menentukan kedudukan terdakwa antara selaku komandan antara atau selaku wakil panglima ppi: sayangnya pembaca il,i dan hakim ketua tidak meneliti serta menguji fakta fakta hukum sebagaimana disebutkan atas, padahal konsekuensi logis dari pengertian mengadili sendiri itu artinya secara materiil hakim harus proaktif menggali kebenaran materiil! dalam rangka menemukan mencari keadilan, sehingga apabila hakim menjalankan perannya secara konsisten selaku judex facts, sebagai konsekuensi dari sifat mengadili sendiri dalam suatu perkara pidana, hasilnya akan berupa keputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan: yurisprudensi mahkamah agung pembaca hakim agung prof. mansyur effendi, s.h., tidak sepakat dengan keempat pembaca lainnya, sehingga membuat disunting opinion dengan cara melakukan pengujian terhadap fakta fakta hukum yang muncul persidangan sehingga berkesimpulan bahwa euro guerres harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, unsur unsur yang mempunyai bawahan mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengendalian yang efektif tidak melakukan pengendalian efektif terhadap bawahannya secara patut dan benar, fakta yang terungkap persidangan untuk unsur yang kedua ini dapat dilihat sebagai berikut: pada saat apel akbar tanggal april halaman gubernur, yang hadir adalah anggota ppi yang terdiri dari beberapa faksi, antara lain: faksi antara: faksi besi merah putih, faksi darah merah: faksi laskar: faksi sekunar: faksi saka, faksi alfa: faksi mahdi: faksi dadar:, faksi halilintar: faksi ahi: faksi balai, dan yang bertindak selaku inspektur upacara adalah joao silva tavares selaku panglima pejuang pro integrasi ppi): menurut saksi alfredo sanchez, pada saat kejadian rumah manuel vegas carascalao saksi ditembak dua kali oleh milisi dari besi merah putih bmp) yang bernama fransiskus, menurut saksi dominus flavida, anak laki lakinya bernama manuel flavida lari dili dari saudara menuju rumah manuel vegas carascalao karena diancam oleh besi merah putih, dipaksa menjadi milisi pro integrasi, padahal anak saya itu termasuk kelompok pro kemerdekaan: yurisprudensi mahkamah agung menurut saksi marcelo martin rmenes, yang melakukan penyerangan rumah manuel vegas carascalao adalah milisi dari besi merah putih: hal ini juga dibenarkan oleh pengakuan terdakwa euro guerres: menurut pengakuan terdakwa persidangan, bmp juga membuat senjata rakitan: menurut keterangan terdakwa euro guerres, setiap faksi yang ada, yang bertanggungjawab adalah komandannya, misalnya faksi antara yang bertanggungjawab adalah komandannya yang bernama euro guerres, faksi besi merah putih yang bertanggungjawab adalah komandannya yang benama manuel salsa: dari fakta fakta hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai berikut: yang melakukan penyerangan rumah manuel vegas carascalao adalah milisi yang berasal dari faksi bmp yang dipimpin oleh komandannya yang bernama manuel salsa: faksi dari besi merah putih pada saat apel akbar tanggal april juga hadir setiap komandan faksi bertanggungjawab secara penuh terhadap aksinya masing masing: faksi dari antara tidak terbukti melakukan penyerangan rumah manuel vegas carascalao: dengan fakta fakta hukum sebagaimana atas jelas seorang komandan dari faksi antara tidak dapat dibebani harus mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukan oleh faksi bmp, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada komandan bmp yang benama manuel salsa, apalagi dalam kedudukannya sebagai wakil panglima ppi tidak mungkin secara hukum pidana harus dibebani bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh faksi dari bmp: fakta fakta hukum menunjukkan bahwa panglima ppi joao silva tavares adalah pemimpin tertinggi yang bertindak sebagai inspektur upacara, tetapi dalam dakwaan jaksa penuntut umum sama sekali tidak disebutkan dan atau tidak ditarik selaku pihak yang seharusnya juga ikut bertanggungjawab dalam peristiwa pidana: kaitannya dengan peran serta panglima ppi dalam apel akbar tersebut, seandainya majelis hakim agung bersedia meneliti serta mengkaji secara materiil fakta fakta hukum, maka akan berkesimpulan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan atau ditolak, yurisprudensi mahkamah agung unsur unsur tentang mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi: dari keseluruhan saksi tidak ada satu pun yang menyaksikan langsung pidato euro guerres lapangan dan mendengarkan langsung pidato euro guerres yang berisi provokasi untuk membunuh manuel vegas carascalao, hanya (satu) saksi, drs. basilika diaz araujo, ma, yang mendengar teriakan bunuh bunuh yang berasal dari peserta massa apel akbar dan bukan euro autres yang berteriak: bunuh . bunuh . dan seterusnya, karena apel akbar tersebut tujuannya baik, yaitu tentang kesetiaan terhadap merah putih dalam rangka memenangkan jajak pendapat, apalagi yang memprakarsai mengundang adalah pemerintah daerah tk. dili, terdakwa euro guerres sama sekali tidak membayangkan kalau rumah manuel vegas carascalao telah terjadi pembunuhan, saat kejadian penyerangan rumah manuel vegas carascalao justru euro guerres diberitahu oleh istrinya dan langsung datang tkp, sampai sana polisi sudah mengambil alih dan tkp oleh polisi telah dipasang police line, saat tkp, terdakwa euro guerres sempat menghimbau kepada bmp agar jangan melakukan penyerangan, tetapi malahan euro guerres dicurigai sebagai orang yang berkepala dua (mohon periksa kesaksian euro guerres, joao silva tavares, marcelo martin rmenes unsur ke (tiga) ini tidak mungkin dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, mengingat begitu mendapat informasi dari istrinya sesuai dengan fakta persidangan, euro guerres langsung mendatangi tkp dan persoalan hukumnya ternyata sudah langsung diambil alih oleh polisi, artinya pada saat itu polisi sudah berada tkp (tempat kejadian perkara) melakukan pemeriksaan dalam kerangka penegakan hukum yang pro justicia sebagaimana diatur dalan kurap, apalagi apel akbar atas undangan pemerintah daerah dan berisi semacam ikrar kesetiaan terhadap merah putih, sungguh aneh jika euro guerres tidak hadir: euro gutteres selaku wakil panglima ppi mempunyai niat baik untuk hadir dalam apel akbar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tk.ii kabupaten dili: yurisprudensi mahkamah agung euro guerres sama sekali tidak tahu menahu mengapa dalam apel akbar tersebut ada yang membawa senjata senjata rakitan, parang dan lain lain. dalam bukti persidangan tidak ada sama sekali bahwa euro guerres memerintahkan kepada para peserta apel akbar agar membawa senjata senjata yang dimaksud, seandainya majelis hakim agung berkenan untuk memeriksa dan menguji kebenaran materiil atas fakta fakta hukum yang muncul persidangan seperti yang dilakukan oleh pembaca iv, yaitu prof. masyhur effendi, s.h., dapat dipastikan bahwa euro guerres dapat dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. mengapa pembaca hi, iii dan hakim ketua tidak melakukan pengujian secara materiil atas fakta fakta hukum yang dimaksud? apakah kemungkinan terdapat suatu konspirasi politik, sehingga hakim hakim tersebut berbuat sedemikian hanya mengejar kepastian hukum dengan tanpa sedikit pun mempertimbangkan keadilan?: unsur tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan, mencegah, menghentikan perbuatan atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, terhadap unsur keempat ini jaksa penuntut umum sudah benar benar keluar dari koridor aturan main dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dengan menyebutkan misalnya terdakwa euro guerres mempunyai wewenang untuk membubarkan apel akbar, apa dasar hukumnya euro guerres dapat membubarkan apel akbar? bukankah yang menyelenggarakan apel akbar tersebut pemerintah daerah justru yang paling berwenang membubarkan apel akbar, bupati dili, bukan euro guerres? dan terbukti dari fakta fakta yang bertindak sebagai komandan upacara panglima ppi joao tavares, bukan euro guerres: jaksa penuntut umum juga menyebutkan bahwa keterangan dari saksi leandro isc, alfredo sanchez santiago santos, viktor santos, lorenzo jesus semua saksi charge dari warga timor timur yang dihadirkan persidangan oleh jaksa penuntut umum mengenai kesaksian ini tim penasihat hukum sudah menolak dan dicatat oleh panitera sidang, oleh karenanya mengingat kesaksian tersebut tidak dapat diuji secara materiil persidangan, maka nilai kesaksiannya cukup untuk dikesampingkan: dengan demikian fakta hukum yang diangkat oleh jaksa penuntut umum mengenai keterlibatan faksi antara dalam penyerangan rumah manuel vegas yurisprudensi mahkamah agung carascalao tidak dapat dibenarkan secara hukum karena semua saksi yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum tidak dapat dihadirkan persidangan dengan alasan keamanan: dengan memperlihatkan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut atas jelaslah unsur keempat tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, apalagi fakta hukum membuktikan bahwa pada saat euro guerres datang tkp rumah manuel vegas carascalao, peristiwa pidananya khususnya sudah langsung diambil alih oleh polisi yang berwenang, malahan sudah di bap oleh polda dili, dan orang tersangka sudah ditangkap, (mohon periksa kesaksian ability jose sosio soares, agustinus pangaribuan, dominus does soares, s.h., msc, euro guerres, joao silva tavares): unsur bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran ham yang berat, unsur ini tidak ada relevansinya dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang ditujukan kepada terdakwa euro guerres, mengingat fakta fakta yang terungkap persidangan, bahwa yang melakukan penyerangan rumah manuel vegas carascalao adalah dari bmp yang dipimpin oleh manuel salsa, faksi antara tidak terlibat melakukan penyerangan rumah manuel vegas carascalao, dengan demikian unsur kelima ini juga tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum: unsur kejahatan kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas sistematik yang diketahuinya serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan: untuk membuktikan kebenaran unsur keenam ini, pihak jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan adanya unsur unsur perencanaan yang matang dan sistematik, dengan menemukan bukti bukti secara yuridis dapat dipertanggung jawabkan dengan mempersoalkan: siapa yang membiayai kedatangan ribuan orang untuk melakukan apel akbar? siapa yang mensuplai puluhan bahkan ratusan truk yang digunakan untuk mengangkut massa? siapa yang membiayai ongkos transport, uang saku dan konsumsinya? siapa yang terbukti mempunyai rencana yang sistematik? apabila secara akurat jaksa penuntut umum dapat membuktikan atas pertanyaan pertanyaan tersebut, baru dapat membuktikan adanya unsur keenam tersebut: faktanya jaksa penuntut umum tidak siap membuktikan atas pertanyaan pertanyaan tersebut atas sehingga hukum hanya benar benar dilihat dan yurisprudensi mahkamah agung ditafsirkan oleh jaksa penuntut umum dalam acara pembuktian yang otomatis dan hanya mengandalkan saksi saksi dari orang orang pro kemerdekaan warga timor timur. itu pun jaksa penuntut umum tidak sanggup mendatangkan persidangan, sungguh memalukan, negara sebesar indonesia jasanya tidak sanggup mendatangkan saksi dari negara baru yang diperkecil yang bernama timor timur: unsur ini sesungguhnya sangat tidak tepat jika ditujukan kepada kelompok komunitas yang tidak berdaya dan tertindas seperi ppi, terutama sejak dikeluarkannya opsi kedua tentang pilihan merdeka bagi rakyat timor timur oleh presiden bj. habibie. apalagi fakta hukum sudah sangat gamblang dan tidak perlu lagi ditafsirkan, ternyata apel akbar tertanggal april diprakarsai oleh pemerintah daerah tk. dili, apalagi apel akbar tanggal april yang diselenggarakan oleh pemda tingkat dili halaman gubenur dili tersebut tidak ada hubungannya dengan unsur sistematis, karena bentrokan yang terjadi rumah manuel carascalao pada tanggal april bersifat spontan, penyebab terjadinya bentrokan antara orang orang pro integrasi dari saudara dan orang orang pro kemerdekaan yang berada rumah manuel carascalaosaja pulang dari apel akbar akan menuju saudara. kemudian mereka yang berada atas truk, setelah mendengar teriakan tersebut, akhinya turun, namun selanjutnya justru disambut dengan teriakan serang!!! dari orang orang pro k.kemerdekaan yang berada rumah manuel carascalao, maka kemudian terjadilah peristiwa bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban beberapa orang, dengan demikian jelaslah bahwa suatu kejadian yang bersifat spontan bukanlah ciri adanya pelanggaran ham berat: jadi unsur perencanaan yang sistematik tidak benar jika ditujukan kepada tersangka euro guerres, atau fakta fakta tersebut atas jelas bahwa jaksa penuntut umum gagal membuktikan kebenaran unsur keenam tersebut: seandainya majelis hakim agung bersedia memeriksa fakta fakta yang muncul persidangan seperti yang dilakukan oleh hakim agung pembaca vi, yurisprudensi mahkamah agung mat maka besar kemungkinan secara yuridis keenam unsur dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan secara yuridis dalam pembuktiannya: dakwaan kedua dan bis. huruf dan undang undang tahun dalam dakwaan kedua yang membedakan dengan dakwaan kesatu hanya unsur unsur keenamnya, sedang unsur kesatu sampai dengan unsur kelima adalah sama, dalam dakwaan, unsur satu unsur keenam berbunyi sebagai berikut: . kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas sistemik yang diketahui serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan. kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas sistemik yang diketahuinya serangan tersebut kepada penduduk sipil berupa penganiayaan. oleh karena itu seluruh analisa yuridis dalam dakwaan kesatu semuanya diambil alih dalam analisa yuridis dalam dakwaan kedua secara keseluruhan. untuk unsur keenam dalam dakwaan kedua fakta hukumnya juga tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, karena faktor bentuk serangan yang meluas terencana dan sistemik tidak dapat dibebankan kepada terdakwa euro guerres, sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu dalam unsur keenam tersebut: fakta fakta hukum yang telah terungkap persidangan sebagaimana terurai seperti tersebut atas, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim agung, terutama pembaca ii, ini dan hakim ketua, adalah bentuk cacat yuridis yang sangat nyata, yang harus segera diuji serta dikaji kembali oleh majelis hakim agung dalam peninjauan kembali, mengesampingkan suatu fakta hukum yang terungkap dalam suatu persidangan harus dan wajib dijelaskan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, agar dapat diketahui apa argumentasi hukumnya, sehingga fakta hukum itu tidak dipertimbangkan dan atau dikesampingkan oleh hakim. apabila perbuatan mengesampingkan fakta hukum yang dilakukan oleh hakim tidak ada penjelasan secara yuridis, maka hal tersebut dapat disimpulkan telah terjadi sesuatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dari hakim yang memeriksa perkara, apalagi substansi dari perkara pidana adalah mengungkap perkara untuk mencari kebenaran materiil: tindakan mengesampingkan fakta fakta hukum dalam membuat suatu pertimbangan hukum, sebagaimana terurai atas secara sistematis, telah yurisprudensi mahkamah agung dilakukan majelis hakim pengadilan ham hoc pada pengadilan negeri jakarta pusat pid, ham ad. hoc pn.ikt.pst,: tetapi anehnya pertimbangan hukum yang mengesampingkan fakta fakta hukum sebagaimana terurai atas oleh majelis hakim pengadilan tinggi ham hoc juga tidak dipersoalkan, bahkan pertimbangan hukumnya diambil alih, kecuali terhadap pengurangan pemidanaan dari hukuman (sepuluh) tahun diturunkan menjadi (lima) tahun, yang justru tidak dapat diterima dengan akal sehat (common sense), mahkamah agung dalam putusannya malahan mengambil alih semua pertimbangan hukum, telah dianggap benar dan tepat secara hukum oleh terutama hakim pembaca ti, dan hakim ketua, kecuali pembaca iv, yang telah membuat putusan disunting opinion karena tidak sependapat dengan pembaca pembaca yang lainnya, seandainya pembaca ii, iii dan hakim ketua tidak malas, dan bersedia melakukan uji secara materiil atas fakta fakta hukum yang terungkap persidangan sebagaimana telah dilakukan oleh pembaca iv, maka kesimpulannya terdakwa euro guerres dapat terbebas dari dakwaan jaksa penuntut umum, in. tentang telah ditemukannya keadaan baru (ovum) serta adanya putusan pengadilan negeri jakarta pusat pid. ham ad. hoc pn. jkt. pst, dalam perkara atas nama terdakwa edar riyanto, keadaan baru ovum) berdasarkan kesaksian diketemukanmaka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, keadaan baru tersebut adalah keterangan saksi yang belum lemah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, banding dan kasasi dalam perkara terpidana euro guerres, yaitu keterangan saksi: eduardo yesus eduardo yesus akan membuktikan bahwa keterangan saksi charge alfredo sanchez dan fiorendo yesus, yang selama ini keterangannya dijadikan pertimbangan utama, eduardo yesus akan membuktikan bahwa keterangan saksi charge alfredo sanchez dan lorenzo yesus yang mengaku berada dirumah manuel yurisprudensi mahkamah agung carascalao atau berada tkp (tempat kejadian perkara) bersama eduardo yesus saat terjadi bentrokan rumah manuel carascalao adalah keterangan yang tidak benar, karena ternyata alfredo sanchez dan lorenzo yesus sebenarnya tidak berada tkp: selama eduardo yesus berada rumah manuel carascalao sejak tanggal april sampai dengan tanggal april eduardo yesus tidak pernah melihat alfredo sanchez dan lorenzo yesus: eduardo yesus akan membuktikan bahwa keterangan saksi charge atas nama alfredo sanchez dan lorenzo yesus yang menyatakan bahwa eduardo yesus telah mati tertembak oleh antonio beliau rumah manuel carascalao pada saat terjadi bentrokan pada tanggal april adalah tidak benar, karena ternyata eduardo yesus saksi sendiri) masih hidup dan telah menjadi saksi charge pada perkara letnan kolonel infantri edar riyanto, eduardo yesus adalah keterangan yang tidak benar, karena ternyata dalam rumah manuel carascalao terdapat juga orang orang saudara yang pro integrasi yang disekap oleh kelompok pro kemerdekaan manuel carascalao, dkk), antaranya orang orang yang disekap adalah eduardo yesus (saksi sendiri), boa ventura dan dominus palestina, eduardo yesus jugbentrokan yang terjadi rumah manuel carascalao merupakan penyerangan kelompok pro integrasi yang sudah direncanakan, adalah keterangan yang tidak benar, karena penyebab terjadinya bentrokan rumah manuel carascalao tersebut (saksi sendiri):,:yurisprudensi mahkamah agung kemudian mereka yang berada atas truk, setelah mendengar teriakan tersebut, turun namun selanjutnya disambut dengan teriakan serang!!! dari orang orang pro kemerdekaan yang berada rumah manuel carascalao, maka terjadilah bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban beberapa orang, saksi boa ventura saksi boa ventura akan membuktikan bahwa keterangan saksi charge atas nama alfredo sanchez dan lorenzo yesus, yang selama ini keterangannya dijadikan pertimbangan utama oleh: boa ventur, adalah keterangan yang tidak benar: karena ternyata dalam rumah manuel carascalao terdapat juga orang orang yang berasal dari saudara yang pro integrasi yang disekap oleh kelompok pro kemerdekaan manuel carascalao dkk), mulai tanggal april sampai dengan tanggal april (saat terjadi bentrokan), antaranya orang orang yang disekap tersebut adalah boa ventura (saksi sendiri), eduardo yesus, dan dominus palestina, boa ventura akan membuktikan bahwa bentrokan yang terjadi rumah manuel carascalao berawal dari teriakan boa ventura yang minta tolong kepada supir truk yang bernama aneka, warga saudara, yang sedang membawa orang orang saudara yang sedang melintas depan rumah manuel carascalao, kemudian orang orang yang berada atas truk mendengar teriakan boa ventura tersebut turun, namun selanjutnya disambut dengan teriakan dari orang orang yang berada dalam rumah manuel carascalao mereka datang, serang!!! maka kemudian terjadilah bentrokan antara orang orang dari saudara dan orang orang pro kemerdekaan yang mengakibatkan jatuhnya korban beberapa orang: boa ventura akan membuktikan bahwa selama berada rumah manuel carascalao (disekap) sejak tanggal april sampai terjadinya bentrokan antara orang orang saudara dan orang pro kemerdekaan pada tanggal april yurisprudensi mahkamah agung rumah manuel carascalao tidak pernah melihat alfredo sanchez dan lorenzo yesus: boa ventura akan membuktikan bahwa kenal betul! dengan alfredo sanchez dan lorenzo yesus, karena mereka teman pada waktu sekolah dasar sd) dan satu kampung saudara, boa ventura akan membuktikan bahwa keberadaan boa ventura, dominus palestina dan eduardo yesus rumah manuel carascalao karena diculik dan disekap oleh manuel carascalao dkk kelompok pro kemerdekaan cnrj) sejak tanggal april sampai dengan april selain (dua) saksi tersebut atas, mohon majelis hakim agung pemeriksa perkara peninjauan kembali) atas nama terpidana euro guerres berkenan meninjau kembali perkara ini dengan keadaan baru yang tertuang dalam putusan tingkat pertama pengadilan ham jakarta nomor: pid. ham hoc pn. jkt. pst atas nama terdakwa letkol inf)ri yang menerangkan sebagai berikut: victor pilipes victor pilipes saksi charge lorenzo yesus) yang menyatakan bahwa luka punggung lorenzo yesus adalah akibat ditembak punggungnya pada saat terjadi bentrokan rumah manuel carascalao pada tanggal april adalah tidak benar, karena luka punggung lorenzo yesus ternyata adalah bekas luka akibat tertusuk parang saat berkelahi dengan lentil saudara pada bulan januari jauh sebelum terjadinya bentrokan rumah manuel carascalao yang terjadi pada tanggal april victor pilipes sangat kenal dengan lorenzo yesus karena teman pada waktu sekolah dasar) saudara dan sama sama orang saudara, victor pilipes menerangkan bahwa bentrokan yang terjadi rumah manuel carescalao berawal darivictor pilipes dan, kemudian victor pilipes dan kawan kawannya yang berada atas truk mendengar teriakan tersebut kemudian turun, namun selanjutnya justru yurisprudensi mahkamah agung disambut dengan teriakan serang!!! dari orang yang berada rumah manuel carascalao, maka terjadilah bentrokan antara victor pilipes dkk. dan orang orang pro kemerdekaan, yang mengakibatkan jatuhnya korban beberapa orang: dominus benda kesaksian dominus benda saksi charge) pada halaman (sembilan belas) putusan perkara nomor: pid. ham hoc pn. jkt. pst atas nama terdakwa letkol inf. edar riyanto. dalam kesaksian yang dimaksud dominus benda menyatakan kenal betul dengan lorenzo yesus karena satu kampung saudara. dominus benda menyatakan bahwa lorenzo yesus pada bulan januari pinggir kali saudara berkelahi dengan adik kandung dominus benda yang bernama lentil yang berakibat lentil meninggal dunia, sedangkan lorenzo yesus tertusuk parang bagian punggung dan terluka tangannya. sejak itu lorenzo yesus kabur dari saudara dan tidak terlihat lagi saudara, dari uraian kesaksian yang akan dibuktikan oleh saksi eduardo yesus dan boa ventura, serta adanya keadaan baru yang tertuang dalam putusan tingkat pertama pengadilan ham jakarta nomor pid. ham hoc pn. jkt. pst atas nama terdakwa letkol inf.n akan terungkap fakta baru, yakni: bahwa saksi charge atas nama alfredo sanchez dan lorenzo yesus ternyata tidak berada tkp (tempat kejadian perkara) pada saat terjadinya bentrokan pada tanggal april bahwa semua keterangan saksi charge atas nama alfredo sanchez dan lorenzo yesus yang menerangkan seolah olah mereka tahu apa yang terjadi dalam peristiwa bentrokan tersebut adalah keterangan yang tidak benar atau bohong: bahwa kesimpulan yang menyatakan orang orang pro kemerdekaan yang berada rumah manuel carascalao adalah orang orang yang lemah dan perlu perlindungan saja adalah kesimpulan yang salah, karena ternyata mereka dalamnya terdapat kelompok cnrj yang kegiatannya melakukan intimidasi, penculikan dan penyerapan terhadap orang orang lemah yang berasal dari kelompok pro integrasi boa ventura, eduardo yesus dan dominus benda): yurisprudensi mahkamah agung bahwa terjadinya bentrokan rumah manuel carascalao bukan berawal dari suatu perencanaan dari apel akbar lapangan gubernur dili, tetapi merupakan suatu kejadian yang bersifat spontan, yang diawali oleh teriakan teriakan minta tolong dari orang saudara yang disekap rumah manuel carascalao boa ventura) kepada orang orang saudara yang sedang melintas depan rumah manuel carascalao: keadaan baru (ovum) berdasarkan putusan bebas ability sosio soares meskipun sistem dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum tidak bersifat penyertaan deelneming sebagaimana dimaksud dalam kuhp antara euro guerres dan able sosio soares dalam suatu tindak pidana, akan tetapi uraian dakwaan jaksa penuntut umum tetap dapat dihubungkan secara hukum terjadinya peristiwa pidana yang dapat menghubungkan keduanya, dengan referensi sebagai tolak umurnya menggunakan "doktrin hukum : mengingat banyaknya fakta hukum yang terungkap persidangan akan tetapi tidak dikembangkan untuk diangkat menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim, sehingga berakibat timbulnya putusan yang tidak berorientasi pada keadilan, hal ini dapat diuji serta dikaji secara cermat dan seksama, misalnya: kehadiran euro guerres dalam rapat akbar halaman gubernur karena ternyata ada undangan dari pemerintah daerah, tentunya pemerintah daerah yang tertinggi adalah gubernur yang bernama ability soares, hal hal seperti ini tidak dikembangkan oleh majelis hakim sehingga seolah olah putus tidak ada hubungan hukum dalam peristiwa pidana antara euro guerres dan ability sosio soares: mengingat banyaknya fakta yang sesungguhnya tidak dapat dihilangkan begitu saja oleh majelis hakim mengenai sebab akibat terjadinya peristiwa pidana, apalagi semua faktor tersebut adalah sama dan sederajat, menghadapi hal yang sedemikian nampaknya perlu melihat teori von bumi yang dikenal sebagai teori condition sine gua non, bahwa menurut teori von bumi yang dikenal sebagai teori condition sine gua non, semua syarat, semua faktor yang turut serta atau bersama sama menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dihilangkan dari rangkaian faktor faktor yang bersangkutan adalah causa (sebab) akibat itu. tiap faktor yang dapat dihilangkan dari rangkaian faktor faktor, yang adanya tidak perlu untuk yurisprudensi mahkamah agung terjadinya akibat, tidak diberi nilai. sebaliknya tiap tiap faktor yang umpamanya tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terwujudnya akibat, harus diberi nilai yang sama. semua faktor tersebut sama dan sederajat, kalau satu saja faktor tersebut dihilangkan, maka akibatnya mungkin tak ada atau lain dari apa yang terjadi, menurut van hamel, salah seorang penganut teori van bumi, secara ilmiah teori von bumi adalah satu satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan asas asas hukum pidana, bagian pertama, karangan prof. dr. andi abidin, sh, penerbit alumni bandung tahun halaman berdasarkan doktrin hukum tersebut, lepasnya ability sosio soares dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (bebas murni), maka bagi euro guerres dapat dijadikan ovum oleh majelis hakim agung dalam perkara peninjauan kembali, mengingat putusan tersebut sudah merupakan putusan tetap (eintracht yan gewisjde), atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana tersebut atas, mohon kiranya majelis hakim agung dalam perkara peninjauan kembali dapat menggunakan ovum sebagaimana tersebut atas berdasarkan kurap yang secara tekstual berbunyi sebagai berikut: mere.itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. jadi jelas bahwa meskipun sistem dakwaan tidak berupa deelneming, berdasarkan doktrin hukum sebagaimana tersebut atas, atas dasar ovum dari bebasnya ability sosio soares, terdakwa terpidana euro guerres dapat dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum, menimbang, bahwa atas alasan alasan tersebut mahkamah agung berpendapat: mengenai alasan alasan s d iii: bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat keadaan baru dan kehilangan yang nyata nyata dari keputusan majelis kasasi sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung bahwa kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam undang undang tahun mempersyaratkan bahwa agar seorang terdakwa dapat dipidana baik secara individu (individual responsibility) maupun sebagai seorang atasan (superior responsibility) haruslah dibuktikan adanya kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan kejahatan kemanusiaan secara meluas atau sistematik kepada penduduk sipil, bahwa berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, pengertian meluas berhubungan dengan adanya korban, yaitu harus bersifat masal (massive), berulangkali (frequent), tindakan dalam skala besar (large scale action), dilakukan dengan sangat sungguh sungguh (carried out collectively with considerable seriousness) dan ditujukan terhadap sejumlah korban penduduk sipil (directed against mulliplicity victims, bahwa pengertian sistematik berhubungan dengan pola tingkah laku (pattern conduct) atau rencana yang terinci (methodical plan), yaitu menurut rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya secara matang dan sungguh sungguh, dan bahwa para pelaku harus menyadari bahwa tindakannya itu merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau organisasi (lihat pula penjelasan undang undang tahun bahwa pengertian serangan sistematik mempersyaratkan bahwa negara atau organisasi yang bersangkutan secara aktif menggalakkan mempromosikan (promote) atau memprovokasikan (provoke) timbulnya serangan semacam itu terhadap sekelompok penduduk sipil" (lihat butir elements crimes dari statuta international criminal court): bahwa tidak terbukti bahwa organisasi ppi yang menaungi beberapa pam swakarsa mempunyai kebijakan untuk melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap sekelompok penduduk sipil, cast yang dilaksanakan oleh terpidana selaku wakil panglima ppi, oleh karena berdasarkan fakta sejarah, baik kelompok pro integrasi maupun pro kemerdekaan berusaha untuk mempengaruhi anggota masyarakat dari kelompok lainnya untuk mengikuti paham politiknya, dan lapangan seringkali menimbulkan ekses bentrokan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dan luka luka: bahwa pembentukan pam swakarsa dimaksudkan untuk memberikan keamanan masyarakat dari gangguan pihak pihak luar: bahwa adanya opsi dua pilihan dari pemerintah untuk berintegrasi atau merdeka telah memanaskan suhu emosi para anggota kedua kelompok tersebut pada umumnya, yurisprudensi mahkamah agung bahwa sudah merupakan fakta hukum bahwa timor timur terdapat dua kelompok masyarakat, yaitu yang pro integrasi dan yang pro kemerdekaan, bahwa antara kedua kelompok ini sejak lama terjadi bentrokan, keributan berskala kecil dan besar, pembakaran, penculikan, yang mengakibatkan selain kerugian material juga korban meninggal dan luka luka kedua belah pihak, bahwa masing masing kelompok memiliki senjata api, senjata api rakitan dan senjata tradisional lainnya, dan bahwa senjata tradisional mana biasa dibawa waktu ada kegiatan kegiatan masyarakat, bahwa penyerangan yang dibawakan ternyata merupakan huru hara bentrokan yang terjadi seketika dan spontan setelah apel akbar tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, sehingga tidak ada unsur mens rea maupun acids febs, bahwa saksi ability soares selaku gubernur waktu itu tidak setuju dengan adanya opsi tersebut oleh karena akan menimbulkan kerusuhan hebat, bahwa apel akbar tanggal april diprakarsai oleh pemerintah daerah tingkat untuk melaksanakan apel pamswakarsa yang pelaksanaannya dilakukan oleh walikota administrasi dili agar keamanan masyarakat dapat dijamin, dan pemilihan umum timor timur dapat berlangsung dengan damai, bahwa bentrokan yang terjadi rumah manuel vegas carrascalao terjadi setelah apel akbar bubar ketika masa yang melewati rumah tersebut mendengar teriakan meminta tolong dari orang orang yang diculik dan disekap situ lihat antara lain keterangan saksi mantan gubernur timor timur ability sari soares hal. putusan pengadilan negeri ham. hoc), bahwa dengan meninggalnya suhu emosi yang memanas antara warga pro integrasi dan pro kemerdekaan, yang menimbulkan bentrokan tersebut, akan terjadi terlepas dari adanya pidato terpidana, bahwa peningkatan bentrokan bentrokan yang akan terjadi sehubungan dengan adanya dua opsi tersebut sebetulnya sudah dapat prediksi oleh para pengamat hukum internasional dalam dan luar negeri (antara lain richard woolcott, diplomat senior dan mantan dubes australia untuk indonesia tahun mengkritisi kebijakan pemerintah australia tentang kerusuhan yang terjadi pada waktu sebelum pemilihan umum dan memuncak yurisprudensi mahkamah agung pada bulan september seharusnya dapat diperkirakan, akan tetapi ternyata tidak diperhatikan: the likelihood the widely predicted violence which erupted september was unfortunately overlooked. lihat eddy junaidi karnasudirdja, dari pengadilan militer nuremberg pengadilan hak asasi manusia, hal. note .), bahwa serangan terhadap penduduk sipil tidak terbukti pula, oleh karena sebetulnya korban adalah mereka dari kelompok yang aktif bertikai dengan yang menyerang, yaitu dari kelompok prokemerdekaan, oleh karenanya tidak termasuk pengertian kelompok sipil menurut undang undang tahun sehingga tindak pidana yang terjadi bukanlah kejahatan kemanusiaan seperti diatur dalam undang undang tahun bahwa dengan demikian perbuatan para pelaku sama sekali tidak dapat dipersalahkan kepada pemohon peninjauan kembali selaku wakil panglima ppi dengan dasar membiarkan (misi) ex. bahwa menurut hukum internasional penduduk sipil adalah mencakup semua orang yang tidak ikut secara aktif dalam pertikaian, atau tidak lagi ikut serta dalam pertikaian termasuk anggota anggota bekas pasukan bersenjata yang telah menyerah dan orang orang yang mengalami penderitaan (hors combat) karena sakit, luka luka, penahanan, atau alasan alasan lainnya": bahwa selain itu terpidana menurut hukum internasional tidak memenuhi kualifikasi seorang atasan sipil yang mempunyai otoritas jure maupun facto yang efektif terhadap anggota ppi oleh karena tidak mempunyai otoritas dan kekuatan personil yang memadai dan nyata nyata untuk menghentikan penyerangan yang dilakukan rumah saksi carrascalao oleh anggotanya dan menghukum para pelaku: bahwa agar seorang atasan sipil yang memiliki otoritas facto dapat dipersalahkan melakukan misi, tingkatan atau kadar (degree) otoritas nya haruslah sama dengan otoritas yang dimiliki atasan militer, yaitu antara lain dapat menghukum bawahannya, terdapat rantai hirarki pimpinan atau "chain command" yang jelas, adanya kewenangan mengeluarkan perintah perintah yang dipatuhi oleh kesatuannya, dan kemampuan untuk mencegah dan menghukum bawahannya, bahwa dalam kasus bagilishema yang diputus ctr trial chamber tangga! juni dipertimbangkan bahwa "otoritas seorang atasan sipil yang yurisprudensi mahkamah agung mempunyai kendali efektif terhadap bawahannya harus sama dengan yang dimiliki seorang komandan militer, yaitu mempunyai otoritas jure ataupun facto, dan kemampuan untuk mencegah dan menghukum bawahannya while the doctrine command responsibility extends beyond the responsibility military commanders compass civilian superior positions authority, agreed with the approach articulated the international law commission and the icty's decision prosecutor music al., that "the doctrine command responsibility extends civilian superior only the extent that the exercise degree control over their subordinate which similar that military commanders. for civilian superior s degree control similar to' that military commander, the control over subordinate must effective, and the superior must have the material ability prevent and punish any offences. the exercise facto authority must accompanied the trapping the exercise jure authority. these trapping authority include, for example, awareness chain command, the practice issuing and being orders, and the expectation that insubordination may lead disciplinary action, and that these trapping that the law distinguishes civilian superior from mere rubble trousers other persons influence." lihat para bahwa persidangan tidak dapat dibuktikan adanya kemampuan pemohon peninjauan kembali sebagai seorang sipil terhadap bawahan, cast anggota ppi, yang berada dalam pengendalian efektif (nyata nyata) untuk mencegah atau menghentikan para pelaku yang melakukan penyerangan dan menghukum para pelaku seperti yang dimiliki polrytni: bahwa anggota ppi pada umumnya bekerja berbagai sektor ekonomi, menjadi buruh, petani, dan sebagai anggota pamswakarsa yang digaji pemerintah daerah, sedangkan yang lainya tidak mempunyai pekerjaan, bahwa, dengan demikian oleh karena penyerangan tersebut adalah tindakan yang spontan, bukan tindakan yang telah direncanakan secara matang sebelumnya dan berskala besar, meluas, sungguh sungguh atau sistematik menurut kejahatan kemanusiaan, dan lagipula pemohon peninjauan kembali tidak mempunyai otoritas jure dan facto yang efektif terhadap anggota ppi, pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan anggota anggota ppi sebagaimana diatur dalam undang undang tahun yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa selain pertimbangan pertimbangan atas, dipertimbangkan secara berbeda oleh hakim agung prof. dr. mieke kamar, s.h., mcl, bahwa sejalan dengan doktrin superior liability" pertanggungjawaban atasan), dalam hukum humaniter internasional yang unsur unsurnya telah diterima sebagai prinsip prinsip hukum umum, maka dalam perkara guo, mana terdakwa telah diangkat dan diresmikan oleh gubernur timor timur ability sari soares sebagai pimpinan pam swakarsa pada apel akbar tanggal april jam wita depan kantor gubernur, dan oleh karenanya terdakwa berada bawah kekuasaan facto dan pengendalian secara efektif gubernur timor timur, sedangkan gubernur timor timur dalam perkara peninjauan kembali pk pid ham hoc telah dinyatakan bebas dari semua dakwaan, maka demi keadilan dan kepatutan yang seadil adilnya (ex ago bono) terdakwa dalam perkara guo harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan jo. huruf kurap terdapat cukup alasan untukdan mahkamah agung akan mengadili kembali perkara tersebutpidaneuro guerres tersebut: yurisprudensi mahkamah agung, bunuh para pemimpin cnrj,,,a!isprudensi mahkamah agungmengadili kembali menyatakan pemohon peninjauan kembali euro guerres tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum: membebaskan oleh karena itu dari segala dakwaan, memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan agar barang bukti: dirampas untuk dimusnahkan, berupa: (satu) pucuk senjata getah fmp. (satu) pucuk senjata sks oh. (satu) pucuk senjata mauer los (satu pucuk senjata rakitan, (satu) pucuk senjata pistol rakitan, dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita, berupa: direktif panglima tni p 111i: yurisprudensi mahkamah agung surat perintah: spin ii: spin vanggal september tentang penguasa daerah militer wilayah timor timur: telegram dan surat telegram: " ., str s51yurisprudensi mahkamah agung himbauan pangdam ix udayana selaku pangkoopsau tni pusara tanggal september str $ tanggal september str tanggal septemberl tangga!, laporan situasi r last tx laporan situasi r tx last, laporan khusus r lapsus tmbebankan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali iniaret oleh iskandar kamil, s.h., hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, prof. dr. mieke kamar, s.h.,mcl, dr. ronald zeifianus titahelu, s.h., m.s., dr. eddy junaidi karnasudirdja, s.h., m.cj., djoko sarwono, s.h., m.h., hakim hakim agung sebagai hakim anggota, dan dimusyawarahkan kembali serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jumat tan gagal maret oleh ketua majelis beserta hakim hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh mien trisnawaty, s.h., m.h., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pemohon peninjauan kembali terpidana dan jaksa penuntut umum hoc pada kejaksaan agung republik indonesia. yurisprudensi mahkamah agung ri2008a:, alfonso ribeiro: mario manuel carrascalao meneliti), rafael silva: alberto dos santos: joao dos santos: antonio soares, riyanto dos santos: cesar dos santos, agustin b.x. lay, eduardo jesus: januari perwira, semuanya meninggal dunia, selain itu serangan yang mereka lakukan rumah manuel vegas catdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan huruf bis huruf huruf dan dan undang undang tahun tentang pengadilan hak asasi manusia,wahannya sedang melakukannganiayaan terhadap orang orang yang berada rumah manuel vegas carrascalao, antara lain victor dos santos apin), kredo sanchez, dan florida yesus yang saat ini sedang jalan antonio carvalho dili, timor timur, bersama dengan (seratus tiga puluh enam) orang antara lain sebagai berikutabupaten linguis, kelompok halilintar dari kabupaten kemerah, kelompok antara dari kabupaten k.yurisprudensi mahkamah agung semua pimpinan cnrj harus dihabiskan, bunuh para pimpinan cnrj: orang oryurisprudensi mahkamah agungjamjain dari tubuhnya:yurisprudensi mahkamah agung

hukum perdata. pokok gugatan: tentang dijual beli rumah. bahwa penggugat telah membeli dari tergugat sebuah rumah sengketa dengan harga rp. dari jumlah harga tersebut jang masih belum dibakar hanja rp. , , karena akan dibakar dihadapan notaris pada waktu surat dijual beli dibuat. bahwa tergugat telah menjual lagi rumah tersebut untuk ke kalinya kepada tergugat ii, untuk dijual beli mana tergugat telah memperoleh surat bukti hak milik dari instansi agraria (tergugat iii), putusan mahkamah agung tel. mei no, sip susunan majelis: ketua prof. subjektif s.h. hakim? anggota d.h. lumbanradja s.h. sarwonomi martadinata, direktur perusahaan pembangunan n.v kami co, djalan gunung sehari bertempat tingga gang penting dalam brigjen k.k.o. much jurus, bertempat tinggal djakarta, djalan petodjo penggugat? untuk kasasi, dahulu tergugat2 pembanding melawan: gan choo ho, warga negara indonesia, pengusaha industri, beaten pat tinggal djalan tarawangsa blok kebayoran baru tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat berbanding. dan negara republik indonesia pemerintah republik indonesia, lam hal ini diwakili oleh menteri dalam negeri direktorat dei deal agraria kantor pendaftaran tanah djakarta, djalan ngamangaradja kebayoran baru, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat il turut berbanding mahkamah' agung tersebut: melihat surat2 jang bersangkutan: anan maa"menggugat sekarang penggugat2 untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai' tergugat? asli dimuka pengadilan, negeri djakarta pada pokoknya atas dalil2, bahwa penggugat asli telah mem? beli dari tergugatasli sebuah bangunan gedung bertingkat terletak diatas per sil djalan tarawangsa blok p iv kebayoran dengan harga rp. bahwa dijual beli itu merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kontrak sewa menyewa untuk tahun jang disusul dengan perikatan' dijual beli rumah verse but jang disebut dalam surat kontrak: bahwa dari jumlah harga rp. itu jang masih berhutang (belum dibakar) hanja rp. , , karena akan dibakar: dihadapan notaris pada waktu surat dijual beli dibuat, bahwa hal jang terakhir ini selalu ditunda tunda pelaksanaannya oleh tergugat asli karena katanya hak2 atas.tanah belum selesai: bahwa penggugat:asli' telah menempati setara terus. menerus rumah tersebut: sejak perdjandjian kontrak pada tanggal agustus hingga sekarang, penempatan mana kemudian dju telah mendapat pengesahan dari jang berwajib dengan diberi. s.lp., bahwa kemudian setara tidak terduga duga 'penggugat asli diberitahu oleh tergugat asli bahwa rumah tersebut telah dijual lagi untuk: kedua kalinya kepada tergugat asli dalam bulan agustus bahwa dijual beli kedua itu, karena rumah tersebut bukan hak milik tergugat. asli lagi adalah batal menurut hukum, bahwa kemudian penggugat asli "zonder eng: vorm van' proces telah diberi bahkan untuk mengosongkan rumah tersebut: bahwa karena penggugat asli su dah membeli rumah tersebut dari tergugat asli sejak juli maka me turut hukum penggugat istilah jang merupakan pemilik satu2nja dari rumah tersebut sehingga pemberian surat hak milik kepada: tergugat asli adalah keliru dan harus dibatalkan,, maka oleh karena itu dengan permohonan agar meme siksaan perkara ini dilakukan menurut atara jang dipercepat.perbuatan? tergugat kesatu terurai diatas adalah melanggar hukum dengan segala akibat dari padanja, menyatakan batal, setidak2nja membatalkan dijual beli atau lain akta jang mengandung penyerahan hak milik mengenai rumah djalan tarawangsa persil blok p iv kebayoran baru jang mungkin dilakukan . antara tergugat kesatu dan tergugat kedua, bnr menyatakan batal, setidak2nja membatalkan surat bukti hak milik tang gal. mei. no: khususnya 'mengenai. pernyataan bahwa ter gugat "kedua merupakan penilik dari rumah djalan tarawangsa persil blok p iv kebayoran baru: menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat merupakan satu2nja pe milik jang sah dari rumah jang dibangun diatas persil blok p iv djalan tarawangsa kebayoran baru: menghukum tergugat kesatu untuk dalam waktu hari setelah keputusan ini diucapkan menghadap kepada notaris penjahat tanah moh. tadjoedin djakarta atau seorang notaris penjahat tanah lainnya, agar supaya sesuai dengan. peraturan jang sekarang berlaku membuat akta dijual beli mengenai rumah tersebut diatas, berikut hak atas tanah bersangkutan dan menerima sisa rp. (uang lama) atau sejumlah lain jang pengadilan anggap pantas dan adil dalam peradilan jang baik (ex ago bono), dengan ketentuan bahwa dengan ketentuan bahwa apabila tergugat .kesatu lalai, maka diharuskan untuk membayar uang paksa sejumlah rp. (sepuluh ribu rupiah uang baru) untuk tiap hari kelalaiannya memenuhi kewajibannya ini: menghukum tergugat kesatu dan tergugat kedua serta, apabila mendjadi kan perlawanan, djuga tergugat ketiga untuk membayar segala ongkos perkara2, menghukum tergugat ketiga untuk menerima baik keputusan ini: menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu: setidak2nja memberikan keputusan lain jang menurut pengadilan dalam per adilan hak adalah patut dan adil (ex ago bono). tanggal mei g., jang amarna berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian: menyatakan perbuatan2 tergugat kesatu jang diuraikan dalam surat" gugat tersebut adalah melanggar hukum, menyatakan batal, setidak2nja membatalkan surat bukti hak milik tang gat meik blok p iv kebayoran baru, menghukum tergugat kesatu untuk dalam waktu hari setalah.mem buat akta dijual beli mengenai rumah jang mendjadi perkara sekarang dengan menerima sisa rp. (dua ratus ribu rupiah) ul, jang sekarang. nilainya rp. rp. (enam juta rupiah) uang. .lama atau rp. (enam ribu. rupiah) uang baru, dengan. ketentuan. jika' tergugat kesatu lalai, maka harus membayar uang paksa sebesar rp. (seru luh.ribu rupiah) ub, untuk tiap hari, jika dia melalaikan putusan ini: menghukum tergugat kesatu membayar ongkos2 dalam perkara 'ini, jang hingga kini ditaksir. sebesar rp. (lima ratus tiga puluh tudjuh rupiah) uang baru, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya, putusan: mana dalam. tingkat: banding atas 'permohonan tergugat2 udan telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi djakarta dengan putusannya tanggal no member: oleh tergugat2 dan pembanding diajukan permohonan kasasi: tergugat i pembanding setara lisan pada .tanggal mei jang di susul oleh memori kasasinja jang diajukan oleh kuasanya khusus dan diterima kepaniteraan pengadilan negeri djakarta pada tanggal juni tergugat ii pembanding dengan perantaraan kuasanya .khusus djuga setara lisan pada tanggal mei dan disusul oleh memori kasasinja jang diterima. kepaniteraan pengadilan negeri djakarta pada tanggal jun."jang mengenai atara kasasi maka mah agung, masih perlu menggunakan ketentuan? dalam undang2 mahkamah agung indonesia tersebut, daan menimbang bahwa permohonan kasasi guo beserta alasan2 nja jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam waktu dan dengan tiara jang ditentukan dalam undang? maka oleh karena itu dapat diterima, hota menimbang bahwa keberatan2 jang diajukan.oleh penggugat2 untuk ka sasi dalam memori kasasinja tersebut pada pokoknya ialah: dari penggugat untuk kasasi bahwa dalam pertimbangan judex facts disebut mengerti tanah, sedeng jang mendjadi pokok sengketa adalah "dijual beli rumah tinggal beating kat , bahwa jang dijadikan landasan oleh hakim adalah: produk (kontrak perdjandjian tentang sewa menyewa rumah seng kota), produk (surat pernyataan jang memuat keterangan sepihak dari tergugat bahwa dia telah setuju menjual rumah sengketa de ngan harga rp. , : cc. produk a hitam jang berasal dari penggugat untuk kasasi bahwa menurut penggugat untuk kasasi alat2 bukti sub dan tidak merupakan alat bukti jang baik: bahwa mengenai sub penggugat untuk kasasi tidak pernah menanda tangannya: bahwa sekiranya benar sudah ada perdjandjian dua beli jang mengikat, maka sangat tidak adil dan tidak pantas untuk djuga menuntut supaja soal tanahnya djuga dibereskan oleh penggugat untuk kasasi: bahwa harga rumah tersebut pada waktu itu dapat ditentukan rp. juta: bahwa berhubung pada waktu itu juli belum berlaku undang? no, niaga jang berlaku adalah burgerlijk webbook, djadi sama sekali tidak ada hak tergugat dalam kasasi untuk menuntut agar "penggugat untuk kasasi dihukum membuat akta dijual beli : bahwa amar keputusan sub belum konkrit, apakah itu "niet atau "vernietigbaar ": bahwa hasil karya satu instansi resmi dengan begitu sadja didesavoueer (tanda hak milik), sedangkan undang2 pokok agraria, bagian mengatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemeran:. fah diadakan pendaftaran tanah "dan sub mengatakan . pemberian surat2 tanda bukti hak, jang berlaku sebagai alat. pembuka tian. jang kuat": dari penggugat untuk kasasi ii: bahwa penggugat untuk kasasi adalah beritikad baik: bahwa penggugat untuk kasasi sudah mendjadi pemilik jang sjah dari rumah sengketa, bahwa dua beli hanja bersifat obligation k u.h perd.): bahwa hak milik baru pindah, bila telah diserahkan setara yuridis (pasai klu.h. perd.): menimbang bahwa dengan mengesampingkan keberatan? lainnya, menu .rut pendapat mahkamah agung keberatan jang diajukan oleh penggugat un tuk kasasi sub dan keberatan? jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi sub dan sub dapat diterima: mengenai keberatan penggugat untuk kasasi sub bahwa menyatakan batal surat bukti hak milik jang dikeluarkan oleh ins tani agraria setara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan, melainkan se mata mata termasuk wewenangnya administrasi, sehingga pihak jang oleh pemda dilan dimenangkan wajib minta pembatalan surat bukti. hak milik" itu kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan jang diperolehnya itu, mengenai keberatan penggugat untuk kasasi sub dan sub bahwa melangkah dijual beli bersifat obligation sedangkan hak milik atas barang jang diperjual belikan baru pindah bila barang tersebut telah diserah kan setara yuridis: bahwa soalnya dalam perkara ini ialah bahwa penjual telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, dengan menjual lagi kepada pihak ketiga rumah jang telah dijualnya kepada pembeli pertama, diikuti dengan penyerahan rumah tersebut setara yuridis kepada pembeli ke tersebut, kepada siapa hak milik menurut hukum harus dianggap telah berpindah setara sah, bahwa dalam keadaan jang demikian, pembeli pertama hanja dapat me buntut penggantian kerugian atau pembatalan perdjandjian disertai penggantian kerugian berdasarkan wanprestasi (tiara janji) jang telah dilakukan oleh penjual, tetapi tidak mungkin baginya untuk menuntut pernyataan bahwa adalah pemilik dari rumah sengketa atau untuk memaksakan penjual ter sebut membuat surat dijual beli dimuka notaris dan kemudian menjerahkan barang jang sudah beralih mendjadi hak milik orang lain, setidak? nja bukan milik lagi dari si penjual: menimbang bahwa berhubung dengan apa jang dipertimbangkan diatas, maka putusan2 pengadilan tinggi pengadilan negeri harus dibatalkan, dan, dengan mengadili sendiri, gugatan penggugat asli harus ditolak, menimbang bahwa tergugat dalam kasasi penggugat asal sebagai pihak jang kalah 'harus membayar semua biasa perkara, baik jang jatuh dalam ting kat pertama dan tingkat banding,pasa! undang2 tahun memutuskan menerima permohonan kasasi dari penggugat2 untuk kasasi: kami martadinata dan brigjen k.k.o. much. jurus tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi djakarta tanggal november p.t. perdata dan putusan pengadilan negeri djakarta tanggal mei g., dan dengan mengadili sendiridja . lima puluh lima rupiah). putusan pengadilan tinggi djakarta tg. november no, p.t. perdata. hakim sri biodjati notoprodjo s.h. panitera pengganti ilmi jafri? perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan? sebagai dibawah. ini dalam perkara: kami martadinata, pengusaha, direktur dari perusahaan pem bangunan n.v, kami co, djl. gunung sehari bertempat tinggal gang sen tiong dalam brigjen k.k.o. much jurus, bertempat tinggal djakarta, djl. petodjo no, dulu para tergugat, sekarang pembanding: lawan: gan choo ho, warganegara indonesia, pengusaha industri, ber tempat tinggal djl. tarawangsa blok persil kebayoran baru, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum djakarta, medan merdeka timur dikantornja prof. dr. gou giok siong s.h. dulu penggugat, sekarang berbanding: dan negara republik indonesia, berkedudukan djakarta, gg. meme lintah republik indonesia dalam hal ini diwakili oleh menteri das lam negeri gg. direktorat jenderal agraria 4g. kantor pendar taran tanah djakarta, djl. singamangaradja kebayoran baru. dulu tergugat ke sekarang turut berbanding pengadilan tinggi tersebut, telah membawa surat2 mengenai perkara tersebut, bea telah memperhatikan surat pembelaan (memori). dalam' bandingan dari pembanding dan surat perlawanan (contra berpori) banding dan telah diberi tahunan kepada pihak lawanmei jang amarna berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan2 tergugat kesatu jang diuraikan dalam surat gugat tersebut adalah melanggar hukum, menyatakan batal, setidak tidaknya membatalkan surat bukti hak milik tanggal mei no,l blok p.iv kebayoran baru, menghukum tergugat kesatu untuk dalam waktu hari setelah mem buat akta dijual beli mengenai rumah jang mendjadi perkara sekarang dengar menerima sisa rp. d00, dua ratus ribu rupiah) ul, jang sekarang nilainya rp. rp. , (enam juta rupiah) uang lama atau rp. (enam ribu rupiah) ub., dengan ketentuan jika tergugat kesatu lalai, maka harus membayar uang paksa sebesar rp. (se: puluh ribu rupiah) ub. untuk tiap hari, jika melalaikan putusan ini, menghukum tergugat kesatu membayar ongkos2 dalam perkara ini, jang hingga kini ditaksir sebesar rp. (lima ratus tiga puluh tudjuh rupiah) ub. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya: menimbang, bahwa pembanding dulu tergugat pada tanggal mei telah memohon 'peradilan bandingan terhadap keputusan tersebut diatas, per: pohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal jul tentang hukumnya menimbang, bahwa oleh karena diajukan dalam tenggang serta menurut! tiara undang2 maka permohonan bandingan dari para tergugat dapat diterima, menimbang, bahwa" berdasarkan alasan alasan jang dikemukakan dalan 'putusannya tersebut diatas jang oleh pengadilan tinggi disetujui dan didiami kan sebagai alasan alasannya sendiri, putusan hakim pertama adalah tepat da: benar, karena itu dapat dikuatkan: menimbang, bahwa sebagai pihak jang dikalahkan para pembanding du tergugat harus dihukum pula untuk membayar biasa perkara ini dalam ke dua tingkatan, mengingat hukum jang berlaku dan undang2 jang bersangkutan: mengadili anta menerima permohonan. bandingan. tersebut, menguatkan putusan pengadilan negeri istimewa djakarta tanggal mei jang dimohonkan bandingan: menghukum para pembanding dulu para. tergugat untuk membayar biasa perkara ini dalam kedua tingkatan, biasa mana dalam tingkat peradilan ban dengan sebanyak rp. (tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

fransiskus manurung, dkk. nomorregister k ag tanggalputusan juli majelis hakim andi syamsul alam, s.h., m.h. dr. riyal ka'bah, m.a. drs. hamdan, s.h., m.h. klasifikasi pembagian warisan kaidahhukum: tergugat menyatakan telah kawin akta pembagian warisan luar sengan sgt manurung pada tanggal sengketa akta p3hp) eks api! sebagaimana terlihat dari undang undang tahun kutipan akta nikah iv yang sebagaimana diubah dengan diterbitkan oleh kua kecamatan sunggal, undang undang tahun kabupaten deli serdang. harus mencantumkan seluruh ahli tetapi dari penyelidikan para tergugat waris. apabila tidak, maka akta diketahui bahwa perkawinan antara sgt tersebut dapat digugat kembali dan manurung dan tergugat tidak tercatat dinyatakan tidak berkekuatan hukum kua sunggal. dan kua kecamatan dengan alasan terdapat kekeliruan sunggal menyatakan bahwa kutipan akta yang nyata. nikah iv adalah atas nama orang lain, bukan atas nama sgt dudukperkara: manurung dengan tergugat para penggugat adalah anak dari hasil dengan demikian, para tergugat tidak perkawinan antara sgt manurung dengan perak meminta suatu penetapan angela, dan sebagai anak yang dilahirkan pembagian warisan dari almarhum sgt dalam perkawinan yang sah, para manurung, dan para penggugat berhak penggugat adalah ahli waris dari sgt meminta pembatalan akta pembagian manurung. warisan php pa. mdn. pada tanggal juni sgt pengadilan agama medan manurung meninggal. ketika hendak mengabulkan gugatan para penggugat mengurus harta peninggalan almarhum, gan menyatakan penetapan para penggugat mengetahui bahwa pppryp pa, mdn tidak mempunyai pengadilan agama medan telah kekuatan hukum. tetapi tingkat mengeluarkan akta pembagian warisan banding atas permohonan para tergugat php pa. mdn tanggal putusan pengadilan agama tersebut juni yang menyatakan para tergugat seal dibatalkan oleh pengadilan tinggi sebagai ahli waris sgt manurung. agama medan. yurisprudensi mahkamah asing pertimbangan hukum: membatalkan putusan pengadilan alasan pemohon kasasi dapat tinggi agama medan pdt. dibenarkan karena pengadilan tinggi pta mdn tanggal maret agama medan telah salah menerapkan mengadili sendiri: dukun, oleh karena itu putusan ldalameksepsi pengadilan tinggi agama medan harus dibatalkan dan mahkamah agung akan menolak eksepsi para tergugat, mengadili sendiri. karena dalam hi. dalam pokok perkara persidangantelah ditemukan faktabahwa mengabulkan gugatan para sgt manurung juga mempunyai anak dari penggugat, istrinya angela, yaitu para penggugat, menyatakan penetapan php maka akta pembagian warisan pa. mdn tidak mempunyai php pa. mdn adalah cacat hukum kekuatan hukum: karena, tidak mencantumkan semua ahli menghukum para memohon kasasi waris manurung. para tergugat untuk membayar biaya amar putusan: perkara dalam semua tingkat peradilan mengabulkan permohonan kasasi dari yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar rp500. (lima ratus ribu para pemohon kasasi, lx. rupiah), yurisprudensi mahkamah agung r1! mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasimartina manurung atau disebut juga site jan ling binti sgt manurung tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi agama medan pdt. pta. mdn tanggai maret bertepatan dengan tanggal muharram mengadili sendiri: dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat, ii. dalam pokok perkara mengabulkan gugatan para penggugat, menyatakan penetapan php pa. mdn tidak mempunyai kekuatan hukumpril oleh drs. andi syamsul alam, s.h., m.h., ketua muda yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, dr. riyal ka'bah, m.a., dan drs. hamdanjuli oleh ketua majelis beserta hakim hakim anggota tersebut dan dibantu oleh empuk mahmudi, s.h., m.h., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak: yurisprudensi mahkamah agung putusankeduanya bertempat tinggal jalan gaharu, gang sidomulyo kelurahan gaharu, kecamatan medan timur, kota medan: martina manurung atau disebut juga site jan ling binti sgt manurung, bertempat tinggal jalan veteran pasar kompleks ptpn helvetica, medan: dalam hal ini memberi kuasa kepada believer simangunsong, s.h., berkat harahap, s.h., irwan obama, s.h., advokat pada biro bantuan hukum nasional bhn) yang berkantor jalan may end. sutomo siswomiharjo medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli para pemohon kasasi dahulu para penggugat para berbanding: melawan: hj. sunarsih: asmara dina kesumawati manurung, dino agustin rosy manurung: ketiganya bertempat tinggal jalan mangan link. xv, kelurahan kabar, kecamatan medan deli, kota medan, para memohon kasasi dahulu para tergugat para pembanding,pemohon kasasi dahulu sebagai para penggugat telah menggugat sekarang para memohon kasasi dahulu sebagai para tergugat muka persidangan pengadilan agama medan pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa para penggugat adalah anak dari hasil perkawinan antara setia ganti tua manurung sgt manurung) alias site gun jun dengan angela alias lie wan jong yang dilangsungkan pada tanggal september medan: bahwa pada tanggal juni setia ganti manurung sgt manurung) meninggal dunia medan, bahwa sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, para penggugat secara hukum adalah ahli waris dari setia ganti tua manurung sgt manurung), bahwa alangkah kagetnya para penggugat ketika hendak mengurus harta peninggalan almarhum, para penggugat mengetahui bahwa pengadilan agama medan telah mengeluarkan akta pembagian warisan php pa. mdn tanggal juni yang menyatakan bahwa para tergugat sebagai ahli waris dari sgt manurung atau ditulis juga sgt agus manurung, bahwa kemudian para penggugat mencoba berbicara dengan para tergugat, dan tergugat menyatakan bahwa telah kawin dengan sgt manurung pada tanggal april sebagaimana terlihat dari kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh kua kecamatan sunggal, kabupaten deli serdang: bahwa para penggugat mencoba menelusuri dan menyelidiki mengenai ihwal perkawinan antara ayah mereka sgt manurung) dengan tergugat dan diketahui bahwa perkawinan antara sgt manurung dan tergugat tidak pernah ada dan tidak tercatat kua sunggal seperti pengakuan tergugat bahwa kua kecamatan sunggal dalam suratnya k211pw tanggal september menyatakan bahwa kutipan akta nikah av adalah atas nama body maroko bin margot dengan sridarmi binti suwardi bukan atas nama sgt manurung dengan hj. sunarsih tergugat i), sehingga para penggugat menyimpulkan bahwa kutipan akta nikah antara sgt manurung tidak bisa dibuktikan secara hukum, yurisprudensi mahkamah agung bahwa para penggugat menduga para tergugat telah memohon penetapan ahli waris pengadilan agama medan dengan melampirkan kutipan akta nikah iv sebagaimana disebut atas: bahwa untuk memohon penetapan dan pembagian warisan pengadilan agama medan dibutuhkan bukti bukti autentik seperti kutipan akta nikah dan lain lain: bahwa berdasarkan dalil dalil atas maka para tergugat tidak berhak meminta suatu penetapan pembagian warisan dari almarhum ayah para penggugat i.c. sgt manurung dan konsekuensi hukumnya adalah apabila pihak pengadilan agama medan menerbitkan akta pembagian warisan php pa. mdn. tanggal juni maka secara hukum para penggugat berhak meminta pembatalannya: bahwa berdasarkan hukumnya adalah sebagai berikut: kompilasi hukum islam terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat : kompilasi hukum islam perkawinan yang dilakukan luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum : kompilasi hukum islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah : bahwa oleh karena itu patut majelis hakim pengadilan agama medanbahwa berdasarkan hal hal tersebut atas para penggugat mohon kepada pengadilan agama medanmenghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara: menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung eksepsi tentang kekeliruan yang hakiki (eksepsi error essentials) bahwa petiftum gugatan para penggugat langsung memohon agar menyatakan batal akta pembagian warisan php pa. mdn, tanggal juli yang dikeluarkan oleh pengadilan agama medan, tanpa terlebih dahulu memohon agar menyatakan batal akta nikah bahwa adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak sesuai dengan hukum, para penggugat meminta pembatalan akta pembagian warisan i php pa. mdn, yang diterbitkan berdasarkan akta nikah no, iv sementara akta nikah iv tersebut sendiri tidak pernah dan belum dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang, oleh karenanya masih tetap mempunyai kekuatan hukum: eksepsi tentang gugatan kabur (obscura libel) bahwa para penggugat yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris berdasarkan hukum islam dari sgt manurung sementara perkawinan antara orangtua para penggugat sendiri tidak diketahui berdasarkan agama apa dan tunduk kepada hukum apa. hal ini jelas menunjukkan gugatan para penggugat kabur (obscura libel), bahwa secara facto dan jure alm. sgt agus manurung bin women manurung adalah seorang muslim (meninggal dunia dengan memeluk agama islam dan dikebumikan pekuburan islam kabar) asli suku batak yang memiliki marga manurung bukan wni keturunan keturunan tionghoa cina), sehingga menjadi pertanyaan apakah sgt agus manurung bin women manurung seorang muslim yang merupakan orang indonesia asli suku batak bermarga manurung memang benar benar site gun jun yang seorang wni keturunan tionghoa cina)?: bahwa adalah hal yang sangat mustahil seseorang yang asli orang indonesia suku batak bermarga manurung, bisa sekaligus merupakan seseorang wni keturunan tionghoa cina) bermarga site, dengan kata lain adalah hal yang sangat tidak masuk akal seseorang bisa dilahirkan dari (dua) rumpun keturunan yang berbeda sekaligus, oleh karenanya gugatan para penggugat tersebut sangat rancu dan kabur, eksepsi tentang para penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan guo (eksepsi segitiga persona stand judicial), yurisprudensi mahkamah agung wit bahwa andaikata (good noon) benar para penggugat adalah mualaf, perlu dipertanyakan apakah para penguat masuk agama islam sebelum atau setelah sgt agus manurung meninggal dunia, sebab jika para penggugat masuk agama islam setelah meninggalnya sgt agus manurung, maka sesuai dengan ketentuan kaidah hukum islam para penggugat jelas tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara guo, sebab memeluk agama islam setelah pewaris meninggal: eksepsi tentang kurang pihak parti (eksepsi telurium itis consortium): bahwa jika para penggugat menduga bahwa kutipan akta nikah iv palsu dan cacat administrasi dan selanjutnya berdasarkan dugaan itu menarik kesimpulan bahwa perkawinan antara tergugat dengan alm. sgt agus manurung tidak bisa dibuktikan secara hukum, maka seharusnya kua kecamatan medan sunggal turut dijadikan sebagai tergugat dalam perkara guo sebab kua kecamatan medan sunggal tersebutlah instansi yang telah menerbitkan dan mengeluarkan kutipan akta nikah iv oleh karenanya gugatan para penggugat tersebut menjadi kurang pihak partof, bahwa pada bagian identitas, para penggugat menjadikan dini krisna manurung sebagai anak yang bawah umur sehingga harus diwakili oleh ibu kandungnya (i.c. tergugat padahal dini krisna manurung telah cakap hadapan hukum karena telah berumur lebih dari tahun (lahir november dan oleh karenanya dini krisna manurung adalah merupakan subyek hukum yang mandiri: eksepsi tentang kekeliruan mengenai orang (eksepsi error persona) bahwa gugatan para penggugat pada bagian identitas yang menjadikan dini krisna manurung sebagai anak bawah umur sehingga harus diwakili oleh tergugat menyebabkan gugatan para penggugat menjadi error persona sebab jika yang dimaksudkan para penggugat dalam perkara guo dini krisna manurung adalah anak kandung dari tergugat yang lahir pada tanggal november maka dini krisna manurung tersebut sesuai undang undang tahun tentang perkawinan bukan lagi anak bawah umur melainkan sudah cakap bertindak hadapan hukum. hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan para penggugat error ini persona, yurisprudensi mahkamah agung bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan agama medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya pdt. pa. mdn tanggal november bertepatan dengan tanggal ramadhan yang kamarnya sebagai berikut: dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat tergugat, hi. dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat penggugat, menyatakan penetapan php pa, mdn tidak mempunyai kekuatan hukum: menghukum tergugat tergugat secara bersama sama untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar rp392. (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat putusan pengadilan agama tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama medan dengan putusannya pdt. pta. mdn tanggal maret bertepatan dengan tanggal muharram yang kamarnya sebagai berikut: menerima permohonan banding pembanding, membatalkan putusan pengadilan agama medan pdt. pa. mdn tanggal november bertepatan dengan tanggal ramadhan dengan mengadili sendiri menerima eksepsi para tergugat, menyatakan pengadilan agama medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menghukum para penggugat berbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar rp157. (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah): menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para penggugat para berbanding pada tanggal juni kemudian terhadapnya yurisprudensi mahkamah agunglisan pada tanggal juli sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi pdt. pa. mdn yang dibuat oleh panitera pengadilan agama medanjuli bahwa setelah itu oleh para tergugat para pembanding yang pada tanggal junagama medngadilan tinggi agama medan dalam pertimbangan hukumnya halaman adalah salah dan atau keliru, karena seandainya bukan wewenang pengadilan tinggi agama medan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lalu instansi mana yang berwenang, karena pertimbangan hukum pengadilan tinggi agama medan sendiri tidak menyebutkan wewenang siapa, sehingga benar telah menunjukkan pengadilan tinggi agama medan telah salah dalam menerapkan hukum atau telah tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi: menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut mahkamah agung berpendapat: mengenai alasan ke bahwa4 alasan ini dapat dibenarkan karena pengadilan tinggi agama medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa penetapan tentang pembagian harta warisan luar sengketa adalah merupakan produk pengadilan agama, berdasarkan ketentuan undang undang tahun yurisprudensi mahkamah agung bahwa terhadap penetapan tersebut, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan yang nyata, dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum: bahwa berdasarkan pertimbangan atas mahkamah agung berpendapat bahwa pengadilan agama medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara guo, menimbang, bahwa oleh karena itu putusan pengadilan tinggi agama medan harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini, bahwa penetapan pengadilan agama php pa. mdn tanggal juni menetapkan bahwa ahli waris sgt agus manurung hanya para tergugat, bahwa ternyata dalam persidangan berdasarkan bukti p.s, dan telah ditemukan fakta bahwa sgt manurung juga mempunyai anak dari istrinya angela, yaitu para penggugat, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka akta pembagian warisan php pa. mdn adalah cacat hukum karena tidak mencantumkan semua ahli waris sgt manurung, francisco manurung atau disebut juga site seng that bin sgt manurung, dkk. dan membatalkan putusan pengadilan tinggi agama medan pdt. pta. mdn tanggal maret bertepatan dengan tanggal muharram serta mahkamah agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan pengadilan agama medan dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan bawah ini, menimbang, bahwa oleh karena para memohon kasasiyang bersangkutan, yurisprudensi mahkamah agung

hukum pidana dalam perkara ini (ps. klub.b kesalahan korban, andai kara ada, tidak menghapuskan kesalahan terdakwa, putusan mahkamah agung tgl. kr demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa dan mahkamah agungmas tanggal januari na, pid. dalam putusan mana tertuduh wukirto, umur tahun, pekerjaan sopir, tempat tinggal. desa kutaringin banjarnegara penuntut kasasi (berada dalam tahanan sejak tanggal no member s d tanggal november yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut karena diduduki primary bahwa terdakwa pada tanggal november kira kira jam ooc wib, atau setidak tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun jalan umum desa pritgantil, kecamatan sokaraja, kabupaten banyumas, atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah ukur pengadilan negeri banyumas, karena kesalahannya atau karena keadaannya sekurang hati hariannya atau kurang perhatiannya see orang bernama mintareja meninggal dunia, adapun perbuatan itu dipaku kan sebagai berikut bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut atas'ia terdakwa sebagai sopir dalam menjalankan pekerjaannya telah mengemudikan kendaraan umum colt mini no, pol. dengan kecepatan antara per jam, atau setidak tidaknya dengan kecepatan melebihi maximum dalam kota yang diperkenankan dan terdakwa sebelum nya telah'mengetahui bahwa tempat tersebut ada persimpangan jalan menuju desa pasien dan mengetahui pula bahwa depan terdakwa ada (enam) orang pengendara sepeda, yang berjalan beriringan tetapi terdakwa tidak mau memberikan kesemmpatari terhadap para pengendara sepeda tersebut bahkan terdakwa telah menyalip pengendara sepeda tersebut bahwa oleh karena kecepatan jalannya colt yang dikemudikan ter .dakwa dan oleh karena terdakwa telah menyalip enam orang pengen dara sepeda tersebut, atau setidak tidaknya karena keadaan sekurang hati hariannya atau amat kurang perhatiannya dalam mengemudikan colt tersebut, maka' kendaraan yang dikemukakannya itu telah menabrak salah seorang pengendara sepeda yang akan belok jalan pasien bernama mintareja, sehingga karena luka lukanya akibat tabrakan itu korban mintareja jiwanya dalam bahaya dan pada tanggal november meninggal dunia r.s.u, purwokerto (visum repertum dr. ibn djojosoebroto tertanggal april vk med. roe bnn subsidi bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan primaire, karena salahnya, kurang hati hatinya atau lalai atau amat kurang perhatiannya dalam melakukan pekerjaannya selaku sopir telah mengemudikan colt mini pol, dengan kece papan antara per jam dan dengan cara cara seperti terurai dalam tuduhan primaire, telah menyalip: (enam) orang pengendara sepeda, sehingga kendaraan yang dikemukakannya itu telah menabrak salah seorang pengendara sepeda yang akan belok menabrak salah se orang pengendara sepeda yang akan belok sejalan pasien bernama min taneja dan dari akibat tabrakan tersebut korban mintareja mendapat luka berat yang menyebabkan jiwanya dalam bahaya yaitu mendapat luka tanda tanda geger otak berat mana masuk rumah.sakit dalam ke adakan rendah (visum repertum dr. ibn djojosoebroto tertanggal april ve med. roo lebih subsidi kan ban bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti dalam tuduh pri'nair, telah mengemudikan colt mini pol. tempat .tersebut dengan kecepatan antara perjam atau setidak tidak nya dengan kecepatan melebihi dari maximum dalam kota yang di harumkan sehingga membahayakan lalu lintas umum dan pada.waktu mengemudikan colt tersebut terdakwa telah menyalip (enam) putusan pengadilan negeri: banyumas: tgl. no: pid. iga keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan negeri tersebut membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan surat surat lain dalam perkara ini setelah mendengar pengakuan tertuduh keterangan saksi saksi setelah memperhatikan alat bukti: lainnya setelah mendengar reguisitoir dari jaksa menimbang, bahwa tertuduh sedianya mungkin dan akhirnya me. ngaku terus terang telah melakukan perbuatan kejahatan yang dituduh kan. kepadanya, dengan menerangkan tentang hal ikhwan kejadian per buatan itu, pengakuan mana dikuatkan oleh keterangan saksi saksi jihad, kuswadi: mutakhir, kota pol. dari sat. lantas: yang di berikan atas sumpah dimuka persidangan. menimbang, keterangan saksi pertama bernama jihad tersebut atas, atas sumpah dimuka persidangan, menerangkan bahwa tubrukan terjadi desa pritgantil, samping jalan yang menuju desa pasien pada waktu itu saksi sedang bersepeda beriringan bertiga dengan korban, dan saksi berada paling belakang saksi sama sekali tidak mendengar outer dari colt yang menyalip: colt yang nyali berjalan amat kencang: sesampai disimpan jalan menuju pasien, korban belok kanan akan sawah mencari jerami untuk makanan sapi (ternak), korban bernama mintareja, tergila roda depan dan belakang coat yang dikemudikan tertuduh: terjadinya tubrukan sudah disebelah kanan jalan: korban luka luka parah, dari hidung dan telinga luar darah: juga dari paha luar darah banyak sekali. korban dibawa kerumah sakit oleh polisi dan saksi ikut: siang "hari kurang lebih jam siang korban meninggal dunia, malam itu juga jam malam korban dibawa pulang rumah. menimbang, keterangan saksi kuswadi, atas sumpah dimuka per hidangan menerangkan bahwa 'saksi tidak jelas tertuduh membunyikan outer atau tidak, saksi duduk dimuka, samping kiri tepat pintu depan, saksi. melihat iring iringan sepeda jumlahnya tidak jelas. waktu tubrukan, saksi tidak begitu tahu karena saksi sendiri mengalami luka luka kepala sehingga pusing. menimbang, keterangan saksi iii kota mutakhir atas sumpah dimuka persidangan menerangkan bahwa pada waktu kejadian tubrukan, saksi berada kantor hasil pemeriksaan tempat sebagai berikut colt sudah berusaha me ngeres sejauh meter sebelum tubrukan: sepeda rusak berat: tubrukan terjadi sebelah kanan jalan, colt tabrak sepeda pada ujung kiri bagian depan: sepeda rusak bekas tergila roda colt menimbang, keterangan saksi pasien alias ny. mintareja atas sumpah dimuka persidangan menerangkan bahwa benar suami saksi bernama mintareja mati akibat terburuk colt, saksi mendengar berita kematian tersebut dari saksi jihad keluarga tertuduh telah memberikan sumbangan yang sebanyak rp. , : yang memberikan ayahnya tertuduh, untuk biaya selamat an penguburan, menimbang, bahwa atas keterangan ksi saksi tersebut atas, tertuduh tidak merasa berkeberatan. menimbang, bahwa jaksa menuntut agar tertuduh dinyatakan ber salah telah melakukan perbuatan kejahatan yang diatur dan diancam dengan hukuman seperti yang tercantum pada k.u.h.p, serta mohon agar tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama (enam) bulan dipotong masa tahanan. menimbang, bahwa perbuatan tertuduh telah terbukti dengan syah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar kuhp. memperhatikan, bahwa adalah kewajiban hakim untuk member timbangan hal hal yang memberatkan ataupun yang meringankan dari pada tertuduh sebagai diuraikan dibawah ini hal hal yang memberatkan persidangan menyulitkan pemeriksaan (berbelit belit) hal hal yang meringankan belum pernah dihukum. mengingat akan dari h.i.r, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dan aan mengadili, tempat tinggal desa kutaringin, banjarnegara: tersebut, telah terbukti dengan syah dan me meyakinkan, telah. bersalah melakukan perbuatan yang menyebabkan mati nya orang lain yang dibuktikan dan diancam. dengan hukuman pada k.u.h.p,m, umum atas nama tertuduh wukirto dilampirkan dalam berkas perkara sepeda laki laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga kor ban,demikianlah keputusan ini diambil pada hari selasa tanggal januari tujuh puluh sembilan, oleh kanji soeharto sh, hakim pengadilan negeri banyumas, dan pada hari ini pula keputusan ini kami bacakan dimuka umum dengan pintu terbuka dengan dihadiri oleh dawud wachidrahardjo, jaksa pada kejaksaan negeri banyumas, untung hudson, panitera pengganti dan tertuduh, yang pengendara sepeda sehingga kendaraan itu tidak. cukup dibawah kekuasaannya, melanggar primaire kuhp subsidi kuhp lebih subsidi undang undang no, tahun bjo ppl tempat tinggal desa kutaringin, banjarnegara, tersebut telah terbukti dengan sah dan me meyakinkan, telah bersalah melakukan perbuatan yang menyebabkan mati nya orang jain yang dibuktikan dan diancam hukuman pada kuhplm. umum atas nama: tertuduh wukirto dilampirkan dalam berkas perkara. sepeda laki laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga korban.putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah di perbaiki .kualifikasinya oleh pengadilan tinggi semarang dengan putusannya tanggal oktober pid pt, smg yang mar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat ban, bms yang dibandinglana menentukan bahwa waktu selama terdakwa ada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini menjadi tetap, seluruhnya dikurangi kan dari pidana tersebut atas: memerintahkan agar barang bukti berupa pon aaa s.m. umum, dikembalikan kepada terdakwa :: . sepeda laki laki milik korban dikembalikan kepada keluarga korban:"ras. mengingat akan akta tentang penuntutan'kasasi no, yang. dibuat oleh panitera kepala pada pengadilan. negeri.di banyumas yang menerangkan, bahwa pada tanggal maret. penuntut, kasasi telah mengajukan permohonan .kasasi terhadap ,putusan, pengadilan tinggi tersebut: annitetg, memperhatikan risalah kasasi tertanggal maret dari pe buntutmaret ' melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung 'tanggal oktober dalam kesimpulan mana jaksa algiris pada pokok? nya berpendapat bahwa kiranya mahkamah agung akan menolak per" pohonan kasasi tersebut . melihat surat surat yang bersangkutan.: halaman, yang telah mencabut undang undang tahun tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman' (yang lama): dari hu kum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam undang: undang tahun sampai kini belum'na era bahwa mengenai hal ini berdasarkan undang undang tahun maka undang undang no: t3 tahun: harus ditafsirkan" sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak ber lakh itu, bukan undangundang tahun secara: keseluruhan, melainkan.dikepanitera pengadilan negeri banyumas pada tanggal maretyang ditentukan undang undang, oleh karena manaketerangan saksi saksi menyatakan dalam jarak meter korban sekantong kosong membelok ars', kanan tanpa memberi tanda serta tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas, bukankah me mengenai keadaan ini hanya dapat ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik maupun psychic kami telah berusaha membanting stir 'kanan serta mengerem dengan maksud menghindari kecelakaan tetapi tidak berhasil. apabila dibandingkan dengan putusan politierechter batavia tanggal desember dan h.g,h. tanggal pebruari cerpen durian dalam hal tersebut tidak ada unsur berlaku sembrono dan kurang hati hati sehingga dilepas dari segala tuntutan,tidak dapat di benarkan karena: sifat normatif terdapat unsur keadaan, yang meliputi perbuatan perbuatan tersebut dalam tuduhan dan yang terdapat dalam putusan pe pengadilan kesalahan korban, andaikata ada, tidak menghapuskan kesalah penuntut kasasi kanan perbandingan dengan putusan politierechter perlu diteliti dengan fakta fakta yang terdapat didalamnya, yang dalam perkara ini adalah tugas darijudex facts! okt bea menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan yang '.: tahun undang undang tahun dan undang undang tahun . tang bnn hate memutuskan menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi wukirto) desember oleh prof. gemar seno adji ketua, busthanu! arifin dan purwosun: sh, hakim hakim. anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka hari rabu: tanggal. januari oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh purwosunu: dan bus hangul arifin sh, hakim hakim. anggota, tidak dihadiri oleh mohan mad salim sh, jaksa agung muda karena berhalangan dan dihadiri oleh eddy junaidi mcj, panitera pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi. hana putusan pengadilan tinggi semarang tgl. prd pt, smg. hota keputusanidana dalam tingkat banding yang dilakukan oleh hakim tung gal atas 'penunjukan ketua dengan surat penetapan tertanggal) sep member dalam sidangnya menjatuhkan putusan sebagai tertera bawah ini dalam perkara terdakwa wukirto, umur tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal desa kutaringin, kabupaten banjarnegara tertuduh ditahan sejak november dikeluarkan tanggal november pengadilan tinggi tersebu: telah membaca berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan negeri banyu mas, dalam perkara terdakwa tersebut berikut keputusannya tertanggal januari pid. pn, bms. yang kamarnya berbunyi. sebagai berikut menyatakan bahwa terhadap apa yang dituduhkan kepada tertuduh wukirto, umur tahun: pekerjaan sopir: tempat tinggal desa kuta ingin, banjarnegara tersebut, telah terbukti dengan syah dan meyakini kan, telah bersalah melakukan perbuatan vang menyebabkan matinya orang lain yang dibuktikan dan diancam dengan hukuman pada pasa) k.u.h.p, oleh karenanya harus dihukum,m. umum atas nama tertuduh wukirto dilampirkan dalam ber: kas perkara. sepeda laki laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga korban. visit repertum agar dilampirkan dalam berkas perkara, menghukum lagi tertuduh agar membayar ongkos perkara. surat permohonan banding .yang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri banyumas, bahwa pada tanggal januari terdakwa tersebut mengajukan permohonan banding terhadap keputusan pengadilan negeri banyumas tertanggal januari pid. pn, bms, tersebut, yang pada tanggal januari telah di beritahukan kepada jaksa oleh jurusnya pengganti pada pengadilan negeri banyumas tersebut memori banding yang diajukan oleh terdakwa tertanggal april dan pada tanggal april telah diberitahukan kepada jaksa oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri banyumas ter sebut menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh ter dakwa terhadap keputusan pengadilan. negeri banyumas tersebut atas diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang undang, oleh karena itu dapat diterima menimbang, bahwa terdakwa pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya tid'k sependapat dengan keputusan hakim pertama tentang amar keputusan. apa alasannya sehingga terdakwa dikatakan kurang hati hati, menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari berkas perkara ini dengan saksama ber dapat bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri dimuka persidangan tanggal november bahwa kecepatan jalannya colt yang dike musikal oleh terdakwa adalah antara per jam, kecepatan tersebut adalah melebihi kecepatan yang diperbolehkan dalam kota. pengakuan terdakwa bahwa sepedanya yang menabrak colt, bukan. sebaliknya. hal ini adalah tidak mungkin, mengingat sepeda dengan colt berjalannya searah dan solonya yang akan menyalip sepeda. sesuai dengan keterangan saksi jihad yang bersepeda bersama sama dengan korban, bahwa disalip oleh colt terdakwa yang berjalan cepat sekali. sesuai dengan tuduhan maka kesalahan terdakwa adalah pelaku kan perbuatan kurang berhati hati yaitu dijalankan umum dengan ke cekatan tinggi melebihi kecepatan maksimum yang diperkenankan dalam kota mana walaupun diketahui sebelumnya ada iring iringan sepeda didepannya, ia, terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan nya dan tidak berusaha memberikan kesempatan kepada pengendara sepeda yang akan membelok ke jalan pasien, bahkan: terdakwa justru berusaha: menyalip mendahului iringiringan sepeda tersebut: sehingga terjadi tabrakan. (lihat berita acara persidangan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun saksi jihad dan kuswadi). sebagai akibat dari tabrakan tersebut seorang bernama into rejo (si korban) meninggal! dunia akibat luka lukanya karena kekerasan tumpul serta gegar otak, seperti tercantum dalam visum repertum tertanggal november dari dokter ibn djojosoebroto, dokter ahli bedah rumah sakit purwokerto, menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas pengadilan tinggi berpendapat bahwa tuduhan primaire telah terbukti sah dan me meyakinkan yaitu bahwa terdakwa karena kurang hati hatinya atau karena keadaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia pertimbangan atas, terutama ada yang tercantum dalam no, adalah sebagai tanggapan dari apa yang dikemukakan oleh terdakwa da lam memori bandingnya, sebagai apa 'alasannya sehingga terdakwa di katakan kurang hati hati menimbang, bahwa mengenai amar keputusan tentang penyebutan nama kejahatannya oleh hakim pertama yang kurang tepat, pengadilan tinggi juga sependapat dengan terdakwa pembanding dan oleh karenanya maka amar keputusan ini perlu diperbaiki menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepadanya mengingat selain kuhp juga undang undang darurat no, tahun dan undang undang no, tahun serta ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan mengadili menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat ban . bms yang dibandingkanmenentukan bahwa waktu:selama' terdakwa ada dalam tahanan sementara sebelum keputusan.ini menjadi tetap, seluruhnya dikurangi kan dari pidana tersebut atas memerintahkan agar barang bukti berupa sm, b.i umum, dikembalikan kepada terdakwa, sepeda laki laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga kor bandemikianlah diputuskan pada hari rabu tanggal oktober oleh kami, ny. tari soejardjono sh, hakim anggota pengadilan tinggi semarang, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh partai ba, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut,

mahkamah agung kaidah hukum kompilasi hukum islam terhadap harta bawaan dari isteri tidak dapat disita sebagai jaminan atas hutang almarhum suaminya sebab bukan merupakan harta peninggalan almarhum suami. nomor register pdt tanggal putusan september majelis foton suprapto, sh. prof. dr. fuchsia, sh. iskandar kamil, sh. klasifikasi perjanjian kerja sama: duduk perkara bahwa penggugat adalah penyandang dana atas proyek yang ditangani alm. singgih suhartono (suami tergugat dan ayah tergugat s d sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tanggal oktober bahwa tergugat bersama suaminya alm. singgih suhartono telah ingkar janji untuk mengembalikan dana yang digunakan untuk proyek sebesar rp. sesuai dengan tenggang waktu bulan ditambah pemberian hasil keuntungan sebesar dari seluruh keuntungan proyek, bahwa dalam perjanjian tercantum rumah dan tanah yang terletak jl. singosari koda magelang dan harta milik yurisprudensi mahkamah agung lainnya dijadikan sebagai. jaminan pengembalian uang milik penggugat, bahwa penggugat berhak memohon agar pengadilan negeri berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta peninggalan almarhum tergugat, pertimbangan hukum mahkamah agung judex facts salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikutnya kompilasi hukum islampewaris), . . rumah dan tanah yang terletak jl. singosari atau kel. rejowinangun selatan, kec. magelang selatan merupakan harta bawaan dari tergugat sehingga bukan merupakan harta peninggalan almarhum singgih suhartono, sh., amar putusan mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi dari ny, anik nur aliyah, membatalkan putusan jawa tengah semarang tanggal februari pdt pt. smg yang menguatkan putusan magelang tanggal juni pdt. pn. mgl.n. magelang pada tanggal desember pdt pn, mgl. diangkat, dalam rekonpensi menyatakan gugatan penggugat rekonpensijtergugat konvensi tidak dapat diterima: yurisprudensi mahkamah agung singosari atau kelurahan rejowinangun selatan kecamatan magelang selatan, kotamadya magelang dapat dipakai untuk menutup hutang suaminya meskipun tergugat keberatan: adapun alasan alasan tergugat asal pemohon kasasi sebagai berikut bahwa sebelum menikah dengan almarhum singgih suhartono, sh. tergugat asal pemohon kasasi telah memiliki sebidang tanah dan rumah yang terletak jalan singosari atau kelurahan rejowinangun selatan, kecamatan magelang selatan, kotamadya magelang, jadi tanah dan rumah tersebut merupakan harta asal, sehingga sesuai dengan ketentuan dan undang undang tahun adalah menjadi hak sepenuhnya dari tergugat asal pemohon kasasi: hal ini oleh judex facts ternyata sama sekali tidak disinggung, padahal ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan harta asal seseorang: bahwa perjanjian tanggal oktober (bukti antara penggugat asal memohon kasasi dengan singgih suhartono, sh. almarhum sama sekali tidak melibatkan tergugat asal pemohon kasasi yang menjadikan harta asalnya. walaupun dalam perjanjian tersebut tergugat asal pemohon kasasi menandatangani (walaupun dengan paksaan) dan dalam perjanjian tersebut tergugat asal pemohon kasasi ikut menyetujui bahwa harta pihak singgih suhartono, sh.) yang menjadi jaminan hutang, dan bukan harta asal tergugat asal pemohon kasasi: bahwa tidak ada hubungan hukum harta asa! tergugat asal pemohon kasasi dengan jaminan yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tanggal oktober sehingga tidak bisa dikaitkan harta asal tergugat asal pemohon kasasi dengan perkara antara penggugat asal memohon kasasi dengan singgih suhartono, sh.: bahwa harta yang menjadi tanggungan hutang singgih suhartono, sh. adalah harta pribadi singgih suhartono, sh. sendiri dan apabila kurang dapat diambil dari harta persatuan harta bersama dari perkawinan singgih suhartono, sh. dengan tergugat asal pemohon kasasi: sesuai isi perjanjian tanggal oktober dalam point secara tegas telah disepakati bahwa apabila pihak singgih suhartono, sh.) tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak kesatu yurisprudensi mahkamah agung penggugat memohon kasasi) berhak menyita menjual harta milik pihak kedua. jadi yang menjadi obyek jaminan hutang adalah harta pribadi pihak kedua singgih suhartono, sh.) dan sama sekali tidak mengkaitkan dengan harta asal tergugat asal pemohon kasasi: bahwa sangat keliru jika pengadilan negeri magelang yang dikuatkan pengadilan tinggi jawa tengah meletakkan sita nan jaminan terhadap harta asal tergugat asal pemohon kasasi, yaitu .tanah dan rumah yang terletak jalan singosari atau kelurahan rojowinangun selatan, kecamatan magelang selatan, koda magelang, karena' tidak sesuai dengan isi perjanjian tanggal oktober sehingga bertentangan dengan hukum: bahwa sesuai kuh perdata, bahwa persetujuan yang dibuat hanya.mengikat para pihak yang membuat persetujuan tersebut untuk melaksanakan isi persetujuan itu, tergugat asal pemohon" kasasi bukanlah sebagai pihak yang dimaksud dalam perjanjian tanggal oktober sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap harta asal milik tergugat asal. pemohon kasasi, apalagi dalam perjanjian tersebut telah secara tegas dinyatakan bahwa yang menjadi tanggungan hutang adalah harta pihak kedua singgih suhartono, sh:), sebaliknya singgih suhartono, sh. tidak berhak atas harta asal harta pribadi tergugat asal pemohon kasasi, hal semacam itu dikenal dengan azas pasta sunt pertanda ) naa dengan demikian maka putusan judex facts dalam "perkara ini harus dibatalkan karena bertentangan dengan dan undang undang no: tahun tentang perkawinan dan telah mengabaikan batasan azas para sunt pertanda yang diatur dalam kuh perdata: menimbang, bahwa terlepas dari keberatan keberatan kasasi tersebut atas, ternyata judex facts telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut tanggung jawab alih waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah: atau nilai harta peninggalannya kompilasi hukum islam yurisprudensi mahkamah agung(pewaris), cc. rumah dan tanah yang terletak jalan singosari atau kelurahan reojowinangun selatan, kecamatan magelang selatan, kotamadya magelang merupakan harta bawaan dari tergugat pemohon kasasi) sehingga bukan merupakan harta peninggalan almarhum singgih suhartono, se, menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas mahkamah agung berpendapat bahwai: tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut bawah ini: menimbang, bahwa memohon kasasi penggugat adalah pihak yang dikalahkanjo: undang undang tahun dan undang undang tahun dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan: mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi ny. anik nur aliyah tersebut: membatalkanl. tersebut:pn. mgl, diangkat: yurisprudensi mahkamah agung dalam rekonpensi menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tergugat konvensimenghukum memohon kasasi untuk membayar biaya.oleh foton suprapto, sh. ketua muda pada mahkamah agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang,. prof. dr. fuchsia, sh. dan iskandar kamilfuchsia, sh. dan iskandar kamil, sh. hakim hakim anggota, arsyad sundulan, sh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. hakim hakim anggota, ketua majelis, ttd, prof. dr. fuchsia, sh. foton suprapto, sh. ttd. iskandar kamil, sh. panitera pengganti, ttd. arsyad sundulan, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan pdt pt.smg. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi jawa tengah semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, atas penetapan ketua pengadilan tinggi jawa tengah semarang tanggal januari nomor pdi pt. smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera bawah ini dalam perkara antara ny. anik nur aliyah.mula sebagai tergugat selanjutnya sebagai pem banding: melawan: suharto.no, pav, candaan, magelang: semula sebagai penggugat, selanjutnya sebagai berbanding, dan: ny. esti sismaryani (anies) ibu rumah tangga, bertempat tinggal jl. kutilang iii perumnas cirebon: yurisprudensi mahkamah agung ny. evi gulita ibu rumah tangga, bertempat tinggal jl. thohir kebun jeruk jakarta barat, ny, wiraswasta bertempat tinggal jl. martapura no, kebun melati tanah abang, jakarta pusat, semula sebagai tergugat s d tergugat selanjutnya sebagai turut berbanding, pengadilan tinggi tersebut telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan perkara tersebut dan semua surat surat yang berhubungan dengannyaputusan pengadilan negeri magelang tanggal juni nomor pdt. pn. mgl. yang kamarnya selengkap. sendiri sendiri .maupun bersama sama secara tanggung 'renteng untuk membayar pinjamannya almarhum singgih suhartono, sh. sebesar rp,, mgl.: menghukum para tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini, menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya, dalam rekonpensi menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya, dalam koleksi dan dalam banding mg. pembanding mel. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri: magelang permohonan mbaca, akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera pengadilan negeri magelang, yang isinya yurisprudensi mahkamah agung menerangkan bahwa pada tanggal juni tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan negeri magelang tanggal juni nomor pdt. pn. mel., membaca, kelas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusnya dan jurusnya pengganti pengadilan negeri magelang, yang isinya menerangkan bahwa adanya permohonan banding dari tergugat pembanding juli tanggal juli tanggal agustus dan tanggal oktober membaca memori banding dari tergugat pembanding bertanggal agustus yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi jawa tengah semarang melalui ketua pengadilan negeri magelang dan diterima kepaniteraan. pengadilan negeri magelang tanggal agustus membaca, kelas pemberitahuan dan penyerahan memori banding, yang isinya menerangkan bahwa adanya memori banding'dari tergugat pembanding :agustus tanggal september tanggal september dan.tanggal oktober membaca, kontra memori banding dari penggugat berbanding bertanggal september yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri magelang dan diterima kepaniteraan pengadilan negeri: magelang tanggal september membaca, kelas pemberitahuan dan penyerahan kontra minor banding, yang isinya menerangkan bahwa adanya kontra memori banding dari penggugat berbanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada tergugat pembanding, tergugat s d tergugat turut berbanding dengan kelasnya masing masing tanggal september tanggal september tanggal september dan tanggal oktober kanan membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas: perkara masing masing bertanggal agustus tanggal agustus tanggal agustus dan tanggal agustus yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pengadilan negeri magelang sebelum dikirim pengadilan tinggi semarang, tana yurisprudensi mahkamah agung tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima: menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi membaca dan memperhatikan berita acara persidangan, keterangan saksi saksi dibawah sumpah, surat surat bukti dan pertimbangan pertimbangan hukum serta salinan resmi putusan pengadilan negeri magelang tanggal juni nomor pdt. pn. mgl. yang dimohonkan banding tersebut, maka pengadilan tinggi pada prinsipnya dapat menerima alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan majelis hakim pertama serta mengambil alih alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini: menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus menguatkan putusan pengadilan negeri magelang tanggal juni nomor pdt. pn. mgl. yang dimohonkan banding, menimbang, bahwa oleh karena tergugat pembanding tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan: mengingat dari undang undang yang berlaku dan peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut: mengadili: menerima permohonan banding dari tergugat pembanding: menguatkan putusan pengadilan negeri magelang tanggal juni nomor pdt. pn. mgi. yang dimohonkan banding tersebut:pada hari senin tanggal februari oleh majelis hakim, yang terdiri dari riyanto, sh. ketua pengadilan tinggi semarang selaku hakim ketua majelis, moh. hatta, sh. dan muhammad rapuh, sh. masing masing hakim tinggi pengadilan tinggi semarang selaku yurisprudensi mahkamah agung hakim hakim anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta arcmin, sh. panitera pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak pihak berperkara, hakim anggota, tan ketua majelis, ttd. ttd, moh. hatta,sh. h.riyanto, sh. ttd. muhammad rapuh, sh. panitera pengganti, tid. arcmin, sh. biaya biaya gan biaya administrasi . rp. , meterai putusan loco rp. redaksi putusan .)' rp. pemberkatan leo rp3. jumlah .oomoaanaa rp, (tujuh puluh lima ribu rupiah) yurisprudensi mahkamah agung dalam konvensi dan rekonpensi menghukum penguat konvensi tergugat rekonpensi membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar rppembuat ka!dah hukum ttd. clementine siagian, sh. yurisprudensi mahkamah agung pena tanah putusan. nan pdt. pn. mgl. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara suharto,pav, candaan, magelang yang selanjutnya disebut penggugat, melawan: ny, anik bagai tergugat ny. esti sismaryani (anies), ibu rumah tangga, bertempat tinggal jl. kutilang iii perumnas cirebon: ny. evi gulita, ibu rumah tangga, bertempat tinggal jl. thohir kebun jeruk jakarta barat: ny., wiraswasta bertempat tinggal jl. martapura kebun melati tanah abang, jakarta pusat, yang selanjutnya disebut tergugat sampai dengan tergugat pengadilan negeri tersebut: yurisprudensi mahkamah agung telah membaca berkas perkara, setelah mendengar pihak pihak yang berperkara serta saksi saksi, tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang ditandatangani oleh kuasanya tertanggal desember yang diterima dan didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri magelang dibawah nomor pdt. pn. mgl. tanggal desember telah mengajukan hal hal sebagai berikut: pan sia bahwa penggugat adalah penyandang dana suatu 'proyek yang ditangani almarhum singgih suhartono, sh. suami tergugat dan ayah tergugat sampai dengan tergugat, bahwa tergugat, bahwa pada tanggal juni penggugatdibawah perkara pdt. pn. mgl. di pengadilan negeri magelang: tan bahwa singgih suhartono, sh. meninggal dunia selama perkara tersebut dalam proses. persidangan, .maka "perkara pdt. pn. mgl. penggugat cabut untuk diperbaiki disempurnakan pihak pihaknya, lama bahwa berdasarkan perjanjian tanggal oktober tersebut tergugat ny. anik nur aliyah bersama sama singgih suhartono, sh. suami tergugat telah ingkar janji, yaitu tidak menyelesaikan mengembalikan dana ) penggugat . man bahwa penggugat memberikan pinjaman :.dana sebesar rp. karena tertarik akan diberi hasi! keuntungan yurisprudensi mahkamah agung sebesar (lima puluh persen) butir perjanjian tanggal oktober maka wajar dan adil bilamana didalam gugatan ini penggugat menuntut sejumlah uang ganti rugi dan keuntungan dari penggunaan uang milik penggugat tersebut atas: bahwa dalam perjanjian tanggal oktober butir tergugat l.dan suaminya singgih suhartono, sh. menjamin akan menyelesaikan mengembalikan pinjaman sebesar rp. (seratus. empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harta miliknya tanah dan rumah yang ditempati yaitu tanah dan rumah terkenal jl. singosari atau koda magelang dan harta milik lainnya, bahwa berdasarkan bunyi hir penggugat berhak mohon sita jaminan (conservation besar) atas nama milik para tergugat guna menjamin dengan pasti tuntutan penggugat asli, bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi hir penggugat berhak mohon putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (u: maka berdasarkan hal hal tersebut atas penggugat mohon agar pengadilan negeri magelang berkenan memerintahkan, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut bahwa tanda tanda atau bukti cukup kuat tergugat akan memindah tanganan mengalihkan harta miliknya guna menghindar kan diri dari tuntutan hukum penggugat, maka mohon pengadilan negeri magelang untuk melakukan sita jaminan atas harta milik tergugat', markah gambar situasi tanggal atas nama anik nur aliyah binti sastro dibangun, terkenal tanah rumah jalan singosari atau no, kelurahan rejowinangun selatan, kecamatan magelang selatan, koda magelang, sebidang tanah hak guna bangunan sertifikat kelurahan rejowinangun selatan, luas kurang lebih m?, markah masih atas nama pawirorejo, terletak yurisprudensi mahkamah agungprimaire mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,,empat belas juta lima' ratus ribu rupiah) kepada penggugat (satu) minggu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,,donat pelaksanaan butir dan atas paling lambang' (satu) minggu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetapdisamping jandanya yaitu tergugat yurisprudensi mahkamah agungseratus ribu rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh para tergugat: menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya ssretatir: mohon putusan yang seadil adilnya: menimbang, bahwa pada hari sidang pertama penggugat hadir kuasanya yunani, sh. dan puji adisiswanto, sh. sedangkan para tergugat tidak hadir, lalu kuasa penggugat mohon agar alamat tergugat s d tergugat dipanggil dengan alamat evi gulita jl, h.m. thohir kebun jeruk, jakarta barat, menimbang, bahwa pada hari sidang kedua penggugat hadir kuasanya sedangkan tergugat hadir sendiri persidangan sedangkan tergugat sampai dengan tergugat tidak hadir: menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga penggugat hadir kuasanya sedangkan tergugat hadir kuasanya yunani, sh. mh. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari kantor badan konsultasi hukum fakultas undip jl. imam barito, sh. semarang dan tergugat iii s d tergugat hadir kuasanya yaitu ibu kandungnya yang bernama ny. fin carmine berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari dan berdasarkan surat keterangan bantuan hukum skh yang dikeluarkan oleh wakil ketua pengadilan negeri magelang tanggal februari sedangkan tergugat tidak hadir, man menimbang, bahwa pada hari sidang yang'keempat penggugat hadir kuasanya, tergugat hadir kuasanya, tergugat s d tergugat hadir kuasanya sedangkan tergugat: tidak .hadir akan tetapi mengirim jawaban melalui ibu tirinya yaitu kuasa tergugat iii s d tergugat selanjutnya ketua majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihakyang yurisprudensi mahkamah agung berperkara akan tetapi tidak berhasil lalu gugatan dibacakan dan atas pernyataan ketua majelis kuasa penggugat bertatap atas gugatannya: menimbang, bahwa atas gugatan tersebut selanjutnya tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut jawaban tergugat tertanggal februari dalam konvensi ken bahwa tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, bahwa dalil dalil gugatan penggugat dan adalah tidak benar, mengingat: bahwa yang benar adalah adanya suatu kesepakatan kerjasama untuk melakukan pengurusan harta peninggalan ny. siti fatimah berdasarkan akte perjanjian pelepasan hak tanggal oktober dengan akte notaris sindunatha, sh, bahwa dalam pengurusan tersebut almarhum bapak singgih suhartono, sh. bekerja sama dengan riyanto kushandoko, hk, dan bambang sugiarto, bahwa penyelesaian kerjasama tersebut tidak pernah dituangkan dalam surat perjanjian tanggal oktober bahwa tergugat sama sekali tidak pernah terlihat sebagai pihak dalam kerjasama pengurusan tersebut, bahwa dalil gugatan penggugat adalah tidak berair, yang benar adalah bahwa tergugat adalah isteri sah alm. bp. singgih yang pada saat perkawinan tidak pernah membuat suatu perjanjian kawin yang menyatakan mereka terikat dalam perkawinan dengan harta bersama, bahwa dalil gugatan dan adalah benar, bahwa dalil penggugat dan adalah tidak benar, mengingat bahwa tergugat tidak pernah membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tanggal oktober bahwa faktanya penggugat bersama orang orangnya mengada kan intimidasi sampai berbuat kasar (menjabat rambut) terhadap tergugat dan mengancam membunuhnya, yurisprudensi mahkamah agung bahwa tindakan kasar penggugat tersebut dilanjutkan dengan suatu ancaman terhadap tergugat untuk ikut membubuhkan tanda tangan atas kertas kosong: bahwa atas perbuatan kasar tersebut akhirnya tergugat dan suaminya (alm. bp. singgih) melaporkan masalah tersebut kepada polisi: bahwa dengan demikian sangatlah tidak beralasan kalau tergugat ditarik dalam hubungan hukum yang ada antara penggugat dengan almarhum bp. singgih (suami tergugat terlebih harta yang digugat penggugat adalah merupakan harta asal dari asal dari tergugat sendiri yang dibeli pada tang saat masih berstatus janda: bahwa dengan demikian harta tersebut adalah merupakan harta asal (bawaan) dari tergugat bahwa secara tegas dalam dan tahun tentang perkawinan melindungi hak dan terhadap harta asal tergugat bahwa dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar dan memutar balikan fakta: il. dalam rekonpensi bahwa mohon apa yang tertulis dalam konvensi mohon dianggap terbaca kembali dalam rekonpensi: bahwa gugatan yang diajukan tergugat rekonpensi kepada penggugat rekonpensi tergugat konvensi tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar tentunya telah melanggar kebebasan.dan merugikan harga diri penggugat rekonpensi tergugat konvensi i): bahwa sebelum: tergugat. rekonpensi penggugat.tersebut atas menjadikan penggugat rekonpensi tergugat konvensi:yurisprudensi mahkamah agung. (sepuluh juta rupiah), bahwa dengan demikian keseluruhan kerugian materiil dan materiil adalah sebesar rp. (seratus sepuluh juta rupiah), bahwa untuk menjamin terkabulnya:rekonpensi, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka dengan segala kerendahan hati mohon majelis hakim pemeriksaan perkara untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut dalam konvensi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, mengangkat sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan negeri magelang pen. pdi. pn. mlg. tanggal desember menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, il. dalamrekonpensi mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya: menyatakan secara hukum tergugat rekonpensi telah pelaku . man menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan. terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verger, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari tergugat rekonpensi:jawaban tergugat tertanggal februari bahwa saya tidak tahu menahu atas segala perbuatan yang dilakukan suami isteri, bapak singgih suhartono bersama isterinya ny. anik nur aliyah keduanya bertempat tinggal magelang jl. singosari telp. bahwa kami berkeberatan untuk dilibatkan dalam kasus perkara bapak suharto terhadap ny. anik nur aliyah: kami tidak pernah tahu menahu dan tidak pernah mencampuri: apalagi saudara singgih suhartono dengan isterinya hidup bersama cukup lama kurang lebih sejak tahun sampai dengan akhir hanya: maka berdasarkan hal hal tersebut atas, kami nyatakan dengan tegas kami menolak hak waris atas rumah yang terletak magelang ji. singosari telp. kami tidak akan mengganggu gugat dan tidak akan menuntutnya: kami mohon dicabut nama nama kami yang disebut sebagai tergugat sampai dengan tergugat kami menolak atas gugatan hukum uang paksa rp. (seratus ribu rupiah) perhari: sebab kami tidak pernah menandatangani dan tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan bapak suharto serta kami tidak pernah merugikan bapak suharto: maka kami setuju apabila ny. anik nur aliyah yang harus nya dihukum dan harus bertanggung bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan bersama suaminya sampai akhir hanya: serta bukti bukti cukup kuat yang ditandatangani ny. anik nur aliyah bersama suaminya saudara singgih suhartono beserta saksi saksi (terlampir): menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tergugat tersebut penggugat secara tertulis telah mengajukan replika tertanggal maret dan atas replika penggugat tersebut tergugat telah mengajukan yurisprudensi mahkamah agung publik secara tertulis tertanggal maret sedangkan tergugat s d tergugat tidak mengajukan publik karena pada waktu menyerahkan jawabannya kuasa tergugat iii s d tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menyerahkan jawaban atas gugatan penggugat ini tidak akan datang persidangan lagi dan pasrah kepada majelis hakim dan mohon putusan yang seadil adilnya, menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang berupa fotokopi surat perjanjian tertanggal oktober antara suharto dengan singgih suhartono, sh. yang disetujui isterinya anik nur aliyah (bukti fotokopi kwitansi tertanggal juni (bukti p2): fotokopi kwitansi tertanggal januari (bukti fotokopi kwitansi tertanggal desember (bukti fotokopi kwitansi tertanggal november (bukti fotokopi turunan akte perjanjian pelepasan hak dan kuasa tertanggal oktober dari notaris plat st. sindhunatha, sh. (bukti fotokopi akta perjanjian tertanggal oktober dari notaris st. sindhunatha, sh. (bukti fotokopi surat pernyataan dari anik nur aliyah (bukti fotokopi surat kuasa untuk menjual tanah dari anik nur aliyah tertanggal mei (bukti fotokopi biaya pemuatan iklan menjual rumah harian suara merdeka tertanggal juni (bukti il. fotokopi berita acara penawaran tertanggal november (bukti fotokopi surat penawaran dari pribadi tertanggal november (bukti fotokopi surat penawaran (bukti fotokopi surat penawaran dari suhani tanggal november (bukti menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga telah mengajukan saksi sisi yang memberi keterangan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi saksi menerangkan sebagai berikutanik.pemohon kasasi, dahulu tergugat pembanding, melawan suharto, beralamat rantang dibangun surabaya, memohon kasasi, dahulu penggugat berbanding, sedan il. ny. esti sismaryam! (anies), beralamat jalan kutilang iii perumnas cirebon, ny, evi gulita, beralamat.di jalan thohir kebun jeruk jakarta barat: ny.adeninayunita, body setiawan, keduanya beralamat jalan martapura kebun melati tanah abang, jakarta pusat'asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan para turut memohon kasasi sebagai tergugat tergugat asli it, iii, dan dimuka persidangan pengadilan negeri magelang pada pokoknya atas dalil dalil, yurisprudensi mahkamah agung saksi moh, hasan suryoyudho, sh. balita saksi adalah ketua tempat tinggal tergugat bahwa saksi mengetahui surat kuasa bukti (p. karena pada waktu itu saksi diminta untuk menyaksikan surat kuasa tersebut dan sebelum saksi menandatangani surat tersebut saksi konser masakan dengan pak singgih dan tergugat dan setelah keduannya membenarkan lalu saksi menandatangani: bahwa surat kuasa tersebut berisi bahwa penggugat diberi kuasa untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak jl, singosari magelang milik tergugat bahwa waktu saksi menandatangani surat kuasa tersebut saksi belum menjadi kuasa penggugat: saksi sabar bahwa saksi adalah ketua tempat tinggal tergugat bahwa pada bulan juni penggugat memperlihatkan kepada saksi surat perjanjian (bukti rumah tergugat dan waktu dibacakan ada penggugat, tergugat dan pak singgih yang isinya pak singgih ada hutang kepada penggugat sebesar seratus juga rupiah lebih dan pada waktu itu juga diperlihatkan kwitansi kwitansi (bukti s d (bukti bahwa pada waktu itu pak singgih dan tergugat sanggup membayar hutang tersebut kalau tanahnya laku dijual jalu saksi diminta untuk membubuhkan tanda tangan belakang surat perjanjian (bukti bahwa saksi pernah mendengar rumah tersebut ditawar rp. (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi tergugat minta rp. (delapan ratus juta rupiah): bahwa penggugat pernah lapor kepada saksi untuk tinggal rumah. tergugat tetapi saksi belum pernah melihat penggugat tinggal ramah tergugat saksi amino amrun setiawan "bahwa saksi ikut sebagai saksi. dalam pembuatan surat ternyata (bukti dan yang membuat surat pernyataan tersebut adalah tergugat bahwa pada waktu dibuat surat pernyataan tersebut yang hadir adalah penggugat, tergugat saksi, saudaranya tergugat dan singgih sambil berbaring tempat tidur karena sakit: yurisprudensi mahkamah agung bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibaca lalu mereka menandatanganinya termasuk saksi, ". bahwa isi surat pernyataan tersebut yaitu penggugat diminta tolong tergugat untuk penjualan tanah dan rumahnya dan apabila laku untuk membayar hutang kepada penggugat, bahwa saksi berstatus sebagai sopir penggugat, saksi suhani bahwa saksi pernah dimintai tolong tergugat untuk menawar kan rumahnya dan kalau laku saksi dijanjikan komisi dua setengah persen dari harga jual, bahwa rumah tergugat sudah tiga kali orang yang melakukan penawaran lalu dibuatkan berita acaranya yaitu pada tanggal november (bukti p1) bahwa berita acara tersebut yang membuat penggugat dan saksi juga melihat pada waktu penggugat dan tergugat menanda tangannya, bahwa rumah tergugat mau dijual katanya untuk membayar hutang tetapi hutang kepada siapa saksi tidak tahu, saksi amin bahwa saksi tahu rumah tergugat pernah ditawar oleh tiga orang antara lain ditawar pribadi sebesar rp. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa saksi mengetahui pembuatan berita acara (bukti dan setelah dibacakan penggugat lalu mereka menandatangani nya dan saksi menandatangani yang terakhir, bahwa rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah tergugat dan rumah saksi depan rumah tergugat menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil pangkalannya tergugat telah mengajukan surat bukti dan'telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti t.i s d t.i tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena'aslinya tidak ditunjukkan persidangan yang berupa:. . fotokopi duplikat akte nikah tertanggal april (bukti t.i fofocopy surat keterangan kematian tertanggal agustus (bukti t.i2), kana yurisprudensi mahkamah agung fotokopi surat laporan polisi tertanggal desember (bukti 3y: fotokopi. surat panggilan dari kepolisian pol. sp. xh serve tertanggal desembersertifikat tanah hak milik gambar situasi tahun (bukti menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut tergugat juga telah mengajukan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi saksi menerangkan sebagai berikut saksi achmad. bahwa saksi belakang rumah tergugat bahwa. saksi mengetahui pada waktu tergugat berstatus janda membeli rumah pak agus sucipto karena waktu ita saksi bekerja tempat pak agus sekitar tahun bahwa setahu saksi setelah tergugat membeli rumah tersebut baru menikah dengan pak singgih, bahwa sekitar tahun saksi melihat mobil polisi masuk rumah tergugat tetapi untuk apa polisi tersebut rumah tergugat saksi tidak tahu: bahwa saksi pernah melihat mobil jip templat halaman rumah tergugat tetapi tidak tahu siapa dalamnya: saksi suryadi bahwa saksi pernah bertemu dengan penggugat rumahnya tergugat dan waktu itu saksi sedang mengecat rumah tergugat yurisprudensi mahkamah agung bahwa waktu penggugat datang rumah tergugat saksi melihat penggugat marah baik dengan pak singgih maupun kepada tergugat tapi apa sebabnya penggugat marah saksi tidak tahu: bahwa saksi juga pernah melihat tiga polisi datang rumah tergugat tetapi apa sebabnya polisi datang saksi tidak tahu, saksi ramlan bahwa rumah saksi dekat dengan rumah tergugat bahwa sekitar tahun tergugat membeli tanah rumah tersebut masih berstatus janda yang dibeli dari. pak agus sucipto, bahwa saksi mendengar tergugat menikah dengan pak singgih temanggung, aan bahwa setahu saksi pak singgih bersama tergugat tinggal rumah tersebut sekitar tahun menimbang, bahwa untuk tergugat s d tergugat tidak mengajukan bukti dan pasrah atas putusan pengadilan, menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang tidak dapat termuat dalam putusan ini dianggap selengkapnya termuat disini, menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal juni menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah'pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu dan mohon putusan) tentang pertimbangan hukumnya dalam konvensi: tag menimbang, bahwa maksud :gugatan penggugat. adalah sebagai mana tersebut atas, naa menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat sebagai penyandang dana suatu proyek yang ditangani almarhum singgih suhartono, sh. selaku suami tergugat dan ayah tergugat s d tergugat yang dan ternyata almarhum singgih suhartono, sh. dan tergugat telah ingkar janji yaitu tidak menyelesaikan mengembalikan dana penggugat sebesar yurisprudensi mahkamah agung ip)telah terlampaui dan sampai sekarang belum diselesaikan dikembalikan, sehingga penggugat sangat dirugikan: menimbang, bahwa atas dalil dalil penggugat tersebut tergugat menyangkalnya yang pada pokoknya tergugat membenarkan adanya kerjasama untuk mengurus harta peninggalan ny, siti fatimah berdasar kan akta perjanjian pelepasan tanggal oktober dengan akta notaris sindhunatha, sh. dimana almarhum singgih suhartono, sh. bekerja sama dengan riyanto kushandoko, hk. dan bambang sugiarto dan kerjasama tersebut tidak pernah dituangkan dalam surat perjanjian tanggal oktober melainkan faktanya penggugat bersama kasar tersebut akhirnya tergugat dan suaminya (almarhum singgih suhartono, sh.) melaporkan masalah tersebut kepada yang berwajib polisi): bahwa dengan demikian sangatlah tidak beralasan kalau tergugat ditarik dalam perkara ini apalagi harta yang digugat merupakan harta asal dari tergugat sendiri yang dibeli pada saat masih berstatus janda: menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat s d tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa mereka selaku anak dari singgih suhartono, sh. menyatakan tidak tahu dan tidak mau dilibatkan dengan segala urusan dan perbuatan suami isteri almarhum singgih suhartono, sh. karena kami sudah lama terpisah kurang lebih (tiga puluh) tahun dan tidak diberi jaminan dan kami juga menolak warisan atas rumah yang terletak magelang j1. singosari dan kami mohon supaya kami dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini: menimbang, bahwa atas jawaban tergugat s d tergugat tersebut ternyata meskipun nama maupun alamat panggilan sidang tidak sesuai dengan alamat para tergugat yang sebenarnya akan tetapi para tergugat tidak keberatan, hal ini membuktikan mereka tidak mengajukan keberatan maka pengadilan akan memakai nama maupun alamat para tergugat tersebut dalam putusan ini sesuai dengan nama maupun alamat yang tercantum dalam jawabannya, menimbang, bahwa: oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugat tersebut maka sudah selayaknya penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, sedangkan tergugat juga harus membuktikan dalil dalil pangkalannya: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa penggugat selaku penyandang dana suatu proyek yang ditanda tangani almarhum singgih suhartono, sh. yang kerjasama tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tanggal oktober yang disetujui isterinya yaitu tergugat dan ternyata almarhum singgih suhartono, sh. bersama tergugat telah ingkar janji tidak melaksanakan isi perjanjian tanggal oktober dimana setelah (enam) bulan ditandatangani perjanjian tersebut almarhum singgih suhartono, sh. dan isterinya tergugat harus telah mengembalikan dana yang telah penggugat setor yaitu sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi almarhum singgih suhartono, sh. dan tergugat tidak melaksanakan perjanjian tersebut, menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut penggugat telah mengajukan surat bukti dan orang saksi: menimbang, bahwa kalau bukti yang berupa surat perjanjian tanggal oktober kalau dihubungkan dengan surat bukti s d p.s yang berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani singgih maka pengadilan berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan bahwa penggugat telah memberikan dana sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada almarhum singgih suhartono, sh. yang akhirnya dibuat perjanjian bukti dan isterinya yaitu tergugat menyetujui perjanjian tersebut, menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang menurut tergugat surat perjanjian tertanggal oktober timbul karena ada unsur paksaan yaitu penggugat berpenggugat tersebut tergugat bersama suaminya almarhum singgih suhartono, sh. melaporkan kejadian tersebut polisi oleh karena itu tergugat harus membuktikannya: pelan ann menimbang, balita untuk membuktikan dalil tergugat tersebut tergugat telah mengajukan surat bukti dan tiga orang saksi akan tetap! yang dapat dipakai untuk membuktikan bahwa surat perjanjian tertanggal oktober ditandatangani tergugat karena ada.unsur paksaan yaitu dengan (bukti yang berupa laporan polisi, (bukti t.i yang berupa surat panggilan polisi dan juga saksi achmad, saksi suryadi dan ramlan, lana menimbang, bahwa surat (bukti t.i yang berupa laporan tersebut ternyata yang dilaporkan atas kejadian tanggal desember bukan yurisprudensi mahkamah agung kejadian saat pembuatan surat perjanjian tanggal oktober (bukti t.i dan disamping itu yang dilaporkan adalah tindakan penggugat marah marah karena minta jaminan sertifikat rumah tergugat sedangkan isi surat. perjanjian (bukti tidak ada yang meminta jaminan sertifikat rumah tergugat tersebut: menimbang, bahwa mengenai surat (bukti t.i hanya berupa surat panggilan untuk suami tergugat (almarhum singgih suhartono, sh.) sehubungan dengan laporan tergugat bukti (t.i tersebut sedangkan saksi achmad hanya mengetahui pada tahun saksi melihat mobil! polisi masuk rumah tergugat tapi untuk apa saksi tidak tahu, sedangkan saksi suryadi hanya pernah melihat penggugat datang rumah tergugat sambil marah marah tapi apa sebabnya penggugat marah marah saksi tidak tahu sedangkan saksi ramlan hanya mengetahui kalau rumah perkara dibeli tergugat sewaktu berstatus janda, menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut atas ternyata tergugat belum dapat membuktikan bahwa surat perjanjian tanggal oktober (bukti dibuat karena ada unsur paksaan disamping itu ternyata tergugat secara tidak langsung mengakui bahwa penggugat akan menarik kembali uang yang telah disetorkan sebesar rp. (seratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi suami tergugat sanggup mengembalikan uang tersebut apabila sudah mendapatkan rekan kerja lagi hal ini sesuai dengan laporan tergugat kepolisian (bukti t. 3h, menimbang, bahwa suami tergugat yang bernama singgih suhartono, sh. adalah seorang purnawirawan abri apalagi seorang sarjana hukum adalah tidak mungkin kalau mau menandatangani bangko kosong sebagaimana yang dimaksud tergugat sebagaimana dalam pangkalannya: menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut atas ternyata tergugat tidak dapat meruntuhkan pembuktian yang dilakukan penggugat oleh karena itu pengadilan berpendapat surat perjanjian tanggal oktober (bukti mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, menimbang, bahwa yang membuat surat perjanjian tanggal oktober (bukti p.#y adalah penggugat selaku penyandang dana dan almarhum singgih suhartono, sh. (suami tergugat ayah tergugat s d tergugat adalah yang menerima dana dan ternyata almarhum singgih suhartono, sh. tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut yaitu almarhum singgih suhartono, sh. tidak mengembalikan dana yang telah diberikan penggugat meskipun waktu bulan sebagaimana yang telah yurisprudensi mahkamah agung diperjanjikan terlampaui oktober s d april oleh karena itu almarhum singgih suhartono, sh. telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak mengembalikan uang yang telah diberikan penggugat yaitu sebesar rp. , .(seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), menimbang, bahwa oleh karena singgih suhartono, sh. saat ini telah meninggal dunia (bukti t.i maka yang harus bertanggung jawab adalah ahli warisnya, menimbang, bahwa ahli waris almarhum singgih suhartono, sh. adalah tergugat selaku isterinya dan tergugat s d tergugat selaku anak dari almarhum singgih suhartono, sh. oleh karena itu mereka harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang penggugat sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) baik sendiri sendiri maupun bersama sama sampai lunas: menimbang, bahwa tergugat mengemukakan bahwa benar tergugat adalah isteri sah almarhum singgih suhartono, sh. yang pada saat perkawinan tidak pernah membuat suatu perjanjian kawin yang menyatakan bahwa mereka terikat dalam perkawinan dengan harta bersama sehingga tidak beralasan kalau harta asal milik tergugat yang diperolehnya sebelum sebagai isteri almarhum singgih suhartono, sh. disita dalam perkara ini, tan menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tergugat dengan almarhum singgih suhartono, sh. tidak membuat perjanjian kawin yang menyatakan secara tegas adanya pemisahan harta kekayaan maka suami isteri tersebut bertanggung jawab atas hutang yang ditimbulkan oleh salah satu pihak (suami isteri) dan apabila dikaitkan dengan perkara ini bahwa hutang almarhum singgih suhartono, sh, sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada pengingat timbul karena usaha almarhum singgih suhartono, sh. untuk mendapatkan tambahan penghasilan, dalam menangani pekerjaan dan kalau berhasil atau memperoleh keuntungan jelas hal tersebut untuk kepentingan keluarga termasuk untuk kepentingan tergugat selaku isterinya dan apabila pekerjaan yang dilakukan almarhum singgih suhartono, sh. menderita kerugian hutang dengan sendirinya: keluarganya termasuk tergugat sudah sewajarnya ikut bertanggung jawab. untuk membayar kerugian hutang tersebut apalagi dalam perkara ini ternyata tergugat ikut menyetujui perjanjian yang dibuat. antara penggugat dengan almarhum singgih suhartono, sh. tanggal oktober (bukti hal ini terbukti tergugat ikut menandatangani perjanjian tersebut, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut atas maka pengadilan berpendapat bahwa harta asal milik tergugat yang berupa tanah dan rumah jalan singosari atau kel. rejowinangun selatan, kecamatan magelang selatan dapat dipakai untuk menutup hutang suaminya meskipun tergugat keberatan: menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan tergugat s d tergugat selaku anak dari almarhum singgih suhartono, sh. yang menyatakan tidak tahu menahu perbuatan yang dilakukan ayahnya dan mereka menolak warisan atas tanah yang terletak jl. singosari magelang maka hal tersebut menuruti pengadilan tidak dibenarkan karena ayah tergugat s d tergugat yaitu almarhum singgih suhartono, sh. beragama islam dimana kalau meninggal dunia maka ahli warisnya bertanggung jawab atas. hutang hutang yang ditimbulkan ayahnya disamping itu menolak warisan juga tidak dibenarkan kalau hal tersebut merugikan pihak iii oleh karena itu tergugat s d tergugat selaku anak dari almarhum singgih suhartono, sh. juga harus bertanggung jawab atas hutang almarhum singgih suhartono, sh. termasuk hutang dalam perkara ini, menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut atas maka pengadilan berpendapat bahwa tergugat s d tergugat selaku isterifanak anak almarhum singgih suhartono, sh. baik sendiri sendiri ataupun bersama sama secara tanggung renteng berkewajiban untuk membayar pinjaman sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat, menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut atas maka petit (dua). dapat dikabulkan dengan sedikit perubahan akan tetapi tidak mengurangi maksud dan tujuan gugatan ini yaitu menyatakan sah .almarhum singgih. suhartono, sh. meminjam uang sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat: menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan atas dimana sesuai dengan surat perjanjian tanggal2 oktober (bukti seharusnya almarhum singgih suhartono, sh. harus sudah pengembali kan pinjaman sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal april akan tetapi ternyata sampai saat ini almarhum singgih suhartono, sh. belum membayarnya maka sudah jelas almarhum singgih suhartono, sh. telah ingkar janji maka petit angka (tiga) juga dapat dikabulkan, . yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa mengenai petit angka (empat) sebagaimana yang telah dipertimbangkan atas maka petit ini juga dapat dikabulkan: menimbang, bahwa mengenai petit angka s.a yang minta uang ganti rugi karena ingkar janji sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) haruslah ditolak karena tuntutan tersebut telah dikabulkan sebagaimana petit (empat), menimbang, bahwa terhadap petit tersebut dapat dikabulkan mengingat akibat almarhum singgih suhartono, sh. ingkar janji untuk mengembalikan uang milik penggugat sebesar rp. (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah jelas penggugat dirugikan akan tetapi menurut pengadilan tuntutannya tersebut terlalu besar apalagi hal tersebut tidak diperjanjikan oleh karena itu yang pantas dan adil apabila kerugian tersebut (dua persen) perbulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan ini dilaksanakan para tergugat, menimbang, bahwa mengenai petit angka (enam) juga dapat dikabulkan karena memang tergugat s d tergugat adalah anak dari almarhum singgih suhartono, sh. dan tergugat adalah isterinya, menimbang, bahwa mengenai petit angka (tujuh) haruslah ditolak karena tuntutan uang pasa (dwangsom) untuk membayar sejumlah uang tidak dibenarkan menurut undang undang, menimbang, bahwa mengenai petit angka (sembilan) yang meminta agar para tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini dapat dikabulkan, menimbang, bahwa mengenai petit angka (sepuluh) yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para tergugat banding, kasasi ataupun peninjauan kembali haruslah ditolak karena syarat syarat yang ditentukan dalam hir belum terpenuhi, menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sita jaminan yang telah diletakkan dan telah dilaksanakan pada tanggal desember tetap dipertahankan, menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan penggugat selebihnya haruslah ditolak, menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi tergugat dalam konvensi adalah sebagaimana tersebut atas, yurisprudensi mahkamah agung bahwa penggugat asli adalah penyandang dana suatu proyek yang ditangani almarhum singgih suhartono, sh. suami tergugat asli dan ayah tergugat asli sampai dengan tergugat asliasli dan pihak adalah almarhum singgih suhartono, sh. bersama sama tergugat asli: bahwa tergugat asli: bahwa pada tanggal juni penggugat asliasli dibawah perkara pdt. pn. mgl. pengadilan negeri magelang, bahwa singgih suhartono, sh. meninggal dunia selama perkara tersebut dalam proses persidangan, maka perkara tersebut dicabut untuk diperbaiki disempurnakan pihak pihaknya: bahwa berdasarkan perjanjian tersebut tergugat asli bersama sama suami tergugat asli telah ingkar janji, yaitu tidak menyelesaikan mengembalikan dana penggugat asli, bahwa penggugat asli memberikan pinjaman dana sebesar rp. karena tertarik akan diberi hasil keuntungan sebesar (lima puluh persen) butir perjanjian tersebut, maka wajar dan adil bilamana didalam gugatan ini penggugat asli menuntut sejumlah uang ganti rugi dan keuntungan dari penggunaan uang milik penggugat asli tersebut: bahwa dalam perjanjian tersebut menjamin akan menyelesaikan mengembalikan pinjaman uang dengan harta miliknya tanah dan rumah yang ditempati yaitu tanah dan rumah terkenal jalan singosari atau koda magelang dan harta milik lainnya: bahwa berdasarkan bunyi hir penggugat asli berhak mohon sita jaminan (conservation besar) atas nama milik para tergugat asli guna menjamin dengan pasti tuntutan penggugat asli, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat rekonpensi tergugat dalam konvensi mengemukakan bahwa tergugat dalam rekonpensi penggugat dalam konvensi bersama isterinya dan anaknya menduduki rumah penggugat dalam rekonpensi tergugat dalam konvensi tanpa izin sehingga mengakibatkan penggugat rekonpensi merasa tidak aman dan terganggu aktivitas kerjanya dan mengalami tekanan mental yang berat sehingga merugikan penggugat rekonpensi baik kerugian materiil maupu dan kerugian materialnya kalau dihitung dengan uang adalah sebesar rp. (seratus juta rupiah) sedangkan kerugian materialnya adalah sebesar rp. (sepuluh juta rupiah), menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi ini pada pokoknya tergugat dalam rekonpensi penggugat dalam konvensi mengemuka kan bahwa tidak benar tergugat dalam rekonpensi menduduki rumah penggugat dalam rekonpensi tanpa izinnya dan secara melawan hukum dan tidak benar pada waktu tergugat rekonpensi turut serta menempati rumah penggugat rekonpensi menjadikan tidak aman dan mengganggu kehidupan penggugat rekonpensi sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian materiil kepada penggugat rekonpensi: menimbang, bahwa oleh karena dalil kepada penggugat rekonpensi dibantah oleh tergugat rekonpensi maka sudah selayaknya penggugat rekonpensi untuk membuktikan dalil gugatannya: menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian penggugat rekonpensi ini maka apa yang sudah pengadilan tertimbang kan dalam gugatan konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini selengkapnya dianggap telah dipertimbangkan didalam gugatan rekonpensi ini, menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi baik saksi saksi penggugat dalam konvensi maupun saksi saksi tergugat dalam konvensi ternyata tidak ada satupun yang mengetahui kalau tergugat rekonpensi menduduki rumah penggugat rekonpensi tanpa izin dan bahkan para saksi tidak pernah melihat kalau tergugat rekonpensi tinggal rumah penggugat rekonpensi, disamping itu suami penggugat rekonpensi. (almarhum singgih suhartono, sh.) adalah seorang purnawirawan abri apalagi seorang sarjana hukum adalah tidak mungkin kalau rumahnya diduduki tergugat rekonpensi tanpa izin sebab kalau itu terjadi pasti tergugat rekonpensi sudah diusianya dan bahkan yurisprudensi mahkamah agung dilaporkan kepada kepolisian dan ternyata dalam hal ini tidak pernah terjadi .oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa penggugat rekonpensi belum dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, menimbang, bahwa mengenai akibat penggugat rekonpensi digugat oleh tergugat rekonpensi sehingga penggugat rekonpensi harus mengeluarkan segala biaya untuk menanggapi gugatan tergugat rekonpensi hal tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi, menimbang, bahwa atas pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonpensi harus ditolak seluruhnya, dalam konvensi dan rekonpensi menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonpensi dari tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekan pensi ditolak seluruhnya, maka sudah sewajarnya para tergugat dalam konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini,. mengingat akan undang undang dan peraturan lain yang bersangkutan, mengadili:secara tanggung renteng.negeri,' g pn. mal.: menghukum para tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini: : menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya, dalam rekonpensi menolak gugatan penggugat dalam" rekonpensi tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya: dalam konvensi dan: demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim oleh kami nyoman sutaria, shh. sebagai hakim ketua majelis, dahlan said, sh. dan agus haryadi, sh. masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan wakil ketua pengadilan negeri magelang tanggal desember pdi pn. mgl. tentang penunjukan majelis hakim, putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal juni oleh kami nyoman sukaraja, sh. sebagai hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim hakim. anggota tersebut. dalam. sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh royong subianto, sh. panitera pengganti pada pengadilan negeri magelang dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat tanpa dihadiri tergugat sampai dengan tergugat yurisprudensi mahkamah agung panitera pengganti, hakim ketua majelis, ttd. ttd. royong subianto, sh.) nyoman sukaraja sh) hakim anggota, ttd. dahlan said, sh.) ttd. asus haryadi, sh.) yurisprudensi mahkamah agung bahwa penggugat asli mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (wbahwa penggugat asli mohon pengadilan negeri berkenan melakukan sita jaminan atas harta milik tergugat asliarkah gambar situasi tanggal november atas nama anik nur aliyah binti sastro dibangun, terkenal tanah rumah jalan singosari atau kelurahan rejowinangun selatan, kecamatan magelang selatan, koda magelang: sebidang tanah hak guna bangunan sertifikat kelurahan rejowinangun selatan, luas kurang lebih me, markah masih atas nama pawirorejo, terletakbahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka penggugat asli mohon kepada pengadilan negeri magelang memberikan putusan sebagai berikut primaire: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya:: ana sar.yurisprudensi mahkamah agung empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat (satu) minggu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap:: bb.(seratus ribu rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh para tergugat, menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biayauiri: mohon putusan yang seadil adilnya: bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, oleh tergugat telah diajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut dalam rekonpensi bahwa gugatanyang diajukan oleh tergugat rekonpensi kepada penggugat rekonpensi tergugat konvensi ti) tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang benar tentunya telah melanggar kebebasan dan merugikan harga diri penggugat rekonpensi tergugat konvensi yurisprudensi mahkamah agung bahwa sebelum tergugat rekonpensi penggugatno, tersebut atas menjadikan penggugat rekonpensi tergugat konvensi ti),, (sepuluh juta rupiah), bahwa dengan demikian keseluruhan kerugian materiil dan meterai! adalah sebesar rp. (seratus sepuluh juta rupiah), bahwa untuk menjamin terkabulnyamekongensis. bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi tersebut penggugat rekonpensi mohon kepada pengadilan negeri magelang untuk memutuskan sebagai berikut dalam rekonpensi: mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya, menyatakan secara hukum tergugat rekonpensi telah melaku: menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari tergugat rekonpensi,menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri magelang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal juni nomor pdt. pn. mgl. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menghukum.. mgl., yurisprudensi mahkamah agung menghukum para tergugat untuk tunduk dan mentaati melaksanakan seluruh isi putusan ini, harian menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya: dalam rekonpensi menolak gugatan penggugat" dalam rekonpensi tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya, dalam koleksi dan dalam rekonpensi:. banding .ng., menimbang, bahwa sesudah putusan .. pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal mei sebagaimana :ternyata.dari akte permohonan kasasi pdt. pn: mgl. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri magelang permohonan.nimbang, bahwa setelah: itu oleh memohon kasasi yang pada tanggal juni telah diberitahukan tentang memori kasasi dari pemohon kasasi diajukan jawaban memori .kasasi yang. diterima kepaniteraan pengadilan negeri magelang padaanda tata menimbang, bahwa keberatanijudex facts tidak benar yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanggal oktober adalah sah dan mengikat kedua pihak sehingga harta asal milik tergugat asal pemohon kasasi) yang berupa tanah dari rumah yang terletak jalan yurisprudensi mahkamah agung

hukum adat bang lis unit terbukti bahwa tergugat sebagai nyeburin sentana pada" kenang (dalam perkawinannya dengan kenang, tergugat berstatus perempuan) dan telah terbukti pula bahwa kenang meninggal dunia, tergugat kawin" lagi tanpa persetujuan semua keluarga terdekat dari almarhum nang rune, maka telah terbukti tergugat menyalahi dramanya sebagai janda (tergugat menurut adat berstatus perempuan) dan menurut adat tergugat tidak boleh lagi tinggal dirumah almarhum nang rune serta mewarisi harta peninggalan nang runeang rendi, bertempat tinggal banjar lalanglinggah, kecamatan selemadeg, kabupaten tabanan, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat i pembanding melawan ketut minder, wajan render alias nang sebelum, tengah ramen alias nang senter, nyoman renger alias nang sumatra, semua bertempat tinggal banjar lumbung, pengereregan desa angka, kecamatan) selemadeg, kabupaten tabanan, tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat penggugat berbanding, dan rendi alias wajan suarmithi, bertempat tinggal banjar surabaya, kecamatan selemadeg tersebut, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat ilngadilan negeri denpasar tabanan pada pokoknya atas dalil dalil bahwa saudara: kandung .penggugat penggugat asli.yang' bernama kenang adalah .anak angkat: dari paman penggugat penggugat asli yeng bernama nang rune almarhum, dikawini keceburin oleh tergugat asli telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan milik nang rune almarhum yang bentuk dan jumlahnya sebagai tersebut dalam gugatan penggugat penggugat asli bahwa almarhum kenang dalam perkawinannya dengan tergugat asli tersebut. mempunyai dua orang anak yaitu seorang anak laki laki yang telah meninggal dunia dan seorang lagi perempuan yaitu tergugat asli yang telah kawin keluar: bahwa pada tahun tergugat asli kei telah kawin:lagi dengan tidak ada. musyawarah terlebih dahulu dengan. penggugat penggugat asi! sebagai ahli waris keputusan dari almarhum mi. kenang, sedangkan tergugat asli dan istrinya tetap bertempat tinggal dan menguasai harta warisan almarhum kenang' sebagai tersebut diatas" bahwa berdasarkan hal hal tersebut penggugat:penggugat asli telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut secara dapat'tetapi tidak berhasil karenanya penggugat penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri denpasar tabanan agar memberi putusan sebagai berikut naa mengabulkan gugatan penggugat. man ana denah apn menyatakan hukum bahwa: tergugat: tidak berhak mengajak istrinya :#dirumah bekas: nang' rune (mati) bem menyatakan hukum bahwa tergugat dinyatakan telah "melanggar darma nya sebagai janda tidak berhak lagi mengurus.rumah tanggal almarhum nang rune. menghukum tergugat pergi meninggalkan rumah nang rune (mati) dan menyerahkan semua pusaka dari nang rune tersebut dalam daftar ., terlampir. kepada penggugat penggugat guna diurutkan sebagaimana . menghukum tergugat:membayar biaya biaya yang. timbul :dalam perkara setidak tidaknya penggugat mohon perlindungan.akan haknya seadil adilnya bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri denpasar tabanan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal juli no: pdt mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya. fusi menyatakan hukum' bahwa tergugat: te: nang' berisi tidak berhak mengajak istrinya: yang baru:dirumah. mathrm nang! umum ala menetapkan bahwa keputusan tentang biaya timbul dalam perkara ini akan diambil bersamaan dengan. keputusan terakhir, dalam perkara ini telah membaca hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama: gen membaca berkas dan semua surat surat yang berhubungan dengan serumah alas aan tentang hukumnya bone menimbang, bahwa pengadilan tinggi dalam hal.ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela tersebut: batam menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama maka penggugat berbanding mengakui, bahwa disamping para penggugat berbanding masih ada lagi yang merupakan ahli waris nang rune yang mempunyai kedudukan sama dengan para penggugat berbanding yakni keturunan dari nang gudeg: . menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan memori banding tergugat pembanding maka, ternyatalah bahwa nang rune mempunyai saudara kandung sebanyak orang yakni nang ribut, nang pirang dan nang gudeg, yang semuanya sudah meninggal dunia daan menimbang, bahwa dengan demikian, bersesuaian dengan pengakuan para penggugat berbanding, sehingga karenanya haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa para penggugat berbanding dan keturunan nang gudeg merupakan akhir waris pengganti dari nang ribut, nang pirang dan nang gudeg terhadap nang rune menimbang bahwa akan tetapi oleh karena para penggugat berbanding tersebut serta keturunan nang gudeg merupakan akhir waris dalam garis samping, maka yang perlu diselidiki sekarang adalah apakah ada ahli waris yang lebih berhak untuk mewarisi harta peninggalan nang rune menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pertama naka ternyatalah bahwa' nang rune mempunyai seorang anak sentana yaitu' almarhum ni kenang' yang: kemudian kawin: keceburin menimbang, bahwa selama perkawinan kenang dengan: tergugat pembanding telah diperoleh orang anak yaitu rendi yang sekarang sudah kawin keluar dan'! made yang sekarang sudah' meninggal dunia menimbang, bahwa dengan demikian maka sesudah kenang dan made meninggal dunia dan rendi sudah kawin keluar, maka yang perlu ditentukan lebih lanjut. adalah kedudukan tergugat pembanding terhadap harta peninggalan nang rune menimbang, bahwa: dalan hal ini pengadilan tinggi"dapat menyetujui pendapat hakim: pertama'sehingga" karenanya menjadikannya sebagai perti: tangannya sendiri bahwa perkawinan tergugat i pembanding dengan kenang adalah nyeburin sentana bukan "sentana'nyeburin sentana sentana nyelidihi'" manan pare aset ban bni aang tangan menimbang, bahwa dengan demnikiari maka menurut pendapat pengadilan tinggi kedudukan tergugat i pembanding sesudah" meninggalnya kenang adalah hanya sebagai janda yang berbadan wanita masa . menimbang, bahwa ternyata perkawinan antara tergugat i pembanding dengan keong tidak pernah mendapat persetujuan dari segenap keluarga nang rune sehingga karenanya pengadilan tinggi.sependapat dengan hakim pertama bahwa dengan demikian. tergugat pembanding. telah menyalahi harganya sebagai janda,, sehingga karenanya .menurut hukum adat. tidak berhak lagi untuk tinggal dirumah nang rune.serta tidak .pula berhak untuk. mewarisi harta peninggalan nang rune : nata bebas menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan #tersebut diatas maka menurut pengadilan tinggi .semua,harta peninggalan nang rune hanyalah berhak diwarisi oleh. saudara saudara. nang. rune sebagai 'jelas tersebut dalam daftar silsilah pada gugatan para penggugat berbanding dengan masing masing mempunyai hak yang.sama, dengan.ketentuan pula bahwa oleh: karena saudara saudara nang rune semua sudah. meninggal. dunia, maka dalam hal ini diwarisi oleh para. penggugat berbanding .serta keturunan nang gudeg masing masing sebagai ahli waris pengganti dari saudara saudara nang. menimbang, bahwa. dengan .tidak ikut :sertanya keturunan nang gudeg sebagai salah satu pihak dalam perkara,ini, maka pengadilan" tinggi dengan berpegang kepada yurisprudensi mahkamah agung berpendapat:bahwa:hal: tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk ditolaknya atau tidak dapat diterimanya gugatan para penggugat berbanding niatan menimbang bahwa disamping hal tersebut diatas, dalam memori banding nya tergugat i pembanding mengemukakan bahwa yang sebenarnya diangkat anak sentana oleh nang pirang 'adalah isteri'dari penggugat il berbanding bukan penggugat il berbanding sendiri daan menimbang, bahwa hal tersebut menurut pendapat pengadilan tinggi adalah irrelevant untuk dipertimbangkan bagi, mengingat bahwa kebenaran silsilah yang diajukan oleh para penggugat berbanding dalam surat gugatannya telah diakui kebenarannya oleh tergugat i pembanding.: . io. menimbang bahwa: dictum: putusan hakim: pertama yang berbunyi: menyatakan hukum bahwa penggugat penggugat adalah ahli waris terdekat dari mathrm nang rune" adalah tidak dimohonkan oleh para penggugat berbanding dalam petit gugatan mereka ss menimbang: bahwa: sekalipun: tidak disebutkan.dalam:.petitumnya secara jelas.akan. tetapi dengan. mendasarkan pada polita gugatan serta: petit alternatif yang. berbunyi setidak tidaknya penggugat.mohon. perlindungan akan haknya. seadil adilnya'"', pengadilan tinggi berpendapat bahwa dictum tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang berlebihan menimbang, bahwa akan tetapi dalam.hal ini, oleh karena para penggugat berbanding telah. .mengakui. bahwa .para: penggugat berbanding. bukanlah merupakan satu satunya akhliwaris. dari mang. rune. sebagaimana dipetik bangka diatas, maka karenanya polita gugatan para penggugat berbanding yang berbunyi "bahwa penggugat penggugat adalah keponakan langsung dari nafi rune (mati) dan satu satunya keluarga terdekat dari pihak keputusan , adalah tidak benar sehingga karenanya: pula menurut pendapat, pengadilan tinggi dictum putusan pengadilan negeri denpasar tabanan (sekarang pengadilan negeri tabanan) yang berbunyi menyatakan hukum. bahwa penggugat penggugat adalah ahli waris terdekat dari mathrm nang rune haruslah dibatalkan menimbang "bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka petit' para penggugat berbanding yang tersebut angka s d dapat dikabulkan sepenuhnya dengan mengingat bahwa penyerahan semua pusaka dari nang rune kepada para penggugat berbanding guna diurutkan sebagaimana mestinya adalah dalam arti bahwa penggugat hanyalah mempu nyai hak menerima penyerahan dari tergugat i pembanding, sedang hak untuk pewaris ada pada semua akhliwaris seperti disebutkan dalam pertimbangan diatas aaaidbbasdtnd: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan' pengadilan negeri denpasar tabanan tanggal juli pdt haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan para penggugat berbanding dikabulkan sepenuhnya menimbang bahwa karena para tergugat pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka wajibkan dibebani pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, mengingat undang undang darurat tahun dan yang berhubungan dengan r: bg. berhubungan dengan pasat aturan peralihan undang undang dasar republik indonesia tahun membatalkan putusan pengadilan negeri denpasar tabanan (sekarang pengadilan: negeri tabanan) tanggal juli no: pdt dan dengan mengadili sendiri sasana pengen sen mengabulkan gugatan para penggugat:berbanding untuk sepenuhnya menyatakan hukum bahwa tergugat pembanding nang rendi telah menyatakan hukum bahwa tergugat l pembanding nang rendi tidak berhak mengajak istrinya yang baru dirumah mathrm nang rune menghukum tergugat pembanding nang berisi untuk pergi meninggal: kan rumah mathrm nang rune serta menghukum tergugat i emban: ding atau barang siapa yang diberi hak olehnya, untuk menyerahkan harta peninggalan mathrm nang rune tersebut dalam daftar: terlampir. dari gugatan para penggugat:berbanding kepada para penggugat:berbanding menghukum para tergugat pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua' tingkatan'yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar rp: seribu seratus empat' rupiah) pelatnas banana amar ama ana demikianlah diputus pada hari senin, tanggal april oleh kami djoko sugianto, ketua pengadilan tinggipanitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut. putusan pengadilan negeri denpasar pati suho spasi non tana ham. pala putusan, tee ter mad demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. pengadilan negeri denpasar tabanan didalam mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah, mengambil. keputusan sebagai ben ketut. minder un, pesan asas hse rusuh wajan render:al. nang sebelum: umur: tahun, suisse tengah ramen. al: nang: senter, umur tahun ses nyoman: renger. nang. suara, . umur tahun, sama sama bertempat tinggal.di,. banjar, lumbung, pengereregan, desa angka, kecamatan selemadeg,: kabupaten. tabanan, pekerjaan. tani, no, s d menyerahkan kuasa kepada penguat penggugat data mes. melawan lulu. nang rendi, umur tahun, bertempat tinggal di. banjar lalangling lau. ah, desa lalanglinggah, kecamatan selemadeg, kabupaten taba rendi al. wajan suarmithi, umur kira kira tahun, bertempat tinggal desa suraberata, kecamatan selemadeg, kabupaten tabanan, pekerjaan menjahit, tergugat tergugat. pengadilan negeri tersebut telah membaca surat surat bersangkutan dalam perkara mendengar keterangan saksi saksi dan kedua belah pihak memperhatikan kejadian kejadian dimuka persidangan tentang duduknya perkara menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal oktober yang maksud dan isinya sebagai berikut bahwa hubungan kekeluargaan penggugat adalah sebagai tersebut dalam silsilah terlampir dan tergugat ada dalam lingkungan keluarga penggugat adalah karena tergugat bertindak sebagai badan perempuan nyeburin sentana. dulu selasih kenang sdr. kandung penggugat yang dipakai anak angkat oleh paman penggugat nang rune (mati) lalu kawin keceburin oleh tergugat dan tergugat berstatus perempuan menurut pengesahan secara adat. bahwa selama dalam perkawinannya:: ni kenang al: men rendi lalu mempunyai dua orang anak laki perempuan yang masing masing diberi nama: rendi dan made. dad catid udihtasaa set nana autrassseees bahwa kenang al. men rendi sesudah melahirkan dua orang anak dan selasih anak anaknya kecil kecil dibawah umur lalu meninggal dunia sehingga kedua anaknya hanya diasuh:oleh: nang. rendi. bahwa kemudian berselang beberapa tahunya anaknya yang laki laki meninggal dunia sedang anaknya yang perempuan'sudah kawin keluar. bahwa sejak saat itu nang rendah yang mengemudikan rumah tangga nang rune dan memegang semua harta peninggalan hingga kini. bahwa harta peninggalan dari nang rune dan men rendi (mati) adalah banyaknya sebagai tersebut dalam. daftar terlampir. dah boanseth bahwa penggugat penggugat adalah" keponakan langsung dari'' nang rune (mati) dan satu satunya keluarga terdekat dari pihak keputusan. bahwa tergugat nang rendi sejak ditinggalkan oleh kedua anaknya bersikap acuh tak acuh terhadap para. penggugat dan mengurutkan semua harta peninggalan. dari.paman. penggugat semaunya saja, dengan tidak.sama sekali mengabaikan para penggugat dalam menyerahkan tanah tanah kepada orang lain tanpa melalui penggugat penggugat sedangkan penggugat pengguna gat masih mampu untuk mengerjakan" tanah tanah dari paman penggugat bahwa kedudukan tergugat disana adalah janda yang haknya. hanya mengurutkan semua peninggalan peninggalan dari .mathrm paman dan saudara saudara penggugat supaya jangan sampai merugikan rumah tangga, sedang kalau sampai akan merugikan rumah tangga penggugat penggugat berhak mengangkutnya segala tindakan tergugat tergugat. bahwa terakhir dalan tahun ternyata tergugat "mengambil 'istri diluar musyawarah dari penggugat penggugat dan keluarga penggugat dan istrinya itu adalah dari keluarga lain serta diajak dirumah paman penggugat nang rune (mati). bahwa tindakan tergugat itu, karena nyata:nyata merugikan rumah tangga nang rune (mati) yang berarti juga merugikan keluarga penggugat secara langsung maka penggugat lalu secara tegas melarang tergugat dulu menikah kan istrinya itu sebelum ada putusan dari musyawarah keluarga dalam hal itu. bahwa angkutan penggugat itu, juga telah disampaikan kepada pengurus desa penggugat. ala setia denah bahwa tergugat walaupun sudah dicegah niatnya itu juga tidak mengi bahkan larangan penggugat penggugat' karena terbukti tergugat tidak mengadakan musyawarah hanya tetap melanjutkan niatnya mensahkan perkawinan dengan isterinya yang baru dan diajaknya dirumah bekas paman penggugat. bahwa perbuatan tergugatiitu adalah'jelas nyata merugikan rumah: tangga 'karena: terlihat sendiri sudah dari luar keluarga penggugat dan sekarang juga mengambil isteri dari luar keluarga diajak dirumah bekas:paman penggugat nang rune mati) tanpa persetujuan dari keluarga terlebih pula.dari pengguna gat penggugat. onset men manda aren bahwa perbuatan: tergugat: kecuali: menyimpang. dari tugasnya. sebagai janda,juga bertentangan dengan. adat.yaitu telah dengan, sengaja. memasukkan keturunan: dari lain keluarga keluarga.keluarga. penggugat. . batang tatanan anus bahwa berdasarkan. uraian, diatas maka penggugat.karena. semua usaha penggugat. secara, damai. mencegah. perbuatan. demikian.itu. sama sekali. tidak mengindahkan musyawarah maka penggugat dengan jalan ini mengajukan permohonan kepada" bapak hakim pengadilan negeri "supaya pihak pihak dipanggil dan diperiksa didalam hal diatas dan' sesudahnya mendapat pemetik saan penggugat.memohon. agar. bapak menjatuhkan. putusan. sebagai berikut: aa: mengabaikan gugatan penggugat: debat musa set han mein menyatakan hukum "bahwa terduga tidak 'berhak' mengajak isterinya dirumah bekas nang rune (mati) . menyatakan hukum bahwa. tergugat. dinyatakan telah. melanggar. darma nya sebagai janda tidak berhak lagi mengurus rumah tangga almarhum nang rune. pan menghukum tergugat pergi.meninggalkan rumah. nang rune (mati) dan .menyerahkan.semua pusaka dari nang, rune. tersebut dalam. daftar terlampir. kepada penggugat penggugat. guna. diurutkan sebagaimana bus menghukum, tergugat. membayar biaya biaya yang timbul. dalam. perkara sana setidak tidaknya. penggugat, mohon. perlindungan. akan, haknya, seadil menimbang bahwa didalam persidangan kedua pihak yang. berperkara semuanya datang menghadap, dan kepada kedua belah pihak sudah diubah kan'untuk mendapatkannya akan tetapi tidak berhasil sama sekali. . menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara tidak bisa, didamaikan, maka lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan isi dari, pada gugatan, penggugat, dan selanjutnya terjadilah. hal hal peristiwa peristiwa sebagaimana jelas tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara . menimbang. bahwa. maksud. serta.tujuan dari pada. gugatan penggugat adalah sebagaimana jelas tercantum dalam gugatan penggugat tertanggal: oktober . ona ang pat alan ben menimbang bahwa gugatan penggugat dibantah kebenarannya oleh tergugat dengan mengemukakan pada pokoknya tergugat mengakui kebenaran dari daftar silsilah yang diajukan oleh penggugat setelah diperbaiki dilengkapi, tetapi tergugat tetap mempertahankan harta peninggalan mendiang nang ruben murni rendi dengan alasan alasan bahwa tergugat berkedudukan sebagai sentana nyeburin 'sentakan sebagai sentana nyeledihi, begitu: pula hak dharrnanya tergugat sebagai ahli waris mendiang nang rune men rendi, tidak gugur sebab. tergugat mengambil istri keong: sesudah:! men redi meninggal dunia dan. sudah dengan persetujuan ijin): dari 'keluarga' mendiang nang rune mer: rendi yaitu nang gudeg darnlainnya, begitu pula rendi 'al.:: wajan suarmithi, tidaklah kawin keluar syah menurut adat atau dia masih tetap berhak pada tergugat men rendi: . panas son had bom menimbang bahwa selama 'persidangan' sedang berjalan rendi al. ni: wajan suarmithi anak tergugat) ada mengajukan'surat permohonan tertanggal claret yang maksudnya mohon agar rendi 'al. wajan suarmithi (anak tergugat) ada mengajukan surat permohonan tertanggal maret yang maksudnya mohon agar rendi al. ni. wajan suarmithi diijinkan ikut bersama sama tergugat nang. rendi, sebagai tergugat tergugat :melawan penggugat penggugat, karena rendi al. wajar suarmithi dalam :hal ini: merasa sangat berkepentingan dalam perkara tersebut, serta selanjutnya: mendalilkan bahwa rendi al. wajan suarmithi tidak berair kawin keluar sebagaimana didalilkan oleh penggugat penggugat pemenang tana menimbang bahwa oleh.karena. rendi, al. wajan suarmithi mengacu: kan alasan alasan. yang dapat diterima 'oleh., pengadilan': negeri begitu: juga" permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang" berlaku, maka kami dapat mengabulkan permohonan tersebut sehingga dengan demikian kini ada dua tergugat masing masing nang rendi sebagai tergugat dan rendi al. wajan suarmithi sebagai tergugat secara bersama sama melawan penggugat ketut minder dkk. denga tuan damn menimbang bahwa tergugat didalam persidangan telah mengakui hubung kekeluargaan. antara penggugat dengan tergugat benar: sebagai gambar: silsilah yang diajukan oleh penggugat sesudah diperbaiki dilengkapi, pengakuan: mana jelas tercantum dalam jawaban tergugat: tertanggal: oktober : menimbang bahwa 'tergugat didalam persidangan' telah mengakui" pula bahwa tanah tanah yang'jadi'sengketa adalah asal peninggalan dari marun nang rune (dapat dibaca dalam berita' acara tanggal desember sehingga sudah terbukti bahwa tanah tanah cidera adalah benar peninggalan mathrm nang rune menimbang bahwa tergugat: ni: rendi' alias: wajan suarmithi' didalam persidangan telah: mengakui bahwa perkawinannya dengan suaminya sudah syah (kecakapan syah) dirumah suaminya suraberata (dapat dibaca dalam berita acara tanggal dan juli ditambah bagi dengan keterangan.saksi nang katering ayah suami tergugat rendi), gurun. berisi, men debut, keterangan. saksi.mana lengkapnya tercantum dalam berita. acara persidangan dengan demikian sudah dianggap. terbukti,bahwa. tergugat. rendi alias wajan suarmithi menurut adat sudah syah. kawin keluar. sehingga :dengan demikian hubungan pewarisan dengan orang tuanya mathrm kenang alias men rendi menurut adat.sudah putus.karenanya . nan menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil selebihnya" dari penggugat dibantah.kebenarannya maka penggugat harus: membuktikan kebenaran dari pada: dalil dalil: penggugat selebihnya yang: dibantah kebenarannya oleh tergugat tersebut: . ban anna ata pan ban menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dari pada dalilnya yang. dibantah .oleh tergugat, penggugat mengajukan. orang saksi: yang telah didengar. keterangannya .dimuka. sidang. setelah. terlebih. dahulu disumpah menurut agamanya: masing masing keterangan saksi. mana sebagaimana jelas dapat dibaca dalam berita acara perkara ini ii cameo menimbang,bahwa oleh:karelia tergugat membantah dalil dalil penggugat dengan:mengemukakan alasan alasan sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat, maka tergugat harus: membuktikan kebenaran daripada dalil dapil bantahan:tergugat seba pasar menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan kebenaran. dari. pada dalil dalil bantuannya, tergugat mengajukan orang saksi yang telah didengar keterangannya dimuka sidang sesudah disumpah' menurut agamanya masing masing, keterangan $aksi saksi mana sebagaimana jelas tercantum dapat dibaca dalam berita: acara persidangan" nas masa menimbang, bahwa berdasarkan atas hasil hasil pemeriksaan dalam sidang penggugat dianggap telah dapat. membuktikan bahwa. tergugat. adalah nyeburin sentana" pada men rendi.dan bukan sentana nyeburin sentana sentana selidiki, hal ini terbukti dari turunan keputusan pengadilan kerta tabanan" no: sip1! dideritanya i'merah,'serta dikuatkan pula oleh keterangan'saksi nang selo danisaksi kijang sinar: dalam keputusan pengadilan kerta dj' tabanan pdt jelas dapat dibaca bahwa dalam putusan tersebut baik dalam duduknya perkara maupun keterangan saksi saksi maupun pada pertimbangan.hukumnya ataupun pada dictum dari pada putusan tersebut tidak ada disebut bahwa.tergugat nang rendi adalah sentana nyeburin sentana . sentana melebihi,. melainkan .hanya disebutkan. bahwa. tergugat. nang: rendi adalah nyeburin sentana pada meri rendi, dalam dictum putusan tersebut kenang alias. men rendi ditentukan' sebagai aria:sentana' syah dari 'mathrm nang rune serta ditentukan pula bahwa tanah:tanah cidera (harta'meninggal: an. mathrm nang rune) menjadi hak kenang:alias men rendi,jadi jelas tergugat nang rendi dalam dictum putusan tersebut tidak ada disebutkan sebagai akhliwaris dari mathrm nang rune, melainkan kenang alias men rendi dinyatakan akhliwaris dari mathrm nang runemipe si: dus tergugat nang rendi tidak terbukti sebagai sentana nyeburin' sentana sentana melebihi yaitu tidak terbukti sebagai nyeburin sentana yang apabila istrinya meninggal maka: tergugatlah sebagai" pengganti istrinya sebagai akhfiwaris dari mathrm nang rune, jadi:dengan demikian penggugat telah' dapat membuktikan berdasarkan atas putusan pengadilan' kerta tabanan sipil diberi tanda merah yang diajukan oleh tergugat. serta dikuatkan oleh keterangan keterangan orang saksi seperti tersebut diatas, bahwa tergugat adalah nyeburin sentana pada. kenang alias men rendi dimana tergugat menurut adat berstatus perempuan, sedangkan kenang alias men rendi menurut adat berstatus laki laki dan sebagai ahli waris. dari pada mathrm nang rune ? . nat menimbang bahwa tergugat telah mengakui setelah isterinya kenang al. men rendi meninggal, telah kawin lagi dengan seorang perempuan bernama keng, tetapi tergugat mengatakan sudah atas persetujuan keluarga mathrm nang rune yaitu nang gudeg dan lainnya ken menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tengah sudah selaku bendera angka yang menerangkan bahwa saksi pernah didatangi oleh bendera adat lumbung untuk minta pertimbangan karena ada laporan dari nang ribut tanah penggugat) yang mengatakan keberatan kepada bendera adat lumbung karena nang rendi (tergugat 1e) mencari istri lagi dari lingkung luar keluarga, begitu pula berdasarkan atas keterangan saksi kijang jempol yang menerangkan bahwa pada waktu perkawinan tergugat dengan istrinya yang baru dilaksanakan dimana nang ribut ayah penggugat tidak itu hadir dengan demikian sudah dianggap terbukti bahwa tergugat: mengambil istri yang baru keong) tidak dengan. persetujuan semua keluarga mathrm nang rune, sedangkan tergugat 1e. telah kawin dengan istrinya yang baru .tetap tinggal dirumah mathrm nang rune serta memegang semua harta meninggal mathrm nang rune yang kinijadi cidera: menimbang bahwa :oleh karena tergugat 1e:' nang' rendi" sudah'terbukti sebagai nyeburin sentana pada kenang alias men rendi (tergugat nang rendi berstatus perempuan) serta telah. terbukti setelah ni kenang alias men rendi meninggal dunia .tergugat je. kawin lagi .dengan. ni: keong tanpa persetujuan semua keluarga terdekat. dari mathrm nang rune, dus tergugat te. nang rendi telah terbukti menyalahi :dramanya sebagai janda (tergugat menurut adat berstatus perempuan) serta. tetap.tinggal dirumah mathrm: nang menyatakan: hukum tergugat le.' nang' rendi" telah menyalahi dramanya sebagai'janda (tergugat le: nang rendi'berstatus'perempuan). . menyatakan hukum bahwa penggugat penggugat adalah ali waris terdekat . gari mathrm nang rune. menghukum tergugat te. nang rendi untuk pergi meninggalkan rumah mathrm nang. rune dan menghukum tergugat le. nang rendi.atau barang:siapa yang diberi hak olehnya untuk menyerahkan is harta peninggalan: mathrm nang rune yang jadi cidera tersebut daftar terlampir dalam: gugatan kepada penggugat penggugat. menghukum tergugat tergugat membayar biaya perkara" sebanyak rp. . (seribu dua ratus tujuhnusa tenggara denpasar dengan putusan nya. tanggal. april ptd pat., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut |.asli dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa tertanggal september diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal. september sebagaimana ternyata dari surat keterangan pdt ptd yang dibuat oleh panitera. pengadilan tinggi nusateng garaseptember bahwa setelah. itu.oleh. penggugat asli berbanding yang pada tanggal oktober. telah. diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat asli pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan tinggi nusatenggara denpasar pada tanggal november dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukan setelah tenggang yang ditentukan oleh.pasat dari undang undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak. berlaku itu rune.dan .memegang. semua.harta.peninggalan madhuri : nang rune sedangkan. tergugat ni rendi.al. ni wajan. suarmithi telah terbukti pula syah kawin keluar menurut. adat.sehingga tidak ada lagi ahli waris langsung vang patut mewarisi. harta peninggalan mathrm nang rune kenang alias men rendi, dengan demikian tergugat nang rendi menurut adat tidak mempu nyai hak lagi. untuk tinggal. dirumah. rarum. nang rune serta tidak berhak mewarisi harta peninggalan mathrm nang rune ni kenang alias: men rendi yang.kini jadi.cidera dan masih dipegang.oleh tergugat.1e: melainkan akhiiwaris yang. terdekatlah. sebagaimana jelas: tergambar dalam. silsilah yang patut mewarisi harta. peninggalan mathrm. nang rune kenang:alias, men. rendi dalam hal.ini. penggugat penggugatlah yang: patut. mewarisinya,. ini: sesuai dengan. hukum. adat. waris. yang berlaku di: bali. use osn menimbang bahwa oleh karena dalil dalil penggugat. yang dibantah kebenarannya oleh tergugat sudah terbukti kebenarannya dimuka sidang sebagaimana jelas dalam pertimbangan pertimbangan tsb. diatas, sedangkan keterangan saksi saksi yang diajukan olah tergugat tidak dapat melumpuhkan pembuktian kebenaran dari pada dalil dalil penggugat, maka oleh karena itu saksi saksi dari tergugat dianggap tidak dapat dipertimbangkan menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan pertimbangan tersebut diatas sudah patut dan adil, gugatan penggugat penggugat dikabulkan sepenuhnya? . menimbang bahwa.oleh karena. tergugat tergugat adalan. pihak yang dikalahkan, maka sudah sewajarnya tergugat tergugat dibebani untuk mamba yar segala biaya.yang timbul dalam perkara.ini? dengan. mengingat hukum adat dan undang undang bersangkutan mengadili: mengabaikan gugatan penggugat sepenuhnya. menyatakan hukum bahwa tergugat tte, nang rendi telah menyalahi cdarmmanya sebagai janda (tergugat.1e. nang rendi berstatus perempuan). menyatakan hukum: bahwa. penggugat penggugat. adalah. akhliwaris use terdekat dari mathrm. nang. rune. son nga menghukum tergugat: te. nang' rendi 'untuk: pergi meninggalkan rumah mathrm nang: rune: dan' menghukum tergugat te. nang rendi atau barang siapa yang diberi hak: olehnya untuk menyerahkan harta meninggal sian mathrm mang rune yang jadi cidera tersebut daftar terlampir dalam gugatan kepada penggugat penggugat: menghukum tergugat tergugat membayar biaya perkara: sebanyak rp. seribu dua ratus tujuh rupiah). bela pena demikianlah diputus pda hari senin tanggal. juli 0leh kamil gede nyoman wisata,. hakim pengadilan negeri denpasar.di tabanan dan pada hari itu juga diucapkan persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh panitera pengganti: gusti ngurah made dan kedua belah pihak berperkara. bukanlah undang undang mahkamah agung indonesia dalam keseluruhannya, melainkan. khusus.mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan: mahkamah agung :oleh karena.mana .hal hat: yang .mengenai acara kasasi.: mahkamah agung masih perlu. menggunakan ketentuan ketentuan dalam undang undang. mahkamah agung indonesia tersebut . . cage mes dinamakan menimbang bahwa permohonan kasasi ago" beserta alasan' karena itu dapat diterima . pada pokoknya ialah :. bai bangun untuk kasi mengemukakan siiahkoduaboah pihak mak bahwa keputusan sela pengadilan tinggi yang memerintahkan pemeriksa tambahan tentang kebenaran apakah almarhum nang, rune masih 'mempunyai saudara yaitu nang gudeg dan menurunkan orang anak lakilaki sama sekali tidak ada daerahnya tanpa memerintahkan memeriksa lebih lanjut tentang pendirian mereka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat penggugat asal tergugat tergugat dalam kasasi: bahwa! penggugat untuk kasasi tergugat asal sesudah istrinya yang dikawini keceburin meninggal dunia tidaklah menjadi "janda" dan bila kawin lagi dengan perempuan lain tidak juga dapat dikatakan bahwa menyalahi harganya sebagai janda, karena menurut hukum adat bali penggugat untuk kasasi tergugat asal itu yang berkedudukan sebagai orang laki laki dengan sendirinya menjadi sentana silih diri serta berhak mengambil isteri lagi dengan upacara biasa ' ' bahwa penggugat untuk kasasi tergugat asal mengemukakan kembali tentang duduknya perkara yang sudah dikemukakan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi! . oo. menimbang mengenai keberatan keberatan'ad dan . bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan keberatan itu pada.hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil, pembuktian jadi mengenai penghargaan .hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena memerintahkan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai hal hal yang dianggap meragukan i.c, mengenai apakah disamping para penggugat penggugat asal tergugat tergugat dalam kasasi masih ada keluarga terdekat dari almarhum nang rune,.adalah wewenang pengadilan tinggi . mengenai keberatan dadang basis bahwa keberatan ini juga tidak dapat.dibenarkan, karena hal yang demak sudan oleh penggugat untuk kasasi tergugat asal itu telah dengan tepat dipertimbangkan .oleh pengadilan tinggi menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat. mahkamah. agung putusan. pengadilan. tinggi tersebut harus diperbaiki karena kurang lengkap amar keputusannya yang tersebut dalam subnang rendi tersebut harus ditolak dengan perbaikan putusan pengadilan tinggi sedemikian rupa sehingga amar ke menjadi berbunyi: menghukum tergugat i pembanding nang rendi untuk pergi meninggal kan rumah almarhum nang. harta meninggal almarhum nang rune tersebut dalam daftar terlampir dari gugatan para penggugat tersebut kepada 'penggugat penggugat berbanding untuk. diwarisi bersama dengan keturunan long gudeg, sebagai. ahliwaris pengganti dari saudara nang rune18tahun memutuskan menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi nang rendi tersebut, dengan perbaikan putusan pengadilan tinggi denpasar tanggal april ptd pdt., sedemikian rupa, sehingga amar ke dari putusan pengadilan tinggi tersebut dirubah menjadi berbunyi: menghukum, tergugat i pembanding. nang rendi untuk pergi. meninggal kan rumah almarhum nang, harta meninggal an,almarhum nang, rune tersebut dalam daftar terlampir,dari gugatan para penggugat tersebut kepada penggugat penggugat berbanding. untuk diwarisi bersama dengan. keturunan: long gudeg,, sebagai.ahliwaris.pengganti. dari saudara nang juhar ana anu: (enam:ribu'dua ratus tujuh puluh lima rupiah): sebagai ketua, d.h. lumbanradja,. sh, dan miskin kusumah armada, sh, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam.sidang terbuka pada hari rabu, tanggal juli oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh d.h. lumbanradja dan miskin kusumah armada, hakim hakim' anggota dan t.s. asiamijah sulaeman, sh, panitera pengganti: dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. putusan pengadilan tinggi denpasar ptd' pdt demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. pengadilan tinggi nusa tenggara denpasar, bersidang dengan. hakim: tunggal. mengadili perkara perkara perdata. dalam.tingkat bandingan' telah, menjatuhkan keputusan sebagai berikut. dalam perkara aa? nang berisi umur tahun, bertempat tinggal banjar lalangling gah, kecamatan selemadeg, kabupaten tabanan, pekerjaan tani: . mi. rendi.alias. wajan suarmithi,: umur kira kira .tahun, bertempat tinggal di. desa, surabaya,. kecamatan selemadeg,. kabupaten. tabanan, pekerjaan menjahit bana ena, tergugat tergugat pembanding. lawan ketut minder umur tahun, wajan render al. nang sebelum, umur tahun, tengah ramen al. nang senter, umur tahun, nyoman renger al. nang serta, umur tahun, sama sama bertempat tinggal! banjar lumbung pangereregan, desa angka, kecamatan selemadeg, kabupaten tabanan, pekerjaan tani, s d menyerahkan kuasa kepada penggugat penggugat berbanding. pengadilan tinggi tersebut telah membaca berkas surat suratdan memperhatikan uraian tentang hal yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri denpasar tabanan tanggal juli pdt yang diutusnya berbunyi sebagai berikut mengabaikan gugatan penggugat sepenuhnya. menyatakan hukum bahwa tergugat l1e. nang rendi telah menyalahi dramanya sebagai janda (tergugat 1e. nang rendi berstatus perempuan). menyatakan hukum bahwa penggugat penggugat adalah akhliwaris terdekat dari mathrm nang rune. menghukum tergugat te. nang, rendi untuk :pergi meninggalkan rumah, mathrm nang rune dan menghukum tergugat le: nang rendi.atau barang siapa yang diberi hak olehnya untuk menyerahkan harta meninggal mathrm nang rune yang jadi cidera,tersebut daftar terlampir dalam gugatan kepada penggugat penggugat. menghukum tergugat tergugat' membayar biaya 'perkara sebanyak rp. . seribu dua ratus.tujuh rupiah) . soon setosa membaca surat'pernyataan banding yang dibuat oleh: panitera: pengganti: pengadilan: negeri denpasar di: tabanan pada' tanggal agustus tai menimbang bahwa, pernyataan banding tersebut 'pada tgl. agustus telah diberitahukan kepada pihak pihak lawannya dengan'sesamanya menimbang bahwa tergugat pembanding, melalui kuasanya pada tanggal). oktober mengajukan, surat memori bandingnya dan telah diberitahukan) kepada para penggugat pada tanggal april. bagi palas sar use menimbang bahwa permintaan banding terhadap keputusan tersebut diajukan dalam tenggang dan menurut cara cara yang ditentukan oleh undang undang, maka oleh karenanya permohonan fil harus diterima menimbang bahwa. dalam memori, bandingnya. tergugat pembanding.) menyatakan bahwa disamping para penggugat tersebut masih: ada lagi akhliwaris lainnya dari nang rune yaitu anak dari pada nang gudeg yang bernama wajan badge alias nang selama, nyoman pater alias nang godam, made teater dan ketut jasa menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlukah ditanyakan pendapat dari pihak penggugat terhadap pendapat dari tergugat sebagairriana disebutkan dalam memori bandingnya tersebut menimbang bahwa lebih lanjut lagi juga perlu ditanyakan sikap dari para penggugat kalau memang ternyata bahwa ahli waris lainnya memang masih ada selain dari pada penggugat penggugat tersebut menimbang, bahwa apabila hal tersebut dibantah oleh. penggugat maka hendaknya diminta kepada kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran dari pada dalilnya masing masing baik dengan saksi saksi dan ataupun dengan alat alat bukti lainnya menimbang bahwa pemeriksaan seperti tersebut diatas dapat dilakukan oleh hakim pertama mengingat undang undang dan undang undang darurat tahun undang undang darurat tahun bg. aturan' peralihan' undang undang dasar menerima permohonan: banding dari tergugat pembanding :. sebelum menjatuhkan keputusan terakhir, memerintahkan kepada hakim pertama ialah: pengadilan: negeri: denpasar. di tabanan: (sekarang. pengadilan negeri tabanan) supaya memperlengkapi! pemeriksaan: dalam: perkara ini sebagai termaksud.diatas: ema memerintahkan supaya. untuk keperluan tersebut surat surat pemeriksaan serta turunan putusan sela dalam perkara ini disampaikan kepada ketua pengadilan negeri tabanan, dengan perintah agar surat surat tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai berita berita acaranya, dikirim kembali kepada pengadilan tinggi nusa tenggara denpasar menetapkan bahwa keputusan.tentang biaya yang timbul dalam perkara ini akan diambil bersamaan dengan keputusan terakhir dalam perkara ini demikianlah diputus pada hari. rebo tanggal oktober. oleh kami djoko sugianto,: sh: ketua. pengadilan tinggi.sh' panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut. putusan pengadilan tinggi denpasar, bersidang dengan hakim tunggal mengadili perkara perkara. perdata dalam. tingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya nang rendi umur tahun, bertempat tinggal banjar latangling gah, kecamatan selemadeg, kabupaten: tabanan, pekerjaan tani rendi alias wajan suarmithi: umur kira kira tahun, bertempat tinggal'di desa surabaya, kecamatan selemadeg, kabupaten tabanan, pekerjaan menjahit, para tergugat pembanding kotor minder umur tahun wajan rendah,alias nangsebelun umur,40tahun :. tengah remeh alias nang senter umur tahun . nyoman renger alias nang suara umur tahun "sama sama bertempat tinggal banjar lumbung pengereregan, desa angka, kecamatan selemadeg, kabupaten tabanan, pekerjaan tani, 2s d4 menyerahkan kuasa kepada . . oo. para penggugat berbanding naa pengadilan tinggi tersebut: oo. eta telah membaca berkas surat surat: perkara dan: semua surat suratan berhubungan dengan, perkara ini: siswa baths eeskdenusn bea gada tentang kejadian kejadian: . mengutip dan memperhatikan putusan sela. pengadilan tinggi nusa tenggara denpasar tertanggal oktober. ptd pdt. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menerima permohonan banding dari tergugat pembanding '. . sebelum menjatuhkan keputusan terakhir, memerintahkan kepada hakim pertama ialah pengadilan negeri denpasar tabanan sekarang pengadilan negeri tabanan) supaya. memperlengkapi pemeriksaan dalam perkara ini sebagai termaksud diatas: . soo otot engelntne, memerintahkan:supaya untuk :keperluan:tersebut:surat surat pemeriksaan serta turunan putusan sela dalam perkara ini disampaikan. kepada. ketua pengadilan negeri tabanan, dengan perintah agar surat surat tersebut setelah pemeriksaan. tambahan. selesai, disertai berita berita acaranya, dikirim kembali kepada pengadilan tinggi. nusa tenggara denpasar

jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk peran jian' menurut dan seterusnya bw, sedangkan jual beli tanah rumah sesuai dengan undang undang pokok agraria kuasai oleh hukum adat yang tidak mengenal bentuk jual beli dengan: hak membeli kembali: maka perjanjian penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah batal demi hukum. putusan.sugiarto sudharmadji, bertempat tinggal kampung sindangsana r.t. .r.w. batu ceper tangerang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: o.c. klinis, sh. dan kawan kawan dengan alamat jalan majapahit jakarta, pemohon kasasi dahulu penggugat pembanding: oo. km. melawan: sugianto jenaka alias oen tjoe jang, bertempat tinggal jalan kawi kelurahan guntur, kecamatan setiabudi jakarta se lahan, memohon kasasi dahulu tergugat berbanding, mahkamah agung tersebut: nan: bahwa penggugat asli berdasarkan. akte jual beli rumah telah membeli sebuah rumah dari tergugat asli, rumah mana tempat nya seperti diuraikan dalam gugatan p.i): secwbahwa berdasarkan: akte no,:$ :tanggal: september. ter gugat asli diberi kesempatan: untuk membeli kembali rumah: tersebut bahwa karena tergugat asli .tidak menggunakan haknya :sesuai dengan bukti tergugat asli harus mengosongkan rumah tersebut serta menyerahkan pada penggugat asli: naa bahwa tergugat asli ternyata tidak mempergunakan haknya serta tidak pula mau mengosongkan rumah tersebut, karena itu penggugat asli menuntut uang denda sesuai dengan perjanjian rp. (lima ratus ribu rupiah).per bulan: bahwa tindakan tergugat asli tersebut sangat merugikan penggugat asli, karena itu penggugat asli menuntut agar pengadilan negeri terlebih dahulu memberikan.putusan provisional) . den tenenesegsp matanya hem .bahwa untuk jaminan gugatan, mohon diletakkan.sita jaminan ter lebih dahulu terhadap hak milik tergugataslis . . oo. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut.diatas, penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri jakarta selatan.agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: . pen nan dalam provisi: asasi ala memerintahkan tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan bangunan. rumah, setempat dikenal dengan jalan kawi kelurahan guntur, kecamatan setia budi, d.k.l jaya,. wilayah jakarta selatan,: dengan .keharusan membayar uang paksa sebesar rp. , : (seratus ribu rupiah) setiap harinya, perintah tersebut dilanggar tergugat, dengan ke .tentang pengosongan ini dapat.dilaksanakan.dengan bantuan alat alat kekuasaan negara jika perlu: benua ana bag dalam pokok perkara: nan nga mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sitaanjaminan: menyatakan sebagai hukum perbuatan tergugat merupakan per buatan wanprestasi (lalai) sesuai dengan uraian tersebut diatas, menghukum tergugat: membayar : (enam juta menyatakan tergugat atau siapa yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan bangunan rumah setempat, dikenal dengan jalan kawi no:: kelurahan guntur, kecamatan: setiabudi, menawarkan kepada pihak lain bangunan rumah tersebut, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh tergugat (bukti bahwa dengan lewatnya waktu atau kesempatan yang diberikan oleh penggugat maka penggugat berhak untuk menempati atau menjual bangunan rumah tersebut dan pihak tergugat (penjual) harus mengosongkan bangunan rumah tersebut selambat lambat nya tanggal november berdasarkan akta perjanjian pengosongan (bukti . bahwa. akibat dari tidak dikosongkan dan diserahkan bangunan rumah tersebut atas, sudah merupakan bukti kelalaian (wan prestasi) pihak tergugat: .bahwa oleh karenanya penggugat berhak menuntut tergugat atas kelalaiannya untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang telah dijanjikan guna mengosongkan apa yang dijual belikan dan dihuni .nya secara tidak sah sejak selambat lambatnya tanggal note ber. sampai saat ini disertai uang denda seketika dan sekali lunas sesuai dengan akta jual beli rumah dan pemindahan hak atas tanah, adalah rp. (lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka tuntutan penggugat jika dihitung dari tanggal november sampai dengan tanggal november adalah bulan rp. rp. (enam juta rupiah) dan ini akan terus bertambah sampai rumah tersebut dikosongkan. atas dasar uraian tersebut di atas, maka penggugat sebagai pem beli bangunan rumah tersebut atas, serta untuk menghindari kerugian lebih besar lagi, penggugat berhak pula menuntut agar pengadilan berkenan menjatuhkan keputusan provisi terlebih dahulu yakni: agar tergugat. atau. siapapun saja. yang mendapat hak dari pada nya, diperintahkan untuk mengosongkan bangunan. rumah tinggal tersebut di.atas setempat dikenal! dengan jalan kawi ke cbesar rp, (seratus ribu rupiah) untuk tiap tiap hari lalai. bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti yang sah dan tidak.dapat dibantah kebenarannya serta ada kekhawatiran. tergugat akan me menyingkirkan. harta kekayaannya, maka. untuk. menjamin gugatan ini, dapat kiranya diletakkan sitaan jaminan atas harta kekayaan tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak. hah bahwa" gugatan'ini (didasarkan atas bukti bukti yang sah menurut hukum, makadapat kiranya pengadilan negeri jakarta selatan me nyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding'atau kasasi: dae aan maka: atas: dasar uraian:tersebut di atas, kiranya pengadilan menjauh kan putusan sebagai berikut: ana parah dalam provisi naa memerintahkan tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada nya untuk mengosongkan bangunan rumah, setempat dikenal dengan jalan kawi no: kel besar. rp: (seratus ribu rupiah) setiap hatinya'perintah ter sebut dilanggar: tergugat, dengan ketentuan pengosongan'ini dapat di laksanakan dengan bantuan alat alat kekuasaan negara'jika perlu: dalam pokok perkara . oo. insan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. cc. .menyatakan.sah dan berharga sitaan jaminan. . des menyatakan sebagai hukum perbuatan. tergugat.merupakan per buatan wanprestasi (lalai) sesuai.dengan uraian tersebut atas. menghukum tergugat, membayar .. (enam juta rupiah). loe pesanan paten nana menyatakan tergugat atau siapa yang mendapat hak dari.padanya . untuk mengosongkan bangunan, rumah.setempat, dikenal dengan jalan kawi , kelurahan guntur, kecamatan setiabudi, dki . jaya, wilayah jakarta selatan, dengan keharusan membayar uang paksa sebesar, rp. (seratus ribu rupiah). setiap hari pe . tinta. tersebut dilanggar .oleh.tergugat pada penggugat,.dengan segera dan dengan ketentuan pengosongan ini dapat dilaksanakan dengan bantuan alat alat.kekuasaan negarajika perlu. . menghukum tergugat untuk membayar.biaya perkara. menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau pun ada bantahan, banding atau kasasi. tee dst . menimbang, bahwa pihak. tergugat: telah mengajukan jawaban ter tanggal september yang antara lain sebagai berikut jawaban dan gugatan rekonpensi bahwa: apa" yang: didalilkan. oleh penggugat: konvensi tergugat rekoripensi: dalam gugatannya tertanggal agustus semua :nya tidak benar: dag tata besar memang bep nik ata bahwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut bahwa. sebelum tergugat: konvensi penggugat: rekonpensi meng adakan hubungan yang menjadi dasar: perkara ini, tergugat. kon pensi penggugat rekonpensi telah menjadi pedagang dan berfoto jalan kawi rt. kelurahan guntur jakarta se pahasdatan sie senen mela bata bahwa. kira kira: antara: tahun dan seorang yang manga kussalesman. dari produksi abc cv. food industrial corp, datang sfitoko:tergugat.konvensi penggugat.rekonpensi menawarkan.hasil produksi perusahaan abc, yang berupa: kecap, sirop dan lain lain: soleh karena tergugat: konvensi penggugat rekonpensi: belum me mengenal kuantitas: dari: hasil produksi tersebut:dan belum mengeja hui apakah ada tidaknya peminat konsumen hasil produksi verse but, maka tergugat konvensi penggugat rekonpensi menolak untuk membeli barang barang tersebut: tetapi kemudian orang tersebut menitipkan beberapa dus kecap merk abc untuk dibuatkan oleh tergugat konvensi penggugat re konvensi, dan'jika telah laku baru dibayar, dengan tawaran verse but tergugat konvensi penggugat rekonpensi sedia menerima. ternyata makin lama produksi perusahaan abc cv. food indus trial corp. makin banyak peminatnya, maka oleh karena itu hasil produksi perusahaan abc yang dititipkan istilah dalam pedagang jakarta disebut consignatie oleh penggugat konvensi tergugat fekonpensi makin lama makin banyak. bahwa oleh karena tergugat konvensi penggugat tekonpensi dapat banyak penjualan hasil produksi abc' maka dari perusahaan ss abc melalui karyawannya tersebut menawarkan kepada tergugat konvensi penggugat rekonpensi, untuk bersedia menjadi penyalur hasil produksi abc, dan tawaran tersebut oleh tergugat konvensi paha penggugat rekonpensi dapat diterima. bahwa syarat syarat untuk itu' yang telah disepakati oleh pihak abc penggugat konvensi tergugat' rekonpensi dan tergugat kon. "pensi penggugat rekonpensi ialah'sebagai berikut jika hasil produksi telah tergugat konvensi penggugat rekonpensi (diterima maka tergugat konvensi penggugat rekonpensi supaya membuka.check atau:giro'mundur: sampai: bulang bahwa sejak tahun: menjadi penyakit barang barang hasil pro .diksi. abc, dan.dalam waktu atau' hari:sekali dari perusahaan abc datang mengirim barang,. tiap pengiriman: barang berharga sekitar rp. sampai dengan rp:: : . bahwa untuk menjamin pembayaran barang barang tersebut terigu juga konvensi penggugat.rekonpensi membuka check atau giro mun s.tidur2sjd bulan. aah bahwa barang tersebut tergugat konvensi penggugat rekonpensi di pasarkan:ke toko pengecer daerah daerah: cibinong, ditangkap, is citadel,. depok luar.kota cianjur daerah sekitar bogor, bahwa. barang barang tersebut: oleh:toko. perimeter juga:dibayar se seutelahdaku dijual:. dosa engan sunan wan usa bahwa oleh karena itu banyak. modal tergugat konvensi penggugat .& tekonpensi yang telah:tertanam: di toko toko pengecer tersebut @tas, yang hingga sekarang: tagihan tergugat: konvensi penggugat rekonpensi kepada toko toko pengecer: tersebut. meliputi: rp. . . (dua puluh limata:rupiah)s soda bahwa hal ini. terjadi .oleh karena jika sampai waktunya tergugat konvensi penggugat rekonpensi memenuhi dana check giro yang te .dah tergugat konvensi penggugat rekonpensi serahkan: kepada penggugat konvensi tergugat rekonpensi, tergugat" konvensi harus menyediakan. uang untuk. memenuhi dana. pada check giro:yang te salah diserahkan itu,walaupun sebenarnya. tergugat konvensi peng urat .rekonpensi belum menerima pembayaran sepenuhnya dari toko toko pengecer tersebut di atas: tamah cek goda aah bahwa dalam bulan juni juli karena menjelang:bulan puasa dan idul fitri.maka tergugat:konvensi penggugat:rekonpensi ba nyak sekalimenerima pesanan pesanan barang barang tersebut dari toko pengecer. tersebut, maka. pengiriman: barang hasil produksi abc.makin sering dan jumlahnya makin banyak, jadi kira kira hari sekali ada.pengiriman barang dari abc. cewe bahwa secara tiba tiba dalam bulan agustus dari perusahaan abc (penggugat konvensi tergugat rekonpensi) menegur: tergugat konvensi penggugat rekonpensi. karena banyak. .check. dan giro mundur yang. diterima dari. tergugat. konvensi penggugat rekan .pensi, dan. meminta agar.tergugat.konvensi penggugat rekonpensi segera.memenuhi dana.check dan girotersebut: ios co0 ot: dengan adanya teguran tersebut "tergugat konvensi penggugat rekonpensi merasa keberatan, akan tetapi "penggugat konvensi s5s38 tergugat rekonpensi tidak mau' mengerti atas: keberatan' terigu gat konvensi penggugat mekongensis bahwa pada sekitar: akhir bulan juli sampai: permulaan bulan agustus: dengan tiba tiba perusahaan' abc (penggugat kon spesi tergugat: rekonpensi): dengan 'secara 'tiba tiba' menghentikan pengiriman barang kepada tergugat konvensi penggugat' rekan pensi tan nee kana pera bunga bahwa pada tanggal' agustus tergugat konvensi pengguna gat rekonpensi membuat surat pernyataan yang legalisasi oleh notaris: dr. h.e: gawang sh., notaris di jakarta (bukti yang isinya menjamin semua check dan giro yang telah tergugat konvensi: penggugat rekonpensi keluarkan: dan jika ternyata penggugat: konvensi tergugat rekonpensi tidak mengirim ba serang, maka tergugat konvensi penggugat' rekonpensi akan me naik semua check danger tersebut: bahwa pada bulan september' tergugat konvensi penggugat "#srekonpensi didatangi oleh: orang yang mengaku bernama swi #'tanto manager perusahaan abc disertai oleh (dua) orang yang masing masing bernama daro'dan' topik keduanya sebagai #anggota tni: ad, .yang menanyakan: masalah "hutang! tergugat #konvensi penggugat" rekonpensi" yang "jumlahnya" sesuai' dengan nilai check "dan: giro yang tergugat konvensi penggugat rekan pensi serahkan kepada perusahaan: abc dan menyatakan kecap dan sirop abc dapat dikirim kembali jika tergugat konvensi penggugat rekonpensi telah melunasi hutangnya. pada waktu 'itu tergugat: konvensi penggugat rekonpensi kata kan kepada wiranto bahwa tergugat konvensi penggugat re 'konvensi tidak dapat' membayar' sekaligus, kecuali' cara satu per satu check dan giro yang telah tergugat konvensi penggugat re konvensi serahkan dipenuhi'dananya, dan perusahaan abc tetap mengirim hasil produksinya: penjara ans png ana aan bahwa lebih kurang satu minggu: setelah itu, wiranto bersama (dua) orang: tersebut di: atas'datang lagi di rumah toko ter (gugat konvensi penggugat: rekonpensi' maksudnya untuk me ssfnagih' hutang tergugat: konvensi penggugat' rekonpensi kepada perusahaan abc, (penggugat konvensi tergugat rekonpensi), dan mengatakan jika tidak dapat membayar hutang tergugat konten si penggugat rekonpensi akan ditahan skor atau garnisun: uses oleh: karena: takut ditahan maka tergugat" konvensi pengguna gat rekonpensi katakan bahwa hutang tergugat kompetisi pengguna 'gat rekonpensi.akan dibayar jika rumah tergugat konvensi pen umat rekonpensi.telah laku dijual: kanal .atas jawaban .tersebut wiranto: menanyakan :surat surat rumah susulan. tanah milik tergugat konvensi penggugat rekonpensi ada h tergugat konvensi penggugat:rekonpensi.jawab bahwa surat surat rumah:dan tanah:ada bank duta: ekonomi karena telah'djadi sekan: jaminan hutang: tergugat: konvensi penggugat :rekonpensi pada' abc.sebesar. rp:: (delapanjuta rupiah):: tas . ' bahwa karena adanya: teror. mental dari penggugat: konvensi #seotergugat. rekonpensi.yaitu. menyuruh karyawannya. yang: selalu didampingi oleh. dua orang dari anggota abri danmenakut nakuti jika. tergugat konvensi penggugat rekonpensi tidak dapat. menu nasi hutangnya akan ditahan skor garnisun, maka tergugat . men turut, apa kemauan dari penggugat konvensi tergugat report suspensi melalui switantos so set ana see besar bahwa pada tanggal september penggugat:konvensi ter gugat. rekonpensi :disuruh oleh penggugatkonpensi tergugat re .konvensi :melalui: wiranto'datang ke. notaris: like tergali sh: bahwa oleh karena:itu:pada:tanggal september: tergugat konvensi penggugat:. rekonpensi datang di kantor: notaris ter sebut dan sanasbertemu. dengan penggugat konvensi tergugat das recompenses (aa essen bahwa:rupanya.segala sesuatunya'telah'diatur oleh penggugat kon: pensiftergugat rekonpensi) termasuk: mengenai' surat surat rumah sess0 dan tanah milik tergugat konvensi penggugat" rekoripensi yang ada di. bank duta" ekonomi,:tanpa' sepengetahuan tergugat kon ssd pensi penggugat:rekonpensi:suratsurat tersebut:telahsada'di no seo stars tersebut onta ama bahwa kemudian dihadapan notaris:tersebut tergugat konvensi #:penggugat:rekonpensi disuruh: menandatangani :(tiga) surat per janjikan yang masing masing'dituangkan dalam akte akte notaris: ode nor tanggal: septerriber: perihal jual:beli:rumah dan sspemindahanhak atas tanahtbukti aga dawn tertanggal september perihal perjanjian peng muubahwa sebagai pedagang penggugat rekonpensi tidak akan berhak jika telah kehilangan kepercayaan dari para penjual maupun para. pembeli, dan hal itu jelas telah merugikan penggugat.rekan ne. bahwa kerugian penggugat rekonpensi derita akibat: dari. terigu: .2at.reopens itu, penggugat nilai sebesar. rp. , (lima bahwa dengan tindakan: tergugat.rekonpensi. yang dengan tidak mengirimkan. hasil produknya kepada. penggugat rekonpensi, ma #ska penggugat rekonpensi.tidak dapat, menarik tagihan dari toko toko pengecer .yang menjadi. langganan. pembeli dari penggugat srekonpensi, karena biasanya. mereka.baru membayar: hutangnya .setelah ada barang. baru yang penggugat rekonpensi serahkan lagi, yang seluruh tagihan itu rp. .ditambah. rp. tan dengan perincian sebagai berikut:. . utusan bahwa rp. berasal. dari barang barang. yang. belum penggugat rekonpensi bayar: kepada' tergugat rekonpensi, dan rp:. yang berasal dari barang barang hasil produksi penggugat konvensi tergugat rekonpensi yang telah penggugat alah rekonperisi ar' seluruhnya dari produsen: " babel usus dengan alasan alasan tersebut maka perbuatan penggugat rekan pensi tergugat rekonpensi dapat dinyatakan sebagai perbuatan mela wamhukum:: bee dana san pas uea karena tergugat tekonpensi telah melakukan" perbuatan melawan hukum dan telah. merugikan penggugat rekonpensi, maka penggugat 'rekonpensi memohon kepada yang terhormat ketua hakim majelis, agar supaya meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik terigu 'gat rekonpensi penggugat konvensi cv. central food industrial corp., baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak guna men main gugatan konvensi hui: maka' dengan alasan alasan tersebut atas penggugat reopen 'si memohon agar supaya pengadilan negeri jakarta selatan menjalan kan putusan dalam rekonpensi sebagai berikut: | . mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi tergugat kompetisi menyatakan tergugat rekonpensi penggugat konvensi telah me lakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat rekonpensi pen gugat konvensi untuk membayar ganti rugi" kepada penggugat rekonpensi tergugat kon pensi sebesar rp. ditambah rp. , swiss rp: (tujuh puluh lima juta rupiah) os menghukum tergugat rekonpensi penggugat konvensi membayar biaya perkara ini: powo anand menimbang, bahwa pihak pihak telah mengajukan replika. dalam konvensi dan jawaban dalam rekonpensi tertanggal september publik dalam konvensi dan replika dalam rekonpensi tertanggal okto ber dan diteruskan kesimpulan dari pihak pihak tertanggal30 ok :tower. yang isi.lengkapnya dapat:dilihat terlampir sus menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat telah mengajukan buk surat pernyataan yang dibuat di notaris dr. h:e. gawang sh: ter murs tanggal agustus: yang ditanda: tangani css oleh sugianto gunakan (bukti aman akta jual beli rumah dan pemindahan hak atas tanah 5l,ter tanggal september. yang dibuat di notaris like tuk digali sh. (bukti maa 13x akta perjanjian pengosongan tanggal september: wang dibuat notaris like tergali sh. (bukti belu akta perjanjian tanggal. september yang dibuat notaris like tergali sh. bukti: food saneeeas dami daftar. giro cheese yang ditolak.tanggal. september. (buk tit ). yangaslinya ada pada penggugat: daftar giro cheese yang: ditolak. serta' faktur faktur tertanggal september (bukti' yangaslinya: ada penggugat: daftar. giro cheese ditolak yang aslinya" pada penggugat menimbang, bahwa pihak tergugat mengajukan saksi yang dibawah sumpah mengaku bernama? nio bon tek dan telah memberikan ket tangan keterangan lengkapnya terlampir dalam berita acara ini? menimbang, bahwa pihak penggugat telah pula mengajukan bukti 'bukti yan antara'lain berupa: lisalra ana bia sin akta jual beli rumah dan pemindahan hak atas tanah yang dibuat sardi hadapan notaris like' tergali sh: (bukti p1) no: akta perjarjiari pengosongan no: tanggal september se!yang dibuat di hadapan notaris like il: tergali sh. (bukti akta perjanjian no: tanggal september yang'dibuat'di hadapan notaris like tukgati sh. (bukti p3) naa is! menimbang, bahwa'pihak penggugat tidak mengajukan saksi: menimbang, bahwa hal hal lain 'untuk lengkapnya dapat dilihat .dalam 'beritaracara sidang berkata'ini, karena tidak dapat didamaikan dan mohon keputusan mak akan dipertimbangkan sebagai 'di bawah tentang pertimbangan hukum sang benda menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat. adalah dalam kompeni ata d0. menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bahwa: tergugat telah melakukan wanprestasi karenanya menuntut tergugat atau siapa saja yang: mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan bangunan ramah yang dikenal dengan jalan kawi no: kelurahan guntur, ke #catatan setiabudi,: jakarta selatan atas "jual beli yang telah dilakukan dan menuntut ganti rugi sebesar rp. atas'kelalaian peng asongan.tersebut, ate dar asi angan peranan menuai menimbang, bahwa tergugat telah menyangkal'atas dalil yang di ajukan penggugat dan mengemukakan bahwa hubungan penggugat de cairan' tergugat adalah hubungan hutang piutang digaris tergugat adalah sebagai pedagang dan mempunyai toko jalan kawi no: kelurahan guntur jakarta selatan, yang telah menjual barang:barang hasil produk penggugat berupa kecap, sirop'dan lain lain dengan merk abc, mes! bahwa "jumlah hutang tergugat kepada penggugat adalah sebesar rp. ditambah pengeluaran uang untuk mengambil surat ururatotanah 'dansirumah' tersebut 'dari bank" duta ekonomi sebesar menimbang, bahwa: oleh.karena telah disangkal tergugat maka .penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya: menimbang, bahwa untuk itu penggugat. telah. mengajukan bukti rupa sampai.dengan see otot ats naa menimbang, bahwa.berdasarkan. bukti tergugat.ternyata bahwa pada tanggal september .telah terjadi jual beli rumah :dan pemindahan hak atas. tanah: antara: penggugat: dengan tergugat, dimana tergugat: telah menjual. dan memindahkan. serta menyerahkan 'kepada penggugat sebagai pembeli sebuah bangunan rumah tinggal yang didirikan di atas sebidang tanah semua luasnya terletak jalan: kawi no: kelurahan guntur. kecamatan setiabudi jakarta selatan, dengan harga ro. , : juakbeli: rumah: dan pemain dahan: hak atas:tanah:tersebut dibuat. dihadapan notaris like le. tuk #galai sh no: tertanggal september lues alur menimbang, bahwa pada. waktu yang: sama .dengan' pembuatan akta jual beli rumah dan pemindahan hak atas tanah yakni tanggal jian pengosongan sebagai pelaksanaan akta jual beli'rumah dan pemain dahan hak atas tanah no: dimana tergugat wajib untuk mendorong kan bangunan rumah tinggal dengan segala turunannya kepada pengguna menimbang, bahwa selanjutnya dengan waktu yang sama dengan pembuatan kedua akta tersebut yaitu akta s1, dan akta yakni pada tanggal september di'hadapan notaris yang sama telah dibuat suatu perjanjian dengan akta dimana dalam waktu hari terhitung mulai tanggal september' selambat lambatnya tinggal november , tergugat diberi 'hak ntuk membeli kem bali bangunan rumah tinggal tersebut berikut segala hak atas bangun 'an'didirikan dengan harga rp: (baik p:3y banana au menimbang, bahwa dalan dan s''dati'akta no: (bukti ditentukan bahwa apabila' tergugat dalam waktu se lambat lambatnya tanggal november tidak menyatakan untuk membeli kembali atau tidak memberitakan akan membeli kembali maka tergugat diberi hak: (isa) bulan setelah tanggal november' 'untuk menawarkan kepada pihak lain, dan apabila selambat:lambatnya tanggal pebruari tergugat belum mendapat pembelinya maka penggugat bebas suntuk "menawarkan kepada siapapun dengan harga yang dikehendaki pihak kedua (tergugat), menimbang, bahwa akta mana ternyata isinya diakui dan dibenarkan tergugat yang menganggap adanya jual beli dengan hak membeli kembali itu adalah suatu hutangpiutang dengan jaminan, menimbang, bahwa oleh karena ketiga akta tersebut dibuat pada waktu bersamaan sedangkan isinya berlainan dan tidak dibantah peng gugat tentang terjadinya" akta" tersebut:karena hubungan dagang antara penggugat dengan tergugat yang pelunasan atas.barang barang tersebut .masih belum dapat dipenuhi tergugat seluruhnya, dengan: demikian majelis berkesimpulan: bahwa: hubungan. hukum 'antara, penggugat: de ngan tergugat adalah suatu bentuk hutang piutang dengan jaminan, bu kanlahjuak beli rumah santana) . indah ingat berikut segala hak atas bangunan didirikan tidaklah ber. alasan dikabulkan karena penggugat bukan pemilik atas rumah dan ta "hah tersebut! oleh karena maria gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya: is5 dik: jaya, wilayah jakarta selatan, dengan keharusan membayar yang paksa 'sebesar rp. (seratus ribu rupiah) setiap hari perintah tersebut dilanggar oleh tergugat pada penggugat, dengan des segera dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara: menyatakan keputusan:ini dapat dijalankan lebih dahulu.walaupun cada bantahan, banding atau kasasi: (oo bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut, tergugat asli te lah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai ber bahwa karena tergugat'asli selalu mendapat ancaman dari pengguna gat asli untuk mengosongkan rumah tersebut, sehingga terjadi percik conan sehingga menjadi tontonan bagi orang banyak, akibatnya banyak langganan tergugat asli yang lari: bahwa samping itu penggugat asli telah menghentikan saja pengiriman barang pada tergugat asli sehingga tergugat asli tidak bisa memenuhi pesanan langganan, sehingga tergugat asli juga tidak dapat menerima uang tunggakan dari langganan: men ama es bahwasakibat tindakan penggugat'asli, tergugat: asli mengalami ke bagian seperti yang diperinci dalam gugatan yang jumlahnya rp. rp: , walau bahwa untuk jaminan gugatan mohon diletakkan sita jaminan ter lebih dahulu terhadap miliknya penggugat asljakarta selatan agar meja tuhan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi tergugat: konvensi seluruhnya) tag menyatakan tergugat rekonpensi penggugat konvensi telah mela bukan perbuatan melawan hukum,. benda . menghukum tergugat.rekonpensi penggugat. konvensi untuk mem s3. bayar. ganti rugi kepada penggugat .rekonpensi tergugat konvensi sebesar. rp. .' , . ditambah rp. rp. (tujuh puluh lima juta rupiah): menghukum tergugat rekonpensi penggugat konvensi. membayar biaya perkara.ini:. . . ban nan bata s bahwa gugatan tersebut: telah ditolak oleh pengadilan negeri ja karta selatan,: yaitu dengan: putusannya tanggal november psi menimbang, bahwa 'oleh. karena penggugat berada: pihak.yang kalah maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya. dalam (kompi nsi :. save baal menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat .rekan pensi adalah sebagaimana. diuraikan data s,. av. menimbang, bahwa apa,yang. telah. dipertimbangkan dalam. bagian konvensi haruslah dianggap termasuk: dan.merupakan. bagian. rekan menimbang, bahwa. penggugat rekonpensi. menuntut tergugat zekonpensi: agar membayar: sejumlah uang rp. , : sebagai kerugian yang diderita penggugat. rekonpensi: sebagai.akibat tindakan tergugat rekonpensi yang.membawa oknum, tni ad ke rumah :peng 'gugat" rekonpensi untuk mengusir penggugat. rekonpensi. sekeluarga agar segera meninggalkan rumah tersebut, .sehingga: penggugat .rekan pensi kehilangan kepercayaan dari para penjual. maupun.pembeli:. sda menimbang,.bahwa.tuntutan penggugat rekonpensi. mana adalah 'tidak:berdasarkan hukum.oleh karenanya haruslah ditolak: .io ex menimbang,,. bahwa. oleh. karena .penggugat.rekonpensi. berada pihak, yang: kalah. maka. biaya: perkara. patut dibebankan kepadanya: 0ss" memperhatikan: dari. undang undang yang bersangkut hanan sta kata meng adil aa, dalam kompeni: d. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dalam rekonpensi.:' senbei bel sunatan unnes ata menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk:seluruhnya. :. dalan'konvensi dari rekonpensi eps menghukum penggugat konvensi dan' penggugat rekonpensi'untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar rp. (duapuluh'ribu seratus lima puluh rupiah): aeea setelan ore demikianlah.diputuskan, jakarta pada hari: selasa, tanggal november. .dan, pada.hari.itu juga diucapkan muka umum. oleh .kami l,j, ferdinand. sh,, hakim ketua majelis.dan ny. tarumi pang .pabean. sh, dan ny. sarana, sihombing, sh, sebagai hakim hakim ang .z0ta majelis, dengan dihadiri.oleh kuasa penggugat dan tergugat.sendiri dibantu oleh panitera pengganti ny. tumpah. ooo sort pdt. pn.j.s.: putusan.mei pdt dki: . bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal juli kemudian terhadapnya oleh penggugat pem .akte pemohon kasasi kas pdt yang dibuat.oleh panitera pengadilan negeri jakarta selatan, permohonan mana kemudian disusul.oleh me berbanding yang pada tanggal september telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat pembanding! diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepang terapan pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal september menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan di putus'pada:":undang yang lama (undang undang tahun y9s satu satin merasa mri sangat dalah menimbang, bahwa permohonan kasasi guo beserta'alasan alasan nya yang:telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama dia b'kasasi tersebut for'ialah: bahwa pengadilan tinggi salah menerapkan hukum karena hanya menguatkan putusan pengadilan negeri tanpa memberikan perti tangan sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini sangat merugi kan pemohon kasasi: gnebgl pei nah beta ata bahwa pengadilan negeri salah mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon kasasi dengar memohon 'kasasi sebab hubungan hukumnya adalah jual beli dengan hak membeli kem bah tapi yang dipertimbangkan tentang hutangpiutangi bahwa pengadilan negeri salah menerapkan hukum karena demo hon kasasi tidak ada mempunyai hubungan dengan c.v. food industrial corp., sedangkan tergugat mengakui bahwa dia ber hutang kepada c.v. food industrial corp., karena itu jual beli dengan hak membeli kembali antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dihubungkan dengan hutang piutang tersebut: bahwa pengadilan negeri salah menerapkan hukum karena ber pasarkan bukti telah terbukti adanya hubungan jual beli dengan hak membeli kembali dan ternyata tergugat tidak mempergunakan haknya serta tidak pula mau menyerahkan rumah tersebut karena itu jelaslah tergugat telah ingkarjanji: menimbang mengenai keberatan keberatan. dan . bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facts sudah tepat, mengenai keberatan ad. bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena putus judex facts sudah tepat apalag.hukum:. bahwa jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut. dan seterusnya kitab undang undang hukum perdata. bw.), sedangkan jual beli. tanah rumah. sesuai. dengan undang undang pokok agraria dikuasai oleh hukum adat, dan ber pasarkan yurisprudensi, hukum adat tidak mengenal bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, oleh karena itu perjanjian antara peng gugat dan tergugat seperti yang tercantum dalam surat bukti p.i, dan semuanya dengan tanggal yang sama) adalah batal demi hukum, menimbang, bahwa berdasarkan apa.yang diajukan. oleh. pemohon kasasi sugiarto sudharmadji tersebut harus ditolak: . .' memperhatikan. fasal fasal. dari. undang undang .tahun undang undang tahun dari undang undang tahun yang bersangkutan: mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: sugiarto sudharmadji tersebut: . menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam ting kat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (dua puluh ribu ru pisah): mania peak ata bana demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari: selasa, tanggal april dengan prof. miskin kusumah armada, sh. ketua muda yang ditunjuk .oleh ketua mah kalah agung sebagai ketua sidang, bustomi, sh. dan menawan, sh. sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang ter buka pada hari: mis, tanggal mei1987 oleh ketua sidang ter sebut, dengan dihadiri oleh bustomi, sh. dan. menawan, sh. hakim hakim anggota dan nasrul, sh. panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. no, pdt p.t dki . pengadilan tinggi jakarta, mengadili perkara perkara perdata :da lam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut (bawah ini dalam perkara antara: (oh gadantuuih dala sugiarto sudharmadji,' beralamat: kampung sindangsana rt. rw. batu ceper tangerang, dalam hal'ini diwakili oleh kuasa .nya: rusdi terima, sh: advokat pengacara, berkantor jalan gajah mada jakarta pusat, selanjutnya disebut: pembanding, sugianto. dharmadji alias oen tjoe yang, beralamat jalan kawi kelurahan guntur, kecamatan setiabudi dki jaya wilayah jakarta selatan, selanjutnya disebut: berbanding, dahulu tergugat: pengadilan tinggi tersebut, setelah membaca surat surat perkara yang bersangkutan: tentang duduknya perkara: memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara, seperti tertera dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan tanggal november pdt pn. js. dalam perkara antara kedua belah pihak yang kamarnya berbunyi se bagai berikut: dalam konvensi: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya: dalam rekonpensi: menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya: dalam konvensi dan rekonpensi: menghukum penggugat konvensi dan penggugat rekonpensi un hyuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar jas rp: duapuluh ribu seratus limapuluh rupiah) haa menimbang, bahwa menurut akta permohonan banding yang di buat 'oleh ny. ninik harafiah, panitera pengganti pada pena dilan negeri jakarta selatan tanggal desember penggugat. melalui kuasanya telah menyatakan naik banding terhadap putusan. tersebut diatas, permohonan banding mana pada tanggal maret telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak.lawannya,. memperhatikan memori banding. yang:diajukan oleh pembanding dahulu penggugat.dan.kontra. memori banding yang diajukan: oleh. ter banding dahulu tergugat: jan busi swangsetans maa tentang'hukumnya: '. menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta. memenuhi syarat syarat lain me turut undang undang, maka permohonan banding tersebut dapat di terima, menimbang, bahwa setelah meneliti putusan guo, maka menurut pengadilan tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum, maka perti tangan pertimbangan hakim pertama oleh pengadilan tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri, maka oleh karenanya putusan pengadilan negeri jakarta selatan yang dibanding tersebut haruslah dikuatkan, menimbang, bahwa alasan alasan banding yang diutarakan oleh kedua belah pihak baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori bandingnya hanyalah mengulangi hal hal yang telah diutarakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama, sehingga tidak dengan dung hak hal baru yang patut dipertimbangkan lagi, melainkan telah di pertimbangkan oleh hakim pertama secara tepat dan amar, menimbang, bahwa oleh karena gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonpensi ditolak maka sudah sepatutnya kedua belah pihak yang berperkara akan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam peradilan tingkat banding sama besarnya, mengingat dari undang undang yang bersangkutan, mengadili menerima permohonan banding dari kuasa pembanding dahulu penggugat tersebut, menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta. selatan,tanggal november: no, pdt pn: is. yang dibanding itu baik dalam konvensi maupun mekongensis menghukum pembanding dahulu penggugat dan berbanding da hulu tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding masing masing, separuh, biaya mana ditaksir sebesar rp. (delapanriburupiah): demikianlah diputuskan pada hari um? a't, tanggal oleh kami: foton suprapto, s:h. hakim anggota pengadilan tinggi jakarta yang ditunjuk oleh ketua' pengadilan tinggi jakarta dengan penetapannya tertanggal mei pen pdt pt. dki. sebagai hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dia diri oleh: burhanuddin musikal. sana sasa pd1 g t9baptis. seks demi keadilan berdasarkan ketuhanan . pengadilan: negeri jakarta: selatan, yatim'memeriksa'dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan pu tuan dalam perkara antara pangan date akan sugiarto sudharmadji, bertempat tinggal kampung sindang: sana, ri. rw. batu ceper tangerang, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor advokat pengacara rusdi terima sh, alamat duta merlin lantai alan gajah mada jakarta pusat, selaku kuasa (terlampir) dengan ini dan selanjutnya disebut: penggugat, enam tao ulas sugianto. jenaka 'alias oen tjoe jang,'alamat:di jalan kawi kelurahan guntur, kecamatan setiabudi dki jaya wilayah jakarta selatan: selanjutnya disebut: tergugat pengadilan negeri jakarta selatan tersebut, aah telah membaca:surat gugatan'sertasurat:surat bukti yang:bersaing :: telah mendengar keterangan:para pihak yang bersangkutan, tentang duduknya perkara maia menimbang, bahwa penggugat dengan surat 'gugatannya tertanggal agustus yang didaftarkan di' kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal agustus' dibawah register pdt pnas. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut bahwa berdasarkan atas akta jual beli rumah dan pemindahan hak atas tanah, hadapan notaris like tergali sh, 'peng gugat telah membeli dari tergugat atas (satu) bilah rum stem pat dikenal dengan jalan kawi kelurahan guntur, kaca matan setiabudi, dki jaya wilayah jakarta selatan dan telah di bahwa berdasarkan 'ikta tanggal september pihak tergugat (penjual) diberi kesempatan untuk membeli kembali atau

putusan nomor php.dpr dprdiradaruhartono, s.h., riyadi andi, s.h., herryzal, s.h., sugeng ilyas,o opiran berhologram dprd copy dari milik panwascam kab kota yang dibacakan ketua pps kelurahan pesamaaneea redaman tapesasem peak zulfahmi harahap, sh. mh. zulfahmi harahap, sh. seperesmea enesaasar jremsanaarah peetmewasrse bee erpamasa fasonsawan ot) uje jasonsataan tgpesuntons sem asunnunsrs ema jpepeagar uns yan arms almaty eosraamawi #atau umansumer rememamassaa oframetmasarssas remesarsranai taj drumesacsgama tejommesra pejomrmuras pan pan pay rincian copy dari milik saksi pks yang dirikan pada hari pleno dan dibacakan ketua pps tanpa buka plant jpatramenetnesera avi peraramanaresarar jean ema zulfahmi harahap, sh. mh. zulfahmi harahap, sh. mahkamah konstitusi jetusemata (erfietesemaaa bepamaasa jee jasossetsan jerjasansatmwan tjasautuc sewa || jessunaesewa pemanvamuss demanyamuse yumansunast (ajaran lohmat hid, sos. rahmat hid, sos. murid, ag. mm. ko" murid, ag. mm. dra. kupu fauna dra. kupu faunang:ng:erbunyiengan kejadian pelanggaran pelanggaran tersebut diatas, demi hukum kami mohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk membatalkan hasil pengisian rincian perolehan suara sah model yang diisi pada hari ketiga dan dibacakan oleh ketua pps kelurahan bambu apus pada rapat pleno tersebut.( ) nasional mansyur, se. s.d mm. p4, zulfahmi harahap, . sh. mh. atrofi setiawan, pd. khan nufus, ( ) se. si. usman suman rahmat hid, sos. nur hid, ag. mm. f2 dra. kupu fauzkejadian pada tps pada saat rapat pleno pembacaan rincian hasil perhitungan perolehan suara pps kelurahan bambu apus, pada pembacaan rincian dari tps terjadi interupsi atau keberatan saksi dari saksi partai pan sdr. yudi, karena rincian perhitungan perolehan suara model dprd kab kota untuk partai pan yang dimilikinya berbeda dengan model berhologram yang dibacakan oleh ketua tps pada pleno pps bambu apus dan dengan yang dimiliki oleh saksi partai lain. yang menjadi keberatan saksi adalah bahwa perolehan suara atas caleg nomor partai pan bukan suara melainkan suara berdasarkan model yang dimilikinya. untuk itu dilakukan pembukaan model plant untuk mencocokkan perbedaan tersebut, berhologram, yang dibaca ketua plant yang dibuka tps nak ear | zulfahmi harahap, sh. zulfahmi harahap, sh. sal apa | perdana hei, sh (ra tik hid lo asri setiawan asri setiawan pen haa sak mar ar paok inap era rahmat hid rahmat hid .3os. murid ag. mm. murid sa. mm. dra pupufauia dra kupu fauna jumlah (jumlah sebagai pembanding bersama ini kami tampilkan copy rincian dari pks dan panwascacopy dari milik panwascam pks jpetammananasorr patt ameretmasona pavasursem aavasusem pama sewa ramaagamap cjasensea an) pemasar yaonanaitue yuk pementasan) peran saman joemansumam (ramamesat sos jan (an ramatmagyar8 sas same jejomammaa sea setelah plant dibuka, plant menjadi patokan untuk menyamakan semua rincian yang berbeda. ketua tps melakukan perubahan rincian pada berhologram untuk menyamakan dengan rincian yang ada plant demikian juga para saksi lainnya. atas kejadian tersebut terjadi perubahan perubahan pada: perolehan suara partai dari suara menjadi berkurang suara perolehan suara caleg dari suara menjadi berkurangsehingga total jumlah angka perolehan suara yang semula berjumlah suara berubah menjadinggalan kejanggalan dalam peristiwa ini: kenapa hanya saksi dari pan yang sama model nya dengan plant yang dibuka kenapa model berhologram tidak sama dengan plant yang dibuka, pada hal pada dasarnya pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara model tps yang dilakukan oleh kpps berdasarkan isi dari plant hasil penghitungan perolehan suara yang disaksikan oleh para saksi tps dan masyarakat. merujuk pada poin diatas, kenapa plant yang dibuka bisa tidak sama dengan berhologram yang dibacakan apakah model berhologram tersegel dan plant yang terkunci didalam kotak tersegel dapat berubah sendiri. kemana plant yang dibuat tps yang menjadi dasar pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara model berhologram dan model para saksi lainnya dan bawaslu apabila kejadian tersebut merupakan pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan baik oleh kpps, pps dan atau pihak pihak yang diuntungkan dalam kejadian ini, maka ini jelas adalah tindakan pelanggaran hukum terhadap beberapa dalam undang undang pemilu nomor tahun antara lain:nasional mansyur, se. mm. s.d. zulfahmi harahap, sh. mh. dst. atrofi setiawan, pd. khan nufus, se. si. |o. woman suman rahmat hid, sos. nur hid, ag. mm. total o | o85| (gs perolehan suara pemohon (perseorangan calon anggota dprd kabupaten kota) kota tangerang selatan provinsi banten untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota pemohon menyampaikan data perolehan suara yang benar menurut pemohon (perseorangan calon anggota dprd kabupaten) secara lengkap dengan mendasarkan pada tabel . perbandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon dapil pulang, sesuai dengan contoh berikut iniabel perolehan suara pemohon dapil pulang gambar parpol nomor dan perolehan nama calon anggota dprd suara kota madya pemohon partai amanat nasional mansyur, se.mm. zulfahmi harahap, sh. mh. ir. kusprihastuti herlina helai, sh. taufik hid ua. atrofi setiawan, pd. khan nufus, se. si. ahmad yani lubis usman sumantri rahmat hid, sos. nur hid, ag. mm. dra. kupu fujian kejadian pada tps pada hari sabtu, tanggal april hari kedua) rapat pleno pembacaan rincian hasil perhitungan perolehan suara pps kelurahan bambu apus, tiba pada giliran tps ketua anggota tps tidak ada yang hadir pada rapat pleno tersebut, sehingga sesuai tata tertib pembacaan rekapitulasi tps tersebut ditunda sampai kehadiran ketua anggota tps ybs, dengan catatan bila sampai menjelang berakhirnya rapat pleno tidak hadir, maka hasil rekapitulasi tps tersebut akan dibacakan oleh ketua pps kelurahan sampai menjelang berakhirnya rapat pleno ketua anggota tps tetap tidak ada yang hadir, sesuai tata tertibdilakukan oleh ketua pps kelurahan. pembacaan tersebut tiba tiba dihentikan oleh ketua pps kelurahan dikarenakan pada lampiran model rincian perolehan suara dpr halaman lampiran model dpr provinsi dan lampiran model dprd kab kota halaman dalam keadaan kosong atau tidak diisi oleh ketua anggota tps namun sudtanda tangani oleh ketua dan anggota tps beserta saksi saksihentikan dan ditunda sampai rapat pleno hari ketiga. rapat pleno hari ketiga, minggu, april dimulai jam wib, sampai akan berakhirnya rapat pleno ketua anggota tps tetap tidak ada yang hadir, akhir nyabacakan kembali oleh ketua pps kelurahan dan sudah dalam keadaan isi (tidak diketahui siapa yang isi) dan tidak membuka plant, pembacaan berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi saksi yang hadir lampiran berhologram dprd copy dari milik panwascam kab kota yang dibacakan ketua pps kelurahan ber sana papua semi aau nari ragam sar terasa june dengan7 nasa peter cor jagpaatasaat sjaonseaan wnparindenen satuan | pasunness sena wat sewa jamenyamune nya ainsi yantuss eren segel (ramataeata36s "|| (no (rahmat sos ) aan hejoamourase jejoarmuraga mdirikan pada hari pleno pks dan dibacakan ketua pps tanpa buka plant partai amanat nasional partai amanat nasional mansyur, mm. mansyur, mm. zulfahmi harahap, sh. mh. x, zulfahmi harahap, sh. mh. ir. kusprihastuti ir. kusprihastuti herlina helai, herlina helai, taufik hid taufik hid asri setiawan sala, asri setiawan hun nufus, se. msi. hun nufus, se. msi. ahmad yani lubis ahmad yani lubis tera amp pesan. rahmat hid, sos. rahmat hid, sos. murid, ag. mm. murid, ag. mm. dra. kupu fauna wen dra. kupu fauna ppir ilraftar bukti keputusan kpu pts kpu berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kota tangerang selatan model db) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan pulang model da) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kelurahan bambu apus d&d1) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tps tps tps kelurahan bambu apus model c1pu nomor pts kpu tahun tanggal mei tentang penetapan hasil pemilu anggota dpr, dpd,dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dalam pemilu tahun serta berita acara rekapitulasi perhitungan suara juncto keputusan kpu nomor. pts kpu (tertanggal .anten dan sertifikat rekapitulasi juncto berita acara rekapitulasi jo. berita acara rekapitulasi kota tangerang selatan juncto berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi dapil kecamatan pulang juncto berita acara pps bambu apus menyatakan membatalkan kpu yang menetapkan caleg pan untuk dprd kota tangerang selatan dengan nomor urut atas nama asri setiawan untuk daerah pemilihan dapil pulang, menetapkan mansyur, se, m.m., pemohon) nomor urut sebagai calon jadi untuk dprd kota tangerang selatan dari dapil pulang memerintahkan kpu untuk melaksanakan putusan inia1 sampai dengan .a. dan .b. sampai dengan .b. sebagai berikutnomor ba iv bukti p . fotokopi deskripsi proses pencernapangeran selatan dalam pemiluu tahun bukti .aa43j) rtanggal mei dalam hal ini memberikan kuasa kepada: dr. muhammad amrun, s.h.,masing masing adalah advokat dan asisten advokat pada dr. muhammad amrun and partners map) law firm, beralamm.cmmaandengar dan membaca keterangan pihak terkait partai partai hati nurani rakyat: mendengar keterangan saksmodel da dpr ri dapil banten iii banten.b model dc dpr ri dapil banten iii antena il model dd dpr ri dapil banten iii xxxandi syafii saksi merupakan saksi pleno ppk kecamatan serpong utara dapil banten saksi bertempat tinggal kampung baru kelurahan pakulonan kecamatan serpongrangan saksi, pleno ppk serpong utara dilaksanakan pada april pukul wib sampai dengan pukul wib terdapat kelurahan dan tps. saksi hadir sejak awal pleno sampai akhir pleno saksi mengajukan keberatan karena ada perbedaan antara dan tps tps dan tps kelurahan pondok pakulonan berdasarkan keterangan saksi, perolehan suara tps tps dan tps saksi tidak menandatangani berita acara saksi membuat surat keberatan syarifudin saksi merupakan saksi mandat pleno kpu kota tangerang selatan saksi 'menerangkanrekapitulasi kpu kota tangerang selatan dilaksanakan pada hari sabtu, april sampai dengan minggu, april pukul wib sampai dengan wib panas hadir pleno kpu kota tangerang selatan saksi mengajukan keberatan dan ditulis model saksi meminta pada kepada kpu kota tangerang selatan meminta untuk melakukan penghitungan ulan panwaskota merekomendasikan kepada pihak kpu untuk melakukan penghitungan kembali. penghitungan kembali dilakukan dua tps, yakni tps dan tps saksi menyandingkan pemohon dan memohon perolehan suara partai nasdem tps namun menurut kpu kota tangerang selatan berjumlah perolehan suara partai nasdem tps namun menurut kpu kota tangerang selatan berjumlah saksi meminta penghitungan tps namun hanya dilakukan pencocokan hanya tps dan tps saksi mengajukan keberatan db dengan menyatakan proses rekapitulasi cacat hukum hendra susanto saksi merupakan tim pengolah dataksi telah mereka dari tps yang diperoleh dari saksi partai nasdem kota tangerang selatan. saksi menyatakan formulir ada yang ditandatangani kpps dan ada yang tidak saksi menjelaskan berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan saksi, perolehan suara partai nasdem sebanyak sedangkan rekapitulasi menurut kpu sebesar sehingga ada selisih fahri saksi memberikan keterangan secara tertulis yang ditandatangani pada tanggal juni saksi merupakan saksi mandat dari dpd partai nasdem kota tangerang selatan dalam rapat pleno kpu kota tangerang selatan untuk penetapan hasil pemilihan umum calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun dapil banten saksi memberikan keterangan bawah sumpah disebabkan adanya keberatan dan tidakcalon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun model db dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota). karena adanya pelanggaran pelanggaran yang mengakibatkan pengaruh terhadap perolehan suara partai nas dem untuk dpr dapil banten untuk kota tangerang selatan saksi menerangkan bahwa kpu kota tangerang selatan, ppk setiap kecamatan dan pps setiap kelurahan tidak melakukan penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi yang dibacakan ketua panas kota tangerang selatan dalam rapat pleno kpu kota tangerang selatan pada tanggal april rumah makan lapisan bumi serpong damai. rekomendasi panas kota tangerang selatan didasarkan atas laporan saksi setelah diketemukan penggelembungan dan hilangnya suara partai nas dem untuk dpr ri, dpr provinsi dan dprd kabupaten kota tingkat pps kelurahan pisangan, kecamatan ciputat timur dengan cara memperbesar jumlah suara sah tingkat kelurahan dengan memasukkan jumlah suara tidak sah dalamperkecil jumlah suara tidak sah. saksi melapor panas terkait penggelembungan dan hilangnya suara partai nas dem i2. menimbang bahwa terhadap permohonan guo, memohon tidak memberikan keterangan baik lisan maupun tertuliiii. sebagai berikut: bukti .banteniii. dvd yang berisi rekaman video rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum kota tangerang selatan, sabtu aprildwitoro saksi adalah anggota kpu tangerang saksi menyatakan bahwa pada saat itu ada saksi nasdem yaitu fahri yang aktif memberi keterangan dan keberatan serta syarifudin saksi menyampaikan bahwa memang ada keberatan dari saksi partai nasdem atas nama fahri dan itu tertulis db tapi tidak terkait dengan jumlah tps yang dipermasalahkan nasdem. yang dipermasalahkan pada saat itu adalah beberapa tps yang ada dapil tangerang selatan il. terhadap dapil yang dipermasalahkan nasdem tersebut, sudah dibuka plant dan kemudian dilakukan perbaikan dan pada saat pleno tersebut. atas perbaikan tersebut terjadi perubahan suara yang berbeda dengan da saksi mengatakan bahwa terdapat bukti rekaman video pada saat pleno tangeraeterangan pihak terkait partai hati nurani rakyat (hanura) i2.5j:pada tanggal juni yang masing masing masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya, sedangkan pihak terkait partai hanura.genai eksepsi bahwa mahkamah tidak berwenang, telah dipertimbangkan dalam paragraf dan paragraf adapun eksepsi mengenai permohonan kabur berkaitan dengan pokok permohonan dan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan.mohonan bukan termasuk kewenangan mahkamah dan permohonan pemohon kabur: i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon tersebut, menurut mahkamah, sudah termasukerah pemilihan banten iii (dpr ri) pemohon mendalilkan bahwa daerah pemilihan dapil) banten iii telah terjadi kasus suap dan berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga menyebabkan hilangnya suara calon anggota dpr dari partai nasdem dapil banten iii atas nama wawan irawan, suara. menurut pemohon berdasarkan penghitungan tim data caleg wawan irawan nomor urut partai nasdem , perolehan suara partai nasdem dapil banten iii adalah suara, sedangkan menurut hasil rekapitulasi kpu kota tangerang selatan, kpu provinsi banten dan kpu untuk total perolehan suara sah partai nasdem adalah suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara sah partai nasdem, yaitu suara. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat bertanda sampai dengan p2a, tambahan bukti .banten banten.iii.i sampai dengan .banten banten.iilxxxv dan saksi bernama hendra susanto tim pengolah data) yang pada pokoknya menerangkan kehilangan suara pemohon suara tps kota tangerang selatan, saksi sugandi (saksi pleno ppk serpong utara), pada pokoknya menerangkan kehilangan suara pemohon tps tps dan tps kelurahan pondok pakulorifudin (saksi mandat partai nasdem tingkat kota tangerang selatan) yang pada pokoknya menerangkan keberatan saksi secara lisan dan tertulis pada rapat pleno rekapitulasi terkait selisih angka perolehan suara pada formulir tps kota tangerang selatan (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara). selain itu pemohon juga mengajukan saksi yang bernama fahri saksi mandat dpd partai nasdem kota tangerang selatan pada rapat pleno kpu kota tangerang selatan) yang memberikan keterangan secara tertulis, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengajukan keberatan dan tidak menandatangani sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan tingkat kabupaten kota. memohon membantah dalil pemohon dengan mengajukan bukti video rapat pleno rekapitulasi kpu kota tangerang selatan dan saksi yang bernama bambang dwitoro anggota kpu kota tangerang selatan) yang pada pokoknya menerangkan ada keberatan saksi fahri terkait perbedaan perolehan suara beberapa tps kota tangerang selatan saat ple keberatan tersebut telah diketahui oleh bawaslu kota tangerang selatan dan saat itu langsung memohon melakukan pencernaan kembali terhadap atas formulir setelah mencermati keterangan tertulis yang disampaikan oleh fahri yang diajukan oleh pemohon dan membandingkan dengan bukti video (vide bukti .banten iil1) yang diajukan oleh memohon ditemukan fakta bahwa ternyata saksi partai nasdem dalam rapat pleno kpu telah mengajukan keberatan atas perolehan suara beberapa tps kota tangerang selatan dan atas keberatan tersebut telah dilakukan pencernaan kembali dalam rapat rekapitulasi kpu tingkat kota tangerang selatan atas perolehan suara beberapa tps yang menjadi keberatan pemohon dan sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya sehingga menurut mahkamah adalah tidak benar keterangan tertulis saksi pemohon yang bernama fahri. bukti video tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi memohon yang bernama bambang dwitoro yang bawah sumpah menerangkan bahwa keberatan saksi dari partai nasdem dalam rapat pleno kpu kota tangerang selatan tanggal april telah diakomodasi oleh memohon dan dilakukan pencernaan atas tps tps yang menjadi keberatan pemohon sehingga menurut mahkamah, memohon telah melaksanakan tugamiliisuai dengan ketentuan undang undang dan karena itu dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. bukti bukti surat yang diajukan pemohon berupa formulir berbagai tps kota tangerang selatan yang menurut pemohon telah menganalisis perolehan suara pemohon pada tps kota tangerang selatan yaitu kehilangan suara sehingga dengan kehilangan tersebut pemohon tidak memperoleh kursi dapil banten iii, menurut mahkamah bukti bukti tulisan yang diajukan oleh pemohon tidak meyakinkan sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan kebenaran dalil pemohon bahwa telah kehilangan suara sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. adapun mengenai dalil pemohon adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbukti menurut hukum. adapun mengenai kasus suap bukanlah wewenang mahkamah untuk menghadirinya.serpong kelurahan buatank dan lampiran model pemohon tps kecamatan serpong kelurahan rawa mekarvn.xililin dan lampiran model pemohon tps kecamatan pondok aren kelurahan pondok kacilxivcltxv.banten.nomor uruten suara tempat pemungutan suara untuk pemilu anggota dpr, iilxvbariflivixerseorangan calon anggota dpr untuk pengisian keanggotaan dpr provinsi banten daerah pemilihan bantenbantebanten atas nama wawan irawan, s.h.,m.h. , berupa hilangnya suara sah yang akan diuraikan pada bagian laibanten.h., rusdianto matulatuwa, sh., lim abdul halim, s0nnnnoomoomomo. sepanjang daerah pemilihan banten iiifotokopi lampiran model dprsurat rekomendasi panitia pengawas pemilu kabupaten tangerang nomor: dpc pkb a. iv perihal permohonan menindaklanjuti laporan dari tim pemenangan hj. haniatunissa caleg pkb dpr dp. banten iii bukti fotokopi badan pengawas pemilu provinsi banten: tanda bukti penerimaan laporan nomor pileg prov iv bukti fotokopi surat nomor bawaslu. kab tng iv perihal rekomendasi penghitungan ulrwin surat saksi merupakan saksi untuk pleno kecamatan balaraja pleno kecamatan balaraja dilaksanakan pada tanggal april pukul wib saksi tidak sampai akhir mengikuti pleno, hanya sampai jam wib, dan saksi memperoleh formulir da pukul dari pak wars (saksi pendamping) yang ditanda tangani oleh ppk dan saksi berdasarkan plant yang dimiliki saksi, suara siti haniatunnisa adalah namun rekan saksi yang berasal dari pkb, siti haitunisa hanya memperoleh suara da yang hanya ditanda tandang beberapa saksi. formulir da yang dimiliki saksi adalah yang ditandatangani oleh seluruh saksi. wars hendra saksi hadir dari awal sampai akhir pada saat pleno ppk saksi menerangkan bahwa pleno selesai pada pukul wib dan setelah saksi tandatangan sebagai saksi formulir da dan saksi langsung menyerahkan formulir da kepada erwin surat perolehan suara pemohon partai kebangkitan bangsa provinsi banten untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi daerah pemilihan banteaerah pemilihan banten kota serang), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya jumlah perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk dalam penentuan perolehan kursi anggota dprd provinsi bante, diunduh dari laman: perolehan suara pemohon (partai politik) provinsi banten (kota serang) untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi (halaman berikutnya) provinsi banten daerah pemilihan dpr banten (kota serang) pa| mamo maen #owoayumurarranwcaon o | parrawasam amal dilssmontsan asal dawsmaromatsi wal fevimcimanstam ast| asas) fuwwcise sal sal tutasurasihtaraidmsuratas emas| sowoamamaeartapancun oo feurransmwantawaaasa o | as) oasis) lwauwase sam asam bowanarmi asal asa sma aaf cal namun pam owl gumasarisatarsansuam ala provinsi banten daerah pemilihan dpr banten (kota serang) sea mam) sownmomparmomenon | pemuamassmaman game gfemmmamas ama pewuwususan asm| kavuurmaswta aam| :m)| peruzamemunanai a0| kebebterateh petik taman gems ama| (ihomsmesmsnaa aman ana gpessmaa yama masa oemamrsarenatntamncama j?, sowapasaramomews thaoemsumommeranaa san aan gihhomsmamentana pom pem mena nn) maret arm all saus (ame kayu gamma asa mansettowamamrarwawous pemuncak ova (pomassena pomuoom jemsmanos gasal man bank lowamasaramamwenos (perammurmsow h(wc nascar kara aan mm. mwmisanwaweaan dearaamamasaa hamesesemama gobamssmumasa saj mnasararwswenan gamma asa mantan mom aondan suara calon # twamsuranawas perumnas aman gagal smeararaseas make ema panas memensammunsamandingan perolehan suara menurut pemohon dan memohon (partai politik) daerah pemilihan provinsi banten (kota serang) untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi banten tabel perolehan suara menurut pemohon dan memohon partai rincian rincian jumlah perolehan suara partai memohon selisih politik dan suara calon nomor nama partai dan calon nasdem. |. partai kebangkitan bangsa edp gerindra | ) | ssp ser day pkpisuai formulir yang telah ditandatangani oleh ppk kecamatan walantaka serta masing masing saksi dari partai politik dimansecara keseluruhan sebanyak suara. namun, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kota yang dituangkan dalam formulir dc perolehan suara partai kebangkitan bangsa dan calon legislatif provinsi dari partai kebangkitan bangsa berkurang menjadi suara sehingga terjadi pengurangan suara sah pemohon sebanyak suara. pengurangan suara sah pemohon yang dilakukan oleh memohon sebanyak suara dapat dilihat dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kotdaerah pemilihan banten kota serang) yang benar adalahan sejumlah suara yang dikurangkan suaranya oleh kpu kota serang dan kpu propinsi banten tabel pertandingan perolehan suara menurut pemohon dan memohon daerah pemilihan provinsi banten (kota serang)partai bahwaberdasarkan tabel tersebut dapat dikemukakan untuk perolehuntuk pengisian keanggotaan dprd provinsi, berdasarkan alat bukti sebagai berikut yakni(dhi) kecamatan walantaka model da dprd provinsi) menerangkan bahwa jumlah akhir perolehan suara partai kebangkitan bangsa pkb) dari (empat belas kelurahan) total keseluruhan perolehan suara sah dan suara calon adalah sebesar suara sah, bahwa perolehan suara berdasarkan banyaknya perolehan suara sah untuk masing masing partaiperolehan suara berdasarkan banyaknya perolehan suara sah partai rincian urut rincian jumlah perolehan suara jumlah perolehan partai partai politik dan suara calon suara sah |2ppp gerindra. s4554 nas jep kel ari lek nasdem. doh pks pemain aaa aaa, a93 pan ( pe32 pkpi bahwa pada tabel atas dapat dilihat bahwa perolehan suara pkb berada dalam urutan berdasarkan perolehan suara sah, sehingga tidak dapat kuota kursi karena dapil banten kota serang) kuota kursi, tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon partai politik) daerah pemilihan banten|partaijadi perolehan suara pemohon untuk partai kebangkitan bangsa menurut memohon seluruhnya berjumlah suara sah sedangkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam perolehan hasil suara untukbanten daerah pemilihan banten kota serang) adalah sebesar suara sah. bahwa dengan tabel atas maka perolehan suara terbanyak pemohon menjadi nomor urut mendapatkan (satu) kuota kursi dprd provinsi, sebagaimana tabel bawah ini: oleh karenanya seharusnya suara partai kebangkitan bangsa yang benar berada pada urutan perolehan nomor sebesar suara sah, sedangkan perolehan suara partai politik) partai persatuan pembangunan dan suara calon seharusnya yang benar berada pada urutan daerah pemilihan banten kota serang), tabel perolehan suara partai politik daerah pemilihan banten kota serang) menurut pemohon yang benar. partai rincian rincian jumlah perolehan suara partai daulah politik dan suara calon suara sah ame oran. kelas gerindra sang4 slp ooh needed jsiiiyiay (a1 nasdem. a9n09 pkpi bahwa pengurangterjadinya pada saat rapat pleno kpu kota serang1dprd provinsi, dan hal ini tidak sesuai dengan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan walantaka sebagaimaj. siti mariahpihak terkait perseorangan calon anggota dpr siti mariah), membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, memohon, pihak terkait partai perseorangan calon anggota dpr siti mariah)a calon anggota dpd tingkat kecamatan dalam pemilu tahun model da. berikut laporannya model da dprd provinsi, bahwa pada saat pleno tingkat kpu kota serang saksi pemohon partai pkb) telah mengajukan keberatan terhadap memohon atas pelaksanaan dan mekanisme rekapitulasi penghitungan tingkat kota serang karena yang dibacakan dan rekapitulasi tingkat kecamatan blantika, kota serang tidak berdasarkan hasil pleno tingkat kecamatan walantaka melainkan penghitungan suara berdasarkan fano tps yang ternyata bukan diambil dari kotak surat suara akan tetapi dari kantong plastik yang dibawa oleh bawaslu kota serang sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, bahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun pada menyatakan: ppk wajib menyerahkan kepada kpu kabupaten kota: kotak suara yang berisi formulir dan formulir da dpr dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dalam keadaan disegel: kotak suara yang berisi formulir dpr dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dalam keadaan disegel:da dan tanda terima formulir bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan kpu tersebut, padaan dprdmeneliti dan membaca dengan cermat dan jelas formulir model dan da dpr dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dan suara tidak sah dpd dprd provinsi dan: ppk pertama sampai dengan ppk terakhir dalam wilayah kerja kabupaten kota: bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kota serang, kpu kota serang telah melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana ketentuan tersebut diatas, karena bawaslu kota terlebih dahulu telah membentuk opini seakan akan terjadi penggelembungan suara untuk pemohon partai politik) dan suara calon, yang kemudian dalam rapat tersebut bawaslu kota memberikan dokumen dalam kantong plastik bawaslu yang ternyata bukan dari kotak surat suara yang disegel, untuk kemudian diminta dihitung ulang khusus suara untuk pemohon partai politik) dan suara calon dan selanjutnya terjadilah pengurangan suara sah pemohon partai politi dan suara calon sejumlah suara berkurang, yang pada saat pleno ppk kecamatan walantaka, sebesar suara menjadi suara: bahwa apa yang dilakukan oleh kpu kota serang bertentangan dengan ketentuan nomor tahun yang menyebutkan: dalam hal terjadi jumlah perbedaanmaka kpu provinsi melakukan pembetulan data melalui mengecek menurut nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, pada menyatakan, penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh pps yang bersangkutan, maka dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh kpu kota yang menghitung ulang perolehan suara pemohon partai politik) dan suara calon telah melanggar ketentuan undang undang dan lagi pula jika terjadi ketidaksesuaian data maka seharusnya terjadi penghitungan ulang dilakukan terhadap semua partai politik dan suara partai politik, tidak seperti yang dilakukan oleh kpu kota serang terhadap daerah pemilihan banten kota serang, bahwa menurut keterangan saksi pemohon partai politik pkb yaitu saudara adik mulia putra yang menghadiri rapat pleno pada hari sabtu ditingkat kpu kota serang pada tanggal april telah menyatakan keberatan dan menolak mekanisme yang dibuat oleh kpu kota serang karena. telah memerintahkan ppk walantaka membacakan formulir pleno yang dian dari kotak suara yang disegel akan tetapi diambil dari bungkusan plastik berwarna putih yang dibawa oleh bawaslu kota serang dari dalam hotel, sehingga mengurangi perolehan suara pemohon partai politik) dan suara calon sebesar suara dari hasil rekapitulasi pleno ppk kecamatan walantaka. bahwa keberatan saksi tersebut juga dengan alasan karena partai politik yang lain dalam pembacaan suara partai politik untuk caleg dpr provinsi dibacakan diambil dari hasil rapat pleno ppk kecamatan walantaka yang mana diambil dari masing masing kotak suara yang tersegel dan dibuka dihadapan peserta rapat pleno yang diadakan pada hari itu, disamping hal tersebut menurut saksi pemohon juga adanya dugaan dana kesengajaan untuk khusus suara partai pkb dan suara caleg provinsi dihitung terakhir setelah partai politik yang lain sudah selesai perhitungan dengan membacakan formulir pleno seharusnya bukan hanya kepada partai politik dan suara caleg politik harus disamakan dengan membuka dan membaca, menghitung dari formulir pleno tetapi kepada partai politik lainnya untuk suara caleg dprd provinsi banten dibacakan dari hasil pleno rekapitulasi ppk walantaka, perlu disampaikan disini bahwa saksi pemohon pada hari jumat malam sabtu pukul wib diminta hadir ppk walantaka untuk membuka kotak suara formulir kelurahan teritip kecamatan walantaka, bahwa selain penghitungan kembali suara pemohon partai politik) dan suara calon bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka patut diduga opini yang dibentuk oleh bawaslu kota serang dapat diskualifikasi sebagai bentuk intimidasi terhadap pemohon sehingga membuat pemohon tidak berkonsentrasi untuk mempertahankan suara pemohon partai politik) dan suara calon tingkat pleno kota serang, dan tindakan memohon merupakan rekayasa untuk mengurangi suara pemohon partai politik) dan suara calon, karena ternyata opini yang dibentuk oleh panitia pengawas pemilihan umum kota serang tentang adanya temuan dugaan penggelembungan suara pps teritip dan pilihan serta ppk walantaka tidak menemukan orang yang merubah angka angka pada formulir plant pps pilihan sebagaimana surat panitia pengawas pemilihan umum kota serang tanggal mei nomor div um bawaslu kota serang sifat segera, perihal jawabhasil pleno, yang ditujukan kepada ketua dpc kota serang partai pkb, pada (halaman dinyatakan butir bahwa bawaslu kota serang sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menemukan orang yang merubah angka angka pada formulir plant pps pilihan serta saksi yang melihat langsung perubahan tersebut: bahwa bawaslu kota serang tidak melakukan tugas dan kewajibannya secara jujur dan mandiri hal ini terlihat pada saat pleno tingkat kota serang, dan juga berdasarkan surat pemohon dpc pkb kota serang bernomor dpc a iv perihal permohonan keberatan hasil penghitungan suara (enam) kecamatan, yaitu kecamatan serang, kecamatan tatakan, kecamatan klasemen, kecamatan curug, kecamatan walantaka dan kecamatan cocok jaya, dikarenakan ada indikasi penggelembungan suara yang merugikan pemohon partai politik) dan suara calon, akan tetapi oleh panitia pengawas pemilihan umum kota serang sebagaimana suratnya bertanggal april nomor div um pileg iv perihal jawaban permohonan penghitungan suara, dengan alasan bahwa yang dilakukan oleh kpu adalah pembetulan data melalui pengecekan dan rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekap hasil penghitungan perolehan suara ketika terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekap hasil penghitungan suara pps dengan data yang dimiliki saksi dan bawaslu sehingga penghitungan ulang suara dprd provinsi banten kecamatan tersebut tidak dapat dilakukan: bahwa berdasarkan pada hal hal tersebut atas maka berdasarprovinsi daerah pemilihan banterincian nama calon "no jumlah perolehan terpilih urut suara sah calon ae7o |ppp gerindra (rpp kpai, zfn, nasdem. lpm (ps sapi (pan lan pkpibantepartai dan calon suara partai kebangkitan bangsa hj. muntah, adik mulya putra ismayeni lestari jumlah suara sah partai dan suara calon atau memerintah memohon melakukan penghitungan suara ulang untuk pemilihan anggota dprd provinsi dpra sepanjang daerah pemilihan bantenbukti fotokopiu anggota dprd propinsi banten provinsi banten daerah pemilihan dprd provinsi banten kota serd kota serang provinsi banten daerah pemilihan banten bukti fotokopi kota serta calon anggota dpd tingkat kecamatan dalam pemilu tahun bukti fotokopi surat bawaslu nomor: div um bawaslu kota serang perihal jawaban surat keberatan hasil pleno bukti fotokopi surat bawaslu nomor: div um pileg iv perihal jawaban permohonan penghitungan suara bukti fotokopi keputusan kpu provinsi banten nomor pts kpu prov tahun tentang penetapan perolehan suara dan partainten pemilihan umum tahun bukti fotokopiten daerah pemilihan banten fotokopi model ea rekapitulasi perolehan kursi partai politik dalam pemilu anggota dprd provinsi tahun bukti fotokopi modelrekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu anggota dprd provinsi tahun provinsi banten bukti fotokopi lampira. tahun junctu..l. dalam pokok permohonan perolehan suara pemohon (perseorangan siti haniatunnisa) menurut memohon provinsi banten untuk pengisian keanggotaan dprd daerah pemilihandengan ini menolak dalil dalil pemohon sebagaimana dalam butir permohonan pemohon. bahwa hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh memohon telah disetujui oleh semua partai politik, termasuk pemohon.kecamatan balaraja pada hari pertama yang dimulai pada pukul tidak ada tanggapan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi dari pkb. tetapi hanya ada satu tanggapan dari saksi pan yang melakukan koreksi terhadap adanya perbedaan lampiran model da1 yang miliki saksi dengan lampiran model da1 yang dibacakan oleh ketua ppk balaraja berkaitan perolehan suara caleg partai hanura untuk tingkat dprd provinsi banten. selanjutnya ppk kecamatan balaraja menjelaskan bahwa model da1 yang dimiliki saksi adalah model da1 yang belum dilakukan perbaikan, termasuk disampaikan dalam penjelasan tersebut terkait perubahan perolehan suara untuk caleg dpr dari pkb. selanjutnya ppk kecamatan balaraja atas rekomendasi bawaslu kabupaten tangerang melakukan klarifikasi dan melakukan koreksi pembetulan dengan mengacu pada pla setelah dilakukan klarifikasi dan pembetulan, saksi dari pan, partai hanura dan semua saksi serta bawaslu kabupaten tangerang menerima hasil koreksi tersebut. model da. tanda tangani saksi dan tidak ada keberatan. kronologis rapat pleno ppk kec. balaraja terlampir)diantaranya laporan yang disampaikan oleh siti haniatunnisa dengan nomor lp pileg iv pada tanggal april tentang penggelembungan dan penghilangan suara serta temu) berita acara pleno tingkat ppk balaraja yang berakibat merugikan calon anggota dpr dari pkb atas nama siti haniatunnisaahmad deni saksi pkbkbdapil banten iii kabupaten tangerang yang dimohonkan berdasarkan berita acara ba) ke. (dua). perlu ketahui bahwa setelah berita acara ba) pleno rekapitulasi hasi suara pemilu legislatif ppk selesai ke. (satu) selesai dibagikan ada keberatan dari saksi pkb (fauzi) yang menyatakan ada ketidak sesuai data yang ada ppk kec. balaraja dengan sumber data dari pps sehingga ppk kecamatan balaraja memanggil kembali para saksi untuk bersama sama melakukan koreksi yang kemudian dibuatkan berita acara ba) rekapitulasi perolehan suara ke. (dua) sebagaimana muat dalam tabel sebagai berikut. tabel1. alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapil banten. iiibangkitan perolehan suara bangsa nama calon memohon pemohon selisih partakebangktanbangsa siti haniatunnisa, ll.b hj. siti mariah, (f) tommy kurniawan .banten dr. faisal u.a dr. (hc) rahman sabun .banten nama ii. ardi susanto, (pat banten ria kamariah hardi ardiansyah, (harmon, agus eko cahyono total aza a29 |e3 kontra alat bukti terhadap: terjadinya selisih antara penghitungan yang dilakukan tersebut khususnya untuk perolehan suara menurut pemohon meliputi desa kelurahan sebagai berikut: ho, desa kel memohon pemohon selisih alat bukti siti haniatunnisa, ( ) ll.b banten hj. siti mariah, (#) fit yen guk jeans pesacangkudu siti haniatunnisa, banten llb desatalagasari siti haniatunnisa, banten lli. sampai dengan .banten i!i. sebagai berikut.. tingkat kecamatan dalam pemilu tahun bukti fotokopi kronologis ppk kecamatan balaraja banten i!i. bukti fotokopi klarifikasi dan pertandingan data form. banten d1, dan yang dilakukan oleh kpu kab. tangerang kepada bawaslu kab. tangerang, disaksikan oleh saksi pkb tingkatbanten i!sagacangkul bukti fotokopi model berita acara rekapitulasi hasil banten iitalaga sarsaksi merupakan ketua ppk kecamatan balaraja terdapat dua formulir kecamatan balaraja. rekapitulasi pleno ppk balaraja dilaksanakan tanggal april pertama yang telah ditandatangani saksi dan saksi partai dan dibagikan (printout) saksi partai ternyata tidak sama dengan ppk balaraja, hal itu diketahui karena ada saksi dari pkb yaitu fauzi dan saksi parpol lain, sehingga pada pagi harinya, seluruh anggota ppk kecamatan balaraja dikumpulkan untuk mencermati terkait pengaduan tersebut. hasilnya, model da hasil pleno dibuka kembali, dan memang terdapat kesalahan, sehingga data input kembali. saksi mengundang kembali para saksi partai politik untuk menandatangani berita acara revisi yang juga undangan yang sama diteruskan kepada panwascam kecamatan balaraja. saksi partai politik yang hadir adala, saksi pkb yang dihadiri saudara fauzi yang manjadi saksi ppk balaraja, saksi pdip dan saksi partai golkar, dan dalam kesempatan itu disampaikan bahwa berita acara tersebut adalah revisi. formulir pertama tidak ditempel, sedangkan kedua ditempel ppk kecamatan balaraja, revisi kemudian dicocokkan kembali dengan plant tulis tangan. sastra wihara saksi adalah ketua pps desa saga rekapitulasi desa saga dilaksanakan tanggal april saat itu saksi dari pkb tidak hadir. total perolehan suara pkb adalah dengan rincianmenguatkan keterangan saksi sebelumnya yaitu ketua ppk balaraja, perihal salah input. perolehan pkb, yakni suara haniatunnisa pertama adalah yang ini merupakan kesalahan input ppk, dan telah diperbaiki dengan yang benar. dalam hal ini, suara pkb pada pertama merupakan perolehan pan. samsudin saksi adalah ketua pps desa mengkudu rekapitulasi pps cangkul dilaksanakan tanggal saksi pkb saat itu tidak hadir. total perolehan suara pkb total pps cangkul adalah dengan rincian, partai caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor perolehan suara pemohon (partai kebangkitan bangsa) menurut memohon provinsi banten untuk pengisian keanggotaan dprd propinsi daerah pemilihan banten memohon dengan ini menolak semua dalil dalil pemohon dalam permohonan pemohon butir lebih jauh lagi permohonan dari pemohon pada butir adalah tidak jelas apakahatau suara perseorangan. pada judul butir jelas pemohon menyatakan permohonan tersebut adalah mengenai suara pemohon untuk suara partai politik. pemohon mencampur pasukannya dengan permasalahan suara perseorangan calon anggota legislatif. pemohon juga tidak menjelaskan dan membuktikan bagaimana dan dengan cara apa suara pemohon hilang sebanyak suara sebagaimana dalil pemohon. pemohon juga tidak dapat menjelaskan suara yang hilang tersebut lari partai mana. cc.selanjutnykb) hanya pada dapil banten kota. serang) yang dimohonkan dalam tabel. kota serang) s.d .banten perolehan suara sah partai dan caleg partai kebangkitan bangsa ppk walantaka setelah dilakukan sinkronisasi berdasarkan rekomendasi bawaslu kota serang perihal rekomendasi rekapitulasi ulang nomor: div um bawaslu kota serang iv yang dilakukan pada tanggal april dean masa banten .banten ppk walantaka .provinsi banten untuk pengisian keanggotaan dprd banten no| partai perolemansuara alatbukti calon penjelasan alat bukti: terhadap pokok permohonan pemohon yang menginginkan mengembalikan angka perolehan sebagaimana pada hasil rekapitulasi awal ppk kecamatan walantaka merupakan permohonan yang tidak berdasar karena telah dianulir pada saat rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat kota serang berdasarkan rekomendasi bawaslu kota serang perihal rekomendasi rekapitulasi ulang nomor div um bawaslu kota serang iv yang dilakukan pada tanggal april bukti .banten dan .banten hasil yang dapat pada saat dilakukannya pembukaan dan penghitungan form plant (tujuh puluh sembilan) tps dalam (enam) pps kecamatan walantaka yang meliputi: pps teritip, pps tegal sari, pps walantaka, pps pager agung, pps pilihan, dan pps lebak wangi. hasil rekapitulasi diperoleh hasil sebagai berikut pps teritip dalamtegal sarwalantakapps pager agungpilihanlebak wangsehingga dari keseluruhan perhitungan terdapat selisih (delapan ratus enam) suara yang berkurang dari suara partai kebangkitan bangsa dan caleg nomor urut atas nama hj. muntah, bukti .banten perolehan suara partai dan caleg yang benar adalah berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota serang bukti .banten dan .banten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat kota serang maka partai kebangkitan bangsa berada pada urutan (enam) daerah pemilihan banten kota serang) bukti dc dapil banten dprd provinsi partai kebangkitan bangsa telah mengirimkan saksi bernama adik mulyaputera berdasarkan surat mandat bukti .banten, dimana dalam rapat tersebut kpu kota serang memutuskan untuk melakukan pembukaan kotak dan pencocokan data perolehan suara dengan cara membuka model plant (enam) pps kecamatan walantaka atas rekomendasi bawaslu kota serang,ngkitan bangsa tidak menyatakan interupsi atau keberatan bukti .banten saksi partai kebangkitan bangsa yang bernama adi mulyaputera tidak membuat pernyataan keberatan selama rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat kota serang sampai selesainya acara tersebut yang tandai dengan penandatanganan berita acara dan model db tetapi memang benar kpu telah datangi kembali oleh saksi bernama adi mulyaputera untuk menyerahkan model db yang berisi keberatan, namun kami anggap keberatan tersebut sangat terlambat karena buat ketika rapat pleno telah selesai pada malam hari bukti .banten dan .banten bahwa pada saat dilakukannya pembukaan plant (enam) pps kecamatan walantaka, kpu saksikan bawaslu dan seluruh saksi partai politik dan seluruh dokumen yang diperlukan tersebut persiapkan oleh ketua dan anggota ppk walantaka bukti .banten .banten bahwa kpu yang telah melaksanakan rekomendasi bawaslu kota serang dalam melaksanakan penghitungan ulang dengan cara membuka model plant (enam) pps kecamatan walantaka telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku baik undang undang, pkpu dan peraturan bawaslu republik indonesia bukti .banten .banten .banten .banten dan .bantenbanten sampai dengan .banten sebagai berikut. fotokopi surat mandat dpc pkb kota serang bukti banten nomor dpc a. ii1 tertanggal april surat kpu kota serang nomor und iv perihal undangan rapat rekapitulasi bukti .banten penghitungan perolehan suara tingkat kab kota tertanggal april ditujukan kepada ketua ppk se kota serang, saksi partai politik, saksi calon anggota dpd dan bawaslu kota serang bukti .banten fotokopi daftar hadir, pelaksanaan rtingkat kpu kota serang fotokopi surat bawaslu kota serang nomor bukti .banten div um bawaslu kota serang iv perihal rekomendasi rekapitulasi ulang, tertanggal april fotokopi kronologis peristiwa dugaan bukti .banten penggelembungan suara ppk walantaka pada pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tahun tertanggal mei fotokopi surat kpu kota serang nomor kpu bukti .banten kota perihal penyampaian rekomendasi bawaslu kota serang, tertanggal mei fotokopi berita acara rekapitulasiapril fotokopi berita acara nomor a ba iv bukti .banten tentang sinkronisasi model plant dan dprd provinsi pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara fotokopi berita acara rekapitulasi ulangmei fotokopi dokumentasi berupa foto pada saat pelaksanaanrd provinsi, dprd kota serang fotokopi form model plant dprd banten se tan t 2banten bps teritiptegal sariwalantakapager agung tempat pemungutan suara dalam pemilu model dprd provinsi planttokopi form model plant dprd banten se bukti .banten pps pilihanlebak wangi tempat pemungutan suara dalam pemilu model dprd provinsi plant) selain itu, memohon dalam permohonan guo tidak mengajukan saksi dan atau ahli. keterangan pihak terkait perseorangan calon anggota dpr i2.siti mariah, ma, nomor urut dari.mahkamah pada tanggal mei pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut i. dalam eksepsi pemohon perseorangan)memiliki legal standing karena pemohon perseorangan guo tidak memperoleh surat persetujuan tertulis dari partai kebangkitan bangsa sebagaimana ditentukan peraturan perundang undach.,ikebangkitan bangsa atas nama pemohon perseorangan haniatunnisa, calon anggota dpr nomor urut dari partai kebangkitan bangsa daerah pemilihan banten provinsi banten: bahwa oleh karena dalam permohonan pemohon perseorangan atas namaterdapat dan karenanya tidak memperoleh surat persetujuan tertulis dari partai kebangkitan bangsa guna mengajukan permohonan cast, maka pemohon perseorangan tersebutpemohon perseorangan guo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam huruf pmk maka pemohon perseorangan guo tidakemohon perseorangan dalam permohonan itis. untuk itu, mohon permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima. il. dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait menolak keras dalil dalil permohonan pemohon, kecuali dalil dalil yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh pihak terkait, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut perolehan suara pkb untuk tingkat dpr dapil banten iii provinsi banten, kecamatan balaraja adalah sebagai berikut: tabel pertandingandan pemohon partai politik perolehan suara perolehan suara selisih memohon pemohon karam meta apem bahwa menurut pemohon, berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan balaraja perolehan suara pemohon adalah suara, akan tetapi menurut memohon adalah suara. sehingga pemohon merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak suara, dengan perincaga pemohon merasa memperoleh suara,ngan demikian, pemohon merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak suara, bahwa menurut pemohon, khusus desa saga terjadi penambahan suara pada beberapa caleg dpr dari pkb dengan perincian hj. siti mariah, suara asal suara menjadi suara, tommy kurniawan suara asal menjadi suara, harmon, suara asal menjadi suara, agus eko cahyono suara asal menjadi suara, perubahan mana terjadi pada putusan berita acara yang ke bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan tersebut, pemohon memohon agar mahkamah konstitusnggota dpr daerah pemilihan banten iii untuk partai kebangkitan bangsa pkb) adalah berjumlah (empat ribu dua ratus empat puluh enam) suara untuk kecamatan balaraja, bahwa dalam permohonannya, pemohon hanya mempersilahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada (tiga) desa kecamatan balaraja, yakni desa saga, desa cangkul, dan desa talagasari, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon guo dengan menyampaikan keterangan berikut ini, bahwa sepanjang data serta bukti bukti yang dimiliki oleh pihak terkait, rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk seluruh calon anggota dpr pada daerah pemilihan banten iii, khususnya pada kecamatan balaraja, yang telah ditetapkan oleh memohon adalah hasil rekapitulasi yang benar dan valid serta sama sekali tidak terdapat kesalahan dan atau kecurangan atasnya. hal mana terbukti dari tidak adanya saksi yang mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan penghitungan suara pada tiap tiap tps maupun pada pelaksanaanemua tingkatan (mohon periksa model da dpr bukti juncto model db. dpr ri, bukti pt. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon, perolehan suara partai kebangkitan bangsa untuk tingkat dpr dapil banten provinsi banten, kecamatan balaraja adalah sebagai berikut tabelsuara partai kebangkitan bangsa |msmusraama (ema (romeerumuwan aaormeasa dr. hc) rahman sabun alaarsmamasn osn makam (hasitadanyanse infhomtocamere bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing masing calon dpr dari partai kebangkitan bangsa pada kecamatan balaraja sebagaimana tabel atas, mana pemohon memperoleh sebanyak suara dan pihak terkait memperoleh suara, adalah merupakan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada lagi hal yang perlu dipertentadalah beralasan menurut hukum apabila permohonan pemohon ini dikesampingkan: bahwa adalah tidak benar perolehan suara pemohon kecamatan balaraja adalah suara, oleh karena perolehan pemohon yang sebenarnya adalah suara. dan oleh karenanya adalah tidak benar pula dalil permohonan pemohon yang merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak suara dengan perincian desa saga pemohon merasa memperoleh suara,sehingga, pemohon merasa suaranya mengalami pengurangan sebanyak suara, bahwa berdasarkan fakta yang ada, sama sekali tidak ada pengurangan suara pemohon desa saga, sebagaimana halnya tidak pernah ada perubahan suara pemohon pada desa cangkul dan desa talagasari. dan jumlah perolehan suara pemohon pada kecamatan balaraja sebanyak suara tersebut adalah merupakan perolehan suara yang didasarkan pada penghitungan yang benar berdasarkan dokumen yang sah, bahwa klaim terjadinya pergeseran perolehan suara sebagaimana didalilkan pemohon sebenarnya terjadi akibat kekeliruan memohon dalam mengingat data perolehan suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ppk kecamatan balaraja. kekeliruan dimaksud telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya melalui prosedur yang seharusnya. hal mana sebagaimana surat kronologis pleno terbuka penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pemilu dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota tahun tingkat ppk balaraja bertanggal meipermohonan pemohon agar mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon dalam rekapitulasi perolehan suara untuk anggota dpr daerah pemilihan banten iii untuk partai kebangkitan bangsa sejumlah suara untuk kecamatan balaraja adalah tidak beralasan hukum, bahwa guna memperkuat dalil pihak terkait, berikut disampaikan db kabupaten tangerang bukti pt. j, db kota tangerang bukti pt. 7j, db kota tangerang selatan bukti pt. 8j dan dc provinsi banten bukti pt. bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan dan bantahan beserta bukti bukti sah yang diajukan oleh pihak terkait mohon kiranya mahkamah menolak permohonan itis. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait perseorangan calon anggota dpr dprd, hj. siti mariah, mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda pt. pt. sampai dengan pt. sebagai berikut. bukti pt. fotokopi surat persetujuan dpp partai kebangkitan bangsa nomor dpp v a. v. dpr ri) kota tangerang bukti pt. fotokopi kronologistangerang bukti pt.0o2) kota tangerangtangerang selataprovinsi banten selain itu, pihak terkait perseorangan calon anggota dpr hj. siti mariah) dalam permohonan guo tidak mengajukan saksi dan atau ahlitidak memberikan keterangan. i2. menimbang bahwa baik pemohon dan.erseorangan calon anggota dpr dprd hj. siti mariahsiti haniatunnisa, ll.b partai kebangkitan bangsa) untuk daerah pemilihan bantennamun, khusus permohonan pemohon untuk dapil banten dprd provinsi) diajukan pada tanggal mei sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan sebagaimana telah diputus pada putusan sela mahkamah konstitusi dengan ketetapan nomor php dpr:mahkamah berwenang mengadili permohonan guo, namun oleh karena permohonandan permohonan untuk dapil banten dprd provinsi) diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, maka mahkamah tidak mempertimbangkan pokoperseorangan ataspartai politik pada dapil banten dprd provinsi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, permohonan untuk dapil banten dprd provinsi diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan olehrseorangan atas nama siti haniatunnisa, ll.b dan permohonan pemohon untuk dapil banten dprd provinsian salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanperseorangan calon anggota dpr untuk pengisian keanggotaan dpr daerah pemilihan banten iii bahwa perolehan suara pkb untuk tingkat dpr provinsi banten dapil banten kecamatan balaraja adalah sebagai berikut: perolehan suara nomor nama calon memohon pemohon selisih |. partai kebangkitan bangsa siti haniatunnisa, ll.b. hj. siti mariah, tommy kurniawan |. dr. faisal dr. hc) rahman sabun nama army susanto, sh. ria kamariah hardi ardiansyah, |'ha rmo agus eko cahyono total bahwa terjadi selisih perhitungan yang dilakukan tersebut meliputi desa kelurahan sebagaimanasil rekapitulasi kecamatan balaraja suara siti haniatunnisa, ll.b. caleg dpr pkb perolehan suaranya menurut memohon sebesar sedang menurut pemohon, siti haniatunnisa, ll.b. memperoleh suara sehingga terjadi pengurangan sebanyak suara dengan rincian sebagai berikut desa saga kecamatan balaraja siti haniatunnisa, ll.b. memperoleh suara sebanyak tetapi (berita acara yang hanya ditulis suara, dengan demikian suara siti haniatunnisa, ll.b. berkurang suara. desa cangkul kecamatan balaraja suara siti haniatunnisa, ll.b. bertambah dengan perolehan asal suara sebanyak suara, tetapi berita acara yang tertulis suara. dengan demikian suara siti haniatunnisa, ll.b. bertambah suara. desa talagasari kecamatan balaraja suara siti haniatunnisa, ll.b. bertambah dengan suara asal sebanyak (nol) suara,tetapi berita acara yang ke tertulis suara. dengan demikian suara siti haniatunnisa, ll.b. bertambah suara. khusus desa saga kecamatan balaraja terjadi penambahan suara pada beberapa caleg dpr pkb rinciannya adalah hj. siti mariah ma. suara asal suara menjadi suara, tommy kurniawan suara asal menjadi suara, harmon, se. suara asal menjadi agus eko cahyono suara asal menjadi suara. dengan catatan perubahan suara itu terjadi pada putusan berita acara yang ke bahwa penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan memohon sebagaimana terurai muka adalah didasarkan pada berita acara palsu yang dibuat oleh ppk. secara tiba tiba ppk menerbitkan berita acara kedua bukti yang tidak diketahui oleh saksi saksi partai peserta pemilu. padahal perhitungan suara pkb untuk tingkat dpr provinsi banten iii kecamatan balaraja telah dinyatakan selesai pada hari senin, tanggal april sekitar pukul pagi dengan dibuatkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model da) yang ditandatangani oleh seluruh saksi saksi partai politik kecuali dari pdi perjuabanten iii untuk kecamatan balaraja adalah berjumlah suara dan suara partai kebangkitan bangsabanteiii sebagai berikut: mojo pakaian categ perkotaan suara partaikebangkitanbangsa fsmuamatummsa.tua. oo game hcirahmansabonnama | jarovsusanto,s |karo hariannya h.se ) | (ma mon,s yoir. ode hasanah bolu, sc. alamat jl. akasia, blok kelurahan cipayung, kecamatan cipayung, jakarta timur:eriksa dengan saksama alat bukti dari pemohon dan memohon: mendengar saksi mdrs. yusra silondae, dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota dpd adalah sebesar (empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga) suara, yang sebelumnya adalah (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) suara, yang mana hal ini berpengaruh pada terpilihnya calon perseorangan anggota dpd peserta pemilu provinsi sulawesi tenggara. menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk ir. ode hasanah bolu dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota dpd yang semula sejumlah (empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan) menjadi (empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua) suara, yang mana hal ini berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota dpd peserta pemilu provinsi sulawesi tenggbmilik bawaslu), terjadi penghilangan suara calon dpd nomor urut atas nama ir. ode hasanah bolu sejumlah suara. rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungan memohon dan pemohon (dengan perhitungan sendiri menggunakan data c1 kpu) rekapitulasi perhitungan suara antara perhitungplant dpd ri,,mohon (dengan perhitungan sendiri menggunakan data c1 kpupermohonan tidak jelas dan kabur bahwa dalam permohonan guo pada bagian pokok permohonanyperolehan suara pemohon kabupaten kota il. kabupaten konawe bahwa perbandingan data yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar, merupakan fakta hukum, tabel dan penghitungan yang diperoleh pemohon tidaklah berdasar karena secara nyata data hasil penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon yang berjenjang dari tingkat tps hingga tingkat pleno kpu pusat. bahwa merupakan fakta hukum perhitungan sendiri yang dilakukan oleh memohon dari data c1 kpu adalah data yang upload oleh memohon yang mana dalam perhitungan c1 kpu yang diupload terjadi kesalahan dalam penjumlahan (human error) tetapi secara hukum tidaklah mengurangi maupun menambah hasil yang sebenarnya. bahwa merupakan fakta hukum, atas kesalahan kesalahan penghitungan tersebut memohon telah menerbitkan surat edaran tahun yang memerintahkan untuk memperbaiki penghitungan hasil perolehan suara sehingga menjadi benar dan tepat. bahwa merupakan fakta hukum, penghitungan yang benar memohon lampirkan sebagai bukti bahwa tidak benar apa yang didalilkan pemohonota kendari bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tidaklah berdasar secara hukum, karena secara hukum apa yang didalilkan oleh pemohon adalah pasarkan oleh data data yang tidak benar. bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan surat suara dari tingkat kpps, pps, ppk dan tingkat kpu kota kendaripu kota kendari tentang perolehan suara calon dpd nomor urut atas nama drs. yusra silondae, si. bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota kendari model db dpd) adalah dan setelah dikurangi dengan jumlah perolehan suara kecamatan kendari sebanyak berjumlah suara sah. bahwa sumber data pemohon yang menyatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara calon dpd nomor urut atas nama drs. yusra silondae, pada kecamatan kota kendari pada kolom .a) sejumlah memohon) adalah tidak valid. karena jumlah sebenarnya suara sah. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon untuk daerah pemilihan kota kendari, dan untuk membuktikan hal tersebut, berikut data hasil pertandingan antara data model db dpd kpu kota kendari, data memohon versi pemohon dengan data yang dimiliki oleh pemohon. data hasil pertandingan antara data model db dpd kpu kota kendari, data memohon versi pemohon data nama calon data kpu memohon data anggota dpd versi pemohon pemohon bass san silondaketerangan sampai dengan (vide: permohonan pemohon), kpu kota kendari telah melakukan pertandingan antara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara model da dpd tingkat kecamatan), dengan model dpd tingkat kelurahan), dan dilanjutkan dengan pertandingan antara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara model dpd (tingkat kelurahan) dengan model tingkat kpps) dengan hasil sebagai berikut kecamatan madonna untuk calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara. madonna keramba habibie alabama |anggilowu dpd ata silondae, kecamatan baruga untuk calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara pipa aan protes ppatawen dpd akhir silondae, kecamatan wua wua untuk calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara. pep anon pesan wan dpd akhir silondae, kecamatan popasia untuk calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara. dpd akhiroengkapalwamorapa kecamatan wakorumba utara kabupaten buton utara. sultpolibajabukasiaragtahun lampiran model dpr) tps desa labanyetumampenmata lagi kecamatan wakorumba utara kabupaten buton utarara rahim saksi tinggal jalan kakatua. saksi adalah anggota ppk kendari barat. rekapitulasi ppk kendari barat dilaksanakan pada mei dengan dihadiri oleh saksi dpd dan orang saksi partai politik. dalam rekapitulasi tidak ada saksi yang dikirim ode hasanah bolu. sepanjang pleno rekapitulasi tidak ada seorang pun saksi yang mengajukan keberatan. saksi saksi dpd yang bertandatangan plant adalah tiga orangkendari barat calon anggota dpd nomor urut bernama ode hasanah bolu memperoleh suara. calon anggota dpd provinsi sulawesi tenggara berjumlah orang. urutan peringkat perolehan suara ppk kendari baratyusra silondae tidak menghadirkan saksi pada rekapitulasi tingkat ppk kendari barat. sejak tingkat tps hingga rekapitulasi tingkat ppk tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap perolehan suara yusra silondae. kpps membacakan c1, kemudian ketua pps membacakan formulir d1, adapun ppk menuangkan dalam formulir da1. tidak ada penambahan suara untuk yusra silondae. tidak ada keberatan apapun dari para saksi terkait rekapitulasi perolehan suara masing masing calon. heri iskandar saksi tinggal jalan suprapto. saksi adalah ketua ppk madonna. saksi ppk madonna hanya empat orang, dan hanya dua saksi yang bertanda tangan. dua saksi yang tidak tanda tangan karena telah meninggalkan tempat sebelum setelah rekapitulasi selesai namun sebelum waktunya menandatangani formulir da. tidak ada keberatan apapun sejak pps hingga ppk. urutan peringkat perolehan suaraode hasanah bolu kecamatan madonnaidak pernah ada perubahan angka perolehan suara masing masing calon anggota dpd. ppk mengambil data perolehan suara dari formulir model dari pps, dan tidak ada perubahan data apapun. data dalam da1 tidak di crosscheck dengan c1.kwk kecuali jika ada masalah. sementara dalam proses rekapitulasi semua tingkatan tidak ada masalah maupun keberatan apapun. anton saputra saksi tinggal desa laksma, kecamatan sampar. saksi adalah ketua ppk sampar. rekapitulasi ppk sampar dihadiri dua saksi, yaitu saksi dari calon nomor urut dan saksi dari calon nomor saksi mengikuti proses rekapitulasi hingga selesai namun saat penandatanganan sudah tidak kuat mengikuti dan meninggalkan tempat. urutan peringkat perolehan suara adalah: calon nomor urutcalon nomor urut bernama ode hasanah bolu memperoleh suara. perolehan suara ode hasanah bolu tps desa tabanggele adalah suara, dan tps desa puuloro memperoleh suara. perolehan suara ode hasanah bolu berdasar d1.kwk untuk tps desa puuloro adalah suara, dan untuk tps desa tabanggele adalah suara. perolehan suara fusion silondae berdasar c1.kwk untuk tps desa tabanggele adalah suara dan dalam d1.kwk adalah juga suara. tidak ada penambahan suara untuk fusion silondae sejak rekapitulasi tingkat tps, pps, hingga ppk. ppk mengambil data perolehan suara dari formulir model dari pps, sementara pps mengambil data darik tidak pernah membuka formulir model karena tidak ada keberatan atau masalah apapun.endari barat untuk calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara. sipuu bodoh dpd watu oba benua dapur akhir d3. indiana, wol owl silondae, kecamatan puuwatu untuk calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara. nama calon anggota yang watson (tunggal yua beli propri jumlah dpd aka dalam akhir bona intl sana, silondae, kecamatan kamu untuk calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara. nama capollangedita kamu momoa paralel lalolara jumlah dpd akhir sgpusran silondae, kecamatan nadia calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara. nama calon anggota wowawang jumlah nadia benda pondambea anaiwoi c2| ds: h busana. silondae, kecamatan beli calon nomor urut atas nama drs. yusra silondae, berjumlah suara. pudar tali puasa petuah namo dpd rae mea oko 6gej akhir senna ira onlnerimaan permohonan ttp) nomor i.c bertanggal mei pukul wib. dengan demikiandan kabur (obscura libel) serta tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan, mahkamahpemohon mendalilkan dalam pemilu anggota dpd provinsi sulawesi tenggara tahun menurut memohon kabupaten konawe calon anggota dpdkendari yusra silondae memperoleh suara, namun menurut pemohon seharusnya suara. cc. menurut memohon kabupaten kolakabuton utara pemohon memperoleh suara, namun menurut pemohon seharusnya suara. berdasarkan hal tersebut, menurut pemohon, perolehan suara yusra silondae tiga kabupaten tersebut seharusnya dikurangi suara, yaitu dari suara menjadi suara. sementara suara pemohon seharusnya ditambah suara, yaitu dari suara menjadi suara. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai denganmengenai perolehan suara versi pemohon. memohon juga menerangkan bahwa formulir model yang dipergunakan oleh pemohon adalah formulir model yang diunduh oleh pemohon dari laman formulir model dari laman tersebut memiliki beberapa kekeliruan dalam penjumlahan, sementara dokumen perbaikannya tidak ikut diunggah dalam laman dimaksud. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukandan bukti sultra. sampai dengan bukti sultra. serta mengajukan saksi isra rahim, heri iskandar, dan anton saputra. i3. setelah mahkamah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, mahkamah menemukan bahwa pemohon hanya menguraikan perbedaan suara tingkat kabupaten saja, yaitu penambahan suara untuk yusra silondae kabupaten konawe, kabupaten kendari, kabupaten kolaka, kabupaten buton utara, serta pengurangan suara pemohon kabupaten buton utara. pemohon tidak menguraikan lebih rinci mengenai lokasi dan peristiwa rekapitulasi tingkat ppk, pps, atau tps yang mengakibatkan bertambahnya suara untuk yusra silondae dan berkurangnya suara pemohon. ketiadaan uraian yang rinci mengenai lokasi dan atau tingkatan rekapitulasi dimaksud mengakibatkan pembuktian yang dilakukan pemohon tidak terarah dan tidak memiliki fokus, yang lebih lanjut mengakibatkan mahkamah tidak dapat menemukan korelasi antara dalil pemohon dengan alat bukti yang diajukannya. selain itu, setelah mencermati dan memeriksa alat bukti masing masing pihak, mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti tertulis berupa formulir model yang diajukan pemohon adalah formulir yang bersumber atau diunduh (download) dari laman sebagaimana telah diakui juga oleh pemohon. terhadap formulir yang bersumber dari laman memohonulir tersebut tidak seluruhnya valid karena terdapat berbagai perbaikan yang hasil perbaikannya tidak diunggah (upload) oleh memohon dalam laman dimaksud. untuk menguatkan keterangannya, memohon mengajukan formulir rekapitulasi sebagai pembanding terhadap formulir rekapitulasi yang terdapat dalam laman selain pertimbangan tersebut, mengenai alat bukti tertulis yang diajukan pemohon, mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti yang menunjukkan rekapitulasi tps tersebut tidak lengkap terdiri dari lampiran model model c1, dan lampiran model c1, yang seharusnya menjadi satu bundel model sehingga mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi atau pencocokan terhadap angka angka perolehan suara masing masing calon anggota dpd dengan data lainnya. adapun terkait dengan saksi saksi yang diajukan memohon, yaitu anggota ppk kendari barat bernama isra rahim, ketua ppk madonna bernama heri iskandar, dan ketua ppk sampar bernama anton saputra, mahkamah memperoleh keterangan bahwa wilayah ketiga ppk tersebut tidak terjadi permasalahan atau keberatan apapun dari saksi saksi yang hadir, dan rekapitulasi ketiga ppk tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada rekapitulasi tingkat pps yang dicatat dalam formulir model d1. mahkamah meyakini kebenaran keterangan ketiga saksi tersebut, namun dari keterangan ketiga saksi tersebut mahkamah tidak dapat mengetahui proses rekapitulasi tingkat tps dan tingkat pps, sehingga keterangan ketiga saksi demikian harus dikesampingkan dari pertimbangan hukum mahkamah mengenai perubahan suara tingkat tps dan pps yang didalilkan pemohon.mengenai perolehan suara calon anggota dpd sulawesi tenggarai salinan putusan mahkamah konstitusi sissmaj" diunduh dari laman:olehan suara setiap kecamatan pada tingkat kota kendari model db dpd) eeb e free dpd nga barat wua atu akhir silondae, bahwa berdasarkan pertandingan sumber data resmi diatas maka keterangan sampai dengan (vide: permohonan pemohon) yang menyatakan terjadi penggelembungan suara calon dpd nomor urut atas nama drs. yusra silondae, sejumlah dapat katakan asumsi pemohon sendiri tanpa didukung dengan data yang valid dan tidak berdasar. perolehan suara pemohon kabupaten kolaka bahwa apa yang didalilkan pemohon adanya kecurangan berupa penggelembungan tidaklah berdasar karena secara perhitungan yang benar sebagaimana data memohon (dibuktikan dengan alat bukti) dapat dibuktikan dengan perbandingan dibawah ini: tabel. pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon kabupaten kolaka peran drs. yusra silondae, ona bahwa pemohon menegaskan saat pelaksanaan rapat pleno penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari tps, pps, ppk sampai pleno kpu kabupaten kolaka tidak ada satupun keberatan dari calon anggota dpd dapil sultra, termasuk bawaslu olehnya itu hasil penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan telah benar hasilnya dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanismeabupaten buton utara bahwa pada saat pleno rekapitulasi perhitungan surat suara dari tingkat kpps, pps, ppk dan tingkat kpu kabupaten buton utaraabupaten. dan pada saat perhitungan suara disemua tingkatan tidak ada saksi dewan perwakilan daerah dpd) baik dari pihak drs. yusra silondae, si. dan ode hasanah bolu, pemohon), hal ini sebagaimana model kpu, kpu dan da1 kpu (bukti terlampir). bahwa total perolehan suara milik pemohon sebagaimana model (da1) kabupaten buton utara sebanyak (seribu tiga ratus lima puluh dua), dah hal tersebut sangat berbeda dengan data model permohonan pemohon sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini: tabel perolehan suara tingkat kecamatan (da1) kabupaten buton utara juan jan kamboja bonegunu ir. ode bolu, bahwa berdasarkan keterangan pemohon pada tabel selisih tertulis suara sedangkan pada penjelasan pemohon ungkapkan bahwa terjadi selisih kehilangan suara sejumlah suara. jadi dalam hal ini, pemohon hanya membuat asumsi sendiri dan syarat rekayasa tanpa argumentasi data yang jelas dan akurat, sebagaimana terterl. r.p. soros gondangdia lama, jakarta pusat nama patrick rio capella jabatan sekretaris jenderal dpp partai nasdem alamat jl. r.p. soros gondangdia lama, jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus nomor partai nasdem bahu.pnd php skk mk bertanggal mei memberi kuasa kepada taufik bahari, s.h., hum., ll.m: regginaldo sultan, s.h., m.m.: muhammad rullyandi, s.h., m.h.: ira sahara jatim, s.h.: doktrin maka, s.h., hum. dan kky sandra pangestu, s.h., yaitu tim kuasa hukum pada kantor hukum al mizan dan partners yang berkantor jalan raya malaka jakarta timur baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasanko nasdem p1 kabar ve05rekapitulasi hasil ppk kecamatan cangkang model da dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara desa tanggung, desa pelampung dan desa cangkang sebagaimana dalam tabel berikut perolehan suara selisih nama desa tanggung |(pkpi kalbar vil tps) dan kalbar vi pelampung partai nasdem kalbar vil tps) dan kalbar vi pkpi kalbar vil dan kalbar vi cangkang pkpi kalbar vil tps) dan kalbar vi balai sebut pkpi kalbar vil tps) dan kalbar vi bahwa selisih suara memohon dan pemohon sebagaimana pada point permohonan ago dikarenakan rekapitulasi ppk kecamatan cangkang tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara sah seluruh tps pada desa tanggung vide bukti kalbar vl desa pelampung vide bukti kalbar vl desa cangkang vide bukti kalbar vi 08j dan desa balai sebut vide bukti kalbar vi 09j sebagaimana dalam tabel berikut parpol suara ppk san kalbar desa tanggung tps) bukti kalbar vi 06elampung tps) bukti kalbar vi 07j desa cangkang tps) bukti kalbar vi 08j desa balai sebut tps) bukti kalbar vi 09jkabupaten sanggau kecamatan muko vide bukti kalbar vi 05j) pada desa mengkode. hal ini dikarenakan rekapitulasi ppk kecamatan mukoseluruh tps desa mengkode vide bukti kalbar vi 10j sebagaimana dalam tabel berikut nama partai perolehan suara rekap ppk desa mengkode tps) ip. ip. kalbar vi 10j kalbar jih suara sah prp ejarhepajan pajnggau kecamatan semacam vide bukti kalbar vi dalam rekapitulasi perolehan suara sah partai dalam model dprd provinsi yakni pada rekapitulasi hasil desa lubuk sabuk vide bukti kalbar vl dan desa pengarang vide bukti kalbar vl sebagaimana dalam tabel berikut nama peroleh suara sah genap tps jlh suara reka sasih parpol sah ppk kala rvi desa lubuk sabuk tps) bukti kabar desa pengarang tps) bukti kabar dgn dgn bahwa selisih suara memohon dan pemohon untuk partai pkpi desa lubuk sabuk kecamatan semacam sebagaimana pada point permohonan ago dikarenakan rekapitulasi ppk kecamatan semacam vide bukti kalbar vipad rekapitulasi desa lubuk sabuk vide bukti kalbar vi sebagaimana dalam tabel berikut: rekap pkpi pps desa rekap pkpi ppk lubuk sabuk semacam kalbar vi ii kalbar vi selisih son bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa lubuk sabuk kecamatan sekarang untuk pemilu dprd provinsi kalimantaokumen yang dimiliki pemohon untuk partai pkpi berjumlah suara sedangkan berdasarkan kecamatan sekarang berjumlah suara karenanya perlu dilakukan penghitungan suara suara ulang: bahwa dikarenakan banyaknya perbedaan perolehan suara antara model kecamatan cangkang dengan rekap kecamatan cangkang perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang:provinsi daerah pemilihan kalimantan baratpartai politik peserta pemilu dprd provinsi kalimantan barat pada daerah pemilihan kalimantan barat adalah sebagai berikut urut nama|.vi. petitbar (enam) memerintahkan memohon untuk menetapkan perolehan suara sah pemohon: kecamatan cangkang suara kecamatan semacam suara kecamatan cangkang suara kecamatan muko suara kecamatan semacamkabupaten sanggau sebagai berikti nurani rakyat tn.sebagai berikut:lakukan penghitungan ulang surat suara seluruh tps desa lubuk sabuk kecamatan semacam untuk pemilu dprd provinsi kalimantan barat memerintahkan memohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara seluruh tps kecamatan cangkang untuk pemilu dprd provinsi kalimantan baratp1 kalbar vi. sampai dengan p1 kalbar vi. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut: p1 kalbar vmodel dc dprd provinsi), p1 kalbar verah pemilihan kalimantan barat kabupaten sanggau model db dprd prov):cangkang model da dpr prov), p1 kalbar vsemacam model da dprd prov),alimantan barat kabupaten sanggau kecamatan muko model da dprd prov): p1 kalbar vi hasil perhitungan perolehan suara seluruh tps desa tanggpelampil hasil perhitungan perolehan suara seluruh tps desa cangkabalai sebutmengkode kecamatan muko kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat tps. s d tps. (model dprd provinsi) .provinsi kalimantan barat daerah pemilihan kalimantan barat p1 kalbar vi hasil perhitungan perolehan suara seluruh tps desa pengarang kecamatan semacam kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat tps. (model dprd provinsi): .nghitungan perolehan suara tps desa begadang kecamatan semacam kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat model s d tps p1 kalbar vprovinsi tahun model pengarang kecamatan semacam p1 kalbar vi surat komisi pemilihan umum kabupaten sanggau nomor: kpu. kab tertanggal mei yang tujukan kepada ketua partai nasdem kabupaten sanggau p1 kalbar vi surat dewan pimpinan wilayah partai nas dem nomor: se1 dpw nas dem kalbar tertanggal mei yang ditujukan kepada ketua bawaslu provinsi kalimantan barat p1 kalbar vi surat badan pengawas pemilihan umum provinsi kalimantan barat nomor: bawaslu kb v tertanggal mei yang ditujukan kepada ketua dewan perwakilan wilayah partai nas dem prov. kalimantan barat p1 kalbar vi hasil perhitungan perolehan suara seluruh tps desa empang kecamatan cangkang kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat tps. s d kalbar vi hasil perhitungan perolehan suara seluruh tps desa selambat kecamatan cangkang kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat tps. s d tps. p1 kalbar vi hasil perhitungan perolehan suara seluruh tps desa kemarauperolehan suara seluruh tps desa sapesuara seluruh tps desa pisang kecamatan cangkang kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat tps p1 kalbar vi hasil perhitungan perolehan suara seluruh tps desa katori kecamatan cangkang kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat tps s d tps p1 kalbar vmodel tps mengkode kecamatan muko model mengkode kecamatan muko p1 kalbar vl surat pernyataan darius henry, anggota panitia pemungutan suara desa lubuk sabuk kecamatan sema untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi1 kalbar vl rekaman suara darius henry, anggota panitia pemungutan suara desa lubuk sabuk kecamatan semacam. dimulai pada durasi (detik s d durasi menit detik) bukti p1 kalbar vdesa lubuk sabuk kecamatan semacam kabupaten sekadau provinsi kalimatan barat model d1) berita acara tingkat desa lubuk sabuk yang telah menambah perolehan suara partai pkpi) .bukti p1 kalbar vl surat pernyataan martinus martin vanhouten tered martin saksi tinggal pengunjung, desa minggu, kecamatan sekadau hilir, kabupaten sekadau. saksi adalah caleg pkb dapil kalbar saksi mengikuti pleno rekapitulasi kpu tingkat kabupaten sanggau dan kecamatan sekadau. anggota baginya lubuk sabuk memberikan salinan formulir model da kepada saksi. dalam formulir tersebut tertulis pkpi memperoleh suara, namun pada saat rekapitulasi tingkat ppk sekadau perolehan pkpi berubah menjadi suara. martinus marten vanhoten saksi tinggal dusun lubuk sabuk, desa lubuk sabuk, kecamatan semacam, kabupaten sanggau. saksi adalah koordinator saksi tps partai demokrat tingkat desa yang membawahimpulkan laporan data dari saksi saksi tps kemudian dikirimkan kepada koordinator tingkat kecamatan. pada rekapitulasi tingkat pps, saksi partai demokrat tidak diundang dan tidak diberi formulir model perolehan suara tps untuk partai nasdem sejumlah suara, pkb memperoleh suara, pks memperoleh suara, pdip memperoleh suara, golkar memperoleh suara, gerindra memperoleh suara, demokrat memperoleh suara, pan memperoleh suara, ppp memperoleh suara, hanura memperoleh suara, pbb tidak memperoleh suara, pkpi memperoleh suara. terdapat perubahan angka antara formulir model dengan formulir model (pps). lawrensium saksi tinggal dusun entity, desa mengkode, kecamatan muko, kabupaten sanggau. saksi adalah saksi partai nasdem yang hadir tps desa mengkode, kecamatan muko, kabupaten sanggau. saksi yang tidak hadir dalam rekapitulasi tps desa mengkode adalah saksi pkb, pks, ppp, pbb. formulir model dprd provinsi tps desa mengkode menunjukkan pkpi memperoleh suara. saksi diberitahu oleh rusticus bahwa dalam formulir model (pps) desa mengkode tertulis pkpi memperoleh suara, atau bertambah suara dibanding dalam formulir model dalam formulir model tertulis pkpilampung. kabupaten pesawaran dpr,kalimantan barat perolehan suara pemohon partai nas dem) menurut memohon provinsi kalimantan barat untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi kabupaten sanggau bahwayampaikan perolehan suara versi pemohon dan meminta mahkamah untuk memerintahkan memohon agar menetapkan perolehan suara sah untuk pemohon dkecamatan cangkang, kecamatan muko dan kecamatan semacam dalam petit yang disampaikan oleh pemohonsehingga permohonan pemohon adalah kabur. adapun perolehan suara pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi kalimantan barat kabupaten sanggau adalah sebagai berikut: tabel rincian jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon untuk partai nasdem daerah pemilihan kalimantan barat dprd provinsi kalimantan barat rincian jumlah perolehan suara kabupaten bukti partai politik dan suara calon sanggau . lo. nomor nama partai dan calon dr. harry saderach, m.h., pd. hugo gato |. takalar yus pinus into, s.p. h.djafar. rachman,s. sos., si. jumlah suara sah partai dan suara calon keterangan: bukti .kalbar. menjelaskan rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi daerah pemilihan kalimantan barat berdasarkan formulir model kpu provinsi kalimantan barat untuk memperkuat penetapan m vi1 sampai dengan kalbar vi. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut: .kalbar..kalbart aai2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, bawaslu provinsi kalimantan baratukul wib yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikutkalimantan baratpemohon mendalilurangi perolehan suara pemohon kabupaten sanggau sebanyak suara, yaitu dari seharusnya suara berkurang menjadi suara. sisi lain memohon menambah perolehan suara pkpi sebanyak suara, yaitu dari seharusnya suara bertambah menjadi suara. pengurangan dan penambahan suara tersebut, menurut pemohon, telah mengakibatkan perubahan nilai bilangan pembagi pemilih bpp) dan mengakibatkan pemohon kehilangan satu kursi dapil kalimantan barat kesalahan rekapitulasi memohon terjadi untuk perolehan suara kecamatan cangkang, kecamatan semacam, dan kecamatan muko sebagai berikut. kecamatan partai politik berojehaws para akan kang pkpi senayan yan pkpi muko |header pkpi kecamatan cangkang, kesalahan rekapitulasi memohon terjadi untuk perolehan suara desa tanggung, desa pelampung, desa cangkang, dan desa balai sebut sebagai berikut. perolehan suara 0esa partai politik arena pemohon) selisih: tanggung tps pkpi pelampung tps) cangkang tps pkpi balai sebut tps) pkpi menurut pemohon perbedaan perolehan suara kecamatan cangkang tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara formulir model (tps) dan formulir model da (ppk). pemohon juga mendalilkan bahwa ppk muko melakukan kesalahan dalam menghitung suara seluruh tps se desa mengkode, yang menurut formulir model da (ppk muko), pkpi memperoleh suara, padahal menurut pemohon berdasarkan formulir model seharusnya pkpi memperoleh suara. sedangkan kecamatan semacam, desa lubuk sabuk yang terdiri dari tps, pada formulir model da (ppk semacam) tercatat partai nasdem memperoleh suara, padahal seharusnya menurut pemohon adalah suara, dan pkpsemacam memperoleh suara padahal menurut pemohon seharusnya memperoleh suara. desa pengarang, formulir model da menyatakan partai nasdem memperoleh suara, padahal menurut pemohon seharusnya memperoleh suara. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti p1 kalbar vi. sampai dengan bukti p1 kalbar vi. serta mengajukan saksi tried martin, martinus marten vanhoten, dan lawrensiumvi. sampai dengan bukti kalbar vi. menimbang bahwa setelah memeriksa bukti tertulis yang diajukan pemohon dan memohon, mahkamah menemukan bahwa perolehan suara pemohon nasdem) dan pkpi untuk kecamatan cangkang yang tertulis dalam formulir model yang diajukan pemohon (vide bukti p1 kalbar vi sampai dengan bukti p1 kalbar vi adalah sama dengan formulir model yang diajukan memohon (vide bukti kalbar vi. sampai dengan bukti kalbar vi. mahkamah juga menemukan fakta bahwa dalam formulir model da ppk cangkang (vide bukti p1 kalbar vi bukti kalbar vi. tertulis pemohon nasdem) memperoleh suara dan pkpi memperoleh suara. kejanggalan yang ditemukan mahkamah adalah, formulir model untuk seluruh tps se desa cangkapelampbalai sebut menunjukkan perolehan pemohon partai nasdem) adalah suara dan pkpitanggberdasarkan data data yang diperoleh mahkamah dari alat bukti pemohon dan memohon sebagaimana diuraikan atas, serta membandingkan dengan data bawaslu provinsi kalimantan barat, mahkamah berkeyakinan bahwa perolehan suara yang benar empat desa kecamatan cangkang, yaitu desa jangang, desa pelampung, desa balai sebut, dan desa tanggung, adalah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam formulir model (lampiran model yang diajukan sebagai bukti oleh pemohon dan memohon, yang kedua formulir tersebut memiliki kesamaan angkarisi. berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon sepanjang mengenai perolehan suara kecamatan cangkang terbukti menurut hukum, dan karenanya perolehan suara pemohon nasdem) dan pkpi desa cangkang,. desa pelampung, desa balai sebut, dan desa tanggung, harus diperbaiki sebagai berikut: desa cangkang pemohon partai nasdem) memperoleh suara dan pkpi memperoleh suara, desa pelampung pemohon partai nasdem) memperoleh suara dan pkpi memperoleh suara,, terkait hasil rekapitulasi desa mengkode, kecamatan muko, mahkamah menemukan bahwa formulir model da yang diajukan pemohon sama dengan formulir da yang diajukan memohon (bukti p1 kalbar vi. bukti kalbar vi. keduanya tertulis perolehan suara desa mengkode untuk pemohon nasdem) sejumlah suara, dan perolehan pkpi sejumlah suarabedaan antara formulir model yang diajukan pemohon dengan yang diajukan memohon. pada formulir model tps desa mengkode yang diajukan pemohon tertulis pkpi memperoleh suara (vide bukti p1 kalbar vi sementara pada formulir model memohon tertulis pkpi memperoleh suara (vide bukti kalbar vi. dari kedua formulir model yang diajukan pemohon dan memohon, mahkamah menemukan bahwa memohon melakukan kesalahan hitung dalam lampiran model tps desa mengkode pada kolom pkpi. seharusnya suara sah pkpi (parpol) ditambah dengan suara sah semua calon adalah berjumlah suara, namun memohon menuliskannya suara. berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon sepanjang mengenai perolehan suara desa mengkode terbukti menurut hukum, sehingga perolehan suara pkpi tps desa mengkode harus dikurangi suara sehingga menjadi suara. terkait hasil rekapitulasi desa lubuk sabuk, kecamatan semacam, mahkamah telah memeriksa alat bukti pemohon serta memohon, dan menemukan terdapat perbedaan angka antara lampiran model tps desa lubuk sabuk milik memohon (vide bukti kalbar vi. dan milik pemohon (vide bukti p1 kalbar vi setelah mencermati masing masing alat bukti, terutama lampiran model tps desa lubuk sabuk, mahkamah menilai alat bukti yang demikian tidak dapat memberikan keterangan yang valid karena selain terdapat ketidakjelasan dan atau kerancuan penulisan perolehan suara pada kolom partai nasdem, formulir lampiran model tersebut juga tidak ditandatangani oleh satupun kpps maupun saksi saksi partai politik. apalagi pemohon tidak menyertakan versi lengkap dokumen model sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap angka angka yang tertulis didalamnya. berdasarkan pertimbangan tersebut, dan setelah mencermati alat bukti yang diajukan memohon, mahkamah menilai dalil pemohon sepanjang mengenai perolehan suara desa lubuk sabuk, kecamatan semacam, tidak terbukti menurut hukum. adapun terkait dengan perolehan suara pemohon nasdem) dan pkpi desa pengarang, menurut mahkamah alat bukti lampiran model yang diajukan pemohon tidak lengkap. pemohon menyerahkan alat buktian tps desa pengarang, tanpa disertai lampiran model tps sehingga mahkamah tidak dapat mengetahui hasil rekapitulasi tingkat tps versi pemohon. sementara memohon mengajukan alat bukti berupa lampiran model tps tps tps tps dan tps desa pengarang yang menunjukkan perolehan nasdem adalah suara dan perolehan pkpi adalah suara. berdasarkan data data yang berasal dari alat bukti pemohon dan memohon tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon sepanjang mengenai perolehan suara nasdem dan pkpi desa pengarang, kecamatan semacam, tidak terbuktialimantan baratprovinsi kalimantan barat, berkenaan dengan perolehan suara pemohon nasdem) dan pkpi dapil kalimantan barat desa cangkang, desa pelampung, desa balai sebut, dan desa tanggung, kecamatan cangkang, serta tps desa mengkode, kecamatan muko, menyatakan perolehan suara pemohon nasdem) dan pkpi desa cangkang, desa pelampung, desa balai sebut, dan desa tanggung, kecamatan cangkang: serta perolehan pkpi tps desa mengkode, kecamatan muko, adalah sebagai berikut: kecamatan cangkang: desa cangkang pemohon partai nasdem) memperoleh suara dan pkpi memperoleh suara: desa pelampung pemohon partai nasdem) memperoleh suara dan pkpi memperoleh suara:ko tps desa mengkode, pkpi memperoleh suara. memerintahkan memohon untuk melaksanakan putusan iniprovinsi kalimantan barat daerah pemilihan kalimantan barat pada tingkat propinsi kalimantan barat (vide bukti kalbar vl yang ditetapkan memohon adalah sebagai berikut: kerang ega ama yan jasa egg emg tabel penetapan memohon tentang perolehan suara sah peserta pemilu dprd provinsi kalimantan barat daerah pemilihan kalimantan barat tingkat propinsi kalimantan baratpropinsi kalimantan barat daerah pemilihan kalimantan barat telah merugikan pemohon karena adanyemohon dan penambahan suara sah partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi) sebagaimana dalam tabel berikut perolehan suara nama partai politik selisih partai nasdem kalbar (partai kerangka1tan vi bangsa s d (partai keadilan kalbar sejahtera vimar partai bulan bintang partai keadilan dan persatuan indonesiaprovinsi kalimatan barat bahwa memohon telah salah dan keliru dalam penetapan perolehan suara sah hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kalimantan barat daerah pemilihan kalimantan barat dengan melakukan pengurangan perolehan suara sah pemohon kabupaten sanggau vide bukti kalbar vi nama partai putik perolehan suara selisih bukti urut memohon partai kebangkitan kalbar bangkeadilan vi sejahtera s d pdi perjuangan (kalbar partai golongan |v3 partai gerindra partai demokrat partai amat nasional partai persatuan pembangunan (partai hati nurani rakyat partai dan persatuan non ngkabupaten sanggauemohon after pemohon nbskursi nama partai politik berdasarkan perolehan mohon penonton jemmamsosupataar ema partai demokrasi indonesia mamamoo joe partai gerakan rakyat olmeoesmama jeamamamso naa jaa partai keadilan dan persatuan almanak btn ken bahwa kesalahan dan kekeliruan memohon dalam menetapkan perolehan suara sah pemohon partai nas dem) dan pkpi kabupaten sanggau terjadi pada kecamatan cangkang divide bukti kalbar vl kecamatan semacam (vide bukti kalbar il dan kecamatan muko (vide bukti kalbar vl sebagaimana dalam table berikut i(kecamatan paraiponik akatsuki "ea isi maa kalbar vi0j) ai,. namageng hermawan, s.h., ahmad muzammil, s.h., m.h, drs. ahmad syarifuddin hs., s.h, ari indra david, s.h., mh, timbul bahar, ag., si, l, rinaldi, s.h., yuen hadi, s.h., ali fernandez, s.h.i, mutakhir, s.hi.h., arthur otto living, s.h., m.han,dinasdem, dalam c1memperoleh sebanyak suara, tercatat pada.kelurahan tengah: partai pkb, tps dalam memperoleh sebanyak suara, tercatat dalam menjadi suara, terdapat selisih suara, cc. kelurahan darat skip: partai pkb, tps dalam memperoleh suara sebanyak suara, tercatat dalam suara terdapat selisih suara. kelurahan sungai jawi: partai pan tps dalam c1, perolehan suara, tercatat dalam suara terdapat selisih suara. kecamatan pontianak utara mono memohon list alatbukt. 1200p eta partai demokrat 460g c dand bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan pontianak utara pada data dan perolehan suara pemohon, menurut pemohon,,antan hulu: partai pkb, tps pada c1, memperoleh suara sebanyak tercatat dalam suara, terdapat selisih suara, partai demokrat pada tps pada c1, memperoleh suara sebanyak tercatat dalam suara, terdapat selisih suara. kelurahan siantan tengah: partai demokrat, tps pada c1, memperoleh suara sebanyak tercatat dalam suara, terdapat selisih suara, partai pkb, tps pada c1, memperoleh suara sebanyak tercatat dalam suara, terdapat selisih suara, sedangkan partai demokrat memperoleh suara sebanyak tercatat dalam suara, terdapat selisih suara. partai pkb, tps dalam memperoleh suara sebanyak namun tercatat dalam suara, sehingga terdapat selisih suara. tps dalam c1, partai demokrat memperoleh suara sebanyak namun tercatat dalam suara, sehingga terdapat selisih suara. kelurahan siantan hilir: partai pkb,kecamatan pontianak selatan pemohon memohon list alatbukt caaanannsa jemu |nested ondol dipakai demokrat padma bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan tanjung senang, pada data dan d1,demnasdem memperoleh suara,: panpan memperoleh suara, dengan rincian sebagai berikut kelurahan kota baru, demokrat tps dalam c1, memperoleh suara sebanyak namun tercatat dalam data berjumlah suara, terdapat selisih suara, partai nasdemselanjutnya pan tps memperoleh suara pada berjumlah suara, dalam d1, tercatat suara, terdapat selisih suara. kelurahan benua melayu laut pan tps dalam memperoleh suara tercatat dalam suara, terdapat selisih suara. kelurahan acara:. kelurahan benua melayu darat, pkb tps dalam memperoleh suara tercatat dalam suara,kb tps dalam memperoleh suara tercatat dalam suara, terdapat selisih suara. kelurahan parit kaya,kecamatan pontianak barat v(a publ ones pemohon memohon selisih alat bukti. |6o nee pam dame jae ramai partai amanat nasional dand bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan pontianak barat suara pkbpdangkan pada pan terdapat kelebihan suara, dengan rincian sebagai berikut kecamatan pontianak barat, antara lain: kelurahan sungai beliungselanjutnya partai pan tps pada partai pan mendaptkan perolehan suara tanpa keterangan, hanya tertulis dalam jumlah perolehan suara sedang perolehan partai dan caleg kosong, tidak ada keterangan. dapat dilihat line. sedangkan pada disebutkan keterangannya perolehan suara partai dan caleg. kelurahan pal limamenurut memohon ketetapan kursi dprd propinsi dapil kalimantan barat yang telah ditetapkan setelah penghitungan rekapitulasi penghitungan nasional. kpu melakukan penetapan perolehan kursi propinsi kalimantan barat. dengan hasil partai pkb tidak mendapatkan kursi, karena perolehan suara berada peringkat pada perhitungan peringkat sisa suara terbanyak seperti yang telah diterangkan dalam model ea menurut penghitungan memohon, pkb dapil kalimantan barat tidak mendapatkan kursi, karena perolehan suara peringkat sisa suara terbanyak. sedang kursi yang tersedia adalah pemohon keberatan dengan hasil ketetapan perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh kpu propinsi kalimantan barat. pemohon keberatan karena ditemukannya perubahan hasil perolehan suara saat print untuk dibagikan kepada masing masing saksi parpol. sedang pada saat perhitungan tidak ada perubahan. maka saksi pemohon melakukan keberatan pada saat penghitungan rekapitulasi ppk kecamatan pontianak kota, pontianak selatan, pontianak barat, pontianak utara, dengan hasil nihil. pengajuan keberatan ditolak, dengan dali ppk hanya melanjutkan hasil penghitungika ingin mengajukan keberatan seharusnya pps bukan ppk. dan penghitungan pun dilanjutkan sampai tingkat kpu kota pontianak. saat penghitungan kpu kota pontianak, saksi pkb mengajukan keberatan adanya temuan menurut pemohon. namun hasilnya nihil. saksi pemohon hanya diminta untuk mengajukan secara tertulis, dengan mengisi formulir tentang keberatan, agar tidak mengganggu berjalannya penghitungan, dan agar penghitungan tetap lancar dan kondusif. bahwa oleh karenanyaesar suara dapil kalimantan barkalimantan baravinsi kalimantan barat daerah pemilihan kalimantan barat partai politikdprd provinsi kalimantan barat desa sungai betps desa sui bangkong, kecamatan. pontianak, kabupaten pontianak formulir tps desa sui bangkong, kecamatan pontianak, kab pontielurahan sei bangkong, kecamatan pontianak, kab pontianak p.213a1. formulir tps kelurahan sei bangkong, kecamatan pontianak, kab pontianak tps desa sedpr propinsi, kecamatan pontianak kota p214311 tps desa tengah kec. pontianak kota, kab. pontianak p213112 model dprd propinsi, kelurahan darat skip, kecamatan pontianak kota kab. pontianak tps kelurahan darat skip kec. pontianak kota, kab. pontianak p213114 model dprd propinsi, kelurahan siantan hulu kecamatan pontianak utara kab. pontianak p213115 tps desa siantan hulu kec. pontianak utara, kab. pontianak model dprd propinsi, kelurahan. siantan tengah kec. pontianak utara, kab. pontianak p21314a17 tps desa siantan tengah, kecamatan pontianak utara, kab. pontianak tps desa siantan tengah, kecamatan pontianak utara, kab. pontianak p213119 tps desa siantan tengah, kecamatan pontianak utara, kab. pontianak dprd provinsi kalimantan barat siantan hilir, kecamatan pontianak utara, kab. pontianak p2131. tps desa siantan hilir kec. pontianak utara, kab. pontianak dprd provinsi kalimantan barat acar2131. tps desa kacanya, kecamatan pontianak selatan kab. pontianak p2131. tps desa acara, kecamatan pontianak selatan kab pontianak p2131. tps desa kaya, kecamatan pontianak selatan, kab. pontianak p2131. tps desa acara, kecamatan pontianak selatan, kab. pontianak dprd provinsi kalimantan barat desa benua melayu darat, kecamatan pontianak selatan, kab. pontianak p2131. tps desa benua melayu darat, kecamatan pontianak selatan kab. pontianak p2131. tps desa benua melayu darat, kecamatan pontianak selatan kab. pontianak dprd provinsi kalimantan baratp2131. tps desa parittokaya, kecamatan pontianak selatan, kab. pontianak p2131. model dprd propinsi, desa sungai beliung kecamatan pontianak barat, kab pontianak tps desa sungai beliung, kecamatan pontianak barat, kab. pontianak p2131. tps desa sungai beliung, kecamatan pontianak barat kab. pontianak p2131. model dprd propinsi desa pallida, kecamatan pontianak barat, kab pontianak tps desa pallida, kecamatan pontianak barat, kab. pontianasa saksi tinggal jalan petani nomor kelurahan sungai jawi, kecamatan pontianak kota, kalimantan barat. saksi adalah saksi pendamping untuk pkb tingkat ppk pontianak kota. saksi pemegang mandat dari pkb untuk rekapitulasi tingkat ppk pontianak kota bernama rupat. saksi hadir dan mengikuti rekapitulasi ppk pontianak kota. dalam formulir model tertulis pkb memperoleh suara, padahal seharusnya pkb memperoleh suara. total suara pkb yang hilang tingkat ppk pontianak kota adalah suara. sampai saksi tinggal jalan letjen suprapto nomor kecamatan pontianak selatan, kota pontianak,endamping partai pkb dalam rekapitulasi tingkat ppk pontianak selatan. data formulir model tps mengalami perubahan tingkat ppk (formulir model dalam formulir model pkb tertulis memperoleh suara namun dalam formulir model tertulis suara, atau berkurang suara. kecamatan pontianak selatan terdiri dari kelurahan. kelurahan parit kaya dan kelurahan benua melayu darat, pkb kehilangan suara. saksi mandat ppk pontianak selatan yang menandatangani berita acara bernama rahmat citra. fery cristiano saksi tinggal jalan oktober, bima sakti, siantan hulu, kecamatan pontianak utara, kota pontianak, kalimantan barat. saksi adalah saksi rekapitulasi pkb tingkat kota pontianak. kpu kota pontianak membawahi ppk. saksi tidak menandatangani rekapitulasi kota pontianak karena ada pengurangan suara pkb kecamatan. pkb seharusnya memperoleh suara, namun total kecamatan berkurang suara, sehingga perolehan pkb menjadi hanya suara. ada saksi lain yang hadir dalam rekapitulasi kota pontianak, namun saksi tidak tahu namanya. saksi mengajukan keberatan terhadap kpu kota pontianak. panas hadir dalam pleno rekapitulasi. saksi melaporkan kepada panas namun tidak ada tanda terima laporan. saksi datang kembali panas dan menyerahkan data terkait laporan sebelum,pinsi kalimantan baratd kalimantan barat daerah pemilihan kalimantan barat a). memohon dengan ini menolak dalil dalil pemohon dalam butir permohonan. bahwa dalam permohonan pemohon, tidak terdapat rujukan alat bukti sebagai dasar dalil pemohon. b). bahwa terkait data yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak benar. berdasarkan hal tersebut memohon menyampaikan data yang benar sebagai berikut: tabel perolehan suara pemohon menurut memohon provinsi kalimantan barat dapil kalimantan barat untuk pengisian anggota dprd provinsi pastgolkar gerindra demokrat (pan kalbar4 (ppp hanura pkpi keterangan alat bukti untuk tabel bukti .kalbar. berdasarkanbukti .kalbar. berdasarkan model dprd provinsi dan model provinsi memohon adalah benar dari perolehan suara tersebut diatas maka penetapan perolehan kursi dprd provinsi yang ditetapkan oleh memohon sudah benar. bahwa untuk membantah dalil pemohon terkait penetapan kursi dprd provinsi daerah pemilihan kalimantan barat1 memohon menyampaikan alat bukti .kalbar. berupa formulir sebagai berikut: tabel penghitungan perolehan kursi partai politik jumlah le. . .o partai dem 0nd |. |lpartatkebangkitan bangsa (oo partai keadilan sejahtera esa perriabann time sda sons ena partai golongan karya mb. .3ms0 boa (il ipartaidemokrat |. doh partalamanat nasional door00atas log partatpersatuan pembangunan |o0 partathatinurani rakyat hk. partai bulan bintang demam one enmnnnng anno ononhean moon dao partai keadilan dan persatuan indonesia (oma mam anton iii perbandingan perolehan suara menurut memohon terhadap pemohon untuk kecamatan pontianak kota, kota pontianak tps tai |. perolehan suara alat bukti kelurahan memohon pemohon memohon ap4 kelurahan pkb .kalbar. sei. bangkong kelurahan pkb .kalbar. sei. bangkong kelurahan kalbar. sei. bangkong kelurahan kalbar. sei. bangkong kelurahan pan kalbar. sei. bangkong kelurahan pkb kalbar. sei. bangkong em kelurahan | kagak kalbar. sei. bangkong mketurghag pkb kalbar. sei. bangkong under kelurahan kalbar. pak aka kong kelurahan pan kalbar. sei. bangkong si! kelurahan kalbar. sei. bangkong kelurahan kalbar. sei bangkong kelurahan pkb kalbar. sei. bangkong trah kansfiti kelurahan kalbar. suruhan pkb kalbar. tengah kelurahan jiii tentang alat bukti dan penjelasan perolehan suara terhadap pemohon untuk kecamatan pontianak kota kelurahan sei. bangkong(dua puluh tiga), dan tercatat pada (dua puluh tigapartai benar nas demidak terjadipartai nas dem, tps pada c1, memperoleh suara sebanyak dan tercatat pada suara, dan plant memperoleh suara tidak terdapat selisih suara. oleh karena itutps dan d1, kelurahan darat skidarat skipei. jawi. bahwa benar perolehan suara partai amanat nasional tps berdasarkan perolehan suara dan plant memperoleh suara tabel perbandingan perolehan suara menurut memohon terhadap pemohon untuk kecamatan pontianak barat, kota pontianak ann tps kelurahan partai memohon sei. beliung pan kalbar.barat kelurahan sei. beliung dan pal limaeliungamanat nasionall liml lima, kota pontianak perolehan suara alat bukti tps kelurahan partai memohon pemohon memohon siantan hulu demokrat kalbar. siantan demokrat kalbar. tengah kalbar. siantan pkb kalbar. siantan demokrat kalutara kelurahan siantan hulu, siantan tengah dan siantan hilir, dandemokrat, tps pada c1, memperoleh suara (dua), dan pada plant memperoleh (iantan tengah. bahwa benar partai demokrat, tps tercatat pada (tiga belas) suara, dan plant memperoleh suara data yang benar plant dengan d1, sudah dilakukan perbaikan tingkat rekapitulasi pps, dan sudah sesuai prosedur. jadi tidak terdapat selisih perolehan suara. bukti .kalbar. menjelaskan form model c1, lamp. c1, tps dan kelurahan siantan hilir. bahwa benar partai kebangkitan bangsa, tps pada c1, memperoleh suara (lima puluh tujuh), dan tercatat pada (lima puluh tujuhilirselatan, kota pontianak eta pep aaa ikan kota baru) kalbar. sama joglo dorian laut pan kalbar. san |oelurahan benua melayu pkb kalbar. darat kelurahan benua melayu pkb kalbar. daratselatan kelurahan kota baru, acara, benua melayu darat, dan parit kayanas dem, tps pada c1, memperoleh suara dan tercatat pada suara, tidak terdapat selisih suara dan bahwa benar partai amanat nasional, tps pada c1,benua melayu laulau47pada suara, plant total perolehan suara sebanyak suara. tidak terjadi selisih perolehan suara. bukti .kalbar.39dara6menjelaskan form model c1, lamp. c1, tps dan kelurahan parit kay47menjelaskan form model c1, lamp. c1, tps dan d1, lamp.8. .kalbar. formulir.kalbar. formulir model ea. penghitungan perolehan kursi partai politik dprd provinsin plant dprd provinsi pada tps kelurahan sei. bangkong14tengah. .kalbar. formulirrat skip. .kalbar19ada tps kelurahan sei. jawil limpadailirbenua melayu laulant dan tentang catatan kejadian khusus dan keberatan saksi padatps kelurahan parit kaya. .kalbar4142angkong kec. pontianak kota, kota pontianak .kalbar1tengahdarat skipjawieliung kec.l lima kec. pontianak barathulutengahhilirta baruenua melayu lauacarabenua melayu dararit kaya kec. pontianak selatan, kota pontianakkota .kalbar. formulir model tentangbaratutaratahun kecamatan pontianak selatantenggara5j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak terkait partai nasional demokratdalam pokok permohonan provinsi kalimantan barat dprd provinsi kalimantan barat dapil bahwa dengan ini disampaikan keterangan pihak terkait sebagai berikut: dalam hal ini memberikan keterangan pihak terkait dalam perkhp dpr dprd xii yang dimohonkan oleh pemohon partai kebangkitan bangsa) sebagai berikut. dalam eksepsi gugatan obscura libelbagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan memohonu. bahwa permohonan pemohon kabur karena tidak jelas objek mana yang dipermasalahkan apakah rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara kpu provinsi kalimantan barat, rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara kota pontianak, rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan, rekapitulasi penghitungan suara ppsdan partai nas dem bertambah partai demokrat bertambah suara dan pan bertambah suara, sehingga dari data pemohon ini tidak berimbang antara yang bertambah dan berkurang sementara jumlah suara sah dan pemilih tetap. hal ini menyebabkan objek keberatan pemohon tidak jelas dan manipulatif. bahwa selain itu, alat bukti yang digunakan pemohon rekapitulasi yaitu berita acara hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara tps model c1 dprd provinsi) dan: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pps model dprd provinsnyata bukan berasal dari rapat tps kota pontianak pada tanggal april oleh karena itu alat bukti pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu menjadi cacat yuridis,tpsjuga yang dimiliki panitia pengawas pemilu, dan para saksi saksi adalah tidak benaryang dimanipulasii. dalam pokok perkara bahwa segala apa yang didalilkan oleh pihak terkaitkarena apa yang telah ditetapkan oleh memohon sudah melalui prosedur rapat pleno kpu yang sah dan benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga produk hukum dalam penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah sah dan berdasar hukum: bahwa kpu kalimantan barat telah melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah sesuai dengan prosedur sampai dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd. dalam laporan hasil pengawasannya bawaslu propinsi kalimantan barat telah melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dtetapi tidak ada laporan mengenai masalah pemohon. pihak terkait mengkonfirmasi kepada bawaslu propinsi kalimantan barat apakah ada laporan resmi dari pemohon mengenai pelanggaran pengurangan suara dapil kalbar kota pontianak. bawaslu menyatakan tidak ada. bahwa dalam rangka mencari kebenaran yang substansial, pihak terkait telah berusaha membandingkan perolehan suara dengan berbagai pihak termasuk meminta data dan konfirmasi kepada badan pengawas pemilihan umum propinsi kalimantan barat bukti pt kalbar dprd bahwa untuk dapat melihat perbedaan secara jelas antara versi pemohon dengan versi memohon hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi kalimantan barat, dapat dilihat pada tabel bawah ini pt. dprd partai pt. bangsa dprd leste damjamuan paman dam partai gerakan saa mao oma (artaoemoreat partai amanat partai persatuan emas dra dra partai hati partai bulan ame drama partai keadilan dan persatuan indonesia penjelasan bukti pihak terkait pt. dapil kalbar dprd dan pt. dapil kalbar dprd form model dprd provinsi dan form model dprd provinsi bahwa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dprd provinsi kalimantan barat model dprd provinsi dan model dprd provinsi menunjukkan hasil yang sah dan benar melalui rapat pleno kpu provinsi kalimantan barat pada hari jum'at tanggal april dan rapat pleno kpu kota pontianak tanggal april dalam permohonannya pemohon mendalilkan perolehan suaranya telah bertambah suara dan partai nas dem harus dikurangi partai demokrat harus dikurangi suara dan pan harus dikurangi sebesar suara atau total berkurang suara adalah cacat yuridis, karena setelah dijumlahkan menjadi suara sah menjadi kalau ditambah suara tidak sah sebesar jumlahnya menjadi jumlah ini melebihi jumlah surat suara yang digunakan sebesar melebihi jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar menurut rumusan yang benar jumlah suara sah ditambah suara tidak sah harus sama dengan seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih. harus sama pula dengan jumlahdengan menggunakan prinsip pars protokol (sebagian untuk keseluruhan) dengan fakta tersebut hal hal yang berkaitan dengan penghitungan dibawahnya tidak perlu dibuktikan lagi, sudah pasti juga telah direkayasa sesuai dengan kepentingan pemohon. tabel selisih yang diajukan pemohon terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan kota pontianak kecamatan pontianak kotanhteumarai bangsa partai keadilan pt. kalbar sejahtera are dprd partai demokrasi pt. kalbar indonesia geni2 dprd perjuangan partai pt. kalbar golongan karya gg" kang dprd partai gerakan indonesia raya partai partai amalan partai persatuan pembangunan partai hati nurani rakyat 2th partai bulan partai keadilan dan persatuan indonesia suro nge penjelasan bukti pihak terkait kalbar dprddan saling bersesuaiankota dan pengurangan partai nasdem partai amanat nasional sehingga terdapat selisih sehingga akan menkecamatan pontianak utara urt. bukti pihak partai partai memohon pemohon selisih terkait pt.o1 partai nasdem kalbar dprd partai kebangkitan pom bangsa kalbar dprd pt.o1 yan peta tayang kalbar dprd partai demokrasi pt.o1 indonesia kalbar perjuangan dprd partai golongan partai gerakan bca indonesia raya partai demokrat partai amalana total penjelasan bukti pihak terkaitadalah bukti pihak terkait karena bersesuaian dan sama dengan memohon, bawaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon suara ppk pontianak utara dan pengurangan partai demokrat suara sehingga terdapat selisih suara. sehingga akan menambah suara sah menjadi sesuai klaim pemohon ditambah suara tidak sahutara tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar. kecamatan pontianak selatan (ben. mmm tremtoron eevowon (saw pat pt. kalbar dprd isma opor liporesmpuruuaom panas gan tem liporsurwa 23m opaca |partaiemok rat iemmcuwm partabulanbintang |eksarummoowsn total s96ss 3oskalbar dprd kalbar dprd kalbar dprd kalbar dprd ,pt kalbar dprd kalbar dprd yang merupakan form model dprd provinsi dan model bersesuaian dan sama dengan memohon, bawaslu dan partai lainnya,penambahan suara pemohon suara ppk pontianak selatan dan pengurangan partai nasdem suara, partai demokrat suara, partai amanat nasional sehingga terdapat selisih sehingga akan menambah suara sah menjadi sesuai klaim pemohon,selatan tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar. kecamatan pontianak barat bukti urt. partai memohon pemohon selisih pihak partai terkait pt. partai nasdem kalbar dprd partai kebangkitan pt.o1 bangsa kalbar dprd pt.o1 nan kalbar dprd partai demokrasi indonesia perjuangan partai golongan partai gerakan indonesia raya uh: ala partai demokrat partai amalan partai persatuan pembangunan sem partai hati nurani partai bulan bintang po00000000| partai keadilan dan persatuan indonesia ora gado2o1 kalbar dprdbarat dan pengurangan partai amanat nasional sehingga terdapat selisih sehingga akan menambahuaraberikut ini tabel kecamatan yakni pontianak tenggara dan pontianak timur yang tidak terdapat keberatan pemohon ini kami tampilkan untuk membuktikan bahwa antara pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dan harus sama dengan surat suara yang digunakan kecamatan pontianak tenggara urt. partai memohon demo hon petisi partai pt. kalbar partai nasdem dprdindonesia raya tee la" ken partai demokrat |. partai amalan partai persatuan pembangunan tpp partai hati nurani partai bulan bintang partai keadilan dan persatuan indonesia nana total alan sama "oo kecamatan pontianak timur urt. partai memohon pemohon selisih partai partai nasdem pto1 kalbar partai kebangkitan partai keadilan, diunduh dari laman partai golongan karya partai gerakan indonesia raya partai demokrat partai amalan partai persatuan pembangunan na partai hati nurani partai bulan bintang partai keadilan dan persatuan indonesia paksa six total ane total selisih suara dapil kalimantan barat hasil rekapitulasi kota pontianakpt. kalbar bangsa len dprd partai keadilan pt. kalbar sejahtera dprd partai demokrasi indonesia perjuangan partai golongan pt. kalbar karya sia dprd partanebakan kalbar indonesia raya dprd pt. kalbar partai demokrat dprd partai amalan partai persatuan pembangunan ska partai hati nurani partai bulan bintang partai keadilan dan persatuan indonesia total penjelasan bukti pihak terkait bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar yang benar adalah bukti o1 kalbar dprd pihak terkait karena sama dengan memohon,bawaslu dan partai lainnya,penambahan suarrekapitulasi penghitungan suara kota pontianak dan pengurangan suara partai nasdem partai demokrat partai amanat nasional sehingga terdapat selisih suara sehingga akan menambah suara sah menjadi jika dalam rekapitulasi kpu kota pontianak tidak terdapat keberatan dari pemohon,proses rapat berjalan lancar. tabel bukti per tps kecamatan pontianak kota kelurahan sungai bangkong tes| memohon pemohon| buktipihakterkait pot kalbar 1dprd pt.o1. kalbar dprd das| pt01 kalbaradpro pto1. kalbar dprd pto1. kaisar1dprd pt. kalbar1 dprd peron kabar dprdsah oleh pemohon ataupun pengurangan suara partai lain tps tanpa ada koreksi unsur lain akan menambah atau mengurah menjadi sehingga tidak sinkron dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan tetap. proses rapat berjalan lancar dan tidak terdapat keberatan dari saksi. pengurangan suara partai nasdem tps tps jumlah suara sah ditambah suara tidak sah. kecamatan pontianak kota kelurahan tengah lol pt.o1. kalbar1 dprd0 penjelasan bukti pihak terkait klaim, tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar. kecamatan pontianak kota kelurahan darat skip tes| memohon pemohon| buktipihak terkait ton. kalbar dprd penjelasan bukti pihak terkaithulu trs| memohon pemohon) buktipihakterkat bottom.kalbar1pinsi kalimantan barat daerah pemilihan kalimantan barat bahwa perbandingan perolehan suara pemohon untuk tingkat dprd propinsi provinsi kalimantan barat dapil kalimantan barat menurut pemohon dan memohon adalah sebagai berikut partai perolehan suara tersohor selisih alat bukti nasa tea dan partai nas dem dan partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera ol. partai demokrasi indonesia perjuangan partai golongan karya partai gerakan indonesia raya pool dan partai demokrat dansaat| partai keadilan dan persatuan indonesia total perolehan kursi dprd provinsi kalimantan barat dapil kalimantan barat menurut memohon. perolehan kursi partai peringkat perolehan sisa sisa kursi kursi suara terbanyak partai nas dem partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera evelasan bukti pihak terkait pengurangan suara partai demokrattengah kalbar dprd: 0lo pto1. kalbar1 dprd4 oo penjelasan bukti pihak terkait pengurangan suara partai demokrat tps sebesar suara, penambahan suara partai kebangkitan bangsa pkb) tps sebesar suara, dan penambahan suara partai kebangkitan bangsa pkbmengenai tps ada perbedaan dengan pihak terkait yang hanya pada c1. kecamatan pontianak utara kelurahan siantan hilir tps| memohon( pemohon| buktipihakterkat tol.kalbar1dprd5 penjelasan bukti pihak terkait penambahan suara partai kebangkitan bangsaselatan kelurahan kota baru tes| memohon pemohon| buktipihakterkat ptt. kalbar dprd ton. kalbar dprd penjelasan bukti pihak terkait pengurangan suara partai demokrat tps sebesar suara, pengurangan suara partai nas dem tps sebesar suara, danlaut pt.o1. kalbar1dprd17 penjelasan bukti pihak terkaitacara otot.kalbardprd i2| pto1.kalbar1dprd ton. kalbar dprd penjelasan buktdarat les pt.o1.kalbar1dprd ol. ho.h. pt.o1. kalbarparit kaya pt.o1.kalbar1dprd tol. kalbar tps sebesar suara tanpa disamping itu berbeda dengan perhitungan resmi. kecamatan pontianak barat kelurahan sungai beliung ton. kalbar dprd: penjelasan bukti pihak terkait penambahan suara partai kebangkitan bangsa tps ,tps kelurahan sungai beliung masing masing sebesar dan suara dari perhitungan resmi,tps berdasarkan bukti yang pihak terkait tertulis perolehan partai dan caleg sebesar ,apa yang dinyatakan pemohon tidak berdasar. bukti. kecamatan pontianak barat kelurahan pal lima ton. kalbar dprd penjelasan bukti pihak terkait penambahan suara partai kebangkitan bangsa pkb) tps kelurahan paldisamping itu berbeda dengan perhitungan resmi. hasil tps pal lima sama dengan yang input form pps kelurahan pal ltabel tersebut antara pihak memohon, pihak terkait dan data dari bawaslu propinsi kalimantan barat adalah sama. penambahan oleh partai pkb adalah perbuatan pidana yang melanggar hukum.limantan barat telah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa tidak benar apa yang dikemukakan pemohon dalam gugatannya sebagaimana termuat dalam permohonannya karena adalah angka angka rekaan yang didapat dari proses rekayasa suara bahwa memohon tidak mau terjebak pada hasil pemungutan dan penghitungan suara tps yang dikemukakan oleh pemohon karena sesungguhnya hal tersebut memang tidak bermasalah dan bersesuaian dengan hasil rekapitulasi dari tps sampai propinsi tetapi dengan sangat berani dimanipulasi dan direkayasa oleh pemohon dalam gugatannya dengan menambah sejumlah suara kepada parpol nomor urut dan mengurangi pada pasangan partai nomor urut sedangkan partai lain (lihat pada tabel atas) dan patut diduga melanggar undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr,dpd, dan dprd: berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja mengubah,merusak,, sebagaimana dimaksud dalam dipidana penjara paling lama (tiga) tahun dan paling lama (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit (tiga puluh enam juta rupiah) bahwa berdasarkan data dan bukti c1, da, db, pihak terkait bahwa jelas perolehan pemohon daerah pemilihan kalbar adalah suara dan bukan suara, sebagaimana data yang didalilkan oleh pemohon. dengan fakta fakta hukum tersebut atas, sangat mencederai proses pemilu dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan. oleh karena itu, sudah sepatutnya mahkamah konstitusi meneruskan perkara ini kepada penyidik kepoliil. petit berdasarkan dalil dan alasanpemilihan anggota dprd provinsi kalimantan daerah pemilihan kalbaralbar1i dprd sampai dengan pt. kalbar1 dprd dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut: pt.o1.kalbar dprd berita cara sertifikat model dprd provinsi kalimantan pt.o1.kalbar dprd barat sertifikat model dprd pt.o1.kalbar dprd propinsi kota pontianak sertifikat model da dprd pt. kalbar dprd provinsi kec pontianak kota sertifikat model da dprd pt. kalbar dprd propinsi kect.0o1 kalbar dprd sertifikat model da dprd propinsi kec pontianak pt. kalbar dprd tenggara sertifikat model da dprd pt. kalbar dprd propinsi kec pontianak barat sertifikat model da dprd pt. kalbar dprd propinsi kec pontianak utara sertifikat model da dprd propinsi kec pontianak timur pt. kalbar dprd sertifikat model dprd propinsi kelurahan sungai bangkong, kecamatan pt. kalbar dprd pontianak kota sertifikat model dprd propinsi kelurahan tengah, pt. kalbar dprd kecamatan pontianak kota sertifikat model dprd propinsi kelurahan barat pt. kalbar dprd skip, kecamatan pontianak kota sertifikat model dprd pt. kalbar dprd propinsi kelurahan sungai jawi, kecamatan pontianak kota pt. kalbar dprd sertifikat model dprd propinsi kelurahan selatan hulu, kecamatan pontianak pt. kalbar dprd utara sertifikat model dprd propinsi kelurahan siantan tengah, kecamatanmodel dprd propinsi kelurahan siantan hilir, kecamatan pontianak utara sertifikat model dprd propinsi kelurahan kota baru, kecamatan pontianak selatan pt. kalbar dprd sertifikat model dprd propinsi kelurahan benua melayu laut, kecamatan pt. kalbar dprd pontianak selatan sertifikat model dprd propinsi kelurahan akarnya, pt. kalbar dprd kecamatan pontianak selatan sertifikat model dprd pt. kalbar dprd propinsi kelurahan benua malu darat, kecamatan pontianak selatan pt. kalbar dprd sertifikat model dprd propinsi kelurahan parit kaya, kecamatan pontianak pt. kalbar dprd selatan sertifikat model dprd propinsi kelurahan sungai pt. kalbar dprd beliung, kecamatan pontianak barat sertifikat model dprd pt. kalbar dprd propinsi kelurahan pal lima, kecamatan pontianak barat lampiran model dprd propinsio1 kalbar dprd sungai bangkong, kecamatan pontianak kota lampiran model dprd pt. kalbar dprd propinsi tps kelurahan sungai bangkong, kecamatan pontianak kota pt. kalbar dprd lampiran model dprd propinsi tps kelurahan tengah, kecamatan pt. kalbar dprd pontianak kota lampiran model dprd propinsi tps kelurahan pt. kalbar dprd darat skip, kecamatan pontianak kota lampiran model dprd pt. kalbar dprd propinsi tps kelurahan siantan hulu, kecamatan pontianak utara pt. kalbar dprd lampiran model dprd propinsi tps kelurahan siantan tengah, kecamatan pt. kalbar dprdat anis menurut pemohon perolehan kursi "an partai peringkat perolehan sisa kursi suara terbanyak kpr driselisih tersebut ditemukan daerah sebagaimana berikut: kecamatan pontianak kota perolehan suara partai pemohon memohon selisih alat bukti . . dand i partai kebangkitan dan hilir, kecamatan pontianak utara pt. kalbar dprd lampiran model dprd propinsi tps kelurahan kota baru, kecamatan pt. kalbar dprd pontianak selatan lampiran model dprd propinsi tps kelurahan pt. kalbar dprd kota baru, kecamatan pontianak selatan lampiran model dprd pt.0o1 kalbar dprd propinsi tps kelurahan benua melayu laut, kecamatan pontianak selatan pt.o1 kalbar dprd lampiran model dprd propinsi tps kelurahan acara, kecamatan pontianak selatan pt. kalbar dprd lampiran model dprd propinsi tps kelurahan acara, kecamatan pontianak pt. kalbar dprdacara, kecamatan pontianak selatan lampiran model dprd pt. kalbar dprd propinsi tps kelurahan acara, kecamatan pontianak selatan pt.o1 kalbar dprd lampiran model dprd propinsi tps kelurahan benua melayu darat, pt. kalbar dprd kecamatan pontianak selatan lampiran model dprd pt. kalbar dprd propinsi tps kelurahan benua melayu darat, kecamatan pontianak pt. kalbar dprd selatan lampiran model dprd propinsi tps kelurahan pt. kalbar dprd parit kaya, kecamatan pontianak selatan lampiran model dprd pt. kalbar dprd propinsi tps kelurahan parit kaya, kecamatan pontianak selatan pt. kalbar dprd lampiran model dprd propinsi tps kelurahan parit kaya, kecamatan pt. kalbar dprd pontianak selatan lampiran model dprd propinsi tps kelurahan pt.o1 kalbar dprd parit kayselatan lampiran modelontianak selatan lampiran model dprd pt.0o1 kalbart.0o1 kalbar dprd pontianak selatan lampiran model dprd propinsi tps kelurahan pt.o1 kalbar dprd sungai beliung, kecamatan pontianak barat lampiran model dprd pt.0o1 kalbar dprd propinsi tps kelurahan sungai beliung, kecamatan pontianak barat pt.0o1 kalbar dprd lampiran model dprd propinsi tps kelurahan sungai beliung, kecamatan pontianak barat lampiran model dprd propinsi tps kelurahan pal lima, kecamatanari partai nasdem kepada badan pengawas pemilu kalimantan barat untuk pengajuan perbandingan data rekap dari badan pengawas pemilu kalimantan barat surat berita acara serah terima data soft copy dari bawaslu provinsi kalimantan barat kepada partai nasdem provinsi kalimantan barat lampiran model dprd provinsi tps kelurahan sungai bakong kecamatan pontianak kota lampiran model dprd provinsi tps kelurahan sungai jawi kecamatan pontianak kotatps kelurahan siantan hulu kecamatan pontianak utara: pada hari jumat, tanggal jui pukul wib,, dapil kalimantan barat (perorangan), dan dprd kabupaten kubu raya dapil kubu bangkitan bangsa) adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urut (du dan dapil kalimantan barat (perorangan), serta mengenai pengisian dprd kabupaten kubu raya dapil kubu ray(partai politik), dapil kalimantan barat (perorangan), serta dapil kubu rayamengenai permohonan dapil kalimantan barat (partai politik), dapil kalimantan barat (perorangan), dan dapil kubu raytidak memenuhi syarat pmk nomor tahun dan pmk nomor tahunatas. adapun eksepsi mengenai tidak dipenuhinya ketentuan pmk nomor tahun 2014dan pmk nomor tahun oleh pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan(partai politikartai politik), pemohon mendalilkan: kecamatan pontianak kota kehilangan suara, yaitu dari seharusnya suara (formulir model berkurang menjadi suara (formulir model partai nasdem mengalami penambahan suara, dari yang seharusuara (formulir model bertambah menjadi suara (formulir model pan mengalami penambahan suara dari yang seharusnya suara (formulir model bertambah menjadi suara (formulir modeltps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps dan tps kelurahan sungai bangkong: tps kelurahan tengah: tps kelurahan darat skip: tps kelurahan sungai jawi. kecamatan pontianak utara kehilangan suara, dari seharusnya suara berkurang menjadi suara. partai demokrat seharusnya memperoleh suara ternyata berusiantan hulu, tps tps tps dan tps kelurahan siantan tengah: cc. tps kelurahan siantan hilir. kecamatan pontianak selatan kehilangan suara dari seharusnya suara berkurang menjadi suara. partai nasdem bertambah dua suara dari seharusnya suara bertambah menjadi suara. partai demokrat bertambah suara dari seharusnya suara berubah menjadi suara. pan bertambah tujukota baru: tps kelurahan benua melayu laut: tps tps tps dan tps kelurahan acara, tps dan tps kelurahan benua melayu darat: tps2, tps tps tps tps tps tps tps tps tps dan tpskota pontianak pada datanasdempansungai bangkong partai pkb, tps dalam memperoleh suara, tercatat dalampadapan,di tps dalam c1memperoleh sebanyak suara tercatat dalam menjadinasdem,partai pan, tps dalam memperoleh sebanyak suara, tercatat dalam menjadi suara, terdapatbarat kehilangan suara dari seharusnya memperoleh suara berkurang menjadi suara. pan bertambadan tps kelurahan sungai beliung: tps kelurahan pal lima. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti serta mengajukan saksi masa, sampai, dan fery cristianosampai dengan bukti kalbar pihak terkait nasdem. kalbar dprd sampai dengan bukti pt.0o1. kalbar dprd terhadap dalil tersebut, setelah mencermati dan menyandingkan alat bukti yang diajukan pemohon, memohon, maupun pihak terkait, mahkamah menemukan bahwa dalam alat bukti pemohon, khususnya formulir model dan lampiran, terdapat banyak ketidaklengkapan dan ketidakjelasan angkarisi, yaitu: dari alat bukti formulir model dan lampiran untuk tps kelurahan sungai bangkong, kelurahan tengah, kelurahan darat skip, dan kelurahan sungai jawi, delapan formulir antaranya terdapat coretan dan angka yang ditimpa atau ditebalkan, terdapat salah hitung suara, dan lampiran model tidak disertai model c1. dari alat bukti formulir model dan lampiran untuk tps kelurahan siantan hulu, kelurahan siantan tengah, dan kelurahan siantan hilir, empat formulir antaranya terdapat coretan dan angka yang ditimpa atau ditebalkan serta tidak disertai model c1. dari alat bukti formulir model dan lampiran untuk tps kelurahan kota baru, kelurahan benua melayu laut, kelurahan acara, kelurahan benua melayu darat, dan kelurahan parit kaya, formulir antaranyoretan dan atau angka yang ditimpa atau ditebalkan, serta tidak disertai model c1. dari alat bukti formulir model dan lampiran untuk empat tps kelurahan sungai beliung dan kelurahan pal lima, pemohon hanya mengajukan tiga formulir yang semuanya terdapat coretan dan atau angka yang ditimpa atau ditebalkan, serta tidak disertai model c1. alat bukti tertulis yang demikian, meskipun didukung oleh keterangan saksi, menurut mahkamah tidak dapat membuktikan adanya kesalahan memohon yang berakibat pada terjadinya perubahan perolehan suara masing masing partai politik dapil kalimantan barat terutama kecamatan pontianak kota, kecamatan pontianak utara, kecamatan pontianak selatan, dan kecamatan pontianak barat. dengan demikian, mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. dapil kalimantan barat (perseoranganerseorangan), mahkamah tidak menemukan uraian pemohon yang menunjukkan adanya polita maupun petit. berdasarkan hal demikian, mahkamah menilai permohonan pemohon sepanjang dapil kalimantan barat (perseorangan) tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. dapil kubu raya i3. menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan dprd kabupaten kubu raya dapil kubu raya pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi. selain itu dalam persidangan kamis, juni pemohon menyatakan bahwa permohonan dapil kubu raya tidak dilanjutkan oleh pemohon. berdasarkan hal demikian, yaitu pemohon tidak lagi meneruskan permohonan dimaksud, namun juga tidak menyatakan penarikan pencabutan perkara, maka mahkamah berpendapat permohonan pemohon sepanjang dapil kubu ra(partai politik) dan dapil kubu raya tidak terbukti menurut hukum, sedangkan dalil pemohon mengenai dapil kalimantan barat (perseorangan) tidak memenuhi syarauntuk dapil kalimantan barat (perseorangan) tidak memenuhi syarat. permohonan pemohon untuk dapil kalimantan barat (partai politik) dan dapil kubu raypermohonan pemohon untuk dapil kalimantan barat (perseorangan) tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon untuk dapil kalimantan barat (partai politik) dan dapil kubu ram.h., hikmat pribadi, s.h., baskom muhammad, s.h., zulkifli, s.h., deviani dwiningsih, s.h.,m.h., rule marginata s.h., munandar ps, s.h.,m.h., hilm.h., defri, s.h., wadi, s.h., agus s.p. otto s.h.,m.h., sutiyoso, s.h., muhammad ichsan, s.h., saut mari tua manik, s.h.,m.h., arie achmad, s.h., guntur, sh,m.h., muhammad alfarisi, shum., moh. agus riza husada, s.h., sigit nurani nugraha, sh,m.h., ismail nganggur s.h., anggi prabowo s.h., sidik efenditiga.h., s.t., dr. abar kartabrata, s.h.,m.h., dr. bern sarjana percaya, s.h.,m.h., safran riyadi, s.h., dedy mulyana, s.h.,m.h., subagyo aridarmo, s.h., rike safitri, s.h., muhammad ridwan saleh s.h., arif effendi, s.h., rasyid alam perkasa nasution, s.h., abdul @dir, s.h., muhamad hikmat suryadi, s.h., ibnu china zainuddin, s.h. yang kesemuanyayarif zulkifli saksi tinggal jalan pangeran hid, kelurahan baru, kecamatan benua kayong, kebulatan ketapang. saksi adalah saksi pks tingkat ppk dan tingkat kabupaten ketapang. perolehan suara pks hanya selisih suara kurangnya dari perolehan suara pkb dapil ketapang pemilih dalam dpt tps tercatat menggunakan hak pilih, padahal ada nama yang sudah meninggal. menurut saksi terdapat pemilih yang telah meninggal dan ditambah pemilih yang berada luar kota, maka total terdapat sekitar pemilih yang tidak hadir. dalam formulir model tertulis suara sah tps adalah suara, sedangkan suara tidak sah adalah suara. dpt berjumlah pemilih. adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah suara, dan terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan. dalam pleno rekapitulasi ppk, saat penghitungan untuk desa mulia kerta ditemukan ketidakcocokan antara dpt dengan data pemungutan suara. kemudian dilakukan penghitungan suara, ditemukan bahwa jumlah suara sah melebihi jumlah surat suara. saksi tps tidak mengetahui kelebihan surat suara tersebut dicoblos untuk partai mana. saksi pks tingkat tps, pps, dan ppk bertanda tangan. setelah itu baru pks mendapat informasi dari warga adanya warga meninggal dan pemilih tps mengikuti pemungutan suara. saksi menyampaikan keberatan kepada kpu kabupaten ketapang saat pleno, dan kpu kabupaten ketapang menyatakan hal demikian adalah wilayah bawaslu. saksi tidak bertanda tangan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. perolehan suara pks tps mulia kertl. dalam pokok permohonan bahwa terhadap dalil pemohon, memohon pada pokok nya menyatakansudah benar, sebagai berikut. kabupaten ketapang terhadap permohonan perselisihan hasil pemilihan umum php) oleh partai keadilan sejahtera mengenai pemungutan dan penghitungan suara tempat pemungutan suara tps) (empatbelas) kelurahan mulia kerta, kecamatan benua kayong, kabupaten ketapang, dengan ini komisi pemilihan umum kabupaten ketapang menyampaikan kronologis sebagai berikut: bahwa, penyelenggaraan pemungutanoleh petugas kpps berjumlah (tujuh) orang yang terdiri dari, (satu) orang ketua kpps dan (enam) orang anggota kpps. bahwa berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten ketapang nomor pts kpu kab tentang perubahan keputusan kpu kabupaten ketapang nomor pts kpu kab tentang penetapan perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt)berjumlah (dua ratus enam puluh dua) pemilih, terdiri dari (seratus tiga puluh sembilan) orang pemilih laki laki dan (seratus dua puluh tiga) orang pemilih, pada tanggal april petugas kppselah menerima penyerahan salinan daftar pemilih tetap sept) dan surat pemberitahuan pemungutan suara formulir model c6) dari. bahwa untuk salinan daftar pemilih tetap sept) dan formulir model secara teknis pengisian dan penyebarannya diserahkan sadikin, anggota kpps tps kelurahan mulia kerta, kecamatan benua kayong yang mengetahui warga setempat karena yang bersangkutan juga selaku ketua rt. bahwa pada hari selasa tanggal april kpps menerima perlengkapan pemungutan suara dari panitia pemungutan suara kelurahan mulia kerta. bahwa untuk perlengkapan pemungutan suara tps diterima oleh sadikin yang merupakan anggota kpps tps beserta anggota lainnya, tanpa keberadaan ketua kpps bernama marito karena sedang berada pontianak. bahwa, berdasarkan hasil penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara formulir model c6) kepada pemilih lingkungidapati sejumlah (tujuh belas) orang pemilih tidak ditempat dan (delapan) orang pemilih telah meninggal dunia. atas kondisi tersebut, oleh petugasselanjutnya diputuskan dimana surat pemberitahuan pemungutan suara formulir model c6) tidak dibagikan. bahwa pada hari pemungutan suara, april berdasarkan jumlah logistik surat suara yang didistribusikan dan diterima secara faktual olehlembar surat suara dpr ri, lembar surat suara dpd ri, lembarrd provinsi kalimantan barat, serta lembar surat suara dprd kabupaten ketapang daerah pemilihan dapil) ketapang (enam). bahwa, pelaksanaan proses pemungut hingga pukul wib. bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps pada hari pemungutan suara tanggal april berjumlah orang, dengan rincian pemilih yang terdaftar dalam salinan dpt dan pemilih yang menggunakan surat keterangan domisili dan atau kartu tanda penduduk ktp). bahwa terhadap kekurangan surat suara sebanyak (dua) lembar tersebut, kpps menyikapinya dengan menyarankan kepada pemilih untuk pindah memilih pada tps terdekat yakni tps namun pemilih tetap berkuku tidak mau pindah memilih dan tetap menginginkan melakukan pemungutan suara tps bahwa dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, pada waktu itu dan menghindari keributan dengan pemilih, kpps melakukan inisiatif untuk meminjam sejumlah surat suara tps untuk digunakan pada tps bahwa kpps meminjam surat suara dari tps sebanyak (sepuluh) lembar dengan keperluan (dua) lembar untuk pemilih yang belum melakukan pencoblosan, dan sisanya (delapan) lembar surat suara untuk cadangan bila masih ada warga yang akan datang menggunakan hak pilihnya (dengan menggunakan ktp atau keterangan identitas lainnya). bahwa total surat suara yang diterima tps adalah sebanyak (dua ratus tujuh puluh delapan) lembar, dengan jumlah surat suara yang digunakan atau terpakai sebanyak (dua ratus tujuh puluh) lembar. bahwa, pada saat pelaksanaanurut pula dihadiri saksi saksi utusan partai politik yang mewakili sejumlah (dua belas)litik, dimana masing masing partai politik menugaskan (satu) orang saksi. bahwa, pelaksanaan proses, hingga pukul wib dini hari, tanggal april bahwa, pada saat pelaksanaan prosestanggal dan april tersebut, sebagaimana yang tercatat pada dokumen formulir model c2. bahwa, pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat, tanggal april maupun tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk), kecamatan benua kayong, kabupaten ketapang, provinsi kalimantan barat, tanggalrekapitulasi penghitungan perolehan suara tps dan kelurahan tersebut, sebagaimana yang tercatat pada dokumen formulir model dan model da2. bahwa, pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten ketapang, provinsi kalimantan barat, tanggal dan, kelurahan serta kecamatan tersebut, sebagaimana yang tercatat pada dokumen formulir model db2. benua kayong ketapang adalah sebagai berikut: tabelamatan benua kayong ketapang suki rw ktp nori rw keterangan nornaemah rw domisili lenin rw keterangan suplai rw domisili yuni rw keterangan sholihin rw domisili pushpin rw keterangan sunairah rw domisili sulit rw keterangan johar rw domisili abdul keterangan suami domisili sari rw keterangan suharto rw domisili erniyana rw ktp haruki rw ktp herlina rw ktp ahmad rw keterangan collina rw domisili suman rw keterangan eko rw domisili desi rw keterangan tepi rw domisili mariana rw keterangan norjanati rw domisili suri rw keterangan sendiri rw domisili posisi rw keterangan sri wahyuni rw domisili ktp umno rw ktp nur halida rw ktp hayati rw keterangan amati rw domisili mariana rw keterangan durantoni rw domisili paman rw ktp marito rw ktp ktp keterangan domisili keterangan domisili keterangan kabupaten kota daerah pemilihan kabupaten ketapketapang vi. sampai dengan kab ketapang vi. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut: .kab ketapang. kpu kab. ketapang tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. .kab ketapangsviabupaten kota formulir model dprd sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dari setiap kecamatan tingkat kabupaten dalam pemilu dpr, dpd dan dprd tahuecamatan, formulir model dprd sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dari setiap desa kelurahan tingkat kecamatan dalam pemilu dpr, dpd dan dprdesa kelurahan, formulir model dprd sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dari setiap tps tingkat desa dalam pemilu dpr, dpd dan dprd tahun .kab ketapangdpr, dpd, dan dprd, formulir model dprd sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dalam pemilu dpr, dpd dan dprd tahun lampiran perolehan suara sah dprd kabupaten kota .kab ketapang. salinan dpt tps kelurahan mulia kerta .kab ketapang. pps kelurahan mulia kerta tentang pengangkatan kpps tps .kab ketapang. kpu kab. ketapang tentang penetapan dpt .kab ketapang. berita acara hasil klarifikasi kpps tps .kab ketapang. surat rekomendasi bawaslu kab. ketapang tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilu .kab ketapang. berita acara tentang distribusi logistik pemilu .kab ketapang. berita acara tentang peminjaman surat suara .kab ketapang. surat mandat saksi pks tps .kab ketapang. nama nama pemilih yang menggunakan ktp dan surat keterangan domisiladikinsaksi adalah anggota kpps tps kelurahan mulia kerta sekaligus ketua mulia kerta, benua kayong. dpt tps mulia kerta sejumlah pemilih. dpt setelah koreksi menjadi pemilih, yaitu dikurangi antara lain pemilih yang sudah meninggal. saat pemungutan suara ada warga setempat yang memilih menggunakan ktp dan surat keterangan domisili sejumlah warga. sehingga jumlah pemilih keseluruhan adalah pemilih suara sah tps mulia kerta adalah suara, suara tidak sah sejumlah suara, dan pks memperoleh suara.ketapang dapil ketapketapang dapil ketapetapetapetapang i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkalam dpt tercantum pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat namun setelah pemungutan suara april tersebut, diketahui bahwa pada saat pemungutan suara tersebut sebenarnya pemilih telah meninggal, pemilih tidak berada tempat, pemilih memiliki identitas ganda, dua pemilih memilih tps dan dua orang tidak menggunakan hak pilihnya. selain itu terjadi ketidaktaatan pencatatan hasil rekapitulasi suara tps kelurahan mulia kerta tersebut. selanjutnya pada april dpd pks melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu kabupaten ketapang secara tertulis, yang kemudianbawaslu menyatakan bahwa dugaan kecurangan pemilu tersebut tidak terbukti. menurut pemohon, kecurangan tersebut secara signifikan mempengaruhi perolehan kursi pemohon dapil ketapang karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan memeroleh kursi peringkat terakhir hanyaaudi, pushpin, dan syarif zulkifli. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon dan menerangkan bahwa dpt tps kelurahan mulia kerta berjumlah pemilih. pemilih meninggal dunia yang diketahui kpps berjumlah pemilih, dan terdapat pemilih tidak berada tempat. kpps tps kelurahan mulia kerta menerima surat suara untuk dpr, dprd provinsi kalimantan barat, dan dprd kabupaten ketapang dapil ketapang masing masing lembar. pada saat pemungutan suara, jumlah pemilih tps adalah pemilih. sebanyak pemilih telah terdaftar dalam dpt dan pemilih menggunakan ktp atau surat keterangan domisili. kekurangan dua lembar surat suara dipenuhi dengan meminjam surat suara dari tps kelurahan mulia kerta, sehingga total surat suara tps adalah lembar surat suara. pada saat penghitungan suara tps pps mulia kerta, ppk benua kayong, dan tingkat kpu kabupaten ketapang, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi ppk kelurahan mulia kerta. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan bukti kab ketapang vi. sampai dengan bukti kab ketapang vi. serta mengajukan saksi sadikin. terhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat memang tidak semua pemilih dalam dpt tps kelurahan mulia kerta yang berjumlah pemilih telah menggunakan hak pilihnya, sebagaimana diterangkan oleh saksi pemohon dan diakui baik oleh memohon maupun oleh saksi memohon. menurut mahkamah, dari keterangan saksi sadikin telah jelas bahwa pemilih yang meninggal dunia sebagaimana diterangkan oleh saksi saudi, pushpin, dan syarif zulkifli telah dicoret dari dpt. namun jumlah pemilih justru melebihikarena terdapat pemilih yang mengikuti pemungutan suara tps kelurahan mulia kerta dengan menggunakan ktp atau surat keterangan domisili. terhadap tindakan kpps tps kelurahan mulia kerta yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran administrasi, yaitu mengganti nama pemilih dalam dpt yang telah meninggal dunia dengan nama warga yang tidak terdaftar dalam dpt, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa bawaslu kabupaten ketapang telah melakukan pemeriksaan kepada kpps tps kelurahan mulia kerta dan menyimpulkan bahwa tindakan kpps tps tersebut karena kesalahan pemahaman kpps bersangkutan (vide bukti kab ketapang vi. dari alat bukti yang disampaikan para pihak, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi, mahkamah tidak menemukan adanya kesengajaan dan keberpihakan kpps kepada salah satu peserta pemilu. mahkamah juga tidak menemukan fakta adanya pemilih ganda dalam pemungutan suara tps kelurahan mulia kerta, maupun pencoblosan yang didesain untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu. terkait dengan hal demikian, pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang namanya tidak tercantum dalam dpt adalah pemilih yang secara curang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi dapil ketapang dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon mengenai pelanggaran pemilu tidak terbukti dan dalil demikian tidak relevan dikaitkan dengan permohonan pemungutan suara ulang tps kelurahan mulia kertaetapgcpolitik) provinsi kalimantan barat daerah pemilihan ketapang untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai: keberatan terhadapkelurahan mulia kerta kecamatan benua kayong kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat. adalah bahwa pada tanggal april saat proses pemungutan suara pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota berlangsung, telah terjadi beberapa pelanggaran administratif yang diduga dilakukan secara massif oleh penyelenggara pemilu tps kelurahan mulia kerta kecamatan benua kayong kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat. bahwa pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah kpps tps kelurahan mulia kerta kecamatan benua kayong kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat sangat mencederai proses demokrasi sehingga mengganggu proses penyelenggaran pemilu yang harusnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. bahwa pelanggaran tersebut juga sangat mempengaruhi hasil dari rekapitulasi pengdiduga ada upaya untuk memanipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara tps tersebut yang secara tidak langsung mempengaruhi perolehan kursi dapil kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat. bahwa temuan atas pelanggaran ini bermula dari laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat dari rt. dan rt. kelurahan mulia kerta kecamatan benua kayong kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat yang masuk dalam dpt pada tps tersebut kepada dpd pks kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat, pada tanggal april sehari setelah proses rekapitulasi suara ditingkat kecamatan. bahwa laporan masyarakat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan adanya penyalahgunaan terhadap hak pilih dari orang orang yang terdaftar penyalahgunaan tersebut berupa, adanya temuan dari orang yang masuk bukti ternyata terdapat (sepuluh) orang yang telah meninggal, (delapan) orang tidak berada tempat, (tiga belas) orang memiliki identitas ganda, (dua) orang memilih tps dan (dua) orang tidak menggunakan hak pilihnya bukti .2a sampai .2d) saat proses pemungutan suara berlangsung pada tanggal april bahwa dari hasil rekapitulasi disetiap tingkatan, partisipasi pemilih tps kelurahan mulia kerta kecamatan benua kayong kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat adalah sebesar (seratus persen), yang artinya semua pemilih yang masuk didalam dpt semuanya menggunakan hak pilihnya tanpa terkecuali. bahwa hal yang sebagaimana tersebut diatas diperparah lagi dengan ketidaksinkronan hasil pencatatan rekapitulasitertuang didalam form nya bukti bahwa berdasarkan laporan masyarakat kepada dpd pks kabupaten ketapang tersebut, pada tanggal yang sama yaitu april dpd pks menyampaikan laporan atas temuan tersebut kepada bawaslu kabupaten ketapang secara tertulis bukti dan juga kepada kpu kabupaten ketapang. dimana saat melaporkan tersebut awalnya jumlah dpt yang telah meninggal (sembilan) orang dan kemudian yang tidak berada ditempat (dua) orang. namun setelah tanggal april tersebut ternyata laporan masyarakat mengenai jumlah hak pilih dpt yang disalahgunakan bertambah sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka diatas. bahwa atas laporan dari dpd pks tersebut, baru pada pada tgl april bawaslu kabupaten ketapang mengirimkan surat bukti mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut, dimana pada pokoknya menyatakan dugaan kecurangan kejahatan pemilu yang sistematis dan massif tps kelurahan mulia kerta kecamatan benua kayong kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat tidak terbukti.t tps dimana ada beberapa orang yang telah meninggal dan tidak berada ditempat namun atas kebijakan kpps diganti dengan penduduk setempat yang tidak masuk didalam dpt namun kemudian diketahui partisipasi pemilih mencapai hanya dianggap pelanggaran administrasi dan ketidakpahaman kpps tentang pengguna yang berhak memakai kertas suara, sehingga tuntutan pemohon untuk pemilu ulang tidak dikabulkan. bahwa pelanggaran pelanggaran yang tersebut atas mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehantermasuk perolehan kursi pks dapil dimana dari jumlah perolehan suara pks hanya terpaut suara dari partai yang duduk pada peringkat sembilan (terakhir) yang memperoleh kurtapang menyatakan agar komisi pemilihan umum kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat melakukan pemilu ulang tps kelurahan mulia kerta kecamatan benua kayong kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan iniengan dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. salinan dpt tps kel. mulia kerta daftar dpt tps yang meninggal, daftar dpt tps identitas ganda daftar dpt tps tidak berada ditempat daftar dpt tps memilih tps dan golput surat laporan pelanggaran pemilu dari dpd pks ketapang kepada bawaslu kab. ketapang tertanggal april surat tanggapan dari bawaslu kab. ketapang kepada dpd pks ketapang atas laporan pelanggaran pemilu tertanggal april form model tps kel. mulia kerudiada sekitar warga yang telah meninggal dunia namun namanya masih masuk dalam dpt. saksi tidak mengetahui apakah surat undangan atas nama warga tersebut dipergunakan orang lain atau tidak. pushpin saksi tinggal pematang nanjing, mulia kerta, benua kayong, kabupaten ketapang, kalimantan barat. saksi adalah ketua mulia kerta. ada warga yang sudah meninggal tetapi namanya masuk dalam dpt dan terbit undangan pemungutan suara. saksi membenarkan keterangan saudi. tps mulia kerta ada undangan atas nama warga yang sudah meninggy,elp. fax. laman surel nomor un5s7.b1 hk. jum, para dekan wakil dekan fakultas untar: kepala baik untar:, ketua sekretaris lppm pmp untar,skb nun dan keuangan, org yoko, s.e., mm. nip salin,hal pembayaran kegiatan upt bahasa, yang diatur dalam peraturan rektor universitas tidar nomor tahun sebagaimana telah diubah dengerluniversitas tidautuskan: menetapkan peraturan rektoni rektor universitas tidar ttd muka arifin nip gina sesuai dengan aslinya ka: pela biro umum dan keuangan p5) vip oho, s.e., m.m. lampirsatuan biaya t.a rp) honorarium kegiatan upt bahasa honorarium mengajar pelatihan tes bahasa inggris menjadi standar uraian satuan biaya t.a ket rp) honorarium kegiatan upt bahasa honorarium mengajar pelatihan tes per orang mengajar bahasa inggris minimal selama jam ditetapkan magelang pada tanggal juni rektor universitas tidar ttd muka arifin nip salinan sesuai dengan aslinya gal umum dan keuangan peta armor widodo, s.e., m.m.

sia, nomor ns7.b1 hk oktober lampiran satu set hal salinan peraturan rektor universitas tidar nomor tahun yth. para wakil rektor untar: para dekan wakil dekan fakultas untar: kepala baik untar: ketua sekretaris lppm pmp untar:ketua iro umum dan keuangan widodo, s.e., m.m. nip4 salinantua upt adalah ketua upt lingkungan untar. ketua spi adalah ketua spi merangkap anggotaegawai dalam rangka memimpin suatu organisasi yang diatur berdasarkan kelas jabatandan tenaga kependidikan lingkungan untar dapat diberi tugas tambahan dan atau menduduki jabatan struktural dengan cara diangkat sebagai pimpinan lembaga, unit pelaksana teknis, dan keanggotaan satuan pengawas internal lingkungan untar. bab persyarpersyaratan untuk pimpinan lembaga danjabatan ketua lppm pmplppm pmp, kepala upt, dan koordinator pusat lppm pmpdiangkat sebagai ketua lembaga dan kepala unit pelaksana teknis pada saat diangkat sebagai sekretaris lembagabersedia dicalonkan menjadi unsur pengelola lembagaketua lppm pmp, menduduki jabatan paling rendah lektor bagi jabatan sekretaris lppm pmp atau golongan paling rendah iii d bagi tenaga kependidikan, il. menduduki jabatan paling rendah asisten ahli bagi jabatan koordinator pusat lppm pmp, menduduki jabatan paling rendah lektor bagi jabatan kepala upt atau golongan paling rendah iii d bagi tenaga kependidikanoo.pimpinan lembaga dan unit pelaksana teknis, tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. persyaratan untuk keanggotaan satuan pengawas internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berstatus pegawai negeri sipil bagi jabatan ketua spi merangkap anggotaspi merangkap anggota dan anggota spi lainnyamenduduki jabatan paling rendah asisten ahli bagi dosen atau golongan paling rendah iii bbab iii pengangkbagian kesatu ketua lembaga ketua lppm pmp diangkat dan diberhentikan oleh rektor. ketua lppm pmp dipilih oleh rektor diantara dosen fakultas yang bersangkutan. bagian kedua sekretaris lembaga sekretaris lppm pmp diangkat dan diberhentikan oleh rektor. sekretaris lppm pmp dipilih oleh rektor diantara dosen fakultas yang bersangkutan atau tenaga kependidikan unit kerja yang bersangkutan. bagian ketiga koordinator pusat lembaga koordinator pusat lppm pmp diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul ketua lppm pmp. koordinator pusat lppm pmp dipilih dan diusulkan oleh ketua lembaga diantara dosen fakultas yang bersangkutan. bagian keempat kepala unit pelaksana teknis kepala upt diangkat dan diberhentikan oleh rektor. kepala upt dipilih oleh rektor diantara dosen fakultas yang bersangkutan. bagian kelima keanggotaan satuan pengawas internal spi terdiri atas: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota anggota spi sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan. ketua spi sebagaimana dimaksud pada huruf dipilih dari dan oleh anggota. ketua terpilih menunjuk salah satu anggota menjadi sekretaris spi. pengangkatan dan pemberhentian anggota spi ditetapkan oleh rektor. bab masa jabatan dan berakhirnya masa jabatan pimpinan lembaga, unit pelaksana teknis, dan keanggotaan spi diberhentikan oleh rektor. masa jabatan pimpinan lembaga, unit pelaksana teknis, dan keanggotaan spi selama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan.egawai negeri sipil pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pegawai atau tenaga kependidikpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pegawai tetap non pns atas permohonan sendiri. apabila terjadi pemberhentian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan yang sebelumnya. pimpinan lembaga, unit pelaksana teknis, dan keanggotaan sppimpinan, anggota satuan pengawas internal spi), dan kepala unit pelaksana teknis upt)wali sesuai dengan aslinya aja, biro umum dan keuangan og: miring widodo, s.e., m.m. tip

snomor un5s7.b1 hk november para dekan wakil dekan fakultas untar, kepala baik untar:, ketua sekretaris lppm pmp untar: para kepala upt untar: para kepala bagian untar:dewan penyantunga pena biro umum dan keuangan, da widodo, s.e., m.m. trip# salinan peraturan rektor universitas tidar nomor tahun tentang dewan penyantudewan penyantudewan penyanturektor adalah pemimpin perguruan tinggi lingkungandewan penyantun adalah organ untar yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan untar. bab susunan, fungsi, dan tugas wewenang bagian kesatu susunan keanggotaan: (tiga) orang dari wakil tokoh masyarakat:gian kedua tugas dan wewenangcc. memberikan pertimbangan kepada rektor dalam mengelola untar, membantu pengembangan untar, mengupayakan penggalian sumber dana untuk pengembangan untar, fl. memberikan pendapat dan saran kepada rektor terkait pendanaan yang dianggap penting, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kewenangan. bab iii keanggotaan bagian kesatu persyaratan keanggotaan syarat dari keanggotaan dewan penyantun untar sebagai berikutpunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi: dan sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki cacat hukum: bersedia secara sukarela menyumbangkan ide, gagasan, dan berkontribusi untuk pengembangan untar secara material atau non material, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi demi peningkatan dan pencapaian visi dan misi untar. bagian kedua pengusulan keanggotaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untar dapat mengusulkan calon anggota dewan penyantun kepada rektor sesuai ketentuan yang berlaku. calon anggota dewan penyantun yang diusulkan kemudian dibahas dan dipertimbangkan dalam rapat senat untar. bagian ketiga penetapan keanggotaan dewan penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. ketua sebagaimana dalam secara khusus dijabat oleh gubernur jawa tengah. ketua terpilih menunjuk salah satu anggota menjadi sekretaris dewan penyantun. ketua dapat menunjuk sekretaris sebagai ketua harian apabila dalam kondisi khusus tidak dapat hadir pada saat menjalankan tugasnya seperti rapat, kedinasan, atau mengikuti kegiatan non akademik lainnyb pemberhentian keanggotaan keanggotaan dewan penyantun diberhentikan karena masa jabatannya berakhir. keanggotaan dewan penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena: permohonan sendiri, berhalangan tetap:anggotaan dewan penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pemilihan keanggotaankeanggotaannan sesuai dengan aslinya sepak biro umum dan keuangan una ag who, s.e., m.m. "nip 10y409291985031001

salinan peraturan rektor universitas tidar nomor tahun tentang rencana strategis universitas tidar tahunperlu menetapkan peraturan rektor universitas tidar tentang rencana strategis universitas tidarrencana strategis universitas tidar tahuningkasan eksekutif renstra ini merupakan kelanjutan dari rencana strategis yang sudah dilakukan perubahan pada bagian sasaran dan indikator, yang disesuaikan dengan renstra kemendikbud dan perubahan kebutuhan spesifik untar dalam kurun waktu tahun. renstra ini mencakup analisis situasi, kebijakan, sasaran, program, dan indikator capaian kinerja. oleh karena itu dokumen ini dipergunakan sebagai landasan penyusunan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan rkt). renstra disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas tidar. visi untmisi untar adalahadapun tujuan untar meliputivii pemanfaatan pengembangan database profil kompetensi, meliputi:nerapan kebijakan pemanfaatan pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi asn untar. monitoring dan evaluasirbaikan berkelanjutan pemanfaatan pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi asn untar. pola karir asn, meliputi: perumusan dan penetapan pola karir dosen dan tenaga kependidikan asn untar. penerapan sistem pola karir dosen dan tenaga kependidikan asn untar. monitoring dan evaluasi penerapan sistem pola karir dosen dan tenaga kependidikan asn untar. perbaikan berkelanjutan sistem pola karir dosen dan tenaga kependidikan asn untar. pengukuran gap competence, meliputi: perumusan dan penetapan syarat kompetensi dosen dan tenaga kependidikan asn untar. pengukuran gap competence dosen dan tenaga kependidikan asn untar. monitoring dan evaluasi pengukuran gap competence dosen dan tenaga kependidikan asn untar. perbaikan berkelanjutan pengukuran gap competence dosen dan tenaga kependidikan asn untar. sistem pendidikan dan pelatihan dosen dan tenaga kependidikan asn, meliputi: perumusan dan penetnermonitoring dan evaluasirbaikan berkelanjutan sistem pendidikan dan pelatihan dosen dan tenaga kependidikan asn untar. penguatan peraturan perundang undangan capaian hasil capaian pada penguatan peraturan perundang undangan untar, yaitu: terbentuknya beberapa regulasi yang menjadi amanat statuta untar berdasarkan skala prioritas, meliputi: peraturan rektor tentang tata cara penetapan peraturan dan keputusan. peraturan senat tentang senat universitas tidar. peraturan rektor tentang senat fakultas universitas tidar. peraturan rektor tentang satuan pengawas internal universitas tidar. peraturan rektor tentang dewan penyantun universitas tidar. peraturan rektor tentang pengangkatan pimpinan organ pengelola. peraturan rektor tentang rencana pengembangan jangka panjang. peraturan rektor tentang rencana strategis. peraturan rektor tentang rencana operasional. peraturan rektor tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. peraturan rektor tentang mahasiswa dan alumni. il. peraturan rektor tentang sistem penjaminan mutu internal. peraturan rektor tentang kerjasama. peraturan rektor tentang penggunaan identitas universitas tidar. meningkatnya kompetensi dalam penyusunan peraturan peraturan lingkungan untar. aturan aturan yang telah ada untar atau yang akan dibuat tidak lagi tumpang tindih. terdokumentasi seluruh regulasi yang ada untar secara rapi dengan terbentuknya suatu divisi yang memiliki wewenang tersebut. rencana aksi reformasi birokrasi, khususnya pada program penguatan peraturan perundang undangan, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu: melaksanakan program peningkatan kompetensi dalam menyusun peraturan peraturan lingkungan untar. melakukan pengkajian terhadap statuta untar untuk melihat arah kebijakan dan peraturan peraturan apa saja yang harus ada, sekaligus melakukan pemetaan permasalahan yang mungkin perlu untuk dibentuk reputasinya. melakukan pencernaan terhadap regulasi regulasi yang sudah ada untar untuk melihat apakah satu diantaranya ada yang tumpang tindih atau tidak. menyusun peraturan peraturan yang belum ada atau mendiskusikan ulang peraturan peraturan yang perlu untuk diperbaiki. sosialisasi peraturan peraturan yang telah dibuat. melakukan dokumentasi atau kompilasi berbagai peraturan peraturan yang ada untar dengan membentuk divisi khusus. melakukan sosialisasi tentang aturan yang jelas kepada seluruh civitas akademika untar mengenai alur pembuatan peraturan peraturan, alur pembuatan standar operasional prosedur, alur kerjasama dan proses dokumentasi. peningkatan kualitas pelayanan publik capaian kegiatan yang telah dicapai dalam peningkatan kualitas pelayanan publik untar, meliputi: tersusunnya standar pelayanan. terwujudnya layanan prima. terbentuknya sarana pengaduan. terwujudnya penilaian pelayanan. penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. rencana aksi reformasi birokrasi, khususnya pada program penguatan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu: tersusunnya standar pelayanan, meliputi: peraturan tentang kebijakan pelayanan. standar operasional prosedur bagi pelaksanaan pelayanan. melakukan review secara berkala. terwujudnya layanan prima: sosialisasi dan pelatihan penerapan layanan prima. penyusunan sistem reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan, meliputi: evaluasi kemudahan akses layanan bagi semua stakeholders. pengembangan dan inovasi pelayanan. terbentuknya sarana pengaduan, meliputi: membangun unit layanan terpadu. menyusun standar operasional prosedur pengaduan. menyusun sistematika dan tindaklanjut aduan. evaluasi atas penanganan pengaduan. terwujudnya penilaian pelayanan, meliputi: survei kebutuhan dan pelayanan. survei kepuasan stakeholders. menampilkan secara terbuka hasil penilaian kepuasan. tindak lanjut atas survei kepuasan. penggunaan teknologi informasi, meliputi: pembuatan website atau link untuk pemberian layanan review atas sarana pengaduan. bab target kinerja dan kerangka pendanaan target kinerja target kinerja ini disusun berdasarkan arah kebijakan strategis yang tertuang dalamberikut adalah detail target kinerja untuk mencapai sasaran renstra untar periode disajikan pada tabel tabel target kinerja utama untar periode kode sasaran strategis sasaran program sasaran kegiatan satuan targetkode sasaran strategis sasaran program sasaran kegiatan satuan target indikatorhasil jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan per oleh masyarakat per jumlah dosen. jumlah dosenpredikat kode sasaran strategis sasaran program sasaran kegiatan satuan target indikator rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l nilai satker minimal kerangka pendanaan kerangka pendanaan ini disusun berdasarkan target kinerja pada tabel atas. berikut adalah detil kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran renstra untar periode disajikan pada tabel tabel kerangka pendanaan untar periodesasaran strategis untar: lulusan yang unggul dalam bidang kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, inovasi yang unggul dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal,renstra untar diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan universitas, lembaga dan unit unit kerja terkait lingkungan untar dalam menyusun rkt reno atau rencana kerja dan anggaran rka), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), menyusun kegiatan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi fungsinya. selain itu, dokumen renstra juga dapat digunakan menjadi instrumen dalam mewujudkan tata kelola universitas yang baik dan menjamin pelaksanaan pembangunan pengembangan untar yang berkelanjutan. vili.rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal bab penutup rencana strategis tahun merupakan landasan penyusunan rencana kegiatan dana anggaran rka) mulai dari program studi, fakultas, hingga universitas serta seluruh unit unit pelaksananya. penyusunan renstra untar ini mengacu pada sejumlah produk kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan serta sejumlah produk kebijakan jangka panjang untar, keputusan senat akademik, yang seluruhnya dianalisis berdasarkan faktor internal dan eksternal. rencana strategis untar ini memuat program kerja untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dengan memperhatikan kondisi internal untar saat ini berupa kekuatan dan kelemahan, selain juga ancaman untuk untar yang menjadi isu isu penting yang dapat menghambat ketercapaian visi menjadi universitas unggul dalam bidang kewirausahaan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal. isu penting yang menjadi perhatian dalam kurun waktu tahun kedepan adalah pengembangan untar menjadi multikampus yang ditandai dengan pembukaan kampus baru kota magelang, kampus kabupaten magelang, kampus kabupaten temanggung, dan kampus kabupaten wonosobo. rencana ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi jawa tengah dengan pemberian hak milik kepada untar. hal ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman dalam pengembangan kampus untar kedepan. pembangunan kampus baru tentunya membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan untuk menciptakan budaya akademik yang baik dengan segala pendukungnya. dengan demikian dibutuhkan persiapan yang sangat matang tidak hanya dari segi fisik saja. pendanaan implementasi rencana strategis ini berasal dari anggaran dipa untar, dan sumber sumber lain yang tidak mengikat. dalam implementasinya melalui berbagai program, untar diharapkan memiliki kemampuan untuk merespon berbagai perubahan baik internal maupun eksternal. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akan diselenggarakan untuk mengukur dan menilai capaian serta implementasi nya sesuai dengan indikator kinerja utama yang merupakan indikator kinerja minimal dan kementrian pendidikan dan kebudayaan serta indikator kinerja tambahan yang merupakan hasil dari analisis slot untar. apabila terjadi perubahan lingkungan strategis luar prediksi sehingga rencana strategis menghadapi kendala besar untuk implementasinya, maka dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan universitas, yang diajukan kepada senat universitas untuk mendapat persetujuan. rencana strategis ini harus dijabarkan dalam rencana operasional reno) dan dilengkapi dengan target target indikator kinerja program serta unit kerja untuk mengevaluasi keberhasilan program program yang tercantum dalamnya dan kegiatan kegiatan yang diperlukan dalam rangka menjalankan program. lampiran lampiran matriks kinerja dan pendanaanja.la.lo29,hasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per penelitian jumlah dosen. per dosen meningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan universitas tidar jraaria predikat sakit satker minimal lag pram nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal |oso poso poso poso lampiran definisi operasional, metode penghitungan, dan sumber data definisi, kriteria, dan formula indikator kinerja utama universitas tidar tahun (kode| indikator kinerja eksis operasional metode penghitungan sumber kesiapan kerja lulusan: kriteria pekerjaan: iku persentase lulusan dan yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari (enam) bulan dan gaji berhasil: lebih dari (satu koma dua) kali upah minimum regional umr) di: mendapat pekerjaan, perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, lulusan dan yang berhasil melanjutkan studi, atau perusahaan rintisan (startup company usaha mikro, kecil dan menengah umkm), mendapat pekerjaan, melanjutkan menjadi wiraswasta. dan seterusnya: studi, atau menjadi wiraswasta. organisasi nirlaba, total jumlah lulusan dan institusi organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau badan usaha milik negara bumn) badan usaha milik daerah bumi), atau sudah berpenghasilan lebih dari (satu koma dua) kali umr sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part time) atau magang perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka atas. kriteria kelanjutan studi: perguruan tinggi negeri ptn) akademik mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran program studi s2 s2 terapan, s3 s3 terapan dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari (dua belas) bulan setelah lulus. kriteria kewiraswastaan: ptn akademik dan ptn vokasi: mulai bekerja dalam waktu kurang dari (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari (satu koma dua) kali umr, sebagai: pendiri atau pasangan pendiri (co founder) perusahaan, atau pekerja lepas (freelancer), atau sudah berpenghasilan lebih dari (satu koma dua) kali umr sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf atas. mahasiswa luar kampus: pengalaman luar kampus: iku persentase lulusan dan yang: lulusan yang mendapatkan paling sedikit (dua puluh) sks dari kegiatan luar kampus menghabiskan paling sedikit (dua (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan buku panduan merdeka belajar kampus puluh) sks luar kampus, atau merdeka. kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: meraih prestasi paling rendah magang atau praktik kerja: jumlah mahasiswa dan yang tingkat nasional. kegiatan magang sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, menjalankan paling sedikit (dua institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company bagi program puluh) sks luar kampus atau studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. berprestasi dalam kompetisi atau proyek desa: lomba paling rendah tingkat nasional. proyek sosial pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat total jumlah mahasiswa. pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain lain. mengajar sekolah: kegiatan mengajar sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. sekolah dapat berlokasi kota, desa, ataupun daerah terpencil. (kesal gndikatorkinega eks operasional metode penghitungan sumber pertukaran pelajar: mengambil kelas atau semester perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. penelitian atau riset: kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan bawah pengawasan peneliti. kegiatan wirausaha: mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri,. studi atau proyek independen: mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama sama dengan mahasiswa lain. proyek kemanusiaan: kegiatan sosial pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. kriteria prestasi berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat ) indikator kinerja diisi operasional metode penghitunganjumlah mata kuliah yang method) atau pembelajaran kelompok . menggunakan case method atau teambased project sebagai bagian dari sebagai sebagian bobot evaluasi sebuah kasus, bobot evaluasi. mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi total jumlah mata kuliahkompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi, setiap kelompok mempersiapkan presentasi karya akhir yang ditampilkan depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yangty:the association advance collegiate schools business aas international), jumlah program studi:(kode indicator meja denis operasional metode penghitungan sumber dosen luar kampus: syarat pelaporan pimpinan perguruan tinggi iku persentase dosen yang berkegiatan kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal x100 triwarna kampus lain, os100 dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan, xty berdasarkan bidang ilmu os100 format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan jumlah dosen yang berkegiatan subject), bekerja sebagai praktisi administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis triwarna perguruan tinggi lain, dunia industri, atau membina karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya berkegiatan triwarna os100 mahasiswa yang berhasil meraih bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time), berdasarkan bidang ilmu (os100 prestasi paling rendah tingkat nasional kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan antara perguruan tinggi asal subject), atau bekerja sebagai praktisi dalam (lima) tahun terakhir. dan organisasi luar kampus: dan dunia industri dalam (lima) tahun terakhir. dosen dapat diberikan keringanan beban kerja jumlah sks yang harus dicapai selama jumlah dosen dengan nomor induk sedang berkegiatan triwarna luar kampus. dosen nasional nid). kriteria perguruan tinggi: jumlah dosen dengan nomor induk perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri yang setidaknya memiliki dosen khusus nid). program studi yang terdaftar dalam os100 berdasarkan bidang ilmu (os100 subject), atau perguruan tinggi dalam negeri lainnya. kriteria kegiatan: daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. beberapa contoh kegiatan, antara lain: pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. kriteria pengalaman praktisi: untuk ptn akademik dan ptn vokasi bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time)kriteria prestasi berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. kualifikasi dosen: kualifikasi akademik iku persentase dosen tetap: kualifikasi akademik s3 s3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri berkualifikasi akademik s3, yang relevan dengan program studi. cty memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh industri dan |(b. lembaga kompetensi jumlah dosen yang berkualifikasi dunia kerja, atau memiliki sertifikat kompetensi berasal dari kalangan praktisi lembaga sertifikasi profesi lsp) nasional dengan lisensi badan nasional sertifikasi profesi, atau berpengalaman kerja profesional, dunia industri, atau profesi nbsp) aktif sebagai praktisi. dunia kerja. lembaga sertifikasi kompetensi lsk) yang diakui kementerian pendidikan dan jumlah dosen dengan nid. lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional, jumlah dosen dengan nid. sertifikasi dari perusahaan fortune atau sertifikasi dari perusahaan bumn. kode indikator kinerja definisi operasional metode penghitungan sumber berpengalaman praktisi untuk ptn akademik berpengalaman kerja)penerapan riset dosen: kategori luaran: iku jumlah keluaran penelitian dan karya tulis ilmiah, terdiri atas ty) pengabdian masyarakat yang berhasil jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik. mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah digunakan oleh industri masyarakat terindeks oleh lembaga global ide dalam jurnal, buku, atau bab jumlah dosen dengan nid yang bereputasi (urutan penulis (chapter) dipakai oleh pemerintah, jumlah dosen dengan nid tidak dibedakan bobotnya, untuk perusahaan, atau organisasi luar dan mendorong kolaborasi diterapkan dalam sebuah proyek atau internasional), kegiatan, karya ilmiah buah pemikiran penelitian dikutip lebih dari (sepuluh) kali didiseminasikan konferensi atau oleh peneliti lain, seminar internasional, atau hasil penelitian dipakai sebagai bahan karya ilmiah buah pemikiran mengajar oleh dosen lain, atau, buku didiseminasikan dalam bentuk berhasil diterbitkan dengan artikel ilmiah populer yang skala distribusi tingkat nasional. diterbitkan media dengan pembaca internasional. karya rujukan: buku saku (handbook) pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus. dipublikasikan oleh penerbit buku saku (handbook), buku teks (textbook), internasional, monograf dipakai oleh pemerintah, dipakai komunitas akademik perusahaan, atau organisasi luar dan atau profesional skala diterapkan dalam sebuah proyek atau internasional, kegiatan. disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional, atau terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi bidangnya. bab latar belakang sesuai dengan peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pendirian universitas tidar pada yang berbunyi , dan pada yang berbunyitugas tersebut juga termaktubfungsi dari universitas tidar selanjutnya disebut untar adalah sebagai berikut: menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi, melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan civitas akademika, dan hubungannya dengan lingkungan, dan melaksanakan kegiatan layanan administratif. kode indikator kinerja definisi operasional metode penghitungan sumber studi kasus kriteria rekognisi internasional kriteria penerapan masyarakat studi kasus digunakan sebagai studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau bahan pembelajaran pemecahan studi kasus penelitian perguruan tinggi luar (case method) dalam mata kuliah perguruan negeri. tinggi nasional. laporan penelitian untuk mitra kriteria rekognisi internasional kriteria penerapan masyarakat memenuhi semua kriteria penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk kesuksesan penerapan lembaga pemerintah, perusahaan swasta, masyarakat, pada skala bumn bumi), organisasi nirlaba, atau multilateral atau internasional. organisasi multilateral. karya terapan, terdiri atas produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) kriteria rekognisi internasional kriteria penerapan masyarakat mendapat penghargaan memperoleh paten nasional, internasional, pengakuan asosiasi, dipakai oleh perusahaan atau dipakai oleh perusahaan atau organisasi organisasi pemerintah non pemerintah non pemerintah, atau pemerintah berskala internasional, terdapat kemitraan antara investor dan atau perusahaan atau organisasi pemerintah non terdapat kemitraan antara investor pemerintah berskala internasional. dan perusahaan atau organisasi pemerintah non pemerintah berskala internasional. pengembangan invensi dengan mitra kriteria rekognisi internasional kriteria penerapan masyarakat karya dikembangkan bersama karya didanai oleh, dikembangkan dengan mitra internasional atau bersama dengan, atau digunakan multinasional. oleh industri dalam negeri. rote gnditatorkiseja operasional ide penghitungan sumber karya seni, terdiri atas: visual, audio, audio visual, pertunjukan, (performance) koleksi karya asli, bukan karya koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: reproduksi dan: dapat sponsorship pendanaan dari dapat sponsorship pendanaan dari organisasi non pemerintah, organisasi non pemerintah dipublikasikan dalam pameran atau internasional, pertunjukan resmi nasional, tercantum pada katalog pameran lolos kurasi pihak ketiga, terbitan internasional, baik metode berkarya (art methods) akademik maupun komersil, digunakan untuk kepentingan ditampilkan festival, pameran, masyarakat seperti art therapy dan pertunjukan berskala untuk situasi kebencanaan, internasional dengan proses seleksi penerapan desain yang inklusif yang ketat (misalnya panel juri, dan untuk disabilitas, dan lain lain, atau tema, dan lain lain), atau diakuisisi atau dibiayai oleh industri mendapat penghargaan berskala atau pemerintah. internasional. desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, karya tercantum pada katalog koleksi karya asli, pangeran terbitan internasional, dipublikasikan dalam pameran baik akademik maupun komersil, atau pertunjukan resmi daerah karya ditampilkan festival, maupun nasional, pameran, dan pertunjukan lolos kurasi pihak ketiga, berskala internasional, atau metode berkarya (art met ends digunakan karya mendapat penghargaan untuk kepentingan masyarakat seperti art berskala internasional. therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain lain: atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. kode| indikator kinerja definisi operasional metode penghitungan sumber karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik karya mendapat penghargaan karya asli, (award, shortisting, prizes) berskala karya dipublikasikan didiskusikan festival internasional, atau acara pertunjukan berskala nasional, karya ditampilkan festivalatau karya diterbitkan, baik oleh penerbit acara pertunjukan berskala komersial yang bereputasi, atau nasional, atau karya dibiayai oleh industri atau pemerintah. karya ditinjau direvisi secara substansial oleh kalangan akademisi praktisi internasional. karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah dapat sponsorship pendanaan dari|l dapat sponsorship pendanaan dari organisasi non pemerintah organisasi non pemerintah, internasional, dipublikasikan dalam pameran atau karya tercantum pada katalog pertunjukan resmi nasional, pameran terbitan internasional, lolos kurasi pihak ketiga, atau baik akademik maupun komersil, karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor karya ditampilkan festival, privat atau industri atau pemerintah. pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain lain), atau karya mendapat penghargaan berskala interen)| indikator kinerja ' definisi operasional metode penghitungan |method) atau pembelajaran kelompoksebagai sebagian bobot evaluasi sebuah kasus, mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasix100jumlah mata kuliah yang kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model menggunakan case method atau team kolaborasi, based project sebagai bagian dari setiap kelompok mempersiapkan presentasi karya akhir yang ditampilkan depan bobot evaluasi. dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang total jumlah mata kuliah.,s1. the association advance collegiate schools business aas international), jumlah program studi d3.kode| indikator kinerja definisi operasional 'o metode penghitungan sumber,,sesuai dengan arah kebijakan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) dan renstra kemdikbud tahun arah kebijakan pemerintah terkait dengansetiap tingkatan dan bidang kebudayaan. berdasarkan target tersebut, arah kebijakan yang akan diambil oleh untar adalah meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas serta peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. pemerintah mendorong peran dan kerjasama antara industri swasta dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program studi untuk mendukung pengembangan sektor unggulan nasional dan daerah. penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas adopsi iptek dan penciptaan inovasi yang terpublikasi tingkat internasional dan mendapatkan pengakuan berupa hak kekayaan intelektual. pengembangan dan pemanfaatan sektor unggulan kompetitif tingkat daerah membutuhkan sarana pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang menjadi pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. pemerintah melalui rencana induk riset nasional rin) menargetkan pembangunan berkelanjutan diberbagai bidang yang diintegrasikan dalam flagship nasional prioritas riset nasional. target yang ingin dicapai diantaranya adalah untuk menghasilkan produk riset strategis, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya wilayah dengan pendekatan multidisiplin, dan inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. untar sebagai salah satu sarana pendidikan tinggi memiliki potensi yang besar sebagai pusat penelitian dan pengembangan inovasi lokal, yang berperan dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan yang potensial diantaranya: pariwisata, pertanian, dan industri. keberadaan untar sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ptn) lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berada kawasan kedu berkewajiban untuk mewujudkan capaian kinerja kementerian dalam program pendidikan tinggi dan juga mewujudkan tujuan lembaga. indikator kinerja perguruan tinggi yang tertuang dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan kemendikbud) nomormerupakan acuan yang akan dicapai oleh untar pada rencana strategis periode ini. indikator kinerja utama ini merupakan program kerja yang harus dilaksanakan sebagai wujud kontribusi lembaga kepada kementerian dan acuan kinerja yang berasal dari kebutuhan lembaga yang tertuang dalam indikator kinerja tambahan. melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang tertuang dalam rencana strategis untar periode kinerja lembaga akan semakin terarah sesuai dengan tujuan bersama. rencana strategis pada periode ini dirumuskan dengan tetap mengutamakan aspek kewirausahaan sebagai penciri dari untar. selain itu, isu utama yang diangkat pada renstra ini adalah adanya perubahan paradigma pembangunan nasional yang melandasi arah pengembangan rin. selama ini negara indonesia memiliki banyak potensi iptek akan tetapi kendala utamanya adalah keterbatasan pengelolaan. banyak ditemukan ketidakterkaitan antara proses pendidikan perguruan tinggi dan pengembangan iptek dunia industri sehingga teknologi hanya digunakan sebagai alat dan bukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat indonesia. hal ini yang menyebabkan menurunnya daya saing bangsa serta semakin tergantung pada teknologi asing. sementara itu, negara indonesia sangat kaya akan potensi nasional berupa sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta keanekaragaman kearifan lokal. sebagai tindak lanjut, pemanfaatan sumber daya dan kearifan lokal dituangkan dalam rancangan visi dan misi untar melalui renstra ini secara garis besar yang akan dilakukan oleh untar adalah memberikan nilai tambah kepada sumber daya dan kearifan lokal dan menjadikan potensi tersebut sebagai basis pengembangan dan penguatan daya saing untar khususnya dan negara indonesia umumnya. peningkatan ketahanan nasional dengan memberikan nilai tambah pada sumberdaya dan kearifan lokal menjadi target produk tridharma perguruan tinggi untar pada periode kondisi umum sejarah universitas tidar universitas tidar untar) merupakan ptn satker kemendikbud yang berasal dari pts bernama universitas tidar magelang. koordinator perguruan tinggi swasta wilayah jateng diy) dengan nomor surat sk kpt vii memberikan ijin kepada universitas tidar magelang memulai penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi tanggal julimenjadi perguruan tinggi negeri lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berkedudukan kota magelang (kantor pusat universitas), kabupaten magelang, kabupaten temanggung, dan kabupaten wonosobo, kesemuanya berada provinsi jawa tengah. latar belakang penyusunan rencana strategis rencana strategis renstra) untar disusun karena renstra untar periode sebelumnya telah habis masa berlakunya. renstra ini menjadi acuan dalam pengelolaan perguruan tinggi sehingga harus selalu dilakukan pembaruan untuk menyesuaikan perubahan selama (lima) tahun sebelumnya. renstra untar disusun berdasarkan evaluasi lima tahun sebelumnya dan melihat kondisi yang ada saat ini. dengan demikian dapat disusun prediksi dalam menentukan rencana lima tahun depannya. renstra untar ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas untar sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi yang mendukung sektor pembangunan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan selama periode lima tahun depan. harapannya renstra ini mampu mendukung pencapaian program pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan pada tahun landasan penyusunan rencana strategis untar perlu memiliki renstra yang dapat memastikan suatu tata kelola yang terintegrasi dari semua aspek, baik akademik, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian masyarakat, bisnis, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. renstra untar disusun dengan mendasarkan pada peraturan peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi secara umum dan peraturan peraturan yang secara spesifik terkait dengan untar yang terdiri dari: undang undang republik indonesia tahun tentang sistem pendidikan nasional, undang undang republik indonesia tahun tentang keuangan negara, undang undang republik indonesia tahun tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional, undang undang republik indonesia tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun undang undang republik indonesia tahun tentang pendidikan tinggi, undang undang republik indonesia tahun tentang aparatur sipil negara, undang undang republik indonesiatahun tentang manajemen pegawai negeri sipil pns), peraturan presiden republik indonesia tahun tentang pendirian universitas tidar, instruksi presiden republik indonesia tahun tentang akuntabilitas kinerja komisi pemerintah, il. peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesiatahun tentang statuta universitas tidar. dalam renstra diamanahkan pentingnya peningkatan jumlah program studi untuk meningkatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun demikian amanah tersebut belum dapat dipenuhi. beberapa hambatan yang menghalangi pembukaan program studi baru untar diantaranya karena adanya perubahan peraturan tentang persyaratan ijin pembukaan program studi baru, juga terhambatnya proses rekrutmen dosen baru, dan penambahan sarana prasarana pendidikan berupa gedung, laboratorium, dan prasarana lainnya. pada tahun untar pernah mendapat mandat dari menristek dikti untuk membuka prodi vokasi akuntansi dan teknik mesin namun demikian setelah proposal diajukan, belum pernah mendapat respon kembali hingga awal selain itu kendala yang dihadapi dalam pembukaan program studi baru adalah kekurangan jumlah dosen pada program studi yang akan diusulkan dan ditinggalkan, contohnya program studi teknik mesin, teknik elektro, dan teknik lingkungan. kondisi universitas tidar terkini sejak perubahan status dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri, sebagai satuan kerja satker) kementerian pendidikan dan kebudayaan, untar telah mengalami perkembangan yang pesat. perkembangan tersebut dapat dilihat dari institusi kelembagaan, program pembelajaran, jumlah mahasiswa, sarana dan prasarana pembelajaran, maupun sdm pendukungnya. perkembangan ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi untar untuk mengembangkan diri masa yang akan datang, dalam berpartisipasi untuk memajukan kehidupan bangsaversitas tidar tahun yang selanjutnya disebut renstra untar adalah dokumen perencanaan untarkerja universitas tidar yang selanjutnya disebut senja untar adalah dokumen perencanaan kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk periode (satu) tahun. bab fungsi dan tujuan renstra untar renstra untar digunakan sebagai pedoman bagi unit lingkungan untar dalam melakukan: penyusunan senja untar, penyusunan rencana kerja anggaran untarrenstra untar sebagaimana dimaksud dalam disusun untuk pencapaian sasaran strategis untar pada periode renstra untar sebagaimana dimaksud pada meliputiuntrektor ini. jumlah pendaftar jumlah diterima gambar profil jumlah pendaftar dan yang diterima untar sejak perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri jumlah pendaftar masuk perguruan tinggi untar terus mengalami peningkatan. meskipun jumlah yang diterima bertambah setiap tahunnya, namun kenaikan jumlah pendaftar lebih tinggi dibandingkan jumlah yang diterima. hal ini dapat dilihat dari gambar diatas. . gambar profil jumlah mahasiswa untar berdasarkan gambar atas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa untar pada saat perubahan status menjadi negeri pada tahun mengalami penurunan, namun setelah itu jumlah mahasiswa terus mengalami kenaikan dari tahun tahun. daerah asal mahasiswa juga semakin luas dan beragam dari berbagai wilayah indonesia. tabel berikut menjelaskan profil daerah asal mahasiswa untar pada tahun tabel profil daerah asal mahasiswa untar bali banten a4. bengkulu jakarta bangka belitung kep riau lampung papua riau sulawesi barat sulawesi selatan sulawesi tengah sumatera barat sumatera selatan sumatera utara tidak ada informasi sebelum tahun untar sebagai perguruan tinggi negeri baru pnb) masih diijinkan untuk merekrut dosen dan tindik secara kontrak untuk nantinya dijadikan pegawai tetap bukan pns, sehingga rasio jumlah dosen dan mahasiswa masih dapat disesuaikan dijaga menyesuaikan pengembangan jumlah mahasiswa dan pembukaan program studi baru. sejak diterbitkannya nomor tahun dan surat sekjen menristekdikti nomor a.a2 kp. tanggal februari perihal pengangkatan pegawai non pns non ppp, untar tidak lagi dapat merekrut dosen dan tindik tetap non pns. semua rekrutmen pegawai harus dilakukan melalui seleksi cons dan ppp, yang jumlah lokasinya ditentukan oleh kementerian ristek dikti (sebelum tahun dan tentu saja tidak sesuai dengan usulan atau kebutuhan (jauh dibawah jumlah yang diusulkan). keadaan ini sangat mengganggu menghambat realisasi pembukaan program studi baru untar, sebab usulan dosen baru hanya dibolehkan untuk mendukung program studi yang sudah ada. permasalahan dosen untar juga muncul dalam hal status kepegawaian dan distribusi umur serta kualifikasi (pendidikan akademik, pangkat jabatan fungsional). sebagai pnb tabel dosen berstatus sebagai pegawai tetap non pns eks yayasan (sewaktu masih berstatus sebagai pts). sedangkan tabel adalah dosen hasil rekrutmen baru yang sebagian besar berumur muda dengan tingkat pendidikan master dan belum memiliki jenjang pangkat jabatan fungsional. tingkat pendidikan dosen sebagian besar masih dengan tingkat prosentase sebesar dan masih banyak dosen yang belum memiliki jenjang pangkat jabatan fungsional tabel dan tabel kondisi ini merupakan hambatan besar bagi program studi yang memperbaiki status akreditasi. disamping itu upaya untuk meningkatkan pendidikan para dosen master doktor ini juga terhambat oleh kecilnya jumlah dosen yang di homebase kan, sehingga jika dipaksakan untuk mengirim dosen muda mengikuti pendidikan s3, maka jumlah doesn homebase pada program studi yang relatif kecil akan sangat mengganggu rasio dosen mahasiswa. tugas pokok dan fungsi untar adalahharapan yang ingin diraih dari kegiatan pendidikan untar adalah turut serta mengamalkan amanat pembukaan uud alinea keempat terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. hasil dari kegiatan pendidikan untar adalah lulusan diusahakan untuk mempunyai kompetensi akademik dan non akademik untuk kemajuan bangsa dan negara dengan mengilhami tata nilai yang dimiliki untar. upaya untuk mencapai peran serta dalam pembangunan manusia indonesia harus didukung dengan sumber daya yang mendukung. sumber daya yang menunjang proses pendidikan lingkungan untar hingga saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut. fakultas dan program studi pada tahun jumlah fakultas untar sebanyak fakultas yang terdiri dari fakultas ilmu ilmu sosial humaniora, fakultas ilmu ilmu keteknikan (engineering), dan fakultas ilmu (life science). fakultas fakultas tersebut menyelenggarakan program studi yang meliputi program akademik sarjana dan magister, serta program pendidikan vokasi ditampilkan dalam tabel tabel daftar fakultas dan program studi untar akademik vokasi diri magister ekonomi diploma iii pembangunan akuntansi manajemen akuntansi pendidikan pendidikan bahasa inggris bahasa pendidikan indonesia bahasa dan sastra indonesia pendidikan ipa pendidikan biologi pendidikan matematika teknik elektro diploma iii teknik mesin teknik mesin teknik sipil agroteknologi peternakan akuakultur ilmu administrasi negara komunikasi hukum sumber: renstra untar sumber daya manusia sdm) untar saat ini dukung oleh dosen dan tenaga kependidikan (sdm) yang relatif cukup, namun demikian jika dibandingkan dengan potensi perkembangan, maka jumlah dan kualitas sdm tersebut masih harus dikembangkan. dosen status kepegawaian dosen untar saat ini yang berstatus dosen tetap pns tetap yaitu sebesar ,02y6 sisanya adalah dosen tetap pns ditugaskan, dosen tetap non pns eks yayasan dan non eks yayasan), dan dosen luar biasa dosen tidak tetap). profil dosen untar berdasarkan status kepegawaian ditampilkan pada tabel dan gambar berikut. tabel status kepegawaian dosen untar dosen tetap non pns non eks yayasan) dosen luar biasa dosen tidak tetap) total sumber: siap untar tetap gambar komposisi status kepegawaian dosen untar distribusi umur dosen untar rata rata dari tahun tahun dapat dilihat pada tabel sedangkan grafik perkembangannya dapat dilihat pada gambar tabel umur rata rata dosen untar sumber: personalia untar gambar rata rata umur dosen untar kualifikasi pendidikan dosen untar hingga tahun menunjukkan sebaran yang didominasi tingkat pendidikan yaitu dan tingkat pendidikan yang ditunjukkan pada tabel dan gambar upaya meningkatkan kualitas tingkat pendidikan dosen terus diupayakan melalui penyampaian informasi terkait beasiswa pendidikan lanjutan bagi dosen lingkungan untar. tujuannya adalah meningkatkan mutu kualitas pendidikan dengan mekanisme perbaikan tingkat pendidikan dosen. tabel tingkat pendidikan dosen untar total sumber: subbagian hukum, tata laksana, dan kepegawaian untar gambar komposisi tingkat pendidikan dosen untar dominasi dosen muda yang baru masuk dan belum memiliki jenjang pangkat jabatan fungsional untar mengakibatkan sebaran jumlah jabatan fungsional dosen yang belum merata. jabatan fungsional dosen yang ada saat ini dominasi oleh asisten ahli aa) dan masih banyak yang status jabatan fungsionalnya belum ada atau tenaga pengajar. profil dosen untar berdasarkan kualifikasi jabatan fungsional ditampilkan pada tabel dan gambar tabel jabatan fungsional dosen untar pati lektor lektor kepala guru besar total sumber: subbagian hukum, tata laksana, dan kepegawaian untar lektor kepala, bab iiiesuai dengan aslinya bet umum dan keuangan among widodo, s.e., m.m. gambar komposisi jabatan fungsional dosen untar melalui peningkatan jenjang pendidikan dan kepangkatan, peningkatan mutu kualitas dosen akan terus mengalami peningkatan. usaha peningkatan jumlah dosen telah dilakukan supaya dapat mengimbangi perkembangan jumlah mahasiswa dan usulan pembukaan program studi baru, namun demikian terkendala oleh rekrutmen yang atur oleh kementerian ristekdikti kemendikbud. berdasarkan tabel dan tabel tentang tabel jumlah mahasiswa dan dosen tahun dengan jumlah mahasiswa orang dan jumlah dosen orang, maka rasio antara mahasiswa dan dosen rata rata adalah tenaga kependidikan status kepegawaian tenaga kependidikan (tindik) untar saat ini masih didominasi oleh tindik yang belum pns yaitu sebesar o0 berstatus kontrak dan berstatus pegawai tetap non pns, sedangkan tindik yang berstatus pns hanya sekitar saja. profil tindik untar berdasarkan status kepegawaian ditampilkan pada tabel dan gambar tabel status kepegawaian tenaga kependidikan untar kontrak tetap non pns total sumber: subbagian hukum, tata laksana, dan kepegawaian untar gambar komposisi status kepegawaian tenaga kependidikan untar distribusi umur rata rata tindik untar pada tahun adalah tahun dan pada tahun rata ratanya adalah tahun. dominasi tindik muda yang belum memiliki jenjang pangkat untar mengakibatkan sebaran jumlah pangkat yang belum merata. profil tenaga kependidikan untar berdasarkan kualifikasi kepangkatan ditampilkan pada tabel dan gambar berikut. tabel pangkat tenaga kependidikan untar ben tanpa pangkat (outsourcing) total sumber: subbagian hukum, tata laksana, dan kepegawaian untar vd, ve, ivb, va, id, il, gambar komposisi pangkat tenaga kependidikan untar kualifikasi pendidikan tindik untar hingga tahun menunjukkan sebaran yang didominasi tingkat pendidikan yaitu o, namun demikian prosentase tingkat pendidikan sma juga cukup tinggi yaitu ,80y o yang ditunjukkan pada tabel dan gambar upaya meningkatkan kualitas tingkat pendidikan tindik juga terus diupayakan melalui penyampaian informasi terkait beasiswa bagi tindik lingkungan untar. tujuannya adalah meningkatkan mutu kualitas pelayanan dan tata kelola perguruan tinggi. tabel tingkat pendidikan tenaga kependidikan untar maa sumber: subbagian hukum, tata laksana, dan kepegawaian untar s2, smp, gambar komposisi tingkat pendidikan tenaga kependidikan untar berdasarkan data yang ada, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindik dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada belum memadai, apalagi terkait dengan kebutuhan perkembangan kedepannya. spesifikasi yang dimiliki oleh sebagian tindik belum semua sesuai dengan kebutuhan. perkembangan teknologi yang semakin maju juga menuntut tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga perlu diprogramkan berbagai pelatihan dan beasiswa untuk pendidikan lanjutan. melihat sebaran umur yang ada, terlihat bahwa proses regenerasi terhambat karena proses rekrutmen tidak dapat dikerjakan dengan baik. pembelajaran dan sistem penjaminan mutu akademik sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya lulusan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga berdaya saing tinggi. sistem pembelajaran sesuai dengan permenristekdikti nomor tahun tentang standar nasional pendidikan tinggi berpusat kepada mahasiswa (student centered) dan pemanfaatan teknologi informasi. pelaksanaan sistem pembelajaran untar telah memanfaatkan blended learning untuk proses pembelajaran tatap muka dan daring, pelatihan metode pembelajaran, sistem monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh lppm pmp. suasana akademik diharapkan dapat menumbuh kembangkan semangat peningkatan mutu akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, serta mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan penghormatan kepada kebenaran ilmiah. suasana akademik dikembangkan segenap sivitas akademika dengan dukungan institusi dan staf administrasi, sarana prasarana yang ada lingkungan universitas. kebijakan institusi diimplementasikan dengan menyusun program peningkatan keunggulan akademik yang meliputi penetapan program kerja, peningkatan publikasi karya ilmiah, pengiriman delegasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah, serta perbaikan secara berkelanjutan. upaya peningkatan layanan akademik maupun non akademik untar melalui pengembangan sistem informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan. melalui upt teknologi informasi dan komunikasi untar telah membangun dan merencanakan sistem informasi menggunakan dasar bisnis proses untar melalui bidang akademik dan alumni, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu pendidikan. website untar adalah merupakan portal resmi untuk mengenalkan universitas dan seluruh unitnya kedalam maupun keluar. portal ini juga telah memuat berbagai aplikasi seperti sistem informasi akademik sia), jurnal online, sistem informasi kepegawaian dan kegiatan kegiatan lainya seperti dies natalis, pmb penerimaan mahasiswa baru), kegiatan ilmiah, olahraga, seni, pencapaian prestasi dan sebagainya. guna mendukung ketersediaan dan akses yang mudah atas data yang dibutuhkan, untar telah mengembangkan sistem informasi teknologi yang memadai dan dapat diakses secara mudah, antara lain: sistem informasi akademik dipadu. untar.ac.id sistem informasi perkuliahan simpul. untar.ac.id sistem perkuliahan daring elit. untar.ac.id sistem informasi kepegawaian siap. untar.ac.id sistem informasi keuangan dipaku. untar.ac.id sistem informasi terpadu data. untar.ac.id sistem informasi penelitian dan pengabdian sippa. untar.ac.id sistem informasi alumni sini. untar.ac.id sistem informasi evaluasi kinerja pegawai sikap. untar.ac.id sistem informasi sumberdaya terintegrasi sister. untar.ac.id sistem bimbingan tugas akhir untuk mahasiswa https: bita. untar.ac.id pembaharuan selalu dilakukan untar pada berbagai bidang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk pembaharuan kurikulum dari kurikulum berbasis kompetensi menjadi kurikulum yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional indonesia kini) dan sn dikti. untar memiliki kebijakan terhadap substansi dan proses dalam pemutakhiran kurikulum. kebijakan universitasmelalui kebijakan tersebut diharapkan misi universitasiversitas. penjaminan terhadap kepatuhan fakultas program studi dalam menjalankan kebijakan universitas tentang kurikulum dilakukan melalui pelatihan, workshop, pendampingan, monitoring dan evaluasi. komitmen universitas dalam hal pengembangan kurikulum telah ditunjukkan pada program kerja dalam renstra dan alokasi anggaran yang memadai. capaian renstra capaian kinerja untar tahun sampai dengan tahun yang telah dilaporkan dalam laporan kinerja untar dapat disajikan pada tabel bawah ini. tabel capaian kinerja untar periode lema berwirausaha prosentase lulusan: bersertifikat kompetensi| nominal dan profesi jumlah mahasiswa yang jumlah mahasiswa yang| nominal kiss berprestasi non akademik jumlah proposal program kreativitas mahasiswa nominal yang diusulkan jumlah proposal program hibah bina desa yang nominal diusulkan prosentase lulusan yang langsung bekerja sesuai| nominal bidangnya yo) jumlah dosen yang menetas kean nomina. prosentase lulusan tepat waktu jas sofa doo nominat rata rata lama studi rata rata lama studi lulusan (tahun) prosentase mahasiswa kumulatif penerima beasiswa yo) rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap nominal pendaftar ranking perguruan tinggi cluster tingkat nasional g9o ,yy nominal seareimema jan dan jar foa mar prosentase prodi prosentase prodi jumlah dengan| kumulatif kss industri jumlah dengan? kumulatif instansi nasional jumlah dengan| kumulatif instansi internasional enpesaman jajar ramuan baru pengembangan sop pengembangan sop non kumulatif akademik bad bun dat kaca ap" ad ra, pak m.t saga tan pan pen eng sen busi naas aga, dai hae na poling depan spa fe, hit ban bei sai rektor dah wah pengembangan sim kumulatif akademik pengembangan sim non| kumulatif akademik prosentase dosen latif prosentase dosen latif bersertifikat pendidik oma doa ara age ramutatir prosentase dosen lektor kumulatif kepala besar rasio jumlah mahasiswa kumulatif terhadap dosen rasio dosen tetap latif terhadap jumlah dosen sel sat |os0s1 kumar prosentase tenaga kependidikan yang kumulatif mempunyai sertifikat kompetensi so) jumlah publikasi nominal nasional jumlah publikasi kumulatif internasional jumlah hki yang nominal jumlah sitasikaryatimiah| nominal jumlah prototipe r8d nominal jumlah prototipe industri nominal jumlah penelitian yang| nominal dimanfaatkan masyarakat sasaran strategis ss ucapan pen sdm terhadap layanan kumulatif institusi prosentase kepuasan mahasiswa prosentase kepuasan mahasiswa salah satu strategi pengembangan untar untuk periode adalah perbaikan budaya akademik menuju good university governance. tata pamong untar berdasarkan statuta universitas tidar yang disahkan melalui peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor tahun statuta ini merupakanuniversitas. renstra ini terus dikaji secara menyeluruh pada setiap tahun dalam rapat kerja tahunan jakarta), dan dilaksanakan dalam kegiatan tahun berjalan dalam program kerja. pelaksanaan program kerja tahunan mengacu pada standard operation prosedur sop). sebagai pertanggungjawaban kinerja universitas, untar setiap tahun melaporkan hasil kinerjanya kepada masyarakat luas melalui pidato tahunan rektor pada saat kegiatan dies natalis yang selanjutnya diunggah pada website untar: serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki). sistem pengelolaan kelembagaan untar dilaksanakan berdasarkan organisasi dan tata kerja otk) untar. otk ini disahkan melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja untar. program peningkatan kompetensi manajerial telah dilaksanakan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaannya mengikutsertakan pegawai tingkat universitas maupun unit kerja. fungsi fungsi manajemen telah dilaksanakan tingkat universitas maupun tingkat unit kerja sesuai standar layanan minimal dan ketentuan yang berlaku. pengukuran kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya telah dilaksanakan tingkat universitas maupun unit kerja. untar mempunyai komitmen memperbaiki proses layanan yang dilakukan dengan membuat standar kualitas layanan minimal pendidikan dan meningkatkan hasil hasil riset. potensi dan permasalahan renstra memiliki kedudukan yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar universitas dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. dalam lima tahun terakhir, universitas melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh universitas. survei dilaksanakan bekerjasama dengan stakeholder, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan independensi hasil survei. penilaian kinerja universitas menggunakan indikator indikator yang melekat pada birokrasi kementerian pendidikan dan kebudayaan seperti efisiensi, keefektifan, kepuasan pengguna jasa (stakeholders. survei dimaksud dilakukan pada enam kota wilayah eks karesidenan kedu. dengan dilaksanakannya survei tersebupengguna layanan, serta harapan stakeholders sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kinerja layanan. penyusunan aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) merupakan hasil refleksi yang didasarkan pada data evaluasi mutu internal emi) institusi. untar mengakomodasi seluruh aspek tersebut secara proporsional untuk memberikan gambaran objektif dan realistis posisi untar selama lima tahun terakhir. hasil inventarisasi seluruh komponen slot diakomodasi dan didata dalam matrik slot untar, beberapa aspek dominan dari slot tersebut selanjutnya dijabarkan dalam potensi untar dan permasalahannya. matrik yang disajikan pada tabel merupakan cara mensistimatiskan keseluruhan informasi yang diperoleh dari analisis slot, kondisi internal mencakup kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mencakup peluang dan ancaman tantangan, selanjutnya dilakukan penjabaran informasi yang diangkat dalam matrik slot mencakup tridharma perguruan tinggi dan sistem pendukungnya. tabel matriks slot untar kekuatan kelemahan tingkat kekuatan penerimaan mahasiswa rasio dosen: mahasiswa bertambah tiap tahun internal baru untar meningkat setiap tahun jabatan fungsional dosen masih rendah usia dosen rata rata masih produktif jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan usia tindik rata rata masih produktif masih kurang sistem informasi pendukung akademik kepangkatan tindik masih rendah dan non akademik sudah memadai infrastruktur (laboratorium, ruang kelas, dll) perkembangan kurikulum sesuai dengan jumlahnya belum ideal kebutuhan stakeholder status untar masih satuan kerja lingkungan kampus yang mendukung kementerian pengembangan pendidikan dan keilmuan tata kelola kelembagaan belum efektif eksternal asset tanah yang luas jejaring kerjasama internasional sudah terbentuk peluang strategi s o) strategi w o) potensi sumberdaya dan kearifan lokal pengembangan pendidikan berbasis potensi meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen sebaran daerah asal mahasiswa sumberdaya dan kearifan lokal so3) peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga aksesibilitas informasi yang luas dan pengembangan penelitian berbasis potensi kependidikan mudah sumberdaya dan kearifan lokal peningkatan sarana prasarana untuk mendukung tri perkembangan dunia usaha dan profesi pengembangan pengabdian kepada dharma kerjasama dengan berbagai mitra terbuka masyarakat berbasis potensi sumberdaya dan peningkatan inovasi dan hilirisasi hasil penelitian peningkatan kualitas perguruan tinggi kearifan lokal peningkatan akreditasi perguruan tinggi dan program peningkatan minat masyarakat untuk pengembangan program kerja sama studi melanjutkan studi ptn peningkatan daya tampung mahasiswa penguatan organisasi dan tata kelola institusi secara penawaran program beasiswa dari berbagai (termasuk prodi baru) terstruktur dan berstandar stakeholder ancaman strategi s t) strategi w t) tuntutan stakeholders terhadap pengembangan kurikulum yang berbasis link peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi yang match serta prospektif kebutuhan pasar kerja berubah cepat membangun jiwa kewirausahaan bagi penguatan organisasi dan tata kelola institusi secara terbatasnya lapangan pekerjaan mahasiswa terstruktur dan berstandar masuknya perguruan tinggi asing peningkatan kualitas layanan akademik dan nonakademik penguatan sistem penjaminan mutu internal analisa slot didasarkan pada laporan kinerja untar pada tahun yang tertuang dalam dokumen sasaran strategis dan indikator sasaran strategis. hasil inventarisasi seluruh komponen slot berjumlah item, selanjutnya dikelompokkan variabel variabel yang sejenis dikelompokkan dalam matriks slot. variabel kekuatan (strength) teridentifikasi sebanyak butir, kelemahan (weakness) teridentifikasi sebanyak butir, peluang (opportunity) teridentifikasi sebanyak butir, dan ancaman (threat) terinventarisasi sejumlah butir. beberapa aspek dominan dari slot dijabarkan dalam potensi untar dan permasalahannya dengan mempertimbangkan seluruh aspek slot yang selanjutnya dilakukan analisis gap. analisis gap digunakan untuk menyelaraskan apakah renstra yang disusun untar sudah diimplementasikan sesuai dengan target visi dan misi. teknik analisis gap yang digunakan dengan metode perangkingan terlebih dahulu terhadap renstra dalam beberapa tingkat prioritas yaitu high dan low dengan ketentuan rangking pada analisis gap dapat dilihat pada tabel dibawah ini: tabel ranking prioritas renstra kebutuhan yang sangat penting atau kebutuhan proses yang kritis, tanpa proses ini organisasi tidak dapat berfungsi. kebutuhan proses yang diinginkan atau kebutuhan proses yang baik untuk dimiliki dan hanya akan menambah nilai kecil organisasi. setelah diberikan rangking selanjutnya menentukan level apakah sesuai dengan visi dan misi atau tidak dengan memberikan kode sesuai atau tidak sesuai t). kondisi internal kondisi lingkungan internal membahas tentang kekuatan serta kelemahan untar yang sepenuhnya berada dalam kendali manajemen. kekuatan merupakan keunggulan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target, sedangkan kelemahan merupakan keterbatasan yang akan mempengaruhi upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. identifikasi kekuatan dan kelemahan memerlukan perhatian terhadap input, proses, dan output. kekuatan strength) tingkat kekuatan penerimaan mahasiswa baru untar meningkat setiap tahun calon mahasiswa baru yang mendaftar masuk untar bertambah secara signifikan, berturut turut sejak tahun jumlah pendaftar yang tercatat adalah dan pelamar. sementara itu, semenjak tahun belum ada lagi penambahan program studi, sehingga fakta banyaknya jumlah pelamar berkorelasi dengan peningkatan kekuatan masuk calon mahasiswa baru untar. sebagai perbandingan, pada tahun dengan rasio kekuatan masuk untar dari rerata keseluruhan prodi yang ada adalah sedangkan pada tahun naik diangkat pada tahun secara internal rasio tertinggi masuk untar dari prodi kostum adalah ilmu administrasi negara, total peserta dan yang diterima sebanyak peserta. pada prodi sainte adalah teknik sipil dengan peserta dan yang diterima sebanyak orang. pada tahun pula, untar masuk besar perguruan tinggi negeri ptn) kelompok ujian sains dan teknologi sainte) terletak indonesia. usia dosen rata rata masih produktif banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, salah satu faktor tersebut adalah usia. dosen yang berada pada usia produktif biasanya memiliki output kinerja yang tinggi pula. dengan dosen dengan rerata usia tahun akan mampu menghasilkan produktivitas kinerja yang maksimal dan berimbas meminimalkan anggaran dan efektifitas waktu. usia tindik rata rata masih produktif untar memiliki tenaga kependidikan dengan rerata usia tahun. tenaga kependidikan pada usia produktif akan mampu beradaptasi cepat dengan perkembangan teknologi dan mudah memahami tugas baru. usia produktif tindik berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan kreatifitas yang tinggi terhadap pekerjaan, pada umumnya diikuti oleh pengetahuan dan wawasan yang lebih baik disertai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. sistem informasi pendukung akademik dan non akademik sudah memadai untar telah mengembangkan sistem informasi teknologi yang memadai dan dapat diakses secara mudah. setidaknya ada sistem informasi pendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi yang telah terintegrasi dalam sso single sign on) https: sso. untar.ac.id . sistem informasi ini sangat bermanfaat untuk efisiensi proses kegiatan akademik dan non akademik baik yang dilakukan oleh dosen, tenaga pendidik maupun pejabat universitas dalam kapasitasnya sebagai evaluation. layanan akademik untuk mahasiswa telah memadai dan berorientasi pada efisiensi waktu layanan. pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi untar mulai dari sistem pendaftaran, layanan krs, nilai mahasiswa, layanan perpustakaan dan layanan keuangan bagi mahasiswa. lingkungan kampus yang mendukung pengembangan pendidikan dan keilmuan iklim akademis terbentuk untar karena setiap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen selalu melibatkan mahasiswa. kegiatan ini mempercepat proses alih informasi dan internalisasi keterampilan kepada mahasiswa. selain hal tersebut, sarana kampus untar baik fisik maupun nonfisik didesain guna optimalisasi kegiatan belajar mengajar, sarana fisik berupa: ruang kelas, taman untuk belajar, gazebo dan tata letak bangunan dipertimbangkan dengan seksama. sarana non fisik berupa penyediaan infrastruktur jaringan lokal dengan teknologi wifi dan fiber optik. total kapasitas bandwidth antar jaringan yang dipunyai adalah maps. layanan perpustakaan baik kepada dosen maupun mahasiswa yang dikelola oleh upt perpustakaan, saat ini telah memiliki sistem layanan berbasis website repositori. untar.ac.id serta ada pula aplikasi android bernama iuntidar dengan isi ratusan ebook. perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder kurikulum yang digunakan untar mengacu pada kini dan standar nasional pendidikan tinggi. guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru sesuai dengan kebutuhan stakeholder yakni: meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. maka untar dalam proses perancangan kurikulum, perancangan pembelajaran dan evaluasi program pembelajaran selalu melibatkan stakeholder. kebijakankegiatan ini mendapat dukungan pendanaan dari universitas. melalui kebijakan tersebut diharapkan misi universitas kata pengantar rencana strategis universitas tidar periode ini merupakan rencana pengembangan jangka menengah tahap milestone (dua) yang ditetapkan oleh universitas tidar setiap (lima) tahun. rencana strategis renstra) ini disusun mengacu pada renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan periode serta capaian renstra universitas tidar periode. seluruh visi pada fakultas, jurusan program studi, dan lembaga lingkungan universitas tidar disusun selaras dengan visi universitas. dalam upaya mencapai visi, pimpinan universitas menetapkan renstra yang merupakan dokumen rencana pengembangan jangka menengah dalam kurun waktu (lima) tahun. dokumen renstra diturunkan dari rencana pengembangan jangka panjang ipjp) universitas yang disusun untuk pengembangan pada kurun waktu tahun yaitu pengembangan pada (lima) tahun pertama merupakan fase implementasi nilai nilai riset dalam pembelajaran dan tata kelola universitas yang sehat. lima tahun kedua merupakan fase penguatan riset berorientasi pada produktivitas dan tata kelola universitas melalui sistem informasi manajemen terintegrasi, menuju good university governance. lima tahun ketiga merupakan fase implementasi hasil riset dunia usaha, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola universitas yang efektif efisien. lima tahun keempat merupakan fase mengembangkan lembaga riset yang mandiri untuk mewujudkan universitas riset dan tata kelola universitas yang efektif efisien. lima tahun kelima merupakan fase menjadi universitas riset yang berdaya saing nasional didukung dengan kelembagaan riset yang mandiri dan tata kelola universitas yang efektif efisien.tar. asset tanah yang luas aset tanah diperlukan dalam rangka pengembangan gedung dan pengembangan sarana edukasi lain. kesiapan lahan untuk dikembangkan akan menjadi keunggulan untar dalam memberikan layanan pendidikan. untar memiliki tanah seluas atau sekitar hektar yang berada pada kawasan strategis dan siap untuk dibangun menjadi gedung perkuliahan baru dan sarana prasarana perkuliahan yang mengakomodir perkembangan universitas kedepannya. jejaring kerjasama internasional sudah terbentuk kerjasama internasional telah lama jalin oleh untar baik melalui program kerjasama dengan universitas seperti: auckland university, deakon university, moscow university, iloilo science and technology university, chiang rai rajabhat university, malaya alongkorn rajabhat university, kagawa university, university sains malaysia, international islamic university malaysia, kasetsart university thailand, king tongkat's university technology tonbori, asia university ataupun kerjasama internasional dengan lembaga seperti seateacher, sea tet ataupun armada plaza melaka. sebagai upaya keberlangsungan untar telah memiliki unit kerjasama internasional. dalam rangka peningkatan tata kelola dan meningkatkan reputasi untar ditingkat internasional dengan keluarnya keputusan rektor nomor un57 k ks kelemahan weakness) rasio dosen: mahasiswa bertambah tiap tahun dengan adanya upaya peningkatan daya tampung yang direncanakan dalam tahun kedepan, rasio dosen: mahasiswa untar akan mengalami kenaikan yang signifikan jika tidak diikuti penambahan jumlah dosen. pada tahun jumlah dosen pada untar sebanyak dosen, dan jumlah mahasiswa aktif ada sebanyak mahasiswa. dari data jumlah dosen dan mahasiswa aktif pada tahun didapat rasio dosen dan mahasiswa sebesar rasio dosen yang ideal adalah hingga untuk kelompok sains teknologi dan hingga untuk kelompok sosial humaniora. rencana kenaikan daya tampung dapat dilihat dari rencana jumlah penerimaan mahasiswa baru selama tahun kedepan. data rencana jumlah penerimaan mahasiswa baru dan kelulusan selama tahun kedepan dapat dilihat pada tabel tabel data rencana penerimaan mahasiswa baru dan rencana kelulusan tahun depan mahasiswa jabatan fungsional dosen masih rendah jabatan fungsional yang melekat pada dosen menjadi penilaian untuk kualitas perguruan tinggi yang diukur pada instrumen akreditasi. dari total dosen untar terdapat dosen dengan jabatan guru besar, dosen lektor kepala, dosen lektor, dosen asisten ahli dan dosen belum memiliki jabatan fungsional. pada penilaian akreditasi sumbangsih nilai yang dapat diukur adalah dosen dengan jabatan fungsional lektor, lektor kepala dan guru besar. kondisi dalam untar menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dosen dengan jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar dibanding dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli kebawah adalah masih besar jumlah dosen asisten ahli dan yang belum memiliki jabatan fungsional. jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan masih kurang terdapat tenaga kependidikan untar. jumlah ini masih sedikit dibanding jumlah mahasiswa aktif untar yang mencapai mahasiswa. dari tenaga kependidikan baru orang yang mengikuti sertifikasi dan diklat, dan baru ada sertifikasi atau diklat yang sudah terlaksana. untuk memberikan layanan pendidikan yang prima, seyogyanya didukung dengan tenaga kependidikan yang tersertifikasi sesuai dengan kualifikasinya. kepangkatan tindik masih rendah sebanyak tenaga kependidikan untar terdiri dari pegawai dengan pangkat golongan pegawai golongan ii, pegawai golongan iii, pegawai golongan dan pegawai yang belum memiliki pangkat golongan. dengan masih banyaknya pangkat tindik golongan iii bawah berimbas pada tidak terpenuhinya syarat minimal menempati pos pos jabatan yang membutuhkan pangkat golongan lebih tinggi. pada akhirnya berdampak adanya beberapa pos yang terkondisikan untuk dilakukan dengan rangkap jabatan, pada muaranya akan mengurangi efektifitas proses layanan proses pendidikan. infrastruktur laboratorium, ruang kelas, dll) jumlahnya belum ideal jumlah mahasiswa yang terus meningkat setiap tahun ajaran tidak diiringi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana. untar memiliki jumlah ruang pembelajaran sebanyak ruang yang terdiri dari ruang perkuliahan dan ruang laboratorium. dengan jumlah mahasiswa aktif yang mencapai orang, ketersediaan jumlah ruang yang ada untar masih tergolong kurang. pada tahun ajaran untar melakukan langkah menyewa ruang kelas pada kartika iii untuk menutupi kekurangan ruang perkuliahan. dengan rencana penerimaan mahasiswa baru yang semakin bertambah dalam tahun kedepan, maka perlu diimbangi dengan pengembangan infrastruktur berupa ruang perkuliahan dan laboratorium. jumlah ruang kelas yang masih terbatas menyebabkan proses perkuliahan berlangsung hingga malam hari. hal ini mempengaruhi performa dosen maupun mahasiswa yang berdampak pada produktivitas. selain itu, fasilitas penunjang berupa laboratorium masih sangat minim. jumlah laboratorium setiap program studi belum memenuhi jumlah minimal sesuai dengan tuntutan akreditasi. hal ini sangat mempengaruhi kualitas dan produktivitas proses pembelajaran dan penelitian baik yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. status untar masih satuan kerja kementerian untar saat ini berstatus sebagai satuan kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan. ptn satker merupakan satuan kerja kementerian dan seluruh pendapatannya harus masuk terlebih dulu rekening negara sebelum digunakan. ptn satker juga tidak diberikan kepemilikan terhadap aset asetnya sendiri. status yang disandang sebagai satker menjadikan untar tidak memiliki otonomi dalam mengatur keuangan dan pengembangan baik sarana prasarana serta keuangan lembaga sendiri. tata kelola kelembagaan belum efektif tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) dapat dicapai dengan menerapkan setidak nya delapan poin yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsivness, independensi, fairness, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, dan nirlaba. tata kelola lembaga untar masih belum efektif dikarenakan masih adanya beberapa bagian yang belum terisi sdm nya dan tugasnya masih digabungkan dengan bidang lain. sebagai contoh adalah pada struktur pimpinan, rektor dibantu oleh wakil yang terdiri wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang sumberdaya dan keuangan, dan wakil rektor iii bidang kemahasiswaan, sedangkan pada tingkat fakultas, dekan hanya dibantu oleh wakil dekan yaitu wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, dan wakil dekan bidang sumberdaya keuangan. ukt masih rendah untar memiliki ukt tergolong masih rendah. rentang ukt yang dimiliki oleh untar berkisar dari yang paling rendah hingga rendahnya tarif ukt yang masih diberlakukan oleh untar berakibat kepada rendahnya pnb yang diperoleh. perolehan pnb yang rendah berdampak pada rendahnya kemampuan institusi dalam melakukan rencana pengembangan lembaga baik infrastruktur, sarana dan prasarana. kondisi eksternal kondisi lingkungan eksternal membahas tentang faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. fokus analisis diarahkan kepada faktor faktor yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat dalam pengembangan untar kedepannya. faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor faktor dalam aspek positif (peluang), serta faktor faktor negatif (ancaman) yang mungkin dihadapi. peluang opportunity) potensi sumberdaya dan kearifan lokal untar berada daerah pegunungan, tepatnya kota magelang yang dikelilingi oleh (tujuh) gunung, yaitu sumbing, merapi, merbabu, mindoro, pra, ungaran, dan telomoyo. selain itu, terdapat perbukitan menoreh dan gunung tidar. hal ini menjadikan iklim sekitar untar sangat kondusif dan strategis bagi melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. letak geografis tersebut membuat potensi sumber daya alam, pariwisata, pemberdayaan masyarakat wilayah pedesaan, dan potensi kearifan lokal lainnya dapat terus dikembangkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. sebaran daerah asal mahasiswa mahasiswa yang masuk universitas tidar berasal dari berbagai daerah indonesia, mulai dari indonesia barat, tengah, dan timur. persentase terbesar berasal dari provinsi jawa tengah. diikuti jawa barat, dki jakarta, dan provinsi banten. sebaran mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa universitas tidar telah dikenal diseluruh indonesia. kondisi ini memberikan keuntungan untuk sebaran alumni yang nantinya dapat membantu memperluas jejaring kerjasama antara universitas tidar dengan para pemangku kepentingan. aksesibilitas informasi yang luas dan mudah perkembangan teknologi informasi mempermudah akses dunia luar khususnya melalui media online. akses informasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan triwarna perguruan tinggi. proses pendidikan secara daring telah menjadi tren saat ini khususnya selama dan pasca pandemi. berbagai sumber belajar dapat diakses secara luas secara gratis maupun berbayar. dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah dibutuhkan referensi yang memadai. sumber pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat diakses juga secara luas. artinya, dengan adanya kemudahan aksesibilitas informasi maka akan membuka peluang untuk pengembangan triwarna perguruan tinggi universitas tidar. perkembangan dunia usaha dan profesi dunia usaha dan profesi berkembang sangat dinamis. universitas tidar perlu mengambil peluang ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi lulusan. kerjasama dengan berbagai mitra terbuka dengan kompetensi serta sarana prasarana yang dimiliki oleh untar membuka peluang untuk dilakukannya kerjasama pada berbagai bidang baik antar perguruan tinggi, dengan instansi pemerintah dan swasta maupun antar perguruan tinggi dengan stakeholders lain. banyaknya kerjasama tersebut akan meningkatkan citra untar secara lokal, nasional, maupun internasional yang sangat penting bagi perkembangan untar kedepannya. peningkatan kualitas perguruan tinggi peningkatan mutu pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar bagi bangsa guna menunjang pembangunan segala bidang. tingginya kualitas perguruan tinggi merupakan jaminan tingginya kualitas yang dijalankan dalamnya. untar diharapkan dalam lima tahun kedepan dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan menghasilkan lulusan lulusan yang memiliki kualitas yang tinggi. peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan studi ptn seiring berkembangnya jaman dengan terbukanya informasi semua bidang, minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tingkat yang lebih tinggi akan semakin bertambah pula. untar diharapkan dapat menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk dapat menampung minat masyarakat sebanyak banyaknya. penawaran program beasiswa dari berbagai stakeholder program beasiswa banyak disediakan oleh institusi pemerintahan dan swasta. beberapa diantaranya adalah beasiswa bank indonesia, beasiswa lippo, bank rakyat indonesia, beasiswa bca finance, beasiswa astra. sementara itu dari kementrian pendidikan dan kebudayaan disediakan beasiswa kip (kartu indonesia pintar). adanya peluang beasiswa membantu mahasiswa untuk tetap dapat mengikuti perkuliahan tanpa perlu memikirkan biaya kuliah dan biaya hidup. dengan demikian mahasiswa dapat lebih fokus untuk menyelesaikan studi nya dengan tetap berprestasi. ancaman threat) tuntutan stakeholders terhadap kompetensi lulusan perguruan tinggi yang berubah cepat meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi harus menjadi perhatian perguruan tinggi. peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui upaya pembangunan ekosistem perguruan tinggi yang lebih baik serta mampu merespon industri harapannya adalah lulusan perguruan tinggi memiliki keahlian dan mampu diserap dalam pasar tenaga karena responsive terhadap perubahan teknologi yang semakin mutakhir. stakeholder sebagai pengguna lulusan tentu menginginkan lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan yang terarah sesuai bidang yang dipelajari kemampuan dalam menyesuaikan perubahan teknologi bagi lulusan perguruan tinggi menjadi bekal bagi lulusan perguruan tinggi dalam mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus perkuliahan. terbatasnya lapangan pekerjaan keterbatasan lapangan merupakan problem yang dihadapi oleh para pencari kerja yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. perubahan ini merupakan salah fenomena industri yang berakibat pada perubahan tenaga kerja manusia tenaga kerja yang renstra universitas tidar tahun disusun melalui berbagai tahapan, termasuk diskusi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan seluruh pimpinan universitas tidar. renstra ini merupakan dokumen yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan rkt) dan arah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang akan dicapai dalam periode dengan mempertimbangkan capaian yang telah diperoleh renstra renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja dalam menyusun reno atau rencana kerja dan anggaran rka) tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), menyusun kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan tata kelola universitas tidar yang baik (good university governance). magelang, november tim penyusun renstra universitas tidar tahun iii dikendalikan oleh mesin. bagi perguruan tinggi yang berupaya menciptakan lulusan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, maka perlu upaya mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja. dibutuhkan kemampuan mandiri lulusan perguruan tinggi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai bidang keahlian. upaya mempersiapkan lulusan perguruan tinggi dilakukan melalui kegiatan akademik yang menunjang terwujudnya lulusan berkompeten menciptakan lapangan pekerjaan. masuknya perguruan tinggi asing persaingan dunia pendidikan semakin terbuka bagi perguruan tinggi asing yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi indonesia. perguruan tinggi asing yang beroperasi tentu memiliki kompetensi yang lebih baik. dibutuhkan pola kerjasama yang sinergi antara perguruan tinggi asing dan perguruan tinggi dalam negeri. tujuannya adalah mewujudkan pendidikan tinggi yang semakin berkualitas. bagi perguruan tinggi dalam negeri, perbaikan mutu kualitas pendidikan tinggi harus menjadi prioritas utama dalam rangka sinergis kualitas pendidikan dengan perguruan tinggi asing. namun, bagi perguruan tinggi dalam negeri yang tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan maka akan tersubstitusi oleh perguruan tinggi asing. bab tujuan dan sasaran strategis visi dan misi yang dicanangkan oleh untar dapat terwujud apabila didukung dan ditopang oleh penerapan tata nilai yang ideal. tata nilai merupakan landasan, pijakan, dan arah bagi sikap dan perilaku seluruh sivitas akademik dalam mewujudkan layanan optimal bidang pendidikan. dengan memperhatikan filosofi, tata nilai budaya masyarakat dan budaya akademik untar, maka dirumuskan nilai yang dijunjung tinggi yakni tangguh, integratif, dedikasi, aktif, dan responsif . rumusan nilai ini merupakan kristalisasi dari berbagai nilai yang dipandang positif dalam mewujudkan visi untar. oleh karena itu, rumusan nilai ini hendaknya dipahami dalam konteks yang lebih luas. makna dari nilai nilai tersebut adalah: tangguh) tangguh adalah nilai yang mengandung makna sukar dikalahkan, kuat, dan handal. dalam melaksanakan kegiatannya sivitas akademik dan tenaga kependidikan mempunyai tekad yang kuat untuk menjalankan prinsip prinsip organisasi yang sehat, mandiri (independent), memiliki otonomi (autonomous) dan mampu mengarahkan dirinya (self directed) agar mampu meningkatkan kesejahteraan serta daya saing perguruan tinggi. integratif) integratif adalah nilai yang mengandung makna jujur, objektif, berani, konsisten dan konsekuen. nilai perguruan tinggi, selain bergantung pada kompetensi civitas akademika, juga sangat dipengaruhi oleh integratif atau keinginan keras untuk melakukan sesuatu. integratif adalah itikad untuk mengkombinasikan dan mempertahankan prinsip, etika profesionalisme, dan konsistensi dalam menjaga konsekuensi pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk bertanggungjawab yang dilandasi dengan sifat jujur, objektif, dan berani. oleh karena itu, integratif merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas tugas yang dikembangkan kepadanya. dedikasi) dedikasi adalah nilai yang mengandung makna kata yang bersifat pengabdian. nilai dedikasi ini mengantarkan insan cendekia universitas tidar untuk memiliki daya pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara pada umumnya dan lembaga pada khususnya. pengabdian yang dilakukan sivitas akademik diharapkan dapat melahirkan nilai nilai perilaku yang mencerminkan tata nilai yang dianut oleh universitas tidar. implementasi tata nilai pengabdian tersebut dapat dilakukan oleh civitas akademik yang masih aktif dalam kegiatan lingkungan universitas tidar maupun civitas yang telah menjadi alumni. aktif) aktif adalah nilai yang mengandung unsur giat, dinamis, dan bertenaga. nilai aktif yang dikaitkan dengan akal seseorang yang dipercaya merupakan komponen dari proses good governance. hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public serta public trust dan menciptakan iklim manajemen yang efektif dan efisien. responsif) responsif adalah nilai yang mengandung unsur cepat (suka) merespons, bersifat menanggapi, tergugah hati, dan bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh). nilai responsif ini dikaitkan dengan rasa yang beretika, dimana perguruan tinggi menerapkan etika untuk mentaati peraturan dan efisiensi kinerja. berdasarkan hasil keputusan rapat lingkungan untar, pada tahapan pembangunan tahun keduavisi ini menjadi acuan dalam mengelola perguruan tinggi dengan penjelasan sebagai berikut: makna dari unggul yang tercantum dalam visi untar adalah universitas mempunyai kemampuan kompetitif dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. makna dari kewirausahaan adalah sebagian besar kegiatan tridharma perguruan tinggi diarahkan guna menanamkan jiwa kewirausahaan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuannya dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, serta produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar dan dapat diterima oleh pasar. makna dari sumberdaya pada visi ini adalah sumber daya pendidikan yang meliputi sumber daya berwujud (intangible) dan terwujud (intangible). sumber daya berwujud adalah segala sesuatu yang tersedia universitas tidar secara fisik dapat diamati misalnya bangunan, gedung dan uang. sementara sumber daya terwujud tidak secara fisik dapat diamati, tapi sebagian besar dikerjakan oleh pegawai universitas tidar. dalam kategori sumber daya terwujud ini dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu sumber daya relasional dan kompetensi. sumber daya relasional adalah segala sumber daya yang tersedia universitas tidar yang muncul akibat interaksi organisasi dengan lingkungannya. sementara kompetensi ialah pengetahuan yang sangat penting dimiliki oleh sumber daya manusia untuk dapat berkembang dengan baik makna dari kearifan lokal adalah suatu kekayaan budaya nusantara yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup (way life yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. kearifan lokal dapat juga dipahami sebagai berdasarkan visi untar tersebut, selanjutnya diturunkan menjadi beberapa misi berikut ini: menyelenggarakan pendidikan untukyelenggarakan penelitian yang unggul dengan memprioritaskan bidang kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan memprioritaskan pengembangan kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal mewujudkan tata kelola universitas yang profesional, akuntabel dan transparan tujuan dan indikator kinerja tujuan tujuan yang ingin dicapai dan dikembangkan oleh untar dalam tahun depan, yaitu berdasarkan capaian renstra untar periode yang telah dilaksanakan, indikator kinerja tujuan yang akan dicapai dalam renstra untar seperti pada tabel tabel indikator kinerja tujuan untar periode jumlah daya tampung mahasiswa baru nominal kamar sao poo opa oma baru pembukaan program| kumulatif studi baru prosentase mahasiswa kumulatif penerima beasiswa prosentase mata kuliah yang menggunakan goo 40x 60x kumulatif daring (blended learning) rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap nominal pendaftar jumlah mahasiswa| nominat yang berwirausaha prosentase lulusan prosentase lulusan yang langsung bekerja 75y6 nominal sesuai bidangnya prosentase dosen berkualifikasi kumulatif prosentase dosen ag06 a606 a70e kumulatif bersertifikat pendidik lektor dosen age dosen ga7 kumulatif lektor kepala prosentase dosen guru kumulatif besar rasio jumlah dosen| kumulatif terhadap mahasiswa rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa kumulatif eksak rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa kumulatif non eksak rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen kumulatif lul tepat waktu rata rata lama studi rata rata lama studi rata rata kumulatif rata rata ipk tulisan jumlah mahasiswa yang berprestasi nominal akademik jumlah mahasiswa yang berprestasi non nominal akademik ranking perguruan cluster crust crust crust crust crust nominal tinggi tingkat nasional er4 er4 er3 er3 er2 akreditasi institusi bbb format jumlah dengan| kumulatif industri jumlah dengan kumulatif instansi nasional jumlah dengan| kumulatif instansi internasional jumlah tindak lanjut kerjasama kumulatif bidang penelitian prosentase pemanfaatan sumber daya dan kearifan kumulatif lokal sebagai objek penelitian dan inovasi nasional ema internasional kiss jumlah hki yang| nominal didaftarkan jumlah sitasi karya| nominal ilmiah jumlahprotompe kamar jumlah tindak lanjut kerjasama nominal bidang pengabdian kepada masyarakat jumlah prototipe nominal industri jumlah penelitian yang dimanfaatkan nominal masyarakat prosentase pemanfaatan sumber daya dan kearifan nominal 580local sebagai pengabdian kepada masyarakat jumlah inkubator sims kenamaan peminat jumlah ruang kelas untuk proses nominal perkuliahan jumlah laboratorium untuk praktikum dan nominal penelitian prosentase kepuasan sdm terhadap layanan 96y0 kumulatif institusi prosentase kepuasan layanan akademik gg, gone o006 kumulatif dosen dilakukan oleh mahasiswa prosentase kepuasan layanan akademik ggs sae sex kumulatif tindik dilakukan oleh mahasiswa pengguna lulusan akademik non akademik daftar isi ringkasan eksekutif indo cnnanananaanannlna bab latar belakang in. onnnnnannnnnnan kondisi umum. jo.ooceenann potensi dan permasalahan. jee. bab tujuan dan sasaran strategis .boeken. tujuan dan indikator kinerja tujuan. joo. sasaran dan indikator kinerja sasaran. bab iii arah kebijakan strategis .o.oooceeenenen62 arah kebijakan dan strategi . j.eee. kerangka regulasi. j.e.eeee kerangka kelembagaan .eeeeee78 reformasi birokrat si. jeeeennann79 bab target kinerja dan kerangka pendanaan . target kinerja.cooococoooooooooooom95 kerangka pendanaan.e. jeeenannnn98 bab penutup. coocinennanananannnannnnlnana prosentase kuantitas tindak lanjut temuan kumulatif bpk prosentase tindak lanjut bernilai rupiah kumulatif temuan bpk pengembangan sop| kumulatif akademik sop maa kumulatif non akademik prosentase tenaga kependidikan yang 40x kumulatif mempunyai sertifikat kompetensi sasaran dan indikator kinerja sasaran sasaran strategis yang akan ditingkatkan ataupun dikembangkan oleh untar meliputi: lulusan yang unggul dalam bidang kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal inovasi yang unggul dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal.indikator kinerja sasaran pada renstra untar ini mengacu padasasaran yang akan dicapai dan indikator kinerja perguruan tinggi termasuk untar disajikan pada tabel tabel indikator kinerja sasaran untar periode meningkat persentase lulusan dan d4 d3 d2 yang kali anya berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan tas studi atau, menjadiwiraswasta lulusan persentase lulusan dan d4 d3 d2 yang pendidikan hai menghabiskan paling sedikit (dua puluh) sks tinggi luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional)meningkatnya nasional dalam (lima) tahun terakhir. kuali persentase dosen tetap berkualifikasi akademik kualitas dosen utan didikan s3, memiliki sertifikat kompetensi profesi yang pend diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal tinggi dari kalangan praktisi professional, dunia industri, atau dunia kerja. persentase program studi dan d4 d3 d2 meningkatnya yang melaksanakan kerjasama dengan mitra persentase mata kuliah dan d4 d3 d2 yang kualitas menggunakan metode pembelajaran pemecahan kurikulum dan 'hold belas kel pelajaran asus (case metro atau pem pelajaran kelompok pem berbasis projek (team based project) sebagai bobot evaluasi. persentase program studi dan d4 d3 d2 |yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah bab iii arah kebijakan strategis arah kebijakan dan strategi arah kebijakan dan strategi yang tertuang pada indikator kinerja untar pada rencana strategis periode merupakan keterwujudan kontribusi untar kepada capaian kementerian pendidikan dan kebudayaan dan internal lembaga. berdasarkanrencana strategis untar dituangkan dalam rencana implementasi yang terintegrasi antara arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja lembaga. berikut adalah rencana implementasi renstra untar periode disajikan pada tabel tabel arah kebijakan dan strategi untar periode pemerataan pengembangan pendidikan berbasis potensi sumberdaya akses dan dan kearifan lokal penguatan mutu peningkatan daya tampung mahasiswa (termasuk prodi pendidikan baru) pengembangan akses kewirausahaan bagi mahasiswa meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan peningkatan akreditasi perguruan tinggi dan program studi peningkatan kuantitas sertifikasi kompetensi peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja pengembangan kurikulum yang berbasis link match serta prospektif peningkatan pengembangan program kerja sama kapabilitas pengembangan penelitian berbasis potensi sumberdaya iptek dan dan kearifan local penciptaan inisiasi inovasi dan hilirisasi hasil penelitian inovasi peningkatan pengembangan pengabdian kepada masyarakat berbasis layanan kepada potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat peningkatan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung tri tata kelola dharma pendidikan peningkatan efisiensi perencanaan penganggaran dan tinggi pengelolaan sistem manajemen perguruan tinggi penguatan sistem penjaminan mutu internal peningkatan kualitas layanan akademik dan nonakademik penguatan organisasi dan tata kelola institusi secara terstruktur dan berstandar berdasarkan arah kebijakan yang ada tersebut, selanjutnya disusun strategi menurut analisis slot yang telah dilakukan sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut. strategi strength opportunity pengembangan pendidikan berbasis potensi sumberdaya dan kearifan lokal so1) strategi pengembangan pendidikan berbasis potensi sumberdaya dan kearifan lokal adalah dengan menggunakan kekuatan (strength) yang berasal dari faktor internal untar untuk memanfaatkan atau meraih peluang (opportunities) yang menjadi faktor pendukung dan berasal dari luar perguruan tinggi. pengembangan pendidikan berbasis potensi dan sumberdaya kearifan lokal diharapkan membawa untar untuk mencapai peluang pemberdayaan potensi sumberdaya dan kearifan lokal dan peluang peningkatan kualitas perguruan tinggi. kedua hal tersebut akan dapat diraih dengan optimalisasi kekuatan yang dimiliki perguruan tinggi, yakni: lingkungan kampus yang mendukung pengembangan pendidikan dan keilmuan, usia dosen rata rata masih produktif dan perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder. pengembangan pendidikan berbasis potensi sumberdaya dan kearifan lokal dapat diraih dengan upaya yang terintegrasi dan terencana melalui serangkaian kebijakan akademis dalam memberdayakan potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang diikuti dengan sinergi seluruh sivitas akademika untar untuk memiliki peta rencana pendidikan yang mendukung upaya tersebut. strategi lain adalah dengan pengembangan kurikulum pendidikan perguruan tinggi yang selaras dengan pemberdayaan eksplorasi sumberdaya dan kearifan lokal yang kemudian akan digunakan sebagai rujukan kegiatan pembelajaran untar. pengembangan penelitian berbasis potensi sumberdaya dan kearifan lokal penelitian berbasis potensi sumberdaya dan kearifan lokal akan mampu membawa untar untuk memiliki nilai lebih, sisi potensi alam yang meliputi flora fauna dan potensi geografis serta potensi kearifan lokal yang bisa diangkat dari perspektif budaya. potensi pengembangan dari potensi berwujud (intangible) dan tak berwujud (intangible) yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas perguruan tinggi akan bisa didapatkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untar, yakni: perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder, jejaring kerjasama internasional, dosen muda yang produktif. strategi untuk mencapai penelitian berbasis potensi sumberdaya dan kearifan lokal membutuhkan pelajaran (road map) yang memadai, dengan terlebih dahulu dimulai dengan pengkajian potensi sumberdaya dan kearifan lokal. secara internal lembaga yang secara spesifik menangani penelitian lppm pmp) untar akan memberdayakan segenap sivitas akademika sebagai strategi pencapaian penelitian dengan basis potensi sumberdaya dan kearifan lokal akan mampu diraih. pengembangan pengabdian kepada masyarakat berbasis potensi sumberdaya dan kearifan lokal strategi pengembangan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan potensi sumberdaya dan kearifan lokal bisa dicapai dengan memanfaatkan aspek kekuatan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. aspek kekuatan tersebut mencakup: sistem teknologi informasi yang memadai, dosen yang produktif, dan jejaring kerjasama internasional yang dimiliki untar. secara spesifik kekuatan yang ada tersebut akan digunakan untuk meraih peluang yang terbuka untuk dimanfaatkan seperti: melimpahnya potensi sumberdaya dan kearifan lokal yang bisa dioptimalkan, berkembangnya dunia usaha dan profesi serta terbukanya peluang peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui pengembangan pengabdian kepada masyarakat berbasis potensi sumberdaya dan kearifan lokal. pengembangan program kerjasama strategi pengembangan program kerjasama akan dicapai oleh perguruan tinggi dengan berpangkal kekuatan yang dimiliki oleh untar seperti jejaring kerjasama internasional yang sudah terbentuk dan sudah terjalin namun masih diperlukan mitra yang lebih banyak lagi untuk optimal. demikian juga untuk pengembangan kerjasama dengan universitas, dan stakeholder level nasional yang akan lebih ditingkatkan lagi. perkembangan yang pesat dunia usaha dan profesi akibat disrupsi teknologi membuka peluang program kerjasama pada domain tridharma yang dilakukan untar akan menjadi faktor pendorong untuk lebih cepat berkembang. aspek eksternal yang bisa dimanfaatkan untar untuk pengembangan program kerjasama dan mencapai target pengembangan adalah dengan kemudahan peluang kerjasama dengan pihak industri maupun nonindustri, kerjasama dengan lembaga maupun instansi nasional dan internasional. peningkatan daya tampung mahasiswa termasuk prodi baru) strategi peningkatan daya tampung mahasiswa, termasuk didalamnya adalah dengan pembukaan program studi baru menjadi upaya untar untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi kekuatan yakni aset tanah yang luas dan siap dikembangkan. luasan total aset tanah milik perguruan tinggi berkisar hektar dan sejauh ini masih terbuka peluang untuk dikembangkan dengan optimal. merujuk pada peluang yang ada diversifikasi asal mahasiswa yang masih sangat mungkin akan berkembang, aksesibilitas informasi yang lintas batas, membuka peluang banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan perguruan tinggi dalam studi ditambah dengan meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan studi akan sangat terbuka kesempatan untar meningkatkan daya tampung mahasiswa. strategi weakness opportunity meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen kuantitas dan kualitas dosen perlu ditingkatkan guna menunjang perbaikan kualitas perguruan tinggi. strategi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang (opportunity) dari luar lembaga untuk mengurangi kelemahan (weakness) yang ada pada untar. strategi ini dapat diukur dengan: persentase dosen berkualifikasi s3: persentase dosen bersertifikat pendidik, persentase dosen lektor, persentase dosen lektor kepala, persentase dosen guru besar, rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa, rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa eksak, rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa non eksak, rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen. meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen tidak lepas dari optimalnya perencanaan pada untar. guna dapat menjaring sdm yang berkualitas, untar harus mengoptimalkan berbagai upaya perencanaan untuk menjalankan strategi ini. upaya peningkatan kualitas dosen dapat dilakukan dengan melibatkan doseenulisan artikel, program magang dosen, beasiswa dalam dan luar negri, talent scouting, dan program unggulan yang lain. peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan tri dharma. pelayanan tri dharma yang unggul mencerminkan kualitas perguruan tinggi yang unggul. jumlah tenaga kependidikan yang proporsional dengan kompetensi yang sesuai dapat menjadikan pelayanan tri dharma pada lembaga menjadi optimal dan efisien. upaya peningkatan kualitas dosen dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga kependidikaranata laboratorium, penelitian tenaga kependidikan, beasiswa tenaga kependidikan dan program unggulan yang lain daftar gambar gambar profil jumlah pendaftar dan yang diterima untar . gambar profil jumlah mahasiswa untar . je.uk. gambar komposisi status kepegawaian dosen untar. gambar rata rata umur dosen untar .j.se gambar komposisi tingkat pendidikan dosen untar . gambar komposisi jabatan fungsional dosen untar . gambar komposisi status kepegawaian tenaga kependidikan gambar komposisi pangkat tenaga kependidikan untar . gambar komposisi tingkat pendidikan tenaga kependidikan gambar struktur organisasi untar .w jee. peningkatan sarana prasarana untuk mendukung tridharma lancarnya kegiatan tri dharma yang berlangsung untar perlu didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. strategi ini ditujukan untuk menangkap peluang kerjasama yang luas dari berbagai bidang untuk meniadakan kelemahan seperti rendahnya kualitas layanan akademik, jumlah program kreativitas mahasiswa yang masih kurang, kurangnya filtrasi produk hasil riset dan tracer study yang belum optimal. peningkatan inovasi dan hilirisasi hasil penelitian untar harus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional dalam hal pengembangan produk nasional. bentuk dukungan itu dapat berupa hilirisasi produk hasil inovasi dan riset. dengan menangkap peluang kerja sama dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi, diharapkan untar dapat mengatasi kelemahan berupa kurangnya hilirisasi hasil inovasi dan riset. strategi hilirisasi hasil penelitian. peningkatan akreditasi perguruan tinggi dan program studi akreditasi suatu lembaga menunjukkan kelayakan sebuah lembaga tersebut dalam menjalankan organisasinya. peringkat akreditasi perguruan tinggi tidak hanya menunjukkan kelayakan sebuah perguruan tinggi dalam menjalankan tri dharma, namun juga menunjukkan kualitas perguruan tinggi tersebut. strategi yang dilakukan adalah melakukan review secara berkala oleh unit penjaminan mutu untuk selalu memantau kesiapan setiap program studi untuk akreditasi. peningkatan efisiensi perencanaan penganggaran dan pengelolaan sistem manajemen perguruan tinggi manajemen perguruan tinggi yang meliputi pengelolaan dibidang keuangan dan sumberdaya manusia menjadi objek dari perbaikan kualitas kelembagaan. pengelolaan anggaran keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil akan mendorong terciptanya kepercayaan stakeholder terhadap lembaga. selain itu, pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang baik akan mampu mendukung terciptanya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. perbaikan dari sisi keuangan harus diselaraskan dengan perbaikan sumber daya manusia. capacity building untuk meningkatkan kualitas sdm turut diperlukan dalam rangka perbaikan kualitas perguruan tinggi. strategi untar yang ditetapkan berupa peningkatan efisiensi perencanaan penganggaran dan pengelolaan sistem manajemen perguruan tinggi bertujuan untuk memperbaiki kualitas kelembagaan. strategi tersebut akan menghindarkan untar dari ancaman ketergantungan terhadap anggaran dari luar perguruan tinggi dengan memanfaatkan kekuatan berupa peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa. meningkatnya prestasi akademik dan non akademik mahasiswa akan berdampak terhadap mutu untar kancah nasional maupun internasional. harapannya adalah peminatan mahasiswa baru yang akan memasuki jenjang pendidikan tinggi untar semakin meningkat. peningkatan peminatan jumlah mahasiswa yang mendaftar tersebut harus diikuti dengan peningkatan daya tampung mahasiswa. daya tampung yang semakin meningkat dapat dilakukan dengan pengembangan program studi dan fakultas baru lingkungan untar. strategi weakness threat peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja peningkatan kompetensi dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing lulusan ketika memasuki dunia usaha atau industri. selain itu, peningkatan kompetensi lulusan juga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan kampus tujuan apabila lulusan tersebut melanjutkan studi jenjang lebih tinggi. tuntutan dunia luar terhadap kualitas lulusan semakin tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. pasar tenaga kerja asing juga sudah mulai memasuki indonesia seiring dengan adanya pasar bebas asia. perguruan tinggi yang ada indonesia saling bersaing untuk meningkatkan kualitas sehingga untar tidak boleh lengah dan kehilangan momentum. beberapa indikator terkait dengan meningkatnya kompetensi lulusan adalah jumlah mahasiswa wirausaha, jumlah lulusan yang langsung bekerja, jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidangnya semakin tahun kuantitasnya terus meningkat. upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan dan memperbaiki tata kelola untar. selain itu, kepercayaan dunia usaha dan industri terhadap untar harus dibangun dengan melakukan kerjasama penerapan hasil penelitian dan melibatkan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum sehingga dapat mencerminkan proses pendidikan sejalan dengan kebutuhan pasar. penguatan organisasi dan tata kelola institusi secara terstruktur dan berstandar tata kelola institusi dalam ranah mutu adalah dimilikinya dokumen manajemen mulai dari statuta, diturunkan menjadi organisasi tata kelola, tata laksana, rencana strategis, rencana operasional, struktur organisasi, peraturan kepegawaian, kode etik, dan peraturan penunjang lain. upaya penguatan yang perlu dilakukan adalah menjamin keterlaksanaan dan keberlanjutan seluruh dokumen tersebut. pelaksanaan perlu monitoring dan dievaluasi secara berkala agar berjalan sesuai prosedur dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. strategi strength threat pengembangan kurikulum yang berbasis link match serta prospektif link and match merupakan salah satu kebijakan departemen pendidikan dan kebudayaan yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri khususnya. konsep link and match diwujudkan dalam kurikulum pendidikan yang implementasi dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. untar menyelenggarakan pendidikan berupaya mewujudkan ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu terserap lapangan kerja sesuai dengan keahlian. mengingat, tuntutan stakeholder perguruan tinggi saat ini berkembang pesat. maka, untuk menyelaraskan perubahan tersebut untar harus mampu menghadirkan ekosistem pendidikan yang tertuang dalam kurikulum pendidikan yang link and match sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing. pengembangan kurikulum pendidikan tinggi khususnya untar terus diupayakan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pendidikan tinggi menghasilkan lulusan siap kerja dan siap berwirausaha. kondisi kurikulum pendidikan yang saat ini digunakan pada kegiatan perkuliahan untar merupakan kurikulum yang mengacu pada kini dan dikti. mengingat keberadaan untar berada tengah masyarakat kota magelang, maka kebijakan penyusunan kurikulum menyesuaikan dengan kedaerahan. tujuannya adalah tersedianya kurikulum yang implementasi terhadap kondisi pasar kerja daerah dan maupun nasional. sehingga, keberadaan untar tengah masyarakat mampu untuk menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas dan terserap dalam pasar tenaga kerja. pengembangan akses kewirausahaan bagi mahasiswa kewirausahaan sebagai aspek penting, karena tertuang jelas dalam visi dan misi untar. kewirausahaan sudah berjalan untar namun upaya peningkatan akses kewirausahaan menjadi strategi yang harus diterjemahkan dengan terukur. aspek internal sebagai aspek kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung upaya tersebut adalah aset tanah yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan siap untuk digunakan. peningkatan akses kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi eksternal yang bisa dimanfaatkan seperti: kemudahan aksesibilitas teknologi dan informasi yang memungkinkan pembentukan kegiatan kewirausahaan melalui kegiatan teori dan praktek terbantu dengan optimal, semakin perkembangan dunia usaha dan profesi sehingga membuka peluang bagi kegiatan berwirausaha maupun pengembangan ide usaha, serta peluang kerjasama industri, baik dari instansi nasional maupun internasional yang terbuka lebar. peningkatan kualitas layanan akademik dan nonakademik strategi peningkatan kualitas layanan akademik dan nonakademik digunakan untuk mengatasi ancaman (threat) yang berasal dari luar lembaga untar dengan menggunakan kekuatan (strength) dari dalam lembaga perguruan tinggi. kualitas layanan akademik dan non akademik yang semakin meningkat akan menghindarkan untar dari ancaman kompetisi antar perguruan tinggi yang semakin ketat dan tuntutan stakeholders terhadap tingginya kualitas lulusan perguruan tinggi. kedua ancaman tersebut dapat direduksi melalui optimalisasi kekuatan yang dimiliki untar berupa: jumlah prestasi akademik dan non akademik mahasiswa meningkat setiap tahun, aset tanah yang luas dan siap dikembangkan, jumlah publikasi karya ilmiah meningkat setiap tahun, jumlah hari yang terdaftar semakin bertambah setiap tahun, dan jumlah sitasi karya ilmiah meningkat. meningkatnya kualitas layanan akademik dan non akademik dapat tercapai melalui komitmen segenap civitas akademik dalam meningkatkan mutu tridharma dan layanan pendukungnya. melalui good university governance upaya peningkatan mutu kualitas untar dapat dicapai. tata kelola perguruan tinggi harus merujuk kepada peraturan peraturan yang telah ditetapkan baik dari tingkat kementerian hingga perguruan tinggi. selain itu, inovasi bagi perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mengahadapi persaingan global. penguatan sistem penjaminan mutu internal sistem penjaminan mutu internal memiliki fungsi yang sangat krusial untuk menjamin standar mutu pendidikan sesuai dengan tahun tahun tahun yang mencakup standar evaluasi mutu internal. dokumentasi sistem penjaminan mutu berupa dokumen akademik dan dokumen mutu perlu diinventarisir kembali keberadaan dan kelengkapan nya mulai dari tingkat universitas sampai dengan program studi. budaya mutu perlu dibangun dan monitoring dan dievaluasi secara berkala pelaksanaan nya minimal kali dalam satu tahun. pembagian tupoksi satuan penjaminan mutu ditingkat universitas, fakultas, dan program studi harus diperjelas. dokumen penjaminan mutu yang ada tingkat universitas, fakultas, dan program studi harus disosialisasikan dengan baik dan tingkat pemahaman terhadap dokumen tersebut harus diukur. kegiatan penjaminan mutu yang telah dilakukan selama ini hanya menggunakan instrumen atau perangkat akreditasi dari ban sehingga yang menjadi target nya adalah bagaimana meyakinkan sensor sehingga mendapatkan akreditasi yang baik. pemikiran tersebut perlu dirubah karena tujuan dari evaluasi atau audit mutu internal adalah untuk meyakinkan atau mengukur sejauh mana tingkat kesiapan dan keyakinan diri untar tidak hanya menghadapi akreditasi saja tetapi juga persaingan yang lebih luas tingkat asean maupun dunia. selain itu, apa yang menjadi tujuan untar diharapkan dapat tercapai. instrument ami seharusnya disusun secara terpisah sesuai dengan standar sesuai dan namun tetap memperhatikan perangkat akreditasi. kerangka regulasi regulasi dalam pengembangan dan penguatan universitas sangat diperlukan, untuk itu untar merumuskan dan menetapkan regulasi regulasi. fokus perumusan dan penetapan regulasi lingkungan untar adalah regulasi yang merupakan amanat dari organisasi dan tata kerja dan statuta untar, regulasi regulasi ini antara lain: peraturan rektor tentang tata cara penetapan peraturan dan keputusan, peraturan senat tentang senat universitas tidar, peraturan rektor tentang senat fakultas universitas tidar, peraturan rektor tentang satuan pengawas internal universitas tidar, peraturan rektor tentang dewan penyantun universitas tidar, peraturan rektor tentang pengangkatan pimpinan organ pengelola, peraturan rektor tentang rencana pengembangan jangka panjang, peraturan rektor tentang rencana strategis, peraturan rektor tentang rencana operasional, j . peraturan rektor tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, peraturan rektor tentang mahasiswa dan alumni, il. peraturan rektor tentang sistem penjaminan mutu internal, peraturan rektor tentang kerjasama, peraturan rektor tentang penggunaan identitas universitas tidar, oo. peraturan rektor tentang pedoman akademik universitas tidar, peraturan rektor tentang kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. selain rancangan peraturan senat dan peraturan rektor yang menjadi amanat dalam otk dan statuta untar, regulasi peraturan yang sifatnya khusus seperti keputusan rektor juga menjadi bagian dari kerangka regulasi yang nantinya dirancang untuk kebijakan yang bersifat insidental dengan mendasarkan aturan aturan diatasnya yang telah berlaku. kerangka kelembagaan struktur organisasi untar pada periode lima tahun yang akan datang tidak mengalami perubahan dari struktur organisasi lima tahun sebelumnya. struktur organisasi yang ada dianggap sudah tepat dan sesuai dengan capaian yang diharapkan oleh untar pada periode sebelumnya. struktur organisasi untar dapat dilihat pada gambar daftar tabel tabel profil daerah asal mahasiswa untar.i.1o0 tabel daftar fakultas dan program studi untar . tabel status kepegawaian dosen untar .e. tabel umur rata rata dosen untar .ocean16 tabel tingkat pendidikan dosen untar . tabel jabatan fungsional dosen untar .ek. tabel status kepegawaian tenaga kependidikan untar . tabel pangkat tenaga kependidikan untar . tabel tingkat pendidikan tenaga kependidikan untar. tabel capaian kinerja untar periode . tabel matriks slot untar .o.ooocenneaannannannnn tabel ranking prioritas renstra . tabel data rencana penerimaan mahasiswa baru dan rencana kelulusan tahun depan. j.seen tabel indikator kinerja tujuan untar periode . tabel indikator kinerja sasaran untar periode . tabel arah kebijakan dan strategi untar periode tabel target kinerja utama untar periode . tabel kerangka pendanaan untar periode . pan i gambar struktur organisasi untar reformasi birokrasi untar dalam melaksanakan reformasi birokrasi termuat dalam road map peta jalan) reformasi birokrasi universitas tidar tahun peta jalan tersebut menjadi arah dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan untar. reformasi birokrasi yang telah dikonsepkan untar ini meliputi (delapan) area perubahan,dm aparatur, penguatan peraturan perundang undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. setiap area tersebut dijabarkan dalam beberapa bagian yaitu rasional, capaian, rencana aksi, dan kriteria keberhasilan. setelah bagian bagian tersebut dirumuskan dalam setiap area perubahan, selanjutnya dibentuk matrik peta jalan yang memuat tahapan kerja, output, capaian target dari tahun sampai dengan tahun dan penanggung jawab dari tahapan kerja yang ditetapkan, serta rincian anggaran yang diperlukan dalam setiap tahapan kerja. berikut merupakan capaian dan rencana aksi dari setiap area perubahan dalam reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh untar. manajemen perubahan capaian hasil capaian pada manajemen perubahan untar, antara lain: melaksanakan kegiatan workshop dan sosialisasi untuk peningkatan kinerja dan disiplin kerja. membuat standar pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur. menyusun konsep agen perubahan yang mendorong terjadinya pola pikir lingkungan untar. rencana aksi reformasi birokrasi, khususnya pada program manajemen perubahan, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu: mengimplementasikan hasil kegiatan workshop dan sosialisasi untuk peningkatan kinerja dan disiplin kerja berupa pembinaan yang berkesinambungan. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan publik agar sesuai dengan standar operasional prosedur. membentuk tim task force agen perubahan yang mendorong terjadinya perubahan pola pikir lingkungan universitas tidar. penguatan pengawasan capaian kegiatan yang telah dicapai dalam penguatan pengawasan untar, meliputi: tersusunnya sebagai zona integritas dan wbk bbm. sosialisasi, dan penetapan satuan pengawas internal sebagai unit pengendali gratifikasi yang bertanggung jawab terhadap administrasi pengelolaan dan pengendalian gratifikasi. tersusunnya peraturan terkait whistleblowing system dan menetapkan kepala biro dan satuan pengawas internal sebagai tim whistleblowing system. tersusunnya tugas pokok dan fungsi semua unit yang ada untar guna menghindari adanya benturan kepentingan. penguatan sistem pengendalian intern melalui pelatihan berkelanjutan guna peningkatan kompetensi anggota satuan pengawas internal untar. pencanangan pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi. rencana aksi reformasi birokrasi, khususnya pada program penguatan pengawasan, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu: sosialisasi, pembentukan, dan penetapan fakultas, upt, dan biro sebagai zona integritas dan wbk bbm dengan menyusun. satuan pengawas internal untar menyusun langkah langkah pengendalian gratifikasi. kepala biro dan satuan pengawas internal untar menyusun peraturan terkait whistleblowing system. penyusunan tugas pokok dan fungsi semua unit yang ada untar oleh masing masing unit. mengirim setiap anggota spi untuk mengikuti pelatihan terkait pengawasan bpk atau lembaga lainnya. pengaduan masyarakat dapat ditampung langsung dalam website untar. penguatan akuntabilitas kinerja capaian hasil capaian pada penguatan akuntabilitas kinerja untar, yaitu: renstra perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ppn kepala bappenasperjanjian kinerja setiap unit. pedoman sakit untar mekanisme pengukuran kinerja universitas sampai dengan eselon ii setingkat, mekanisme pengumpulan data kinerja universitas sampai dengan eselon ii setingkat, dan mekanisme pelaporan kinerja universitas sampai dengan eselon ii setingkat). rencana aksi reformasi birokrasi, khususnya pada program penguatan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu: penyelarasan rencana strategis dan pembentukan indikator kinerja utama. penyelarasan dan pembentukan perjanjian kinerja. penguatan kelembagaan capaian kegiatan yang telah dicapai dalam penguatan kelembagaan untar, meliputi: struktur organisasi tata kelola untar. statuta untar. rencana strategis untar. rencana aksi reformasi birokrasi, khususnya pada program penguatan kelembagaan, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu: penguatan unit organisasi penunjang pelaksana tugas. penyesuaian rincian tugas, pokok dan fungsi unit organisasi. penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi. penataan organisasi dan tata kerja. penguatan tata laksana capaian hasil pencapaian program penataan tata laksana untar adalah sebagai berikut: penyusunan peta proses bisnis untar. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur unit layanan lingkungan untar. melakukan pengembangan layanan akademik dan non akademik yang berbasis sistem informasi. rencana aksi reformasi birokrasi, khususnya pada program penguatan tata laksana, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu: penyusunan proses bisnis untar. penyusunan standar operasional prosedur layanan unit, meliputi: bidang akademik. bidang sumber daya manusia. bidang administrasi keuangan. bidang sarana dan prasarana. bidang sistem informasi dan kerja sama. pembuatan dan pengembangan system informasi. penguatan sistem manajemen sdm aparatur capaian kegiatan yang telah dicapai dalam penguasa sistem manajemen sdm aparatur untar, meliputi: penataan sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi: dalam identifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, telah ada standar operasional prosedur tentang rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. pelaksanaan need assessment sesuai dengan kebutuhan kompetensi, telah dilakukan melalui psikotest oleh lembaga independen penyusunan rencana perubahan dan penerapan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi untuk menjaring calon calon dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas. sistem rekrutmen terbuka, transparan dan akuntabel dengan registrasi online dalam tahap untuk dilaksanakan kalau ada rekrutmen tahun analisis jabatan pelaksanaan analisis jabatan telah dilakukan pihak kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi dan telah disusun kelas jabatan. asesmen individu berdasarkan kompetensi. dosen dan tenaga kependidikan baru untar dalam proses rekrutmennya telah melewati serangkaian tes kompetensi dan direncanakan untuk dilakukan assessment lanjutan. penerapan sistem penilaian kinerja individu. pembuatan rencana, penyusunan instrumen, dan untuk penerapan sistem penilaian kinerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. dalam hal tersebut sudah ada peraturan pemerintah nomor tahun dan sistem penilaian kinerja dilakukan melalui sasaran kinerja pegawai. pembangunan pengembangan database dosen dan tenaga kependidikan. pembuatan rencana, dan pelaksanaan untuk membangun mengembangkan database dosen dan tenaga kependidikan. sistem informasi dosen dan tenaga kependidikan yang terintegrasi sedang dalam proses menunggu launching dari upt tik. rencana aksi reformasi birokrasi, khususnya pada program penguatan sistem manajemen sdm aparatur, pelaksanaan rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu: perencanaan kebutuhan, meliputi: penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan asn. penyusunan rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan asn untar. monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan asn untar. perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan asn untar. pola rekrutmen, meliputi:untar. pelaksanaan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi untar. monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi untar. perbaikan berkelanjutan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi untar. sistem promosi secara terbuka, meliputi: perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka untar. penerapan kebijakan sistem promosi secara terbuka untar monitoring dan evaluasi penerapan sistem promosi secara terbuka untar. perbaikan berkelanjutan sistem promosi secara terbuka untar. assessment center, meliputi: perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center. penerapan kebijakan pemanfaatan assessment center. monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan assessment center. perbaikan berkelanjutan pemanfaatan assessment center. penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan, meliputi: perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan untar. penerapan kebijakan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan untar. monitoring dan evaluasi kebijakan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan untar. perbaikan berkelanjutan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan untar. reward and punishment berbasis kinerja, meliputi: perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja untar. penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja untar. monitoring dan evaluasi kebijakan reward and punishment berbasis kinerja untar. perbaikan berkelanjutan reward and punishment berbasis kinerja untar. sistem informasi asn, meliputi: pembangunan pengembangan sistem informasi asn untar. penerapan kebijakan sistem informasi asn untar. monitoring dan evaluasi kebijakan sistem informasi asn untar. perbaikan berkelanjutan sistem informasi asn untar.

salinan tas peraturan rektor universitas tidar nomor un57 hk.urat kepala badan kepegawaian negara nomor v. tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kegawawaian,memutuskan:pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil lingkungan untar, yang selanjutnya disebut pns. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkungan untar, yang selanjutnya disebut ppp. tenaga kependidikan tetap non pegawai negeri adalah tenaga kependidikan tetap non pegawai negeri lingkungan untar, yang selanjutnya disebut tanpa untar. calon pejabat struktural tenaga kependidikan untar adalah pns, ppp, dan tanpa untar yang memenuhi syarat dan dapat mengikuti ujian seleksi calon pejabat struktural, yang selanjutnya disebut calon pejabatns, ppp, dan tanpa untar dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara yang secara tegas diatur dan ada dalam struktur organisasi dan tata kerja untaegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara yang secara tugas diatur dan ada dalam struktur organisasi dan tata kerja untar. pelaksana tugas adalah kedudukan jabata, yang selanjutnya disebut plt, ppp, dan tanpa untar dalam dan dari jabatan struktural sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. eselon adalah jenjang atau tingkatan jabatan struktural. tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan rektor, yang selanjutnya disebut tim baperjakat. pejabat pembina kepegawaian pusat adalah menterirsyaratan dan pengusulan untuk dapat diusulkan sebagai peserta ujian seleksi calon pejabat harus memenuhi persyaratan umum dan administratif: persyaratan umum: jabatan pimpinan tinggi pratama eselondan sehat jasmani dan rohani. jabatan administrator eselon iii diutamakan asn, khusus ppp tanpa untar hanya dapat menduduki jabatan administrator bidang akademik dan kemahasiswaanjabatan pengawas eselon diutamakan asn, khusus ppp tanpa untar hanya dapat menduduki jabatan pengawas bidang akademik dan kemahasiswaan,administratif: memenuhi kepangkatan, jenjang pendidikan, usia, dan diklat penentangan diklaim sesuai formasi yang tersedia sebagai berikut: formasi pangkat gol. pendidikan jas diklaim jabatan minimal minimal maksimal jabatan penata muda diploma tahun diklaim tk. eselon iv.a manajerial kepala subbagian) jabatan penata tk. sarjana tahun diklaim tk. eselon iil.a manajerial kepala bagian) jabatan pembina tk. sarjana tahun pelatihan pratama eselon nasional il.a kepala pelatihan biro) manajerial untuk mengikuti ujian seleksi calon pejabat struktural eselon ii, iii, dan tidak dipersyaratkan diklat penentangan diklaim pelatihan manajerial sebagaimana diatur pada huruf kolom belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atas pelanggaran disiplin pns dengan dibuktikan surat pernyataan oleh yang bersangkutanperguruan tinggi, danalon pejabat diusulkan oleh atasan pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan dinyatakan bahwa pns, ppp, dan tanpa untar yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan administratif untuk diajukan sebagai peserta seleksi calon pejabat. apabila dalam pencalonan pejabat belum terpenuhi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada maka dapat ditunjuk pejabat sementara sebagai pelaksana tugas plt). pelaksana tugas plt) sebagaimana dimaksud pada memiliki masa jabatan paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal (satu) kali masa jabatan sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan rektor. bab iii pelaksanaan seleksi seleksi persyaratan umum dan administratif dilaksanakan tingkat untar. tim baperjakat dapat mempertimbangkan adanya pelaksanaan seleksi bagi calon pejabat. seleksi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh untar, yang meliputi: ujian tulis dengan materi ujian tes kemampuan bidang, wawancara: presentasi makalah yang terkait dengan pengembangan manajemen untar:, dan khusus untuk ujian jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ii.a, seleksi pengisian lowongan jabatan dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian pusat. tahapan seleksi: ujian tulis, wawancara, membuat makalah yang dipresentasikan dan dinilai oleh tim penguji penilai, untuk melaksanakan ujian seleksi dibentuk panitia pelaksana dan tim penguji penilai, cc. materi ujian dan jadwal pelaksanaan diatur ujian tersendiri, dan hasil ujian seleksi merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia, tidak diumumkan, dan menjadi salah satu bahan pertimbangan tim baperjakat dalam mengajukan usul kepada rektor untuk penetapan pejabat struktural. bab pengangkatan dan masa jabatan pengangkatan pejabat struktural didasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan sebagaimana diatur pada dan hasil seleksi dengan mempertimbangkan: tingkat urutan dalam daftar urut kepangkatan duk): lamanya masa kerja masa pengabdian untar, pengalaman dalam pelaksanaan tugas tugas sebelumnya, kompetensi antara pendidikan dan lowongan jabatan, relevansi pendidikan, dan masukan masukan dari pimpinan unit kerja terkait. hasil akhir seleksi menjadi bahan pertimbangan usul pengangkatan pejabat struktural oleh tim baperjakat kepada rektor. pengangkatan jabatan tinggi pratama eselon diusulkan oleh rektor kepada pejabat pembina kepegawaian pusat. pengangkatan jabatan. pejabat struktural dilantik oleh rektor dan wajib mengangkat sumpah janji pada upacara pelantikan. jabatan pimpinan tinggi pratama eselon dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan dan bidang tugas yang sama, atau bidang tugas yang lain dengan ketentuan: masih diperlukan untuk kepentingan dinas, masih memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. jabatan pimpinan tinggi pratama eselon dapat diduduki paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan paling lama (lima) tahunrektor. usul pengangkatan kembali jabatan pimpinan tinggi pratama eselon sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada rektor dalam waktu sekurang kurangnya (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan struktural yang bersangkutan. pengangkatan kembalbab pemindahan dalam rangka mengembangkan wawasan dan meningkatkan kinerja pejabat struktural yang bersangkutan, baik yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya, dapat dipindahkan formasi jabatan yang lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau karena sebab lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. pemindahan pejabat struktural untuk menduduki formasi jabatan lain melalui mekanisme: bagi jabatan tinggi pratama eselon diusulkan oleh rektor kepada pejabat pembina kepegawaian pusat, dan bagi pejabat struktural eselon iii bawah, diberhentikan dari jabatan sebelumnya dan ditetapkan dengan keputusan menteri yang ditandatangani oleh rektor bertindak atas menteri. pemindahan pejabat struktural pada jenjang jabatan yang sama atau jenjang jabatan yang lebih rendah tidak dipersyaratkan ujian kompetensi. pemindahan tidak diberlakukan bagi pejabat struktural yang (satu) tahun akan mencapai batas usia pensiun bup). apabila diperlukan, pejabat struktural, baik yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya (masa jabatan kurang dari tahun), dapat diusulkan pemindahan oleh atasan pimpinan yang bersangkutan kepada rektor. rektor menyerahkan usulan pemindahan tersebut kepada wakil rektor bidang umum dan keuangan. wakil rektor bidang umum dan keuangan beserta tim baperjakat membahas usulan pemindahan pejabat struktural yang bersangkutan, dan hasil pembahasan beserta alternatif penempatannya diajukan kepada rektor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, rektor dapat mengusulkan pemindahan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon kepada pejabat pembina kepegawaian pusat, dan atau memindahkan administrator eselon iii bawah tanpa diusulkan oleh atasan pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan usul pertimbangan tim baperjakat. pns ppp tanpa untar diberhentikan dari jabatan struktural apabilatau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, atau berhenti dari asn tanpa untarpemberhentian pejabat struktural diusulkan secara tertulis oleh atasan pimpinan pejabat struktural kepada rektor, dalam hal usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan data pendukung yang sah sesuai alasan usul pemberhentian, pemberhentian bagdan pemberhentian bagi setelah mempertimbangkan usulan dari tim baperjakat dan pimpinan terkait. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, peraturan rektor universitas tidar nomor tahun tentang tata cara pengangkatan, rotasi, dan mutasi pejabat struktural universitas tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab viili rektor universitas tidar ttd muka arifin nip #align sesuai dengan aslinya baja biro umum dan keuangan nsi tan ( s ho, s.e., m.m nos b3) whbupati kepahiang provinsi bengkulu peraturan bupati kepahiang nomor tahun tentang standar pelayanan minimalmaka perlu menetapkan peraturan bupati tentang standar pelayanan minimalkepahiangkab.go.idnomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentangkepahiang. bupati adalah bupati kepahiangjdih.kepahiangkab.go.id dilaksanakan secara selektif:ditetapkan dengan peraturan bupati tentang penugasan urusan pemeritahan daerah kepada desa. penyediaaninstansi pelaksana administrasi kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil)jdih.kepahiangkab.go.id ktp el dengan ber nik jumlah ktp ber nik timor: x10jdih.kepahiangkab.go.id, pria dan wanita: lapangan kerja, usia pendidikan, tingkat penghidupan ekonomi, tingkat kesehatan.jdih.kepahiangkab.go.idjdih.kepahiangkab.go.idbulanjdih.kepahiangkab.go.idjumlah dengan bukti kepemilikan lengkap 'c xii jumlah kepemilikan tanah desa lengkap::ii.jdih.kepahiangkab.go.idx100h: persentasi contoh perhitungan4jdih.kepahiangjdih.kepahiangkab.go.idw xi149n: persentasi. contoh perhitungan: desa berdasarkan pengalaman selama ini rata rata dalam tahun terdapat jdih.kepahiangkab.go.id0::jdih.kepahiangkab.go.idcc. dilaksanakan secara selektif:bupati kepahiang, ttd. hiduplah syahid salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setkab kepahiang, irwan sayur, sh., mh. nip: jdih.kepahiangkab.go.idjdih.kepahiangkab.go.id tersendiri pengaduan masyarakatjdih.kepahiangkab.go.id memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan spm desa:sebagai ketua. jdih.kepahiangkab.go.idjdih.kepahiangkab.go.id ditetapkan kepahiang pada tanggal februari bupati kepahiang, ttd. hiduplah syahid, kepala bagian' hukum setkab kepahiang, irwan bab norma standar prosedur dan kriteria (spk) standar pelayanan minimaljdih.kepahiangkab.go.id babcc. pemerintah daerahcc.

bupati kepahiang propinsi bengkulu peraturan bupati kepahiang nomor tahun tentang perubahan kedualaksanaan tertib administrasi dan kesesuaian terhadap peraturan perundang undangan pada kegiatan pengadaan barang jasa desa perlu diatur tata cara pengadaan barang jasa desa, bahwa dalam pelaksanaan tata cara pengadaan barang jasa desa perlu mengubah peraturan bupati kepahiangsebagaimana telah diubah denganjdih.kepahiangkab.go.iddiubah, angka diubah, angka sampai dengan angka dihapus. sehingga berbunyi sebagai berikut:selanjutnya disebut apb despengadaan barang jajdih.kepahiangkab.go.idisapekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhisyarat. swakelola adalah cara memperoleh barang jasa dengan dikerjakan sendiri oleh tpk dan masyarakat setempatihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapusjdih.kepahiangkab.go.id surat perjanjitenaga pendamping profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang mempunyai tugas pendampingan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, disesuaikan dengan mengikuti standarisasi belanja honorarium tingkat kabupaten. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tata cara pengadaan barang jasa desa yang meliputi pengadaan secara swakelola, dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia, dokumen pengadaan lainnya, contoh pengisian dokumen pengadaan, dan contoh pengisian dokumen pengadaan untuk serah terima.sa dapat dilakukan secara elektronik. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kepahiangkab.go.idaret bupati kepahiang, ttd. hiduplah syahid diundangkan kepahiang pada tanggal maret,aro lamongan kabupaten madiun kota madiun kabupaten madura malang kota malang kabupaten mojokerto kabupaten e| nganjuk ngawi pacitan kabupaten e| probolinggo kabupaten ponorogo kabupaten sidoarjo kabupaten ' e surabaya tuban kabupaten ' ' ' oe| tulungagung kabupaten ' bandung kota bekasi kota bekasi kabupaten bogor kota bogor kabupaten ' ' cirebon kota depok indramayu indramayu kabupaten ' ' karawang majalengka kabupaten tasikmalaya kabupaten subang sukabumi deperjalanan dinas luar kota kabupaten magelang dalam rangka tridharma perguruan tinggi, dibayarkan uang harian rp150. , . kegiatan diklat dibayarkan uang harian, uang harian semarang dan jogja (dikurangilaohaai ang dengan aslinya pada tanggal desember kenarpato umum dan keuangan rektor universitas tidar among sono, s.e., m.m. muka arifin nip nip lampiran iiietapan honorarium pegawai tetap non pns lingkungan universitas tidar pee panas, ton toe toe fo) ko) fo) ke) fo) fo) fe) ko) fo) ge) fe) fo) fe) du) tu) fe) fu) ke) fi) .s00| |i fi) oli .s00| .soo| fo) le) .s500 .5sa. .as1.c00| ko) ki) |1c| .aas.so0o) .so0| a.19a6c00| h19 .6es. la ko) fo) ki) has fo) a.9a9. a.sos.coo| fe) fe) fo) ol30| oj31 .c00| s5. pen) mana to) ku) ditetapkan magelang salinan suai dengan aslinya pada tanggal desember umum dan keuangan rektor universitas tidar kan tsi ttd eta among who, s.e., m.m. muka arifin ntt nipsurat keputusan rektor. penjelasan khusus honorarium dosen pegawai yang diberi tugas tambahan tugas khusupenyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan ptlain laikan ditetapkan magelang siuman,se: sai dengan aslinya pada tanggal desember that biro dan keuangan rektor universitas tidar mb? sio, s.e., m.m. muka arifin vip nipketentuan tersendiridesember rektor universitas tidar ttd muka arifin nip nana sesuai dengan aslinya xx kepala biro umum dan keuangan omnyoke who, s.e., m.mtandar satuan biaya rektor keterangan t.a rp) b # honorarium dosen pegawai yang diberi tugas tambahan tugas khusus tertentu | . .mobil. dekanat nananaonaa aan ana aman nana natname mna nanah aman ana ana aaaaaaaaaaan wakil dekan non pns dijabat oleh dosen dengan status tetap non pns (sesuai pmk pmk. tentang standar biaya masukan tahun anggaran untuk dosen pns mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai perpres tahun maa anna nana nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnbonnnn bahan tentang tunjangan dosen.) wakil dekan penugasan dijabat oleh dosen dengan statusnnnnap anna nana ana naa nana naa aan naa naa rana naa anna anna ana nnnnnnnnnanonannnnnnnnnannnnnngomnnunannanunannnnnnnnnnnnt room onoononnnnn anna nana ana nnn nana nana mmm wakil dekan non pns penugasan dijabat oleh dosen dengan status nonanna banana maan aan manan naa naa aan nana nana nana anna anna nan nnnnnanonnnnnnnnnnnnnnnnnngoman aman nananannanannnnann ononoononnn nona anna nana ana nnn nana nan oma maa ketuaonnnnnponnnnnmn non anna nana nana nana anna nana nana nana anna aan anna anna nana denanoaohoom. mas sukan tahun anggaran ). ketua nona oon nama anna nana anna anna nana nana nana aan nana anna nana anna aan anna anna anna nnnnnnnnannan oo. mas sukan tahun anggaran ). sekretariskemana penanaman anna anna nana anna naa anna nama naa anna anna aman anna aman maan ana annnnnnenn ana aoonnhenaaan. sukan tahun anggaran ). sekretarisp nona oon anna anna anna nana nana nana nana anon anna nana anna maan anna nana nana nnn mna oom. . mas sukan tahun anggaran ). program studi 00an nnnnnnnnnn nmnmomomomomnnndemnmn mama mann mann mama mamamamnmn mama mnmnnamannnnnnnnannnnnnnan ai. koordinator prodi .iiiiooooooo#coocoocoooooooo on beoononfonnnnnnnnon1: anon pohon anon non kanoman nana nano nano nan mna oo. b .ko9 ordination prodi penugasan .oooooocoooooooooooooooo ooonnntennnnnnnnnonns sooloool ronmonmonnnnnonnnnnnnnnn ana nnn anna nana ana anna anna maman laboratorium . inn nnnbnhnnni nan nmomomnmndemomemememamamamamanamamamamemamamamamamanamamamannnnnnnnnnnonnncan some d. laboratorium .ii.ooooocoooocoocoooooooooooooooood bonnonnntennnnnnnnnon1: oo:loop eror room nmonnnnnnnnnnnnn anna nana nan anna anna nana aman man b pe kepala laboratorium penugasan ole bondol onnnooononns boobook noonoomonnonnonnon non nan nana nana ana mna anna anna mama lembaga penelitian, pengabdian masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikan | . onmnnhom ket lembaga onnonoononna nana nnnnannannnamabonnnnan onnonontonnnnnnonns2: aon oon non anon nan mann anna nana anna ana nna nama some dim sekretaris lembaga .ii.iooioooococoocooooocoocooooooooooooooood bennonnntennnnnnnnnon1: nonnonmonnonnnnnnnnnn ana nan anna anna anna nana nnamaaman b .s .ko senator pusat anna onnnnnonmon1 . ooonoomonnnnonnonnon nana non mann nana mmm anna mna mantan .i1: . unit pelaksana teknis upt) .ooooooooooooocooooooooooooooooo demam kepala upt teknologi informasi komunikasi, perpustakaan, bahasa, pengembangan kewirausahaan dan pembangunan pedesaan) satuan pengawas internal . pun nnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnamamononnnnnononnnnnan annnndonnnnnnnn keluar nana anna. ob. .000l bnnnadhonnnnnnn pom sekielatis . neon ooooononanon anon nana maan cannon nana mnnnnannndaa ob. noni nnnnnnnn1ooo:tool anon ono ono nnn nano nana nana ennomnbonnnnnnnnn san lola enonnonannnnn nona nana nana nan nana nan nana ok. hanya dibayarkan jika ada kegiatan. senat. ainun nnnnnmomomonomndemomomamama mama mamanamamamamamamamamamamanamamamananannnnnnnannnnan om. a.se nat tingkat universitas .i.ii.ioooooocoocoooooooooooooocooooooooooooco.ooo.doooooooooooooooooodooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooo snnnanonnnnnnnnnnannn kelola onion non hoon non ann bahan nano anna anna nana mnnnanndnna ob. nih nnnnnnna1ooo:tool aan onto anna nnn nana naa aannaanaananaanaa snnnmbo .iii sek .oooooooooonnnnnnannnannmnnnannmamnm.d ob. nana mm. nat tingkat fakultas oonnnnnnnnnnnnnnonondonnnnn non nnnnnnnonnannnnana penamaan anna maan maan maan nana nana nana nana anna naa naman snnnmponm meet ob. onmnnhomnnnnn karet atas ana rnnoono anna ana nan nan nannanma kenamaan rnnonontonnnnnnonnones oo:tool neon nonnonnon non non nan nana nana nana nnn nana nana nama mmb. silang senat universitas. ioooooooooooooooooococ ok.oii . melampirkan hasil sidang . otome o sidang senat fakultas .iiiiii.oooooocooooooooooooooooooood ke.food mm melampirkan hasil sidang . . . staf pendukung . oreeooooannnnononnpononnnononononononndonononnonononnnononononondknnnan anon anon ananananananananananananananananananunnnunan emnmbonmoo dsa pendukung rektor .iioooooooocooooooooooooooooooocnom benoonandeanonnana s mak, ang .oioooooooooooooooonnonnnonananoan staf pendukung wakil rektor maks. orang untuk masing masing wakil annnnnponnnnn nomor . . tunjangan fungsional dosen nnnnnnnnond nnnmomomnnnnnnnnnnnmnmnnonamn mama mnmnmnnnmnnamnnnnnnnnnnnnononoan snnnnohonm slot kepala .ooooooooonooononnnonnnnnnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnbannnnn nnnhonnnnnnnnnnn oooool aan ono onoonon kanoman maan anna anna nana nama nan annnndonnnnnnn lek nana ancaman anna anna. ob. looloool anna .mml .& asisten ahli . ob. botol tunjangan struktural administrasi. knnnnnnond mnmomonomnnnnn momo nama mana mana mann mnmamnnnmnnnmnnnannnnnnnnnnannan mb. kepala bagian non pns .oooooooooooooooonnonnonnbennnmo beonnonnhonnnnnnnnonn1200: aan nano konon nona non anon mana ann anna nana maan b pe kepala bagian penugasan .oooooooocococoood booonnntoonnonnonoon1: ooooooooonoonoonnnnnnnannnon anna anna nnnnannannn mantan kemih . so kepala sub bagian non pns .ooooooooocoooooooooooon bennnnonfonennnnnnonnns aoloool aer ooo moon nona kanoman nana aan anna mana mann nan mna annan kepala sub bagian penugasan standar satuan biaya rektor keterangan t.a rp) ' jj. staf pengelola keuangan. mm. nilai pagu dana atas rp50 miliar s.d. rp79 miliar .|. ob.|. mb. nilai pagu dana atas rp25 miliar rp5 miliar .ob |. enam anna anna anon nona mm. nilai pagu dana atas rp10 miliar s.d. rp25 miliar .|. ob.|.ii810. md. nilai pagu dana atas rp5 miliar s.d. rp10 miliar |. |. aaaaaa aman ana aaaaaa mm. &. nilai pagu dana atas rp2, miliar s.d. miliar .ob il. i870. nilai pagu dana atas rp1 miliar s.d. rp2, miliar |. ob. |. nanaanaam aan anna aan mm. gang atas 500juta miliar. iii. ob. nano mm. p . nilai pagu dana atas rp250 juta.d. rp500juta |. |. i810: nana nama ana aan mm. nilai pagu dana atas rp100 juta s.d. rp250juta |. ob.i. mmm. nilai pagu dana s.d. rp100juta .oooooooooio#ooomoonn nnn bennnondannnnnnnnnn anna ana. .l1: pengelola penerimaan negara bukan pajak pnb) |. banana . petugas penerimaan pnb universitas. iii. dee nano aman anna .l1: staf pendukung ppk . ananda anda staf pendukung ppk universitas. o.ooooooooiooocomoend nm nondinnnnnnnnnni locodol anonim aman ana anaaaoao. .i1: tim teknis pengadaan barang jasa. loo. oooooooo . teknis universitas. ooooooooooocooooooooob bo.od nana anna oma onanaoanaaaoano honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik aaa . kelebihan mengajar d3 s1 s2.oooooooononnannananan nana kanoman nanda ana kanan ana aananananaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaa guru besar sks hadir berdasarkan perkenan tahun lektor kepala sks hadir berdasarkan perkenan tahun lektor sks hadir berdasarkan perkenan tahun asisten ahli sks hadir berdasarkan perkenan tahun tenaga pengajar sks hadir berdasarkan perkenan tahun penyelenggaraan ujian d3 s1 s2 (aa de. penyusunan pembuatan naskah ujian .| naskah mk| . berdasarkan perhitungan sikap pengawas ujian orang per berdasarkan perhitungan sikap, maksimal param dana aan anna oh . ruang |. oiiiiiiiiirp280. hati nooonooo mm. co. pemeriksa hasil ujian. oom s mk |. berdasarkan perhitungan sikap tugas akhir d3), skripsi s1), dan tesis s2) il. oooooool do. & . bimbingan tugas akhir dan skripsi. idol mm. ii. pembimbing ooicoocccoooo orang mhs . mahasiswa sampailulus mm. pembimbing |. occ x&ccccooo ).9rang mhs . mahasiswa sampailulus iii! .p:. bimbingan tesis. onnnnnn nano mo. i. pembimbing . ooo |.orang mhs . mahasiswa sampailulus iii! ml. &. pembimbing2 cocok orang mhs . mahasiswa sampailulus ml. vian proposal tugas akhir dan skripsi. .ooiooooooood md. penuhi proposal tugas akhir dan skripsi. orang mhs . mm. vian seminar proposal tesis. idol. md. penguji seminar proposal tesis .orang mhs . mm. &. vian tugas akhir dan skrip .iooooooooooooooooooo cd. mm. penguji tugas akhir dan skripsi . diisi.ii.orang mhs . nana maan aan anna knnnnbon.oii.i pengisi tesis .voodoo@ooocoorci @c@c@eoocicicii. $i$i. gang . nana mana aman jl. &. seminar hasil penelitian skripsi. idol mm. penguji seminar hasil penelitian skripsi .i.pers . nana mana anna naa semester pendek ananda bd. ovarium mengajar semester pendek. .ooooooooodoeoooooooooooo idol amb. besar ooo .l.sks hadir . sname. . di. lektor kepala. .oooooicoooooiccciii i i. sks hadir . 00an aman anna aan bnnnononnnnamn stan lek sks hadir |. nana nmb . asisten ahli .o0oooccoococcic ci. sks hadir . nanny aman aan md. tenaga pengajar. oooooooocococeccciciicui ses hadir . pembimbing akademik anna tanaman ananda pembimbing akademik mahasiswa dosenwali '.|.mhs smt . min mhs maks mhs. . . asisten praktikum . ohh hnbnhnnni nnomomomndemomonomomanomemanomamomamamemamamamamamanamamamannnnnnnnnnnnnnncan asisten praktikum per mk |dengan dekan mm. dp: penggantian bantuan transport asisten praktikum per hadir . maksimal kali semester . honorarium dosen tidak tetap. .oooooooonnnnoninnnnaannannanandnmanamanaam abi smm. & . pendidikan doktor. oooooooooononnnan nana anna. ii) guru besar. .sks hadir boleh diadakan apabila kekurangan dosen, nmb. ol. lektor kepala. ooooioociccco cm. sks hadir . .000ahli dalam bidangnya, tidak ada dosen annnodonnnmamo letkol .oo&oooohx hcocdcc ci i i i li. sks hadir . pengampu markup tersebut, keahlian yang mm. tl asisten ahli tenaga pengajar. .i.sks hadir . |spesifik, tanpa uang transport perjalanan mm. d:. pendidikan magister oom. ginas, dosen yang berasal dari praktisi dan comme m o il. lektor kepala . ks hadir |mengajar penuh semester disetarakan onnnndonnno lot .i.sks hadir |. dengan level asisten ahli doktor. md. 3l. asisten ahli tenaga pengajar. .i.sks hadir . dosen tamu praktisi md. honorarium mengajar dosen tamu praktisi il. ooooooooden anna nana bnmm .o .il. signal .oooooooooooooooooo.ooo moi. os. . smn.mb .o. internasional .oooooooooooomonnnnnmanmmammmmmmmd os. anna. uang transport dosen tamu dalam propinsi jawa lampiran tengah dan sekitarnya (rincian terlampir) standar satuan biaya rektor keterangan t.a rp) lil soo honorarium dosen praktisi tidak memiliki nid atau nid) honorarium dosen praktisi mk hadir maks. kali untuk setiap mata kuliah per uang transport dosen praktisi dalam propinsi jawa lampiran tengah dan sekitarnya (rincian terlampir) honorarium penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan ptn honorarium series inap penilai kinerja tim penilai angka kredit gugus kepanitiaan yang ditetapkan kpa . . pengarah. . dapat dibayarkan per bulan jika ada mb. dp. penanggung jawab .ooooooooocoooooob ob. ii. laporan progres kegiatan tiap bulan, non nano ketua mo.l.ob . |berdasarkan maksimal penugasan sesuai enembe. de. kil ketua . sesuai pmk pmk. tentang on. sekretaris common.t . ob. .i. standar biaya masukan tahun anggaran anggota . penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |. honor reviewer menelaah usulan proposal orang |hanya dapat diberikan maksimal proposal (satu juta lima ratus ribu rupiah) mann maan aan aan aan na. per orang perbulan. dp: h9nor reviewer menelaah laporan hasil akhir. .per judul . 00an nama anna penjaminan mutu pendidikan ono nannnannanknanaananna nanah nana ananda bantuan pembuatan silabis mata kuliah orang mb. d:. h9nor pendampingan penyusunan laporan . |.per laporan| . laporan dilaksanakan oleh 3orang . honorarium auditor akademik orang mengikuti sbm dan pnb, laporan audit panen dana haha. i.zap2n |. dilaksanakan oleh orang. pelaksanaan kuliah kerja nyata kkn). mm. &.ho9ngrarium kepanitiaan kuliah kerja nyata kkn). |. pengarah. .i. maksimal bulan dan berdasarkan |. . penanggung jawab. ob. |maksimal penugasan sesuai sesuai pmk den. ob. ket oo. .ob |. pmk.o2 tentang standar biaya ih. kil ketua omooooommoo. hi. . masukan tahun anggaran snnnnnbennnnnnnn. sekretaris .ooooooooooooooonoononan mana. ob.il. panai mennnnnnnannnanac) #nnnnnnan nan nenaannnaanananaaanaannaaannaanaaanenannanannaanan ianaaanao padanan penarneaanneaae mannnnannnan ana nan nnaannaannaaneaannanannaaaneananaa mm. d.h9ngrarium kuliah kerja nyata kkn) onnnnnnnnanananando nana oom. .i). penanggung jawab tempat praktek. il. iii i0000ol 00an ono aman snnnnhennan. il. kode alot .oooooooooooooooooooo oom mo.od ok oo. anna. nano bomb.3l. pendamping kecamatan .oooood ok. osooool annan nanamanaaaanaanoana nmb .m. sh. pendamping desa .oooooooooooooooooooemand n. ok. ooh nnnnnnnnnnn3botol anon oma anon. snnnnbemnnn . dl. pemimpin 00an kanoman aman maan ananda ok. nana. bowoool nan anomonaamaan naa .|.s:mm. ds.. mm. il. penanggung jawab tempat praktek. il. ioi ioooool aannnono kanoman anna snnnnbenmnanana. kooeginalot non maman momen ananda ok. tool annan naa mm. 3l. pembimbing guru pamong eksternal. orang mhs . maksimal rp600. .oooooooio#ooo oom. il. pembimbing hasil praktik lapangan .il. judul .iiiiii200. nana aan maan anna ml. d. bantuan pelaksanaan kkl .oooooooooooooonnonnnnannnnandoannnn ananda mmm bantuan kkl dengan jumlah mahasiswa sudah termasuk honor dan uang harian mann maan anna moon. web bantuan kkl dengan jumlah mahasiswa sudah termasuk honor dan uang harian mann mma mann aan manado. w2em .oooooooooooooo. .|. honorarium kegiatan kemahasiswaan |. il. sm.mb . &. nit kegiatan mahasiswa ukm) .oooooooooooooonannnnandonnnnnanan amanda mann il. h9ovarium pembina ukm. diisi.ob pegawai untar smm . honorarium pelatih ukm .oooooooioonntannnnandonn ono nano anon nana mm. dp: penyusunan proposal bidang penalaran. ii. mmb . il. pkm program kreatifitas mahasiswa) .o.ooooooooodeoooooooonnnnnnnam kom. .&). penyusunan proposal. injili. . memenuhi kriteria. kom. d). pembimbing proposal . berjudul |. memenuhi kriteria. am. o. pembimbing pelaksanaan. .|.per judul . hanya diberikan kepada yang lolos pkm knnnnhha.oi hi&icon.i. i. pembimbing timnas .oooooimm c . berjudul |. 00an maan aan aan bnnnmlenna. co. vie wer proposal. .ooioooiiiooiiiii perijagul .iii13: snnnnnbonnnannnnnmnm php2d, kami, kim kanoman mann amanah mam mmm mmb.&. penyusunan proposal. ooooooioooundun ok. nano sm.mb .d). pembimbing penyusunan proposal. il. |. ii80. bahan emma.c. pembimbing proposal didanai dikti. |. .ok iii. bahan annnadonmoi. il. viewer proposal .iiooooooioooommd psiugul .iiiiiooi1 anna am.ml. il. pmw tingkat universitas. .oooooccdi. oo. smmnbe . o. penyusunan proposal. oooooooiooooooooodennnnn nondonnnnannnnnnnnn lionel nan oooaanaanaaaaananaanana kmr. .d). pembimbing penyusunan proposal. |. io. i3:000l nana mmb .c. pembimbing proposal didanai il. ok. aaannno nona maan mmm. c. transport kegiatan kemahasiswaan eco oi. khusus untuk mahasiswa .iil sambil. delegasi penugasan dalam negeri) .ooooiioooooooooomononnndonnnan ananda mama er. ob. ket transportasi. oooooooooooooooeeb pei cost kelas ekonomi transport lokal lokasi kegiatan terpisah dengan penginapan, untuk delegasi mahasiwa yang menggunakan mobil dinas minimal mahasiwa, tidak mendapat transport lokal. penginapan rombongan jika menginap untuk delegasi rombongan orang standar satuan biaya rektor keterangan t.a rp) s$ penginapan akomodasi) perorangan tim sesuai sbm setara pns golongan untuk lingkup dalam negeri dan knnnnnonnnoo non non nana anna anna anna anna nana anna nana anna anna anna anna nana anna nan nnnnnnnnnnandnnnnnnnnnnnnnonnnhonnnnnnnonnnnnnnnnn penayangan tim voodoo nona nnnanona man snnnmbhnnnnon el. yang makan 8botol nano nononnanann anna anna nana mann mamma ennnnnbonnnnnnnnannnonnnnonannil aan jang soku .o.ooonoonnnnnnnnnnnnnanannanannannnnannanannnannenkananann old nrnnnndennnnnnnnnnnnnn doloool erooonononnonnnnnnnnnnnanann anna nana anna nana nana nnnanman onna delegasi luar negeri) . melalui seleksi berjenjang skema dikti transport lomba orang kali hanya tiket full antar bandara panna nennnnnnnnnmnnnnnana anna anna nana anna anna anna anna anna. kompetisi berjenjang skema dikti) kempen. dl. yang harian .o.oiooooooocoocococococooo oom oh.ooonlonannana nilai maksimal .iiiioocoocoooo m h . bantuan student exchange dan pkl orang kali| |dibiayai oleh masing masing fakultas bantuan pembuatan buku karyailmiah |. iii mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmamamnmononnnnmonon nano onnanaan anna onnnnnan dita buku anna anna naananaanaanaannaaananananananaananannannnn anna anna ananda nana nan nana nana aan aan anna anna ana naan naa mamma buku ajar other .000lber isbn sesuai standar dikti. onnnnnponnnononnonoon2h buku eks .iiiooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnbonnnnn feel.nhovnnvnnonn kemih n 3l buku teknologi tepat guna .i.ooooooocoooooooooooo mel .ooofonnnnonno nn1: snnnpomnnmnnmoomo m th. b9ok chapter .oooooooooooonnnnnnnan anna aan aanaanaanaamabonanan dll ronnntonnnnnnonnonosoo:tool anno oonoonnonnonnnn aon ana nana nan nana nan nnn ana mana mmm. d jurnal majalah ilmiah :.ooooooococoocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodooooooooocooooooooooooooo womoooooooooooooooooooooooo woocoooooooooooooooooo li). internasional terindeks (bereputasi) other sjr ditulis oleh tim iii bomb 2l. internasional terindeks .oooooooooooooooooooomoon oel o.oonfanvnnonnon2: sir o,100oooonooonooonononnonnnnnnnnnnnnnnonnnnan internasional terindeks other sjr dibawah tidak termasuk dalam knnnnnponnononnnnnn anna anna naa nana anna anna nana anna naa ana anna anna nana man nama namannankemanannaananmnmand aman emo omm i lima adat .ooo oeoronannanannan oh.) nasional terakreditasi sinta sinta2 other terakreditasi nasional a,b,atau setara o .mb. ol. nasional terakreditasi dibawah sinta .|. other |. . .ooooooooooocoo woo woooooo bantuan mengikuti seminar dosen dan tindik nnnnnnnnnnnmnmomomonomonnnnnonnmanonnnnnnnonononononcan . .i. .& seminar dalam negeri. pemakaman penyaji dosenada mana nona anom oo. klimaks semester kali berjudul)l. .| pemakaman penyaji tindikmana maan anom mbo oo. laga tahun kali). iii mb. minor luar negeri ooooonnnndenn mann nana ananda anna ananda pemakaman penyaji spp maks. kali per tahun dan untuk seminar terindeks, spp dan kontribusi ditanggung universitas (bila ada) (maks sister kali per judul) diluar tour, pembiayaan dari pok manna anno ommmemeb oo. masing masing fakultas .! honorarium input data perpustakaan |. nnnnnnnnnnnnnnmnnamamononnnnmononnanaan |. .a. inventarisasi . . iek |. dibayarkan apabila kegiatan telah selesai io. bd. klasifikasi teks |. |dan mengacu pada peraturan kepala l. katalogisasi 00mm. j(cks . perpustakaan nasional nomor tahun snnnnhonaann lih media .ooooooooooonnnnon nana. pa, |. om om bt1 data anna nnnnmomonmaamannaamamntomh 3ool nan bantuan hak atas kekayaan intelektual hki) |. iho onnnmononmonnn mon anon anon nana mann bantuan paten pvt paket sampai terbit hki dan mengacu pada peraturan standar kriteria dari bidang bahkan paten sederhana tanda dakar varietas hasi paket goo tidak dapat dibayarkan apabila sudah pml mendapatkan bantuan pembuatan buku mama aan nan ena onna dan karya ilmiah, dan semua hki yang bantuan paten buku audio visual program hak cipta paket diajukan bantuan harus atas nama universitas tidar. uji kompetensi sertifikasi inna nnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnmnamamonnnnnnnononnanaan penguji kompetensi sertifikasi per lain lain honorarium tenaga tetap tidak tetap kontrak honorarium pegawai tetap non pns dosen dan tenaga lampiran iii kependidikan) mmm . po petugas keamanan .iiiiiooooooooocoocoooooooooooooooooonoonnonanonnnonnnndonnnnnnnnn nan ananannnnana donna nana nana ana nana anna nana nama anna nana nana nana anna mmb om petugas keamanan. iooooooooocoocoooooooood bennonontonnnnnnonos2: nenek oonoonoonnonnnnannnan anna nana nan annan mana m omb tga tambahan koordinator petugas keamanan |. ob . nona maan mna anna anna anna mann tunjangan tidak tetap atas dasar kehadiran kena onemeomeoao ep tugas keamanan akanonoonoonooankennnnnannnnnoonnanfenannannnnnannnnnananonnnndennna aman anna nana nana mana anna anna mana mann anna man cannon l .&. perlu kantor juru parkir teknisi kelistrikan, sound sistem dan pertukangan) |. smmmbenma ih. pram kantor. be.ooidionnnnnna dit tool nano non oma anna nana tugas tambahan koordinator prabu kantor standar satuan biaya rektor keterangan t.a rp) lal juru parkir kmm . il. tambahan koordinator juru parkir. l. ob.locoioii.i230000l nnononononnanannn nana nana nana enembe o ol . kisi kelistrikan, sound sistem dan pertukangan) |. . .ooooococoooocooooooooooooooooooooooooooooo tunjangan tidak tetap atas dasar kehadiran tenaga teknis kelistrikan, sound sistem dan pertukangan) petugas kebersihan petugas parkir xo. lembur prabu kantor juru parkir teknisi kelistrikan, sound sistem dan pertukangan) uang lembur jam dibayarkan apabila borja diluar jam kerja dan keg max org dan teknisi) uang lembur lebih dari jam dibayarkan bila sudah lembur lebih dari jam dan keg max orang dan annnahhenananan son penemu one memanah mnnnnnbenanonnnnanani. pengemudi .ooooooonononnnne menanam aan eemananaamemnatonna ob. nnneanenn 20oouop rar nonoonemannanamamam naa tunjangan tidak tetap atas dasar kehadiran maks. hari kerja pengemudi ol. dosen kontrak . tunjangan tidak tetap atas dasar kehadiran dosen maks. hari kerja kontrak tenaga paramedis poliklinik paruh waktu dokter poliklinik transport maksimal kali per bulan, sekali datangkanan nnnanan dian sarapan aaaa aaaaaaaaaaaaaananana ena eoomenhomn maks. hari kerja pnnnnbonnnannn dewa gogmpan iii aoeoononoononanannn nana nana naa ninja mann nannanandanannn dhl rnnnndonnannnannan 3l: hemat oem sen golongan one ememamamama memanen mama mammaonm hoon nnnononanan anna anna anna anna . yang lembur dan uang makan lembur pns dan nem pns |. inn mnnnnbenamannan don yang lembut nana ema aan . golongan iv. .oj . dengan surat tugas minimum pejabat knob. 2l. golongan iii .i. eselon ii setara eselon dan hanya untuk on ho 3h. golongan tenaga kependidikan. mnnnnbennnnnnnmanonn ton enam lae een nona anamnananaamnanananannnananananananonnan dd. nanaanamnanan loop nnnennononan nama mnn aman ana amnanaaamnanamaanmamammn . omh o b3. makan nana ana mnanannanananaann nanang anna . golongan |. ii. dapat diberikan minimal jam lembur, .h. golongan ip. l.oh |. |dengan surat tugas minimum pejabat golongan dan eselon ii setara eselon dan hanya untuk tenaga kependidikan. . transport perjalanan darat dalam propinsi jawa tengah dan sekitarnya (rincianterlampir) annnathxnaman yang transpose. oo. memanen memanen malah onna ob. ono mnmomamamama menanam lampion naro rarananananananananan nana yang bantuan pengemudi ml. &:. bantuan pengemudi tidak menginap non bus).i.fonooooooooooooooo wdooooooooooooooooooodooooooooooooooooian aan anan haha ana anan anand mb. j|. dalam kota. dalam kota luar jam kerja pada hari kerja |pp minimal jam, sudah termasuk uang knnnnn penahan anna nona ana nana anna ana aman nanah ana ana nana nana anna anna nana mann nannanannan kemanan mannnnnamandaanana nana. laku,. gan uang makan .iooioooocooo dalam kota hari libur .0001pp minimal jam, sudah termasuk uang inai saku gan yang makan. mmmbemo o kota kab. magelang . nan nan nana s d pada jam kerja | pp minimal jam, sudah termasuk uang mei, saku gan uang makan s d pada hari kerja luar jam kerja |ipp minimal jam, sudah termasuk uang iemtinnnnnnnnnnn sako gan yang makan s d pada hari libur .000ipp minimal jam, sudah termasuk uang amtinnnnnnnnnn sako gan yang makan s d pada jam kerja |pp minimal jam, sudah termasuk uang anna kanoman gandhi. song gan uang makan. s d pada hari kerja luar jam .0001pp minimal jam, sudah termasuk uang knnnmebonnnnon anna nnnnnannnnnannan kena nnonnonoonnnnnnnnan nana nana anna aman nana nnannana anna annnannankewanannananmanamandemamoama nama saku gan uang makan .i.iiooooooocooooo s d pada hari libur .0001pp minimal jam, sudah termasuk uang mmm nona .oed gan uang makan. s d pada jam kerja sudah termasuk uang saku dan uang s d pada hari kerja luar jam sudah termasuk uang saku dan uang s d pada hari libur sudah termasuk uang saku dan uang j)) lebih dari sudah termasuk uang saku dan uang .d:. bantuan pengemudi dan kernet tidak menginap bus) idola snnnmbommna. ih. dalam kota .oooooooooonnn ananda. dalam kota pada hari kerja luar jam kerja .0001pp minimal jam, sudah termasuk uang khusus pengemudi bus) saku dan uang makan dalam kota pada hari libur khusus pengemudi .0001pp minimal jam, sudah termasuk uang bus) saku dan uang makan dalam kota pada hari kerja luar jam kerja | pp minimal jam, sudah termasuk uang khusus kernet bus) saku dan uang makan dalam kota pada hari libur khusus kernet bus) |pp minimal jam, sudah termasuk uang saku dan uang makan standar uraian biaya rektor keterangan t.a rp) luar kota kab. magelang dalam hari s d pada jam kerja khusus pengemudi .0001pp minimal jam, sudah termasuk uang ennnnoo ooaooananmnnmanna busa non oon menanam en bakugan uang makan. s d pada hari kerja luar jam kerja |pp minimal jam, sudah termasuk uang m . khusus pengemudi bus) aan enrersal maneneneunnem saluran uang makan s d pada hari libur khusus pengemudi |pp minimal jam, sudah termasuk uang sea bu) saluran uang makan s d pada jam kerja khusus |pp minimal jam, sudah termasuk uang pengemudi bus) . saku dan uang makan ono s d pada hari kerja luar jam |pp minimal jam, sudah termasuk uang krn. kerja khusus pengemudi bus) pond oo. dan uang makan s d pada hari libur khusus |pp minimal jam, sudah termasuk uang m mm m pengemudi bus) saku dan uang makan. s d pada jam kerja khusus sudah termasuk uang saku dan uang mm mmmm pengemudi bus) aan makam s d pada hari kerja luar jam sudah termasuk uang saku dan uang n n nnn kerja khusus pengemudi bus). makan 101s d pada hari libur khusus sudah termasuk uang saku dan uang o pengemudi bus) makan mmm lebih dari khusus pengemudi bus) sudah termasuk uang saku dan uang makan s d pada jam kerja khusus kernet bus) |pp minimal jam, sudah termasuk uang anna naa mmmmmmmnma mama mma aman kanojo saku gan uang makan s d pada hari kerja luar jam kerja pp minimal jam, sudah termasuk uang mmmm t khusus kernet bus) s2ku dan uang makan . s d pada hari libur khusus kernet bus) |pp minimal jam, sudah termasuk uang manna maan aman ooo. gan uang makan s d pada jam kerja khusus kernet |pp minimal jam, sudah termasuk uang ono oom t oi. saluran uang makan s d pada hari kerja luar jam !pp minimal jam, sudah termasuk uang kerja khusus kernet bus) saluran uang makan s d pada hari libur khusus kernet |pp minimal jam, sudah termasuk uang non busi ooh. saluran uang makan s d pada jam kerja khusus kernet sudah termasuk uang saku dan uang s d pada hari kerja luar jam sudah termasuk uang saku dan uang sman kerja khusus kernet bus| pena makan s d pada hari libur khusus kernet sudah termasuk uang saku dan uang ann nn nnnnnnn busi makam lebih dari khusus kernet bus) sudah termasuk uang saku dan uang ema pemain mbk . . bantuan penginapan pengemudi dan kernet lat cost maksimal400. subsidi bbm dan toll kendaraan dinas pimpinan rektor dan wakil rektor dari eksternal untarea ana mmm rom her mabuk toll semarang dan: solo. rektor dan wakil rektornama sana kecuali dinas luar kota dengan spd. dekan, ketua lembaga, kepala biro dari eksternal untar|ana meme gbu tol semarang dan solo. dekan, ketua lembaga, kepala biroman aneh dirias luar kota dengan spd. honorarium representatif perjalanan dinas surat edaran sekjen menristekdikti republik indonesia nomor am se pan nn2 dalam kota lebih dari8 (delapanhjam luar kota. eannooonononn anon aman non nana nana nan p pejabat eselon! bea m1. dalam kota lebih dari (delapan)jam . m2) kota 00an bpjs ketenagakerjaan bpjs kesehatan undang undang nomor tahun dan undang undang no24 tahun .& bpjs kesehatan sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku bpjs ketenagakerjaan jaminan hari tua jht), jaminan kematian jkm), dan jaminan kecelakaan kerja jaminan pensiun ita sewa rumah dinas. mmm amanonana mam aman aaa menanam aman aan sewa rumah dinas jabatan setara eselon dan setara eselon orang sesuai harga sesuai harga pasar dengan negosiasi untuk tahun pasar kualifikasi rumah sederhana. diberlakukan untuk pejabat yang diperbantukan dari instansi luar untar. day ditetapkan magelang saga slip aslinya pada tanggal desember aka biro umum dan keuangan rektor universitas tidar a33 ttd a ane among, m.m. muka arifin bningah banjarnegara batang blora boyolali brebes cilacap demak |jepara karanganyar kebumen kendal klaten kudus magelang kabupaten kota ' ' | pati pekalongan pekalongan kabupaten pemalang purbalingga purwodadibantul kota bantul kabupaten gunung kidul jogjakarta kulon progo sleman aan banyuwangi kota banyuwangi kabupaten bojonegoro bojonegoro kabupaten blitar kabupaten kediri kota kediri kabupaten

se) ud tuir. imron rosyidi, mm., si. alamat jalan kolonel alamsyah nomor agramakmur kabupaten bengkulu utara, nama ir. roshan yudi trivianto, si.: alamat jalan merdeka nomor curup, kabupaten rejang lebong:tito akson, sh., junaidi ali jahat, sh., dan azan, sh., mh., para advokat pada kantor bantuan hukum bengkulu, beralamat kantor jalan irian nomor simpang empat sukamerindu, kota bengkulu nomor lingkar barat. bukti bahwa pembagian handtractor tersebut semuanya dilakukan oleh pihak terkait' pasangan nomor urut (satu) agustin najamudin, dan junaidi hamzah, beserta dan atau seluruh tim pemenangan dan tim kampanye pasangan calon nomor urut (satu) meliputi seluruh daerah kabupaten kota dalam provinsi bengkulu secara sistematis terstruktur dan masif meliputi daerah kabupaten bengkulu utara kabupaten bengkulu utaryaitu kecamatan napal putih, kecamatan ketahun, kecamatan putri hijau, kecamatan batik nau dan kecamatan lais pada tanggal juni dan tanggal juni sebagai manapada saat pembagian bantuan hand tractor bengkulu utara pasangan terkait agustin najamudin juga kedapatan melakukan kampanye terselubung dengan membagi bagikan uang dan membagikan baju kaos kampanye kepada masyarakat bukti p 9a) bahkannamun pihak terkait' pasangan nomor urut (satu) tetap melaksanakan pembagian bantuan handtractor dan memperlihatkan surat yang ditandatangani oleh wakil bupati bengkulu utara tersebut kepada masyarakat kelompok tani, yang dapat diduga memprovokasi masyarakat kalau bupati bengkulu utara menolak pembagian handtractor gratis oleh gubernur bengkulu selaku incumbent pasangan calon nomor urut (satu). kabupaten bengkulu tengah kabupaten bengkulu tengahondok kelapa kecamatan pondok kubang, kecamatan bang aji pada tanggal juni sekaligus melakukan kampanye terselubung. bukti kabupaten muko muko kabupaten muko mukoair rami, kecamatan puh, kecamatan lubuk pinang, kecamatan penarik, kecamatan selatan raya, kecamatan pondok subuh pada tanggal dan juni sekaligus melakukan kampanye terselubung. bukti pasangan terkait agustin najamudin, pada saat pembagian hand tractor kabupaten mukomuko juga melakukan kampanye terselubung, hal ini dapat dilihat dari hasil rekaman kunjungan gubernur agustin najamudin pada saat pembagian hand traktor bukti kabupaten lebong kabupatenejabat, kecamatan lebong utara, kecamatan lebong selatan, kecamatan pinang berlapis, kecamatan gram jaya, kecamatan lebong sakti, kecamatan ingin kuning pada tanggal juni disamping membagi handtractor, calon incumbent juga membagi bagikan uang dan bagi kaos kampanye bergambar agustin dan junaidi serta melakukan kampanye terselubung. bukti kabupaten rejang lebong kabupaten rejangcurup selatan, kecamatan bermani ulu, kecamatan kota padang, kecamatan sindang beliti ilir, kecamatan sidang beliti ulu, kecamatan padang ular tanding pada tanggal dan juni dan melakukan kampanye terselubung. bukti kabupaten kepahiang kabupaten kepahiaberang musi, kecamatan tebat kara, kecamatan bermani ulu, kecamatan muara kemumu pada tanggal juni bukti kabupaten seluma kabupaten selumluma kota, kecamatan talo, kecamatan ilir talo, kecamatan talo kecil, kecamatan semidang alas, kecamatan semidang alas maras pada tanggal juni dan melakukan kampanye terselubung dengan membagi bagikan kaos kampanye. bukti dalam pembagian bantuan hand tractor kabupaten seluma, pihak terkait agustin najamudin juga melakukan kampanye terselubung dengan membagi bagikan uang kepada massa yang hadir serta banyaknya massa peserta pembagian hand tractor yang memakai baju kaos kampanye bergambar pihak terkait, pasangan agustin najamudin dan junaidi hamzah, bukti kabupaten bengkulu selatan kabupaten bengkulu selatanino raya, kecamatan manna, kecamatan air nipis, kecamatan bunga mas, kecamatan kurang ilir, kecamatan kurang pada tanggal juni dan pembagian handtractor pada tanggal dan juli desa suka bandung kecamatan air nipis, dan lima desa lainnya lima kecamatan kabupaten bengkulu selatan dan pemberian honor pengurus masjid, pengurus gereja kabupaten bengkulu selatan selama bulan. bukti bahwa pembagian handtractor tersebut oleh pasangan nomor urut (satu) selaku incumbent dibagikan secara gratis alias tidak dipungut bayaran pada saat menjelang pemilukada calon dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu pada hal fakta hukumnya pembagian handtractor sudah dilaksanakan pada tahun dan dipungut bayaran atau telah dibayar secara kredit oleh kelompok tani sebesar (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) seperti yang dialami kelompok tani desa padang jawi kecamatan bunga mas kabupaten bengkulu selatan bukti s d d), kemudian dengan surat tertanggal juni menjelang pemilukada juli yang ditandatangani oleh calon incumbent nomor urut (satu) h.m. agustin najamudin yang ditujukan ketua kelompok tani bukti hartono menyebutkan pembagian handtractor kepada kelompok tani adalah gratis atau tidak dipungut bayaran. bukti bahwa disamping membagikan kepada ketua kelompok tani bukti hartono, pihak terkait agustin najamudin juga membuat surat kepada ketua kelompok tani wahid desa tanjung indah kecamatan bunga mas kabupaten bengkulu selatan, dimana pihak terkait agustin najamudin memberitahukan pembagian bantuan hand tractor adalah gratis tidak membayar bukti a). kabupaten kaur kabupaten kaur pihak terkait pasangan nomor urut (satu) selaku incumbent telah membagikan hand tractor kepada kelompok kelompok tani kabupaten kaur, dan pembagian hand tractor pihak terkait agustin najamudin juga melakukan kampanye terselubung, hal ini dapat dilihat dari hasil rekaman pada saat pembagian hand tractor tersebut. bukti namun pada pelaksanaanya sumbangan atau bantuan handtractor tersebut atas diciptakan seolah olah itu sumbangan atau bantuan pihak terkait pasangan nomor urut (satu) agustin najamudin, dan junaidi hamzah, dengan menyala gunakan wewenang jabatan yang ada padanya selaku incumbent, yang kesemuanya dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif dalam proses pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu tahun pembagian kompor gas bahwa pihak terkait' pasangan calon nomor urut (satu) selaku incumbent menjelang pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu dengan memasang iklan secara besar besaran media harian lokal bengkulu rakyat bengkulu dan bengkulu ekspress) melakukan kampanye akan membagikan ribu kompor dan tabung gas gratis kepada masyarakat provinsi bengkulu, dengan kata kata segera akan saya bagikan secara gratis ribu kompor gas dan tabung gas untuk seluruh masyarakat bengkulu tanpa dipungut biaya, salam hormat gubernur bengkulu agustin najamudin , yang dalam iklan sambil menunjukan jari telunjuk sebagai simbol angka (satu) yang bermakna ajakan untuk memilih nomor urut (satu) agustin najamudin, bahwa dalam kampanye iklan yang disamai seolah olah presiden sby telah memberikan kompor dan tabung gas sebagai bantuan pribadi kepada agustin najamudin selaku gubernur bengkulu, padahal kompor dan tabung gas adalah program pemerintah pusat yang dibiayai oleh keuangan negara sebagai konversi penggunaan minyak tanah beralih gas dan menyalahgunakan photo presiden sby sebagai simbol negara yang merupakan milik semua rakyat indonesia untuk kepentingan politik pasangan calon nomor urut (satu) dalam pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu. bukti s d bahwa pembagian gratis yang bersumber dari keuangan negara, dibagikan oleh pasangan nomor urut (satu) selaku incumbent bersama sama dan atau tim sukses dan tim kampanyenya seluruh kabupaten kota dalam provinsi bengkulu menjelang pemilukada, masa kampanye dan masa tenang sebelum pemilihan suara tanggal juli adalah berupa kompor tungku gas bahwa pembagian kompor gas dilakukan pihak terkait' pasangan nomor urut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif meliputi daerah kabupaten kepahiang bahwa kabupaten kepahiang pada tanggal juli tim pemenangan calon gubernur agustin najamudin, sdr. siswanto dan sdr. heri tertangkap tangan menyebarkan selebaran yang berbahasa kampanye terselubung dan pembagian kompor tungku gas serta amplop putih berisi uang tunai sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) pada saat masa tenang sebelum pemungutan suara tanggal juli bukti s d kabupaten muko muko bahwa kabupaten muko muko pada masa tenang yaitu tanggal juli pada malam hari pada saat acara yasinan rumah salah seorang warga tim pemenangan calon gubernur agustin najamudin membagikan selebaran konon untuk pengambilan kompor gas lpg gratis dan pembagian paket sembako dengan syarat memilih agustin pada pemilihan gubernur pada tanggal juli nanti, sebagaimana keterangan saksi agus suparman, saksi bestari dan saksi ali kasam kabupaten lebong bahwa kabupatenan barang bukti berupa kompas gas dan selebaran telah diberikan kepada panas kabupaten lebong untuk ditindak lanjuti sebagaimana surat panas pemilukada tertanggal juli nomor bawaslu kadaivii bukti kabupaten rejang lebong bahwa kabupaten rejangengan syarat memilih agustin sebagai gubernur, kompor dan tabung gas akan bagikan pada masyarakat tanggal dan juli dengan membawa kupon sebagaimana diungkapkan saksi niliawati, saksi dedi dan saksi roti dan fakta hukumnya kompor dan tabung gas tidak dibagikan seperti yang dijanjikan, sementara masyarakat yang sudah terdata merasa tertipu dan saksi saksi sudah diperiksa oleh panas pemilu provinsi bengkulu. bahwa pihak terkait agustin najamudin melalui tim kampanye atau tim pemenangan telah membagi bagikan contoh kompor gas dan kupon kompor gas kabupaten rejang lebong seperti yang diungkap saksi hariantoni yang dibekali surat tugas ditandatangani oleh sultan bachtiar najamudin untuk secara maksimal memenangkan kembali agustin najamudin periode bukti p 34f, g). kabupaten bengkulu utara bahwa akibat janji janji politik pihak terkait agustin najamudin dan junaidi hamzah, untuk membagikan kompor dan tabung gas lpg gratis kepada masyarakat kabupaten bengkulu utara menjelang hari pencoblosan pemilukada tanggal juli masyarakat menagih janji janji pembagian kompor gas gratis, dan masyarakat merasa ditipu dengan janji pembagian kompor gas gratis tersebut bukti b). memobilisasi para pejabat dan kepala dinas provinsi bengkulu pihak terkait' pasangan dengan nomor urut (satu) dengan menyalahgunakan wewenang jabatan yang ada padanya dengan terstruktur untuk memobilisasi para pejabat dan kepala dinas provinsi bengkulu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut ((satu) dengan mengelabui masyarakat dan pantai pengawas pemilu propinsi bengkulu dengan membuatiiahkan dari para pejabat eselon tersebut ada yang masuk dalam susunan dan komposisi tim kampanye agustin junaidi pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu seperti chairil burhan kepala dinas kehutanan provinsi bengkulu) ir, susanto purwosudarmo sekretaris badan koordinasi penyuluhan provinsi bengkulu surat perintah tugas adalah akal akalan dari pasangan calon nomor urut (satu) untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi bengkulu, dan menunjukan ketidaknetralan para pns pemerintah provinsi bengkulu, para pejabat kepala dinas provinsi, eselon ii,i dan dalam pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur propinsi bengkulu tahun semuanya ini dilakukan oleh pihak terkait secara terstruktur dan sistematis. bahwa pihak terkait agustin najamudin menyalahgunakan wewenang, memanfaatkan kepala dinas perhubungan informasi dan komunikasi propinsi bengkulu ir. ali beri untuk memenangkan pasangan agustin najamudin dan junaidi hamzah dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur bengkulu dalam hal pengadaan mobil bus untuk kepentingan kampanye agustin najamudin dan junaidi hamzah yang dibuktikan dengan surat perjanjian kontrak sewa kendaraan antara po. san dengan ir. ali beri bukti c). bahwa pihak terkait agustin najamudin dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur bengkulu tahun telah memperoleh cuti untuk kampanye dari mendagri dengan surat nomor tahun tanggal juni dimana pihak terkait agustin najamudin selaku gubernur bengkulu diberikan cuti pada tanggal dan juni tetapi pihak terkait agustin najamudin tetap saja melakukan kampanye diluar tanggal cuti kampanye tersebut yaitu seperti kabupaten lebong pada tanggal juni serta kampanye melalui media lokal bengkulu, rakyat bengkulu tanggal juni dan harian radar pat petulai tanggal juni dengan status selaku gubernur bengkulu, padahal pada tanggal tanggal kampanye iklan pada mass media lokal tersebut pihak terkait agustin najamudin tidak dalam status gubernur bengkulu, tetapi sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut (satu) peserta pemilukada gubernur wakil gubernur bengkulu tahun bukti as.d f). dalam sistem lipatan kertas surat suara dimana memohon komisi pemilihan umum propinsi bengkulu dan junaidi hamzah, ag. selaku pihak terkait, dengan bentuk dan desain sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi rubah dalam bentuk lipatan apapun selain tetap memperlihatkan photo pihak terkait pasangan calon nomor urut (satu) agustin najamudin dan junaidi hamzah, dimana begitu masyarakat pemilih membuka kertas surat langsung melihat photo pihak terkait' pasangan calon nomor urut (satu) agustin najamudin dan junaidi hamzah, dan celananya lagi langsung mencoblos pasangan nomor urut (satu) tanpa membuka liputannya dan selain itu memohon dengan sengaja (bersekongkol) dengan percetakan pemenang tender yang dilakukan secara sistematis untuk keuntungan pihak terkait yaitu pasangan calon nomor urut (satu) mendesain kertas surat suara sedemikian rupa dan bahkan menyuruh pihak percetakan pemenang tender yang ada kota kudus tersebut langsung melakukan pelipatan kertas surat suara, yang tidak lazim dilakukan selama ini sebagaimana hasil investigasi bawaslu propinsi bengkulu kota kudus, seperti pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu tahun atau pemilu pilpres atau pemilu legislative tahun bahwa akibat dari lipatan kertas surat suara yang menguntungkan pihak terkait' pasangan calon nomor urut (satu) menyebabkan banyak kertas surat suara yang color tembus hingga mengkilatn yang dilakukan secara sistematis. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur bengkulu dewan perwakilan daerah propinsi bengkulu dengan surat nomor dprddan surat nomor dprd iyang mempertanyakan dasar hukum diadakannya pemilukada gubernur dan wakil gubernur serentak dengan (tujuh) kabupaten dalam provinsi bengkulu pada tanggal juli mengingat dpr provinsi bengkulu baru memberitahukan berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan pada tanggal juni sementara memohon sudah melaksanakan pemilukada sudah pada tahapan masa tenang kampanye dan pemungutan surat pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu pada tanggal juli bukti a,b). hal ini bertentangan dengan dan nomor tahun sebagaimana dirubah dengan nomor tahun perubahan kedua nomor tahun dan perubahan ketiga nomor tahun sehingga pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu diadakan serentak dengan pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten, muko muko, kabupaten lebong, kabupaten rejang lebong, kabupaten kepahiang, kabupaten seluma, kabupaten kaur, kabupaten bengkulu selatan pada tanggal juli tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. bahwa pelanggaran pelanggaran yang sangat serius dilakukan oleh memohon dan pihak terkait secara tersistimatis, terstruktur dan masif, juga ditemukan oleh anggota badan pengawas pemilihan umum bawaslu) pada saat anggota bawaslu wirdyaningsih dan agustin tio fradilina sitorus melakukan kunjungan kerja provinsi bengkulu, temuan tersebut berupa banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur propinsi bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal juli baik indikasi politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, jabatan dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh pihak terkait pasangan incumbent. bukti a,b,dan bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh memohon dan atau pihak terkait' pasangan calon nomor urut (satu) yang dilakukan secara sengaja, masif, sistematis, dan terstruktur dalam penyelenggaraan pemilukada provinsi bengkul, dan oleh karena itu dimohon agar mahkamah konstitusi mendiskualifikasikan pihak terkait' pasangan calon dengan nomor urut (satu) agustin m.najamudin, dan junaidi hamzah,s sebagai pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pemilukada provinsi bengkulu tahun bahwa berdasar hal halamar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor pts kpu prov tertanggal juli membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum hasil pemilihan umum kepada daerah pemilukada) calon gubernur dan calon wakil gubernur bengkulu periode yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulupelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah pemilukada) calon gubernur dan caloilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun ikuti oleh (lima) pasangan calon berdasarkanyaitu sebagai berikut pan banana urut nama pasangan calon dan calon wakil kepala daerah agustin najamudin,st calon kepala daerah daerah dr. imron rosyidi mm. msi calon kepala daerah ir. roshan yudi trivianto,mm. calon wakil kepala daerah drs. h.sudirman ail,sh.,m.ba calon kepala daerah dani hamdani, calon wakil kepala daerahmenyatakan secara hukum mendiskualifikasikan pasangan calon dengan nomor urut (satu) agustin m.najamudin, dan junaidi hamzah,s ag., dalam pemilihan umum kepala daerah pemilukada) calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu tahun menetapkan suara sah yang diperoleh pasangan calon nomor urut (dua) dr. h.imron rosyidi, mm.m. dan ir. roshan yudi trivianto,m. sejumlah dua ratus empat ribu lima ratus tiga pulu satu) atau dua puluh empat koma nol satu per seratus) yang mendapatkan suara sah terbanyak kedua (rangking dua) sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu periode memerintahkan kepada memohon komisi pemilihan umum provinsi bengkulu untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi atas perkara ini sebagaimana mestinya: atau setidak tidaknya memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu melakukan pemungutan suara ulang kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun tanpa ikuti pihak terkait' pasangan nomor urut (satu), agustin najamudin, dan junaidi hamzah,s ag42b, sebagai berikut: bukti surat kpudimana pemohon adalah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur bengkulu, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu periode bukti. bukti bengkulu ekspress tanggal juli lp3d pastikan pilgub dua putaran. bukti p 6a surat pt. usprindo citracreasi mandiri tanggal maret tentang penawaran harga kepada diknas propinsi bengkulu dokumen pengadaan pekerjaan pengadaan pakaian seragam sekolah dasar diknas propinsi bengkulu dokumen pengadaan pekerjaan pengadaan tas sekolah, perlengkapannya diknas propinsi bengkulu bukti surat buktisuratiklan pembagian handtractor tahap bengkulu ekspress tangga juni bukti bukti koran harian bengkulu ekspress juni berita berjudul gub bagi handtractor, petani rebutan kaos koran harian bengkulu ekspress juni iklan berjudul gub agustin bagikan handtractor petani lebong bukti bukti koran harian rakyat bengkulu juni berita berjudul didemo, agustin bagi bagi duit. bukti koran harian rakyat bengkulu juni berita berjudul bagi handtractor, agustin bagi bagi kaos bukti koran harian rakyat bengkulu juli berita berjudul gub agustin resmikan rpc untuk petani bs b. koran harian bengkulu ekspress juli berita berjudul gubernur bengkulu bagikan handtractor koran harian rakyat bengkulu juli iklan berjudul penggilingan padi rpc, revolusi pertanian bengkulu koran harian rakyat bengkulu juli berita berjudul imbauan bawaslu dianggap angin lalu. bukti kwitansi terima uang rp. tertanggal juli kwitansi terima uang rp. tertanggal iritasi terima uang rp. tertanggal keputusan kepala dinas pertanian kab bengkulu selatan nomor tahun tentang penetapan wilayah operasional handtractor kredit bersubsidi pemprov bengkulu tahun bukti surat gubernur tertanggal juni nomor istana yang ditujukan kepada ketua kelompok tani bukti hartono bahwa handtractor yang diterima kelompok tani tersebut gratis tidak dibayar. bukti koran harian rakyat bengkulu juni iklan berjudul kompor tabung gas akan bagikan kepada masyarakat bengkulu gratis bukti koran harian bengkulu ekspress juni iklan berjudul kompor tabung gas akan dibagikan kepada masyarakat bengkulu gratisbengkulu ekspress juni iklan berjudul saya ingin pengeluaran ibu rumah tangga masyarakat bengkulu makin hemat" bukti koran harian rakyat bengkulu juni iklan berjudulpinsi bengkuluajian temuan pelanggaran pemilukada gubernur dan wakil gubernur oleh panas pemilu kecamatan kepahiang nomor panwascam kph2010 bukti tanda terima laporan atas nama pelapor kepahiang nomor lap paniaikab kph berita rakyat bengkulu, sabtu juli tim kepergok bagi bagi duit selebaran konon kompor gas ribu kompor dan tabung gas gratis untuk rakyat bengkulu akan saya bagikan tanpa dipungut biaya penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu nomor lap paniaikab kph kepada kapolres kepahiang c.g sentra gakkumdu penyidik polres bukti rekomendasi bawaslu kabupaten kepahiang tanggal juli nomor bawaslu kadaivii bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor panwascam pelapor sucipto penerima laporan panwascam zulkifli bukti suara pembangunan edisi juni lima tahun pertama bantuan handtractor, jika terpilih kembali bantuan milyar per kecamatan, dengan photo agustin najamudin dengan mengangkat tangan serta mengacungkan jari telunjuk, buktibuktspt b. tanggal juni untuk menyampaikantanda terima dari camat kuno tanggal junllukti rakyat bengkulu, juli mengenai iklan susunan dan komposisi tim kampanye agustin junaidi bukti surat dewan perwakilan daerah propinsi bengkulu dengan surat nomor dprd ibukti surat dprd propinsi bengkulu nomor dprdbukti p 40a berita kompas juli judul bawaslu pilgub bengkulu terindikasi politik uang bukti berita bengkulu ekspress juli berita judul bawaslu temukan banyak masalah alat bukti tambahan: bukti surat pengurus pusat lembaga pengkajian dan pemberdayaan potensi daerah pp lp3d) republik indonesia, nomor: pp.lp3d ri vii tentang hasil survei dan real count pemilukada provinsi bengkulu bukti p 6d berupa setelan seragam sekolah untuk anak sekolah dasar bagikan oleh pasangan nomor agustin daerah kabupaten bengkulu selatan pada masa tenang kampanye seolah olah berupa bantuan pribadi pasangan nomor agustin padahal biaya oleh negara melalui anggaran dinas pendidikan prov bengkulu bukti p 8a surat panitia pengawas pemilihan umum propinsi bengkulu nomor bawaslu kada vi tanggal juni perihal larangan melakukan money politik, surat panitia pengawas pemilihan umum propinsi bukti bengkulu nomor bawaslu kada vi tanggal juni hal himbauan, tentang tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya melibatkan massa (masyarakat) diluar kegiatan kampanye tersebut seperti pembagian handtractor, gas lpg dan beasiswa, yang ditujukan kepada pasangan calon kada dan tim kampanye bukti p 9a photo pasangan nomor urut agustin najamudin sedang membagi bagikan uang dan baju kaos kampanye (kampanye terselubung) pada saat pembagian bantuan handtractor kabupaten bengkulu utara.mukomuko pada hari minggu juni dan, rekaman acara resmi gubernur dalam pembagian hand tractor kabupaten lebong pada hari kamis junikaur pada hari senin mei dan, rekaman acara resmi gubernur dalam pembagian hand tractor kabupaten bengkulu tengah pada hari selasa juni bukti photo incumbent pasangan nomor urut agustin membagi bagikan uang dan baju kaos kampanye kabupaten seluma pada saat pembagian bantuan hand tractor bukti p 19a surat pasangan nomor urut gubernur bengkulu agustin najamudin membuat surat yang ditujukan kepada ketua kelompok tani wahid desa tanjung indah kecamatan bunga mas bengkulu selatan surat nomor distant tanggal juni gubernur bengkulu incumbent memberitahukan kepada kelompok tani penerima bantuan handtractor adalah gratis tidak dibayar, sampaikan kepada kelompok tani yang belum dapat agar bersabar karena pasti kebagian. bukti p 34b berupa (satu) unit kompor gas merk prima yang dibagikan oleh pasangan nomor urut kabupaten rejang lebong, menjelang pemilukada tanggal juli bukti berupa (satu) unit kompor gas merk winn gas yang dibagikan oleh pasangan nomor urut kabupaten bengkulu selatan menjelang pemilukada tanggal juli bukti surat tugas nomor bkl nc tertanggal mei dari najamudin centre) mengetahui sultan bachtiar najamudin yang ditujukan kepada dimentori desa karang saya bengkulu selatandimentori telah membagi bagikan kupon untuk pembagian kompor gas dengan syarat memilih agustin. bukti surat tugas nomor bkl nc tertanggal mei dari najamudin centre) terdapat photo agustin yang cap tim pemenangan agustin najamudin rejang lebong, mengetahui sultan bachtiar nadjamudin yang ditujukan kepada hariantoni desa dusun sawah rejang lebonghariantoni telah membagi bagikan kupon untuk pembagian kompor gas kabupaten rejang lebong dengan syarat memilih agustin. bukti baju yang dipakai saksi hariantoni dada kantong sebelah kiri ada sulaman bordir pada saat pembagian kompor dan kupon kompor gas desa desa kabupaten bukti rejang lebong satu bundel kupon pembagian kompor gas yang didapat dari hariantoni bukti berita koran rakyat bengkulu selasa juni dengan judul baliho agustin junaidi ber nuansa money politics dengan gambar agustin junaidi dengan agustin mengacungkan satu telunjuk kanan atas yang menjanjikan bantuan milyar kecamatan untuk rakyat bengkulu. bukti p 37c sebanyak amplop beserta surat yang diamankan saat akan bagi bagikan kepada kelompok kelompok tani desa desa se kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara, surat ber nomor tanggal juni yang ditandatangani oleh gubernur agustin najamudin incumbent memberi janji janji politik untuk membagikan ribuan unit handtractor dan bagi yang belum dapat kiranya dapat bersabar, tidak perlu khawatir karena semua pasti kebagian, program haji umrah gratis sehingga semua desa kebagian untuk kita berangkatkan, antar anak yatim piatu yayasan anak yatim piatu nurani najamudin biar kami asuh dan kami sekolahan bukti perjanjian kontrak sewa kendaraan no: san.adm vi antara farida ekawati sebagai ka. cabang po. san bengkulu (disebut pihak pertama) dan ir. ali beri sebagai ka. dishubkominfo provinsi bengkulu, (disebut pihak kedua) perjanjian sewa ini berisi tentang sdr ali beri pihak kedua) menyewa kendaraan kepada po. san bengkulu pihak pertama), kendaraan tersebut kemudian ditempeli foto dan slogan pasangan calon nomor urut yang digunakan untuk kampanye, sedangkan perjanjian ditanda tangani atas nama ka. dishubkominfo provinsi bengkulu. foto kendaraan yang disewa dan ditempeli gambar dan slogan pasangan nomor urut bukti p 40c berita koran harian rakyat bengkulu, tanggal juli yang berjudul bawaslu laporkan kpu provinsi bawaslu terkait tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kpud provinsi bengkulu. bukti p 41a jadwal cuti kampanye pasangan nomor urut agustin najamudin berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal juni dimana agustin najamudin gubernur bengkulu diberikan cuti kampanye pada tanggal dan juni pada pemilihan gubernur wakil gubernur bengkulu bukti p 41b pasangan nomor urut agustin melakukan kampanye pada tanggal juni kabupaten lebong, padahal agustin najamudin tidak sedang dalam cuti kampanye pada saat tanggal juni tersebut.dar pat petulai tanggal juni dengan judul kompor tabung gas akan dibagikan kepada masyarakat bengkulu dengan gambar gubernur bengkulu agustin najamudin dan dyah nurwiyati, sh.mh, dan gambar presiden soesilo bambang yudhoyono anikoran harian rakyat bengkulu juli berita berjudul warga datangi setda, tagih janji kompor gas bukti koran harian bengkulu ekspress juli berita berjudul tagih kompor gas, puluhan warga datangi kantor bupati masyarakat kabupaten bengkulu utara menuntut janji pasangan nomor urut untuk mendapatkan kompor dan tabung gas sebagaimana yang dijanjikan sebelum pencoblosan pemilukada pada tanggal julidan agustus yang menerangkan sebagai berikut: nazir bahwa pada tanggal juni saksi diberi uang 100ribu oleh seseorang masjid yayasan najamudin: bahwa saksi sebelumnya sudah disumpah terlebih dahulu: bahwa isi sumpah tersebut adalah pro agustin, kalau berkhianat dimaknai bahwa saksi memilih tps desa sawah lebar, kecamatan air napal: susila eni bahwa saksi adalah tim keluarga, bahwa saksi bertugas mencatat nama dan tanda tangan tentang siapa memilih agustin karena akan diberi kompor gas: bahwa yang menyuruh saksi adalah bapak sikinurdin pada saat malam sebelum pencoblosan yang mendata orang warga durian depan, bahwa saksi melakukan pendataan sebagaian tps dan rumah saksi, bahwa saksi setelah menang belum mendapat kompor, hariantoni bahwa saksi bertugas memberikan kompor gas kepada kepala desa, bahwa kompor tersebut berasal dari pasangan calon nomor urut bahwa ada kompor yang dibagikan oleh kepala desa untuk seluruh kecamatan, yaitu desa srukurrejang, desa karang jaya, desa barumanis, desa air mudah, dusun curug, dan desa tunas harapan, drs. ir. sudut,m. calon kepala daerah daerah ir. h.r rudy irawan calon wakil kepala daerah bahwa rekapitulasi hasil perhitungan akhir perhitungan suara pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur bengkulu periode yang telah ditetapkan oleh memohon denganbukti dimana masing masing pasangan calon memperoleh suara yaitu dua ratus empat ribu lima ratus tiga puluh satu) suara sah atau dua puluh empat koma nol satu. bahwa kompor tersebut dibagikan pada jam tanggal juli dan dibagikan kepada kepala desa memihak pasangan calon nomor urut bahwa saksi diberi kupon untuk diberikan kepada masyarakat dengan jumlah sekitar lembar untuk dapat asuransi jiwa dengan syarat memilih agustin, dengan rincian asuransi meninggal dunia juta yang lainnya ribu, nilyawati bahwa saksi menerima kompor pada malam tanggal juli malam, rumah saksi: bahwa kompor tersebut diberikan oleh hariantoni: bahwa saksi memberitahukan kepada masyarakat tentang kompor yang diberikan asalkan memilih agustin: widyawati bahwa saksi adalah saksi pasangan nomor urut tps: bahwa saksi bertemu dengan pilah (tetangga saksi), dan pilah memberitahukan kepada saksi agar memilih agustin karena akan mendapat kupon kompor gas, bahwa saksi telah melapor panas kabupaten dan menyerahkan kupon tersebut serta dibuatkan berita acara: dimentori bahwa saksi sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut desa karangnya, bahwa dua minggu sebelum pencoblosan, telah disumpah masjid najamudin sebanyak orang termasuk saksi, bahwa menurut saksi setelah sumpah, diberikan amplop yang uang berjumlah ribu, bahwa saksi bertugas membagikan kupon dan asuransi bahwa yang membagikan sebanyak lembar bahwa pada tanggal juli saksi mendapat telpon sms dari abidin dan diminta untuk kumpul rumahnya, bahwa rumah tersebut, saksi diberikan bimbingan dan arahan, serta saksi mengambil kupon sebanyak lembar, bahwa saksi membagikan kupon tersebut rumah sebanyak orang, mik tyson bahwa pada tanggal juli sopir membawa kompor gas bersama tim agustin orang termasuk saksi) membawa sebanyak kompor, bahwa kompor tersebut dibagikan pada jam dan jam bahwa saksi mendapat uang 300ribu untuk sewa kendaraan, luthfi bahwa ada surat yang berhubungan dengan handtractor bersubsidi tetapi digratiskan bahwa menurut saksi handtractor digratiskan tetapi harus memilih agustin burhani bahwa pada tanggal juni saksi melihat pembagian pembagian handtractor dari gubenur kepada kelompok tani yang berjumlah sekitar unit, bahwa gubernur berjanji akan membagikan handtractor bagi kelompok tani yang belum mendapatkan handtractor dan akan dibagikan pula mesin potong rumput, apsis bahwa saksi menerima handtractor pada tanggal juni dari gubernur bahwa menurut saksi, ketika gubernur sedang menyerahkan handtractor juga meminta untuk memilih agustin: bahwa sebelumnya saksi sudah membayar juta melalui dinas pertanian tanggal desember mumpuni saksi menerangkan terkait pelanggaran pelanggaran pemilukada panas. bahwa pada tanggal juli saksi telah melaporkan terkait penyalahgunaan wewenang pihak terkait, melanggar masa tenang, melibatkan birokrat pns. saksi diperiksa pada tanggal juli dan dibuatkan berita acara. sudah ada tindaklanjut gakkumdu provinsi. saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pemilukada bengkulu telah terjadi banyak intervensi, kpu yang tidak independen, dan panas tidak memiliki anggaran. saksi juga menerangkan berbagai kegiatan bantuan sosial oleh pihak terkait, tentang hand tractor dilakukan sejak mei juli (masa tenang), pembagian kompor dilakukan pada minggu tenang juli ahmad variasi saksi adalah pimpinan dprd prov. bengkulu. saksi menerangkan mengenai pelibatan pns dalam susunan tim kampanye ada lima pns aktif yang tercantum, yaitu, ir. susanto purwa sudarso sekretaris penyuluh provinsi), chairil burhan dinas kehutanan), rektor bengkulu, muluk alain, drs. husein wahid. saksi menerangkan adanya surat dari sekda terkait kampanye gubernur mengenai penggunaan anggaran mitigasi bencana, dimana usulan dana enam miliar. kemudian setelah dibahas komisi anggaran dprd bengkulu dana mitigasi itu dihapus. saksi menerangkan bahwa tanpa sepengetahuan dprd, keluar surat gubernur tertanggal mei yang mencadangkan untuk dana tak terduga persiapan bencana, padahal dana tersebut sudah dianggarkan sebelumnya. penggunaan dana tak terduga adalah salah karena peruntukannya tidak sesuai. saksi juga menerangkan terkait pns bernama sabanudin telah membuat pernyataan atas meterai diperintahkan oleh direktur rsud samping melaksanakan kegiatan kegiatan mitigasi bengkulu, diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye yaitu pembagian pamflet, kaos, dan sosialisasi pasangan calon. adanya penggunaan dana belanja tak terduga sebesar sepuluh miliar pada tanggal mei mengeluarkan surat keputusan untuk menggunakan dana tak terduga kepada badan narkoba provinsi untuk penanggalan narkotika. terkait cuti kampanye, gubernur telah menandatangani a.n. gubernur padahal sesuai dengan mendagri gubernur selama cuti tidak boleh menerbitkan atau menandatangani suatu surat keputusan. terkait penyewaan mobil san travel dan di branding dengan gambar pasangan agustin. gubernur telah menganggarkan penggunaan jam dinding, rebana, dan pengadaan kaos bergambar agustin nazaruddin. pengadaan hand tractor dilakukan dua tahun anggaran tahun dan pengadaan satu miliar lebih. pada tahun sudah dibagikan tetapi pola pembagiannya adalah hand tractor ini adalah kredit bersubsidi, disubsidi pemda, dan petani harus membayar uang muka, dan sisanya dikredit. saksi menerangkan mengenai adanya kejanggalan bahwa ketika masuk tahapan pemilukada gubernur mengubah peraturan mengenai skema kepemilikan hand tractor, yang tadinya bersubsidi diberikan dalam bentuk cuma cuma. bahwa telah terjadi penyesatan opini publik, karena tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan anggaran. terkait konversi titan gas, menurut pejabat pertamina abdul manaf, tahapan tahapan yang harus dilakukan seharusnya melalui empat tahapan. menurut saksi, seharusnya sosialisasi konversi gas harus ada mengandung unsur edukasi dan melibatkan pihak teknis pertamina. kenyataan lapangan hanya menyebarkan brosur lapangan tanpa ada pendampingan dari unsur pertamina dan unsur edukasi. danial saksi adalah pengurus lembaga lp3d saksi menjelaskan mengenai survey popularitas dan elektabilitas. saksi telah melakukan survey sebagai studi ilmiah dengan metodologi yang sesuai dengan kaidah penelitian. survey dilakukan untuk menguji popularitas dan elektabilitas seluruh pasangan calon. menurut hasil survey, incumbent selalu populer dengan capaian namun ketika survey mengenai elektabilitas terjadi perubahan. popularitas sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan terjadi penurunan tingkat persentase bagi pasangan agustin nazaruddin menjadi dari hasil survey ini saksi berkeyakinan bahwa pemilukada bengkulu seharusnya dua putaran. salin saksi tinggal bengkulu utara dibawa kota bengkulu juni saksi mendatangi yayasan nurani dengan dijemput mukmin. saksi dibawa yayasan nazaruddin setelah sholat jumat. saksi disuruh mengisi daftar hadir dan berganti pakaian dengan jubah, setelah itu saksi disumpah dan menurut saksi ada sekitar orang yang ikut disumpah. isi sumpahnya berjanji untuk memilih pasangan agustin nazaruddin. setelah bersumpah, saksi diberikan amplop berisi uang seratus ribu rupiah. wijaya saksi menjelaskan bahwa tanggal juli pukul satu pasar kabupaten kepahiang ketika saksi berada mobil, saksi mendapat telepon dari anggota tim pasangan nomor urut saksi mendapat laporan bahwa ada satu mobil adanya yang mengedarkan selebaran. saksi putar arah untuk mengejar mobil adanya tersebut, saksi berhasil mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut telah kabur. saksi kemudian menghubungi panas kepahiang dan berhasil mengejar mobil tersebut bersama dengan anggota panas. isi mobil tersebut berisi kompor gas, brosur, tas, dan lembaran amplop ada isinya uang senilai ribu rupiah. kejadian ini sudah dilaporkan polres beserta pelakunya siswanto dan hari), namun hingga tanggal juli belum diperiksa sehingga saksi menemui panas kabupaten dan meminta saksi untuk membuat pengaduan, namun hingga tanggal juli saksi belum dipanggil dan diperiksa juga, saksi melaporkan kembali tentang temuan saksi tersebut. informasi terakhir bahwa gakkumdu menyatakan tidak cukup bukti dan temuan ini akan diserahkan panas provinsi. munzir saksi adalah korban untuk tim nomor urut saksi menjelaskan mengenai kecurangan pemilukada prov. bengkulu. saksi menjelaskan kab. lebong bukan hanya selebaran, tapi diberitahukan melalui siaran radio bahwa agustin akan memberikan kompor gas masyarakat. saksi menyelidiki bahwa masyarakat kecamatan lebong tengah, telah mendapatkan kupon. saksi mendengar bahwa mike tyson telah menerima kompor gas pada tanggal juli dan saksi juga telah mengecek rumahnya dan memang benar ada kompor gas. saksi sudah melaporkannya pihak panas dan kepolisian dengan membawa barang bukti. menurut saksi mike tyson mendapatkan kompor gas dari tim agustin karena mike tyson telah membantu tim agustin kampung kampung. agus suparman saksi menjelaskan tentang masalah sembako desa rawa mulia kec. koto, kab. muko muko. korban bernama mahmudi melaporkan bahwa telah terjadi pembagian sembako. saksi terkejut karena selama ini kabupaten muko muko tidak pernah menerima sembako selama tiga tahun. saksi menyita sembako milik sdr. suprapto. isi sembako adalah beras dua kilo, gula satu kilo, minyak sayur satu kilo, tepung terigu satu kilo. menurut keterangan sdr. suprapto sembako diberi oleh anggota tim agustin bernama tato terkait masalah sembako, saksi sudah melaporkannya polda bengkulu, juli dan juga sudah diperiksa oleh pihak polda bengkulu. reuni saksi menjelaskan tentang pembagian pakaian seragam sekolah. saksi mendapatkan seragam kelas untuk anak saksi. saksi mendapatkan seragam sekolah dari ibu dinas pns negeri desa muara puluhan, kecamatan segini, kab. bengkulu selatan dan agar memilih agustin. pemberian baju terjadi pada tanggal juni saksi mengetahui bahwa banyak orang tua murid yang mendapatkan baju sekolah. saksi telah melaporkannya panas sekitar juli dan sudah dibuatkan berita acara panas. ahli prof. dr. saudi isra, s.h., m.p.a bahwa ahli menerangkan tentang pertautan asas demokratis dengan asas jujur dan adil. bahwa menurut ahli ada beberapa bentuk yang bisa merusak asas jujur dan adil dan demokratis, yaitu bila adanya pemahaman salah satu kontestan dan adanya praktik penyalahgunaan wewenang, meskipun tidak terjadi pada incumbent tapi incumbent paling potensial untuk menyalahgunakan wewenang (detournement pouvoir). salah bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang adalah iklan iklan pemerintah yang menampilkan wajah incumbent untuk pemilukada berikutnya dimana incumbent punya waktu relatif panjang dibandingkan calon lainnya. praktik money politic adalah hal yang paling umum dijumpai dalam pemilukada. jika incumbent menggunakan money politic maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius dalam pelaksanaan pemilukada, apalagi tengah tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum sejahtera maka money politic bisa digunakan untuk mempengaruhi pilihan calon pemilih. terkait dengan putusan mahkamah yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh dirugikan atau diuntungkan atas perbuatan orang lain, maka mahkamah memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya dan menjadi harapan untuk mencari keadilan. kecenderungan incumbent untuk melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan program program pemerintah sebagai ajang mencuri start dalam berkampanye. meskipun demikian tidak semua tempat incumbent selalu memenangkan pemilukada. hal ini terjadi dikarenakan incumbent tidak memanfaatkan jabatannya dalam berkampanye secara masif, incumbent tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, atau pasangan calon lain dianggap lebih 'menarik' dibandingkan dengan incumbent. ahli irmanputra sidin menurut ahli para pejabat negara yang memanfaatkan surat perintah tugas dalam rasio yang wajar bagi hakim bahwa hal tersebut memiliki intense yang dapat manfaat guna pemenangan salah satu kontestasi pemilu, maka hal tersebut bukanlah bagian yang tidak terpisahkan dari pelanggaran yang sifatnya terstruktur. penggunaan atau keterlibatan struktur kekuasaan baik vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan pemilukada cenderung akan mendestruksik prinsip konstitusionalitas pemilu bahkan dapat merusak rekaman kontrak sosial, karenanya sistem kita menyepakati tni polri dan pns haruslah netral dalam sebuah kontestasi pemilu menurut ahli jika suatu pelanggaran terbukti terstruktur maka sesungguhnya adalah sistematis dan berpotensi massif. bahwa mahkamah diharapkan dapat melakukan perubahan perilaku kekuasaan. ahli juga sependapat jika para hakim yakin atas bukti bukti yang ditampilkan, maka pembatalan hasil penghitungan atau pemungutan suara layak untuk dilakukan. hal ini penting dilakukan sebagai terapi kejut tengah masyarakat yang sedang sangat percaya terhadap supremasi konstitusi yang dikawal oleh mahkamah.tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara sah atau sembilan koma dua puluh duaeratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat suara sah atau empat belas koma empat puluh tiga per seratus). bahwa berdasar real count lp3d lembaga pengkajian dan pemberdayaan potensi daerah) hasil perolehan suara masing masing pasangan calon pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah calon gubernur dan calon wakil gubernur bengkulu tahun adalahsuara dua puluh enams yaitu suara dua puluh tujuh koma seuara dua puluh empatsuara sembilan koma dua puluhuara tiga belas koma sepuluh per seratus).( bukti hasil real count pengurus pusat lembaga pengkajian dan pemberdayaan potensi daerah lp3d) tanggal juli perolehan suara untuk masingmasing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu pada pemilukada tanggal juli adalah agustin najamudin junaidi hamzah imron rosyidi roshan yudi trivianto sudirman ail dani hamdani sudut ibrahim saragih roshan arsyad rudi irawan hasil survey dan real count lp3d telah dipublikasikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik bukti 5a). bahwaprovinsi bengkulu nomor tahun tentang pedoman tehnis tata cara kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman pada asas mandiri, jujur,iibukti:dimana asas asas tersebut oleh pihak terkait pasangan calon nomor urut (satu) telah dilanggar dengan fakta fakta yang akan pemohon uraikan dalam permohonan ini. bahwaterkait. bahwa menurut pemohon perolehan suara pihak terkait pasangan calon nomor urut (satu) agustin najamudin, dan junaidi hamzah, dalam pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu tahun sebagaimana point angka tersebut atas, diperoleh melalui banyaknya pelanggaran dan kecurangan kecurangan sehingga proses pemilukada provinsi bengkulu bertentangan dengan asas pemilu yang uber dan judul oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pasangan nomor urut (satu) agustin najamudin, dan junaidi hamzah, yang ditetapkan oleh memohon bukan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat secara murni, jujur dan adil, karena suara yang diperoleh pihak terkait pasangan calon nomor urut (satu) agustin najamudin, dan junaidi hamzah, beserta seluruh tim sukses dan tim kampanyenya didapat dengan cara mengumbar dan menebar janji janji politik bahwa pihak terkait pasangan nomor urut agustin najamudin, st. dan junaidi hamzah, telah menebar janji kepada seluruh masyarakat bengkulu, setidaknya kepada pemilih (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) sebagaimanaumum provinsi bengkulu tanggal, juli bukti surat:i:dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun bukti dimana pihak terkait selaku incumbent dengan surat nomor tanggal juni yang ditujukan kepada masyarakat seluruh desa kabupaten dalam provinsi bengkulu telah menjanjikan, menebar janji politik menjelang pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu tahun antara lain yaitu pembagian ribuan unit handtractor gratis kepada para petani dengan unit per desa atau sawah mendapat unit handtractor, dan bagi para petani yang belum dapat handtractor kiranya dapat bersabar karena pembagian handtractor ini masih terus dilaksanakan. tidak perlu khawatir karena semua pasti kebagian. program haji umroh gratis minimal untuk desa orang yang diberangkatkan. program ini masih terus akan berjalan sehingga semua desa kebagian untuk kita berangkatkan. meminta kepada semua anak yatim untuk diantarkan yayasan saya kota bengkulu yayasan anak yatim nurani najamudin) bisa kami asuh dan kami sekolahan.( bukti bahwa janji janji politik tersebut disebarkan oleh pihak terkait dan atau tim sukses dan tim pemenang pasangan calon nomor urut (satu) kepada seluruh desa dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif, dengan memanfaatkan fasilitas negara serta menyala gunakan wewenang jabatan untuk kepentingan pemenangan dalam pemilukada calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi bengkulu tahun memanfaatkan pejabat pns) pemprov bengkulu kepala biro administrasi pemerintahan umum darussalam untuk membuat surat perintah tugas kepada slamet dan bukhari kasual administrasi dukcapil dan kepada camat untuk mengedarkan kepada masyarakat atau kepada kepala desa mengenai surat gubernur yang berisi janji janji politik menjelang hari pencoblosan tanggal juli bukti memperdaya masyarakat dengan iming iming uang dan atau barang bahwa disamping kupon untuk pengambilan kompor gas, pembagian kompor gas dan atau contoh kompor gas oleh tim sukses dan tim pemenangan pasangan calon nomor urut agustin najamudin dan junaidi hamzah, ag. selama masa pemilukada, masa kampanye dan masa tenang, selain membagi bagikan handtractor, kompor gas, beasiswa berupa tas dan pakaian sekolah tim sukses dan tim pemenangan pasangan calon nomor urut agustinnajamudin dan junaidi hamzah, ag. telah memobilisasi masyarakat untuk datang salah satu rumah kediaman pribadi pihak terkait agustin najamudin, yayasan nurani najamudin jalan bukit bendera pekan sabtu kota bengkulu, seperti kesaksian yang disampaikan dan dialami oleh saksi hasan basri, saksi dede, saksi nazirwan saksi sarin effendi dan saksi sendi, kesemua saksi saksi terebut berasal dari kabupaten bengkulu utara dan kabupaten bengkulu tengah dimana saksi melihat banyak orang lokasi yayasan nurani najamudin tersebut datang dengan mengunakan mobil truck mobil angkot dan motor. orang orang tersebut setelah didata kemudian disuruh masuk kedalam masjid yang berada lokasi yayasan tersebut, kemudian disuruh memakai pakaian jubah putih yang sudah disiapkan kemudian disumpah memakai alquran atas kepala untuk tidak beralih dari agustin najamudin dan akan memilih pasangan calon nomor urut (satu) agustin najamudin saat pemilukada tanggal juli lalu kemudian saksi saksi tersebut diberikan uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) per orang. bahwa kabupaten bengkulu tengah pihak terkait' pasangan nomor urut (satu) agustin najamudin selaku incumbent dan didampingi hasanuddin karo keuangan pemprov bengkulu, pada masa tenang kampanye tanggal juli desa rindu hati kecamatan taba pengunjung kabupaten bengkulu tengah, membagi bagikan baju kaos, kupon pembagian tabung gas dan membagi bagikan uang rp. (dua puluh ribu) dan menjadikan barang bukti panwaslucam, pelanggaran ini sudah dilaporkan pada panwalucam taba pengunjung kabupaten bengkulu tengah sebagaimana laporan tertanggal juli bukti bahwa pihak terkait pasangan calon dengan nomor urut (satu) agustin najamudin, st. telah membuat selebaran membagikan kepada masyarakat bengkulu, dimana pasangan nomor urut (satu) memberikan janji janji politik dalam suara pembangunan edisi juni ,tertulis sebagai berikut, lima tahun pertama bantuan handtractor, jika terpilih kembali bantuan milyar per kecamatan , dengan photo agustin najamudin dengan mengangkat tangan serta mengacungkan jari telunjuk, yang berarti ajakan untuk memilih nomor (satu). bukti menyala gunakan wewenang jabatanpihak terkait' pasangan nomor urut (satu) selaku incumbent hanya mengambil cuti kampanye pada tanggal dan juni akan tetapi pada masa cuti kampanye tersebut, pihak terkait tetap melaksanakan aktifitas sebagai gubernur bengkulu dan tetap melaksanakan kampanye iklan biaya apbd media harian lokal bengkulu yaitu harian rakyat bengkulu dan bengkulu ekspress. bukti pihak terkait' pasangan nomor urut (satu) memberikan handtractor dan kompor gas serta beasiswa berupa tas dan pakaian sekolah yang kesemuanya itu dibiayai dari keuangan negara baik apbn maupun apbd bukti a,b,c), namun kualitasnya seakan akan barang tersebut milik pribadi pihak terkait pasangan calon nomor urut (satu) yaitu pembagian hand tractor bahwa pihak terkait pasangan incumbent nomor urut (satu) telah membagikan bantuan yang dibiayai oleh negara bersumber dari apbd provinsi bengkulu berupa handtractor secara sistemik, terstruktur dan masif kepada kelompok kelompok tani seluruh daerah kabupaten kota dalam propinsi bengkulu pada saat saat menjelang dan masa kampanye serta masa tenang sebelum hari pencoblosan tanggal juli pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi bengkulu, dengan menyala gunakan wewenang jabatan (vide (3a) undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan keputusan komisi pemilihan umum propinsi bengkulu nomor tahun tentang pedoman tehnis tata cara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun padahalroshan arsyad alamat jalan indragiri il, rto2, rwo1, kelurahan padang harapan, kecamatan gading cempaka, kota bengkulu, nama ir. h.r. rudy irawan, alamat jalan lamandau raya nomor rto2, rwo7, kelurahan kramat pela, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatanal arifin masjid, sh., mh., gabungan pandangan, sh., ardiansyah, sh., dan using aisyah putra sembiring, sh., para advokat pada kantor bantuan dan pelayanan hukum yayasan brata bhakti daerah jakarta raya, beralamat kantor jalan jenderal sudirman kav.memohon:undang undang nomor tahun dan berdasarkan hal tersebut seharusnya memohon tidak membuka konflik dengan dprd provinsi bengkulu sehingga tidak merugikan para pasangan calon yang menjadi peserta pemilukada, bahwa pada rapat koordinasi dprd provinsi bengkulu dengan kpud provinsi bengkulu tanggal juni telah ungkapkan oleh memohon seri. oki fitria sos anggota kpud yang diperkuat oleh sdr. dunam selaku ketua kpud provinsi bengkulu) pada rapat koordinasi tanggal juni bahwa penetapan pelaksanaan pemungutan suara tanggal juli telah salah dan melanggar ketentuan perundang undangan: bahwa, berdasarkan uraian uraian pemohon tersebut diatas jelas pemilukada cagub dan cawagub yang dilaksanakan serentak dengan pemilukada cabut dan cawagub pada tanggal juli adalah bertentangan dengan ketentuan hukum, karena berdasarkan huruf undang undang nomor tahan kpud provinsi tidak diperkenankan membuat pedoman teknis yang bertentangan dengan undang undang, bahwa pelaksanaan pemilukada cagub dan cawagub yang dipaksakan dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilukada calon bupati dan calon wakil bupati telah mengesampingkan undang undang nomor tahun jis undang undang nomor tahun bahwa memohon tidak mempunyai kewenangan untuk memulai tahapan pemilukada sebelum diterbitkannya surat pemberitahuan dprd kepada kpud sehubungan dengan masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah, dan hal ini tegas diatur pada undang undang nomor tahun huruf angka peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa akibat dirasakannya pelaksanaan pemilukada pada tanggal juli maka kewenangan dprd provinsi bengkulu untuk menggelar sidang paripurna dan kewajiban gubernur kepala daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tidak dapat terlaksana, dimana hal tersebut tegas diatur akibat tidak dilaksanakannya tahapan tahapan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dprd provinsi sebagaimana point diatas telah berakibat tidak terselenggaranya penyampaian visi, misi dan program para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sidang paripurna dprd provinsi bengkulu, dan hal ini merupakan pelanggaran atas ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahgatur hal tersebut, bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum akhirnya pemohon memutuskan untuk tidak mengikuti tahapan kampanye akbar sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh memohon, bahwa, berdasarkan uraian uraian pemohon diatas jelas sudah bahwa pemilukada yang diselenggarakan oleh memohon adalah pemilukada yang dilaksanakan diluar ketentuan hukum dan oleh karenanya pemilukada tersebut batal demi hukum, danbagi pasangan cagub dan cawagub: pemilukada yang penuh kecurangan bahwa, selain telah melanggar ketentuan ketentuan hukum sebagaimana pemohon uraikan diatas, memohon juga telah bersikap tidak netral dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan dugaan tersebut dapat pemohon buktikan berdasarkan fakta fakta sebagai berikut kertas surat suara. bahwa, memohon telah tidak adil dan berbuat curang dalam pengadaan kertas surat suara, dimana ketidakadilan dan kecurangan memohon dapat dibuktikan dengan design kertas surat suara yang berdampak pada pola pelipatan kertas yang menguntungkan pihak pasangan calon nomor urut saja, bahwa, berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dinyatakan komisi pemilihan umumkada , bahwa, berdasarkan ketentuan diatas tegas dinyatakan bahwa memohon selaku penyelenggara pemilukada adalah pihak yang merencanakan dan menetapkan standar atas kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara termasuk surat suara yang dipergunakan pada pemilukada juli lalu: bahwa, pola pelipatan surat suara yang hanya menguntungkan pihak pasangan calon nomor urut tersebut adalah tindakan terencana memohon, karena berdasarkan fakta, surat suara yang dicetak dan dipergunakan pada pemilukada juli yang lalu adalah surat suara yang telah dengan sengaja di design oleh memohon agar menguntungkan pihak pasangan nomor urut saja, dan hal ini dapat pemohon buktikan dengan tidak dapatnya surat suara itu dilipat secara benar kecuali dengan cara yang telah diatur direncanakan oleh memohon yaitu dengan cara dilipat dua kearah luar dan selanjutnya surat suara tersebut dilipat kembali satu persatu dimulai dari lipatan sebelah kanan yaitu nomor urut dan berakhir pada gambar pasangan calon nomor urut dan pola pelipatan seperti inilah yang telah ditetapkan oleh memohon dijadikan tujuan memohon menyebabkan pada saat surat suara dibuka pertama kali maka hanya gambar pasangan nomor urut saja yang terlihat sedangkan gambar pasangan calon nomor urut yang lainnya tidak terlihat, bukti bahwa, ketidakbenaran pola pelipatan suara sebagaimana dimaksud diatas tegas diakui oleh memohon dan hal ini sesuai dengan pernyataan memohon pada media masa radar bengkulu edisi kamis juli bukti bahwa, akibat pola pelipatan yang tidak benar selain hanya menguntungkan pihak pasangan nomor urut saja ternyata pola pelipatan tersebut juga telah menimbulkan permasalahan lain yaitu banyaknya surat suara yang dianggap tidak sah karena tertembus color hingga selembar belakang, dan hal ini sangat merugikan masyarakat pemilih karena dibeberapa tps surat suara yang color tembus tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan: bahwa, banyaknya kasus color tembus tersebut adalah merupakan tanggungjawab pihak memohon yang telah tidak dengan cepat mengantisipasi hal tersebut, dan berdasarkan surat nomor kpu prov vi tanggal juni kpud bengkulu memohon) baru mensosialisasikan color tembus dinyatakan sah dilakukan memohon (lima hari sebelum hari pencoblosan sehingga banyak masyarakat dan petugas pps yang tidak mengetahuinya dan hal ini membuktikan bahwa memohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, bahwa,bahwa, atas tidak terpenuhinya ketentuan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dan berdasar fakta bahwa surat suara dimaksud telah tidak memenuhi asas keadilan maka surat suara tersebut patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum: contoh kertas suara. bahwa, ditemukan contoh surat suara berlogo kpud provinsi bengkulu, dimana pada contoh surat suara tersebut foto pasangan nomor urut jelas terlihat, namun bagi empat pasangan calon lainnya hanya berupa siluet saja dan hal ini menunjukkan keberpihakan memohon terhadap pasangan nomor urut bahwa, selain foto pasangan calon nomor urut terlihat jelas ternyata pada gambar tersebut juga ditambahkan gambar paku yang diarahkan kepada pasangan nomor urut dan hal ini merupakan upaya penggilingan opini masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut bukti daftar pemilih tetap. bahwa,bukti bahwa, pemohon telah mengajukan keberatan atas dpt tersebut, namun keberatan pemohon tidak ditanggapi oleh memohon, dan kepada pemohon, memohon mengatakan bahwa dpt dimaksud sudah disusun dengan mempergunakan software yang dapat mendeteksi adanya pemilih ganda dan pemilih tanpa nik sehingga pemohon diminta untuk tidak khawatir akan adanya pemilih yang tercatat dua kali atau pemilih yang tercatat tanpa nik: bahwa, apa yang memohon sampaikan ternyata tidak terbukti, karena pada faktanya ditemukan banyak tercatat pemilih ganda dihampiri tiap tps se provinsi bengkulu yang diantaranya terdapat pada kota bengkulu. ditemukan data pemilih ganda tps kelurahan pagar dewa, kecamatan selebar, kota bengkulu, dimana tps tersebut dari jumlah orang pemilih tercatat sebanyak orang adalah pemilih ganda: bukti kabupaten kaur. bahwa, kabupaten kaur tidak satupun pemilih yang tercatat memiliki nik, dan salah satu buktinya terdapat tps desa pasar baru, kecamatan kaur selatan, kabupaten kaur, provinsi bengkulu: bukti kabupaten bengkulu selatan. bahwa, kabupaten bengkulu selatan juga ditemukan banyak pemilih yang tidak tercatat memiliki nik, dan diantaranya tercatat pada tps desa karang agung, kecamatan kurang, kabupaten bengkulu selatan dimana orang pemilih tersebut ternyata tercatat tanpa memiliki nik sama sekali, bukti kabupaten bengkulu tengah. bahwa tps kelurahan pondok kelapa, kecamatan pondok kelapa, kabupaten bengkulu tengah, provinsi bengkulu, tercatat data pemilih yang memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama yaitu tanggal juli dan tanggal september, dimana dari orang pemilih ternyata yang tercatat lahir pada tanggal juli sebanyak orang dan yang tercatat lahir pada tanggal september sebanyak orang, hal ini adalah bukti nyata yang patut diragukan keabsahannya, bukti bahwa pada awalnya pemohon mengira pencatatan pemilih yang lahir pada tanggal juli adalah hanya merupakan kesalahan pencatatan saja, namun setelah pemohon mencermati lebih lanjut ternyata pencatatan tanggal lahir tersebut dilakukan oleh memohon sesuai dengan nik yang tercatat dalam dpt tersebut, dan berdasarkan hal ini pemohon berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak kecurangan yang dilakukan memohon dalam bentuk penggelembungan pemilih atau pemilih fiktif, dan tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang dilakukan secara terencana oleh memohon, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan tercapainya nik yang pemohon yakin nik tersebut adalah nik palsu: kabupaten bengkulu utara. bahwa, selain bengkulu tengah, pemilih yang banyak tercatat lahir pada tanggal juli juga ditemukan tps dan kelurahan datar kacang, kecamatan air besi kabupaten bengkulu utara, provinsi bengkulu, dan hal tersebut dibuktikan dengan fakta sebagai berikut tps dari jumlah orang pemilih tercatat yang lahir pada tanggal juli berjumlah orang, bukti tps dari orang pemilih tercatat yang lahir pada tanggal juli berjumlah orang dan, bukti tps dari orang pemilih tercatat yang lahir pada tanggal juli berjumlah orang, bukti bahwa berdasarkan penghitungan pemohon jumlah total pemilih ketiga tps diatas tercatat orang pemilih dan yang tercatat lahir pada tanggal juli berjumlah orang. hal ini tidak mungkin terjadi, dan balapan ada maka pemilih tiga tps tersebut pantas dicatatkan kedalam buku rekor muri, kabupaten seluma. bahwa, tps desa kota agung, kecamatan seluma timur, kabupaten seluma, provinsi bengkulu ditemukan nik ganda, dimana satu buah nik tercatat dimiliki lebih dari satu orang pemilih yang diantaranya nik nomor tercatat atas nama dua orang yaitu eka suara dan yuli, nik nomor tercatat atas nama susila dilayani dan risa, nik nomor tercatat atas nama sari amba dan piriana, nik nomor tercatat atas nama ekawati. dan perawan, nik nomor tercatat atas nama gunawan dan abdul muis, nik nomor tercatat atas nama merawat dan suksesi, nik nomor tercatat atas nama melawan kurniadi dan jari, nik nomor tercatat atas nama gadis rani dan jasmani: bukti bahwa selain tps pemilih yang memiliki nik ganda juga ditemukan tps yang diantaranya adalah nik nomor atas nama sela dan khairilayani, nik nomor atas nama supriyanto dan masiriwi, nik nomor atas nama indo rohani dan minati, nik nomor atas nama iklan hadi dan weni puspitasari, nik nomor atas nama citrina. dan mur waris, nik nomor atas nama nurani dan soleh tulai, nik nomor atas nama depth dan ferdijaya, bukti bahwa, tps dan tps desa tegangan, kecamatan seluma timur, kabupaten seluma provinsi bengkulu yang diantaranya adalah tps nik nomor atas nama usman dan ismail, nik nomor atas nama agus edi susanto dan mariah, nik nomor atas nama pertiwi dan selasih, nik nomor atas nama aliyah dan siti hasanah, nik nomor atas nama sri lestari dan mahfud, bukti tps nik nomor atas nama siti ropingah dan sri susastra, bahwa pada tps dan tps desa dusun tengah, kecamatan lubuk sandi, kabupaten seluma, provinsi bengkulu juga ditemukan nik ganda yang diantaranya tps nik nomor tercatat atas nama yon dan mahir, nik nomor tercatat atas nama yemen dan tepi, nik nomor tercatat atas nama hamka dan juara, nik nomor tercatat atas nama ahli dan marina, nik nomor tercatat atas nama aksa, arman, dan nabi, nik nomor atas nama sopran dan walinya, nik nomor tercatat atas nama yanti. dan april, nik nomor tercatat atas nama halaman dan sumo, nik nomor atas nama mizwar dan sukma, nik nomor tercatat atas nama amir dan merpati, nik nomor tercatat atas nama ses dan korea, nik nomor tercatat atas nama sendi dan kurniadi, nik nomor tercatat atas nama dana dan sintiria, nik nomor tercatat atas nama titi hamil dan besi sudan, nik nomor tercatat atas nama susilawati dan nini. bukti kabupaten lebong bahwa tps desa kutai donor, kecamatan lebong selatan, kabupaten lebong, ditemukan orang dari pemilih yang tercatat lahir pada tanggal juli, dengan tahun lahir dibuat berbeda. hal ini menambah keyakinan pemohon bahwa memohon memang telah melakukan perbuatan curang dan melawan hukum dengan cara merekayasa catatan pemilih pada dpt, karena dengan adanya penggelembungan pemilih atau pemilih fiktif pada suatu tps adalah merupakan pintu masuk bagi pihak tertentu yang bermaksud melakukan perbuatan curang dengan cara melakukan pencoblosan secara berpindah dari satu tps tps lain dengan tanpa disadari oleh para saksi yang dicurangi: bukti bahwa, pola penggelembungan pemilih adalah pola kecurangan yang dilakukan dengan cara mencatatkan nama nama pemilih fiktif yang dipersiapkan untuk melakukan pencoblosan secara tidak sah, dan biasanya para saksi tidak menyadari bahwa pemilih tersebut telah melakukan pencoblosan tps lain, dan karena pemilih fiktif tersebut telah dibekali dengan kartu pemilih yang diterbitkan berdasarkan dpt maka pemilih tersebut dapat dengan leluasa melakukan pencoblosan secara berulang kali tps tps yang berbeda: bahwa, memohon tidak pernah melakukan uji coba atas tinta yang dipergunakan pada saat pencoblosan tps tps dan berdasarkan fakta ternyata tinta dimaksud sangat mudah dihilangkan dengan sabun cuci, alkohol, biner, aseton dan lain lain. bahwa dengan mudahnya tinta tersebut dihapus maka para pemilih fiktif tersebut dapat dengan leluasa melakukan pencoblosan berulang kali tps tps, kabupaten rejang lebong. bahwa, ditemukan juga pemilih yang tercatat dengan tanggal kelahiran juli tps desa air miles bawah, kecamatan curup timur, kabupaten rejang lebong, dimana pemilih yang tercatat pada tps tersebut berjumlah orang dan yang tercatat lahir pada tanggal juli adalah sebanyak orang dan orang tercatat tanpa tanggal lahir dan tidak disertai dengan nik: bukti bahwa, patut majelis ketahuditemukan kejanggalan yang sangat mendasar dimana jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) berjumlah namun berdasarkan catatan surat suara yang terpakai ditambah surat suara yang dikembalikan karena rusak dan surat suara yang tidak terpakai total berjumlah dan berdasarkan hal tersebut terdapat selisih suara sebanyak surat suara, dan berdasarkan hal tersebut maka penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan perhitungan suara sebagaimana bukti dan diatas, bahwa, pencatatan pemilih ganda, pemilih tanpa nik, dan pemilih yang tercatat lahir pada tanggal dan bulan yang sama juli) dalam satu tps dengan jumlah yang sama adalah merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh memohon, dan hal ini adalah penggelembungan pemilih dimana dalam pola ini pihak pihak yang namanya tercatat dua kali atau lebih dapat dengan leluasa melakukan pencoblosan secara berulang kali dan yang lebih harus dicermati adalah masyarakat pemilih yang tercatat tanpa memiliki nik, karena pemilih yang tercatat dengan tanpa nik adalah pemilih fiktif dan hal ini sangat dipahami oleh memohon namun dibiarkan terjadi, bahwa, berdasarkan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama naluriah alamat jalan natadirja rt. rw. jalan gedang, kecamatan gading cempaka kota bengkulu dan alex bandar budiman alamat jalan natadirja rt. rw. jalan gedang, kecamatan gading cempaka kota bengkulu, yang keduanya tercatat sebagai pemilih tps gedang, kecamatan gading cempaka kota bengkulu, namun berdasarkan fakta nama nama tersebut tidak terdaftar alamat dimaksud dan hal ini tegas dinyatakan oleh penerima kartu pemilih alamat rumah tersebut, bukti kecurangan pasangan nomor urut bahwa, kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut diantaranya adalah dengan cara membagikan hanndtractor yang dibeli dari dana apbd dan pembagian kompor gas konversi dari minyak tanah gas yang nyata nyata adalah program pemerintah pusat dibagikan oleh memohon pada saat berlangsungnya masa kampanye, dan hal ini bertentangan dengandimana pada point surat tersebut menyat. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta terbukti pasangan nomor urut yang nota bene adalah incumbent telah membagikan hand traktor yang dibeli dari uang apbd, dan pembagian kompor gas program pemerintah pusat disaat masa kampanye nyata nyata telah melakukan pelanggaran dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembagian hand traktor kecamatan pino raya, kecamatan manna, kecamatan bunga mas, kecamatan kurang ilir, dan kecamatan air nipis pada tanggal juni (masa kampanye juni s.d juni bukti bahwa pasangan nomor urut juga telah membagikan kompor gas program pemerintah pusat disaat masa kampanye yaitu dengan cara terlebih dahulu memerintahkan tim kampanye enya untuk membagikan selebaran pembagian kompor gas gratis kepada masyarakat, dan bagi masyarakat yang bersedia memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut maka masyarakat tersebut diberi kompor gas program pemerintah pusat tersebut, bukti bahwa, pembagian kompor gas tersebut sangatlah dipaksakan oleh pasangan calon nomor urut dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemberian kompor gas tanpa disertai tabung gas dan hal ini membuktikan kepentingan sesaat dari pasangan calon nomor urut bahwa, pasangan nomor urut telah melanggar ketentuan yaitu mending iming masyarakat akan dibagikan kompor gas secara gratis disaat minggu tenang kampanye atau tiga hari sebelum hari pencoblosan, dan tindakan pasangan calon nomor urut ini dilakukan secara terang terangan dan terbuka seluruhpemohon,, pemohon keberatan atasbukti dan bahwa, berdasarkan surat keputusan diatas dinyatakanbahwa penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh memohon adalah penetapan yang bertentangan dengan hukum karena penghitungan suara dimaksud berasal dari hasil pemilukada yang cacat hukum, dan oleh karenanya penghitungan suara tersebut batal demi hukum: media masa, bukti bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas maka pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan keputusan sebagai berikutmemerintahkan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah provinsi bengkulu tahun dalam waktu selambat lambatnya empat bulan sejak putusan mahkamah ditetapkan, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon peserta pemungutan suara ulangd provinsi bengkulu nomor pts provkeputusan kpud provinsi bengkulu nomor pts prov nomor kpu x tanggal oktober perihal tahapan pemilukada yang isi inti suratima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah p surat nomor dprdsurat pemohon nomor khusus advokasi vi tanggal junsurat pemohon nomor khusus advokasi v1ang akan dilaksanakan padatanggal03 juli2010. surat pemohon nomor khusus advokasi v1 tanggal jun. p ptentang jadwal dan tahapan pemilu kepala daerah provinsi bengkulu tahun surat memohon nomor kpu prov iv tanggal juni perihal penjelasan yangsurat kpu nomor kuilp surat kpu nomor kpu iv tertanggal april perihal perkembangan pemilukada provinsi bengkulu dan kabupaten kota se provinsi bengkulu. surat kpu nomor kpu vii tertanggal juli (satu hari sebelum hari pencoblosan) perihal penegasan pelaksanaan pemilukada bukti praktisi hukum minta batalkan tahapan bukti pemilukada gubernur yang dimuat pada koran mingguan parlementaire edisi selasa tanggal juni surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkulu tahun radar bengkulu edisi kamis juli p surat kpu prov v1 tanggal juni perihal color tembus dalam pemilukada p contoh surat suara berlogo kpu dan bergambar pasangan calon yang dimuat media masa radar bengkulu edisi kamis juli paftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi bengkulu tahun tps kelurahan pagar dewa, kecamatan selebarsar baru, kecamatan kaur selatan, kabupaten kaur, kota bengkulu. daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tahun tps kel. karang agung, kec. kurang, bengkulu selatanondok kelapa, kecamatan pondok kelapa, kabupaten bengkulu tengahota agungteganganutai donor, kecamatan lebong selatan, kabupaten lebongair miles bawah, kecamatan curup timur, kabupaten rejang lebong, kota bengkulu desai pemungutan suara a.n. nama pemilih naluriah nik eni man nik surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara a.n. nama pemilih alex bandar budiman nik peee jumat tanggal juni ema edisi jumat tanggal juli ane sabtu tanggal juli semena edisi sabtu tanggal juli emang edisi sabtu tanggal juli men asasi sabtu tanggal juli genus sabtu tanggal juli amen edisi sabtu tanggal juli edisi sabtu tanggal juli ame sabtu tanggal juli sesama sabtu tanggal juli mer sabtu tanggal juli sesama sabtu tanggal juli sabtu tanggal juligar dewa, kecamatan selebar, kabupaten bengkuluarang agung, kecamatan kurang, kabupaten bengkulu selatan, kota bengkulu alat bukti tambahan: buktiadalah tidak kecamatan lais, kabupaten bengkulu mungkin terjadi, dan utara, dari orang yang terdaftar tps hanya merupakan tersebut ternyata seluruhnya tercatat lahir rekayasa pemohon. pada tanggal juni orang)keseluruhan pemilih kecamatan lais, kabupaten bengkulu tercatat tanpa nik dan utara, dari orang yang terdaftar tps lahir pada tanggal dan tersebut ternyata seluruhnya tercatat lahir bulan yang sama yaitu pada tanggal juni orang). juni, hal ini tidak mungkin terjadiadang, kecamatan keseluruhan pemilih lais, kabupaten bengkulu utara, dari tercatat tanpa nik dan orang yang terdaftar tps tersebut lahir pada tanggal dan ternyata seluruhnya tercatat lahir pada bulan yang sama yaitu tanggal juli orang). juli, hal ini tidak mungkin terjadi. dpt pemilukada kepala daerah dan wakil catatan kepala daerah provinsi bengkulu tahun hal ini tidak mungkin tps desa talang rasa, (terjadi dan hanya kecamatan lais, kabupaten bengkulu merupakan rekayasa utara, dari orang pemilih yang terdaftar memohon. tps tersebut ternyata yang tercatat lahir pada tanggal juli sebanyak orang pemilihmumpslam, kecamatan lais, hal ini tidak mungkin kabupaten bengkulu utara, dari orang terjadi dan hanya, dan tps desa yang sama tercatat dari orang pemilih ternyata yang lahir pada tanggal juli tercatatetai, kecamatan hal ini tidak mungkin putri hijau, kabupaten bengkulu utara, yang terjadi dan hanya menyatakan bahwaanuari sebanyak orang pemilih, yang tidak tercatat tanggal lahirnya berjumlah orang pemilih, dan dari orang pemilih tidak satupun tercatat dengankelurahan timur indahdengan nik gandautih1pmemohon. lahirang tercatat memohon. lahir pada tanggal dan yang lahir pada tanggal januarianggungang terdaftar tps tersebut ternyata yang memohon. bahwa, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dihasilkan dari proses pemilihan umum kepala daerah yang bertentangan dengan hukum, karena memohon selaku penyelenggara pemilukada telah menyelenggarakan pemilukada dengan tidak berpedoman pada ketentuan perundang undangan, bahwa, berdasarakan fakta, memohon juga telah tidak melaksanakan proses pemilukada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan undang undang dasarsehinggacagub dan cawagub provinsi bengkulu: bahwa,sif, dan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hal hal sebagai berikut pemilukada yang melanggar hukum. bahwa, pada tanggal oktober memohon mengirimkan surat bernomor kpu x kepada dprd provinsi bengkulu yang isi inti surat dimaksudbukti bahwa, dprd provinsi bengkulu menolak dengan tegas permintaan memohon yang nyata nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan melaluilima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah: buktiare, kecamatan hal ini tidak mungkin pagar jati, kabupaten bengkulu tengah, (curup, dan seluruhcompact dist berisi software dpt catatan pemilukada dari kpud provinsi bengkulu memohon) yang berisikan daftar memohon pemilih tetap yang tercatat pada tiap tiap memberikan software tps kabupaten kota provinsi dpt pemilukada bengkulu. kepada masing masing pasangan cagub dan cawagub dalam bentuk cddendamulau panggungbinjai, kecamatan bahwa pemilih yang tetaprami, kecamatan bahwa pemilih yang kaurwal mata, kecamatan bahwa pemilih yang semidang umaypadang, bahwa pemilih yang kecamatan finalong, kecamatan bahwa pemilih yang makeering kecamatan bahwa pemilih yang padang guci ilirbatang, kecamatan bahwa pemilih yang nasalanua ratu, kecamatan bahwa pemilih yang luas, kabupaten kaur, dari orang (ur ringgit, kecamatan bahwa pemilih yang tanjung kemuningtps desa tokoh betung, bahwa pemilih yang kecamatan padang guci huluimpang tiga, bahwa pemilih yang kecamatan kaur utaraukit makmur, bahwa pemilih yang kecamatan muara sahamlawang agung, bahwa pemilih yang kecamatan cangkang kuedarat sawah, kecamatan bahwa pemilih yang kelamnik. dapat dikategorikanbenang galing, hal ini tidak mungkin kecamatan seberang musi, kabupaten terjadi dan hanya kepahiangutai donor, kecamatan bahwa pemilih yang lebong selatan, kabupaten lebongkepala daerah provinsi bengkulu tahun tps desa air lanang, kecamatan curup selatan, kabupaten rejang lebong, dari orang pemilih yang terdaftar tps tersebut ternyata yang tercatat lahir pada tanggal juli sebanyak orang pemilih, dan yang tidak tercatat dengan tanggal lahirasai, kecamatan air hal ini tidak mungkin dikit, kabupaten muko muko, dari orang terjadi dan hanya pemilih yang terdaftar tps tersebut merupakan rekayasa ternyata terdapat nik ganda sebanyakbesarjembatan kecilterdapat memohon. nik ganda sebanyak pemilih. kliping koran bengkulu ekspres edisi catatan juni yang isi intinya pemohon pemohon telah meminta kepada memohon dan dprd mengingatkan kepada provinsi bengkulu untuk sepakat soal jadwal memohon agar jadwal pilkada. pemilukada disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. kliping koran radar selatan edisi senin catatan juli yang intinya bawaslu menilai temuan kecurangan pemilukada banyak kecurangan. dan pelanggaran yang ditemukan bawaslu saat berlangsungnya pemilukada tanggal lo. juli200. kliping koran radar pat patula edisi sabtu catatan juni isi intinya gubernur bengkulu kompor gas konversi agustin najamudin sidak gudang dari minyak tanah bpbd untuk melihat penyusunan kompor gas yang merupakan gas yang akan dibagikan gratis. program pemerintah pusat ternyata dibagikan oleh pihak terkait pasangan nomor urut pada saat masa kampanye berlangsung. kliping koran radar pat petulai edisi senin juni tentang himbauan mendagri diabaikan gubernur. kliping koran radar pat petulai edisi senin catatan juni yang intinya dprd disyaratkan pemilukada yang akan pilkada ulang. dilaksanakan pada tanggal juli adalah melanggar ketentuan undang undang nomor tahun serta nomor tahun surat pemohon nomor khusus advokasi v1i tertanggal juni dikirimkan kepada ketua dprd provinsi bengkulu yang isi intinya mempertanyakan apakah jadwal, tahapan dan pengesahan yang dibuat, ditetapkan dan dilaksanakan oleh memohon telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. surat dprd provinsi bengkulu nomor catatan dprd i tertanggal juni surat nomor sifat sangat penting, yang ditujukan dprd kepada pemohon yang intinya menyatakan tertanggal juni bahwa dprd provinsi bengkulu hingga adalah sampai saat ini masih mempertanyakan merupakan balasan mahkamah agung, kecuali ada peraturan surat pemohon nomor perundangan, fatwa atau keputusan lainnya khusus advokasi yang mengesahkan membenarkan jadwal vi tertanggal yang ditetapkan oleh kpud provinsi juni bengkulu. surat pemohon nomor khusus advokasi catatan: v1 tertanggal juni yang hingga sampai saat ini ditujukan kepada komisi pemilihan surat pemohon tidak umum (kpu) yang intinya mempertanyakan pernah dibalas oleh keabsahan pelaksanaan pemilukada yang kpu. dilaksanakan oleh memohon, dan pemohon juga meminta kepada kpu untuk memerintahkan memohon agar mengevaluasi kembali pelaksanaan pemilukada bagi cagub dan cawagub bukti tanda terima pengiriman barang nomor atas surat pemohon nomor khusus advokasi vi tertanggal juni yang dikirimkan kepada kpu. bukti tanda terima pengiriman barang nomor atas tembusan surat pemohon nomor khusus advokasi vi tertanggal juni yang dikirimkan kepada ketua mahkamah konstitusi. tanda terima pembayaran dan penerimaan berkas perkara hum perkara nomor hum antara achmad tarmizi umay melawan kpu provinsi bengkulu mahkamah agung republik indonesia, perihal permohonan keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor tahun tanggal desemprovinsi bengkulu. pernyataan keberatan saksi dan kejadian catatan khusus yang berhubungan dengan keberatan keberatan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan yang diajukan saksi umum kepala daerah dan wakil kepala adalah merupakan daerah komisi pemilihan umum provinsi. temuan kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada cagub dan cawagub julipembentukan dewan kehormatan, yang intinya mohon agar bawaslu untuk merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan kpu atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan kpud bengkulu.klarifikasi terkait pemanggilan saudara agustin najamudin oleh bawaslu provinsi bengkulu, yang intinya mohon agar bawaslu untuk merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan kpu atas pelanggaran kode etik yang dilakukan kpud bengkulu karena pelipatan surat suara pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi bengkulu tidak diatur dalam surat keputusan kpu provinsi yang batal, dan bawaslu provinsi bengkulu telah menindaklanjuti (dua) buah laporan dugaan pelanggaran pidana pemilukada sentra gakkumdu provinsi bengkulu. penerimaan barang bukti tertanggal juli atas nama pelapor edi sugiarto dan mumpuni sh.basri muhammad, sos saksi adalah anggota dprd bahwa pada tanggal juni ada rapat koordinasi dprd provinsi antara kpud dengan dprd provinsi bengkulu: bahwa dalam rapat tersebut, ketua kpu provinsi meminta agar dprd melaksanakan paripurna rapat tentang visi dan misi pasangan calon: bahwa dprd menolak permintaan tersebut karena kpu provinsi melanggar sis rahman, sos saksi membenarkan keterangan saksi basri muhammad ihsan naomi, saksi membenarkan keterangan saksi sis rahman dan basri wahid saksi membenarkan keterangan lutfi handoko terkait handtractor (saksi pemohon chaidir bahwa saksi menerima brosur kompor gas bahwa menurut saksi bila memilih agustin akan diberi kompor gas sutrisno bahwa saksi menerima brosur tentang kompor gas dari kuno tim sukses nomor pada tanggal juli saat akan yasinan bahwa saksi memilih tps johar maris bahwa pada tanggal juni desa mana, pada jam saksi disuruh datang lapangan oleh ketua kelompok tani ahli prof. dr. juanda, sh., mh. ahli adalah guru besar hukum tata negara fakultas hukum universitas bengkulu, ahli mengatakan bahwa dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat negara manapun dilandasi dengan nilai nilai ideal. nilai nilai ideal tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penerapan hukum indonesia berfungsi sebagai dasar, pengontrol, pemberi arah, dan cita hukum (rechtsidee) indonesia: ahli menyitir pandangan dahl dan arena lijphart bahwa suatu negara dalam menjalankan demokrasi apabila memenuhi unsur unsur: freedom form and join organization, ii) freedom expression, iii) the right vote, iv) eligibility public office, the right political leaders compete for support and votes, vi) alternative sources information, vii) free and fair election, dan viii) institutions for making government politics depend votes and other expression. menurut ahli undangan serta bertentangan dengan asas asas hukum atau asas penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang baik, maka secara hukuman pemilukada dimaksud mengalami kecacatan secara hukum dan secara asasbahwa, berakhirnya masa jabatan kepala daerah provinsi bengkulu adalah pada tanggal november dan berdasarkan hal tersebut maka dprd provinsi bengkulu baru menerbitkan surat pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada tanggal juni dengan nomor surat dprd ibukti bahwa, meskipun keinginan memohon yang akan melaksanakan pemilukada cagub dan cawagub pada tanggal juli telah ditolak oleh dprd provinsi bengkulu, namun memohon tetap memaksakan kehendaknya yang ingin melaksanakan percepatan pemilukada cagub dan cawagub provinsi bengkulu dengan tanpa mengindahkan ketentuan hukum dan peringatan dprd provinsi tentang masa waktu berakhirnya masa jabatan kepala daerah, dan hal ini dibuktikan dengan ditetapkannyabahwa, surat ketetapan nomor tahun tertanggal desember adalah merupakan ketetapan yang bertentangan dengan ketentuan hukum karena waktu penetapannya bertentangan dengan ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun perubahan ketiga peraturan pemerintah nomor tahun yang tegas menyatakan bahwa kpud baru dapatsetelah diterbitkannya surat pemberitahuan dprd kepada kpud terkait dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah: bahwa, memohon selalu menyatakan pemilukada yang diselenggarakannya adalah sah dan berdayung hukum dan oleh karenanya pemohon mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilukada cagub dan cawagub provinsi bengkulu periode s.d bahwa, setelah pemohon mendaftarkan diri dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, barulah pemohon ketahui bahwa tahapan pemilukada yang diselenggarakan oleh memohon ternyata bertentangan dengketentuan hukum yang berlaku, dan hal tersebut diperkuat dengan tidak terselenggaranya penyampaian visi, misi dan program pasangan calon dalam sidang paripurna dprd yang merupakan syarat penting sebagaimana ditentukan padabahwa, pemohon merasa dirugikan akibat ketidak pastikan hukum pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan oleh memohon dan oleh karenanya pada tanggal juni pemohon mengirimkan surat nomor khusus advokasi vnamun surat tersebut tidak dibalas sama sekali oleh memohon, bukti bahwa, pada tanggal juni kembali pemohon mengirimkan surat nomor khusus advokasi viyang akan dilaksanakan pada tanggal juli namun surat tersebut juga tidak dibalas oleh memohon, bukti bahwa, pada tanggal juni untuk yang ketiga kalinya pemohon mengirimkan surat bernomor khusus advokasi v: bukti bahwa,, bukti bahwa guna menyiasati tidak adanya payung hukum pemilukada tersebut memohon memaksakan kehendaknya dengan cara membuatkepada para pasangan calon minta untuk menandatangani nota kesepakatan yang telah dipersiapkan oleh memohon, buktibukti keterangansurat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi bengkuluerita acara komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor ba vi hari tgl selasa junbahwa, pada tanggal juni melalui surat nomor kpu prov iv memohon memberikan jawaban atas somasi yang pemohon kirimkan dimanabukti bahwa, surat kpu nomor kpu vbukti bahwa huruf undang undang nomor tahun diatas adalah pedoman bagi pelaksana pemilukada yang mengatur tentang kepastian hukum, dan kepastian hukum ini tidak dapat dikesampingkan hanya dengan pertimbangan efesiensi dan efektifitas anggaran, dan tentang kepastian hukum ini tegas dinyatakan dalam seluruh perundang undangan, peraturan pemerintah dan peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun ternyata memohon tetap melaksanakan pemilukada meskipun pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan hukum. adapun perundang undangan, peraturan pemerintah dan peraturan kpu yang dilanggar oleh memohon diantaranya adalah: undang undang nomor tahun yang merupakan perubahan terakhir, kabupaten: kepahiaitampatontotartawsurat suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati mukomuko tahunsurat:: februargubernur bengkulu tahunidmas berita acara komisi pemilihan umum kota bengkulusatu bundel bukti (aa,entanbahwa, patut memohon pahami kedudukan surat kpu nomor kpu v tanggal mei tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemilukada, karena berdasarkan ketentuan hukum, yang sah dan yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilukada adalah undang undang dan bukanlah hanya berdasarkan pada surat kpu nomor kpu v tanggal mei semata, bahwa, pemilukada serentak antara pemilukada cagub dan cawagub serta pemilukada cabut dan cawagub yang diselenggarakan oleh memohon adalah sangat bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun perubahan terakhir undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, hal ini tegas dinyatakan dalam surat kpu nomor kpu iv tertanggal april pada point yang menyatakandiatas , bukti bahwa, dengan mempergunakan surat kpu nomor kpu vii tertanggal juli (satu hari sebelum hari pencoblosan) memohon kembali memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan pemilukada serentak, dan isi inti surat kpu tersebut menyatakan bahwadanv0. bukti jenis buktikonversi gas bengkulu) yang menyatakan bahwa belum ada mencabut ketentuan pada angka (tiga) dalam surat kpu nomor kpu iv tanggal april yang menyatakan bahwa pemilukada cagub dan cawagub tidak dapat dilaksanakan bersama dengan pemilukada kabupaten pasangan cabut dan cawagub, bukti bahwa menurut pemohon, surat kpu nomor kpu vii tanggal juli tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilukada, karena surat kpu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya bersifat sepihak, sehingga keliru dan bertentangan dengan hukum apa bila kpud bengkulu menjadikan surat kpu nomor kpu v tanggal mei dan surat kpu nomor kpu vii tertanggal juli sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilukada, apa lagi surat kpu nomor kpu vii tertanggal juli diterbitkan satu hari menjelang hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal juli hal ini adalah merupakan rekayasa memohon dalam menutupi kesalahannya yang telah menyelenggarakan pemilukada yang bertentangan dengan undang undang, peraturan pemerintah dan peraturan kpu yang mengatur tentang pemilukada, bahwa, pelaksanaan tahapan pemilukada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ini banyak dikritik bahkan sampai ditolak oleh masyarakat bengkulu, mahasiswa, akademisi, praktisi hukum hingga dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bengkulu, namun memohon tetap bersikukuh melanjutkan tahapan pemilukada, bukti bahwa, penolakan dprd provinsi bengkulu terhadap penetapan tahapan pelaksanaan pemilukada yang ditetapkan oleh memohon disebabkan karena memohon telah dengan sengaja menetapkan tahapan pemilukada diluar aturan hukum yang berlaku, dan selain itu memohon telah pula tidak menghormati hak dprd provinsi bengkulu untuk melaksanakan kewajibannya menerbitkan surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksudbahwa, pada tanggal juni dprd provinsi bengkulu melalui surat nomor dprd menerbitkan surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur bengkulu periode kepada gubernur::, berdasarkan ketentuanmaka terhitung sejak tanggal juni memohon baru memiliki kewenangan untukbahwa, mengenai penerimaan pemberitahuan dari dprd kepada kpud tentang surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah tegas diatur dalam huruf angka peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yang menyatakan menerima pemberitahuan dprd provinsi kabupaten kota kepada kpu provinsi kabupaten kota mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan berdasarkan hal ini seharusnya memohon sebelum menetapkan tahapan pemilukada maka harus terlebih dahulu menerima pemberitahuan mengenai masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang dikirimkan oleh dprd provinsi kepada memohon, bahwa, berdasarkan point dan diatas maka jelas terbukti bahwa surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor tahun tanggal desember yang ditetapkan diluar ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan surat ketetapan yang bertentangan dengan hukum dan batal demi hukumaka paling lambat (tiga puluh hari) setelah pemberitahuan dprd, jawaban kepala daerah kepada dprd, dan ternyata ketentuan ini tidak dapat terlaksana akibat ditetapkannya tanggal juli sebagai hari pemungutan suara untuk pemilihan cagub dan cawagub oleh memohon, dan hal ini merupakan pengabaian terhadap hak hak konstitusi yang melekat pada dprd provinsi bengkulu selaku bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, dan akibat ketidakpatuhan terhadap hukum inilah yang akhirnya memicu konflik antara dprd dan kpud provinsi bengkulu memohon), bahwa, seharusnya memohon menyadari dalam melaksanakan kewenangannya kpud memohon) bertanggung jawab kepada dprd dan hal ini tegas diatur padasudirman ail, sh., mba. alamat desa tumbuhan, kecamatan lubuk sandi, kabupaten seluma, provinsi bengkulu: nama dani hamdani, pd.: alamat jalan semeru nomor rw kelurahan sawah lebar, kecamatan ratu agung, kota bengkulu,uddin paru, sh., edy sugiarto, sh., mh., benci ridho, sh., tulisan, sh., defri, sh., arrival, sh., ari yusuf amir, sh., mh., dan sulit, sh., para advokat pada zainuddin paru partners law office, beralamat kantor menara selembar jalan selembar raya nomor jakarta pusatjalankelompok tani yang ada provinsi bengkulu bukti dan pemberian bantuan kendaraan roda empat bagi persatuan pgri provinsi bengkulu bukti dan sosialisasi dan pemberian kompor gas gratis bukti serta melakukan kunjungan daerah daerah yang ada provinsi bengkulu dengan menggunakan anggaran daerah dan melibatkan kepala dinas serta pegawai negeri sipil yang ada lingkungan provinsi bengkulu, dalam rangka pembagian hand tractor serta pembagian kompor gas gratis bukti tindakan yang demikian ini dapat dinyatakan sebagai bentuk kampanye terselubung dan menggunakan anggaran daerah bukti dan serta melibatkan unsur pegawai negeri sipil daerah provinsi bengkulu bukti bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh calon gubernur dengan nomor urut ini, pemohon telah mengajukan keberatan kepada panitia pengawas pemilukada provinsi bengkulu pada tanggal juni bukti namun tidak mendapatkan tindak lanjut secara konkrit dari panitia pengawas pemilukada provinsi. panitia pengawas pemilukada provinsi hanya melakukan tindakan berupa mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh pasangan calon, melalui surat edaran panitia pengawas pemilukada provinsi bengkulu nomor ! bawaslu kadang bukti sebagaimana telah diingatkan dalamyang isinya,lemahnya pelaksanaan tugas dan kewenangan dari panitia pengawas pemilukada provinsi ini disatu sisi dikarenakan adanya upaya yang dilakukan secara sengaja untuk melemahkan pelaksanaan tugas dan fungsi (berkaitan dengan kucuran dana yang terbatas bagi panitia pengawas pemilukada provinsi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi). adanya tindakan yang dilakukan oleh calon gubernur dengan nomor urut pada saat tidak menjalani cuti pada waktu masa kampanye dan menjalankan aktivitas pemerintahan dengan membagi bagikan hand tractor serta sejumlah uang yang bersumber dari anggaran daerah, sesungguhnybahwa adanya berbagai pelanggaran dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur propinsi bengkulu ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif terhadap proses pemilukada yang dilakukan oleh memohon dan lembaga pengawas pemilu, pemerintah provinsi bengkulu, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut bahwa adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut yang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kegiatan kampanye (kampanye terselubung) sebagaimana dikemukakan atas, bahwa terhadap pelanggaran huruf peraturan pemerintah nomor tahun berdasarkan ketentuan diberikan ketentuan bahwapada dinyatakan bahwa . bahwa meskipun peraturan pemerintah secara tegas telah menentukan memohon diberikan kewenangan untuk menghentikan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan atau pemerintah daerah, namun demikian memohon tidak melakukan tindakan pemberian sanksi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, antara lain dalam bentuk politik uang (money politics), memberikan bantuan yang bersumber dari apbn dan apbd dan melibatkan pegawai negeri sipil bahwa dalam pelaksanaan pemilukada provinsi bengkulu, panitia pengawas pemilukada tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan pemilukada yang disebabkan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bengkulu dengan mengurangi dan menghambat pencairan dana bagi bawaslu, bahwa minimnya dana pengawasan bagi bawaslu provinsi bengkulu merupakan salah satu tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bengkulu cast gubernur agustin najamudin yang juga merupakan calon gubernur nomor urut untuk melemahkan kegiatan pengawasan pemilukada provinsi bengkulu, bahwa dana pengawasan sebesar rp. miliar sangat tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dan baru dicairkan oleh pemerintah provinsi bengkulu pada tanggal juni tepat satu hari sebelum masa kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanggal juni buktihani dhani bahwa keterlambatan pencairan dana pengawasan sebesar rp. miliar, telah berpengaruh terhadap pengawasan pemilukada provinsi yang dilakukan oleh bawaslu provinsi, karena selama enam bulan kerja anggota bawaslu berikut staf lapangan dan administrasi belum mendapatkan honor yang diakibatkan tidak adanya dana, bahwa adanya tindakan yang menghambat pencairan dana pengawasan bagi bawaslu pemilukada provinsi bengkulu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi merupakan bentuk tindakan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang sengaja dilakukan dalam rangka melemahkan tugas dan fungsi dari panitia pengawas tersebut, bahwa disamping hal tersebut diatas, banyak masyarakat sebagai simpatisan pemohon yang tidak terdaftar dalam dpt daftar pemilih tetap), sehingga hak pilih masyarakat hilang, hal ini terindikasi adanya kesengajaan yang dilakukan oleh petugas pada saat pendataan dan pendaftaran, yang berakibat merugikan pemohon. sebagai sampel terjadinya indikasi ini terjadi beberapa daerah propinsi bengkulu bukti bahwa terhadap tidak terdaftarnya banyak masyarakat simpatisan pemohon dalam dpt, telah diajukan keberatan oleh saksi pemohon rahmad effendi se, kepada memohon yang diterima oleh mahmoud ghani, selaku ketua komisi pemilihan umum kabupaten lebong bukti bahwa demikian pula kecurangan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam hal memberikan kartu pemilih kepada satu orang lebih dari satu kartu pemilih, dengan nama dan tanggal kelahiran sama, tetapi alamat berbeda bukti dan serta pencetakan dan pelipatan surat suara yang sangat menguntungkan untuk pasangan calon gubernur nomor urut dengan pola lipatan surat suara yang memperlihatkan terlebih dahulu gambar pasangan nomor urut ketika surat suara tersebut dibuka oleh pemilih, sedangkan gambar pasangan lainnya masih tetap tersembunyi dalam lipatan bukti bagi para pemilih yang ada desa dan memiliki tingkat pendidikan (pendidikan politik) yang rendah akan berpeluang terpengaruh dengan pola lipatan surat suara yang demikian. hal ini sangat merugikan pemohon. adanya kelemahan dan ketidakadilan dari metode pelipatan surat suara tersebut tegas diakui oleh anggota kpu provinsi bengkulu, oki fitria, dan hal tersebut dibenarkan oleh panwaslukada bahwa pelipatan surat suara tersebut dilakukan atas perintah kpu bukti bahwa akibat lainnya dari pelipatan surat suara yang tidak benar dan tidak adil, mengakibatkan colokan yang dilakukan oleh pemilih tembus bagian lipatan belakangnya, dan oleh petugas kpps surat suara yang tembus tersebut dinyatakan batal, diantaranya yang terjadi kecamatan gading cempaka yang kemudian dilakukan penghitungan ulang oleh kpu kota bengkulu, dan dari penghitungan ulang tersebut diketahui bahwa surat suara yang telah dinyatakan batal tersebut kemudian dapat dinyatakan sah diterima karena pencoblosan yang tembus tidak mengenai gambar pasangan calon lainnya, padahal kpu provinsi bengkulu telah mengeluarkan surat edaran komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor kpu prov vi tanggal juni perihal color tembus dalam pemilukada bukti kondisi yang demikian ini jelas telah merugikan pemohon, karena para pemilih yang telah menggunakan hak suaranya mencoblos pasangan nomor urut kemudian dinyatakan batal karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, atau kesengajaan dari petugas kpps yang mengindahkan surat edaran komisi pemilihan umum provinsi bengkulu tersebut. untuk itu pemohon telah membuat pelaporan pelanggaran pemilukada oleh pelapor a.n. seniman, sos, perihal percetakan dan pelipatan suara kabupaten bengkulu selatan yang sangat merugikan pemohon, dengan saksi dede afrizal dkk bukti bahwa surat edaran komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor kpu prov v1 yang dikeluarkan tanggal juni perihal color tembus dalam pemilukada yang sudah sesuai dengtidak disampaikan terlebih dahulu oleh komisi pemilihan umum provinsi, sehingga petugas kpps tidak mengetahui pengaturan tentang color tembus, yang berakibat batasannya surat suara yang color tembus tersebut oleh kpps, bahwa saat berlangsungnya pencoblosan tanggal juli telah terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan oleh masyarakat desa limas jaya, desa sayur jaya dan desa alas bangun kecamatan padang bano kabupaten lebong, dimana masing masing orang mendapatkan (dua) lembar kartu pemilih. pada saat pemilihan yang bersangkutan membawa undangan untuk memilih tps yang pertama, dan sebelum masuk kotak bilik suara masyarakat tersebut diarahkan oleh petugas kpps atas nama rusdi untuk memilih pasangan colon gubernur dan wakil gubernur nomor agustin najamudin junaidi hamzah. selesai melakukan pencoblosan masyarakat tersebut tidak memasukan mencelupkan jarinya tinta sebagai tanda bukti sudah melakukan pencoblosan. selanjutnya yang bersangkutan disuruh untuk memilih kembali tps lain. kecurangan lainnya yang dilakukan oleh petugas kpps adalah semua sisa kertas suara disuruh lagi masyarakat untuk mencoblosnya, sehingga banyak masyarakat yang memilih mencoblos sampai (tiga) kali. sebagai tanda bukti dari dugaan laporan ini terlampir foto copy berkas pengaduan warga a.ndan bahwa telah terjadi pengemba. bukti bahwa telah terjadi pencoblosan sampai kali tps yang berbeda kabupaten berbeda yaitu desa limas kabupaten lebong dan tanah hitam kabupaten bengkulu utara, yang diduga menurut pengakuan yang bersangkutan dalam rekaman tanpa gambar terlampir adalah pendukung mencoblos pasangan cagub cawagub nomor urut agustin najamudin junaidi hamzah vide bukti bahwa terdapat intervensi yang dilakukan oleh kpps dan ppk yaitu meminta kepada saksi pasangan cagub cawagub nomor urut untuk menandatangani berita acara rekapitulasi walaupun saksi tersebut telah menyampaikan keberatan, yang pada akhirnya saksi terpaksa menandatangani dikarenakan diancam tidak akan diberi berita acara rekapitulasi vide bukti keberatan poin bahwa tindakan memohon yang tidak netral atau cenderung berpihak pada salah satu pasangan calon, yang ditunjukkan dengan adanya pembuatan contoh kertas suara lengkap, dengan gambar paku (colokan) yang diarahkan kepada kolom pasangan nomor urut gua non dapat ditafsirkan agar para pemilih pada saat sosialisasi sudah diarahkan untuk dilatih atau dibiasakan mencoblos pada kolom pasangan nomor urut bukti hal yang demikian ini sangat merugikan pemohon, bahwa adanya tindakan yang mengkondisikan dan mempengaruhi masyarakat dalam melihat pasangan calon dan menentukan pilihan terhadap pasangan calon, yang dilakukan melalui penyebaran informasi terhadap hasil survey yang dilakukan oleh lembaga lembaga survey yang telah dibayar atau menjadi konsultan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut penyebaran informasi tersebut dilakukan secara intens media massa lokal yang dilakukan pada masa kampanye sampai dengan satu hari menjelang pencoblosan. secara emosional setiap manusia kerap akan memilih posisi untuk dalam kelompok pemenang atau yang menguntungkan. sehingga ketika hasil survey tersebut diumumkan secara terus menerus masyarakat, maka akan mampu untuk merubah dan mempengaruhi pilihan dari pemilih itu sendiri. pola yang demikian ini dilakukan oleh lembaga lembaga survey yang pada dasarnya merupakan konsultan dari pasangan calon nomor urut bukti selain hasil survey, pencitraan dan upaya untuk mempengaruhi masyarakat juga dilakukan melalui pengumuman hasil quick count yang dilakukan jam setelah pemungutan suara, sehingga dengan pengumuman tersebut akan mempengaruhi masyarakat untuk menerima hasil pemilukada yang ada, selain itu adanya pengumuman hasil quick count tersebut dapat dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon untuk mempermainkan hasil pemilukada yang kemudian akan diterima atau dilegalkan dengan dasar hasil quick count tersebut: bahwa adanya tindakan yang memperkecil anggaran pengawasan pemilukada provinsi bengkulu dari rp. miliar menjadi hanya rp. miliar, dan adanya tindakan yang menghambat pencairan dana rp. miliar tersebut yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh pemerintah provinsi bengkulu, sehingga dimanfaatkan oleh pasangan calon nomor urut yang merupakan calon incumbent dan tim kampanye atau tim relawan dari pasangan calon nomor urut untuk dengan leluasa (tanpa adanya pengawasan yang dilakukan maksimal) melakukan beberapterselubung: bahwa pelanggaran pemilukada dalam bentuk politik uang merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun yang menyatalebih lanjut menurut huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun menyatakan bahwa tim, peserta dan petugas kampanye dilarang: . menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye : bahwa pelanggaran pemilukada menggunakan fasilitas serta anggaran negara dan apbd. terhadap pelanggaran huruf peraturan pemerintah nomor tahun ini, berdasarkan ketentuan diberikan ketentuan bahwa:menurut huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dinyatakan bahwa tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang: . menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan . terhadap pelanggaran ketentuan huruf ini, menurut ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dikenakan sanksi dengan tahapan . pelanggaran pemilukada menggunakan fasilitas serta anggaran negara dan apbd jugpelanggaran pemilukada dalam bentuk, bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun yang menyatakan bahwa: pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri: kepala desa . peraturan pemerintah nomor tahun yang menyatakan bahwa . adanya larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada dan tersebut dapat menimbulkan sanksi sebagaimana diatur menurut peraturan pemerintah nomor tahun yang menyatakan bahwa: . bahwa pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran pemilukada sebagaimana dikemukakan atas kepada panitia pengawas pemilukada provinsi bengkulu melalui surat dengan nomor surat adv. mantan vi tanggal juni dan beberapa surat laporan atau pengaduan lainnya vide bukti namun demikian sampai dengan saat ini belum ada kelanjutan penanganan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilukada provinsi bengkulu yang signifikan untuk menindaklanjutinya. himbauan yang dikeluarkan oleh bawaslu provinsi melalui surat edaran panitia pengawas pemilukada provinsi bengkulu nomor bawaslu kawaii. tetapi ternyata dengan arogansinya selaku pasangan incumbent, pasangan calon nomor urut tetap membagikan hand tractor dan kompor gas tersebut langsung kepada masyarakat dengan tanpa mengindahkan kewenangan bupati dan walikota selaku kepala daerah wilayah hukum masing masing, dan atas tindakan pasangan calon nomor urut ini, menimbulkan perlawanan dari bupati bengkulu utara yang menolak pembagian hand tractor dan kompor gas wilayah bengkulu utara dan kabupaten muko muko yang dilakukan pada masa kampanye bukti s d bahw yaitu ditunjukkan dengan: melakukan tindakan politik uang pada hari jum'at tanggal juli masa hari tenang sehari sebelum hari pencoblosan suara), bertempat desa rindu hati, kecamatan taba pengunjung, berdasarkan keputusan memohotelah menetapkan pasangan calon pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur bengkuluagustin najamudin, dan junaidi hamzah, ag: nomor urut yaitu pasangan calon dr. ir. h.m. imron rosyidi, mm, dan ir. roshan yudi trivianto, si:, serta juga membagi bagikan kupon untuk pembagian kompor gas dan tabung lpg (gas). adanya kunjungan sekaligus pembagian uang, baju kaos, dan kupon tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak politik uang dalam bukti dan adanya tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan melibatkan bupati (caretaker) bengkulu tengah, camat, dan para kades wilayah kabupaten bengkulu tengah ini memberikan hasil perolehan suara tertinggi bagi pasangan calon nomor urut kabupaten bengkulu tengah, yaitu sebesar suara: melakukan politik uang pada masa jadwal kampanye kepada seorang warga atas nama kaharuddin, alamat jl. raden fatah gg. anggrek rw kelurahan pagar dewa kec. selebar kota bengkulu, ditangani oleh salah seorang tim pemenangan pasangan cagub cawagub nomor urut untuk menyuruhnya datang yayasan nadjamuddin (yayasan miliknya agustin najamudin) yang beralamat kelurahan pekan sabtu sekitar jam wib. sesampainya yayasan tersebut sdr. kaharuddin bersama (dua) orang lainnya disumpah oleh seorang kyai tokoh agama untuk melakukan sumpah guna mendukung agustin najamudin junaidi hamzah. adapun bunyi sumpahnya adalah saya bersumpah siap menjadi tim sukses agustin junaidi: kalau tidak, resiko sendiri !!! . setelah keluar dari ruangan sdr. kaharuddin diberikan uang sebesar rp. , bukti hal yang sama dialami oleh muhamad nur bukti cc. melakukan politik uang pada masa kampanye kabupaten kaur pada tanggal juni lebih kurang jam wib bertempat pantai laguna merias, kabupaten kaur yaitu dengan membagi bagikan kain sarung dan memberikan jam tangan kepada peserta kampanye yang beruntung, dimana harga jam tangan tersebut diakuinya senilai rp. , . disamping itu dijanjikan pula oleh pasangan cagub cawagub nomor urut akan membagikan kompor gas setelah selesai pemilukada. pasangan cagub nomor urut juga menyinggung bahwa berkat kedekatannya dengan sby bengkulu mendapatkan kompor gas sebanyak ribu unit vide bukti melakuk. kejadian atas pelanggaran kecurangan ini telah dilaporkan oleh masyarakat atas nama patriark, hut, alamat desa cahaya negeri kecamatan sukaraja seluma kepada panwaslukada kabupaten seluma dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor. pemilu kada bulan tahun bukti dan melakukan tindakan politik uang yang dilakukan oleh calon gubernur nomor urut kabupaten kaur pada saat sosialisasi mta pada tanggal juni vide bukti melakukan tindakan politik uang dilakukan oleh calon gubernur nomor urut pada hari minggu juni pukul wib, desa kandang kecamatan seberang musi kabupaten kepahiang, yang sejumlah rp. (sepuluh ribu rupiah) kepada masyarakat desa tersebut bukti dan melakukan tindakan politik uang pada hari jum'at tanggal juli sekitar pukul wib, yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil pejabat) pada salah satu dinas pemerintah propinsi bengkulu yang bernama wizard, dengan memerintahkan sumardi dengan nama panggilan din, untuk membagi bagikan uang kertas pecahan rp. (lima puluh ribu rupiah) kepada warga rt. jalan meranti kelurahan panorama kota bengkulu, serta memberikan baju kaos putih lengan panjang yang bergambarkan calon gubernur nomor urut dengan pesan bahwa masyarakat yang telah menerima uang dan baju kaos tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut pada pemilihan gubernur pada tanggal juli bukti melakukan tindakan politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu nomor atas nama sultan najamudin melalui asuransi kecelakaan bumi putra bukti melakukan tindakan politik uang desa ular pandan kecamatan nasal kabupaten kaur, yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu nomor urut dengan membagi bagikan sembako kepada warga berupa gula pasir kg: beras kulak cepak) dibungkus karung yang bertuliskan sultan najamudin, najamudin berbagi. dimana antara sultan najamudin dengan agustin najamudin adalah adik kakak kandung, dan dalam lampiran tim kampanye agustin junaidi nomor, sultan najamudin masuk dalam struktur anggota dewan pengarah vide bukti minyak manis kemasan merk fortune (satu) bungkus, dan terigu kg. tindakan politik uang tersebut telah direkam dalam compact disc cd) vide bukti melakukan tindakan politik uang yang dilakukan jefri, dengan membagikan uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), kepada setiap orang, yaitu redi, medi, butanol maarif, dan hendri, depan biliar ptm, pada pukul wib tanggal juli dengan tujuan agar para penerima uang tersebut memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut bukti berdasarkan hasil pemeriksaan dari panwaskota bengkulu diketahui bahwa uang yang dibagikan oleh jefri berasal dari iskandar dayak, yang merupakan tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu nomor urut tindakan serupa juga terjadi kepada mak ela, badan, eng dan warga kelurahan bandang mas kecamatan kampung melayu bukti melakukan tindakan pembagian hand tractor gratis pada kelompok kelompok tani yang ada provinsi bengkulu, yang dilaksanakan pada saat tahapan pemilukada provinsi bengkulu telah dilaksanakan, sampai dengan pada saat satu hari sebelum pemungutan suara dilakukan, yaitu tanggal juli vide bukti hand tractor yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi pada tahun tidak dilakukan pendistribusian kepada masyarakat pada tahun, tapi pemerintah provinsi menyimpan hand tractor yang telah tersedia tersebut halaman dan gudang dinas pertanian provinsi bengkulu, kondisi yang demikian ini sebagaimana dikemukakan oleh saksi mundi bukti yang diberikan tugas untuk mengamankan gudang, membersihkan dan memelihara mesin handtractor yang berada gudang dinas pertanian provinsi bengkulu unit handtractor yang telah disiapkan pada bulan februari tersebut pada bulan mei juli tahun (sampai dengan tanggal juli mulai dilakukan pembagian oleh gubernur bengkulu agustin najamudin yang juga merupakan calon gubernur nomor urut kepada kelompok kelompok tani yang tersebar sembilan) daerah kabupaten dan (satu) daerah kota yang ada provinsi bengkulu. kelompok tani yang dipersyaratkan dapat menerima bantuan hand tractor tersebut adalah kelompok tani yang memiliki anggota minimal orang, memiliki lahan minimal hektar. artinya, ketika hand tractor tersebut disebarkan pada saat tahapan pemilukada provinsi bengkulu dilakukan sampai dengan hari sebelum hari pencoblosan, maka ada orang petani yang mendapatkan manfaat dari pemberian hand tractor tersebut, dan hal yang demikian ini karena diberikan pada saat tahapan pemilukada tersebut sedang berjalan maka jelas akan berpengaruh pada pilihan petani terhadap pelaksanaan pemilukada tersebut. apabila orang petani tersebut masing masing memiliki istri dan orang anggota keluarga lainnya, maka calon gubernur nomor urut tersebut akan diuntungkan peluang mendapatkan minimal suara dalam pemilukada tersebut. selain perolehan suara dari para petani yang mendapatkan manfaat secara langsung dari program pemberian hand tractor gratis yang dilaksanakan pada saat tahapan pemilukada tersebut secara masif melalui media massa lokal seperti harian rakyat bengkulu, bengkulu ekspress, radar bengkulu, televisi swasta lokal yaitu dan tv, yang memberikan informasi bahwa telah dilakukan pembagian hand tractor gratis bagi kelompok tani yang ada seluruh daerah provinsi bengkulu, dan bagi kelompok kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan akan diberikan pada tahun berikutnya. metode sosialisasi penyebaran informasi berikut janji untuk terus memberikan bantuan hand tractor tersebut pada tahun berikutnya, yang dilaksanakan pada saat tahapan pemilukada sedang berjalan jelas akan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada provinsi bengkulu. penyebaran dan pembagian hand tractor gratis yang dilakukan oleh gubernur bengkulu yang juga merupakan calon gubernur pasangan nomor urut pada saat tahapan pemilukada provinsi bengkulu dapat terlihat dalam tabel berikut bawah ini bukti jumlah hand daerah tanggal keterlibatan aparat tractor yang penerima pembagian pemerintah daerah nai unit muko muko dan gubernur, pejabat dibagikan juni lingkungan kelompok pemerintah provinsi, tani. kabupaten, kecamatan, desa, unit bengkulu juni2010 gubernur, pejabat dibagikan tengah lingkungan kelompok pemerintah provinsi, tani. kabupaten, kecamatan, desa, unit lebong juni2010 gubernur, pejabat dibagikan lingkungan kelompok pemerintah provinsi, tani. kabupaten, kecamatan, desa, unit rejang juni gubernur, pejabat dibagikan lebong lingkungan kelompok pemerintah provinsi, tani. kabupaten, kecamatan, desa, dibagikan lingkungan kelompok pemerintah provinsi, tani kabupaten, unit bengkulu juni2010 gubernur, pejabat dibagikan utara lingkungan kelompok pemerintah provinsi, tani kabupaten, unit seluma juni2010 gubernur, pejabat dibagikan lingkungan kelompok pemerintah provinsi, tani kabupaten, unit bengkulu juni gubernur, pejabat dibagikan selatan lingkungan kelompok pemerintah provinsi, tani kabupaten, selain pembagian hand tractor yang telah diserahkan sesuai dengan jadwal atas, gubernur bengkulu juga telah menjanjikan akan menyerahkan sisa handtractor lainnya seluruh kabupaten dan kota se provinsi bengkulu, setelah pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun: gubernur bengkulu dan juga merupakan calon gubernur dengan nomor urut dalam kegiatan pembagian hand tractor gratis tersebut selain melakukan kampanye terselubung juga secara terang terangan meminta masyarakat para petani yang menerima hand tractor gratis tersebut untuk kembali memilih dirinya pada tanggal juli sehingga pembagian hand tractor tersebut akan terus dilanjutkannya bagi seluruh para petani yang belum mendapatkan bagiannya. pola pembagian dengan menggunakan janji yang demikian ini dilakukan antara lain pada: menjanjikan akan melakukan pembagian hand tractor setelah pelaksaan pemilukada, yang dilakukan pada tanggal juni kecamatan muara saung, dimana sultan najamudin, adik kandung agustin najamudin yang juga merupakan tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut diuntuk kemudian setelah pemilukada hand tractor yang dijanjikan tersebut akan dibagikan. pernyataan gubernur bengkulu pada saat tersebut dibuktikan dalam bentuk rekaman compact disc cd) vide buktiembagian ini dihadiri oleh bupati (career) bengkulu selatan, asnawi lamat, yang pada saat tersebut bukti dan pembagian handtraktor pada masa tenang yang disertai pembagian uang kepada anak anak dan ibu ibu dilakukan oleh calon gubernur nomor urut beberapa tempat propinsi bengkulu bukti melakukan pembagian dan sosialisasi pemberian kompor gas gratis bagi masyarakat bengkulu, yang dilaksanakan pada saat tahapan pemilukada provinsi bengkulu sedang berjalan. pembagian kompor gas gratis merupakan bentuk tindak lanjut dari adanya program konversi minyak tanah gas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. realisasinya, maka masyarakat bengkulu mendapatkan bantuan kompor gas gratis tersebut sebagai bentuk program konversi minyak tanah gas tersebut. namun demikian, program ini dipergunakan oleh gubernur bengkulu, yang juga merupakan calon gubernur nomor urut pada pemilukada provinsi, untuk kemanfaatan pencalonan dirinya tersebut. hal yang demikian ini ditunjukkan dengan adanya pengumuman secara besar besaran dan intens yang dilakukan melalui pemasangan iklan media massa baik pada saat masa kampanye sampai dengan saat hari pencoblosan, yaitu rakyat bengkulu, bengkulu ekspress, radar bengkulu, serta melalui penyebaran leaflet brosur dengan isi iklan yang berbunyi:ribu kompor dan tabung gas gratis untuk rakyat bengkulu akan saya bagikan tanpa dipungut biaya " buktifadanya materi iklan dengan mencantumkan penggunaan kata saya dapat ditafsirkan oleh masyarakat bahwa kompor dan tabung gas yang berjumlah unit tersebut merupakan pemberian gratis dari gubernur bengkulu atau presiden ri. ketika sosialisasi tema iklan ini dilaksanakan pada saat tahapan pemilukada provinsi bengkulu dilakukan yang selalu dimuat setiap harinya dari saat masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan, maka tindakan yang demikian ini jelas akan mempengaruhi pilihan suara bagi para pemilih dalam pemilukada provinsi tersebut. dengan mencantumkan jumlah unit kompor gas yaitu berjumlah unit tersebut dapat mempengaruhi suara pemilih yang ada. apabila setiap pemilih tersebut memiliki orang anggota keluarga, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut berpeluang mendapatkan suara pemilih. apabila dibandingkan dengan jumlah dpt yang terdapat pada pemilukada provinsi bengkulu maka jumlah orang yang dapat dipengaruhi dari iklan kompor gas gratis tersebut akan melebihi jumlah dpt yang ada, selain isi iklan atas, program kompor gas gratis ini juga diiklankan dengan isi iklan yang lain, yaitu berbunyi:yang pada tiap tiap iklan tersebut cantumkan seluruh nama daerah kabupaten dan kota yang ada provinsi bengkulu. isi iklan yang demikian ini juga jelas dilakukan dalam rangka mempengaruhi pilihan suara bagi para pemilih dalam pemilukada provinsi tersebut. bahwa dilihat dari waktu penayangan iklan yaitu sejak masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan, serta luasan penyebaran ketiga media massa lokal yang berpengaruh, maupun dengan penyebaran melalui leaflet brosur seluruh wilayah provinsi bengkulu maka iklan tersebut jelas akan menyebar dan diketahui oleh seluruh masyarakat bengkulu. bentuk sosialisasi iklan yang demikian ini merupakan bentuk kampanye terselubung dengan menunggangi program dari pemerintah pusat yang bersumber dari apbn untuk kemudian dimanfaatkan menjadi alat kampanye bagi pasangan calon nomor urut demikian juga penggunaan apbd untuk pembayaran iklan pasangan calon nomor urut yang dilakukan setiap hari sejak masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan, jelas merupakan tindakan yang merugikan keuangan daerah vide bukti pemasangan iklan dan brosur, dan pembagian program kompor gas gratis seharusnya tidak dilaksanakan pada saat tahapan pemilukada provinsi bengkulu diadakan, terlebih ketika materi iklan yang ada juga mengaburkan atau tidak mencantumkan bahwa adanya kompor gas gratis tersebut merupakan realisasi dari program konversi minyak tanah gas yang ditetapkan menjadi program dari pemerintah pusat vide bukti dan upaya mengaburkan atau tidak mencantumkan keterangan tentang program konversi minyak tanah gas bertujuan agar masyarakat berpikir bahwa pemberian kompor gas gratis merupakan bantuan dari agustin nazaruddin, sebagai salah satu pasangan calon gubernur bengkulu dengan nomor urut kelemahan lainnya dari pembagian kompor gas gratis yang dilakukan oleh calon gubernur dengan nomor urut ini adalah berkaitan dengan komponen dan metode pembagiannya. fakta menunjukkan bahwa pembagian kompor gas gratis kepada masyarakat bengkulu yaitu baru berupa kompor gas saja, sedangkan tabung gasnya belum dapat dibagikan karena barangnya belum diterima oleh pemerintah provinsi bengkulu dari pemerintah pusat. artinya, sebahagian masyarakat hanya baru menerima kompor gas berupa kupon kupon yang mengabarkan adanya pembagian kompor gas gratis. hal yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa ada tindakan yang dipaksakan oleh pemerintah provinsi melalui gubernur bengkulu agar kompor gas dan regulatory tersebut telah diserahkan atau dijanjikan akan diserahkan pada masyarakat bengkulu sebelum pelaksanaan pemungutan suara juli vide bukti dan seharusnya untuk mengefektifkan pendistribusian kompor gas gratis, pemerintah provinsi melalui gubernur bengkulu harus terlebih dahulu menunggu tabung gas untuk kemudian dibagikan secara serentak kepada masyarakat penerimanya, agar dapat dipergunakan secara langsung, tidak seperti yang terjadi sekarang ini bahwa kompor gas yang telah diberikan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima karena belum adanya tabung gas. kondisi yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa pembagian kompor gas yang dipaksakan harus dibagikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara juli bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat bengkulu agar memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut diketahui bahwa pembagian pendistribusian kompor gas gratis tidak melibatkan pihak pertamina dan para distributor elpiji untuk melakukan sosialisasi dan pembagiannya. akan tetapi gubernur yang juga merupakan calon nomor urut justru mengeluarkan surat keputusan gubernur bengkulu nomor .xxxii tahunvide bukti tindak lanjut dari keputusan dimaksud, gubernur bengkulu melalui surat nomor nomor urut yaitu pasangan calon drs. sudirman ail, sh.,m.ba dan dani hamdani, pd: nomor urut yaitu pasangan calon ir. drs. sudut, dan dr. drs. ibrahim saragih, mm: nomor urut yaitu pasangan calon roshan arsyad dan ir. h.r. rudy irawan. bahwa pelaksanaan pemilihan pemungutan suara kepala daerah pasangan calon gubernur dagubernur dan wakil gubernur bengkulu periode yang ditetapkan oleh memohonvide bukti yang diikuti deng vide bukti dimana hasil rekapitulasi suara oleh kpud adalah sebagai berikut: agustin najamudin, dan junaidi dr. ir. h.m. imron rosyidi, mm, dan ir. roshan drs. sudirman ail, sh.,m.ba dan dani hamdani, ir. drs. sudut, dan dr. drs. ibrahim mam bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bengkulu.a balitbang, tertanggal juni yang intinya memerintahkan kepala dinas badan biro kantor bertanggung jawab melakukan sosialisasi, mendata jumlah rumah tangga dan usaha mikro masing masing kecamatan desa kelurahan, yang pada akhir bulan oktober sosialisasi dan pendataan tersebut telah selesai dan dapat dilaporkan secara tertulis kepada gubernur bengkulu vide bukti namun demikian dalam prakteknya, meskipun menurut surat tersebut kegiatan yang dilakukan adalah terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pendataan ternyata pada masa kampanye, telah ditemukan bahwa kompor gas (kupon kupon) telah dibagikan kepada beberapa masyarakat, yang seharusnya baru dapat dibagikan setelah bulan oktober tahun yaitu setelah selesainya sosialisasi dan pendataan. dalam hal sosialisasi dan pendistribusian yang diarahkan untuk kepentingan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut maka pihak pertamina dan distributor elpiji propinsi bengkulu tidak diikut sertakan. hal yang demikian ini jelas bertujuan agar dengan mudahnya gubernur memanfaatkan fasilitas kegiatan sosialisasi dan pembagian kompor gas untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai calon gubernur dengan nomor urut karena dengan melibatkannya pertamina dan distributor elpiji maka peluang untuk menyatakan bahwa program kompor gas gratis ini merupakan bantuan dari gubernur bengkulu sulit untuk dilakukan. pihak pertamina dan distributor elpiji tentu akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kompor gas gratis ini merupakan program dari pemerintah pusat sebagai bentuk realisasi dari program konversi minyak tanah gas. adapun penyalahgunaan pembagian kompor gas dapat dilihat pada fakta fakta berikut: melakukan pembagian kompor gas gratis yang dilakukan pada tanggal juni laguna merias kecamatan nasal, dimana gubernur bengkulu vide bukti melakukan pembagian kompor gas gratis yang dilakukan oleh team sukses pasangan nomor melalui surat tugas agustin for governor najamudin center nc) yang ditandatangani sultan najamudin sebagi adik kandung sekaligus team sukses pasangan nomor agustin najamudin junaidi hamzah bukan dilakukan aparat pemerintah. bukti pada saat masa tenang, yaitu tanggal juli antara jam sampai dengan wib, tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut membagikan kupon kepada warga dan kelurahan sawah lebar kecamatan ratu agung kota bengkulu, yang disebarluaskan oleh anak anak. pembagian kupon tersebut dinding iming dan dijanjikan oleh tim pemenangan pasangan dimaksud bahwa kompor gas itu akan dibagikan setelah pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur selesai dilaksanakan. isi dari kupon tersebut berbunyi ribu kompor dan tabung gas gratis untuk rakyat bengkulu akan saya bagikan tanpa pungut biaya. , yang bergambar dan bertuliskan nama gubernur bengkulu agustin najamudin vide bukti pada saattim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu nomor urut membagi bagikan selebaran kupon berlatar cincin warna putih dan hijau dengan tajuk ribu kompor dan tabung gas gratis untuk rakyat bengkulu akan saya bagikan tanpa pungut biaya.'. selanjutnya tim dimaksud melanjutkan perjalanan arah tais dan arah talo, dan oleh pelapor bersama teman pelapor atas nama muharram, haryono dan budi mengikuti mobil yang ditumpangi oleh tim pemenangan dimaksud. sesampai desa air bunut dapati masyarakat sudah banyak berkumpul, dan ternyata sesampainya mobil dimaksud keluar beberapa orang dari dalam mobil tersebut menurunkan membawa beberapa kardus yang dicurigai berisi kompor gas. seterusnya beberapa orang warga yang menunggu dengan menggunakan kompor gas dan mobil membawa kardus yang telah diberikan oleh tim pemenangan dimaksud. seterusnya mobil nova dan audio meneruskan perjalanan arah bengkulu selatan. atas kejadian ini pelapor menemui panwascam (bapak murni), dan untuk kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada panwascam dan kapolsek talo bukti pada saat masa tenang, yaitu pada hari jum'at tanggal juli bertempat desa rindu hati kecamatan taba pengunjung. adanya kunjungan sekaligus pembagian kupon kompor gas gratis, uang, dan baju kaos, merupakan. saksi yang menyaksikan adanya pelanggaran ini yaitu berikut keterangan pada saksi: nama edi irwan pekerjaan anggota polda bengkulu alamat ds. sukabumi kecamatan taba pengunjung nama khairul kayu pekerjaan pegawai penyuluh lapangan ppl) alamat desa rindu hati kecamatan taba pengunjung nama lahan pekerjaan kepala dusun desa rindu hati alamat desa rindu hati kecamatan taba pengunjung pembagian kompor gas gratis oleh calon gubernur propinsi bengkulu nomor urut maupun tim kampanyenya disertai dengan pembagian kaos nomor selebaran kompor gas gratis dengan gambar agustin dalam ukuran besar, maupun dengan mensyaratkan mendukung dan memilih calon gubernur bengkulu nomor bukti selain itu dibanyak tempat pembagian kompor gas gratis disertai dengan pembagian sembako berupa minyak goreng, tepung, gula pasir dan beras disertai selebaran contoh kertas suara dan cara mencoblos kandidat nomor urut agustin najamudin junaidi hamzah bukti menjanjikan sesuatu yang dilakukan melalui media baliho maupun iklan radio yang intinya memberikan janji) , materi iklan yang demikian ini jelas merupakan bentuk yang menjanjikan sesuatu, yaitu dalam hal ini bantuan milyar dalam rangka mempengaruhi suara dari pemilih. pemaknaan bantuan tersebut disatu sisi dapat ditafsirkan oleh pemilih mengandung makna merupakan pemberian uang yang diberikan secara gratis bagi masyarakat bengkulu yang bersumber dari uang pribadi agustin najamudin dan junaidi hamzah, yang pada akhirnya dengan penafsiran yang demikian tersebut diharapkan akan mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak suaranya bukti dan membagi bagikan tas sekolah berikut buku dan alat sekolah lainnya, bergambar calon gubernur nomor urut yang dibagikan kepada anak anak sekolah provinsi bengkulu, pada saat masa kampanye. bukti dan pemberian tas sekolah berikut perangkatnya ini diharapkan akan mempengaruhi suara dari orang tua anak sekolah tersebut pada saat pencoblosan tanggal juli oo. menggunakan dana sosialisasi musabagah tilawatil @uran mt@) nasional yang ada provinsi bengkulu, yang dibuka pada tanggal juni untuk dimanfaatkan secara bersama dalam rangka kepentingan pencalonan gubernur bengkulu agustin najamudin, yang dilakukan dalam bentuk pembuatan baliho baliho, baju baju sosialisasi pelaksanaan mta yang hanya bergambarkan gubernur beserta istri tanpa didampingi oleh wakil gubernur bengkulu. baliho baliho tersebut disebarkan seluruh wilayah provinsi bengkulu menunjukkan keberhasilan gubernur agustin najamudin dalam menyelenggarakan event nasional tersebut. sosialisasi juga dilakukan media massa, seperti melakukan pariwara pemberitaan berjudul sukses mean, sukses kita, sukses agustin, lanjutkan satu putaran , yang dimuat koran harian rakyat bengkulu senin juni bukti pemuatan iklan ucapan selamat dan terima kasih kepada gubernur bengkulu agustin najamudin yang telah menyelenggarakan pelaksanaan mt@ dari gubernur riau, gubernur sumatera barat, gubernur banten, gubernur jawa barat, gubernur kepulauan riau, gubernur sumatera selatan, gubernur jambi, gubernur sumatera utara, gubernur banten, gubernur bangka belitung yang dimuat setiap hari secara bergantian melalui koran harian rakyat bengkulu, bengkulu ekspress, dan radar bengkulu bukti dan dengan mempergunakan dana sosialisasi mt@ nasional. tujuan pengiklanan ini adalah dalam rangka membangun pencitraan keberhasilan calon gubernur bengkulu nomor urut dalam menyelenggarakan pelaksanaan mt@, yang dilaksanakan pada saat tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tersebut sedang berjalan, yaitu dalam hal ini memasuki masa kampanye. menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari apbd provinsi bengkulu, yang bersumber dari dana belanja tidak terduga pada apbd provinsi bengkulu tahun anggaran untuk membentuk kegiatan kegiatan: bahwa pasangan calon gubernur nomor agustin najamudin menggunakan dana apbd belanja modal rp. untuk pengadaan handtraktor sebanyak unit yang digunakan untuk kampanye terselubung. pengadaan handtraktor tersebut telah dilaksanakan pada bulan februari namun unit handtraktor belum didistribusikan kepada calon penerima dan calon lokasi cpc), tetapi baru didistribusikan pada bulan mei juni tahun menjelang kampanye, masa kampanye, dan masa tenang vide bukti penggunakan dana rp. (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal mei dari apbd yang bersumber dari total milyar dana takterduga untuk bantuan dana sosialisasi mitigasi bencana dan dilatar kepada badan penanggulangan bencana daerah diwilayah propinsi bengkulu yang ditugaskan kepada dua puluh sembilan satuan kerja perangkat daerah skpd eselon ii) dilingkungan pemda provinsi bengkulu untuk melakukan pembinaan terhadap kecamatan desa kelurahan se propinsi bengkulu merupakan bentuk kampanye terselubung, dimana masing masing skpd mengumpulkan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya sekaligus untuk mensosialisasipedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa dana takdan penggunakan dana rp. (satu miliar dua ratus limapuluh juta rupiah) tertanggal april dari apbd yang bersumber dari total milyar dana takterdugaesa kelurahan propinsi bengkulu sebanyak desa kelurahan, merupakan bentuk kampanye terselubung untuk mensosialisasikan dan memenangwoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa dana tak penggunakan dana rp. (dua miliar dua ratus duapuluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari apbd pos biro kesra setda provinsi bengkulu untuk pemberian honorer para da'i kabupaten kota se provinsi bengkulu sebesar (tiga ratus ribu) per bulan selama enam bulan yang dibayarkan secara apel bulan juni merupakan bentuk kampanye terselubung untuk memenangkan pasangan nomor satu agustin najamudin junaidi hamzah bukti bahwa pasangan calon gubernur nomor agustin najamudin menggunakan pejabat negara menteri pemuda dan olah raga andi malarangeng) selaku juru kampanye kecamatan padang jaya kabupaten bengkulu utara, padahal pejabat tersebut tidak masuk dalam tim kampanye dan juru kampanye dari pasangan agustin najamudin junaidi hamzah. disamping itu juga pejabat dimaksud belum mendapatkan izin dari presiden untuk melakukan kampanye terhadap pasangan nomor urut kegiatan ini diliput dan diberiberitakan pada media massa lokal harian pemberitaan tanggal juni pada halaman pertama dengan tajuk bawaslu sempit andi malarangeng bukti selain itu juga hadir wakil walikota bengkulu edison simbolon dalam kampanye agustin bukti melibatkan aparat pemerintah daerah, khususnya pegawai negeri sipil daerah provinsi bengkulu, pegawai negeri sipil daerah kabupaten bengkulu selatan (karena bupati yang saat ini menjabat merupakan bupati career yang ditunjuk langsung oleh gubernur karena persoalan pemilukada bengkulu selatan yang belum selesai), dan pegawai negeri sipil daerah kabupaten bengkulu tengah (karena bupati yang saat ini menjabat merupakan bupati career yang ditunjuk langsung oleh gubernur, karena kabupaten bengkulu tengah merupakan kabupaten pemekaran yang belum melaksanakan pemilihan umum bupati dan wakil bupati), berikut fasilitas dan anggaran yang mengikutinya dalam rangka kegiatan kampanye terselubung, yang dilakukan melalui: pada saat masa tenang, yaitu pada hari jum'at tanggal juli masa hari tenang dan satu hari sebelum hari pencoblosan suara), bertempat desa rindu hati kecamatan taba pengunjung kabupaten bengkulu tengah, gubernur bengkulu yang juga merupakan calon gubernur dengan nomor urut telahdin dan istri dengan tulisan ayo dukung gubernur bangun bengkulu kepada masyarakat desa rindu hati kecamatan taba pengunjung kabupaten bengkulu tengah: melibatkan wizard, salah seorang pegawai negeri sipil daerah provinsi (pejabat) pada salah satu dinas wilayah provinsi bengkulu, untuk membagi bagikan uang kertas pecahan rp. (lima puluh ribu) per orang dan memberikan (satu) lembar baju kaos putih lengan panjang yang bergambarkan calon gubernur nomor urut agustin najamudin kepada warga rt. kelurahan panorama kota bengkulu. ketika membagikan uang dan baju kaos tersebut, wizard mengajak dan menghimbau warga yang menerima untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut agustin najamudin junaidi hamzah pada pemilukada tanggal juli terhadap pemberian tersebut ada warga yang menerima, dan ada sebahagian lagi menolak. warga yang menerima dan menolak tersebut antara lain: radi warga yang menolak atau tidak mau menerima pemberian uang dan baju kaos): riki keponakan radi menerima), aji menerima), tia menerima), wulan menerima), tari menerima). melibatkan bupati (caretaker) bengkulu selatan, asnawi lamat dalam rangkaada saat pembagian hand tractor tersebut, bupati (career) bengkulu selatan, asnawi lamat,, gubernur bengkulu yang juga merupakan calon gubernur bengkulu, melalui nota dinas gubernur bengkulu tanggal juli telah memerintahkan sekretaris daerah provinsi bengkulu untuk menugaskan pejabat eselon ii, iii, yang dilakukan melalui surat perintah tugas nomor: bkb tanggal juli yang ditandatangani oleh sekretaris daerah drs. hampir lair vide bukti tindakan yang demikian ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk kampanye terselubung yang dilakukan oleh calon gubernur bengkulu dengan nomor urut dengan memerintahkan pada semua kepala dinas dan kepala badan untuk bergerak dengan model pemantauan pelaksanaan pemilukada dalam rangka memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut penugasan yang demikian ini jelas telah keluar dari tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagaimana diatur menurut undang undang nomor tahun dan cenderung dapat menimbulkan ketidaknetralan dan keberpihakan bagi salah satu pasangan calon, yaitu dalam hal ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut melibatkan pegawai negeri sipil, yaitu ir. susanto purwosudarmo yang menjabat sekretaris badan koordinasi penyuluh pertanian bakorlu) pemerintah provinsi bengkulu, dan dijadikan sebagai salah seorang anggota dewan pengarah. khairul, pd, pegawai negeri sipil rektor universitas muhammadiyahdiposisi sebagai wakil ketua dewan pakars. abdul muluk plains pegawai negeri sisi dosen fakultas ekonomi universitasposisi sebagai wakil ketua dewan pakar dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor vide bukti melibatkan dan menggunakan anggaran daerah untuk sewa (satu) unit mobil bus siliwangi antar nusa san) dengan nomor plat polisi bd. dan dengan nilai sewa rp. (tiga juta rupiah) per unit bus per hari, yang dilakukan oleh kepala dinas perhubungan, komunikasi, dan informasi provinsi bengkulu, ali beri, sesuai dengan perjanjian kontrak sewa kendaraan san.adm vi yang dibuat pada tanggal juni vide bukti kendaraan bus san tersebut kemudian dipergunakan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut untuk mobilisasi dalam kegiatan kampanye, yaitu dipergunakan untuk mengangkut kelompok artis rhoma irama soneta group dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut keseluruh daerah kabupaten dan kota provinsi bengkulu bukti melakukan pembentukan kepanitiaan kepanitiaan khusus lingkungan pemerintah provinsi yaitu dalam hal ini pembentukan konselor narkoba, pembentukan relawan mitigasi bencana, pembentukan relawan bukan, dan penunjukan dai dai tertentu seluruh provinsi bengkulu, untuk kemudian dilakukan pemberian honor kepanitiaan kepanitiaan yang dianggarkan dalam dana apbd untuk kemudian dicairkan pada juli pemberian honor honor kepanitiaan kepanitiaan khusus seperti ini untuk kemudian dicairkan pada saat tahapan pemilukada provinsi bengkulu bertujuan untuk membangun pencitraan bahwa gubernur bengkulu yang merupakan calon gubernur bengkulu nomor urut peduli dan selalu memperhatikan kegiatan kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan yang ada provinsi bengkulu, ketika pencairan honor tersebut dilakukan pada saat tahapan pemilukada tersebut dilakukan, maka ini akan berpengaruh pada perolehan suara bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut melakukan pemberian tunjangan daerah bagi pegawai negeri sipil daerah provinsi, yang kemudian dicairkan oleh pemerintah provinsi. tindakan pencairan tunjangan daerah bagi pegawai negeri sipil daerah provinsi yang dilaksanakan pada masa kampanye dan masa tenang tersebut jelas akan mempengaruhi kemandirian dan pilihan dari pegawai negeri sipil daerah provinsi bengkulu untuk kemudian memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu dengan nomor urut adanya keterlibatan pegawai negeri sipil daerah provinsi berikut lembaganya terlihat dari adanya ucapan selamat atau iklan yang dilakukan oleh dinas, badan, kantor lingkungan pemerintah provinsi termasuk juga pemerintah kabupaten melalui media massa, satu hari setelah hari pemungutan suara, yang ditujukan pada pasangan calon nomor urut yang telah memperoleh suara terbanyak berdasarkan metode quick count oleh lembaga survey. ucapan yang dilakukan sebelum adanya penetapan pleno dari memohon jelas menunjukkan adanya keberpihakan dari pegawai negeri sipil daerah provinsi terhadap salah satu pasangan calon, dan telah mempergunakan anggaran daerah dalam rangka kepentingan pencitraan tersebut, sehingga akan menimbulkan persepsi pandangan bagi masyarakat untuk menerima kemenangan tersebut tidak didasarkan atas hasil pleno memohon tapi didasarkan atas hasil quick count lembaga survey: bahwa berdasarkan adanya keberatamaupun keberatan terhadap proses pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi bengkulu, karena diwarnai dengan adanya pelanggaran pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pelanggaranoleh pemenang yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, berkuasanya politik uang, penyalahgunaan anggaran dan fasilitas negara dan daerah. dengan demikian pemilukada provinsi bengkulprovinsi bengkulu yang dilakukan baik dalam bentuk pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pelanggaran lain yang dilakukan oleh memohon, pemerintah provinsi bengkulu, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut yang dilakukan dalam bentukyang akan pemohon buktikan pada proses pembuktian mahkamah: pelanggaran administrasi bahwasebagaimana diuraikan atas, yang dilakukan oleh memohon, salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon dengan nomor urut pemerintah provinsi bengkulu, panitia pengawas pemilukada provinsi, dan dprd provinsi bengkulu, maka tindakan yang demikian ini merupakan tindakan yang sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara pemilukada provinsi bengkulu tahun sehingga pemohon keberatan terhadap penetapselain telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga telah merusak sendi sendi demokrasi yang ada dalam pemilukada, dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap undang undang dasarlanggaran terhadap nilai nilai kebebasan, jujur, dan adil sebagaimana yang dikehendaki menurut undang undang dasarjugyang menyatakan bahwa nullius nemo commodo caper protest injure sua propria ,berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut atas, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif dalam proses pemilukada provinsi bengkulu yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dari pemilukada provinsi tersebut, petit: bahwa, pemohon dengan segala kerendahan hati d, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut agustin najamudin, dan junaidi hamzah, ag, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pemilukada provinsi bengkulu: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum propinsi bengkulu untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh propinsi bengkulu:c kwk buktbuktipemohon adalah pasangan calon dengan nomor urut buktip berita harian radar bengkulu, sick agustin dipersoalkan , senin mei buktsurat dprd propinsi bengkulu nomor dprd tentang mohon pendapat hukum kepada tertanggal mei bukti berita harian rakyat bengkulu, dewan kembali ingatkan kpu , minggu mei bukti surat komisi pemilihan umum nomor kpu iv tertanggal april tentang larangan pemilukada dilakukan serentak antara pemilukada gubernur dengan pemilukada bupati walikota bukti berita harian rakyat bengkulu, kelompok bertemu kpu dan bawaslu , jumat juli bukti surat dprd propinsi bengkulu nomor dprd i perihal fasilitasi visi dan misi cagub cawagub pemilukada tahun tertanggal juni bukti pbukti (satu) bundel kliping berita surat kabar tentang pembagian handtraktor propinsi bengkulu bukti (satu) keping rekaman pembagian handtraktor propinsi bengkulu bukti berita dan foto harian rakyat bengkulu penyerahan torna dan mobnas benteng , rabu mei bukti berita rakyat bengkulu agustin bagikan torna , minggu mei bukti surat gubernur propinsi bengkulu nomor balitbang tentang sosialisasi konversi minyak tanah gas tanggal juni bukti keputusan gubernur propinsi bengkulu nomor .xxii tahun tentang pembentukan tim sosialisasi dan pendistribusian kompor gas dan tabung gas propinsi bengkulu dan lampiran tanggal juni bukti p perjanjian kontrak sewa kendaraan bus pol. antara pt. san putra sejahtera dengan ir. ali beri bertindak untuk atas nama dinas perhubungan kominfo propinsi bengkulu bukti foto foto bus pol. yang disewa oleh dishubkominfo yang ditempeli branding (stiker) agustin junaidi bukti surat keputusan bukti daftar lampiran surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor s p pt43 tanggal februari a.n. drs. abdul muluk plains, nip. bukti p printout halaman internet teachers.php?school &maj. a.n. khairul, nip. bukti pengaduan tim advokasi mantan nomor adv. mantan vi tanggal juni yang ditujukan kepada ketua bawaslu kada propinsi bengkulu dan ketua kpud propinsi bengkulu bukti surat edaran panitia pengawas pemilukada provinsi bengkulu nomor bawaslu kawaii tertanggal juni buktisurat pernyataan riyanto yakin, ketua panwascam kp. melayu tentang keterlambatan pencairan dana operasional dan jumlahnya yang tidak mencukupi bukti (satu) bundel surat keterangan simpatisan pemohon yang tidak terdaftar dalam dpt daftar pemilih tetap) pada pemilukada gubernur bengkulu tahun beberapa daerah bukti p pernyataan keberatan saksi pemohon rahmad effendi se, terhadap tidak terdaftarnya banyak masyarakat simpatisan pemohon dalam yang diterima oleh mahmoud ghani, selaku ketua komisi pemilihan umum kabupaten lebong tertanggal juli bukti p bundel dpt yang menunjukkan banyak dpt ganda bukti cd1 dan dpt pemilukada propinsi bengkulu tahun bukti surat suara asli pemilukada gubernur dan wakil gubernur propinsi bengkulu tahun bukti p (satu) bundel kliping berita surat kabar tentang pelipatan surat suara bukti surat edaran komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor kpu prov vi yang dikeluarkan tanggal juni perihal color tembus dalam pemilukada bukti p pelaporan pelanggaran pemilukada a.n. pelapor seniman, sos, perihal percetakan dan pelipatan suara kabupaten bengkulu selatan, dengan saksi dede afrizal dkk buktipengaduan warga a.n:(satu) keping rekaman percakapan warga desa padang bano kecamatan ketahun kabupaten bengkulu utara mencoblos kali bukti surat pengaduan oleh tim advokasi mantan nomor adv. mantan ivi mengenai pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh kpps tps kelurahan sidomulyo tanggal juli bukti berita radar bengkulu ditemukan contoh surat suara bergambar paslon logo kpu , juli bukti iklan hasil survey harian pat petulai, senin juni bukti berita harian rakyat bengkulu pemda tolak bagikan kompor dan tabung gas , selasa juni bukti berita harian radar mukomuko kompor gas gratis belum ada kejelasan , selasa juni bukti berita harian rakyat bengkulu kompor gas gubernur disorot panas propinsi , selasa juli bukti berita harian rakyat bengkulu imbauan diculik, bawaslu nyantri , selasa juni bukti berita harian radar pat petuah dewan minta kompor gas dibagikan setelah pemilukada , senin juni bukti p berita harian radar pat petuah imbauan mendagri diabaikan gubernur , senin juni bukti laporan zulkifli kepada panwascam nomor panwascam mengenai dugaan pelanggaran pilkada gubernur dan wakil gubernur bengkulu desa rindu hati, kecamatan taba pengunjung bukti pelaporan pelanggaran pemilukada oleh seniman, sos, kepada bawaslu mengenai kupon dan iklan kompor gas kabupaten bengkulu selatan kamis dan jumat juli oleh calon pasangan gubernur nomor urut dengan saksi roti dkk. bukti surat pernyataan a.n. kaharuddin bukti surat pernyataan a.n. muhamad nur, ribu atau ribu pada tanggal juli bukti laporan a.n. patriark, hut, alamat desa cahaya negeri kecamatan sukaraja seluma nomor. pemilu kada bulan tahun kepada panwaslukada kabupaten seluma mengenai pelanggarukti foto pembagian handtraktor paderita rakyat bengkulu didemo, agustin bagi bagi duit", senin juni bukti kliping revolusi pertanian gubernur: handtraktor kembali diterima kelompok tani kepahiang , senin, juni bukti laporan a.n. karan tanggal juli mengenai peristiwa bagi bagi uang dan baju kaos saat masa hari tenang bukti berita radar bengkulu nazaruddin community rangkul kawula muda melalui asuransi", rabu juni bukti laporan a.n. usman effendi mengenai peristiwa money politics calon gubernur nomor urut pasar minggu, depan ptm, pasar pagi pada hari sabtu juli pukul wib dan berita acara pemeriksaannya bukti surat pernyataan abdul hanafi nasution bahwa telah terjadi politik uang pada tanggal juli pukul wib bukti surat keterangan mundi diatas materai pns pada dinas pertanian propinsi bengkulu yang merawat handtraktor yang akan dibagi bagikan oleh pasangan calon nomor urut bukti p iklan besar bengkulu ekspress, rabu juli halaman bukti bukti foto pembagian handtraktor pada saat hari tenang, tanggal juni yang dihadiri oleh bupati (career) bengkulu selatan, asnawi lamat bukti berita rakyat bengkulu pilgub, agustin bagikan handtraktor , rabu juni bukti (satu) bundel laporan saksi dan surat keterangan warga mengenai pembagian handtraktor dan uang oleh calon gubernur nomor urut dan tim kampanyenya pada masa tenang bukti selebaranp selebaran ribu kompor dan tabung gas gratis untuk rakyat bengkulu akan saya bagikan tanpa dipungut biaya bukti selebaran iklan radar muko muko kamis julisurat tugas agustin for governor najamudin center nc) a.n. eva susilawati yang ditandatangani sultan najamudin bukti kartu anggota nadjmudin community nc) a.n. yes rama santi bukti laporan a.n. martini kepada panwaslukada tentang pembagi bagian selebaran kupon berlatar cincin warna putih dan hijau padaoleh tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu nomor urut bukti (satu) bundel surat keterangan warga mengenai pembagian kompor gas disertai pemberian lainnya oleh gubernur nomor urut dan tim kampanyenya pada masa tenang bukti (satu) bundel surat keterangan warga mengenai pembagian sembako oleh gubernur nomor urut dan tim kampanyenya pada masa tenang bukti barang bukti foto dan spandukbukti p berita rakyat bengkulu baliho agustin junaidi bernuansa money politics selasa juni bukti berita rakyat bengkulu tas bantuan gambar gub disoroti dewan , sabtu juli bukti tas beserta buah buku dengan logo pemprov dan agustin bukti iklan harian rakyat bengkulu sukses mean, sukses kita, sukses agustin, lanjutkan satu putaran senin juni bukti iklan harian radar utara kamis juni ucapan selamat gubernur riau dan sumatera utara bukti iklan harian radar muko muko kamis juni ucapan selamat gubernur jatim, kaltim dan bali bukti iklan harian radar selatan ucapan selamat gubernur riau senin juni bukti iklan harian rakyat bengkulu ucapan selamat gubernur aceh, sumut, sumsel dan riau jumat juni bukti keputusan gubernur bengkulu nomor dana sosialisasi mitigasi bencana dan dilatar kepada badan penanggulangan bencana daerah propinsi bengkulu tahun bukti surat perintah tugas nomor bkd untuk menugaskan pejabat eselon ii, ill bukti keputusan gubernur bengkulu nomor p.2218aidesa kelurahan dalam propinsi bengkulu sebanyak desa kelurahan bukti keputusan gubernur bengkulu tentang penetapan nama nama da'i pembina mental kerohanian masyarakat se propinsi bengkulu tahun bukti berita bawaslu sempit andi mallarangeng bukti berita giliran simbolon disemprot panas , jumat juni bukti berita bengkulu ekspres agustin datang, muko muko gempar , jumat juni bukti surat keterangan sabanudin tertanggal juli yang menyatakan bahwa saksi telah mendapat gubernur bengkulu agustin najamudin bukti surat pernyataan aprizazito tertanggal juli terkait pembagian uang oleh cagub agustin bukti surat pernyataan suku mantri tanggal juli terkait pemberian kompor gas bukti surat pernyataan jai melihat pembagian traktor bukti surat sekda prov. bengkulu tertanggal pebruari nomor b bpbd perihal laporan hasil sosialisasi mitigasi kesiapan penanggulangan bencana bukti penanggung jawab sosialisasi rsud yunus bukti lembar pengumuman dinas prov. bengkulu tentang lokasi sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana bukti surat panwaslukada kabupaten bengkulu selatan nomor bawaslu bs vi bukti surat tanda terima penerimaan laporan pengaduan nomor tpl vi1 siaga ops bukti surat disease nomor vii dit bareskrim tanggal juli bukti surat gubernur bengkulu nomor distant tanggal juni bersisi pemberitahuan pembagian handtractor gratis bukti surat perintah tugas dari sekda prov. bengkulu nomor spt b1 tanggal maret perihal sosialisasi mitigasi dan penanggulangan bencana bukti surat sekda prov. bengkulu tanggal juni perihal kunjungan gubernur mukomuko bukti surat sekda prov. bengkulu nomor tanggal juni terkait kunjungan kerja gubernur bengkulu tengah bukti surat sekda prov. bengkulu nomor tanggal juni terkait kunjungan kerja gubernur kabupaten lebong bukti surat sekda prov. bengkulu nomor tanggal juni terkait kunjungan kerja gubernur rejang lebong bukti surat sekda prov. bengkulu nomor tanggal juni terkait kunjungan kerja gubernur bengkulu utara bukti surat sekda prov. bengkulu nomor tanggal juni terkait kunjungan kerja gubernur bengkulu selatan bukti surat sekda prov. bengkulu nomor tanggal juni terkait kunjungan kerja gubernur kepahiang bukti surat sekda prov. bengkulu nomor tanggal juni terkait kunjungan kerja gubernur seluma bukti surat gubernur bengkulu nomor tanggal juni bukti berita koran radar utara tanggal juli bukti berita koran rakyat bengkulu tanggal juli bukti berita koran bengkulu ekspressni bukti berita koran ekspress bengkulu tanggal juli bukti berita koran rakyat bengkulu tanggal juli bukti surat pernyataan sofyan terkait pemberian traktor bukti penerusan laporan penerimaan barang bukti dari panas kepolisian bukti surat panwaslukada nomor tanggal juli bukti surat pembentukan dewan kehormatan panwaslukada nomor tanggal juli bukti surat klarifikasi terkait pemanggilan agustin najamudin bukti pemberian dana hibah kepada panwaslukada bukti keping vcd pelanggaran pemilukada selain itu, pemohon mengajukan saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan, yang menerangkan sebagai berikut: hadi imun saksi direkrut menjadi relawan mitigasi bencana dari badan regulasi penanggulangan bencana. mendekati pemilukada, saksi tidak lagi diminta untuk melaporkan tentang bencana, namun terkait dengan jumlah kk, dpt, dan orang orang yang berpengaruh. intinya untuk mendukung calon nomor urut saksi dikumpulkan bpd provinsi diarahkan nazaruddin bengkulu, yang memerintahkan untuk berkumpul adalah pegawai bpd bengkulu. kantor dibagi bagikan jam dinding, kaos, polis asuransi, mendapat seratus paket sembako. saksi juga menerima merek nokia terjadi sekitar bulan mei juni memperolehnya dari saudara deka (koordinator tim nomor urut saksi diminta untuk membagi bagikan paket sembako tersebut warga sekitar. saksi memperoleh uang pengganti pulsa ribu rupiah. saksi juga diminta untuk bersumpah masjid nurani najmuddin untuk menyukseskan nomor urut agustin. rusli saksi menerima hand tractor untuk kelompok tani, dimana yang membagikan langsung adalah agustin. saksi diundang dari dinas pertanian untuk menerima hand tractor. saksi kecewa karena sampai hari ini tidak bisa menggunakan hand tractor tersebut karena hand tractor ditarik kembali, karena sebelumnya saksi menitipkan hand tractor kepala desa. saksi tidak mengetahui alasan kenapa hand tractor tersebut ditarik kembali oleh tim agustin yang bernama maman, paman dari kepala desa. menurut saksi agustin juga membagi bagikan uang kepada an orang dan juga memberikan uang amplop pada penari kesenian tradisional kuda kepang. akhirudin saksi adalah pns dinas pertambangan kabupaten bengkulu utara. saksi menerangkan mengenai konversi minyak tanah gas kg. menurut keterangan saksi terkait konversi minyak tanah gas ada harian rakyat bengkulu juni dimana ada iklan mengenai konversi minyak tanah gas. isinya pembagian kompor gas gratis dari sby dan gubernur bengkulu. saksi mencari informasi mengenai mekanisme program konversi ini internet, bahwa sebenarnya konversi ini programnya pemerintah, bukan bersama sama dengan gubernur bengkulu. terkait dengan pertemuan batam, saksi menjelaskan bahwa pada intinya menurut pejabat esdm pelaksanaan konversi minyak tanah gas akan dievaluasi, sehingga konversi belum dapat dilaksanakan. konversi minyak tanah gas sebanyak ribu. kaharuddin saksi menerangkan mengenai sumpah yang telah dilakukan masjid najmuddin. saksi diperintahkan agar memilih pasangan nomor urut daripada nomorbahwa sesuai dengandan:, agustin najamudin tetap aktif sebagai gubernur provinsi bengkulu. seharusnya kpu provinsi bengkulu dalam tahapan pemilukada terkait dengan pendaftaran pasangan calon mempertimbangkan status hukum dari pasangan calon yang mendaftar. apabila dalam jabatannya sebagai gubernur saja ketika yang bersangkutan telah berstatus terdakwa, gubernur bersangkutan diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan dprd, maka logika hukum yang akan muncul tentu demikian halnya bagi para pasangan calon yang mendaftar, idealnya juga dilakukan penolakan, untuk kemudian dimintakan agar terlebih dahulu menyelesaikan persoalan hukumnya sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. dengan saksi juga menerima amplop berisi uang ribu rupiah dan kain sarung dari tim agustin tanggal juni saksi memilih pasangan nomor urut patriark saksi menerangkan mengenai pembagian hand tractor lapangan bola fajar bulan kec. sebidang alas kab. seluma. hand tractor yang dibagikan cukup banyak, dimana peserta yang hadir menggunakan kaos bergambar agustin. saksi melihat pembagian hand tractor oleh agustin dan istri dan mendengarkan bahwa agustin mengatakan belum pernah ada gubernur bengkulu yang membagi bagikan traktor, oleh karenanya pada pemilukada nanti harus memilih dirinya. saksi juga melihat adanya pembagian kompor gas pada tanggal juli saksi juga membawa barang bukti kompor gas milik bapak hary usman effendi saksi sebagai wakil kota indah bengkulu saksi menerangkan mengenai tiga hal yaitu pertama telah terjadi money politic depan ptm pasar minggu kota bengkulu. saksi waktu itu bermain biliar dan didekati oleh jari dan mengingatkan saksi untuk memilih nomor urut saksi bercanda dengan jari dan meminta uang jari jika nanti memilih nomor urut jari menawarkan ribu namun saksi meminta tambah dan diberi ribu rupiah. bahwa pada tanggal juli saksi melihat rumah pak ada kardus. ketika ditanyakan isi kardus itu, menurut pengakuan istri pak brosur sebanyak tiga ribu lembar untuk dibagi bagikan. saksi juga menerangkan mengenai adanya dpt ganda atas nama saksi yang terdaftar beberapa tps. lip arifin saksi adalah anggota dprd saksi menerangkan mengenai terkait dengan penyelenggaran pemilukada bahwa pelipatan kertas surat suara menguntungkan calon incumbent. saksi mengatakan bahwa jika surat suara dibuka, maka yang langsung terlihat adalah pasangan nomor urut sehingga menurut saksi calon pemilih tidak akan membuka keseluruhan kertas. saksi menerangkan ada color tembus tps surabaya, tps kec. sungai serut, cempaka yang kemudian dibatalkan oleh pps. pada saat menyampaikan keberatan bahwa itu sah sambil membawa surat dari kpu, maka pps mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi dari kpu. saksi juga menerangkan mengenai penggunaan dana apbd untuk pembelian hand tractor dengan jumlah sekitar miliar untuk pemenangan pasangan nomor urut pembelian hand tractor tersebut menurut saksi tidak sesuai dengan tahun pengalamannya, sehingga diminta untuk dana peluncuran. hand tractor yang terbelit pun tidak langsung didistribusikan masyarakat petani. saksi menerangkan pula terkait mta dimana adanya pembelian kaos dan jam dinding bergambar gubernur beserta istri. saksi sudah mengingatkan terkait dengan penggunaan dana untuk mt@ tersebut. saksi menerangkan mengenai penggunaan dana mitigasi oleh agustin sebesar miliar. bahwa menurut saksi penggunaan dana apbd tidak sesuai dengan fungsinya. mundi saksi menyaksikan mengenai keberadaan hand tractor kantor pemprov. bengkulu januari hand tractor tersebut ada halaman kantor dinas pertanian. salaman haris saksi menerangkan bahwa pada saat tahapan kampanye, pemprov bengkulu sudah menyampaikan surat kepada bupati tertanggal juni tentang kunjungan kerja gubernur juni yang akan memberikan hand tractor masyarakat petani. surat tersebut tidak bernomor, surat itu juga dikeluarkan bertepatan masa kampanye. saksi sebagai plt. bupati telah menyampaikan keberatan dan saran agar pembagian hand tractor itu ditunda. saksi juga menerangkan mengenai surat yang ditandatangani oleh gubernur terkait konversi minyak tanah gas padahal pada tanggal itu gubernur sedang cuti. kenyataannya terkait dengan cuti gubernur ada hal yang tidak konsisten, menurut pelaksana tugas dilakukan oleh wakil gubernur ternyata masih dilaksanakan oleh gubernur. diana komen saksi adalah wakil ketua komisi dprd bengkulu. saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pemilukada cacat hukum karena tidak adanya surat mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur dari kpu provinsi yang seharusnya diajukan lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, meskipun dprd bengkulu sudah memperingatkannya, namun kpu tetap melaksanakan tahapan tahapan pemilukada. terkait pelaksanaan pemilukada serentak, kpu provinsi berdalih dengan alasan efisiensi, padahal menurut tidak seperti itu. pelipatan surat suara dilakukan oleh percetakan bukan oleh kpu, padahal seharusnya oleh kpu. terkait mengenai color tembus yang tidak dinyatakan tidak sah, saksi sudah melampirkan alat bukti pemohon. saksi juga menerangkan bahwa posisi gubernur bengkulu berdasarkan surat ketua terdakwa dan sudah ada penunjukan jakpus untuk memeriksa agustin. saksi juga menerangkan bahwa panas mengeluarkan surat khusus terkait dengan pelarangan pendistribusian kompor gas, namun tidak digubris oleh agustin. saksi juga menerangkan mengenai adanya kerjasama dengan busan trafo dan gubernur bengkulu terkait penyalahgunaan dana apbd. saksi juga menerangkan mengenai dpt ganda, sebagai contoh terdapat orang yang sama tanggal lahirnya. yana sri saksi bekerja badan penanggulangan bencana kab. kaur, saksi melihat keterlibatan pns kab. kaur bahwa tadinya saksi mereka akan mensosialisasikan tentang bencana tetapi malah membagikan kupon kompor gas satgas litigasi kab. kaur sebanyak orang bahwa dalam setia gubernur setiap kupon ada surat perintah untuk menyebarkan kupon: bahwa tidak ada perintah untuk memilih pasangan calon: bahwa saksi mendapatkan surat tugas dari miliki, surat tugas itu untuk membagikan kupon kompor gas, andi saputra saksi adalah dai bertugas desa sena kec. cangkang kuli, kab. kaur bahwa saat pembagian uang ribu, pada januari saksi dikumpulkan kua: bahwa sebelum pembagian uang, saksi dipanggil jasmani bahwa minggu setelah pembagian ribu, saksi diberi dari (lutfi) tim sukses pasangan nomor koarmada bahwa pada tanggal juli jam saksi menerima seperangkat kompor gas dan brosur dari pesuruh agustin rumah saksi dan berpesan siapa menerima kompor gas ini semoga memilih agustin, panji kusuma bahwapada tanggal juni (hendri wawan) pesuruh agustin membagikan brosur kompor gas kepada tetangga saksi sugandi hartono saksi melihat adanya handtractor sekitar buah, saksi tidak melihat saat pembagian handtractor:, saksi adalah kelompok tani dan belum dapat handtractmempergunakan analogi hukum terhadap ketentuan undang undang nomor tahun juncto tahun tersebut tidak dilakukan oleh memohon berkaitan dengan seleksi persyaratan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur: bahwa pelanggaran administrasi lainnya dalam proses pemilukada provinsi bengkulu tahun disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh memohon dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut berakibat merugikan pemohon. pelanggaran administrasi tersebut dilakukan dalam bentuk:pinsi bengkulu bukti danhurufrta surat komisi pemilihan umum nomor kpu iv tertanggal april yang melarang pemilukada dilakukan serentak antara pemilukada gubernur dengan pemilukada bupati walikota, pada point bukti dan undang undang nomor tahun hari), setelah bulan juli diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama . huruf peraturan pemerintah nomor tahun menyatakan bahwa: masa persiapan pemilihan meliputi . pemberitahuan dprd kepada kpud mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah . ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud padabuktukti provinsi oleh komisi pemilihan umum provinsi bengkulu . lebih lanjut menurut peraturan pemerintah nomor tahun menyatakan bahwa berdasarkan pemberitahuan, dan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau : surat kpu nomor kpu iv pada poin yang menyatakan bahwa:atas , bahwa berdasarkan ketentuan atas, dprd provinsi bengkulu menilai bahwa seharusnya sebelum komisi pemilihan umum provinsi mengeluarkan penetapan penjadwalan pemilukada tersebut, setelah dprd memberitahukan tentang berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, yaitu dalam hal ini akan dilakukan secara tertulis (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bahwa komisi pemilihan umum provinsi bengkulu telah melakukan penjadwalan terlebih dahulu tanpa menunggu surat tertulis pemberitahuan berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur bengkulu dari dprd provinsi bengkulu, yaitu dengan mengeluarkanvide bukti bahwa undang undang nomor tahun dalam huruf memuat asas kepastian hukum yang harus dijadikan pedoman bagi pelaksana pemilukada dan kepastian hukum ini tidak dapat dikesampingkan hanya dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas anggaran, dan tentang kepastian hukum ini secara tegas dinyatakan dalam seluruh peraturan perundang undangan termasuk peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerahibukt,dan wakil kepala daerah, namun ternyata berdasarkan fakta memohon tetap melaksanakan pemilukada meskipun tanpa dasar hukum apapun: adanya pelanggaran terhadap undang undang nomor tahun junto undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun dan surat komisi pemilihan umum nomor kpu iv telah mengakibatkantersebut. hal yang demikian ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada provinsi. terlebih ketika dprd provinsi bengkulu menolak untuk menggelar sidang paripurna dprd provinsi berkaitan penyampaian visi, misi, dan program pada calon gubernur dan wakil gubernur semakin memperkeruh persetujuan antara dprd provinsi bengkulu dengan memohon bukti perseteruan berlanjut dengan aksi dan pernyataan sikap dari anggota dprd provinsi bengkulu yang akan bersikap menolak untuk menerima hasil penetapan pemilukada provinsi bengkulu yang dikeluarkan oleh memohon, sehingga peluang untuk diusulkan oleh dprd provinsi bengkulu presiden melalui menteri dalam negeri untuk dilakukan pelantikan akan kecil terjadi dengan adanya aksi penolakan tersebut. pemohon disatu sisi jelas merasa dirugikan dengan adanya kekisruhan dan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan pemilukada provinsi bengkulu tersebut, namun demikian disisi lain pemohon sebagai korban dari kekisruhan dprd dengan memohon, harus tetap menjalankan aktivitas sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dari pencalonan diri pemohon, bahwa akibat adanyaprovinsi bengkulu, memohon telah mengabaikan pula ketentuan kampanyeentukan: hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna dprd dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog. memohon menyalahkan sikap konsisten pihak dprd provinsi bengkulu yang tidak bersedia mengadakan rapat paripurna penyampaian visi, misi dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provins:bengkulu karena dprd berpendirian bahwa jadwal tahapan pemilihan yang dilakukan memohon prematur (mendahului ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi oleh memohon sebagai penyelenggara pemilukada) yaitu melanggar ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun dengan tidak dilakukannya penyampaian visi dan misi pasangan calon tersebut, maka ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun yang menentukan: apabila pasangan calon terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada menjadi dokumen resmi daerah. dengan demikian jelas, memohon melanggar ketentuan kampanye, melanggar berbagai peraturan perundang undangan yang seharusnya ditaati oleh memohon selaku penyelenggara pemilukada, bahwa selain pelanggaran berkaitan dengan penjadwalan waktu dan tidak dilaksanakannya penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon pada rapat paripurna dprd provinsi bengkulu, memohon dan menteri dalam negeri telah melakukan tindakan administrasi yang menguntungkan salah satu pasangan calon berkaitan dengan adanya pemberian izin cuti terhadap calon gubernur dengan nomor urut selaku gubernur bengkulu, yang diberikan oleh menteri dalam negeri melalui(yaitu pada saat hari pertama dimulainya masa kampanye), dikarenakan posisi gubernur yang akan mengikuti kampanye. pemberian cuti tersebut dijadwalkan tidak secara runtun tetapi hanya pada tanggal tanggal tertentu, yaitu tanggal dan juni bukti bahwa penjadwalan cuti yang tidak lazim (terkecuali apabila wakil gubernur juga mencalonkan diri menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur) dan cenderung disalahgunakan, berakibat gubernur pada tanggal tanggal tertentu melakukan aktivitas kegiatan sebagai gubernur dan pada tanggal tanggal lainnya melakukan aktivitas sebagai calon gubernur dengan nomor urut calon gubernur dengan nomor urut pada saat tidak terjadwal sedang menjalani cuti melakukan aktivitas sebagai gubernur yang diarahkan pada kegiatan kegiatan seremonial seperti pembagian hand tractor pada kelompok,mpar tahun yang diajukan oleh: i1. nama harian, ag., si. tempat tanggal lahir kampar, pekerjaan anggota tni. alamat jalan sentosa gading barat kelapa gading, jakarta utara. nama indra putra, sos. i., sc. tempat tanggal lahir kutu, pekerjaan anggota tni. alamat blok lanud adi sucipto, banguntapan, bantul, yogyakarta. bakalberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober nomor sk gia x memberi kuasa kepada abdullah subur, sh., rosyidi hamzah, sh., mh., andi syahrini, sh., mcc., giofedi, sh., mh., rinaldi, sh., irfan tidy, sh., ag., si., ida yulianto susanti, sh., kesemuanya para advokat konsultan hukum yang tergabung pada gia partners law firm beralamat darul maruf building, floor, jalan zainuddin, nomor radio dalam, gandaria utarampar provinsi riau, berkedudukan hukum jalan rahman saleh rangkiang, provinsi riau. berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk rs kpu.kpr x bertanggal oktober memberi kuasa kepada resmi, s.h.,mh., asep rumit, ag., s.h.,m.h., danu nugraha, s.h.,mh., yusuf daeng, s.h.,m. hum., damri, s.h., penari mukhrodji, s.h., semuanya advokat yang bergabung pada kantor hukum rosi, s.h.m.h. rekan, beralamat komplek graha kadin blok nomor batam center, kota batam kepulauan riaunama jerry noer pekerjaan jabatan wiraswasta warga negara indonesia alamat jalan gelugur tangerang utara pekanbaru riau. nama ibrahim ali, s.h pekerjaan jabatan pegawai negeri sipil warga negara indonesia alamat jalan flamboyan nomor blok rt. kelurahan batu selain lubuk baja kota batam.nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober nomor skk ahr x memberikan kuasa kepada abdul keris rusli, s.h.,mh., ref yulianto, s.h., beni zairalatha, s.h., adalah advokat dan konsultan hukum pada law firm a.h.r partners yang beralamat hotel ratu mayang garden jalan penambahan jumlah dukungan maksimal dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu dukungan dan merupakan pendukung baru yang diserahkan kepada kpu untuk disampaikan kepada pps, bahwa menanggapi surat nomor .a kpu kpr vii atas, pemohon meminta kepada memohon untuk memberikan dan menunjukkan bukti verifikasi oleh pps sebagai dasar memohon menentukan jumlah yang dinyatakan telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud oleh peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yakni: berita acara hasil verifikasi oleh pps sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam rangkap dengan ketentuan: (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing masing bakal pasangan calon.. (satu) rangkap untuk arsip pps. bahwa sampai saat pengesahan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kampar periode tahun danbahkan sampai saat sesudah hasil pemilukada ditetapkan oleh memohon, bukti verifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tidak pernah diberikan oleh memohon kepada pemohon. dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan oleh memohon bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas pemilu, dan memohon karenanya tidak menjalankan hukum dan tidak menjalankan kewenangannya dengan baik atau setidaknya menyalahgunakan kewenangannya dengan cara tidak menjalankan verifikasi untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau tujuan yang bersifat menggagalkan pemohon sebagai calon perseorangan bupati dan wakil bupati kabupaten kampar periode bahwa sesuai dengan formulir model kwk.kpu perseorangan, pemohon mendaftar kantor memohon sebagai calon bupati dan wakil bupati perseorangan independen pada tanggal agustus untuk melanjutkan tahapan pemilukada kabupaten kampar tahun sebagaimana buktahwa setelah mendaftar pemohon melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal agustus sesuai dengan rekomendasi memohon rumah sakit umum arifin ahmad provinsi riau, dengan biaya ditanggung oleh kpu dengan total jumlah rp. pasang calon, sebagaimana bukti yang telah diterbitkan oleh rsud arifin achmad dalam bentuk kartu kunjungan berobat rsud arifin achmad provinsi riau, atas nama tn. harian dengan nomor tercatat tanggal kunjungan agustus bahwa pada hari sabtu tanggal agustus sekitar jam wib pemohon datang kantor memohon dan ditemui oleh saudara yatarullah, saudara afrizal, saudara hasil hamzah dan saudara nurhamin (menyusul), untuk meminta kembali penjelasan tentang bukti verifikasi yang dilakukan oleh memohon, sehingga pemohon kehilangan dukungan sedemikian banyak. maka saudara yatarullah dan saudara notfrizal menyatakan bahwa kalau tidak senang silahkan laporkan saja bawaslu, karena itu wewenang mereka. dan saudara afrizal menambahkan kalau saudara harian tidak puas silahkan ptun kan saja kpu, kami siap, bahwa kemudian pemohon ingin menyampaikan berkas tambahan administrasi yang masih kurang yaitu: fotokopi rekening kampanye, dan tim kampanye. pada waktu ingin diserahkan, maka saudara yatarullah dan ditambah oleh saudara april hamzah bersikukuh meminta pemohon agar mengganti semua berkas yang telah diserahkan pada waktu pendaftaran yaitu sebagaimana terdapat padakarena tidak menggunakan bangko yang ada tulisan model a b.kwk.kpu perseorangan. karena suasana memanas berkas tersebut belum jadi diserahkan oleh pemohon: bahwa dalam hal tersebut atas, pemohon tidak bersedia mengganti, karena isi pernyataan itu sama dan ada beberapa surat dari pengadilan yang kepengurusannya memakan waktu lama, dan surat yang aslinya sudah diserahkan oleh pemohon kepada memohon. saudara yatarullah menyatakan dengan santai: biar seragam ketua , bahwa selanjutnya memohon bersikukuh agar pemohon melengkapi berkas kekurangan dukungan dead line pada tanggal agustus keesokan harinya pada tanggal agustus pemohon datang kantor memohon, namun pada saat itu kantor kpu tutup, dan pada hari yang sama pemohon mendatangi kantor bawaslu untuk melaporkan peristiwa tersebut namun kantor bawaslu juga tutup: bahwa pada tanggal agustus pemohon kembali menyampaikan laporan kepada bawaslu tentang pelanggaran verifikasi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam tanda bukti penerimaan surat tanggal agustus oleh bawaslu, bahwa pada tanggal agustus pemohon menyampaikan surat permohonan pengawasan pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan oleh kpu kabupaten kampar beserta lampiran lampiran pelanggarannya sebagaimana dimaksud dalam surat tanda terima oleh kpu pusat atas nama suryadi: bahwa pada saat rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon pada tanggal agustus ketua bawaslu kabupaten kampar telah menyampaikan keberatan sekaligus usulan kepada ketua kpu kabupaten kampar agar melakukan penundaan sampai dengan proses verifikasi pendaftaran pemohon dituntaskan. akan tetapi, dalam forum tersebut, ketua kpu tidak menggubris usulan ketua bawaslu dengan meneruskan proses pleno dan menetapkan pasangan calon yang sah dengan nomor surutnya, bahwa menyikapi tindakan memohon yang tidak menjalankan verifikasi sesuai dengan ketentuan hukum, maka pemohon melakukan pemantauan beberapa pps desa, tempat pemohon mengirimkan berkas dukungan calon perseorangan independen. dalam proses pemantauan tersebut pemohon menemukan fakta hukum bahwa memohon beserta jajarannya memang tidak pernah menjalankan verifikasi yang lebih lanjut diuraikan dalam fakta sebagai berikut: bahwa oknum pps mengatakan tidak menerima berkas verifikasi yang dititipkan kepada kepala desa dan sebagian mengatakan tidak menjalankan verifikasi serta tidak mengumpulkan bahan hasil verifikasi dan oknum perangkat desa menyimpan dan tidak menyerahkan berkas dukungan kepada pps sampai dengan habisnya masa verifikasi, sehingga dukungan yang berjumlah sebanyak orang dinyatakan nihil (kosong), seperti kasus yang terjadi desa karya indah dan kasus yang terjadi desa goyah, kecamatan tambang, sehingga dukungan hilang sebanyak orang, bahwa anggota pps yang juga menjabat sebagai sekretaris desa tambang, kecamatan tambang, menyatakan bahwa tidak melakukan verifikasi karena tidak menerima berkas verifikasi dari calon perseorangan independen, sementara berkas verifikasi tersebut telah pemohon berikan kepada pps kantor desa tambang, kejadian tersebut berakibat hilangnya dukungan pemohon desa tambang, sejumlah orang, bahwa dalam bukti serah terima berkas verifikasi desa karya indah kecamatan tapung yang ditandatangani oleh kepala desa, saudara diam jumlah dukungan berjumlah pendukung. akan tetapi saudara tirto ketua pps karya indah kecamatan tapung mengaku hanya menerima berkas sebanyak pendukung, dan itupun baru diterima dari kepala desa setelah masa verifikasi berakhir dan laporannya memohon kpu) dukungan dari desa tersebut nihil. hal ini berakibat pada jumlah dukungan yang masuk untuk berkas pemohon dari kecamatan tapung kpu yang pada akhirnya hanya berjumlah orang, dari jumlah keseluruhan dukungan orang, karena ada dua desa yang tidak dilaporkan dan kemudian diverifikasi dukungannya dari sebanyak orang, bahwa untuk desa tambang kecamatan tambang jumlah dukungan orang dan desa goyah kecamatan tambang jumlah dukungan orang. pps setempat tidak menerima berkas dukungan dan atau tertahan kepala desa sampai berakhir masa verifikasi. dengan demikian maka jumlah dukungan dari kecamatan tambang yang masuk kpu hanya sebanyak orang. adapun jumlah dukungan yang telah disampaikan oleh pemohon kecamatan tambang berjumlah orang. karenanya pemohon mengalami kerugian dengan tidak dimasukkannya dukungan sebanyak dari desa tambang dan desa goyah, kecamatan tambang: bahwa memohon melalui saudara yatarullah ketua pokja penerimaan calon) dan saudara nurhamin memberikan petunjuk bahwa lampiran dukungan perseorangan yang tidak memakai nomor induk kependudukan nik) ktp adalah tidak sah. oleh sebab itu dukungan calon perseorangan yang disahkan hanya dukungan yang berasal dari lampiran selain ktp, sebagaimana terjadi desa kutipan kecamatan tambang, yang berakibat pada hilangnya dukungan sebanyak orang. dan petunjuk yang diberikan oleh oknum kpu tersebut tidak sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana formulir model ba2 kwk.kpu perseorangan karena identitas selain ktp pun diperbolehkan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan sebagai berikutnbahwa tim sukses pemohon mendapatkan banyak informasi baik ditinjau secara langsung maupun laporan dari berbagai pihak, yang menyaksikan dan mengetahui langsung, bahwa memohon dan jajarannya pps tidak melaksanakan verifikasi terhadap berkas dukungan pemohon, hal demikian dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan yang diberikan oleh bawaslu, panitia pemungutan suara, pengawas pemilu lapangan, tokoh masyarakat, rt, yang mengetahui langsung bahwa verifikasi tidak berjalan, sebagaimana kesaksian dan surat pernyataan sebagai berikut: surat pernyataan dan kesaksian dari ppl desa tambang atas nama adil negeri, sp: surat pernyataan dan kesaksian dari ppl desa koto perambahan atas nama validus, surat pernyataan dan kesaksian dari ppl desa pulau dirancang atas nama supriatna: surat pernyataan dan kesaksian dari ppl desa kampar atas nama abd. rahman desa kampar, surat pernyataan dan kesaksian dari ketua simpang kubu desa simpangkubu atas nama rudi: surat pernyataan dan kesaksian dari desa batubelah atas nama dasima, surat pernyataan dan kesaksian dari desa batu belah atas nama lazuli: surat pernyataan dan kesaksian dari desa batu belah atas nama rasul, surat pernyataan dan kesaksian dari sekretaris desa pulau tinggi atas nama abdi sholeh: surat pernyataan dan kesaksian dari kepala dusun desa teratas atas nama muslim. hd, surat pernyataan dan kesaksian dari kepala desa karya indah, dan surat pernyataan dan kesaksian dari kepala dusun tambang desa parit baru atas nama sparsus: surat pernyataan dan kesaksian dari masyarakat desa kebun duren atas nama ahmad ais: surat pernyataan dan kesaksian dari ketua panitia pemungutan suara desa karya indah atas nama mario, surat pernyataan dan kesaksian dari kepala desa goyah atas nama mardi oktoyudi: surat pernyataan dan kesaksian dari ketua pps desa kutipan atas nama anwar samsukamar e.s, surat pernyataan dan kesaksian dari masyarakat teluk paman atas nama syari. surat pernyataan dan kesaksian dari ketua sei. siantar, desa kutu harus salam atas nama ismail, bahwa surat pernyataan dan kesaksian atas membuktikan bahwa verifikasi berkas calon perseorangan milik pemohon tidak dijalankan oleh memohon dan pemohon digugurkan oleh memohon dengan cara cara yang bertentangan dengan hukum, padahal desa dimaksud pemohon telah mengirimkan berkas verifikasi sebagaimana dimaksud dalam surat tanda terima berkas verifikasi berikut: bukti tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari pemohon kepada memohon desa goybatu belsimpang kubrya indah pada tanggal juli sebanyak ribu dukungan: bukti tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari pemohon kepada memohon desa tambangkapanteratasmpar pada tanpulau dirancangutteluk paman pada tanggal juli sebanyak dukungan, bahwa oleh karena verifikasi tidak dijalankan oleh memohon berdasarkan bukti diatas maka pemohon kehilangan suara dukungan calon perseorangan khusus desa tersebut atas sebanyak ribu dukungan, dan hampir seluruh desa kabupaten kampar verifikasi tidak dijalankan oleh memohon: bahwa seandainya saja memohon menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan good non dengan menjalankan dan memberikan bukti verifikasi yang benar dari pps, pemohon telah menyiapkan ribuan berkas dukungan cadangan yang siap diserahkan kepada memohon sebagai persiapan untuk data yang siap diverifikasi tambahan dengan terlebih dahulu memohon mentransparansikan tugas dan kerjanya dalam melakukan verifikasi berkas pemohon secara fair, bahwa pada bulan agustus, tim pemohon menerima bukti verifikasi faktual yang dilakukan oleh memohon tehadap dukungan pemilih terhadap pemohon formulir model kwk kpu. perseorangan) hanya sebanyak orang. tapi belakangan dalam proses ptun yang masih berlangsung baru diketahui oleh pemohon bahwa formulir model kwk tersebut berjumlah ribuan yang belum diketahui apakah nama dan tanda tangannya sama atau tidak dengan nama nama dan tandatangan pendukung pemohon dalam pendaftaran: bahwa tindakan sistematis menghalang halangi pemohon untuk lolos sebagai salah satu peserta dala pemilukada kabupaten kampar tahun dibuktikan dengan adanya perintah via telepon dari salah seorang komisioner kpu kepada para pps untuk tidak melakukan verifikasi terhadap berkas berkas pemohon yang berakibat pada gagalnya pemohon menjadi peserta dalam pemilukada dengan dinyatakan tidak lolosnya berkas pemohon sebagaimana telah diuraikan muka: memohon meremehkan proses sengketa ptun bahwa pemohon telah menggunakan hak hukum pemohon dengan mengajukan gugatan ptun pekanbaru terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan memohon dalam membuat keputusan yang tidak menetapbahwa gugatan pemohon telah didaftar ptun pekanbaru dengan registrasi perkara nomor bertanggal september bahwa sejak proses gugatan dimulai, memohon tidak pernah menanggapi dengan serius bahkan cenderung melecehkan proses hukum yang ada dengan menunda menunda proses pemeriksaan dengan alasan kesibukan dalam proses dan tahapan pemilukada, padahal proses hukum yang pemohon lakukan juga bagian yang tak terpisahkan dalam proses dan tahapan pemilukada yang diselenggarakan oleh memohon, bahwa sampai saat permohonan ini disampaikan mahkamah konstitusi, proses pemeriksaan ptun pekanbaru baru memasuki tahapan replika publik, bahwa majelis hakim ptun pekanbaru telah mengingatkan memohon agar memperhatikan serius gugatan yang ada agar tidak mengganggu proses dan tahapan yang sudah berlangsung dan agar ada kepastian hukum dalam sengketa yang dipersoalkan, penutup dari uraian uraian atas, terlihat secara nyata bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh memohon telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan: bertentangan dengan dan (3ertentangan dengan keputusion dan tentang tata cara verifikasi dukungan: bahwa terlihat secara nyata dan faktual, memohon telah secara sengaja menghalang halangi pemohon untuk memperoleh haknya secara konstitusional untuk menjadi salah satu peserta dalam pemilukada kabupaten kampar secara melawan hukum dengan melanggar asas asas pemilu dan peraturan teknis yang berlaku, oleh karena itu beralasan secara hukum bagi pemohon untuk memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agar membatalkan atau menyatakan tidak sah suratjunctosekaligus mohon agar memohon diperintahkan untuk mencabut surat keputusan dimaksud dan memerintahkan memohon untuk menetapkan pemohon sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kampar tahun atau setidaknya memerintahkan memohon untuk jenderal sudirman nomor pekanbaru: mendengar keterangan saksi dari pemohon dan memohonkamparoktober dengan nomor php.d ixmelakukan verifikasi terhadap persyaratan pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya pula maka pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakanoinyatakan batal atau tidak sah secara hukum: vimembatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukumkampar tahun memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemilihan umum ulang dengan menyertaatau setidak tidaknya mahkamah memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan verifikasi ulang terhadap proses pendaftaran pemohon sebagai salah satu bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada kabupaten kampa.tanda terima formulir model b7 kwk.kpu perseorangan: bukti fotokopi surat kpu nomor .a kpu kpr vi perihal penambahan perbaikan kekurangan jumlah dukungan: bukti fotokopi berita acara model ba2 kwk.kpu. perseorangan,ukti fotokopi surat pernyataan dari ppl, ketua rt rw, kepala dusun, kepala desa dan masyarakat, bukti fotokopi berita acara verifikasi bakal calon perseorangan nomor pps plb bukti fotokopi tanda bukti pelaporan nomor pnas kpr a 2kaki xii1 bukti p fotokopi ktp a.n. syafii partai dan formulir b8 kwk.kpu. perseorangan: selain itu, pemohon juga mengajukan (delapan belas) orang saksi yang memberiguitar bahwa pada bulan april saksi yang merupakan tim sukses dari harian indra putra bertugas mengumpulkan ktp dukungan dari warga: bahwa pada bulan juni saksi telah selesai mengumpulkan ktp tersebut: bahwa saksi mengumpulkan ktp tersebut dalam tiga rangkap, satu rangkap saksi serahkan kepada kpu, satu rangkap saksi serahkan kepada ppk dan pps yang ada desa dan kecamatan dan satu rangkap lagi saksi jadikan arsip atau tertinggal bagi saksi, bahwa untuk verifikasi kecamatan atau desa desa sampai saat ini, saksi sebagai tim sukses harian tidak pernah diberikan hasil verifikasi secara tertulis oleh kpu: bahwa saksi mendapat sambutan yang kurang baik pada saat saksi hendak menanyakan hasil verifikasi harian indra oleh staf kpu kampar, ruslan bahwa saksi merupakan tim sukses dari pasangan harian indra putra: bahwa pada tanggal sampai tanggal juli saksi diperintah oleh ketua tim sukses untuk mengantarkan bahan untuk diverifikasi oleh desa desa pendukung, bahwa saksi mengantar bahan itu kepada kepala desa goyah dan tari bangun kecamatan tambang, bahwa saksi mencari ketua pps dan ternyata ketua pps dan anggotanya tidak ada rumah, sehingga saksi mencari kantor kepala desa, bahwa saksi bertemu dengan kepala desa beserta staf stafnya dan saksi menyerahkan bahan bahan dari massa pendukung dari desa agar nantinya diverifikasi oleh pps, bahwa saksi mendapat tanda bukti serah terima berkas verifikasi dukungan calon yang telah ada stempel kepala desa: bahwa saksi melihat hasil yang diverifikasi itu minim, bahkan tidak ada sertifikasinya: bahwa kemudian saksi menghubungi kepala desa tersebut dan mendapat jawaban berkas tersebut hilang atas meja sekretaris kepala desa: bahwa dua hari kemudian, saksi mendatangi kembali kepala desa untuk mengambil surat pernyataan tersebut, bahwa saksi menyerahkan berkas dukungan untuk verifikasi sebanyak tiga rangkap, satu rangkap ditinggal kpu, satu rangkap ditinggal desa desa, dan satu rangkap sebagai arsip: bahwa kemudian saksi mengambil surat pernyataan tersebut dan dua jam kemudian saksi bertemu dengan kpps dan saksi menanyakan kepada kpps tersebut bahan yang dari tim harian l indra putra mengapa tidak diverifikasi dan kpps menjawab itu bukan urusan kpps, bahwa setelah itu saksi langsung desa tari bangun karena ada massa pendukung harian indra putra sebanyak orang dan desa goyah ada massa pendukung dan hasilnya desa tari bangun itu, lebih kurang sama alasannya dengan kepala desa goyah: bahwa saksi menyerahkan berkas untuk verifikasi kepada kepala desa tari bangun, bahwa saksi mengantarkan berkas verifikasi berdasarkan instruksi dari ketua tim sukses: restunimar bahwa saksi pada bulan juni mengumpulkan fotokopi ktp dan desa kampar, kecamatan kampar, kabupaten kampar sebanyak buah dan fotokopi dan ktp kemudian saksi serahkan kepada bapak ruslan: bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah diverifikasi dan saksi pun tidak pernah mendengar adanya verifikasi itu tempat tinggal saksi: ramli bahwa saksi pada bulan juni menyerahkan fotokopi dan fotokopi ktp kepada restunimar untuk didata sebagai pendukung harian indra putra akan tetapi sampai saat sekarang saksi belum pernah diverifikasi oleh kpu: ismail bahwa saksi rangkiang, desa kuantan, rangkiang, bahwa pada bulan juni saksi menyerahkan fotokopi dan ktp kepada firdaus tim sukses harian indra putra, bahwa sampai sekarang ini saksi tidak dapat keterangan bagaimana keadaan verifikasi tentang dan ktp sebanyak yang saksi serahkan: kamarruzzaman bahwa sekitar bulan juni saksi menyerahkan lembar fotokopi ktp dan fotokopi kartu keluarga punya saksi sekeluarga kepada ismail, eka saputra bahwa saksi telah menyerahkan ktp dan saksi kepada ismail tetapi sampai sekarang saksi tidak pernah diverifikasi: yazid bahwa sekitar bulan juni saksi menyerahkan fotokopi ktp dan fotokopi kepunyaan keluarga saksi kepada tim sukses firdaus untuk didata mendukung harian indra putra: bahwa saksi sampai saat ini tidak pernah didatangi oleh pps untuk diverifikasi: surya remaja bahwa saksi tinggal desa tanjung rambutan, kecamatan kampar, bahwa pada bulan juni saksi menyerahkan fotokopi kepada firdaus, tim sukses harian l indra putra sebanyak lembar fotokopi dan menyerahkan kepada firdaus: bahwa saksi sampai sekarang belum pernah diverifikasi oleh pps: sukiman bahwa saksi dari kecamatan kampar, desa batu belah bahwa bulan juni saksi memberikan kepada tim suksesnya harian indra putra untuk mendukung sebagai calon bupati kampar, bahwa saksi tidak pernah verifikasi, erdisman bahwa saksi tinggal desa karya indah, kecamatan tapung, bahwa pada bulan juni saksi menyampaikan kepada ketua desa karya indah untuk mengajak warga mendukung harian indra putra, bahwa tiga hari setelah itu, ketua (m. nasir) mendatangi rumah saksi dengan membawa fotokopi ktp dukungan warga tersebut, bahwa kemudian saksi mengantarkan fotokopi ktp tersebut kepada firdaus tim sukses yang ada rangkiang, bahwa firdaus melaporkan kepada saksi agar fotokopi disampaikan kepada ketua pps dan saksi sendiri yang mengantarkannya, bahwa ternyata ketua pps sinaro) tidak mau menerima dan saksi tidak mengetahui apa alasan penolakannya, bahwa kemudian saksi menyerahkan fotokopi ktp tersebut kepada kepala desa saksi yang bersamanya diam: bahwa tiga hari kemudian saksi bertanya kepada kpps apakah berkas yang saksi serahkan sudah diverifikasi, bahwa atas pertanyaan saksi, kpps hanya diam: bahwa setelah itu saksi mendapat telepon dari firdaus untuk menanyakan kpps apakah sudah melakukan verifikasi berkas yang saksi serahkan: ariani bahwa merupakan kepala desa tanah merah, kecamatan siak hulu dan ketua audisi, bahwa desa saksi tidak ada verifikasi dari pps atau pun dari kpu kabupaten kampar, bahwa pada bulan juli saksi mendapat berkas melalui anggota pps yang juga notabene adalah kaur dari desa saksi, bahwa anggota pps tersebut menyampaikan kepada saksi dan berkata, pak ada berkas dari calon independent untuk calon balon bupati kabupaten kampar : bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada anggota pps tersebut apakah ini diverifikasi? : bahwa anggota pps tersebut menjawab sampai hari ini kami belum ada diperintahkan oleh kpu kampar untuk memverifikasi berkas ini : bahwa setelah dua hari saksi menanyakan kepada rekan rekan kepala desa yang ada kampar karena saksi selaku ketua audisi kabupaten kampar apakah desa desa yang lain ada mendapat verifikasi berkas dari calon independent? , bahwa atas pertanyaan saksi ada yang mengatakan, ada dapat ada yang mengatakan, tidak dapat , bahwa untuk desa saksi tidak ada verifikasi, ahmadi bahwa saksi merupakan kades desa sungai agung, kecamatan tapung, kabupaten kampar, bahwa pps desa itu merupakan sebagian dari perangkat desa, bahwa ketua pps nya bernama masliadi, sebagai ketua ppd bernama syariah, anggota bernama fitri darmawan anggota dari pemuda dan kaur desa, bahwa saksi mendapat pertanyaan dari ketua audisi ariani) apakah desa saksi ada verifikasi tentang calon independent: bahwa setelah itu saksi memanggil pps desa, mempertanyakan tentang verifikasi calon independent dan jawaban dari ketua pps, menyatakan memang pps dikumpulkan kecamatan, aula kantor camat seluruh pps kecamatan tapung: bahwa saksi mengetahui adanya pps yang dikumpulkan dari ketua ppk kecamatan tapung: bahwa daftar dukungan dari masyarakat desa sungai agung ada orang, namun daftar nama itu tidak diberikan oleh ppk atau pun kpu untuk diperintahkan kepada pps desa memverifikasi, bahwa saksi mempertanyakan, ada tidaknya berita acara yang ditandatangani oleh pps dan dijawab ada berita acara verifikasi tersebut, bahwa saksi kembali menanyakan kepada pps, apakah bapak telah memverifikasi desa saksi dan dijawab belum, bahwa untuk sungai agung kesimpulannya tidak pernah diverifikasi oleh pps atau kpu: jenter sihombing bahwa saksi tinggal desa kota baru, kecamatan tapung hilir, kabupaten kampar sebagai kepala desa: bahwa sekitar bulan juni agustus atau awal september saksi didatangi oleh tim sukses harian indra putra yang mempertanyakan kepada saksi apakah desa saksi itu ada verifikasi, bahwa karena menurut tim sukses tersebut ada orang pendukung desa saksi, bahwa saksi tidak pernah mendengar ada calon independent dan setelah itu saksi mencoba konfirmasi dengan petugas pps yang ada desa saksi: bahwa petugas pps yang desa menyampaikan memang sebenarnya ada surat dari kpu, ada balon independent hanya tidak ada perintah untuk diverifikasi sampai dengan saat ini, bahwa berkas calon independent mestinya yang siapkan itu diserahkan kpu dan oleh kpu disampaikan berkas ini pps untuk diverifikasi: danu endarmoko bahwa saksi tinggal desa petanahan jaya, kecamatan tapung, bahwa dalam hal verifikasi bakal calon independent, sepengetahuan saksi tidak pernah dilaksanakan desa saksi: zulkifli bahwa saksi merupakan sekretaris kpu kabupaten kampar: bahwa pada tanggal agustus kantor kpu tutup karena hari libur, bahwa sebenarnya memang sudah ada tahapan kpu dengan memakai pokja pencalonan dan semestinya yang berkantor hari kalender itu adalah pokja pencalonan dan tidak ada absennya, ujar bahwa saksi kepala desa tanjung rambutan, bahwa saksi mengetahui adanya dukungan dari masyarakat desa tanjung rambutan untuk calon independent dari aparat desa yang menceritakan ada tim sukses dari harian mengantarkan berkas dukungan untuk calon harian kantor desa: bahwa saksi tidak pernah menerima berkas dukungan karena yang menerima berkas dukungan tersebut aparat desa yang bernama eka saputra, bahwa saksi hanya mendapat laporan adanya berkas dukungan dari aparat desa saksi tetapi saksi tidak dapat petunjuk berkas dukungan harus dibagaimanakan: bahwa pps yang ada desa tanjung rambutan sama sekali tidak melakukan verifikasi: bahwa saksi mengetahui tidak adanya verifikasi tersebut karena kantor pps ada kantor kepala desa dan saksi menanyakan kepada pps tidak adanya verifikasi tersebut: nur hamm bahwa saksi kepala desa terentang, bahwa warga desa saksi mempunyai dukungan kepada tim independent harian indra putra, bahwa saksi mengetahui adanya dukungan kepada harian karena saksi bertanya kepada ketua pps maris) yang sekretaris desa saksi, bahwa ketua pps mendapatkan berkas dukungan, tetapi tidak diverifikasi. dalam eksepsi pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan sengketa phpbakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendaftar sebagai bakal calon dari jalur independen perseorangan dalam pemilukada kabupaten kampar tahun yang diselenggarakan memohon formulir model kwk.kpu perseorangan): (vide bukti bahwa dari berkas pendaftaran tersebut seharusnya pemohon ditetapkan oleh memohon sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kampar tahun karena telah memenuhi jumlah minimal syarat dukungan dengan mengajukan surat dukungan sebanyak dukungan: bahwa pada tanggal agustus memohon memutuskan tentang pasangan calon yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat tertuang dalam berita acara nomor ba kpu viii mana pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kampar (vide bukti bahwa keputusan memohon tersebut yang tidak menetapkan pemohon sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kampar tahun telah menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk dipilih dalam pemilukada kabupaten kampar: bahwa pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan mahkamah konsitusi karena statussertaangkadan dihubungkan dengan surat keputusan kpu kabupaten kampar nomor pts kpu kpr vii1 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kampar tahun tertanggal agustus maka pemohon bukamelainkan hanya sebatas bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon perorangan (independen), sehingga oleh memohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon: bahwa terkait dengan penetapan memohon yang tidak menetapkan pemohohingga sampai dengan perkara ini diajukan mahkamah konstitusi, faktanya tidak ada satupun putusan dari peradilan yang berwenang ptun) yang menyatakan bahwa berita acara nomor ba kpu vii juncto surat keputusan kpu kabupaten nomor pts kpu kpr x tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kampar periode mengandung unsur cacat formil dan materil atas penetapan guo, kemudian dibatalkan dalam suatu putusan pengadilan, baik itu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht), atau setidak tidaknya ada penetapan penundaan dalam putusan pendahuluan (provisi) atas penetapan guo, sehingga kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara ini sangatlah prematur secara hukum, bahkan cenderung mengada ada, karena berdasarkan yurisprudensi mahkamah konstitusi tidak serta merta bakal calon dapat menjadi pihak dalam perkara php, dan tidak diterima oleh mahkamah, yaitu: yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d ix (php kabupaten kota pekan baru): demikian pula beberapa yurisprudensi mahkamah konstitusi yang menerima bakal calon sebagai pihak dalam php, namun ditolak oleh mahkamah, antara lain: yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d viii (php kabupaten belitung timur): yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d ix (php tapanuli tengah) yurisprudensi mahkamah konsitusi dalam putusan nomor: php.d ix (php kabupaten nias selatan) bahwa pemohon mendasarkan permohonannya pada putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii (php kota jayapura) sebagaimana didalilkan dalam poin halaman adalah dalil yang sangat prematur dan mengada ada, karena pemohon tidak menilai secara cermat substansi perkara (fakta) dari setiap putusan mahkamah konstitusi yang dijadikan dasar oleh pemohon sebagai pihak dalam php, sehingga tidak secarauntuk mengajukan sengketa php mahkamah konsitusi, karena mahkamah juga harus melihat dan mempertimbangkan kasus demi kasus mengenai subtansi yang dipersoalkan oleh bakal pasangan calon, kemudian mahkamah menilai apakah ada pelanggaran terhadap norma norma konstitusi, demokrasi dan demokrasi dalam proses tahapan pemilukada. selain itu mahkamah sangat. cast dalam perkara ini memohon dalam melaksanakan proses tahapan pemilukada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak ada pelanggaran terhadap norma norma konstitusi, demokrasi dan demokrasi. indikasi tersebut dapat terlihat dari jadwal setiap tahapan yang tepat waktu, tidak adanya kerusuhan (demo), dan faktanya peserta pasangan calon yang kalah tidak mengajukan keberatan mahkamah, kecuali memohon yang nota bene adalah pasangan bakal calon dengan dalil dalil yang penuh prasangka buruk kepada memohon dengan hanya berdasarkan asumsi asumsi semata. permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilukada bahwa subampardamemohon, permintaan petit untuk menetapkan hasil penghitungan.an bahwabenar berdasarkan beberapa yurisprudensi mahkamah konstitusi telah terjadi perluasan kewenangan mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa pemilukada, yakni tidak hanya sebatas pada perselisihan hasil suara, namun terkait pula dengan sengketa pemilukada yang berkenaan dengan proses pemilukada itu sendiri, meskipun mahkamah hanya membatasi diri pada sengketa pemilukada yang terkait dengan adanya politik uang (money politic) dan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, serta melanggar nilai nilai konstitusi, demokrasi (daulat hukum) dan demokrasi: bahwa berdasarkan permohonan pemohon dalam uraian dalil dalilnya tidak ditemukan adanya ketiga kriteria tersebut, hal mana pemohon hanya menyatakan adanya kerugian konstitusional bagi dirinya, namun tidak menjelaskan secara pasti ketentuan uu) yang mana yang telah melanggar nilai nilai konstitusi, dan dalam hal apa dan bagaimana kerugian konstitusi itu terjadi. kemudian pemohon juga mendalilkan adanya kesengajaan dari memohon untuk menghalang halangi secara terstruktur, sistematis, dan masif agar pemohon tidak dapat sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah, namun tidak menguraikan secara jelas fakta fakta yang berkenaan dengan unsur unsur yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis, dan masif itu sendiri, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut atas, dan berdasarkan pada kriteria yang telah dijelaskan oleh memohon, maka permohonan pemohon tidak termasuk dalam perselisihan hasil suara, dan tidak juga sengketa pemilukada yang berkenaan dengan proses pemilukada itu sendiri, sehingga berdasar hukum untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterimatelah mendalilkan sengketa pemilukada yang terkait dengan proses dan kemudian memohon kepada mahkamah untuk membatalkan seluruh penetapan yang telah dilakukan oleh memohon, namun dalam petit permohonan pemohon tidak memohon untuk dilaksanakan pemilukada ulang. seandainya pun apa yang telah didalilkan oleh pemohon ternyata benar, bagaimana mungkin mahkamah memutuskan pada suatu hal yang tidak dimohonkan oleh pemohon. lebih dari itu adalah suatu yang tidak mungkin bagi memohon untuk melaksanakan suatu putusan yang dimohonkan oleh pemohon dan dikabulkan oleh mahkamah, namun tidak ada perintah untuk mengulang pemilihan suara, bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian antara polita dengan petit pemohon, maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima permohonan pemohon: il. dalam pokok perkara bahwa sebelum memohon membantah dalil dalil permohonan pemohon, maka ijinkanlah kami selaku prinsipal komisi pemilihan umum kabupaten kampar untuk mengajukan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kampar periode tahun pendahuluan berkenaan dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten kampar, kami selaku penyelenggara berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. hal ini perlu kami lakukan untuk menjaga netralitas kami selaku penyelenggara, dengan berkaca pada sengketa pemilukada yang pada akhirnya diputuskan oleh mahkamah untuk dilaksanakan pemilihan suara ulang dan pemilukada ulang (semua proses tahapan) dalam perkara sengketa pemilukada kabupaten buton selatan, sehingga kami sadar betul bahwa pada akhirnya dapat berimplikasi kepada masyarakat sendiri. tentunya memang kami sadari sebagai penyelenggara pasti ada kekurangan sana sini, namun hal itu bukanlah kesengajaan melainkan karena adanya berbagai keterbatasan sebagai manusia, namun hal hal terkait yang sangat prinsip (asas asas pemilu) dan tiap tiap tahapan proses kami laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan pelaksanaan tahapan dengan tepat waktu, serta pelaksanaan yang aman dan lancar, tidak adanya gejolak masyarakat (kerusuhan demo). barangkali itu yang menjadi dugaan kami, kenapa peserta pasangan calon pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak mempersoalkan hasil yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. namun tetap saja ada yang tidak puas sebagaimana pemohon dialihkan dalam permohonannya, dan tentunya memang kami tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak karena semua harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. oleh karena itu, terkait dengan permohonan pemohon, kami serahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk menilai apakah dalil dalil pemohon yang penuh dengan prasangka buruk kepada memohon suatu yang berdasar atau tidak. apapun yang menjadi putusan mahkamah dalam perkara ini, kami selaku penyelenggara akan tetap menghormati dan menghargai putusan mahkamah: selanjutnya memohon akan menanggapi dalil dalil pemohon dalam permohonannya, dan untuk membantah dalil dalil pemohon maka memohon ajukan secara berhadap hadapan (head head) untuk mempermudah majelis hakim dalam menilai dalil dalil yang diajukan oleh pemohon maupun memohon, bahwa apa yang kami uraikan atas pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang kami uraikan dalam bagian pokok perkara bawah ini (mutasi mutans). memohon poin tentang dalil pemohon sebagai bahwa benar pemohon adalah hal dan poin pasangan bakal calon kepala pasangan bakal calon yang halaman4 daerah dan wakil kepala telah mendaftarkan diri kepada daerah yang telah mendaftar memohon sesuai dengan dan merasa telah memenuhi formulir model b7 kwk.kpu syarat sebagai bakal pasangan perseorangan. calon perorangan, dan atas tidak lolosnya pemohon sebagai bahwa faktanya saat pasangan calon dianggap telah mengajukan pendaftaran dirugikan secara konstitusional pemohon mengajukan formulir dukungan yang tidak sesuai dengan formulir model b7 kwk.kpu perseorangan, namun oleh memohon diberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki formulir dukungannya, namun pemohon tetap tidak bersedia untuk mengubahnya. bahwa penetapan memohon yang tidak memasukan pemohon sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada pelanggaran terhadap hak hak individu yang dijamin oleh konstitusi poin hal4 tentang keberatan pemohon bahwa memohon membantah terhadap berita acara memohon dalil pemohon tersebut sebagai nomor ba kpu viii berikut: adalah tidak tepat tertanggal agustus karena bukanlah kewenangan tentang pengesahan calon absolute (absolute competence) bupati dan wakil bupati mahkamah konstitusi dalam kabupaten kampar periode mengadili perkara guo, yang memenuhi terhadap keberatan pemohon syarat dan tidak memenuhi semestinya pemohon ajukan syarat. pengadilan tata usaha negara surat keputusan memohon pekanbaru sebagai lembaga nomor pts kpu kpr yang lebih berwenang vii1 tentang memeriksa dan mengadili penetapan nomor urut perkara guo karena yang pasangan calon bupati dan berhak mengajukan wakil bupati peserta pemilihan permohonan mahkamah umum kepala daerah dan wakil konstitusi adalah peserta kepala daerah kabupaten pemilukada sesuai dengan kampar tahun tanggal peraturan mahkamah konstitusi agustus nomor tahun keputusan memohon nomor angkapoin hal4 tentang keberatan pemohon bahwa keberatan yang terhadap keputusan keputusan pemohon sampaikan adalah memohon guo dihasilkan dari tidak berdasar, karena suatu rangkaian proses yang memohon telah melaksanakan telah merusak sendi sendi asas semua tahapan dan proses pemilukada yang langsung, pelaksanaan pemilukada umum, bebas, rahasia, jujur dan kabupaten kampar bahwa oleh karenanya pemohon sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten kamparampar tahun terkait dengan keputusan memohon nomor adil (asas uber dan judul ) berdasarkan ketentuan dimana telah terjadi pelanggaran peraturan perundang konstitusional sehingga secara undangan yang berlaku dengan langsung berdampak terhadap tetap menjunjung asas asas hak konstitusional pemohon dasar pelaksanaan pemilukada sebagai bakal pasangan calon yang langsung, umum, bebas, untuk dipilih (right be| rahasia, jujur dan adil yang candidate) yang dilindungi oleh mana tercermin dari fakta konstitusi dan undang undang. bahwa pihak perserta pemilukada yang telah lolos verifikasi dan tetap sebagai pasangan calon bupati peserta pemilukada yang bertarung pada pemilukada kabupaten kampar tidak mengajukan permohonan keberatan mahkamah konsitusi poin sampai tentang dalil pemohon yang bahwa apa yang didalilkan dengan menyatakan bahwa tidak pemohon sangat tendensius dan halaman dan lolosnya pemohon sebagai salah mengada ada, karena satu calon peserta pemilukada pemohon mengajukan syarat kabupaten telah diskenariokan dukungan dengan jumlah dan dipaksakan oleh memohon, (empat keseratus) dari kemudian mengklaim bahwa (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu apabila pemohon dapat peserta lima ratus tujuh puluh) jumlah dalam pemilukada kabupaten penduduk kabupaten kampar kampar maka akan yaitu (tiga puluh satu mempengaruhi perolehan suara ribu dua puluh tiga) dukungan masing masing pasangan dan dalam penyampaian suara secara siginifikan, karena memohon dengan jumlah merasa telah didukung (tiga puluh satu ribu dua orang. ratus lima) dukungan,dan memohon maka yang disampaikan pps, ppk dan memohon dengan jumlah (dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) dukungan dengan rincian: yang memenuhi syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat dukungan kekurangan dukungan. hal ini berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilukada yang berbunyi:maka dengan demikian sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis tatacara pencalonan pemilukada sebagai berikutcc.hampirmaka dengan demikian alasan pemohon harus dikesampingkan. bahwa perlu memohon sampaikan, bahwa bukti dukungan yang dilampirkan oleh pemohon dalam proses verifikasi sebagian merupakan bukti dukungan yang tidak benar dalam artian dukungan dibuat dan ditandatangani oleh bukan orang bersangkutan serta adanya unsur pemalsuan dukungan yang dilakukan oleh pemohon secara sengaja dan terencana dan dikemudian hari nama nama yang dicatat oleh pemohon dalam lampiran dukungan terbukti tidak benar dan untuk selanjutnya ada pernyataan sikap tidak senang dari orang orang yang dicatat namanya oleh pemohon dan rasa ketidaksenangan diteruskan dengan pembuatan laporan kepada pihak kepolisian resort kampar dengan pemohon sebagai terlahir yang telah memalsukan dukungan dan tanda tangan, hal ini dapat dilihat dari laporan polisi nomor plp x riau res kampar tentang pemalsuan tanda tangan poin dan tentang keberatan pemohon bahwa faktanya setelah terhadap hasil proses verifikasi dilakukan verifikasi oleh yang dilakukan oleh memohon memohon, maka terdapat penolakan dari pendukung yang diajukan oleh pemohon sendiri dan penolakan tersebut tuangkan dalam bentuk surat pernyataan tidak mendukung dari pendukung yang diklaim oleh pemohon dengan rincian sebagai berikut: kecamatan rangkiang yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan salo yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan xii koto kampar yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan koto kampar hulu yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang: kecamatan kampar yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan kampar utara yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan rumbia jaya yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan tambang yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan siak hulu yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan perhentian raja yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang: kecamatan gunung salinan yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan tapung hulu yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan rangkiang seberang yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang kecamatan kampar kiri hulu yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan kampar kiri hilir yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang, kecamatan kampar kiri yang menyatakan tidak mendukung sebanyak orang. poin tentang dalil pemohon yang bahwa atas dalil pemohon halaman menyatakan bahwa memohon guo, memohon sangat tidak mengindahkan surat kpu, keberatan, karena faktanya dan tidak memberikan salinan memohon telah menindaklanjuti berita acara hasil verifikasi isi surat nomor .a kpu kpr vii pemohon tidak pernah meminta kepada memohon untuk memberikan dan menunjukan berita acara verifikasi oleh pps sebagai dasar memohon bahkan secara lisan telah sampaikan kepada pemohon untuk menerima berita acara verifikasi tersebut, akan tetapi pemohon lagi berada jakarta serta hubungi lagi melalui bakal calon wakil bupati sedang berada jogja, maka alasan pemohon tersebut harus dikesampingkan poin tentang dalil pemohon yang bahwa memang benar halaman menyatakan telah melakukan memohon memberikan test kesehatan kemudian merasa rekomendasi kepada pemohon telah sebagai pasangan calon untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rsud arifin ahmad provinsi riau, dalam hal ini pemohon masih berstatus sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kampar dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan adalah dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan administrasi bagi pemohon sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan ikut dalam pemilukada kabupaten kampar, poin dan tentang dalil pemohon dalam bahwa dalil pemohon telahioan berita acaraoleh karenanya mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pemohon ini: iii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berita acara dan keputusan yang dibuat oleh memohon tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kampar dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kampar tahun ditetapkan pada hari jumat, tanggal oktober sedangkan permohonan ini diajukan mahkamah konstitusi pada hari rabu, tanggal oktober atau hari kerja setelah pleno memohon diselenggarakan atau berita acara dan keputusan tentang hasil penghitungan ditetapkan yang telah diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan tanda terima nomor pan.mk x dan kemudian telah registrasi oleh mahkamah konstitusi dengan perkara nomor php.d ix padabakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kampar dalam pemilu kepala daerah pemilukada) kabupaten kampar verifikasi dan akan fakta yang sebenarnya pada menambahkan syarat yang hari sabtu tanggal agustus menjadi kekurangan sekitar pukul wib pemohon datang kantor memohon untuk menyampaikan hanya sekedar konsultasi formulir yang gunakan oleh pemohon dalam persyaratan pencalonan yang tidak sesuai dengan formulir peraturan kpu, dan meminta kepada memohon untuk meluluskan pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati tanpa menyerahkan penambahan dan perbaikan dukungan maka alasan pemohon mengada ada dan pada tanggal agustus kantor kpu tetap buka walaupun hari minggu, maka pada poin dan jelas jelas mengada ada dan harus dikesampingkan: poin tentang dalil pemohon yang bahwa fakta yang sebenarnya halaman menyatakan bahwa ketua terjadi pada tanggal agustus bawaslu telah menyampaikan saat dilaksanakan pleno keberatan dan dilakukan penetapan pasangan calon penundaan terhadap proses yang memenuhi syarat, ketua penetapan sampai dengan bawaslu kabupaten kampar dilaksanakan proses verifikasi hanya menyampaikan bahwa pendaftaran pemohon panas kabupaten sedang memproses laporan pemohon, poin tentang dalil pemohon yang bahwa dalil pemohon tersebut tidak pernah melakukan verifikasi dengan prasangka buruk, karena fakta yang sebenarnya adalah memohon telah melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam berita acara verifikasi dari pps. adapun yang menjadi dasar memohon kpu kabupaten kampar) dalam melaksanakan verifikasi adalah berdasarkan pada peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilukada yang berbunyitangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut perlu juga memohon sampaikan disini bahwa sebelum dilaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh pps, memohon terlebih dahulu telah melaksanakan bintik kepada semua pps (sebanyak pps kabupaten kampar) dan kepada ppk panitia pemilihan kecamatan kabupaten kampar untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap persoalan persoalan peraturan perundang undangan yang telah diterapkan, bahkan memohon sebelum melaksanakan proses pencalonan pemilukada dimulai, memohon telah melaksanakan sosialisasi dan bintik kepada tim sukses dan tim kampanye semua bakal calon, termasuk bakal calon perseorangan juga telah diundang oleh memohon yang dapat dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi kegiatan bintik, poin huruf tentang dalil pemohon yang bahwa pada poin huruf sampai dengan menyatakan tidak ada verifikasi pemohon menyatakan bahwa huruf dibeberapa pps memohon tidak memaksakan halaman verifikasi desa karya indah dan desa goyah:, bahwa pada poin huruf pemohon menyatakan bahwa memohon tidak melaksanakan verifikasi desa karya indah kecamatan tapumohon terlambat menyerahkan berkas dukungan kepada petugas pps dan telah melewati batas akhir penyerahan berkas dukungan yang akan diverifikasi dan hal ini dapat dibuktikan dengan bukti tanda terima berkas dan perlu kami sampaikan bahwa ketua pps desa karya indah kecamatan tapung bukanlah saudara tirto sebagaimana yang disebutkan oleh pemohon, tetapi ketua pps desa karya indah kecamatan tapung adalah saudara binary dengan anggota nur dan sri,tanpa didukung oleh bukti bahwa pada poin huruf pemohon menyatakan bahwa memohon (sdr yatarullah dan saudara nurhamin) menolak dukungan dengan memakai nomor induk kependudukan nik ktp adalah tidak sah. perlu kami sampaikan bahwa kronologis yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut bahwa pps desa kutipan kecamatan tambang menghadap saudara yatarullah dan saudara nurhamin kantor kpu kabupaten kampar, dan pada saat itu saudara yatarullah dan saudara nurhamin menyatakan bahwa dukungan yang berup, yang kemudian dijadikan oleh pemohon sebagai lampiran dukungan pemohon sebagai pengganti kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk) sehingga lampiran dukungan yang menggunakan surat tersebut ditolak oleh memohon karen tidak termasuk dokumen kependudukan sebagaimana yang diatur dalam dan huruftapi merupakan rincian nik dalam suatu keluarga dan penolakan ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalamdalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada apabilapoin dan| tentang dalil pemohon yang bahwa memohon menolak halaman berdasarkan informasi yang semua permohonan pemohon dan diterima bahwa tidak pernah ada pada poin dan dimana verifikasi, dan menyatakan memohon telah melaksanakan memohon tidak melaksanakan verifikasi baik verifikasi fungsi dan tugasnya secara administrasi maupun verifikasi benar faktual berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hal ini dibuktikan dengan adanya bukti berita acara verifikasi yang dilakukan oleh memohon, tahun yang telah menyerahkan bukti pendaftaran kpu kabupaten kampar, (vide bukti bahwa pemohon keberatan terhadapjunction surat keputusan memohon nomor pts kpu kpr(vide bukti: bahwa pemilukada yang telah dilangsungkan oleh memohon pada tanggal oktober dengan tidak melibatkan pemohon sebagai salah satu pesertanya telah menghasilkan perolehan suara untuk masing masing kandidat sebagai berikut: (vide bukti bahwa memohon menolak semua pernyataan pemohon pada poin dimana memohon telah melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang dan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab memohon dan memohon telah memperlakukan semua bakal calon bupati dan wakil bupati secara adil dan fair, poin tentang dalil pemohon yang bahwa memohon menolak halaman menyatakan formulir dukungan semua permohonan pemohon berbeda dengan formulir pada poin dimana formulir dukungan yang diajukan sebagai kwk kpu. perseorangan bukti oleh memohon adalah surat pernyataan tidak mendukung dan dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi memohon untuk menyerahkan kepada pihak pemohon dan formulir kwk kpu. perseorangan merupakan salah satu dokumen, bukti dan bahan pertimbangan bagi memohon dalam meluluskan atau tidak meluluskan bakal calon perseorangan justeru nampak jelas inkonsistensi, hal ini terlihat dari permohonan pemohon dimana pemohon menyatakan bahwa memohon tidak pernah melakukan verifikasi, tetapi pada poin yang lain pemohon dapat merincikan secara jelas berapa jumlah dukungan yang disampaikan oleh pemohon serta berapa jumlah dukungan yang diterima oleh memohon dan berapa jumlah dukungan yang ditolak oleh memohon, hal ini menunjukkan bahwa pemohon tidak konsisten dalam permohonannya serta terlihat linglung, logika sederhananya jika ada hasil yang dikeluarkan oleh memohon yang berkenaan dengan verifikasi pemohon, maka memohon telah melaksanakan verifikasi dan pernyataan pemohon dalam permohonan yang menyatakan bahwa memohon tidak pernah melakukan verifikasi telah terbantahkan dengan pernyataan dan permohonan pemohon sendiri: halaman menyatakan memohon telah semua permohonan pemohon secara nyata nyata menghalang pada poin dimana pemohon halangi pemohon sebagai menuduh memohon melakukan peserta pasangan calon tindakan sistematis yang menghalang halangi pemohon untuk lolos menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kampar periode adalah, adalah tuduhan yang mengada ngada serta tanpa didukung oleh bukti dan fakta, karena pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan gamblang terhadap tuduhan pemohon dan perlu memohon sampaikan bahwa pada masa pendaftaran memohon mempersilakan kepada pemohon untuk mendaftar dan memohon juga mempersilahkan kepada pemohon untuk melakukan tes kesehatan rsud arifin ahmad pekanbaru, dan juga telah menyarankan kepada pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administrasi baik berupa lampiran dukungan maupun upaya perbaikan administrasi sebagai syarat dalam pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati kampar periode hanya saja dalam faktanya pemohon tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak melakukan saran saran yang telah dianjurkan oleh memohon seperti penggunaan formulir kwk kpu. perseorangan: poin s d tentang dalil pemohon yang bahwa memohon menolak menyatakan bahwa memohon semua permohonan pemohon dengan sengaja mengulur ulur pada poin sampai dengan waktu dalam proses ptun poin dimana hingga saat ini proses sengketa ptun pekanbaru tetap berlangsung dan hal ini dapat dibuktikan dengan surat panggilan nomor ptun pbr sesuai dengan hukum acara ptun yang berlaku bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, mohon kepada majelis hakim mahkamah konsitusi yang mengadili perkara ini untuk memutuskandan mengikatsurat keputusan memohon nomor pts kpu kpr vi11 tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati perserta pemilihan umum kepala daerahsubsidibertanggal agustus bukti fotokopi surat keputusan kpu kabupaten kampar nomor pts kpu kpr 435228i vi11surat keputusan kpubertanggal oktober bukti fotokopi surat keputusan kputanda bukti laporan polisi nomor lp x riau res kampar tentang pemalsuan tanda tangan atas nama namun gemar, bukti fotokopi surat pernyataan yusneli etika, bukti t fotokopi surat pernyataan munaf bukti fotokopi surat pernyataan makmur yusuf, bukti fotokopi surat pernyataan sudirman, bukti fotokopi surat pernyataan mastani: bukti fotokopi surat pernyataan inda warni, bukti fotokopi surat pernyataan aksara, bukti fotokopi surat pernyataan afrizal, bukti fotokopi surat pernyataan abdul munir, bukti fotokopi surat pernyataan suhartono: bukti fotokopi surat pernyataan edgar samsukamar eka putra, bukti fotokopi surat pernyataan kharisma: bukti fotokopi surat pernyataan resmi nurdin: bukti fotokopi surat pernyataan ade delta: bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan rangkiang, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan salo, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan xiii koto kampar: bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan koto kampar hulu, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan kampar: bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan kampar utara, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan rumbia jaya, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan tambang, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan siak hulu: bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan perhentian raja: bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan gunung salinan: bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan tapung hulu: bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan rangkiang seberang, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan kampar kiri hulu, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan kampar kiri hilir, bukti fotokopi formulir kwk. kpu perseorangan kecamatan kampar kiri, bukti fotokopi berita acara hasil verifikasi administrasi dan faktual bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat: bukti fotokopi formulir b1 kwk.kpu perseorangan, desa se kabupaten kampar: bukti fotokopi absen piket kpu kampar pada tanggal agustus bukti fotokopi surat undangan kepada ketua ppk se kabupaten kampar dan ketua dan anggota pps se kabupaten kampar, agenda: bimbingan teknis tata cara verifikasi dukungan calon perseorangan, bukti fotokopi surat mohon nara sumber kepada ketua kpud provinsi riau, agenda: pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kampar, bukti fotokopi jadwal bimbingan teknis verifikasi dokumen dukungan calon perseorangan terhadap pps se kabupaten kampar, bukti fotokopi foto kegiatan bintik yang dilakukan oleh memohon: bukti fotokopi surat pernyataan tidak menerima berkas dari petugas pps desa goyah kecamatan tambang: bukti fotokopi surat pernyataan tidak menerima berkas dari petugas pps desa tambang kecamatan tambang: bukti fotokopi bukti penerimaan berkas yang terlambat diserahkan oleh pemohon: bukti fotokopi berita online eks calon independen pemilukada kampar politika: bukti fotokopi kliping koran daerah: bukti rekaman audio visual tanggal agustus kantor kpu kampar, selain itu, memohon juga mengajukan (empat belas)pardalis bahwa saksi merupakan ketua ppk tambang: bahwa sesuai tahapan yang sudah disusun dengan baik oleh kpu kampar ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam verifikasi: bahwa tahapan pertama pps, tahapan kedua ppk tingkat kecamatan, tahapan ketiga kpu, bahwa saksi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kecamatan bahwa verifikasi tidak dilakukan secara bersama sama, tahapannya apabila pps mendapat hambatan atau kekeliruan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual, pps bersegera terkonfirmasi dengan pihak ppk dan pada saat itu, ppk langsung turun menemui pps nya: bahwa ada pps yang ada hambatan yaitu pps desa tambang, yang pps goyah, pps padang luas: bahwa hambatan pps tambang, sampai pada berakhirnya masa verifikasi administrasi dan faktual tingkat desa, rekapitulasi pps desa tambang tidak masuk kecamatan, bahwa saksi sudah mempertanyakan dan memanggil petugas pps tersebut kantor kecamatan, dan mereka menyatakan kalau mereka (petugas pps) tidak pernah menerima berkas dukungan calon perseorangan dari tim sukses harian: bahwa untuk masalah ini saksi tidak turun langsung lapangan tetapi saksi hanya memanggil petugas pps tersebut: bahwa setelah saksi tidak menemukan adanya berkas dukungan untuk harian, saksi melakukan tindakan setelah musyawarah tingkat ppk dan sekretariat ppk: bahwa desa dari desa yang ada kecamatan tambang memberikan dukungan, tiga dukungan yang dimaksud, salah satu kecamatan tambang tersebut tidak masuk rekap dan saksi tidak boleh tidak memberikan keterangan kepada setingkat atas saksi, dalam hal ini kpu, bahwa karena sesuai dengan edaran kpu, saksi menyampaikan ada desa yang memberikan dukungan dan pada saat itu, saksi memutuskan tidak mungkin saksi mengirimkan berita acara sebanyak itu delapan desa, bahwa saksi memutuskan desa yang memang tidak menerima berkas verifikasi calon perseorangan atas nama harian, ada tiga pps yang harus bikin pernyataan bersama: bahwa untuk pps desa padang luas dan pps desa goyah membuat penyataan adanya dukungan kepada harian, bahwa seluruh ppk tambang sesuai edaran dari kpu dukungannya desa kecamatan tambang memperoleh sebanyak .dukungan dari delapan desa yang terverifikasi: tabel perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kampar jean tan ir. nasrul effendi, dan tengku muhammad nizar, sh. drs. burhanuddin husin, dan jerry noer dan bahwa dikeluarkannyadan surat keputusan nomor:oleh memohon jelas telah merugikan kepentingan pemohon, lebih lanjut pemohon uraikan sebagai berikut: penolakan terhadap calon independen dengan tidak melakukan verifikasi dukungan pemohon bahwa penolakan pendaftaran pemohon sebagai salah satu calon peserta pemilukada kabupaten kampar tahun sangat terasa diskenariokan dan dipaksakan oleh memohon agar tidak ada calon independen yang lolos dalam pemilukada, sebagaimana dapat terlihat dari uraian fakta fakta bawah nanti, lazuardi bahwa saksi ketua pps desa tambang, kecamatan tambang: bahwa saksi selaku ketua pps tidak pernah menerima berkas bahan verifikasi calon perorangan: kaharuddin. pd. bahwa saksi petugas pps desa goyah dan saksi tidak pernah menerima berkas dukungan verifikasi dari tim sukses harian, bahwa saksi sudah membuat surat pernyataan, edgar samsukamar eka saputra bahwa saksi petugas pps desa kapan kecamatan tambang: bahwa ada sejumlah dukungan untuk calon perseorangan, harian dan saksi sudah melakukan verifikasi: bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh saksi, terdapat salah satu persyaratannya yang tidak sah sebanyak lampiran berkas, yang menggunakan coklat ada sekitar buah, selebihnya nik dan yang dianggap sah hanya delapan, bahwa data yang dianggap sah hanya (delapan) dari dukungan, bahwa selain data nik sebanyak dukungan, ada lima ktp itu bukan warga desa kapan dan satu lagi nya dinyatakan mati atau sudah tidak berlaku: bahwa saksi menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan saksi dalam rekap dukungan calon: bahwa saksi membuat surat pernyataan dan melaporkan kpu: subianto bahwa saksi merupakan petugas ppk tapung: bahwa dalam hal verifikasi calon independent untuk kecamatan tapung, jumlah dukungan untuk harian sebanyak bahwa salah satu antaranya yang terbanyak dukungan itu berasal dari desa karya indah sebanyak bahwa seluruh pps kecamatan tapung yang sudah menerima berkas dukungan berupa ktp dan kartu keluarga yang diserahkan oleh pasangan tim calon independent harian sudah melakukan verifikasi: bahwa bagi yang tidak menerima berkas dukungan, tidak bisa dilakukan verifikasi karena sampai batas waktu yang ditentukan oleh kpu tanggal juli petugas harus sudah melakukan rekapitulasi tingkat pps dan diserahkan ppk, bahwa untuk pps karya indah petugas pps nya belum menerima berkas dukungan: bahwa sesuai surat dari kpu yang harus diverifikasi setelah dilakukan bintik tingkat ppk, tim pasangan calon dari independent harian harus sudah menyerahkan berkas dukungan yang akan diserahkan langsung kepada pps, bahwa pps tidak menerima berkas dukungan calon sampai batas waktu yang ditentukan: bahwa ada lebih yang tersebar beberapa desa dan telah terverifikasi semua, bahwa setelah diverifikasi oleh pps dan rekapitulasi oleh ppk maka terdapat hanya empat orang yang memenuhi syarat dari desa air terbit kecamatan dan yang lainnya tidak memenuhi syarat: bahwa yang tidak memenuhi syarat karena mayoritas pps nya tidak menerima berkas dukungan: bahwa untuk semua verifikasi yang telah dilakukan oleh pps itu sudah diserahkan ppk dan petugas sudah menyerahkan berkas atau pun rekapitulasi tingkat ppk kepada kpu kabupaten kampar yang seluruhnya hanya (empat) orang: bogie saputra bahwa saksi merupakan satpol kpu kabupaten kampar: bahwa kantor kpu menurut saksi tidak pernah tutup pada tanggal agustus termasuk pada hari minggu dan hari libur, bahwa pada tanggal agustus tidak ada kejadian apa apa dan kantor kpu ada buku tamu: namun @omar bahwasanya tangan saksi telah dipalsukan oleh tim sukses harian karena saksi tidak pernah mendukung h.harian: bahwa saksi telah melaporkan kejadian ini polres kampar, zulkifli nasution bahwa saksi ketua pps langsing untuk kelurahan langsing: bahwa dari orang calon pendukung harian yang memenuhi syarat hanya orang, bahwa sebagian besar yang tidak memenuhi syarat karena ktp sudah habis masa berlakunya dan ada tanda tangan yang dipalsukan, bahwa ada warga yang tidak pernah mendukung calon harian tetapi tanda tangan mereka dipalsukan seolah olah mereka mendukung: bahwa saksi mengetahui dan menemukan hal ini pada waktu saksi melakukan verifikasi pada tanggal sampai tanggal juli bahwa ktp yang tidak berlaku lagi ada orang, kemudian yang surat pernyataan yang tidak mendukung itu ada orang: eko suhartono bahwa saksi merupakan petugas pps tari bangun kecamatan tambang, bahwa untuk verifikasi tari bangun saksi sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku yang disampaikan oleh kpu, bahwa dukungan yang ada desa tari bangun sebanyak orang dan yang sah telah diverifikasi secara administrasi dan faktual hanya ada (enam) orang: bahwa sebanyak setelah diverifikasi administrasi, tidak bisa lulusan karena berkas lampiran itu tidak berdomisili desa saksi, bahkan ada yang berdomisilinya luar kabupaten, yaitu kota pekanbaru: bahwa sebanyak orang dalam rekap dukungan ada nama orang desa tari bangun tetapi ktp atau tidak ada berkasnya hanya daftar namanya saja, bahwa saksi pernah dipanggil oleh panas karena dituduhkan pps tari bangun menghilangkan data berkas, bahwa saksi sudah melaksanakan verifikasi dan berkasnya sudah disampaikan dari kepala desa karena yang tim dari calon independent harian itu memberikannya lewat kepala desa tidak melalui saksi, abu hadiah bahwa saksi merasa tidak pernah mendukung harian tetapi nama saksi dan istri saksi tercantum dalam daftar nama pendukung harian, bahkan tanda tangan saksi dipalsukan, juprizal bahwa saksi pps desa kuantan kecamatan banking, bahwa saksi sebagai pps telah melakukan verifikasi atas dukungan harian: bahwa dukungan yang disampaikan kepada saksi sebanyak dan pps sudah melakukan verifikasi dengan hasil verifikasi yang tidak memenuhi persyaratan ada sebanyak orang, bahwa ada ktp yang sudah tidak berlaku sebanyak tujuh orang, yang sudah meninggal dunia ada satu orang, yang sudah pindah enam orang, anggota polri satu orang, nama ganda empat orang, yang mencabut dukungan ketika saksi memverifikasi bawah atau ketemu orangnya langsung mencabut dukungannya sebanyak orang, bahwa saksi membantah keterangan saksi dari pemohon yazid) yang menyatakan saksi sebagai pps tidak pernah melakukan verifikasi karena setahu saksi, nama yazid tidak ada dalam berkas verifikasi yang disampaikan oleh tim sukses dari harian sebagai calon independent, dan juga atas nama saksi pemohon eka saputra) juga tidak tercantum dalam dukungan berkas yang disampaikan oleh harian: bahwa saksi juga membantah keterangan saksi pemohon ismail) yang menyatakan tidak pernah verifikasi, karena menurut saksi, saksi sudah melakukan verifikasi dan atas nama ismail, orangnya berpindah pindah tempat dan memang saksi pemohon pernah tinggal desa kuantan tetapi itu juga pindah jalan cik ditiru kuantan, bahwa ketika diverifikasi, saksi pemohon tidak pernah ketemu dengan petugas saksi atau termasuk saksi: masih. bahwa saksi pps pasir sialang kecamatan rangkiang seberang dan jumlah atau daftar nama dukungan yang paling banyak adalah kelurahan pasir sialang sebanyak bahwa saksi sudah melakukan verifikasi, namun antaranya saksi batalkan karena antaranya tidak mendukung, dan tidak pernah menandatangani, bahkan tidak kenal dengan balon yang namanya harian seluruhnya ada .orang: bahwa kemudian, antaranya memang tidak bisa saksi verifikasi. karena antaranya mereka adalah penduduk johan sentosa yang merupakan penduduk musiman atau penunggu kebun dan sudah pindah, asnawi bahwa saksi pps petanahan jaya kecamatan tapung, bahwa saksi tidak dapat melakukan verifikasi karena saksi tidak menerima berkas dukungan dari calon independent harian: ahmad fauzi bahwa saksi pns kpu kabupaten kampar pada bagian sekretariat kpu komisi pemilihan umum) dan bekerja sesuai dengan tahapan, sehingga tidak berwatak kepada hari kerja, tetapi pada tahapan pemilu, pilkada, dan pilgub itu bekerja berdasarkan hari kalender sehingga hari minggu tetap masuk kantormpar dalam pemilihan umum kepala daerah pemilukada) dan wakil kepala daerah kabupaten kampar tahun dengan nomor urut bahwa memohon, komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kampar telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah pemilukada) dan wakil kepala daerah kabupaten kampar tahun dan telah menempatkan pihak terkait sebagai pemenang dalam proses pemilihan umum kepala daerah pemilukada) berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kampar nomor pts kpu kpr x dengan perolehan suara sebanyak (seratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu) suara atau dalam hitungan persentase sebanyak bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon, dalam petit yang dimohonkan kepada mahkamah konstitusi secara jelas dan nyata tentunya sangat merugikan hak hak dan kepentingan pihak terkait karena pihak terkaitmpar tahun dengan nomor pts kpu kpr x telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh memohon,ampar sesuai surat keputusan memohon nomor pts kpu kpr x tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum kepala daerah kabupaten kampar tahun., bahwa dalam petit permohonan pemohon yang meminta waktu untuk melakukan perubahan kembali petit kepada hakim mahkamah konstitusi dalam persidangan tanggal oktober dan akan mencantumkannya dalam konvoi tentang memerintahkan memohon untuk melakukan pemilukada ulang secara jelas dan nyata permohonan guo akan merugikan hak hak konstitusional masyarakat kabupaten kampar pada umumnya dan juga merugikan bagi kepentingan pihak terkait: bahwa berdasarkserta dengan berdasarkan argumentasi dan alasan yuridissecara langsung maka untuk membela hak hak dan kepentingan pihak terkait dengan ini mengajukan permohonan kepada mahkamah konsitusi untuk dapatterpilih bupati dan wakil bupati kabupaten kampar tahun sebagai pihak terkait dalam perkara permohonan keberatan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum php) kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kamparpermohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemohon dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah pemilukada) bahwa pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan mahkamah konsitusi karena kedudukan hukumdan juga peraturan mahkamah konsitusi nomor tahun tentang para pihak dan objek perselisihan diatur ketentudalil dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon atau dalam permintaan amar putusan pemohon nyata nyata tidak mencantumkan permohonan petit agar mahkamah konstitusi dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitunganyang dimaksud dan peraturan ini, bahwa dalam petit kedua1bukanlahjuga bukanapa yang kami sampaikan dan uraikan atas maka cukuplah alasan hukum bagi majelis hakim mahkamah konstitusi c.g panel hakim perkara php.d ix untuk menerima eksepsi pihak terkaitap terulang dan dapat dipergunakan sebaghanya fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan kepada pihak terkait saja, dan yang merugikan kepentingan terkait: bahwa pihak terkait sebagai peserta pemilukada telah mengikutiterstruktur, sistematis dan masif.: bahwa pada permohonan point bebas, rahasia, jujur dan adil (asas uber dan judul) ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan yang dilayangkan oleh calon peserta pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kabupaten kampar tahun lainya mahkamah konstitusi ini. dalam petit berdasarkan alasan alasan yuridis atas, dengan ini perkenalan kami memohon agar mahkamah konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara bahwa seandainya pemohon diikutsertakan oleh memohon sebagai salah satu peserta dalam pemilukada kabupaten kampar tahun maka niscaya hasil perolehan suara masing masing pasangan calon akan berubah dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pemilukada putaran kedua mengingat pemohon setidaknya telah mendapatkan dukungan secara langsung dari para pemilih dalam proses pencalonan. oleh karenanya putusan memohon menggagalkan pemohon sebagai salah satu peserta pemilukada dapat berdampak signifikan dalam proses dan hasil pemilukada kabupaten kampar yang merupakan manifestasi dari suara rakyat kampar: bahwa pemohon telah menyampaikan dan memberikan syarat dukungan kepada memohon sebagai syarat calon perseorangan bakal calon bupati dan wakil bupati kampar pada tanggal juli dengan jumlah dukungan yang diterima oleh memohon sebanyak (tiga puluh satu ribu dua ratus lima) orang, sebagaimana dimaksud dalam formulir model kwk.kpu perseorangan dengan rincian sebagai berikut: tabel daftar rincian jumlah dan kecamatan dukungan pencalonan pemohon oren reokamartan ama ajar nomor php.d ix berkenan memutus dengan amar putusanetapkanadalah benar:danyayang diterbitkan oleh memohodan huruf pmk karena pemohon adalah bakal pasangan calon dalam pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kampar tahun menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait tersebut mahkamah mempertimbangkandiviskampar tahun berdasarkan(vide bukti dengan demikian pemohon memiliki.ampar ditetapkan oleh memohon berdasarkanoktober selasa oktober dan rabu oktober karena hari sabtu oktober dan hari minggu oktod,masing masing dan keterangan tertulisnyatelah memasuki pokok permohonan sehingga eksepsi tidak beralasan hukum, i3.abupaten kampar dengan cara tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan, yang menurut pemohon sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kampar dari calon perseorangan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, untuk mengikuti pemilukada kabupaten kampasaksi saksi guitar, ruslan, retunimar, ramli, ismail, kamaruzzaman, eka saputra, yazid, surya remaja, sukiman, erdisman, ariani, ahmadi, jenter sihombing, danu endarmoko, ujar, dan nur hammidak pernah diverifikasi oleh memohon dan memohon tidak pernah melakukan kegiatan verifikasi terhadap pendukung calon perseorangan, menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan bahwa dalil pemohon tidak berdasar, karena memohon telah melaksanakan semua tahapan dan proses pelaksanaan pemilukada kabupaten kampar berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung asas asas dasar pelaksanaan pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. pemohon mengajukan syarat dukungan sebanyak (empat keseratus) dari jumlah penduduk kabupaten kampar yaitu dukungan, dan dalam penyampaian memohon dengan jumlah dukungan.oleh memohon, maka yang disampaikan pps, ppk dan memohon dengan jumlah dukungan dengan rincian yang memenuhi syarat adalah sebanyak dukungan dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak dukungan, jadi kekurangan dukungan sebanyak dukungan, tersebut. berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilukada yang menyatakan,. dengan demikian sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilukada yang menyatakan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada apabila: ditemukan ketidakbenaran data nama pendukung di:, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan tersebut atas, menurut memohon, pemohon tidak memenuhi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagai peserta pemilukada kabupaten kampar tahun apalagi sebagian bukti dukungan yang dilampirkan oleh pemohon dalam proses verifikasi merupakan bukti dukungan yang tidak benar, karena dukungan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh bukan orang yang bersangkutan serta adanya unsur pemalsuan dukungan yang nama namanya dicatat oleh pemohon dalam lampiran dukungan, terhadap hal tersebut, orang orang yang namanya dicatat membuat pernyataan sikap tidak senang kepada pemohon, dan diteruskan dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian resort kamparbukti bukti sampai dengan bukti serta saksi saksi pardalis, lazuardi, kaharuddin, pd. edgar samsukamar eka saputra, subianto, zulkifli nasution, eko suhartono, juprizal, masih, ag, asnawielah melakukan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan saksi tidak tidak pernah menerima berkas dukungan pemohon, menimbang bahwa terhadap dalil guo, pihak terkait membantahnya dan menyatakan(, bahwa pada permohonan poinbebas,rahasia, jujur dan adil (asas uber dan judul) ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan yang diajukan oleh calon peserta pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kabupaten kampar tahun lainnya mahkamah konstitusi ini: pihak terkait tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalil dalilnya, i3. menimbang bahwa terkait laporan pemohon mengenai adanya pelanggaran pada saat verifikasiyang dilakukan oleh memohon, mahkamah telah membaca keterangan tertulis panwaslukada kabupaten kampar yang diterima mahkamah pada tanggal november dan tanggal november yang pada pokoknya menerangkan bahwa panwaslukada kabupaten kampar telah menerima laporan dugaan pelanggaran tahapan pemilukada yaitu pada saat pelaksanaan verifikasi dukungan bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan atas nama harian, ag., sc. indra putra, ag., sc., sesuai dengan nomor laporan pws.kpr viii tanggal agustus inti laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa pps dan ppk kabupaten kampar tidak melaksanakan verifikasi terhadap dukungan pemohon. setelah menerima laporan tersebut panwaslukada sesuai dengan ketentuan perundang undangan melakukan proses klarifikasi terhadap saksi saksi terlahir: bahwa setelah panwaslukada kabupaten kampar memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap saksi saksi terlahir terkait dengan laporan pemohon kepada panwaslukada kampar sesuai dengan nomor laporan pws.kpr viii tanggal agustus tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu kampar yang tidak melaksanakan verifikasi beberapa pps dan ppk kabupaten kampar, panwaslukada berkesimpulan bahwa benar tidak dilakukan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan atas nama pemohon beberapa pps dan ppk: bahwa memang ditemukan adanya berkas dukungan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati atas nama pemohon yang tidak diserahkan langsung oleh tim kampanye pasangan bakal calon perseorangan atas nama pemohon kepada pps yang bersangkutan dan berdasarkan pemantauan tim ppl bawaslu tidak ditemukan adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh pps: bahwa atas dasar hasil klarifikasi tersebut, panwaslukada kampar berkesimpulan bahwa laporan yang disampaikan oleh pemohon terbukti, namun belum ditindaklanjuti oleh kpu: i3.19j menimbang bahwa saksi saksi memohon yang bernama edgar samsukamar eka saputra, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi setelah melakukan verifikasi terhadap dukungan kepada pemohon, namun setelah diverifikasi yang memenuhi syarat hanya dukungan, saksi subianto, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak orang, namun setelah diverifikasi ternyata yang memenuhi syarat hanya orang, saksi zulkifli nasution yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan verifikasi terhadap dukungan, namun setelah diverifikasi yang memenuhi syarat hanya orang, saksi eko bahwa dukungan yang diberikan oleh pemohon tersebut lebih dari (empat persen) asumsi pemilih yang dipersyaratkan oleh memohon yakni orang: bahwa pada tanggal juli memohon mengeluarkan surat nomor kpu kpr vii yang intinya berisi sebagai berikut: jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kepada kpu dengan jumlah dukungan sebanyak dukungan yang tersebar kecamatan dan desa se kabupaten kampar, sedangkan yang diterima oleh pps, ppk dan kpu, sebanyak dukungan. dari dukungan tersebut setelah diverifikasi administrasi dan faktual oleh pps, ppk dan kpu, maka jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sebanyak sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah sebanyak dukungan. berdasarkan hasil rapat pleno kpu hari sabtu tanggal juli menetapkan bahwa kekurangan jumlah dukungan baik yang diserahkan kepada kpu maupun yang diserahkan kepada pps dan ppk maka jumlah kekurangannya adalah sebanyak dukungan: penambahan perbaikan kekurangan sebanyak dukungan tersebut ditambahkan diperbaiki selama hari yaitu dimulai dari tanggal s.d. agustus suhartono, yang pada pokoknya menerangkan telah memverifikasi dukungan, namun yang memenuhi syarat hanya orang, dan saksi juprizal, yang telah memverifikasi dukungan, namun yang memenuhi syarat hanya orang. dengan demikian orang tidak memenuhi syarat, dan saksi masi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dukungan pemohon setelah diverifikasi dari orang, sebanyak tidak bisa diverifikasi karena mereka adalah penduduk musiman. adanya fakta yang tercatat tersebut, menyebabkan bahwa dukungan yang diajukan oleh pemohon berkurang orang yang menyebabkan pemohon tidak memenuhi syarat dukungan yang ditentukan oleh undang undang. i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dan mempelajari dalil pemohon, dalil bantahan memohon, dalil bantahan pihak terkait, jawaban tertulis bawaslu kabupaten kampar, dan bukti bukti serta saksi saksi yang diajukan para pihak, menurut mahkamah memohon telah melakukan proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan terhadap pemohon sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. walaupun menurut keterangan tertulis panwaslukada memang terbukti bahwa memohon tidak melakukan proses verifikasi tersebut, namun menurut mahkamah hanya terjadi beberapa tempat tertentu secara sporadis sehingga hal tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi pemohon tidak lolos untuk menjadi peserta pemilukada kabupaten kampar tahun karena sesuai dengan bukit bukti yang diajukan oleh pemohon dan berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa jumlah perolehan suara dukungan dari masyarakat kabupaten kampar sesuai dengan yang didalilkan oleh pemohon, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi memohon yang tidak terbantahkan persidangan yaitu saksi namun gemar dan saksi abu hadiah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada pemohon. selain itu sesuai dengan keterangan pemohon persidangan, gugatan pemohon yang diajukan pengadilan tata usaha negara pekan baru mengenai tidak lolosnya pemohon sebagai peserta pasangan calon pemilukada kabupaten kampar tahun sampai saat ini masih dalam proses peradilan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. dengan demikian, menurut mahkamahina zuchriyah tandovii partai hati nurani rakyat hanura) yang diwakili oleh: nama wiranto, s.h pekerjaan jabatan ketua umum dewan pimpinan pusat partai hanura alamat jalan diponegoro nomor menteng, jakarta pusat nama yus usman sumanegara, s.e., mba pekerjaan jabatan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai hanura alamat jalan diponegoro nomor menteng, jakarta pusat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberikan kuasa kepada dr. hj. ela syarief, sh., mh, dr. andi amrun, sh., mh, dr. kosinus hh, sh., mm., mh, bulan marga, sh., masing masing adalah advokat pada kantor ela syarief partners yang beralamat jalan kramat penting nomor jakarta pusat dan gedung artha graha 26th floor,hanura, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon perkara nomor puu vii yang diwakili oleh: nama ahmad yani, sh, pekerjaan advokat, caleg ppp dpr dapil sumatera selatan alamat jalan bulak tengah nomor rt rw klender, duren sawit, jakarta timur. nama drs. saint tauhid sa' adi pekerjaan anggota dpr ri, caleg ppp dpr dapil jawa timur alamat jalan lorong nomor rt rw koja, jakarta utara. nama romahurmuliy, st, pekerjaan swasta, caleg ppp dpr dapil jawa tengah vii alamat jalan duri bulan nomor rt rw condet batuampar, jakarta timur. nama drs. mahmud yunus pekerjaan swasta, caleg ppp dpr dapil jawa tengah alamat jalan cite raya gg. makam, nomor rt rw pakaian pinang, kota tangerang, banten. nama muhammad arwana thomasi, pekerjaan swasta, caleg ppp dpr dapil jawa tengah iii alamat desa ngemplak kecamatan lasem, kabupaten rembang, jawa tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ah. wakil kamal, sh., mh. dan mulyadi phillips, sh., si., yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para pemohon tersebut, baik bersama sama atau sendiri sendiri, kesemuanya sebagai advokat pada masyarakat hukum indonesia mhi) yang berkantor jalan bunga nomor mataraman jakarta timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon il: perkara nomor puu vii partai gerakan indonesia raya gerindra) yang diwakili oleh: dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun bahwa penjelasan nomor tahun juga tidak memberi penjelasan terkait dengan metode penghitungan yang dipakai dalam nomor tahun potensi kerugian tersebut tampaknya terbukti dengan perkiraan terjadinya pengurangan kursi partai hanura dpr dari kursi menjadi kursi dpr manakala komisi pemilihan umum harus membuat suatu keputusan terkait adanya putusan mahkamah agung nomor hum terkait pembatalan huruf dan dan peraturan kpu nomor buktiterjadinya salah tafsir yang mengakibatkan terjadinya hilangnya kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang telah diperoleh partai hanunerapan pembagian kursi dari sisa suara untuk dprd kota kabupaten tidak mencerminkan nilai nilai keadilan. dalam penentuan pembagian sisa kursi yang diperebutkan oleh partai politik yang tidak mencapai bpp tingkat kota kabupaten sebagaimana diatur dalam nomor tahun yang tidak menyebutkan bahwa sisa kursi dihabiskan daerah pemilihan dapil) masing masing. bahwa akibat tidak disebutkan sisa kursi dihabiskan dapil masing masing dalam nomor tahun maka partai partai politik termasuk partai hanura kehilangan kursi untuk dprd kota kabupaten, bahwa seharusnya dalam penentuan sisa kursi dprd kota kabupaten yang tidak mencapai dari bpp sudah seharusnya dikumpulkan tingkat kota kabupaten, yang selanjutnya dibuat bpp baru untuk dikonversikan menjadi kursi dan diberikan kepada caleg dengan perolehan suara terbanyak dari seluruh dapil untuk masing masing partai politik yang memperoleh sisa kursi, sebagaimana penentuan sisa kursi dpr dan dprd provinsi. penentuan sisa bersumber dari undang undang yang isinya harus menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir yang dapat disengketakan: menimbang bahwa dalam menafsirkan frasa suara pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua haruslah memperhatikan konsep demokrasi sebagai: delicate balance between majority will, one hand and fundamental values and human rights the other. subjective purpose reflects majority will, objective purpose reflects fundamental values and human rights aaron barak, purpose interpretation law, hal. xix). dengan demikian, kedudukan dan suara minoritas tetap dihargai, sehingga perolehan suara partai partai tetap diperhitungkan untuk memperoleh kursi pada tahap kedua dengan merujuk pada sistem pemilu yang dianut. hal tersebut terkandung pada original intent keberadaan sebagaimana dinyatakan oleh ketua panitia khusus pansus) ferry mursyid badan, dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud frase suara dalam adalah: sisa suara yang diperoleh parpol yang melebihi bpp: suara yang yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi: menimbang bahwa dan telah menimbulkan tafsir yang berbeda beda (multitafsir), seperti perbedaan antara penafsiran yang termuat dalamdapattelah diubah dengan peraturan kpu nomor tahun dan penafsiran yang termuat dalam putusan mahkamah agung ma) nomor p hum nomor p hum dan nomor p hum multitafsir tersebut telah menimbulkan kontroversi yang tajam tengah tengah masyarakat. menimbang bahwa pada dasarnya menganut asas proporsional terbuka. sistem proporsional dalam pemilu yang dianut indonesia menghendaki adanya proporsionalitas atau kedekatan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan kursi dengan deviasi yang sedapat mungkin dihindari. sebagai sebuah sistem proporsional tentu juga mempunyai kelemahan dan kelebihan, sebagaimana halnya dengan sistem distrik. terhadap kelemahan kelemahan tersebut dalam suatu sistem yang dipilih haruslah diterima sebagai resiko pemilihan sistem. mahkamah berpendapat apabila yang berkaitan dengan frasa suara sekurang kurangnya (lima puluh keseratus) dari bpp dpr ditafsirkan untuk memperhitungkan kembali perolehan suara secara utuh partai politik yang telah mendapatkan kursi berdasarkan tahap pertama dengan dasar bpp akan menyebabkan terjadinya penghitungan lebih dari satu kali. cara yang demikian akan menimbulkan ketidakkonsistenan dengan sistem yang dipilih yaitu sistem proporsional karena menyebabkan terjadinya deviasi yang terlalu besar antara perolehan suara dengan perolehan kursi bagi partai politik peserta pemilu. selain itu, apabila dipergunakan penafsiran seperti atas maka perolehan suara partai politik yang telah dikonversi perolehan suaranya menjadi kursi akan diperhitungkan lebih dari satu kali, sementara perolehan suara partai politik yang tidak mencapai bpp tetapi lebih dari bpp hanya diperhitungkan satu kali, itu pun kalau masih ada sisa kursi. oleh karena itu, mahkamah berpendapat penafsiran terhadap perolehan suara sekurang kurangnya (lima puluh keseratus) dari bpp dpr yang dalamnya memperhitungkan secara utuh perolehan suara partai politik yang telah mendapatkan kursi berdasarkan bpp tidak sesuai dengan sistem proporsional yang menjadi sistem yang dipilih oleh menimbang bahwa terhadap dan mahkamah berpendapat bahwa maksud frasa sisa suara bukan hanya sisa suara dari perolehan suara partai politik setelah dikonversikan menjadi kursi berdasarkan bpp, tetapi juga mencakup perolehan suara partai politik yang tidak memenuhi bpp dan belum digunakan dalam penghitungan kursi tahap sebelumnya: menimbang bahwa dalam sistem proporsional, cara yang dipilih dalam penetapan perolehan kursi untuk partai politik peserta pemilu adalah cara yang menimbulkan deviasi paling kecil sebagaimana penghitungan yang telah diterapkan dalam pemilu sistem proporsional yang berlaku pada pemilu sebelum tahun agar deviasi yang ditimbulkan oleh cara penetapan perolehan kursi untuk partai politik peserta pemilu menjadi kecil, sesuai dengan tujuan sistem proporsional, maka frasa suara padauara yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi sepanjang mencapai dari bpp. sementara itu, frasa sisa suara pada danisa suara yang belum dipergunakan untuk dikonversi menjadi kursi berdasarkan peringkat suara terbanyak secara satu persatu sampai habistai politik50y6imbangpengaturan kekuatan hukum mengikat putusan mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam uud maupun dalam mk, akan tetapi uud dan menentukan bahwa putusan mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. jikalau putusan mahkamah menyatakan satu undang undang bertentangan dengan uud maka undang undang demikian masih berlaku sampai dengan dinyatakannya undang undang bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengumuman putusan disidang terbuka untuk umum. dari ketiga pengaturan atas dapat disimpulkan bahwa putusan mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (non retroaktif). sebagai akibat putusan yang demikian, maka atau undang undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (ex nunc). hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu undang undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan mahkamah.prinsip non retroaktif dalam pemberlakuan suatu undang undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. larangan tersebut bersangkut paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan mexicana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas null delicatus nulla pena sine praevia lege penari. secara khusus, pengaturan konstitusi amerika menentukan bahwa kongres dilarang untuk mengundangkan undang undang yang retroaktif (ex post facto law) sementara itu undang undang dasar menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. meski larangan pemberlakuan undang undang yang bersifat retroaktif tersebut bidang hukum pidana merupakan asas universal dan menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, asas tersebut mengenal pengecualian sebagaimana diatur dalam kuhp yang juga berlaku secara universal, mana jikalau terjadi perubahan perundang undangan, maka kepada terdakwa diperlakukan yang paling menguntungkan terdakwa. larangan bagi putusan pengadilan untuk berlaku surut tidak diatur secara tegas dan ditemukan sebagai hal yang umum dalam putusan pengadilan biasa. peradilan tata usaha negara, pidana, dan perdata dikenal luas putusan pengadilan yang mempunyai daya laku surut (ex tuna) karena pada umumnya pemidanaan atau pembebasan terdakwa, pencabulan suatu gugatan dalam perbuatan melanggar hukum, ataupun wanprestasi, maka putusan yang menyangkut status atau kedudukan pegawai negeri, utang piutang dan perbuatan melanggar hukum, berlaku surut sejak dilakukannya perbuatan melawan hukum, atau sejak terjadinya wanprestasi ataupun tindak pidana yang dilakukan, dan bukan setelah tanggal pengumuman putusan dalam sidang terbuka untuk umum.dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang undang undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh uud menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh mahkamah melalui pengujian undang undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh komisi pemilihan umum., konklusi bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut atas mahkamah berkesimpulan: mahkamah berwenang untuk memeriksa perkara guo: para pemohon memiliki legal standing, dan adalah konstitusional bersyarat (conditional constitutional) yang berarti konstitusional sepanjang diartikan sebagaimana diuraikan dalam paragraf ataskursi dprd kota kabupaten sebagaimana diterapkan kpu daerah bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. sistem proporsional terbuka menghargai sekecil apapun suara rakyat. partai hanura telah kehilangan kursi untuk dprd kota sukabumi akibat tidak jelasnya penafsiran nomor tahun bahwa hilangnya kursi dpr untuk partai hanura dapat ditafsirkan hilangnya suara rakyat pemilih yang telah memilih partai hanura dalam pemilu calon anggota legislatif tahun manaoleh karena itu, pemohon merasa berhak untuk mengajukan pengujian atas dan penjelasan nomor tahun terhadap uud bahwa demikian juga putusan mahkamah agung r.i. nomor p hum yang membatalkan huruf dan huruf peraturan kpu nomor tahun yang berkaitan dengan penghitungan kursi dprd kabupaten kota yang berarti sisa kursi pada penghitungan terhadap tahap kedua untuk dprd kabupaten kota hanya diperebutkan oleh parpol yang memperoleh kursi tahap pertama atas bpp. jika putusan mahkamah agung r.i. guo dilaksanakan oleh kpu, maka parpol menengah dan parpol baru, yaitu pemohon partai hanura) akan kehilangan banyak kursi dprd kabupaten kota, berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi penafsiran yang salah atas nomor tahun yang bertentangan dengan uud mana telah ada dua putusan mahkamah agung r.i. yang telah mengambil kewenangan mahkamah konstitusi dan memberikan suatu putusan tentang perolehan kursi dpr ri dan dprd kabupaten kota, maka pemohon sebagai pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan pengujian atas dan penjelasan nomor tahun terhadap uud dengan segenap uraian tersebut atas, maka dapat dikatakan ketentuantujuh bulan agustuschmad nowiki, maria farida indrawi, akil mochtar, muhammad alim, dan arsyad sanuspemerintah yang mewakili, dewan perwakilan rakyat yang mewakili serta pihak terkaitchmad nowiki ttd. ttd. maria farida indrawi akil mochtar ttd. ttd. muhammad alim arsyad sanusi panitera pengganti, ttd. fadzlun budi perwakilan daerahsusunan pengurus dpp partai hanura: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum tahun tentang penetapan partai hanura sebagai peserta pemilu calonliping kompas.com, juli judul metro: putusan timbulkan kekacauan?: bukti fotokopi kliping kompas.com, juli judul perlu forum revisi putusan ma : bukti fotokopi kliping koran kompas.com, juli judul wah, ribuan caleg terpilih terancam dibatalkan mengemukapemilu, karena multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil, oleh karena itu dipandang dan diyakini bertentangan dengan ketentuan uud bahwa pemohon adalah calon anggota dpr dari ppp, daerah pemilihan sumatera selatan nomor urut yang telah ditetapkan oleh kpu mendapatkan suaradiputusndapatkan suara terbanyak berhak mendapatkan kursi dpr berdasarkan putusan mahkamah nomor php.c vii tanggal juni bahwa demikian juga pemohon adalah calon anggota dpr dari ppp, daerah pemilihan jawa tengah ix, nomor urut yang telah ditetapkan oleh kpu mendapatkanmperoleh suara terbanyak berhak mendapatkan kursi dpr berdasarkan putusan mahkamah nomor php.c vhi tanggal juni bahwa pemohon adalah calon anggota dpr dari ppp, daerah pemilihan jawa tengah vii, nomor urut yang telah ditetapkan oleh kpu bahwa pemohonsuara bpp, hal mana telah ditetapkan oleh kpu bahwa ppp mendapatkan tahap keduaiii,dan telah berjuang mengorbankan biaya, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan suara dari pemilih, namun karena kelemahan penyelenggara pemilu harus kehilangan suara, dan berjuang keras mahkamah untuk mendapatkan haknya, setelah dikabulkan oleh mahkamah dapat dipastikan lolos senayan pada pembagian kursi tahap kedua karena telah melebihi bpp. demikian juga pemohon pemohon dan pemohon telah berjuang mengorbankan biaya, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan suara dari pemilih, bahkan daerah pemilihan masing masing partai telah ditetapkan mendapatkan kursi dpr berdasarkan keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal mei tersebut. namun ternyata harus menghadapi kenyataan bahwa dengan terbitnya putusan nomor hum tanggal juni yang mengakibatkan para pemohon terancam tidak mendapatkan kursi dpr, bahwa ketentuan mengenai pembagian kursi dpr pada tahap kedua berdasarkan ketentuan pemilu,hal mana ketentuan pemilu tersebut merupakan rumusan norma hukum yang muttitafsir, sehingga tidak melindungi dan menjamin kepastian hukum yang adil kepada para pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungitentangpemilu. pokok permohonan bahwa pengujian pemilu ini yang memuat rumusan norma yang mengatur pembagian kursi tahap kedua sebagaimana diatur dengan ketentuan pemilu: bahwa ketentuan tersebut rumusan normalnya tidak sempurna sehingga terdapat celah untuk munculnya banyak penafsiran, puncaknya sejak terbitnya putusan mahkamah agung nomor hum dalam perkara permohonan hak uji materiil antara zaenal ma'arif melawan ketua komisi pemilihan umum tertanggal juni bahkan setelah terbitnya putusan tersebut semakin banyak perbedaan penafsiran sesuai dengan kepentingan politik masing masing, sehingga ketentuan pemilu tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi uud bahwa putusan tersebut telah mencampuradukkan antara pengujian norma (regering) dengan gugatan pembatalan keputusan yang bersifat penetapan (beshiking). putusan mahkamah agung tersebut juga menyangkut pembatalan dan penundaan pelaksanaan keputusan kpu nomor pts kpu tahun tentang penetapan perolehan kursi partai politik atau dengan kata lain tentang "hasil pemilihan umum", sehingga sesuai dengan uud dan huruf mk, kewenangan untuk menghadirinya merupakan kompetensi absolut mahkamah, namun tetap bukan bersifat uji materiil akan tetapi bagian dari upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi suatu parpol. dengan demikian mahkamah merupakan satu satunya yang secara atribut diberikan kewenangan mengadili perselisihan sengketa hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi, bahwa dengan majelis hakim agung yang sama tidak konsisten dalam menerapkan hukum, sebab majelis hakim agung tersebut sudah menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil huruf peraturan kpu nomor yang diajukan hasta kristiyanto sebagaimana ditegaskan dalam putusan nomor hum tanggal juni yang pada sebagian atau pokoknya, sama dengan permohonan uji materiil yang diputuskan pada putusan nomor hum dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim agung menyatakan sebagai berikut: menimbang, bahwa tentang substansi tidak berlaku angka huruf peraturan kpu nomor tahun bertentangan dengan nomor tahun karena peraturan kpu tersebut adalah pengaturan yang (untuk) melengkapi hal hal yang tidak diatur secara rinci dalam undang undang tersebut tentang pembagian sisa kursi pada setiap daerah pemilihan. sehingga majelis hakim tersebut menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima: bahwa pertimbangan hukum tidak menunjuk jelas apa kesalahan yang dilakukan kpu dalam menginterpretasikan kecuali hanya membenarkan permohonan pemohon nomor hum sesungguhnya majelis hakim agung tersebut tidaklah memahami sedikitpun nilai nilai filosofis, sosiologis dan yuridis asal usul (original content) nomor tahun yang diimplementasikan oleh kpu dengan peraturan kpu nomor tahun bahwa putusan mahkamah agung tersebut telah mengakibatkan disproporsionalitas (ketimpangan) yang luar biasa, hal ini terlihat dari perbandingan perolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah partai politik, maupun dilihat dari disparitas harga rata rata nasional per kursi antar partai politik yang memperoleh kursi termurah dan termahal. beberapa ilustrasi dapat disampaikan sebagai berikut jika putusan diterapkan: sesuai asas proporsional, komposisi ideal perolehan kursi haruslah proporsional terhadap perolehan suara, maka putusan kpu tentang perolehan kursi tanggal mei hanya menyimpang rata rata sebesar sementara keputusan menyimpang jauh menjadi sebuah partai yang memperoleh suara akan mendapatkan kursi, sebaliknya sebuah partai yang mendapatkan suara hanya memperoleh kursi: harga rata rata nasional per partai politik yang semula (termurah) dan (termahal) timpang menjadi (termurah) dan (termahal), selain penyimpangan komposisi kursi terhadap komposisi suara yang jombang, pelanggaran asas proporsional ini juga ditunjukan oleh tingginya standar deviasi bpp" yang dibutuhkan partai partai untuk mendapatkan kursi dpr. standar deviasi bpp" bagi partai apabila didasarkan pada putusan ini mencapai suara kursi. padahal, standar deviasi bpp" bagi partai partai yang dihasilkan oleh putusan kpu mei dan pasca putusan hanya sebesar suara kursi dan suara kursi. tingginya standar deviasi bpp" partai atas menunjukan putusan tersebut tidak adil bagi partai partai dengan perolehan suara yang jauh lebih mahal dari pada partai partai besar: ketimpangan akibat putusan juga ditunjukan oleh demikian tingginya "bpp" yang harus dipenuhi oleh sebuah partai politik sebesar suara kursi dan sebaliknya demikian murahnya "bpp" yang dibutuhkan sebuah partai politik yang hanya membutuhkan masing masing suara kursi. atau dengan kata lain, "harga" kursi yang dimiliki sebuah partai politik hampir kali lipat "harga" kursi partai politik lain, terjadi double counting dalam perhitungan perolehan kursi dpr, mana partai partai yang mendapatkan kursi pada tahap pertama secara otomatis mendapat kursi pada tahap kedua tanpa perlu membandingkan sisa suaranya dengan perolehan suara partai partai yang suaranya tidak melebihi bpp. hasil urutan partai pada perhitungan tahap kedua ini sudah pasti sama dengan urutan partai pada perhitungan tahap pertama, jadi secara logika untuk apa pemerintah dan dpr membuat aturan perhitungan kursi tahap kedua jika tidak untuk memperhitungkan sisa suara? terjadinya double counting telah melanggar prinsip "one man one vote" tafsir inipun tidak kompatibel dengan sistem proporsional yang telah diterapkan sejak lama indonesia. ketika ada kelemahan karena dianggap tidak adil dalam mengkonversi jumlah suara partai dengan suara kursi, maka hal ini memang disadari sejak awal telah diakui secara sadar namun disepakati untuk diberlakukan, mengingat tidak ada satu sistem pemilu pun yang hadir tanpa celah dan kelemahan masing masing. justru apabila metode dalam penghitungan kursi tahap kedua dilaksanakan justeru akan semakin mengakibatkan ketidakadilan, bahwa putusan tersebut atas secara hukum telah bertentangan dengan ketentuan pemilu yang menganut "sistem proporsional terbuka" dan telah mengubah sistem pemilu arah "sistem distrik", yang cenderung berimplikasi terhadap rusaknya tatanan sistem ketatanegaraan indonesia. dalam hal ini jelas jelas telah melampaui batas kewenangannya dan telah mengambil alih kewenangan pembentuk undang undang, bahwa putusan tersebut tidak dapat berlaku surut (tidak retroaktif), karena keputusan tersebut tidak mungkin diterapkan dalam konteks ruang dan waktu nama prof. dr. ir. suhardi, sc. pekerjaan jabatan karyawan swasta alamat desa condongcatur, rt.0o1 rw. kecamatan depok, kabupaten sleman. nama ahmad mulai pekerjaan jabatan pegawai swasta alamat jalan zaitun raya rt rw kecamatan kelapa dua, kecamatan curug. sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat bertindak untuk dan atas nama partai gerakan indonesia raya, berdasarakan surat kuasa khusus nomor skk puu ditbankumnas vii tanggal juli dalam hal ini memberikan kuasa kepada: mahendradatta, sh., ma., mh., ph. d., akhmad khalid, sh., posse yuliandra kusuma, sh. dipl. pr., nicholas aprilindo, sh, mh., hery susanto, sh., sutera sapto jalu, sh., guntur fatahillah, sh., dan glory arinoviandi, sh.,karta, dengan alamat iii, perkara nomor puu vii partai keadilan sejahtera yang diwakili oleh: nama tifatul sembiring pekerjaan jabatan ketua umumnama h.m anis matta sebagaimana digambarkan dalam keputusan, mengingat sudah berjalannya tahapan tahapan pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam seluruh ketentuan pemilu. bahkan amar putusan guo juga tidak konsisten dan sinkron antara yang satu dan yang lain. angka amar putusan justru memutuskan bahwa huruf dan dan peraturan kpu nomor "pembentukannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi yaitu nomor tahun "(vide halaman atau dengan kata lain diputus dalam ranah uji formil, padahal permohonan adalah pengujian materiil. seandainya pun pembentukannya yang dianggap bertentangan, maka rujukannya seharusnya adalah nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bukan nomor tahun mengenai pemilu legislatif. petit memerintahkan kpu untuk merevisi dan menunda pelaksanaan keputusan kpu nomor pts kpu tahun karena merupakan perintah yang kebebasan (overhead). majelis hakim agung tidak dapat serta merta mencontoh putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah terkait putusan mengenai penerapan sebab objek dan kewenangan yang sedang dijalankan berada pada ranah yang berbeda. lagipula, apabila kita telaah secara cermat, keputusan kpu nomor pts kpu tahun yang diadili oleh telah dinyatakan batal demi hukum oleh mahkamah konstitusi sejak tanggal juni sedangkan putusan tersebut diputus pada tanggal juni majelis hakim agung juga telah lalai dalam pengujian peraturan kpu nomor tahun hal mana peraturan kpu nomor tahun yang ditetapkan tanggal april telah mengubah peraturan kpu nomor tahun tersebut: bahwa apabila keputusan tersebut atas diterapkan, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya instabilitas politik secara nasional, hal mana keputusan tersebut akan mengubah secara signifikan perolehan kurang lebih kursi dpr (versi metro), dan lebih dari kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dan secara politik juga dapat berimplikasi serius terhadap proses ketatanegaraan yang baru baru ini sudah dilalui, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, yang sudah berjalan secara aman, tube, judul, dan bermartabat. dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya putusan tersebut akan tetap menimbulkan kontroversi tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keabsahan atau legitimasi anggota dewan dan segala produk politik sangat berpotensi untuk terus dipersoalkan, sehingga terjadi ketidakpastian secara terus menerus. demikian juga apabila dilaksanakan putusan tersebut, akan menegaskan putusan mengenai pemilu atas penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dan menjadi tidak berarti, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut atas, ketentuan pemilu jelas multi interpretasi, oleh karenanya tidak menjamin kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan uud namun demikian apabila tidak ditafsirkan sesuai dengan putusan tersebut dan tetap ditafsirkan berdasarkan sisa suara sekurang kurangnya bpp adalah konstitusionalitas bersyarat (conditional constitutional), bahwa mengingat urgensi yang sangat mendesak untuk mengakhiri ketidakpastian (uncertain ) hukum yang cenderung meresahkan masyarakat dan sangat berpotensi menciptakan kerawanan politik dan kondisi itu tidak kondusif bagi pembangunan bangsa dalam segala aspek kehidupan, maka para pemohon berpendirian bahwa mahkamah tidak perlu mendengar keterangan pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat, ataupun pihak terkait lainnya": selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan pelantikan anggota dpr ri, bahkan anggota dprd akan dilantik awal bulan agustus ini, maka keperluan untuk diputus secara cepat berdasarkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana mohon diputus dengan secepat cepatnya, berdasarkan ketentuan mkatau50y4 dari bppdari bppjawa tengah dapil ixviiiii. bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor php.c viikeputusan kpu nomor tahun tanggal maret bukti fotokopi keputusan kpu nomor tahun tanggal april menimbang bahwa pemohon iiimengemukakan hal hal sebagai berikut: fakta hukum: tentang penghitungan perolehan kursi dewan perwakilan rakyat dpr): bahwa pemohon adalah badan hukum partai politik gerakan indonesia raya disebut juga partai gerindra peserta pemilihan umum pemilu) anggota dpr, dpd dan dprd tahun dengan nomor urut partai yang terdaftar komisi pemilihan umum kpu) berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum kpu)bukti bahwa sesuai keputusan komisi pemilihan umum kpu) nomor pts kpu tahun partai gerindra ditetapkan memperoleh (dua puluh enam) kursi anggota dpr ri: bahwa kemudian terjadi potensi perubahan perubahan melalui berbagai putusan mahkamah konstitusi dan mahkamah agung republik indonesia. mana potensi perubahan tersebut harus dilaksanakan (pasti terjadi) karena merupakan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan semua tanpa terkecuali. tidak pula komisi pemilihan umum kpu) mengelak untuk melaksanakannya dengan berbagai dalih sementara ini atau hanya melaksanakan beberapa putusan saja dengan mengabaikan putusan yang lain baik dari mahkamah konstitusi maupun dari mahkamah agung, bahwa antara lain terjadi potensi perubahan yang diputuskan oleh mahkamah agung republik indonesia melalui putusannya nomor p hum bukti yang berawal dari berbagai penafsiran terhadapbukti bahwa permasalahannya bukan kepada putusan mahkamah agung tersebut, karena apapun argumentasi dan polemik yang terjadi, pada akhirnya komisi pemilihan umum wajib dan tidak dapat mengelak untuk menerapkan guo secara harfiah: bahwa secara harfiah guo tidak mencantumkan kata sisa suara untuk diperhitungkan penghitungan kursi tahap kedua, juga tidak mencantumkan kata yang memberi tafsiran adanya bilangan pembagi pemilih bpp) baru sebesar (lima puluh persen) dari bpp yang ada tahap pertama, bahwa dengan demikian bilamana tersebut diterapkan secara harfiah yang juga sejalan dengan pemikiran pendapat beberapa partai yang memiliki suara sebesar bpp atau lebih, maka artinya pada tahap kedua semua partai yang memiliki suara (bukan sisa suara) diatas (lima puluh keseratus) dari bpp diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi tahap kedua. kemudian karena tidak ada kata yang mengartikan lima puluh keseratus) bpp tersebut sebagai sebuah bilangan pembagi pemilih tahap kedua, maka pembagian kursi dibagikan (habis) berdasarkan sistim berurutan atau rangking sampai habis: bahwa akibat perhitungan semacam itu, maka sesuai perhitungan centre electoral threshold metro) dan pandangan dari pihak pihak yang mengajukan permohonan putusan mahkamah agung republik indonesia yang menghapuskan peraturan kpu nomor tahun bukti yang berkaitan dengan penerapan guo, dapat dipastikan kursi anggota dpr yang telah diperoleh oleh pemohon akan hilang sebanyak kursi atau setara dengan (enam puluh dua keseratus) sehingga tinggal kursi, tentang penghitungan perolehan kursi anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten kota: bahwa untuk tingkat dewan perwakilan rakyat daerah dprd) pemohon berhasil memperoleh kursi anggota dprd provinsi sebanyak (seratus dua) kursi dan anggota dprd kabupaten kota sebanyak (enam ratus tujuh puluh empat) kursi: bahwa kemudian terjadi potensi perubahan akibat adanya putusan mahkamah agung republik indonesia nomor p hum yang membatalkan beberapa peraturan kpu nomor tahun bukti bahwa permasalahannya bukanlah pada isi putusan mahkamah agung guo tetapi karena mahkamah agung sudah benar menerapkanbahwa namun demikian apabila komisi pemilihan umum kpu) menerapkan guo secara harfiah, maka pemohon akan kehilangan kursi anggota dprd kabupaten kota sebanyak hampir (enam puluh dua keseratus) sebagaimana kursi dpr ri: bahwa penafsiran dan guo secara harfiah jelas akan mengubah total sistim perhitungan yang telah disosialisasikan sebelumnya kemudian dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum tanpa ada pernyataan keberatan dari partai manapun, bahkan sampai saat mahkamah konstitusi menutup batas waktu perselisihan hasil pemilu. pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan @uo kualifikasi pemohon: bahwa pemohon adalah badan hukum yang berbentuk partai politik yang telah sah menjadi badan hukum berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang partai politik, dan sah pula menjadi peserta pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd periode berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) nomor sk kpu tahun tanggal juli bahwa sesuai hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd yang dilaksanakan pada tanggal april pemohon memperoleh suara yang melampaui ambang batas parliamentary threshold sehingga berhak diikut sertakan dalam perhitungan perolehan kursi anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia: bahwa undang undang yang diajukan oleh pemohon yaitutur tentang tata cara perhitungan perolehan kursi untuk anggota dpr ri temasuk tetapi tidak terbatas tentang kursi anggota dpr ri yang diperoleh pemohon. hak konstitusional pemohon: bahwa sebagai badan hukum partai politikmana berdasarkan ini, para pemohon menafsirkan memiliki hak konstitusional sebagai badan hukum partai politik untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama terhadap hukum khususnya dalam menjalankan hak sebagai partai politik peserta pemilu khususnya yang berhasil melampaui ambang batas perolehan suara untuk anggota anggota dpr ri. pemohon juga berhak atas suatu kepastian hukum, suatu kepastian dalam penerapan undang undang dan ketentuan dibawahnya yang menjamin konsistensi sehingga pemohon dapat menjalankan hak dan kewajiban hukumnya terutama dalam melaksanakan kapasitasnya sebagai peserta pemilihan umum anggota dpr dan dprd, bahwa selain itu pemohon juga memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksna dalam hal ini pemilihan umum merupakan pengejawantahan proses pemerintahan yang harus dijunjung tinggi oleh pemohon dengan melaksanakan haknya sebagai peserta pemilu dengan sebaik baiknya. pemohon juga berhak memperoleh kesamaan dimata hukum khususnya undang undang yang mengatur pelaksanaan pemilu anggota dpr dan dprd. ini juga mengandung perlindungan terhadap minoritas, karenanya ditegaskan adanya kesamaan yang bersifat equality before the law and equality govern" yang berbunyi,jalan dengan atas, maka hak pemohon untuk diperlakukan sama mata undang undang tentang pemilu semakin tegas untuk dilindungi dari tindakan yang membedakan atas dasar apapun, dalam hal ini ada suatu pembedaan perlakuan yang secara nyata diluar kaidah kaidah hukum. perlakuan diskriminatif disini tidak spesifikasi hanya untuk hal hal yang bersifat sara saja tetapi ditegaskan atas dasar apapun , potensi kerugian spesifik pemohon: bahwa dari fakta hukum atas,atau selanjutnya disebut guo bilamana benar diberlakukan oleh komisi pemilihan umum kpu) sesuai tafsiran harfiah yang dipaksakan oleh partai partai tertentu maka sesuai perhitungan centre for electoral reform metro) dan pemohon sendiri, maka pemohon akan kehilangan hampir (enam belas) kursi dpr ri, sehingga dari semula sebanyak (dua puluh enam) kursi menjadi (sepuluh) kursi. sedangkan apabila guo diterapkan secara harfiah, dapat dipastikan pemohon kehilangan (tiga ratus dua puluh empat) kursi anggota dprd kabupaten kota, bahwa dengan demikian potensi kerugian pemohon akibat diberlakukannya dan guo adalah nyata dan spesifik terhadap hak pemohon sebagai peserta pemilu anggota dpr dan dprd. kerugian tersebut terhadap hak konstitusional pemohon: bahwa potensi tersebut diyakini akan merugikan hak konstitusional pemohon, karena pemohon merasa diperlakukan tidak konsisten dan diskriminatif. disamping itu isi guo ternyata menimbulkan multi penafsiran dan salah satu tafsirnya keluar dari kaidah pemilihan umum yang adil dan menjamin prinsip keterwakilan. causal terbang: bahwa potensi kerugian konstitusional pemohon sebagaimana disebutkan atas, akan terjadi bilamana guo diterapkan secara harfiah oleh komisi pemilihan umum. dengan demikian ada hubungan akibat antara penerapan guo dengan kerugian konstitusional pemohon. bilamana permohonan dikabulkan kerugian konstitusional tidak akan terjadi: bahwa bilamana permohonan pemohon dikabulkan, maka dan guo tidak akan lagi merugikan hak konstitusional pemohon. karena dengan dibatalkan (dinyatakan tidak mengikat menurut hukum), atau dihapuskan sebagian frasa, atau diberikan penafsiran yang tegas terhadap dan guo, maka jumlah kursi pemohon akan menjadi tetap sebanyak (dua puluh enam) kursi anggota dpr ri dan (enam ratus tujuh puluh empat) kursi anggota dprd kabupaten kota. il. kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pemohtelah pernah diajukan pengujiannya. namun pemohon dalam perkara ini memiliki alasan konstitusional yang berbeda: pekerjaan jabatan sekretaris jenderalbertindak untuk dan atas nama partai keadilan sejahtera, berdasarakan surat kuasa khusus tanpa tanggal juli yang memberikan kuasa kepada: reply harun, sh., mh., llm., wasit suseno, sh., ma., sholeh amin, sh., wirawan adnan, sh., semuanya advokat konsultan hukum dari tim hukum partai keadilan sejahtera yang berkedudukan jakarta, dengan alamat graha pratama, lantai jalan haryonoi. pemohon iv: membaca permohonan dari parapara ahli dari pemohon, dan ahli yang dihadirkan oleh mahkamah konstitusi, mendengar keterangan pihak terkait komisi pemilihan umum dan calon anggota legislatif dpr ri dari partai amanat nasional atas nama andi azhar cakra wijaya dan teguh sukarno: memeriksa bukti bukti, membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, pemerintah, dan dewan perwakilan rakyat sertayang bahwa terhadap pengujian undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, memang pernah diajukan sucipto, sh., kn. dan septi notariana, s.h., dalam perkara nomor puu vi terkait dan sebagaimana kutipan dari hal putusan tersebut yang berbunyi kn, septi notariana, s.h., kn., dan jose dima satria, s.hbahwabahwa: (vide putusan nomor puu vi halaman sampai dengan bahwa menurut pemohon, alasan yang didalilkan pemohon terdahulu dalam perkara puu vi pada intinya adalah mempersoalkan suara pemilih dari daerah pemilihan tertentu apabila tidak mencapai (lima puluh persen) dari bpp akan ditarik tingkat provinsi. mana pemohon terdahulu berkeberatan dengan dalil diskriminatif yang dapat membuat seorang calon dari daerah pemilihan lain dapat memperoleh kursi dari daerah pemilihan lain atau dengan istilah yang dikemukakan mahkamah konstitusi adalah over representatif : bahwa pemohon tidak memiliki alasan konstitusional yang sama atau dengan lain perkataan berbeda alasan konstitusionalnya karena pemohon tidak mempersoalkan masalah ditariknya sisa suara tingkat provinsi ataupun berpindahnya kursi dari daerah pemilihan tertentu kepada calon dari daerah pemilihan lain, yang mana permasalahan ini juga telah diselesaikan melalui putusan mahkamah konstitusi nomor php.c vii bahwa dalam putusan nomor puu iv halaman mahkamah konstitusi memberikan petunjuk sebagai berikut: menimbang bahwa mk )ii yang antara lain dalam pertimbangannya menyebutkannomor tahun tentangcatatan: garis bawah dan penebalan oleh pemohon, undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: ) peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk bahwa oleh karenanya, menurut hemat pemohon, permohonan pengujian undang undang cast dapat diterima walaupun sebelumnya pernah diajukan diuji dikarenakan untuk kali ini memiliki syarat syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang berbeda, kewenangan mahkamah konstitusi dapat dilaksanakan secara kesatuan (integrated) dalam perkara permohonan ini: bahwa berdasarkan undang undang dasadengan demikian, kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili perkara ini dapat menggunakan kewenangan menguji undang undang terhadap undang undang dasar dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum secara kesatuan terpadu (integrated) tanpa harus dipisah pisahkan sesuai kebijakan mahkamah konstitusi: bahwadasarnya membatasi dan memenjarakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara peralihan hasil pemilihan umum dengan batas waktu jam setelah pengumuman penetapan hasil pemilu secara nasional. padahal untuk penetapan perolehan kursi, komisi pemilihan umum sudah nyata melakukan perubahan lebih dari satu kali: bahwa walaupun penetapan suara tidak berubah namun dikarenakan kewenangan mahkamah konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilu php) adalah untuk suara yang mempengaruhi perolehan kursi, sehingga dengan demikian mahkamah konstitusi berwenang pula mengadili perkara tentang perolehan kursi: bahwa untuk perolehan kursi ternyata mahkamah konstitusi tidak dibatasi oleh waktu ataupun bila hal itu dianggap dibatasi maka mahkamah konstitusi dapat terlebih dahulu menguji dan membatalkan melalui putusan perkara inibagaimana pernah dilakukan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu ii tanggal april bahwa untuk mencegah penafsiran penafsiran keliru yang sering dikemukakan oleh para pakar hukum dan juga seorang perempuan anggota komisi pemilihan umum yang bernama andi bupati yang menyatakan putusan mahkamah konstitusi tidak berlaku surut hanya sekedar untuk berkilah tidak melaksanakannya. maka menurut hemat pemohon dapat dipertimbangkan adanya pertimbangan dan amar putusan tentang sifat putusan mahkamah konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu bersifat imperatif dan condemnatoire atau penghukuman terhadap kesalahan kpu yang wajib dilaksanakan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap: bahwa mahkamah konstitusi juga dapat menerapkan kewenangannya dengan memberikan penafsiran dan instruksi penafsiran yang terkandung dalam undang undang sebagaimana pernah dilakukan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.c vii tanggal juni ii. alasan pemohon mengajukan permohonan uji materiil secara harfiah dan guo mengandung ketidakadilan karena menyebabkan terjadinya penghitungan ganda: bahwa prinsip pemungutan suara dalam suatu pemilihan umum yang mengenal pemilihan langsung adalah one man, one vote and one value' sehingga setiap satu pemilih hanya memiliki satu suara dan satu suara tersebut dihitung untuk satu nilai, bahwa sistem pemilihan umum indonesia sangat jelas melakukan konversi suara pemilih menjadi kursi, artinya setiap kursi yang diperoleh mengandung suatu jumlah suara pemilih yang sudah terkoneksi kedalam kursi tersebut. dengan lain perkataan, suatu hal yang sudah terkoneksi maka dia akan kehilangan sifat dasarnya atau sudah berubah sehingga tidak dapat lagi dipandang sebagai sifat dasarnya semula. suara pemilih yang sudah terkoneksi menjadi kursi berarti suara pemilih tersebut tidak dapat lagi dilihat sebagai suara pemilih kembalimana dalam hal ini partai partai tertentu yang kebetulan dapat memperoleh bilangan pembagi pemilih bpp) menginginkan keikutsertaan dalam perhitungan perolehan kursi tahap kedua tersebut, walaupun sisa suaranya setelah dikonversi dalam perhitungan tahap pertama, tidak mencapai karena mereka berpendapat, tidak ada kata kata sisa suara dalam tersebut, artinya semua partai yang (pernah) memperoleh suara sekurang kurangnya dapat ikut putaran kedua dan memperoleh kursi. kemudian karena tidak ada kata kata besaran (lima puluh keseratus) tersebut adalah bpp baru, maka mereka minta diselenggarakan dengan sistim berurutan atau ranking. sehingga apabila mereka memperoleh (dua ratus persen) suara maka pada tahap kedua mereka meminta sekurang kurangnya (satu) kursi, bahwa dengan demikian pasti terjadi suatu penghitungan ganda, karena suara yang telah dikonversi menjadi kursi pada perhitungan perolehan kursi tahap pertama bpp dihitung lagi sebagai syarat masuk kedalam perhitungan perolehan kursi tahap kedua karena dianggap masuk dalam kriteria sekurang kurangnya (lima puluh keseratus): bahwa sebagai ilustrasi perbandingan, perhitungan yang akan terjadi adalah bagaikan menentukan gaji seseorang berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: sekurang kurangnya sarjana strata mendapat gaji (satu juta rupiah), sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas sta) mendapat gaji tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekurang kurangnya sekolah lanjutan pertama slip) mendapat gaji (lima ratus ribu rupiah). sehingga karena seorang sarjana strata juga lulus di atas pendidikan sta dan slip maka gajinya menjadi (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah): bahwa sebagai perbandingan lain, bilamana menggunakan sistim proporsional penuh maka kursi anggota dpr dari pemohon adalah tinggal (sepuluh) kursi dan bila dibandingkan dengan perolehan suara nasional pemohon sebesar (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam) suara, maka harga kursi anggota dpr dari pemohon adalah sebesar (empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh) suara. dibanding dengan partai demokrat yang perolehan suara nasionalnya sebesar (duapuluh satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) suara memperoleh (seratus delapan puluh) kursi anggota dpr, jadi harga kursi untuk partai tersebut sebesar hanya (seratus duapuluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara: bahwa demikian pula bilamanditerapkan dengan pengertian harfiah. karena akibatnya, hal tersebut membuat sekat penutup bagi partai politik peserta pemilu yang tidak berhasil memperoleh suara sebesar (seratus persen) bpp walaupun memperoleh (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen). hal ini ditafsirkan hanya partai politik peserta pemilu yang memiliki sisa suara saja yang boleh mengikuti perhitungan perolehan kursi selanjutnya. sedangkan karena tidak ada kata suara sah maka bagi partai politik peserta pemilu yang suaranya belum berhasil memiliki sisa atau masih bulat karena belum dikonversi melalui bpp dianggap tidak dapat ikut, bahwa karena partai politik peserta pemilu yang memperoleh (sembilanpuluh sembilan koma sembilan keseratus) suara tidak dapat ikut dalam perhitungan perolehan kursi setelah tahap bpp sedangkan partai politik peserta pemilu yang memperoleh bpp walaupun sisa suaranya hanya dapat memperoleh kursi. dengan demikian terjadi penggandaan nilai suara, dimana suara bpp sederajat dengan suara bpp: dan guo kabur (obscura), tidak jelas dan kehilangan makna: bahwa guobahwa dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan suara apakah berupa suara sah dan atau sisa suara setelah melalui perhitungan perolehan kursi tahap pertama. sehingga menyebabkan suara yang sebenarnya telah dikonversi menjadi kursi pada tahap pertama, dapat diminta untuk diperhitungkan lagi pada tahap kedua, bahwa selain itu tidak diketahui bilangan pembagi pemilih yang dipergunakan ataupun sistim perhitungan kursi dengan suara yang ada, karena kata bpp tersebut tidak menunjuk pada suatu bpp tetapi hanya prasyarat untuk partai politik peserta pemilu mana yang dapat mengikuti perhitungan perolehan kursi tahap kedua. sehingga tidak diketahui bagaimana cara membagi kursi dengan suara yang ada, apakah dengan bpp, sekali lagi bpp dalam ketentuan tersebut jelas dipergunakan sebagai prasyarat masuk tahap kedua, atau dengan sistim suara terbanyak (ranking): bahwa dengan demikian sangat terlihat tersebut kabur (obscura) dan kehilangan makna sebagai sebuah ketentuan perhitungan perolehan kursi, dan oleh karenanya bertentangan dengan kepastian hukum yang menjadi hak konstitusional pemohon: bahwa karena sudah kabur (obscura) dan kehilangan makna maka menyatakan ketentuan tersebut tidak mengikat secara hukum pun tidak akan menimbulkan persoalan karena dapat dilanjutkan dengan ketentuan selanjutnya, bahwa guo: bahwa kata sisa suara sebenarnya dapat merujuk pada seluruh suara yang tersisa yang belum terkoneksi menjadi kursi satu daerah pemilihan. dimana sangat sesuai dengan asas pemilihan umum yang bersifat one man, one vote and one value , sehingga tidak terjadi penggandaan, baik menghitung ganda maupun menghitung nilai ganda untuk satu suara, bahwa oleh karenanya ketentuan ini kabur (obscura), sehingga selain bertentangan dengan kepastian hukum juga bertentangan dengan rasa keadilan yang menjadi hak konstitusional pemohon: bahwa merujuk pada permasalahan atas, pada intinya bilamana diberikan kepastian dalam perhitungan perolehan kursi dipakai asas setiap suara yang telah dikonversi dihitung menjadi kursi tidak diperkenankan dihitung dikonversi kembali permasalahan dan kerugian yang dihadapi pemohon sudah selesai dan ketentuan tersebut menjamin rasa keadilan, bahwa pemohon iii juga mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan undang undang nomor tahun yang secara mutasi mutans sama dengan pemohon petit mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pada prinsipnya segala ketentuan dalam menghitung perolehan kursi didalam pemilihan umumtafsirkan: setiap suara yang telah diperhitungkan atau dikonversi menjadi kursi tidak dapat diperhitungkan kembali : menginstruksikan kepada komisi pemilihan umum agar dalam melakukan perubahan perubahan maupun revisi terhadap keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun tanggal mei dengan melakukan perhitungan perolehan kursi harus mentaati prinsip setiap suara yang telah diperhitungkan atau konversi menjadi kursi tidak dapat diperhitungkan kembali : subsidertersebuttersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:nya,berita negara republik indonesia nomorgerakan indonesia raya sebagai badan hukum: diperbaiki dengan permohonan bertanggal agustus mengemukakan hal hal sebagai berikut: fakta hukum bahwa pada bagian menimbangiundangkan dengan maksud, antara lainmahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) mengakui the right vote sebagai hak dasar warganegara sebagaimana dimuat dalam putusan nomor puu i tanggal februari yang antara lain menyatakan, menimbangketentuan dan penjelasan nomor tahun membuka potensi penghitungan ganda (double counting) dan berpotensi mengacaukan (misleading) manakala nomor tahun juga memuat substansi peraturan yang sama sebagaimana dimuat dalam dan sehingga guo tidak memberi kepastian hukum. lebih mendasar lagi, oleh karena itu setiap peluang apapun yang bukti keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh.o1gerakan indonesia raya: buktutusan mahkamah agung nomor: p hum tanggal juni perkara permohonan hak uji materiil antara zaenal ma'arif, sh. dkk. melawan komisi pemilihan umum kpu): bukti: bukti unduhan putusan nomor p hum tanggal juni perkara permohonan hak uji materiil antara drs. rusdi melawan komisi. menimbang bahwa pemohonyang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal juli yang diterima dalam persidangan tanggal agustus mengemuka: il. pemohon dan kepentingan:kepastian hukum yang adil seperti dinyatakan dalam perubahan kedua uud bahwa pemohon partai keadilan sejahtera pks) adalah partai politik peserta pemilu sehingga dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum. sebagai partai politik peserta pemilu yang eksistensinya antara lain disebut dalam ketentuan perubahan ketiga uud pks berhak atas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana disebut dalam perubahan ketiga uud selain itu juga pemohon berhak atas adanya kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam perubahan kedua uud terutama kepastian hukum menyangkut aturan aturan yang berkenaan dengan pemilu: bahwa uud yang dimohonkan pemohon telah merugikan hak konstitusional pemohon atas pemilu yang jujur dan adil serta hak atas kepastian hukum dengan alasan alasan yang akan dijelaskan bersamaan dengan uraian tentang pokok perkara. ill: bahwa pemilu memuat ketentuketentuan ini mengatur mengenai penghitungan perolehan kursi tahap kedua pemilihan anggota dpr, bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam pemilu, kpu telah mengelubeberapa yang terkait dengan penghitungan tahap kedua dalam peraturan kpu nomor tahun itu adalah huruf serta dan bahwa huruf peraturan kpu nomor tahun berbunyi, apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf partai politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara, maka sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya , bahwa peraturan kpu nomor tahun berbunyi, tahap kedukesetaraan (lima puluh keseratus) suara sah dari angka bpp, yaitu dengan cara mengalikan angka (lima . bahwa peraturan kpu nomor tahun berbunyi,, maka untuk menetapkan partai politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno kpu terbuka : bahwa atas dalam peraturan kpu nomor tahun intinya menyatakan bahwa perhitungan tahap kedua terkait dengan sisa suara partai politik yang telah memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama karena mencapai bpp dan suara partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama karena tidak mencapai bpp: ilustrasinya sebagai berikut. ada dua partai politik, yaitu parpol dan parpol yang masing masing mendapatkan dan suara. kursi yang diperebutkan berjumlah dua buah dengan bpp berdasarkan peraturan kpu nomor tahun pada penghitungan tahap pertama, partai akan memperoleh satu kursi dengan sisa suara sedangkan partai tidak mendapatkan kursi, tetapi suaranya sebanyak akan diperhitungkan dalam penghitungan tahap kedua. pada penghitungan tahap kedua, partai akan mendapatkan satu kursi karena suara yang diperoleh lebih dari bpp, sedangkan partai tidak mendapatkan tambahan kursi karena sisa suaranya lebih kecil dari partai dan suaranya yang sebanyak suara tidak mencapai 50x bpp. berikut tabel terhadap ilustrasi atas: tabel simulasi penghitungan perolehan kursi berdasarkan peraturan kpu nomor tahun ken mana bilangan pembagi pemilihan bpp): suara bahwa menurut pemohon, apa yang telah diatur dalam peraturan kpu nomor tahun tersebut sudah sesuai dengan maksud sesungguhnya ketentuan pemilu dan sistem pemilu yang dianut dalam pemilu yaitu sistem proporsional (proportional representation system system), bahwa melalui putusan mahkamah agung nomor p hum ketentuan ketentuan dalam peraturan kpu nomor tahun tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan pemilu dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum: bahwa pemilu mengenai penghitungan tahap kedua berdasarkan putusan bila diterapkan dalam contoh paragraf akan menjadi sebagai berikut: partai mendapatkan dua kursi dan partai tidak mendapatkan kursi. sebab, pada penghitungan tahap kedua, suara partai yang berjumlah tetap diikutkan sehingga lebih banyak daripada suara partai yang berjumlah suara. bahwa bila pemilu ditafsirkan menurut putusan nomor p hum hal tersebut justru akan bertentangan dengan uud yaitudengan penekanan kata adil . bahwa bila pemilu ditafsirkan menurut putusan nomor p hum akan terjadi ketidakadilan karena ada partai yang mendapatkan kelebihan kursi yang luar biasa (overrepresented), dan ada partai yang memperoleh kursi yang tidak sebanding dengan suara yang didapatkan (underrepresentea). bahwa berdasarkan simulasi yang dilakukan centre for electoral reform metro), peta perolehan suara dan kursi melalui penerapan pemilu setelah adanya putusan adalah sebagai berikut: keputusan putusan kpu 15p hum perolehan cik partai keadilan partai persatuan partai demokrasi indonesia perjuangan sumber: rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu provinsi, media center diolah oleh research metro bahwa dari tabel atas terlihat bahwa pemohon mengalami kerugian karena akan kehilangan kursi bila pemilu diterapkan menurut tafsir putusan ma. bahwa lebih dari itu tabel atas memperlihatkan terjadinya disproporsionalitas yang luar biasa bila pemilu diterapkan menurut penafsiran ma, yang tidak saja mencederai sistem pemilu proporsional, tetapi lebih jauh dari itu bertentangan dengan prinsip pemilu yang adil sebagaimana diamanatkan dalam perubahan ketiga uud sebagai contoh, partai demokrat yang memperoleh suara, melalui penafsiran sebagaimana terdapat dalam putusan ma, akan mendapatkan kursi atau terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara perolehan suara dan perolehan kursi, yaitu sebaliknya, partai hati nurani rakyat yang memperoleh suara hanya memperoleh kursi. keadaan ini memunculkan suatu kondisi bahwa suatu partai overrepresented, sedangkan partai lain underrepresented, suatu keadaan yang tidak dibenarkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor php.c vii tanggal juni bahwa maksud diterapkannya sistem proporsional system) dalam pemilu adalah sedapat mungkin mengurangi disparitas antara perolehan suara suatu parpol dan peroleh kursi sebagaimana dapat dikutip dari sebagai berikut: the rationale underpinning all systems conscious reduce the disparitas between party's share the national vote and its share the parliamentary seats: major party wins per cent the votes, should win approximately per cent the seats, and minor party with per cent the votes should also gain per cent the legislative seats. this congruity between party's share the vote and its share the seats provides incentive for all parties support and participate the system. bahwa selain simulasi yang dilakukan metro, ada simulasi lain yang hasilnya berbeda dibandingkan dengan simulasi yang dilakukan metro, misalnya yang dilakukan oleh hasta kristyanto, pemohon perkara pengujian peraturan kpu nomor tahun yang telah diputuskan dalam putusan nomor p hum dengan amar putusan tidak dapat diterima. perbedaan perbedaan penafsiran tersebut telah menyebabkan pelaksanaan penuh ketidakpastian hukum (legal uncertainty) sehingga melanggar ketentuan perubahan kedua uud mengenai hak atas kepastian hukum yang adil. bahwa berdasarkan hal hal atas, dapat disimpulkan bahwa pemilu bertentangan dengan uud terutama perubahan ketiga uud dan perubahan kedua uud bila ditafsirkan menurut putusan ma. namun, bila ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka akan terjadi kekosongan hukum yang menyangkut penghitungan tahap kedua, sebuah keadaan yang memunculkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melanggar uud oleh karena itu, pemohon tidak memintakan pembatalan pemilu melainkan meminta agar tersebut ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak melanggar konstitusi (conditonally constitutional) sebagaimana akan dinyatakan dalam petit permohonan ini. conditional constitutional atau konstitusional bersyarat adalah jenis putusan yang sudah menjadi yurisprudensi mk, misalnya putusan perkara nomor puu vii tanggal juli yang membolehkan penggunaan kartu tanda penduduk ktp) bagi pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (dpt) untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum keadaan yang justru ingin dihindari dengan mengajukan permohonan ini sebagai akibat ketentuan yang sering ditafsirkan bahwa putusan mahkamah terhadap pengujian undang undang tidak berlaku surut (nonretroaktif), pemohon juga meminta mahkamah menyebutkan dalam amar putusan permohonan ini bahwa kpu wajib melaksanakan penghitungan tahap kedua berdasarkan apa yang telah diputuskan mahkamahadalah konstitusional sepanjang diartikan bahwmerintahkan komisi pemilihan umum untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi dpr tahap kedua hasil pemilihan umum berdasarkan putusan mahkamahselain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan seahli saudi isra bahwa masalah sistem pemilu itu tidak disebutkan secara jelas atau tidak disebutkan sama sekali dalam konstitusi atau undang undang dasar dapat dilihat atau secara keseluruhan, sama sekali tidak menyebutkan sistem pemilu apa yang digunakan indonesia. terutama untuk pemilihan anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota, oleh karena itu ahli beranggapan bahwa sistem pemilu itu menjadi legal policy para pembentuk undang undang. dalam pengertian itu pembentuk undang undang sudah menyepakati bahwa sistem pemilu yang dianut adalah, terutama untuk pemilihan anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota adalah sistem proporsional. sebelum ada putusan mahkamah konstitusi itu sistem proporsional terbuka, tapi setelah putusan mahkamah konstitusi menjadi sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak: bahwa menurut ahli dalam pengertian legal policy pembentuk undang undang, sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem proporsional, bukan sistem distrik atau sistem lain. oleh karenanya semua perhitungan yang menjauh dari sistem proporsional adalah bertentangan dengan legal policy pembentuk undang undang, bahwa terkait dengan misteri kata sisa yang tidak muncul dalam dan kalau dibandingkan misalnya ketentuan yang terdapat dalam dan dalam ketiga rumusan norma tersebut, setiap ada sisa kursi selalu diiringi dengan sisa suara. hal ini misalnya bisa dilihat dari yang sudah diuji oleh mahkamah konstitusi ini hanya memunculkan sebagai contoh. disebutkan dalam hal masih terdapat sisa hasil suara.. jadi ada muncul sebelum sisa suara pada partai politik peserta pemilu, itu yang pertama, dalam itu disebutkan lagi terdapat sisa suaraemudian kata sisa juga muncul yang mengikuti kata sisa kursi. hal ini sampai pada pertanyaan. mengapa hanya pada yang tidak ditemukan kata sisa? padahal frasa sebelumnya itu ada kata atau frasa sisa kursi. kalau dicari persamaannya dengan tiga norma lain, asal itu kata sisa muncul din situ. dan itu kemudian yang menjadi gambaran bahwa menjadi sistem proporsional yang lebih representatif, seperti yang disebut oleh ahli sebelumnyabanyak kursi yang tidak terisi karena tidak memenuhi bpp seperti ditentukan mengarah kepada hilangnya suara rakyat pemilih, seperti diperlihatkan dalam dan penjelasan nomor tahun argumentasinya adalah bahwa ketentuan nomor tahun karena penentuan sisa kursi juga ditentukan dengan basis pola penghitungan bpp pada dan nomor tahun mahkamah telah memberikan putusan terkait dengan ketentuan dan nomor tahun dalam putusan nomor php.c vii bertanggal juni terkait penerapan nomor tahun mahkamah antara lain menyatakan, jadi mahkamah berpendapat tidak ada tafsir lain atas ketentuan kecuali bahwa penarikan sisa suara untuk penghitungan tahap iii tingkat provinsi haruslah meliputi semua dapil yang ada provinsi yang bersangkutan . bagian paragraf putusan nomor php.c vii mahkamah berpendapat, menimbang bahwa cara penerapan yang benar dan menurut mahkamah tahapannya adalah:,: bahwa menurut ahli bahwa ketentuan yang terdapat pada undang undang nomor tahun tentang tata cara peraturan perundang undangan ditegaskan, peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal ini undang undang dasar undang undang atau perpu, pp, perpres dan perahli menegaskan bahwa kpu berwenang mengeluarkan peraturan kpu nomor tahun karena ada perintah dari undang undang nomor tahun ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam dan seterusnya diatur dalam peraturan kpu. jika dikaitkan dengan undang undang nomor tahun kpu berwenang membuat peraturan dalam hal ini termasuk peraturan kpu nomor tahun bahwa dengan tidak adanya atau minus. adil sini sesuai dengan sistem proporsional karena dengan perhitungan mendekati pola distrik, itu akan mereduksi sistem proporsional, bahwa putusan mahkamah agung meskipun disadari bahwa mahkamah konstitusi tidak pada tempatnya kalau kemudian menguji kembali putusan mahkamah agung, menurut ahli putusan tidak sekedar menguji peraturan kpu nomor tahun tetapi juga menyangkut dan berimplikasi pada hasil pemilu. dalam hal itu putusan dapat saja dibaca bahwa masuk wilayah sengketa hasil pemilu yang bukan kewenangan mahkamah agung. jadi memang yang diuji menurut ahli adalah peraturan kpu tapi kemudian itu bermuara pada hasil atau penetapan kursi, yang menurut ahli itu masuk dalam wilayah sengketa hasil pemilu, menurut ahli untuk keluar dari ketidakpastian panjang atau untuk kemudian menguatkan kesepakatan atau hasil pleno kpu, mahkamah konstitusi dapat menafsirkan kata suara yang terdapat dalam menjadi sisa suara, agar ini menyesuaikan dalam hal perumusan norma beberapa yang ahli sebutkan. dengan tafsir demikian, tidak ada yang keliru dengan peraturan kpu terutama yang menyangkut perhitungan pada tahap kedua. i2.9j menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon iii juga mengajukan (dua) dr. bernard tanya, s.h., m.h. bahwa rumusan,:, ahli dr. sholehuddin, h., bahwa dari aspek 'tata kalimat', rumusan norma guo tersebut dapat dibagi menjadi (lima) frase. kata akhir frase pertama adalah 'sisa kursi'. kata akhir frase kedua adalah 'tahap kedua'. kata akhir frase ketiga adalah 'belum terbagi. sedangkan kata akhir frase keempat adalah 'peserta pemilu", sehingga bunyi kalimat frase kelima adalah: "yang memperoleh suara sekurang kurangnya (lima puluh keseratus) dari bpp dpr . bahwa frase pertama sampai dengan frase keempat masih memenuhi kriteria jelas arti dalam ragam bahasa perundang undangan karena gagasan yang hendak disampaikan mudah atau dapat dimengerti. tetapi frase kelima kalau dibaca, dapat dipastikan sulit untuk memahaminya sehingga timbul beberapa interpretasi atau multi tafsir. bisa mungkin kalimat dalam frase kelima tersebut diartikan sebagai "hanya parpol peserta pemilu yang memperoleh suara mulai dari (lima puluh keseratus) atas yang dapat mengikuti penghitungan perolehan kursi tahap kedua . juga bisa mungkin diartikan sebagai parpol peserta pemilu yang masih memiliki sisa suara minimal (lima puluh keseratus) dari bpp dpr yang dapat mengikuti penghitungan perolehan kursi tahap kedua . kalimat dalam frase kelima tersebut bisa pula diartikan sebagai parpol peserta pemilu yang memiliki suara bawah dan atau tidak kurang dari jika diperhitungkan dari bpp dpr, juga dapat mengikuti penghitungan perolehan kursi tahap kedua": bahwa letak permasalahan rumusan norma pada nomor tahune 'dalam hal' pada kalimat awalnya, maka seharusnya dalam kalimat frase terakhir (frase kelima) dicantumkan pula suatu hal yang dapat diprediksikan karena penggunaan frase 'dalam hal"nomor tahunenomor tahun tersebut, sesungguhnya kalau dicermati tata kalimat dalam rumusan norma yang terdapat dalam nomor tahun masih terjadi ketidakkonsistenan penggunaan kata dan istilahnya.: seringkali peraturan perundang undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif justru menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. bahkan sering dikatakan peraturan perundang undangan juga berpotensi menjadi kriminogen. dengan kata lain, legal order yang diharapkan tercapai dengan dibuatnya sekian banyak peraturan perundang undangan, tidak selalu mampu mengukuhkan tertib sosial (social order) dalam kehidupan masyarakat. salah satu hal penyebab peraturan perundang undangan yang demikian adalah terdapatnya ketentuan ketentuan yang bersifat overlapping dan consistency dalam pengaturannya. menimbang bahwa untuk memperjelas duduk perkara dari berbagai sudut pandang mahkamah memandang perlu menghadirkan (tiga) orang ahli untuk didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal agustus atas pertanyaan hakim menyampaikan keterang: bahwa cara pembagian kursi tahap kedua seperti yang dimuat dalam putusan mahkamah agung putusan nomor p.pts vi p hum tanggal juni dan nomor p.pts vi p hum tanggal juni dapat menyebabkan disproporsiesentasi perolehan suara dan perolehan kursi departsale a kursi pdi p) meli setan kata deviasi tertinggi suara dan kursi hasil pemilu i20. e32. 0j sartatahseorang profesor pipa nori dari harvard university, yang intinya menjelaskan perbedaip) rumus: pantai cero pop perbedaan antara, pat perolehan suara dan been eee, distribusi kursi, dijumlahkan. jean sio s079x aan una hasilnya djadi pengurai dari (1s. itas pipa norris,trekberdasarkan data metro dan data pdi perjuanganindeks proporsionalitas hasil pemilu soo, pemilu1009 bahwa pilihan memilihnya bukan sebaliknya menurunkannya,undang undang, representation) dan keterwakilan yang kecil (under ,.,.ltitafsir, apalagi distorsi terjadi karena ke.the larger reminder atau sisa suara. dalam praktebahw:mahkamah juga telah memberikan pendapat terkait pengujian bersama dan serta huruf huruf huruf huruf huruf nomor tahun vide putusan nomor puu vi tetapi konteks persoalannya berbeda dengan tujuan pengujian dan penjelasan nomor tahun sebagaimana dinyatakan dalam bagian paragraf putusan nomor php.c vii mahkamah menyatakan, menimbang bahwa dengan demikian, maka kpu wajib untuk memperbaiki keputusan kpu nomor pts kpu tahun tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilu tahun dan keputusanerkait dengan pengaturan substansi yang tidak jauh berbeda antara dan nomor tahun dengan ketentuan nomor tahun dan penjelasan nomor tahun maka pemohon memohon mahkamah konstitusi memberi pendapat terhadap dan penjelasan guo, karena pengaturan yang berlebih lebihan dan tumpang tindih guo dengan yang diperlihatkan oleh dan nomor tahun mengakibatkan substansi tidak memberi kepastian hukum. pemohon juga mengajukan pengujian nomor tahun akibat ketidakjelasan tafsir dari guo, sehingga ketidakjelasan tafsir guo dapat ditafsirkan bertentangan dengan uud. bahwa ketidakjelasan rumusan tersebut ditafsirkan secara benar oleh kpu yaitu sisa suara the larger reminderputusannya dikabulkan. putusan tersebut bisa memberikan efek bagi masyarakat bagaimana lembaga yang agung itu bisa membuat kermenimbang bahwa pemerintah yang diwakili ir. agung mulyana, sc, staf ahli menteri dalam negeri, telah menyampaikan keterangan lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis pada persidangan tanggal agustus yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: pokok permohonan pokok permohonan para pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan pemilu tahun yang berbunyi ah sisa kursi yang be 8pp dpr", dianggap dapat menimbulkan salah tafsir, multi tafsir, menciptakan ketidakadilan, menegaskan jaminan perlindungan untuk memperoleh perlakuan yang adil, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahunbaik yang bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum privat partai politik) maupun perseorangan calon anggota legislatif dan dengan memperhatikan putusan putusan mahkamah konstitusi yang terdahulu,terhadap ketentuan pemilu tahun bahwa pemerintah tidak ingin mencampuri dan terlibat dalam berbagai silang pendapat (kontroversi) atas adanya putusan lembaga yudisial yang menyatakan peraturan kpu nomor tahun bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, yang dianggap dapat menimbulkan kegelisahan dan keresahan politik baik ditingkat pusat maupun lokal, karena hal tersebut menurut pemerintah berkaitan dengan ranah kewenangan penyelenggara pemilu komisi pemilihan umum) sebagaimana ditentukan oleh undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. bahwa pemilu tahun sebagai pengganti undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, adalah didasari adanya semangat agar penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd dan dprd tahun lebih baik, lebih transparan, meningkatkan derajat partisipasi masyarakat, mewujudkan keterwakilan setiap calon anggota legislatif bukan keterwakilan partai politik dan lain sebagainya, yang pada gilirannya dapat menciptakan pemilihan umum yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.dan pemilu tahun (putusan nomor puu vi tanggal desember karena ketentuan guosisa suara yang dikumpulkan dart, karenanya tidak berkaitan dengan konstitusionalitas keberiakuan norma tersebut, dan karenanya tidak bertentangan dengan dan uud bahwa dengan memperhatikan point di. kecuali jika pemohon dapat membuktikan adanya alasan konstitusional yang berbeda dengan permohonan yang diajukan terdahuluri uraian tersebut diatas, kiranya yang menjadi perhatian pemerintah adalah apakah para pemohon dalam permohonan saat ini (register perkara nomor dan puu vii memiliki alasan konstitusional yang berbeda dengan permohonan terdahulu, karena itu melalui yang mulia ketua majelis hakim konstitusi kiranya para pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu, sebelum menilai menguji konstitusionalitas mater muatan norma yang dimohonkan untuk diuji. kesimpulan berdasarkan penjelasan singkat tersebut diketentuan pemilu tahuadilnya (ex ago bono). menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat yang diwakili oleh nursyahbani katjasungkana dan feri mursyid badan pada persidangan tanggal agustusnursyahbani katjasungkana bahwa dalam permohonan perkara nomor puu vii pada pokoknya mendalilkan ketentuan undang undang guo menimbulkan multitafsir sehingga tidak memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil serta menimbulkan diskriminasi sebagaimana dijamin dan undang undang dasar bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang beranggapan ketentuan undang undang guo yang multi tafsir berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional karena dpr berpandangan bahwa persoalan pokoknya adalah perbedaan tafsir terkait atas ketentuan tersebut antara kpu dengan mahkamah agung yang putusannya membatalkan peraturan kpu guo: adapun tafsir kpu atas ketentuan undang undang guo mengenai cara penghitungan tahap kedua tercermin dalam huruf peraturan kpu nomor tahun yaitu apabila dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu penghitungan tahap pertama partai politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara maka sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya sedangkan tafsir mahkamah agung dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa substansi yang diatur dalam huruf dan dan dari peraturan kpu guo adalah bertentangan dengan isi undang undang nomor tahun karena dalam undang undang guo sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang sisa kursi sehingga karenanya huruf dan dan cacat yuridis substansial dan harus dibatalkan: bahwa perbedaan tafsir tersebut nampak pada frasa sisa suara yang ditafsirkan oleh kpu bahwa untuk perhitungan tahap kedua menurut undang undang guo adalah menggunakan sisa suara dari partai politik yang memperoleh kursi tahap pertama untuk diperhitungkan pada tahap kedua sedangkan mahkamah agung melalui keputusannya menafsirkan bahwa substansi undang undang guojelas dan tegas mengatakan sisa kursi yang berarti tidak menyebutkan sisa suara, bahwa menurut dewan perwakilan rakyat ketentuan undang undang guo tidak menyebutkan sisa suara melainkan sisa kursi, berbeda dengan yang tegas mengatakan sisa suara dan yang mengatakan sisa suara sah. bahwa terkait dengan ketentuan dan yang pernah diuji pula oleh mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vi yang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, menurut mahkamah ketentuan dan undang undang nomor tahuendapat mahkamah ini mengandung pengertian bahwa jelas dan tegas ketentuan undang undang guo mengatur cara perolehan kursi bukan calon terpilih sehingga ketentuan ini tidak berarti bahwa tidak terpilihnya calon karena tidak memperoleh kursi berdasarkan penghitungan tahap kedua menurut ketentuan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang dijamin dan undang undang dasar bahwa perlu juga dicermati dan dipahami oleh pemohon perkara nomor puu vii tersebut bahwa hak konstitusional yang dijamin undang undang dasar adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih karena hal ini yang termasuk dalam hak asasi manusia yang harus diberikan perlindungan dan jaminan dalam undang undang dasar dan ini telah pula dikuatkan oleh putusan mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum perkara nomor puu i yang antara lain mengatakan dan konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, pengadaan, penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa ketentuan dan undang undang tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd ialah mengatur secara tekniskatanya ketentuan dan undang undang guo sama sekali tidak menghalangi atau menggugurkan hak konstitusional para pemohon. bahwa dpr tidak sependapat dengan pemohon perkara nomor puu vii yang beranggapan ketentuan undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar karena bersifat diskriminatif karena dpr berpandanganbahwa oleh karena itu ketentuan dan undang undang tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tidak merugikan hak konstitusional pemohon nomor puu vii karena ketentuan guo mengatur tata cara tentang penghitungan kursi jika terdapat sisa kursi dan hasil penghitungan tahap pertama, kedua dan ketiga sehingga tidak menghalangi atau menghilangkan hak konstitusional untuk dipilih dan memilih, bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada uraian legal standing ketentuan dan undang undang tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd ialah mengatur mengenai teknis carabahwa undang undang guo tidak terlepas dengan ketentuan undang undang guo yang mengatur penentuan perolehan jumlah kursi anggota dpr partai politik peserta pemilu yang didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap peserta partai politk peserta pemilu yang memenuhi ambang batas dari jumlah suara yang sah secara nasional daerah yang bersangkutan. selanjutnya menurut hasil penghitungan seluruh suara sah tersebut ditetapkan angka dpt, bpp, dpr. setelah itu dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama yang diatur dalam denga cara membagi jumlah suara sah, yaitu suara sah yang dimaksud yang diperoleh partai politik peserta pemilu daerah pemilihan dengan bpp dpr. bahwa apabila dalam penghitungan tahap pertama tersebut masih terdapat sisa kursi, maka menurut dilakukan penghitungandari bpp dpr: bahwa yang dimaksud frasa memperoleh suara sekurang kurangnya dari bpp dpr pada ketentuan guo merujuk pada frasa suara sah yang dimaksud dan guo karena yang menjadi dasar pembagi dari suara sah adalah bpp dpr yang diperoleh dari perhitungan suara yang dimaksud pada junto sepanjang frasa suara sah yang dimaksud pada berbeda dengan frasa sisa suara yang dimaksud dan undang undang guo karena seluruh sisa suara partai politik peserta pemilu yang dikumpulkan provinsi adalah untuk menetapkan bpp dpr yang baru provinsi yang bersangkutan. sebagai penghitungan tahap ketiga apabila penghitungan pada tahap kedua masih terdapat sisa kursi, bahwa dengan demikian calon yang tidak terpilih yang disebabkan tidak memperoleh kursi berdasarkan penghitungan guo tidak berarti berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan para pemohon karena substansi guo tidak mengatur mengenai penetapan calon terpilih, tetapi mengatur cara penetapan perolehan kursi. feri mursyid badan bahwa penentuan peroleh kursi dalam pembahasan undang undang nomor tahun merupakan salah satu materi pokok dari enam materi yang dari sejak awal pembahasan sampai terakhirnya itu adalah masuk materi lobi, jadi terpanjang, enam cluster materi. kemudian penentuan pengaturan kursi merupakan kehendak untuk menyempurnakan pengaturan pada pemilu dimana pemilu untuk kursi dpr setelah tercapai persen bpp, maka langsung dibagi habis dapil berdasarkan sisa suara. semangat yang ada adalah untuk lebih memprofesionalkan nilai kursi pada tiap daerah pemilihan. kemudian pengaturan perolehan kursi ditetapkan pada tiap dapil dilakukan tidak semata dengan prinsip one person, one vote, dan one value. penetapan perolehan kursi merupakan bagian dari rangkaian penetapan sistem pemilu dengan profesional, terbuka, jumlah kursi tiap dapil, pemberian suara, penghitungan perolehan suara sampai dengan penentuan perolehan kursi. jadi ini satu rangkaian yang saya kira tidak bisa kita potong begitu saja. bahwa cara menentukan perolehan kursi dengan mempertimbangkan pemberlakuan parliamentary threshold hanya untuk kursi dpr, maka ada pembedaan untuk penetapan perolehan kursi dpr dan dprd karena parliamentary threshold tidak terkena pada kursi dprd. penentuan perolehan kursi dpr ditetapkan dalam tiga tahap. sedang dprd sama dengan pemilu yakni sebagaimana tercantum dalam jika tidak mencapai maka langsung dibagi habis satu persatu daerah pemilihan berdasarkan sisa suara yang ada. bahwa tahap pertama diberikan kepada partai politik yang mencapai atau perolehan suaranya melebihi angka bilangan pembagi pemilih. tahap kedua, jika masih terdapat kursi, maka kursi diberikan kepada parpol yang memperoleh suara sekurang kurangnya dari bilangan pembagi pemilih. tahap ketiga, jika masih terdapat sisa kursi maka sisa kursi dan perolehan suaranya ditarik provinsi untuk ditetapkan bpp baru dan seterusnya. bahwa secara sadar kita memilih tidak menggunakan kata atau kalimat pilihan kata sisa suara penentuan ini. karena memang banyak ahli tafsir setelah undang undang terbit yang dasarnya adalah multi interest, bukan multi tafsir. penjelasan kursi terhadap tahap kedua sebagaimana yang tertuang pada pansus secara sadar memilih kata memperoleh suara bukan sisa suara. sebab sisa suara diartikan bahwa suara itu sudah digunakan tapi masih ada kelebihan, baru ada sisa suara. kalau belum dipakai, belum ada sisa . karenanya kita mempergunakan kata memperoleh suara yang bersumber pada: pertama, kelebihan suara parpol yang mencapai bpp atau dari perolehan suara parpol yang tidak mencapai bpp yang sekurang kurangnya bpp. pilihan itu didapatkan sebagai jalan tengah. pada mulanya ada empat fraksi yang menginginkan bahwa penetapan sisa suara itu tidak diberikan. fraksi fraksi tersebut menginginkan agar parpol yang tidak memenuhi bpp pada tahap kedua tidak bisa diikutkan pada penghitungan tahap ii, melainkan langsung dibawah penghitungan tahap iii. sebagai jalan tengah dari perbedaan pendapat tersebut, disepakati bahwa parpol diikutkan penghitungan pada tahap dengan syarat memiliki suara dari bpp, bukan bpp. bahwa ada dua fraksi, ada dua aspirasi besar, pertama yang kedua adalah titik komprominya ada jadi angka itu adalah kompromi dan hasil lobi politik dan secara sadar bahwa kita tidak mengartikan sisa suara ini adalah sebagai bahwa hanya pada partai sudah mencapai bpp. tapi juga kalau kemudian partai tidak mencapai bpp tapi angkanya mencapai adanya usul sesungguhnya dilihat pada saat pembahasan jelas menunjukkan bahwa ada tahap kedua parpol yang tidak mencapai bpp tapi dia berhak diikutkan pada perhitungan tahap kedua dengan adanya usulan jadi, ada yang tidak mencapai, dan materi ini adalah materi yang voting dan diserahkan dalam forum lobi. kpu telah menuangkan hal tersebut dalam rapat konsultasi dengan dpr yang disebut forum konsultasi konfirmasi. menimbang bahwa pihak terkait komisi pemilihan umum yang diwakili oleh gusti putu artha telahdalam pleno kpu menimbulkan beragam pandangan. hal itu terjadi karena ada beberapa yang tidak konsisten menggunakan konsep yang sama. akhirnya oleh karena berbagai pandangan muncul inisiatif untuk meminta penjelasan kepada pansus melalui forum terbatas tidak pada orang seorang, berangkat dari pemahaman itulah kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa konsep suara yang dimaksud pada haruslah diartikan suara yang tersisa setelah sebuah partai politik memperoleh kursi pada perhitungan tahap pertama dan suara yang dimiliki oleh partai politik yang tidak memperoleh kursi pada tahap pertama. kalau dipersepsikan berbeda bahwa suara dimaksud sama seperi konsep sisa suara yang lain yang artinya harus memperoleh kursi tahap pertama baru sisanya itu yang dimaksudkan sisa suara maka kpu akan memberi contoh contoh yang sangat dahsyat yang bisa membantah hal itu, pertama, sebuah partai politik ditahan pertama memperoleh suara, bpp nya atas nama bpp, maka partai tersebut tidak memperoleh suara. sedangkan partai politik yang lain memperoleh suara sisanya lebih satu. maka partai tersebut berpotensi mendapat dua kursi. bahwa ketika penghitungan tahap kedua ternyata memang ada sisa kursi dan potensi mendapat dua kursi ini menjelaskan secara filosofis betapa sebetulnya asas proprosionalitasnya menjadi tidak tercapai, titik ekstrim searah, satu sisi sebuah partai yang mendapatkan suara dengan bpp maka tidak memperoleh kursi, sedangkan partai yang lain yang mendapatkan suara dan hanya berbeda dua suara dapat memperoleh dua kursi, itu contoh ekstrim, yang dahsyat lagi kalau kita terapkan maka dan punya potensi tidak bisa dilaksanakan, antara lain karena: pertama, fakta yang terjadi semua dapil seluruh indonesia ketika sisa kursi terbatas hanya satu, dua atau tiga, maka potensi kursi akan habis terbagi tahap kedua. maka seluruh partai politik yang digolongkan sebagai sisa karena tidak memperoleh bpp sisa suara tidak akan pernah bisa ditarik tahap ketiga. yang lebih gawat lagi apabila ada sisa kursi, tetapi partai politik yang memperoleh bpp karena kemudian ada sisa sudah terbagi semua, sudah dapat kursi maka sisa kursi yang ditarik tahap ketiga ini tidak pernah akan bisa dibagi dan tidak bertuan. sebab, seluruh partai politik ditahan pertama yang tidak memperoleh bpp atas dasar konsep sisa suara tidak bisa ditarik setahap ketiga. karena bukankah konsep yang dipahami oleh banyak pihak selama ini yang disebut sebagai sisa adalah apabila sudah mendapat kursi tahap pertama. artinya semua suara tahap pertama tidak bisa ditarik ditahan ketiga. seluruh kursi tahap kedua yang tersisa itu tidak pernah akan bisa dibagi tahap ketiga. penjelasan yang sama bisa digunakan untuk menjelaskan banyak daerah seperti dapil bengkulu ada partai politik yang tidak memperoleh angka bpp. ketika sebuah partai politik tidak memperoleh bpp, maka kepada siapa kita berikan kursi itu karena tidak pernah dianggap sisa dan seluruh kursi dapil tersebut tidak pernah bisa terbagi. bahwa untuk mempertegas atas dasar itulah sebetulnya kpu ketika merumuskan peraturan kpu nomor tahun dan telah diperbaiki dengan keputusan kpu nomor tahun betul betul buat dengan sangat hati hati, dengan meminta advice kepada mereka yang merumuskan, karena merekalah yang paling tahu roh yang ada undang undang itu dan atas dasar itulah kemudian kpu berpandangan bahwa sepanjang ditafsirkan seperti penjelasan dimaksud, maka tersebut konstitusional. berdasar segenap uraian tersebut atas, pemohon menyimpulkan bahwa nomor tahun bertentangan dengan jaminan uud yaitu: persamaan kedudukan bagi setiap warga negaraoleh karenanya, pemohon memohon mahkamah konstitusi agar menyatakan nomor tahun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.penjelasan nomor tahun terhadap uud iii. kedudukan hukum dan kepentingmenimbang bahwa pihak terkait atas nama andi azhar cakra wijaya dan teguh sukarno, masing masing adalah calon anggota legislatif dpr dari partai amanat nasional yang memberikan kuasa kepada herman kadir, sh, hum., munirodin, sh., dan suhartono, dengan surat kuasa khusus bertanggal juli telah menyampaikan permohonannya pada persidangan tanggal agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok pokok permohonan bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd diundangkan jakarta, pada tanggal januari danuji materiil ini berkaitan dengan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dpr tahun oleh karena itu mohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk dapat memberikan putusan yang secepat cepatnya dan seadil adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan uji materiil pasat undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd terhadap uud negara tahun bahwa uud negara tahun mengatur: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar." bahwa uud negara tahun mengatur" bahwa pemilu sebagaimana diatur dalam uud dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dan membentuk pemerintahan yang merepresentasikan aspirasi rakyat sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam pasat uud sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. oleh karena itu pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil. untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, sesuai dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang dianut, suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi dpr. proporsionalitas tersebut dapat dilihat dari mekanisme penentuan perolehan jumlah kursi dpr yang dilakukan secara bertahap dalam tahun untuk memastikan bahwa semua suara pemilih ditransformasikan menjadi kursi dpr. ketentuan mengenai penentuan perolehan jumlah kursi anggota dpr bagi partai politik peserta pemilu untuk tahap kedua diatur dalamortal politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang kurangnya (lima puluh keseratus dari bpp dpr." berdasarkan wewenang yang diberikan oleh dan maksud dari ketentuan tersebut, kpu membentuk peraturan kpu nomor tahun yang dalam pasat huruf dan dan menentukan bahwa partai politik yang ikut dalam penghitungan tahap kedua adalah partai politik yang memiliki "sisa suara" lebih dari bpp. berdasarkan keputusan kpu tersebut, suara yang telah diperhitungkan dalam penentuan tahap pertama tidak lagi diperhitungkan dalam penentuan tahap kedua, baik untuk menentukan partai mana yang berhak ikut dalam penghitungan tersebut, maupun suara untuk menentukan perolehan kursi. dengan demikian prinsip satu suara hanya bermakna untuk penentuan satu kursi dapat dijalankan. hal itu juga dapat ditafsirkan secara sistematis (sistematis interpretation) dikaitkan dengan yang menentukan bahwa yang dikumpulkan dan dijadikan sebagai dasar pembagian adalah sisa suara sah dari penghitungan tahap kedua. namun, berdasarkan putusan nomor p hum ketentuan huruf dan dan peraturan kpu nomor tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud dan memerintahkan kepada kpu untuk membatalkan ketentuan itu disertai dengan perintah kepada kpu untuk merevisi keputusan kpu pts kpu tahun tentang penetapan perolehan kursi pemilu. dalam keputusan itu dinyatakan bahwa dasar penghitungan untuk tahap kedua bukan sisa suara dari penghitungan tahap pertama yang sekurang kurangnya tetapi yang secara total memperoleh suara sekurang kurangnya pem anna dekat man cor jojo aaa jenjang |a2| s8| |ys| jak asa peta ba. bank belahan makanan bec men menekankan bahwa putusan tersebut bersifat final. dengan demikian, tafsir terhadap ketentuan yang dibuat oleh kpu melalui peraturan kpu nomor tahun telah berubah dan tafsir formal yang berlaku sebagai hukum mengikat adalah sebagaimana ada dalam putusan p hum bahwa yang diterjemahkan menurut putusan nomor p hum bertentangan dengan dan pasat uud karena menyebabkan terjadinya perbedaan nilai antara suara pemilih yang satu dengan pemilih yang lain dan merugikan hak konstitusional pemohon. apabila penentuan perolehan kursi tahap kedua didasarkan pada perolehan suara awal (tahap pertama), maka suara yang telah ditransformasikan menjadi perolehan kursi pada tahap pertama itu diperhitungkan kembali pada penentuan perolehan tahap kedua. hat ini dengan sendirinya satu sisi akan menimbulkan double representation mana satu suara dapat menentukan terpilihnya dua anggota dpr, dan sisi lain terdapat suara yang sama sekali tidak dapat menentukan perolehan kursi dpr. kondisi demikian jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam uud mana suara rakyat memiliki nilai yang sama serta tidak sesuai dengan asas pemilu yang adit sebagaimana diatur dalam uud karena terdapat perbedaan nilai suara rakyat yang ditransformasikan menjadi kursi dpr. bahwa berdasarkan uraian tersebut pasat harus dinyatakan bertentangan dengan pasat dan pasat uud dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. atau setidak tidaknya pasat dinyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional). pasat konstitusional sepanjang dibaca dan diartikan bahwa dasar penentuan partai politik yang ikut claibahwa oleh karena itu, dengan belum dilaksanakannya putusan mahkamah agung sebagaimana tersebut atas, kpu dan semua pihak terkait untuk menghormati proses pemeriksaan permohonan uji materiil ini sampai dengan adanya putusan dari mahkamah konstitusi. bahwa meskipun uji materiil oleh mahkamah agung terkait peraturan kpu nomor tahun dengan pasat undang undang nomor tahun sudah menghasilkan putusan, namun berdasarkan ketentuan pasat undang undang nomor tahun tersebut, maka pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor p hum wajib dihentikan sampai dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dalam memeriksa permohonan ini. petit bahwa berdasarkan masa dan fakta fakta hukum tersebut atas, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan bahwaatau setidak tidaknya dinyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional). konstitusional sepanjang dibaca dan diartikan bahwa dasar penentuan partai politik yang ikut dalaatas nama calon legislatif dari partai amanat nasional copy peraturan kpu nomor tahun bukti foto copy putusan mahkamah agung nomor p hum bukti undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprdsebagai berikut, penegasan tentang legal standing pemohon bahwa dalam sidang mahkamah tanggal agustus ketua majelis hakim konstitusi menanyakan mengenai legal standing pemohon karena pemohon adalah partai yang ikut membahas dan menyetujuterhadap pernyataan tersebut pemohon telah menjawab bahwa justru pemohon dalam permohonan pengujian pemilu tidak bermaksud memintakan pembatalan yang dimohonkan, melainkan meminta mahkamah menafsirkannya sesuai dengan kehendak pembentuk undang undang, yang mana pemohon adalah salah satu unsurnya melalui fraksi partai keadilan sejahtera yang ada dpr periode tafsir menurut pembentuk undang undang itulah yang menurut pemohon benar dan tidak bertentangan dengan uud bahwa bila pemohon tidak dibolehkan memohonkan pengujian undang undang tersebut karena telah pernah ikut membahas pemilu dpr, padahal pemohon mengalami kerugian akibat tafsir yang salah atas undang undang tersebut, tafsir mana sesungguhnya bertentangan dengan kehendak pembentuk undang undang mana pemohon termasuk dalamnya, pemohon menilai pendapat yang demikian justru bertentangan dengan uud pemohon tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam perubahan kedua uud bahwa faktanya mahkamah menerima legal standing partai bulan bintang ketika memohonkan pengujianutusan nomor puu v tanggal oktober padahal, partai bulan bintang adalah salah satu partai yang membahas dan ikut menyetujui undang undang yang dimohonkan dalam dpr periode bahwa berdasarkan keterangan ahli hadir umay telah ternyata kerugian pemohon bila penafsiran dijalankan menurut putusan mahkamah agung nomor p hum yaitu pemohon akan kehilangan kursi dpr, dari sebelumnya menjadi kursi. padahal, berdasarkan keterangan ahli hadir umay, pemohon sesungguhnya telah ditetapkan kpu memperoleh kursi. demikian juga berdasarkan perhitungan bila putusan putusan mahkamah terhadap perselisihan hasil pemilu dilaksanakan oleh kpu, yang hingga saat permohonan diajukan memang belum dilaksanakan karena sesuatu dan lain hal. sekali lagi pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam perubahan kedua uud bahwa materi adalah satu satunya materi yang voting dalam rapat paripurna dpr tanggal maret untuk menyetujui ruu pemilu. saat itu, dari anggota dpr yang hadir memilih materi yang sekarang terdapat dalam pemilu. salah satu fraksi yang mendukung materi adalah fraksi pks. bahwa sebagai salah satu fraksi yang mendukung materi dalam voting, fraksi pks mengetahui persis maksud yang terkandung dalam tersebut, terutama terkait dengan makna kata 'suara', yaitu, seperti dijelaskan mantan ketua pansus ruu pemilu ferry mursyid badan dalam sidang mahkamah tanggal agustus adalah suara yang sudah dikurangi bpp untuk mendapatkan kursi pada penghitungan perolehan kursi tahap pertama dan suara dari parpol yang tidak mendapatkan kursi pada penghitungan tahap pertama karena tidak mencapai bpp. ferry mursyid badan menyatakan bahwa pansus ruu pemilu secara sadar menggunakan istilah suara , bukan sisa suara , untuk menghindari salah pengertian bahwa seolah olah sisa suara hanyalah suara yang berasal dari parpol yang memperoleh bpp dalam penghitungan tahap pertama. bahwa dukungan fraksi pks terhadap materi didorong oleh disproporsionalits hasil pemilu sebagai contoh, kendati pks memperoleh suara lebih besar daripada pan, yaitu berbanding ,4y5), nyatanya pks memperoleh kursi yang lebih sedikit ketimbang pan, yaitu berbanding kursi. pemohon mengetahui persis makna yang terkandung dalam bila maknanya tidak seperti pemohon maksudkan tentu saja fraksi pks tidak akan memilih tersebut sebagai opsi dalam rapat paripurna dpr tanggal maret bahwa pemohon dapat saja mengajukan calon calon anggota dpr dari pks yang potensial dirugikan dengan tafsir berbeda daripada apa yang dipahami pemohon. akan tetapi, pemohon berpandangan bahwa sesungguhnya berkenaan dengan penghitungan perolehan kursi parpol, tidak menyangkut aturan mengenai penetapan calon terpilih, sehingga lebih tepat bila parpol sendirilah yang mengajukan permohonan. hal dinyatakan sendiri oleh mahkamah dalam putusan perkara nomor puu vi tanggal desember yang antara lain berbunyaragraf perlu dicatat pula bahwa indonesia menganut sistem pemilu proporsional (vide pemilu). dalam sistem pemilu proporsional, suara tidak langsung diterjemahkan menjadi calon terpilih, melainkan terlebih dahulu menjadi kursi masing masing parpol. setelah itu barulah kursi diberikan kepada calon terpilih. penggunaan masih menyinggung mengenai perolehan kursi parpol sehingga parpol sendirilah yang berkepentingan. adapun mengenai calon terpilih diatur dalam pemilu yang akhirnya dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vi tanggal desember berdasarkan hal hal atas, pemohon telah terbukti memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian pemilu. penegasan dan penambahan tentang dalil bertentangan dengan uud bahwa dalam sidang tanggal agustus ketua majelis hakim konstitusi juga menyatakan permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima bila alasan konstitusional yang digunakan serupa dengan permohonan sebelumnya. bahwa terhadap pemilu pernah dimintakan pengujian dalam perkara nomor puu vi yang menguji sekaligus dan pengujian terhadap ini ditolak dengan konklusi bahwa dimaksud tidak bertentangan dengan dan uudndati demikian, yurisprudensi mahkam bahwa muatan dan atau bagian dalam undang undang yang pernah diputus tersebut dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. pemohon berpendapat, sekaligus menggunakan alasan konstitusional yang serupa, yaitu perubahan ketiga uud dan perubahan kedua uud konstruksi permohonan yang pernah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu vi tanggal desember berbeda dengan permohonan pemohon. permohonan sebelumnya mempersoalkan mengenai terpilihnya caleg, yang kemudian dijawab oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vi yang menyebutkan paragraf konklusi mahkamah dalam putusan nomor puu vi bahwa tidak bertentangan dengan perubahan ketiga uud dan perubahan kedua uud harus dilihat dalam konteks dikatakannya tersebut dengan terpilihnya calon. menurut mahkamah, tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penetapan calon terpilih sehingga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan uud bila pemohon sebelumnya mendalilkan telah terjadi kerugian bagi para caleg karena adanya dimaksud. sedangkan yang pemohon persoalan adalah perolehan kursi partai politik. ketika ditafsirkan berbeda dengan penghitungan perolehan kursi yang pemohon pahami ketika ikut membahas dan menyetujui ruu pemilu maka sinilah munculnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty), ketidakpastian hukum mana berbeda dengan yang didalilkan pemohon perkara nomor puu vi oleh karena itu, pemohon berpendapat adalah sah sah saja untuk menggunakan dalil ketidakpastian hukum untuk perkara ini. demikian pula mengenai dalil pemilu yang adil sebagaimana dijamin dalam perubahan ketiga uud yang juga digunakan pemohon perkara nomor puu vi sekali lagi, pemohon perkara nomor puu vi mengaitkan dalil pemilu yang adil dengan terpilihnya caleg, yang dijawab mahkamah bahwa tidak berkaitan dengan caleg terpilih. dalam permohonan ini pemohon mengaitkan pengujian dengan perolehan kursi parpol, yang dibenarkan oleh mahkamah bahwa memang terkait dengan perolehan kursi parpol dalam putusan nomor puu vi bahwa ketika soal penghitungan perolehan kursi parpol dalam ditafsirkan berbeda dan menimbulkan kerugian nyata bagi pemohon, yaitu berupa hilangnya kursi dpr, dan menyebabkan disproporsionalitas luar biasa antara peroleh suara dan perolehan kursi sebagaimana data yang ditunjukkan ahli hadir umay, pemohon berpendapat masih sah kiranya menggunakan dalil bahwa bertentangan dengan prinsip pemilu yang adil sebagaimana disebut dalam uud bila tidak ditafsirkan menurut pemahaman pemohon ketika ikut merumuskan ketentuan ini dpr. bila mahkamah konsisten dengan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan nomor puu vi seharusnya pemohon perorangan caleg anggota dpr tidak diperbolehkan karena, sekali lagi, berhubungan dengan perolehan kursi parpol, tidak dengan terpilihnya caleg. selain dalil bertentangan dengan dan pemohon juga berpendapat bahwa pemilu, sepanjang ditafsirkan menurut putusan nomor p hum bertentangan dengan perubahan ketiga uud yangsistem konstitusi indonesia pada intinya menghendaki bahwa hal hal yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilu ditangani oleh mahkamah. itulah sebabnya ketika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, pembentuk undang undang menggeser kewenangan untuk mengadili sengketa hasilnya dari mk. hal ini sejalan dengan tafsir bahwa pemilukada masuk dalam rezim pemilu. ketika peraturan kpu sebagai pelaksanaan diuji loyalitasnya dan putusannya mengakibatkan perubahan hasil pemilu, hal tersebut menurut pemohon sudah bertentangan dengan sistem konstitusi yang hendak dibangun dalam bahwa hal hal yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan mk. terlebih yurisprudensi mahkamah tidak lagi menempatkan mahkamah hanya sebagai mahkamah kalkulator dalam sengketa hasil pemilu dan pemilukada, melainkan betul betul hendak menempatkan mahkamah sebagai mahkamah yang mengawal konstitusi, termasuk mengawal hasil pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pemohon juga mendalilkan bahwa bila ditafsirkan menurut putusan nomor p hum bertentangan pula dengan prinsip negara hukum dalam perubahan ketiga uud baik friedrich julius stahl maupun a.v. dicek menyatakan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.conil,berdasarkan tambahan keterangan atas, pemohon tetap yakin pada petit semula bahwa pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang katnimbang bahwa para pemohon ii, dan iiitetap pada dalil permohonan:dewan perwakilan rakyatobjek dari permohonan para pemohon adalpemohon mendalilkan dan penjelasan membuka potensi penghitungan ganda (double counting) dan memunculkan ketidakpastian hukum. sedangkan terhadap dan pemohon mendalilkan bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. bahwaperolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah parpol, dan akan terjadi double counting. bahwa pemohon iii mendalildangkan terhadap dan mutasi mutans dengan dalil pemohon bahwayang jika ditafsirkan hanya sebagai sisa suara dari parpol yang memenuhi bpp, maka akan terjadi ketidakadilan, karena terhadap partai besar akan terjadi overrepresentation, dan sebaliknya pada partai kecil akan terjadi underrepresentation.mahkamah tersebut dicantumrena permohonan guo adalah pengujian undang undmahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan guo, menimbang bahwa uud tidak mengatur tata cara pemilihan umum dan cara partai politik mendapatkan kursi dalam pemilihan umum, dan menurut uud ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang. menimbang bahwa adalah undang undang organik sebagai pelaksanaan uud sehingga undang undang guo merupakan sumber hukum bagi mahkamah dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. bahwa menurut 24cdengan demikian mahkamah berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan menimbang bahwa terdapat pemohon yang dalam permohonannya tidak mempersoalkan konstitusionalitas namun hanya mempersoalkan penafsiran guo, sehingga adapun mahkamah tidak sampai kepada kesimpulan pada pengujian apakah bertentangan dengan uud namun karena mahkamah berwenang untuk menafsirkan ketentuan sebagaimana tersebut atas, maka karena permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai penafsiran dalam penerapan guo, mahkamah perlu menyatakan penafsiran terhadap ketentuan tersebut. hal demikian telah dilakukan oleh mahkamah dalam putusan nomor php.c vii menimbang bahwa telah pernah diuji dan diputus dalam perkara nomor puu vi yang amar putusannya menyatakan mahkamah menolak permohonan pemohon, akan tetapi mahkamah tetap memeriksa kembali perkara nomor puu vii ini sebab alasan yang diajukan adalah berbeda. perkara nomor puu vi menyangkut pengujian konstitusionalitas sedangkan dalam perkara nomor puu vii menyangkut penafsiran guo agar tidak terjadi multitafsir seperti yang ditimbulkannya seperti yang terjadi sekarang ini. oleh sebab ituan sesuai dengan fakta bahwa mahkamah sudah pernah menguji isi yang sama lebih dari dua kali putusan nomor puu v dan putusan nomor puu iii maka menurut mahkamah tidak ada persoalan bis idem dalam perkara guo. menimbang bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu vii telah menyatakan bahwa adalah konstitusional pada saat tersebut diuji terhadap ketentuan uud sedangkan dalam perkara guo, pemohon mengajukan uji konstitusionalitas ketentuan terhadap ketentuan dan uud yang mana mahkamah belum pernah mengadakan pengujian sehinggmahkamah berwenang menguji dalam permohonan guo. kedudukan hukum legal standing), i3 11mahkamah nomor puu ii1 dan putusan mahkamah nomor puu vkonkret: (iimasing masing beserta bukti bukti yang diajukan, menimbang bahwa pemohon dan pemohon iiisertamohonan ini adalah perorangan calon anggota dpr periode dari partai persatuan pembangunan yangpokok permohonan menimbang bahwa permohonan para pemohon pada dasarnya menyangkut hal hal sebagai berikut: bahwa para pemohon mendalilkan telah terjadi multitafsir terhadap penerapan yang berimplikasi pada dirugikannya hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam dan dan uud bahwa para pemohon merasa dirugikan apabila frasa suara dalam serta frasa sisa suara dalam dan diberi penafsiran hanya sisa suara dari parpol yang memenuhi bilangan pembagi pemilih bpp). sebab jika ditafsirkan seperti itu, perolehan kursi para pemohon akan banyak berkurang. bahwa para pemohon mendalilkan seharusnya tafsir dari frasa suara dari guo adalah yang berbasis bpp: suara parpol suatu daerah pemilihan yang tidak memperoleh kursi dalam penghitungan perolehan kursi tahap pertama karena perolehan suaranya kurang dari bpp. menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya terhadap tafsir guo para pemohon menyampaikan argumentasi argumentasi sebagai berikut: pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya putusan nomor p hum nomor p hum dan nomor p hum penjelasan mengenai penghitungan perolehan kursi tahap kedua membuka potensi penghitungan ganda (double counting) dan berpotensi mengacaukan (misleading) karena selanjutnya juga memuat substansi peraturan yang sama, yakni penentuan sisa kursi dengan basis pola penghitungan bpp. sehingga akan terjadi tumpang tindih yang menyebabkan ketentuan tidak memberikan kepastian hukum yang dijamin dalam dan uud lebih mendasar lagi, ketentuan guo membuka peluang yang mengarah kepada hilangnya suara rakyat pemilih yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dari warganegara (the right vote) dalam kerangka implementasi uud yakni asas demokrasi konstitusional dan uud mengenai prinsip negara hukum. sedangkan terhadap dan pemohon berpendapat penentuan sisa kursi dprd provinsi dan kota kabupaten bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka karena dalam sistem proporsional terbuka menghargai sekecil apapun suara rakyat.(ketimpangan) yang luar biasa, baik dilihat dari perolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah parpol maupun dilihat dari disparitas harga rata rata nasional per kursi antar parpol yang memperoleh kursi termurah dan termahal. selain itu juga akan terjadi double counting sehingga melanggar asas one man one vote. pemohon iii mengalibagai ilustrasi, parpol yang memperoleh persen suara dari bpp yang ditetapkan, tidak bisa mengikuti penghitungan tahap kedua disebabkan tidak memiliki sisa suara dari penghitungan tahap pertama. sementara parpol yang memperoleh dari bpp, bisa mengikuti penghitungan tahap kedua meskipun sisa suaranya hanya dan jika ternyata tidak ada parpol lain yang masuk dalam penghitungan tahap kedua atau yang memperoleh suara lebih besar dari parpol tersebut dalam penghitungan tahap kedua maka parpol tersebut akan memperoleh satu kursi lagi. dengan demikian terjadi penggandaan nilai suara, mana suara bpp sederajat dengan suara bpp. hal demikian juga tidak sesuai dengan asas pemilihan umum yang bersifat one man, one vote, and one value. sedangkan terhadap dan mutasi mutans dengan dalil pemohonpada guo. jika frasa suara ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari parpol yang memenuhi bpp, maka akan terjadi ketidakadilan karena terhadap partai besar akan terjadi overrepresentative, dan sebaliknya pada partai kecil akan terjadi underrepresentative, sehingga tidak sesuai denganimbang bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut atas telah terdapat perbedaan penafsiran penerapan sehingga diperlukan pendapat mahkamah mengenai hal tersebut mengingat penafsiran guo yang muncul secara berbeda akan mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilu sehingga kalau terjadi sengketa mengenai penerapannya menurut huruf termasuk kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuseorang ahli, yang keterangannya tersebut telah termuat dalam bagian duduk perkara putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saudi isra: bahwa dalam rumusan norma setiap ada sisa kursi selalu diiringi dengan kata kata sisa suara . hal ini misalnya dapat dilihat dari yang sudah diuji oleh mahkamah konstitusi yang menyebutkan bahwa dalam hal masih terdapat sisa hasil suara, dalam disebutkan lagi kalimat terdapat sisa suara ata sisa juga muncul yang mengikuti kata sisa kursi. mengapa hanya dalam yang tidak ditemukan kata sisa? padahal frasa sebelumnya tersebut ada kata atau frasa sisa kursi. kalau dicari persamaannya antar tiga norma tersebut ternyata dalam memunculkan kata sisa , sehingga memunculkan gambaran bahwa menjadi sistem proporsional yang lebih representatifmengajukan permohonan guo dalam kapasitas sebagai ketua umum dpp partai hanura dan sekretaris jenderal dpp partai hanura bukti mana partai hanura merupakan partai politik peserta pemildengan demikian pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam nomor tahun kedudukan hukum legal standing pemohonbagi terjadinya salah tafsir yang mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat yang telah diperoleh partai hanura dalam pemilihan umum anggota banyak kursi yang tidak terisi karena tidak memenuhi bpp seperti ditentukan bahwa dengan tidak adanya, mengabaikan kepastian hukum karena dalam diri guo ada kerancuan dan tingkat pelaksanaan menimbulkan multitafsir. hal ini tidak adil dalam sistem proporsional karena dengan perhitungan mendekati pola distrik, dan hal itu akan mereduksi sistem proporsional itu sendiri. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon iii mengajukdr. bernard tanya, s.h., m.h. bahwa rumusan dan:,: dr. sholehuddin, s.h., m.h. bahwa letak permasalahan rumusan norma dalama 'dalam hal' pada kalimat awalnya, maka seharusnya dalam kalimat frasa terakhir (frasa kelima) dicantumkan pula suatu hal yang dapat diprediksikan karena penggunaan frasa 'dalam hal'a"tersebut, sesungguhnya kalau dicermati tata kalimat dalam rumusan norma yang terdapat dalam masih terjadi ketidakkonsistenan penggunaan kata dan istilahnya,, menimbang bahwa untuk memperjelas permasalahan hukum yang diajukan oleh para pemohon, mahkamah memandang perlu menghadirkan (tiga), bahwa cara pembagian kursi tahap kedua seperti yang dimuat dalam putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal juni dan nomor p hum tanggal juni dapat menyebabkan disproporsioosentase perolehan suara dan perolehan kursi parlkursi partai pasca keputusan pesan pan pena deviasi tertinggi suara dan kursi hasil pemilu ( x9. cap sentationprofesor pipa nori dari harvard university, yang pada intinya menjelaskperbedaan antara pian persentase distribusi kursi, dijumlahkan. hasilnya dibagi hasilnya djadi, pipa norris, lasjaluryang menerapkan putusan mahkamah agung nomor p hum berdasarkan data metro adalah dan data pdi perjuangan adalahhasil pemilu bahwa pilihan terhadap, bukan sebaliknya menurunkannya: adalahrepresentation) dan keterwakilan yang kecil (under:,:,ttitafsir, apalagi distorsi terjadi karena ,sisa suara (the larger reminder). dalam praktikaren: bahwa ketidakjelasan rumusan tersebut ditafsirkan secara benar oleh kpu yaitu sisa suara (the larger reminder)yang putusannya dikabulkan. putusan tersebut bisa memberikan efek bagi masyarakat dengan menyoal bagaimana lembaga yang agung itu bisa membuat ngpendapat mahkamah menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan keterangan para pemohon, bukti bukti tertulis, dan keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon serta yang dihadirkan oleh mahkamah, keterangan dpr, keterangan pemerintah, keterangan pihak terkait, serta kesimpulan para pemohon, kesimpulan dpr, dan kesimpulan pemerintah sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut.penafsiran dari serta penjelasan dan yang menurut para pemohon rumusan tersebut bersifat multitafsir karena ketidakjelasan frasa suara dalam dan frasa sisa suara dalam dan terutama dalam kaitan untuk mengimplementasikan sistem pemilu yang dianut oleh undang undang guo, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum: menimbang bahwa frasa suara dalam menimbulkan multitafsir yang dapat dikelompokkan menjadi tiga penafsiran: pertama, yang dimaksud dengan suara adalah termasuk suara yang diperoleh partai politik yang telah diperhitungkan pada tahap pertama secara keseluruhan: kedua, suara yang dimaksud dalam frasa tersebut adalah sebagai sisa suara dari seluruh suara yang diperoleh partai politik setelah dikurangi dengan bpp atau kelipatannya yang telah dikonversi menjadi kursi, ketiga, suara dari partai yang tidak mencapai bpp tetapi perolehan suaranya sama atau melebihi bpp sebagai dasar penghitungan tahap kedua: menimbang bahwa menurut uudupun berdasar asas umum dalam pembentukan undang undang haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap undang undang itu jelas dan tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda beda. menurutlanjutnya huruf menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang dalam penjelasannya ditegaskan,egitu pula dalam teori tentang asas pembentukan undang undang dikenal adanya asas kejelasan isi (lex certa) dan kejelasan rumusan (lex scripta) yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan undang undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda beda dan agar menjamin kepastian hukum, menimbang bahwa menurut mahkamah hak untuk memperoleh atau mendapat jaminan kepastian hukum itu bukan hanya tertuang atau berdasar dari perbuatan pemerintah dan putusan pengadilan tetapi pertama tama haruslatahun yang diajukan oleh: nama achmad anchor, s.h., m.h., lahir sidoarjo, mei pekerjaan anggota kepolisian ri, beralamat jalan panglima sudirman nomor kota pasuruan, nama drs. ahmad sufiyaji, s.@,m, si, lahir jombang, september pekerjaan mantan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa timur, beralamat jalan k.h. abdul hamidnama audio basuki, lahir pasuruan, september pekerjaan wakil walikota, beralamat jalan laga nomor kota pasuruan: nama moh. sulaiman, lahir pasuruan, agustus pekerjaan swasta, beralamat jalan dr. wahidin sudirohusodo gang pepayaii: dalam hal ini memberi kuasa kepada haryadi, s.h., m.h., drs. juri muhammad adi, s.h., m.h., m.m., mmp, adi soejono, s.h., semuanya adalah advokat yang bergabung dalam kantor advokat haryadi s.h., m.h., law firm yang berkantor jalan raya kediaman nomor gresikara pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kota pasuruan, berkedudukan jalan panglima sudirman nomor kota pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada bikin emas, s.h., m.h., arif effendi, s.h. dan syarif hiduplah, s.h., m.ba. advokat pada art partner, attorneys law yang berkantor menara kuningan floor suite jalan h.r. rasa said blok kav. jakarta. baik sendiri sendiri maupun bersama,asuruan, memeriksa bukti bukti dan mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan para pemohon dan memohon, membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon mana yang dituangkan dalam undang undangperaturan pemerintah nomor tahun adal, cc. dan bukti video adalah merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan oleh memohon, karena merupakan suatu kenyataan dan fakta hukum: bahwa bukti video cd) pns ikut kampanye, camat purworejo dan camat gadingrejo menggunakan fasilitas pemerintah menganjurkan kepada lurah dan bawahannya unhas) untuk memenangkan pasangan calon nomor urut adanya praktik money politic, bukti sampai dengan bukti adanya orang luar kota pasuruan mendapat surat panggilan, anak bawah umur diberi kartu pemilih, satu orang mendapatkan lebih dari satu surat undangan untuk memilihota pasuruancamat purworejo dan camat gadingrejo sebagai pns yang masih ada hubungan keluarga dengan pasangan calon nomor urutbisa. bahwa pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada kota pasuruan sengaja dibiarkan oleh panwaslukada kota pasuruan, tidak ada itikad baik untuk meny: bahwa oleh karena pelanggaran pemilukada kota pasuruan terjadi semua kecamatan, maka para pemohon dan para pemohon meminta kepada yang mulia majlis hakim mahkamah konstitusi untuk memerintahkan kpu kota pasuruan melakukan pemungutan suara ulang (tiga) kecamatan yaitu, kecamatan gadingrejo, kecamatan purworejo, dan kecamatan buhul kidul. berdasarkan hal hal yang terurai atas, para pemohon dan para pemohon meminta kepada. menyatakan dan menetapkan perolehan suara pasangan calon nomor urut yaitu hasan dan drs. sutiyoso, adalah suara sedangkan pasangan audio basuki dan moh. sulaiman adalah suara atau menangguhkan dan atau membatalkan berlakunya surat keputus: memerintahkan kepada kpu kota pasuruaasuruan tahun (tiga) kecamatan yaitu kecamatan gadingrejo, kecamatan purworejo, dan kecamatan buhul kidul, melaporkan kepada mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat lambatnya hari setelah putusan dibacakannomor pts kpu kota t, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kota oleh komisi pemilihan umum kota pasuruan: bukti p 8a1: fotokopi jumlah daftar pemilih tetap pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pasuruan tahun bukti p 8a2: cakram padat berisi protes saksi saat penghitungan suara kpu pasuruan, bukti p 8b fotokopi surat pernyataan much. lukman temani: bukti p 8c fotokopi ktp atas nama julius title, bukti p 8d fotokopi surat pernyataan julius title tentang pembengkakan dpt, bukti p 8e fotokopi ktp atas nama jalaluddin tentang dpt ganda, bukti p 8f fotokopi ktp atas nama sudarmaji tentang dpt ganda: bukti p 8g fotokopi surat pernyataan tentang temuan dpt ganda,p 10a: fotokopi pencantuman nama hasan sebagai ketua dprd dengan gelar sos dalam surat undangan resmi dprd kota pasuruan: bukti p 10b: fotokopi pencantuman nama hasan sebagai calon legislatif dengan gelar sos pada hasil penghitungan suara pemilu tahun bukti p 10c: fotokopi stub sekolah dasar atas nama hasan yang diterbitkan oleh departemen pendidikan nasional kecamatan gampong tanggal juni bukti p 10d: fotokopi ijazah paket atas nama hasan yang diterbitkan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sampang tanggal juni bukti p 10e: fotokopi ijazah paket atas nama hasan yang diterbitkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pamekasan tahun bukti p 10f fotokopi ktp atas nama sumpah, saksi money politic: bukti fotokopi surat pernyataan sumpah, bukti p 11a: fotokopi ktp atas nama muhammad arif, saksi money politic, bukti p 11b: fotokopi surat pernyataan arief, bukti p 11c: fotokopi ktp atas nama saifuddin, saksi money politic: bukti p 11d: fotokopi surat pernyataan saifuddin, bukti p 11e: fotokopi ktp atas nama sulthan, saksi money politic, bukti p 11f fotokopi ktp atas nama chusnur rahim, saksi money politic, bukti p 11g: fotokopi surat pernyataan chusnur rahim, bukti p 11h: fotokopi ktp atas nama selamat: bukti fotokopi surat pernyataan selamat, bukti p 12a: fotokopi ktp atas nama achmad yanto: bukti p 12b: fotokopi surat pernyataan achmad yanto: bukti p 12c: fotokopi ktp atas nama muara, bukti fotokopi surat pernyataan nadin: bukti p 13a: fotokopi ktp atas nama khalid: bukti p 13b: fotokopi kts atas nama effendi: bukti p 13c: fotokopi surat pernyataan khalid dan effendi, bukti p 13d: fotokopi ktp atas nama aliyah, bukti p 13d: fotokopi kts atas nama amin, bukti p 13f fotokopi surat pernyataan aliyah: bukti p 13g: fotokopi ktp atas nama shock, bukti p 13h: fotokopi surat pernyataan sidik, bukti p 13i fotokopi ktp atas nama matahari, bukti p 13j fotokopi surat pernyataan matahari, bukti p 13k fotokopi ktp atas nama ikhsan, bukti fotokopi surat pernyataan ikhsan: bukti p 14a: fotokopi ktp atas nama muhamad taufik, bukti fotokopi surat pernyataan taufik: bukti p 15a: fotokopi ktp atas nama mulyo handoko, bukti fotokopi surat pernyataan mulyo handoko, bukti p 16a: fotokopi ktp atas nama much. irfan: bukti p 16b: fotokopi surat pernyataan moh. irfan, bukti fotokopi surat pernyataan moh. irfan, bukti p 17a: fotokopi ktp atas nama abdul hamid, bukti fotokopi surat pernyataan abdul hamid, bukti fotokopi surat pernyataan harmoni tadjudin, bukti p 19a: fotokopi ktp atas nama harmoni, bukti p 19b: fotokopi ktp atas nama ida dwiwulani, bukti p 19c fotokopi surat pernyataan ida dwiwulani: bukti p 19d: fotokopi ktp atas nama arif syarifudin: bukti p 19e: fotokopi surat pernyataan arief syarifudin: bukti p 19f fotokopi ktp atas nama haryanto, bukti p 19g: fotokopi surat pernyataan haryanto, bukti p 19h: fotokopi ktp atas nama rio'i, bukti p 19i fotokopi surat pernyataan rio'i, bukti fotokopi kliping koran isteri sutiyoso kampanye hati, bukti fotokopi cakram padat berisi isteri sutiyoso bersama pns, bukti fotokopi kliping koran kepala sekolah melakukan kampanye untuk pasangan calon hati, bukti p 22a: fotokopi ktp atas nama much. lukman temani: bukti fotokopi laporan bawaslu kota pasuruan tentang intimidasi dan intervensi, bukti fotokopi undangan camat purworejo acara pembinaan lintas: bukti fotokopi surat pernyataan ratio kuncoro sebagai lurah travel, bukti fotokopi surat pernyataan yudistiromoh. thohirusman staf kelurahan krapyak, samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan atas, pemohon juga mengajukan (sepuluh:kok perkara bahwa komisi pemilihan umum kpu) kota pasurumenetapkan perolehan suara masing masing peserta,58y6 mh. dan drs. ahmad sufiyaji, sa,m. si. audio basuki dan moh. sulaiman bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam point nomor tersebut ditetapkan pula pasangan calon nomor urut yaitu pasangan calon hasan dan drs. sutiyoso,,calon nomor urut bukti dan saksi pasangan calon nomor urut bukti perolehan suara pasangan calon nomor urutpada saat sutiyoso memberikan pengarahan, meminta dukungan dan doa restu mencalonkan diri sebagai walikota pasuruan, resmi noerdin saksi dengan beberapa lurah ingin memastikan apakah puji basuki apakah ingin maju sebagai bakal calon walikota pasuruan dan menanyakan visi dna misinya, menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulis bertanggal agustus yang yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan bahwa pada tanggal juli adalahsebagaimana surat nomor pts kpu. kota bertanggal juli bukti bahwa pada tanggal juli para pemohon mendaftarkan permohonan kepada mahkamah, sebagaimana akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk mohon periksa berkas): bahwa pada tanggal juli permohonan para pemohon guo, dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi brk), sebagaimana akta registrasi perkara nomor pan.mk bahwa berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pmk disebutksedangknya, ketika para pemohon mendaftarkan permohonan mahkamah pada tanggal juli permohonannya belum memenuhi syarat dan belum lengkap, karenanya pada tanggal itu tidak register oleh panitera. sesuai ketentuan pmk guo, para pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan dimaksud sepanjang masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pmk yakni tanggal dan juli bahwa faktanya lagi, ternyata pada tanggal juli permohonan para pemohon baru dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi brk). atau dengan perkataan lain, permohonan pada tanggal juli baru dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap. sehingga karenanya, pada tanggal juli permohonan baru register (mohon periksa berkas), bahwa berdasarkan fakta fakta guo, maka jelas dan nyata perbaikan atau pemenuhan syarat dan kelengkapan permohonan dimaksud telah melewati tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam juncto pmk sehingga karenanya permohonan para pemohon guo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan itis bahwa pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara itis adalah gabungan (dua) pasangan calon, yakni pemohon pasangan calon nomor urut dan pemohon pasangan calon nomor urut bahwa dan pmk yang mengatur tentang para pihak dan objek sengketa dalam permohonan perselisihan sengketa hasil pemilukada menyebutkan, antara laiguo, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan dimaksud adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada dan objek perselisihan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan guo, maka pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan ini. hal mana didasarkan fakta fakta sebagai berikut: pemohon dalam polita permohonannya sama sekali tidak memperselisihkan perolehan suara atau sama sekali tidak keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon (dalil angka karenanya, baik dalam polita maupun dalam petitumnya, para pemohon tidak membuat penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana yang disyaratkan oleh huruf pmk dengan demikian jelas dan nyata, pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada, sebagaimana ketentuan pmk bahwa oleh karena faktanya pemohon tidak memperselisihkan penghitungan perolehan suara, karenanya pemohon telah mengakui dan membenarkan perolehan suaranya sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kota pasuruan yang ditetapkan oleh memohon dengan keputusan nomor pts kpu. kota bertanggal juli oleh karenanya, maka dengan sendirinya perolehan suara pemohon adalah tetap dan tidak berubah, sehingga tidak mempengaruhi penentuan dapat mengikuti putaran kedua pemilukada kota pasuruan atau terpilihnya pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pasuruan sebagaimana ketentuan pmk bahwa oleh karena dalam permohonan itis pemohon ditempatkan pada posisi pertama, sehingga dapat diartikan sebagai pemohon utama, sedangkan menurut fakta dan hukum pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan itis. oleh karena itu sudah semestinya permohonan guo dinyatakan tidak dapat diterima. mahkamah tidak wenang memeriksa permohonan bahwa apabila kita cermati secara seksama permohonan para pemohon, sesungguhnya substansi dalil dalil permohonan itis bukan merupakan kewenangan mahkamah:. . sedangkan huruf pmkdapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon: bahwa guna memenuhi ketentuan dan huruf pmk guo, sehingga permohonan dapat dianggap memenuhi syarat dan sesuai kewenangan mahkamah, maka permohonan dibuat sedemikian rupa seolah olah telah terjadi perselisihan hasil penghitungan suara, sebagaimana dalil angka permohonan, bahwa namun apabila permohonan diteliti secara saksama, maka sesungguhnya objek yang dijadikan sebagai dasar dalil permohonan guo hanyalah merupakan kamuflase untuk mendapatkan pintu masuk dan karenanya sekedar merupakan upaya pemenuhan pro forma permohonan belaka. karena faktanya, sekalipun para pemohon menolak penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, namun para pemohon sama sekali tidak menjelaskan proses terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dan juga tidak menjelaskan secara rinci asal usul angka perolehan jumlah suara milik para pemohon berdasarkan hasil penghitungan suara menurut pendapatnya guo. bahkan terhadap jumlah perolehan suara pemohon sama sekali tidak berbeda dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon: bahwa uraian satu satunya dalil terjadinya selisih hasil penghitungan suara sebagaimana polita poin angka permohonan guo, samping hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi pro forma permohonan, juga menunjukkan sikap tidak sungguh sungguh dalam mengajukan permohonan: bahwa setelah dalil guo, pada uraian dalil selanjutnya, para pemohon membawa lari permasalahan permasalahan lain, yang bukan merupakan kompetensi mahkamah, yakni uraian dalil yang menyebutkan seakan akan memohon bersikap tidak fair dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) kota pasuruan, tudingan adanya money politic, keterlibatan pns dalam kampanye, dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye sebelum pemilukada memasuki tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang kesemuanya itu menjadi domain dan wewenang lembaga penyelesaian sengketa lain, yakni panitia pengawas pemilukada panwaslukada), kepolisian dan peradilan umum, maupun pengadilan tata usaha negara: bahwa para pemohon bukanlah pihak yang tidak mengerti dantiap tahapan penyelenggaraan pemilukada. hal mana sebagaimana secara nyata dan jelas tergambar dalam uraian dalil permohonan poin angka hingga bahwa selain itu, berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor tahun sema yang berlaku sejak tanggal mei poin angkayang dilakukan oleh peserta pemilukada lain pada tahapan pemilukada sebelum tahapan penghitungan suara, apabila hasil perolehan suaranya tidak sesuai yang diharapkan. lebih dari itu, apabila permohonan guo diterima, akan berpotensi melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dan peran panwaslukada dan instansi instansi lain yang turut berperan dalam mengawal dan mengamankan proses pemilukada, bahwa berdasarkan dalil permohonan poin angka s.d. guo pula, seharusnya para pemohon sudah menyadari sedari semula tentang perlunya penggunaan kesempatan dalam penyelesaian setiap jenis pelanggaran pada setiap forum penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan oleh undang undang sesuai dengan tahapan tahapan pemilukada dan tidak dengan tanpa menggunakan kesempatan yang disediakan oleh undang undang, good non, kemudian menyimpulkan panwaslukada kota pasuruan melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan poin angka apalagi jika ternyata pengajuan permohonan guo didasarkan alasan semata karena kekecewaan terhadap panwaslukada kota pasuruan sebagaimana dalil permohonan poin angka guo. padahal belum tentu kekecewaan guo merupakan akibat kesalahan panwaslukada kota pasuruan: bahwa dari uraian dalil dalil permohonan, tidak ternyata para pemohon menggunakan kesempatan dan forum yang disediakan untuk menyelesaikan pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam pemohon sesuai dengan tahapan tahapan pemilukada kota pasuruan tahun sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan undangan yang berlaku. karenanya, andai kata benar dalil permohonaalil permohonan poin angka para pemohon meminta mahkamah untuk menghadiri?, yakni antara jam sampai dengan wib misalnya. namun ternyata orang dimaksud datang tempat pemungutan suara tps) pada pukul wib saat dimana penghitungan suara telah berlangsung. adakah bukan merupakan hal yang wajar jika orang dimaksud kehilangan hak pilihnya? kiranya hal ini dapat menjadi analogi bagi para pemohon sekiranya dalil dalil tentang terjadinya pelanggaran pada tahapan tahapan pemilukada sebelum tahapan penghitungan suara pemilik kota pasuruan benar adanya, good non, bahwa selain itu, terhadap dalil pembiaran atas pelanggaran dan tiadanya itikad baik panwaslukada kota pasuruan untuk menyelesaikan pelanggaran sebagaimana dalil permohonan poin angka good non, mengingat panwaslukada bukanlah pihak dalam perkara ini dan perbuatannya bukan merupakan lingkup tanggung jawab memohon, maka akan merupakan kesulitan tersendiri bagi memohon untuk membela diri. dan kiranya tidak adil apabila akibatnya dipikirkan kepada memohon berupa hukuman pembatalan atau penangguhan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kota pasuruan tahun karena perintah untuk melakukan pemilukada ulang misalnya, bahwa namun demikian, memohon sangat dapat memahami dan karenanya sepenuhnya sependapat jika pelanggaran pelanggaran dalam tahapan tahapan pemilik kota pasuruan guo betul betul bersifat terstruktur, sistemik dan masif, maka mahkamah tidak boleh dibatasi kewenangannya hanya sebagai mesin penghitung angka angka perolehan suara hasil pemilukada berdasarkan undang undang dalam arti sempit. hanya saja, pada uraian dalil pelanggaran dalam permohonan cast, memohon sama sekali tidak mendapati uraian adanya jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif dimaksud, yang mempengaruhi perolehan hasil peserta pemilukada kota pasuruan bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan guo, maka mohon mahkamah menyatakan tidak wenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan guo. permohonan obscuurlibel bahwa huruf pmk mennya, sesuai dalil permohonan poin angka para pemohon sama sekali tidak menyebutkan berasal dari tps berapa mana, kelurahan desa apa atau bahkan dari kecamatan mana sumber terjadinya perbedaan selisih hasil penghitungan suara yang disebutkan para pemohon. pada permohonan guo hanya disebutkan jumlah masing masing perolehan pasangan calon (mohon periksa juga tabel perolehan suara pasangan calon dalam permohonan poin angka bahwa demikian pula dalam petitumnya, para pemohon meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut pendapatnya, namun yang diminta ditetapkan perolehan hasil suaranya hanya untuk pasangan calon nomor urut yaitu hasan dan drs. setyo, si. (memperoleh suara) dan pasangan calon nomor urut yakni audio basuki dan moh. sulaiman (memperoleh suara), tanpa disertai permintaan penetapan perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara pemohon bahwa berdasarkan fakta fakta guo, maka telah terang para pemohon tidak sungguh sungguh melakukan penghitungan perolehan suara secara benar yang mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas. karena itu mohon permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima. ii. dalam pokok perkara bahwa apa yang terurai dan tertuang dalam eksepsi, mohon secara mutasi mutans dianggap terbaca dan terulang dalam pokok perkara ini: bahwa memohon menolak keras dalil dalil permohonan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui memohon, adalah suara, sedangkan perolehan pasangan calon (para pemohon) nomor adalah suara dan nomor adalah suara. seperti dalam daftarmh. ,58y6 dan drs. ahmad ufiyaji, si. audio basuki dan moh. sulaiman bahwa perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut hasan dan drs. sutiyoso,,hasan dan drs. sutiyoso, si): .a. bahwa dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara bukti dalam formulir model db1 kwk, surat suara sah ditambah dengan pemilih yang tidak menggunakan haknya ditambah dengan perolehan dari tps lain seluruhnya berjumlah suara bukti tetapi berdasarkan bukti p 8a jumlah pemilih yang ditetapkan pemohon adalah suara. dengan demikian dikurangi menjadi suara. ada selisih suara (penggelembungan). menjadi milik siapa suara tersebut? memohon harus membuktikan: bahwa menurut peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk yang menerangkan mahkamah konstitusi hanya bisa menangani memeriksa perkara dengan objek perselisihan pemilukada, bahwa dalam dalilnya, para pemohon menolak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kota pasuruan, sebagaimana tertuang pada surat keputusan memohon nomor pts kpu. kota bertanggal juli dan selanjutnya para pemohon menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pendapatnya. yakni, perolehan suara pasangan calon nomor urut sebanyak suarasebagaimana dalil dan tabel permohonan poin angka bahwa sekalipun para pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan atau selisih perolehan suara antara perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut namun para pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dimana letak sumber kesalahan penghitungan suara yang dilakukan memohon guo dan tidak juga menjelaskan secara rinci asal usul berkurangnya perolehan suara pasangan calon nomor urut dan bertambahnya perolehan jumlah suara pasangan calon nomor urut seperti didalilkan dalam permohonan poin angka guo, bahwa dalam permohonan poin angka para pemohon hanya mendalilkan perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut hasan dan drs. setyo, si). danbahwa sangat disayangkan, pada surat permohonan yang diajukan, para pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang bagaimana cara cara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut memperoleh suara yang dianggap tidak wajar guo dan ketentuan peraturan perundang undangan mana yang dilanggar oleh pasangan calon nomor urut guo, sehingga membuat sulit bagi memohon untuk memberikan tanggapan dan bantahan: bahwa namun demikianota pasuruan tahun baik berdasarkan: za.serta formulir model yang merupakan formulir penghitungan suara tingkat kota pasuruan beserta laporannya bukti jumlah perolehan suara masing masing peserta pemilukada kota pasuruan seperti disebutkan oleh para pemohon dalam poin angka permohonan, bahwa setelah pemeriksaan dan pengecekan ulang perolehan suara peserta pemilukada kota pasuruan guo ternyata hasilnya tetap sama sebagaimana surat keputusan memohon nomor pts kpu. kota bbuktidan perolehan pasangan calon nomor urut sebanyak suara sehingga dengan demikian, telah tepat dan benar, serta tidak terdapat selisih satu suara pun perolehan masing masing pasangan calon pemilukada kota pasuruan mulai dari penghitungan suara tingkat tps hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota pasuruan, bahwa oleh karena penghitungan perolehan suara peserta pemilukada kota pasuruan tahun yang dilakukan oleh memohon telah tepat dan benar, maka telah tepat dan benar pula memohon menerbitkan keputusbahwa tidak benar dan karenanya memohon menolak keras dalil permohonan poin angka .a. yang menyatakan memohon melakukan penggelembungan suara sebanyak suara, bahwa jumlah pemilih yang dalam permohonan disebut sebagai suara yang dipertanyakan oleh para pemohon sebagaimana dalil permohonan poin angka .a. guo adalah merupakan akumulasi jumlah pemilih yang berasal dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya wilayah kota pasuruan tidak tps dimana terdaftar (tps asal), tetapi menggunakan hak pilihnya atau pindah color tps lain, sebagaimana tercatat dalam formulir model c8 kwk daftar pemilih yang memberikan suara dari tps lain). namun tps asal dicatat dan dimasukkan dalam kolom pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih, mengingat kpps tps asal tidak mengetahui pemilih terdaftar guo menggunakan hak pilihnya tps lain, atau tidak menggunakan hak pilihnya. samping itu, juga karena tidak adanya kewajiban bagi ketua kpps lain untuk melaporkan kepada kpps tps asal atau sebaliknya, bahwa asal muasal jumlah pemilih guo terekam dan tercatat dengan jelas pada lampiran model c1 kwk catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada tps), yang selanjutnya pencatatan jumlahnya dipindahkan dalam formulirkemudian dipindahkan lagi dalam formulirkemudian dipindahkan lagi lampiran model db1 kwk rekapitulasi jumlah pemilih, tps dan surat suara pemilukada tingkat kota) dan kemudian dipindahkan lagi formulir model db1 kwk catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada tingkat kota) (mohon periksa lampiran bukti bukti dan bukti bahwa hanya saja, karena berdasarkantentang jumlah pemilih terdaftar diharuskan untuk melakudari tps lain wilayah kpu kabupaten kota, sementara pada faktanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps lain telah disediakan kolom pencatatan tersendiri (mohon periksa lampiran bukti yakni jumlah pemilih dari tps lain wilayah kpu kabupaten kota, maka cara penjumlahan berdasarkan lampiran peraturan pemerintah nomor tahun guo mengakibatkan pencatatan jumlah pemilih terdaftar menjadi lebih besar dari jumlah dpt yang ada. seharusnya, jumlah pemilih terdaftar adalah merupa, tanpa ditambah lagi dengan jumlah pemilih dari tps lain wilayah kpu kabupaten kota: bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut atas, seharusnya penulisan dan penjumlahan yang benar tentang jumlah pemilih terdaftar pemilukada kota pasuruan tahunwilayah kpu kota pasuruan sebanyak (tanpa ditambah lagi dengan jumlah pemilih dari tps lain wilayah kota pasuruan sebanyak sehingga jumlahnya menjadi sebanyak pemilih, dan bukan pemilih. jumlah pemilih sebanyak mana, sama persis dengan jumlah dpt yang ditetapkan oleh memohon bukti ),: bahwa perlu ditegaskan, meskipun benar telah terjadi kekelirudalam penjumlahan pada rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar guo, namun kekeliruan guo sama sekali tidak menambah atau mengurangi perolehan suara peserta pemilukada kota pasuruan. sebab pencatatan jumlah perolehan suara pasangan calon pemilukada kota pasuruan tahun adalah dengan mendasarkan pada perolehan suara faktual masing masing pasangan calon berdasarkan perolehan suara yang ditulis dan dicatat dalam (kertas) plant formulir model c2 kwk ukuran besar yang kemudian jumlahnya dipindahkan pada lampiran model c1 kwk (mohon periksa lampiran bukti dan selanjutnya dipindahkan lagi dalam model da b kwk kpu dan lampiran model da1 kwk (mohon periksa lampiran bukti dan selanjutnya dipindahkan lagi lampiran model db1 kwk (mohon periksa lampiran bukti bahwa adapun dari penelusuran dan pengecekan kembali yang dilakukan oleh memohon setelah adanya permohonan itis, didapati fakta penggunaan hak pilih tps lain oleh sebanyak pemilih, yakni masing masing di: tps kelurahan mandaranrejo kecamatan buhul kidul sebanyak pemilih: tps kelurahan gentong kecamatan gadingrejo sebanyak pemilih: tps kelurahan purworejo kecamatan purworejo sebanyak pemilih: tps kelurahan purworejo kecamatan purworejo sebanyak pemilih: tps kelurahan bagian kecamatan purworejo sebanyak pemilih: tps kelurahan ngemplakrejo kecamatan purworejo sebanyak pemilih: dan tps kelurahan ngemplakrejo kecamatan purworejo sebanyak pemilih: bahwa siapa saja dan kepindahan dari tps asal mana pemilih guo, kesemuanya tercatat dalam formulir model c8 kwk. namun sayang memohon tidak dapat mengajukannya sebagai bukti karena saat ini formulir model c8 kwk guo berada dalam kotak suara yang tersegel, sehingga memohon tidak berhak untuk membukanya, kecuali atas perintah mahkamah, bahwa selain dari semua itu, sesungguhnya sangat kecil kemungkinan terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara peserta pemilukada kota pasuruan tahun mengingat proses pemindahan pencatatan mengenai jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon dari plant ukuran besar formulir model c2 kwk) dalam berita acara formulir model c1 kwk) dimaksud disaksikan langsung oleh seluruh saksi pasangan calon dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu hitung (software) untuk pemastian kebenaran jumlah perolehan suara yang akan dituliskan. sehingga apabila terjadi kekeliruan kesalahan dalam memasukkan jumlah perolehan suara pada kolom perolehan suara masing masing pasangan calon, maka akan dengan mudah diketahui oleh semua pihak dan selanjutnya dikoreksi dengan mudah. cara memindahkan menuliskan jumlah perolehan pasangan calon dalam formulir model c1 kwk guo sesuai dengan kesepakatan bersama antara memohon dengan pasangan calon walikota dan wakil walikota pasuruan dan atau tim pelaksana kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota pasuruan tahun yang dibuat sebelumnya bukti bahwa dari keseluruhan uraian atas menjadi nyata dan jelas, oleh karena pada faktanya penghitungan perolehan suara yang benar menurut pendapat para pemohon dalam permohonan itis tidak beralasan dan tidak berdasar, maka dalil tentang adanya perselisihan penghitungan suara dalam pokok perkara guo haruslah dikesampingkan atau ditolak: iii. pelanggaran pelanggaran dalam proses pemilukada bahwa tidak benar dalil permohonan angka romawi yang menanggap memohon melanggarbahwa demikian juga, sama sekali tidak benar dalil permohonan poin angka yang mendalilkan pada saat penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari semua ppk, memohonbahwa kejadian yang sebenarnya terjadi pada waktu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon untuk tingkat kota pasuruan, yakni tanggal juli sekira jam wib, adalah ketika proses rekapitulasi guo telah berlangsung sekitar menit sejak rapat pleno terbuka dinyatakan dibuka, dan memohon sedang menjelaskan jalannya rapat pleno terbuka yang akan dilakukan, tiba tibarekapitulasi guo, dengan alasan saksi pasangan calon nomor urut dan belum menyetujui hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. karena permintaan penundaan rapat pleno terbuka guo tidak dikabulkan oleh memohon, kemudian para saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut guo meninggalkan dari forum rapat pleno terbuka (walk out) dan tidak kembali forum lagi hingga rapat pleno terbuka guo selesai dan ditutup. sedangkan saksi pasangan calon nomor urut mengikuti jalannya rapat pleno terbuka guo hingga selesai, bahwa selanjutnya saksi pasangan calon yang walk out guo berbicara hadapan pers sebagaimana bukti yang diajukan oleh para pemohon. lalu bagaimana pada permohonan poin angka bisa didalilkan demikian itu? kiranya mahkamah berkenan akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang dikemukakan memohon itis. karena pada kenyataannya, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tingkat kota pasuruan guo, memang tidak terdapat satu pun saksi yang meminta formulir keberatan model db2 kwk seperti dikemukakan memohon itis, termasuk saksi dari pasangan calon para pemohon: bahwa benar pernah terjadi setelah rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, tepatnya kecamatan purworejo, datang kembali seorang saksi dari pasangan calon nomor urut bernama lukman demam. rapat pleno terbuka rekapitulasi itis dilaksanakan pada tanggal juli dimulai jam wib dan ditutup pada jam wib. tiba tiba, saksi dari pasangan calon nomor urut lukman demam, datang kembali setelah sekitar menit rapat dinyatakan ditutup dan meminta formulir keberatan. oleh karena rapat sudah selesai dan dinyatakan ditutup, serta semua berkas sudah ditanda tangani, maka permintaan formulir keberatan dari lukman demam guo ditolak oleh ketua dan anggota ppk purworejo. akhirnya yang bersangkutan marah marah dan pada akhirnya melaporkan kejadian dimaksud kepada panwaslukada kota pasuruan. namun akhirnya, setelah panwaslukada kota pasuruan menindak lanjuti laporan dimaksud, panwaslukada kota pasuruan menyimpulkan tidak terjadi terdapat pelanggaran. karena dari hasil pemeriksaan lapangan, samping faktanya tidak seperti yang dilaporkan oleh pelapor, lukman demam, juga ketika panwaslukada kota pasuruan mendatangi dengan membawa surat panggilan alamat pelapor, sesuai alamat yang tercantum pada laporan hingga dua kali, ternyata pelapor lukman demam tidak berada bertempat tinggal alamat dimaksud tersebut: bahwa aneh dan cukup mengherankan dalil permohonan poin angka .a. s.d. .d. yang mempermasalahkan keabsahan ijazah yang dimiliki oleh hasan, canada nomor urut dalam permohonan itis. memohon yakin sebenarnya para pemohon menyadari dan memahami dengan benar bahwa mahkamah tidak wenang memeriksa dan menguji keabsahan ijazah guo karena merupakan wewenang instansi lain, panwaslukada kota pasuruan, penyidik kepolisian, dan peradilan umum, karena hal itu merupakan lingkup perkara pidana. namun para pemohon sengaja memasukkan permasalahan ijazah guo dalam dalil dalil permohonan semata dalam rangka pembentukan opini untuk memberikan citra buruk terhadap memohon, seolah olah memohon bersikap memihak kepada atau membiarkan atas ketidakbenaran ijazah yang digunakan oleh pasangan calon nomor urut bahwa sekalipun dalil guo harus dikesampingkan karena bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menguji keabsahan ijazah guo dan lagi pula tidak ada relevansinya dengan perselisihan hasil penghitungan suara, namun memohon tetap menyampaikan bahwa sebenarnya memohon sudah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap ijazah yang digunakan oleh hasan ketika mendaftar sebagai bakal calon kepala dearah dalam pemilukada kota pasuruan bahwa berdasarkan penelitian berkas pendaftaran, ternyata ijazah yang digunakan oleh hasan, canada nomor urut adalah surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan stub sekolah dasar dan ijazah paket dan ijazah paket c . dan berdasarkan hasil klarifikasi dan konfirmasi pada instansi terkait yang dilakukan oleh memohon bukti ternyata semua instansi terkait dimaksud telah membenarkan keabsahan ijazah guo. karenanya tidak ada alasan bagi memohon untuk menolak pendaftaran yang bersangkutan untuk menjadi calon kepala daerah dalam pemilukada kota pasuruan sehingga dengan demikian, tidak relevan menanggapi dalil permohonan poin angka .a. dan dalil permohonan poin angka .b.: bahwa dalil permohonan poin angka sesungguhnya juga tidak ada relevansinya dengan perselisihan hasil penghitungan suara. lagi pula, karena penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon yang dilakukan memohon pada tanggal juli guo dilangsungkan dalam bentuk rapat pleno terbuka, yang karenanya hasilnyapasuruan karena penyimpangan penyimpangan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara, il. pelanggaran pelanggaran dalam proses pemilukada memohon melanggar peraturan pemerintah nomor tahun. bahwa memohon pada saat penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari semua ppk,2a.a. bahwa perlakuan memohon yang tidak adil dan setara kepada pasangan calon, juga dibuktikan sejak awal pendaftaran calon walikota dan calon wakil walikota, pada saat klarifikasi persyaratan administrasi kpu kota pasuruan dan panwaslukada tidak berusaha maksimal meneliti dan mengklarifikasi ijazah yang dimiliki oleh calon walikota hasan berdasarkan bukti p 10a). hasan pernah juga diketahui oleh para pemohon sedari semula, maka menjadi tidak berawalan para pemohon merasa dirugikan (satu) hari. apalagi setelah saksi pasangan calon para pemohon walk out dari forum rapat pleno terbuka guo juga tetap berada lokasi rapat, bahwa terhadap dalil permohonan yang menganggapkan surat panggilan untuk mencoblos dan memberikan surat panggilan ganda kepada seorang pemilih, sebagaimana dalil angka sesungguhnya yang terjadi adalah sebagai berikut: bahwa pada tanggal juni memohon telah menerima surat rekomendasi dari panwaslukada kota pasuruan nomor panwaslukada vi bertanggal juni perihal rekomendasi dpt bermasalah, berserta laporannya. pokok surat guo adalah mengenai temuan tentang dpt belum cukup umur, meninggal dunia, nik ganda, tanpa nik, pindah tempat tinggal, rutan dan menjadi tki bukti bahwa atas temuan panwaslukada guo, memohon saat itu juga melakukan koordinasi, konfirmasi dan klarifikasi, serta meminta kepada semua ppk, pps, dan kpps dimana dpt bermasalah guo berada, termasuk instansi terkait dan kepada orang keluarga yang namanya disebutkan dalam dpt bermasalah guo untuk memeriksa, meneliti dan melaporkan hasilnya kepada memohon, bahwa berdasarkan laporan dari kpps, pps, ppk dan instansi lain terkait, ternyata temuan panwaslukada tersebut tidak seluruhnya benar. seperti misalnya, dalam temuan tersebut, tercatat dalam dpt, terdapat anak bawah umur yang masuk dpt. namun setelah dilakukan pengecekan ternyata hanya ditemukan (satu) anak dibawah umur yang masuk dalam dpt. itupun karena pada identitas diri anak dibawah umur dimaksud, yakni pada ktp yang bersangkutan ditulis sudah pernah menikah, karenanya didaftar sebagai pemilih. namun setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata belum pernah menikah dan akhirnya oleh memohon anak tersebut tidak diberikan formulir c6e kwk surat undangan untuk menggunakan hak pilih) dan kartu pemilih bukti bahwa selain itu, juga ditemukan (lima) orang dalam dpt kecamatan purworejo yang keberadaan orangnya tidak jelas. setelah dilakukan penelitian, ternyata benar, pada alamat yang disebutkan guo tidak ditemukan adanya orang guo, sehingga oleh memohon terhadap nama yang disebutkan dalam dpt guo tidak diberikan formulir c6 kwk dan kartu pemilih, yang karenanya hingga kini masih tersimpan kantor memohon bukti bahwa dengan demikian, terhadap temuan dpt yang benar benar bermasalah guo oleh memohon telah dikoreksi dan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. hal mana kesemuanya itu, yakni hasil penelitian, koordinasi, konfirmasi dan klarifikasi atas dpt bermasalah guo, telah pula disampaikan oleh memohon kepada panwaslukada kota pasuruan, sebagaimana surat memohon nomor kpu kota v1 bertanggal juni perihal klarifikasi dpt yang dianggap bermasalah beserta surat surat hasil cross check, klarifikasi dari pps, kpps dan ppk dari kelurahan kelurahan dan atau kecamatan kecamatan yang terkait bukti bahwa demikian halnya terhadap formulir c6 kwk (surat panggilan untuk menggunakan hak pilih) yang ganda. pada kenyataannya yang diberikan kepada pemilih, sesuai dengan dpt, adalah hanya satu formulir c e kwk. sehingga oleh karenanya tidak seorang pun pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak lebih dari (satu) kali, bahwa berdasarkan fakta fakta guo, maka permasalahan dpt guo telah dapat diselesaikan oleh memohon sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya dalil permohonan tentang dpt bermasalah menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga haruslah dikesampingkan: bahwa dari uraian uraian fakta sebagaimana tersebut atas, telah ternyata memohon telah penyelenggaran pemilukada kota pasuruan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk telah memperlakukan semua peserta pemilukada kota pasuruan dengan fairness. karenanya tidak benar dalil permohonan yang menyebutkan memohon melanggar ketentuan huruf nomor tahun sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh para pemohon. nyatanya pula, terhadap semua pasangan calon yang melakukan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilukada telah disikapi oleh memohon sesuai ketentuan yang berlaku bukti bahwa malahan, apabila hendak dilihat dari perspektif kepatuhan terhadap peraturan perundangan undangan terkait pemilukada, khusunya dari aspek pemenuhan aturan tentang pelaporan dana kampanye, justru hanya pasangan calon nomor urut sebagai satu satunya peserta pemilukada kota pasuruan yang sudah menyerahkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada memohon bukti sedangkan pasangan calon lain, termasuk para pemohon, sekalipun oleh memohon sudah diminta untuk segera melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye guo, sebagaimana surat memohon nomor kpu kota v11 bertanggal juli bukti namun hingga diperiksanya permohonan itis, para pemohon belum juga menyerahkan laporan guo,da berbunyi,. sedangkan dalam berbunyi, dana kampanye sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada kpud paling lambat (tiga) hari setelah pemungutan suara . sehingga dengan demikian, karena tidak melaporkan dana kampanye, maka menjadi jelas dan nyata, para pemohon telah melanggaru peraturan perundang undangan yang berlaku juga mengatur tentang konsekuensi bagi pelanggar ketentuan pelaporan dana kampanye guo, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah dikemukakan guo, maka telah jelas dan nyata, permohonan tidak melanggar ketentuansebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh para pemohon. untuk itu mohon dalil permohonan guo ditolak atau setidaknya dikesampingkan, iv. pelanggaran money politic bahwa tidak benar dan karenanya memohon menolak dalil permohonan yang menyebutkan terjadi money politic sebagaimana diuraikan pada dalil poin angka s d mengingat dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan dalam permohonan itis sangat sumur dan meragukan bukti s.d bukti bahwa apabila benar dalil permohonan itis, good non, sudah barang tentu para pemohon juga melaporkan peristiwa guo kepada paswaslukada kota pasuruansuruan meneruskannya kepada penyidik kepolisian jika dugaan terjadinya money politic guo cukup kuat dan beralasan, bahwa namun pada kenyataannya, panwaslukada kota pasuruan tidak menemukan kejadian dan atau menerima satu pun laporan tentang adanya money politic guo yang disampaikan baik oleh para pemohon dan tim kampanyenya maupun oleh pihak lain, serta masyarakat luas: bahwa lebih lebih, faktanya lagi, nama nama pemberi uang kepada pemilih yang disebutkan dalam permohonan poin angka s.d. guo sama sekali bukan pasangan calon nomor urut atau tim kampanye pasangan calon nomor urut atau bahkan suruhan pasangan calon nomor urut dan atau suruhan tim kampanye pasangan calon nomor urut hal mana sebagaimana ternyata berdasarkan nama nama susunan tim pelaksana kampanye hasan sutiyoso hati) pemilukada tahun buktioleh karenanya, mengingat panwaslukada dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka memohon pun tunduk dan wajib menindaklanjuti rekomendasi panwaslukada guo: bahwa bahkan.dstguomenambah beban berat tugas mahkamahagar dapat dilakukan pemungutan suara ulang menimbang melaporkannya panwaslukada, bahwa selain itu, memohon juga menolak dan menyatakan tidak benar bukti tertulis tentang money politic, berupa surat surat pernyataan yang diajukan oleh para pemohon muka persidangan ini. karenanya memohon akan mengajukan bukti bukti tertulis dan atau saksi saksi yang disebutkan oleh dan atau yang dianggap mengetahui kejadian kejadian yang disebutkan oleh para pemohon, baik dalam permohonannya ataupun pada pembuktian tertulisnya bukti s.d. bukti dan bukti s.d. bukti bahwa samping itu, jika benar pasangan calon nomor urut dan atau tim kampanyenya melakukan money politic sebagaimana bukti tertulis berupa surat pernyataan yang diajukan oleh para pemohon, good non, maka hal itu juga sangat tidak logis. sebab, pada kelurahan kelurahan dimana pasangan calon nomor urut didalilkan melakukan money politic guo, yakni kelurahan terjang kecamatan gadingrejo, kelurahan pohjentrek kecamatan purworejo dan kelurahan kapel kecamatan buhul kidul, pasangan calon nomor urut mengalami kekalahan. padahal kelurahan guo terdapat lumbung suara potensial bagi pasangan calon nomor urut mengingat partai pendukung calon pasangan calon nomor urut adalah koalisi pkb, golkar, ppp, pan, dan seluruh partai kecil lainnya, yang akumulasi perolehan suaranya dalam pemilu legislatif lalu jumlahnya sekitar kursi dprd kota pasuruan. sedangkan pasangan calon nomor urut hanya diusung dan didukung hanura dan pks, yang suaranya setara dengan 16y6 kursi dprd kota pasuruan dan demikian juga dengan pasangan nomor urut yang didukung oleh suara setara dengan kursi dprd kota pasuruan. hal ini tentu menambah kuat keyakinan memohon tentang tidak benarnya dalil money politic guo bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan oleh memohon atas, jelas dan nyata bahwa tidak terjadi pelanggaran money politic yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif, sebagaimana dilarang oleh undang undang, karenanya mohon dalil para pemohon tentang money politic guo dikesampingkan, keterlibatan pns bahwa tidak benar, ny. rini setyo, pns, berkampanye pasar besar kota pasuruan, sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. tetapi yang benar adalah ny. rini setyo, yang istri pasangan calon nomor urut yang ketika itu telah mendapatkan ijin cuti bukti ikut mendampingi suaminya dalam kampanye yang dilaksanakan pasar besar. kejadian guo telah dilaporkan kepada panwaslukada kota pasuruan, namun tidak dapat diproses lebih lanjut karena ketiadaan saksi yang bersedia untuk diperiksa bukti bahwa tidak benar, ada seorang yang bernama ny. hadiah, pns dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota pasuruan dan ny. masfufah, pns, terlibat langsung dalam kampanye dan melakukan orasi untuk pemenangan pasangan nomor urut karena pada faktanya, laporan atas peristiwa guo tidak ada pada panwaslukada kota pasuruan. bahkan sangat mungkin isu tersebut muncul karena salah paham, mengingat terdapat seorang jurnal dari salah satu pasangan calon yang bernama adalah, bukan hadiah. suatu nama yang telinga terdengar cukup mirip. sedangkan masfufah, ketua fat kota pasuruan, adalah bukan berkampanye untuk salah satu pasangan calon. tetapi melaksanakan kontrak kerja sama antara fat kota pasuruan dengan memohon dalam rangka melakukan sosialisasi pemilukada kota pasuruan bukti bahwa tidak benar pula akhyar terlibat kampanye untuk pasangan calon nomor urut yang benar adalah akhyar pernah diundang sebagai master ceremony mc) dalam kapasitasnya sebagai seorang professional bidang dalam acara deklarasi pasangan calon nomor urut yang dilangsungkan pada tanggal april bukti suatu peristiwa yang berlangsung jauh hari sebelum masa kampanye pemilukada kota pasuruan dimulai. selain itu, pada tanggal april guo, juga belum menerima pegawai negeri sipil pns) dan baru (dua) hari setelah kegiatan deklarasi guo sebagai calon pns diterima oleh akhyar, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan memohon atas, maka telah ternyata tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentubagaimana didalilkan dalam permohonan. oleh karenanya, mohon ditolak dalil mengenai keterlibatan pns dalam kampanye pasangan calon pemilukada kota pasuruan yang mengesankan seakan akan terdapat pns yang terlibat secara terstruktur, sistemik dan masif dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut sehingga karenanya mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. vi. kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah bahwa dalil dalil tentang kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, sebagaimana diuraikan oleh para pemohon dalam permohonan, setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh memohon kepada yang bersangkutan, ternyata sama sekali tidak benar, bahwa sama sekali tidak benar, sutiyoso cawakada nomor urut pernah menjadi ketua panitia try out para lulusan smu, sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon pada dalil angka benar peristiwa try out guo memang ada dan pernah menjadi pemberitaan media lokal. tetapi setelah panwaslukada kota pasuruan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa guo, ternyata tidak didapatkan adanya pelanggaran, apalagi fakta berupa sutiyoso cawakada nomor urut menjadi ketua panitia try out. bahkan peristiwa try out yang berlangsung pada tanggal juni guo terjadi sebelum tahapan pemilukada kota pasuruan memasuki masa kampanye bukti bahwa tidak benar dalil permohonan poin angka yang menyebutkan agung budi utomo, se., mm., camat gadingrejo, mengajak beberapa lurah dari kecamatan, yakni kecamatan buhul kidul, kecamatan gadingrejo dan kecamatan purworejo untuk menyukseskan kemenangan kakaknya, sutiyoso nomor urut bahwa benar agung budi utomo, se., mm., camat gadingrejo, pernah menghadiri undangan kegiatan bintik penataan administrasi pertanahan tahun dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang penataan administrasi pertanahan bagi lurah dan camat se kota pasuruan bersama beberapa lurah dan camat wilayah kota pasuruan. kegiatan guo dilaksanakan hotel grand palace malang pada hari senin s.d. rabu, tanggal s.d. mei kemudian, setelah kegiatan hari pertama usai, yakni hari senin, mei sekira jam wib, agung budi utomo, se., mm. bersilaturahmi rumah kakaknya, sutiyoso, cawakada nomor urut yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris daerah kota pasuruan. ikut secara spontanitas dalam silaturahmi rumah kakaknya yang ada malang guo beberapa lurah dari kecamatan purworejo dan kecamatan gadingrejo dan tidak ada salah seorang lurah dari kecamatan buhul kidul yang beserta. namun selama silaturahmi yang berlangsung sekitar jam guo sama sekali tidak ada pengarahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam pemilukada kota pasuruan. lagi pula, kegiatan silaturahmi guo juga berlangsung jauh hari sebelum pernyataan deklarasi sutiyoso sebagai cawakada kota pasuruan, apalagi dengan masa kampanye pemilukada kota pasuruan bukti bahwa tidak benar mabuk efendi, se., camat purworejo, didalilkan melakukan perbuatan seperti dalam permohonan poin angka yang sebenarnya terjadi, berdasarkan lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai camat purworejo, mabuk efendi, se. pernah memberikan pengarahan, dalam acara kegiatan rutin lintas setiap hari senin guo, agar lintas ikut serta mengamankan dan menjamin pelaksanaan pemilukada supaya dapat berjalan lancar dan tertib bukti bukti bukti dan bukti bahwa demikian pula dalil angka permohonan, juga sama sekali tidak benar jika didalilkan pengumpulan para lurah dimaksud dalam rangka untuk memantapkan kemenangan pasangan calon nomor urut akan tetapi acara rutin dan pengarahan guo dimaksudkan agar para lurah ikut serta membantu dan mengamankan jalannya pemilukada kota pasuruan daerahnya masing masing, bahwa begitupun dalil permohonan poin angka juga sama sekali tidak benar. sebab pada kenyataan yang sesungguhnya terjadi adalah camat purworejo hanya meminta lukman demam untuk meninggalkan kantor kecamatan karena lukman demam, saksi dari pasangan calon nomor urut bersuara sangat keras yang berpotensi menimbulkan kegaduhan lingkungan kantor camat purworejo, setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan purworejo selesai dan dinyatakan ditutup, terkait dengan ditolaknya permintaan untuk mendapatkan formulir keberatan sebagaimana jawaban poin angka guo, bahwa sungguh memohon memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menyelenggarakan pemilukada kota pasuruan secara fairness dengan mengindahkan segala ketentuan hukum yang berlaku. bahkan memohon juga berusaha melibatkan semua pihak untuk dapat menjalankan komitmen guo. hal mana telah dibuktikan oleh memohon dengan membuat dan menanda tangani kesepakatan bersama dengan para pasangan calon dan tim pasangan calon tentang saksi tpsmenjadi ketua dprd kota pasuruan, setiap menandatangani surat surat keluar, baik berupa undangan, surat keputusan, surat persetujuan dprd, calon walikota pasuruan nomor urut dengan percaya diri menggunakan nama hasan, sos, .b. bahwa calon walikota pasuruan nomor urut pada saat pencalonan anggota dprd kota pasuruan tahun telah dengan bangga menggunakan nama hasan, sos. bukti 10b), .c. bahwa berdasarkan bukti p 10c) ternyata pada saat pencalonan walikota pasuruan, calon walikota nomor urut hasan) baru memiliki surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan stub sekolah dasar yang diterbitkan oleh kantor pendidikan kecamatan gampong, kabupaten sampang tanggal juni yang saat itu hasan sudah berumur tahun, bahwa diketahui pada tanggal juni hasan baru mendapat ijazah paket dari dinas dan kabupaten sampang bukti p 10d). padahal tahun hasan mencalonkan diri menjadi anggota dprd menggunakan nama hasan, sos. dan pada tanggal januari bukti p 10e) hasan baru mendapat ijazah paket yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sampang. hal ini memohon harusnya lebih cermat terhadap adanya kejanggalan tersebut, dengan lolosnya calon walikota hasan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur dan sistematis yang mencederai asas pemilu yang jujur dan adil. bahwa memohon setelah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara dari masing masing kecamatan hari minggu, juli tidak segera memberikan surat keputusan tentang hasil rekapitulasi perolehan suara pada hari dan tanggal saat itu akan tetapi surat keputusan tentang hasil rekapitulasi perolehan suara dari semua ppk baru diberikan kepada bagan tps bukti bahkan, agar tercapai pemilukada kota pasuruan yang damai, memohon pada tanggal juni telah melakukan ikrar bersama dengan para pasangan calon, panwaslukada, dan kapolres pasuruan, karena bersepakat antara lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif, bertanggung kota pasuruan bukti bahwa pada dasarnya memohon dalam proses penyelenggaraan pemilukada kota pasuruan, sejak tahapan awal, yakni tahap pendaftaranpasuruanota pasuruatidak fair, money politic, dan keterlibatan pns dalam kampanye, sertayang secara, terstruktur, sistematis, dan masif dapat mempengaruhi pasangan calon tertentu. hal mana kesemua itu dapat dilihat dari bukti bukti yang diajukan oleh memohon sebagaimana bukti sampai dengan buktisengaja dilakukan oleh memohon. apalagi merupakan hasil kerja sama yang diinsyafi antara perangkat penyelenggara pemilukada kota pasuruan tahun kpu kota, ppk, pps dan kpps) bersama pasangan calon nomor urut dan panwaslukada kota pasuruan guna memenangkan pasangan calon nomor urut atau pasangan calon lain misalnya. sehingga karenanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat merusak sendi sendi penyelenggaraan pemilukada yang fairness,. karena itu memohon menolak dalil selain dan selebihnya. bahkan, andai pun pelanggaran yang disebutaramohonan para pemohon bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon pemilukada dan permohonan kabur, serta permohonan lewat tenggat waktu, sehingga mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan guo, dalil dalil permohonan para: dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi memohon untuk keseluruhannya. dalam pokok perkara: menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterimapasuruan nomor pts kpunomor urut dan nama, bukti fotokopi formulir model yang merupakan formulir penghitungan suara tingkat tps beserta laporannya,bukti fotokopi formulir model penghitungan tingkat kecamatan beserta impiannya,::bukti fotokopi formulir model yang merupakan formulir penghitungan suara tingkat kota pasuruan beserta laporannya,: bukti fotokopi keputusan kpu kota pasuruan nomor pts kpu kota tentang penyusunanota pasuruan tahun bukti fotokopi kesepakatan bersama kpu kota pasuruan dengan bakal calon walikota dan wakil walikota pasuruan serta panitia pengawas pemilu kota pasuruan tentang penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dpt) dan jumlah tps pemilu walikota dan wakil walikota pasuruan tahun bukti fotokopi surat panas pemilu kota pasuruan nomor panwaslukada vi perihal rekomendasi dpt bermasalah tertanggal juni beserta lampiran laporannya: bukti fotokopi surat kpu kota pasuruan nomor kpu kota v1 perihal klarifikasi dpt yang dianggap bermasalah, tanggal juni beserta lampiran surat surat klarifikasi dari pps, ppk, kepala kelurahan dan kepala wilayah kecamatan, bukti fotokopi surat ijin cuti nomor diberikan kepada pegawai negeri sipil atas nama rini widi, pd. m.m, bukti fotokopi berita acara pemeriksaan rini widi, pd. mm. oleh panas pemilu kota pasuruan, bukti fotokopi proposal kerja sama sosialialisasi antara fat dan kpu kota pasuruan: bukti fotokopi surat undangan dari calon pasangan hati kepada sdr. achmad akhyar, acara deklarasi pasangan calon pemilukada, bukti fotokopi proposal dan susunan panitia pelaksana acara try out, bukti fotokopi surat nomor tanggal mei perihal bintik penataan administrasi pertanahan tahun garden palace, malang: bukti fotokopi undangan camat purworejo nomor bertanggal juni acara pembinaan lintas kecamatan tahun bukti fotokopi surat pernyataan ketua panitia pemungutan suara kelurahan purworejo, kecamatan purworejo, kota pasuruan tertanggal juli beserta model dan kartu pemilih: bukti fotokopi kesepakatan bersama antara komisi pemilihan umum kota pasuruan dengan pasangan calon walikota dan wakil walikota pasuruan tahun tentang saksi tempat pemungutan suara tps)bagan tps, bertanggal juni bukti fotokopi surat mandat dari tim pelaksana kampanye masing masing calon pemilukada kota pasuruan tahun untuk menjadi saksi tingkat kpu dalam pemungutan suara pemilukada kota pasuruan tahun bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota pasuruan nomor kpu kota vi1 bertanggal juli yang ditujukan kepada seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota pasuruan tahun perihal pelaporan dana kampanye, bukti fotokopi laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilihan umum walikota dan wakil walikota pasuruan, untuk pasangan calon hasan dan drs. sutiyoso, si. periode tanggal mei sampai dengan juli bukti fotokopi berita acara nomor pps. ngempakrejo vi tanggal juni yang dibuat serta ditandatangani oleh ketua pps kelurahan ngemplakrejo, kota pasuruan, bukti fotokopi surat pernyataan bertanggal juli bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh suwardi nurdin, beralamat jalan bantuan gg. pasuruan: bukti fotokopi surat pernyataan bertanggal juli bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh iksan, beralamat kelurahan kebonagung rt rw. kecamatan purwomuhamad taufikubaedahadilah, beralamat desa kapel dukuh kongsi rt. rw. kecamatan buhul kidultukanarif syarifudin, beralamat jalan salak a4 rt. rw. perum buhul permai, kelurahanida triwulan riningsih, beralamat jalan salak rt. rw.o04 perum buhul permai, kelurahan kecamatan buhul kidul, bukti fotokopi surat pernyataan bertanggal juli bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh haryanto, beralamat jalan hangtuah rt. rw. kelurahan ngemplakrejo, kecamatan purworejo. beserta surat pernyataan, bertanggal agustus dibuat dan ditandatangani oleh nasir, kepala kelurahan ngemplakridho'i, beralamat jalan hangtuah xl bmohamad irfan, beralamat jalan hangtuah xl b kelurahan ngemplakrejo, kecamatan purworejo, bukti fotokopi hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pasuruan tahun atas nama hasan pasangan calon nomor urut oleh komisi pemilihan umum kota pasuruan, bertanggal april dan hasil verifikasi ulang bertanggal mei bukti fotokopi peringatan tertulis komisi pemilihan umum kota pasuruan kepada para pasangan calon bertanggal juni model kwk, bukti fotokopi lampiran susunan tim pelaksana kampanye hasan sutiyoso (hati) pemilukada tahun bertanggal april bukti fotokopi ikrar pemilukada damai tahun siap kalah dan siap menang pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pasuruan tahun bertanggal juniifuddin, beralamat jalan kalimantan rt. rw. kelurahan trading, kecamatan gadingrejo, kota pasuruan, bukti fotokopi surat pernyataan, bertanggal agustus bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh selamat, beralamat jalan hangtuahamin, beralamat jalan hangtuah kelurahan ngemplakrejo, kecamatan purworejo, samping itu, untuk mendukung keterangannya memohon juga menghadirkan (tiga belas)ali alias matai saksi membantah telah membagi bagikan uang kepada anak anak kos tps kelurahan ngemplak, kecamatan purworejo, karena saksi bukan tim pemenangan pasangan calon hati, saksi meragukan surat pernyataan yang dibuat khalid karena khalid tidak dapat membaca dan menulis. begitu pula saksi juga membantah surat pernyataan yang dibuat oleh selamat, saham saksi membantah surat pernyataan yang dibuat oleh abd. khaled yang menerangkan saksi membagi uang kepada irfan, satukan, dan imron karena pada pukul saksi sudah berangkat bekerja: ghazali saksi membantah surat pernyataan yang dibuat ikhsan bertanggal juli yang menyatakan membagi bagikan uang sebanyak (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang, asep saifuddin pelaksanaan try out pada minggu, juni yang dilaksanakan oleh primagama dan saksi hanya sebagai fasilitator, tidak benar dalam try out tersebut ada pengarahan kepada peserta untuk memilih pasangan calon nomor urut tidak benar ketua panitia adalah drs. sutiyoso, karena ketua pantainya adalah samuel, mohammad irfan saksi mengakui bahwa saksi telah menandatangani surat pernyataan bertanggal juli yang dibuat untuk atas nama ridho, saksi mau menandatangani surat pernyataan dimaksud karena disuruh oleh lurah ngemplakrejo, masing masing pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut pada hari senin, juli pukul wib, bahwa meskipun mahkamah konstitusi tidak berwenang menilai dan menjatuhkan sanksi kepada memohon atas tindakan tersebut, namun tindakan memohon tersebut merugikan pemohon karena kehilangan kesempatan (satu) hari, hal ini membuktikan memohon berpihak kepada pasangan calon nomor urut yaitu hasan dan drs. sutiyoso, bahwa surat panggilan untuk melakukan pemilihan (pencoblosan) dan memberikan surat panggilan ganda (dobel) kepada seorang pemilih. bahwa tindakan memohon kpu kota pasuruan) tersebut atas sangat ceroboh, kurang hati hati, sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon. ill. pelanggaran money politic melanggar undang undang nomor tahun pasai tentang pemerintahan daerah dilarang. bahwa telah terjadi kecamatan gadingrejo kota pasuruan tepatnya kelurahan gadingrejo, seorang ketua rukun tetangga) ikut membagikan uang rp. (tiga puluh ribu rupiah) kepada warganya dengan memerintahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut hasan dan drs. sutiyoso, si). bukti bahwa telah terjadi kecamatan purworejo kota pasuruan tepatnya kelurahan ngemplakrejo, matai telah membagikan uang sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) kepada beberapa warga dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut hati). bukti bahwa masih tempat kelurahan yang sama yaitu kelurahan ngemplakrejo anggota tim pasangan calon nomor urut hati) isi surat pernyataan tersebut juga tidak benar karena saksi mengetahui arahan camat purworejo berisi ajakan untuk ikut menjaga keamanan wilayah masing masing dan mengajak untuk tidak golput karena akan menentukan nasib pasuruan ada tangan lintas, rodi saksi hadir pada apel tanggal juni yang merupakan apel rutin setiap hari senin, pada apel tersebut camat memberikan pengarahan mengenai kedisiplinan, pajak bumi dan bangunan pbb), keamanan dan ketertiban lingkungan masing masing serta netralitas dalam pemilukada, pada bintik tanggal sampai dengan mei setelah kegiatan bintik selesai, saksi diajak camat rumah drs. sutiyoso, si. malang yang dilakukan secara spontan tetapi dalam silaturahmi dimaksud tidak ada pengarahan dari drs. sutiyoso, si. untuk memilihnya dalam pemilukada yang akan datang. mabuk effendi dalam pembinaan lintas, camat tidak pernah memberikan instruksi pembinaan dimaksud merupakan acara rutin yang diikuti oleh seluruh lurah dan jajaran mustika: pada saat rekapitulasi tingkat ppk camat dan pimpinan mustika berada luar arena penghitungan suara, setelah selesai penghitungan suara, saksi kembali beruang kerjanya, akan tetapi sesaat kemudian mendengar kegaduhan yang ternyata disebabkan karena seseorang bernama lukman demam meminta formulir keberatan yang tidak diberikan oleh ppk karena waktu rekapitulasi suara sudah selesai: saksi tidak pernah menekan kepada lukman demam untuk menandatangani berita acara, saksi tidak pernah menekan lurah untuk memantapkan kemenangan pasangan calon nomor urut karena apel tersebut adalah kegiatan rutin setiap hari senin,isinyasuruan,asuruanpasuru,lima puluh delapan persen), suara atau (tiga puluh koma lima puluh tiga persen) untuk pemohon ii, sedang pasangan calon nomor urut memperoleh suara atau (tiga puluh enam koma nol satu persen):: penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye,ara pemohon, sebagai berikut: selisih suara yang oleh pemohon didalilkan sebagai penggelembungan suara adalah tidak benar, yang benar adalah suara tersebut merupakan akumulasi jumlah pemilih yang berasal dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak tps mana terdaftar (tps asal) tetapi menggunakan hak pilihnya tps lain. meskipun memang terjadi kekeliruan dalam penjumlahan, yakni seharusnya penulisan dan penjumlahan yang benar tentang jumlah pemilih terdaftarsebanyak (tanpa ditambah lagi dengan jumlah pemilih dari tps lain sebanyak sehingga jumlahnya menjadi pemilih, sama dengan jumlah dpt, bukan akan tetapi kekeliruan tersebut sama sekali tidak menambah atau mengurangi perolehan suara pasangan calon: dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak memberikan formulir keberatan model db2 kwk) kepada semua saksi pasangan calon, meskipun saksi dari pasangan calon sudah meminta berkali kali, adalah tidak benar. yang sebenarnya adalah pada waktu rekapitulasi tingkat kota,guo, dengan alasan saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut belum menyetujui hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. oleh karena permintaan tidak dikabulkan oleh memohon, maka para saksi guo meninggalkan forum (walk out) dan tidak kembali lagi forum hingga rapat pleno selesai dan ditutup. begitu pula pada rekapitulasi tingkat ppk purworejo, saksi pasangan calon nomor urut lukman demam, datang kembali ppk setelah menit rapat pleno tingkat ppk ditutup, sehingga permintaan formulir keberatan tidak dipenuhi yang membuat yang bersangkutan marah marah dan mengadukan halnya kepada panwaslukada kota pasuruan. setelah ditindaklanjuti oleh panwaslukada, panwaslukada menyimpulkan tidak terjadi terdapat pelanggaran. terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi praktik politik uang (money politic), memohon membantahnya dengan mengemukakan baha dalil para pemohon guo sangat sumur dan meragukan. seandainya pun benar, good non, sudah barang tentu para pemohon sudah melaporkannya kepada panwaslukada kota pasuruan. namun, panwaslukada kota pasuruan tidak menemukan atau atau menerima laporan adanya praktik politik uang (money politic) yang dilaporkan oleh para pemohon. selain itu, nama nama pemberi uang sebagaimana didalilkan para pemohon bukanlah tim kampanye pasangan calon nomor urut (vide bukti terhadap dalil keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kampanye, memohon membantahnya dengan menyatakan ny. rini setyo memang benar isteri dari drs. setyo, cast calon wakil walikota, akan tetapi ketika ny. rini setyo berkampanye yang bersangkutan telah izin cuti untuk mendampingi suaminya berkampanye dan hal tersebut dilaporkan kepada panwaslukada tetapi oleh panwaslukada tidak dapat ditindaklanjuti karena ketiadaan saksi yang bersedia untuk diperiksa. begitu pula terhadap dalil keterlibatan pns dinas tenaga kerja dan transmigrasi bernama hadiah dan masfufah sangat mungkin ada kesalahpahaman nama karena salah seorang juru kampanye pasangan calon nomor urut bernama adalah, bukan hadiah, dan hal tersebut juga tidak ditemukan laporan dugaan pelanggaran dimaksud panwaslukada. membagikan uang rp. (seratus ribu rupiah) kepada beberapa warga agar dalam pemilu tanggal juli nanti supaya memilih pasangan calon nomor urut hasan dan drs. sutiyoso, si), bukti bahwa masih kecamatan purworejo tepatnya kelurahan karbon agung tim pasangan calon nomor urut hati), ghazali telah memberikan uang kepada warga masing masing rp. (tiga puluh ribu rupiah) agar dalam pemilukada memilih pasangan calon nomor urut hasan dan drs. sutiyoso, si). bukti bahwa masih tempat yang sama kelurahan karbon agung seorang bernama ghazali juga membagikan uang yang lain sebesar rp. kepada masing masing warga, agar mencoblos pasangan calon nomor urut bukti bahwa telah terjadi kecamatan buhul kidul, simpatisan pasangan calon nomor urut hasan dan drs. sutiyoso, si) membagikan uang sebesar rp. kepada warga, tepatnya kelurahan kapel dukuh kongsi rt. rw. agar warga yang menerima rp. (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut memilih pasangan calon nomor urut hati). bukti bahwa masih kecamatan yang sama tepatnya kelurahan buhul kidul wilayah rw. simpatisan pasangan calon nomor urut hati) membagikan uang kepada warga rt. dan rt. uang yang dibagikan kepada warga tersebut sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) dan ada yang menerima rp. (lima puluh ribu rupiah) setiap orang warga bukti bahwa kecamatan mogul kidul tepatnya kelurahan kapel simpatisan pasangan calon nomor urut hati) bernama saham telah membagikan uang rp. kepada warga untuk memilih (mencoblos) pasangan calon nomor urut yaitu hasan dan drs. sutiyoso, si) bukti demikian juga dengan akhyar pernah diundang sebagai master ceremony dalam kapasitasnya sebagai profesional pada acara deklarasi pasangan calon nomor urut (sebelum pelaksanaan kampanye): terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penggunaan fasilitas pemerintah, memohon menyatakan, setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh memohon kepada yang bersangkutan, ternyata tidak benar. begitu pula dengan dugaan drs. setyo, menjadi panitia try out juga tidak benar karena ketua panitia try out guo adalah samuel yang diperkuat lagi, setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian oleh panwaslukada kota pasuruan terhadap peristiwa guo, ternyata tidak didapatkan adanya pelanggaratiga belas) saksi, yang telah didengar keterangannya bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan membantah surat surat pernyataan yang dibuat oleh saksi pemohon karena saksi saksi pemohon sebagian tidak dapat membaca dan menulis dan ktp yang fotokopi sebagai bukti lampiran dari surat pernyataan guo dipinjam dari saksi pemohon untuk tujuan dan yang tidak jelas serta pemalsuan tanda tangan dari saksi saksi memohon dalam surat pernyataan guo. begitu pula dengan dugaan pengarahan kepada lurah dan lintas kecamatan purworejo dan gadingrejo agar memenangkan pasangan calon nomor urut adalah tidak benar karena kegiatan guo merupakan kegiatan rutin masing masing kecamatan dan yang lebih penting pengarahan camat dua kecamatan dimaksud adalah menyangkut urusan pemerintahan desa pada umumnya dan menyangkut keamanan dan ketertiban lingkungan kelurahan masing masing.: permohonan para pemohon telah melewati tenggang waktu, kedudukan hukum (legal standing) para pemohon: eksepsi mengenai kewenangan mahkamah, permohonan para pemohon obscura libel: menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon angka sampai dengan angka telah dipertimbangkan oleh mahkamah pada paragraf atas sehingga mutasi mutans, eksepsi memohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, sedangkan terhadap eksepsi memohon angka mahkamah berpendapat, eksepsi guo berkaitan dengan pokok permohonan, karenanyapukeputusan kpupelaksanaan pemiluk, penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye, mahkamah berpendapat, selisih suara tidaklah cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara para pemohon, oleh karena selisih perolehan suara pemohon cast pasangan calon nomor urut dengan pasangan calon nomor urut mencapai suara, sedangkan selisih perolehan suara pemohon cast pasangan calon nomor urut mencapai suara. terlebih lagi selisih suara dimaksud berasal dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak tps asal atau tepatnya pemilih dari tps lain dan oleh memohon diakui ada kekeliruan dalam penjumlahnamun kekeliruan tersebut sama sekali tidak menambah dan atau mengurangi perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa terhadap bantahan memohon guo, pemohon tidak dapat mengajukan kontra bukti untuk melumpuhkan bantahan memohon, karenanya dalil pemohon harus dikesampingkan,bahwa para pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat (causal terbang) antara keterlambatan menerima ketetapan memohon guo dan kerugian yang dialami berupa kehilangan kesempatan satu hari yang dimaksudkan pemohon. bahwa kalau yang dimaksudkan para pemohon adalah kesempatan mengajukan permohonan mahkamah, senjatanya permohonan para pemohon kepada mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus telah diterima oleh mahkamah dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang undang, sehingga secara hukum tidak ada kerugian yang timbul akibat keterlambatan menerima salinan ketetapan memohon guo. lebih dari itu, keterlambatan seperti yang didalilkan para pemohon hanyalah menyangkut persoalan administrasi yang tidak dapat mengurangi keabsahan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon, bahwa para pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah anak anak yang masih bawah umur yang masuk dalam dpt dan dalam wilayah mana hal tersebut terjadi serta apakah anak anak dimaksud menggunakan hak pilihnya dan kepada siapa kemungkinan suara tersebut diberikan. para pemohon juga tidak menguraikan berapa orang yang berasal dari luar wilayah kota pasuruan yang terdaftar dalam dpt dan tps mana mereka memberikan suaranya dan kepada siapa kemungkinan suara tersebut diberikan. ketidakmampuan para pemohon menjawab pertanyaan pertanyaan hukum tersebut, secara hukum harus dinilai dalil dalil para pemohon tidak jelas kabur karenanya harus dikesampingkan, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh seorang ketua kelurahan gadingrejo, kecamatan gadingrejo, kelurahan ngemplakrejo yang dilakukan oleh matai, kelurahan kebon agung dilakukan oleh ghazali, masing masing kecamatan purworejo, dukuh kongsi, kelurahan kapel, kelurahan buhul kidul, masing masing kecamatan buhul kidul yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut hati), menurut mahkamah, dalil dalil, bukti dan keterangan saksi para pemohon, seluruhnya dibantah oleh saksi saksi memohon. selain itu dalam persidangan terungkap fakta bahwa surat surat pernyataan yang dibuat oleh saksi saksi adalah palsu atau setidak tidaknya diragukan kebenarannya karena sebagian dari bukti bukti surat guo dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak dapat membaca dan menulis bahkan secara meyakinkan dan menjadi bukti yang sempurna surat surat tersebut dipalsukan tanda tangannya sebagaimana keterangan saksi mohamad irfan bahwa surat pernyataan doi bukan ditandatangani ikhsan, melainkan ditandatangani rio'i karena disuruh oleh kepala kelurahan, muhamad taufik pernah dimintai ktp oleh saiful rizal tetapi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa. saksi iksan menyangkal telah membuat surat pernyataan, terlebih lagi setelah diminta oleh hakim untuk memperagakan tanda tangan guna dicocokkan dengan tanda tangan yang tertera dalam bukti pemohon ternyata tanda tangan saksi iksan berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan yang diajukan pemohon sebagai bukti, sedangkan ktp yang menjadi lampiran surat pernyataan guo berasal dari saiful rizal yang meminjam ktp nya untuk keperluan yang tidak saksi ketahui. begitu pula keterangan arif syarifudin yang membantah surat pernyataan harmoni tadjudin sekaligus membantah bahwa yang bersangkutan bersama isterinya pernah menerima uang dari pasangan calon nomor urut sedangkan mengenai ktp yang dijadikan bukti dalam surat pernyataan guo adalah dari adiknya yang meminjam ktp kepadanya dengan alasan untuk pengurusan blt bantuan langsung tunai), bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat bukti bukti yang diajukan para pemohon tidak memiliki bobot yuridis dan secara mutasi mutans tidak dapat meyakinkan mahkamah adanya pelanggaran yang serius yang mencederai asas asas pemilukada sehingga demi hukum dalil dalil tersebut harus dikesampingkan: bahwa pemohon menyatakan adanya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kampanye yang dilakukan oleh ny. rini widi, pd, m.m. (isteri calon wakil walikota drs. setyo, si), ny. hadiah, pns pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota pasuruan dan akhyar, pns guru. menurut mahkamah, berdasarkan bukti dan bukti yang diajukan pemohon berupa kliping koran yang memuat foto ny. rini widi, pd, m.m., dikaitkan dengan bukti yang diajukan memohon berupa saat izin cuti tahunan atas nama rini widi, pd, m.m. yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan bertanggal juni bukti berupa berita acara pemeriksaan atas ny. rini widi, pd, m.m. oleh panwaslukada kota pasuruan, dan bukti berupa proposal sosialisasi pemilih pemilukada kota pasuruan tahun pimpinan cabang fat nahdlatul ulama, serta bukti berupa undangan kepada achmad akhyar untuk menjadi pada deklarasi calon walikota dan wakil walikota pasuruan, mahkamah berpendapat tidak cukup bukti adanya pelibatan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dalam skala yang luas yang dilakukan dengan menggunakan pengaruh kewenangan yang ada pada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, intimidasi dan pemaksaan, melainkan telah cukup didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dibenarkan oleh hukum. dengan demikian dalil dalil pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum: bahwa pemohon menyatakan terjadi penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye yaitu melalui kegiatan try out, camat gadingrejo mengumpulkan lurah rumah calon wakil walikota malang, tindakan camat purworejo mabuk effendi,. s.h.,m.m., mengumpulkan lurah dan anggota lintas dengan mengajak untuk memenangkan kakaknya cast calon wakil walikota dan tindakan mabuk effendi,. s.h.,m.m. yang memaksa saksi pasangan calon nomor urut untuk menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat ppk. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa kliping koran, bukti p 22a berupa fotokopi ktp atas nama much. lukman demam, bukti berupa fotokopi tanda terima penerimaan laporan, bukti berupa undangan untuk pembinaan lintas, bukti sampai dengan bukti masing masing berupa surat pernyataan yang dibuat oleh ratio kuncoro, yudistiro wibowo, ssp,m.m, dan mohamad topik, adalah bukti buku yang tidak dapat menjelaskan hubungan antara permasalahan hukum dan fakta hukum. bukti berupa kliping koran sepanjang tidak didukung dengan bukti bukti lain yang relevan harus dipandang hanya sebagai opini yang dapat dibangun secara subjektif karenanya tidak memiliki bobot yuridis. bukti berupa fotokopi ktp yang diajukan pemohon tidak memiliki relevansi dengan dalil yang diajukan. begitu pula dengan bukti dan bukti berupa tanda terima laporan, dengan tanpa didukung dengan bukti bukti lain yang kuat dan sah menurut hukum maka bukti tersebut tidak dapat menggambarkan adanya pelanggaran yang memenuhi kualifikasi untuk diambil langkah langkah tindak lanjut oleh lembaga yang berwenang: bahwa sejauh dari bukti yang diajukan oleh pemohon dan memohon, dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti yang didalilkan pemohon, oleh panwaslukada kota pasuruan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak pihak yang dianggap mengetahui pelanggaran dimaksud, akan tetapi pemohon tidak mampu membuktikan apa tindak lanjut dari panwaslukada terhadap dugaan laporan pelanggaran dimaksud. lebih dari itu dugaan pelanggaran dimaksud, masih merupakan ranah panwaslukada untuk menyelesaikannya serta tidak terjadi dalam skala yang luas, terencana dan terstruktur yang berpengaruh pada hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. dengan demikian, dalil dalil para. ketua, ttd, achmad nowiki anggota anggota, ttd, ttd, akil mochtar muhammad alim ttd, ttd, hamdan zelda ahmad fadli semadi ttd, ttd, hartono maria farida indrawi panitera pengganti, ttd, mahfud bahwa perumahan buhul permai simpatisan pasangan calon nomor urut hati) membagikan uang rp. (tiga puluh ribu rupiah) kepada warga agar dalam pemilukada kota pasuruan memilih pasangan calon nomor urut bukti bahwa melakukan pelanggaran praktik money politic yang berupaya mempengaruhi pemilih pada saat proses pemungutan suara belum ditutup adalah merupakan pelanggaran yang mencederai nilai nilai "bebas dan jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam uud iv. keterlibatan pns melanggar huruf peraturan pemerintah nomor tahun yang berbunyi, . bahwa seorang wanita bernama ny. rini setyo pns guru smp negeri pasuruan, guo non adalah isteri dari sutiyoso). calon wakil walikota pasangan calon nomor urut melakukan kampanye pasar besar kota pasuruan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut hasan dan drs. sutiyoso, m.si). bukti bahwa seorang bernama ny. hadiah, pns dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota pasuruan, ny, masfufah pns guru madrasah aliyah negeri man), terlibat langsung ikut kampanye dan melakukan orasi bukti bahwa akhyar, pns guru negeri terlibat kampanye sebagai master ceremony) dalam acara deklarasi pasangan calm nomor urut hasan dan drs. sutiyoso, si), kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah. melanggar peraturanbahwa seorang bernama setyo sekda kota pasuruan), salah satu panitia try out para lulusan sma yang sudah mempunyai hak pilih, berdalih memberikan try out gratis bekerja sama dengan primagama, untuk persiapan masuk smpn menggunakan tempat try out sma negeri pasuruan tetapi ujung ujungnya acara try out yang gratis tersebut para peserta lulusan sma, dalam pemilukada nanti diarahkan supaya memilih pasangan calon hasan dan sutiyoso, meskipun kejadian tersebut sudah dilaporkan bawaslu kota pasuruan dan diberitakan dibeberapa media, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya sampai pemilukada dilaksanakan, bukti bahwa camat gading rejo bernama agung budi utomo guo non adalah merupakan adik kandung calon wakil walikota sutiyoso pasangan calon nomor urut telah mengumpulkan beberapa lurah dari kecamatan yang ada kota pasuruan yaitu dari kecamatan buhul kidul, kecamatan gading rejo, kecamatan purworejo rumah milik calon wakil walikota yang ada malang, diajak untuk menyukseskan kemenangan kakaknya sutiyoso) dalam pemilukada kota pasuruan tahun bahwa camat purwa rejo yang bernama mabuk efendi, s.e., m.m. yang guo non merupakan adik dari calon walikota pasuruan hasil pasangan calon nomor urut mengumpulkan lurah yang ada wilayahnya dan anggota lintas masing masing dari setiap kelurahan, pada saat acara kegiatan rutin kantor kecamatan yang merupakan fasilitas pemerintah dimanfaatkan untuk mengajak para lurah dan lintas dalam pemilukada kota pasuruan nanti memenangkan kakaknya yang bernama hasan. bahwa masih ditempat yang sama camat purworejo menjelang hari pemilihan mengumpulkan lurah yang ada wilayahnya untuk memantapkan kemenangan pasangan calon nomor urut yaitu hasan dan drs. sutiyoso, si, bahwa berdasarkan bukti camat purworejo melakukan intervensi menekan dan memaksa kepada saksi ditingkat ppk kecamatan purworejo dari pasangan calon nomor urut untuk menandatangani berita acara rekapitulasi ditingkat ppk.

ung seprof. dr. mohammad surya, pekerjaan ketua umum pengurus besar pgri, beralamat gedung pgri jalan tanah abang iii nomor jakarta pusat: rusli yunuseng sc, dipl. hedrs. ramli rasjid si., pd, pekerjaan ketua pgri provinsi nanggroe aceh darussalam, beralamat jalan panglima nyak makam nomor nanggroe aceh darussalam, thamrin, pd, pekerjaan guru serum pgri provinsi bengkulu, beralamat jalan hibrida nomor bengkulu: drs. gusrizal, pd, pekerjaan ketua sman wakil ketua pgri provinsi riau, beralamat jalan yos sudarso nomor pekanbaru, riau: ffi herman, pd, pekerjaan pengawas sekolah p&k kota jambi serum pgri jambi, beralamat komplek teluk indah nomor sulur, jambi: jambi akil, pd, pekerjaan serum pgri provinsi sumatera barat, beralamat jalan jenderal sudirman nomor padang, drs. adil fitrisyah, pekerjaan ketua pgri sumatera selatan, beralamat sekretariat pgri sumatera selatan, palembang: drs. azhar matian, m.m, pekerjaan widyaiswara pmp lampung ketua pgri provinsi lampung, beralamat jalan panglima polis gang melati nomor bandar lampung, drs. wahyu pramono, m.m, pekerjaan serum pgri dki jakarta, beralamat gedung guru jakarta, jalan t.b simatupang nomor tanjung barat jarakarna jakarta selatan muhammad sibromulisi, pekerjaan serum pgri provinsi banten, beralamat jalan komplek kejaksaan nomor serang lahir hermawan, s.h., m.h, pekerjaan ketua pgri provinsi jawa barat, beralamat sekretariat pgri jawa barat, bandung: drs. soeharto, m.a, pekerjaan ketua pgri provinsi jawa tengah, beralamat sekretariat pgri jawa tengah, semarang: drs. sulit, si, pekerjaan ketua pgri provinsi d.i yogyakarta, beralamat jalan bayaran nomor yogyakarta: drs. matadjit, m.m, pekerjaan ketua pgri provinsi jawa timur, beralamat jalan ahmad yani nomor surabaya, drs. igd rentan aryasula, pd, pekerjaan guru, beralamat jalan nangka utara, denpasar bali: drs. h.m. ali rahim, pekerjaan pengawas serum pgri provinsi nusa tenggara barat, beralamat jalan kaktus nomor mataram, drs. ocr ouwpoly, pekerjaan ketua pgri provinsi nusa tenggara timur, beralamat jalan perintis kemerdekaan iii nomor kota baru, kupang, nusa tenggara timur: laspindo, pd, pekerjaan serum pgri provinsi kalimantan tengah, beralamat sekretariat pgri kalimantan tengah, palangkaraya: sutomo aris wijayanto, pd, pekerjaan pns serum pgri provinsi kalimantan timur, beralamat jalan ratan sempurna nomor samarinda, kalimantan timur, . dalam apbn p tahun anggaran rasio anggaran pendidikan diperkirakan mencapai (limabelas koma enam persen). jumlah anggaran alokasi dana pendidikan tersebut hanyalah berkisar dari apbn tahun anggaran saja, hal tersebut melanggar. ironisnya, bila dirujuk pengertian anggaran pendidikan sebagaimana dimuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v dengan undang undang nomor tahun maka pada undang undang nomor tahun lebih membawa ketidakpastian pada alokasi anggaran pendidikan dengan mengatakan diperkirakan mencapai atau lebih kecil dimana alokasi anggaran pendidikan dinyatakan sebesar (delapan belas persen) dalam undang undang nomor tahun dengan demikian, pembuat undang undang nomor tahun secara sengaja dan sadar tidak mengalokasikan dana pendidikan sebesar dari apbn, sehingga mahkamah konstitusi harus menyatakan undang undang nomor tahun bertentangan dengan ketentuan uud ila. undang undang dasar negara republik indonesia tahun pembukaan: tujuan kemerdekaan mencerdaskan kehidupan bangsa. uud pra amandemenlthe world bank report): jumlah partisipasi murid dalam sistem sekolah, undang dimaksud. untuk mendorong agar semua daerah (provinsi, kabupaten kota) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dalam apbd nya, dan mencegah pengurangan terhadap makna indonesia sebagai negara hukum, serta menghindari terjadinya melegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka mahkamah perlu sekali lagi mengingatkan pembentuk undang undang untuk selambat lambatnya dalam apbn tahun anggaran harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya menyediakan anggaran sekurang kurangnya untuk pendidikai4. bahwa cara penghitungan persentase anggaran pendidikan yang diterangkan pemerintah yaitu perbandingan anggaran fungsi pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (yang telah dikurangi dengan anggaran untuk beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang) bukanlah cara penghitungan yang dianut oleh apbn p sehingga tidak memiliki nilai hukum sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam apbn p dan oleh karenanya harus dikesampingkan, bahwa telah ternyata anggaran pendidikan dalam apbn p hanya sebesar sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang kurangnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. dengan demikian, apbn p bertentangan dengan uud sehingga permohonan para pemohon beralasan: bahwa meskipun apbn p bertentangan dengan uud tetapi untuk menghindari risiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara, apbn p dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diundangkannya undang undang apbn tahun anggaran amar putuskabulkan,iundangkannya undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggarasebelas bulan agustusbelas bulan agustus tahun dua ribu delapan, oleh kami jimmy asshiddigie, selaku ketua merangkap anggota, dewa gede laguna, hartono, moh. mahfud md, h.a.s. jayabaya, abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, hm. arsyad sanusidewa gede laguna hartono ttd. ttd. moh. mahfud abdul mukti fadjar ttd. ttd. h.a.s. jayabaya maruarar siahaan ttd. ttd. muhammad alim hm. arsyad sanusi panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan pendidikan dasar tahun pendidikan) belum selesai, dengan permasalahan: mutu sangat tertinggal:tahun sampai tahun: tidak ada pembayaran apapun dari orang tua maupun siswa: tidak ada persyaratan masuk, penyediaan tempat belajar, dan sarana pendidikan dan guru sampai kampung dan daerah yang terpencil: penyediaan tempat belajar dan guru bagi mereka yang cacat, kompetensi pada akhir tahun belajar memungkinkan siswa dapat masuk sekolah menengah. ila. fakta fakta perbandingan: human development index indeks pembangunan manusia ipm) yang dikeluarkan oleh undp, maka indonesia dalam posisi bawah china, karena melek huruf dan lama belajar lebih buruk. dua faktor pendidikan termasuk dalam menghitung ipm ini, yaitu melek huruf (literacy) dan rata rata lama belajar,ura) vide bukti anggaran pendidikan malaysia, singapura, thailand, taiwan rata rata dari apbn nya vide bukti tenaga kerja gambaran tenaga kerja indonesia sebanyak adalah mereka yang tidak sekolah atau tidak selesai dan sekitar adalah sd, secepatnya meningkatkan mutu sdm melalui pendidikan perlu menjadi prioritas utama,onalura juta), taiwan juta),kependidikan menengah dan pendidikan tinggi. data angka partisipasi murni apm,ila. untuk menuntaskan pendidikan dasar diperlukan: sekolah dasar: kelompok umur sebanyak juta anak memerlukan: prasarana (bangunan): memperbaiki lebih dari ruang yang rusak berat: membangun gedung baru daerah terpencil yang belum ada atau : ila.:: menyediakan guru bagi slip baru. diperkirakan perlu tenaga pengajar:ila. .dc. kategori pelanggaran i.ctersebutdidibidang pendidikan yang diselenggarakan johannesburg, afrika selatan pada tahun pelanggaran hukum kesimpulan pemerintah tersebut secara legal juga bertentangan dengan uud dalam uudsini secara legal terjadi pelanggaran dalam cara menghitung presentase anggaran pendidikan karena tidak sesuai dengan amanat undang undang. i.c. pelanggaran intrinsik berdasarkan ketentuan hukum yang harus dipatuhi pemerintah teluntuk tahun anggaran dan secara intrinsikratas dasar semua pertimbangan tersebut atas, para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun terhadap uudmenyatakan (selanjutnya disebut undang undang nomor tahun buktiingkat tahun ) .nomor tahun tidak membedakan pengujian jenis undang undang. oleh karena itu, apbn ataupun apbn p dapat diuji apakah bertentangan dengan uud atau tidak.yang mengatur apbn dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap uud baca setidaknya putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 ii. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon ilali daud, pekerjaan ketua pgri provinsi kalimantan barat, beralamat sekretariat pgri kalimantan barat, pontianak, drs. dari, pekerjaan ketua pgri provinsi kalimantan selatan, beralamat jalan sultan adam komplek sultan adam permai nomor banjarmasin, kalimantan selatan: drs. muhammad admin, pd, pekerjaan ketua pgri provinsi sulawesi selatan, beralamat jalan amanagappa nomor makassar sulawesi selatan: drs. muslimin, m.m, pekerjaan kepala sman mamuju dan sekretaris bidang infobox pgri sulawesi barat, beralamat jalan mamuju, sulawesi barat: drs. laude paris balik, pekerjaan wakil ketua umum pgri provinsi sulawesi tenggara, beralamat jalan bunga tanjung nomor kendari: dra. hj. mengemas jusuf, pekerjaan wakil ketua pgri provinsi gorontalo, beralamat jalan samratulangi rw kelurahan limba gorontalo, saparua sitaniase, pekerjaan guru, beralamat batumerah rw kecamatan kiriman kota ambon, provinsi maluku, griseus masak, pekerjaan guru ketua pgri provinsi papua, beralamat jalan posisi nomor berpura, jayapura: berdasarkan surat kuasa bertanggal april memberikan kuasa kepada dr. andi muhammad amrun, s.h., m.h., dan dewi tirani s.h., berkedudukan gedung pgri jalan tanah abang iii nomor jakarta pusat. selanjutnya disebut .oo para pemohon,, telahahli dari para pemohon, telah membaca kesimpulan dari para pemoholembaga negarabuktiiadalah pengurus besar persatuan guru republik indonesia pgri) dan sekumpulan perorangan guru dan atau pengurus pgri diberbagai wilayah indonesianggaran dasar pgri anggaran rumah tangga, buktimenetapkan guru sebagai profesi, sedangkan undang undang nomor tahun tentang guru dan dosenberdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga art) pgri, menyatakan: pengurus besar mewakili pgri dalam dan luar pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi". demikian juga masalah legal standing pemohon dinyatakan dalam putusan perkara nomor puu iiiuntuk mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang apbn tahun anggaran iibagaidimana uud . terkait dengan masalah gal standing ini, perkenalkan pemohon mengutip kembali putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 sebagai berikut:anggaran rumah tangga art), yang keberadaannya telah diakui oleh instansi berwenang dalam hal ini,muka dan luar pengadilan. maka oleh karena itu pgri adalah sebuah badan hukum. bahwa pgri dalam pengajuan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang apbn tahun anggaran terhadap uud mohamtentang sistem pendidikan nasional menetapkan guru sebagai profesi, sedangkan undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen yang disahkan tanggal desemberhuruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusikarena itu para pemohondanguo, sebagaimana telah ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentangnguatkan dalil dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan telah pula mengajukan (satuaporan bank dunia, bappenas, royal netherlands embassyguru dan dosen: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persatuan guru republik indonesia: keterangan ahli para pemohon drs. ibrahim musa, m.a., bahwa satuan biaya pendidikan yang dialokasikan untuk sekolah sekolah masih belum ada dasarnya, masih berdasarkan pada anggaran yang tersedia sebelumnya yang dinamakan historical budgeting system, jadi berdasarkan yang lalu ditambah sekian persen. seharusnya anggaran pendidikan dihitung berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri pada dua tingkatan yaitu tingkat satu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan itu sendiri kemudian ditambah dengan biaya pola pendidikan dimulai dari tingkat bawah, pada tingkat kabupaten kemudian pada tingkat provinsi dan tingkat nasional. bahwa seharusnya prioritas dalam struktur anggaran mengutamakan bagaimana memenuhi standar nasional pendidikan yang delapan standar untuk satuan pendidikan. itulah yang menjadi acuan dalam menentukan apakah 20x cukup atau tidak: bahwa perlu mengadakan restrukturisasi dalam sistem anggaran pendidikan,merupakan kewajiban bangsa indonesia harus mengacu dan merupakan persyaratan minimal yang harus diikuti dengan penertiban cara penganggaran, penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan pendidikan bukan berdasarkan pengalaman: i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juli pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan serta sekretaris jenderal departemen pendidikan nasional telah memberi keterangan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tambahan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli dan juli sebagai berikut: umum dalam rangka melaksanakan amanat dan uud.kementerian negara lembaga tahun yang selanjutnya dituangkdalam menyusun apbn p juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembangrencana pembangunan jangka menengah rpm) tahun sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden nomor tahun yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,menciptakan indonesia yang aman dan damai, menciptakan indonesia yang adil dan demokratis: meningkatkan kesejahteraan rakyat. ketiga agenda pembangunan nasionalkeberhasilan pelaksanaan satu agenda erat kaitannya dengan kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci dalam rencana kerja pemerintah rkp). sesuai dengan tantangan dan masalah yang dihadapi dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran sasaran pembangunan jangka menengah, maka dalam rkp tahun sebagai tahun keempat dari pelaksanaan rpm nasional tahun tema pembangunan nasional yang ditetapkan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran . untuk mewujudkan tema tersebut, maka nasional, yaitu: peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan: percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan: peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan: pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri, dan penanganan bencana, pengurangan resiko bencana alam, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular. kedelapan prioritas pembangunan nasional tersebut tercermin dalam arah dan bentuk apbn p il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam perkara guo, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menilainya, karena sebagian besar para pemohon adalah para pemohon yang sama dalam permohonan pengujian undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang lalu. apabila ketua majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, pemerintah memohonbijakan umum anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) perubahan tahun anggarannasional tahunmendorong percepatan pertumbuhan ekonomi: mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan: danpenyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional: penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan, denganperbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan:pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang. arah kebijakan seperti diuraikan atas sekaligus dimaksudkan untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam rangka memenuhi hak warga negara atas:kan pendidikan yang layak. berdasarkan perkembangan perekonomian global dan domestik terkini, pemerintah melakukan beberapa perubahan terhadap variabel variabel ekonomi makro tahun yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunsebanyak (dua) kali dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei dan juni yang menguraikan hal hal sebagai berikut: latar belakang pemikiran pengajuan permohonan la. pemikiran umum amanat penyelenggaraan pendidikan dalam uud bahwa para pendiri (the founding fathers) republik indonesia sejak dini telah menyadari bahwa pendidikan merupakan langkah yang paling strategis untuk mencapai kemajuan bangsa. kesadaran itu bukan sesuatu yang historis, melainkan memiliki pijakan sejarah yang dalam karena berkat pendidikanya the founding fathers untuk membulatkan tekad membentuk sebuah negara nasional yang merdeka, berdaulat dan sejahtera awal abad keduapuluh yang lampau. cita cita kemerdekaan bangsa indonesia lahir sebagai buah dari pergulatan pemikiran para elit yang belajar lembaga pendidikan formal, yang dikelola secara baik dan bermutu. kesadaran pentingnya pendidikan sebagai jalan emas menuju kesejahteraan bangsa mendorong lahirnya pemikiran sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan uud kesadaran the founding fathers tentang pentingnya pendidikan sebagai jembatan emas dalam rangka menghantarkan kesejahteraan bangsa juga telah mengilhami para anggota majelis permusyawaratan rakyat periode untuk mencantumkan klausulsebagaimana diatur dalam uud bukti kewajiban negara untuk memprioritaskan bidang pendidikan juga sejalan dengan semangat undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional bukti apbn p perubahan terhadap beberapa asumsi dasar ini dilakukan dengan pertimbangan: faktor faktor eksternal, seperti kinerja perekonomian dunia, harga minyak mentah, dan harga komoditas. berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi akibat perubahan dari faktor faktor eksternal serta penilaian terkini atas kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam negeri pada tahun berjalan yang akan berpengaruh pada komposisi belanja negara. bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka dalam rangka mengamankan pelaksanaan apbn pud berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian tersebut atas, maka pemerintah dan dewan perwakilan rakyat membuat perubahan undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun perubahan tersebutnggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan apbn p) tahun anggarasejatinya merupakan ikhtiar untuk memajukan kehidupan bangsa yang ditandai oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat indonesia secara keseluruhan. dalam hal ini, uud secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional serta memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses transformasi sosial budaya. pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar yang membentuk critical mass sebagai prasyarat terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, makmur, sejahtera, dan demokratis. untuk itu, pemerintah telah menetapkan bidang pendidikan sebagai agenda strategis dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik, disertai pemberian berbagai jenis tunjangan yang mencakup tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus, membangun fasilitas perpustakaan dan laboratorium, menyediakan materi bahan ajar terutama buku pelajaran dan peralatan pendidikan memperkuat pendidikan kecakapan hidup, dan melakukan penataan hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia industri dan dunia usaha dan: memberdayakan peran serta masyarakatbagai upaya telah pula dilakukan untuk memperbaiki manajemen pendidikan melalui penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan sampai dengan tingkat satuan pendidikan. perbaikan sistem pengelolaan juga ditempuh melalui penerapan manajemen berbasis sekolah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menciptakan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dan strategis dalam agendaapbn dan apbd untuk pendidikan nasional. oleh karenanya, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun tahun untuk mencapai (dua puluh persen) dari apbn dan apbd sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan uud berdasarkan ketentuan uud dibagai tindak lanjut atau aturan operasionalnya dari ketentuan tersebut dalam undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang berlaku setiap tahun anggaran dialokasikan anggaran pendidikan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan. bahwa dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dalam apbn p telah mempertimbangkan: putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal februari yang menyatakan bahwa frasa "gaji pendidik dan" dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional sisdiknas) bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka bunyi ketentuan sisdiknas harus dibaca "hingga dana alokasi umum dau) dan dana alokasi khusus dak) pendidikan diperhitungkan dalam rumusan (formula) rasio anggaran pendidikan. dalam tabel berikut dapat diketahui perkembangan penyediaan anggaran fungsi pendidikan dalam alokasi anggaran sejak tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran sebagai berikut: gaji pendidik dalam dau. anggaran non gaji pendidik dalam dau rp. triliun rp. triliun berdasarkan perhitungan anggaran pendidikan sebagai preidalam belanja negara (tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan belanja negara, maka didapatkan presentase anggaran pendidikan dalam perubahan apbn p diperkirakan mencapai sebesar (lima belas koma enam) persen. meskipuntetapi dalam nilai presentase mengalami penurunan. penurunan ini dikarenakan. sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dapat menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan struktur belanja negara dalam apbn.: pertahanan: ketertiban dan keamanan: ekonomi,: dan belanja lain lain. realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun terakhir masih terkonsentrasi pada fungsi pelayanan umum dengan proporsi rata rata dari total belanja pemerintah pusat. proporsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa fungsi dominan pemerintah masih terkonsentrasi pada pemberian pelayanan umum pada masyarakat. realisasi anggaran fungsi pelayanan umum digunakan untuk melaksanakan berbagai program pelayanan umum yang meliputi antara lainsanakan oleh kementerian negara lembaga. dilihat dari jenis belanja, realisasi subsidi dan pembayaran bunga utang mendominasi pengeluaran pemerintah pusat dengan proporsi masing masing dan kedua jenis belanja tersebut sifatnya wajib (non discretionary expenditure), penggunaannya sudah tertentu dan tidak dapat dielakkan. sebagai akibat dariadaan semacam ini akan terus terjadi tanpa dapat diprediksi atau dihitung secara pasti. selain itu terdapat beban pembayaran bunga utang yang merupakan kewajiban yang tidak bisa dielakrasio bagian dari belanja negara(sebagai suatu "force majeure" yang akibatnya harus dipikul bersama secara rata. force majeure yang dimaksud atas adalah suatu keadaan dimana apbn p merupakan anggaran belanja yang tidak dalam kondisi wajar dan normal. alokasi subsidi energi dan pembayaran bunga utang yang mencapai rp. triliun atau sekitar dari total belanja negara, menunjukkan ketidaksadaran dan ketidaknormalan struktur apbn p belanja negara yang digunakan untuk subsidi energi dan pembayaran bunga utang tersebut juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan kepentingan umum yang sangat mendesak. pelayanan kepentingan umum tersebut walaupun sama pentingnya dengan anggaran pendidikan, namun sifatnya lebih mendesak dan tidak dapat ditunda atau dielakkan"murni", yaitu yangartinya, negara tetap memprioritaskan anggaran pendidikan, apabila dibandingkan dengan kelompok anggaran belanja lain menurut fungsinya. dan, kriteria sekurang kurangnya dua puluh persen dari apbn juga dipenuhi ketika dibandingkan total anggaran belanja "murni" atau "netto", yaitu yang memisahkan pengeluaran untuk subsidi energi dan pembayaran bunga utang yang tak terelakkan tersebut. dengan cara perbandingan anggaran pendidikan yang memperhitungkan kondisi ketidaksadaran belanja negara dalam apbn p maka pemerintah sesungguhnya telah melaksanakan amanat konstitusi sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi pada saat penyusuadaan apbn p terhadap uud telah memenuhi sifat dari "conditional constitutional mengingat keadaan dan situasi yang terjadi pada saat ini, sehingga pemerintah memandang bahwa alokasi anggaran pendidikan pada apbn p berdasarkan cara perhitungan dimaksud telah memenuhi ketentuan uud sehingga dapat dikonstitusional, karena dengan carbelanja negara (tanpa subsidi energi dan pembayaran bunga utang) maka presentase anggaran pendidikan sudah mencapai angka (dua puluh satu koma delapan persen). suatu "conditional constitutional" pada anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dapat terjadi tidak hanya dalam hal adanya beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang tetapi dapat juga terjadi dalam hal keadaan darurat lainnya. tentang conditional constitutional ini kiranya kita bisa memakai suatu pengandaian mengenai situasi darurat perang. keadaan darurat itu mengharuskan pengalokasian anggaran negara yang jauh lebih besar untuk anggaran pertahanan dan keamanan, yang pasti menyebabkan anggaran pendidikan lebih kecil dari dari totalitas apbn. dalam hal itu, maka anggaran pendidikan juga conditional constitutional karena harus dibandingkan dengan total apbn dikurangi biaya tambahan untuk mengatasi keadaan darurat perang itu. ini akan menghasilkan presentase anggaran pendidikan sebesar dari total apbn setelah dikurangi biaya ekstra darurat perang tersebut. berkaitan dengan belanja negara yang tidak dapat dielakkan tersebut, maka kiranya dalam keterangan pemerintah ini, pemerintah memohon kebijaksanaan kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkansebagaimana yang terdapat dalam tabel bawah ini. apbn p anggaran pendidikan pada semua k l rp. triliun gaji pendidik dalam dau 70x dau) rp. triliun anggaran non gaji pendidik dalam dau rp. triliun total anggaran pendidikan total belanja negara murni (tanpa subsidi energi dan pembayaran bunga utang rp. triliun total belanja negara murni (tanpa subsidi energi dan pembayaran bunga utang rp. triliun presentase anggaran pendidikan terhadap apbn dibagi berdasarkan tabel tersebut atas, maktotal belanja negara (tanpa subsidi energi dan pembayaran bunga utang) yang mencapai angka dampak terhadap pembatalpermohonan para pemohon kepada mahkamah konstitusi untukterdapat konsekuensi hukum bangsa indonesia harus me!laksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun sebelumnya yang secara nominal justru lebih kecil dari pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran penurunan alokasi anggaran pendidikan justru akan mengganggu penyelenggaraan program aksesibilitas dan peningkatan kualitas pendidikan. selain hal tersebut, apabila anggaran pendidikan dipaksakan terlebih dahulu dengan tetap memperhitungkan subsidi energi dan pembayaran utang sebagai belanja negara, sama luar negeri, pengembangan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan lainnya bisa terhambat dan pada akhirnya tujuan negara kesatuan republik indonesia tidak tercapai. berdasarkan penjelasan atas, pemerintahdapat memberikan putusan sebagai berikut: kewajiban konstitusional tersebut berarti penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah harus mengadvokasi anggaran minimal dari apbn dan apbd untuk penyelenggaraan pendidikan. alokasi anggaran pendidikan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pendidikan yang menjadi beban anggaran belanja pemerintah dalam konteks anggaran rutin pemerintah. kewajiban konstitusional tersebut harus dipenuhi dengan jalan memenuhi ketentuan uud yaitu dengan mengupayakan pencapaian alokasi anggaran pendidikan minimal dari apbn dan dari apbd. pemenuhan kewajiban konstitusi tersebut haruslah tulus, jujur dan sungguh sungguh, sehingga tercapailah pendidikan yang bermutu. segenap ketentuan konstitusikedalam permohonan ini para pemohon meminta mahkamah konstitusi untuk memutuskebut nomor tahun bukti sepanjang menyangkut anggaran pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan undang undang nomor tahun (vide bukti halaman mengatakan anggaran pendidikan" diperkirakanemerintah menggunakan cara perhitungan anggaran pendidikan pada apbn p yang mengecualikan pengeluaran untuk pembayaran subsidi energi dan pembayaran bunga utang sebagai faktor pembagi dalam total belanja negara, telah dapat diperoleh rasio anggaran pendidikan yang memenuhi ketentuan konstitusi yaitu sebesar (dua puluh satu koma delapan persen). bila cara perhitungan dimaksud, juga digunakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka pada tahun diperoleh angka tahun diperoleh angka dan tahun diperoleh angka (tabel terdapat pada lampiran). melihat angka angka presentase tersebut, pembayaran subsidi energi dan pembayaran bunga utang merupakan faktor yang signifikan terhadap total belanja negara, dan presentase anggaran pendidikan. terkait dengan situasi dalam penyusunan apbn p dimana harga minyak internasional bergerak naik dengan cepat, telah merubah segala perhitungan yang disusun dalam apbn p tersebut, termasuk dalam pengalokasian belanja negara untuk membayar subsidi energi.naikan belanja negara untuk subsidi energi ini, tentunya telah mempengaruhi pula total belanja negara. dengan naiknya total belanja negara yang disebabkan adanya faktor eksternal tersebut, maka nominal anggaran pendidikan akan otomatis meningkat hanya untuk sekedar memenuhi amanat konstitusi. kenaikan nominal anggaran pendidikan secara otomatis, selain menyulitkan penganggaran, juga tidak baik secara hukum dan politik. sisi lain, kenaikan nominal anggaran pendidikan, belum tentu merupakan suatu anugerah bagi dunia pendidikan. setiap penambahan anggaran pendidikan dalam apbn dalam rangka memenuhi amanat konstitusi yang disebabkan penambahan total belanja negara dapat menyebabkan terjadinya kesulitan untuk memanfaatkan secara penuh anggaran pendidikan tersebut. kesulitan pemanfaatan anggaran pendidikan yang telah disediakan dapat mempengaruhi kualitas pengeluarannya (quality spending) yang belum tentu mendukung peningkatan dunia pendidikan. pemerintah menyadari bahwa anggaran untuk fungsi pendidikan dalam apbn tetap merupakan perhatian utama. hal ini tercermin baik pada anggaran yang dialokasikan pada departemen pendidikan nasional maupun departemen agama. alokasi belanja pada departemen pendidikan nasional menduduki peringkat pertama hingga sekarang (menyisihkan pertahanan, kepolisian, agama, keuangan, kehakiman ma, departemen hukum dan ham, serta luar negeri). dapat dikemukakan,as tersebut, maka anggaran kementerian negara lembaga lain untuk mendukung pertumbu) ditempatkan pada ranking yang berikutnya. dalam menggunakan anggaran pendidikan, pemerintah telah menyalurkan anggaran yang telah disediakan tersebutsedangkan berdasarkan program, anggaran pendidikan memprioritaskan program program utama adalah program wajib belajar wajar) yang memperoleh anggaran dengan porsi yang besar (data data terkait terdapat pada lampiran). pada intinya, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk memenuhi amanat tersebut sudah seharusnya disusun berdasarkan perencanaan anggaran dengan disertai target pencapaian dan pemenuhan kebutuhan yang secara realistis dapat dilaksanakan dan diserap oleh kementerian lembaga. untuk pendidikan, pemerintah telah dan selalu memberikan prioritas tertinggi dalam belanja negara untuk fungsi pendidikan yang terlihat dari kenaikan yang sangat tinggi dalam apbn untuk departemen pendidikan nasional dan departemen agama. namun peningkatan anggaran yang sangat tinggi tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam penyerapan dan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran, apalagi bila tiba tiba ada kenaikan otomatis anggaran pendidikan secara nominal sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. adanya beban belanja subsidi dan pembayaran bunga utang sebagai faktor yang berpengaruh besar terhadap perhitungan total belanja negara yang dikaitkan dengan alasan conditional constitution? dalam anggaran pendidikan pada apbn p merupakan alasan yang wajar. pemerintah tidak pernah berniat untuk mencederai amanat konstitusi, tetapi selama beban belanja subsidi dan pembayaran bunga utang tetap dimasukkan sebagai bagian dari total belanja negara, maka sebagaimana penjelasan sebelumnya, selain distorsi, dampaknya sangat jelas terhadap alokasi anggaran pendidibagian dari belanja negara. sesuai dengan maksud diajukannya permohonan perkara ini, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konstitusi, karena yang diadili dalam perkara ini bukanlah pemerintah, tetapi undang undang. pemerintah selalu berupaya agar seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan tidak hanya meliputi bidang pendidikan saja, dapat dilaksanakan secara layak dan seimbang dengan asas efisiensi, optimal, tepat guna dan asas sebesar besarnya manfaat. prioritas penetapan alokasi anggaran pendidikan dalam mengalokasikan pendanaan untuk prioritas pembangunan, samping memperhatikan berbagai ketentuan perundang undangan yang lain, diperhatikan pula ketentuan yang dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat) dan pemerintah daerah, serta undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan, yang mengarahkan pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah guna melaksanakan kewenangan masing masing sesuai dengan yang telah ditetapkan pada undang undang nomor tahun kewenangan bidang pendidikan, termasuk salah satu pelayanan dasar yang sesuai dengan semangat desentralisasi fiskal sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah daerah. kemampuan daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut terus meningkat, seiring dengan meningkatnya transfer belanja daerah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: tabel transfer belanja daerah dalam miliar) tahun dana dana dana dana dana penyesuaian hasil umum khusus khusus pacar msa toon mama| mek beo bei beacon series| bi13oo sos6 2then6| jason area area| team| (mes sama eee gross tabe642 3atas set dana alokasi umum dau) yang merupakan komponen utama dalam transfer belanja daerah guna pelaksanaan kewenangan daerah, telah meningkat lebih dari kali lipat dalam tahun terakhir (dari rp. triliun pada tahun menjadi rp. triliun pada tahun kenaikan yang signifikan juga terjadi pada dana alokasi khusus dak) yang ditujukan digunakan untuk mendukung prioritas nasional. khusus untuk dak bidang pendidikan, pada kurun waktu alokasi dak bidang pendidikan naik dari rp. triliun menjadi rp. triliun. meskipun alokasi pada daerah terus meningkat, yang berarti juga kemampuan daerah untuk melaksanakan kewenangan pendidikan telah meningkat cepat, alokasi tingkat pemerintah pusat juga masih mendapat perhatian utama seperti tercermin pada alokasi departemen pendidikan nasional yang merupakan institusi utama yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pendidikan tingkat pemerintah pusat tabel alokasi departemen pendidikan nasional menduduki peringkat pertama hingga sekarang (menyisihkan fungsi yang justru menjadi tugas utama pemerintah pusat seperti pertahanan, kepolisian, agama, keuangan, kehakiman dan dihukum dan ham, serta luar negeri). patut dicatat, bahwaisasi tersebut, maka anggaran kementerian negara lembaga lain untuk mendukung pertamba tempatkan pada ranking yang berikutnya. tabel alokasi kementerian negara lembaga, (dalam triliun) negara lembaga dep. keuangan brand nias dep. dalam negeri dep. luar negeri dep. hukum dan ham alokasi k l terbesar alokasi k l lainnya total alokasi seluruh k l k l) dengan prioritisasi tersebut juga terlihat, bahwa secara fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pendidikan menduduki peringkat kedua setelah fungsi pelayanan umum. namun perlu dicatat, bahwa dalam fungsi pelayanan umum mencakup kewajiban yang tidak bisa dielakkan seperti penyediaan subsidi dan pembayaran bunga utang. dengan demikian, jika tidak diperhitungkan fungsi pelayanan umum, maka fungsi pendidikan menduduki peringkat pertama tabel tabel alokasi berdasarkan fungsi, (dalam triliun) nama fungsi lopp lopp2006 apbn p apbn p pelayanan umum total catatan: pada apbn alokasi untuk fungsi pendidikan adalah rp. triliun, lebih tinggi dari fungsi ekonomi yang sebesar rp. triliun. namun demikian, realisasi fungsi pendidikan lebih rendah dari fungsi ekonomi apbn p sejak tahun belanja pegawai untuk tni polri direlokasi fungsi pelayanan umum sehingga mengakibatkan penurunan fungsi pertahanan, ketertiban dan keamanan pada tahun dibandingkan dengan tahun il. distribusi alokasi belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun,, pertahanan: ketertiban dan keamanan, ekonomi lingkungan hidup: perumahan dan fasilitas umum: kesehatan: pariwisata dan budaya::, dan belanja lain lain. dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah, terdapat (tiga) kelompok alokasi yang menjadi dasar fundamental dalam anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terdiri atas: pendapatan negara dan hibah penerimaan perpajakan pajak dalam negeri: pajak perdagangan internasional, penerimaan bukan pajak penerimaan sumber daya alam: bagian laba badan usaha milik negara bumn), penerimaan negara bukan pajak lainnya. hibah belanja negara belanja pemerintah pusat belanja pegawai: belanja barang: belanja modal (investasi dan pembangunan), bantuan sosial: belanja lain (bantuan, hibah, tanggap darurat). beban non discretionary subsidi subsidi energi subsidi non energi pembayaran bunga utang utang dalam negeri utang luar negeri transfer daerah dana perimbangan dana bagi hasil: dana alokasi umum, dana alokasi khusus: dana otonomi khusus dan penyeimbang pembiayaan pembiayaan dalam negeri perbankan dalam negeri, ii. non perbankan dalam negeri: pembiayaan luar negeri (netto) i. penarikan pinjaman luar negeri (netto), ii. pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, subsidi dan pembayaran bunga utang adalah merupakan belanja yang sifatnya wajib atau penggunaannya sudah tertentu dan tidak dapat dielakkan (non discretionary expenditure), dan kontribusi dari penggunaan dana tersebut pada tahun anggaran terkait tidak direncanakan lagi, karena telah dimanfaatkan pada tahun tahun sebelumya oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. pinjaman tersebut juga sebagian dipergunakan untuk membiayai fungsi pendidikan pada tahun tahun yang laludan sebagai suatu yang akibatnya harus dipikul bersama secara rataadalah sebagai berikut: tabel presentase anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (tanpa subsidi energi dan pembayaran bunga utang) tahun (dalam miliar) pol ampun ana arang anggaran pemerintah pusat (termasuk gaji pendidik) anggaran pendidikan pada| o53, gaji pendidik dep. pendidikan nasional gaji pendidik dep. agama transfer daerah dau pendidikan non gaji esse gaji pendidik dalam dau ,5x70 6x90 yox dau) dak pendidikan subsidi subsidi bbm subsidi energi total subsidi pembayaran bunga utang termasuk subsidi bbm vi. total belanja negara tidak termasuk semua subsidi energi vii. total belanja negara tidak termasuk semua subsidi vii. total belanja negara tidak termasuk subsidi bbm pembayaran bunga utang ix. total belanja negara tidak termasuk subsidi energi pembayaran bunga utang total belanja negara tidak termasuk semua subsidi pembayaran bunga utang presentase anggaran pendidikan terhadap anggaran belanja i#ii) il. anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berdasarkan ketentuan uudyang dimaksud dengan anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan pada fungsi pendidikan pada semua kementerian negara lembaga (termasuk kementerian negara lembaga yang tidak dikategorikan dalam fungsi pendidikan tetapi melaksanakan pendidikan) sebagaimana diamanatkan pada undang undang nomor tahun tentang keuangan negara antara lain belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. sebagaimana diatur lebih lanjufungsi pendidikan terdiri atas: sub fungsi pendidikan anak usia dini, sub fungsi pendidikan dasar, sub fungsi pendidikan menengah: sub fungsi pendidikan nonformal dan informal: mencapai sekitar (yang sudah termasuk gaji pendidik, tetapi luar anggaran pendidikan kedinasan), yang berarti masih bawah ketentuan uud yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan sebesar dari apbn dan dari apbd. pengertian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun adalah mengikuti putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tertanggal februari pertimbangannya adalah harus ada putusan hukum untuk memaksa pemerintah untuk mematuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal dari apbn, dengan mengoreksi secara keseluruhan apbn apbd ini. perombakan sana sini apbn untuk memenuhi ketentuan uud merupakan tugas dan tanggung jawab penyusun apbn, yaitu pemerintah bersama dpr. hal itu bisa dibuktikan setidaknya sejak mahkamah konstitusi melalui putusan perkara nomor puu ii1 tanggal oktober yang menyatakkomposisi pengelola anggaran dalam apbn adalah multi instansi dan lembaga negara, yang tidak akan melahirkan sikap sukarela satu lembaga untuk dipotong anggarannya demi untuk kepentingan anggaran pendidikan yang secara pikiran sederhana diidentikkan dengan milik departemen pendidikan nasional. undang undang nomor tahun dengan ketentuan alokasi anggaran pendidikan diperkirakan sekitar sungguh uud dimana putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu v menyatakan dalam bagian .9j yaitu oleh karena itu, dengan adanya putusan mahkamah ini, tidak boleh ada lagidiseraya menegaskan kembali kutipan putusan tersebut atas, ketua mahkamah konstitusi penghujung sidang pengucapan putusan perkara nomor puu v pada tanggal februari menegaskan bilamana sub fungsi pendidikan kedinasan: sub fungsi penelitian dan pengembangan pendidikan, dan sub fungsi pendidikan lainnya. tabel perkembangan anggaran pendidikan tahun ann non gaji gaji pendidik depdiknas depag gaji pendidik dalam dau ,5x70y6x90 yox dau) alel dak pendidikan gaji pendidik selanjutnya sesuai dengan ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasionalterpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. untuk melaksanakan amanah undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional tersebut pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan pemerintah antara lainidikan agama dan keagamaan, peraturan pemerintah nomor tahun tentang wajib belajar pendidikan dasar (sembilan) tahun, peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan. sedangkan beberapa rancangan peraturan pemerintah lainnya yang masih dalam proses penyelesaian antara lain: rancangan peraturan pemerintah tentang pendidikan kedinasan: rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan: rancangan peraturan pemerintah tentang guru, rancangan peraturan pemerintah tentang dosen. sesuai undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen bahwaselanjutnya dalam ditegaskan bahwatabel alokasi tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan malahan tambahan tahun ino| uraian tunjangan fungsional 'a. dep. pendidikan nasional jumlah guru alokasi anggaran (miliar) dep, agama jumlah guru alokasi anggaran (miliar) tunjangan profesi |a. dep. pendidikan nasional jal. jumlah guru |a2. alokasi anggaran (miliar) |b. dep. agama jumlah guru 1b. alokasi anggaran (miliar) tunjangan khusus |a. dep. pendidikan nasional lat. jumlah guru |a2. alokasi anggaran (miliar) ib. dep, agama |b. jumlah guru 1b. alokasi anggaran (miliar) malahan tambahan |a. dep. pendidikan nasional jal. jumlah guru |a. alokasi anggaran (miliar) |b. dep, agama jumlah guu loo 1b. alokasi anggaran tunjangan fungsional adalah tunjangan yang diberikankepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan subsidi tunjangan fungsional oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. besaran tunjangan ditetapkan oleh pemerintahadalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang bertugas daerah khusus. tunjangan khususmalahan tambahan adalahiv. alokasi anggaran pendidikan dan capaian pembangunan pendidikan pada departemen pendidikan nasional tahun alokasi anggaran pendidikan setiap tahun secara bertahap terus meningkat dan secara bertahap pula telah dilaksanakan berbagai program pembangunan pendidikan nasional guna merealisasikan target target pembangunan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah tahun dan serta rencana strategis depdiknas dalam kurun tiga tahun terakhir ini, secara umum berbagai target hasil pembangunan pendidikan berhasil dicapai dengan cukup baik, bahkan untuk beberapa indikator kunci kinerja ikk) target dapat dilampaui secara signifikan. semangat reformasi pendidikan baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam amandemen uud sisdiknas, serta guru dan dosen telah menginspirasi departemen pendidikan nasional untuk mengambil berbagai kebijakan terobosan yang mendasar dan berskala besar selama periode yang dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan berdampak besar padpenguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. paling tidak ada kebijakan terobosan yang telah diambil selama kurun waktu sebagai berikut: pendanaan massal pendidikan:, penerapan tik secara massal untuk e pembelajaran dan e administrasi, pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal: rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal, reformasi perbukuan secara mendasar: peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif,(reaching the reached). sembilan kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pendanaan massal pendidikan pendanaan pendidikan merupakan salah satu terobosan penting yang dilakukan oleh depdiknas atas dukungan dpr. kebijakan pendanaan pendidikan pada tahun dan ini merupakan kelanjutan dari program program pendanaan pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun dan program program pendanaan pendidikan itu diteruskan karena menunjukkan hasil yang menggembirakan dan dirasakan oleh pemangku kepentingan pendidikan. program pendanaan pendidikan tahun dan meliputi program bantuan operasional sekolah bos), program bos buku, program bantuan khusus murid bkm), program bantuan operasional manajemen mutu bom), dan program beasiswa. hanya dalam waktu dua bulan setelah pembentukan kabinet indonesia bersatu, presiden hadapan guru guru pada peringatan hari guru nasional istoria senayan, pada desember mendeklarasikan komitmen politiknya untuk mengangkat harkat dan martabat guru sebagai suatu profesi yang setara dengan profesi lainnya seperti akuntan, apoteker, notaris, pengacara, dan dokter. satu tahun setelah itu komitmen politik presiden itu ditindaklanjuti oleh pemerintah bersama dpr dengan mengesahkan guru dan dosen. ini menetapkan guru dan dosen sebagai suatu profesi tersendiri. konsisten dengan persyaratan profesi lainnya, maka untuk menjabat guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal atau sementara untuk dosen minimal berpendidikan bagi yang mengampu program studi dan atau diploma, sementara bagi mereka yang mengampu program studi dan atau minimal harus berpendidikan selain itu, baik guru maupun dosen harus memiliki sertifikat profesi berupa sertifikat pendidik yang untuk memperolehnya memerlukan pendidikan profesi atas program studi atau berbagai upaya peningkatan kualifikasi maupun kompetensi guru dilaksanakan depdiknas dengan melibatkan berbagai organisasi guru seperti pemantapan kerja guru pkg), kelompok kerja guru kkg), dan musyawarah guru mata pelajaran mgm) yang tersebar seluruh kabupaten kota indonesia. selain itu, depdiknas juga melakukan berbagai perbaikan sistem pelatihan pada lembaga penjaminan mutu pendidikan pmp) dan pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan p4tk). sertifikasi guru dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. sertifikasi guru mulai dilaksanakan tahun atas dasar permendiknas nomor tahun untuk sertifikasi dengan metode penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan dan nomor tahun untuk sertifikasi melalui jalur pendidikan bagi guru dalam jabatan. program peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru juga diterapkan bagi para guru bantu karena pemerintah telah berkomitmen untuk mengangkat semua guru bantu, yang jumlahnya orang, menjadi pns paling lambat tahun program ini juga diterapkan bagi guru yang menjabat sebagai tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah. untuk menjamin mutu program peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta sertifikasi guru maka revitalisasi lpt menjadi sangat relevan. penerapan tik secara massal untuk e pembelajaran dan e administrasi penerapan tik depdiknas telah mulai dirintis oleh direktorat jenderal pendidikan tinggi sejak teknologi tinggi tersebut mulai masuk indonesia secara sporadis melalui berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. kompetensi perguruan tinggi inilah yang kemudian ditularkan jenjang pendidikan dasar dan menengah dan juga kepada masyarakat. direktorat pendidikan menengah kejuruan pada tahun merintis aplikasi tik melalui program janet . program janet mampu menghubungkan sejumlah sekolah menengah kejuruan yang dilengkapi perangkat memadai. pada tahun janet berkembang menjadi jaringan informasi sekolah jis) yang menggunakan sistem local area network lan). lan sebagai jaringan tik yang cakupan areanya kecil, seperti jaringan komputer kampus, sekolah, kantor, gedung atau rumah tentu saja lama kelamaan dirasa tidak mencukupi. tahun depdiknas menerapkan sistem jaringan perpustakaan berbasis tik perguruan tinggi. tahun itu juga dilaksanakan pembelajaran berbasis tik sma smk kabupaten. tahun yang sama pula, dilakukan peningkatan kapasitas jis dengan mengganti sistem lan menjadi sistem wan wide area network). wan merupakan jaringan tik yang mencakup area yang besar, seperti kota, kabupaten, provinsi, atau bahkan negara. wan digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal lain. dengan demikian, pengguna atau komputer lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna atau komputer lokasi lain. awalnya baru satu kota, sehingga kala itu biasa disebut wan kota. kemudian berkembang lagi dengan berdirinya ict centre tiap kabupaten kota. atas dasar pengalaman dan rasa percaya diri yang diperoleh dari berbagai upaya perintisan tersebut, mulai tahun depdiknas berkomitmen untuk menerapkan tik secara besar besaran baik untuk e pembelajaran maupun e administrasi, satu tahun mendahului lahirnya dewan tik nasional pada tahun aplikasi tik massal tersebut ditandai dengan diinstalasikannya dan mulai dioperasikannya jejaring pendidikan nasional jardiknas) pada tahun suatu jejaring yang mampu menghubungkan semua satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor pemerintahan bidang pendidikan baik pusat maupun daerah. ketika dewan tik berdiri jardiknas adalah jejaring tik terbesar yang dimiliki oleh dewan tersebut. relevansi tik bagipendidikan untuk indonesia yang berpenduduk juta dengan jumlah peserta didik pendidikan formal lebih dari juta, tersebar pada kepulauan vulkanis yang jumlah pulaunya lebih dari memang sangat tinggi. tik bisa dipakai untuk memperbaiki akses dan mutu, dan sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola. jardiknas meliputi empat zona jejaring, yakni zona kantor diknas net), zona perguruan tinggi inherent indonesia higher education network), zona sekolah school net) dan zona personal teachers and students net). diknas net memanfaatkan jardiknas untuk transaksi data online bagi sistem informasi manajemen sim) pendidikan. inherent memanfaatkan jardiknas untuk pelaksanaan triwarna perguruan tinggi berbasis tik dan untuk e administrasi. school net memanfaatkan jardiknas untuk memfasilitasi e pembelajaran dan e administrasi. teachers and students net digunakan untuk memfasilitasi akses informasi dan interaksi individual komunitas pendidikan, terutama pendidik dan peserta didik. pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal prioritasperguruan tinggi negeri ptn) baru, ruang kelas baru rkb), perpustakaan, dan laboratorium. rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal data akhir tahun menunjukkan ruang kelas sd mi yang rusak berat dan sedang sebanyak atau kurang lebih dari total ruang kelas sekolah seluruh indonesia. pemerintah sangat prihatin menghadapi kenyataan ini. kerusakan yang begitu luas seperti itu merupakan akumulasi dari beberapa penyebab. pertama, kebanyakan gedung sd mi bangun pada dekade an dan an ketika pada waktu itu pemerintah orde baru sedang giat giatnya menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar tahun, sehingga kebanyakan gedung sekolah tersebut sudah berumur tahunan, tahunan, atau bahkan lebih. kedua, kontrol terhadap berbagai proyek pembangunan gedung sd mi pada waktu itu tampaknya lemah sehingga banyak sekali gedung gedung tersebut yang memang mudah rusak, terbukti dari ketika terjadi bencana gempa atau tsunami nanggroe aceh darussalam, daerah istimewa yogyakarta, jawa tengah, sumatera barat, dan bengkulu banyak sekali gedung sd mi yang roboh ternyata tidak memiliki beton bertulang. ketiga, sejak dilaksanakannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah pada tahun kebanyakan daerah yang sudah menerima pelimpahan kewenangan atas tidak memperhatikan pemeliharaan atas gedungnya, sehingga selama kurun waktu terjadilah proses penurunan kondisi fisik yang cepat atas gedung gedung tersebut. pemerintah kabinet indonesia bersatu berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini dalam masa tugasnya, dengan merekonstruksi atau merehabilitasi gedung gedung sd mi dengan standar mutu tahan gempa yang cukup. reformasi perbukuan secara mendasar kebijakan perbukuan nasional memasuki fase baru sejak terbitnya peraturan mendikan nomor tahun tentang buku teks pelajaran. sebelum berlakunya permendiknas nomor tahun itu, sejumlah kebijakan mengenai pengadaan buku pelajaran pernah berlaku indonesia. sampai tahun kebijakan yang berlaku adalah sistem buku paket. pada fase buku paket, pengadaan buku sepenuhnya bawah kewenangan depdiknas melalui penerbit balai pustaka. balai pustaka merupakan unit bisnis bawah depdiknas. depdiknas memegang monopoli tunggal pengadaan buku. buku paket itu didistribusikan secara gratis sekolah sekolah. pada fase ini memang siswa dan sekolah sangat diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi sisi lain monopoli penulisan buku telah mematikan kreativitas dan semangat menulis dari para penulis buku, monopoli penerbitan telah mempersempit ruang gerak banyak penerbit, utamanya yang kecil, dan monopoli penggandaan dan distribusi telah mempersempit ruang gerak dan bahkan mematikan banyak sekali toko pengecer buku pelajaran. kelemahan dari model pengadaan buku sebelumnya kemudian diperbaiki melalui permendiknas nomor tahun tentang buku teks pelajaran. permendiknas ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya permendiknas nomor tahun yang mempertahankan substansi seperti tersebut atas ditambah beberapa subtansi baru, yaitu: mendorong depdiknas, depag, dan pemerintah daerah untuk membeli hak kopi buku, kemudian mengijinkan siapa saja untuk menggunakannya, menerbitkannya, dan bahkan memperdagangkannya. jika diperdagangkan maka harganya tidak boleh melebihi biaya cetak dan distribusi ditambah margin keuntungan sehingga harga buku pelajaran diharapkan bisa turun dari harga pasar rp. rp. eksemplar menjadi hanya rp. rp. eksemplar. tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki akses buku pelajaran. mendorong depdiknas, depag, dan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi modal kerja bagi calon pendiri toko buku daerah daerah yang belum memiliki toko pengecer buku pelajaran. pada tahun depdiknas telah memulai membeli hak kopi buku teks pelajaran dan pada tahun praktik itu dilanjutkan bahkan skalanya akan diperbesar. sesuai dengan butir atas depdiknas mempersilahkan siapa saja untuk menggunakannya, menerbitkannya, dan bahkan memperdagangkannya. depdiknas pada tahun anggaran juga memberikan subsidi insentif penulisan buku kepada penulis yang proposalnya memenuhi syarat. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif depdiknas telah mengembangkan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. pendekatan komprehensif ini didesain berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan dikembangkannya standar nasional pendidikan dan diberlakukannya otonomi yang cukup luas kepada satuan pendidikan. atas dasar undang undang tersebut telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikan yang mengamanatkan dibentuknya badan standar nasional pendidikan dengan tugas utama mengembangkan standar nasional pendidikan snp), yaitu: standar isiilaian, standar proses, standar pengelolaan, dan standar biaya. delapan standar ini menjadi acuan dalam penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan dalam konteks otonomi satuan pendidikan. dalam konteks penjaminan mutu yang seperti inilah kebijakan tentang kurikulum dikembangkan. kurikulum dikembangkan sendiri oleh masing masing satuan pendidikan, yang secara populer disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan ktp). satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ktp nya sendiri sesuai ciri satuan pendidikan dan karakteristik lingkungannya masing masing, sepanjang ktp itu memenuhi standar isi dan standar kompetensi lulusan. program program penjaminan mutu lainnya yang dikembangkan atas dasar snp meliputi: program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis undang undang nomor tahun dan snp, program sertifikasi pendidik berbasis undang undang nomor tahun dan snp, program peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan berbasis undang undang nomor tahun dan snp, dikemudian hari ketentuan alokasi anggaran dari apbn ini tidak dipenuhi, maka mahkamah konstitusi akan membatalkan secara keseluruhan apbn yang melanggar ketentuan uud tersebut. nyatanya, kehadiran undang undang nomor tahun ini sungguh secara kasat mata melanggar konstitusi. dan ini pelanggaran uud khususnya uud untuk kesekian kalinya oleh pemerintah saat ini, dengan dalih keuangan negara tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan uud akibat krisis ekonomi yang masih menerpa negara ini yang seperti lagu lama senantiasa diulang ulang demi membenarkan pelanggaran uud @uo vadis republik. kita perlu sekali lagi merenungkan bahwarogram peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis undang undang nomor tahun dan snp, program pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik berbasis snp, program reformasi perbukuan berbasis snp, program aplikasi e pembelajaran dan e administrasi pendidikan berbasis snp, program pendanaan operasi satuan pendidikan berbasis snp, program ujian nasional berbasis snp, dengan batas ambang kelulusan untuk rerata nilai senantiasa dinaikkan dari tahun tahun, program akreditasi berbasis snp, program evaluasi pendidikan berbasis snp, dan program penjaminan mutu umum satuan pendidikan berbasis snp. selain itu, depdiknas juga mengembangkan program program penjaminan mutu atas (on top snp), yang meliputi: program perintisan dan pembinaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, program perintisan dan pembinaan satuan pendidikan bertaraf internasional atau berkelas dunia, program kompetisi atau olimpiade internasional, dengan perolehan medali emas yang cukup signifikan setiap tahunnya. program benchmarking dengan satuan atau program pendidikan negara negara oecd. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis mengikuti kerangka sebagai berikut: penataan perundang undangan yang meliputi: mencabut, mengandung potensi konflik kepentingan, tidak efektif, distorsi, atau tidak lagi relevan: membuat peraturan perundang undangan baru yang diperlukan untuk lebih mendorong perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. penataan struktur dan fungsi depdiknas yang meliputi: menata kembali struktur organisasi depdiknas agar bisa menjadi landasan struktural yang kokoh bagi terbangunnya sistem pengendalian intern yang handal: menata kembali sistem dan prosedur kerja, terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin dan volumenya besar dengan tujuan untukrlindungan terhadap aset yang dimiliki, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur kerja dengan mengintegrasikan aplikasi tik dalam sistem dan prosedur melalui suatu sistem informasi manajemen sim) yang handal: melakukan inventarisasi terhadap barang milik negara sesuai sistem akuntansi instansi sai): meningkatkan efektivitas dan efesiensi sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai sai. pembinaan aparatur yang meliputi: meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dalam menjalankan tugasnya masing masing, meningkatkan ketaatan aparat kepada peraturan perundang undangan dalam menjalankan tugasnya masing masing. peningkatan efektivitas pengawasan yang meliputi: memperluas dan mengintensifkan pengawasan, termasuk pemeriksaan, melalui penambahan jenis pemeriksaan seperti pemeriksaan dini, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigasi, serta penambahan frekuensi pemeriksaan: menindaklanjuti hasil hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan oleh inspektorat jenderal, bpk, dan bpk, sesuai peraturan perundang undangan, dan secara tegas dan konsisten menyanyi semua pelanggaran sesuai peraturan perundang undangan: menyerahkan kepada lembaga penegak hukum penanganan kasus pelanggaran yang tidak mungkin lagi diselesaikan oleh depdiknas, memverifikasi atau bahkan kalau diperlukan menginvesitifigasi pengaduan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, dan kemudian menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang undangan, melaksanakan secara tegas dan konsisten instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi, meningkatkan mutu manajemen unit kerja melalui program sertifikasi iso secara agresif dan proaktif mensosialisasikan berbagai program dan capaiannya kepada masyarakat luas.reaching the reached) pendidikan nonformal bagi indonesia menjadi sangat penting terutama bagi mereka yang miskin, yang tinggal daerah perbatasan, pulau terpencil, daerah pegunungan yang relatif terisolasi, atau daerah lain yang masih terisolasi karena belum terbangunnya infrastruktur perhubungan dan utilitas publik secara memadai. sampai dengan tahun sebenarnya format berbagai program pendidikan non formal telah berhasil dikembangkan desainnya dengan cukup baik, yaitu: paud non formal, pendidikan kekasaran, pendidikan kesetaraan paket paket dan paket pendidikan kecakapan hidup, taman bacaan masyarakat (tbm), dan pengarusutamaan gender. untuk pemberantasan buta aksara, komitmen dakar tahun menyatakan bahwa setiap anggota unesco berkomitmen menurunkan angka buta aksaranya masing masing menjadi separuh pada tahun pada tahun penduduk buta aksara usia tahun atas indonesia sebanyak juta orang dan pada akhir tahun berhasil diturunkan menjadi juta orang pendidikan kesetaraan dilayani dengan program pembelajaran langsung pusat pusat kegiatan belajar masyarakat disetiap kecamatan, sanggar kegiatan belajar ditiap kabupaten kota, pondok pondok pesantren, sekolah sekolah minggu, dan diklat diklat serta unit pelaksana teknis beberapa departemen, pembelajaran untuk tki dan keluarganya, program layanan jemput bola, membentuk lumbung belajar, dan pendidikan kesetaraan on line atau sering disebut sekolah maya. pendidikan kesetaraan pada tahun telah menyumbang dalam pembentukan apk sd mi paket dalam pembentukan apk smp m ts paket dan dalam pembentukan apk sma ma smk paket dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan dalam tiga kebijakan pokok, yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. pemanfaatan dana apbn difokuskan pada kebijakan pokok dan kebijakan pokok yang bersifat investasi pada semua jenjang pendidikan. sedangkan kebijakan pokok lebih merupakan kegiatan penunjang. sebagai contoh, untuk tahun anggaran dana yang dialokasikan untuk kebijakan pokok adalah sebesar dari total anggaran, untuk kebijakan pokok dan untuk kebijakan pokok sebesar tabel anggaran fungsi pendidikan pada departemen pendidikan nasional dan fungsi lainnya (dalam miliar) program apbn p apbn p apbn p apbn p ia. fungsi pendidikan wajar diknas tahun pendidikan menengah pendidikan tinggi pendidikan non formal peningkatan autentik pendidikan anak usia dini pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan |. mana. pelayanan pendidikan penelitian pengembangan pendidikan penyelenggara pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan fungsi lainnya jumlahmenunjukkan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk bantuan sosial yang mencapai x5. jenis belanja lainnya, yaitu belanja barang belanja pegawai dan belanja modal belanja disalurkanib belajar wajar),tahun yang dialokasikan pada progtahun sebesar rp. triliun. dana tersebut digunakan untuk meningkatkan capaian angka partisipasi murni apm) sekolah dasar sd) madrasah ibtidaiyah mi) dan angka partisipasi kasar apk) sekolah menengah pertama smp) madrasah tsanawiyah ts) dari masing masing sebesar dan pada tahun menjadi dans untuk siswa sd mi sebesar rp. triliun dengan sasaran sebanyak siswa, pemberian bos untuk siswa smp m sebesar rp. triliun dengan sasaran sebanyak siswa: pemberian bos buku siswa sd mi sebesar rp. miliar, dengan sasaran sebanyak siswa, pemberian bos buku siswa smp m sebesar rp. miliar dengan sasaran sebanyak siswa: penyediaan beasiswa miskin sebesar rp. miliar untuk siswa: pembangunan unit sekolah baru usb) smp m sebesar rp. miliar untuk usb, pembangunan ruang kelas baru rkb) smp m sebesar rp. miliar untuk rkb, rehabilitasi smp m sebesar rp. miliar untuk ruang, pembangunan laboratorium sebesar rp. miliar untuk laboratorium: pembangunan pusat sumber belajar sebesar rp. miliar untuk sekolah: pembangunan pusat sumber belajar smp sebesar rp. miliar untuk sekolah: penerapan tik jenjang pendidikan dasardasar sebesar rp. miliar untuk guru, subsidi tunjangan fungsional guru pendidikan dasar non pns sebesar rp. triliun untuk guru: tunjangan khusus guru pendidikan dasar sebesar rp. miliar untuk guru: tunjangan profesi guru pendidikan dasar sebesar rp. triliun untuk guru: penyelenggaraan paket setara sebesar rp. miliar untuk orang, penyelenggaraan paket setara smp sebesar rp. miliar untuk orang. jumlah anggaran dari tahun sampai dengan yang dialokasikan pada program pendidikan menengahpendidikan menengahm untuk sma sebesar rp. miliar untuk sekolah: pemberian bom untuk smk sebesar rp. miliar untuk siswa, pemberian beasiswa miskin untuk siswa sma sebesar rp. miliar untuk siswa: pemberian beasiswa miskin untuk siswa smk sebesar rp. miliar untuk siswa, pembangunan usb sma dan smk sebesar rp. miliar untuk usb: pembangunan rkb sma dan smk sebesar rp. miliar untuk rkb, rehabilitasi ruang kelas sma dan smk sebesar rp. miliar untuk ruang, pembangunan laboratorium, perpustakaan, workshop, dan pusat sumber belajar sebesar rp. miliar untuk ruang, penerapan tik jenjang pendidikan menengahmenengah sebesar rp. miliar untuk guru, subsidi tunjangan fungsional guru pendidikan menengah non pns sebesar rp. miliar untuk guru, peningkatan mutu dan profesionalisme guru sebesar rp. miliar untuk provinsi, jumlah anggaran dari tahun sampai dengan tahun yang dialokasikan pada progam pendidikan tinggi berjumlah rp. triliun, dengan rincian tahun sebesar rp. triliun, tahun sebesar rp. triliunnelitian perguruan tinggi sebesar rp. miliar untuk judul, pembangunan gedung dan laboratorium sebesar rp. miliar untuk paket: pendirian politeknik baru dan penguatan politeknik yang sudah ada sebesar rp. miliar untuk poli, pengembangan bidang keilmuan sebesar rp. miliar untuk perguruan tinggi: peningkatan kualifikasi akademik dosen dalam dan luar negeri sebesar rp. miliar untuk dosen, penyediaan berbagai beasiswa sebesar rp. miliar untuk mahasiswa, tunjangan profesi dosen sebesar rp. miliar untuk dosen, jumlah anggaran dari tahun sampai dengan yang dialokasikan pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikatriliun. adapun kegiatan prioritas pada tahun untuk mendukung program tersebut adalah: pembayaran honor guru bantu sma smk) sebesar rp. miliar untuk guru: peningkatan mutu dan profesionalisme guru sebesar rp. miliar untuk provinsi, sertifikasi guru dalam jabatan sebesar rp. miliar untuk guru, tunjangan profesi guru pendidikan menengah sebesar rp. miliar. alokasi anggaran pendidikan dan capaian pembangunan pendidikan pada departemen agama tahun sesuai dengan amanat uud dan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, pemerintah terus berupaya untuk memprioritaskan program dan anggaran pendidikan termasuk satuan pendidikan yang dikelola oleh departemen agama. hal ini dapat dilihat dari perkembangan anggaran pendidikan departemen agama dalam empat tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun apbn p) sebesar rp. miliar tahun apbn p) sebesar rp. miliar, tahun apbn p) sebesar rp. miliar, dan tahun apbn p) sebesar rp. miliar. dilihat dari total anggaran apbn p tahun departemen agama menempatkan fungsi pendidikan, termasuk gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai prioritas utama dengan alokasi anggaran sebesar dari total anggaran sebesar rp. miliar. sedangkan sisanya sebesar rp. miliar dialokasikan untuk fungsi dan program lainnya yaitu: fungsi pelayanan umum, fungsi agama, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak, dan program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda lintas agama. tabel anggaran fungsi pendidikan pada departemen agama dan fungsi lainnya (dalam miliar) dara ame tme program apbn p apbn p apbn p apbn p pesanan asal| tema| amar perasa 2ee| sae| sena men peer era near asam pesawat oe0| pesat esmaramarean 1e| jln busur dang ben kepemerintahan param peran sama akemonaan tsi tera pem men mal maa pada tahun anggaran sebagian besar dana dialokasikan untuk bantuan sosial yang mencapai belanja barang belanja pegawai dan belanja modal alokasi dana dimaksud diprioritaskan untuk membiayai operasional pendidikan satuan pendidikan4.,ar diknasyang dialokasikan pada progrtahun sebesar tahun sebesar dan tahun sebesar serta tahun direncanakan sebesar dan apk dari sebesar pada tahun menjadi pada tahun sementara itu sesuai dengan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam rpm departemen agama memfokuskan alokasi anggaran pendidikan tahun untuk: percepatan pencapaian target wajib belajar tahun dengan total anggaran rp. miliar yang meliputi: penyediaan bos jenjang pendidikan dasar, siswa: ml ula rp. ts usaha rp. dengan alokasi anggaran rp. miliar, penyediaan buku pelajaran jenjang pendidikan dasar, siswa rp. dengan alokasi anggaran rp. miliar, pembangunan unit sekolah baru dan sebanyak unit, dengan alokasi anggaran rp. miliar: pembangunan i m satu atap sebanyak unit, dengan alokasi anggaran rp. miliar: beasiswa untuk siswa miskin sebanyak siswa, dengan alokasi anggaran rp. miliar: bantuan pembangunan prasarana pendukung dan sebanyak ruang, dengan alokasi anggaran rp. miliar, beasiswa untuk siswa miskin sebanyak siswa, dengan alokasi anggaran rp. miliar: bantuan penyelenggaraan paket a b dan pps program wajar diknas pada konten kelompok, dengan alokasi anggaran rp. miliar,, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu berbunyberbunyerbunyiberbunyiberbunyibunyibantuan peningkatan mutu madrasah bpmf) sebanyak madrasah, dengan alokasi anggaran rp. miliar: bantuan peningkatan mutu madrasah bpmf) sebanyak madrasah, dengan alokasi anggaran rp. miliar. peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan total anggaran rp. miliar yang meliputi: percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik sebanyak pendidik, dengan alokasi anggaran rp. miliar, tunjangan fungsional guru non pns mi, dan sebanyak guru rp. bulan, dengan alokasi anggaran rp. miliar: tunjangan profesi guru madrasah non pns sebanyak guru, dengan alokasi anggaran rp. miliar, tunjangan khusus guru madrasah non pns sebanyak guru, dengan alokasi anggaran rp. miliar: percepatan sertifikasi guru madrasah dan guru pendidikan agama sekolah, sebanyak guru, dengan alokasi anggaran rp. miliar, peningkatan kualitas pendidikan menengah dengan total anggaran sebesar rp. miliar yang meliputi: pemberian bantuan peningkatan mutu madrasah aliyah sebanyak madrasah, dengan alokasi anggaran rp. miliar, beasiswa untuk siswa miskin madrasah aliyah sebanyak siswa, dengan alokasi anggaran rp. miliar, rehabilitasi madrasah aliyah sebanyak ruang, dengan alokasi anggaran rp. miliar: pembangunan madrasah aliyah termasuk pengembangan madrasah aliyah unggulan bertaraf internasional sebanyak unit, dengan alokasi anggaran rp. miliar: pengembangan prasarana pendukung pembelajaran madrasah aliyah sebanyak ruang, dengan alokasi anggaran rp. miliar, pengembangan pendidikan keterampilan pada madrasah aliyah sebanyak madrasah, dengan alokasi anggaran rp. miliar, bantuan peningkatan mutu madrasah aliyah melalui kontrak prestasi sebanyak madrasah, dengan alokasi anggaran rp. miliar: pemberdayaan mgm, pokjawas dan kkg sebanyak lokasi, dengan alokasi anggaran rp. miliar: peningkatan kualitas pendidikan tinggi agama dengan total anggaran sebesar rp. miliar yang meliputi: penelitian perguruan tinggi agama sebanyak judul, pengembangan perpustakaan perguruan tinggi agama sebanyak perguruan tinggi agama, dengan alokasi anggaran rp. miliar, pembangunan gedung dan laboratorium sebanyak paket, dengan alokasi anggaran rp. miliar: peningkatan kualifikasi akademik dosen dalam dan luar negeri sebanyak dosen, dengan alokasi anggaran rp. miliar: penyediaan beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi sebanyak mahasiswa, dengan alokasi anggaran rp. miliar: manajemen pelayanan pendidikan dengan total anggaran sebesar rp. miliar yang meliputi: penyediaan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan pns dengan kenaikan sebesar dari tahun dengan alokasi anggaran rp. miliar, penyediaan tunjangan fungsional guru pns sebanyak guru, dengan alokasi anggaran rp. miliar, penyediaan tunjangan profesi bagi guru yang telah memperoleh sertifikat profesi sebesar (satu) kali gaji pokok bagi guru pns sebanyak guru, dengan alokasi anggaran rp. miliar. peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan dengan total anggaran sebesar rp. miliar yang meliputi: peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren, pasaman, seminari, pabbajja samanera sebanyak lokasi, dengan alokasi anggaran rp. miliar, beasiswa santri berprestasi pada perguruan tinggi unggulan sebanyak santri, dengan alokasi anggaran rp. miliar, pengadaan buku buku pendidikan keagamaan sebanyak eksemplar, dengan alokasi anggaran rp. miliar: pengembangan perpustakaan pondok pesantren sebanyak paket, dengan alokasi anggaran rp. miliar: insentif guru madrasah diniyah untuk orang, alokasi anggaran sebesar rp. miliar: bantuan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan sebanyak lokasi, dengan alokasi anggaran rp. miliar. pengembangan pendidikan anak usia dini dengan total anggaran sebesar rp. miliar yang meliputi: pengembangan kurikulum ra ba sebanyak paket, dengan alokasi anggaran rp. miliar: bantuan penyelenggaraan paud sebanyak lokasi, dengan alokasi anggaran rp. miliar: bantuan sarana dan prasarana ra ba sebanyak lokasi, dengan alokasi anggaran rp. miliar: pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik ra ba sebanyak kegiatan, dengan alokasi anggaran rp. miliar. pengembangan pendidikan nonformal keagamaan dengan total anggaran sebesar rp. miliar yang meliputi: perluasan akses pendidikan menengah melalui program paket pondok pesantren sebanyak lokasi rp. miliar, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan pada madrasah diniyah, majelis taklim, pasaman, seminari, pabbajja samanera sebanyak paket, dengan alokasi anggaran rp. miliar. program dan anggaran fungsi pendidikan departemen agama akan terus diupayakan untuk ditingkatkan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah dengan mempertajam program dan sasaran dalam rangka mengimplementasiprogram yang akan tetap menjadi prioritas pemerintah kedepan untuk fungsi pendidikan departemen agama adalah penuntasan program wajar diknas tahun yang bermutu baik melalui jalur pendidikan formal dan ts) maupun melalui jalur pendidikan non formal konten salafiyah ula dan usaha), program paket setara sd mi dan program paket setara smp m dilingkungan pondok pesantren. demikian pula akselerasi peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan terus lakukan melalui percepatan peningkatan kualifikasi, sertifikasi guru dan dosen, penyediaan tunjangan profesi dan tunjangan fungsional bagi guru dan dosen. akselerasi program peningkatan kualitas madrasah aliyah, perguruan tinggi agama, dan pendidikan agama dan keagamaan serta pengembangan pendidikan anak usia dini juga akan terus dilakukan dalam upaya pemerintah menyediakan layanan pendidikan yang semakin berkualitas. samping akselerasi program program tersebut atas, pemerintah akan terus melakukan penanaman program dan sasaran yang lebih terukur dan akuntabel melalui capaian program dan sasaran baik yang bersifat tahunan maupun jangka menengah dan panjang. menimbang bahwa dpragustus yangkhususnya mengenai ketentuan anggaran pendidikan sektor pendidikanyaitu sebagai berikut: bahwa dalam bagian penjelasan undang undang tentang apbn tahun anggaran dikatakan bahwa anggaran pendidikan diperkirakan mencapai sekitar dari apbn . artinya alokasi anggaran tersebut masih berada bawah ketentuan konstitusional alokasi anggaran pendidikan sebesar dari apbn. jumlah alokasi anggaran dari apbn dapat terjadi setelah rasio anggaran pendidikan juga memperhitungkan gaji guru dan pendidik. bahwa kekeliruan besar apabila dalam anggaran pendidikan dimasukkan pula unsur gaji guru dan pendidik , karena untuk daerah gaji guru dan pendidik masuk dalam mata anggaran dana alokasi umum dau)ud khususnya ketentuan uud yang menyebudpr atasmengenaimenurut para pemohon dalam permohonan guonomor tahun tidak sinkron atau tidak sejalan dengan amanat uud sehingga menjadikan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan indonesia menjadi tertinggal.dewan perwakilan rakyat dpr) terlebih dahulu mempertanyakan kepentingan pemohon apakah sudah tepat sebagapbn tahun anggaran apakah pengurus besar persatuan guru republik indonesia pgri), para anggotanya atau para guru seluruh indonesia, karena dalam permohonan guo tidak secara jelas menguraikan siapa yang sebenarnya dirugikan dengan berlakunya apbn tahun anggaran dpr berpendapat bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh komponen bangsa indonesia pada umumnya, oleh karena itu para pemohon tidak dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang secara ekslusif bertanggung jawab dan berkepentingan atas terselenggaranya pendidikan indonesia. berdasarkan dalil pada angka atas, dpr berpendapat para pemohon tidak terkait dan atau berhubungan dengan hak dan atau kewenangan konstitusional atas berlakunya apbn tahun anggaran dengan demikian tidak terdapat atau telah timbul kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon atas berlakunya apbn tahun anggaraonal. berdasarkan dalil dalil tersebut atas, dpr memohon agarmengenai pengujian konstitusionalitas undang undangkni bahwa fakta alokasi dana pendidikan yang tertuang dalam tentang apbn tahun anggaran tidak sinkron atau sejalan pikiran dari amanat uud terhadap pandangan pandangan pemohon tersebut, dpr memberi keterangan sebagai berikut: sebagai negara hukum (rechtstaat),, bahwa segala kegiatan penyelenggaraan negara republik indonesia harus senantiasa didasarkan pada hukum yang berlaku. untuk terselenggaranya hukum yang berlaku efektif ada beberapa landasan yang harus diperhatikan, yakni alasan secara filosofis, yuridis, sosiologis, maupun politis. mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional negara indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea pembukaan uud penjabaran lebih lanjut dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dalam uud yang berbunyi sebagai berikut: setiap warga negarcc. mencermati pandangan para pemohon mengenai alokasi dana pendidikan yang dimuat dalam apbn tahun anggaran tentu tidak terlepas dari mekanisme aturan hukum yang ada negara republik indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada angka (tiga) atas. demikian pula dalam menjelaskan makna suatu dalam undang undang perlu juga secara komprehensif dan sistematis menghubungkan dengan bunyi yang lain baik dalam undang undang yang sama maupun dengan undang undang lain yang berhubungan satu sama lain. dalam hal ini memerlukan kajian penafsiran secara sistematis. bahwa implementasi dari uud adalah dengan diberlakukannya undang undang tentang anggaran pendapat dan belanja negara dengan masa berlaku setiap satu tahun, sehingga dalam apbn diaturencermati alokasi dana pendidikan secara yuridis mengacu kepada uud yanglanjutnya perhitungan dana pendidikan itu sendiri dapat dilihat dalam implementasi lebih lanjut pada: sisdiknas sebagaimana telah berubah rumusan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v menjadi: dana pendidikan selaipemerintah. sisdiknasengan mengacu kepada ketentuan uud juncto undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dapat ditarik kesimpulan bahwa: dana alokasi pendidikan adalah sebesar dari apbn dan dari apbd luar biaya pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen yangdepartemen. besarnya alokasi anggaran pendidikan yang menurut para pemohon tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan sebagaimana yang dimaksud dalam sisdiknas, secara hukum telah selaras dengan ketentuan apbn tahun anggaran angka danberbunyi:berbunyi:yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui putusan mahkamah konstitusi tanggal februari perkara nomor puu v berbunyi: gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam apbn. il sifat keberadaan uud bersifat dalam penjelasan umum apbn tahun anggaran jelas dinyatakan bahwa sesuai dengan amanat uud secara keseluruhan, dalam apbn p tahun anggaran rasio anggaran pendidikan diperkirakananggaran terhadap uud perhitungan anggaran pendidikan tersebut konsisten dengan amanat dalam uud selain itu. menilik beberapa pertimbangan penyusunan apbn tahun anggaran diantaranya menjelaskan bahwa penyusunan apbn disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun dalam pendapatan negara. terjadinya perkembangan dan perubahan yangtahun anggaran serta dalam rangka mengamankan pelaksanaan apbn. memang tidak dapat dipungkiri kenaikan besarnya anggaran pendidikan sebesar dari apbn merupakan tuntutan reformasi untuk memperbaiki kinerja dan sistem pendidikan indonesia yang selama ini terabaikan, sehingga tidak sejalan dengan salah satu cita cita nasional bangsa indonesia sesuai dengan amanat pembukaan uud yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. sehingga salah satu amandemen yang muncul dalam uud adalah bunyi uud memang secara das pollen (yang seharusnya, termasuk sesuai dengan norma hukum peraturan perundang undangan yang berlaku), apbn tahun anggaran harus konsisten dengan ketentuan uud serta mengacu pada makna pendidikan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. namun secara das sein (yang senjatanya) memang harus diperhitungkan pula kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran alokasi pendidikan tersebut sebesar hal ini juga harus diperhitungkan kemampuan pemerintah, dan ini dapat dilakukan secara bertahap sebagai mana dilihat dalam penjelasan lebih lanjut pada penjelasan bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap . selanjutnya dapat pula diperhitungkan bahwa pendidikan bukan semata mata tanggung jawab pemerintah namun juga tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa, sebagaimana dituangkan dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, sebagai berikut:penyiapan dana pendidikan juga harus memperhatikan prinsip prinsip sebagaimana yang diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, yang berbunyi sebagai berikutlebih lanjut dengan peraturan pemerintahiatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. i. dana alokasi pendidikan sesuai dengan ketentuan uud untuk aturan implementasi lebih lanjut sesuai konsistensi peraturan perundang undanganharus dibarengi dengan kinerja dan profesionalisme para pendidik. untuk penyempurnaan peraturan mendatang, perlu dipertimbangkan apakah anggaran sebesar apbn dan apbd tersebut juga termasuk gaji pendidik guru. dalam hal ini perlu menyempurnakan dalam apbn maupun sisdiknas itu sendiri. sehingga dengan demikian pemenuhan alokasi dana pendidikan dapat sejalan baik secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan perundang undangan yang berlaku, namun juga mengukur kemampuan finansial apbn. bahwa telah dilakukan upaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun tahun untuk mencapai dari apbn dan apbd sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan uud bahwaoo. bahwa apbn diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam rangkabermartabat dan mendapatkan pendidikan yang layak. bahwadari apbn dan apbd untuk pendidikan nasional. ga. bahwa dengan mengacu baik apbn maupun apbd. bahwa menurut dpr permohonan para pemohon mengenai ketentuan dalam undang undang guo adalah permohonan yang terlalu berlebihan, karena akan merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya dan terdapat bakuman hukum yang mengikat sehingga. hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, karena uud tidak mengatur payung hukum yang bersifat konstitusional apabila undang undang tentang apbn dibatalkan oleh suatu putusan mahkamah konstitusi. undang undang tentang apbn merupakan suatu produk undang undang yang bersifat khusus karena undang undang tentang apbn mempunyai masa pemberlakuan hanya satu tahun. bahwa undang undang tentang apbn tahun anggaran telah memiliki kekuatan hukum tetap karena dibentuk atas dasar persetujuan bersama antara presiden dengan dpr, atas dasar ketentuan itu maka pemerintah tidak dapat menjalankan apbn tahun anggaran apabila undang undang tentang apbn tahun anggaran dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. bahwa apabila permohonan para pemohon terhadap ketentuan undang undang guo dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka yang akan diberlakukan adalah apbn tahun anggaran artinya anggaran fungsi pendidikan dalam apbn tahun secara nominal lebih kecil atau mengalami penurunan sebesar rp. miliar dari apbn tahun anggaran sehingga akan mengganggu penyelenggaraan program aksesibilitas dan peningkatan kualitas pendidikan. bahwa atas dasar dalil dalil tersebut, maka dpr berpendapat bahwa undang undang guopetit berdasarkan dalil dalil sebagaimana diuraikan atas, dprerintah dan dpr tidak menyampaikan kesimpulan, sementara itu para pemohonpapbn p menimbang pula, sejak putusan nomor puu iii yang diucapkan tanggal mei dan putusan nomor puu v yang diucapkan tanggal september serta putusan putusan selanjutnya, telah menjadi pendirian mahkamahlah menjelaskan kedudukannya adalah sebagai pengurus besar persatuan guru republik indonesia pgri) dan sekumpulan guru selaku perorangan. selanjutnya, dalam menjelaskan tanggapannya tentang kerugian hak konstitusional yang dideritanya sebagai akibat diberlakukannya apbn p para pemohon mengajukan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa uud yang mewajibadalah ketentuan yang bersifat imperatif (winged recht). ketentuan tersebut berarti bidang pendidikan harus, bahwa sifat imperatif uud tersebut telah ternyata pula dari putusan putusan mahkamah sejak tahun yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan undang undang yang mengatur anggaran pendidikan yang kurang dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah bertentangan dengan uud bahwa dalam apbn p rasio anggaran pendidikan diperkirakan mencapai (lima belas koma enam persen), yang berarti melanggar amanat uud bahwa dari cara menghitung anggaran pendidikan yang dilakukan oleh apbn p dengan memasukkan anggaran pendidikan kedinasan, apbn p telah melakukan pelanggaran substansial. sementara itu, undang undang (sic!) telah mengikuti konvensi internasional yang mengecualikan biaya pendidikan kedinasan dari pengertian dana pendidikan, sedangkan pemerintah (sic!) tidak mengembalikannya, sehingga apbn p juga melakukan pelanggaran hukum. sedangkan, dengan mengabaikan ketentuan anggaran pendidikan dari apbn yang menjadi keharusan yang ditentukan dalam uud apbn p juga telah melakukan pelanggaran intrinsik, bahwa, berdasar atas seluruh uraian pada huruf sampai dengan atas, dana yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakandan uud sehingga para pemohon, sebagai bagian dari komponen pendidikan menurut undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional maupun menurut undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen, telah dirugikan oleh berlakunya apbn p bahwa, sebagai bagian dari komponen pendidikan, para pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam uud dirugikan oleh berlakunya apbn p dalam hal ini, hak, sebagaimana diamanatkan oleh uud i3. menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan pengujian undang undang yang ditujukan terhadap undang undang yang substansinya identik dengan objek permohonan guo, mahkamah telah berkali kali menerima kedudukan hukum para pemohon yang kedudukan hukumnya sama dengan kedudukan hukum para pemohon dalam permohonan guo, sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu iii yang diucapkan tanggal oktober putusan nomor puu ii1 yang diucapkan tanggal maret putusan nomor puu iv yang diucapkan tanggal mei dan putusan nomor puu v yang diucapkan tanggal februari maka pertimbangan pertimbangan mahkamah dalam putusan putusan dimaksud mutasi mutans berlaku pula terhadap para pemohon dalam permohonan guo, sehingga para pemohon harusmeskipun demikian, seorang hakim konstitusi, yaitu h.a.s. jayabaya, seperti dalam putusan putusan terdahulu dalam pengujian apbn, tetap menilai bahwa pardiajukan oleh pihakersoalan dalam permohonan guo adalah mengenai konstitusionalitas apbn p yang oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan uud karena mencantumkan anggaran untuk bidang pendidikan kurang dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara, i3. menimbang bahwa guna membuktikan dalil dalilnya, para pemohon, samping mengajukan bukti bukti surat, sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini, juga mengajukan ahli drs. ibrahim musa, m.a., ph. yang telah didengar keterangannya hadapan mahkamah pada persidangan tanggal juli yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa, menurut ahli, terdapat beberapa prinsip pengembangan rumus pendanaan pendidikan, yaitu prinsip keadilan, prinsip kecukupan, prinsip keberlangsungan, prinsip efisiensi, dan prinsip akuntabilitas. prinsip keadilan mencakup (i) kecukupan dana untuk menyelenggarakan kegiatan pokok pembelajaran, (ii) pemerataan antarsekolah, (iii) upayabahwa demikian juga melalui undang undang nomor tahun tentang apbnapbnconforming) dengan ketentuan uud i.a. apbn p tahun anggaran dalamanggaran sektor pendidikan, dikatakan penyeragaman fiskal untuk mengatasi perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat, (iv) program pendidikan khusus, (v) program remedial, (vi) faktor diseconomies scale karena letak geografis terpencil, (vii) beban pemerintah yang berat, (viii) perbedaan tingkat kejahatan antarwilayah: prinsip kecukupan meliputi: (i) mata pelajaran mata kuliah, (ii) tingkat kelas, (iii) jenjang pendidikan, (iv) jenis pendidikan (umum, kejuruan, keagamaan, vokasi, profesi): prinsip keberlangsungan maksudnya adalah harus ada sumber dana tetap dan usaha memberdayakan satuan pendidikan: prinsip efisiensi, maksudnya dengan dana yang sama dicapai hasil yang lebih tinggi: prinsip akuntabilitas, maksudnya harus ada transparansi dan penggunaan biaya pendidikan sesuai dengan aturan dan mutu hasil, bahwa, menurut ahli, untuk satuan pendidikan, pendanaannya mengikuti rumus: biaya pokok penyelenggaraan pendidikan ditambah dengan indeks kemiskinan dan insentif peningkatan mutu. sementara itu, biaya pokok penyelenggaraan pendidikan mencakup gaji dan tunjangan kesejahteraan guru, sarana (gedung, buku, komputer, perpustakaan, dan lain lain), penunjang administrasi kegiatan belajar mengajar tata usaha, serta kegiatan ekstrakurikuler, remedial, dan pengayaan: cc. bahwa, sementara itu, dengan rumus pendanaan pendidikan untuk satuan pendidikan tersebut kemudian didapatkan rumus pendanaan pendidikan untuk tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. untuk tingkat kabupaten kota, rumus pendanaan pendidikan mencakup: keseluruhan jumlah biaya pada tingkat satuan pendidikan ditambah dengan biaya pengawasan pembinaan dan manajemen daerah kabupaten kota. adapun keseluruhan jumlah biaya pada tingkat satuan pendidikan tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan keseluruhan insentif fiskal daerah ditambah dengan keseluruhan insentif kegiatan mutu pendidikan kabupaten kota: untuk tingkat provinsi, rumus pendanaan pendidikan meliputi: penataran guru, sertifikasi, kkg gpp ditambah dengan koordinasi pengembangan kurikulum, biaya sekolah khusus dan layanan khusus, sekolah bertaraf internasional, satuan pendidikan unggulan lokal, dan manajemen provinsi: untuk tingkat nasional, rumus pendanaan pendidikan meliputi: perencanaan dan pengembangan pendidikan ditambah dengan pengendalian penelitian pengembangan standar nasional pendidikan (isi, proses, lulusan, guru, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penilaian, pengelolaan, dan pembiayaan), monitoring dan evaluasi pendidikan, kompensasi kemiskinan, kompensasi mutu pendidikan, dan manajemen unit pengelolaan pendidikan nasional. bahwa, dengan demikian anggaran pendidikan harus memperhatikan keseluruhan hal yang telah diuraikan pada huruf sampai dengan atas. i3. menimbang bahwa mahkamah telah pula meminta keterangan pembentuk undang undang, yaitu dewan perwakilan rakyat dpr) dan presiden pemerintah), yang masing masing memberikan keterangan sebagai berikut: keterangan dpr dalam keterangan tertulisnya yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal agustus yang selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini, dpr pada pokoknya menerangkan: bahwa apbn memang telah tidak memasukkan anggaran pendidikan kedinasan dalam perhitungan anggaran pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam angka dan hal itu ditegaskan pula dalam penjelasan apbn bahwa penyusunan apbn dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain, kesesuaiannyaterjadinya perkembangan dan perubahanserta pengamanan pelaksanaan apbn: bahwa dana alokasi pendidikan sesuai dengan uud untuk aturan implementasi lebih lanjut sesuai dengan konsistensi peraturan perundang undangan,kinerja dan profesionalisme para pendidik. dalam hal ini perlu penyempurnaan dalam apbn maupun dalam undang undang tentang sistem pendidikan nasional, sehingga pemenuhan alokasi dana pendidikan secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan sekaligus juga mengukur kemampuan finansial apbn: bahwa anggaran pendidikan, yang telah diupayakan untuk ditingkatkan dari tahun tahun, perlu dilihat sebagai keseluruhan anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakpemenuhan anggaran pendidikan sekurang kurangnya bukan hanya kewajiban apbn tetapi juga apbd.keterangan pemerintah pemerintah, dalam keterangan tertulisnya yang masing masing diterima kepaniteraan mahkamah tanggal dan juli yang selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini, dan keterangan langsungnya hadapan mahkamah dalam persidangan tanggal juli pada pokoknya menyatakan: bahwa apbn p dibuat berdasarkan perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan pertimbangan faktor faktor eksternal, seperti harga minyak mentah dan harga: bahwa, perhitungan anggaran pendidikan sebagai perkeseluruhan belanja negara, yang dalam apbn p diperkirakan mencapai angka tersebut, meskipun secara persentase tampak menurun,penurunan persentase itu terjadi karena, bahwa berdasarkan struktur anggaran (organisasi, fungsi, dan jenis belanja), sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir masih terkonsentrasi pada fungsi pelayanan umum dengan proporsi dari total belanja pemerintah pusat. artinya, fungsi dominan pemerintah terkonsentrasi pada pelayanan umum pada masyarakat, yang dalam hal ini mencakupukan oleh kementerian negara lembaga, bahwa dilihat dari jenis belanja, realisasi subsidi dan pembayaran bunga utang, yang keduanya bersifat non discretionary expenditure (wajib), penggunaannya sudah tertentu dan tidak dapat dielakkan, mendominasi pengeluaran pemerintah pusat, yaitu dan sebagai akibat melonjaknya harga minyak mentah pasar internasional, dari asumsi usd barrel dalam apbn menjadi usd barrel dalam apbn p sehingga beban subsidi energi melonjak dari triliun (dalam apbn menjadi triliun (dalam apbn p bahkan, dengan harga minyak usd barrel, subsidi energi diperkirakan akan mencapai triliun. artinya, tanpa dapat dikontrol oleh pemerintah, rasio anggaran pendidikan akan otomatis menurun setiap kali terjadi kenaikan harga minyak dunia meskipun secara nominal anggaran pendidikan terus meningkat: bahwa oleh karena itu, menurut pemerintah, seharusnya belanja subsidi dan pembayaran bunga utang tidak dijadikan sebagai komponen atau bagian dari belanja negara untuk menghitung rasio anggaran pendidika melainkan karena force majeure. selama subsidi dan pembayaran bunga utang tidak dikeluarkan dari komponen belanja negara, maka pasti akan dihasilkan gambaran struktur apbn yang distorsi, bahwa, dengan adanya beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang yang mengakibatkan struktur apbn p tidak normal dan tidak wajar, maka menjadi majalah apabila penghitungan peryang tidak mengikutsertakan beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang: bahwa, dengan memakai cara pendekatan penghitungan persentase anggaran pendidikan tersebut pada huruf menurut pemerintah, ketentuan konstitusi telah terpenuhi. sebab, dengan cara penghitungan demikian maka berarti total anggaran belanja dikurangi subsidi energi dan pembayaran bunga utang adalah sebesar triliun. total anggaran pendidikan adalah sebesar triliun, sehingga persentase anggaran pendidikan adalah triliun dibagi triliun yaitu sebesar (dua puluh satu koma delapan persen): bahwa, menurut pemerintah, dengan mempertimbangkan keadaan sebagaimana diuraikan pada huruf sampai dengan serta cara menghitung anggaran pendidikan sebagaimana diuraikan pada huruf sampai dengan atas, maka anggaran pendidikan dalam apbn p adalah conditional constitutional. pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa, sebelum putusan ini, sejak tahun mahkamah telah empat kali memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu nomor puu nomor puu iv dan nomor puu v oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan guo, mahkamah memandang penting untuk mengingatkan kembali pembentuk undang undang, cast dpr dan presiden, akan pertimbangan pertimbangan mahkamah dalam keempat putusan dimaksud sebagai berikut: putusan nomor puu iii yang diucapkan pada tanggal oktober yaitu putusan pengujian undang undang nomor tahun tentang apbn dalam putusan ini, meskipun kamarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), namun alasannya adalah semata mata karena jika permohonan dikabulkan maka pemohon akan menjadi lebih dirugikan, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud yang menyatakan, antara lain . pada bagian lain dari putusan itu juga dikatakan, apabila ternyata bahwa anggaran pendidikan tahun sebelumnya lebih kecil (vide putusan nomor puu iii namun, penting dicatat dalam hubungan ini, walaupun mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, pertimbangan hukum mahkamah pada putusan dimaksud telah menegaskan,. (vide putusan nomor puu iii dengan kata lain, pada saat itu pun mahkamah telah mengingatkan pembentuk undang undang bahwa pemenuhan syarat anggaran pendidikan minimal dari apbn adalah wajib dan, sebagai konsekuensinya, pelanggaran terhadap kewajiban demikian adalah pelanggaran terhadap uud putusan nomor puu ii1 yang diucapkan pada tanggal maret yaitu putusan pengujidalam pertimbangan hukum putusan tersebut mahkamah menegaskan kembali pendiriannya, . selama anggaran pendidikan belum mencapai persentase 20x (dua (vide putusan nomor puu iii pada bagian lain pertimbangan hukum dari putusan tersebut juga ditegaskan, untuk menghindari kemacetan dan kekacauan dalam penyelenggaraapbn yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya (in cast, sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar sebagai batas tertinggi), dalam pertimbangannya mahkamah menegaskan,hukummungkin . (vide putusan nomor puu iv pada bagian lain pertimbangan hukum dari putusan tersebut, mahkamah mengingatkan,mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, antara lai puluh persen) dalam apbn.seluruh provinsi, kabupaten, dan kota seluruh indonesia sesuai dengan ketentuan uud . (vide putusan nomor puu iv i3. menimbang bahwa dengan adanya empat putusan mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf huruf sampai dengan atas, ,, lain pihak,juga diperintahkan oleh undang undang dasar. oleh karena itu,, merupakan melegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi, i3. menimbang bahwa mahkamah dapat memahami cara penghitungan persentase anggaran pendidikan sebagaimana yang diterangkan oleh pemerintah sebagaimana diuraikan pada sub paragraf j3. namun, sekalipun cara penghitungan demikian tampak wajar dan masuk akal, cara tersebut bukanlah cara yang digunakan untuk menghitung persentase anggaran pendidikan dalam apbn p sehingga hanya bernilai teori yang secara akademik masih dapat diperdebatkan. lebih lebih lagi, jika cara demikian hanya diberlakukan terhadap perhitungan persentase anggaran pendidikan. oleh karena itu, mahkamah tidak dapat menerimanya sebagai cara penghitungan persentase anggaran pendidikan yang bernilai hukum dalam permohonan guo, sehingga harus dikesampingkan dari penilaian untuk mempertimbangkan konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam apbn p cara penghitungan apbn p sebagaimana juga apbn sebelumnya, tidak menggunakan cara sebagaimana yang diuraikan oleh pemerintah tersebut atas. jika pembentuk undang undang bermaksud menggunakan cara penghitungan demikian sebagai cara yang memiliki nilai hukum dalam pembuktian konstitusionalitas penghitungan persentase anggaran pendidikan dalam apbn, maka pembentuk undang undang harus menyatakannya secara jelas dalam undang undang dan berlaku terhadap semua pos pengeluaran atau pos belanja negara dalam apbn. namun, hal itu tidaklah serta merta menghilangkan hak pihak pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, sebagai akibat diberlakukannya norma undang undang yang memuat cara penghitungan demikian, untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas norma undang undang itu kepada mahkamah, i3 menimbang bahwa selama undang undang dasar tetap mewajibkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar dari apbn dan dari apbd, terlepas dari cara perhitungannya, maka bagi mahkamah sebagai pengawal uud tidak dapat tidak kecuali harus menyatakan suatu norma undang undang bertentangan dengan uud jika norma undang undang tersebut tidak mengindahkan kewajiban dimaksud. dengan memperhatikan secara cermat pertimbangan hukum pada empat putusan mahkamah dalam pengujian apbn sebelumnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf f3. atas, mahkamah memandang telah cukup memberikan kesempatan kepada pembentuk undang undang untuk merumuskan undang undang yang menjamin dinastinya ketentuan uud yang menyangkut anggaran pendidikan. oleh karena itu, demi menegakkan wibawa undang undang dasar sebagai hukum tertinggi sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum, sebagaimana dimaksud oleh uud mahkamah harus menyatakan seluruh ketentuan apbn p mengenai anggaran pendidikan bertentangan dengan uud sebagai akibat tidak terpenuhinya perhitungan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dari apbn, maka keseluruhan perhitungan anggaran dalam apbn p menjadi inkonstitusional. namun, keharusan dalam mempertimbangkan keseluruhan aspek kepentingan negara, menyebabkan mahkamah tetap mempertimbangkan risiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara, sehingga akibat hukum dari bertentangannya ketentuan apbn p dengan uud yakni tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya ketentuan undang undang yang bersangkutan, tidak akan serta merta dinyatakan berlaku sejak putusan ini diucapkan melainkan sampai dengan dibuatnya apbn yang baru untuk tahun anggaran apabila kelak dalam apbn yang baru tersebut ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai minimal dari apbn dan dari apbd, maka mahkamah cukup menunjuk putusan ini untuk membuktikan konstitusionalnya ketentuan undang tengah tahun yang diajukan oleh: nama drs. abu hadiah, umur tahun, jenis kelamin laki laki: pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil: alamat komplek perum pemda bangka tengah nomor jalan pass kelurahan padang mulya kecamatan koba bangka tengah: nama digit srigusjaya: umur tahun, jenis kelamin laki laki: pekerjaan anggota dprd provinsi kepulauan bangka belitung: alamat jalan pass rt kelurahan koba kecamatan koba bangkaagustus memberikan kuasa kepada saleh, s.h., roy r.s.p arogan, s.h., dedy cahyadi, s.h., sabarudin very, s.h., begin gunawan yusuf, s.h., much. sulaiman, sh., advokat pengacara pada kantor saleh, partners yang beralamat jalan potongan gg. delima nomor tanjung baratngka tengah, yang beralamat komplek pemda bangka tengah jalan pass koba: berdasarkan surat kuasa khusus ketua komisi pemilihan umum kpu) kabupaten bangka tengah kepada kepala kejaksaan negeri koba (selaku jaksa pengacara negara) nomor kpu bt vi11 tanggal agustus dan surat kuasa khusus substitusi dari kepala kejaksaan negeri koba nomor sk n. gtn. tanggal agustus kepada musim, s.h., m.h., supracoyo, s.h., tumpal myp, s.h., hendriansyah, sh., seluruhnya jaksa pengacara negara pada kejaksaan tinggi kepulauan bangka belitung yang beralamat komplek perkantoran air itam pangkalpinang dan pada kejaksaan negeri koba yang beralamat jalan raya by pass perkantoran kabupaten bangka tengah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . . memohon: i1. nama erzaldi roman, s.e., m.m: jenis kelamin laki laki: tempat, tanggal lahir pangkalpinang, oktober agama islam: pekerjaan wakil bupati bangka tengah: alamat jalan bandara nomor pangkalpinang. nama ir. patrianusa sjahrir: jenis kelamin laki laki:sebagaimana lampiran model db kwk, sebagai berikut: perolehan suara pemilukada kabupaten bangka tengah versi memohon kecamatan jumlah suara sah pasangan jumlah kecamatan kecamatan kecamatan akhir calon bupati dan pindahan kecamatan kecamatan kecamatan sp. kamis sungai lubuk jumlah wakil bupati koba naming pkl. baru selain besar pindahantee tee suara tidak sah perolehan suara pemilukada kabupaten bangka tengah versi pemohon kecamatan adalah sebagai berikut: jumlah suara sah pasangan jumlah akhir calon bupati dan wakil pindahan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan jumlah bupati koba naming pkl. baru sp. kamis sungai lubuk pindahan selain besaraan tan lala lala lal tidak sah bahwa terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon saksi dari pemohon untuk rekapitulasi ditingkat kabupaten bangka tengah maupun ditingkat kecamatan yakni (lima) kecamatan yakni kecamatan koba, kecamatan naming, kecamatan pkl. baru, kecamatan sungaiselan, dan kecamatan lubuk besar tidak ada yang membubuhkan tanda tangan dan telah menyatakan keberatan karena banyak masyarakat pemilih pendukung pemohon yang tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar dalam dpt. bahwa perolehan suara pasangan calon atas nama erzaldi roman, se. dan ir. patrianusa sjahrir dalam pemilukada kabupaten bangka tengah tahun dengan perolehan suara sah sebanyak (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara, merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten bangka tengah tahun yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak, bahwa proses pemilukada yang dilakukan oleh memohon dengan hasil sebagaimana tersebut dierzaldi roman, se. dan ir. patrianusa sjahrirbahwa penyerahan dp4 daftar penduduk potensial pemilih pemilu) dari bupati bangka tengah kpu bangka tengah terjadi keterlambatan selama (dua puluh dua) hari karena bupati bangka tengah menginginkan data dp4 yang benar dan bupati bangka tengah memerintahkan semua kepala desa lurah, beserta untuk memeriksa ulang karena data dp4 dari dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) bangka tengah adalah data yang tidak benar hal ini didasarkan pada kecurigaan perbedaan dpt daftar pemilih tetap) pilpres yang hanya (seratus dua ribu tiga ratus tujuh) pemilih dalam waktu enam bulan dp4 menjadi (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam)dan dalam waktu satu minggu dilakukan pemeriksaan ulang ternyata ditemukan fakta yang semula dp4 berjumlah (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh kepala desa lurah serta kemudian menjadi (seratus tujuh ribu delapan puluh satu) terjadi selisih (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) pemilih dan kepala desa lurah yang telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap dp4 tersebut telah membuat surat pernyataan tertulis bermaterai yang menyatakan bahwa data yang disampaikan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bangka tengah sudah benar berdasarkan pada hasil pendataan pengisian formulir f1. formulir pendataan penduduk yang dikeluarkan disdukcapil) dan dilampirkan dp4 daftar penduduk potensial pemilih pemilu) tersebut juga telah ditandatangani oleh masing masing se kabupaten bangka tengah yang menegaskan bahwa dp4 daftar penduduk potensial pemilih pemilu) tersebut adalah benar dan data dp4 daftar penduduk potensial pemilih pemilu) yang benar (seratus tujuh ribu delapan puluh satu) itulah yang diserahkan oleh bupati bangka tengah kpu kabupaten bangka tengah. bahwa terhadap kesalahan pembuatyang digelembungkan menjadi (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) telah diakui oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) bangka tengah bahwa data yang diberikan kepada bupati bangka tengah adalah data yang tidak benar dan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) bangka tengah telah ditegur secara lisan oleh bupati bangka tengah. bahwa setelah pelaksanaan pemilukada bangka tengah tepatnya setelah pemilukada bangka tengah banyak pemilih yang melaporkan kepada tim sukses abdi abu hadiah dan digit srigusjaya) bahwa mereka tidak memilih dengan alasan karena tidak mendapatkan undangan pencoblosan kwk) dan tidak terdaftar dpt dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim abdi ditemukan perbedaan antara nama yang tercantum dalam dp4 daftar penduduk potensial pemilih pemilu) dengan yang tercantum dalam dpt dan banyakber. nama nama yang dihilangkan tersebut adalah pendukung dari pemohon dengan diganti orang orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk ktp) atau identitas kependudukan atau keterangan bukti domisili serta orang yang tidak jelas identitasnya maupun alamatnya.menyatakan bahwabahwa penjelasan huruf berbunyi:pengertian pejabat yang berwenang kabupaten bangka tengah adalah kepala dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) dan kepala disdukcapil belum pernah mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada camat, kades lurah atau pejabat lainnya dan sampai diajukannya permohonan ini mahkamah konstitusi belum pernah mengeluarkan tanda identitas kependudukan dan atau surat keterangan domisili. dengan demikian pemilih yang tidak memiliki ktp, tanda identitas kependudukan dan atau surat keterangan domisili yang terdaftar dalam dpt adalah hasil rekayasa dari memohon. bahwa modus rekayasa yang dilakukan oleh memohon antara dp4 dengan dpt dibuat hampir sama yakni dp4 (seratus tujuh ribu delapan puluh satu) dan dpt (seratus tujuh ribu sembilan puluh lima) pemilih namun nama nama yang terdaftar dalam dpt tersebut sudah dirubah sedemikian rupa dengan mengganti nama nama baru yang nama, alamat, umur, tanggal lahir direkayasa sedemikian rupa yang sebenarnya nama nama tersebut tidak ada yang bersangkutan atau mereka yang tidak memiliki ktp, tidak memiliki identitas kependudukan dan atau tidak memiliki surat keterangan domisili. bahwa akibatlah pendukung pemohon yaknise, jumlah pemilih yang dihilangkan oleh memohon ini sangat mempengaruhi suara dari pemohon dan jauh mengungguli perolehan suara pasangan calon nomor urut bahwa dengan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut bila dibandingkan dengan suara sebanyak (dua puluh ribu empat ratus enam) pemilih yang dihilangkan oleh memohon yang notabene adalah pendukung pemohon maka pemohon jauh mengungguli dari pasangan calon nomor urut dan seharusnya pemohon adalah pasangan calon terpilih pemilukada kabupaten bangka tengah tahun bahwa sesuai dengan nomor tahun berbunyi:bahwa pada kenyataannya bawaslu kabupaten bangka tengah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan membiar. bahwa dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d vi pemilukada gubernur jawa timur) halaman dalam putusannya menyatakan: menimbangselain putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi telah diperkuat dengan putusannya nomor php.d viii halaman yang menyatakantempat, tanggal lahir palembang, november agama islam: pekerjaan karyawan pt. obatan: alamat jalan anggrek nomor komplek obatatanggal agustus memberikan kuasa kepada marah rusli, s.h., abdul rahman saleh, s.h., sholihin, s.h., dan candi, s.h., seluruhnya advokat pengacara penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor marah rusli, s.h., rekan, yang beralamat jalan padat karya nomor kelurahan asam kecamatan rangkuti pangkal pini1.dari pemohon, membaca tanggapan tertulis dari panwaslukada kabupaten bangka tengah, membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, memohon, dan pihak terkait:ahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi dan nomor php.d viii tersebut dan dengan telah terjadinya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon yang dengan sengaja menghilang, maka mahkamah konsitusi berwenang untuk mengadili perkara pemilukada yang terjadi kabupaten bangka tengah. bahwa pemohon juga menyatakan keberatan terhadapyang menetapkan dan mengesahkan calon terpilih pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten bangka tengah tahun nomor urut erzaldi roman, se. dan ir. patrianusa sjahrir, pasangan calon yang diusung dari partai politik sebagai calon terpilih periodepasangan calon urut nomor dusun mulya desa pencak yang dilakukan oleh redi wijaya, dan shabu yasmin yang keduanya diketahui adalah tim sukses pasangan calon nomor urut hal ini didasarkan pada sms yang sudah noprint out dari sdr. redi wijaya, dan dari print out sms tersebut didapatkan fakta bahwa redi wijaya adalah tim sukses pasangan calon nomo urut erzaldi roman) dan telah ditangkap dan telah dilaporkan polres bangka tengah dan bawaslu pusat dengan nomor: tim ex vii dengan tembusan panas bangka tengah namun tidak tindak lanjuti baik dari bawaslu pusat maupun panas kabupaten bangka tengah. bahwa pada tanggal juli jam malam.rut yang dilakukan oleh tim relawan pasangan calon nomor urut dan telah ditangkap sebanyak orang yakni arbani, dan firnadi sementara yang dua orang ditangkap olehpihak polres bangka tengah namun tidak ada tindak lanjut dari panas kabupaten bangka tengah. bahwa telah terjadi penyebaran selebaran gelap yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan telah dilaporkan panas kabupaten bangka tengah dengan laporan tim abdi ex vii tertanggal juli namun tidak ada tindak lanjut dari panas kabupaten bangka tengah. bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pemilukada bangka tengah tidak ada tindak lanjut dari panas kabupaten bangka tengah karena panas kabupaten bangka tengah tidak netral dan memihak kepada pasangan calon nomor urut erzaldi roman, se, mm) hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan khusus pada tanggal desember dan tanggal desember dimulai salah satu smelter ketapang pangkal pinang yang jauh dari keramaian dan hal ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut dilakukan secara sembunyi sembunyi. jika erzaldi roman, se, tidak mempunyai maksud maksud tersembunyi seharusnya pertemuan tersebut dilakukan kantor pemda kabupaten bangka tengah atau kantor bawaslu kabupaten bangka tengah dan terkait dengan adanya pertemuan dimaksud telah diakui oleh panas kabupaten bangka tengah dengan membuat surat pernyataan diatas materai . . bahwa erzaldi roman, se. sebagai wakil bupati bangka tengah jauh hari sebelum pencalonan telah mengintervensi pembentukan panwascam dan panitia pengawas lapangan ppl) dengan mengatur personil personil (orang orang) yang akan duduk sekretariat panas kabupaten bangka tengah, panwascam dan panitia pengawas lapangan ppl). bahwa erzaldi roman, se, yang saat itu menjabat sebagai wakil bupati bangka seharusnya tidak boleh membicarakan masalah tugas dan wewenang bawaslu seperti membicarakan perekrutan personil ppl dan panwascam karena kewajiban pemerintah daerah hanya berkewajiban memberikan fasilitas kepada bawaslu berupa sekretaris bawaslu, peralatan dan keuangan. bahwa dalam pertemuan tersebut erzaldi roman johan telah menjanjikan akan memberikan insentif tambahan setiap bulan dari uang pribadi erzaldi roman johan dalam rangka tugas pengawasan pemilukada dan pada menjelang pulang pada pertemuan tersebut telah diberi uang sebesar hal ini membuktikan bahwa panas kabupaten bangka tengah, panwascam dan ppl sudah tidak netral lagi. bahwa sesuai dengan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu bahwa panas adalah lembaga independent yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya namun pada kenyataanya panas kabupaten bangka tengah telah diintervensi dan bersikap diskriminatif dengan berpihak pada pasangan calon nomor urut hal ini jelas jelas telah melanggar peraturan yang berlaku. bahwa ketidak netral panas bangka tengah dapat dilihat dari jika pemohon diduga melakukan pelanggaran pemilukada maka panas bangka tengah dengan sangat garang memberikan statement media bahwa pasangan calon nomor urut pemohon telah melakukan pelanggaran dalam pemilukada dan sebaliknya jika pasangan calon nomor urut yang melakukan pelanggaran berat pun sekaligus panas bangka tengah sama sekali tidak bersuara bak macan ompong bahkan pelanggaran yang diadukan oleh tim pasangan calon nomor urut pemohon panas bangka tengah tidak jelas arah penyelesaiannya. bahwa atas ketidaknetralan panas bangka tengah, pemerintah kabupaten bangka tengah melalui badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat telah berkirim surat nomor: bakesbangpollinmas tertanggal januari bawaslu pusat dan telah mendapat balasan resmi dari bawaslu dengan nomor bawaslu iv tertanggal april yang isi pokoknya adalah memberikan peringatan tertulis terhadap panas kabupaten bangka tengah . bahwa ada pemilih dibawah umur yang bernama ranti dan karena tps yang terletak didesa belitung kecamatan naming .bahwa ajudan bupati bangka tengah pasangan calon nomor urut yang bernama nelly dan suaminya yang bernama suwardi terdaftar daftar pemilih sementara dps) namun pada daftar pemilih tetap dpt) dihilangkan oleh memohon. bahwa telah terjadi politik uang beberapa kelurahan antara lain kelurahan koba dan desa batu berita yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut dan pemberian beras desa terentang yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor uruttengah karena panas kabupaten bangka tengah tidak netral dan memihak pada pasangan calon nomor uruttengah kada kabupaten bangka tengah. segenap tindakan dimaksud telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu tengah seluruh tps kabupaten bangka tengahjuga harus dilakukan pergantian terhadap anggota kpu bangka tengah beserta jajarannya dan panas bangka tengah beserta jajarannya karena sudah terbukti tidak netral dan memihak pada pasangan calon nomor urut dan khusus terhadap pasangan calon nomor urut yang telah melakukan banyak pelanggaran termasuk telah mengintervensi panas bangka tengah membuat panas bangka tengah tidak netral haruslah diskualifikasin panas kabupaten bangka tengah dalam menyelenggarakan pemilukada kabupaten bangka tengah dan pelanggaran pelanggaran kecurangan kecurangan yang juga telah dilakukan oleh pasangan calon nomor urutbangka tengahpu bangka tengah nomor:enyatakan tidak sah dan batalmenyatakan agar komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengah melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka tengah tahun seluruh tps kabupaten bangka tengah dalam waktu selambat lambatnya (dua) bulan sejak putusan mahkamah konstitusi ditetapterlebih dahulu juga dilakukan pergantian anggota kpu bangka tengah beserta jajarannya dan panas bangka tengah beserta jajarannya karena terbukti tidak netral, memihak dan bersikap diskriminatif dengan memihak pada pasangan calon nomor urut menyatakan pasangan calon urut nomor untuk diskualifikasi sebagai peserta pemilukada kabupaten bangka tengah tahun ataukeputusan kpu bangka tengah nomor pts kpu btsurat dukungan dari partai pdip, ppp, pbb, dan pkstengah: bukti fotokopi berita acara nomor ba viii tertanggal agustus model db kwk)bangka tengah: bukti soft copy dpt, bukti fotokopiukti fotokopi pernyataan dari kades dan lurah bahwa dp4 sudah diperiksa secara benar bersama sama ketua rt, bukti fotokopi daftar pemilih tetap dpt) pada saat pilpres tahun yang hanya pemilih: bukti fotokopi dp4 yang digelembungkan oleh disdukcapil menjadi pemilih, bukti fotokopi dp4 setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh kepala desa lurah serta menjadi bukti sms yang noprint dari penyebar selebaran gelap dari milik redi wijaya tim sukses pasangan nomor bukti fotokopi sample dari desa diseluruh kabupaten bangka tengah yang tersebar (enam) desa dan (dua) kelurahan pemilih yang dihilangkan oleh memohon berjumlah bukti fotokopi surat tim sukses pemohon dengan nomor tim xiii yang dikirim bawaslu pusat: bukti fotokopi laporan polres bangka tengah terkait adanya selebaran gelap terhadap pemohonterkait adanya penyebaran selebaran gelapdengan laporan tim abdi ex vii tertanggal juli bukti fotokopi surat pernyataan panas bangka tengah membuat diatas materai bahwa telah bertemu khusus dengan pasangan calon nomor urut erzaldi roman johan): bukti fotokopi surat badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat berkirim nomor bakesbangpollinmas bawaslu pusat atas ketidak netral panas bangka tengah, bukti fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu iv terkait surat bakesbanglinmas bangka tengah: bukti fotokopi surat keputusan nomorbukti fotokopi surat keterangan pengadilan negeri sungai liat nomor k pid pn.sgt tertanggal mei bukti foto pelaku penyebar selebaran gelap dan bukti selebaran gelap: bukti fotokopi kliping koran pasangan calon nomor urut tolak tanda tangan, bukti fotokopi bukti anak dibawah umur yang masuk dalam dpt, bernama ranti dan karena: bukti fotokopi daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten bangka tengah: bukti fotokopi dp4 yang belum diverifikasi, bukti fotokopi dp4 yang belum diverifikasi,hasil rapat pleno panwaslukada bangka tengah nomor panwaslukada viii tentang penyebaran yang dilakukan oleh redi wijaya dan shabu yamin, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kecamatan koba, kecamatan naming, kecamatan pangkalan baru, kecamatan sungai selang, dan kecamatan lubuk besarsurat pernyataan dari warga yang terdaftar dp4 namun dihilangkan dpt sebanyak orangsaksi pemohon herman efendi saksi adalah tim sukses nomor yang menerangkan bahwa saksi bertugas melihat dan mendengar serta mencatat seluruh kejadian penting bahwa pada saat pemilihan terdapat dpt bermasalah yaitu, adanya nama fiktif dalam dpt saksi mengetahui kejadian tersebut hari setelah pencoblosan, saat rekap internal dengan menggunakan dp4 dpt banyak nama2 yang tidak tercantum dalam dpt tetapi dp4 tercantum dalam dpt ada nama2 ganda, dan terdapat pemilih dibawah umur saat rekap tingkat kabupaten saksi tidak selalu hadirberdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun saksi nomor keberatan dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi karena banyaknya kekeliruan atau kejanggalan saat rekapitulasi terdapat pemilih tidak masuk dalam dpt dan pemilih tidak masuk dalam dpt dari desa saksi menerima softcopy dpt dan belum melakukan verifikasi sampai saat pencoblosan azhar saksi adalah ketua tim kampanye nomor kecamatan sungai selain saksi menjadi saksi ppk pada tanggal juli dan rekapitulasi ppk sungai selain pukul seluruh saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi ppk bahwa jumlah suara sah sejumlah suara dan suara tidak sah sejumlah suara: bahwabahwa saat rekapitulasi kecamatan dihadiri oleh panas kecamatan dan mustika: saksi tidak tanda tangan berita acara karena petunjuk dari atasan dan terdapat kecurangan tps kelurahan sungai selain bahwa kelurahan sungai selain terdapat nama nama orang asli sungai selain tetapi yang tidak mendapat sebanyak orang karna tidak ada dalam dpt bahwa keluarga pak digit (pasangan calon nomor tidak terdaftar dalam dpt, tetapi terdaftar dp4 sebanyak orang yaitu pak vanili, puspitawati, rizal, been, sudarto, tarian, dani, dan perawan saksi mengisi keberatan saat rekapitulasi kecamatan dan tidak menandatangani berita acara karena petunjuk dari atasan rifai saksi adalah kepala desa kultur, kecamatan lubuk besar, bahwa saat pendataan dp4, saksi bertemu dengan disdukcapil dihadiri bupati pada tanggal desember untuk menyerahkan data dp4 awal kepada kepala desa: bahwa dari data disdukcapil, dpt awal untuk desa kultur sejumlah orang dan setelah menjadi dp4 menjadi orang, sehingga terdapat nama ganda sedangkan orang yang sudah meninggal dan pindah dihilangkan, kemudian dpt menjadi orang, saksi mengetahui adanya pembagian raskin sebanyak kilogram untuk setiap rumah yang dibagikan oleh tim sukses nomor syahril jamaluddin saksi adalah ketua kelurahan padang mulya, kecamatan koba, terdapat selisih dalam dpt, awalnya menjadi sehingga bertambah orang dites terdapat penambahan orang dpt tetapi setelah dicek tidak ada orangnya usman sani saksi menyerahkan dp4 yang jumlahnya saksi tidak menerima dps dan dpt dengan alasan rahasia tidak terdaftar dpt orang pembagian beras sebanyak ton tetapi tidak uang samawi saksi adalah pjs kades desa punya, kecamatan koba, bahwa pada tanggal desember saksi menerima dp4 yang berjumlah bahwa pada saat penyerahan, januari saksi menerima dp4 yang berjumlah sehingga ada penambahan orang bahwa saat menjadi dpt berubah jadi sehingga berkurang orang bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap orang tersebut dan dari orang, orang tersebut melapor saksi karna tidak masuk dpt selain itu saksi juga mengetahui adanya pembagian beras dan pengobatan gratis zailani saksi adalah kepala desa sungai selain atas, kecamatan sungai selain: bahwa jumlah dps sungai selain sejumlah kemudian oleh pps diadakan pendataan ulang sehingga bertambah dan menjadi orang bahwa dpt ditetapkan sejumlah orang ada orang melapor saksi karna tidak dapat panggilan memilih kemudian saksi menyuruh mengecek dps saksi dapat laporan dari orang mendapat panggilan kali yaitu siti zubaidah, fatimah dan jasmin mat rotik saksi adalah kepala desa pasir garam, kecamatan simpang kamis: bahwa saksi diundang oleh bupati, pada saat mendata dan menerima data dp4 khusus desa pasir garam yaitu selanjutnya dilakukan verifikasi atas data tersebut menjadi orang: bahwa terdapat nama ganda dalam dpt saksi sulit saksi adalah ketua dea terak, kecamatan simpang kamis bahwa tercatat warga yang tidak mendapatkan formulir dan dalam dpt tidak ada namanya tetapi dalam dps ada terdapat anak bawah umur sebanyak orang mendapat dan tercantum dalam dpt nelly aprilia saksi tinggal jalan gang smk its, kelurahan besok, kecamatan koba, kabupaten bangka tengah bahwanama saksi dan suami terdaftar dp4 tetapi tidak ada dpt riyanto saksi membenarkan keterangan yang disampaikan nelly saksi adalah suami dari nelly bahwa pada tanggal juni ketua tps menanyakan kepada saksi apakah sudah menerima atau belum dan dijawab belum oleh saksi bahwa ketua tps menyarankan agar saksi mendatangi ketua kpps bahwa tanggal juni saksi mendatangi ketua kpps dan mengecek bersama ketua kpps tetapi tidak menemukan namanya dalam dpt bahwa selanjutnya ketua kpps menyarankan agar saksi datang kpu kabupaten bahwa tanggal juni saksi datang kpu, dan meminta bantuan salah satu anggota kpu bahwa kpu dilakukan pengecekan computer tetap tidak menemukan dan anggota kpu menjawab adanya human error pidana saputra bahwa tanggal juli saksi menangkap penyebar selebaran gelap saksi mendengar informasi tersebut dari teman dan menangkap kedua orang tersebut yang merupakan tim sukses nomor yaitu edi wijaya dan shabu yamin bahwa saksi menangkap keduanya kelurahan besok dan isi selebaran tersebut tentang kapal hisap dan menjelekkan calon bupati nipis edward saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh pidana rule saksi mengetahui kejadian penangkapan selebaran gelap oleh arbani dan fernando dusun tanah merah, desa baskara bakti, kecamatan among isi selebaran tentang bupati telah membohongi rakyat dan menolak kapal hisap bahwa pada tanggal juli jam saksi berkeliling desa saat patroli, saksi mencurigai sebuah mobil menyebarkan selebaran gelap kemudian saksi memanggil tetapi pelakunya melarikan diri dan meninggalkan barang bukti berupa selebaran gelap bahwa saksi juga mengetahui adanya pemilih bawah umur sebanyak orang anti haryono membenarkan keterangan rule penyebaran dilakukan masa tenang pada tgl juli saksi telah melaporkan panas, tetapi hingga saat ini belum ditindaklanjuti tps terdapat orang pemilih yang bukan penduduk asli desa cabai terdaftar dpt dan bukan penduduk bangka tengah yang dibuktikan dari kepala desa saksi mengisi formulir keberatan karena adanya orang pemilih yang dapat memilih muhammad sani saksi menangkap arbani dan fernando membenarkan keterangan rule melayani bahwa pada tanggal juli pukul saksi diberi uang oleh bustami tim sukses nomor tetangga saksi untuk mencoblos nomor saksi memilih tps bahwa tps yang menang adalah nomor farida bahwa pada tanggal juli pukul saksi menerima uang dari bustami sebanyak untuk milih nomor arie rossi bahwa pada tanggal juli saksi menerima dari bustami untuk milih nomor partai bahwa tidak ada laporan tapi ada temuan panas tentang ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan bahwa pada tanggal desember saksi dapat undangan dari calon nomor tetapi saat itu saksi belum menjadi panas selanjutnya saksi memenuhi undangan tersebut dan diberi uang sejumlah dari calon nomor kurnia saksi membenarkan keterangan partai saksi mendapat uang 250ribu dan 150ribu romawi adnan bahwa berdasarkan laporan yang masuk kesbangpol bahwa ada surat pernyataan dari panas kabupaten dan panas kecamatan yang mengatakan, ada pertemuan dengan bapak erzaldi wakil bupati kabupaten bangka tengah pada tanggal dan desember selanjutnya saksi membuat laporan bawaslu pada tanggal januari bahwa isi surat tersebut yaitu, panas kabupaten tidak independent lagi dengan adanya pertemuan tersebut era yunita saksi tidak diberi formulir dan tidak terdaftar dpt dan dps tetapi dp4 terdaftar safari keterangan sama denga era yunita bahwa nama saksi dpt tidak ada tetapi ada dps dan dp4 gatot azhar saksi menemukan dpt, adanya nama ganda dan nama tidak jelas bahwa terdapat nama ganda sebanyak orang bahwa sebanyak orang tidak terdaftar dalam dpt bahwa terdapat orang yang namanya tidak jelas (nama tidak diketahui saksi): bahwa jumlah dpt sebanyak orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak orang ahli pemohon maruarar siahaan secara empiris telah menjadi realitas bahwa dalam bagian dari proses transisi menuju demokrasi, dalam pemilukada juga terjadi pelanggaran pelanggaran yang dengan sengaja disusun dan terkadang dalam satu sistem dengan menggunakan struktur penyelenggara pemilu dan berlangsung masif, baik dalam rangka absolut maupun relatif untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu dengan cara cara yang tidak jujur. mahkamah konstitusimaupun undang undang pemerintahan daerah, terutama pelanggaran konstitusi oleh peserta pemilukada maupun penyelenggara pemilukada dan pengawas pemilukada. sikap yang diharapkan dari penyelenggara maupun penegak hukum harus dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia sebagai kewajiban negara untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehinga baik pemilih dan penyelenggara peserta pemilukada harus dilihat dalam harkat dan martabatnya guna memperoleh perlindungan yang sama. oleh karena pemilu merupakan sarana atau proses seleksi untuk merekrut pejabat atau pemimpin untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan secara uber dan judul maka diharapkan bahwa mencari pemimpin tersebut adalah dalam rangka mencapai tujuan berdirinya negara, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, dan melalui kedaulatan yang berada tangan rakyat juga demokrasi dalam bentuk pemilihan umum, tunduk dalam hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengawasi demokrasi. dalam pelanggaran pelanggaran yang menjadi suatu empirik terjadi dalam pemilukada maupun dalam pemilu legislatif yang lalu, memang ada suatu desa tentang pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. mahkamah konstitusi telah membuat terobosan bagi terciptanya keadilan secara substansi agar tidak terhalang oleh prosedur prosedur penegakan hukum yang tidak efektif, karena pelanggaran proses pemilu tingkat bawah. yurisprudensi tetap mahkamah konstitusi dalam penyelenggaraan peradilan atau sengketa pemilukada telah menetapkan formula untuk mengawal demokrasi ituifterstruktur, sistematis, dan masif adalah lemahnya penyelenggara pemilu, baik bawaslu maupun kpu, jujur, adil, mempertahankan kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, mempertahankan kepentingan umum dan melakukan keterbukaan proporsional dan profesional, akuntabel, dan efisien serta efektif. harus diakui bahwa proses transisi menuju demokrasi yang terjadi indonesia belum sampai pada tahap konsolidasi, dimana public confident terhadap penyelenggara belum dapat dibangun secara memadai karena kelemahan penyelenggara pemilu dilihat dari asas asas yang disebut atas. pemilu kabupaten bangka tengah yang menjadi sengketa saat ini juga sedang mengalami pengujian karena apa yang menjadi konstitusi dalam proses transisi demokrasi juga dialami oleh kabupaten bangka tengah, terutama dengan dalil dalil yang disebutkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh salah satu peserta pemilukada sehingga menuntut keadilan substantif. oleh karena cenderung yang telah diutarakan ini meskipun sudah menjadi bukti yang empiris, sebagaimana ditemukan mahkamah konstitusi selama ini, dimana pengujian secara ketat menjadi keniscayaan dan meskipun pemilukada mahal dari segala aspeknya, maka merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi mahkamah konstitusi untuk mengawal, baik proses maupun hasil sehingga transisi demokrasi berlangsung dengan baik sampai tahap konsolidasi dimana hukum dan keadilan merupakan aturan main yang dipatuhi. membangun tolok ukur yang lebih rinci dan terbuka bagi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif memang perlu dilakukan untuk dapat dipedomani semua pihak, termasuk peserta agar dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam segala langkah tahap penyelenggaraan pemilu. penggelembungan dan penggembosan data pemilih merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam pengalaman pemilu presiden dan wakil presiden tahun yang terbuka depan mahkamah konstitusi, sehingga memaksa mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan dalam perkara nomor puu vii dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa untuk melindungi dan memenuhi hak pilih rakyat yang menjadi hak konstitusional warga, mahkamah konstitusi memerintahkan kartu tanda penduduk disertai kartu keluarga dapat digunakan untuk melaksanakan hak pilih dalam pemilukada, hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa: pendaftaran pemilih dalam dpt hanya merupakan prosedur administratif yang tidak boleh mendelegasikan hak warga negara untuk memilih atau right vote dalam pemilu. hak warga negara untuk memilih merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. hak tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh ketentuan dan prosedur administratif yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. pembenahan data pemilih tetap melalui pemutakhiran data sulit dilakukan kpu, sedangkan pengunaan ktp dilengkapi dengan merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak setiap warga negara. hilangnya independensi dan impersialitas penyelenggara pemilukada sepanjang bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan akan dinilai oleh majelis hakim, dan terdapatnya bukti yang cukup tentang penggelembungan, penggembosan data pemilih yang terdaftar dan banyaknya pemilih yang tidak mendapat undangan, tidak dapat dibiarkan karena merupakan pelanggaran konstitusi yang merugikan hak konstitusional warga yang sekaligus merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan dapat merugikan salah satu peserta pemilukada, jikalau jumlah selisih perolehan suara calon peserta pemilukada dengan selisih data pemilih yang digelembungkan atau dikurangi maupun pemilih yang tidak diundang untuk melaksanakan hak pilih mempunyai korelasi yang cukup dengan pelanggaran yang didalilkan sebagaimana telah didukung bukti yang telah diajukan pemohon, mahkamah menurut hemat ahli mempunyai dasar yang cukup untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu dan untuk menegakan keadilan substantif menjadi paradigma mahkamah konstitusi dalam pemilu memerintahkan pemungutan suara ulang secara adil, dari bukti bukti pemohon yang sejauh ini sudah disajikan, ahli menilai dan melihat bahwa fakta yang terungkap telah memenuhi kriteria yang diadopsi mahkamah konstitusi tentang pelanggaran yang terstruktur, yaitu digunakannya struktur yang ada dalam organisasi penyelenggara pemilukada, sistematis karena pelanggaran dilakukan secara tersusun dalam sistem yang mewajibkan penggunaan hak pilih harus dengan terlebih dahulu terdaftar dalam daftar pemilih tetapi diabaikan, dan masif karena secara relatif maupun absolut bersifat masalah atau besar besaran baik dalam angka maupun sebaran, sehingga berpengaruh secara signifikan dalam perolehan suara peserta pemilukada. dengan harapan peran mahkamah konstitusi yang lebih keras mewujudkan keadilan substantif sebagaimana telah diuji dan diakui selama ini, khususnya dalam kasus ini juga mahkamah konstitusi konsisten mencegah pemilukada yang tidak uber dan judul, agar dengan proses pendidikan dan pembelajaran dan pengawalan yang dilakukan melalui putusan mahkamah konstitusidalam mencegah indonesia jatuh terperosok dalam lubang anarki dan kekacauan sosial, politik, dalam bab undang undang dasar sebagai bagian yang bukan saja hak konstitusional tetapi lebih tinggi lagi, dia merupakan hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun, termasuk tentunya dengan prosedur prosedur administrasi maupun kesengajaan kesengajaan yang lain. hal itu merupakan suatu pendirian yang secara universal telah diadopsi juga oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor tahun yang lalu, dalam mempersoalkan hak pilih dari anggota yang tidak didaftar meskipun berhak atau tidak dipanggil meskipun sudah ada dalam daftar, kalau dikatakan bahwa dia merupakan suatu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi maka konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam sistem hukum yang berlaku, termasuk yang berlaku terhadap pemilihan umum, sudah jelas bahwa apabila itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini kpu maka hal tersebut bukan hanya tidak profesional tetapi sudah pelanggaran, melanggar hukum dan yang lebih jelas lagi melanggar konstitusi. oleh karena itu, suatu sikap yang mencoba menghalangi atau menghambat hak pilih sebagai hak asasi manusia, merupakan pelanggaran konstitusi, sehingga mahkamah konstitusi dalam artian yang paling substantif harus memberikan atau mengembalikan hak pilih itu sebab mahkamah konstitusi merupakan benteng terakhir untuk membela hak hak asasi tersebut, menurut ahli jikalau fakta fakta ini sudah merupakan suatu hal yang terbukti dengan nyata dengan alat alat bukti yang diajukan pemohon, yang merupakan penilaian majelis, menurut ahli kalau sudah terima sebagai alat bukti yang sah dan kemudian dianggap terbukti dari sudut kekuatan hukum pembuktian maka jelas bahwa praktik seperti ini dalam pemilu legislatif yang lalu juga dalam putusan mahkamah konstitusi telah ditetapkan merupakan sesuatu yang harus diluruskan kembali karena itu merupakan pelanggaran hak asasibahwa apabila hal itu dilakukan oleh penyelenggara, baik struktur pemerintahan, maupun penyelenggara pemilu maka hal tersebut dianggap dalam kategori secara struktur sebagaimana sudah menjadi yurisprudensi tetap mahkamah konstitusi. secara masif tentu secara tersirat atau secara tegas sudah ahli terangan bahwa dibandingkan dengan jumlah suara dan perolehan dan selisih atau diskresi antara pemenang yang ditetapkan kpu dengan urutan yang selanjutnya, jikalau secara relatif sangat komparatif dalam arti bisa merubah keadaan maka itu juga dapat dianggap sebagai masif. masif juga dapat diletakkan dalam arti sebaran, dalam arti tidak terletak suatu wilayah tertentu saja tetapi menyebar wilayah pemilihan keseluruhan maka itu dianggap suatu strategi yang masif dan secara sistematis diarahkan untuk suatu pemenangan pihak tertentu berdasarkan data data atau fakta fakta yang diajukan oleh pemohon, menimbang bahwa memohon telah memberikan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada agustus yang menguraikan hal hal sebagai berikut: i. jawaban memohon dalam eksepsi berdasarkan sistematika dan pokok pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon maka dapatlah disimak bahwa permasalahan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan permohonan pembatal1172010 adalah kabur (obscura libel), dapat diperhatikan pada kalimat kalimat sebagai berikut: pada permasalahan angka dan halaman sampai dengan pemohon tidak dapat memperlihatkan hasil pemilukada bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun menurut perhitungan sendiri yang dilakukan oleh pemohon, hasil pemilukada yang diajukan oleh pemohon (versi pemohon) adalah sama persis dengan perolehan pemilukada kabupaten bangka tengah tahun oleh kpu kabupaten bangka tengah (versi memohon), pada permasalahan angka halaman bahwa pemohon menyebutkan adanya pelanggaran pelanggaran dengan kalimat sebagai berikut .. , bahwa kalimat kalimat dimaksud seolah olah sebelum angka terdapat adanya permasalahan permasalahan yang dilakukan oleh memohon, padahal pokok masalah yang diajukan oleh pemohon angka sampai dengan tidak ada satupun yang mengandung permasalahan (pokok masalah) kecuali pemohon melalui saksi saksi nya tidak bersedia menandatangani hasil perolehan pemilukada dan mengajukan keberatan. dalam pokok perkara tentang keberatan banyaknya masyarakat pemilih pemohon yang tidak diberi surat undangan formulir kwk), pemohon tidak mengajukan fakta fakta pada tps tps mana sehingga pemohon menyatakan bahwa banyak pendukungnya yang tidak mendapat surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kwk), seharusnya pemohon menyebutkan dengan jelas tps tps nomor berapa dan desa kelurahan serta kecamatan apa, serta berapa jumlah kongkrit mata pilih (pemilih) yang tidak mendapatkan surat undangan atau surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, dalam proses pemungutan suara pemilukada kabupaten bangka tengah tahun persoalan pemilih yang telah terdaftar pada dpt namun tidak mendapat surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (c kwk). bukti selain itu tetap tidak dapat memberikan suaranya pada saat dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. tentang keberatan yang berkaitan dengan dp4, dps dan dpt pada pemilukada kabupaten bangka tengah tahun adalah sebagai berikut: bahwa sesuai dengan berita acara serah terima data agregat dp4) kependudukan per kecamatan dak tanggal januari yang ditandatangani oleh pihak abu hadiah dan pihak il. junaidi abdillah, sh., mh. ketua kpud kabupaten bangka tengah: jumlah penduduk bangka tengah dp4 daftar pemilih sementara dps) hasil pemutakhiran pertama hasil pemutakhiran kedua daftar pemilih tetap dpt) (dapat dilihat pada bukti dan bukti selain itu berdasarkan nota kesepakatan bersama tertanggal mei yang ditandatangani oleh kpu dan tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tengah bukti yang menyepakati dpt yang digunakan dalam pemilukada kabupaten bangka tengah tahun adalah sebesar jadi apa yang dipermasalahkan oleh pemohon bahwa terdapat penggelembungan dp4 sebesar sehingga menurut pemohon terjadi selisih sebesar mata pilih adalah tidak benar dan mengada ada, karena yang dipergunakan sebagai dasar penentuan jumlah mata pilih (pemilih) adalah didasarkan pada dpt tentang terdapat pemilih dibawah umur atas nama ranti dan kardinal tps desa belitung kecamatan naming adalah sebagai berikut: untuk kardinal diperoleh data dari dp4 yang sudah dikeluarkan oleh kepala desa melalui dinas dukcapil kabupaten bangka tengah, lahir tanggal juni sampai dengan hari yakni juni sudah berumur tahun, sehingga sudah mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun (sudah ada nik yang dikeluarkan oleh dinas dukcapil kabupaten bangka tengah) nomor nik. bukti untuk ranti, juga sesuai dengan data dari dp4, berumur tahun, tapi sudah pernah menikah, nomor nik. sesuai data yang diperoleh dari dinas dukcapil kabupaten bangka tengah dalam kolom status tertulis p), yang merupakan lampiran dari dp4 bukti yang diserahkan kpu oleh bupati bangka tengah, drs. abu hadiah, yang selanjutnya sebagai calon bupati nomor urut tentang terdapat beberapa nama dalam dps tetapi tidak ada dalam dpt yang merujuk pada adanya pemilih bernama nelly ajudan bupati bangka tengah (pasangan calon nomor urut dan suami nelly bernama suwardi, dua orang tersebut terdaftar daftar pemilih sementara dps) namun tidak tercantum pada daftar pemilih tetap dpt), adalah sebagai berikut bahwa pemilih bernama nelly terdaftar dalam dps kelurahan besok tps karena nelly beralamat arung dalam, maka oleh pps besok dicoret karena nelly beralamat kelurahan arung dalam. kelurahan arung dalam nelly tidak pernah melapor pps arung dalam. sedangkan suwardi bukan suami nelly seperti yang disebutkan pemohon, dan suwardi terdaftar dalam dpt kelurahan arung dalam tps nomor dengan nomor nik. bukti tentang permasalahan saksi saksi dari pemohon yang tidak menandatanganbangka tengah tahun baik tingkat kecamatan ppk) maupun tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten bangka tengah, berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan tahun model da kwk) adalah sebagai berikut bukti s d bukti kecamatan koba hadir dan tanda hadir dan tidak hadir dan tanda tangan tandatangan tangan lubuk besar hadir dan tanda hadir dan tidak hadir dan tanda tangan tandatangan tangan sungai selain hadir dan tanda hadir dan tidak terlambat hadir tangan tandatangan pangkalan baru hadir dan tanda tidak hadir tidak ada tangan mandat saksi simpang kamis hadir dan tanda hadir dan tanda tidak hadir tangan tangan hadir dan tanda hadir dan sebelum hadir dan tanda tangan selesai pulang tangan sedangkan bedasarkanebagai berikut bukti nama saksi pasangan calon bupati dan wakil keterangan bupati irwandi erzaldi roman, se., dan ir. tandatangan patrianusa sjahrir herman effendi drs. abu hadiah dan digit srigusjaya tidak tandatangan rani dan mengisi model kwk sunda saidi, ahmad murni. hs, dan tandatangan muhammad sirusa firdaus, se., sesuai dengan surat keberatan saksi model kwk tanggal agustus yang dibuat oleh saksi yang bernama herman effendi rani (saksi pasangan nomor urut pemohon) menyatakan bahwa saksi dari tim abdi yang dikatakan dimandatkan pada herman effendi rani untuk tidak menandatangani hasil dari rekapitulasi penghitungan suara kpud kab. bangka tengah karena perintah dari calon bupati dan wakil bupati urut drs. abu hadiah dan digit srigusjaya lampiran bukti bahwa pemohon keberatan terhadap surat keputusan kpu bangka tengah nomor pts kpu bt tahun tanggal agustus buktyang pada pokoknya sebagai berikut: nama calon bupati dan wakil bupati jumlah prosentase perolehan suara erzaldi roman, se., dan yo) ir. patrianusa sjahrir drs. abu hadiah dan yo) digit srigusjaya ahmad murni. hs, dan muhammad yo) sirusa firdaus, se., maklihat perolehan suara diatas 35xambil dari penyebaran suara terbesar pada wilayah daerah pemilihan dpt) yang terluas. bahwa dokumen dokumen yang diterbitkan oleh kpu kabupaten bangka tengah, ppk (enam) kecamatan pada kabupaten bangka tengah dan keseluruhan pps dalam enam kecamatan pada kabupaten bangkahukum yang sempurnaahwa keberatan pemohon tidak didukung dengan fakta fakta serta data yang akurat dan benar, dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka tengah tahun telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaan proses penghitungan suara sejak dari tps, pps, ppk sampai kpu kabupaten bangka tengah tidak ada selisih suara apalagi penggelembungan suara, dengan demikian tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran hingga sampai proses persidangan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tegasnya dalam pelaksanaan pemilukada dimaksud tidak ditemukan pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematik dan masif. il. berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, maka memohon meminta supaya mahkamah konstitusi republik indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. atau dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengah nomor pts kpu b tahun tanggal agustus tentang pengesahan penetapan hasil jumlah suara yang diperolehah menurut hukum. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, memohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti yaitu: bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten bangka tengah nomor22 pts kpu btanggal agustus bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten bangka tengah nomor pts kpu btanggal agustuslbsppk nm(satu) bundel lampiran, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengah nomor pts kpu btbangka tengah tahun bukti fotokopi jadwal sosialisasi pemilihan umum bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun oleh komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengah tanggal juli beserta laporannya: daftar hadir rapat kerja dan bimbingan teknis dengan pk pps dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi verifikasi faktual calon perseorangan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka tengah tahumohon keberatdb1 kwk) yang dikeluarkan oleh kpu bangka tengah tertanggal agustus dan terencana sehingga pemilukada yang demokratis bukti fotokopi komisi pemilihan umum kab. bangka tengah nomor kpu bt xii perihal permohonan data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) tanggal desemberangka tengah provinsi kepulauan bangka belitung tahun nomor dindukcapil tanggal januari bukti fotokopi data jumlah pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun kpu kabupaten bangka tengah: bukti fotokopi data jumlah pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun kpu kabupaten bangka tengah: bukti cuplikan dp4 dan dpt an. kardinal dan ranti: bukti cuplikan dp4 dan dpt an. nelly dan suwardi: bukti fotokopi surat model kwk tanggal agustus yang dibuat oleh saksi dari pasangan urut usman effendi rani:kliping berita koran yang terdiri dari: kpu bintik ppk dan kpps tertanggal juli kpu batang sortir surat suara tertanggal juli dp4 batang jiwa, dpt pemilukada bertambah pemilih: polres batang gagas kesepakatan damai, eksekutif bentuk tim pemantau pemilukada tertanggal juli dan dewan minta kpu pencarian sosialisasirobin bahwa formulir berjumlah yang terdistribusi sebanyak yang tidak terdistribusi sebanyak karena meninggal, dan tinggal luar kota, serta pindah tanpa pemberitahuan: bahwa jumlah dpt yang menggunakan hak pilih sebanyak yang tidak menggunakan hak pilih suara sah untuk nomor adalah suara sah untuk nomor adalah dan suara sah untuk nomor adalah saksi menerima dp4 dan dibagikan kepada untuk pemutakhiran data, jika ada yang tidak terdaftar karena saat pindah tidak melapor kepada setempat, syukur bahwa saksi menerima dp4 akhir februari sepengetahuan saksi untuk memperbaiki dps adalah bulan, jumlah dp4 adalah setelah menjadi dpt berjumlah karena ada yang meninggal dan ada yang pindah, sepengetahuan saksi tidak ada yang komplain: dari pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak yang dipulangkan ppk berjumlah burhanuddin saksi adalah ketua ppk koba:koba berjumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak orang, suara tidak sah berjumlah dan sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah bahwa tidak terdapat keberatan pada saat rekapitulasi, seluruh pasangan calon terkecuali nomor menandatangani berita acara, bahwa saksi nomor tidak menandatangani berita acara karena adanya instruksi dari sekretaris partai: bahwa pasangan nomor memperoleh suara: humaine saksi adalah ketua ppk lubuk besar,lubuk besarorang: sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah lembar, bahwa hanya saksi pasangan nomor urut yang tidak tandatangan karena instruksi atasan dan tidak mengisi keberatan: bahwa keadaan aman dan kondusif, yudi purwanto saksi adalah ketua ppk sungai selain: rekapitulasi ppk berlangsung pada hari sabtu tanggal juli pada pukul bahwa saksi pasangan calon yang tidak hadir hanyalah saksi pasangan nomor karena terlambat hadir, bahwa dpt kecamatan sungai selain berjumlah orang, yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari saksi pasangan calon, seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi nomor tidak menandatangani berita acara karena instruksi dari atasan, bahwa keadaan aman dan tidak ada kejadian khusus, rohani saksi adalah ketua ppk simpang kamis: rekapitulasi ppk berlangsung pada hari sabtu tanggal juli pada pukul saksi yang hadir saat rekapitulasi hanya saksi nomor dan jumlah dpt ppk sebanyak, dan sisa surat suara sebanyak lembar, tidak ada yang mengajukan keberatan, hanya saksi pasangan nomor yang tidak menandatangi berita acara karena tidak hadir, bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan semua berjalan lancer, andi nasrul saksi adalah ketua ppk naming, rekapitulasi ppk berlangsung pada hari sabtu tanggal juli pada pukul bahwa seluruh saksi pasangan calon, panas dan masyarakat hair saat rekapitulasi ppk: bahwa dpt berjumlah orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah orang, jumlah suara sah suara, jumlah suara tidak sah suara dan sisa surat suara sejumlah lembar, bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, saksi nomor dan nomor menandatangani berita acara, saksi nomor tidak menandatangani berita acara karena tidak mengikuti sampai selesai, fernando saksi adalah ketua ppk pangkalan baru: rekapitulasi ppk berlangsung pada hari sabtu tanggal juli pada pukul bahwa hanya saksi pasangan nomor panas, pps, dan masyarakat yang hadir saat rekapitulasi ppk, dpt berjumlah orang, yang menggunakan hak pilih berjumlah orang, jumlah suara sah suara, suara tidak sah suara dan sisa surat suara berjumlah lembar: tidak ada keberatan dari pihak yang hadir: yulianto saksi adalah ketua pps belitung: saksi membawahi tps, bahwa terdapat pemilih bawah umur bernama ranti dan kardinal tetapi telah menikah sehingga bukanlah masalah, zakaria bahwa setelah mendapat salinan dp tanggal desember dari dukcapil, saksi masih melihat adanya data ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang sudah pindah masih terdaftar, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan kepala dusun serta para memperbaiki dengan mencoret nama nama yang tidak berhak dan menyerahkan dukcapil: bahwa setelah menjadi dpt, dan setelah diproses ppp ada penambahan nama dan saksi melihat saat diserahkan oleh kpu pps, tetapi seluruhnya sudah sesuai karena memang terdapat penambahan penduduk, saksi membawahi tps, susanti saksi adalah kepala dukcapil pemda bangka tengah: bahwa proses pemutakhiran dp4, daftar penduduk potensial menjadi pemilih dalam pemilu ini dilakukan secara bertahap dan dikoreksi berkali kali: dimulai dari data awal yang berasal dari system informasi administrasi kependudukan, kemudian dimutakhirkan oleh sekitar yang sebelumnya bintik terlebih dahulu, sekitar bulan desember, saksi memperoleh data dan saksi masih melihat adanya nama nama yang sama, kemudian mengoreksi bersama kepala desa dan camat, januari saksi melaporkan pimpinan bahwa data dp4 belum final, sehingga pada saat diserahkan bupati belum final: bahwa total dp4 yang diserahkan kpu jiwa dan setelah menjadi dpt menjadi jiwa, akp era joni kurniawan saksi adalah kasat serve polres bangka, bahwa hingga saat ini untuk laporan formal tidak ada tindak lanjut dari tindak pidana pemilu: bahwa sehubungan dengan pemilu terdapat tindak pidana umum masalah mengenai pencemaran nama baik: tidak ada temuan atau laporan dari panas yang diserahkan gakumdu:bangka tengah atau pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bangka tengah tahun sebagaimana termuat dalam keputusan kpu kabupaten bangka tengah tertanggal mei nomor pts kpu bt tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten bangka tengah tertanggal mei nomor pts kpu b tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun pihak terkait mendapat nomor unit (satu): bahwa pada tanggal juli merupakan puncak pesta demokrasi pemilihan umum bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun dan pada tanggal agustus komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengahnomor pts kpu bt tahun bahwa pada tanggal agustus drs. abu hadiah dan digit srigusjaya, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tengahyangmenurut para pemohon disebabkan karena ditemukan: daftar pemilih tetap dpt) yang bermasalah: pembagian formulir c6 kwk (undangan) kepada pemilih yang bermasalah: adanya penyebaran selebaran gelap: adanya money politic (politik uang)tersebut,tindak lanjut dari bawaslu pusat maupun panas kabupaten bangka 'pokok permasalahan bahwa pihak terkait,"ada tindak lanjut dari bawaslu pusat maupun panas kabupaten bangka tengah". bahwa dari pihak pemohon yang menyatakan saudara redi wijaya, dan shabu yamin adalah tim sukses dari pasangan calon nomor urut (satu) adalah tidak benar dan tidak beralasan karena saudara redi wijaya, dan shabu yamin bukan dari tim sukses atau pun tim kampanye dari pasangan calon nomor urut (satu) karena saudara redi wijaya, adalah ketuakabupaten bangka tengah. makabangka tengah dimuat dalamdan permohonan keberatan terhadap berita acara yang dikeluarkan oleh memohon, oleh pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada hari jum'at tanggal agustusumum dari organisasi masyarakat pedesaan provinsi kepulauan bangka belitung yang bertanggungjawab atas berita berita yang disampaikan oleh bupati bangka tengah pada pertemuan pertemuan dengan masyarakat desa yang dalam setiap pertemuan tersebut bupati bangka tengah dengan sangat membara mengatakan kita masyarakat desa harus menolak keberadaan kapal isap masuk wilayah desa kita" dengan adanya berita berita tersebut saudara redi wijaya, sebagai ketua organisasi masyarakat pedesaan terpanggil untuk menyampaikan dan meluruskan kebenarannya karena yang merekomendasikan masuknya kapal isap desa tersebut adalah bupati bangka tengah dengan keluarannya izin operasi oleh kepala dinas pertambangan kabupaten bangka tengah yaitu ir. ruslan jaya, secara struktural kepala dinas pertambangan adalah bawahan dari bupati bangka tengah drs. abu hadiah), maka saudara redi wijaya, selaku ketua organisasi masyarakat pedesaan provinsi kepulauan bangka belitung perlu menginformasikan kepada masyarakat desa jangan mau bodoh bodoh oleh bupati bangka tengah, karena setelah mereka mengeluarkan izin masuknya kapal isap daerah tersebut hadapan masyarakat desa bupati bangka tengah seakan akan menolak masuk kapal isap daerah tersebut atau ibarat kata "maling teriak maling" dan selebaran tersebut bukan merupakan selebaran gelap karena selebaran tersebut adalah jelas dan ada yang bertanggungjawab, mempunyai kantor dan kedudukan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. pada point hal bahwa pada tanggal juli jam wib nit yang dilakukan oleh tim relawan pasangan calon nomor urut (satu) dan telah ditangkap sebanyak (empat) orang yakni arbani dan firnadi sementara yang (dua) orang ditangkapsepihak polres bangka tengah namun tidak ada tindak lanjut dari panas bangka tengah: bahwa tuduhan terjadinya penyebaran selebaran gelap tersebut adalah rekayasa dari pihak pasangan calon nomor urut (dua) karena pada malam tersebut sekitar pukul wib tim dari pasangan calon nomor urut (satu) datang tkp langsung yaitu saudara april, eran, ton dan mio melihat kejadian tersebut dan semua yang ada tkp adalah tim dari pasangan nomor urut (dua), ketika tim dari pasangan nomor urut (satu) ingin melihat dan bertanya kepada penyebar selebaran gelap tersebut yang berada dalam mobil merk adanya dengan nomor polisinya tidak diketahui oleh tim pasangan nomor urut (satu) halang halangi oleh tim pasangan calon nomor urut (dua) yaitu saudara nipis edward julitris dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh diganggu karena mau istirahat". tetapi salah satu dan tim pasangan nomor urut (satu) sempat melihat pelaku penyebar selebaran gelap yaitu saudara eran dan mengatakan bahwa orang tersebut tidak dikenal dan bukan merupakan tim relawan atau pun tim sukses dari pasangan nomor urut (satu) maka saudara april, eran, ton dan mio pulang dan tidak mengetahui kelanjutannya. pada poin halaman bahwa pemohon menyatakan telah terjadi politik uang beberapa kelurahan yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut (satu) mengenai hal tersebut justru yang telah melakukan politik uang adalah pasangan calon nomor urut (dua) yang terjadi pada tanggal juli yaitu sungai tembok kecamatan lubuk besar sekitar jam wib saudara digit srigusjaya pasangan calon nomor urut dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bersama (dua) orang tim sukses pasangan calon nomor urut (dua) telah membagi bagikan sejumlah uang kepada masyarakat lubuk besar dengan menggunakan amplop yang berisi uang pecahan rp. dan itu telah dilaporkan kepada panas kecamatan dan panas kabupaten bangka tengah. bahwa perihal keberatan yang menyangkut hal hal dibawah ini: daftar pemilih tetap dpt) yang bermasalah: pembagian formulir c6 kwk (undangan) kepada pemilih: dan adanya penyebaran selebaran gelap. merupakan ranah penyelenggara pemilukada bangkanyelenggaraan pemilukada kabupaten bangka tengah yang diselenggarakan oleh kpu kabupaten bangka tengahrta denganbangka tengahbangka tengah secara konsisten dan bertanggung jawab.bangka tengah tahun bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum politik uang sebagai berikut: keterangan: (a) calon bupati dan wakil bupati yang melakukan money politic: (b) diketahui bawaslu, (c) oleh bawaslu laporkan pada polri, (d) setelah cukup bukti serahkan pada kejaksaan,dan (e) diproses muka pengadilan negeri. dan hingga saat ini pihak terkait tidak pernah panggil untuk dimintai keterangan atau klask uang dalam pemilukada kabupaten bangka tengah tahun berdasarkan fakta fakta atas,: menyatakan bahwa politik uang dan selebaran gelap yang melibatkan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam polita halaman padkabupatendan menyatakan sah demi hukum pemilukada kabupaten bangka tengahnomor khs sk dpp org vi tentang penetapan team perintis pembentukan dewan pimpinan wilayah provinsi daerah kabupaten dan tingkat kecamatan dpw dpd dpk) absensi seluruh indonesia: bukti pt fotokopi selebaran gerakan moral anti pembedahan: bukti pt fotokopi selebaran seruan gubernur bangka belitung, para bupati termasuk para calon bupati kabupaten pemekaran: bukti pt fotokopi berita media pers bangka pos tanggal juli hari kamis tentang kapal isap mulai bidik laut bangka tengah , bukti pt fotokopi berita bangka pos tanggal juli komentar dari ketua komisi dprd bangka tengah dan komentar kepala dinas pertambangan: bukti pt fotokopi surat kepala dinas pertambangan dan energi kabupaten bangka tengah nomor iup er dpe tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan kp) penyelidikan umum menjadi izin usaha pertambangan iup) eksplorasi kepada lumbung mineral alam: bukti pt undangan wakil bupati bangka tengah nomor x11 kepada ketua panas kabupaten bangka tengah, bukti pt fotokopi surat keputusan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten bangka tengah nomor panas tahun tentang penetapan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan kabupaten tengah, bukti pt fotokopi uang pecahan rp. lembar dalam amplop yang ditangkap masyarakat lubuk besar pada tanggal juli jam wib rumah susilawati dan wak dina, bukti pt fotokopi surat bawaslu kabupaten bangka tengah nomor panwaslukada! viii perihal penerusan laporan pelanggaran pidana pemiluredi wijaya, bahwa saksi membantah keterangan adanya penyebaran selebaran gelap bahwa penyebaran mulai jam saksi ditangkap desa arung dalam dan asalbuyamin dipukul lebih dari kali oleh tim sukses abdi serta diinterogasi oleh tim abdi saksi diperiksa bawaslu dan tidak terbukti adanya indikasi pidana bahwa tujuan selebaran agar bangka tengah kondusif dan nelayan jangan sampai mendengar isu yang tidak benar saksi diproses kantor polisi dan ditanya selama jam ir. ruslan maliki bahwa pada tanggal juli jam saksi ada posko nomor dan mendapat laporan ada kunjungan bapak dede saksi mengetahui adanya pemberian uang dari ibu dina: selanjutnya saksi melapor bawaslu kecamatan yang bernama kopi dan melaporkan kejadian yang ada: bahwa kejadian tersebut juga telah dilaporkan panas dan dibuatkan laporan dengan ditandatangani atas materai, bahwa hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya: selain pemberian uang juga terdapat pemberian kain sarung, makna: siaran pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, kondusif, tidak terdapat kejadian khusus malik keterangannya sama dengan keterangan saksi siaran april saksi adalah tim sukses nomor saksi mendapat laporan adanya penyebaran selebaran gelap tanah merah: saksi membantah tim nomor melakukan penyebaran gelap menimbang bahwa mahkamah telah menerima tanggapan dari panwaslukada kabupaten bangka tengah yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus sebagai berikut: menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon, bahwa benar pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tengah dalam pemilukada menanggapi poin bab pokok permohonan pemohon bahwa benar berita acara nomor bangii rekapitulasi hasil persertifikasi rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilukada kabupaten bangka tengahberdasarkan keputusan kpu bangka tengah pts kpu bt tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai dalam. menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, benar hasil yang tertulis pada pertanyaan tersebut sama dengan hasil rekapitulasi dari kpu bangka tengah nomor: pts kpu bt tahun menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, panwaslukada bangka tengah tidak menerima laporan yang menyatakan adanya rekayasa hasil perhitungan suara tahun demikian juga pada masalah dpt daftar pemilih tetap), bahwa panwaslukada bangka tengah tidak pernah menerima laporan pengaduan masyarakat, baik daftar pemilih sementara dps) maupun daftar pemilih tetap dpt). menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa benar, saksi pemohon untuk rekapitulasi ditingkat kecamatan yakni kecamatan koba, kecamatan naming, kecamatan pangkalan baru, kecamatan sungai selain dan kecamatan lubuk besar tidak membubuhkan tanda tangan. bahwa adanya masyarakat pemilih pendukung pemohon yang tidak mendapatkan undangan. terhadap pertanyaan ini bahwa panwaslukada tidak pernah menerima laporan secara lisan maupun secara resmi tentang pengaduan masyarakat. menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, tahu terkait dengan permasalahan itu, dan pada saat itu bawaslu hadir. menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, bawaslu kada tidak menerima adanya laporan seperti yang tertuang pada pertanyaan tersebut dari point pokok pembahasan). menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, benar adanya laporan tim " abdi" ex vi1 tanggal juli bahwa, berdasarkan hasil keputusan pleno panwaslukada kabupaten bangka tengah dan petunjuk dari bawaslu yang bersangkutan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. dan tembusan hasil pleno ini telah disampaikan pelapor tim abdi, dengan kajian laporan nomor panwaslukada menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, benar yang dilaporkan bawaslu kada kecamatan naming oleh baginya dan hendra susanto. dan terlapornva adalah ridwan dan agus kurniawan. sedangkan dari tim abdi tidak pernah melaporkan bawaslu kada. bahwa kasus diatas telah ditindak lanjuti oleh panwaslukada dengan kajian laporan nomor lap panwaslukada i1 menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa benar adanya laporan tim abdi etnis tanggal juli berdasarkan hasil keputusan pleno panwaslukada kabupaten bangka tengah dan petunjuk dari bawaslu ri, kasus yang dilaporkan oleh tim abdi tersebut diatas sudah ditindak lanjuti dengan kajian laporan nomor panwaslukada! vii tidak dilanjut karena: laporan tidak lengkap, tidak tidak diketahui alamat yang jelas, pelapor tidak menyertai saksi pada waktu melapor, terlahir dan saksi tidak jelas, paswaslukada tidak bisa meminta keterangan yang jelas berkaitan dengan kasus ini. menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, panwaslukada dalam menindaklanjuti suatu kasus harus memenuhi unsur unsur, baik pelanggaran administrasi maupun pidana pemilukada tidak ada pilih kasih. benar pertemuan dengan bapak erzaldi roman tersebut dilakukan ketapang dalam rangka menghadiri undangan wakil bupati bukan calon bupati (belum ditetapkan sebagai calon bupati periode inti pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi, dan dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan kinerja sekretariat panas kecamatan, yang mana honor panwascam belum dibayarkan. benar ada surat pernyataan diatas materai rp. namun isi pernyataan tersebut berupa pernyataan bahwa ada pertemuan dengan bapak erzaldi dalam rangka berbincang masalah kesekretariatan dan panwascam terlampir dalam bukti). menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa: inti pertemuan tersebut membahas membahas evaluasi kinerja bawaslu legislatif tahun ada menerima uang sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang transport. dan pada saat pertemuan tersebut, bawaslu kada kecamatan dan pengawas pemilu lapangan belum dilantik. menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, panwaslukada bekerja sesuai aturan yang ada, jika pelanggaran memenuhi unsur unsur yang lengkap dan jelas akan ditindak lanjuti dengan tidak pilih kasih. terkait dengan adanya bawaslu kada kabupaten bangka tengah yang tidak netral, maka dalam hal ini paswaslukada kabupaten bangka tengah menyampaikan bahwa bawaslu pernah mengirimkan surat himbauan dan teguran kepada calon pasangan nomor urut yang terkait dengan "pemasangan alat peraga" yang belum waktunya. menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, benar ada peringatan tertulis dari bawaslu kepada panwaslukada kabupaten bangka tengah yang mana terlebih dahulu telah dilakukan klarifikasi kepada panwaslukada kabupaten dan bawaslu kecamatan yang telah habis masa jabatan. dan surat peringatan tersebut ditujukan kepada bupati bangka tengah kembang polling mas kabupaten bangka tengah. menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, panwaslukada kabupaten bangka tengah tidak pernah menerimabahwa panwaslukada kabupaten bangka tengah tidak menerima laporan secara resmi, terkait dengan kasus ini. dan paswaslukada kab. bangka tengah telah mendengar adanya isu, tentang adanya pemberian beras oleh salah satu tim sukses kepada masyarakat wilayah kabupaten bangka tengah dan juga tentang pembagian kain sarung makna oleh tim sukses lainnya kepada masyarakat lengkap dengan gambar pasangan calon wilayah bangka tengah. panwaslukada kabupaten bangka tengah kesulitan untuk menindak lanjuti kasus ini dikarenakan masyarakat tidak bersedia untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan. menanggapi poin. bab pokok permohonan pemohon bahwa, dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu kada tahun ini, paswaslukada kabupaten bangka tengah telah menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan yang dilaporkan kepada panwaslukada kab. bangka tengah, meskipun terhadap laporan laporan tersebut setelah dilakukan klarifikasi adanya yang tidak memenuhi unsure. namun begitu pula laporan yang direkomendasikan, yakni terhadap kajian laporan nomor panwaslukada nll yang kemudian diteruskan penyidik polres. kajian laporan nomor panwaslukada null yang kemudian diteruskan penyidik penyidik polresyang diajukan oleh pemohon mahkamah konstitusi pada tanggal agustusbangka tengah provinsi kepulauan bangka belitung tahun didukung oleh gabungan partai demokrasi indonesia perjuangan pdip), partai persatuan pembangunan ppp), partai bulan bintang pbb), serta partai keadilan sejahtera pks) dengan ditanda tangani oleh semua ketua partai dan sekretaris partai tingkat cabang kabupaten bangka tengah sebagai pengusung pasangan calon bupabangka tengah sesuai dengngka tengah nomor pts kpu btpemohon adalah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten bangka tengahka tengah tahun ditetapkan oleh memohon berdasarksabtu, agustus dan ahad, agustusmengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwatelah ditetapkan memohon: i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohonmengenai permohonan kabur tidak tepat dan tidak beralasan hukum. oleh karena itu, eksepsi memohon guo tidak beralasan menurut hukum,terjadi kesalahan?: i3. menimbang bahwaadalah: suara sean lam patrianusa sjahrirapalagi dalam permohonannya halaman dan halaman hasil perolehan penghitungan suara versi memohon dan pemohon tidak terdapat perbedaan sama sekali. dengan demikian, menurut mahkamah tidak terdapat permasalahan terkait dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh mpemohon mendalilkan adanya penggelembungmenjadi (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) yang berbeda dengan dpt pilpres tahun yang hanya (seratus dua ribu tiga ratus tujuh). untuk menguatkan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti bukti dan bukti serta enam orang saksi, yaitu rifai, syahril jamaluddin, usman sani, samawi, zailani, dan mat rotik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan daftar pemilih antara dp4 dengan dpt. terhadap dalil tersebut, memohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakan dp4 tersebut adalah sesuai dengan data agregat dp4 yang diberikan oleh bupati bangka tengah pemohon) pada tanggal januari kepada memohon. selain itu, berdasarkan nota kesepakatan bersama tertanggal mei yang ditandatangani oleh kpu bangka tengah dan tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka tengah yang menyepakati dpt yang digunakan dalam pemilukada kabupaten bangka tengah tahun adalah sebanyak pemilih. untuk mendukung bantuannya memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti bukti sampai dengan bukti dan seorang saksi yaitu susanti. bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, mahkamah berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, ternyata dp4 yang dipermasalahkan oleh pemohon, telah melalui verifikasi dan pengecekan sebanyak dua kali, dan hal tersebut juga diketahui oleh bupati bangka tengah yang saat itu dijabat oleh pemohon. sesuai keterangan saksi memohon, yaitu susanti, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangka tengah, angka yang didalilkan oleh pemohon sebagai suatu penggelembungan merupakan angka yang belum final karena saat dilaporkan kepada bupati bangka tengah pemohon) masih ada desa yang belum dikoreksi. menurut saksi memohon, susanti, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangka tengah, bahwa setelah dilakukan koreksi jumlah dp4 menjadi hasil tersebut kemudian oleh bupati bangka tengah pemohon) diserahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengah denganbangka tengah provinsi kepulauan bangka belitung tahun nomor dindukcapil tanggal januari yang ditandatangani oleh bupati bangka tengah abu hadiah pemohon, bukti t 15j. selain itu, mengenai dpt telah ada nota kesehahun tanggal juni yang isinya pada pokoknya menerima jumlah daftar pemilih tetap dpt) sejumlah dan tidak akan menuntut dikemudian hari secara hukum kepada komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengah atas ditetapkannya jumlah dpt tersebut bukti permasalahan nama yang ada dp4 kemudian tidak terdaftar dalambangka tengahdengan demikian berdasarkanbanyak pemilih yang tidak memilih dengan alasan karena tidak mendapatkan undangan memilih c6 kwk) yang merugikan pemohon. untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan saksi samawi, zailani, sulit, era yunita, dan safari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat warga masyarakat yang tidak menerima formulir c6e kwk sehingga tidak memilih pada saat hari pemungutan suara. dalil permohonan pemohon dibantah oleh memohon yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan pemohon tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup. terhadap permasalahan hukum tersebut, mahkamah berpendapat, bahwa dalil permohonan pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup memberi keyakinan kepada mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon sehingga melampaui perolehan suara pihak terkait. mahkamah dalam putusan nomor puu.viitersebut selebaran gelap yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang sangat merugikan pemohon. untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti dan serta saksi pidana saputra, nipis edward julitris, rule, anti haryono, muhammad sani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat selebaran gelap yang isinya menjelek jelekkan pasangan calon nomor urut pemohon) yang dilakukan oleh redi wijaya, shabu yamin, arbani dan firnadi. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantahnya yang pada pokoknya menyatakan redi wijaya dan shabu yamin bukan dari tim sukses atau pun tim kampanye dari pasangan calon nomor urut karena redi wijaya, adalah ketua umum dari organisasi masyarakat pedesaan provinsi kepulauan bangka belitung. untuk mendukung dalilnya, pihak terkait mengajukan bukti pt dan bukti pt serta saksi redi wijaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi redi wijaya, menerbitkan selebaran tetapi bukan selebaran gelap melainkan selebaran gerakan moral atas kampanye yang dilakukan oleh drs. abu hadiah pemohon). bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, mahkamah berpendapat, setelah memperhatikan fakta fakta yang terungkap persidangan, ternyata selebaran gelap dimaksud merupakan gerakan moral anti pembedahan yang dilakukan oleh redi wijaya, secara independen, tidak ada kaitannya dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait). selebaran dibuat oleh redi wijaya sebagai sanggahan terhadap kampanye dari pemohon, terkait dengan kapal isap. lagi pula tidak dapat dibuktikan dengan pasti apakah karena selebaran gelap guo sebagai faktor yang menentukan perolehan suara pihak terkait melampaui suara pemohon. tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa para pemilih tidak memilih pemohon dan wakil bupati kabupaten bangka tengah tertanggal april liat nomor k pid pn.sgt tertanggal meitengah tahun tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten bangka tengah denganmodel db kwk) beserta laporannya model kwk) tertanggal agustus tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut karena adanya selebaran gelap tersebut. dengan demikian, sesuai fakta yang terungkap persidangan, menurut mahkamah selebaran gelap tersebut tidak terkait dengan memohon maupun pihak terkait, oleh karena itu dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan panwaslukada kabupaten bangka tengah tidak netral dan memihak salah satu pasangan calon. untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti dsaksi diundang oleh panas kabupaten bangka tengah pada tanggal desember yang dihadiri juga oleh erzaldi roman pihak terkait) yang saat itu bertindak selaku wakil bupati bangka tengah, guna membahas sekretariat panwascam. terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, panwaslukada kabupaten bangka tengah melalui tanggapan tertulisnya yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus membantah dalil tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan laporan yang diterima oleh panwaslukada kabupaten bangka tengah ditindaklanjuti. terhadap permasalahan hukum tersebut, mahkamah menilai bahwa dalil pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup, yang membuktikan bahwa panwaslukada kabupaten bangka tengah telah bertindak tidak independen yang merugikan pemohon. jika pun ada tindakan panwaslukada yang menurut pemohon tidak independen, menurut mahkamah pelanggaran tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suarapemohon mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut mengintervensi pembentukan panwascam dan ppl serta memberikan uang sejumlah rp. kepada setiap peserta undangan yang hadir. untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti sampai dengada pertemuan dengan panas kabupaten bangka tengah yang juga dihadiri oleh erzaldi roman pihak terkait) yang saat itu bertindak selaku wakil bupati bangka tengah pada tanggal desember dan pada saat akan pulang diberi uang sejumlah rp. , . terhadap dalil permohonan pemohon, mahkamah berpendapat, bahwa sesuai fakta yang terungkap persidangan, erzaldi roman pihak terkait) bertemu dengan panas ketika menjabat sebagai wakil bupati bangka tengah guna membahas tentang sekretariat panwascam pada tanggal desember sebelum panwascam dibentuk. dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon tidak memiliki relevansi dengan perkara guo, sehingga tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan dalam dpt terdapat pemilih bawah umur tps desa belitung, kecamatan naming yaitu ranti dan karena. untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti dan saksi rule. terhadap dalil tersebut memohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih kardinal pada saat pencoblosan sudah berumur tahun sehingga sudah memiliki hak untuk memilih, sedangkan pemilih ranti dalam dp4 tertulis (pernah menikah). untuk mendukung bantuannya, memohon mengajukan bukti serta saksi yulianto, ketua pps belitung kecamatan naming, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kardinal pada saat hari pemungutan suara sudah berusia tahun, dan ranti yang berusia tahun namun sesuai data dp4 ranti pernah menikah. terhadap permasalahan hukum tersebut, mahkamah berpendapat bahwa setelah meneliti dan memperhatikan bukti bukti dari para pihak, ternyata kardinal dan ranti memiliki hak untuk memilih. pemilih kardinal lahir pada tanggal juni sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal juni oleh karena itu pemilih kardinal telah cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya. pemilih ranti, berdasarkan bukti berupa dp4, tertulis (pernah menikah), oleh karena itu pemilih ranti dapat menggunakan haknya untuk memilih meskipun dari usia belum cukup. seandainya pun benar, good non, kedua pemilih tersebut belum berhak memilih, tidak diketahui pasangan calon mana yang dipilih. selain itu, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pihak terkait atau pemohon.money politic dalam pemilukada kabupaten bangka tengah tahun yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait). untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan saksi yaitu melayani, farida, dan arie rossi, yang pada pokoknya menerangkan menerima uang rp. dari bustami untuk memilih pasangan calon nomor urut mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup, sehingga menurut mahkamah dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum. seandainya pun benar ada pemberian uang tersebut, good non, menurut mahkamahberalasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa dalam persidangan mahkamah telah mendengar keterangan seorang ahli yang diajukan oleh pemohon, yaitu maruarar siahaan. menurut mahkamah meskipun terbukti benar terjadi pelanggaran, namun pelanggaran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yangbangka tengahtengah tahun komisi pemilihan umum kabupaten bangka tengah, yang diisi berdasarkan formulir model db kwk tertanggal agustus juga tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut dan telah menyatakan keberatan model kwk), bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten bangka tengah yang dilaksanakan oleh memohon pada tanggal juli sesuai denganerzaldi roman, se. dan ir. patrianusa sjahrir nomor urut drs. abu hadiah dan digit srigusjaya nomor urut ahmad murni, dan muhammad sirusa firdaus, se.mm nomor urut bahwa pemohon keberatan terhadap surat keputusan kpu kabupaten bangka tengah yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut: erzaldi roman, se. dan ir. patrianusa sjahrir memperoleh suara: drs. abu hadiah dan digit srigusjaya memperoleh suara, ahmad murni, dan muhammad sirusa firdaus, se.mm memperoleh suara, sesuai dengan keputusan kpu bangka tengah nomor pts kpu bt tahun tentang pengesahan dan penetapan hasil jumlmarang tahun yang diajukan oleh: nama hj. siti ambar fitnah:, pekerjaan wakil bupati semarang: alamat pringsari kecamatan pringapus, kabupaten semarang: nama wuluh ben nugroho, s.h.: pekerjaan wiraswasta, alamat sumur jurang sukorejo, kecamatan gunung pati, kota semarselanjutnya disebut sebagai . pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ali purnomo, s.h., m.h., wenang noto buwono, s.h., m.h., wijaya, s.h., m.h., dan sufi y., s.h.: para advokat yang tergabung dalam tim pembela pemilukada bersih yang berkantor jalan watulawang nomor papandayan semarang, provinsi jawa tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustusmarang, berkedudukan jalan jenderal ahmad yani nomor ungaran, kabupaten semarang: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberikan kuasa kepada bahan, s.h., umar ma'ruf, s.h., sp. n., hum., devi rinaldi, s.h., dan seno tri baskom, s.h., para advokat pada kantor advokat dan penasehat hukum bahan partners yang beralamat jalan wonogiri sendang raya nomor kota semarang: nama mundjirin es, sp. og.: pekerjaan dokter, alamat jalan nario atasan nomor ambarawa, nama ir. warnai, m.m.: pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan nugraha iii nomor pemuda ungaran atau jalan nugraha raya nomor ungargus nurdin, s.h., cn, m.h., azi widianungrum, s.h., hendri wijanarko, s.h., abadi, s.h., ali harmoni, s.h., dan agus gunawan, s.h.: para advokat dan konsultan hukum pada agus nurdin, s.h., cn yang beralamat jalan peleburan raya nomor semar. .o il. pihak terkait, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon: bahwa akta kelahiran tersebut baru diterbitkan pada tanggal mei oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten semarang, yang menerangkan bahwa mundjirin engkau suparmadiredjo lahir purwokerto pada tanggal desember atas permintaan dari yang bersangkutan: bahwa ternyata untuk penerbitan akta kelahiran tersebut, telah diajukan persyaratan oleh dr. mundjirin es., sebagai berikut: surat keterangan pengantar dari kelurahan panjang, kecamatan ambarawa, kabupaten semarang nomor ket. tanggal mei yakni kelurahan tempat tinggal terakhir dr. mundjirin: fotokopi legalised kutipan akta nikah dr. mudjirin: fotokopi kartu keluarga dan ktp: bahwa sehubungan dengan persyaratan yang diajukan maka telah terjadi kekurangan dan kesalahan persyaratan serta kesalahan prosedur, karena: tidak disertai dengan surat kelahiran maka seharusnya dilakukan dengan penetapan oleh pengadilan negeri tempat yang bersangkutan dilahirkan, tidak disertai surat nikah dari orang tua dr. mundjirin: saksi yang menandatangani adalah saksi palsu, yakni syamsul hadi ag., umur tahun dari kecamatan ambarawa dan muchlisin, umur tahun dari kecamatan ungaran timur, karena saksi yang bersangkutan justru umurnya lebih muda dari orang yang dinyatakan mengetahui kelahirannya: akta kelahiran yang diterbitkan tidak disebutkan nama ibu kandung yang dilahirkan, akta kelahiran yang diterbitkan tidak menerangkan pekerjaan orang tua dari orang yang dilahirkan: akta kelahiran yang diterbitkan tidak menyebut alamat orang tua yang sebenarnya ketika yang bersangkutan dilahirkan, melainkan menggunakan alamat atau domisili dr. mundjirin saat sekarang: bahwa sehubungan dengan dalil tersebut atas maka akta kelahiran dr. mundjirin adalah cacat hukum, sehingga disangsikan kebenaran ijazah pendidikan dari s.d. pendidikan tinggi, umur dan riw hidupnya, yang menjadi syarat mutlak untuk pencalonan, bahwa karena dr. mundjirin tidak memenuhi persyaratan sebagai calon bupati maka penetapan dr. mundjirin sebagai calon bupati harus dibatalkan, bahwa permintaan pembatalan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut atas nama dokter mundjirin es, sp. og. dan ir. warnai, m.m. kepada mahkamah patut dipenuhi, dengan alasan: dalam rangka penegakan hukum yang substantif, mahkamah hendaknya memperhatikan nilai nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dalam rangka menjunjung tinggi pilar pilar negara hukum yang demokratis maka hasil penghitungan dan pemungutan suara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum: dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan rekrutmen kepemimpinan pemerintah daerah yang baik, yakni antaranya tidak mempunyai sikap moral yang suka melakukan kebohongan publik dan pelanggaran hukum, sebagaimana terbukti pernah melakukan penganiayaan berdasarkan putusan pengadilan negeri ambarawa nomor10 daf. pid pn.ung bukti adanya pasangan calon bupati dan wakil bupati yang cacat hukum dalam persyaratannya, telah menghasilkan konfigurasi hasil pemungutan dan penghitungan suara yang merugikan pasangan calon lain, adanya pembatalan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi persyaratan akan menjadi peringatan yang sangat berharga bagi perbaikan penyelenggaraan pemilukada selanjutnya indonesia, yang berarti pula merupakan peran serta mahkamah dalam mengatasi persoalan pemilukada yang sarat dengan kecurangan money politics, intimidasi, dan ketidaknetralan dalam penyelenggaraan, bahwa dengan akan dibatalkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati yang cacat hukum maka selanjutnya dimohonkan kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten semarang, bahwa dengan cacat hukum dalam pemenuhan persyaratan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati maka dapat diduga kuat kpu kabupaten semarang tidak melakukan verifikasi atau setidak tidaknya melakukan verifikasi yang tidak cermat: bahwa sehubungan dengan dalil tersebut atas maka kpu kabupaten semarang telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada bupati dan wakil bupati semarang tahun bahwa karena ada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada maka terutama dalam penutupan pasangan calon maka tahapan tahapan selanjutnya menjadi cacat hukum, sehingga harus dibatalkan: bahwa berkaitan dengan pelanggaran money politics dan intimidasi,karena secara normatif tidak dapat dapat dihitung jumlahnya, maka kebijakan mematok perselisihan hasil adalah yang signifikan terhadap selisih suara merupakan patokan yang terlalu kaku, bahkan mengesampingkan kualitas penyelenggaraan, bahwa sengketa pemilukada hendaknya tidak dibatasi pada segi kuantitasnya saja (kesalahan penghitungan) melainkan juga dari segi kualitas (prosesnya) yang pada keadaan tertentu justru mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil penghitungan suara, sehingga dengan memperhatikan segi kualitas yang diharapkan akan mendukung terwujudnya pemilukada yang bersih dan terpercaya, dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalam perannya sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi tidak terpasang oleh keadilan prosedural (procedural justice), melainkan selalu mencari keadilan substansial: (vide mahkamah konstitusi), bahwa mahkamah konstitusi berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan, sehingga pemilukada serasi dengan keseluruhan asas asas demokrasi dalam konstitusi, bahwa penyelenggaraan semua pemilukada yang selama ini terjadi selalu sarat dengan money politics, dan apabila sampai sekarang belum dapat diselesaikan dengan baik, ada kesan dibiarkan terjadi dengan alasan klasik secara normatif tidak membatalkan pemilukada. mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dalam kondisi seperti ini dapat menggunakan ajaran hukum progresif, demi membangun pemilukada yang bebas dari money politics dan membangun kembali kepercayaan publik, yang sekarang menunjukkan keterpurukannya catatan: partisipasi publik semakin menurun, berkisar apakah hal ini akan dibiarkan saja oleh hukum?), bahwa penyelenggara pemilukada cast kpu kabupaten semarang dan bawaslu kabupaten semarang telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh sungguh terhadap laporan dugaan pelanggaran yang diterima (vide bukti dan bukti sehingga pemilukada berjalan dengan cacat hukum, karena mencederai asas asas pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu serta peserta pemilu. kelalaian tersebut menyebabkan hasil penghitungan suara dan penghitungan adalah batal demi hukum (void initio): bahwa mahkamah hendaknyatau kesengajaan yang ada hadapan mahkamah konstitusi yang kita hormati, bahwa ternyata mahkamah sebagaimana ditunjukkan pada yurisprudensi mahkamah nomor php.d vi telah menganut ajaran hukum progresif, yakni pembebasan hukum dari sifatnya yang status guo menjadi dinamis. expresses verbs dalam melakukan pemeriksaan terhadap sengketa pemilukada tidak hanya terikat pada peraturan perundang undangan atau bersifat formalistik megalitik, melainkan ketika undang undang tidak lagi akomodatif mampu menyelesaikan sengketa ketika undang undang tidak lagi akomodatif mampu menyelesaikan sengketa dengan baik, maka mahkamah konstitusi dapat menguji dengan bersandar pada hukum progresif, yakni demi kemanfaatan penyelenggaraan pemilukada yang baik dan demi perkembangan demokrasi, bahwa mahkamah dalam menjalankan kewenangannya tidak hanya berlandaskan pada semangat legalitas formal undang undang, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni nilai substansinya, bahwa sehubungan dengan nilai substantif yang menjadi tujuan dan harus diwujudkan maka mahkamah hendaknya memperhatikan (tiga) nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, bahwa undang undang berkaitan dengan pemilukada dalam implementasinya telah terbukti menunjukkan karakter yang tidak responsif, karena memberikan peluang untuk melakukan money politics dan intimidasi serta penyelenggaraan yang memihak dan tidak imperial. oleh karena itu, mahkamah dalam menegakkan keadilan substantif tidak ingin menjadi tawanan undang undang: bahwa mahkamah dalam yurisprudensi telah meminta pemungutan suara ulang kabupaten nias selatan, dengan alasan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip prinsip pemilu yang uber dan judul (vide putusan mahkamah dalam perkara nomor php.c vii bahwa sehubungan hal tersebut atas maka pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agar memutus pemungutan suara pemilukada kabupaten semarang harus diulang atas putusan sela mahkamah konstitusi, bahwa dengan begitu banyaknyaihan umum bupati dan wakil bupati semarang tahun yang dilakukan oleh memohon beserta penyelenggara bawahnya, serta pihak terkait, sudah pasti sangat memengaruhi perolehan suara pemohon, berdasarkan hal hal sebagaimana terurai atas maka pemohon memohon kepada mahkamah berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: dalam putusan sela: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten semarang untuk menunjukkan hadapan sidang semua surat suara yang dinyatakan tidak sah, yakni sejumlah menetapkan batal pasangan calon bupati dan wakil bupati semarang nomor urut dokter mundjirin es, sp. og. dan ir. warnai, m.m.),ukada bupati dan wakil bupati semarang tahun dalam putusan akhirtahun bertanggal agustus menyatakan batal demi hukum pemilihan umum bupati dan wakil bupati semarang tahunihan umum bupati dan wakil bupati semarang tahun tanpa diikuti oleh pasangan calon dokter mundjirin es, sp. og. dan warnai, m.m., hanya diikuti oleh pasangan calon nomor urut dr. subroto, s.e., m.m. dan atika arisan, sos.) dan nomor urut hj. siti ambar fitnah dan wuluh ben nugroho, s.h.), atau:bukti fotokopi surat nomor rix vii mengenai hasil pertemuan rutin pengurus dan bertanggal julibertanggal agustusgetartengarsukruhabekowonodeerkasubiruringapusakliwungubarattimurndungan, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor ext ampuh viii tertanggal agustus bukti fotokopi tanda terima penolakan terhadap hasil pemilukada kabupaten semarang juli bertanggal agustus bukti fotokopi akta kelahiran nomor ral. bertanggal mei bukti fotokopi putusan pengadilan negeri semarang nomor daf. pid pn.ung, bukti fotokopiukti fotokopi persyaratan dokumen calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama dimyati, bukti fotokopi akta pernyataan atas nama kristiani kuswiyono, kuspitoyo, dan suhartobagyo, baharuddin, supaja, haryanto, h.m. sugianto, surat, tri rohmiyati, suryadi, khotibul umam, sugiarto, muhammad maksud, asti martina, dan achmad chumaidiandreas joko prihastanto, riyanto, haryono, digit triton, samsudin, nurul huda, ari nugroho, fx. suparno, purnomo dwi prayitno, muhammad wahyudi, catur edi tyas sinaro, dromo, nurul anam, sugandi, muhammad kommun, kasi, rohani, jamin wahana, dan sugioehoed sono hadi, sri nur hi, dan jihadiroti, haryanto, siti khairul, suyanto, susanto, safari, ahmad salim, eko prasetyo, nur mubarak, kasihan, jemari, suratan, gadang adi prasetyo, riyanto, abdul rahim, muhammad taufigillah, waldiyanto, fransisca kusmintari, fransisca fajar fitri yantisemarangagustus telah ditetapmilik sukarno, kasino, summon, hadi purnomo, ngatimin, dan andi susriyatun, sri peni lelonowati, dan zaitunhardi darprasetyo among kimono yang ditandatangani pada agustus hadapan notaris rusticana haryanto: saksi sukarno bahwa saksi adalah ketua kardes, bahwa terjadi intimidasi pada tanggal juni dari kepala desa purworejo ketika saksi menunjuk sutrisno sebagai saksi tps dari tim ampuh: saksi euros bahwa intimidasi dari tim sukses jiwa pasangan calon nomor urut berupa persyaratan kalau tidak dapat mencapai tidak akan dapat bonus berupa aspal drum dan kalau tidak sampai hanya mendapat uang sebanyak rp. bahwa koordinator dusun tim jiwa dari pasangan calon nomor urut tps mengumpulkan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh ketua rt, takmir masjid, tokoh masyarakat, dan sesepuh dari sebagian anggota rt: saksi jamaluddin azis bahwa saksi bukan penduduk kabupaten semarang, sehingga tidak punya hak pilih dan saksi bergabung dalam sebuah organisasi swadaya masyarakat, bahwa pada tanggal juli sekitar jam wib saat penghitungan suara, saksi melihat tps dusun lapangan kelurahan resep kecamatan ungaran barat kabupaten semarang bahwa tps berada tempat lokal atau dalam semacam ruangan kelas. kemudian para pengunjung yang berada sangat jauh luar tidak memiliki akses untuk mengetahui bentuk surat suara yang sedang dibacakan: bahwa terdapat colokan berbeda yakni colokan menghadap muka dan menghadap belakang yang dinyatakan sebagai surat suara rusak atau tidak sah sebanyak (lima) kali berturut turut. oleh karena saksi berada luar maka tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan, bahwa saksi melihat dari belakang terkait gambar tercoblosnya pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut namun pada surat suara yang kelima, lubangnya tidak sama coblosannya. ketidaksamaan tersebut bukan karena terlipat kemudian mencoblos oleh satu benda, tetapi dimungkinkan mencoblos oleh dua benda yang berbeda: dwi pujiyanto bahwa saksi tinggal kupangloro, bahwa saksi beserta istri tidak mendapat kartu undangan dan kartu pemilih: bahwa pada pukul wib, saksi mengecek namanya yang terdaftar dalam dpt tps setelah itu pukul wib, saksi dan istrinya menuju tempat pencoblosan. sekitar jam saksi tps melihat bahwa sana terdapat kartu pemilih yang belum dibagikan kepada pemilih sebanyak sampai kartu pemilih, termasuk kartu pemilih dari istri saksi, saat penghitungan suara buku: wib, saksi ada tps mengikuti penghitungan suara, mana terdapat surat suara yang tidak berurutan dan surat suara yang terdapat lubang besar dalam kotak suara dinyatakan tidak sah sebanyak kali selama menit oleh ibu ambar fatimah, setelah itu, saksi keliling tps selama menit terdapat banyak kertas suara yang terdapat lubang besar dalam kotak atau kolom gambar: ignatius hari setiawan bahwa saksi dari dusun kebodohan, kelurahan harjo sari, kecamatan baden: bahwa pada tanggal juli pukul wib terdapat kumpulan yang dipanggil tim jiwa yang dibentuk desa per rt, mana desa tersebut ada rt. masing masing desa mendapatkan rp. untuk memengaruhi pilihan atau mendukung tim jiwa, bahwa ketua adalah juga anggota kpps: kroto bahwa pada masa kampanye, kpps dusun dan anggota kpps dusun legowo atau tps tidak netral karena mendukung salah satu calon yaitu pasangan calon nomor urut dan memberikan intimidasi kepada masyarakat dusun legowo atau tps tidak boleh memasang gambar atau kampanye selain nomor urut yang dinding iming dengan bantuan aspal, surat bahwa saksi menerangkan tentang intimidasi dari tim kampanye jiwa, pasangan calon nomor urut bahwa dusun legowo ada salah satu partai pengusung pasangan calon yang akan memberikan bantuan aspal sepanjang km, bahwa ada penanaman kader kader dusunnya dan akhirnya semua kader kader itu tidak memperbolehkan memasang gambar selain gambar nomor urut bernama hadirin. apabila memasang gambar lain maka akan diberi sanksi sosialpada pokoknya sebagai berikut.(selanjutnya disebut pmkguohuruf dan pmk dengan demikian sudah sepatutnya mahkamah menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima: bahwa sebagai berikut: adanya kecurangan terhadap surat suara tidak sah seluruh tempat pemungutan suara, il) terjadinya money politics seluruh (sembilan belas) kecamatan, ill) adanya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya, iv)nya penyelenggara pemilukada kpu kabupaten semarang) dan panas pemilukada kabupaten semarang karena tidak menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan pelanggaran, vi)vii) pelanggaran kpps tidak mau memberikan secara utuh model pkk kpu dan sertifikat hasil penghitungan suara lampiran model c1 pkk kpu kepada saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yakni pemohon, viii) pelanggaran kpps tidak menempel (satu) rangkap lampiran pkk kpu tempat umum sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara: (ix) pelanggaran kpps tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara model c6xl) pelanggaran pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara, xii) calon terpilih pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, hal hal tersebut atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan ketentuan dan dan ketentuan huruf dan pmkunction dan serta huruf dan huruf pmk bahwa dengan demikian, sesuai huruf pmk eksepsi memohon mohon dapat diterima oleh mahkamah dan permohonan darigianerhadap pokok permohonan angka memang benar pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati semarang dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten semarang tahun sesuai dengan keputusan kpubahwa terhadap dalil dalil pemohon selebihnya secara yuridis adalah luar ketentuan dan , bahwa dalam persidangan hari rabu tanggal agustus memohon telah menyampaikan keberatan terhadap perbaikan permohonan yang disampaikan oleh pemohon, bahwa permohonan pemohon tidak menjelaskan secara rinci pelaku pelanggaran, waktu kejadian, dan tempat terjadinya beberapa dugaan pelanggaran versi pemohon serta secara umum hanya menyebutkan semua tps, semua kecamatan, seluruh penyelenggara, pelanggaran kpps, pelanggaran kpu dan panas, color dua kali, dan sebagainya. permohonan keberatan semacam itu tentu tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran substansial, karena kebenaran substansial membutuhkan data dan fakta yang jelas dan terukur, bahwa penyelenggaraan pemilukada telah dilaksanakan oleh memohon sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkanoleh komisi pemilihan umum kabupaten semarang tanggal agustus bahwa ternyata keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapanyak atau sesuai dengan hasil rekapitulasi dari memohon bukti bahwa tidak benar penyelenggaraan pemilukada kabupaten semarang tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. bukti bahwa tidak benar dalil pemohon adanya kecurangan terhadap surat suara, sebagaimana dalil permohonan angka dan dalil angka huruf sehingga berakibat kerusakan surat suara yang seharusnya diperoleh pemohon, bahwa sebagai penyelenggara pemilu, kpu kabupaten semarang selaku memohon senantiasa melakukan sosialisasi tentang tata cara penggunaan hak pilih kepada masyarakat luas, pasangan calon, dan partai politik dengan melalui media tatap muka, leaflet ataupun sosialisasi keliling. upaya sosialisasi yang dilakukan secara masif terbukti membawa hasil pada besaran suara tidak sah yang semakin menurun dibandingkan dengan pemilu yang lalu: pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif jumlah suara tidak sah sebanyak dari pemilih yang hadir tps sebanyak dengan demikian persentase suara tidak sah dibanding kehadiran pemilih sebanyak bukti berupa model db dprd kabupaten). pada pelaksanaan pemilihan umum presiden jumlah suara tidak sah sebanyak dari jumlah kehadiran pemilih tps sebanyak orang. dengan demikian persentase suara tidak sah dibandingkan dengan kehadiran pemilih adalah sebanyak bukti berupa lampiran model db ppwp). sementara pada pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati semarang jumlah suara tidak sah tercatat dari jumlah kehadiran pemilih sebanyak dengan demikian persentase suara tidak sah dibandingkan dengan kehadiran pemilih sebanyak bukti berupa lampiran model db pkk). hal tersebut membuktikan bahwa suara tidak sah dari pileg pilpres hingga pilbup menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu dari menjadi proses penghitungan suara seluruh tps yang dihadiri oleh saksi dari pemohon ataupun saksi dari pasangan calon lain dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesengajaan bagi kpps untuk merusak suara sah. hal ini membantah dugaan kesalahan yang tersistematis dari penyelenggara untuk membuat suara menjadi tidak sah, bahwa memohon tidak pernah menyatakan atau menghitung suara tidak sah milik pemohon atapun milik pasangan calon lainnya.yang: bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tps, saksi dari pemohon dan pasangan calon lainnya, serta kpps telah menandatangani formulir model beserta lampiran dan tidak menuliskan catatan keberatan bukti s.d. bukti perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati semarang tahun bahwa pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal agustussemarang, provinsi jawa tengah tahuntanggal juni bukti bahwa pemohon keberatan terhadapanggal agustus yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten semarang sebagai berikut bukti urut suara suara dokter mundjirin es, hj. siti ambar fitnah bahwa demikian pula dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ppk, saksi pemohon dan pasangan calon lainnya serta ppk menandatangani formulir da beserta lampiran dan tidak menuliskan catatan keberatan atau nihil buktikecamatan suaratidak sah tuntang jambu sukowono total bahwa jumlah suara tidak sah tersebut sama dengan hasil rekapitulasi kpu kabupaten semarang, yaitu sejumlah mana dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga dihadiri oleh saksi pemohon bukti tanpa menyatakan keberatan: bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps dihadiri oleh saksi saksi dari para pasangan calon termasuk saksi pemohon, pengawas pemilihan lapangan ppl), dan masyarakat pada umumnya dilaksanakan dengan cara kpps membuka surat suara satu persatu, ditunjukkan pada saksi pasangan calon yang hadir untuk meneliti hasil pencoblosan untuk memastikan atas sah dan tidaknya surat suara. bahwa apabila benar tps terjadi ketidakjelasan terhadap tata cara pelaksanaan penghitungan suara atau ketidakkonsistenan surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah maka saksi pasangan calon dan masyarakat melalui saksi pasangan calon dapat mengajukan keberatan dan kpps seketika itu juga mengadakan pembetulan,: bahwa suara masing masing pasangan calon diperoleh dari suara sah, sedangkan suara tidak sah tidak pernah dihitung sebagai perolehan suara pasangan calon sehingga tidak dapat dan tidak logis dijumlahkan menjadi perolehan suara sah milik pemohon, bantahan terhadap dalil pemohon angka sekaligus angka huruf mengenai terjadinya money politics seluruh (sembilan belas) kecamatan bahwa pemohon mendalilkan pelanggaran money politics secara merata daerah rural (pedesaan) atau seluruh kecamatan. seandainya benar terjadi, maka sudah semestinya disampaikan kepada bawaslu kabupaten untuk ditindaklanjuti: bahwa pemohon telah terjebak pada sikap apriori dan stereotip bahwa masyarakat pedesaan selalu berpenghasilan rendah yang pada gilirannya pasti mudah tergoda money politics. bahwa pemohon juga membangun asumsi bahwa pola perilaku politik masyarakat pedesaan pasti mencoblos pemberi uang atau memberi colokan yang tidak sah. pemohon nampaknya lupa bahwa masyarakat pedesaan pulau jawa khususnya kabupaten semarang jawa tengah bukan daerah terpencil sehingga luput dari sosialisasi mengenai pemilukada dan juga bukan sekelompok masyarakat yang buta informasi politik baik melalui media cetak maupun elektronik khususnya televisi, sehingga dari sisi kesadaran politik telah mendapatkan sumber informasi yang relatif sama. pemohon tampaknya juga alpa bahwa pemberian suara bilik suara bersifat rahasia sehingga tak seorang pun yang tahu siapa memilih siapa, bahwa dari dalil pemohon tentang money politics seluruh (sembilan belas) kecamatan, ternyata pemohon hanya memberi bukti sampling (tujuh) kecamatan yaitu: no| kecamatan jumlah desa bukti contoh dengan demikian, pemohon mencoba mendalilkan hasilnya money politics dengan bukti contoh dugaan peristiwa desa untuk menunjukkan telah terjadi money politics kecamatan dan desa dengan jumlah pemilih sebesar dengan melihat perbandingan tersebut dan tidak adanya kaitan antara peristiwa satu dengan lainnya maka bukti contoh yang diajukan pemohon seandainya benar terjadi tidak dapat dikategorikan terstruktur, masif, dan sistematis: bantahan dalil pemohon angka sekaligus angka huruf perihal adanya intimidasi yang sistematis, masif, dan terstruktur untuk tidak datang dan gunakan hak pilihnya: bahwa wilayah kabupaten semarang, meskipun pada beberapa bagian merupakan daerah pegunungan, namun tidak terisolasi dan relatif tidak terkendala persoalan transportasi dan komunikasi, bahwa sebelumnya perlu diluruskan jumlah penduduk kabupaten semarang per tanggal desember adalah sebanyak jiwa, bukan sejumlah jiwa seperti dalil pemohon: bahwa jika benar dalil pemohon adanya intimidasi kepada para pemilih yang terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur maka patut dipertanyakan kinerja dari aparat keamanan baik kepolisian maupun tni. hal tersebut sangat wajar dipertanyakan karena kabupaten semarang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi jawa tengah mana berpusat kodam diponegoro dan kepolisian daerah jawa tengah. terlebih lagi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara kabupaten semarang tanggal juli dihadiri oleh anggota kpu pusat endang susastra, ketua badan pengawas pemilu nur hid sardinia, desk pilkada provinsi jawa tengah, dan sebagainya. informasi yang sangat penting dan luar biasa ini (extra ordinary) mestinya sudah menjadi berita nasional dan perhatian sebelum dibawa mahkamah konstitusi. namun sayangnya tidak dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu pemilukada kabupaten semarang maupun bawaslu sehingga menjadi permasalahan yang harus dibahas mahkamah konstitusi, bahwa perihal adanya pemilih yang tidak hadir tps bukanlah merupakan pelanggaran hukum. berdasarkan pengamatan atas penyelenggaraan pemilu sebelumnya terdapat beberapa alasan pemilih tidak hadir, antara lain karena sakit, bekerja luar kota, sekolah luar kota atau memang karena sikap politik untuk tidak menggunakan hak pilih, bahwa jika angka partisipasi disandingkan maka pemilihan bupati dan wakil bupati semarang tahun terjadi peningkatan partisipasi pemilih yaitu sebesar atau lebih tinggi dari tingkat partisipasi pada pemilu bupati dan wakil bupati semarang tahun sebesar bahwa berdasarkan surat keterangan dari polres ungaran, surat keterangan kejaksaan negeri ambarawa dan surat keterangan dari pengadilan negeri ungaran bukti sampai dengan perkara register mahkamah konstitusi belum ada proses perkara terkait pemilukada kabupaten semarang: bantahan dalil pemohon angka tentang adanya ketidaknetralan penyelenggara dari tingkat kpps, ppk, ppk, dan kpu kabupaten, bahwa memohon membantah dengan tegas tuduhan tanpa fakta dan dasar yang dibanggakan pemohon. bahwa selama pelaksanaan pemilukada: bahwa hal tersebut berlaku pula bagi memohon yang secara hierarki dan diberhentikan oleh dewan kehormatan kpu provinsi jawa tengah. bahwa namun demikian sampai dengan saat ini terkait netralitas sebagai penyelenggara: bantahan terhadap dalil pemohon angka dan sekaligus dalil angka tentang kpu kabupaten tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran: bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon, karena setidaknya (dua) alasan, yaitu: bahwa sebagai peserta pemilukada semestinya pemohon memahami prosedur untuk menyampaikan laporan pelanggaran kepada bawaslu pemilukada dan bukan kepada kpu kabupaten semarang: bahwa kpu kabupaten semarang jika mendapatkan rekomendasi dari bawaslu pemilukada terkait pelanggaran administrasi segera menindaklanjuti, namun jika terkait pelanggaran pidana maka menjadi wilayah aparat penegak hukum lainnya, bantahan terhadap dalil pemohon angka sekaligus angka huruf mengenai penggunaan akte kelahiran yang cacat hukum:tur mengenai apa saja persyaratan pasangan calon dan dokumen yang harus diserahkan untuk pemenuhan persyaratan pasangan calon. berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa dengan mencermati ktp dan akta kelahiran mundjirin es, sp. og,, bahwa akta kelahiran yang diserahkan kpu kabupaten semarang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil bukti, bahwa untuk meneliti syarat pendidikan calon bupati dan wakil bupati kabupaten semarang memohon (yang membawahi lembaga pendidikan lingkungan departemen agama), serta kepolisian dan kejaksaan negeri bukti bahwa setelah melakukan verifikasi atas syarat ijazah yang diserahkan pasangan calon, pokja membuat berita acara yang dijadikan dasar pertimbangan keputusan kpu kabupaten semarang mengenai terpenuhinya syarat pendidikan, bahwa dengan demikian memohon telah melakukan verifikasi dan bertindak secara cermat dengan melibatkan instansi yang berwenang dalam proses untuk menentukan sah dan tidaknya syarat ijazah semua pasangan calon, bahwa berkaitan dengan adanya putusan pengadilan negeri ambarawa ungaran) nomor daf. pid pn. ung, tidak memengaruhi terpenuhinya syarat. hal ini karena mundjirin es, sp. og. telah menyerahkan pemenuhan syarat calonungaran bukti bantahan terhadap dalil pemohon angka dan dalil angka tentang adanya kpps yang tidak mau memberikan secara utuh model pkk kpu dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tidak menempel lampiran kwk tempat umum sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara: bahwa sebagaimana kpps wajib memberikan salinan berita acara model kwk), bahwanamun: bahwa lampiran model yang ditempelkan oleh kpps maupun pps tidak seluruhnya pada tempat yang terlindung, karena diprioritaskan pada tempat yang strategis agar dapat dilihat masyarakat. jika pemohon baru mencermati setelah rekapitulasi tingkat kabupaten selesai pada tanggal agustus atau (lima) hari setelah hari pemungutan, kemungkinan sebagian dari lampiran kwk yang ditempelkan tersebut rusak atau hilang, bahwa. dilaksanakanakan dicermati kembali dan diperbaiki seketika itu juga, bahkan jika diperlukan dengan membuka plant: bahwalil pemohon d, bantahan terhadap dalil pemohon angka tentang pelanggaran kpps tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (tiga) hari sebelum hari pemungutan sehingga banyak yang tidak hadir memberikan suara, terutama pengikut pemohon,menyampaikan surat undangan atau surat pemberitahuan untuk memberikan suara tps (c kepada pemilih selambat lambatnya (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan. kemudian dalam diatur bagi pemilih yang sampai dengan (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima kwk diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua kpps. apabila sampai dengan selambat lambatnya jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara pemilih belum menerima kwk dapat melaporkan kepada ketua kpps atau pps. setelah diteliti pada daftar pemilih tetap dan namanya tercantum maka ketua kpps memberikan model kwk, bahwa untuk memastikan hak pilih pemilih dapat disalurkan ditentukan juga apabila sampai dengan hari pemungutan suara pemilih belum mendapatkan kwk, bahwaselebaran, dan sebagainya agar tata cara pemberian suara dan tanggal pelaksanaan dapat diketahui masyarakat bukti bahwa oleh karena pemberian suara dalam bilik suara bersifat rahasia maka tidak seorang termasuk dalam hal ini pemohon, bantahan terhadap dalil pemohon angka tentang adanya pelanggaran pencoblosan dua kali tanpa adanya pemungutan suara, bahwa mengenai hal ini, seperti dalil dalil pemohon lainnya juga tidak menyebutkan mana, dan kapan terjadinya pelanggaran pelanggaran yang dimaksud oleh pemohon. bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara tidak ada rekomendasi dari panas (juga ppl dan panwascam): bantahan terhadap dalil pemohon angka bahwa meskipun dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang pernah mendapat hukuman pidana, berapa lama ancaman hukumannya, namun secara umum dapat memohon sampaikan bahwa seluruh pasangan calon telah menyerahkan syaratmohon menolak dalil dalil pemohon angka dan seterusnya dan tidak menanggapi satu persatu karena tidak ada fakta hukum dan bukti bukti yang perlu ditanggapi lebih lanjut. sedangkan mengenai pendapat pemohon mengenai tugas, wewenang, dan peran mahkamah konstitusi kami serahkan penilaiannya kepada majelis, bahwa permohonan pemohon dalam putusan sela untuk menunjukkan hadapan sidang semua surat suara yang dinyatakan tidak sah, tidak relevan, dan cukup dilihat dari bukti lampiran model serta berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara ppk dan tingkat kabupaten, mana tidak ditemukan selisih penghitungan suara tidak sah ataupun keberatan dari saksi saksi pasangan calon. bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon kepada mahkamah menolak permohonan putusan sela, bahwa berdasarkan uraian memohon atas, dalil pemohon tentang adanyaabupaten semarang yang dilakukan oleh memohon adalah tidak benar dan telah terbantahkan. sebaliknya terbukti bahwa pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten semarang tahun berjalan dengan baik, taat asas, dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku,bahwa keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon dengan hasilbahwa untuk memahami dalil dalil yang akan dikemukakan oleh pemohon berkaitan dengan kesalahan serta pelanggaran dalam penyeleng(sembilan belas) kecamatan:ppk, dan kpu kabupaten:,(lampiran model c1 pkk.kpu) kepada saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yakni pemohon, penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh memohon, sehingga memengaruhi perolehan suara pemohon yang dapat menyebabkan terpilihnya pemohon sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten semarang,semarang. tentang penetapan pasangan calon: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umumbertanggal agustus bukti fotokopi leaflet, poster, dan contoh bahan sosialisasi, bukti fotokopi model db dprd kabupaten, bukti fotokopi model db ppwp: bukti fotokopi model db pkk, bukti fotokopi lampiran kecamatan getaran: bukti fotokopi lampiran kecamatan tengaran: bukti fotokopi lampiran kecamatan susukan, bukti fotokopi lampiran kecamatan suruh, bukti fotokopi lampiran kecamatan pabean, bukti fotokopi lampiran kecamatan tuntang, bukti fotokopi lampiran kecamatan banyubiru, bukti fotokopi lampiran kecamatan jambu, bukti fotokopi lampiran kecamatan sukowono, bukti fotokopi lampiran kecamatan ambarawa, bukti fotokopi lampiran kecamatan baden: bukti fotokopi lampiran kecamatan bringin, bukti fotokopi lampiran kecamatan berkas, bukti fotokopi lampiran kecamatan ungaran barat, bukti fotokopi lampiran kecamatan pringapus: bukti fotokopi lampiran kecamatan banyak, bukti fotokopi lampiran kecamatan kaliwungu: bukti fotokopi lampiran kecamatan ungaran timur, bukti fotokopi lampiran kecamatan kandungan, bukti fotokopi rincian perolehan suara calon bupati dan wakil bupati model da kecamatan se kabupaten semarang, bukti fotokopi undan, bukti: bukti fotokopi akta kelahiran: bukti fotokopi kelompok kerja pokja) pencalonan, bukti fotokopi surat keterangan pengadilan negeri ungaran. saksi puji widianto bahwa saksi adalah kepada kabupaten semarang yang melakukan pemantauan untuk pemilukada kabupaten semarang tahun bahwa pemilukada kabupaten semarang sudah berjalan sesuai dengan program program kpud kabupaten semarang, bahwa dalam pemantauan terjadi bentuk bentuk berdasarkan laporan praktik money politics yang dilakukan oleh (tiga) pasangan calon. namun pada saat tim relawan mendatangi lapangan untuk melakukan pemeriksaan laporan masalah itu, barang bukti dan saksi sudah tidak ada. jadi pihaknya menganggap untuk masalah masalah seputar money politics hanya isu: bahwa terkait laporan money politic, saksi mendatangi desa susukan kecamatan ungaran timur yang terdapat praktik money politics dari pasangan calon nomor urut dan desa layanan kecamatan ungaran timur terdapat laporan praktik money politics yang dilakukan pasangan nomor urut namun barang bukti dan saksi sudah tidak ada, bahwa untuk intimidasi pada terdapat laporan kecamatan ungaran timur desa layangan bahwa lurah menjanjikan sesuatu kepada warga agar mendukung pasangan calon nomor urut dan kecamatan ungaran barat terdapat laporan bahwa lurah juga melakukan ancaman yang sama kepada warga apabila tidak memilih pasangan nomor urut maka akan dipersulit dalam hal pengurusan surat suramundjirin es, sp. og. dan ir. warnai, m.m., telah memberi keterangan persidangan pada tanggal agustus yang pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut.sebagaimana termuat dalam keputusan kpu kabupaten semarang tertanggal juni nomor pts kpu kab. semarang.emarang tahun bahwa pada tanggal juli adalah puncak pesta demokrasi pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten semarang dan pada tanggal agustus komisi pemilihan umum kabupaten semarang mengeluarkan keputusan tentang pengesahan dan penetapan perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan umum bupati dan wakil bupati semarang tahun dengan nomor pts kpu kab. semarang. pokok permasalahan bahwa pada tanggal agustus hj. siti ambar fitnah dan wuluh ben nugroho, s.h. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati semarang tahunmengajukankemudian telah dilakukan perbaikan tertanggal agustus dan terdaftar dalam register perkara nomor php.d viii mahkamah konstitusi yangrat tps), terjadinya money politics seluruh (sembilan belas) kecamatan,: kpu) kepada saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yakni pemohon,bahwa dalamtelah diperbaiki tertanggal agustus yakni pada polita halaman tersebut, yang merupakan ranah selaku pihak terkait dapat dikategorikan menjadi: money politic, intimidasi, akta kelahiran: hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya pihak terkait akan menanggapi kategori tersebut atas sebagai berikut: money politic perihal adanya dugaan penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pihak terkait, juga merupakan hal yang tidak benar, sebagaimana disampaikan dalam keberatan pemohon pada polita huruf halaman dan yang pada intinya tim sukses jiwa telah melakukan money politic kecamatan yang dibuktikan secara sample beberapa desa. hal tersebut adalah tidak benar karena: nama nama yang disebutkan sebagaimana disampaikan dalam permohonan keberatan pemohon adalah tidak termasuk dalam tim sukses jiwa' bukti pt sampai saat ini tim sukses jiwa tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh pihak bawaslu terkait hal tersebut: mengenai money politic yang disampaikan pemohon sebagaimana tertulis dalam polita huruf halaman sampai adalah tidak benar, mana nama nama tersebut tidak pernah melakukan sebagaimana yang didalilkan pemohon bukti pt s.d bukti pt untuk memudahkan pemahaman mengenai terjadinya penggunaan politik uang pada pemilukada kabupaten semarang tahun bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum politik uang sebagai berikut: calon bawaslu (b) polri jaksa pengadilan: (d) setelah cukup bukti diserahkan pada kejaksaan: (e) diproses muka pengadilan negeri: dan hingga saat ini pihak terkait tidak pernah panggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi dan diperiksa oleh pihak yang berwajib bawaslu, kepolisian, jaksa, ataupun pengadilan)intimidasi terkait dengan tindakan intimidasi bahwa pihak terkait ataupun tim sukses jiwa (dr. mundjirin es, sp. og. dan ir. warnai, m.m),baik dalam bentuk apapun juga, sampai sekarang tidak ada bentuk laporan apapun terhadap adanya dugaan intimidasi yang ditujukan pada tim sukses jiwa dan pihak terkait kepada panwaslukada kabupaten semarang terkait dengan tindakan intimidasi tersebut: akta kelahiran bahwayang pada intinya menerangkan kutipan akta kelahiran nomor dis tertanggal mei terhadap pihak terkait (dokter mundjirin es, sp. og.) telah tercatat dalam register nomor dis dan dalam pencatatan kelahiran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku bukti pt dan tidak ada pembatalan terhadap kutipan akta kelahiran pihak terkait (dokter mundjirin es, sp. og.) nomor dis oleh instansi yang berwenang. dengan demikian, akta kelahiran tersebut sah menurut hukum bukit pt berdasarkan ketentuan dan peraturan kpu nomor tahun tentangjadi tidak ada pengaruh sah atau tidaknya suatu pencalonan, dengan demikian akta kelahiran bukan syarat sah pencalonan sehingga (dokter mundjirin es, sp. og.) telah memenuhi persyaratan sebagai calon bupati kepala daerah kabupaten semarang: hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tentang hukuman pidana pihak terkait (dokter mundjirin es, sp. og.) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap bukti pttertanggal januari bukti pt, berdasarkan ketentuan huruf nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah dioleh karena itu pihak terkait (dokter mundjirin es, sp. og.) memenuhi persyaratan sebagai calon bupati kepala daerah kabupaten semarang, bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten semarang yang diselenggarakan oleh kpu kabupaten semarangmarang serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi hampir lebih daremarang secara konsisten dan bertanggung jawab: berdasarkan fakta fakta atas, memohon mohon kepada mahkamah yang memeriksa perkara nomor php.d viii berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: dalam putusan sela: menyatakan menolak seluruhnya tuntutan putusan sela oleh pemohon, dalam putusan akhir, menolak permohonan keberatan dan pembatalan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupatiemohon, untuk seluruhnya: menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan komisi pemilihan umum kabupaten semarang nomor pts kpu kabupaten semarang bertanggal agustus tentang pengesahan dan penetapan perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupatitruktur komposisi tim kampanye jiwa": bukti pt fotokopi surat pernyataan sutrisno bertanggal agustus bukti pt fotokopi surat pernyataan seniman bertanggal agustus bukti pt fotokopi surat pernyataan junaidi bertanggal agustus bukti pt fotokopi surat pernyataan samaran bertanggal agustus bukti pt fotokopi surat pernyataan the hok hong bertanggal agustus bukti pt fotokopi surat pernyataan drs. asin ma'ruf bertanggal agustusmaka perlu terlebih dahulu disampaikan kondisi daerah kabupaten semarang sebagai berikut: secara administratif terbagi menjadi kecamatan, kelurahan, dan desa, pemukiman penduduk tersebut tersebar lereng gunung ungaran, gunung telomoyo, gunung merbabu, pegunungan sewaktu, pegunungan kalong, pegunungan pasokan, pegunungan geleng dan gunung tumpeng, pegunungan rong, pegunungan sorong, pegunungan bungkuk dan pegunungan pergi, yang hampir kesemuanya terletak daerah pedesaan rural: jumlah penduduk jiwa, tersebar lereng gunung dan pegunungan yang hampir semuanya berciri pedesaan, dengan pendapatan perkapita rp. bahwa kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan memohon beserta jajaran penyelenggara bawahnya dan panas pemilukada, serta pihak bukti pt fotokopi surat pernyataan wiki pratiwi bertanggal agustus bukti pt fotokopi surat pernyataan agus arizona bertanggal agustus bukti pt fotokopi surat pernyataan jawaban bertanggal agustusbukti pt fotokopiukti pt fotokopi putusan pengadilan negeri kabupaten semarang nomor daf. pid pn.ung bertanggal september bukti pt fotokopi surat keterangan dari pengadilan negeri kabupaten semarang nomor w12 u18 hk. bertanggal januariukada kabupaten semarang pada tanggal agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. pendahul:undang undang nomor tahun menyebutundang undang nomor tahun menyebutkan,il. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang undangannerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kada. panitia pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran pemilu kada berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. laporan pelanggaran yang disampaikan kepada bawaslu diteruskan kepada panitia pengawas pemilu yang berwenang.pasangan calon danyatau tim kampanye.: y: dan 9g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan. dalam hal petugas penerima laporan telah selesai melakukan penelitian laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dan mendapati bahwa laporan pelanggaran tidak belum atau sudah memenuhi syarat formal dan material, maka: laporan pelanggaran yang tidak belum memenuhi syarat formal dan material dikonfirmasi ulang kepada pelapor untuk segera dilengkapi: dan laporan pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan material diteruskan kepada bagian petugas yang menangani mengkaji pelanggaran. dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bawaslu kabupaten semarang beserta bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan selalu mengacu pada peraturan perundang undangan, il. laporan pelanggaran: pada hari senin, juli sdr. sugianto beralamat krajan, bergaskidul, kecamatan berkas kabupaten semarang melaporkan bahwa pada hari jumat, tanggal juli lebih kurang pukul wib, sdr. arifin dan sdr. pasan beralamat krajan, bergaskidul, kecamatan berkas kabupaten semarang, diduga telah memberikan uang sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah) kepada dari beserta istri dan puji arizona beserta istri, masing masing menerima sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah), agar tanggal juli pada saat pemungutan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah memilih pasangan calon dr. mundjirin es, sp. og. dan ir. warnai, m.m. berdasarkan kajian bukti bukti dan fakta fakta hukum, pihak pelapor tidak dapat mendatangkan (dua) orang saksi dan tidak dapat menunjukkan barang bukti, sehingga dugaan kasus politik uang tidak dapat diproses lebih lanjut, pada hari kamis, agustus bawaslu kabupaten semarang menerima tembusan surat dari tim ampuh yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten semarang dengan nomor ekt. ampuh viii perihal penolakan terhadap hasil pemilukada kabupaten semarang bertanggal juli pada hari jumat, agustus bawaslu kabupaten semarang mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada tim ampuh untuk hadir pada hari sabtu, tanggal agustus pukul wib dengan surat nomor bawaslu n!iii perihal undangan bertanggal agustus pada hari sabtu, agustus sekitar jam wib, tim ampuh" yang diwakili oleh sdr. achmad chumaidi nh, s.h. dan sdr. mukhlis hadir kantor bawaslu kabupaten semarang dan diterima oleh sdr. waskita adji ketua) dan setiawan pandu anggota). guna memenuhi syarat administrasi maka kami meminta kepada sdr. achmad chumaidi nh, s.h. untuk mengisi formulir laporan, tetapi sdr. achmad chumaidi nh, s.h. mengatakan bahwa yang akan mengisi laporan bukan saudara achmad chumaidi nh, s.h., sehingga formulir dibawa sdr. achmad chumaidi nh, dan akan diserahkan kembali pada hari minggu, agustus atau paling lambat hari senin, agustus pada hari minggu, tanggal agustus sekitar jam wib, sar. achmad chumaidi nh, s.h. datang kembali kantor bawaslu kabupaten semarang. sdr. achmad chumaidi nh, s.h. tidak menyerahkan formulir laporan, tetapi menyerahkan berkas fotokopi keterangan saksi sebanyak (tiga puluh tiga) dari (sebelas) kecamatan. karena banyaknya kasus yang tertuang dalam keterangan saksi dan tersebar (sebelas) kecamatan, maka ketua bawaslu kabupaten semarang meminta kepada saudara achmad chumaidi nh, s.h. untuk melaporkan bawaslu kecamatan, tetapi tidak dilakukan oleh saudara achmad chumaidi nh, s.h. guna menindaklanjuti laporan tersebut maka pada hari senin, agustus bawaslu kabupaten semarang mengundang ketua bawaslu (sebelas) kecamatan yang wilayahnya tersebut dalam keterangan saksi, dengan agenda mengkaji keterangan saksi dari tim ampuh. hasil musyawarah menyepakati dan memutuskan bahwa bawaslu kecamatan akan mengadakan klarifikasi terhadap nama nama yang membuat keterangan saksi tersebut. hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan adalah sebagai berikut: kecamatan ambarawa: sdr. suyanto wakil ketua tim ampuh kecamatan ambarawa) yang beralamat dusun user desa pasukan, memberikan pernyataan sebagai berikut, bahwa saya sudah menerima kesepakatan dpt yang sudah disepakati bersama pada tanggal juni adapun apabila ada gugatan dari anak buah saya dan saya bisa meluruskan, dan saya tidak membenarkan" berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bawaslu kecamatan ambarawa beserta pengawas pemilu lapangan tidak menemukan dan tidak menerima pelanggaran politik uang, hak pilih, dan kesenjangan tahapan pemilukada: kecamatan jambu: jumlah pemilih tps dusun krajan dan weru) desa kuwarasan berdasarkan dpt adalah (lima ratus tujuh puluh delapan) orang, jumlah pemilih tps dari weru desa kuwarasan berdasarkan dpt adalah (tiga ratus tiga puluh lima) orang dan yang menggunakan hak suaranya hanya (sepuluh) orang, jarak dusun weru dengan tps kurang lebih s.d meter, dengan lokasi berbukit: dalam pemilu sebelumnya dusun weru ada tps sendiri, bawaslu kecamatan jambu sebelumnya sudah menyarankan kepada pps dan ppk saat rencana penetapan tps agar penggabungan tps dipikirkan lagi, bahkan dalam forum rapat penetapan dpt tanggal juli yang dihadiri ppk, mustika, tim kampanye, dan bawaslu kecamatan juga menyarankan lagi: cc. kecamatan ungaran barat hasil klarifikasi dengan saudara rohani beralamat dusun gemuk kelurahan kalisidi, menyatakan, bahwa saya rohani) tidak kenal sama bapak muhdorun. saya rumah dikasih uang bapak muhdorun tetapi saya tidak tahu rumahnya. waktu saya dipaksa tanda tangan (keterangan saksi) tidak ada materinya, saksi yang tanda tangan atas catur dan johar) tidak melihat sama sekali waktu pemberian uang? kecamatan getaran hasil klarifikasi dengan sdr. darmin ketua kpps sumogawe menyatakan bahwa saksi pasangan calon nomor urut datang terlambat dan tidak menyerahkan surat mandat sebagai saksi: hasil klarifikasi dengan saudara tugimin tugiyono ketua kpps sumogawe menyatakan bahwa saksi dari calon bupati dan wakil bupati semarang nomor urut tidak ada, hasil klarifikasi dengan sdr. tejo sukarno ketua batur) menyatakan bahwa tidak pernah memaksa warga untuk memilih jiwa" dengan ancaman akan didenda dan berani dipertemukan dengan yang menuduh: hasil klarifikasi dengan saudara agus suyanto beralamat getaran menyatakan bahwa, pada pemungutan suara agustus pps telah menawarkan berita acara hasil penghitungan suara pada tps tersebut, berhubung saksi pasangan calon nomor (saya) tidak membutuhkan, maka saya menganggap tidak perlu, karena saya hanya diminta secara lisan sms saja oleh koordinator saksi pasangan calon nomor ill. kesimpulan berdasarkan uraian atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa kasus dugaan politik uang yang terjadi desa bergaskidul kecamatan berkas, bahwa kasus dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten semarang tahun yang dilaporkan oleh saudara achmad chumaidi nh., s.h. tidak dapat ditindaklanjuti, karena: sampai dengan batas waktu yang ditetapkan hari), pelapor tidak mengisi formulir laporan model kwk yang sudah diberikan kepada pelapor pada tanggal agustus pelapor tidak memenuhi syarat material, yaitu: identitas pelapor, terkait sebagaimana angka tersebut atas, dapat diuraikan antara lain sebagai berikut: pelanggaran surat suara tidak sah secara sistematis, masif, dan terstruktur, mana anggota kpps semua tps melakukan kecurangan, sehingga berakibat kerusakan surat suara yang seharusnya diperoleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yaitu hj. siti ambar fitnah dan wuluh ben nugroho, s.h. pemohon): bahwa surat suara tidak sah sebesar bukti yang berdasarkan kesaksian diduga kuat perolehan suara dari surat suara tidak sah tersebut seharusnya diperoleh pemohon, sehingga seharusnya perolehan suara yang didapat pemohon adalah sebagai berikut: perolehan urut pasangan calon suara dokter mundjirin es, sp. ir. warnai, m.m. dr. subroto, s.e, m.m atika arisan, sos. hj. siti ambar fitnah wuluh ben nugroho, s.h. bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut atas, maka seharusnya yang mendapat perolehan terbanyak adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut sehingga demi rasa keadilan, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi dapat meminta dan memerintahkan kepada memohon agar membawa serta memperlihatkan surat suara yang tidak sah dan rincian perolehan suara pasangan calon masing masing tempat pemungutan suara tps), pelanggaran terjadinya money politics yang sistematis, begitu masif, dan terstruktur, serta secara merata daerah rural atau pedesaan yang income perkapitanya masih rendah, telah memberikan implikasi besar sebagai berikut: nama dan alamat terlahir, peristiwa dan uraian kejadian: waktu dan tempat kejadian, barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui, dan berdasarkan hasil klarifikasi kepada para saksi yang memberikan keterangan kepada tim ampuh", yang dilakukan oleh anggota bawaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan terjadi perbedaan pernyataan, bahkan ada yang merasa dipaksa,emarangemarang dengpemohon adalah peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten semarang dengan nomor urut (videmarang ditetapkan oleh memohon pada hari kamis, agustussehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari selasa, agustus yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada kamis, agustusmemohon dalam jawabannya, pokok perkarasebagai berikut:kerusakan surat suara yang seharusnya diperoleh pemohon. menurut pemohon, surat suara tidak sah sebesar diduga kuat seharusnya diperoleh pemohon, sehingga seharusnya perolehan suara yang didapat pemohon yaitu suara dan bukan suara atau lebih banyak jumlahnya dibandingkan pasangan calon terpilih sejumlah suara::, yaitu mencoblos kepada pihak yang memberi uang atau memberikan colokan yang tidak sah. pelanggaran money politicspersidangan, yaitu ignatius hari setiawan, euros, surat, dan krotom tidak menggunakan hak pilihnya,putusan pengadilan negeri semarang nomor daf. pid pn.ungi3.kpps juga tidak,melainkan cukup diselesaikan dengan secara adat, serta terjadinya pelanggaran berupa pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara:, bahwmenurut memohon, saksi pemohon justru telah menerangkan bahwa surat suara yang terdapat tanda color lebih dari sekali telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. lagipula, persentasi suara tidak sah terbukti menurun dalam pemilu legislatif sebesar kemudian turun kembali menjadi dalam pilpres serta menjadi dalam pemilukada bupati kabupatenmemohon membantah dalil pemohon terkait dengan adanya money politics seluruh kecamatan kabupaten semarang yang terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur, serta merata daerah pedesaan. selain itu, memohon juga telah mendapat surat keterangan dari kepolisian resor semarang nomor vii1alil pemohon terkait dengan adanya intimidasi kepada warga masyarakat untuk tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya.memohon juga telah mendapat surat keterangan dari kepolisian resor semarang nomor viii res.smg dan surat keterangan dari kejaksaan negeri ambarawa nomor e5. serta surat keterangan dari pengadilan negeri kabupaten semarang nomor u18 hk. vii mengenai tidak terdapatnya perkara pelanggaran ataupunengan tegas dalil pemohon yang menyatakan adanya ketidaknetralandikarenakan tidak menindaklanjuti terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaranpermohonhal tersebut menunjumemohon membantah dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon terpilih menggunakan akta kelahiran yang cacat hukum, sehingga seharusnya tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon pemilukada kabupaten semarang tahuni: bahwa untuk mendukung dalil tersebut memohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti bukti dan bukti berupa fotokopi mencoblos kepada pihak yang memberi uang, memberikan colokan yang tidak sah: bahwa pelanggaran dalam bentuk money politics tersebut telah terjadi kecamatan dengan dibuktikan secara sample berdasarkan keterangan saksi dan bukti sebagai berikut: desa jetis, kecamatan kaliwungu dilakukan oleh kepala desa jetis yang bertindak sebagai tim sukses pasangan jiwa nomor urut dengan membagikan uang kepada para perangkat desa masing masing sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), kecamatan getaran, masyarakat dipaksa harus memilih pasangan jiwa karena telah memberikan uang seorang sebesar rp. maka bagi yang tidak memilih jiwa diminta kompensasi pengembalian senilai uang yang telah diberikan jiwa, dusundari tim jiwa, dengan memberi uang sebesar rp. kepada sdr. rohani, desaselaku tim jiwa dengan memberi uang kepada sdr. jari sebesar rp. kupang pete kelurahan kupang, kecamatan ambarawa telah terjadi pembagian beras kepada warga yang dilakukan oleh tim jiwa dengan tujuan agar warga memilih pasangan jiwa, tegalrejo kelurahan panjang, kecamatan ambarawa ditemukan pemilih menerima uang dari tim jiwa sebesar rp. untuk memilih pasangan jiwa: watubaban gedangan, kelurahan ungaran timur telah terjadi money politics yang dilakukan oleh oknum kpps, akta kelahiran, kelompok kerja pencalonan,ahwa memohon membantah dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan terjadimemohon juga membantah bahwa. berdasarkan. selain itu,maka akan dicermati kembali dan diperbaiki seketika itu juga, bahkan jika diperlukan dengan membuka plidalilkan pemohon, bahk: bahwa untuk mendukung dalil tersebutbahwa memohon membantah dengan tegas dalil pemohon mengenai. memohon juga membantah terjadinya pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara. untuk memastikan hak pilih pemilih dapat disalurkan maka ditentukan oleh memohon apabila sampai dengan hari pemungutan suara pemilih belum mendapatkan formulir kwk, para pemilih, agar tata cara pemberian suara dan tanggal pelaksanaan dapat diketahui masyarakat,: bahwa memohon membantah keterkaitan dalil pemohon mengenaiberdasarkan putusan pengadilan nomor daf. pid pn.ung yang diajukan pemohon, terbukti bahwa pidana yang dijatuhkanpengadilan negeri ungaran nomor daf. pid pn.ung: menimbang bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih nomor urut yaitu dr. mundjirin es, sp. og. dan ir. warnaiemohon yang menyatakan terjadinya money politics dilakukan oleh pihak terkait. hal tersebut. hinggas.d pt berupa fotokopi stuktur komposisi tim kampanye jiwa dan surat pernyataan dari saksi saksi pihak terkait, bahwa pihak terkait juga membantah dalil pemohon mengenai adanya intimidasi dari pihak terkait ataupun tim sukses jiwa . pihak terkait: bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon yang menyatakan akta kelahiran pihak terkait adalah cacat hukum. akta kelahiran dari pihak terkait cast dr. mundjirin es, sp. og. dengan nomor dis bertanggal meipada intinya menerangkan kutipan akta kelahiran nomor dis bertanggal mei yang telah tercatat dalam register dan dalam pencatatan kelahirannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. berdasarkan ketentuan dan peraturan kpu nomor tahun mengenaisehingga tidak ada pengaruh sah atau tidaknya pencalonan. dengan demikian, akta kelahiran bukan syarat sah pencalonan sehingga pihak terkait telah memenuhi persyaratan sebagai calon bupati atau kepala daerah kabupaten semarang,pt berupapihak terkait membantah dalil pemohon terkait dengan tuduhan hukuman pidana., sebagaimana putusan pidana nomor daf. pid pn.ung, mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sertabertanggal januarisementara itu, . oleh karena itu, pihak terkait memenuhi persyaratan sebagai calon bupati atau kepala daerah kabupaten semarang: bertanggal september dan surat keterangan dari pengadilan negeri kabupaten semarang nomor w12 u18 hk. bertanggal januarisemarangemohon maupun pihak terkait, keterangan panwaslukada kabupaten semarmenimbang bahwa dalam jawabannya,. terhadap eksepsi tersebut, mahkamah memberikan penilaibahwa dalam mengadili sengketa pemilukada, mahkamah tidak hanya membedah permohonaneksepsi memohon yang menyatakan permohonandalam pokok perkarasemarang tahun telah dilaksanakan pada hari sabtu, juli dengan diikuti oleh (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten semarang:semarang tahun dengan nomor urut hasil perolehan suara pemilukada kabupaten semarang tahun didasarkan padakecamatan se kabupaten semarang secara sistematis, masif, dan terstruktur, serta merata:,: terjadinya pelanggaran oleh kpps yang diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara,dan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pelanggaran:hilangnya suara. menurut pemohon, surat suara tidak sah sebesar diduga kuat seharusnya diperoleh oleh pemohon, sehingga perolehan suara yang didapat pemohon seharusnya suara dan bukan suara atau lebih banyak jumlahnya dibandingkan pasangan calon terpilih yang memperoleh sebanyak suara. bahwa sebaliknypersentase suara tidak sah terbukti menurun dalam pemilu legislatif sebesar kemudian menjadi dalam pilpres serta turun kembali menjadi dalam pemilukada bupatiterhadap permasalahan hukum atas, mahkamah menilai pemohon yang mendalilkan terdapat surat suara tidak sah sebesar suara yang diduga kuat seharusnya diperoleh seluruhnya untuk pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya hadapan mahkamah. saksi saksi pemohon yang dihadirkan justru hanya menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah milik pemohon. saksi pemohon juga mengakui bahwa kesalahan pencoblosan lebih dari satu kali harus dinyatakan tidak sah sesuai dengan peraturan perundang undangan. terlebih lagi, para saksi tersebut bukanlah saksi resmi yang diberi mandat oleh pemohon untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara tps, sehingga hanya menyaksikan penghitungan suara dari kejauhan, bahkan tidak sampai tuntas dan hanya beberapa tps saja. sementara itu, saksi resmi yang diberi mandat hampir seluruhnya tidak mengajukan keberatan pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara. lagipula, sejumlah suara tidak sah tidak bisa serta merta diasumsikan milik pemohon seluruhnya, karena sangat terbuka adanya kemungkinan surat suara tersebut adalah milik pasangan calon lain ataupun surat suara tersebut memang benar benar tidak sah menurut hukum. oleh karena itu, pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah karena dalil yang diajukan bersifat asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum secara keseluruhancurangan terhadap surat suara tidak sah seluruh tempat pemungutan suara tps) tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan, yaitu mencoblos kepada pihak yang memberi uang atau memberikan colokan yang tidak sah. untuk mendukung dalil tersebut,keterangannya persidangan, yaitu ignatius hari setiawan, euros, surat, dan kroto: bahwa sebaliknya, baik memohon maupun pihak terkait sama sama membantah dalil pemohon tersebut dengan tegas karena memohon telah mendapat surat keterangan dari kepolisian resort semarang nomor viiisementara itusedangkan pihak terkait mengajukan bukti pt s.d pt berupa fotokopi struktur komposisi tim kampanye jiwa" dan surat pernyataan dari saksi saksi pihak terkait, bahwa sebelum memberikan penilaian, mahkamah akan memberikan pandangan hukum atas pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. dalam hal ini, mahkamah memandangberdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi kelurahan gedangan, kecamatan ungaran timur telah terjadi yang dilakukan oleh ketua yang membuat surat edaran agar warga memilih pasangan jiwa bukti kelurahan panjang, kecamatan ambarawa, tim jiwa membagikan uang kepada warga masing masing sebesar rp. dusun manggung, desa jembatan, kecamatan kandungan terjadi money politics secara terang terangan, mana dilakukan dengan cara tim jiwa memberikan uang sebesar rp. pada saat orang akan menuju tps: desa sambal, kecamatan baden ditemukan money politics yang dilakukan tim jiwa, dengan kronologis sdr. sutrisno ketua mengambil uang dari sdr. samaran tim sukses jiwa) sebesar rp. dengan menggunakan stempel rt, desa sambal, kecamatan baden, sdr. junaidi dan seniman sekretaris menerima uang tempat samaran tim sukses jiwa) sebesar rp. untuk kemenangan pasangan jiwa, mana uang tersebut difungsikan untuk pengadaan lampu penerangan jalan: dan lainnya sebagainya bahwa terjadinya pelanggaran money politics secara sistematis dan masif merupakan kejadian yang luar biasa (extra ordinary) yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karena itu penyelesaiannya tidak sekedar normatif saja, pelanggaran dalam bentuk intimidasi kepada para pemilih untuk tidak datang dan menggunakan hak pilihnya yang terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur daerah rural atau pedesaan, telah memberikan implikasi, sebagai berikut: mencari amannya dengan mengikuti perintah dari yang mengintimidasi: serta bukti surat yang diajukan oleh pemohon, mahkamah menilai pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya pelanggaran pelanggaran pidana pemilu berupa money politics yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan pemilukada kabupaten semarang tahun mahkamah juga tidak menemukan adanya petunjuk bahwa antara perbuatan pelanggaran pidana satu dengan lainnyasemarang, hal tersebut bersifat parsial dan sporadis. berdasarkan keterangan tertulis dari panwaslukada kabupaten semarang yang juga didukung oleh keterangan saksi memohon selaku pemantau pemilukada independen, berbagai kasus dugaan money politics tidak saja dilakukan oleh pasangan calon terpilih, namun juga oleh seluruh pasangan calon lainnya, tidak terkecuali pemohon itu sendiri. akan tetapi, setelah berbagai dugaan kasus money politics tersebut ditindaklanjuti oleh panwaslukada, ternyata pada umumnya serta pelapor tidak memenuhi syarat material laporan. selanjutnya, hasil klarifikasi kepada para saksi dari pelapor menunjukkan terjadinya perbedaan pernyataan keterangan, bahkan antaranya ada yang merasa dipaksa. fakta hukum ini semakin diperkuat dengan adanyayang pada pokoknya menyatakan tidak ada kasus money politics yang mereka tangani selama berlangsungnya pemilukada kabupaten semarang. namun demikian, apabila benar terdapat tindak pidana pemilukada yang bersifat parsial dan sporadis tersebut, serta belum di dan kepolisian sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilukada bertanggal agustus dengan demikian, baik mahkamah, kepolisian, maupun lembaga penyelenggara pemilukada tidak memberikan sedikitpun ruang atas terjadinya penyimpangan berupa pelanggaran pidana pemilu semata mata hanya masalah keterbatasan jangka waktu pemeriksaan. hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi indonesia pada umumnya dan kabupaten semarang pada khususnyamoney politics seluruh kecamatan kabupaten semarang secara sistematis, masif, dan terstruktur, bahwa sebaliknya, memohon dan pihak terkait sama sama membantah dalil permohonan tersebut. menurut memohonsejalan dengan itu, pihak terkait membantah dalil pemohon dengan menyatakan dirinyabahkanbahwa terhadap permasalahan hukum atas, mahkamah menilai bahwa pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah atas dalilnya yang menyatakan intimidasi kepada warga masyarakat menyebabkan para calon pemilih tidak datang dan tidak menggunakan hak pilihnya atau dengan sengaja mencoblos surat suara agar tidak sah. hal demikian hanyalah asumsi ataupun prediksi pemohon yang tidak didukung dengan bukti bukti berupa data rinci baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai siapa saja, berapa jumlahnya, kapan, dan mana intimidasi tersebut terjadi, sehingga berakibat tidak datangnya para calon pemilih tempat pemungutan suara atau para calon pemilih tersebut menjadi tidak memilih sesuai dengan kehendak hati dan nuraninya sendiri. jikalau pun benar telah terjadi intimidasi kepada warga masyarakat, pemohon tidak dapat membuktikannya hadapan persidangan bahwa intimidasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk adanya pengaruh terhadap perolehan suara bagi para pasangan calon secara signifikan. sejalan dengan itu, keterangan dari panwaslukada dantidak menunjukan adanya pelanggaran berupa intimidasi yang serius selama berlangsungnya pemilukada kabupaten semarang yang dapat menyebabkan terkoyaknya asas asas pemilukada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. namun demikian, sama halnya dengan dugaan money politics, apabila benar terjadi pelanggaran yang bersifat parsial ini baik intimidasi berupa ancaman maupun kekerasan fisik kepada masyarakat, hal demikian dapat tetap ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang untuk dituntaskan permasalahan pidananya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah menilai dalil pemohon mengenai adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkansebaliknya, memohon membantah dengan tegas dalil pemohon tersebut, hal tersebutlapormenurut memohon hal tersebut menunjukterhadap permasalahan hukum atas, mahkamah menilai dalil pemohon sangatlah umum dan tanpa rincian yang jelas serta tanpa didukung dengan bukti bukti yang dapat memperkuat dalilnya tersebut. sebaliknya, memohon dapat mematahkan dalil pemohon dengan mengajukan bantahan berupa keterangan yang membuktikan tidak pernah sekali pun memohon memperoleh laporan dari masyarakat dan atau panwaslukada terkait dengan netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten semarang tahun sementara itu, terhadap laporan pengaduan berupa pelanggaran pidana sudah seharusnya menjadi ranah kewenangan dari panwaslukada dan bawaslu yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti: bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah menilai dalil pemohon terkait dengan tidak netral dan tidak profesionalnya penyelenggara pemilukada adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum,bahwa sebaliknya, baik memohon maupun pihak terkait juga membantah dalil pemohon tersebut.dan bukti serta bukti pt dan pt berupa fotokopi akta kelahiran nomor dis kelompok kerja pencalonanterhadap permasalahan hukum atas, mahkamah menilailampiran romawi huruf angka sampai dengan angktidak disebutkan adanya ketentuan untuk melampirkan akta kelahiran sebagai dokumen yang harus diserahkan untuk pemenuhan persyaratan bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. namun demikian, pemohon kemudian mempermasalahkan adanya keterangan dalam check list persyaratan dokumen calon oleh parpol atau gabungan parpol untuk nomor yang memuat kalimat, berusia sekurang kurangnya (dua puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir terhadap hal ini mahkamah menilai bahwa keterangan yang dimuat dalam check list persyaratan dokumen calon oleh parpol atau gabungan parpol bagi bakal pasangan calon yang ingin mendaftar menjadi peserta pemilukada kabupaten semarang tahun merupakan ketentuan yang seharusnya tidak dapat menyimpang hal hal luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang memiliki derajat lebih tinggi cast peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dan keputusan kpu kabupaten semarang nomor tahun lagipula, keterangan berupa check list pada umumnya diperuntukkan untuk sekadar memudahkan administrasi persyaratan untuk memeriksa sekaligus mengontrol telah terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang diajukan oleh bakal pasangan calon. selain itu, secara substantif dan materiil, keterangan untuk menunjukkan bahwa bakal pasangan calon telah berusia lebih dari (dua puluh) lima tahun masih dapat dibuktikan dengan dokumen lain, seperti misalnya kartu tanda penduduk ktp), ijazah pendidikan, ataupun kartu keluarga. sementara itu, terhadap dalil pemohon yang meragukan keabsahan ataupun otentisitas dari akta kelahiran dari pihak terkait, hal demikian tidak menjadi ranah kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan memutuskannya, melainkan hal tersebut menjadi ranah kewenangan dari institusi dan lembaga peradilan lainnyadan sertifikat hasil penghitungan suara lampiran model c1 pkk) kepada saksi pemohon. selanjutnya, kpps juga tidak tidak menempel (satu) rangkap lampiran c1 pkk tempat umum, sehingga diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembungan suara. bahwa sebaliknya, memohon membantah dengan tegas dalil pemohon tersebut dengan mendasarkan padamohon meyakini bahwa dengan telah dilaksanakannya pengawasan secara berjenjang maka akan sangat sulit terjadi penggelembungan suara sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan pemohon. hal ini. untuk mendukung dalil tersebut,masing masing kecamatan: bahwa terhadap permasalahan hukum atas, mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan karena pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai locus dan tempus terjadinya pelanggaran tersebut, termasuk tidak dapat menghadirkan bukti bukti surat untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut. sementara itu, memohon mampu membantah dalil pemohon dengan mengajukan bukti surat berupa rekapitulasi penghitungan suara model db pkk, lampiran seluruh kecamatan se kabupaten semarang, dan rincian perolehan pasangan calon model da terlebih lagi, rekapitulasi penghitungan perolehan suara ppk telah dilaksanakan dalam rapat pleno ppk yang dihadiri masing masingyang bersangkutan. apabila data dari yang dibacakan berbeda dengan data yang dibawa oleh para saksi atau panwascam maka akan dicermati kembali dan dapat diperbaiki seketika itu juga, bahkan pada saat itu memohon telah bersiap untuk membuka plant seandainya diperlukan. selanjutnya, para saksi mandat dari pemohon ternyata juga tidak menyampaikan keberatannya mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara berupa kesalahan hitung ataupun penggelembungan suara selama proses penghitungan dilakukankpps yang diduga kuat ada kesalahan hitung atau penggelembserta terjadinya pelanggaran berupa pencoblosan dua kali tanpa ada pengulangan pemungutan suara, bahwa sebaliknya, memohon membantah dengan tegas dalil pemohon karena untuk memastikan hak pilih dari para pemilih dapat tersalurkan, telah ditentukan juga apabila sampai dengan hari pemungutan suara para calon pemilih agar tata cara pemberian suara dan tanggal pelaksanaan dapat diketahui masyarakat dengan baikyang, bahwa terhadap permasalahan hukum atas, mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci atas dalilnya tersebut. oleh karenanya, pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah mengenai signifikansi perubahan perolehan suara dari tidak diberikannya surat pemberitahuan kepada para calon pemilih. sejalan dengan itu, mahkamah menilai bahwa memohon telah melakukan kewajiban konstitusionalnya untuk melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilukada kabupaten semarang tahun terlebih lagi, memohon juga telah menentukan bahwa apabila sampai dengan hari pemungutan suara masih terdapat calon pemilih yanghal demikian sesuai dengan berbagai putusan mahkamah yang lebih mengedepankan keadilan substantif tanpa harus mengesampingkan mekanisme prosedural yang telah diatur (vide putusan mahkamah dalam perkara nomor puu vi1 bertanggal juliadalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan,bahwa sebaliknya, memohon dan pihak terkait sama sama membantah dalil pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor daf. pid pn.ung, pidana yang dijatuhkan kepada pihak terkait,selanjutnya pihak terkait membantah dalil pemohon dengan menyatakan bahwa, bertanggal september tidak berangkat tps atau tidak mencoblos tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara: memberikan colokan yang tidak sah: bahwa dengan cara menakut nakuti warga apabila desanya tidak akan dibangun, tidak diberi program raskin,, bahwa terjadinya pelanggaran dalam bentuk intimidasi secara masif merupakan kejadian luar biasa (extra ordinary), yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. oleh karena itu, penyelesaiannya tidak sekedar normatif saja, melainkan perlu dicarikan terobosan yang dapat dilakukan dengan cara terhukum yang benar oleh pengawal konstitusi, yakni mahkamah konstitusi, pelanggaran menggunakan akta kelahiran yang cacat hukumatas terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada, pihak pemohon maupun masyarakat telah menyampaikan laporan pengaduan atas berbagai pelanggaran yang terjadi panwaslukada, akan tetapi tidak ditindaklanjuti hanya cukup diselesaikan secara adat: bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yaitu dr. mundjirin es, sp. dan ir. warnai, m.m. pada waktu melengkapi pemenuhan persyaratan sebagai pasangan calon, telah menyerahkan dan atau menggunakan akta kelahiran bukti kepada kpu kabupaten semarang, yang proses penerbitan maupun substansinya tidak berlandaskan hukum, yakni sebagai berikut: dan fotokopi surat keterangan dari pengadilan negeri kabupaten semarang nomor w12 u18 hk. tertanggal januari bahwa terhadap permasalahan hukum atas, mahkamah menilai dalil permohonan pemohon dapat dipatahkan oleh bantahan memohon dan pihak terkait. berdasarkan ketentuan angka huruf salah satu persyaratan untuk menjadi calonsedangkan pihak terkait terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ringan yang hanya diancam dengan pidana penjara hanya selama (satu) tahun. pidana penjara yang dijatuhkan kepada pihak terkait itu pun kemudiandimuat dalam putusan pidana nomor daf. pid pn.ung, bertanggal september putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian diperkuat kembali dengan adanya surat keterangan nomor w12 u18 hk. yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri kabupaten semarang, bertanggal januaridengan demikian, walaupun benar pihak terkait pernah diancam pidana penjara (satu) tahun, namun hal demikian tidak menghalangi yang bersangkutan dalam memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten semarang tahun bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, mahkamah menilai dalil pemohon berkaitan deng adalah tidak besemarang secara signifinp,7173032607580001. pemohon, terhadap: i1.. pihak terkait, duduk perkara mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan selbertanggal september mahkamah dalam kamarnya menyatakan:dansebagaimana dinyatakan oleh memohon dalam surat laporan memohon perihal laporan hasil dbertanggal oktober i3 . menimbang bahwa sebagaimana telah ditetapkan dalamtomohon panitia pemilihan kecamatan tahun hasil psu model da kwk) bertanggal oktoakhir isi watoelangkow, dan ir. jimmy stefan wewenang saham dan drs. august saat dan drs. jeffrey motor dan i3. menimbang bahwa memohon telah melaksanasebagaimana telah ditetapkan dalam berita acara kpu kota tomohon nomor kpu tmh x perihal rapat pleno,jumlah perolehan suara,omisi pemilihan umum nomor kpu v bertanggal meikeseluruhan rekapitulasiseluruh tempat pemungutan suara kota tomohon pasca pelaksanaan putusan sela mahkamah konstitusi nomor php.d viii bertanggal septembermerintahkan komisi pemilihan umum kota tomohonpada hari rabu tanggal tiga bulan novhamdan zelda panitera pengganti, ttd. wiki budi wasit

sep,oi. pemohon:surat suara sebagaimana diungkapkan panwaslukada kota tomohon. pengakuan memohon tersebut terung kap dalam harian komentar tertanggal agustus bukti bahwa kesalahan memohon dalam menilai sah atau tidaknya surat suara mengakibatkan (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) surat suara dinyatakan rusak atau tidak sah (vide bukti pemohon merasa sangat dirugikan dengan kesalahan memohon tersebut hal mana (delapan puluh persen)dicoblos tembus, bahwa untuk itu, beralasan pemohon memohon agar dari surat suara yang dinyatakan rusak suara sehingga jumlah perolehan suara pemohon yang sebelumnya berjumlah suara bertambah menjadi (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima) suara: pelanggaran memohon dalam tahapan pemungutan suara kecamatan tomohon barat ditemukan surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu pada kolom pasangan nomor urut hal ini dibuktikan dengan adanya (tiga) surat pernyataan yang dibuat oleh george pelangi, very cekung, dan hans saat masing masing bertanggal agustus bukti bahwa memohon telah dengan sengaja membiara kan proses pemungutan suara tps berlangsung secara tidak langsung, tidak bebas dan tidak rahasia, sebagaimana yang terjadi tps kelurahan kumelembuai kecamatan tomohon timur dimana lebih dari (sepuluh) orang, salah satunya adalah minta menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai surat suara berlubang tps kelurahan tatacara tiga, berdasarkan keterangan saksi pemohon dan memohon, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa satu surat suara berlubang itu sudah dinyatakan sebagai surat suara rusak dan saksi george pelangi tetap tidak kehilangan haknya untuk memilih, menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai proses pemungutan suara tps kelurahan kumelembuai yang dianggap tidak uber dan judul, berdasarkan keterangan saksi pemohon dan memohon, mahkamah berkeyakinan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa orang orang yang diantar oleh istri lurah atau mertua lurah hingga bilik suara itu telah memilih pihak terkait. kalaupun benar hal itu terjadi, pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut akan secara signifikan mempengaruhi jumlah selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait: menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum, memohon sengaja menghilangkan hak pilih banyak warga kota tomohon pemohon mendalilkan bahwa banyak penduduk kota tomohon setidak tidaknya kelurahan pintas, kecamatan tomohon selatan, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilukada kota tomohon tahun padahal sebelumnya mereka tercatat dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden tahun sebaliknya, banyak pemilih kelurahan pintas bukan penduduk kelurahan tersebut. hal ini telah pemohon laporkan panwaslukada kota tomohon (vide bukti pemohon mendalilkan bahwa beberapa penduduk kelurahan kayu, kecamatan tomohon utara, tidak tercatat sebagai pemilih dalam pemilukada kota tomohon tahun padahal sebelumnya tercatat dalam pemilu legislatif dan pilpres tahundalil pemohon yang menynomor (vide bukti menurut keterangan lurah pintas, orang yang dilaporkan dari luar daerah merupakan penduduk kelurahan pintas,nomor tahun (vide buktimarten tulung dan benny gigir, yang keterangan selengkapnya telah tercantumdalam pemilukada kota tomohon, pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlahlalai sehingga terjadi pemilih ganda beberapa tps yang berbeda pemohon mendalilkan bahwa memohon membiarkan beberapa pemilih tercatat sebagaibahwa terjadinya dpt ganda yang melibatkan kesebelas orang tersebut pada polita angka atas karena kesebelas orang tersebut selain tercatat sebagai pemilih tps tempaselaku calon wakil walikota dari pihak terkait yang adalah majikan dari kesebelas orang tersebut,pemohon guo,zone genus, route nyaman, dan benediktus langimahkamah telah memeriksa bukti bukti pemohon berupa daftar pemilih tetap model kwk) (vide bukti sampai dengan bukti menimbang bahwa sebagaimana dalil mahkamah dalam paragraf atas mengenai persoalan dpt dan kalaupun benar memohon lalai, pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa kesebelas orang tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. mahkamah juga menilai bahwa dalil pemohon angka merupakan asumsi semata karena pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kesebelas orang yang pemohon sebut sebagai anak buah pihak terkait itu telah memilih pihak terkait lebih dari satu kali untuk masing masing hak pilih:penyelenggara dan pengawas pemilukada kota tomohon merupakan lembaga yang tidak netral pemohon mendalilkan bahwa dukungan dan keberpihakan memohon kepada pihak terkait semakin nyata dengan adanya fakta sebagai berikut: dr. martina langi selaku.h. selaku ketua panwaslukada kota tomohon adalah tim advokasi pemerintah kota tomohon: pada umumnya kpps terdiri dari pns dan atau aparat kelurahan kota tomohon (vide bukti dan vide keterangan saksi vellytha two, jimmy matches, nicolas tattoos, moni logo, angelo andre ombus, eren sangelorang), sejumlah kpps menjadi tim sukses pihak terkait (vide bukti dan vide keterangan saksi john thomas karier, jimmy matches, nicolas tattoos, angelo andre ombus, eren sangelorang),tanpa diketahui kejelasan maksud dan tujuan pemberian dana itu (vide buktiyang merupakan pihak terkait. keadaan ini memudahkan pihak terkait untuk mempengaruhi memohon dan panwaslukada kota tomohon untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak terkait,, sehingga tidak ada korelasi antara profesionalisme dalam tugas dan kinerja masing masing (vide bukti, bahwa pemerintah kota tomohon dapat memfasilitasi memohon sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang menyatakan(vide bukti dengan demikian memohon tidak dipengaruhi oleh pihak terkait untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak terkait, menimbang bahwa untuk memperkuat bantuannya, memohon mengajukan saksi marie bangedan vide keterangan saksi johannis constantine races): menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi saksi guo, mahkamah menilai sebagai berikut: pemohon tidak dapat membuktikan dalil angka bahwa istri ketua kpu selaku pns kota tomohon dapat mempengaruhi independensi memohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya. pemohon tidak dapat membuktikan dalil angka bahwa ketua panwaslukada kota tomohon yang juga selaku tim advokasi pemerintah kota tomohon dapat mempengaruhi independensi panwaslukada dalam menjalankan tugas dan fungsinya: berdasarkan dan tentang penyelenggara pemilihan umum, tidak ada larangan bagi pns menjadi kpps. pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya ketidaknetralan pns yang menjadi kpps tersebut karena keterangan saksi saksi pemohon persidangan hanya menerangkan bahwa memang ada pns yang menjadi kpps, sedangkan mengenai ketidaknetralan kpps dan keterlibatan sebagai tim sukses pihak terkait, saksi saksi pemohon mengetahuinya berdasarkan indikasi semata dan berdasarkan keterangan pihak lain: pemohon tidak dapat membuktikan adanya dana dari pemerintah kota tomohon yang diserahkan kepada memohon tersebut mempengaruhi independensi memohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya menimbang bahwa secara keseluruhan, mahkamah menilai dalil pemohon hanya bersifat opini dan asumsi belaka karena pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidaknetralan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilukada kota tomohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing masing sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon,menyetujui partai hanura mengusung dua pasangan calon pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kota tomohon nomor tahun guo bertanggal juni (vide buktiyaitu: pasangan calon nomor urut linnei seri watoelangkow s.si dan ir. jimmy stefan wewenang, mba yang diusung oleh partai demokrat dan partai pdip kota tomohon pemohon), pasangan calon nomor urut carol j.a. sendok, dan drs. agus saat yang diusung oleh jalur perseorangan, dan pasangan calon nomor urut jefferson lumayan, dan jimmy eman, se., ak. yang diusung oleh partai golongan karya, partai gerindra dan partai hanura kota tomohon pihak terkait): empat hari menjelang hari pemungutan suara, berdasarkan surat keputusan kpu kota tomohon nomor tahun guo bertanggal juli (vide bukti memohon memasukkan drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, s.h., si. sebagai pasangan calon nomor urut berdasarkan putusan ptun manado nomor g.tun p.tun. mdo bertanggal juli yang secara absurd mengabulkan gugatan pasangan calon nomor urut,pihak terkait, bukan pasangan calon nomor urut belgie tombe, selaku ketua divisi penyelenggara pemilu kpu kota tomohon,pihak terkait, bukan pasangan calon nomor urut pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan dalil angka sampai dengan angka atas, memohon telah melakukan kebohongan publik:usulkan (satu) pasangan calon: memohon seharusnya melakukan banding good non terhadap putusan pengadilan tata usaha negara manado guo, perbuatan memohon mengakomodir pasangan calon nomor urut selain bertentangan dengan hukum,pemohonihak terkait (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii halaman angka dengan demikian beralasan menurut hukum bagi pemohon untuk meminta mahkamah menyatakan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urutimbang bahwa terhadap dalil dalil pemohon guo, memohon membantahnya dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tindakan memohon mengakomodasi pasangan calon nomor urut adalah sebagai wujud ketaatan memohon terhadap putusan pengadilan dan tidak ada dukungan ganda dari partai hanura dalam hal pencalonan walikota dan wakil walikota kota tomohon tahun (vide bukti klaim pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan memohon mengakomodasi pasangan calon nomor urut, adalah tendensius yang bisa memecah kerukunan umat beragama khususnya kota tomohonpermasalahan utama pemohon guo adalah keberatan terhadap diakomodasinya pasangan calon nomor urut oleh memohon dalam pemilukada kota tomohon tahun terhadap dalil guo, mahkamah berpendapat bahwa mahkamah tidak berwenang menilai putusan pengadilan lain dan terlebih lagimohon tidak peduli dengan fakta tentang calon walikota dari pasangan calon nomor urut jefferson lumayan se) pihak terkait berstatus tersangka korupsi pemohon mendalilkan bahwa jefferson lumayan, selaku calon walikota dari pihak terkai((vide bukti bahwa calon walikota dari pemohon, linnneke sienne watoelangkaw, s.sigilan kpk nomor: spl vii dibuat oleh komisi pemberantasan korupsi kpk) tertanggal juli (vide bukti bahwa memohon tidak meresponskorupsi, kolusi dan nepotisme: menimbang bahwa terhadap dalil dalil pemohon guo, memohon membantahnya karenatentang perubahan kedua atas tentang pemerintahan daerah (vide bukti menimbang bahwa pihak terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon tersebut tidak menjadi wewenang mahkamah untuk menghadirinya: mokoagow, ibu mertua dari lurah kumelembuai yang memaksa pemilih berusia muda dan berbadan sehat untuk didampingi ketika menuju bilik suara, dan mengarahkan pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut hal ini sebagaimana ditebang kan oleh nori sasuke dalam surat pernyataan tertanggal agustus dan dibenarkan oleh olah balkon dalam surat pernyataannya tertanggal agustus bukti p 14j):, memohon sengaja menghilangkan hak pilih banyak warga kota tomohon bahwa. sebaliknya banyak pemilih kelurahan pintas kecamatan tomohon selatan yang sesungguhnya bukan penduduk kelurahan pintas kecamatan tomohon selatan. kejadian kelurahan pintas kecamatan tomohon selatan ini telah pemohon laporkan kepada panwaslukada kota tomohon sebagaimana dibuktikan denganp 15j, bahwa beberapa penduduk kelurahan kayu kecamatan tomohon utara bukti p 16j, memohon lalai sehingga terjadi pemilih ganda beberapa tps yang berbeda bahwa memohon membiarkan beberapa pemilih tercatat sebagai menimbang bahwa kalaupun benar pihak terkaitmenimbangbukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menghadirinya. oleh karenanya, dalil pemohon guo tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, pihak terkait memanfaatkan raskin sebagai komoditi politik untuk menggalang suara bagi kemenangan pihak terkait pemohon mendalilkan bahwa menjelang pemilukada kota tomohon, program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) yang merupakan program pemerintah, dijadikan komoditi politik oleh pihak terkait untuk memaksa masyarakat memberikan dukungan kepada pihak terkait (vide bukti dan vide keterangan saksi beradu untu, peggy meningkat, berge pengamanan, dan danny moncong), menimbang bahwa terhadap dalil pemohon guo, pihak terkait mengajukan bantahan sebagai berikut: program pembagian raskin.(vide bukti pt dan vide keterangan saksi jhon bamboo, stanley carol mokorimban, renee humoral, jimmy supit, james austin label kritikan, fransiskus lantang, cuti daeng mappa):menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa bukti berupa surat surat pernyataan dan bukti pt berupa surat surat keputusan walikota kota tomohon tentang program raskin. terhadap bukti bukti guo, mahkamah tidak dapat menilai beberapa bukti surat surat pernyataan karena tidak dikonfirmasi dan dipastikan kebenarannya melalui kesaksian dalam persidangan. mahkamah juga tidak dapat menilai bukti surat keputusan walikota kota tomohon, karena meskipun bukti guo merupakan bukti autentik, namun tidak dapat mencerminkan pelaksanaan lapangan, menimbang bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi pemohon persidangan yang telah dibantah oleh saksi saksi pihak terkait persidangan, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. kalaupun benar telah terjadi penyalahgunaan program raskin untuk menggalang dukungan suara bagi pihak terkait, pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon, khususnya pemohon.salah menerapkan hukum tentang keabsahan surat suara pemohon mendalilkan bahwa sebagai penjabaran peraturan kpu nomor tahun kpu menerbitkan surat nomor kpu v perihal penjelasan tentang color tembus dalam pemilukada tahun bertanggal mei yang menegas(vide bukti pemohon mendalilkan bahwa semua surat suara colorpada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan ppk) semua kecamatan kota tomohon, yaitu: ppk tomohon tengah (vide bukti dan vide keterangan saksi every aneh, alex pinoy, berge pengamanan), ppk tomohon timur (vide bukti dan vide keterangan saksi emmy klinis), ppk tomohon barat (vide bukti ppk tomohon utara (vide bukti dan vide keterangan saksi moni logo, afraid lalai), ppk tomohon selatan (vide bukti dan vide keterangan saksi horni supit),formulir model kwk (vide bukti dan vide keterangan saksi donald kulon), keberatan pemohon dalam rapat pleno tingkat ppk tidak ditanggapi oleh memohon, dan memohon tingkat kota tomohon juga. oleh karenanya, menurut pemohon, memohon melanggar peraturan kpu nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun pemohon juga telah melaporkan hal tersebut panwaslukada dan pada acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota tomohon, panwaslukada juga mengajukan permintaan membuka kotak suara untuk hitung ulang, namun permintaan itu ditolak memohon dengan alasan pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan tingkat kecamatan (vide bukti kesalahan memohon dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara color tembus karena tidak ada sosialisasi, diakui sendiri oleh ketua kpu kota tomohon, judy sangar (vide bukti kesalahan memohon tersebut mengakibatkan terjadinya surat suara dinyatakan tidak sah, sementaracolor tembus. seharusnya pemohon memperoleh tambahan suara sebanyak (seribu lima ratus sepuluh) suara sehingga perolehan suara pemohon yang sebelumnya dinyatakan sebanyak suara, bertambah menjadi suara.nomor tahun guo (vide bukti dan buku panduan kpps tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide bukti peraturan kpu nomor tahun pada intinya menyatakan color tembus secara garis lurus simetris dianggap sah. hal ini diketahui setelah pelaksanaan bimbingan teknis kepada kpps se kota tomohon pada tanggal juli (vide bukti pada saat peng, oleh karena tingkat tps tidak ada keberatan saksi,(vide tentang pemerintahan daerah). (vide bukti panwaslu(vide bukti, merupakan asumsi yang tidak bermenimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, memohon mengajukan saksi saksi, antara lain, johannis sampul, karel sisi, jantan mangrove, jangka n.a. polisi, rocky f.h. sisi, francisco kapal, maart maramis, dan christian rapat, yang keterangan sampai dengan bukti pt 5c), menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi pemohon dan memohon guo, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat surat suara color tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain yang dinyatakan tidak sah. hal ini terjadi, antara lain, akibat sosialisasi atau pemberitahuan informasi yang terlambat yang dilakukan oleh memohon kepada para petugas pemungutan suara hingga tingkat tps, terjadi kesepakatan antara petugas dan saksi mandat untuk tidak mensahkan surat suara color tembus, tidak ada hitung ulang terhadap seluruh surat suara color tembus seluruh kotak suara kota tomohon, mahkamah berpendapat, bahwa jumlah surat suara tidak sah sebesar suara adalah signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon yang hanya terpaut suara dengan pihak terkait. dapat dipastikan bahwa dalam jumlah surat suara tidak sah tersebut,ota tomohotanggal mei pada setiap kotak suara pemilukada kota tomohon tahunbahwa jefferson s.m. remaja, selaku walikota tomohon pihak terkait) memanfaihak terkait dengan cara mengeluarkan surat keputusan walikota tomohon nomor tahun guo (vide bukti bahwa meskipun tidak disebutkan dalam konsideranse kota tomohon dan aparat kelurahan sedengan demikiaihak terkait berdasarkan walikota nomor tahun guo dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pemenangan pihak terkait, dalam setiap pertemuan, tim dukungan selalu mengingatkan yang hadir untuk memilih pihak terkait dan tidak memilih pasangan calon lain apalagi menjadi tim pendukungnya (vide bukti dan vide keterangan saksi santosa f.k. dorongan, eren sangelorang, sofia last, proklamasi mantan, emmy klinis, silang karina, alex pinoy, jean lala, jurus trombon, afraid lalai, godefridus boneka, deity dorongan, maria mandagi), tim dukungan yang terdiri dari pejabat pemerintah kota tomohon melakukan tekanan dan paksaan kepada pns dan pegawai honorer untuk memilih pihak terkait. bagi yang diketahui tidak mendukung, dikenai sanksi berupa dimutasi tempat yang jauh, dikeluarkan dari rumah dinas, diberhentikan dari pekerjaan khusus terhadap aparat kelurahan, setiap kelurahan ada (seratus lima puluh) pns seperti kelurahan kakaskasen duapara pns terlibat dalam kampanye pihak terkait, hingga pemblokiran rekening bank bagi pns yang tidak mendukung pihak terkait (vide bukti bukti bukti bukti p 34a, bukti p 34b, bukti dan vide keterangan saksi vellytha two, usia posoema, andri color, bastian bamboo, eren sangelorang, sofia last, sate rowing, proklamasi mantan, emmy klinis, silang karina, jean lala, moni logo, jurus trombon, afraid lalai, dintre moga, godefridus boneka, george kapal, beradu untu, peggy meningkat), perbuatan pihak terkait guo, selain bertentangbertanggal desember guo (vide bukti dan surat edaran menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor tahun tertanggal juni guodaerah, maka seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan panwaslukada. menimbang bahwa pihak terkait juga mengajukan bantahan sebagai berikut:nomor tahun dan inpres nomor tahun (vide bukti pt sampai dengan bukti pt 8c):pihak terkait juga membantah dalil pemohon angka sampai dengan angka sebaliknya,unde, kes (vide bukti pt bukti pt bukti pt dan vide keterangan saksi andy rayon sengketa, eddy jaha kurang, hendrik census, wilhelmina sorotan, martha karang, siang mong, fredrik apow, alex guy, max millions menu, rudy tangkawarouw, rita olga berlin pangkep, jerry wangian, jantan mandagi, masa julia manajer pio, simon petrus rilis, royce doeloe, piet hein kliwon fungus, gerard mori, royce mikel tangkawarouw, thomas s.r. last, note lala, wendy karier): menimbang bahwa terhadap dalil pemohon angka sampai dengan angka guo, pemohon telah secara jelas menyatakan bahwa patut didugadengan cara membuaertanggal maret (vide bukti menimbang bahwa terhadap dalil pemohon angka sampai dengan angka guo, berdasarkan bukti bukti yang diajukan pemohon dan pihak terkait serta keterangan saksi saksi pemohon persidangan yang telah dibantah oleh keterangan saksi saksi pihak terkait persidangan, mahkamah menilai bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya kecuali terhadap bukti bukti dan keterangan saksi untuk kelurahan wakilan kecamatan tomohon utara, menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa surat undangan rapat yang dibuat baik oleh para camat maupun para lurah yang ditujukan kepada para pns beberapa lingkungan kelurahan kota tomohon sebagai tindak lanjut walikota tomohon nomor tahun guo, mahkamah menemukan fakta hukum berupa surat undangan yang dibuat oleh lurah kelurahan wakilan kecamatan tomohon utara bernama robert lala, bertanggal mei yang ditujukan kepada perangkat kelurahan dan lintas yang pada pokoknya mahkamah kutip sebagai berikut: dalam rangka menyatukan persepsi kita selaku perangkat dan timnas kelurahan wakilan, dalam rangka menyambut pilwako kota tomohon dan pilkada sulawesi utara maka bersama ini saudara saudara diundang untuk mengikuti pertemuan yang akan diadakan pada: hari tanggal mei kamis) jam wita jam malam) tempat rumah lurah wakilan kepada perangkat lingkungan dimintakan untuk memasukan data riel dukungan kepada pasangan jms jfe sekali lagi data riel akurat) tiap lingkungan. bagi yang tidak hadir kecuali sakit akan menjadi bahan evaluasi untuk dilaporkan bpk camat tomohon utara. menimbang bahwa berdasarkan bukti guo, mahkamah juga menemukan fakta hukum berupa surat yang dibuat oleh lurah kelurahan wakilan nomor p w vii bertanggal juli perihal pemberitahuan peringatan yang ditujukan kepada kepala lingkungan vii dan kepala lingkungan viii yang pada pokoknya mahkamah kutip sebagai berikut: mengevaluasi kinerja saudara saudara kepala lingkungan vii dan viii, ternyata saudara telah melalaikan tugas dan tanggung jawab, selaku aparat pemerintah kelurahan wakilan mengakibatkan laporan laporan data yang harus disampaikan pada atasan terlambat dan sampai saat ini belum dilaporkan. untuk itu saudara saudara melalui pemberitahuan ini diberikantembusan: disampaikan dengan hormat kepada bpk. camat tomohon utara. menimbang bahwa bukti guo diperkuat dengan keterangan saksi pemohon bernama george kapal selaku kepala lingkungan vii kelurahan wakilan, kecamatan tomohon utara (vide risalah persidangan agustus dan agustus menimbang bahwa terhadap bukti guo, pihak terkait tidak memberikan bukti bantahan. justru saksi pihak terkait bernama note lala mengakui kebenaran surat bertanggal mei guo karena surat itu diketik sendiri oleh saksi dan ditandatangani oleh lurah wakilan. saksi mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai inisiatif pribadi tanpa ada paksaan dari siapapun (vide risalah persidangan agustus menimbang bahwa terhadap fakta fakta hukum guo, mahkamah menilai, meskipun surat guo juga dihembuskan kepada camat tomohon utara, namun berdasarkan alat bukti tertulis dan kesaksian persidangan, telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran aparat pemerintah daerah yang mendukung pihak terkait wilayah kelurahan wakilan kecamatan tomohon utara yang dapat dipastikan akibat tindakan pelanggaran tersebut akan mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagaimana jika pelanggaran tersebut tidak terjadi. oleh karenanya, dalil pemohon sepanjang untuk kelurahan wakilan kecamatan tomohon utara, beralasan menurut hukum,ii.8j, iii.9j, iv.bahwa terjadinya dpt ganda yang melibatkan kesebelas orang tersebut pada polita huruf atas karena kesebelas orang tersebut selain tercatat sebagai pemilih tps tempat menimbang bahwa berdasarkandan paragraf atas, serta petit pemohon yang, mahkamah berpendapat bahwabertanggal mei pada setiap kotak suara pemilukada kota tomohon tahun kecuali wilayah kelurahan wakilan kecamatan tomohon utara, dan melaksanamenimbang bahwa untuk dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang dantomohoota tomohon, perlu diterbukti adanya:hartono muhammad alim ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. wiki budi wasiak: calon wakil walikota dari pasangan calon nomor urut yang adalah majikan dari kesebelas orang tersebut, penyelenggara dan pengawas pemilukada kota tomohon merupakan lembaga yang tidak netral bahwa dukungan dan keberpihakan dari penyelenggara dan pengawas pemilukada kota tomohon tahun terhadap pasangan calon nomor urut (petahana) semakin nyata dengan adanya fakta fakta berikut ini: dr. martina langi:h, ketua panwaslukada kota tomohon adalah tim advokasi pemerintah kota tomohon, pada umumnya kpps terdiri dari pns dan atau aparat kelurahan kota tomohon bukti sejumlah kpps menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut buktiyang mana maksud dan tujuan pemberian dana tersebut tidak jelas bukti p 24j:(petahana) yang merupakan calon walikota dari pasangan calon nomor urut keadaan ini memudahkan pasangan calon nomor urut (petahana) untuk mempengaruhi memohon dan panwaslukada kota tomohon untuk mengambil keputus an yang menguntungkan pasangan calon nomor urut (petahana), memohon menyetujui partai hanura mengusung dua pasangan calon bahwa awalnya berdasarkanp 26jadalah: pasangan calon nomor urut linnei seri watoelangkow dan ir. jimmy stefan wewenang, mba diusung oleh partai demokrat dan partai pdip kota tomohon: pasangan calon nomor urut carol j.a. sendok, s.h. dan drs. agus saat diusung oleh jalur perseorangan: pasangan calon nomor urut jefferson lumayan, s.e dan jimmy eman, s.e., ak. diusung oleh partai golongan karya, partai gerindra dan partai hanura kota tomohon. bahwa kemudian (empat) hari menjelang hari pemungutan suara berdasarkandengan nomor urut bahwa keputusantidak beralasan menurut hukum dengan alasan: bahwa dasar putusan ptun manado nomor g.tun p.tun. mdo tertanggal juli yang mengabulkan gugatan drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, s.h., si. terlalu absurd,: bahwa, belgie tombe, st, ketua divisi penyelenggara pemilu kpu kota tomohoncalon: bahwa memohon melakukan pembohongan publik, dimana(vide bukti menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut yaitu drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, s.h., si. didukung oleh partai hanura, sedangkan faktanya berdasarkan hasil verifikasi kpu kota tomohon dpp partai hanura jakarta diperoleh penegasan bahwa pasangan calon walikota dan calon wakil walikota tomohon yang didukung oleh dpp partai hanura adalah jefferson lumayan, s.e dan jimmy eman, s.e., ak. usulkan (satu) pasangan calon, bahwa dalam hal memohon memahami peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur hak dan kewenangannya dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara pemilukada, maka memohon seharusnya melakukan banding gua non terhadap putusan pengadilan tata usaha negara manado yang pada pokoknya menyatakan drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, s.h. berhak mencalonkan diri sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota dalam pemilukada kota tomohon tahun bahwa perbuatan memohon mengakomodir calon drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, s.hbagi pasangan calon nomor urut pemohon)asangan calon nomor urut (petahana): bahwa tindakan memohon tersebut merupakan praktek umum yang menggembala sebagaimana ditegaskan oleh mahkamah dalam putusannya nomor php.d viii halaman angka, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum bagi pemohon untuk meminta kepada mahkamah agar menyatakan mendiskualifikasi bahwa jefferson lumayan, se: calon walikota dari pasangan calon nomor urubukti p 26j: bahwa calon walikota dari pasangan calon nomor urut yaitu linnneke sienne watoelangkaw, gila kpk nomor: spl v11 dibuat oleh komisi pemberantasan korupsi kpk) tertanggal juli bukti bahwa memohon tidak merespondari korupsi, kolusi dan nepotisme:jefferson s.m. remaja, selaku walikota tomohon yang adalah calon walikota dari pasangan calon nomor urut (petahana) mean dapasangan calon nomor urut dengan cara mengeluarkan8j: bahwa meskipun tidak disebutkan dalam kongsi dera kota tomohon dan aparat kelurahanatau dengan perkataan laietahana berdasarkan walikota nomor tahun tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pemenangan pasangan calon nomor urut mana petahana menjadi calon walikotanya, bahwa berdasarkan walikota dimaksud, petahana membentuk tim dukungan setiap kelurahan dimana yang menjadi koordinator dan sekretarisnya adalah pejabat pejabat pemerintah kota tomohon yang berdomisili wilayah kelurahan tersebut, sedangkan yang menjadi anggotanya adalah pns, pegawai honorer dan aparat kelurahan setempat. tim dukungan selalu mengundang pns, pegawai honorer dan aparat kelurahankota tomohon untuk mengadakan rapat rutin (satu) minggu sekali sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat undangan dari9j, bahwa dalam setiap pertemuan dari tim dukungan ini kepada mereka yang hadir selalu diingatkan untuk harus memilih pasangan calon nomor urut (petahana) dan tidak memilih pasangan calon yang lain apalagi menjadi tim pendukungnya bukti p 30j: bahwa dalam menjalankan tugasnya tim dukungan yang terdiri dari pejabat pejabat pemerintah kota tomohon melakukan tekanan dan paksaan kepada para pns dan pegawai honorer yang menjadi stafnya yang dilakukan dengan cara mengharuskan stafnya mengikuti rapat rapat dan aktifitas pemenangan pasangan calon nomor urut (petahana). terhadap stafnya yang diketahui tidak mendukung pasangan calon nomor urut (petahana) diberikan sanksi: dimutasikan tempat yang jauh: dikeluarkan dari rumah dinas, diberhentikan dari pekerjaan khusus terhadap aparat kelurahan: tekanan dan paksaan tersebut dibuktikan dengan surat surat pernyataan dari puluhan pns dan pegawai honorer lingkungan pemerintahan kota tomohon bukti p 31j) dan surat pemberi tahuan peringatan dari lurah kepada para kepala lingkungan bukti bahwa pasangan calon nomor urut (petahana) menjadikan pns dan pegawai honorer sebagai motor penggerak penggalangan mobilisasi massa dengan memanfaatkan pejabat struktural pemerintahan kota tomohon setiap kelurahan sebagaimana dibuktikan dengan adanya (seratus lima puluh) pns kelurahan kakaskasenbukti p 33j: bahwa mobilisasi pns oleh walikota tomohon yang adalah calon walikota dari pasangan calon nomor urut terbukti dengan keterlibatan pns dalam kampanye kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana terekam dalam foto foto bukti p 34a) dan video bukti p 34bj: i. bahwa perbuatan walikota tomohon yang adalah calon walikota dari pasangan calon nomor urut tersebut selain bertentangan dengan inpres nomor tahun juga bertentangan dengan: ii.polisi : ii bukti p 35j: iii bukti p 36j: .petahana memanfaatkan raskin sebagai komoditi politik untuk menggalang suara bagi kemenangan pasangan calon nomor urut bahwarumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan tangannya. raskin dibagikan kepada seluruh keluarga yang tergolong miskin tanpa memandang latar belakang dan preferensi politiknya, bahwa yang terjadi kota tomohon menjelang pemilukada kota tomohon, raskin dijadikan komoditi politik oleh walikota tomohon yang adalah calon walikota dari pasangan calon nomor urut melalui aparat kelurahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memaksa masyarakat memberikan dukungan bagi pemenang an pasangan calon nomor urut dengan cara raskin hanya dibagikan kepada warga masyarakat tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai pendukung pasangan calon nomor urut terhadap mereka yang awalnya menjadi rumah tangga sasaran pembagian raskin tetapi karena diketahui tidak mendukung pasangan calon nomor urut yang bersangkutan tidak memperoleh pembagian raskin bukti bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (petahana) yang dimulai dari menerbitkan surat keputusan pembentukan tim dukungan dalam rangka mobilisasi dukungan pns, pegawai honorer dan aparat kelurahan kota tomohon untuk pemenangan pasangan calon nomor urut (petahana) dan menggunakan raskin sebagai alat untuk memaksa masyarakat golongan tertentu untuk memberikan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut membuktikan telah terjadinya pelanggaran pemilukada kota tomohon tahun yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (petahana) secara terstruktur, sistematis dan masif, bahwa dalam hal walikota tomohon yang adalah calon walikota dari pasangan calon nomor urut tidak memobilisasi pns, pegawai honorer, dan aparat kelurahan kota tomohon yang berjumlah kurang lebih orang serta tidak mempergunakan raskin sebagai komoditi politik untuk menggalang suara kelompok masyarakat tertentu untuk kemenangan pasangan calon nomor urut maka pemohon berkeyakinan pemohon lah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pemilukada kota tomohon mengingat selisih kurang suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut hanya (seribu empat ratus enam belas) suara: bahwa dengan demikian beralasan bagi pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut jefferson lumayan, s.e dan jimmy eman, s.e., ak: nama pasangan calon jumlah kepala daerah dan wakil perolehan prosentase urut kepala daerah suara linnei sienne watoelangkow, dan ir. jimmy stefan wewenang jefferson s.m. rumajyar, s.e. dan .77y6 drs. agus el. saat drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, s.h., pmarsuaasan jaa jok jawmansasamascsan jamyatakan gugur (diskualifikasi): pasangan calon nomor urut jefferson s.m. remaja, dan jimmy eman, s.e., ak.ersidangan hari kamis, agustus dan menyerahkan tambahan bukti sampai dengan bukti yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jumat, agustus sebagai berikut: bukti keputusan komisi pemilihan umum kota tomohon nomor:galon walikota dan galon wakil walikota tomohon serta penetapan nomor urut galon walikota dan galon wakil walikota dan penetapan pasangan serta penetapan nomor urut galon walikota dan galon wakil walikota kota tomohon tahun paska keputusan pengadilan tata usaha negara manado.tertanggal juli buktserta laporannya berupa: rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota tingkat kota tomohon tahun lampiran model db kwkaki:, agustus model db kaki. bukti surat keputusan komisi pemilihan umum kota tomohon nomor: tahunsurat kpu nomor: kpu perihal penjelasan tentang color tembus dalam pemilukada tertanggal mei yang ditujukan kepada kpu provinsi, dan ketua kpu kabupaten kota seluruh indonesiaengah dengan saksi every aneh. tertanggal agustus dan surat mandat mdt lsw jws atas nama every k.k. anehimur dengan saksi fredrik kaine. tertanggal agustus surat pernyataan, dibuat oleh fredrik kaine tertanggal agustus surat mandat mdt lsw jws atas nama every k.k. anehbarat dengan saksi nicolas observe, tertanggal agustus surat mandat mdt lsw jws atas nama f.a. nicholas boneka: surat pernyataan, dibuat oleh yani runtuh, dkk keseluruhan bertugas sebagai saksi kpps berjumlah (tujuh) orang masing masing tertanggal agustus bukti surat pernyataan dibuat oleh andreas somba tertanggal agustus dan surat mandat mdt lsw jws iii atas nama andres somba, surat pernyataan dibuat oleh julius trampolin, dkk. seluruhnya berjumlah (delapan) orang. bukti surat pernyataan dibuat oleh horni supit tertanggal agustus surat mandat mdt lsw jws vii atas nama horni supit, surat pernyataan dibuat oleh doli kurungan, dkk. keseluruhan berjumlah (sembilan) orang masing masing tertanggal agustusprovinsi sulawesi utara, yang ditandatangani oleh donald kulon, sos selaku saksi pemohon: bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor panwaslukada. tmh viii tertanggal agustus bukti harian komentar tertanggal agustus bukti surat pernyataan dibuat oleh george pelangi, very cekung, dan hans saat masing masing bertanggal agustus bukti surat pernyataan dibuat oleh nori sasuke dan surat pernyataan dibuat oleh olah balkon dalam masing masing tertanggal agustus buktisurat pernyataan sebagai daftar pemilih tetap tertanggal agustus dan tertanggal agustus bukti daftar pemilih tetap pemilihan model a3 kwk tps kelurahan pangolombian kecamatan tomohon selatan: bukti daftar pemilih tetap model a3 kwk tps kelurahan pangolombian kecamatan tomohon selatan, bukti daftar pemilih tetap model a3 kwk tps iiiyang pertama dalam persidangan pada hari rabu, tanggal agustuskamiselurahan pangolombian kecamatan tomohon selatan: bukti daftar pemilih tetap model a3 kwk) tps kelurahan tumatangtang kecamatan tomohon selatan: bukti daftar pemilih tetap model a3 kwk) tps iii kelurahan tumatangtang kecamatan tomohon selatan, bukti surat pernyataan a.n. rike dingin dan drs. godefridus boneka, tertanggal dan agustus bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor: seks pemilukada. tmh vii bukti komisi pemilihan umum kota tomohon berita acara penerimaan dana tertanggal maret buktiharian nasional, rabu juli tentang walikota tomohon jadi tersangka korupsi" (diambil dari internet, wib) dan media media lainnya, bukti surat panggilan kpk nomor: spl vi1 dibuat oleh komisi pemberantasan korupsi kpk) tertanggal juli yang ditujukan kepada linnei seri watoelangkow si, selaku wakil walikota tomohon, buktiundangan rapat.yang ditujukan kepada para pegawai negeri sipil beberapa lingkungan kelurahan kota tomohon, yang seluruhnya sebanyak (tiga puluh sembilan) undangadari masing masing koordinator, dari seluruh kelurahan kota tomohon: bukti surat pernyataan yang dibuat oleh (empatbelas) orang yang seluruhnya merupakan pegawai negeri sipil kota tomohon: bukti surat pernyataan dari (duapuluh satu) orang yang dibuat oleh pegawai negeri sipil kota tomohon: bukti surat pemberitahuan peringatan dari lurah wakilan, kepada para kepala lingkungan, tertanggal juli yang ditanda tangani oleh robert lala, bukti listii, yang ditandatangani orang, bukti p 34a foto foto kampanye pasangan calon nomor urut bukti p 348b video kampanye pasangan calon nomor urut buktibukti, bukti surat pernyataan dari felicianan tagore, dkk, tertanggal dan agustus bukti fotokopi buku tabungan bri spedes kantor unit tomohon selatan tondano dengan nomor seri: atas nama dintre moga dengan nomor rekening fotokopi buku tabungan bni cabang manado atas nama jean works lala dengan nomor rekening fotokopi buku tabungan bri britama unit tomohon selatan tondano atas nama rote boneka dengan nomor rekening yang disertai dengan surat pernyataan tanggal agustus fotokopi buku tabungan spedes bri unit tomohon selatan tondano atas nama theresia mamuju dengan nomor rekening yang disertai dengan surat pernyataan tertanggal agustus fotokopi buku tabungan spedes bri atas nama andalan kambing dengan nomor rekening yang disertai dengan surat pernyataan tertanggal agustus bukti rekaman berisi suara kepala dinas pendidikan nasional dan olah raga kota tomohon, drs. eddy kurang, bukti tanda bukti gelar kesarjanaan master business administration mba) atas nama ir. jimmy stefan wewenang, mba, yang diterbitkan oleh central michigan university, amerikaenam) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari selasa tanggal agustus dan hari kamis tanggal agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: vellytha two saksi menerangkan mendapatkan intimidasi dari kepala lingkungan satu kelurahan matang iii, kecamatan tomohon tengah, yang sekaligus menjadi anggota kpps tps bernama kip pandai dengan mengatakan, calon dari bisa menang dan kita lihat saja esok. esok itu kampanye dari calon nomor usia posoema saksi dari kelurahan tanete satu lingkungan viii, kecamatan tomohon tengah, saksi menerangkan bahwa pada agustus saksi diintimidasi oleh kepala sekolah dengan mengatakan saya telah memilih nomor urut jefferson eman, sehingga saksi akan dimutasi: saksi tidak cerita kepada kepala sekolah jika saksi tidak memilih nomor urut namun saksi menerangkan bahwa saat hari pemilihan, agustus ada yang mengintip saksi dan mengatakan saksi telah memilih pasangan nomor saksi tidak lapor polisi perihal intimidasi kepala sekolah yang akan memutari saksi tersebut. john thomas karier saksi dari kelurahan uluindano, kecamatan tomohon selatan, pada juni dalam suatu pertemuan, saksi mendengar ada dua orang pns melaporkan mengenai usaha mereka untuk mengambil hati masyarakat dengan cara membagi uang, pada hari pencoblosan, saksi melihat kedua pns itu adalah anggota kpps. andri color saksi dari lingkungan kelurahan kasasi, kecamatan tomohon tengah: saksi menerangkan adanya intimidasi kantor kelurahan kasasi yang dilakukan oleh lurah emmy malo sengketa, sos dengan cara saksi diancam kembalikan seragam lintas dan uang perangsang dengan bilang saksi pengkhianat negara, saksi dibilang pengkhianat negara karena saksi tidak memilih jefferson, saksi menerangkan kejadian setelah pemilihan (pencoblosan). jimmy matches saksi dari lingkungan satu kelurahan kakaskasen, kecamatan tomohon utara, saksi selaku saksi pasangan calon tps kelurahan kakaskasen: saksi menerangkan bahwa tps itu, ketua kpps sudah menutup tps pada pukul tengah dan tidak ada lagi calon pemilih yang datang. kemudian datang dua orang petugas pps bernama edward mantu selaku ketua pps dan oscar lorong selaku sekretaris pps. mereka adalah pns pemkot tomohon, saksi sampaikan keberatan ketua kpps, tapi tidak dihiraukan: saksi menerangkan bahwa kedua orang itu diberi surat suara untuk mencoblos dan terindikasi mungkin kedua orang ini dari kubu nomor santosa f.k. dorongan lingkungan iii kelurahan kalian, kecamatan tomohon selatan: saksi menerangkan bahwa kepala dinas kehutanan ir. jenis menindas, pada tanggal juli malam, sedang mengadakan rapat atau pertemuan seluruh tim pemenangan jefferson remaja dalam rangka mobilisasi massa persiapan kampanye tanggal juli keesokan harinya, rumah ir. jenis menindas menjadi tempat makan dan berkumpul kandidat calon nomor urut saksi mengetahui hal itu karena satu lingkungan dengan kepala dinas tersebut. bastian bamboo saksi dari lingkungan vi, kelurahan palate satu, kecamatan tomohon timur, saksi menerangkan bahwa sekitar bulan juni mendapat satu map berisi nama nama pemilih lingkungan saksi, saksi disuruh mendata untuk mendukung pasangan calon nomor urut saksi bersedia dan laksanakan mobilisasi itu. saksi meminta tandatangan dukungan. saksi menerangkan bahwa ada warga yang terpaksa memberi tanda tangan, ada yang dengan senang hati memberi tanda tangan: saksi meminta tanda tangan tidak dengan cara mengancam. novel sasuke saksi dari lingkungan kelurahan kumelembuai, kecamatan tomohon timur, saat hari pencoblosan, saksi adalah selaku saksi mandat pasangan calon nomor urut pemohon), saksi menyaksikan ada pemilih yang sehat jasmani dan rohani berusia antara hingga tahun tps kelurahan kumelembuai, kecamatan tomohon timur, diantar oleh orang pasangan calon nomor urut antara lain istri lurah dan mertua lurah, saat mereka akan mencoblos, sampai bilik suara, mereka diarahkan oleh kedua orang tersebut untuk mencoblos pasangan calon nomor urut saksi ajukan protes kpps, kpps bilang, itu tergantung orang yang diantar , saksi tidak melapor panwaslukada. nicolas tattoos saksi dari lingkungan viii kelurahan lanset, kecamatan tomohon selatan, saksi menerangkan bahwa ada anggota kpps tps kelurahan lanset lingkungan viii, kecamatan tomohon selatan merangkap menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut saksi tidak melaporkan hal tersebut panwaslukada: anggota kpps yang merangkap itu bernama dance lumonon yang juga pns dan albert pangkep juga sebagai pns, dance klinis selaku aparat kelurahan, dan alex borong selaku aparat kelurahan, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan dari cerita orang lain. horni supit saksi dari kelurahan kalian lingkungan kecamatan tomohon selatan, saksi mengajukan keberatan kepada ppk untuk membuka kotak suara ppk karena ada surat suara sah dinyatakan tidak sah, tapi ppk tidak mau, saksi sudah tanda tangan form keberatan tapi ketua ppk tidak mau tanda tangan form yang sama: saksi tidak melaporkan kejadian itu panwaslukada. george pelangi saksi dari kelurahan tatacara tiga lingkungan ii, kecamatan tomohon barat, saksi menerangkan bahwa pada agustus tps kelurahan tatacara tiga kecamatan tomohon barat, ada surat suara sudah dicoblos atas nama pasangan calon nomor urut surat suara itu oleh kpps diberikan kepada saksi tanpa diperiksa terlebih dahulu dan masih terlipat: surat suara itu kemudian diganti. very cekung saksi dari kelurahan tatacara tiga lingkungan ii, kecamatan tomohon barat, saksi selaku saksi mandat tps kelurahan tatacara tiga lingkungan ii, kecamatan tomohon barat. saksi melihat ada satu surat suara sudah dicoblos yaitu surat suara yang diberikan kepada george pelangi: surat suara itu diganti ketua kpps dan yang sudah dicoblos dikatakan rusak. markus pengamanan saksi dari kelurahan kumelembuai lingkungan vi, kecamatan tomohon timur, pada hari pencoblosan, tps kelurahan kumelembuai, saksi selaku saksi mandat pasangan calon nomor urut sudah beri masukan ketua kpps bahwa sesuai ketentuan hanya yang jompo dan cacat yang boleh diantar hingga bilik suara, tapi kenyataan sampai pemuda diantar bilik suara oleh pendukung pasangan calon nomor urut saksi melihat bahwa kira kira yang diantar sebanyak (dua puluh) orang, saksi protes kepada ketua kpps tapi tidak ada tanggapan. every aneh saksi dari kelurahan matang dua lingkungan iv, kecamatan tomohon tengah, pada agustus saksi selaku saksi mandat pasangan calon nomor urut mengikuti rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan tomohon tengah, pada rapat pleno tersebut, saksi mengajukan keberatan kepada ketua ppk terkait banyaknya surat suara color tembus, namun keberatan tersebut tidak digubris: saat itu saksi meminta membuka kotak karena color tembus yang sah dianggap tidak sah: saksi menghitung ada surat suara color tembus dan kebanyakan surat suara untuk pasangan calon nomor urut semua tps menyatakan color tembus tidak sah. moni logo saksi dari kelurahan kakaskasen tiga lingkungan ii, kecamatan tomohon utara, saksi melihat ada surat suara color tembus tapi tidak disahkan tps kelurahan kakaskasen tiga, kecamatan tomohon utara: saksi menerangkan ada pns bernama karena meminta saksi menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut saksi melihat aparat pemerintah yaitu kepala lingkungan kelurahan kakaskasen tiga bernama riko oro hadir kampanye pasangan calon nomor urut pada tanggal juli dengan memakai atribut pasangan calon nomor urut saksi melihat kepala lingkungan bernama joni sorry melakukan hal yang sama dengan kepala lingkungan riko oro, saksi melihat keduanya pada tanggal juli jalan raya kelurahan kakaskasen tiga, saksi melihat ada pns bernama norma maulikere yang hadir kampanye itu dan memakai baju warna kuning mendukung pasangan calon nomor urut donald kulon saksi dari kelurahan kalian, kecamatan tomohon selatan: saksi selaku ketua deputi perencanaan, pengendalian, dan saksi tim kampanye pasangan calon nomor urut usai pencoblosan, pada malam harinya, agustus saksi mendapat laporan dari saksi saksi tps bahwa ada surat suara color tembus dinyatakan tidak sah: selaku koordinator saksi, saksi meneruskan laporan laporan tersebut panas kota tomohon bahwa ada tps yang tersebar seluruh kecamatan kota tomohon yang terdapat surat suara sah dinyatakan tidak sah karena color tembus, sesuai hasil rekapitulasi, jumlahnya kira kira suara: seluruh kota tomohon terdapat tps: saksi menerangkan bahwa pada agustus saksi hadir pada rekapitulasi penghitungan suara kantor sekretariat kpu kota tomohon selaku saksi mandat pasangan calon nomor urut saksi melihat bahwa pada acara rekapitulasi tingkat kota tersebut, terangkat masalah surat suara color tembus yang direkomendasikan oleh panas untuk dihitung kembali dalam pelaksanaan rekapitulasi itu, tapi tidak dilakukan oleh kpu kota tomohon. justru pihak kpu mengatakan, silakan yang keberatan menggugat mk . angelo andre ombus saksi dari kelurahan kalian lingkungan ix, kecamatan tomohon selatan, pada hari pencoblosan, agustus saksi selaku saksi mandat pasangan calon nomor urut melihat ketua kpps tps kelurahan kalian yang sekaligus sebagai pns dan bendahara lingkungan, bernama marie banget, mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut dengan cara menunjukkan jarinya kertas pemilih gambar pasangan calon nomor urut dan bilang, jangan lupa pilih, jangan salah uuk, jangan salah color : saksi keberatan terhadap hal itu, tapi ditolak, semua orang yang datang dan dikenal, diajak dan diarahkan memilih pasangan calon nomor urut saksi menerangkan bahwa ada anggota pps yang juga selaku kepala lingkungan, bernama hewani, seminggu sebelum hari pemilihan mendata keluarga saksi untuk mendukung pasangan calon nomor urut saksi dan keluarganya tidak bersedia. eren sangelorang saksi dari kelurahan tatacara tiga lingkungan iii, kecamatan tomohon barat, saksi melihat ada pns guru inpres bernama dance worth mengajak masyarakat memilih pasangan calon nomor urut dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu, saksi melihat aparat kelurahan yaitu kepala lingkungan bernama denny tyo juga melakukan aktifitas yang sama seperti dance worth: kegiatan ini dilakukan sejak jefferson lumayan ditetapkan sebagai calon peserta pemilukada kota tomohon: saksi mengamati kegiatan yang dilakukan oleh denny tyo dan rekannya bernama kopi tiri sebanyak kali dengan cara setiap kali mereka masuk rumah warga, saksi ikut masuk dan mengamati melalui dapur rumah itu. saksi melakukan itu kali waktu yang berbeda, antara lain, rumah keluarga benteng, keluarga samba, keluarga gulung, dan keluarga lengger ponggok, saksi melihat pada tanggal juli semua perangkat kelurahan mulai dari lingkungan sampai lingkungan ikut kampanye pasangan calon nomor urut mereka memakai atribut kaos pasangan calon nomor urut atas temuan itu, saksi melapor panas pada juli pukul tengah dan saksi diterima bapak once logo dan sudah registrasi, namun tidak ada tindakan dari panwaslukada. saksi melihat lurah tatacara tiga dan sekretaris kelurahan ikut kampanye pasangan calon nomor urut mulai tanggal juli sampai agustus kepala lingkungan dan wakilnya mendistribusikan surat model c6 kwk perihal pemberitahuan peserta pemilih, dan pada tanggal agustus mereka menjadi kpps tps, setelah sebelumnya menjadi tim sukses, kemudian menjadi panitia pemilukada tps. sofia last saksi dari kelurahan kakaskasen satu, kecamatan tomohon utara, pada tanggal juli saksi mendapat kunjungan dari pengawas pendidikan bernama census dan memberi pembinaan khusus kepada tiga orang guru yaitu sofia last saksi), deity dorongan, dan maria puma terkait dengan pemilukada kota tomohon. bapak census mengatakan, sebagai pns harus loyal terhadap atasan. : pada juli kepala dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga kota tomohon, eddy kurang, memerintahkan kepala sekolah saksi bernama wilhelmina sorotan untuk keluarkan saksi dari rumah dinas karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut pada agustus saksi terima surat keputusan mutasi: diknas dan kepsek tahu saksi tidak mendukung pasangan calon nomor urut sehingga saksi dimutasi, pada agustus saat melakukan kunjungan untuk mengontrol perangkat pembelajaran, bapak census meminta saksi menandatangani surat pernyataan bahwa bapak census tidak pernah mengatakan atau menyuruh ketiga orang yaitu sofia last, deity dorongan, dan maria puma untuk mencoblos pasangan calon nomor urut namun saksi menolak menandatangani. sate rowingcalon wakil walikota dalam pemilukada kota tomohoomohontsaksi dari kelurahan uluindano lingkungan vi, kecamatan tomohon selatan: saksi selaku pns sekretariat kota tomohon, saksi beberapa kali dikunjungi tim pemenangan pasangan calon nomor urut pada juni saksi dikunjungi kepala lingkungan alex tular dengan membawa daftar pendukung pasangan calon nomor urut saksi menyatakan tidak bersedia menjadi pendukung karena saksi adalah pns. nama saksi dalam daftar nama nama itu diberi kode tanda tanya, pada juni saksi dikunjungi relawan pasangan calon nomor urut bernama genus. relawan tersebut mengaku diperintahkan ketua golkar tomohon selatan. saksi kembali mengatakan tidak bersedia tanda tangan dukungan karena saksi adalah pns, ketika ada pelantikan pejabat struktural, saksi yang saat itu menjabat sebagai kepala bidang dinas pertambangan dan energi kota tomohon datang berdasarkan undangan dari sekretaris kota tomohon. sesampainya tempat acara, saksi dijemput bkd dan mengatakan nama saksi sudah diganti: sesudah non job, saksi melapor sekretaris kota tomohon bernama fence goni yang mengatakan sebagai pns harus hati hati dalam bertindak. sekretaris kota tomohon mengatakan, nanti saja. kalau pelantikan berikut pasti akan dilantik . proklamasi mantan saksi dari kelurahan matang dua lingkungan ii, kecamatan tomohon tengah, saksi selaku guru smpn tomohon, pada april kadiknaspora drs. eddy kurang, pada acara pengarahan ruang guru, mengatakan saya baru dilantik dan saya ditugaskan oleh walikota jefferson) dan semua guru guru pegawai negeri sipil yang ada sini, semua harus mendukung pemerintah, dalam hal ini bapak jefferson, dalam menghadapi pilwako. kita harus dapatkan barisan dan tahu sendiri, kalau mau masuk barisan itu, anda tahu jawabannya . emmy klinis saksi dari kelurahan rujukan satu lingkungan kecamatan tomohon timur, saksi selaku guru, saksi dipanggil kadiknaspora kota tomohon edy kurang untuk menghadap kantornya. dalam pembicaraan itu, saksi diarahkan supaya membujuk suami dan anak anaknya untuk mendukung pasangan calon nomor urut jika tidak loyal, catatan khusus tentang saksi sudah ada buku kadiknaspora untuk dimutasikan, saksi menerangkan bahwa kelurahan rujukan dan kelurahan rujukan satu, kecamatan tomohon timur, sebulan sebelum pemilukada, ada pertemuan pns dua kelurahan ini bersama kadiknaspora kota tomohon sebagai koordinatnya. pada acara itu diknas mengarahkan semua pns dengan mengatakan, kita harus loyal kepada atasan dan mendukung , saksi menerangkan pada juli kadiknaspora menyampaikan kepada saksi bahwa sebagai pns harus ikut kampanye pasangan calon nomor urut pada hari sabtu, juli dan tidak boleh naik kendaraan harus jalan kaki bersama rombongan pasangan calon nomor urut dalam pertemuan, saksi ditugaskan untuk mencatat dan memasukkan siswa yang orang tuanya mendukung pasangan calon nomor urut untuk mendapatkan seragam sekolah. sedangkan yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut tidak boleh masuk namanya. namun saksi tidak melakukan perintah itu karena saksi adalah pns: saksi diminta menjaring orang wajib pilih yang bukan pendukung pasangan calon nomor urut supaya disaring untuk menjadi pendukung pasangan calon nomor urut namun saksi tidak melakukan perintah itu, saksi tidak ikut kampanye pasangan calon. saksi menerangkan dalam pertemuan terakhir menjelang kampanye pasangan calon nomor urut pada juli kadiknaspora mengatakan, bayangkan, dalam jangka waktu tiga hari saja, saya sudah menjaring enam ribu orang termasuk emmy untuk menjadi pendukung bapak jefferson." saksi selaku pps menerangkan bahwa pps kelurahan saksi tidak ada pelanggaran. ketika ada surat suara color tembus, memang pertama dinyatakan tidak sah, kemudian ada penyampaian dari kpu melalui saksi sebagai petugas pps, ada penyampaian kalau color tembus harus disahkan. lantas saksi selaku petugas langsung berjalan tps masing masing. ada tiga tps, saksi laksanakan tugas dan menyampaikan bahwa color tembus harus disahkan, kemudian dilakukan penghitungan kembali. silang karina saksi dari kelurahan minor satu lingkungan kecamatan tomohon utara, saksi selaku sekretaris kelurahan, saksi menerangkan bahwa pada juli saksi melihat depan rumahnya ada pelantikan tim sukses pasangan calon nomor urut yang dihadiri pula pejabat kota tomohon yaitu kepala dinas pertambangan bapak dance mandagi, kepala bagian umum ibu masnapio, dan kepala badan pemberdayaan perempuan ibu olga karina, saksi menerangkan bahwa pada hari senin juli saat apel, lurah rita pangkep marah perangkat kelurahan dan mengatakan, bahwa sebagai perangkat kelurahan harus merapatkan barisan, harus sejalan, harus satu komando untuk mendukung pak walikota jefferson remaja sebagai atasan.': saksi menerangkan bahwa lurah juga mengatakan bahwa sebagai perangkat kelurahan harus loyal kepada atasan dan jika tidak mendukung pasangan jefferson jimmy, berarti tidak loyal kepada lurah. lurah juga mengatakan, sebagai perangkat kelurahan, kita sudah mendapat insentif karena perjuangan dari bapak walikota jefferson. : pada tanggal juli saksi melihat lurah rita pangkep bersama dengan perangkat ikut serta dalam kampanye jefferson jimmy. perangkat kelurahan itu sekaligus anggota kpps dan lintas ikut serta kampanye, bahkan komandan lintas kelurahan minor satu adalah satuan tugas garda barisan depan pasangan calon nomor urut saksi menerangkan bahwa pada juli saat masa tenang, lewat pengeras suara kelurahan minor satu, lurah rita pangkep menyampaikan bahwa kelurahan minor satu akan ada pengaspalan jalan dan di hotmix. lurah mengatakan, itu semua berkat perhatian dari pemerintah kota tomohon. : saksi menyaksikan bahwa rumah kediaman kepala bagian umum kota tomohon menjadi tempat berkumpul dan tempat makan para pendukung pasangan calon nomor urut alex pinoy saksi dari kelurahan kasasi lingkungan iii, kecamatan tomohon tengah, saksi selaku saksi mandat pasangan calon nomor urut tps kelurahan kasasi, kecamatan tomohon tengah: saksi melihat kepala lingkungan bernama beri wayang juga menjadi saksi mandat tps saksi menerangkan tps saksi ada tiga surat suara color tembus untuk pasangan calon nomor urut dianggap tidak sah dan surat suara kosong dianggap tidak sah: saksi menandatangani c1 kwk. jean lala saksi dari kelurahan kakaskasen iii, kecamatan tomohon utara, saksi selaku guru smp kristen kakaskasen, saksi menerangkan bahwa pada akhir bulan mei pns dan guru kelurahan kakaskasen tiga mendapat undangan berkumpul aula kelurahan kakaskasen tiga, pada pertemuan itu, saksi melihat yang menyampaikan pengarahan ialah kepala dinas perhubungan bapak rudy tangkawarouw dan seorang pns bernama karena dengan didampingi lurah kakaskasen tiga, pada pertemuan itu, saksi mendengar agar semua yang hadir saat itu setiap minggunya mengadakan pertemuan menurut lingkungan masing masing, pada dua minggu terakhir bulan juli saksi didatangi ketua tim lingkungan saksi dan meminta saksi minggu depan harus hadir pada pertemuan dan memasukkan nama yang siap mendukung pasangan calon nomor urut namun saksi tidak pergi acara itu: saksi menerangkan bahwa pada juli saksi dipanggil oleh kepala sekolah dan mengatakan bahwa dia ditegur kadiknaspora eddy kurang karena sekolahnya ada bawahan yang tidak loyal, tidak mendukung pasangan calon nomor urut saksi diungkapkan sebagai orang sakit yang harus diobati, jika tidak bisa diobati, disuntik mati saja. saksi menerangkan bahwa pada juli guru, pns, perangkat desa dan lurah diundang auditorium bukit inspirasi. saksi mendengarkan ceramah yang disampaikan walikota bahwa uang makan minum, uang transportasi, dan uang sertifikasi bagi guru pns dan non pns segera cair atau disalurkan: usai hari pemungutan suara, uang sertifikasi dan simpanan saksi bank, diblokir. saksi kemudian menjumpai kepala dinas dan kepala dinas mengatakan besok atau lusa uangnya cair. kemudian minggu depannya, pada agustus saksi cek uang saksi ternyata masih diblokir. kemudian saksi kembali menemui kepala dinas dan dikatakan bahwa saksi adalah guru yang tidak loyal kepada pemerintah, terkait dengan proses politik yang baru saja lewat, saksi mendapat sms dari teman teman guru tomohon yang mengatakan bahwa guru guru sekolah diminta membuat surat pernyataan yang pada intinya tidak dipaksa untuk mendukung pasangan calon nomor urut jurus trombon saksi dari kelurahan tatacara dua lingkungan vii, kecamatan tomohon barat, saksi menerangkan bahwa kantor camat tomohon barat, sekitar bulan desember atau januari setiap hari senin kantor camat tomohon barat diadakan rapat staf. pada rapat itu, camat max militants menu mengatakan bahwa pns yang bukan golkar adalah pengkhianat: pada bulan februari lurah tatacara dua jeffrey pelopor, mengatakan kepada kepala lingkungan dan wakilnya untuk mendata peta kekuatan pendukung jefferson yang akan diusung golkar pada pemilukada tahun pada bulan maret saksi dipanggil lurah tatacara dua jeffrey pelopor yang saat itu mengatakan dia diperintah camat untuk membina saksi karena dianggap tidak loyal mendukung jefferson, lurah marah saksi karena diindikasikan mendukung nomor jadi dianggap tidak loyal. hal itu terjadi bulan maret sebelum masa kampanye. saksi menerangkan, pada bulan mei ada rapat pns se kelurahan tatacara dua. acara tersebut diisi pengarahan untuk mendukung jefferson. saat itu, dalam doa dinyatakan, semoga tuhan memberkati dan meluluskan keinginan kami, yakni pencalonan bapak jefferson supaya berhasil dalam pemilu. : pada tanggal agustus saat masa tenang, pada pukul tengah, saksi mendapat telepon dari temanya bernama alter polutan yang mengatakan bahwa semua pns yang memangku jabatan struktural supaya hadir kediaman bapak jefferson. apabila tidak hadir, bagi pns yang memangku jabatan struktural, yang hadir akan diambil absen. afraid lalai saksi dari kelurahan minor satu lingkungan iv, kecamatan tomohon utara, saksi selaku ketua pps ditekan lurah minor satu rita pangkep, yang memaksa saksi memasukkan seseorang bernama jeffrey dengan selaku sekretaris partai golkar kelurahan minor satu, menjadi anggota kpps: saksi menerangkan bahwa pada hari rabu, juni ada rapat koordinasi se kecamatan tomohon utara bertempat balai pertemuan umum kelurahan kakaskasen dua yang dihadiri oleh sekretaris kota tomohon dan asisten kota tomohon. pada acara itu, asisten bernama person maya mengatakan, kalau dulu, boy simon tangkarouw adalah calon incumbent walikota tomohon. seluruh aparat harus memilih beliau. sekarang kita harus memilih incumbent, dalam hal ini pak jefferson. sedangkan sekretaris kota bapak face goni mengatakan, bahwa karena perjuangan pak walikota, perangkat kelurahan mendapat insentif. kedua pejabat tersebut mengatakan bahwa semua yang hadir harus satu barisan dan satu komando, pada tanggal juli saksi dipanggil lurah dan lurah mengatakan bahwa ada perangkatnya yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut lurah mengatakan bahwa nama nama yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut sudah ada tangan camat tomohon utara, saksi menerangkan, pada hari senin juli saat pengarahan aparat kelurahan, lurah marah karena ada perangkatnya yang tidak loyal sehingga lurah malu punya aparat yang tidak satu barisan. saksi juga menjadi ketua pps. saksi menerangkan bahwa sosialisasi color tembus adalah sah baru diterima saksi beberapa menit menjelang waktu batas pencoblosan, saksi hadir persidangan mahkamah selaku perangkat kelurahan dan sebagai ketua pps. dintre moga saksi dari kelurahan kalian satu lingkungan iii, kecamatan tomohon selatan: saksi menerangkan bahwa pada agustus saksi pergi bank bri untuk cek dana sertifikasi dan ternyata sudah masuk sejumlah rp. sekian. namun pada hari selasa tanggal agustus saksi pergi bank untuk mengambil uang, namun petugas bank mengatakan dananya diblokir. pegawai bank tidak tahu mengenai hal itu dan mengatakan bahwa pemblokiran itu atas instruksi kadiknaspora eddy kurang. petugas bank mengatakan, mempersilakan saksi menghadap kadiknaspora: pada agustus saksi menghadap kadiknaspora. menurut kadiknaspora, rekening saksi diblokir karena saksi tidak loyal atasan. kadiknaspora mengatakan, sebagai pns, suami, keluarga bahkan harus mendukung pemerintah kota tomohon . godefridus boneka saksi dari kelurahan wakilan lingkungan kecamatan tomohon utara: saksi menerangkan bahwa pada awal bulan mei saksi berjumpa dengan seorang kepala lingkungan bernama alex korompis yang mengatakan bahwa dia sedang mendata anggota masyarakat lingkungannya untuk menjadi pendukung pasangan calon nomor urut saat itu, alex korompis membawa map berisi form isian dukungan kepada pasangan calon nomor urut saksi juga bertemu dengan kepala lingkungan bernama nicholas danamon yang melakukan kegiatan yang sama dengan kepala lingkungan iv: saksi mendengar informasi dari warga lingkungan lainnya, bahwa kepala lingkungan daerah mereka juga melakukan kegiatan yang sama dengan kedua kepala lingkungan yang ditemui saksi: pada juli saksi melihat para murid sekolah pulang lebih awal antara pukul tengah karena guru guru mereka akan ikut kampanye yang saat itu jadwal kampanye pasangan calon nomor urut saksi mengetahui hal itu dengan bertanya langsung kepada para murid yang lewat depan rumah saksi. saksi kemudian mengecek sekolah dekat rumahnya yaitu katolik wakilan, dan memang benar sekolah sudah selesai. deity dorongan saksi dari kelurahan kasasi satu lingkungan kecamatan tomohon tengah, saksi selaku guru inpres kakaskasen satu. pada juli saksi dikunjungi pengawas sekolah bernama census dengan tujuan untuk pembinaan yang kemudian melenceng membicarakan tentang loyalitas atasan. saksi diarahkan dengan diberi ilustrasi seperti kereta api: bahwa kita ini seperti gerbong gerbong dan pemerintah adalah masingnya. kalau kita tidak mau mengikuti masinis berarti gerbong gerbangnya akan terpenting, yang artinya ibu mesti tahu kalau kita tidak loyal kepada atasan. ibu tahu akan pemilihan, maka kita harus memilih pasangan calon nomor urut karena saya ini pendukung eman. : saksi menerangkan bahwa saat itu yang dibina adalah tiga orang, supaya kadiknaspora tahu bahwa saksi memilih pasangan calon nomor urut bapak census mengatakan bahwa saat saksi masuk ruangan pencoblosan, saksi diminta membawa handphone kemudian membuka lembaran dengan posisi tangan yang satu arah untuk mencoblos pasangan calon nomor urut tentunya dengan muka harus kelihatan. setelah itu, saksi diminta mencetaknya ukuran untuk diberikan kadiknaspora. maria mandagi saksi dari kelurahan kakaskasen dua lingkungan vii, kecamatan tomohon utara: saksi selaku pns guru smpn tomohon, pada hari selasa mei saksi diundang rapat tim yang dihadiri seluruh pns dan tenaga honorer yang ada kelurahan kakaskasen dua, saksi melihat rapat itu dihadiri oleh kepala badan kkp ir. teddy last, map, staf ahli bidang pemerintahan kota tomohon arnold ago, sh, lurah kakaskasen dua tommy last sh, dirut pasar perusahaan umum daerah piet hakapungus pd, dan kepala dinas pariwisata gerard mori: inti rapat itu adalah pembinaan dan pengarahan, saksi mengetahui bahwa ir. teddy last memberi pengarahan bahwa sebagai pns harus loyal kepada pemerintah karena pns diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. siapa yang membangkang, akan dicabut dari jabatannya. sementara arnold ago mengulang kata kata yang diucapkan oleh face goni bahwa sebagai pns, sudah masuk dalam sebuah gerbong dan siapa yang tidak mau lagi ikut dalam gerbong tersebut, silakan angkat kaki dan turun dari gerbong itu. sementara itu, tommy last mengatakan bahwa pns untuk loyal pemerintah karena pns kakaskasen dua, jumlahnya sudah didata dan diingatkan juga bahwa pns punya politik dalam memilih pada pemilu nanti. george kapal saksi dari kelurahan wakilan lingkungan vii, kecamatan tomohon utara: saksi selaku kepala lingkungan vii kelurahan wakilan yang sudah diberhentikan: saksi dipecat karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut dengan cara menjalankan tugas mengedarkan formulir dukungan: saksi diminta mengedarkan surat dukungan itu oleh lurah robert lala pada tanggal mei dan saksi tidak melakukan perintah itu. tanggal mei lurah tahu saksi tidak mengedarkan. lurah bilang, kalau tidak melaksanakan tugas, dinonaktifkan. saksi dinonaktifkan pada tanggal juli saksi mendapat surat peringatan yang ditandatangani lurah yang menyatakan apabila saudara tidak adakan perubahan maka saudara saudara dinonaktifkan . beradu untu saksi dari kelurahan tumatangtang lingkungan kecamatan tomohon selatan: saksi selaku kepala lingkungan kelurahan tumatangtang, kecamatan tomohon selatan, saksi diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut oleh lurah tumatangtang yang bernama steel mokoriman, hal itu terjadi pada minggu pertama bulan juli tepatnya hari selasa kelurahan. lurah mengatakan semua yang hadir harus memilih bapak jefferson dan diwajibkan seluruh perangkat naik turun rumah mencari dukungan. namun saksi tidak melakukan perintah itu, saksi menerangkan bahwa lurah juga menyampaikan kepada kepala kepala lingkungan, sebelum pembagian raskin, bahwa siapa yang tidak memilih bapak jefferson tidak diberi. raskin itu sudah ada dan akan dibagikan tanggal agustus satu hari setelah pencoblosan: saksi melaksanakan perintah atasan tersebut. saat membagi raskin, saksi mengatakan siapa yang tidak memilih pasangan calon nomor urut tidak mendapat beras, saksi tidak melakukan pendataan, tapi saksi mengetahui siapa saja yang tidak memilih pasangan calon nomor urut karena sebelum pemilihan telah dilakukan pendataan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut peggy meningkat saksi dari kelurahan rujukan lingkungan kecamatan tomohon timur, saksi selaku anggota satuan perlindungan masyarakat kota tomohon: saksi menerangkan bahwa saksi dihubungi oleh bapak yakub dan diberi informasi bahwa sudah ada pendataan melalui pembantu lingkungan mengenai daftar dukungan pasangan jefferson jimmy: pada pendataan pertama, saksi ikut menandatangani daftar dukungan itu. sedangkan pada pendataan kedua, saksi tidak menandatanganinya. dua kali pendataan itu dilakukan oleh pembantu kepala lingkungan bernama hengky tamunya. kegiatan ini terjadi sekitar bukan juni, karena sudah tidak tandatangan lagi, saksi dihubungi kepala lingkungan bernama jacob kora yang menanyakan status saksi apakah mendukung jefferson atau mau diberhentikan dari satlinmas kota tomohon. saksi menjawab bahwa saksi menjadi satlinmas secara sukarela, jadi terserah atasan karena yang wajib memberhentikan dan mengangkat seorangomohon tahunp 1j). selengkapnya pasangan calon walikota dan wakil walikota tomohon dalam pemilukada tahun adalah sebagai berikut: pasangan calon nomor urut (satu) linnei sienne watoelangkow, dan ir. jimmy stefan wewenang, mba. pasangan calon nomor urut (dua) carol j.a. sendok, s.h. dan drs. agus el. saat pasangan calon nomor urut (tiga) jefferson s.m. remaja, s.e. dan jimmy eman, s.e., lintas adalah berdasarkan usulan kelurahan dan ditetapkan oleh walikota selaku pembina. setelah menjawab seperti itu, saksi tidak mengetahui adanya pemberhentian, hanya saja saksi hingga saat ini tidak lagi dilibatkan: saksi juga selaku penerima raskin. sejak bulan maret, juni, juli, dan agustus, saksi tidak mendapatkan lagi raskin, namun saksi tidak menanyakan mengapa tidak memperoleh raskin tersebut. saksi juga mengetahui bahwa yang menerima raskin adalah para pendukung jefferson. sedangkan yang tidak menerima, menurut saksi ada sepuluh orang, antara lain bernama petrus, soni, kabel, dan lainnya tidak ingat. berge pengamanan saksi dari kelurahan matang dua lingkungan ii, kecamatan tomohon tengah, saksi selaku koordinator lapangan yang mengunjungi setiap tps, saksi menerangkan bahwa tps kelurahan matang dua, ada surat suara nobis tembus dianggap tidak sah, saksi menandatangani berita acara namun info kalau color tembus sah baru didapat usai penghitungan selesai dilakukan: menyangkut raskin kelurahan matang dua, saksi terdaftar sebagai penerima raskin tapi tidak menerima. waktu penyaluran tanggal agustus hari rabu, ibu lurah titik mappa mengatakan siapa yang tidak mencoblos nomor urut tidak akan mendapat raskin. ibu lurah mengatakan itu kantor lurah karena penyaluran beras kantor lurah. penyaluran beras biasanya dilakukan staff kelurahan matang dua dengan dibantu kepala lingkungan dan namun pada hari itu, ibu lurah ikut membagikan dan pagi pagi itu, ibu lurah mengambil alih fungsi pembagian itu, saksi mengetahui ibu lurah sudah tahu bahwa saksi tidak mendukung nomor urut karena sebelumnya sudah ada pendataan sebelum tanggal agustus danny moncong saksi dari kelurahan woman satu utara lingkungan kecamatan tomohon barat, saksi selaku masyarakat biasa, pada agustus saksi ada pertemuan rukun keluarga dan dihadiri pak lurah dan istri lurah serta keluarga lainnya. acara rutin sebulan dua kali, lurah datang karena selaku ketua rukun, murahnya bernama franky bamboo pd, pak lurah tidak lama kemudian pamit keluar karena ada pertemuan rumah jefferson. dalam perbincangan pertemuan itu, saksi mendengar perkataan istri lurah yang mengatakan untuk raskin, harus dikasih saja sama yang milih nomor urut yaitu bapak jefferson dan bapak jimmy:. : saksi tidak dapat raskin. keluarga keluarga juga tidak mendapat raskin, antara lain, jefri tiruan, ditawari, nisam katori, neti parasit, yang mereka semua tidak mendukung nomor urut saksi mengetahui lurah sudah tahu bahwa saksi tidak mendukung nomor urut karena sebelumnya sudah ada pendataan, setelah dikonfirmasi dengan saksi pihak terkait bernama jhon bamboo pada persidangan tanggal agustus saksi mengakui bahwa istri saksi adalah pns, sehingga sesuai aturan, saksi tidak mendapat jatah raskinama pemohon calon walikota tomohon dalam permohonan tertulis linnei sienne watoelangkow,linnei serie watoelangkow, si. bukti bahwa demikian pula status pekerjaan dari pemohon linnei sienne watoelangkow, si, pemohon mencantumkan status pekerjaan sebagai wakil walikota tomohon, padahal masa jabatan walikota dan wakil walikota periode adalah selama tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yaitu tanggal agustus dan berakhir pada tanggal agustus demikian juga identitas pemohon calon wakil walikota tomohon dalam permohonan tertulis ir. jimmy stefan wewenang, mbair. jimmy stefan wewenang. bukti bahwa berdasarkan uraian pada angka dankedua pemohon. tentang alasan permohonan. bahwa dalam peraturan mahkamah konstitusijisyaratkan dalam ketentuan jo. huruf butir peraturan mahkamah konstitusi emohon adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa pemilu kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf butir peraturan mahkamah konstitusi tahun bahwa pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara, wajib menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang dilakukan oleh memohon dan hasil perhitunganlakukan oleh memohon, lebih dari itu.dalam pokok perkara. bahwa segala uraian dan alasan alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi memohon kiranya dipandang termuat pula dalam bagian pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. bahwa memohon dengan ini menyatakan menolak keseluruhan dalil dalil yang diajukan oleh pemohon terkecuali apa yang diakui secara tegas dalam persidangan. tentang kedudukan hukum pemohon. bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi tentang identitas pemohon dalam permohonan ini tidak jelas dan berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh memohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota sebagaimana keputusan kpu kota tomohon tahun kemudian dibatalkan dan diganti dengan keputusan kpu kota tomohon tahun maka secara hukum. bukti tentang keberatan memohon salah menerapkan hukum tentang keabsahan surat suara.ang menyebutkan b. tanda color hanya pada satu tetapi masih didalam. menyebutkapada saat bimbingan teknis tersebut memohon telah membagikan buku panduan kpps tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berpedoman pada peraturan kpu tahun bukti oleh karena itu dalam melaksanakan penghitungan suara, kpps berpedoman pada peraturan kpu tahun tersebut dan buku panduan kpps tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. bukti bahwa adanya peraturan kpu tahun yang pada intinya menyatakan color tembus secara garis lurus simetris dianggap sah nanti diketahui setelah pelaksanaan bimbingan teknis kepada kpps se kota tomohon pada tanggal juli bukti pada saat per. bahwa oleh karena tingkat tps tidak ada keberatan saksisebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang pemerintahan daerah. bukti bahwa benar bawaslu bukti bahwa merupakan asumsi yang tidak mententang keberatan pelanggaran memohon dalam tahapan pemungutan suara, hal ini menurut pengakuan ketua kpps tps kelurahan tatacara tiga, kecamatan tomohon barat yaitu ibu joanna pandang yang menyerahkan surat suara tersebut kepada pemilih yang bernama george pelangi tps dimana ketika pemilih tersebut membuka surat suara depan ketua kpps sebelum menuju bilik suara untuk mencoblos telah terlihat surat suara yang berlubang kemudian oleh ketua kpps surat suara ini tidak dapat digunakan dan langsung diganti dengan surat suara yang baru dan tidak bercacat.. tentang keberatan memohon sengaja menghilangkan hak pilih banyak warga kota tomohon. bahwa dalil pemohon yang meng. bukti menurut keterangan lurah pintas orang yang dilaporkan dari luar daerah merupakan penduduk kelurahan pintas.tahun yang direvisi dengan surat keputusan kpu kota tomohon tahun bukti dimanatentang keberatan memohon lalai sehingga terjadi pemilih ganda beberapa tps yang berbeda. bahwa dalil pemohon yang mengatakan memohon membiarkan beberapa pemilih tercatat sebagai pemilih dua tps yang berbeda adalah. tentang keberatan penyelenggara dan pengawas pemilukada kota tomohon merupakan lembaga yang tidak netral. bahwa bukti sehingga tidak ada korelasi antara profesionalisme dalam tugas dan kinerja masing masing. dan tidak ada dalam aturan perundang undangan yang membatasi hak seseorang untuk berkarya sesuai dengan bidang disiplin ilmu masing masing. bahwa. bahwa pemerintah kota tomohon dapat memfasilitasi kpu kota tomohon sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang penyelenggara pemilu. demikian juga ketentuan undang undang tahun tentang penyelenggara pemilu yang berbunyibukti bahwa dengan demikian memohon tidak dipengaruhi oleh pasangan calon nomor urut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut tentang keberatan memohon menyetujui partai hanura mengusung dua pasangan calon. bahwa dalil pemohon tentang memohon menyetujui partai hanura mengusung dua pasangan calon adalah tidak benar, karena awalnya memohon menetapkan tiga pasangan calon dimana pasangan nomor urut didukung oleh partai yaitu golkar, hanura dan gerindra sebagaimana keputusan kpu nomor tahun tanggal juni kemudian keputusan kpu nomor tahun ini digugat oleh pasangan drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, sh, pengadilan tata usaha negara manado. atas gugatan tersebut pengadilan mengabulkan untuk mengakomodir pasangan drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, sh, menjadi peserta nomor urut dan memerintahkan memohon untuk membatalkan keputusan kpu kota tomohon nomor tahun atas putusan pengadilan tersebut, memohon melaksanakan putusan tersebut dengan menerbitkanwakil walikota dan penetapan pasangan serta penetapan nomor urut calon walikota dan wakil walikota kota tomohon tahun pasca keputusan pengadilan tata usaha negara manado. jadi tidak ada dukungan ganda dari partai hanura dalam hal pencalonan walikota dan wakil walikota tomohon tahun bukti bahwa klaim pemohon yang mengatakan perbuatan memohon mengakomodir pasangan calon drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, sh,madalah tendensius yang bisa memecah kerukunan umat beragama khususnya kota tomohon. bahwa tindakan memohon mengakomodir pasangan calon drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, sh,m. adalah sebagai wujud ketaatan memohon terhadap putusan pengadilan. tentang keberata.peraturan perundang undangan. bahwa setelah dilakukan verifikasi ternyata calon walikota atas nama jefferson lumayan, memenuhi persyarattentang keberatbahwapasangan calon nomor urut (empat) drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, s.h., si. bahwa memohon adalah komisi pemilihan umum kpu) kota tomohon yang berkedudukan kota tomohon provinsi sulawesi utarabuktijefferson s.m. remaja, dan jimmy eman, s.e., sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kota tomohon tahun serta menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: nama pasangan calon kepala jumlah proses daerah dan wakil kepala daerah perolehan case suara yo) jefferson s.m. remaja, s.e. dan daerah, maka seharusnya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah bawaslu kadaihan:samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan atas, memohon juga mengajukan (enam belasjohannis sampul saksi menerangkan bahwa pada agustus pukul wit saksi ditelepon komisioner yang mengatakan bahwa color tembus sah berdasarkan peraturan kpu bahwa saksi diinstruksikan oleh komisioner untuk meneruskan pps dan kpps bahwa color tembus sah, saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan tingkat pps, tps dan kpps saksi menginstruksikan bagi tps dan kpps yang sudah menyatakan bahwa color tembus tidak sah harus dilakukan penyesuaian karena color tembus sah, saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi ppk saksi menemukan tps kelurahan paultan satu dan tps kelurahan paultan satu belum melakukan penyesuaian color tembus: saksi menerangkan bahwa untuk dua tps tersebut dilakukan penghitungan ulang untuk surat suara color tembus dan surat suara rusak yang berada dalam satu sampul: saksi menerangkan bahwa pada surat suara yang color tembus terdapat dua lobang, satu gambar dan satu atas gambar, saksi mendukung keterangan emmy klinis bahwa tidak ada masalah color tembus pps rujukan. karel sisi saksi adalah ketua ppk tomohon selatan, saksi menerangkan bahwa kotak tidak dibuka kembali karena tidak ada rekomendasi dari panas, saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani berita acara dan ada buktinya: saksi menerangkan bahwa saudara hoon supit yang bersaksi ppk tomohon selatan tidak mendapat mandat dari tim sukses pasangan calon urut yang mendapat mandat adalah saudara elvis supit. marten tulung saksi adalah pps: saksi menerangkan bahwa terkait orang yang tidak terdaftar tidak benar bahwa saksi melakukan pengeluaran dari daftar pemilih. yang benar adalah mereka tidak terdaftar dp4, dps dan dpt: saksi menerangkan bahwa orang tersebut adalah penduduk daerah itu namun tidak pernah mendaftar kepada saksi, saksi menerangkan bahwa saksi menerima dpt dari dinas kependudukan, saksi baru mengetahui pada tanggal agustus bahwa orang tersebut tidak terdaftar, saksi menerangkan bahwa orang adalah penduduk kelurahan pintas dibuktikan dengan nik dan mereka terdaftar dp4, dps dan dpt: saksi menerangkan bahwa pada hari dari orang yang tidak terdaftar ada yang dating secretariat dan saksi memberikan penjelasan mengapa mereka tidak terdaftar, saksi menerangkan bahwa saksi sudah mengumumkan dps dan dpt kepada seluruh wajib pilih dan agar melapor kalau tidak terdaftar. namun, orang tersebut tidak ada yang melapor, saksi menerangkan bahwa ada dua orang yakni siar silatolangko dan since nomor yang dilaporkan tidak terdaftar namun ternyata terdaftar dan menggunakan hak pilihnya, orang yang tidak terdaftar tidak hadir tps. benny gigir tentang wajib pilih yang tidak terdaftar saksi menerangkan bahwa pada tanggal agustus mereka datang saksi karena tidak mendapatkan kwk dan saksi menjelaskan bahwa, saudara saudara sebagai warga masyarakat kelurahan kayu bahwa dps sudah dilaksanakan, perbaikan sampai dpt, dan ternyata bapak ibu saudara saudara sampai tidak terdaftar karena tidak menanggapi penyampaian penyampaian kami dari pps lewat pengeras suara, lewat daftar yang kami sudah tempel tempat tempat yang strategis . saksi menerangkan bahwa pengumuman temple dua tempat yakni balai kelurahan dan tempat ojek, saksi menerangkan bahwa menurut aturan jika tidak ada dps, tidak ada dpt maka tida dapat dilayani, saksi menerangkan bahwa tanggal agustus itu adalah sehari sebelum pencoblosan. freddy lengkong saksi adalah pps kelurahan kumelembuai, saksi menerangkan bahwa tps kelurahan kumelembuai tidak benar ada pengerahan pemilih yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh isteri lurah dan mertua lurah: saksi menerangkan bahwa yang benar adalah tidak ada seorang pun yang didampingi isteri lurah dan hanya ada lima orang yang didampingi oleh mertua lurah sampai bilik yakni mesti pinoy, norte pangulu, olga maluku, bert tindak, dan reni teror: saksi menerangkan bahwa pemilih meminta sendiri untuk didampingi: saksi menerangkan bahwa saksi membolehkan karena peraturan membolehkan dengan adanya surat pernyataan mendampingi dan ada pernyataan merahasiakan: saksi menerangkan bahwa saat pemungutan suara ada saksi yang keberatan namun proses pemungutan suara tetap dilanjutkan karena saksi tidak boleh intervensi proses pemungutan suara, jika ada keberatan ditulis pada formulir surat pernyataan keberatan: saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan protes tersebut, setelah selesai pemungutan suara, tidak menuliskan keberatan apa pun dan menandatangani berita acara. zone genus saksi menerangkan bahwa tidak ada masyarakat kelurahan tumangtatang yang mencoblos luar kelurahan tumangtatanng: saksi menerangkan bahwa ada nama maxi sampul kelurahan namun setelah dicek ternyata berbeda. kelurahan saksi ada nama maxi sampul yang adalah seorang pns, kelurahan pangolombian ada nama maxi sampul yang adalah sorang petani: saksi menerangkan bahwa pada tanggal agustus kira kira pukul wit setelah selesai melaksanakan penghitungan suara tps, ada instruksi susulan dari kpu kota tomohon bahwa color tembus simetris harus dihitung kembali, saksi menerangkan bahwa sebelum dilakukan penghitungan kembali, saksi menginstruksikan kepada seluruh kpps tps namun mendapat penolakan dari saksi calon urut dan nomor urut namun atas rekomendasi dari ppl saksi tetap melakukan penghitungan kembali, saksi menerangkan bahwa saksi pemohon atas nama berlalu untung adalah secretariat pps kelurahan tumangtatang. route nyaman saksi menerangkan bahwa pada pelaksanaan pemilukada tanggal agustus tidak ada wajib pilih yang berasal dari luar kelurahan pangolombian yang melaksanakan hak pilih kelurahan pangolombian. benediktus langit saksi menerangkan bahwa tidak ada warga dari luar kelurahan paultan satu yang memilih kelurahan saksi. jantan mangrove saksi adalah pps kelurahan kalian satu kecamatan tomohon selatan, saksi menerangkan bahwa kelurahan saksi pada pemungutan dan penghitungan suara tidak ada masalah, tidak ada keberatan, saksi menerangkan bahwa setelah selesai penghitungan suara para ketua tps menyetorkan hasilnya secretariat pps dan saksi melihat tidak ada keberatan: saksi menerangkan bahwa mengenai color tembus sepertinya tidak ada saksi yang keberatan namun sebagai penyelenggara saksi menyarankan dan menanyakan. atas dapat tidak adanya keberatan saksi, waktu itu saksi berkesimpulan tidak ada masalah. johanna pandang saksi adalah ketua kpps tps kelurahan tara tara tiga, saksi menerangkan bahwa surat suara yang didapat saudara george pelangi dan very kalung tidak dicoblos. kertas surat suara yang diterima saudara george rusak dengan lubang yang sedikit lebih besar dari lubang jarum memanjang kurang lebih dari yang besar dan langsung mengecil. saksi mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan yang baru, saksi menerangkan bahwa selesai penghitungan surat suara semua saksi menandatangani berita acara kwk dan tidak ada keberatan termasuk very cekung yang merupakan saksi mandate pasangan calon jangka polisi saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pemilukada tps kelurahan kakskasen dua kecamatan tomohon utara berjalan lancar: saksi menerangkan pada saat itu belum ada informasi bahwa color tembus sah sehingga surat suara yang color tembus dihitung tidak sah: saksi menerangkan bahwa setelah selesai penghitungan, pada saat pengisian formulir datang seorang petugas kpu yakni andre color, s.h. yang menyampaikan bahwa color tembus sah dan akan dihitung kembali, saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan penghitungan kembali sebab ada protes dari saksi urut atas nama yenny doeloe yang menyatakan bahwa tidak perlu dihitung karena sudah disampaikan sejak awal bahwa color luar garis dianggap tidak sah: saksi menerangkan bahwa terdapat suara color tembus. rocky f.h. sisi saksi adalah ketua kpps tps kelurahan kalian satu, saksi menerangkan bahwa dalam proses pemungutan suara sampai penghitungan suara tidak ada keberatan dari para saksi, saksi menerangkan bahwa terdapat sebanyak surat suara color tembus namun karena dalam berita acara tidak ada keberatan dari para saksi, color tembus dianggap tidak sah, saksi menerangkan bahwa saksi sudah menerima surat edaran kpu sebelum jam sebelum penghitungan suara dan saksi sudah tahu aturannya bahwa kalau simetris sah dan tidak simetris tidak sah. fransiskus kapal, saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pemilukada tps saksi berlangsung dengan baik dan aman dan tidak ada saksi yang keberatan: saksi menerangkan bahwa color tembus tidak ada masalah sebab atas persetujuan saksi color tembus dianggap tidak sah dan tidak ada keberatan dari saksi saksi: saksi menerangkan bahwa terdapat surat suara color tembus. maart maramis saksi adalah anggota kpps yang bertugas tps kelurahan kalian, saksi hanya membenarkan apa yang telah disampaikan oleh ketua pps kalian satu bapak menoreh: saksi menerangkan bahwa tps terdapat surat suara color tembus yang dianggap tidak sah. christian rapat saksi adalah ketua tps kelurahan matang dua, lingkungan tiga, saksi menerangkan tentang keberatan dari saudara berge pengamanan sidang bahwa ada surat suara yang rusak namun pada hari tidak ada keberatan: saksi menerangkan bahwa surat suara rusak termasuk yang color tembus, saksi menerangkan bahwa surat suara color tembus dianggap tidak sah dan saksi tidak melakukan penghitungan ulang sebab saat itu tidak ada keberatan dan saksi baru mendapat berita setelah selesai melakukan penghitungan dan sudah bersiap siap membawa berkas kelurahan. marie banget saksi menerangkan bahwa menurut saksi pemohon, angelo ombus, saksi menunjuk unjuk gambar pasangan calon, saksi menerangkan bahwa pada waktu itu sebelum kotak dibuka, saksi sebagai ketua kpps menerangkan kepada wajib pilih mengenai cara mencoblos yakni cuma satu kali, boleh color nomor urut, boleh color nama pasangan, boleh color foto: saksi menerangkan bahwa terdapat satu surat suara color tembus dengan dua lubang atas dan bawah. saat itu color tembus kpps saksi dianggap tidak sahagian primaire dan bagian subsidi angka memohon untukertanggal agustus danukada dan wakil kepala daerah kota tomohon tahun namun pada petit bagian primaire angka permohonan, pemohon justru memohon ditetapkan angka angka hasil penghitungan suara yang benar menurut versi pemohon ditambah dengan angka angka perolehan suara yang ditetapkan oleh memohonurutan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dan suratbahkan pada petit bagian primaire dan subsidi angka permohonan, pemohon memohon untuk dinyatakan pasangan calon linnei sienne watoelangkow, dan ir. jimmy stefan wewangian, mba sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada dan wakil kepala daerah kota tomohontidak konsisten sehingga petit tersebut bertentangan satu sama lainnya: hanya mempersoalkan kewenangan panwaslukada kota tomohon tentang keabsahan surat suara dicoblos tembus dan dinyatakan rusak dan tidak sah, pelanggaran tahapan pemungutan suara yang berlangsung tidak bebas dan tidak rahasia, menghilangkan hak pilih warga, terjadi pemilihan ganda, netralitas penyelenggara pemilukada, status tersangka korupsi, memobilisasi pns, pegawai honorer dan aparat kelurahan, pembagian raskin sebagai komoditi politik.:linnei sienne watoelangkow, dan ir. jimmy stefan wewenang carol j.a. sendok, s.h. dan drs. agus el. saat drs. jeffrey motor dan drs. john mampu, s.h., si. pamarsuaasa (pumansuaramaarsan age bahwa keberatan pemohon terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada kota tomohon tahun yang dibuat, diterbitkan dan ditetapkan oleh kpu kota tomemohon dan pasangan calon nomor urut (petahana) sehingga pemilukada kota tomohonmemohon salah menerapkan hukum tentang keabsahan surat suara bahwa peraturan kpu nomor tahun menentukan:atau simetris sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya : bahwa sebagai penjabaran dari ketentuan peraturan kpu nomor tahun kpu menerbitkan surat dalam pokok perkara: bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi pihak terkait memberikan jawaban pokok perkara sebagai berikut: bahwa pelaksanaan pemilihan umum calon walikota dan calon wakil walikota kota tomohontomohon model kwk) yang ditetapkan oleh memohon pada (bukti pt pt dan pt sudah tepat dan benar menurut hukumkepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagaijefferson s.m lumayan,se dan jimmy f.eman,se. yang merupakan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat secara murni, jujur dan adil: adapun perolehan suara sah masing masing pasangan calon yang tercantum dalam perolehan suara sah linnei serie watoelangkow,s. dan i.jimmy stefan wewenang, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kota tomohon dengan nomor urut (satu) yaitu (sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima), perolehan suara sah carol j.a sendok,sh dan drs. august e.saat, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kota tomohon dengan nomor urut (dua) yaitu (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh empat), perolehan suara sah jefferson s.m lumayan,se dan jimmy f.eman,se. ak, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kota tomohon dengan nomor urut (tiga) yaitu (dua puluh satu ribu dua ratus satu), perolehan suara sah drs. jeffrey motor dan drs. john mampu,sh.m.si, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kota tomohon dengan nomor urut (empat) yaitu (empat ribu seratus delapan puluh tujuh),yang ditetapkan sebagai calon walikota dan calon wakil walikota kota tomohon terpilih periode dihasilkan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota tingkat kota tomohon oleh komisi pemilihan umum kota tomohon sebagaimana tersebupihak terkait menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon halaman s d halaman pada butir karena: dalil dalil pemohon, hanya didasarkan pada asumsi asumsi dari pemohon sendiri, dan memutarbalikkan fakta tanpa ditopang dengan bukti bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum: pemilukada kota tomohonketentuan hukum yang berlaku bahwa oleh karena itu tidak benar dan ditolak dengan tegas jika pemohon menyatakan ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pihak terkait: dalil pemohon yang menguraikan ada pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tingkat kota tomohon, bila itu benar ada good non maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan panwaslukada, dengan mencermati ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang berbunyi: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada halaman butir yang menyatakan dari (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) surat suara yang dinyatakan rusak atau tidak sah: dalil pemohon tersebut, merupakan dalil yang mengada ada tanpa ditopang dengan bukti dan data. kalaupun ada surat suara yang ditetapkan oleh memohon rusak atau tidak sah, tidaklah berarti bahwa atau sebanyak surat suara sah menambah perolehan suara pemohon, karena itu dalil tersebut merupakan rekaan dan imajinasi pemohon sendiri mengingat suara dimaksud dapat saja terakumulasi secara keseluruhan kepada pihak terkait ataukah terdistribusi kepada seluruh atau ke empat pasangan calon yang ada, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman butir dan karena: tidak benar ada surat suara yang dicoblos terlebih dahulu pada kolom pasangan nomor urut (tiga) tps kelurahan tatacara tiga, kecamatan tomohon barat pihak terkait menolak surat pernyataan tertanggal agustus yang dibuat oleh george pelangi, very cekung dan hans saat dan surat pernyataan dari nori sasuke dan olah balkon, karena itu pihak terkait membantahnya dengan mengajukan bukti surat pernyataan dan bukti model c kwk serta c1 kwk yang sudah ditanda tangani oleh seluruh saksi (vide bukti pt dan pt dan diperkuat dengan menghadirkan saksi saksi persidangan bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman butir karena tidak benar ada pemilih ganda tps yang didalilkan oleh pemohon, karena itu pihak terkait membantahnya dengan menghadirkan saksi saksi depan persidangan nantinya bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman dan butir karena: dr. martina langi menjadi staf telepon kota tomohon tahun jauh sebelum pemilukada dilaksanakan, demikian pula dengan jack budiman,sh pada tahun sudah tidak aktif lagi sebagai tim advokasi (vide bukti pt dan pt tidak benar dalil pemohon yang menyatakan sejumlah kpps terdiri dari pns dan atau aparat kelurahan kota tomohon menjadi tim sukses pihak terkait, demikian pula tidak benar dalil pemohon yang menyatakan memohon berada dibawah kendali pihak terkait bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman butir karena perbuatan memohon memasukkan pasangan calon nomor urut (empat) adalah semata mata merupakan perintah undang undang berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara, dan tidak memberi keuntungan dan kepentingan pemenangan pihak terkait, bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman dan butir yang menyatakan calon walikota dari pasangan calon nomor urut jefferson remaja,se) berstatus tersangka korupsi adalah dibantah keras oleh pihak terkait, karena tidak pada tempatnya pemohon mengemukakan masalah tersebut dalam forum mahkamah konstitusi yang bukan merupakan wewenang untuk menghadirinya: bahwa oleh karena itu pemohon diindikasikan telah melakukan pencemaran nama baik, untuk itu pihak terkait mereserver haknya akan menuntutbahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon halaman s d halaman pada butir yang mendalilkdengan landasan surat keputusan walikota tomohon tahun tentang pembentukan tim dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilukada kota tomohon tahun (buktitahun inpres tahun vide bukti pttidak benar setiap pertemuan tim dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilukada kota tomohon, pns selalu mendapat tekanan dan paksaan dan diingatkan untuk memilih pasangan dengan nomor urut (tiga), karena dalil tersebut hanya merupakan asumsi pemohon dan pihak terkait membantahnya dengan menghadirkan saksi saksi depan persidangan nantinya, demikian pula dengan dalil memobilisasi pns kelurahan kakaskasen yang tercatat menjadi tim dukungan pemda dalam pelaksanaan pemilukada kota tomohon, dibantah dengan tegas oleh pihak terkait berdasarkan surat pernyataan (vide bukti pt dan didukung dengan menghadirkan saksi saksi depan sidang nantinya: bahwa tidak ada keterlibatan pns dalam tim kampanye yang dilakukan oleh pihak terkait, karena itu dalil dalil pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak berdasarkan bukti ptkarena pihak terkait tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan malah justru sebaliknya berdasarkan bukti pt.runde,m. kekarena:vide bukti ptbahwa pihak terkait sangat keberatan terhadap dalil pemohon pada halaman yang menuduh pasangan calon nomor urut (petahana) melakukan pelanggaran menerbitkan surat keputusan pembentukan tim dukungan, memobilisasi pns, pegawai honorer dan aparat kelurahan kota tomohon dan menggunakan raskin yang dilakukan oleh pihak terkait secara terstruktur, sistematis dan masif yang ditengarai mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon, adalah merupakan alasan yang dicari cari dan mengada ada dari pemohon, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum seperti dikemukakan atas, maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak terkait seperti yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, sehinggauntuk seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. dalam pokok perkara:anggal agustusah dan mengikat secara hukum:onomor kpu v tentang gal mei perihal penjelasan tentang color tembus dalam pemilukada dalam suratnya tersebut kpu menegaskan4j: bahwa yang terjadi dalam pemilukada kota tomohon tahun adalah bahwa semua surat suara yang dicoblosdalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan panitia pemilihan kecamatan ppk) semua kecamatan kota tomohon diantaranya dibuktikan dengan isian model da kwk atauyaitu di: ppk tomohon tengah bukti p 5j, ppk tomohon timur bukti p 6j, ppk tomohon barat bukti ppk tomohon utara bukti p 8j: ppk tomohon selatan bukti p 9j, bahwamodel db2 kwk yaitu formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi peng hitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota komisi pemilihan umum kota tomohon bukti bahwa keberatan pemohon dalam rapat rapat pleno rekapitulasi ppk sama sekali tidak ditanggapi, sedangkan kpu kota tomohon ppk).,samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan atas, pihak terkait juga mengajukan (tiga puluhdrs. eddy jaha kurang saksi adalah kepala dinas kota tomohon yang diangkat pada bulan april sebelum pemilukada, saksi membantah keterangan saudara sofia last dan beberapa temannya, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara sofia last baik secara pribadi maupun kedinasan dan tidak pernah memerintahkan dia untuk pindah dari rumah dinas karena sampai hari ini saudara sofia last bersama keluarganya masih menempati rumah dinas tersebut dan rumah dinas itu bukan rumah dinas guru tetapi rumah dinas penjaga sekolah, saksi menerangkan bahwa mutasi saudara sofia last sudah dilakukan pada tahun dan saat itu saksi bukan pejabat: saksi menerapkan bahwa tentang proklamasi mantan seingat saksi itu terjadi pada tanggal april. ketika itu saksi baru diangkat sebagai kepala dinas pendidikan, pemuda dan olah raga. tidak benar kalau saksi dikatakan menghambat atau ditunggu sekolahnya. waktu itu saksi tiba pukul lebih menit dan ibadah sekolahan sudah berjalan. saksi tidak melakukan janji dengan mereka untuk tempat itu. setelah itu saksi diberi kesempatan oleh pimpinan sekolah karena saksi sebagai alumni. tentang ancaman itu tidak benar. saksi menyampaikan dalam kondisi santai bahwa, mari kita sebagai guru itu menjalankan tugas dengan benar dan baik sesuai dengan tanggung jawab masing masing . saksi tidak pernah menyampaikan yang ada kaitannya dengan jefferson dan jimmy karena saksi tahu persis bahwa yang bersangkutan itu adalah teman dekat saksi: terkait kesaksian emmy klinis yang mengatakan bahwa saksi sepertinya mengarahkan, saksi menerangkan bahwa itu tidak benar. yang benar adalah saat saksi datang sekolah saudara emmy tidak berada tempat. saksi kemudian mengajak kepala sekolah dan mengatakan bahwa, kalau yang bersangkutan sudah ada, berkenalan kalau boleh ada waktu dinas dan dinas saksi tidak mengarahkan untuk harus memilih tetapi mengarahkan dia untuk coba jalankan tugas dengan benar dan baik. saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan saudara emmy dan meminta dia untuk mencari atau mendata lima orang dukungan untuk dia karena tempat tinggal saudara emmy berbeda dengan daerah yang menjadi tanggung jawab saksi, terkait kesaksian jean lala, saksi menerangkan bahwa tidak benar saksi memberi perintah blokir. yang benar bahwa semua guru yang menerima dana itu sudah digeser oleh bendahara dinas rekening masing masing. dana itu dari kas daerah ditarik oleh petugas keuangan, dinas kemudian menyodorkan daftar nama penerima dana dan dana langsung ditransfer rekening penerima juga termasuk saudara dintre moga. pemblokiran bukan kewenangan saksi, terkait kesaksian godefridus boneka, saksi menerangkan bahwa itu tidak benar. saksi tidak pernah menginstruksikan kepala sekolah atau guru untuk libur khusus, hendrik census saksi adalah pengawas sekolah untuk tingkat dan kecamatan tomohon utara, kota tomohon: saksi menerangkan bahwa kehadiran saksi pada tanggal juli terkait dengan tugas pengawasan, saksi menerangkan bahwa apa yang dikatakan sofia last, sp.d dalam kesaksiannya adalah tidak benar: wilhelmina sorotan saksi menerangkan bahwa sewaktu kepala dinas diaspora berkunjung sekolah, memang ada penyampaian tentang rumah penjaga sekolah dan saksi tidak berteriak, sofia last harus keluar dari rumah dinas sekolah , saksi menerangkan bahwa benar saksi mengatakan kepada sofia last, sofia boleh cari rumah bahwa rumah itu bukan rumah dinas guru dengan itu penjaga sekolah, saya mau kasih kembali rumah dinas itu : saksi menerangkan bahwa tidak benar sofia last, sp.d dimutasi karena tidak mendukung pasangan dari golkar, jefferson dan jimmy. mutasi merupakan penyegaran dari sekolah karena sekolah saksi masih kekurangan guru. saksi tidak tahu mengapa ada mutasi karena bukan saksi yang membuat surat. martha karang, sp.d saksi adalah kepala sekolah smp kristen kakaskasen kecamatan tomohon utara kota tomohon: saksi membantah keterangan jean lala yang menyatakan bahwa saksi sebagai pemimpin selalu menekan dia dengan kata kata yang menyinggung perasaan. siang mong saksi adalah guru sma negeri tomohon, saksi menerangkan bahwa kesaksian dra. dune moga terkait pemblokiran dana sertifikasi guru adalah tidak benar karena saksi juga adalah penerima dana sertifikasi, saksi tidak tahu dana dune moga diblokir. frederik apow saksi adalah kepala sekolah smp keseruan, saksi menerangkan bahwa tunjangan professional guru sudah cair dan tidak ada yang diblokir atau ditekan, saksi menerangkan bahwa dana kepunyaan saksi tidak diblokir dan tidak tahu tentang kepunyaan yang lain. drs. alex guy saksi adalah kepala badan kepegawaian daerah: saksi menerangkan bahwa mutasi tidak berkaitan dengan pemilukada, saksi menerangkan bahwa sate rowing adalah staf pada salah satu dinas kota tomohon. untuk staf, pelaksanaan mutasi diajukan oleh setiap kepala satuan kerja perangkat daerah, saksi menerangkan bahwa ada dua jenis mutasi. kalau mutasi tidak dalam jabatan, itu menjadi kebijakan kepala dinas. kalau mutasi dalam jabatan seperti pengangkatan kepala sekolah diusulkan oleh ketua baperjakat dan dibahas dalm forum baperjakat, terkait jurus trombon, saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah staf salah satu kelurahan. yang bersangkutan dipromosikan memegang jabatan salah satu dinas dengan eselon ivb. saksi tidak mengetahui jabatan saudara jurus trombon, terkait penempatan, saksi menyatakan bahwa pns bersedia tempatkan seluruh wilayah: terkait masa jabatan sienne watoelangkow sebagai walikota, saksi menerangkan bahwa ibu sienne watoelangkow bukan pns jadi tidak menjadi urusan badan daerah kota tomohon. max militants menu, sip saksi adalah camat tomohon barat, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memaksakan pns termasuk jurus trombon. jurus trombon dipromosikan dari pelaksana menjadi pejabat eselon iv: saksi membantah kesaksian jurus trombon yang menyatakan saksi mengatakan bahwa pns yang bukan golkar adalah pengkhianat: saksi membantah memasang stiker bapak jefferson dalam mobil dinas. saksi hanya memasang stiker yang berbunyi, sukseskan tomohon flower festival tahun jhon bamboo, saksi adalah lurah kelurahan woman satu utara, kecamatan tomohon barat, saksi membantah keterangan danny moncong yang menyatakan bahwa raskin hanya diberikan kepada pendukung calon jefferson dan jimmy eman: saksi menerangkan bahwa danny moncong adalah keluarga pns karena isterinya pns sehingga tidak boleh menerima raskin. rudy tangkawarouww, s.h. saksi membantah keterangan jean lala yang menyatakan bahwa satu kegiatan dilaksanakan pertemuan bagi pns sekaligus mengarahkan pns itu untuk mendukung salah satu calon, saksi menerangkan bahwa awal pertemuan ditindaklanjuti dengan dan bahwa berdasarkan keputusan sebagai pns bukan tim kampanye, bukan tim sukses. kita hanya memfasilitasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan pilkada, tapi tidak diarahkan untuk mendukung pasangan calon. saksi menyatakan bahwa semua calon itu bagus dan pns diberikan hak politik untuk memilih: saksi mengakui mengatakan bahwa pembangunan sekarang itu sudah baik tapi tidak mengarahkan untuk mendukung pasangan calon atau pasangan calon siapapun, saksi menerangkan bahwa pertemuan itu dilakukan berdasarkan keputusan walikota yang sudah dilakukan sejak pilpres dan untuk pilkada dilakukan satu kali sebagai dukungan pemerintah kota untuk mensukseskan pemilihan, saksi menerangkan bahwa pertemuan diarahkan untuk pns sebab pns tersebar seluruh lingkungan dan kelurahan dan dianggap mampu memberikan penyuluhan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang belum memahami sehingga apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi maka pns dapat menyampaikan. kelurahan yang lain juga dilakukan pertemuan untuk hal yang sama. tomohon ada program untuk mengumpulkan pns dan tidak ada sanksi bagi yang tidak menghadiri pertemuan. ruth olga berlin pangkep, s.h. saksi adalah lurah kelurahan minor satu kecamatan tomohon utara, saksi membantah keterangan silang karina selaku sekretaris kelurahan minor satu yang menyatakan bahwa dalam pidato tanggal juli saksi mengarahkan perangkat kelurahan untuk memilih pasangan calon saksi menerangkan bahwa yang benar adalah saksi menyampaikan seluruh perangkat kelurahan harus netral dan harus menyukseskan kegiatan pemilukada serta menunjang program program pemerintah yang ada kota tomohon: saksi menerangkan bahwa tidak benar saksi mengintimidasi perangkat untuk mencoblos urut jerry wangian saksi adalah kepala lingkungan kelurahan minor saksi membantah keterangan silang karina yang menyatakan bahwa lurah mengarahkan seluruh perangkat kelurahan untuk mendukung salah satu calon: saksi menerangkan bahwa yang benar adalah lurah hanya memohon kepada perangkat kelurahan agar mendukung dalam pembangunan pemerintah kota: saksi tidak tahu yang dimaksud dengan bos, saksi menerangkan bahwa pada tanggal juli saksi berada kota tomohon dan menonton kampanye dari pinggir jalan raya tomohon manado pusat kota tomohon bukan stadion. saat itu ada long march dari pasangan jefferson yang melewati jalan utama kota tomohon. drs. jantan mandagi saksi adalah kepala dinas pertambangan dan energi kota tomohon, saksi membantah keterangan silang karina yang menyatakan bahwa saksi hadir pada pertemuan tim kampanye pasangan jefferson remaja dan jimmy eman. saksi tidak diberi undangan untuk hadir pada acara tersebut dan tidak tahu kapan. masa julia manajer pio, sos saksi membantah keterangan silang karina dan afraid lalai yang menyatakan bahwa saksi mengumpulkan pendukung calon untuk makan rumah saksi, saksi menerangkan bahwa yang benar adalah tanggal juli itu adalah hari ulang tahun saksi dan dilaksanakan kebaktian. saat itu saksi mengundang anggota jemaat, pelayan gereja, teman sekerja, para pendeta, lurah, perangkat dan tetangga, simon petrus rilis saksi menerangkan bahwa yang hadir pada pertemuan tanggal mei bukan lima orang tetapi delapan orang dan hanya menjelaskanmengenai tentang tugas pns dalam penyelenggaraan pemilukada, harus mendukung semua program pemerintah dan tidak mendengarsalah satu pembicara mengarahkan pns untuk mendukung jefferson remaja dan jimmy eman, saksi menerangkan bahwa dari daftar pns, pada nomor urut terdapat nama dokter gigi planet karinding yang merupakan isteri dari salah satu pasangan calon urut namun tidak ikut berbicara. ir. royce doeloe saksi menerangkan bahwa dalam saksi berkedudukan sebagai sekretaris tim dukungan untuk kelurahan kakaskasen dua, kecamatan tomohon utara: saksi menerangkan bahwa saksi merupakan salah satu dari delapan pejabat yang menghadiri pertemuan dan mengikuti pertemuan dari awal sampai akhir, saksi menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut ada dua agenda yang disosialisasikan yakni tugas dari tim menyangkut dan sosialisasi progress report pemerintah kota tomohon selama lima tahun: saksi menerangkan bahwa biaya pertemuan swadaya dengan pertimbangan tidak terlalu mahal dan hanya satu kali pertemuan. tidak ada subsidi atau dukungan dana dari pemkot: saksi menerangkan bahwa pertemuan merupakan inisiatif saksi karena melaksanakan dan menindaklanjuti piet hein kliwon fungus, saksi menerangkan bahwa apa yang dikatakan maria mandagi adalah tidak benar. yang benar adalah menyangkut dan juga dalam sosialisasi disampaikan tentang adanya sanksi bagi pns yang ikut kampanye sesuai dengan uu. pns dapat hadir dalam setiap pertemuan kampanye asalkan tidak memakai atribut pns ataupun atribut salah satu pasangan calon. drs. gerard mori saksi adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, saksi adalah salah satu pejabat yang hadir dalam pertemuan kakaskasen dua, saksi menerangkan bahwa pertemuan itu bukan pertemuan rutin namun hanya pertemuan pada saat itu saja, dalam pertemuan itu saksi tidak melihat maria mandagi: saksi menerangkan bahwa yang ditekankan pada pertemuan itu adalah masalah netralitas pns dan tidak ada anjuran untuk memilih pasangan calon urut royce mikel tangkawarouw, st, saksi adalah pns dari kelurahan kakaskasen dua yang diundang untuk menghadiri pertemuan: saksi menerangkan bahwa dana pertemuan adalah swadaya dipersiapkan bersama oleh mengundang: perbuatan ppk dan kpu kota tomohon yang tidak menanggapi keberatan memohon merupakan pelanggaran terhadap ketentuan: peraturan kpu nomor tahun yang menentukan bahwaperaturan kpu nomor tahun yang menentukan bahwa kpu kabupaten kota wajib langsung menindak kesalahan memohon dalam menerapkan peraturan tentang sah atau tidak sahnya surat suara juga pemohon laporkan panwaslukada kota tomohon sebagaimana dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan laporan oleh panwaslukada kota tomohon model kwk) panwaslukada tmh viii tertanggal agustus bukti p 11j, bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota tomohon kpu kota tomohon pada tanggal agustus panwaslukada kota tomohon juga mengajukan permintaan untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara (vide bukti p 10j, namun permintaan panwaslukada kota tomohon juga ditolak oleh memohon dengan alasan pembukaan kotak suara hanya bisa dilakukan tingkat kecamatan ppk), bahwa kesalahan memohon dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara disebabkan karena memohon tidak memasyarakatkan atau men sosialisasikan tata cara penghitungan surat suara sebagaimana dinyatakan oleh judy sangar, ketua kpu kota tomohon yang mengakui adanya kelalaian kpu kota tomohon dalam sosialisasi tentang tata cara penghitungan saksi menerima undangan dari tim dukungan pemerintah kota tomohon untuk sukses pemilukada kota tomohon yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, saksi menerangkan bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyaksikan ada delapan pejabat yang memberikan sosialisasi tentang saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tapi hanya memberitahukan tentang tugas sebagai pns. thomas s.r. last, s.h. saksi adalah lurah kakaskasen dua dan hadir dalam pertemuan itu: saksi menerangkan bahwa pertemuan dilaksanakan kelurahan tetangga sebuah hotel, hotel hepiliste: saksi membantah keterangan yang menyatakan bahwa saksi mengarahkan pns memilih satu calon. note lala saksi adalah sekretaris kelurahan wakilan, saksi menerangkan bahwa sampai saat ini pemerintah kelurahan dalam hal ini lurah tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian atas nama george kapal namun karena yang bersangkutan tidak bias lagi menjalankan tugas pemerintahan maka lurah mengambil kebijakan menunjuk plh, saksi membenarkan telah membuat surat dari pemerintah kota tomohon, kecamatan tomohon utara, kelurahan wakilan tertanggal mei yang ditanda tangani oleh lurah robert lala ditujukan kepada perangkat kelurahan dan lintas perihal undangan mengikuti rapat pada tanggal mei pukul wita atau jam malam rumah lurah wakilan dan meminta aparat lingkungan untuk memasukkan data real dukungan kepada pasangan jms jfe: saksi menerangkan bahwa surat itu dibuat atas inisiatif pribadi tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun. drs. wendy karier saksi adalah kepala kesbangpol dan lintas kota tomohon: saksi membantah keterangan silang karina yang menyatakan bahwa anggota lintas diarahkan menjadi anggota garda, saksi membantah keterangan peggy meningkat yang menyatakan bahwa pemberhentian lintas dilakukan oleh kepala kelurahan. yang benar adalah kewenangan itu ada pada walikota tomohon melalui badan kesbangpol dan lintas. sampai saat ini peggy meningkat masih aktif sebagai anggota lintas. stanley carol mokorimban, s.h. saksi membantah keterangan bertanduk untu yang menyatakan bahwa saksi memerintahkan seluruh aparat kelurahan termasuk kepala lingkungan dan wakil kepala lingkungan untuk memilih pasangan jefferson dan jimmy eman: saksi tidak pernah memerintahkan aparat kelurahan untuk naik turun rumah mendata dukungan: saksi menerangkan bahwa raskin diberikan kepada seluruh warga miskin dan tidak benar bahwa saksi mengatakan raskin hanya dibagikan kepada yang mendukung pasangan jefferson dan jimmy, saksi menerangkan bahwa saudara bertanduk adalah anggota secretariat tps. renee humoral saksi adalah lurah rujukan: saksi tidak pernah memberhentikan peggy meningkat sebagai anggota lintas: saksi menerangkan bahwa penyaluran raskin lingkungan saksi dilakukan oleh kepala lingkungan. jimmy supit, saksi adalah kepala bagian ekonomi kelurahan, saksi menerangkan bahwa pembagian raskin dilakukan walikota dan sesuai dengan data yang dihimpun, dimusyawarahkan, ditetapkan oleh lurah dan disahkan oleh camat. saksi bertugas mengawasi pembagian raskin. james austin label kritikan saksi adalah camat tomohon selatan, saksi menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh beradu untu dan kabar ekonomi sesuai mekanisme dan aturan yang ada. fransiskus lantang ssp saksi adalah camat tomohon tengah dan tinggal kelurahan kalian, saksi membantah keterangan berge pengamanan, saksi menerangkan bahwa saksi memang baru satu tahun menjadi camat tomohon tengah dan sepanjang pengetahuan saksi penyaluran raskin sudah dilakukan sejak saksi menjadi camat tomohon tengah pada bulan juni dan menurut saksi tidak ada hubungan dengan pemilukada: saksi menerangkan bahwa pembagian raskin bulan agustus itu merupakan jatah bulan juli. cuti daeng mappa, saksi adalah lurah kelurahan matang dua, saksi membantah keterangan berge pengamanan. penyaluran raskin dilakukan tujuh lingkungan saksi dan ada bukti penerimaan dari lingkungan satu dan lingkungan tujuh. johannes constantine races saksi adalah saksi pasangan urut tps kelurahan kalian tomohon selatan, saksi membantah keterangan saudara andre ombus yang menyatakan bahwa ketua kpps mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan andy ramon sengketa saksi adalah ketua tim kampanye pasangan calon jefferson jimmy: saksi menyatakan bahwa dalam tim kampanye saksi tidak ada keterlibatan pns, saksi menerangkan bahwa justru dalam proses panas pemilukada ada keterlibatan pns dalam tim kampanye:dan keputusan komisi pemilihan umum kota tomohosepanjang ada hubungannya dengan keberatan keberatanguo, pihak terkaitdalil dalil permohonan pemohon luar jangkauan mahkamah untuk memeriksanya dan sertifikat rekapitulasihadap kedudukan hukum pemohon, memohon mengajukan eksepsi tentang identitas pemohon, yang selengkapnya tercantum dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya mempersoalkan tentang: nama pemohon dalam permohonannya tertulis linnei sienne watoelangkow, sedangkan dalam dokumen bakal pasangan calon yang dimasukkan memohon tertulis linnei serie watoelangkow, si: pemohon mencantumkan status pekerjaan sebagai wakil walikota tomohon, padahal masa jabatan wakil walikota tomohon periode berakhir pada agustus identitas gelar pendidikan pemohon calon wakil walikota tomohon, dalam permohonannya, tertulis ir. jimmy stefan wewenang, mba sedangkan dalam dokumen bakal pasangan calon yang dimasukkan memohon tertulis ir. jimmy stefan wewenang. menimbang bahwa terlepas dari adanya perbedaan nama, pekerjaan, dan gelar pendidikan pemohon, namun secara materiil, dalam replikanya, pemohon adalah pasangan calon yang ikut dalam proses pemilukada kota tomohon dan apabila memang terjadi pemalsuan nama, pekerjaan, dan gelar pendidikan, maka bukan menjadi wewenang mahkamah untuk memeriksanya. oleh karenanya, mahkamah mengesampingkan eksepsi memohon terkait identitas pemohon: menimbang bahwa pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota tomohon dengan nomor urut (satu) sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi pemilihan umum kota tomohon nomorka keputusan pengadilan tata usaha negara manado,itetapkan pada hari sabtu tanggal agustus (vide bukti sedangkan permohonan keberatan terhadap ketetapan memohon oleh pemohon diajukmenyatakan dalil permohonan pemohon luar jangkauan wewenang mahkamah untuk memeriksanya,pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga mahkamah mengesampingkan eksepsi memohon perihal identitas pemohon: menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon terkait alasan permohonan dan eksepsi pihak terkait yang menyatakan petit pemohon tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lain, yang selengkapnya tercantum dalam bagian duduk perkaramenimbang bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara calon walikota dan calon wakil walikota dalam pemilukada kota tomohon yang dibuat, diterbitkan, dan ditetapkan oleh mepemilukada kota tomohon tahun berlangsung secara tidak demokratis, melanggar ketentuan hukum, dan melanggar asas pemilu yang uber judul, dengan bentuk bentuk pelanggaran sebagai berikut: memohon melakukan pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara pemohon mendalilkan, kecamatan tomohon barat ditemukan surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu pada kolom pihak terkait (vide bukti dan vide keterangan saksi george pelangi dan very cekung): pemohon mendalilkan bahwa memohon telah sengaja membiarkan proses pemungutan suara tps berlangsung secara tidak langsung, tidak bebas, dan tidak rahasia, sebagaimana telah terjadi tps kelurahan kumelembuai, kecamatan tomohon timur, mana lebih dari (sepuluh) orang, salah satunya adalah minta mokoagow selaku ibu mertua dari lurah kumelembuai yang memaksa pemilih muda dan sehat untuk didampingi hingga bilik suara dan diarahkan untuk memilih pihak terkait (vide bukti dan vide keterangan saksi novel sasuke dan markus pengamanan): (vide keterangan saksi johanna pandang), (vide keterangan saksi freddy lengkong)provinsi sulawesi utara tahun yang diajukan oleh: nama ir. harry free live, sc. agama kristen protestan pekerjaan pegawai negeri sipil alamat desa popontolen, kecamatan tumpuan, kabupaten minahasa selatan, nama franky donny bongkar, agama kristen protestan pekerjaan advokat alamat kelurahan kawangkoan bawah lingkungan iii, kecamatan amurang barat, kabupaten minahasa selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada stevie costa, sh., eddy rata, s.h., m.h., reinhaard mampu, sh., calvin sealang, s.h., romeo tumbal, s.h., dan felda maramis, s.h., seluruhnya adalah advokat, beralamat jalan raya babe pasar nomor kelurahan wanna, kota manadoinahasa selatan, berkedudukan jalan trans sulawesi, kelurahan bubungan, kecamatan amurang, sulawesi utara: berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu ms viii tanggal agustus memberikan kuasa kepada supriyanto, s.h., kepala kejaksaan negeri amurang, beralamat jalan trans sulawesi, kelurahan pandang, kecamatan amurang timur, kabupaten minahasa selatan, yang memberikan surat kuasa substitusi nomor sk r. gph. tanggal agustus kepada bobby selang, s.h, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus memberikan kuasa khusus kepada decoy saitama, s.h., advokat pada decoy saitama, s.h. partners, berkantor jalan yani nomor kelurahan sari tumpuan, kota manadchristian eugenia parents, pekerjaan swasta, alamat kelurahan randiapo lingkungan ill, kecamatan amurang, kabupaten minahasa selatan: nama drs. sonny frans tanda, pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat desa company jaga viii, kecamatan amurang, kabupaten minahasa selatan, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten minahasa selatan tahun berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal agustus telah memberikan kuasa kepada victor nadapdap, s.h., mm., raja simanjuntak, s.h., heru widodo, s.h., m.h., jenner sangkar, s.h., ramos tambunan, s.h., dan iron pinem, s.h., seluruhnya adalah advokat dari pengurus pusat badan advokasi hukum dan hak asasi manusia partai golongan karya bakuman partai golkar) yang beralamat jalan anggrek nelly murni nomordalam pokok perkara bahwa pada prinsipnya memohon menolak secara keseluruhan permohonan yang diajukan oleh pemohon. bahwa uraian dalam eksepsi menjadi termuat dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.uang beras dan uang kepada pemilih, yang sampaikan oleh panwaslukada dan sentra gakkumdu: menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterimams iv tanggal jundari setiap panitia kecamatan tingkat kabupaten minahasa selatan: bukti fotokopisebagai berikut: dalam eksepsi. permohonan bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara. bahwa pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten minahasa selatan tanggal agustus tidak juga merinci tps mana saja, desa mana,ng, dan menurut peraturan perundang undangan telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui panwaslukada gakkumdu yang memenuhi unsur pidana pemilu, dan jelas tidak ada satu dalilpun dalam permohonan pemohon yang mempersoalkan: bahwa oleh karenanya, permohonan guo tidak memenuhi syarat, permohonan nyata nyata tidak jelas dan kabur (obscura libels) bahwa pemohon sebagaimana termuat dalam perubahan permohonan tertanggal agustus mendalilkan terjadi pelanggaran sangat serius dan signifikan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut dan pasangan nomor urut "berupa tindakan yang dilakukan pada masa tenang dan pemungutan suara melalui tim kampanye dan tim sukses atau orang yang ditunjuk melakukan pembagian beras dan uang kepada pemilih dan mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut dan nomor urut namun pemohon sama sekali tidak menyebutkan dilakukan oleh siapa, dimana tempatnya, kapan dan bagaimana caranya pelanggaran tersebut dilakukan, bahwa tanpa dilandasi polita yang menunjukkan perolehan suara pemohon bisa lebih banyak dari pihak terkait ataupun dari pasangan nomor urut sebagai peraih suara terbanyak, tiba tiba dalam petitumnya pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi untuk ditetapkan sebagai peserta pemilukada putaran kedua, tanpa adanya perubahan perolehan suara pasangan calon yang diminta ditetapkan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi dan atau tanpa adanya diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon yang telah dinyatakan lolos putaran kedua oleh memohon, isi petit pemohon untuk meminta ditetapkan sebagai peserta pemilukada putaran kedua jelas menjadi bertentangan dengan perundang undangan, mengingat memohon hanya bisa menetapkan dua pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi untuk mengikuti putaran kedua dalam hal perolehan suara pasangan calon tidak ada yang mencapai minimal divide undang undang nomor tahun bahwa permohonan sebagaimana dimaksud diatas sangat kacau karena petit tidak didukung polita, maka permohonan haruslah tidak diterima oleh mahkamah konstitusi, oleh karena pemohon sendiri tidak mengetahui substansi yang dimohonkan dan menyerahkan sepenuhnya pada proses persidangan mahkamah konstitusi. permohonan yang demikian jelas merugikan memohon dan pihak terkait oleh karena tidak jelas fakta mana yang harus dibantah dengan mengajukan dalil bantahan dan alat bukti. sementara bagi majelis hakim sulit untuk menilai oleh karena tidak ada klaim fakta yang disajikan oleh pemohon. meskipun peradilan mahkamah konstitusi bertujuan menegakkan keadilan substantif, namun tidak berarti pemohon dapat mengajukan permohonan secara serampangan dan melanggar prinsip hukum acmohonan bahwa pihak terkait secara tegas dan tertulis, bahwa, yang menuduh pihak terkaiihak terkait tidak pernah melakukan kegiatan pembagian beras dan uang sebagaimana dituduhkan pemohon, apalagi pembagian tersebut ditujukan untuk mengajak pemilih memilih pasangan nomor urut dan nomor urut bahwa good non, seandainya benar sekali lagi seandainya benar, pemohon tidak menunjukkan siapa orang yang membagi bagi dan menerima, mana tempat dilakukan, kapan hal tersebut terjadi, serta apakah kegiatan tersebut merata diseluruh tps, diseluruh desa dan kecamatan yang terdapat kabupaten minahasa selatan, bahwa good non, seandainya benar, padahal tidak. bahwa good non, seandainya benar, padahal tidak, ternyata sampai dengan rapat pleno penghitungan suara dan penetapan pasangan calon yang berhak lolos dalam putaran kedua tidak ada proses hukum panwaslukada kabupaten minahasa selatan yang berlanjut gakkumdu, baik yang menyangkut pelanggaran pidana pemilukada secara umum, maupun pelanggaran pidana yang khusus tentang dugaan pidana pembagian uang dan beras oleh pihak terkait. bahwa memang dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi mempertimbangkan pelanggaran hukum dalam pemilukada yang bersifat "terstruktur, sistemik dan massif" yang dapat mempengaruhi perolehan suara, namun jika dipertimbangkan dengan permohonan pemohon yang hanya dalam poin berbunyi:disamping dalil tidak jelas kacau juga tanpa ada niat menggurui pemohon, sebenarnya pemohon harus menempuh jalur laporan adalah dalil yang sangat jauh dari kualifikasi terstruktur, sistemik, dan massif, dan panwaslukada dan jika ditemukan unsur tindak pidana pemilu dapat diajukan gakumdu untuk tindakan hukum lebih lanjut. dengan demikian, mahkamah tidak cukup beralasan hukum untuk menyatakan adanya pelanggaran terhadap aturan aturan keadilan prosedural yang memasang dan mengesampingkan sendi sendi keadilan substantif yang melanggar konstitusi. bahwa berdasarkan alasan alasan hukum tersebut atas, bahwa terbukti pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang tps tps mana saja kejadian kejadian yang dituduhkan tersebut,mahkamah ini, dengan demikian permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan. berdasarkan keseluruhmemutus dengan amartanggal agustus model db kwk),hasil perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten minahasa selatan tahun tertanggal agustus menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan (tiga) orang saksi dari pihak terkait bawah sumpah pada persidangan tanggal agustus sebagai berikut: john dorongan. saksi adalah koordinator media center untuk pasangan nomor urut saksi memantau sejak tahap persiapan sampai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara: saksi tidak melihat adanya indikasi pembagian baik berupa beras maupun uang kepada pemilih. suzy monte ellen mononimbar, spi. saksi adalah pengurus tim penggerak pkk kabupaten minahasa selatan: saksi ditugaskan untuk memantau secara tidak resmi mulai dari tahap awal sampai pelaksanaan pemilukada minahasa selatan, saksi tidak melihat adanya indikasi pelanggaran berupa pembagian beras atau uang kepada masyarakat dari seluruh pasangan calon. jerry bakau. saksi adalah warga masyarakat yang tinggal kecamatan tengah: saksi melihat, dari seluruh pasangan calon tidak ada yang neko neko atau yang macam macam, saksi tidak melihat adanya pembagian beras ataupun uang kepada masyarakat, menimbang bahwa baikada hari senixla jakarta bardan telah diperbaiki dengan permohonan berbupati dan wakil bupati kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utlakukan oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara, yang berkantor jalan trans sulawesi kelurahan bubungan kecamatan amurang. adapun alasan alasan dari pemohon,yaitu sebagai berikutselatanpemohon adalah pasangan calon dengan nomor urut (vide bukti bukti bukti ptsebagaimana termuatproses penyelenggaraan pemilukada kabupaten minahasa selatan yang mencederai dengan adanya kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh tim sukses untuk memilih pasangan nomor urut dan nomor urut pada saat masa tenang dan pemungutan suara, sehinggainahasa selatan1pihak terkait,: berita acara kpu minahasa selatan nomor ba kpu ms vminahasa selatan tahun tertanggal juni keputusan kpuhari seninpihak terkait melakukan pelanggaran dengpada saat tahapan masa tenang dan pemungutan suara, melalui tim kampanye dan tim sukses atau orang yang ditunjuk digunakan melakukan kegiatan. bahwa pihak terkaimemohon melakukan kesalahan karena penghitungan perolehan suara yang dilakukan mengakibatkan jumlah perolehan suara pemohon hanya sebesar sehingga hanya menempati urutan ketigmohobahwa untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti dan bukti berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada tingkat kabupaten minahasa selatan oleh kpu kabupaten minahasa selatan akan tetapi pemohon tidak mengajukan saksi, sebaliknya memohon membantah dengan menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) karenakesalahaninahasa selatan yang ditetapkan oleh memohon yang menyebabkan diajukannya keberatan oleh ptidak terbukti menurut hukum, pemohon mendalilkansebaliknya memohon dan pihak terkait membantah dengan menyatakan bahwa dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, kecurangan dan praktik money politic merupakan wewenang pengawas pemilukada dan aparatur penegak hukum untuk menyelesaikannyampu membuktikan adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut. disamping itu pulberas dan uang kepada pemilih, yang sampaikan oleh panwaslukada dan sentra gakkumdu, dan jugaandainyapun benar good non bahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti yang diajukan pemohon, serta bantahan, yang diajukan memohon dan pihak terkait, menurut mahkamah, pemohon tidak mampu membuktikan menurut hukum mengenai adanya pelanggaran berupa kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih. pemohon mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara yang dilakukan memohon berakibat jumlah perolehan suara pemohon sebanyak sehingga hanya menempati urutan ketiga.akan dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. oleh karena dalampemohon mendalilksebaliknya memohon membantah dengan menyatakan bahwdalam rapat pleno penghitungan suara dan penetapan pasangan calon yang berhak lolos dalam putaran kedua,mbuktikan mengenai adanya kesalahan penghitungan suara oleh memohon karena selama pelaksanaan penghitungan suara mulai dari tingkat pps, ppk sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan apapun dari pihak pemohon. berdasarkan pandangan hukum atas, dalil dalil pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara oleh memohon tidak terbukti menurut hukumberalasan hukum:dan tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing masing pasangan calon sertnin tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu sepuluhrsyad sanusi ahmad fadli semadi panitera pengganti ttd. fadzlun budi bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara tahun yang terdaftar pada komisi pemilihan umum kpu) kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara dengan nomor urut selain pemohon sebagai calon kandidat bupati dan wakil bupati kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara, juga terdapat pasangan pasangan calon lainnya, yaitu nomor urut ir. andy harits umroh, dan syultje link mudi ramai, nomor urut john rally markus semua, se, dan ir. jantan waran, mm. nomor urut asian gamma kawat, se, msi. nomor urut christian eugenia parents dan drs. sonny tanda. nomor urut prof. dr. jan lombok, sh, dan kartini sumbar.minahasa selatan provinsi sulawesi utara periode telah dilaksanakan oleh memohon pada hari selasa tanggal agustus bahwa adapun alasan alasan dari pemohon ini diajukan didasarkan kepadagustusemohon mengajukasembilan) bulan agustus tahun (dua ribu sepuluh),nya peng: suara sah nama pasangan jumlah modoinding masakan ranoyapo motoling dipindahkan wakil bupati baru timur barat uai yang terepindahan tabel diatas. ama tag tam atas ema teen suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati jumlah jumlah calon bupati dan amurang amurang sultan pindahan tenga amurang tumpuan tatapan tarian akhir ppp ir.kan bone dio bot dil dedi bon del bone suara tidak sah calon bupati dan kompas motoling motoling uielem sinonsaya jumlah tea era calon bupati dan aturan amurang sultan jumlah akhir pindahan tenga amurang tumpuan tatapan tarian ppp terasa jee bahwahasil penghitungan suara tersebut atas pasangan calon asian gamma kawat, se, dan fully estetika runtuwene, nomor urut mendapatkan suara terbanyak pertama dan christian eugenia parents dan drs sonny tanda nomor urut mendapatkan suara terbanyak kedua.elanggaran tersebut atas butir yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urutahwa dengan demikian pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urupelanggaran pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut, mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara dari pemohon.tig,mengajukan permohonan keberatan ini kepada mahkamah konstitusi. berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon, memohon agar majelis hakim memutuskan: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya: menyatakan tidak sah dan tidak benatetapkan oleh memohon menyatakan membatalkan hasil penghitungan suaraemerintahkan memohon untuk menetapkan pemohon sebagai peserta pemilukada pada putaran keduvpada tanggal junilampiran model db1 kwkselain itu, pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, pada persidangan tanggal agustus namun pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi. menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertuli permohonan dari pemohon obscura libels.omisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan berdasarkan hasil plenodan yang benar menurut pemohon, sedangkan dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada panel hakim mahkamah konstitusbetitumpermohonan dari pemohon error object.,

yang diajukan oleh: nama ir. abdul rauf, map pekerjaan pegawai negeri sipil alamat desa tidung pala, kabupaten tana tidung nama drs. ardiansyah, map pekerjaan swasta alamat desa tidung pala, kabupaten tana tidung pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung nomor urut dalam hal ini memberikan kuasa kepada islam alini.: much. adam hikmat, s.h.: mukhlis ramlan, s.e.: yang berkantor gedung graha wisata flat lt. nomor jalan kebon kacang raya nomor jakarta pusat telepon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada abdul rais, s.h.: mansyur, s.h.:telepon balikpapan, kalimantan timur, komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung,f memeriksa bukti bukti dari pemohon:oktober telah diperbaiki dan diterima persidangandan calon wakil bupati kabupaten tana tidung provinsi kalimantan timur tahun pada pemilukada kabupaten tana tidung dengan nomor urut (tujuh) berpasangan dengan ardiansyah sebagai calon wakil bupati kabupaten tana tidung berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun bukti dan pemohon juga akan menghadirkan saksi (empat) orang calon bupati yaitu: nama said abdul kadir sos status calon bupati kabupaten tana tidung nomor urut alamat kota samarinda: kurang berdasar. hal itu mengingat, penentuan tenggang waktu (tiga) hari bukan dihitung setelah diterimanya pemberitahuan hasil penghitungan suara secara tertulis oleh masing masing pasangan calon, melainkan sebagaimana yang diatur dalam pmk tersebut, adalah setelah memohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada daerah bersangkutan, bahwa selain itu pemohon pada kenyataannya juga hadir pada waktu memohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemilukada kabupaten tanah tidung pada hari minggu tanggal oktober apalagi sebagaimana yang dapat dilihat dari model kwk, ternyata saksi pemohon yang bernama saudara rusli juga ikut menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon, dimana yang bersangkutan membubuhkan catatan pada kolom isi keberatan yang lengkapnya berbunyi, tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena akan mengajukan gugatan mahkamah konstitusi dan pengadilan terhadap hasil penghitungan suara dan pelanggaran pemilu . yang berarti pemohon sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan mahkamah konstitusi dan karenanya menyadari segala konsekuensi hukum atas sikapnya tersebut termasuk mengantisipasi tentang tenggang waktu (tiga) hari tersebut. jadi tidak ada alasan bagi pemohon untuk berdalih tidak mengetahui hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh memohon, bahwa dengan demikian, karena memohon telah menetapkan hasil penghitungan suara pada hari minggu, tanggal oktober berarti tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mendaftarkan permohonan adalah pada hari senin oktober selasa oktober atau terakhir rabu oktober karenanya pendaftaran yang dilakukan pemohon pada kamis oktober berarti telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkan hal hal yang memohon sampaikan atas, terbukti permohonan pemohon dalam perkara ini telah melewati tenggang waktu (tiga) hari kerja yang ditetapkan oleh pmk sehingga oleh sebab itu beralasan dimohonkan kepada majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela: menyatakan permohonan keberatan pemohon telah lampau waktu (kadaluarsa), menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard)yang tertuang dalam dan berita acara nomor tahun tanggal september dan kpud kabupaten tana tidung nomor tahun tera tidung tahun bukti dan bukti serta berita acara nomor tahun dan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung nomor tahun tentang penetapan nomor urut pasangan calon masing masing tertanggal september bukti dan bukti memang benar pemohon terdaftar sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut bahwa begitu pula sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusan gubernur kalimantan timur nomor tanggal oktober tentang penetapan hari pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tana tidung sebagai hari libur wilayah kabupaten tanah tidunghari dan tanggal pemungutan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tana tidung tahun bukti dmodel db kwk (bukti pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tana tidung berupa tahap pemungutan suara atau yang dikenal dengan istilah "pencoblosan putaran pertama, telah dilaksanakan pada tanggal oktober yang lalu,. bahwa dariyang termuatbukti yang dibuat berdasarkhun (lampiran model kwk), danadalah: pasangan calon nomor urut hm. darwin perajin dan aspar rasyid, s.e., m.ap, memperoleh suara sah atau pasangan calon nomor urut said abdul kadir, sos,. dan nusa sakai, th., memperoleh suara sah atau pasangan calon nomor turut drs. yunani yuni rising, si., dan saddam., memperoleh suara sah atau y5: pasangan calon nomor urut basri umar, s.t., dan drs. kabin jantan, memperoleh suara sah atau pasangan calon nomor urut drs. akhmad brahim, m.m., dan armada, s.t., memperoleh suara sah atau ,25y4, pasangan calon nomor urut ir. jaya putra dan hendrik, memperoleh suara sah atau pasangan calon nomor urut ir. abdul rauf, m.ap., dan drs. ardiansyah, memperoleh suara sah atau dan pasangan calon nomor urut drs. undunsyah, si., dan markus, memperoleh suara sah atau sehingga berdasarkan ketentuan dan tentang perubahan kedua tentang pemerintahan daerah, persentase hasil perolehan suara sah seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tana tidung tahun tidak ada yang mencapai lebih dari (lima puluh persen) dan atau lebih dari (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua berhak mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tana tidung tahun putaran kedua, bahwa berkaitan dengan keberatan pemohon angka surat permohonan yang mempermasalahkan kabupaten tana tidung, yang menyebabkan pemohon tidak menandatangani hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten tana tidung, akan memohon tanggapi sebagai berikut:: juncto":dalil pemohon yang menyebutkan adanya selisih penghitungan suara kecamatan sesayap hilir ppk kecamatan sesayap hilir), menurut hemat memohon sebagai tuduhan yang sumur karena tidak memuat perincian berapa banyak terjadinya selisih penghitungan dimaksud, dan tps mana saja dari ke tps yang ada kecamatan sesayap hilir telah terjadi kesalahan penghitungan, serta perincian jumlah selisih penghitungan yang terjadi tiap tiap tps yang dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon: seandainyapun benar terjadi selisih perhitungan suara tingkat kecamatan sesayap hilir dengan yang terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang dibuat oleh memohon, hal itu semata mata sebagai kesalahan tehnis administratif yang tidak mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohon. karena yang penting, sebagaimana yang terlihat dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada tingkat kabupaten kota model db1 kwk), jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari tps lain (masing masing dan jumlahnya sama dengan jumlah surat suara terpakai berisi surat suara sah dari seluruh tps dalam wilayah kpu kabupaten tanah tidung ditambah dengan jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh tps dalam wilayah kpu kabupaten tana tidung yaitu data atas memperlihatkan fakta, bahwa penggunaan surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. dengan kata lain, tidak terjadi penggelembungan atau pengurangan suara yang merugikan perolehan suara salah satu pasangan calon, selain itu, sebagaimana telah disinggung atas, pemohon tidak dapat menguraikan korelasi atau hubungan adanya selisih penghitungan tingkat kecamatan sesayap hilir dengan penghitungan tingkat kabupaten kota telah mempengaruhi perolehan suara pemohon, bahwa mengenai pendapat pemohon yang mempertandingkan perolehan suara pemohon se kabupaten tana tidung menurut versi memohon berjumlah suara dengan versi lembaga survey indonesia kalimantan timur dan borneo institute yang berjumlah suara yang menghasilkan selisih suara, tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai telah terjadi kesalahan penghitungan yang merugikan pemohon. hal itu disebabkan, hasil penghitungan yang dilakukan oleh lembaga survey atau biasa dikenal dengan istilah polling seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga survey indonesia kalimantan timur dan borneo institute sifatnya hanya untuk prediksi berdasarkan metode sampling yang masih mengandung kekeliruan (margin error) sekian persen. dimana untuk lembaga polling yang sudah sangat berpengalaman dan berskala nasional pun seperti lingkaran survey indonesia atau lembaga survey indonesia mengakui hasil pollingnya dalam pemilukada beberapa daerah lain termasuk pemilu legislatif dan pilpres yang lalu juga mengandung margin error sampai sekian persen. jadi dengan demikian, adanya selisih suara yang dari perolehan suara pemohon antara perhitungan manual yang dilakukan oleh memohon dengan perhitungan hasil polling yang dilakukan oleh lembaga survey indonesia kalimantan timur dan borneo institute adalah sesuatu yang wajar dikaitkan dengan konteks adanya margin error sekian persen yang terdapat dalam perhitungan berdasarkan metode sampling, bahwa uraian pemohon diangkat surat permohonannya yang mempermasalahkan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam pemilukada kabupaten tana tidung antara dibuat oleh memohon sebanyak pemilih dengan data yang terdapat pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tana tidung sebanyak pemilih, akan memohon tanggapi sebagai berikut: keberatan semacam itu menunjukkan pemohon kurang memahami proses penetapan jumlah pemilih mulai tahap dp4 daftar penduduk pemilih potensial pilkada) yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan atau catatan sipil setempat, kemudian menjadi dps daftar pemilih sementara) dan terakhir menjadi dpt daftar pemilih tetap), memohon dalam menetapkan daftar pemilih termasuk dpt dalam pemilukada kabupaten tana tidung tahun diantaranya mengacu kepada surat edaran mendagri nomor tanggal desember yang ditujukan kepada gubernur dan bupati walikota seluruh indonesia tentang petunjuk pemutakhiran data penduduk untuk bahan daftar pemilih pilkada, dengan tahapan tahapan sebagai berikut: diawali dengan pemberian data pemilih dari kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten tana tidung kepada komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung memohon) berupa daftar data agregat kependudukan perkecambahan dak dan daftar penduduk potensi pemilih pemilu presiden juli kabupaten tana tidung bukti yang menghasilkan dp4 data penduduk pemilih potensial pilkada) dengan jumlah mencapai sebanyak pemilih (bukan pemilih sebagaimana yang disebutkan pemohon), dengan perincian pemilih laki laki dan pemilih perempuan) untuk pemilukada kabupaten tana tidung data dimaksud oleh komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung dijadikan sebagai bahan menyusun dps. kemudian pengumuman dps dilakukan seluruh wilayah se kabupaten tana tidung untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan koreksi dalam rangka perbaikan dps untuk selanjutnya ditetapkan menjadi dpt. bahwa proses penyusunan dps hingga ditetapkan menjadi dpt untuk kecamatan sesayap terbagi dalam tahapan tahapan sebagai berikut: pengumuman dan penetapan dps dpt desa tidung pale03a): tps untuk dps pemilih laki laki perempuan seluruhnya bukti untuk dpt tidak ada perubah5a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa tidung pale tim6a): tps untuk dps pemilih laki laki perempuan (bukti untuk dpt tidak ada perubahan (bukti t 17a), penetapan dan pengumuman dps dpt desa sebagai8a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa0a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa lembu1a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa sebat2a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa gunaw3a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa menduga4a), penetapan dan pengumuman dps dpt desa belak5a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa kua6a): tps untuk dps pemilih laki laki perempuan 83seluruhnya bukti untuk dpt tidak ada perubahan bukti t 27a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa ri9a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa sepucuk0a): bahwa proses penyusunan dps hingga ditetapkan menjadi dpt untuk kecamatan sesayap hilir terbagi dalam tahapan tahapan sebagai berikut: pengumuman dan penetapan dps dpt desa sesayap334a), penetapan dan pengumuman dps dpt desa kepala dayung5a),6a): pekerjaan pegawai negeri sipil: identitas terlampir. nama h.m. darwin perajin status calon bupati kabupaten tana tidung nomor urut alamat diponegoro kabupaten bulungan, pekerjaan swasta: identitas terlampir. nama drs. ahmad brahim, m.m status calon bupati kabupaten tana tidung nomor urut alamat kota tarakan, pekerjaan swasta. identitas terlampir. nama basri umar, s.t status calon bupati kabupaten tana tidung nomor urut alamat kota balikpapan, pekerjaan swasta: identitas terlampir. serta akan menghadirkan pihak terkait dari dinas kependudukan catatan sipil kabupaten tana tidung juga ahli dari lembaga survey indonesia kalimantan timur dan borneo institute: bahwa pemilihan umum kepala daerah kabupaten tana tidung telah dilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal oktober dan telah ditetapkan hasil penghitungan suara oleh memohon sesuai.a. bahwa pada lampiran model db1 kwk yang ditandatangani memohon, pada poin jumlah pemilih perempuan dari kecamatan tertulis kecamatan sesayap kecamatan sesayap hilir .141t kecamatan tana lia (suara), seharusnya jumlah pemilih perempuan7a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa seluas8a), penetapan dan pengumuman dps dpt desa buang bar0a), penetapan dan pengumuman dps dpt desa singko1a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa menjelutu2a), penetapan dan pengumuman dps dpt desa badan bikin43a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa berbatu: tps untuk dps pemilih laki laki perempuan seluruhnya bukti untuk dpt pemilih laki laki menjadi perempuan menjadi jadi seluruhnya bukti t 44a), bahwa proses penyusunan dps hingga ditetapkan menjadi dpt untuk kecamatan tana lia terbagi dalam tahapan tahapan sebagai berikut: pengumuman dan penetapan dps dpt desa tanah merah5679a): penetapan dan pengumuman dps dpt desa sambung0a): tps untuk dps pemilih laki laki perempuan seluruhnya bukti t 51a). untuk dpt tidak ada perubahan bukti t 51a), penetapan dan pengumuman dps dpt desa tengku dagi2a): kemudian melalui surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung nomor tahun tanggal juni tentang penetapan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah tps dalam pemilukada kabupaten tana tidung tahun bukti memohon menetapkan jumlah pemilih terdaftar yang seluruhnya berjumlah pemilih, terdiri dari: kecamatan sesayap berjumlah pemilih dan tps dengan rincian: tidung pale pemilih dan tps tidung pale timur pemilih dan tps sebagai pemilih dan tps sedulur pemilih dan tps lembu sedulur pemilih dan tps sebatang pemilih dan tps gunawan pemilih dan tps menduga pemilih dan tps sebatang pemilih dan tps kuat pemilih dan tps rian pemilih dan tps sepucuk pemilih dan tps kecamatan sesayap hilir berjumlah pemilih dan tps dengan rincian: sesayap pemilih dan tps kepala dayung pemilih dan tps seluas pemilih dan tps buang baru pemilih dan tps singkong pemilih dan tps menjelutung pemilih dan tps badan bikin pemilih dan tps berbatu pemilih dan tps kecamatan tana lia berjumlah pemilih dan tps dengan rincian: tanah merah pemilih dan tps sambungan pemilih dan tps tengku daging pemilih dan tps proses penyusunan dps hingga ditetapkan menjadi dpt untuk tingkat kabupaten tana tidung yang dibuat oleh komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung dituangkan dalam masing masing: rekapitulasi data pemilih sementara pemilukada untuk kecamatan sesayap yang terdiri dari desa tidung pale, tidung pale timur, sebagai, sedulur, lembu sedulur, sebatang, gunawan, menduga, belakang, kuau, rian dan sepucukhilir yang terdiri dari desa sesayap, kepala dayung, seluas, buang baru, singkong, menjelutung, badan bikin dan berbatuyang terdiri dari desa tanah merah, sambungan dan tengku dagingselanjutnya memohon menetapkan dpt yang dituangkan dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilukada kabupaten tana tidung tahun bukti dengan rincian: kecamatan sesayap, pemilih laki laki perempuan seluruhnya kecamatan sesayap hilir, pemilih laki laki perempuan seluruhnya kecamatan tana lia, pemilih laki laki perempuan seluruhnya terakhir, atas kesepakatan dengan ke pasangan calon, yang dituangkan dalam berita acara nomor tahun tanggal oktober bukti dilakukan pencopotan atas nama pemilih ganda. pencopotan nama pemilih ganda tersebut tidak dibarengi dengan pengurangan jumlah nominal dpt sebanyak tetapi disepakati ke nama ganda tersebut dianggap tidak menggunakan hak pilihnya alias golput: dari uraian atas, terbukti memohon selaku penyelenggara pemilukada kabupaten tana tidung berikut jajaran bawahnya ppk dan pps se kabupaten tana tidung) telah melaksanakan pendaftaran pemilih menurut tata cara yang diatur oleh perundang undangan, dan bahkan dalam rangka mendapatkan data pemilih yang akurat telah melakukan perbaikan data pemilih setelah penetapan dan pengumuman dps dan dpt. memohon dan jajaran bawahnya juga telah memberikan kesempatan yang cukup kepada warga masyarakat yang namanya belum terdaftar sebagai pemilih untuk mengajukan usul perbaikan, sesuai yang diatur oleh. darukun tetangga rukun warga, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas apabila tahapan pendaftaran pemilih pemilukada kabupaten tana tidung telah dilakukan sesuai dengan jadwal waktu, dapat dilihat dari rincian bawah ini, yaitu: penerimaan dp4 dari pemerintah daerah serta konversi dp4 dps april rapat kerja tehnis pemutakhiran data dan daftar pemilih mei penyampaian penyerahan dps oleh kpu kabupaten tana tidung pps melalui ppk mei penyusunan dps dari dp4 yang telah dikonversi sampai dengan mei pengesahan dan pengumuman dps mei koreksi dan perbaikan dps, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan sampai dengan juni penyusunan dpt sampai dengan juni pengesahan dan pengumuman dpt sampai dengan juni i. penyampaian dps, dpt kepada kpu kab. tana tidung melalui ppk sampai dengan juni penyusunan dan penyampaian salinan dpt untuk pps, kpps, petugas pengawas lapangan, dan saksi pasangan calon sampai dengan juni penyampaian kartu pemilih sampai dengan juni sebagaimana tertuang dalam surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung nomor tahun tanggal november tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilukada kabupaten tana tidung tahunperubahan kedua terhadap surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung nomor tahun bukti dengan demikian memohon selaku penyelenggara pemilukada kabupaten tana tidung tahun terbukti telah melakukan pendaftaran pemilih dibarengi dengan koreksi berulang ulang agar diperoleh data yang benar, lengkap dan akurat. bahwa terhadap keberatan pemohon angka surat permohonan yang mempermasalahkan seharusnya tahun tidak ada pemilukada berdasarkan dalih tahun ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, akan memohon tanggapi sebagai berikut pemohon sendiri tidak dapat menunjukkan secara konkret ketentuan yang melarang dilaksanakannya pemilukada tahun baik itu berupa peraturan setingkat undang undang, setingkat peraturan pemerintah atau setingkat peraturan menteri: pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan kabupaten tana tidung tahun telah ditempuh menurut prosedur peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni: tentang pembentukan kabupaten tana tidung provinsi kalimantan timur bukti surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal desember tentang perpanjangan masa jabatan penjabat bupati tana tidung provinsi kalimantan timur bukti surat dari dprd kabupaten tana tidung nomor dprd iiv tanggal april ditujukan kepada kpud kabupaten tana tidung, perihal pemberitahuan masa tugas pejabat bupati kabupaten tana tidung bukti surat dari komisi pemilihan umum nomor kpu vii tanggal juli ditujukan kepada komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung, perihal persetujuan pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tana tidung bukti surat dari dprd kabupaten tana tidung nomor dprd 11x tanggal september ditujukan kepada gubernur kalimantan timur, perihal rekomendasi dprd terhadap perubahan tahapan pilkada bukti surat dari gubernur kalimantan timur nomor pem um. tanggal september ditujukan kepada menteri dalam negeri, perihal perubahan terhadap tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilukada kabupaten tana tidung prov. kalimantan timur tahun bukti mendagri tahun tanggal september tentang penundaan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tana tidung provinsi kalimantan timur, yang semula dijadwalkan tanggal oktober menjadi tanggal oktober (bukti pelaksanaan pemilukada kabupaten tana tidung sifatnya mendesak (urgen) untuk dilaksanakan, mengingat pejabat bupati kabupaten tana tidung sudah akan berakhir masa jabatannya pada tanggal desember sehingga apabila tidak segera dipilih bupati definitive maka dikhawatirkan akan terjadi kekosongan pemerintahan pada kabupaten tana tidung yang berstatus sebagai daerah hasil pemekaran: yang terakhir, tindakan pemohon yang baru sekarang sekarang ini mempermasalahkan pelaksanaan pemilukada kabupaten tana tidung seharusnya tidak dilaksanakan tahun justru memperlihatkan sikap pemohon yang tidak konsisten dan terkesan oportunis. dapat dikatakan demikian, karena jika berpendapat terdapat larangan untuk melaksanakan pemilukada tahun seharusnya sedari awal pemohon telah menyampaikan pengaduan keberatan pejabat atau instansi yang terkait atas penyelenggaraan pemilukada yang diselenggarakan oleh memohon, bukannya malah ikut berpartisipasi menjadi peserta pemilukada kabupaten tana tidung dan baru bersikap sok idealis mempermasalahkannya hanya setelah mengetahui dirinya tidak lolos putaran kedua. dengan demikian, keikutsertaan pemohon sebagai pasangan calon dalam pemilukada kabupaten tana tidung secara tidak langsung dapat dipandang sebagai pengakuan dan dukungan pemohon atas penyelenggaraan pemilukada bersangkutan. petunjuk lain yang membuktikan pemilukada kabupaten tana tidung yang dilangsungkan tahun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, memohon sejak melakukan tahapan bulan november hingga proses pemungutan suara bulan oktober tidak pernah sekali pun mendapat teguran dari pejabat instansi yang terkait untuk menunda ataupun menghentikan proses pemilukada yang sedang dijalankan memohon: bahwa khusus menyangkut tuntutan pemohon yang meminta agar hasil pemilukada kabupaten tana tidung dibatalkan dan kemudian dilakukan pemilukada ulang, hal itu selain irrelevant dengan ketentuan pmk juga mengenai tuntutan pemohon yang meminta agar dilakukan pemilihan ulang, menurut hemat memohon sebagai permintaan yang mengada ada dan tidak logis, serta merupakan ekspresi kekecewaan pemohon belaka. dapat dikatakan demikian, karena untuk melaksanakan pilkada ulang bukanlah perkara sederhana, malah cenderung akan mengorbankan ongkos sosial, politik dan ekonomi yang sangat mahal. siapa yang dapat menjamin dengan diadakannya pilkada ulang tidak akan menimbulkan gejolak politik dan sosial. jadi dapat dikatakan, tindakan pemohon yang meminta dilakukannya pilkada ulang merupakan cerminan sikap mementingkan kelompok dan golongan daripada kepentingan masyarakat kabupaten tana tidung secara luasdansertamenimbang bahwa pemohon pada tanggal november telah menyerahkan jawaban terhadap permohonan eksepsi memohon kepaniteraan mahkamah yang pada pokoknya tetap pada dalilhasil pemilukada tana tidungyang benar (suara). jadi selisih penjumlahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih adalah (suara). bukti .b. bahwa pada lampiran model db1 kwk yang ditandatangani memohon, pada poin jumlah surat suara yang terpakai tertulis kecamatan sesayap kecamatan sesayap hilir kecamatan tana lia surat suara, sementara menurut lampiran model db1 kwk jumlah surat suara sah yang terpakai adalah surat suara. jadi seharusnya surat suara sah terpakai lebih sedikit atau sama dengan surat suara terpakai, bukan sebaliknya sebagaimana yang terjadi dan tertuang dalam lampiran dan lampiran model db1i kwk bukti hal ini menunjukkan inkonsistensi, kelalaian dan atau kesengajaan memohon sebagai lembaga penyelenggara pemilukada yang akibatnya menjadikan kekacauan dalam proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilukada kabupaten tana tidung tahun bahwa pemohon tidak menandatangani, karena, kabupaten tana tidung. bahwa kabupaten tana tidung terdiri dari kecamatan, bahwa selanjutnya kecamatan yang melaksanakan pemilukada dengan jumlah keseluruhan sebanyak tps, dengan perincian: kecamatan sesayap tps, kecamatan sesayap hilir tps, kecamatan tana lia tps: bahwa perolehan suara pemohon se kabupaten tana tidung versi memohon berjumlah suara bukti sedangkan menurut versi lembaga survey indonesia kalimantan timur dan borneo institute berjumlah suara bukti sehingga ada selisih suara, .a. urutan perolehan suara pemilukada kabupaten tana tidung versi memohon, bukti pasangan drs. undunsyah, m.si dan markus sebanyak suara atau memperoleh sekitar persen partai pengusung pks): pasangan ir. daya putra, dan hendrik sebanyak suara atau memperoleh sekitar persen partai pengusung golkar) dan hanura),ntuberita acara kpu tana tidungdengan nomor urut (tujuhmikian pula memohon dalam jawabannya bertanggal oktober mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pmk15 oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahwa hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten tana tidung tahun ditetapkan oleh memohon pada tanggal oktotana tidung tahun (selanjutnya disebut keputusan kpu tana tidung tanggal oktober bukti sehingga batas waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah pada tanggal oktober yaitu tiga hari kerja setelah tanggal penetapan oktober menimbang bahwa permohonan pemohon diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober pukul wib berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk menimbang bahwa memohon dalam jawabannya bertanggal oktober mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pmk menimbang bahwa dari bukti tertulis yang diajukan pemohon telah ternyata penetapan dimaksud adalah bertanggal oktober dalam persidangan tanggal oktober bukti tertulis tersebut diakui kebenarannya oleh pemohon maupun memohon:serta pmk, antara pengajuan permohonan keberatan dan tenggang waktu (tiga) hari kerja setelah memohon menetapkan hasil pemilukada telah terlampaui. selain itu, dalam persidangan tidak terbukti adanya hal hal yang menghalangi pemohon untuk mengajukan permohonansampai dengan paragraf meskipunperundang undangan. dengan demikian, sesuai ketentuan huruf pmk permohonan pemohon tidak dapat diterima,eksepsi memohon beralasan: pokok permohonan pemohon tidak perlugabulkan eksepsi memohon:maria farida indrawi ttd. ttd. muhammad alim arsyad sanusi ttd. achmad nowiki panitera pengganti ttd. ida ria tambunan pasangan ir. abdul rauf, m.ap dan drs. ardiansyah, sebanyak atau memperoleh sekitar persen partai pengusung demokrat, pan), pasangan basri umar, s.t dan drs. kabin jantan sebanyak suara atau memperoleh sekitar persen partai pengusung pkb, pds dan pnb), pasangan darwin perajin dan aspar rasyid, s.e, sebanyak suara atau memperoleh sekitar persen partai pengusung ppp, dan pelopor): pasangan drs. ahmad brahim, m.m., dan armada, s.t., sebanyak suara atau memperoleh sekitar persen calon independent) pasangan said abdul kadir, sos., dan nusa sakai, th., sebanyak suara atau persen calon independent) pasangan drs. yunani yuni rising, si., dan saddam sebanyak suara atau memperoleh sekitar persen calon independent). perolehan suara will count pemilukada kabupaten tana tidung versi ahli dari lsi kaltim dan borneo institute. bukti darwin aspar darwin aspar kadir rusak kadir rusak ,00y6 yunani saddam yunani saddam ,13y9 basri kabin basri kabin brahim armada berat. ,63y6 jaya hendrik jaya hendrik ,58y6 ardiansyah ardiansyah unduh markus unduh markus bahwa jumlah pemilih pada pemilukada kabupaten tana tidung versi memohon berjumlah pemilih bukti dan hasil rekap detil berpemilik kecamatan bukti sedangkan menurut versi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tana tidung berjumlah pemilih bukti dengan demikian terdapat selisih jumlah pemilih sebesar pemilih: pada tahun seharusnya tidak ada pemilukada karena pada tahun ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, bahwa tahapan pemilu presiden belum selesai yaitu dimana presiden dan wakil presiden belum dilantik oleh mpr tapi pemilukada kabupaten tana tidung sudah dilaksanakan. sedangkan banyak kota dan kabupaten indonesia yang ingin dan seharusnya melakukan pemilukada pada tahun tetapi tidak bisa dilaksanakan, yaitu harus dimajukan pada tahun atau harus dimundurkan pada tahun kenapa suatu kabupaten boleh mengadakan pemilukada tahun sedangkan begitu banyak kota dan kabupaten lain indonesia tidak boleh dan pemilukada tahun patut dipertanyakan adanya surat keputusan persetujuan atau izin menyelenggarakan pemilukada kabupaten tana tidung baik dari kpu provinsi, kpu pusat dan menteri dalam negeri, apa yang menjadi dasar pertimbangannya, karenanya mohon dihadirkan dalam persidangan ini saksi saksi dari kpu provinsi kalimantan timur, kpu pusat dan mendagri, bahwa mengingat persidangan ini adalah mengenai selisih hasil penghitungan suara dimana pemohon wajib menguraikan penjelasan rinci mengenai: kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh memohon pada pemilukada tana tidung dan menyatakpada pemilukada tana tidung dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon: bahwa dengan adanya bukti selisih penghitungan suara sebagaimana bukti dan bukti dan juga dengan adanya bukti selisih jumlah pemilih sebagaimana bukti dan bukti yang bertentangan dengan bukti maka berita acara nomor tahun dan surat keputusan memohon nomor tahun harus dibatalkan, bahwa kemudian harus dinyatakan oleh pemohon berapakah dan bagaimanakah hasil penghitungan suara yang benar? maka penghitungan suara yang benar menurut pemohon adalah apabila ada pemilukada ulang kabupaten tana tidung dengan tahapan yang sesuai dengan undang undang nomor atas perubahan yaitu tahapannya selama bulan yang tidak terputus putus yang tahapannya dimulai pada bulan januari tahun pemohon merasa kesulitan untuk melakukan penghitungan yang benar terhadap hasil pemilukada tana tidung tahun yaitu bagaimana harus menghitungnya karena telah terdapat selisih dpt sejumlah pemilih: legal standing pemohon adalah bukti pasangan calon bupati kabupaten tana tidung pada pemilukada kabupaten tana tidung tahun bahwa dalam proses melaksanakan tahapan jadwalnya, memohon tidak mencantumkan dan tidak melaporkan atau mengumumkan kepada masyarakat umum melalui surat edaran atau media lokal harta kekayaan pribadi dua kandidat nomor urut dan nomor urut sesuai dengan tahapan jadwal yang diatur dalam peraturan teknis kpu nomor tahun bukti serta surat keputusan penetapan tahapan pemilukada yang dikeluarkan kpu kabupaten tana tidung bukti kerugian hak konstitusi pemohon adalah: adanya kekeliruan dan selisih penghitungan suara kecamatan sesayap hilir, adanya selisih jumlah pemilih kabupaten tana tidung sebanyak pemilih: cc. tahapan pemilukada kabupaten tana tidung tahun yang dibuat oleh memohon tahapannya tidak berturut turut selama bulan dimana harusnya tahapan itu adalah bulan sesuai dengan atas perubahan pada tahun ditiadakan pemilukada oleh kpu dan mendagri karena pada tahun ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, semua pemilukada tahun dimajukan tahun atau dimundurkan tahun bahwa surat keputusanadalah hari minggu, dimana surat keputusan tersebut baru sampai ketangan pemohon pada hari senin tanggal oktober dengan demikian pemohon masih dalam tenggat waktu hari untuk mengajukan permohonan ini, sehubungan dengan butir sampai dengan butir atas maka pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang terhormat untuk membatalkan berita acara yang dibuat(hari minggu): berdasarkan hal hal tersebut, maka pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: petit: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan membatalkan berita acaramenyatakan membatalkan surat keputusan memohon nomor tahun tentang penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun tertanggal oktober menyatakan diadakan pemilihan umum kepala daerah ulang kabupaten tana tidung dengan tahapan selama bulan berturut turut dan tidak terputus putus yang tahapannya dimulai pada bulan januari tahun dan atau keputusan lain yang dianggap adil oleh majelis hakim mahkamah konstitusi ritana tidungana tidung tahun bukti fotokopi lampiran keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung: bukti fotokopi daftar pemilih tetap penduduk (per orang) kabupaten tana tidung tahun yang dibuat dan disahkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten tana tidung, bukti fotokopi laporan bukti kecurangan dalam bentuk rekaman suara yang dilakukan oleh team sukses kandidat nomor urut bukti fotokopi ktp masyarakat tarakan yang siap bersaksi atas mobilisasi yang dilakukan saat pilkada kabupaten tana tidung berlangsung dari tarakan menuju kecamatan tana merah kabupaten tana tidung oleh pasangan calon bupati nomor urut bukti fotokopi beberapa kesaksian masyarakat desa tana lia kecamatan tana merah kabupaten tana tidung yang kehilangan hak pilihnya sekalipun membawa ktp dan terdaftar dalam dpt saat pemilukada kabupaten tana tidung: bukti fotokopi beberapa kesaksian masyarakat kota tarakan yang dimobilisasi dari tarakan menuju kecamatan tana merah kabupaten tana tidung saat berlangsung pemilukada kabupaten tana tidung: bukti fotokopi pernyataan dukungan dari lsm se kabupaten tana tidung untuk meninjau kembali hasil pemilukada kabupaten tana tidung yang dianggap cacat hukum: bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum nomor tahun tentangdaerah kabupaten kota: bukti fotokopi rekapitulasi data pemilih tetap jumlah pemilih laki laki dan perempuan kecamatan tana lia, kabupaten tana tidung, provinsi kalimantan timur, bukti fotokopi jumlah pemilih dari dinas kependudukan kabupaten tana tidung: bukti fotokopi perihal keberatan kandidat hasil pilkada kabupaten tana tidung bukti fotokopi surat: bukti fotokopi hasil ril count pilkada kabupaten tana tidung yang dilakukan oleh lembaga survey kalimantan timur dan borneo institute, bukti fotokopi hasil formulir model bukti fotokopi media permasalahan daftar kekayaan, menimbang bahwa memohon telah memberikan jawaban tertulis bertanggal oktober yang diserahkan kepaniteraan mahkamah hari jumat, tanggal oktober yang menguraikan sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini yang baru didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari kamis tanggal oktober setelah memohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari minggu tanggal oktober menurut hemat memohon telah melewati tenggang waktu masa singgah (tiga) hari yang ditetapkan oleh pmk bahwa adapun dalih pemohon yang beralasan pihaknya baru menerima surat keputusan tentang hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten tana tidung putaran pertama pada hari senin tanggal oktober sehingga merasa masih dalam tenggang waktu (tiga) hari, tentunya sebagai dalih yang

kir. agustinus la'lang, pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan pertaining vii nomor kota makassar, nama drs. benyamin pondok pekerjaan wiraswasta alamat lantai nomor kota makassar, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten toraja utara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun dalam hal ini memberi kuasa kepada irwan muin, s.h., m.h: agus melas, s.h, albertus, s.h, justin tampubolon, s.h, anwar, s.h, satu pali, s.h: produk, s.h: advokat beralamat jalan ulin nomor panakkukang makassar, berdasarkan surat kuasa bertanggal januar:drs. frederik bakti sorting, :tentang kedudukan hukum pemohon:yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d vii tertanggal agustus dan putusan nomor php.d viii tertanggal november putusan sela putusan provisi majelis hakim pengadilan tata usaha negara ptun) makassar dalam perkara nomor g.tun ptun. mks., melalui penetapan nomor g.tun ptun. mks, tertanggal oktober bukti yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut terhadapsampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde) putusan akhir ptun makassar dalam perkara nomor g.tun ptun. mks. bukti dalam sengketa guo, pula telah menjatuhkan amar putusanoraja utarapemohon tidak mempunyai legal standing: permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel): objek permohonan pemohon error object:mengenai permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel), objek permohonan pemohon error objectngenai kedudukan hukum (legal standing). adapun eksepsi tersebut didasarkan kepada alasan yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya: karena dukungan partai politik yang tidak memenuhi syarat, putusan ptun yang belum berkekuatan hukum tetap. menimbang terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait tentang kedudukan hukum tersebut mahkamah akan mempertimbangkan: syarat dukungan partai politikputusan pt(legal standing) beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi yang lainnya, tenggang waktu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkeksepsi memohon dan pihak terkait beralasan hukum: pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing): tenggang waktuyang pada pokoknya, menerima dan mengabulkan keseluruhan gugatan dari penggugat pemohon guo),batal atau tidak sah cabuterbitkan surat keputusan yang baru yang berisi menetapkan menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar urutkabupaten toraja utara tahun menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini buktlat alat bukti yang diajukan pemohon yang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan guo, bahwa hal hal yang telah diuraikan tersebut sebagaimana dalam pokok permohonan guo membawa akibat bagi pemohon, yaitu menjadi tidak memiliki kesempatan penuh untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten toraja utara tahun karenanya berdasarkan fakta fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut, mahkamah perlu mempertimbangkan pemohon prima face memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan guo: bahwa pokok permohonan pemohon adalah terkait dengan hal yang mendasar dalam proses penyelenggaraan pemilukada sebagai bagian terbesar dari penyelenggaraan praktik berdemokrasi indonesia,mpengaruhi dan menentukan hasil akhir dari pelaksanaan proses pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa merujuk pada pertimbangan hukum yang diambil mahkamah dalam putusanhalamanberdasarkan uraian uraian pemohon dalam permohonan guo, memohon nyata telah menghalang halangi hak pemohon sebagai bakal calon untuk maju sebagai pasangan calon peserta pemilukada kab. toraja utara. oleh karena itu, untuk memulihkan hak pemohon tersebut, mohon kepada mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan pengulangan keseluruhan tahapan pelaksanaan pemilukada kabupaten toraja utara tahun dengan pengecualian tanpa membuka lagi tahapan pendaftaran pasangan calon selain dari pasangan calon yang telah ada dan terdaftar lebih dulu, ditambah dengan mengikutsertakan pemohon guo pula sebagai peserta, agar nuansa pelaksanaan pemilukada kabupaten toraja utara tahun dapat terlaksana secara suasana kompetitif yang fair play, dan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adilpemohon mengajukan permohonan guo pada tanggal januari yang kemudian terdaftar kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan akta penerimaan berkas permohonan. oleh karenanya permohonan keberatan guo diajukan masih dalam waktu tenggat, yaitu diajukan dalam tenggat waktu (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya ditetapkannya oleh memohon guo berupa,sebagai object itismaka mohon perkenan mahkamah berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan guo, tentang objek permohonan bahwa objek permohonan pemohon dalam perkara guo terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten toraja utara sebagaimana yang tertua dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh memohon, berupaerturut turut pula mohon dipertimbangkan oleh mahkamah untuk membatalkan berupa beberapa keputusan ketetapan berita acara memohon yang satu sama lain terikat dan terkait dengan object itis, masing masing yaitu: keputusa1 ter1keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara nomor kpu tu. vii,ii: adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut: bahwa untuk melengkapi dalil gugatan kami dalam permohonan guo mahkamah, maka pemohon akan mengutip kembali beberapa dalil pokok dalam gugatan kami terdahulu pengadilan tata usaha negara makassar dalam perkara register nomor g.tun ptun. mks., bahwa pemohon adalah bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah toraja utara tahun hal manamana penggugat pada tanggal juli telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah toraja utara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah toraja utara tahun sebagaimana hal ini dapat dibuktikan masing masingahwa terbitnya surat keputusan memohon, satu dan lain hal saling terkait mutasi mutans dengan masing masing tindakan memohon yang telah menerbitkan:ahwa pada saat pendaftaran sebagai bakal pasangan calon peserta pemilukada kabupaten toraja utara tahun sebagaimana dalam berkas pencalonan pemohon didukung resmi oleh gabungan partai politik sebagai berikut: bukti partai hati nurani rakyat hanura), dengan perolehan kursi dprd kursi, partai keadilberikut pula dukungan resmi dari partai damai sejahtera, dengan perolehan kursi dprd kursi. berikut kelengkapan lampiran lampiran persyaratan lainnya sehingga dalam bukti tanda terima berkas bukti guo), semua check list persyaratan telah dianggap terpenuhi secara sempurna. sehingga prosesi pendaftaran pemohon sebagai bakal pasangan calon saat itu telah memenuhi maksud dan kehendak daribukti termasuk telah sesuai dengan surat keputusan kpu kabupaten toraja utara nomor kpu tu. v1 tertanggal junbukti bahwa oleh karenanya surat keputusan memohon tidak sah atau batal demi hukum (ex tuna) karena didasarkan pada pertimbangan pertimbangan atau alasan alasan yang bertentangan dengan beberapa ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait, yang terkhusus berdampak pada kerugian yang dialami oleh pemohon karena objek sengketa guo tidak meloloskan atau tidak mengakomodir pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilukada dan wakanda kabupaten toraja utara pada pemilukada tahun sebagaimana dimaksudkan dalam berita acara kpu kabupaten torajada pemilukada tahun bahwa adapun alasan alasan hukum sehingga surat keputusan memohon dinilai tidak sah atau batal demi hukum (ex tuna) selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut: sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor kpu tu. vi1cara tegas menyebutkanpadaobjek sengketa dalam perkara ini adalah(selanjutnya disingkat pemilukada) kabupaten toraja utara tahun sebagaimana yang tertuang dalam(object itis) buktitahun bahwa pemohon guo adalahyang telah mendaftarkan diri kantor kpu kabupaten toraja utara pada tanggal juli demikian sebagaimana dibuktikan dengan berita acara serah terima berkas yang diceritakan oleh memohon pada tanggal juli bukti .a), yang kemudian berdasarkan berita acara serah terima berkas tersebut oleh pemohon kemudian memperbaiki dan melengkapi berkasnya, demikian sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima berkas yang diceritakan oleh memohon tertanggal agustus bukti hal mana pula sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa (tujuh) gabungan parpol yang mendukung resmi pemohon tersebut, ada (empat) parpol yang dinilai tidak sah karena tidak sesuai aturan perundang undangan, yaitu pkpi, pds, padi, dan pib. sedangkan (tiga) dukungan parpol yang dinilai memenuhi syarat adalah partai hanura, partai barnes dan partai merdeka, akan tetapi berdasarkan berita acara kpu kabupaten toraja utara nomor kpu tu. vii1hanya mencantumkan partai hanura sebagai partai politik yang sah mendukung pemohon, sedangkan partai barnes tidak termasuk didalamnya. hal mana tentunya hal ini sangat bertentangan konsisten dengan berita acara memohon sendiri terdahulu, yaitu berita acara nomor kpu tu. vii tertanggal juli padahal berita acara nomor kpu tu. vii tertanggal juli tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh tergugat: bahwa baik berita acara nomor kpu tu. vii tertanggal juli perihal khusus yang dimaksud dalam point ke tentang penilaian atas dukungan pkpi terhadap pemohon yang dinilai disimpulkan oleh memohon tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan maupun terhadap berita acara nomor kpu tu. vii1 tanggal agustus perihal khusus yang hanya mencantumkan partai hanura sebagai partai sah pendukung pemohon, yang diterbitkan dibuat oleh memohon adalah tindakan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan terkait serta melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, dengan alasan alasan yuridis: baik partai pkpi maupun partai barnes adalah parpol pendukung sah pemohon dalam prosesi pendaftaran bakal pasangan calon peserta pemilukada kabupaten toraja utara tahun dengan demikian gabungan partai politik pendukung sah pemohon dalam hal ini adalah masing masing partai pkpi (perolehan kursi parlemen sebanyak kursi), partai barnes (perolehan kursi parlemen sebanyak kursi) dan partai hanura (perolehan kursi parlemen sebanyak kursi). dengan demikian gabungan partai politik tersebut dengan akumulasi perolehan kursi parlemen sebanyak kursi tersebut telah memenuhi syarat mencalonkan pemohon sebagai bakal pasangan calon, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan undang undang nomor tahun oleh karenanya penggugat harus dinyatakan sebagai bakal pasangan calon yang memenuhi syarat perundang undangan:, bahwa tindakan memohon yang menghilangkan mendiskualifikasisah pendukung terhadap pemoho tidak independen) terhadap otoritas, kewenangan, dan ketentuan aturan internal parpol tersebut. yang mana tentu saja hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum pemohon khususnya dalam kaitan pencalonan pemohon proses pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa alasan alasan yang dikemukakan oleh memohon berkaitan dengan tindakannya menghilangkan mendiskualifikasi'pengusung atau pemilukada sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu juncto peraturan kpu nomor tahun sebagaimana telah digantibahwa tindakan memohon yang merubah hasil penelitian pertama berkas administrasi pencalonan pemohon berita acara nomor kpu tu. vii khususnya yang berkenaan dengan pendiskualifikasian dukungan partai barnes merupakan tindakan yang bertentangan secara prinsipil dengan maksud dan kehendak dari ketentuan teknis hukum yang diatur dalam peraturan kpu nomor tahun dengan alasan antara lain: bahwa klarifikasi yang dilakukan memohon terkait keraguan memohon akan kebenaran dukungan dari partai pkpi cabang daerah toraja utara maupun partai armas cabang daerah toraja utara terhadap pencalonan pemohon, adalah tidak disertai dengan adanya berita cara hasil klarifikasi yang diketahui oleh otoritas pimpinan kedua parpol tersebut. karenanya melanggar ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa oleh karena dukungan partai barnes pada penelitian pertama berkas administrasi pencalonan pemohon tidak dipermasalahkan oleh memohon, maka secara otomatis dukungan partai barnes tersebut terhadap pemohon dianggap sah memenuhi syarat. karenanya tindakan tergugat memohon guo) yang mendiskualifikasi, merubah atau menyesuaikan kembali dukungan partai barnes terhadap pemohon sebagaimana yang dituangkan memohon dalam berita acara nomor kpu tu. vii adalah bertentangan dengan maksud dan kehendak ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun termasuk pula tindakan memohon yang merubah komposisi dukungan parpol pengusung pemohon dengan alasan terjadinya perubahan kepengurusan pimpinan partai barnes cabang daerah toraja utara, dimana perubahan kepengurusan pimpinan partai barnes terjadi atau setidak tidaknya diklarifikasi kembali oleh tergugat memohon guo) justru terjadi setelah dukungan partai barnes dianggap telah memenuhi syarat. tindakan memohon mana bertentangan secara prinsipil dengan maksud dan kehendak dari ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun bahkan seandainya benar sekalipun bahwa kepengurusan pimpinan partai barnes cabang daerah toraja utara telah terjadi, maka terjadinya perubahan itu patut diduga kuat sebagai rekayasa dan hal itu terjadi setelah dukungan partai barnes telah diberikan secara sah dan resmi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon oleh pemohon. maka seharusnya memohon tetap konsisten pada fakta hukum yang telah ada dan tidak perlu lagi mengindahkan atau semestinya mengabaikan adanya perubahan kepengurusan pimpinan partai barnes tersebut. malah sampai saat ini kami sangat meragukan akan kebenaran atau validitas surat keputusan dpp partai barnes tentang perubahan kepengurusan pimpinan partai barnes cabang daerah toraja utara, karena disinyalir ini adalah tindakan rekayasa, bahkan memohon sendiri tidak mampu menunjukkan validitas dari perubahan tersebut. karenanya tindakan memohon yang justru mengakui menerima kebenaran perubahan kepengurusan partai barnes tersebut setelah adanya dukungan resmi partai barnes kepada pemohon merupakan tindakan yang bertentangan dengan huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa terkait dukungan usungan pkpi atas pencalonan pemohon, pemohon memandang bahwa sikap, tindakan serta alasan alasan memohon sebagaimana dalam berita acara nomor kpu tu. vii yang menyatakan bahwa dukungan pkpi terhadap pemohon adalah tidak sah tidak memenuhi syarat merupakan tindakan yang melawan hukum, melanggar asas kepastian hukum maupun supremasi hukum yang mencerminkan sikap ketidakmandirian memohon dalam mengembang tugas dan tanggung jawab sebagai institusi penyelenggara pemilu. adapun alasan yang mendasarinya sebagai berikut: sebagaimana alasan memohon sebagaimana dalam poin ke pada berita acara nomor kpu tu. vii perihal dukungan usungan pkpi kepada pemohon, maka alasan tersebut secara keseluruhan dipandang sebagai alasan yang bertentangan dengan hukum setidak tidaknya melanggar asas kepastian hukum. pendirian memohon yang menyimpulkan bahwa kepengurusan kepemimpinan pkpi kabupaten toraja utara adalah sah bawah kepemimpinan kepengurusan, drs. willem ganda ketua) dan ir. j.k. pondok sekretaris) karena diangkat oleh dewan pimpinan partai dpp) pkpi provinsi sulawesi selatan dibawah kepemimpinan kepengurusan, abu djarot ketua) dan muh. rusli mall sekretaris), adalah kesimpulan yang salah dan keliru. dalam hal ini tergugat memohon guo) hanya mengedepankan proses verifikasi faktual secara formalitas kepada dewan pimpinan nasional dpn) pkpi kepengurusan kepemimpinan mutia hatta season, namun secara normatif yuridis telah mengabaikan fakta fakta legal terkait komposisi kepengurusan siapa sebenarnya yang memiliki keabsahan kepengurusan kepemimpinan pkpi baik untuk dpp pkpi provinsi sulawesi selatan maupun dewan pimpinan pkpi kabupaten toraja utara, bahwa kaitannya dengan tindakan, sikap memohon tersebut, verifikasi faktual yang dilakukan oleh memohon telah mengabaikan fakta fakta yuridis yang mengiringi validitas, kebenaran maupun keabsahan kepengurusan dpp pkpi provinsi sulsel maupun dpk pkpi toraja utara. fakta fakta yang dikesampingkan, diabaikan bahkan dilanggar oleh memohon tersebut antara lain: surat klarifikasi kepengurusan kepemimpinan dpk pkpi toraja utara yang dikeluarkan oleh dpn pkpi nomor dpn pkp ind vii tertanggal juli harus diabaikan dan semestinya tidak dapat dijadikan dasar hukum atas kesimpulan verifikasi memohon atas pkpi. surat klarifikasi dpn pkpi tertanggal tersebut tidak sah dan mengandung cacat yuridis karena hanya dibuat ditandatangani oleh sekretaris jenderal dpn pkpi atas nama lukman mokoginta. padahal dalam ketentuan peraturan perundang undangan terkait baik nomor tahun tentang partai politik, undang undang nomor tahun maupun peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun termasuk ad art pkpi bukti surat klarifikasi harus diketahui oleh unsur kolegial pimpinan parpol yang bersangkutan, dalam hal ini ketua umum ketua atau sekretaris jenderal sekretaris: walau sekalipun benar adanya surat klarifikasi dpn pkpi tersebut, namun surat klarifikasi tersebut tetap harus dinilai tidak sah karena dibuat dikeluarkan ditandatangani oleh kepengurusan kepemimpinan pkpi yang telah dinyatakan komisioner pasca keterpilihan kepemimpinan jenderal purn. sutiyoso sebagai ketua umum pkpi yang baru. mana pengurus komisioner tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama partai baik dalam maupun keluar, surat klarifikasi tersebut juga mengandung cacat kesalahan yuridis, termasuk pula sikap memohon yang melakukan verifikasi administrasi serta membenarkan perihal surat klarifikasi tersebut, dimana dalam surat klarifikasi tersebut tetap mengakui keabsahan kepengurusan kepemimpinan dpp pkpi provinsi sulawesi selatan bawah kepemimpinan abu djarot ketua) dan muh. rusli mall sekretaris), kesalahan surat klarifikasi tersebut termasuk sikap tindakan memohon yang membenarkannya terjadi karena telah mengingkari tidak mengakui kepemimpinan kepengurusan sah legitimate dpp pkpi provinsi sulawesi selatan dibawah komando, moh. arfak rasyid ketua) dan muh. mapping, dm. sekretaris), padahal.: bahwa telah terjadi perselisihan partai politik sebagaimana yang dimaksudkan dalam dan nomor tahun yaitu perselisihan keabsahan kepengurusan dpp pkpi provinsi sulawesi selatan, antara kepemimpinan dpp pkpi provinsi sulawesi selatan, bawah kepemimpinan moh. arfak rasyid (sebagai penggugat) dan mutia hatta season, samuel samson dan abu djarot (masing masing sebagai tergugat ii, dan iii), perkara mana terdaftar kepaniteraan dan putusan pengadilan negeri makassar nomor pdt.g pn.mks., tertanggal september bukti mana dalam putusan pengadilan negeri makassar juncto putusan pengadilan tinggi makassar nomor pdt pt. mks, tertanggal juni bukti yang telah berkekuatan hukum tetap in yacht van gewisdje, secara tegas dalam kamarnya menyebutkan bahwa nomor i a skep dpn.pkp.ind iv yang mengangkat kepengurusan kepemimpinan dpp pkpi provinsi sulsel bawah kepemimpinan abu djarot ketua) dan muh. rusli mall sekretaris) adalah tidak sah dan batal demi hukum. begitu pula tindakan tergugat dan tergugat yang menerbitkan menandatangani tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. bahkan dalam amar putusan makassar tersebut menegaskan, bahwa nomor i a skep dpn.pkp.ind iv bukti yang mengangkat moh. arfak rasyid ketua) dan muh. mapping, dm. sekretaris) adalah sah dan mengikat: dengan demikimakassar tersebut. dengan demikian pula tindakan kepemimpinan abu djarot dan muh. rusli mall yang mengatasnamakan dpp pkpi provinsi sulsel, yang mengangkat willem ganda dan j.k. pondok sebagai ketua dan sekretaris dpk pkpi toraja utara, dengan sendirinya juga batal demi hukum. sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan makassar guo, bahwa segala tindakan hukum tergugat iii abu djarot) yang didasarkan pada nomor i a skep dpn.pkp.ind iv maupun perbaikan dan perubahannya yang dapat merugikan penggugat moh. arfak rasyid) adalah tidak sah dan batal demi hukum. oleh karena itu kepengurusan kepemimpinan willem ganda dan j.k. pondok yang mengatasnamakan sebagai ketua dan sekretaris dpk pkpi toraja utara adalah suatu tindakan kejahatan pemalsuan karenanya kepengurusannya tidak sah batal demi hukum, termasuk tindakan mereka dalam mengusung mendukung bakal pasangan calon drs. frederik bakti sorting dan frederik bintang rambelayuk dalam pemilukada kabupaten toraja utara tahun merupakan tindakan yang tidak sah batal demi hukum. oleh karenanya dan seharusnyalah demikian memohon dalam menilai keabsahan dukungan dpk pkpi kabupaten toraja utara mengacu pada usungan dukungan dpk pkpi kabupaten toraja utara bawah kepengurusan kepemimpinan sah rita londongsalu ketua) dan naval ary sekretaris), yang diangkat berdasarkan nomor a1 skep dpp pkp ind v tertanggal mei bukti oleh dpp pkpi provinsi sulsel bawah kepemimpinan kepengurusan moh. arfak rasyid. dimana dpk pkpi kabupaten toraja utara yang sah legitimate tersebut telah mengusung mendukung resmi ir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin patondo pemohon guo) sebagai bakal pasangan calon dalam pemilukada kab. toraja utara tahun sehingga dalam hal ini, sikap dan tindakan memohon tersebut telah mengabaikan, melecehkan bahkan menghina martabat putusan pengadilan guo. memohon telah melanggar prinsip prinsip penegakan hukum (law enforcement) serta melanggar asas kepastian hukum sebagai asas yang harus dijunjung tinggi oleh memohon sebagai penyelenggara pemilu, ditegaskan pula bahwa sikap dan tindakan memohonpu jakarta). mana dalam surat nomor tertanggal oktober bukti yang ditandatangani langsung oleh ketua kpu pusat saat itu, menegaskan perihal legalitas kepengurusan dpp pkpi provinsi sulsel bawah kepemimpinan kepengurusan moh. arfak rasyid (sebagai ketua) dan muh. mapping, dm. (sebagai sekretaris): dan sampai saat sekarang ini, belum pernah ada perubahan penggantian kepengurusan menurut mekanisme ad art pkpi, perihal pengurus dpp pkpi provinsi sulawesi selatan bawah kepengurusan kepemimpinan moh. arfak rasyid ketua) dan muh. mapping, dm. sekretaris): bahwa atas gugatan pemohon terhadap ketiga surat keputusan memohon tersebut, majelis hakim dalam perkara tersebut kemudian mengeluarkan putusan sela putusan provisi dengan penetapan nomor g.tun ptun.mks., tertanggal oktober yang kamarnya berbunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pada dalil permohonan guo sebelumnya. begitu pula dalam putusan akhir ptun makassar nomor g.tun ptun. mks. dalam sengketa guo, pula telah menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan keseluruhan gugatan dari penggugat (pemohon guo), yang kamarnya berbunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pula pada dalil permohonan guo sebelumnya, bahwa selanjutnya pemohon mengutip beberapa pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim dalam sengketa tata usaha negara guo ptun makassar, sebagai berikut: tentang keabsahan dukungan pencalonan dewan pimpinan kabupaten pkpi kab. toraja utara bawah kepemimpinan rita london satu, sh. mh., dan naval ari terhadap pemohon guo, majelis hakim ptun berpendapat demikian: pada halaman demikian berbunyi, menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dan mencermati bukti dan yaitu salinan putusan pengadilan negeri makassar nomor pdt.g pn.mks., tanggal september juncto putusan pengadilan tinggi makassar nomor pdt pt. mks, tanggal juni yang pada pokoknya menguraikan adanya sengketa antara partai keadilan dan persatuan pkpi) provinsi sulawesi selatan yang diwakili oleh muh. arfak rasyid, sos, s.h., m.h., m.ba., selaku dewan pimpinan wilayah dpw) pkpi provinsi sulawesi selatan, sirait, s.e, selaku ketua dewan pimpinan kota makassar dan abd. rahman selaku wakil sekretaris pkpi provinsi selatan sebagai penggugat lawan dr. mutia farida season sebagai tergugat samuel samson sebagai tergugat ii, abu djarot sebagai tergugat iii, yang amar putusannya berbunyi demikian, dst. pada halaman demikian berbunyi: menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut atas, majelis hakim mempertimbangkannya bahwa oleh karena dalam pengujian sengketa tata usaha negara bersifat mencari kebenaran materiel dan bukan pada kebenaran formil semata, majelis hakim berpendapat bahwa walaupun terdapatgatur bahwa: demikian, dst. pada halaman demikian berbunyiperaturan komisi pemilihan umum nomor tahun sebagaimana telah diuraikan di, menimbang, bahwa dalam konteks negara hukum (dalah merupakan bentuk bleead) sebagaimana peraturan per undang undangan (regulasi): menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim mencermati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut, pada pokoknya kepengurusan dpd provinsi pkp indonesia sulawesi selatan yang sah, yaitu moh. arfak rasyid, sos., s.h., m.h., m.ba., dan drs. abd. rahman, yang mengangkat rita london satu, s.h. m.h., dan naval ari masing masing sebagai ketua dan sekretaris dewan pimpinan kabupaten toraja utara, yang mengusulkan para penggugat sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara pada pemilukada kabupaten toraja utara tahun secara hukum, sah, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah seharusnya menurut hukum komisi pemilihan umum yang pada waktu klarifikasi telah mengetahui adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti yang berkenaan sebagaimana dalam keputusan memohonbukti. toraja utara nomor kpu tu. v tentang jadwal dan tahapan pemilukada toraja utara tertanggal mei bukti berkas pendaftaran mana oleh memohon telah diteliti dan diverifikasi yang kemudian hasilnya dituangkanbahwa berdasarkan surat pengantar memohon nomor kpu tu viii tertanggal agustus tentang penyampaian dan pengumuman hasil penelitian ulang berkas bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara yang memenuhi persyaratan, yang dimaksudkan terbentuk kepada bakal pasangan calon (termasuk pemohon guo), dimana didalamnya melampirkanbahwa memohon berdasarkan hasil penelitian berkas dan verifikasi yang telah dilakukan kemudian menetapkan pasangan calon peserta pemilukada kabupaten toraja utara tahunpu kabupaten toraja utara nomor kpu tu. viiyang merupakan lampiran dari surat pengantar memohondengan status kepengurusan partai keadilan dan persatuan indonesia pkp indonesia) mempedomani putusan pengadilan dan bukan begitu pula tentang keabsahan dukungan pencalonan dewan pimpinan cabang partai barnes kabupaten toraja utara bawah kepemimpinan ferdy kandungan, se. dan herman yunus tina terhadap pemohon guo, majelis hakim pengadilan tata usaha negara berpendapat demikian: pada halaman demikian berbunyi: menimbangberita acara nomor kpu tu. vii angka huruf (b) bahwa partai barisan nasional dalam penelitian ulang kelengkapan berkas bakal pasangan calon yang dilakukan komisi pemilihan umum toraja utara dari tanggal sampai dengan agustus pada surat pencalonan ir. agustinus la'lang dan drs. benyamin pondok yang diajukan oleh dpc partai barisan nasional ditandatangani oleh ferdy kandungan sebagai ketua dan herman yunus tina sebagai sekretaris, dibatalkan oleh dpp partai barnes berdasarkan surat keputusan dpp partai barisan nasional nomor ski dpp p.barnes viii tanggal juli yang ditandatangani oleh vence ryumangkan sebagai ketua umum dan muhammad irfan sebagai sekretaris jenderal keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tanggal maret yang mengangkat dan menetapkan sdr. yohanes ilalang, s.t. dan albert topo masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris dpc partai barnes kabupaten toraja utara, menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan guo, majelis hakim akan mempedomanngka dan angka huruf yang mengatur bahwa, demikian, dst. pada halaman demikian berbunyi: menimbang,surat nomor kpu tu. vii yang memasukkan permasalahan kepengurusan partai barisan nasional, yang sebelumnya dalam hasil rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara tanggal juli yang dituangkan dalamyang ditujukan kepada penggugat, tidak ditemukan permasalahan tersebutnenggugat, menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti inforandum berupayang mana dewan pimpinan cabang dpc) barnes turut menandatangani kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh ketuanya atas nama sdr. ferdy kandungan dan sekretaris herman yunus timnas: menimbang, bahwa lebih dari pada itu, majelis hakim tidak melihat adanya surat penarikan dukungan dari partai barnes atas pengunungan para penggugat sebagai pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada toraja utara tahun padahal menurut asas hukum administrasi negara yaitu asas contractus actus , yaitu sebuah akta (surat) yang telah diterbitkan oleh suatu lembaga, maka pembatalannya pun harus dengan suatu akta (surat) juga oleh lembaga yang sama, menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dikaitkan dengansebagaimana juga telah diuraikan diatas, maka menurut hemat majelis hakim seharusnya menurut hukum komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara tidak mempermasalahkan kepengurusan dan dukungan dpc partai barisan nasional untuk mengusung para penggugat sebagai pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah toraja utara pada pemilukada tahun pada halaman demikian berbunyi: menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat ketua dan atau anggota komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara) dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti secara prosedural maupun substansial telah melanggar ketentuan hukum, yaitu asas asas hukum, putusan pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap sertsehingga tergugat dapat dikategorikan telah bertindak sewenang wenang sehingga merugikan kepentingan para penggugat, menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa pertama (vide bukti dalam penerbitannya didasarkan pada pertimbangan yang cacat, tuna atau segi kekurangan yang nyata sehingga secara hukum patut untuk dinyatakan batal, menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pertama telah dinyatakan batal, maka secara hukum objek sengketa kedua (vide bukti yang diterbitkan berdasarkan objek sengketa pertama harus pula dinyatakan batal, dan objek sengketa ketiga (vide bukti yang diterbitkan berdasarkan objek sengketa pertama dan kedua, secara hukum beralasan pula untuk dinyatakan batal (pengujian derivatif), sehingga tuntutan penggugat yang berpohon agar tergugat mencabut ketiga objek sengketa guo, beralasan hukum pula untuk dikabulkan: menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena dukungan oleh partai keadilan dan persatuan indonesia yang memiliki (tiga) kursi dprd kabupaten toraja utara dan partai barisan nasional yang memiliki (satu) kursi dprd kabupaten toraja utara, secara hukum telah benar dengan demikian akumulasi jumlah kursi dukungan dari partai keadilan dan persatuan indonesia, partai barisan nasional, serta partai hati nurani rakyat kepada para penggugat dalam pencalonannya sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada toraja utara tahun adalah sejumlah (lima) kursi, sehingga beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mewajibkan kepada tergugat secara hukum untuk menerbitkan suratrut,toraja utara tahun bahwa pula dalam berkas pendaftaran pencalonan pemohon bukti guo) pemohon turut pula didukung dan dicalonkan oleh partai damai sejahtera pds) melalui dewan pimpinan cabang dpc) pds kabupaten toraja utara dibawah kepemimpinan wahana visually dan pdt. ir. daniel arung, ss. yang didukung penuh oleh dpp pds jakarta melalui surat penegasan dukungan kepada pemohon nomor dpp.pdsmiii tertanggal agustus namun nyatanya memohon sebagaimana dalam berita acara kpu kabupaten toraja utara nomor kpu tu. viii tanggal agustus bukti guo), memohon menyimpulkan bahwa dukungan pds kepada pemohon adalah tidak sah dan sebaliknya menyimpulkan bahwa dukungadalah sah kepada pasangan calon drs. kalatiku pemboman, dan africa pasang kanguru, sh. kn. pasangan calon nomor urut bahwa pertimbangan maupun sikap yang diambil oleh memohon terkait mempermasalahkan menganggap tidak sah dukungan pds terhadap pencalonan pemohon pada pemilukada kabupaten toraja utara tahun adalah sikap yang tidak didasari atas pertimbangan hukum yang jelas serta tidak mengacu pada aturan internal ad art) pds. dimana sebenarnya kepengurustelah diberhentikan berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat dpp) pdstertanggal juli dan mencabut terdahulu surat keputusan dpp pds nomor dpp pds xi tentang pengangkatan pengurus dpc pds kabupaten toraja utara dibawah kepimpinan drs. paulus tandingan dan markus rantetondok bukti bahwa oleh karena adanya kemelut kepengurusan kepemimpinan tingkat dpp pds jakarta perihal pokok mengenai mundurnya ketua umum dpp pds, sugandi hutasoit bukan sengketa hukum pengadilan, maka sesuai dengan mekanisme ad art pds maka kemelut internal tersebut diambil alih oleh dewan pertimbangan pusat perpu) pds, diantaranya dengan mengambil langkah menerbitkan surat keputusan dpp pds nomor sk.perpu.pds iv tertanggal april bukti yang isi intinya memberhentikan masing masing sugandi hutasoit, m.l. deny teau, fery regard, carol kadang dan sahat sinaga, masing masing sebagai ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum dan ketua okk pada dpp pds, bahwa selanjutnya perpu pds jakarta menerbitkan surat keputusan dpp pds nomor sk. perpu. pds iv tertanggal april bukti yang isi intinya mengangkat masing masing grey mbatemoy, julius logika, berlian lumban tiruan dan budiman tangdiombo, masing masing sebagai pejabat sementara ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum dan ketua okk pada dpp pds. dan selanjutnya pejabat sementara kepemimpinan dpp pds bentukan perpu tersebut yang kemudian mengangkat wahana visually dan pdt. ir. daniel arung, s.s masing masing sebagai pejabat sementara ketua dan sekretaris dpc pds kabupaten toraja utara berdasarkan surat keputusan dpp pds nomor kep dpp pds vii tentang pengangkatan pejabat sementara dpc kab. toraja utara, tertanggal juli bukti bahwa pertanyaannya kemudian adalah mana letak ketidakabsahan pencalonan pemohon oleh dpc pds kabupaten toraja utara dibawah kepemimpinan wahana visually dan pdt. ir. daniel arung, ss., menurut versi memohon pengangkatan kepengurusan kepemimpinan wahana visually dan pdt. ir. daniel arung, s.s. sebagai pjs. pimpinan dpc pds kabupaten toraja utara sah secara prosedural dalam setiap tingkatan pengambil kebijakan pata level tubuh organisasi pds dengan mengacu pada ad art pds. menurut hemat pemohon disinilah letak inkonsistensi memohon dalam mengambil penilaian mengenai keabsahan dukungan dpc pds kabupaten toraja utara atas pencalonan pemohon, mana pemohon tidak mengindahkan ketentuan ad art partai politik yang bersangkutan ketika melakukan verifikasi berkas pencalonan. padahal menurut ketentuan jenis kpu sendiri dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun ditentukan bahwa: dalam penelitian keabsahan kepengurusankepada anggaran dasar anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, bahwa begitu pula alasan lisan yang diajukan pihak memohon mengenai keberatan pihak pemohon sangat tidak berwawasan hukum, ketika pemohon mempertanyakan secara langsung saat itu, bahwa mengapa dukungan dpc pds kabupaten toraja utara pada tahap pencalonan yang dianggap sah oleh memohon adalah dpc pds bawah kepemimpinan kepengurusan drs. paulus tandingan dan markus rantetondok yang mengusung pasangan calon drs. kalatiku pemboman, si. dan africa pasang kanguru, s.h., kn. pasangan calon nomor urut jawaban memohon saat itu sangat sederhana, yaitu bahwa dpc pds bawah kepemimpinan wahana visually dan pdt. ir. daniel arung, s.s. yang mengajukan pencalonan pemohon terlambat (satu) hari dari pendaftaran dpc pds padahal pada saat pendaftaran dpc pds disangat patut diduga memohon telah mengetahui bahwa kepengurusan paulus tandingan dkk tubuh dpc pds kabupaten toraja utara telah diberhentikan oleh dpp pds: bahwa dalil dalil pemohon guo sepanjang terkait dengan alasan alasan pembelaan kami atas sikap memohon yang menganggap dukungan pds kepada memohon tidak sah, telah turut pula kami ajukan dan sampaikan dalam surat tim advokasi pemohon kepada komisi pemilihan umum pusat jakarta yang dihembuskan kepada pihak pihak terkait lainnya nomor e.o1 ta altonmii rtp tertanggal agustus tentangpada halaman halaman (vide bukti bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka pada dasarnya pemohon dalam proses pendaftaran pencalonan dalam penyelenggaraan pemilukada kab. toraja utara tahun sekurang kurangnya secara sah didukung oleh gabungan partai politik sebagai berikut: partai hati nurani rakyat hanura), dengan perolehan kursi dprd kursi: partai keadilan dpartai damai sejahtera, dengan perolehan kursi dprd kursi. bahwa sebenarnya apabila memohon berkehendak patuh dan melaksanakan putusan sela putusan provisi melalui penetapan nomor g.tun ptun. mks,., tertanggal oktober guo, maka sebenarnya memohon memiliki cukup ruang dan waktu untuk tetap melanjutkan tahapan dan hal itu tidak sampai mengganggu tahapan pelaksanaan pemilukada kabupaten toraja utara secara keseluruhan, begitu pula tidak akan mengganggu aktifitas utama baik tahapan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan selanjutnya dari tugas kerja memohon terkait pelaksanaan pemilukada kabupaten toraja utara. karena pada saat keluarnya putusan provisi ptun makassar guo, tahapan pemilukada masih dalam tenggat waktu tahapan pencalonan dan belum memasuki tahapan kampanye. ini berarti bahwa masih banyak agenda pokok pemilukada yang belum dijalankan, diantaranya: tahap pencetakan surat suara, pengangkatan dan pengesahan kpps, pencetakan kartu pemilih dan undangan surat pemberitahuan pemilih, pendistribusian logistik, termasuk belum ada penetapan dan pengumuman pasangan calon sah peserta pemilukada, bahwa nampak pula ketidakmandirian sikap memohon dalam mencermati, merespon dan menindaklanjuti putusan sela provisi pengadilan tata usaha negara makassar guo, ini dibuktikan dengan sikap keragu raguan memohon yang selalu meminta petunjuk lebih lanjut dari komisi pemilihan umum provinsi sulawesi selatan, bahkan menunggu instruksi dari kpu pusat jakarta, sebagaimana dimaksudkan khususnya pada poin ke dan ke surat memohon nomor kpu tu x tertanggal oktober tentang penyampaian hasil rapat pleno komisi pemilihan umum toraja utara tentang tindak lanjut pertemuan tim agustinus la'lang benyamin pondok dengan komisi pemilihan umum toraja utara bukti dan karena sikap memohon tersebut akhirnya justru berakibat permasalahan ini menjadi terkatung katung, molor dengan penuh ketidakjelasan serta ketidakpastian. ini mengindikasikan bahwa sikap memohon dalam menyikapi suatu peristiwa hukum yang terkait dengan tupoksinya, masih selalu dibayang bayangi dengan ketidakmandirian sikap dan tergantung pada sikap politik komisi pemilihan umum provinsi dan atau kpu pusat jakarta, bahkan justru terjebak mempertimbangkan hal hal yang bersifat politik praktis ketimbang memenuhi dan mengikuti suatu fakta hukum fakta yuridis yang telah terbukti, seperti halnya perintah putusan pengadilan tata usaha negara makassar guo, bahwa memohon atas putusan akhir pengadilan tata usaha negara makassar guo kemudian mengajukan banding pengadilan tinggi tata usaha negara pt. tun) makassar berdasarkan akta permohonan banding nomor g.tun ptun. mks., tertanggal november menurut penilaian pemohon sikap tergugat tersebut memohon guo) hanya akal akalan dan intrik semata untuk menghalang halangi eintracht nya putusan pengadilan tata usaha negara makassar guo tentunya dengan maksud tersembunyi untuk menghalang halangi hak konstitusional penggugat pemohon guo) untuk ikut menjadi pasangan calon peserta pada pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa padahal berdasarkan kesepakatan lisan yang terjadi pada saat pertemuan musyawarah antara pihak pemohon dengan memohon termasuk waktu itu yang dihadiri oleh unsur musica, kapolres dan dandim kabupaten toraja utara pada saat proses negosiasi dilakukannya pendudukan kantor kpu kabupaten toraja utara oleh massa simpatisan pendukung pemohon. dimana pada pertemuan tersebut memohon secara lisan dan implisit berjanji akan bersikap mengakomodir kepentingan pemohon apapun yang menjadi putusan akhir dari pengadilan tata usaha negara makassar, namun ternyata pasca keluarnya putusan akhir pengadilan tata usaha negara makassar, yang dibacakan majelis hakim dalam persidangan pada tanggal oktober yang dihadiri langsung kuasa memohon saat itu, memohon tetap tidak mengakomodir pemohon sebagai peserta pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa atas sikap ketidakmampuan ketidakpatuhan memohon menjalankan perintah putusan pengadilan tata usaha negara makassar guo, panwaslukada kabupaten toraja utara kemudian menegur dan meminta kepastian sikap yang tegas dari memohon atas permasalahan yang dihadapi oleh pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam surat panwaslukada kabupaten toraja utara nomor panwaslukada tu x tertanggal oktober perihal penundaan tahapan pilkada toraja utara bukti yang khusus ditujukan kepada memohon yang turut dihembuskan kepada bawaslu jakarta dan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi selatan serta pihak lainnyabuktipasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten toraja utara pemilukada tahun yang ditujukan kepada masing masing pasangan calon peserta pemilukada dan instansi terkait lainnya: bahwa oleh karena sikap dan pendirian memohon yang tidak mengakomodir memasukkan pemohon sebagai pasangan calon sah, peserta pemilukada kabupaten toraja utara tahun maka pemohon kemudian mengirim surat kepada memohon, termasuk kpu pusat yang dihembuskan pula kepada masing masing instansi terkait termasuk bawaslu bawaslu, yang intinya memprotes dan meminta agar dilakukbukti dan atas surat pemohon tersebut, kpu jakarta mengirim surat kepada ketua kpu provinsi sulawesi selatan nomor kpu x tertanggal oktober bukti yang intinya meminta kepada memohon guo agar membuat laporan tertulis tentang surat pengaduan pemohon tersebut dan meminta kepada ketua kpu provinsi sulawesi selatan untuk melakukan klarifikasi atas laporan pengaduan pemohon tersebut. begitu pula bawaslu menindaklanjuti laporan pengaduan pemohon tersebut melalui suratnya nomor bawaslu tertanggal oktober bukti yang memerintahkan panwaslukada kabupaten toraja utara untuk menangani laporan pengaduan pemohon tersebut. sementara memohon sendiri tidak pernah mengeluarkan sikap yang tegas atas surat laporan pengaduan pemohon tersebut: bahwa memohon tetap melaksanakan tahapan pemilukada kabupaten toraja utara tahuntentang penetapan jadwal dan tahapan pemilukada kabupaten toraja utara, bahwa kemudian berdasarkan keputusan memohon nomor kpu tu. viii tertanggal agustus tentang penetapan nomor urut pasang untuk meneguhkan pendirian dan posisi hukum pemohon serta menganggap bahwa pemohon telah keliru dalam tindakannya guo, walau sekalipun memohon mengajukan upaya banding atas putusan ptun makassar guo, maka kami perlu pula mengutip putusan mahkamah konstitusi dalam perkara konstitusi sengketa pemilukada kabupaten yapen, provinsi papua barat dalam perkara nomor php.d vii yang dibacakan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal desember pada poin halaman demikian berbunyi: .bukti p.iii, bahwa sikap memohon yang tidak mau menjalankan amar putusan pengadilan tata usaha negara makassar guo, diperjelas memohon dengan surat memohon nomor kpu tu xi tertanggal november perihal pernyataan sikap kpu toraja utara bukti sikap mana didukung pula oleh kpu provinsi sulawesi selatan melalui suratnya nomor kpu prov tanggal oktober bukti dimana surat tersebut salah satunya dimaksudkan pula ditujukan kepada pemohon guo. hal mana pada intinya dalam surat tersebut memohon menyebut (dua) alasan pokok sehingga tidak mau menjalankan amar putusan ptun makassar guo (baik putusan sela provisi maupun putusan akhir), yaitu pada poin ke ke dan ke yaitu: poin ke bahwa sistem yuridis negara kita, putusan ptun makassar bukan sebuah putusan yang bersifat eintracht (final) tetapi keputusan yang membuka peluang banding bagi pihak pihak yang berperkara. dan dalam sengketa ir. agustinus lalang benyamin pondok penggugat) melawan kpu toraja utara (pihak tergugat), kpu toraja utara mengambil sikap melakukan banding atas putusan ptun makassar dengan akta permohonan banding nomor g.tun ptun mks. hari senin tanggal november yang diterima oleh apin taruna munir, sh. panitera ptun makassar: poin ke kpu toraja utara sejak dilantik tanggal april telah berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme dan tata cara yang benar dan dibenarkan aturan perundang undangan serta memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara: poin ke bahwa mengacu padlebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun ,dst., maka kpu toraja utara mengambil sikap tetap melanjutkan proses pemilukada toraja utara, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung lembaga peradilan , dan olehnya itu diperintahkan kepada semua komponen penyelenggara baik tingkat kabupaten, ppk, pps, kpps untuk tetap berjalan melaksanakan tugas sesuai jadwal dan tahapan yang telah ada. bahwa dari surat memohon tersebut dan dari sekian dan beberapa pandangan yang melatarbelakangi sikap memohon melakukan penolakan untuk mengakomodir pemohon sebagai peserta pemilukada kabupaten toraja utara tahun menurut penilaian pemohon itu sangat dipengaruhi oleh kondisi tidak profesionalnya para komisioner maupun perangkat kerja yang ada ditubuh kpu kabupaten toraja utara dalam mengemban tugas jabatan dalam memutuskan suatu sikap hukum atas peristiwa konkrit khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada. ketidakprofesionalisme ini pun pula dilatarbelakangi oleh fakta dimana tidak adanya komisioner kpu kabupaten kemudian langsung menghadapi tugas kerja pelaksanaan pemilukada.. fakta lainnya yang sempat terpantau oleh pemohon adalah terjadinya ketidakharmonisan ketidakkompakan kerja tidak adanya saling koordinasi kerja antara para komisioner kpu sendiri dengan staf bagian sekretariat kpu toraja utara atau bahasa lainnya komisioner kpu tidak mempercayakan kerja kerja administratif kepada para staf sekretariat. sehingga dari keadaan keadaan ini dedikasi, loyalitas, dan profesional kerja para komisioner tersebut sangat layak diragukan untuk tidak terafiliasi dengan kepentingan politik praktis dari pasangan calon tertentu maupun dari pihak lain yang berkepentingan politik pragmatis terkait dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa pula pemohon sedari awal, pasca sikap memohon yang tetap tidak mau menjalankan amar putusan sela putusan provisi ptun makassar guo senantiasa melakukan protes dan perlawanan baik secara hukum maupun politis atas sikap memohon tersebut, yaitu antara lain: mengajukan laporan polisi sentra pelayanan kepolisian polda sulsel terhadap para komisioner kpu kabupaten toraja utara, sesuai tanda bukti lapor nomor polisi lpb x spk, tertanggal oktober bukti massa pendukung dan simpatisan pemohon melakukan aksi pendudukan dan penyegelan selama (sebelas) hari atas kantor kpu kabupaten toraja utara, yang dibuktikan dengan ramainya pemberitaan media massa cetak bukti dan media elektronik (p .a) maupun adanya surat kpu kabupaten toraja utara nomor kpu tu x tertanggal oktober yang ditujukan kepada kapolres tana toraja perihal permohonan pengosongan kantor kpu toraja utara bukti melakukan dan mengajukan secara resmi surat protes dan penolakan terhadap keseluruhan proses dan hasil pelaksanaan pemilukada kabupaten toraja utara tahun putaran pertama, yang ditujukan kepada kpu kabupaten toraja utara, kpu provinsi sulsel dan panwaslukada yang dihembuskan kepada beberapa pihak terkait bukti bahwa menimbang dari sekian upaya hukum maupun politik yang ditempuh pemohon dalam memperjuangkan hak hak hukum dan hak hak politiknya sebagai warga negara dan semuanya itu tidak mempengaruhi sikap memohon untuk mengakomodir kepentingan hukum hak politik pemohon, disertai sikap politik memohon yang tidak fair dalam menyikapi dalam menyikapi permasalahan pemohon guo dan begitu pula mengacu pada pertimbangan pertimbangan yuridis yang diambil oleh memohon sebagaimana dalam pernyataan sikap dalam surat memohon tersebut, pemohon untuk tetap menunjukkan konsistensinya memperjuangkan hak hak hukumnya sebagai warga negara kemudian mengajukan pengaduan kepada mahkamah tentang pelanggaran hak konstitusional pemohon terkait permasalahan tersebut, yang diterima oleh panitera mahkamah dengan akta penerimaan nomor pan.milii tertanggal desember bukti bahwa kaitannya dengan sikap memohon yang sedari awal sangat nomor kpu tu. v tertanggal mei tentang jadwal tahapan pemilukada kabupaten toraja utara, sebagaimana perubahannya dimaksud dalam surat keputusan memohon nomor kpu tu. vii tertanggal mei bukti guo). sehingga atas sikap memohon tersebut panwaslukada kab. toraja utara mengajukan surat protes dan keberatan , sebagaimana dimaksudkan dalam surat panwaslukada kabupaten toraja utara yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten toraja utara, nomor panwaslukada tu viii tanggal agustus bukti yang ditindaklanjuti kemudian surat laporan pengaduan panwaslukada kabupaten toraja utara yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi sulawesi selatan, nomor panwaslukada tu viii tanggal agustus bukti bahwa dengan tidak diikutsertakannya pemohon dalam pemilihan umum sebagai pasangan calon pemilukada kabupaten toraja utara tahun maka keseluruhan tahapan pemilukada kabupaten toraja utara tahun tidak sah dan karenanya batal demi hukum, atau setidak tidaknya tahapan pemungutan suara putaran pertama pada tanggal november maupun pemungutan suara putaran kedua pada tanggal januari adalah tidak sah dan cacat hukum, karenanya keseluruhan pelaksanaan tahapan pemilukada kabupaten toraja utara tahun yang dilaksanakan oleh institusi kpu kabupaten toraja utara bagaimana yang tertuangtergugattermasuk pulaadalah inkonstitusional karena secara substansial melanggar uud antara lai'"'erdasarkan keseluruhan uraian atas maka mohon kepada mahkamah untuk memberi kesimpulan (konklusi) sebagai berikutmasih dalam tenggang waktu yang ditentukan. selanjutnya mohon perkenan mahkametua dan atau anggota komisi pemilihan umum. toraja utara pemilukadutara yang diikuti oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah masing masing: urut kabupaten toraja utara tahun frederik bintang rombelayuk, pd. | . drs. kalatiku pemboman, msi. dan alih pasang kanguru, sh. kn. |kabupaten toraja utara untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kabupaten toraja utara tersebut sesuai dengan kewenangannya, atau tanda terima berkas, bukti p 2a fotokopi berita acara serah terima berkas, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara nomor kpu tu. v tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum: bukti fotokopi berita acara nomor kpu tu. vii tentang perubahan jadwal hasil verifikasi berkas terhadap surat keputusan kpu toraja utara nomor kpu tu. v tentang jadwal dan tahapan pemilukada toraja utara tanggal meitoraja utara tahun bukti p 6ata antonio rtp hal, bukti fotokopi surat nomor sag kpu x perihal pembatalan pasangan calon bupati dan wakil bupati tana toraja utara, bukti fotokopi surat badan pengawas pemilihan umum nomor bawaslu x perihal tindak lanjut atas surat an. tim advokasi ir. agustinus la'lang, si., drs. benyamin pondok, bukti fotokopiberita acara nomor kpu tu xp 16apenetapan nomor g.tun ptun.mks, bukti fotokopi pengadilan tata usaha negara makassar salinan resmi penetapan nomor g.tun ptun mks, bukti fotokopi lampiran berkas pencalonan, bukti fotokopi peraturan komisi pemilihan umum nomor tentang pedoman teknis tata cara pencalonan kepala daerah dan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara bukti memohon menetapkan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara selaku peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara periode tahun dimana dalam keputusan tersebut memohon tidak memasukkan pemohon sebagai peserta pasangan calon pemilukada. adapun pasangan calon dan komposisi nomor urut pasangan calon sebagai berikut: urut kabupaten toraja utara tahun dio floor ati sering sos, mm. dan frederik benang rombelayuk. bahwa pada tanggal november memohon telah melaksanakan tahapan pemungutan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara tahun yang diikuti oleh (tujuh) pasangan calon (tanpa memasukkan pemohon sebagai peserta pasangan calon pemilukada). dan berdasarkanjunctoketujuh pasangan calon tersebut telah memperoleh perolehan suara dengan komposisi sebagai berikut: wakil kepala daerah, peraturan komisi pemilihan umum nomor tentang pedoman teknis kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara nomor kpu tu. vi tentang penetapan syarat dukungan bakal pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politikakta perubahan dan penegasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai keadilan dan persatuan indonesia, bukti fotokopi salinan putusan pengadilan negeri makassar nomor pdt.g pn.mks, bukti fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi makassar nomor pdt pt. mks, bukti fotokopi keputusan dpn pkp indonesia nomor skep dpn pkp ind vifotokopi dpp pkp indonesia nomor skep dpp pkp ind ss v tentang pelaksana tugas dewan pimpinan kabupaten partai keadilan dan persatuan indonesia kabupaten toraja utara masa bakti bukti fotokopi surat nomor perihal legalitas kepengurusan dewan pimpinan provinsi dpp) pkpi provinsi sulawesi selatan, bukti fotokopi surat keputusan dpp partai damai sejahterabukti fotokopi surat keputusan dewan pertimbangan pusat pds nomor sk.perpu.pds iv tentang pemberhentian sementara ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan ketua okk partai damai sejahtera, bukti fotokopi surat keputusan dewan pertimbangan surat pds nomor sk.perpu.pds iv tentang pengangkatan sementara ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan ketua okk dpp partai damai sejahtera, bukti fotokopi surat keputusan dpp pds nomor kep dpp pds vii tentang pengangkatan pejabat sementara dpc kabupaten toraja utara, bukti fotokopi surat nomor kpu tu x perihal penyampaian hasil rapat pleno kpu toraja utara tentang tindak lanjut pertemuan tim agustinus la'lang benyamin pondok dengan kpu toraja utaranomor php.d viii bukti fotokopi surat nomor kpu tu xi hal pernyataan sikap, bukti fotokopi surat nomor kpu. prov perihal pelaksanaan tahapan pemilukada toraja utara, bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor polisi. lpb x spk, bukti p40 fotokopi tribun timur ptun hentikan tahapan pilkada turut: bukti p 40a fotokopi rekaman audio visual pemberitaan media massa tentang pendudukan kantor kpu kabupaten toraja utara oleh massa dan simpatisan pemohon: bukti fotokopi surat nomor kpu tu x perihal permohonan pengosongan kantor kpu toraja utara: bukti fotokopi surat nomor ta alto xi rtp hal penolakan terhadap berita acara penetapan pemenang putaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah toraja utara dan tanda terima surat, bukti fotokopi tanda terima nomor pan.mk xi1 bukti fotokopi surat nomor bawaslu kada tu vii1 perihal revisi jadwal tahapan: bukti fotokopi surat nomor bawaslu kada tu vii1 selain itu, pemohon mengajukan (enamsebagai berikut: titus kandidat saksi pada saat pendaftaran bakal calon, saksi mengelola kesekretariatan, pada surat keputusan nomor komisi pemilihan umum, partai barnes dan partai hanura tidak bermasalah tetapi pada verifikasi ke kpu menyatakan lupa memverifikasi barnes. hal inilah yang dipersoalkan oleh saksi bahwa tidak ada verifikasi berkas yang sudah dinyatakan sah kemudian keluar verifikasi dinyatakan tidak sah, telah ada putusan akhir dari ptun yang intinya membatalkan keputusan kpu yaitu: penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, mengikut sertakan agustinus la'lang sebagai peserta pemilukada wahana listall partai damai sejahtera sebagai partai pengusung agustinus la'lang yang didukung oleh dpp pds jakarta sebagaimana penegasan dukungan nomor saksi adalah ketua partai damai sejahtera yang ditetapkan dari pusat: rita london satu bahwa dasar daripada penugasan kepengurusan saksi toraja utara adalah bersandar pada putusan pengadilan negeri yang sudah eintracht mengembalikan porsi kepemimpinan mohammad arfak wasit sulawesi selatan tetapi menurut komisi pemilihan umum yang resmi abu jari yang tidak menjabat lagi sebagai ketua pkp indonesia provinsi sulawesi selatan: moh. arfak wasit bahwa saksi telah menugaskan atau menerbitkan surat keputusan kepengurusan toraja utara atas nama rita london satu, karena ada pengembangan dari toraja induk, pada proses pemilukada, melalui aturan aturan internal partai, pkpi mengajukan calon bupati dan terjadi dualisme kepengurusan. dan telah ada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang bersifat eintracht pada februari sehingga pada waktu mendaftarkan pasangan calon sudah ada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi: bahwa berdasarkan kedua putusan pengadilan tersebut, saksi menghadap bapak sutiyoso tetapi karena putusan tersebut belum memiliki menteri hukum dan ham belum dibicarakan secara internal sehingga komisi pemilihan umum toraja utara tidak mengakui keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara. menurut saksi ketua pkpi provinsi sulawesi selatan adalah saksi berdasarkan putusan pengadilan,g.tun ptun.mberhak maju pada putaran kedua, berdasar keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara nomor kpu tu. x1 bukti mana dalam penetapan guo pemohon tidak mengajukan keberatan pada mahkamah: bahwa atas putusan pengadilan tata usaha negara makassar tersebut memohon telah melakukan upaya banding bukti ccsehingga berdasar pada ketentuan perundang undangan tersebut sehingga memohon tidak menetapkan pemohon sebagai peserta pemilukada kabupaten toraja utara tahun putaran pertama,yang telah diputus oleh dalam perkara nomor php.d viii bahwa pemohon keliru jika menginterpretasikan putusan ptun nomor g.tun ptun. mks tersebut memiliki kesamaan dengan putusan pengadilan tata usaha negaraperubahan jadwal tahapan untuk dapat menelusuri adanya dukungan ganda yang dilakukan partai politik, termasuk partai partai yang yang klaim pemohon sebagai partai yang mengusung, permohonan pemohon tidak jelas atau obscura libel bahwa pemohon menyatakan bahwa berdasarkan keputusannya nomor: kpu tu. x1bukti dimana yang berhak maju sebagai peserta pemilukada untuk putaran kedua adalah: drs. frederik bakti sorting, sos, m.m. dan frederik bintang rombelayuk, pd.: drs. y.s. dalang dan drg. simon living:bagian petit pemohon tidak meminta pembatalan surat keputusan nomor kpu tu. x1 tertanggal november. hal ini terlihat dengan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada putaran apalagi yang menjadi tuntutan pemohon adalah diakomodir sebagai salah satu kontestan pemilukada kabupaten toraja utara tahunyang mengikutkan pemohon lengkap dengan nomor urut'benar memohon pada tanggal agustus berdasarkan nomor kpu tu viii lampiran bukti telah menetapkan (tujuh) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara dengan komposisi sebagai berikut: drs. paling topang, m.h. dan sarah allo, se., si, ir. daniel rendang dan drs. palembang sp. drs. y.s. dalang dan drg. simon living: ir. bride allowance, m.m., m.t. dan drs. johannis o.s. bari, m.m: ir. deka pasangan dan dr. matius lobo, sp. drs. frederik bakti sorting, sos. dan frederik bintang rombelayuk, pd: drs. kalatiku pemboman, si. dan alffriiha pasang kanguru, s.h., kn: bahwa benar pada tanggal november memohon telah melaksanakan tahapan pemungutan suara pemilukada kabupaten toraja utara tahun yang telah diikuti oleh pasangan calon, bahwa mengenai dalil pemohon pada halaman sampai halaman pada permohonannya, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa memohon membantah dalil pemohon pada poin halaman dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasar keputusan dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan indonesia dpn pkp indonesia) nomor: b skep dpn pkp ind i1yang ditandatangani oleh mutia hatta season dan sekuel samson masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal dpn pkp indonesia disebutkan abu djarot dan muh. rusli mall masing masing sebagai ketua dan sekretaris dpp pkp indonesia bukti dan selanjutnya mengangkat drs. willem ganda coding dan ir. j.k. pondok masing masing sebagai ketua dan sekretaris dewan pimpinan kabupaten toraja utara, berdasar pada keputusan dpp pkp indonesia sulawesi selatan nomor b.24a skep dpp pkp ind ss iv tanggal april bukti bahwa surat keputusan yang telah disebutkan atas, juga dikuatkan dengan hasil klarifikasi memohon dengan dewan pimpinan nasional pkp indonesia dan menyebutkan abu djarot dan muh. rusli mall masing masing sebagai ketua dan sekretaris dpp provinsi pkp indonesia sulawesi selatan, dan drs. willem coding ir. jk. jumlah nama pasangan perolehan prosentase calon suara jumlah kursi frederik bintang rombelayuk, pd. drg. simon living ir. daniel rendang dan alfritha pasang kanguru, sh. kn. ir. bride allowance, mm., mt. dan drs. ir. deka pasangan dan nan drs. paling topang, mh. dan bahwa oleh karena sesuai dengan berita acara nomor kpu tu xi1tujuh pasangan calon peserta pemilukada tidak ada yang mencapai perolehan suara akumulasi sampai (tiga puluh persen), maka pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan kembali melalui putra kedua. karenanya memohon telah melakukanukada kabupaten toraja utara tahun sebagaimana dituangkan dalamdan selanjutnya menetapkan pelaksanaan putaran kedua pemilukada kabupaten toraja utara berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara pondok masing masing sebagai ketua dan sekretaris dpk kabupaten toraja utara bukti bahwa untuk menghindari adanya dukungan dari partai yang tidak sah terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten toraja utara tahun maka komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara melakukan klarifikasi kepengurusan jakarta pada tanggal juli dimana hasil klarifikasi menyebutkan bahwa kepengurusan partai provinsi sulawesi selatan adalah abu djarot dan muh. rusli mall selaku ketua dan sekretaris, sedangkan kepengurusan partai kabupaten toraja utara adalah drs. willem ganda coding dan ir. j.k. pondok, m.m selaku ketua dan sekretaris penegasan klarifikasi tertuang dalam berita acara kpud kabupaten toraja utara dengan dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan indonesia bukti bahwa dalil pemohon pada poin yang menyatakan surat keputusan guo tidak sah karena didasarkan pada pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait. bahwa memohon perlu menjelaskan jika keputusan yang diambil oleh memohon dengan tidak menetapkan pemohon sebagai salah satu kontestan pemilukada kabupaten toraja utara tahun adalah berdasar pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang menegaskan: , kemudian dipertegas lagi padaselanjutnya dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara nomor: kpu tu. vtanggal juni dimana menegaskan syarat dukungan: dukungan partai politik gabungan partai politik: jumlah kursi dprd kabupaten toraja utara (empat koma lima) dibulatkan menjadi (lima) kursi, dukungan non kursi: jumlah suara sah (lima belas ribu: apabila dukungan berasal dari gabungan partai politik yang memperoleh kursi dan partai politik non kursi, maka perhitungan syarat dukungan dikonversi akumulasi suara sah pada pemilu legislatif tahun (lima belas ribu bukti dengan demikian jelaslah bahwa tidak lolosnya pemohon sebagai calon dalam pemilukada kabupaten toraja utara karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan: bahwa dalil pemohon pada poin dan poin yang mempersoalkan dukungan partai barisan nasional, dengan ini memohon nyatakan dukungan tersebut tidak sah sebab ditandatangani oleh sdr. ferdy kandungan, s.e. dan herman yunus tina, masing masing sebagai ketua dan sekretaris partai barisan nasional kabupaten toraja utara. namun sesuai dengan surat keputusan dewan pimpinan pusat partai barisan nasional nomor ski dpp p barnesi vii tanggal juli tentang penetapan pelaksana tugas dewan pimpinan cabang partai barisan nasional kabupaten toraja utara yang ditandatangani vence rumangkang dan muhammad irfan masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal menyebutkan bahwa sdr. yohanes silang dan sdr. drs. albert tanpa masing masing sebagai pelaksana tugas dan sekretaris partai barisan nasional kabupaten toraja utara bukti bahwa memohon nyatakan tidak pernah melakukan intervensi, diskriminatif tidak independen sebab memohon semata mata bekerja berdasar pada undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang merupakan landasan bagi penyelenggara dalam melaksanakan tahapan pemilu pemilukada), bahwa menyangkut dalil dalil pemohon yang menyatakan alasan alasan yang dikemukakan memohon berkaitan dengan tindakannya, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar mengingat samapai detik ini bawaslu pemilukada kabupaten toraja utara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi berupa pembentukan dewan etik bagi memohon karena melanggar etika jabatan atau melanggar undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. bahwa dalil pemohon pada poin adalah dalil yang tidak benar sebab klarifikasi yang telah dilakukan memohon telah sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam peraturan perundang undangan. adapun maksud dari huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun adalah klarifikasi terhadap penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah yang berwenang seperti klarifikasi bahwa yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit dan sebagainya, bukannya terhadap otoritas partai politik yang mengusung pasangan calon, .l. bahwa menyangkut keraguan pemohon sebagaimana dalil pada poin yang mempersoalkan tentang tidak adanya berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh otoritas parpol dalil tersebut sama sekali tidak berdasar sebab berita acara mengenai klarifikasi untuk pkp indonesia dibuat pada tanggal juli yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara dan sekertaris jenderal pkpi, demikian halnya dengan partai barnes berita acara klarifikasi dibuat pada tanggal juli bukti bahwa dalil pemohon pada poin adalah dalil yang tidak berdasar, sebab memohon belum menyatakan final atau telah menetapkan pemohon sebagai pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilukada kabupaten toraja utara. bahwa mekanisme pencalonan yang telah diterima oleh komisi pemilihan umum toraja utara yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, haruslah diklarifikasi keabsahan pengurusnya mengingat ada partai politik yang memberikan dukungan ganda terhadap pasangan calon, adapula kepengurusan ganda partai politik dan masing masing memberikan dukungan pada pasangan calon. untuk menghindari hal tersebut maka menjadi kewajiban bagi memohon untuk melakukan klarifikasi terhadap dukungan ganda dan kepengurusan ganda tersebut, sebagaimana marak terjadi pada setiap pelaksanaan pemilukada, bahwa pemohon keliru memaknai maksud dan kehendak dariharusnya dilarang untuk melakukan perubahan persyaratan calon adalah pasangan calon yang bersangkutan, bukannya tersebut ditujukan pada memohon dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilukada. jadi sama sekali tidak benar kalau kemudian memohon yang merubah atau menyesuaikan dukungan partai barnes sebab memohon bukanlah bagian dari partai barnes yang dapat memberikan dukungan kepada pasangan calon dalam pemilukada, yang benar adalah memohon melakukan kewenangannya untuk mengklarifikasi siapa yang diusung oleh partai barnes sekitar dengan adanya kepengurusan ganda pada pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin yang menyatakan tindakan memohon yang merubah komposisi dukungan parpol pengusung. perlu memohon jelaskan bahwa tidak pernah memohon menyatakan partai barnes telah memenuhi syarat mendukung pemohon, dan tidak betul tindakan memohon bertentangan secara prinsipil dengan maksud dan kehendak dari ketentuan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun karena memohon telah menyusuri pengurus yang sah, serta tanggal, bulan dan tahun berapa pengurus bersangkutan diangkat, apakah pengurus kabupaten diangkat oleh dewan pimpinan pusat yang sah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan: bahwa dalil pemohon pada poin yang menyebut huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun perlu memohon jelaskan maksud tersebut adalah larangan pengalihan dukungan partai atau gabungan partai politik kepada pasangan calon lain, sedangkan yang tejadi pada partai barnes yang sejak dari awal mendukung pemohon bukanlah pengalihan dukungan, tapi dukungan dari kepengurusan yang tidak sah berdasar pada klarifikasi yang dilakukan telah dilakukan memohon, sehingga tindakan memohon sama sekali tidak berlengan dengan peraturan komisi pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan pemohon: bahwa menyangkut dalil dalil pemohon pada poin yang telah diurai dalam jawaban memohon pada poin yang mengulas tentang pkp indonesia untuk lebih jelasnya memohon akan menanggapinya sebagai berikut: bahwa partai politk harus didaftarkan departemen untuk menjadi badan hukum undang undang nomor tahun tentang partai politik), bahwa pkpi adalah parpol yang telah didaftarkan pada departemen hukum dan ham: bahwa kepengurusan mutia hatta dan sekuel samson sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal yang kepengurusannya diakui, bahwa berdasar pada menyebutkan selaku ketua umum adalah mutia hatta season dan sekuel samson selaku sekretaris jenderal bukti selanjutnya pada mei menteri hukum dan hak asasi manusia mengumumkan dalam berita negara republik indonesia nomor lagi lagi mempertegas kepengurusan pkpi yang sah bukti bahwa dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan indonesia berdasar keputusan nomor b skep dpn pkp ind tertanggal februarmana sebagai ketua abu djarot dan sekertaris adalah muh. rusli mall bukti bahwa berdasar keputusan dewan pimpinan provinsi pkpi sulawesi selatan nomor b.24a skep dpp pkp ind ss iv tentang dewan pimpinan kabupaten pkpi kabupaten toraja utara masa bakti tertanggal april mana selaku ketua adalah drs. willem ganda coding dan sekretaris ir. j.k. pondok, m.m. bukti bahwa dalam lampiran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi, misi, dan landasan perjuangan, dan peraturan peraturan partai keadilan dan persatuan indonesia perihal surat edaran petunjuk pencalonan kepala daerah wakil kepala daerah nomor dpn pkp ind x11 poin menegaskan keputusan rekomendasi calon kepala daerah wakil kepala daerah sesuai poin disampaikan kepada dewan pimpinan nasional dpn) untuk mendapat penetapan. surat keputusan rekomendasi calon kepala daerah wakil kepala daerah tingkat kabupaten kota, tembusan surat keputusan diberikan kepada dewan pimpinan provinsi dpp) atasnya, bahwa berdasar keputusan dewan pimpinan nasional pkpi nomor: skep dpn pkp ind iv tanggal april menetapkan drs. frederik bakti sorting, sos, m.m. dan frederik bintang rombelayuk, pd. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati toraja utara tahun bukti bahwa tidak jelas dan kabur dalil permohonan pemohon yang menyatakpengadilan negeri makassar tersebut bahwa putusan pengadilan negeri guo tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk dipaksakan sebab putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi guo hanya menganggap surat keputusan nomor a skep dpn pkp ind ivadalah tidak sah dan batal demi hukum, dan putusan guo tidak menyinggung masalah kepengurusan yang sah dari dewan pimpinan pusat. sehingga pada saat pemilu legislatif yang berhak dan berwenang ikut pesta demokrasi sulawesi selatan adalah kepengurusan abu djarot cs. dan kepengurusan moh. arfak rasyid tidak terlibat dalam pesta demokrasi tersebut. berlanjut pada penyelenggaraan pemilukada yang telah dilaksanakan kabupaten kota sulawesi selatan yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal juni semua bakal pasangan calon yang diusung dan didukung oleh pkpi adalah berdasar pada kepengurusan abu djarot: bahwa kemudian dewan pimpinan pusat pkp indonesia mengeluarkan keputusan nomor b skep dpn pkp ind ii tertanggal februari tentang dewan pimpinan provinsi pkp indonesia sulawesi selatan masa bakti menetapkan abu djarot dan muh bukti rusli mall masing masing selaku ketua dan sekretaris, yang anehnya tidak digugat lagi oleh arfak rasyid sebagaimana surat keputusan nomor tahun yang memang kepengurusannya terlambat diproses dikeluarkan oleh departemen hukum dan ham sehingga ada celah untuk dianggap tidak sah oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi makassar: bahwa berdasarkan pada laporan pertanggung jawaban dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan indonesia masa bakti yang dilaksanakan pada tanggal april dalam program partai pada poin perihal penegakan disiplin partai menyebutkan penerapan disiplin bagi anggota yang menjadi pengurus partai, dan mencabut status keanggotaan karena pelanggaran disiplin menegaskan sdr. rapat rasyid diberhentikan dari jabatan ketua dpp sulawesi selatan, bahwa dalil pemohon pada halaman yang mengurai bahwa sikap dan tindakan tergugat memohon guo)omisi pemilihan umum jakarta). perlu memohon jelaskan kalau sesuai dengan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum menyebutkan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota bersifat hierarkis yang berarti apa yang diputuskan oleh komisi pemilihan umum setingkat, dua tingkat diatasnya wajib dilaksanakan. sehingga tidak berdasar kalau memang kepengurusan arfak rasyid yang diakui oleh komisi pemilihan umum, tetapi kemudian tidak diakomodir kepengurusannya tingkat kabupaten oleh memohon suatu hal yang mustahil, dan sudah pastilah saat ini memohon telah dihadapkan pada dewan kehormatan karena dianggap maleo. bahwa sampai saat ini memohon tidak pernah dilaporkan pada bawaslu pemilukada kabupaten toraja utara sekitar dengan pelecehan sikap dan penilaian atasan sebagaimana yang dialihkan pemohon, bahwa dewan pimpinan nasional pkpi tertanggal november berdasar pada surat nomor dpn pkp ind xi menjawab klarifikasi kepengurusan dpp pkp indonesia sulawesi selatan atas surat komisi pemilihan umum nomor tertanggal oktober yang pokoknya adalah sebagai berikut: berdasarkan hal atas maka pengadilan tidak berhak menilai'memutuskan mengesahkan atau membatalkan keputusan dpn pkp indonesia tentang dpp pkp indonesia sulawesi selatan sesuai huruf dpn berkewajiban mempertanggung jawabkan seluruh kebijakannya kepada kongres bukan kepada pengadilan, apalagi keputusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. : bahwa sekertaris jenderal pkp indonesia lukman mokoginta tertanggal juli telah bersurat kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara perihal klarifikasi kepengurusan dengan surat nomor dpn pkp pkp ind,vii bukti menyebutkan bahwa kepemimpinan dewan pimpinan provinsi yang sah saat ini adalah berdasarkan keputusan dpn pkp indonesia nomor b skep dpn pkp ind i bukti tertanggal februari yang ditandatangani oleh ibu mutia hatta season sebagai ketua umum dan sekuel samson sebagai sekretaris jenderal masa bakti yaitu bawah kepemimpinan ketua abu djarot: sekretaris muh. rusli mall: bendahara suzanne kaharuddin, adapun kepengurusan dewan pimpinan kabupaten toraja utara yang sah saat ini adalah berdasarkan keputusan dpp pkp indonesia nomor b.24a skep dpp pkp ind ss iv bukti tertanggal april, yaitu bawah kepemimpinan: ketua drs. willem ganda coding, sekretaris ir. j.k. pondok, m.m.: bendahara berlin datulinggi, s.e.: bahwa pkpi dengan ketua umum yang baru yaitu sutiyoso juga telah mengeluarkan surat nomor dpn pkp ind viii perihal penegasan kepemimpinan pkp indonesia se sulawesi selatan tertanggal agustus menyebutkan abu djarot selaku ketua, muh. rusli mall selaku sekretaris dan suzanne kaharuddin sebagai bendahara bukti bahwa menyangkut dalil dalil pemohon pada poin dan pada halaman permohonannya memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa pertimbangan hakim pengadilan tata usaha negara makassar dalam perkara ini adalah keliru dalam menerapkan hukum dan cenderung merupakan penilaian yang subyektif tanpa mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan oleh memohon dimana alat bukti tersebut sangat relevan dengan kisruh adanya kepengurusan ganda pkp indonesia yang ada sulawesi selatan, bukannya secara implisit pertimbangan hukum majelis hakim hanya mengacu pada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi guo sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman yang mengurai sebagai berikutsebagaimana telah diuraikan lex', selanjutnya majelis hakim berkesimpulan bahwa: 'dalam konteks negara hukum merupakan bentuk beleid) sebagaimana peraturan perundang undangan regulasi) : majelis hakim pengadilan tata usaha negara makassar seharusnya mempertimbangkan dan mengetahuipedoman teknis atau penjabaran dari undang undang mengenai pemilihan umum kepala daerah pemilukada), dalam hal ini perintah atau penjabaran dari undang undang nomor tahun beserta perubahannya yaitu undang undang nomor tahun yang apabila tidak dilaksanakan oleh tergugat sekarang pembanding komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara) sama dengan melawan undang undang dan konsekuensinya adalah melanggar kode etik selaku penyelenggara sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum dan berakibat pada pemberhentian anggota komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara, bahwa mengenai peraturan komisi pemilihan umum yang tidak diundangkan bukanlah dalih atau alasan yang tepat dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara makassar, mengingat peraturan komisi pemilihan umum adalah hal khusus yang mengatur tentang tata cara pencalonan dan bersesuaian dengan asas hukum lex specialis derogat lex generali bahwa hukum yang mengatur tentang hal yang lebih khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum. bahwa peraturan komisi. toraja utara pemilihan umum bukti bahwa memohon berdasarkan keputusannybukti mana pada pemungutan suara putaran kedua ditetapkan diikuti oleh pasangan calon yaitu: urut putaran kedua kabupaten toraja utara tahun orang sari, destin bentet sp.hasil pemungutan suara pemilukada putra kedua yang diselenggarakan pada tanggal januari telah ditetapkan perolehan suara pasangan calon pemilukada kabupaten toraja utara putaran kedua, sebagai berikut: toraja utara tahun drs. frederik bakti sorting, sos, mm. dan kata dan pemenangnya telah ditetapkan, yaitu pasangan calon nomor urut tersebut bukti p 16a), pemilihan umum tersebut adalah pengaturan khusus dari undang undang yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah: majelis hakim pengadilan tata usaha negara makassar seharusnya melihat dinamika internal partai berdasar pada bukti bukti yang telah diajukan oleh memohon bukannya bersifat diskriminatif dalam menilai alat bukti yang diajukan memohon, sebagaimana pertimbangan hukum hanya menilai alat bukti pemohon berupa putusan pengadilan: bahwa putusan pengadilan tinggi tahun yang menjadi dasar majelis hakim pengadilan tata usaha negara makassar dalam mengabulkan gugatan pemohon, adalah tidak berdasar, mengingat pada tahun dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan indonesia telah menerbitkan keputusan perihal dewan pimpinan provinsi partai keadilan dan persatuan indonesia sulawesi selatan, bahwa konsekuensi suatu surat keputusan yang telah dianggap tidak sah atau tidak legitimate tidak berlaku bagi keputusan yang dikeluarkan setelah terbitnya keputusan yang baru, tetapi majelis hakim pengadilan tata usaha negara makassar yang memeriksa perkara guo tetap tidak melihat secara seksama atau menyeluruh semua bukti surat yang diajukan oleh memohon sehingga dengan mudah hanya membuat pertimbangan hukum yang keliru, bahwa dari kabupaten provinsi sulawesi selatan yang secara serentak melakukan pemilihan umum kepala daerah pemilukada) pada tanggal juni kesemua pasangan calon yang diusung oleh pkp indonesia adalah kepengurusan abu djarot, tapi tiba tiba majelis hakim pengadilan tata usaha negara makassar dengan pertimbangan hukumnya mensahkan arfak rasyid sebagai kepengurusan yang sah, sungguh suatu yang aneh dan tidak berdasar pada pertimbangan hukum yang logis. apakah majelis hakim tidak mempertimbangkan mengabaikan bukti bukti yang diajukan oleh memohon murni karena pertimbangan hukum ataukah ada upaya sistematis yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara makassar untuk meloloskan pemohon sebagai bakal pasangan calon pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa menyangkut partai barnes dengan ini memohon nyatakan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tata usaha negara makassar adalah pertimbangan yang keliru, bagaimana mungkin kepengurusan yang tidak sah legitimate akan menganulir dukungan yang telah diberikan kepada penggugat, sebab dukungan resmi partai barnes telah diberikan pada pasangan calon lainnya oleh kepengurusan yang sah legitimate dibawah kepengurusan yohanes silang dan drs. albert tanpa masing masing sebagai pelaksana tugas ketua dan sekretaris partai barisan nasional sebagaimana verifikasi yang dilakukan memohon. lagi pula berdasar pada peraturan perundang undangan dukungan yang telah diberikan pada pasangan calon tidak dapat ditarik kembali. hal tersebut memohon sangat memahaminya. namun dukungan yang diberikan pada pemohon oleh kepengurusan yang tidak sah legitimate sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tidak berdasar dan keliru adanya, bahwa keliru dan tidak benar pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman permohonannya yang mengutip putusan pengadilan tata usaha negara makassar menyatakanriara penggugat: bahwa verifikasi yang dilakukan oleh memohon adalah perintah dari undang undang tahun tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor tahun jadi keberatan masyarakat ataupun bawaslu tidaklah menjadi syarat untuk melakukan verifikasi dukungan terhadap pasangan calon sebagaimana undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah menegaskata dan atas menunjukkan alternatif yang berarti tanpa ada pengaduan dari masyarakat memohon berkewajiban melakukan klarifikasi: selanjutnya peraturan pemerintah nomor tahun pada yang menegaskanjadi memohon hanyalah melaksanakan perintah undang undang yang berkaitan dengan pemilukada: bahwa memohon sama sekali tidak merubah komposisi dukungan parpol pengusung dan memohon sama sekali tidak pernah menyatakan partai barnes telah memenuhi syarat mendukung pemohon dan upaya yang dilakukan memohon telah memenuhi ketentuan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yang notabene adalah ketentuan khusus untuk mengatur tata cara pencalonan. bahwa menyangkut dalil pemohon pada poin poin poin poin poin poin dan poin adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada saat verifikasi berkas pendaftaran pasangan calon tidak pernah dimunculkan oleh pemohon, demikian juga pada saat pemohon memperkarakan memohon pengadilan tata usaha negara makassar sehingga sangat beralasan kalau memohon dengan ini menyatakan mengabaikan bukti surat tersebut. lagi pula memohon telah melakukan verifikasi pada saat pendaftaran pasangan calon dan telah memiliki dokumen yang resmi dan akan diajukan dalam persidangan pada saat pemeriksaan alat bukti, bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin sebab menurut memohon apa yang telah diputuskan memohon telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, apalagi atas putusan pengadilan tata usaha negara makassar memohon telah menyatakan banding bukti dan perihal surat panwaslukada nomor bawaslu kada tu x tanggal oktober perihal penundaan tahapan pilkada toraja utara isi suratnya sama sekali tidak ada rekomendasi atau permintaan dari panwaslukada kabupaten toraja utara tahun untuk meminta pada memohon untuk menunda tahapan pilkada, tetapi hanya mempertanyakan sikap memohon atas adanya permasalahan yang menyangkut pemohon, bahwa memohon membantah dalil pemohon pada poin halaman yang menyatakanbertanggal agustus khusus pada halaman yang turut pula dikutip dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah nomor php.d vii1 bertanggal november, pada halaman ." bahwa apa yang didalilkan pemohon tersebut, sangatlah tidak logis menyamakan putusan tersebut dengan kasus yang dimohonkan pemohon pada mk, sebab putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii dan putusan mahkamah nomor php.d viii bersifat kasuistis tidak bisa disamaratakan dengan kasus kasus yang lain,di : selanjutnya putusan mahkamah nomor php.d viii tanggal desember pemilukada buru selatan tahun yang menyatakan: berdasarkan hal tersebut, maka penolakan memohon atas pendaftaran dari pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten buru selatan tahun telah tepat dan beralasan hukum": selanjutnya putusan mahkamah nomor php.d ix tanggal p , selanjutnya putusan mahkamah nomor php.d ix tanggal fbahwa tidak benar dalil pemohon pada poin dan cenderung hanya fitnah yang tidak terbukti kebenarannya dengan menyatakan,: dari tuduhan tersebut tidak ada kaitannya dengan tidak diloloskannya pemohon sebagai bakal pasangan calon pemilukada kabupaten toraja utara tahun sehingga tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. demikian juga dengan dalil pemohon yang menyatakan: ketidakprofessionalisme ini pun pula dilatarbelakangi oleh fakta dimana tidak adanya komisioner kpu kab.. bahwa dalil pemohon tersebut sudah bersifat tendensius dan tidak sepantasnya untuk dikemukakan, mengingat memohon tidaklah seorang diri selaku komisioner lagi pula pedoman untuk melaksanakan tahapan pemilukada berpedoman pada peraturan komisi pemilihan umum yang dibuat seragam untuk seluruh indonesia. lagipula dalam seleksi komisioner tidak ada persyaratan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sehingga dalil pemohon adalah ungkapan kekecewaan karena tidak ditetapkan sebagai bakal pasangan calon pada pemilukada toraja utara tahun bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin yang menyatakan memohon. : bahwa perubahan jadwal tahapan tersebut dilakukan semata mata karena banyaknya dukungan ganda yang diberikan oleh parpol pengusung terhadap bakal pasangan calon termasuk parpol parpol yang mengusung pemohon, dimana pemohon adalah bakal pasangan calon yang paling belakangan melakukan pendaftaran tapi karena memohon tidak bisa langsung menolak pendaftaran pemohon sehingga diupayakanlah verifikasi administrasi dan factual sebagai bentuk keseriusan memohon dalam menyeleksi mana dukungan parpol yang legitimate. mengingat dalam melakukan verifikasi butuh waktu yang lama, maka dilakukanlah perubahan jadwal tahapan pemilukada kabupaten toraja utara, bahwa dalil pemohon pada poin dan poin adalah dalil yang tidak berdasar mengingat pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk diikutkan sebagai bakal pasangan calon pemilukada kabupaten toraja utara tahun lagipula memohon sama sekali tidak melanggar undang undang dasar sebagaimana yang didalilkan pemohon dengan mengutip dalam undang undang dasar dari semua tuduhan tuduhan yang diuraikan pemohon, tidak ada uraian yang lengkap dan jelas mengenai hubungan kausalitas dengan tidak diloloskannya pemohon sebagai bakal pasangan calon dengan undang undang dasar sebagaimana yang dikutip pemohon sebab aturan atau tata cara seseorang untuk mencalonkan diri jadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ada aturan atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan. bukannya seperti cara pemohon yang cenderung memaksakan kehendak dengan cara menyegel kantor komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara: berdasarkan keseluruhan uraian memohon komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara:: menolak permohonan pemohon seluruhnya: menyatakan menurut hukum keputusan komisi pemilihan umum kpu)adalah sah dan mengikat menurut hukum,menurut hukum:v1atau gabungan partai politik, bukti fotokopi surat nomor kpu tu viii perihal penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten toraja utara pemilukada tahun bukti fotokopi permohonan banding kpu kabupaten toraja utara terhadap putusan ptun makassar,bukti fotokopi keputusan dpn pkp indonesia nomor skep.dpn pkp ind ii tentang dpp pkp indonesia sulawesi selatan masa bakti bukti: bukti fotokopi keputusan dpp pkp indonesia sulawesi selatan nomor b.24a skep dpp pkp ind ss iv tentang dpk pkp indonesia kabupaten toraja utara masa bakti bukti fotokopi berita negara selasa, mei nomorpp partai keadilan dan persatuan indonesia masa bakti bukti fotokopi surat nomor dpn pkp ind vii hal klarifikasi kepengurusan: bukti fotokopi berita acara kpu kabupaten toraja utara dengan dpn partai keadilan dan persatuan indonesia: bukti fotokopi surat nomor dpn pkp ind viii hal penegasan kepemimpinan pkp indonesia sulawesi selatan: bukti fotokopi keputusan dpn pkp indonesia sulawesi selatan nomor a skep dpn pkp ind iv tentang dewan pimpinan provinsi pkp indonesia sulawesi selatan masa bakti bukti fotokopi surat pencalonan, bukti fotokopi surat keputusan nomor khusus. ski dpp p. barnes xi1 tentang pengangkatan sdr muhammad irfan sebagai pejabat sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai barisan nasional, bukti fotokopi surat keputusan nomor ski dpp p. barnes ! tentang dukungan pilkada calon bupati dan wakil bupati kabupaten toraja utara provinsi sulawesi selatan: bukti fotokopi surat keputusan nomor ski dpp p. barnes vii tentang penetapan pelaksana tugas dpc partai barisan nasional kabupaten toraja utara provinsi sulawesi selatan, bukti fotokopi berita acara klarifikasi nomor ski dpp.p.barnesi vii bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai damai sejahtera nomor dpp pds iv tentang dengan ikatan pengurus dewan pimpinan wilayah partai damai sejahtera provinsi sulawesi selatan hasil perubahan dan pengisian jabatan lowong: bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai damai sejahtera nomor dpp pds xi tentang pengangkatan pengurus dewan pimpinan cabang partai damai sejahtera kabupaten toraja utara provinsi sulawesi selatan: bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai damai sejahtera nomor sep dpp bukti tentang penetapan calon bupati kabupaten toraja utara provinsi sulawesi selatan, bukti fotokopi surat nomor s.e dpp pds vii perihal klarifikasi dan penegasantentang kewenangan mahkamah konstitusi:nrhasil kongres iii partai keadilan dan persatuan indonesia pkp indonesia) tahun selain itu memohon mengajukan (satudrs. paulus tandingan saksi adalah ketua partai damai sejahtera kabupaten toraja utara, dukungan yang resmi partai damai sejahtera pada putaran pertama pemilukada putaran adalah untuk pasangan drs. kalatiku pemboman, dan alffritha pasang kanguru, s.h., kn: pada putaran ke partai damai sejahtera mendukung pasangan calon nomor urutsuai dengan judul peraturan mahkamah konstitusi nomor tahuneraturan mahkamah konstitusi nomor tahun:eraturan mahkamah konstitusi nomor tahun, peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun, huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yakni: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon , peraturan mahkamah konstitusi nomor tahunir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin pondok seluruhnya mengenai tidak diikutsertakannya pemohon dalam pemilukada kabupaten toraja utara tahun oleh karena seluruh materi permohonan pemohon ir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin pondokilkabupaten toraja utara, selanjutnya keduanya dalam hal ini bertindak selaku pemohon:, berikut aturan pmk nomor tahun sebagai berikut: angka yakni, pemohon adalah pasangan calon pemilukada : angka yakni, pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilukada : huruf yakni: pasangan calon sebagai pemohon,komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara tanggal agustus nomor kpu tu. vii172010(vide bukti pt yang memenuhi syarat adalah: drs. frederik bakti sorting, sos., m.m. dan frederik bintang rombelayuk, pd.: drs. kalatiku pemboman, si. dan alfritha pasang kanguru, s.h., kn.: ir. daniel rendang mada dan dr. johannis palembang payung, sp. b.: ir. bride allowance, m.m., m.t. dan drs. johannis o.s. bari, m.m.: drs. paling topang dan sarah allo, s.e., si.: drs. y.s. dalang dan drg. simon living: ir. deka pasangan dan dr. matius lobo, sp. b.: bahwa penetapan pasangan calon menjadi peserta pemilukada kabupaten toraja utara sebagaimana telah disebutkan atas, telah bersifat final dan mengikat menurutmemohon juga telah menetapkan nomor urut pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara pada pemilukada tahun hal ini tertuang(vide bukti pt yang urutannya sebagai berikut: nomor urut drs. paling topang dan sarah allo, s.e., si, nomor urut2 ir. daniel rendang mada, dan dr. johannis palembang payung, sp. b., nomor urut3 drs. y.s. dalang dan drg. simon living, nomor urut4 ir. bride allowance, m.m., m.t. dan drs. johannis o.s. bari, m.m.: nomor urut ir. deka pasangan dan dr. matius lobo, sp. b.: nomor urut6 drs. frederik bakti sorting, sos, m.m. dan frederik bintang rombelayuk, pd.: nomor urut7 drs. kalatiku pemboman, si. dan alfriiha pasang kanguru, s.h., kn.:toraja utara tahun adalah pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam berita acara komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara tanggal agustus nomor kpu tu. vatau pasangan calon sebagaimana disebutkanternyata, kedudukan pemohon dalam permohonan guo, yaitu ir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin pondoksebutkan atas:gariskan bahwa:, sebab secara yuridis, pemohon ir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin pondok tidak pernah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalamemohon yang dalam hal ini ir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin pondoktoraja utara tahun cast sengketa perkara nomor php.d ix bahwa dalam permohonan pemohon tertanggal januari dan telah diperbaiki pada tanggal februari kemudian diperbaiki lagi pada hari rabu tanggal februari pada halaman halaman angka dengan tegas dan jelas disebutkanyang mendaftarkan diri untuk pemilukada toraja utara pada tanggal agustus namun bukan sebagai pasangan calon dan tetap sebagai bakal pasangan calon , bahwa dalam permohonan pemohon halaman angka dinyatakancalon peserta pemilukada kabupaten toraja utara1tanpa memasukkan nama pemohon, sehingga telah terbukti sesuai dengan fakta yuridistoraja utara tahund vii. dan sengketa pemilukada kabupaten nias selatan nomor registrasi php.d ix. dan nomor registrasi."i'ahwa penyebutan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d v: apalagi terhadap putusan badan peradilan lain (in cast ptun makassar) yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat (eintracht van gewijsde) sebab atas putusan tersebut telah dimohonkan upaya hukum banding pada tanggal november (in cast perkara ptun nomor g.tun ptun. mks): bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan huruf peraturan mahkamah konstitusid), berdasarkan atas seluruh penguraian sepanjang mengenai kedudukan hukum . dan: iii. permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal, karena:,undang undang nomor tahunkenyataan dan fakta hukumnya,a), iv. pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, karena: dalam uraian mengenai identitas pemohon pada halaman permohonannya, disebutkan bahwa pemohon adalah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten torajkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara pada pemilukada tahun berikutnya diuraikan lagi pada halaman angkapasangan calon peserta pemilukada kabupaten toraja utaraada halaman angka permohonan pemohon disebut bahwa yang menjadi objek permohonan dari ir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin pondok adalahnyata dan faktanya adalah obyek permohonan berupasama sekali bukan mengenai dan tidak menyangkut diri pemohon:merupakan hasil perolehan suara atas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua yang hanya diikuti oleh (dua) pasangan calon yakni drs. frederik bakti sorting, sos, m.m. dan frederik bintang rombelayuk, pd. pihak terkait) serta pasangan drs. y.s. dalang dan drg. simon living,tsehingga seharusnya, pemohon ir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin pondok mengajukan permohonan ketika dirinya tidak diikutsertakan sebagai pasangan calon pemilukada kabupaten toraja utara dan bukan pada saat sekarang ini (pelaksanaan pemilukada putaran kedua) oleh sebab obyek sengketa sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon: dalil pemohon pada halaman angka yang mengatakanadalah sangat keliru dan tidak tepatkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara tahun melalui berita acara komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara tanggal agustus nomor kpu tu. vi11bukan dengan. sehingga selain tidak pernah sekalipun ikut dalam putaran pertama pemilukada, apalagi pada putaran kedua (vide permohonan pemohon halaman angka dan halaman angka oleh karena pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dd): obyek permohonan pemohon salah, karena: dalam uraian tentang objek permohonan pemohon pada halaman disebutkan bahwa pemohon menempat obyek permohonannya, bahkan dimintakan kepada mahkamah untuk dibatalkan, padahal berdasarkan ketentuan angka dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun membatasi objek sengketa pada permohonan sengketa pemilukada hanya pada penetapanvberita acara hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon, sehingga permohonan pemohon ir. agustinus la'lang, si. dan drs. benyamin pondok yang meminta kepada mahkamah agar membatalmana disebutkan pada halaman permohonannya adalah tidak berdasar. bahkan salah dalam menentukan objek permohonan: oleh karena oby, dalam pokok perkara terhadap pokok perkara ini, akan ditanggapi oleh pihak terkait sepanjang mengenai diri pihak terkait sebagai berikut: bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, dianggap terulang secara keseluruhan pada bagian pokok perkara ini, sepanjang memiliki relevansi yuridis: bahwa dukungan pencalonan pihak terkait sebagai pasangan calon dalam pemilukada kabupaten toraja utara tahun telah melalui penelitian administrasi berkas dan verifikasibagaimana tertuang dalam berita acara komisi pilihan umum kabupaten toraja utara nomor kpu.tua viiiadapun partai politik yang memberikan dukungan kepada pasangan calon pihak terkait menjadi calon kepala daerah dan telah lolos verifikasi oleh memohon kpu kabupaten toraja utara): partai patriot, partai demokrasi kebangsaan pdk), partai nasional indonesia marhaenisme pni marhaenisme), partai kedaulatan, partai hati nurani rakyat hanura), partai keadilan dan persatuan indonesia pkp indonesia), dan partai perjuangan indonesia baru ppi). ketujuh partai politik inilah yang telah memberikan dukungan resmi kepada pasangan calon pihak terkait untuk maju pada pencalonan pemilukada kabupaten toraja utara tahun mengenai klaim dukungan yang disampaikan pemohon dalam permohonannya bahwa didukung oleh partai hanura dan partai keadilan dan persatuan indonesia pkp indonesia) setelah diverifikasi dan dilakukan penelitian berkas oleh memohon komisi pemilihan umum daerah toraja utara) tidak diloloskan oleh karena dukungan resmi dewan pimpinan pusat partai hanura dan partai keadilan persatuan indonesia pkp indonesia) hanyalah untuk pasangan calon pihak terkait sebagaimana dibuktikan dengan terbitnya surat keputusan dewan pimpinan pusat partai hanura nomor: skep b dpp hanura!i!iitertanggal maret yang ditandatangani oleh wiranto selaku ketua umum dan doss iskandar prasetyo selaku sekretaris jenderal (vide bukti pt dan terbitnya surat keputusan dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan indonesia dpn pkp indonesia) tertanggal april yang ditandatangani oleh mutia hatta season selaku ketua umum dan sekuel samson selaku sekretaris jenderal (vide bukti pt hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi pihak terkait dari pengurus partai keadilan dan persatuan indonesia pkp indonesia) yang menegaskan dukungan partainya kepada pasangan calon pihak terkait: bahwa dalil pemohon yang juga menyebutkan bahwa pasangan calon pemohon didukung pula oleh partai damai sejahtera adalah tidak benar, hal ini dibantah oleh saksi pihak terkait atas nama drs. paulus tandingan, wakil ketua dewan pimpinan daerah partai damai sejahtera provinsi sulawesi selatan dan pelaksana tugas ketua dewan pimpinan daerah partai damai sejahtera kabupaten toraja utara, yang menjelaskan bahwa dukungan partai damai sejahtera pada pemilukada kabupaten toraja utara tahun bukan kepada pasangan calon pemohon tetapi partai damai sejahtera memberikan dukungan resmi kepada pasangan calon drs. kalatiku pemboman, si. dan alfritha pasang kanguru, s.h., kn. pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten toraja utara tahun bahwa surat yang disebutkan oleh pemohon pada halaman angka yang berisi protes dan meminta dilakukannyatidak jelas nomor berapa, tanggal, bulan serta tahun berapa: bahwa telah benar dan sama sekali tidak salah tindakan memohon yang tetap melanjutkan tahapan pemilukada kabupaten toraja utara tahun sebab surat komisi pemilihan umum pusat nomor kpu x tertanggal oktober sama sekali tidak berisi perintah agar memohon menghentikan tahapan pemilukada kabupaten toraja utara tahun sehingga, tindakan memohon sebagaimana diuraikan oleh pemohon pada halaman angka dan adalah tepat, benar, dan telah berdasar hukum, bahwa penyebutan putusan pemilukada kabupaten belitung timur nomor php.diri tanggal agustus pada halaman angka surat permohonan pemohon, adalah keliru dan salah. sebab pada perkara tersebut, permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeliik verklaard), karena mahkamah menilai bahwa pemohon tidak memiliki legal standing kedudukan hukum: pemohon juga tidak dapat meng generalisasi perkara pemilukada kabupaten belitung timur nomor php.d viii tersebut dengan perkara guo. sebab selain sifatnya kasuistis, juga terdapat perbedaan mendasar diantara kedua perkara ini. perbedaan tersebut adalah, bahwa yang menjadi dasar tidak diikutsertakannya pemohon pada perkara pemilukada kabupaten belitung timur nomor php.d vii1 dikarenakan alasan kesehatan pemohon dan perbedaan pendapat tentang tempat untuk memeriksa kesehatan. sedangkan pada perkara guo dikarenakan tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh undang undang, yakni syarat minimal dukungan partai, bahwa demikian pula dengan penyebutan putusan perkara pemilukada kota jayapura nomor dan php.d viii tanggal november sebagai dasar pengajuan permohonan pemohon dalam perkara guo. sebab, jelas dan nyata bahwa perkara pemilukada kota jayapura nomor dan php.d viii tanggal november tersebut sangat berbeda, baik materi maupun dasar dan alasan pengajuannya dengan perkara guokecurangan pada saat rekap tingkat komisi pemilihan umum kota jayapura yang tidak dilakukan berdasarkan hasil rekap tingkat distrik. sehingga pemohon menyatakan batal penetapan hasil perolehan suara dan mengajukan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohonpenggelembungan suara. sehingga menurut pemohon hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kota jayapura batal, dan pemohon mengajukan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon:putusan pengadilan tata usaha negara jayapura yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (eintracht van gewijsde), sedangkan perkara guo sama sekali tidak ada putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang menjadi dasar pengajuannya. sebab perkara pengadilan tata usaha negara nomor g.tun ptun. mks, saat ini telah dimintakan upaya hukum banding pengadilan tinggi tata usaha negara makassar (vide akta pernyataan banding nomor g.tun ptun. mks tanggal november bukti pt samping itu, dalam perkara guo, pemohon tidak keberatan atas hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh memohon. bahkan pemohon tidak mengajukan hasil perolehan suara yang benar menurut versi pemohon: sehingga penyebutan putusan perkara pemilukada kabupaten belitung timur nomor php.d viii tanggal agustus dtoraja utara) yang tidak meloloskan pemohon sebagai pasangan calon pemilukada kabupaten torajerdasarkan uraian atas maka dapat disimpulkan, bahwa materi sebagaimana telahilihan umum kepala daerah. serta tidak memenuhi persyaratan formal sebagai suatu permohonan sengketa pemilukadasecara hukum:kepala daerah kabupaten toraja utara pemilu tahun adalah sah dan mengikat secara hukum, menyatakan bahwa surat komisi pemilihan umum kabupaten toraja utara tanggal agustus nomor kpu tu viii tentang penyampaian berita acara rapat pleno kpu toraja utara penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara pemilukada tahun adalah sah dan mengikat secara hukum, atau mohon putusan yang seadanya adilnya,ptsurat keputusan nomor skep b dpp hanura!ii1akta permohonan banding nomor g.tun p.tun. mks atas nama ketua anggota kpu kabupaten toraja utara,: bukti pt fotokopi keputusan dpn pkp indonesia nomor b skep dpn pkp ind iibukti pt fotokopi berita acara nomor timkadai iv tentang proses penyaringan calon kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten toraja utara provinsi sulawesi selatan: bukti pt fotokopi surat nomor dpn pkp ind iv hal pencalonan kepala daerah wakil kepala daerah tertanggal aprilkeputusan tim formatur kongres iii partai keadilan dan persatuan indonesia tahun nomor skep formatur tentang susunan personalia dan organigram dpn pkp indonesia masa bakti tim formatur kongres iii partai keadilan dan persatuan indonesibukti pt fotokopi surat nomor ahu. .hm. perihal permohonan pengumuman dalam berita negara republik indonesia, bukti pt fotokopi surat nomor dpn pkp ind x hal penegasan kepemimpinan partai dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten toraja utara dari pkp indonesia, bukti pt fotokopi surat kuasa nomor sk dpn pkp ind i1i tentang kuasa untuk memberikan keterangan mahkamah konstitusi: bukti pt fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hhbukti pt fotokopi keputusan kongres iii partai keadilan dan persatuan indonesia tahun nomor kongres pkp ind tentang penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban dewan pimpinan nasional partai keadilan dan persatuan indonesia masa baktidan mengajukan (duauus alihusni pengurus dpp pkp indonesia) kepemimpinan partai keadilan dan persatuan indonesia untuk provinsi adalah willem coding dan sekretarisnya jk. pondok sedangkan arfak rasyid telah diberhentikan dari jabatannya dan telah disetujui kongres pemberhentiannya dimana kongres adalah keputusan tertinggi dalam partai keadilan dan persatuan indonesia, dpk pkp indonesia toraja utara ditetapkan oleh dpp pkp indonesia yang sah adalah abu djarot dan muslim ali dan pada saat konferensi abu djarot kalah dan yang menang suzanne kaharuddin, pkp indonesia mencalonkan frederik bakti sering sebagai calon bupati toraja utara, jerry kasenda wakil sekjen pds) bahwa paulus tandingan adalah pimpinan dpc toraja utara berdasarkan kepmen.drs. jeffrey france motor warga negara indonesia pekerjaan anggota dprd kota tomohon alamat kelurahan matang ii, kecamatan tomohon tengah, kota tomohon sulawesi utara nama drs. john petrus mampu, sh, warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil alamat perumahan kud timbul, kelurahan uluindano, kecamatan tomohon selatan, kota tomohon sulawesi utara selaku pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota tomohon tahun nomor urut dalam hal ini memberi kuasa kepada theodore color s.h. dan deddy haryanto s.h. yang semuanya adalah advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum theodore color associates" yang berkedudukan jalan kalibata utarn . pemohon,hormat kepada bpk. camat tomohon utara. bukti insentif dan tunjangan yang diberikan oleh pihak terkait kepada aparat kelurahan lintas yang pendanaannya tidak tertata dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bukti surat tentang: perubahan keputusan kpu kota tomohoomohon tahun jadwal tahapan pemilukada kota tomohon tertanggal agustus bukti surat pernyataan annee tumpang tertanggal agustus bukti (satu) bundel surat catal formulir model ci kwk) yang telah dibuat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) dan telah ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps tertanggal agustus bukti daftar nama pemilih ganda yang tercatat dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik tps desa kelurahan pangolombian. kec. tomohon selatan, maupun tps desa kelurahan palate satu, bukti surat model a3 kwk daftar pemilih tetap) tertanggal juni yang telah digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal agustus ternyata telah digunakan oleh pemilih ganda dan: bukti surat pernyataan yong maweikere tertanggal agustus yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi selisih perhitungan pada model ci kwk tetapi tetap disahkan oleh ketua tps. dan ada pemilih tidak terdaftar tapi memilih:memohon, yang diajukan oleh tommy pengamanan kepada komisi pemilihan umum kota tomohon memohon tertanggal agustus bukti surat c1 kwk yang dibuat oleh kkp berupa surat, yang berisi penambahan surat suara yang melebihi kuota prosentase: bukti (satu) bundel surat yang terdiri dari (dua) surat yaitu surat laporan pelanggaran pemilukada nomor jm lap yang diajukan pemohon melalui one dec wewenang kepada panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah, sesuai dengan surat tanda terima laporan nomor pawaslukada tmh viii tertanggal agustus surat tanda bukti penerimaan laporan nomor panwaslukada tmh vii1 yang telah dilaporkan oleh one dee wewenang selaku pelapor kepada panwaslukada kota tomohon, yang diterima jp. logo selaku penerima laporan, tertanggal agustus bukti (satu) bundel surat undangan rekapitulasi (penghitungan suara) tingkat kota yang dibuat dan ditandatangani oleh judy r.r. sangar selaku ketua kpud kota tomohon memohon nomor kpu tmh viii tertanggal agustus yang ditujukan dan diterima pemohon tertanggal agustus bukti (satu) bundel surat yang terdiri dari (dua) surat yaituukti surat keputusan komisi pemilihan umum kota tomohon meputusan pengadilan tata usaha negara manado g.tun ptun.mdo tertanggal juli bukti kliping koran kompas halaman kilas politik hukum, berjudul wali kota tersangka, yang berisi pada intinya menyatakan bahwa komisi pemberantasan korupsi menetapkan wali kota tomohon sulawesi utara, jefferson lumayan pihak terkait sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun sehingga kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai miliar, bukti p 21a berita acara penerimaan dana tertanggal februarb berita acara penerimaan dana tertanggal maretcpleno kpu kab kota, bukti p 21de berita acara penerimaan dana tertanggal julf berita acara penerimaan dana tertanggal desember(satu) bundel foto foto jefferson s.m. remaja. se pihak terkait sebagai model iklan yang dipasang baik rumah rumah penduduk dari berbagai kelurahan kota tomohon maupun dipasang mobil dinas inventaris pemerintah: bukti surat laporan pelanggaran pilkada kota tomohon yang dilaporkan oleh donald kulon selaku ketua deputi perencanaan. pengendalian saksi lsw jsm tertanggal agustus samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan atas, pemohon juga mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari kamis tanggal agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: onder wewenang pada juli selaku ketua tim pemenangan pemohon, saksi meminta kepada memohon supaya pemohon diberi kesempatan melaksanakan kampanye rapat umum terbuka karena tanggal juli itu sudah minus sebelum hari pemungutan suara, namun permintaan tersebut ditolak, pada hari yang sama, saksi juga telah meminta kepada memohon supaya pemohon diberi kesempatan menyampaikan visi misi, tapi ditolak, saksi diundang memohon untuk serah terima surat keputusan memohon nomor tahun tentang pembatalan surat keputusan memohon nomor tahun pasca putusan ptun yang memenangkan pemohon, saksi telah melaporkan semua data kecurangan saat proses pemilukada yang ditemui lapangan saat hari pemungutan suara agustus panwaslukada, namun sampai hari ini saksi menyatakan tidak ada tindak lanjut terhadap laporan tersebut. tommy pengamanan saksi menerangkan adanya surat suara color tembus yang tidak mengenai pasangan calon lain namun tidak disahkan tps tomohon barat. itu hasil rapat pleno kpu kota tomohon. namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlahnya, saksi menerangkan bahwa saat rapat pleno terbuka kpu kota tomohon, panas kota meminta agar semua kotak suara dihitung kembali, tapi tidak dilakukan: saksi menerangkan bahwa saat rapat pleno terbuka, panas tomohon utara tidak mendapat formulir c1: saksi menerangkan bahwa saat rapat pleno terbuka, terjadi perbedaan penghitungan antara saksi pemohon dengan memohon kelurahan matang tiga. dari saksi nomor bertanya ketua kpu terkait perbedaan suara itu dan ketua kpu hanya mengatakan nanti sampaikan saja mahkamah konstitusi . pada rapat terbuka itu, saksi menganggap kesalahan penghitungan suara ini terjadi secara sistemik: pada waktu itu, saksi sampaikan tiga hal pokok yaitu sebelum pelaksanaan pemilukada, sesudah pemilukada dan setelah penghitungan suara. saat itu saksi hanya memberikan bukti yang ada saksi, ada lembar bukti terkait berita acara penerimaan dana. menimbang bahwa memohon telah memberikan jawaban tertulis tentang eksepsi(obscura libel) dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa identitas pemohon calon wakil walikota tomohon dalam keterangan tentang status pekerjaan drs. john petrus mampu, sh, dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil, namun kenyataannya pada saat permohonan diajukan sudah tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil. bahwa berdasarkan uraian pada angkapemohon. bahwa pemohon telah salah dalam menentukan objek permohonan error object) dengan alasan yait . demikian pula ketentuan dalampermohonan pemohon salah objek error object). menyatakan menurut hukum permohonan pemohon tidak dapat diterim:nomor,rmohonan pemohon telah melewati tenggat waktu: bahwa permohonan pemohon, diajukan dan didaftarkan mahkamah konstitusi pada tanggal agustus sedangktomohon, diterbitkan ditetapkan memohon pada tanggal agustus bahwa oleh karena memohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari sabtu tanggal agustus (vide bukti pt sehingga seharusnya batas waktu pemohon mengajukan dan mendaftarkan permohonannya jatuh pada hari rabu tanggal agustus bahwa berdasarkan pmkpemohon diajukan telah melewati tenggat waktu (tiga) hari kerja yang ditentukan, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima: berdasarkan hal tersebut atas, maka pihak terkait tidak menanggapi pokok permohonan pemohon dan memohon kiranya mahkamah konstitusiagustus dengan akta penerimaan berkas permohonan nomori.menimbang bahwa terhadap objek permohonan guo, memohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon telah salah mengenai objeknya (error object) (videdan pihak terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu (vide pmk menimbang bahwa eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait guo berkaitan dengankara guo, sebagai berikut: menimbang bahwa objek permohonan pemohon(vide bukti menimbang bahwa sebelum memohon mengeluarkan keputusan memohon nomor tahun guo, memohon telah terlebih dahulu membudihampiriertanggal agustus (vide bukti menimbang bahwa pemohon telah mengetahui adanya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota melalui surat undangan yang dikirim oleh memohon melalui surat nomor kpu tmh viii perihal undangan rekapitulasi yang ditujukan kepada calon walikota dan wakil walikota nomor urut saksi pasangan calon nomor urut dan tim sukses pasangan calon nomor urut bertanggal agustus (vide bukti menimbang bahwa objek perselisihan hasil pemilukada adalahan bukan penetapan tentang pasangan calon terpilih: menimbangsebagaimana terakhir diubah dengan tentang pemerintahan daerah dan pmk menimbang bahwa berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal agustus sementara berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara guo ditetapkan pada agustus menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dan peraturan perundang undangan atas, terbukti bahwa permohonan pemohon salah mengenai objeknya dan permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktuberalasan hukum: permohonan pemohon salah mengenai objeknya, permohonan pemohon telah melewati tenggang waktuwiki budi wasit pan.mk dan registrasi dengan nomor perkara php.d viii tanggal agustus pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: pokok permohonan dasar utama gugatan inilasan adapun duduk perkara dan alasan alasan hukum para pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang mana sesuai dengan ketentuan perundang undangan berlaku, para pemohon mempunyai hak untuk mencalonkan sebagai walikota dan wakil walikota melalui mekanisme yang sah dengan cara melalui perseorangan atau mendapat dukungan dan atau dicalonkan dari salah satu partai peserta pemilu dan atau melalui dukungan dan atau pencalonan gabungan partai yang sah serta memenuhi syarat sesuai dengan undang undang yang berlaku. bahwa dalam rangka pemilihan walikota tomohon dan wakil walikota tomohon masa bakti tahun sampai dengan tahun para pemohon selaku warga negara yang baik merasa terpanggil untuk membangun bangsa dan negara indonesia tercinta khususnya membangun kota tomohon segala bidang kehidupan masyarakat. sehingga para pemohon dengan niat dan semangat yang teguh untuk membangun segala bidang khususnya kota tomohon berusaha maksimal dan memberanikan diri mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon wali kota dan wakil wali kota tomohon kota tomohon untuk masa bakti sampai dengan tahun bahwa para pemohon berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum daerah kota tomohon nomor tahun tertanggal junyang mana drs. jeffrey france motor dan drs. john petrus mampu, sh, ditetapkan sebagai pasangan calon walikota dan caloempat) diusung oleh partai hanura, pkb, ppen, partai batas, pan, ppi, partai kedaulatan, pkb, pni m, partai karya perjuangan, pdk, partai republikan, partai pelopor, pnb, padi, partai buruh. bukti bahwa pada tanggal juni saat penyerahan surat keputusan komisi pemilihan umum daerah kota tomoho, pemohon secara lisan meminta untuk diberikan kesempatan melaksanakan kampanye rapat umum terbuka dan penyampaian visi dan misi dalam debat kandidat sebagaimana jadwal dalam tahapan pemilukada kota tomohon, tetapi memohon tidak memberikan kesempatan dalam jadwal tahapan pemilukada. bukti bahwa dalam pelaksanaan kampanye pemilukada kota tomohon telah terjadi pengerahan pegawai negeri sipil, pegawai honorer daerah, lurah dan perangkat kelurahan sebagai tim sukses pihak terkait yang notabene adalah walikota kota tomohon dan sebagaimana bukti surat tim dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah. bukti bahwa dalam pelaksanaan kampanye pihak terkait telah terjadi mobilisasi pegawai negeri sipil, pegawai honorer daerah, lurah dan perangkat kelurahan serta guru guru dan anak usia sekolah. bukti bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara dalam tahapan pemilukada kota tomohon telah terjadi intimidasi kepada pegawai negeri sipil, pegawai honorer daerah, lurah dan perangkat kelurahan, untuk memenangkan pihak terkait. apabila aparatur pemerintah sebagaimana tersebut diatas tidak memenangkan pihak terkait maka status aparatur pemerintah tersebut atas akan dievaluasi. bukti bahwa telah terjadi money politic yang dilakukan oleh pihak terkait dengan cara memberikan insentif tunjangan kepada aparat kelurahan dan lintas yang pendanaannya tidak tertata dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, tahun anggaran bukti bahwa pada tanggal agustus sebagaimana jadwal tahapan pemilukada kota tomohon telah diadakan pemungutan suara untuk pemilihan walikota dan wakil walikota kota tomohon. bukti bahwa pada saat pembukaan pelaksanaan pemungutan suara tempat pemungutan suara terjadi penolakan saksi pemohon oleh kpps dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mendasar, meskipun saksi pemohon telah membawa dan menunjukkan mandat dari pemohon. bukti bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara untuk pemilihan walikota dan wakil walikota tomohon tempat pemungutan suara telah terjadi tindakan penggelembungan suara yang ditujukan kepada pihak terkait berdasarkan bukti formulir c1 kwk yang dibuat oleh kelompok pelaksana pemungutan suara kpps) dan telah ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps. bukti bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi manipulasi data daftar pemilih tetap, yang mana jumlah daftar pemilih tetap yang terdaftar dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun dan pemilihan presiden tahun terjadi penambahan pemilih dalam jumlah yang sangat signifikan dan masyarakat pemilih yang memiliki hak pilih dalam dpt pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun telah dicabut haknya sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan walikota dan wakil walikota tomohon bukti bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal agustus daftar pemilih tetap sebagaimana model a3 kwk tertanggal juni terdapat banyak pemilih ganda dan terdapat. bukti bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal agustus terdapat pemilih gelap yang berasal dari luar kota tomohon atau bukan penduduk kota tomohon, yang tidak memiliki hak pilih kota tomohon tetapi diijinkan oleh kpps untuk memberikan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tomohon. bukti bahwa pada saat penghitungan suara tempat pemungutan suara tps) telah terjadi pengrusakan kertas suara, mana kertas suara yang mencoblos simetris (searah) dalam dua lipatan dinyatakan tidak sah oleh kpps. berdasarkan kejadian tersebut panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah panwaskada) kecamatan tomohon barat dan panwaskada kota tomohon telah meminta kpud untuk melakukan penghitungan ulang kertas suara tetapi kpud tidak memenuhi permintaan dimaksud. bukti bahwa pada saat pemungutan suara telah terjadi penambahan kertas suara yang melebihi kuota prosentase sebagaimana diatur dalam peraturan kpu, sebagaimana bukti c1 kwk yang dibuat oleh kpps. bukti bahwa pada tanggal agustus pemohon telah menyampaikan laporan pelanggaran pemilukada kepada panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah sebagaimana surat laporan nomor jm lap dan diterima oleh panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah lewat bukti tanda terima laporan nomor panwaslukada tmh viii bukti bahwa pada tanggal agustus pemohon mendapatkan surat nomor kpu tmh viii tertanggal agustus tentang undangan rekapitulasi (penghitungan suara) tingkat kota yang ditandatangani oleh ketua kpud kota tomohon atas nama judy r.r. sangar. bukti bahwa pada tanggal agustus telah diadakan perhitungan suara (rekapitulasi) tingkat kota yang dihadiri oleh kpud, panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah, saksi dari masing masing calon, insan pers dan kepolisian. yang mana dalam pelaksanaan perhitungan dimaksud panwaskada kota tomohon meminta kepada kpud untuk melakukan penghitungan kembali kertas suara yang berada dalam kotak suara karena panwaskada mendapatkan laporan telah terjadi pengrusakan kertas suara yang seharusnya absah tapi tidak disahkan oleh kpps akibat terjadi pencoblosan simetris dalam dua lipatan. bukti bahwa pada tanggal agustus telah diadakan pleno penetapan calon terpilih oleh komisi pemilihan umum daerah kota tomohon yang menetapkan pihak terkait adalah calon walikota dan calon wakil walikota terpilih sebagaimana surat keputusan nomor tahun tentang penetapan calon terpilih. bukti berdasarkan alasan alasan hukum tersebut atas, para pemohon mohon kepada bapak ketua mahkamah konstitusi untuk memutus hal hal sebagai berikut: mengabulkan dalil dalil permohonan para pemohon untuk seluruhnya, membatalmenyatamengandung cacat hukum, memerintahkan memohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang semua tempat pemungutan suara yang ada wilayah kota tomohon. atau, apabila bapak ketua mahkamah konstitusi berpendapat lain, maka para pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.(satu) bundel surat yang terdiri dari (dua) surat yaitu: surat keputusan komisi pemilihan umum kota tomohon memohon nomor tahun tentang pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kota tomohon memohon nomor tahun tertomohon tahun paska keputusan pengadilan tata usaha negara manado yang diterbitkan oleh memohon tertanggal juli surat keputusan ketua komisi pemilihan umum kota tomohon nomor tahunsurat pernyataan onder wewenang tertanggal juli bukti satu bundel surat tim dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah. yang terdiri dari (lima) surat yaitu:yang diterbitkan oleh jefferson remaja pihak terkait selaku walikota tomohon, tertanggal maret surat undangan dari connie montolalu. selaku kepala kelurahan matang tiga yang ditujukan kepada koordinator. sekretaris serta anggota tim pemantau pelaksanaan pemilukada kota tomohon, tertanggal juni dengan tembusan antaranya: walikota jefferson s.m. remaja pihak terkait sebagai laporan), surat undangan dari ronald kebesaran, selaku lurah matang satu no: mt. surat undangan rapat dari koordinator tim kelurahan kakaskasen dua yang ditujukan kepada koordinator, wakil koordinator, sekretaris tim lingkungan kelurahan kakaskasen dua tertanggal juli dengan tembusan walikota jefferson s.m. remaja pihak terkait sebagai laporan), surat undangan tertanggal juli yang dibuat dan ditandatangani oleh juliana karier kes, msi selaku koordinator yang ditujukan kepada tim dukungan pemerintah daerah dalam pemilu kepala daerah kota tomohon: bukti foto pelaksanaan kampanye pihak terkait yang telah memobilisasi pegawai negeri sipil, pegawai honorer daerah, lurah dan perangkat kelurahan, guru guru, dan anak usia sekolah: bukti (satu) bundel surat yang terdiri dari (dua) surat yaitu: surat undangan mengikuti rapat, bersifat penting, dari robert lala selaku lurah wakilan yang ditujukan kepada perangkat kelurahan. lintas, yang pada intinya menyatakan bahwa kepada perangkat lingkungan dimintakan untuk memasukkan data riel dukungan jms jfe pihak terkait tiap lingkungan. bagi yang tidak hadir kecuali sakit akan menjadi bahan evaluasi untuk dilaporkan kepada bapak camat tomohon utara, surat perihal: pemberitahuan peringatan, bersifat penting nomor ii p aw vi tertanggal juli dari robert lala selaku lurah wakilan yang ditujukan kepada kaling vii dan viii, yang pada intinya menyatakan kepala lingkungan vii dan viii telah melalaikan tugas dan tanggung jawab selaku aparat pemerintah kelurahan wakilan karena terlambat menyampaikan data. untuk itu, saudara saudara diberidan tembusan disampaikan dengan

mus lagu mai jha rri bana, petunjuk pelaksanaan u.u. r.i. tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dilengkapi: peraturan pemerintah th. tentang dana perimbangan. peraturan pemerintah th. tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. peraturan pemerintah rj. n0. th.peraturan pemerintah all no, th. tentang pinjaman daerah keputusan menteri dalam negeri th. tentang pedoman pembentukan kecamatan. keputusan menteri dalam negeri th. tentang pedoman umum pengaturan mengenal pembentukan kelurahan. peraturan pemerintah r.i. th. tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. peraturan pemerintah r.i. th. tentang kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah r.l penerbit: bp, mela! han scanned with cam scanner

pesat gal menunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan) dan belanja negara (se ay2000) dilengkapi tata cara penyediaan, penyaluran dan pencairan dana'pembangunan desa kelurahan penyediaan, dan penyaluran dana pembangunan propinsi dan kabupaten (kota peninjauan" kembali tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional tunjangan struktural tunjangan tenaga kependidikan tunjangan tenaga kesehatan tunjangan fungsional pustakawan tunjangan fungsional pemasyarakatan pt. kolang lede putra timur sea scanned with cam scanner

nota kesepahaman antara badan narkotika nasional dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia republikomor: nk iv bnn nomor: m.hh .hh. tahun pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan april tahun dua ribu delapan belas bertempat jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: heru anarkomadonna lalu,i. para pihak para paul untuk selanjutnya pihak dan pihaklembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden yangmenyatakan beberapa halsinergujuan nota kesepahaman ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi para pihak serta mengoptimalkan potensi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang undangan. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:ningkatan peran serta pihak sebagai relawan dan penggiat anti narkoba, pelaksanaan tes uji narkoba lingkungan pihak atas permintaan pihak ii, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan para pihak: pertukaran data dan informasitetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara: pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dukungan terhadap penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup lingkungan yang berada bawah kewenangan pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan operasi bersama terkaitukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, dan bidang bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak dalam rangkapara pihak1 para pihak ill | korespondensi dalam rangka korespondensi dan atau pelaksanaan kegiatan nota kesepahaman, para pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut: badan narkotika nasional deputi bidang hukum dan kerja sama direktorat kerja sama jalan mt. haryono nomor cawang jakarta timur telepon ext. famili email kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia sekretariat jenderal biro humas, hukum dan kerja sama gedung sentra mulia jalan hr. rasa said kav. nomor karet kuningan, jakarta selatanadeniumdualembaga dan masing masing pihak memperoleh (satu) naskah asli nota kesepahaman. pihak pihak ii, ndan meterai si 'apel sen b7) dot gara orr lam rib aas ater anarko lalu

ou, sl) pag:n nota kesepahaman antara menteri dalam negeri republik indonesia dengan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor: a sj nomor: m,hh .hh. tahun tentang kerja sama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan ktp elektronik dalam lingkup tugas kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia pada hari ini, kamis tanggal delapan bulan februari tahun dua ribu delapan belas, bertempat batam, yang bertanda tangan bawah ini: tjahjo kumolo menteri dalam negeri republik indonesiamadonna lalu menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yang berkedudukan jalan h.r. rasa said kav. kuningan jakarta selatan, untuk, sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang kerja sama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan ktp #elektronik dalam lingkup tugas kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yang selanjutnya disebut sebagai nota kesepahaman, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut: sala nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk landasan bagi para pihak untuk melakukan kerja sama kelembagaan bidangyang dimiliki oleh pihak kesatu. nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama dan koordinasi dalam haldalam layanan lingkup pihak kedua. nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu (lima) tahunlaksanaan teknis dari nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat yang ditunjuk olehdilaksanakan paling lama (tiga) bulan setelah nota kesepahaman ditandatangani oleh para pihak. apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalanaddendummulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak. nas mn, asp pihak kedua, alpina kesatu, metal bag kerang je) aan ta msg method| ibu rupiah tan xasgfnna lalu tiap kumolo dug kings

perjanjian kerjasama antara kantor wilayah kementerian hukum dan ham riau dengan universitas lancang kuning tentang penyelenggaraan kekayaan intelektual nomor .hh. tahun nomor unila ks pada hari ini rabu, tanggal dua belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat pekanbaru, yang bertandatangan bawah ini: drs. ibnu couldn kepala kantor wilayah kementerian bc. ip,.sh,.m. hukum dan hak asasi manusia riau yang berkedudukan jalan jenderal sudirman nomor pekanbaru, riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia riau, untuk selanjutnya disebut pihak dr. junaidi, rektor universitas lancang kuning yang hum berkedudukan jalan yos sudarso km. kelurahan umban sari, kecamatan rumbai, kota pekanbaru, provinsi riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama universitas lancang kuning, untuk selanjutnya disebut pihak ii. selanjutnya pihak dan pihak secara bersama sama terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa pihak adalah perwakilan instansi vertikal kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, berkedudukan kota pekanbaru propinsi riau, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kekayaan intelektual dan menjalankan kebijakan bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang undangan. pihak bahwa pihak adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didirikan oleh yayasan raja berdasarkan surat keputusan yayasan raja ali haji nomor kep pasrah tanggal juni dan status terakreditasi bahwa para pihak menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi para pihak dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. berdasarkan hal sebagaimana tersebut atas, para pihak bersepakat untuk kerjasama dalam bidang penyelenggaraan kekayaan intelektual vang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: dasar hukum undang undang nomor tahun tentang rahasia dagang: undang undang nomor tahun tentang desain industri:sistem nasional penelitian pengembangan dan penerapan iptek: undang undang nomor tahun tentang kementerian negara: undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi undang undang nomor tahun tentang hak cipta: undang undang nomor tahun tentang paten: undang undang nomor tahun tentang merek dan indikasi geografisperaturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang kementerian pendidikan dan kebudayaan. peraturan menteri hukum dan ham nomor tahun tentang organisasi tata kerja kantor wilayah kementerian hukummaksud dan tujuan maksud dibuatnya perjanjian kerjasama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat bidang kekayaan intelektual serta pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki para pihak. perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai sistim kekayaan intelektual serta untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual melalui pihak ruang lingkup ruang lingkup kerjasama ini meliputi: sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kekayaan intelektual: peningkatan pemahaman bidang kekayaan intelektual bagi aktivitas akademika pihak ii: cc. pembentukan, pengembangan dan pengelolaan sentra kekayaan intelektual: pengembangan potensi kekayaan intelektual: pertukaran data dan informasi bidang kekayaan intelektual: pengawasan dan monitoring bidang kekayaan intelektual: pengelolaan dan pengembangan kekayaan intelektual personal dan komunal. pelaksanaan kegiatan (l) pihak bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman bidang kekayaan intelektual, pihak bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, para pihak saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistim kekayaan intelektual. (#) para pihak dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya. hak dan kewajiban pihak berhak: mendapatkan informasi yang memerlukan dukungan dari pihak il: b.mendapatkan data dan informasi mengenai potensi kekayaan intelektual dari pihak ii, mendapat dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan dibidang kekayaan intelektual dari pihak il. pihak berhak: mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temuwicata terkait peningkatan pemahaman bidang kekayaan intelektual: mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi kekayaan intelektual, mendapatkan data dan informasi mengenai kekayaan intelektual personal termasuk kekayaan intelektual komunal. pihak berkewajiban: menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait peningkatan pemahaman dan pendaftaran kekayaanilntelektual: menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi kekayaan intelektual: memberikan data dan informasi mengenai kekayaan intelektual personal maupun kekayaan intelektual komunal, berpartisipasi dalam sosialisasi terkait peningkatan pemahaman bidang kekayaan intelektual. (#) pihak berkewajiban: memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari pihak memberikan data dan informasi mengenai potensi kekayaan intelektual: menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman bidang kekayaan intelektual: memberikan dukungan anggaran, administrasi perbuatan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak pembiayaan seluruh pembiayaan dari kegiatan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada para pihak sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. jangka waktu perjanjian kerjasama imi berlaku selama (lima) tahun sejak ditandatangani: perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukanrjanjian kerjasama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam peraturevaluasi para pihak sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama ini (satu) kali dalam (satu) tahun.perjanjian dengan persetujuan para pihak. luar kekuasaan dan kemampuan para pihak (force majeure) sebagaimana dimaksud pada alat meliputi: bencana alam, adanya perubahan peraturan perundang undangan dan atau kebijakan pemerintahan. segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini, akan diatur bersama kemudian oleh para pihak. penutup (ld) perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh para pihak. ttan perjanjian kerja sama inikepala kantor wilayah rektor kementerian hukum dan ham riau universitas lancang kuning pkl milan san daa ama drs. ibnu couldn, bc. ip.,s.h.,m. neha) bi, s.s., hum

ng: run nota kesepahaman antara kementerian hukum dan ham dengan lembaga administrasi negara nomor m.hh .hm. tahun nomor hkm.o3. tentangpada hari ini senin, tanggal lima belas, bulan agustus, tahun dua ribu enam belas bertempat jakarta, kami yang bertandatangan bawah ini: madonna lalu menteri hukum dan ham, yang berkedudukan dan berkantor jalan hr. rasa said kav jakarta selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kementerian hukum dan ham, yang selanjutnya disebut pihak pertama. adi suyanto kepala lembaga administrasi negaraselanjutnya disebut sebagaisepakat untuk menandatangani nota kesepahaman ini dan melakukan kerja samtujuan nota kesepahaman ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara para pihak dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan programdengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada lingkungan para pihak. perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri. pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap satu tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya. jangka waktu kerja samalakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap nota kesepahaman ini, pihak yang) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir atau diakhiridalam perubahan (amandemen) dan atau penambahan (addendum) nota kesepahamanaren tempel aikido nama aka pera lengingjounurg adi suyanto madonna lalu

dal nota kesepahaman antara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor: nk plat nomor: m.hh .hh. tahun pada hari ini kamis tanggal lima belas bulan november tahun dua ribu delapan belas bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini: kasus ahmad selaku kepala pusat pelaporan baharuddidasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pemberhentian, pengangkatan kepala dan wakil kepala plat, jakarta pusat selanjutnya disebut pihakl. h.r. rasa said kav. kuningan, dengan ketentuan sebagai berikut: pihak maksud dan tujuan nota kesepahaman ini bermaksud sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja sama para pihak dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi, dan kewenangan pihak bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan tugas, fungsi, kewenangan pihak bidang administrasi hukum umum, keimigrasian, hak atas kekayaan intelektual, dan penyusunan peraturan perundang undangan. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi: pertukaran informasi, pemanfaatan informasi transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, cc. audit bersama, penelitian atau riset, sosialisasi: pendidikan dan pelatihan, penugasan pegawai pihak pada pihak dan pengembangan sistem teknologi informasi. pelaksanaan pelaksanaan teknis nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama oleh para pihak. penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat tinggi madya yang ditunjuk oleh para pihak. jangka waktu nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun. jangka waktu nota kesepahaman sebagaimana dimaksud padapihak atau pihak dapat mengakhiri nota kesepahaman sebelum jangka waktu nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya. pembiayaan segalayaa dalam hal tertentu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan sewaktu waktu berdasarkan kesepakatan para pihak. pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak menunjuk pejabat penghubung. pejabat penghubung pihak adalah direktur kerja sama dan hubungan masyarakat. pejabat penghubung pihak adalah kepala biro hubungan masyarakat dan kerja sama, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman inidiluar kekuasaan para pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk pihak satu untuk pihak ii, dan berlaku setelah ditandatangani para pihak. pihak pihak pihak pusat pelaporan dan analisis kementerian hukum dan hak transaksi keuangan asasi manusia kepala pusat pelaporan dan menteri hukum dan hak asasi analisis transaksi keuangan, manusia, tis gi. sam uny" (an #harus ahmad baharuddin yasonkna lalu pihak

perjanjian kerjasama antara universitas lancang kuningnomor unila ks nomor dp3ap2ke tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lingkup pemerintah provinsi rial: pada hari rabu, tanggal delapan belas bulan november tahun dua ribu dua puluh pekanbaru, yang bertandatangan dibawah ini dr. junaidi, hum selaku rektor universitas lancang kuning, dalam hal bertindak untuk dan atas nama universitas lancang kuning yang berkedudukan kampus unila jalan yos sudarso km. rumbai, pekanbaru, riau untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama, il. dra. t.hindi eliza, selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan) anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi riau berdasarkan surat keputusan gubenur riau mother pts. xi1 tanggal desember tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratamdalam hal ini bertindak untuk dan atas namberkedudukan pepaya nomor pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,ihe elimination all from diserimation against women) lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara4279):mberi negara pemberdayaan perempuan nomor tahadaerah provinsi riau nomor tahun tentang perlindungan hak dasar anak lembaran daerah provinsi riau tahun nomor peraturan daerah provinsi riau nomor tahun tentang perlindungan hak perempuan dari tindakan kekerasan:menteri keuangan nomor se mk. menteri dalam negeri nomor a sj, dan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 4gkh. peraturan gubernur nomor tahun tentang pengembangan kabupaten kota layak anak provinsi riau: peraturan gubernur riau nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender provinsi riau. bab maksud dan tujuan (il) maksud menjalin kerjasama dalam upaya penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi riau melaksanakan upaya pencegahan, tujuan penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi riau bab objek dan ruang lingkup kerjasama objek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi riau. ruang lingkup !. advokasi, sosialisasi pengarusutamaan gender pug) inventarisasi persoalan ketidaksetaraan gender terhadap masyarakat pelatihan, workshop pug dan ppg penelitian tentang pug pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan perempuan bab ill hak dan kewajiban d) hak pinak pertama mendapatkan akses dan davis tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari pihak kedua: pihak kedua melakukan evaluasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pihak pertama menyediakan data dan informasi kewajiban terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilingkupi pemerintah provinsi riau. pinak kedua, berdasarkan data dan informasi dari aak pertama melakukan evaluasi mengkoordinasikan upaya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. bab sumber biaya sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dari para pihak sesuai dengan kebutuhan dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan: bab keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud force majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama inipenguasa: apabila terjadi force majeure seperti tersebut pada maka pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak laisebagaimana dalam kedua belahforce majeure. bab jangka waktu perjanjian ini berlaku selama (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini. perjanjian jangka waktu perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan para pihak. bab vii penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, bab vii pengakhiran perjanjian kerjasama perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam apabila para pihak tidak bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian, perjanjian ini dapat diakhir sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam perjanjian ini: dan berdasarkan suatu peraturan perundangan yang berlaku kemudian atau berdasarkan kebijakan pemerintah terhadap para pihak yang mengharuskan para pihak untuk tidak melaksanakan kewajiban kewajiban dan atau ketentuan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini. bab penutup perjanjian kerjasama ini ditandatangani dalam rangkap (dua) asli bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk pinak pertama dan satu rangkap untuk pinak kedua. sea kedua, pihak pertama, beam kaa na. dra. hindi eliza,mm sha #e6 junaidi, hum nip. pmid.

chevron perjanjian kerjasama antara pt, chevron pacific indonesia pemerintah kabupaten bengkalis dan universitas lancang kuning tentang kerjasamairi (pt. chevron pacific indonesia) pksiksiviii pemerintah kab. bengkalis) unila lppm b. (unila) pada hari ini selasa, tanggal tujuh bulan april tahun dua ribu dua puluh bertempat bengkalis yang bertandatangan bawah ini. suharto thamrin bertindak sebagai corporate affairs asset, pt, chevron pacific indonesia cpi), beralamat kantor corporate affairs asset north. cpi camp, duri, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama: dan arman, a.a., s.e bertindak sebagai kepala dinas lingkungan hidup pemerintah kabupaten bengkalis beralamat jl. pertanian desa menggorok, bengkalis riau, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua: dan dr. junaidi, hum bertindak selaku rektor universitas lancang kuning, beralamat jl. yos sudarso km. rumbai pekanbaru, selanjutnya disebut pihak ketiga. pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga selanjutnya bersama sama disebut sebagai para pihak" sepakat mengadakan kerjasama mengenai programkecamatan mandau, dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat yang diatur dalam kesepakatan bersama ini, sebagai bentuk: tujuan para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menjawab tantangan dan problematika pengelolaan sampah agar dapat menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. program ini ditujukan pada pengembangan pengelola bank sampah pematang puu bersih yang masih kurang produktif ataupun belum tertata dengan baik. ruang lingkup ruang lingkup dari kesepakatan bersama ini adalah dalam hai pengembangan sumber daya manusia sdm) dan manajemen bank sampah bagi pengelola bank sampah pematang puu bersih kecamatan mandau, kabupaten bengkalis, meliputi: sosialisasi, pelatihan dan rekrutmen calon peserta nasabah yang dilakukan oleh pihak kedua dan pihak ketiga. identifikasi kebutuhan dan penentuan jenis pelatihan oleh pihak kedua dan pihak ketiga. perencanaan kegiatan pelatihan dan kurikulum materi pelatihan oleh pihak ketiga. pembiayaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelatihan meliputi biaya instruktur, alat bantu, material, materi, oleh pihak pertama. pelaksanaan kegiatan pelatihan meliputi penyediaan instruktur, koordinator, tempat dan fasilitas pelatihan, seria penyiapan materi oleh pihak ketiga. penjelasan rinci termasuk pembiayaan setiap jenis kegiatan pelatihan akan diatur tersendiri melalui para pejabat yang ditunjuk oleh para pihak. pelaksanaan kerjasama para pihak sepakat untuk melaksanakan tanggungjawabnya masing masing sesuai dengan yang disebutkan dalam termasuk biaya operasional yang harus ditanggung oleh masing masing pihak dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini. para pihak sepakat untuk melakukan koordinasi agar keseluruhan program kerja sama berjalan lancar, pihak ketiga akan melibatkan institusi yang profesional dalam melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan kesepakatan bersama ini. sebagai bukti selesainya setiap jenis pelatihan, pihak ketiga akan membuat laporan dan berita acara serah terima kegiatan dengan pihak pertama dan pihak kedua. jangka waktu kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh para pihak pada han dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, sampai dengan atau berakhir pada tanggal kecuali diperpanjang atau diakhiri lebih awal oleh para pihak. perubahan terhadap jangka waktu kesepakatan bersama ini wajib diberitahukan oleh pihak pemrakarsa secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat lambatnya (satu) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir. kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya,, pembiayaan para pihak akan membiayai kegiatan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya masing masing sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini yang mencakup: pihak pertama memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kepada lppm unila untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengelolaan bank sampah sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. pihak kedua akan mendukung dan memfasilitasi pihak ketiga sebagai pelaksana program demi kelancaran jalannya program pemberdayaan dan pengelolaan bank sampah wilayahnya. pihak ketiga, atas mandat dari pihak pertama akan melaksanakan program pemberdayaan dan pengelolaan bank sampah beserta materi materi ajar yang dibutuhkan wilayah kabupaten bengkalis dalam bentuk: sosialisasi awal, pelatihan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi dalam rangka mengembangkan sistim pengelolaan bank sampah menjadi lebih baik, kewajiban para pihak kewajiban pihak pertama: menyiapkan pembiayaan kepada pelaksana program seperti tercantum pada dari dokumen kesepakatan bersama ini. melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan pengelolaan bank sampah khususnya bank sampah pematang puu bersih kecamatan mandau kabupaten bengkalis. kewajiban pihak kedua: bersama pihak pertama melakukan koordinasi, sosialisasi dan rekrutmen calon peserta pelatihan. mendukung dan memfasilitasi berjalannya program pemberdayaan dan pengsgiolaan bank sampah kecamatan mandau kabupaten bengkalis. turut serta dalam melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. kewajiban pihak ketiga: menyediakan instruktur, koordinator,penginapan, dan tempat pelatihan, menyediakan konsumsi dan seragam bagi peserta. mempersiapkan materi dan fasilitas pelatihan yang memadai. melakukan pengaturan dan monitoring kegiatan peserta pelatihan,termasuk pada waktu penginapan dan diluar jam pelatihan. membuat laporan rute kepada pihak pertama dan pihak kedua lain lain hal hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam kesepakatan bersama ini,akan ditetapkan kemudian atas persetujuan para pihak secara tertulis. apabila terjadi hal ha yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. kesepakatan bersama ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara republik indonesia. para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan ketentuan dan dari kitab undang undang hukum perdata indonesia dimana diisyaratkan suatu keputusan atau ketetapan pengadilan tetap dalam pengakhiran suatu perjanjian. pemberitahuan dan komunikasi dari perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat terdaftar kepada alamat dibawah ini: b8. cpi kepada pt, chevron pacific indonesia alamat corporate affairs office, cpi rumbai camp, rumbai nama wind amelia jabatan social performance specialist telephone email wind.amelia@:chevron.com kabupaten bengkalis kepada pemerintah kabupaten bengkalis alamat jl. pertanian desa menggorok, bengkalis nama arman, ala., s.e jabatan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten bengkalis telephone facsimile universitas lancang kuning kepada universitas lancang kuning alamat jl. umban sari nama or. junaidi, hum jabatan rektor universitas lancang kuning telephone facsimile penutup kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut atas, dalam rangkap (tiga) asli, masing masing untuk pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak pertama ata #pihak ketiga pop nee ina suharto thamrin) h.ar manga aa, s.e) (px iumkidi, s.s., hum)

.amara annmuamuwwn sak: kan ag: perjanjian kerja sama antara sekolah tinggi ilmu agama buddha jinarakkhita lampung dengan universitas pasir pengarahan tentang pengembangan pendidikan, penelitian, dan sumber daya man usia nomor pihak pertama u stab nomor pihak kedua u upp pada hari ini senin, november kami yang bertandatangan bawah ini: dr. burmansah, pd. selaku ketua sekolah tinggi ilmu agama buddha jinarakkhita lampung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan ketua pengurus yayasan buddhayana vidyalaya nomor ybv viii tentang penetapan ketua sekolah tinggi ilmu agama buddha jinarakkhita lampung periode tanggal agustus berkedudukan jl. raya subang, pidada, kec. panjang, kota bandar lampung, lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili sekolah tinggi ilmu agama buddha stab) jinarakkhita lampung untuk selanjutnya disebut pihak pertama, dr. haryanto, selaku rektor universitas pasir pengarahan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan ketua yayasan pembangunan rokan hulu nomor pts prh upp iv tentang penetapan rektor universitas pasir pengarahan periode tanggal april berkedudukan jl. tuanku tambunan, kamu desa rambah, kec. rambah hilir, para1 oh. para2 nn: dipindai dengan cam scanner kena kana beat hal ini bertindak untu kab. rokan hulu, riau ngan tas pasir dan atas nama serta sah mewakili disebut pihak pengarahan untuk selanjutnya disebut kedua. iri hak pihak pertama dan pihak kedua, selanjutnya secara sendiri sendiri disebut dan secara bersama sama disebut para pihak. hak dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, para sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tanpa mengurangi tugas pokok masing masing yang dituangkan dalam sebuah perjanjian sama tentang pengembangan pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia (selanjutnya disebut nota perjanjian kerja sama) dengan ketentuan yang diatur dalam sebagai berikut: maksud dan tujuan maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia sebagai wujud pelaksanaan triwarna perguruan tinggi. perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi para pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki para pihak secara maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia. ruang lingkup kerja sama ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi: pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat: peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia bidang pendidikan: cc. penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar workshop, pertukaran dosen dan mahasiswa kerja sama lain yang disepakati para pihak dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing pihak berdasarkan peraturan perundang undangan, hak dan kewajiban parafin :. . para2 dipindai dengan cam scanner ional berdasarkan imbang dan proporsional para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang anta dilakukan oleh para tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau pihak secara bersama sama. pelaksanaan kegiatan iri atas ketentuan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen para pihak ketentuan yang dapat diterima oleh para pihak sebagai dasar mengadakan kerja sama, laksanakan kerja pelaksanaan lebih lanjut dari perjanjian kerja sama yang berkaitan satu atau lebih sama setiap bidang yang menjadi fokus kerja sama akan diatur dalam ran dokumen yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan asing masing dikerjasamakan, termasuk didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban pihak sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman ini. kesatuan dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada merupakan satu desa bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada para hak dapat mengatakan kepada pimpinan unit kerja masing masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman ini. pembiayaan segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada para pihak secara proporsional dan atau sesuai dengan kesepakatan para pihak. pajak pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepadsejak tanggal ditandatangani para pihak untuk jangka waktu selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan para pihakjangka waktu perjanjian kerja sama. dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada maka pihak yang bersangkutanperjanjian kerja sama ini. dalam hal diketahui dan atau diberlakukan peraturan perundang undangan yang parall maan. para2 :. am. dipindai dengan cam scanner janjikan kerja menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka pena eaidange sama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada perubahan perjanjian kerja sama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis w. pihak, dan akan dituang akan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini. penyelesaian perselisihan dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, para pihak akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama. korespondensi semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas alamat masing masing pihak sebagai berikut: stab jinarakkhita lampung jl. raya subang, pidada, kec. panjang, kota bandar lampung, lampung telepon faksimili surat elektronik email) u.p. wakil ketua bidang perencanaan dan kerja sama universitas pasir pengarahan jl. tuanku tambunan, kamu desa rambah, kec. rambah hilir, kab. rokan hulu, riau telepon faksimili surat elektronik email) u.p. wakil rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu (empat belas) kari. parafin nee para2 dea dipindai dengan cam scanner aah sekai teh at. hama aga gi maan oa, pan lana pena pena pp. bana nak dean semar nan aja bana pane et: penutup liat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani lampung, november sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. masing masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. pihak kedua, pihak pertama, universitas pasir pengarahan , stab jinarakkhita lampung maa ping bia tik meter teman seni se) dr. hardianlo, pd. juni sekonnaa, pd. rektor ketua stab' jinarakkhita lampung wakil ketua bidang perencanaan dan kerjasama parafin kam para2 dipindai dengan cam scanner

naskah kesepahaman antara universitas lancang kuning dan seks ppi tualang nomor: pts.x. r c. nomor seks ppi xii tentang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada hari ini rabu, tanggal tiga puluh bulan januari, tahun dua ribu dua puluh bertempat pekanbaru, yang bertanda tangan bawah ini dr. junaidi, s.s., hum rektor universitas lancang kuning jalan sudarso km. kelurahan umban sari, kecamatan rumbai, kota pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama universitas lancang kuning, yang selanjutnya disebut pihak pertama, il. yuniarti, kepala sekolah seks ppi tualang, berkedudukan jalan sepuluh komp kpr ipp, kec. tualang kab. siak provinsi riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seks ppi tualang yang: bahwa pihak pertama adalah institusi penyelenggara pendidikan tinggi yang melaksanakan kegiatan triwarna perguruan tinggi untuk mendukung program pemerintah bidang pendidikan tinggi. bahwa pihak kedua adalah institusi penyelenggara pendidikan menengah kejuruan yang melaksanakan kegiatan triwarna sekolah menegah kejuruan untuk mendukung program pemerintah bidang pendidikan menegah. bahwa kegiatan usaha para pihak dapat disinergikan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi para pihak. para pihak berdasarkan hal hal tersebut atas sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan dan pengembangan sumber daya, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam sebagai berikut: ak, ain tujuan put ina para pihak sepakat mengadakan kerja sama saling mendukung dalam 1ya pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dari para pihak ing dengan pola kesetaraan yang saling menguntungkan. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman meliputi kerja sama bidang sebagai tau berikut: lan (a) bidang pendidikan dan pelatihan dalam bentuk: kerja sama menyediakan guru tamu guest speaker) oleh pihak lar pertama kepada pihak kedua: kerja sama magang siswa pihak kedua instansi pihak pertama, kerja sama workshop untuk guru produktif program rekognisi pembelajaran lampau rpl) (b) bidang pengabdian masyarakat antar para pihak: itas (c) bidang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru pmb) oleh pihak : tak pertama kepada pihak kedua: (d) bidang bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan bagi para pihak untuk bekerja samanota kesepahaman setelah nota kesepahaman ini ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan pertemuan atau pembicaraan diantara para pihak untuk menetapkan secara konkrit segala sesuatu yang menyangkut teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud nota kesepahaman ini,

kesepahaman berksavia ea memorandum understanding antara eta universitas pasir pengarahan dengan spr langgam nomor mou upp x nomor: spl x pada hari senin tanggal dua puluh satu bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas, yang bertandatangan dibawah ini universitas pasir pengarahan dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh dr. adolf bastian, selaku rektor yang berkantor jl. tuanku tambunan, rambah, pasir pengarahan, kabupaten rokan hulu, riau. selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. spr langgam dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh ikan faizal selaku general manager spr langgam yang berkantor premier floor jl. simatupang ragunan pasar minggu, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan kerjasama tanpa mengganggu tugas pokok masing masing pihak, meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan sumber daya manusia serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing. hal hal yang menyangkut tindaklanjut kesepahaman bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengankesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing masing pihak memperoleh (satu) naskah untuk digunakan sebagaimana mestinya: pihak pertama pihak kedua universitas pasir pengarahan spr langgam lan rektor general manager langgam ret dr, adolf bastian, twin faizal

nota kesepahaman antara kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dengan kementerian keuangan republik indonesia kementerian energi dan sumber daya mineral republik indonesia kementerian pertanian republik indonesia kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional republik indonesia tentang penguatan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam rangka pencegahan tindak pidana bagi korporasi nomor: m.hh .hm. tahun nomor: mk. nomor: mem nomor: mou m nomor: kb m.kuku v11 nomor: skb hm. vy11 . melneakanjea pada harian rabu tangga bulan07 tahun bertempat jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: madonna lall. sri mulyani indrawi menteri keuangan republik indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kementerian keuangan republik indonesia, yang berkedudukan jalan dr. wahidin raya jakarta ignatius jonan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kementerian energi dan sumber daya mineral republik indonesia, yang berkedudukan jalan medan merdeka selatan jakarta pusat amran sulaiman menteri pertanian republik indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kementerian pertanian republik indonesia, yang berkedudukan jalan harsono ragunan jakarta selatan pihak pihak aga anak agung gede menteri koperasi dan usaha kecil dan ngurah puspayoga menengah republik indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, berkedudukan jalan hr. rasa said kav. kuningan jakarta selatan sofyan djalil menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional republik indonesia republik indonesia, berkedudukan jalan sisingamangaraja kebayoran baru jakarta selatan untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ii. untuk selanjutnya pihak dan pihak ii, dankeuangan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pihak h12|3jal| lola agraria pertanahan dan tata ruang, yang secara bersama sama, dengan menyatakan beberapa hal. tujuan nota kesepahaman ini adalah terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi serta mengoptimalkan potensi para pihak melalui dengan tetap berpedoman kepadaguatan data pemilik manfaat beneficial ownership) para pihak, sinkronisasi data pemilik manfaat beneficial ownership) para pihak, pemanfaatan data pemilik manfaat beneficial ownership) para pihak, pihak pihak |ajal lslaidd peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, dan atau kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai maksud dan tujuan nota kesepahaman inisil lega dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini. s5)pihak pihak mel kakarpara pihak. yang termasuk keadaan kahar (force majeure) adalah bencana alam, tindakan pemerintah dienamkementerian dan masing masing pihak memperoleh (satu) naskah asli nota kesepahaman. pihak pihak ii, madonna daily sri mulyani indrawi kasus jonan pihak rei mereka arena a.a gede puspayoga dall lar lela

putusan pdf . tanggal juni matang and putusan pdt pt. surabaya haa tanggal member laba tea putusan pdt pn. surabaya basa tanggal maret pages ber kaidah hukumyarat syarat serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang:sehingga pemohon kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.: pemohon kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak.dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tsb. kasus posisi bahwa ny. andajaningsih adalah pemilik rumah atas tanah hgb nomor: dengan surat ukur tanggal agustus nomor luas 967m yang terletak jl. jaksa agung suprapto surabaya, bahwa rumah beserta. tanah tersebut. dibeli ny. andajaningsih: berdasarkan akte jual beli nomor tanggal april yang dibuat hadapan notaris plat sugianto, sh: . bahwa pada waktu rumah tersebut dibeli oleh: ny. andajaningsih, hariadhi menyodorkan .sehelai blank: segel. kosong: kepada ny. andajaningsih penggugat) untuk ditanda tangani oleh penggugat dan akan dipergunakan untuk ditanda tangani: oleh penggugat dan akan dipergunakan. untuk mengurus: surat surat. rumah tersebut, ternyata kemudian blank tersebut (diisikan:digunakan hariadhi tergugat untuk maksud maksud lain yaitu tanpa seizin penggugat mengurus surat izin penempatan perumahan sip) dan ternyata telah dikeluarkan oleh kepala kantor urusan perumahan kotamadya surabaya tergugat il) tertanggal september nomor kkp usg bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminal! kosersedi jakarta, terbukti blank tersebut telah. diisi oleh tergugat sehingga berwujud sebagai surat kuasa" yang terbukti dibuat tidak dengan wajar, yaitu dibubuhi: tanda tangan: sewaktu blank masih kosong (belum terisi tulisan). pep bagas pan dalam gugatan perdata: yang diajukan ny. andajaningsih. selaku penggugat mohon agar pengadilan: negeri surabaya menjatuhkan putusan ena nan pan aan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, bean menyatakan penggugat adalah pemilik atas sebuah rumah gedung berdiri atas tanah hgb nomor surat ukur tanggal. bagus agustus .nomor luas tanah'. setempat: dikenal dengan jl: jaksa agung suprapto surabaya menghukum. tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat jus sebesar rp. , (seratus juta rupiah): yaitu terinci berdasarkan perhitungan tahun rp. per tahun sos menghukum tergugat membayar uang paksa dwansong) sebesar speak rp3500. (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana tergugat see sengaja atau lala? memenuhi isi putusan ini one pengadilan negeri hakim pertama dalam memeriksa dan mengadili kasus gugatan ini memberikan putusan yang menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas rumah dil: jaksa agung: suprapto: nomor: surabaya serta. menghukum tergugat: untuk membayar ganti rugi sebesar rp. setiap tahun, untuk jangka waktu tahun atau semua dengan rp. rp. (empat puluh juta rupiah). pos nada bahwa putusan hakim pertama.ini dilandasi oleh pertimbangan hukum yang pada.intinya sebagai berikut '' bahwa penggugat selalu tidak. mengajukan permohonan perpanjangan hak: sehingga: menurut: keppres nomor: tahun demi hukum tanalvtersebut menjadi tanah: negara kecuali: pemilikan: atas. bangunan #rumahnya:saja, maka tuntutan penggugat yang dapat dikabulkan hanya 'sepanjang kepemilikan:atas bangunan rumahnya: saja. bee bahwa karena satu satunya alat bukti penggugat telah ditolak tergugat ss dan tidak didukung. oleh alat bukti yang: lain, maka: tidak: ada. alasan hukum dan dasar hukum untuk menyatakan tergugat i'telah melakukan perbuatan melawan hukum. ass pena bahwa besarnya ganti rugi yang layak dan balik adalah sebesar rp. setiap tahun maka selama .tahun jumlahnya sebesar rp: rp. ama apa: kehendaknya sendiri tanpa ada blank kosong namun sudah ada .isinya lengkap. bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap surat tersebut'': hukum adalah rupawan dali! yang tidak benar yang harus: dibuktikan'terlebih dahulu oleh penggugat ha! mana bahwa dalil penggugat pada butir nomor: gugatannya yang mana pada pokoknya. menyebutkan bahwa surat kuasa tanggal maret adalah hasil rekayasa dan penyalahgunaan blank kosong oleh tergugat adalah merupakan dalil" yang tidak benar dan silahkan penggugat untuk membuktikannya. han bahwa sip yang dikeluarkan oleh tergugat adalah sah menurut hukum karena telah. sesuai dengan prosedur:edan tidak. mengandung. cacat yuridis dan apabila penggugat :.mendalilkan.cacat yuridis.silahkan dibuktikan oleh penggugat. bahwa. sip yang dimiliki: oleh penggugat yang. diterbitkan oleh tergugat. adalah sah menurut hukum dan tidak cacat yuridis sehingga setidak.ada.alasan hukum untuk membatalkan atas sip tersebut. bahwa dalil penggugat pada butir nomor. gugatannya adalah ss merupakan dalil yang tidak. benar sebab tergugat: sebagai. penyewa serumah yang patuh. membayar. uang .sewa rumah: tersebut dan juga. telah "merawat atas rumah yang telah siswanya tersebut selama ini: bahwa. dalil gugatan penggugat pada butir nomor gugatannya adalah merupakan .dalil yang tidak benar. sebab' antara penggugat dengan tergugat ada hubungan sewa menyewa hal mana terbukti: bahwa tergugat i selalu membayar uang sewa rumah tersebut ada surat: kuasa untuk mengurus. sip yang diterbitkan oleh tergugat il pada tahun yang. lalu..hukum,yang dilakukan. oleh tergugat bahwa dalil: gugatan penggugat pada. butir nomor. gugatannya adalah .merupakan: dalil yang: tidak benar karena tergugat menempati atas rumah. sengketa. itu ada atas: haknya terbukti ada. sip yang diterbitkan oleh. tergugat il dan: tergugat: selalu membayar uang: sewa: rumah . pada penggugat sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk mohon les pengosongan. asean ani babes peran abs ads bahwa. dalil gugatan penggugat pada. butir nomor adalah merupakan . dalil. yang. mengada ada. dan illusion belaka karena tergugat: selalu membayar uang sewa rumah pada penggugat dan juga dalam sip yang diterbitkan. oleh: tergugat sudah ditentukan harga sewa rumah lagi pula. tuntutan penggugat atas ganti .rugi sebesar rp. (seratus juta rupiah) tidak logis dan. tidak: ada:rinciannya yang jelas sex serta atas dasar apa penggugat menuntut ganti rugi sebesar itu bahwa: dalil. gugatan penggugat: saling kontradiksi: satu: dengan yang lainnya halaman. terbukti. bahwa di salah satu dalil penggugat .mendalilkan tidak. ada hubungan. sewa menyewa rumah. antara penggugat dengan tergugat i . namun di lain: dalil: penggugat mendalilkan:.minta menuntut uang sewa .rumah antara penggugat dengan. tergugat: yakni . setahun: sebesar rp: halaman merupakan. dalil.yang saling: kontradiksi sehingga. nampak sekali gugatan. penggugat.tersebut adalah .kabur obscura libel yang "sudah selayaknya untuk ditolak oleh pengadilan negeri surabaya. bahwa apabila penggugat tidak mengakui adanya: hubungan sewa menyewa rumah antara penggugat dengan tergugat i mengapa penggugat. me buntut masalah uang sewa menyewa antara penggugat dan tergugat bahwa apabila diamati secara cermat dan teliti tentang:tuntutan: panti rugi yang diajukan oleh penggugat .selain substansinya salah: dan berbeda maka apabila diamati tuntutannya juga tidak ada rinciannya hyang jelas hal mana menurut yurisprudensi' mahkamah agung ri. reg. sip tanggal maret yang. menetapkan karena pembanding:tidak dapat membuktikan adanya: kerugian akibat perbuatan berbanding maka gugatan'. yuris pretensi mahkamah agung, ganti rugi haruslah dibuktikan. putusan mahkamah agung: republik indonesia tanggal. mei sip yang menyatakan tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai. dengan bukti: harus ditolak". bata putusan mahkamah agung republik indonesia tanggal sep member sip yang menyatakan penuntutan cabe ganti rugi baru dapat dikabulkan: apabila penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besarnya. kerugian sob tersebut mai bea amanah her bahwa tuntutan penggugat agar supaya putusan dalam'perkara perdata ani dapat: dijalankan lebih dahulu uitvocerbaar bij voorraad haruslah ditolak karena tidak ada alasan alasan yang eksepsionil untuk: me mengabulkannya. maan alabama bahwa mengenai tuntutan dwangsom yang diajukan oleh: penggugat sebesar rp. , perhari kelambatan melaksanakan isi putusan perkara perdata :ini haruslah ditolak oleh pengadilan karena tidak ada dasar hukumnya serta tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun pada penggugat, entitas belia dalam rekomvensi: ane maa bahwa. tergugat sekarang mohon disebut sebagai penggugat konvensi dengan ini mengajukan gugatan konvensi: kepada penggugat sekarang disebut tergugat konvensi' seat bahwa oleh karena' gugatan konvensi sini dari penggugat tergugat konvensi tidak benar serta tidak beralasan hukum maka diajukan gugatan konvensi ini oleh penggugat konvensi tergugat bahwa penggugat konvensi mohon kepada pengadilan agar mengenai segala: sesuatu. yang. telah dikemukakan. dalam konvensi mohon dianggapiterulang kembali secara keseluruhan dalam konvensi ini. bahwa penggugat konvensi menolak seluruh dalil dalilnya tergugat s5 konvensi kecuali jika yang diakuinya secara tegas. si. bahwa karena tergugat.konvensi telah melakukan. perbuatan si melawan hukum kepada penggugat konvensi maka diajukan gugatan srekonvensi ini. bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat konvensi kepada penggugat konvensi adalah bahwa penggugat konvensi' sebagai seorang pengusaha yang bonaire dan reputasinya baik di kalangan. masyarakat akibat adanya gugatan dari tergugat konvensi: kepada penggugat konvensi yang tidak benar . tersebut, maka:dapat: membawa dampak yang negatif bagi penggugat uurekonvensi:yang dimana dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap bonafiditasnya penggugat konvensi: sebagai. seorang pe usaha. pasa bahwa akibat: perbuatan: melawan: hukum. yang: telah dilakukan oleh tergugat konvensi seperti" tersebut pada butir di atas maka penggugat konvensi telah mengalami menderita kerugian yang cukup sae besar ses ass ana bahwa adapun kerugian yang telah diderita oleh penggugat konvensi ##adalah terbesarnya nama baik dan reputasi:dari penggugat konvensi #baik di kalangan dunia bisnis. maupun' kalangan masyarakat pada umumnya dan kerugian tersebut: ini dapat digolongkan ke. dalam kerugian materiil. bana bahwa sedangkan: kerugian .material yang: diderita oleh penggugat srekonvensi' adalah.bahwa penggugat konvensi harus mengeluarkan & biaya biaya yang. cukup besar untuk mengurus biaya perkara ini dan eemenggunakanjasa.advokat. neha bahwa adapun tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat konvensi pada tergugat konvensi atas kerugian materiil yakni sebesar rp. (dua juta rupiah) sedangkan: untuk kerugian #immateriik maka: penggugat konvensi menuntut ganti kerugian sebesar rp: (lima puluh juta rupiah). bahwa jumlah kerugian yang .telah' diderita dialami oleh penggugat konvensi: yakni kerugian materiil sebesar rp: ditambah kerugian materiil sebesar rp.:: maka seluruhnya ber jumlah rp: (limapuluh juta rupiah). sisa bahwa agar supaya'gugatan konvensi dari penggugat konvensi ini tidaknya sia belaka'serta mengingat akan ketentuan. hir. maka penggugat konvensi mohon kepada pengadilan:.rekonvensibaik.yang bergerak maupun yang tidak bergerak. . ebi atasan bahwa agar: supaya tergugat konvensi mentaati isi putusan perkara perdata ini maka penggugat konvensi mohonvagar: supaya tergugat "konvensi dihukum :untuk. membayar "uang "paksa dwangsom rp. (seratus:ribu rupiah) perhari keterlambatan untuk melakukan .dsi putusan perkaramperdata ini ega bahwa oleh karena gugatan konvensi dari penggugat konvkonvensi: mohon. kepada pengadilan negeri: surabaya agar putusan dalam: perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu uitvoorbaar bij voorraad walaupun tergugat reekonvensi:mohon verzet, banding dan kasasi. see: berdasarkan atas: alasan alasan isertasuraian uraian tersebut atas maka dengan ini: penggugat konvensi: mohon :kepada pengadilan negeri surabaya yang memeriksa:dan mengadili perkara perdata'ini agar. berkenan untuk memutuskan: samaran obat anta abah asa tentang konvensi gebouw ana geun ana oma dalam eksepsi burn lensa naas .menerima'serta mengabulkan eksepsi dari tergugat menolak gugatan penggugat untuk.seluruhnya.: (ani menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.: dalam pokok perkara pasa ash taat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya: dass pentas . menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. tentang: konvensi: aset sean uan tuban erat mengabulkan gugatan konvensi dari penggugat: konvensi untuk seluruhnya: one pamela menyatakan tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan. hukum kepada penggugat konvensi, bass emes menghukum tergugat konvensi untuk. membayar ganti kerugian kepada penggugat konvensi sebesar rp. (limapuluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus. menyatakan sita jaminan sah dan berharga. menghukum tergugat konvensi untuk membayar .uang paksa dwangsom sebesar rp. (seratus ribu rupiah) perhari ke perlambatan: melaksanakan isi putusan. perkara. ini terhitung sejak putusan diucapkan oleh pengadilan. menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat konvensi mohon verzet, banding dan kasasi. menghukum tergugat konvensi untuk. membayar. seluruh: biaya perkara ini aan asa jawaban gugatan tergugat bahwa tergugat adalah kepala dinas perumahan daerah kotamadya surabaya: bahwa tergugat menggugat rumah sengketa yang terletak jalan jaksa agung suprapto surabaya. bahwa. berdasarkan data yang ada kantor tergugat rumah "sengketa tersebut atas adalah merupakan rumah. persewaan yang penggunaannya masih memerlukan sip, berdasarkan spp tahun tentang pokok pokok pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang undang perumahan. bahwa haryadi menghuni rumah tersebut berdasarkan sip kkp tanggal september dengan pemastian untuk rumah: tangga dan pt. kalijaga. bahwa berdasarkan sip pembaharuan tanggal januari dengan pemastian untuk rumah tangga saja. kan bahwa sewa terakhir tercatat rp. (seribu limbatus rupiah) sebulan dan sebagai pemilik terakhir adalah. ny. andayaningsih, terhitung sejak april bahwa pengeluaran sip kpop tanggal september atas nama haryadi adalah rumah jalan jaksa agung suprapto surabaya, pengguna @nya' termasuk: dalam pengawasan penguasaan walikotamadya kdt surabaya kepala dinas perumahan daerah koda dati call surabaya. 55k jani tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sip terhadap rumah tersebut pada sub cc. tergugat sdr. haryadi mengajukan surat permohonan dengan dihampiri surat persetujuan: pemilik maupun surat persetujuan penghuni pemegang sip sebelumnya dan hal tersebut telah memenuhi persyaratan bagi diterbitkannya sip baginya, bahwa sekarang timbul sengketa masalah terhadap kebenaran ke asahan surat persetujuan terhadap tergugat adalah luar wewenang tergugat ii, karena tergugat menerbitkan sip apabila syarat 'untuk hal tersebut dipenuhi. bean bahwa diterbitkannya sip tanggal januari atas nama tergugat karena adanya permohonan tergugat dan anjuran walikota. madya kd: tingkat surabaya dengan tanggal juli tentang pendaftaran ulang pembaharuan sip bagi para pemegang sip yang pernah diumumkan surat:surat: kabar, se bana . bahwa pembaharuan sip yang terakhir yakni sip kpop tanggal september penggunaannya untuk rumah tangga dan pt. kalijaga maka pada sip hanya untuk rumah tangga. bat dana pipaaret pdt. pn. sby yang kamarnya berbunyi sebagai berikut dalam eksepsi nan beast menolak eksepsi tergugat dalam kompresi:. ane esa ban ega . mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas rumah'di jalani jaksa agung. suprapto. nomor surabaya: esp angan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi 'sebesar rp. setiap. tahun: "untuk jangka' waktu': tahun atau semua dengan rp. , rp. (empat puluh juta menolak gugatan penggugat selebihnya daan menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini.diperhitungkan sebesar rp. (lima.puluh ribu rupiah) dalam konvensi: . menolak gugatan konvensi dari penggugat konvensi tergugat . konvensi.seluruhnya menghukum penggugat. konvensi tergugat. konvensi untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar mere bahan nana keran tana putusan.mana. dalam tingkat. banding: atas. permohonan penggugat telah dibatalkan.oleh pengadilan tinggi surabaya dengan putusannya tanggal pebruari pdt pt. sby yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: . bagai menerima. permohonan. banding. dari penggugat. dalam konvensi tergugat dalam rekonvennsi pembanding juga berbanding dan permohonan banding.dari tergugat dalam konvensi penggugat dalam konvensi berbanding juga pembanding membatalkan putusan pengadilan negeri surabaya tanggal maret pdt. p.n. sby. yang.dimohonkan. banding dan dengan mengadili sendiri dalam konvensi dalam eksepsi :. dina tewas beban bea menolak eksepsi dari tergugat i,. din sana dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian, tan menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas rumah gedung sengketa, berdiri atas tanah sertifikat hgb surat ukur tanggal agustus dikenal.dengan nama jalan jaksa agung suprapto surabaya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum . menyatakan,. bahwa. surat. jin perumahan sip) kpop tanggal september dan. sip .a tanggal januari. atas nama tergugat: tidak mempunyai kekuatan hukum menyatakan tergugat menempati rumah sengketa tanpa hak: dan melawan hukum dina angga hoa . menghukum. tergugat. dan: siapa saja: yang memperoleh hak: dari padanya .untuk. mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dengan kunci kuncinya kepada penggugat dalam keadaan bebas penghuni .serta keadaan baik,:.bilamana perlu dengan bantuan alat negara polisi . nita atas menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada' penggugat sebesar rp. setiap tahun, untuk jangka waktu tahun: atau sama dengan rp. rp. empat puluh juta rupiah) bae : bag.ini ditentukan sebesar rp. (duapuluh ribu rupiah): .:. dalam rekenvensi: napa, hana nana konvensi untuk. mem bayar ongkos perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar nihil: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak yaitu penggugat pembanding berbanding pada tanggal juni: ter gugat turut berbanding pembanding dan tergugat turut berbanding pembanding masing masing pada tanggal juni kemudian terhadap nya oleh tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal15: juni sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi: pdt. pn. sby yang dibuat oleh wakil panitera pengadilan negeri surabaya, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi:yang memuat alasan alasan yang diterima .di kepaniteraan: pengadilan negeri tersebut pada tanggal juni . haa bahwa. setelah jitu oleh penggugat pembanding berbanding dan tergugat ii turut berbanding pembanding yang masing masing pada tang gal juni telah diberitahukan tentang memori :kasasi: dari: tergugat berbanding pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri surabaya pada tanggal juli. menimbang, bahwa permohonan ' waktu: dan. dengan: cara yang"dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah pes mean ana pertama mena inn una bisa una bahwa pengadilan tinggi jawa timur telah salah dalam menerapkan hukumnya dalam peradilan ulang: bana bahwa dalam tingkat banding, pengadilan tinggi surabaya hanya mempertimbangkan dua materi saja dalam perkara'ini sad ada' atay tidaknya perbuatan melawan hukum atas penghuni #sesan penguasaan rumah sengketa, han patut atau tidak pautnya tergugat dibebani ganti rugi 'atas penghunian penguasaan rumah sengketa. vide halaman putusan pengadilan tinggi jawa timur karena itu seharusnya putusan pengadilan negeri surabaya tidak dibatalkan melainkan diperbaiki sekedar mengenai kedua hal tersebut. ana bahwa putusan pengadilan tinggi jawa timur yang membatalkan putusan: pengadilan negeri surabaya tanpa mengadili ulang dan mem pertimbangkan hukum dalam perkara ini, sehingga dengan demikian jelas: putusan judex facts' telah" tidak: memenuhi syarat syarat yang diwajibkan dalam peradilan ulang, yaitu tidak mempertimbangkan hal hal yang terutama terdapat dalam pokok perkara eni bahwa: pengadilan judex'facts: telah' salah dalam' menerapkan hukum "terutama: yang menyangkut: pembuktian yaitu" surat" pemeriksaan' labirin kolese yang kenyataanya telah dapat dibuktikan, bahwa surat aslinya: telah" tidak ada, sehingga 'sitrat pemeriksaan' labirin tentang bukti surat asli yang tidak ada tersebut adalah sangat diragukan kebenarannya. penggugat asli memohon kasasi) menggunakan surat dari labirin tersebut seolah olah bukti surat asli yang dimaksud ada, "padahal kenyataannya tidak ada: dalam hal ini nanti pada saatnya, pemohon" kasasi' akan menuntut! secara: tersendiri menurut hukum pidana tentang adanya kejadian surat labirin tersebut karena sesuatu yang disebut palsu, hanya dapat dibandingkan kalau ada yang asli. bahwa tuntutan dwangsom. apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini atau agar petit dalam perkara ini dilaksanakan lebih dahulu kurang beralasan maka haruslah ditolak, aan selatan pengadilan tinggi hakim banding yang memeriksa perkara ini memberikan. putusan dengan dictum membawakan putusan pengadilan negeri. dan selanjutnya mengadili sendiri perkara.ini, dengan memberikan putusan yang diutusnya menyatakan bahwa menerima permohonan banding. penggugat. putusan hakim banding tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang pokoknya demikian: batman nan dela nana sah bahwa dari fakta fakta hukum yang. ada telah terbukti secara. sah penguasaan rumah sengketa oleh tergugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum: bahasa asal bahwa ganti. rugi atas penguasaan. rumah. sengketa sebesar. rp. setiap tahun atau untuk waktu selama. tahun rp. rp. (empat puluh juta rupiah). bahwa kewajiban membayar uang paksa dwangsom) apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan atau agar petit dalam perkara ini dilaksanakan lebih dahulu hanya dapat dikabulkan sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap haris. .: mahkamah agung majelis mahkamah agung setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facts pengadilan. tinggi surabaya) harus dibatalkan dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi pendirian mahkamah agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum, adalah sebagai berikuttart syarat serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga pemohon kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pemohon kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut. bahwa pengadilan tinggi jawa timur mempertimbangkan berita acara pemeriksaan.ringkas kesimpulan pemeriksaan. labirin kolese p.v).sebagai satu satunya bukti sah, tanpa didukung bukti bukti lain untuk menyampaikan suatu kebenaran materiil dan formil, bahwa telah terjadi onredhtmatige dead, vide halaman :dan putusan pengadilan tinggi jawa timur, padahal :. suatu bukti bukan lalat. bukti. (ketentuan. tentang. minimal .pem buktikan). dana aini dan jetmssasi bd. p.v. secara. tegas dibantah. oleh. pemohon: kasasi, . karena: tidak . prosedural (tidak berdasarkan judex active) dan sangat .disangsikan kebenarannya, dimana pemeriksaan oleh labirin. polri hanya dapat dilaksanakan atas dasar. permintaan hakim yang mengadili suatu nan perkara, atau polri selaku penyidik suatu perkara pidana:. dan tidak . dapat diminta secara pribadi oleh memohon kasasi: .: bahwa. pertimbangan .dan dictum. putusan pengadilan: tinggi jawa timur. yang hanya berdasarkan. pada suatu bukti p,v). untuk menyatakan adanya perbuatan .melawan hukum, .jelas.bertentangan dengan minimal pembuktian, karena itu putusan tersebut batal demi hukum atau setidak tidaknya harus dibatalkan: metan ketiga: . ena ana bahwa pengadilan tinggi jawa timur telah melampaui: batas wewenangnya, dengan: mengabulkan. gugatan. ganti rugi. padahal gugatan (ganti rugi tersebut selain. tidak realitas, juga tanpa disertai bukti bukti. . non pen bahwa menurut yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia tuntutan ganti rugi dibuktikan putusan. mahkamah agung k sip tertanggal agustus penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila.si penuntut dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya.merugi tersebut, putusan. mahkamah agung k sip ter tanggal september . cats tuntutan penggugat mengenai ganti: rugi. karena. tidak.disertai dengan bukti bukti. harus ditolak putusan. mahkamah: agung: k sip tertanggal mei j0. love sesat bahwa pertimbangan dan dictum :putusan pengadilan. tinggi jawa timur yang mengabulkan.tuntutan ganti.rugi dalam perkara ini, tanpa disertai satu bukti pun tentang kerugian tersebut, batal demi hukum'atau harus dibatalkan. apem eat apa ea! keempat bantuan baa bahwa pengadilan' tinggi jawa timur telah melanggar hukum dalam mempertimbangkan tanah yang: dikuasai negara sebagai obyek s' sengketa dalam perkara ini: naa bahwa status tanah di alamat jalan jaksa agung suprapto surabaya, adalah tanah yang dikuasai negara, karena sertifikat hak guna bangunan nomor surabaya, dengan surat ukur tertanggal agustus telah lama berakhir. adapun 'sertifikat hgb atas tanah yang' beralamat rumah sengketa, yaitu jalan jaksa agung suprapto no: surabaya telah lama' berakhir semenjak tanggal september dan tidak diperpanjang haknya oleh termolion kasasi, karena itu pertimbangan hukum' putusan "tentang tanah tersebut, sebagai bagian dari obyek sengketa dan'milik memohon kasasi: adalah merupakan pelanggaran hukum yang berakibat putusan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum yang demikian adalah suatu pertimbangan yang menandai andai: kelima bahwa mengenai konvensi pengadilan tinggi jawa timur, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup onvoldoende ngamotiveerd). bahwa pertimbangan hukum pengadilan tinggi jawa timur tentang "konvensi juga kontradiktif dengan "sikapnya yang membatalkan putusan pengadilan negeri surabaya, karena jika pertimbangan hukum pengadilan negeri: surabaya" tentang konvensi dikuatkan, maka putusannya sendiri seharusnya tidak dibatalkan: menimbang nan mengenai keberatan ad: bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum: mengenai keberatan keberatan ad. dan ad. bahwa keberatan keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena: pemohon kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. dan' malahan menurut bukti p.v pemohon kasasi adalah penghuni utama dari rumah sengketa 'dan sip yang diperoleh pemohon kasasi adalah sah karena sudah" memenuhi syarat syarat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. nan karena itu judex facts telah salah menerapkan hukum pembuktian: . bukti p.iv yang dijadikan sebagai bukti utama dan authentic: tidak dapat dibenarkan karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini, disamping hal itu tidak merupakan perintah persidangan juga pemeriksaan labirin tersebut diberikan.atas permintaan kepala' ke paksaan negeri jakarta pusat tangal september (bukti perkara bin) lha ena nan maan ola . bahwa permohonan, ganti rugi. kepada. pemohon kasasi :tidak punya dasar. sama. sekali karena disamping tidak dapat dibuktikan: berapa besarnya ganti rugi tersebut, juga tidak ternyata bahwa pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbarigkari:di atas maka beralasan bagi, mahkamah agung untuk. mengabulkan 'per pohonan kasasi dari pemohon kasasi hariadhi . dengan membatalkan putusan pengadilan tinggi.yang telah membatalkan putusan pengadilan negeri surabaya tersebut, dan: mahkamah agung akan.mengadili sendiri perkara ini yang seluruh kamarnya berbunyi seperti tertera bawah ini: menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat berbanding dan tergugat turut berbanding sebagai :.pihak .yang .dikalahkan. harus membayar semua biaya.perkara dalam semua tingkat peradilan. memperhatikan dari undang undang no : tahun: dan undang undang tahun yang bersangkutan, dansa jatuh hasen mengadili: mengabulkan permohonan .kasasi dari. pemohon" kasasi. hariadhi tersebut: dusta membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya tanggal pebruari pdt pt. sby, dan mengadili sendiri dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya, menghukum tergugat untuk membayar sewa sebesar rp. (dua'juta rupiah) setiap tahun untuk jangka waktu tahun atau semua dengan 20x rp:. rp: (empat puluh juta menolak gugatan penggugat selebihnya: menghukum tergugat berbanding dan tergugat ii turut berbanding akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yaitu dalam tingkat pertama sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah), dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak rp. (dua puluh #tribus rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (lima puluh ribu rupiah): dalam rekonpensi nas pan menolak gugatan' rekonpensi dari penggugat rekonpensi tergugat konvensi seluruhnya: menghukum penggugat rekonpensi tergugat konvensi untuk membayar: ongkos' perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar mimika aan aan demikianlah diputuskan dalam rapat: permusyawaratan mahkamah agung pada hari rabu'tanggal mei dengan adi aridojo soetjipto, sh. ketua muda yang ditunjuk oleh ketua" mahkamah agung sebagai ketua sidang, s.o! nainggolan, sh., dan tomy bustomi, sh. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal juni oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh s.o. nainggolan, sh. dan tomy bustomi, sh. hakim hakim anggota, seroja kamil, sh. panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. a4: putusan usa an: babe kanan nomor: f4amp sby.s d0. demi keadilan berdasarkan ketuhanan, aset yang masses basal memanenn perkara antara ny. anduajuningsih, bertempat tinggal jalan anggrek garuda slip blok. jakarta barat, yang dalam hal ini memberikan.kuasa kepada moertedjo prawirosasiro dan audio. susanto, sh. para pengacara berkantor jalan kanon: surabaya, berdasarkan. surat kuasa. khusus tanggal. maret penggugat dalam: konvensi tergugat dalam rekonpensi pembanding juga berbanding! melawan. anu harijudi, bertempat: tinggal idi: jalan jaksa: agung suprapto no: surabaya, yang dalam hat ini telah memberikan kuasa kepada willy soeharto, sh. advokat dan pengacara berkantor di jalan kemayoran: baru surabaya, berdasarkan surat. kuasa khusus tanggal september tergugat dalam konvensi penggugat: dalam rekonpensi berbanding juga pembanding, . cus dan kepala: kantor. urusan perumahan: kotamadya surabaya, ber kedudukan jalan. pahlawan: surabaya, tergugat ii dalam konvensi penggugat dalam. rekonpensi ikut berbanding: juga: pembanding, dana enteng bts bas ntah pengadilan tinggi tersebut: lengah ngeri miang asa ppaudaad telah membaca semua. berkas perkara dan surat surat. yang berhubungan dengan perkara.inis:. opatelenat senat tentang duduknya perkara: . mengutip uraian tentang hal ini yang tertulis dalam salinan resmi dari putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri surabaya dalam perkaranya kedua belah pihak.dan yang telah diucapkan muka umum hadapan kedua belah pihak pada tanggai maret pdt. pn. sby. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut dalam eksepsi nn. menolak eksepsi tergugat dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya: bere menghukum tergugat: untuk membayar ganti' rugi sebesar rp. setiap tahun, untuk jangka waktu tahun atau semua dengan rp: , . rp. (empat puluh juta rupiah),.sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), dalam rekonpensi mena menolak gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi tergugat konvensi seluruhnyanih membaca surat pernyataan permohonan banding tanggal april yang menyatakan 'bahwa penggugat dan: tergugat telah: mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan tergugat dan: penggugat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, membaca surat pemberitahuan permohonan banding tangga! juli, tanggal dan agustus bahwa permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama: memperhatikan memori banding tanggal juli yang diajukan oleh kuasa pembanding juga berbanding dan tanggal september yang diajukan oleh kuasa berbanding juga pembanding, har tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa penggugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi pembanding juga" berbanding (disingkat tergugat asal) dan tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi berbanding juga pembanding (disingkat tergugat asal) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang telah ditentukan dalam undang undang,: maka permohonan tersebut diterima: aan dan batas kai menimbang, :bahwa memori banding dari penggugat 'asal tanggal juli pokok pokok: keberatannya atas putusan pengadilan negeri surabaya tangga! maret nomor pdt. pn. sby. sebagai berikut penggugat mendalilkan, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu selain menyalahgunakan blank kosong untuk mengurus dan mendapatkan sip no: kkp tanggal september dari t.ii, juga dalam mendapatkan sip baru tanggal januari ternyata tidak dengan persetujuan atau kuasa dari penggugat. dalam putusan guo' fakta hukum terakhir tidak diberi'pertimbangan oleh hakim pertama: bahwa penolakan hakim pertama atas hasil pemeriksaan laboratorium kriminal kolese polri atas surat.kuasa yang digunakan oleh tergugat mendapatkan sip. kkp tersebut (bukti p.v).karena dianggap .tidak .prosedural, tidak: dapat dibenarkan cast hakim pertama melihatnya: dari sudut formil semata mata, sedangkan seharusnya melihatnya dari sudut materiil: peran bahwa hakim pertama dalam putusannya menyimpulkan dari semakin annya bahwa surat kuasa yang digunakan untuk memperoleh sip tersebut. tidak dibuat dalam blank kosong setelah. ditandatangani terlebih dahulu oleh penggugat vide halaman huruf dari putusan pengadilan negeri) sedangkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminal kolese polri (berita acara lab, de vii .tang gal september (bukti p.iv) menyimpulkan pata aa" m. positif, bahwa dokumen bukti surat kuasa yang dalam pemeriksaan adalah dibuat tidak dengan wajar, yaitu dibubuhi tanda tangan sewaktu masih blank kosong (belum terisi):" . kan nata benang hakim pertama.juga sudah menafsirkan, bahwa surat kuasa tanggal april tersebut (bukti p.v) sebagai perjanjian .sewa menyewa, sehingga memberikan hak sewa kepada tergugat atas rumah sengketa, tetapi yang benar surat. kuasa itu hanya. memuat penunjukan kepada tergugat untuk menempati rumah sengketa. dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar bagi tergugat dan tergugat untuk memperoleh sip tersebut. juga perlu diketahui, bahwa tergugat bukanlah penghuni lama atas rumah sengketa sebelum rumah tersebut dibeli oleh, tergugat tetapi tergugat. hanyalah sebagai perantara . yang.dimintai bantuannya untuk mengurus. dan menyelesaikan proses . jual beli tanah dan bangunan sengketa, bahwa pertimbangan dan pendapat hakim mengenai perlu tidaknya suatu putusan. hakim pidana dalam hubungan penyalahgunaan surat .kuasa tersebut, nampak dalam putusan itu kontradiktif karena dalam . bagian eksepsi hakim dengan tegas menyatakan putusan pidana tersebut tidak perlu vide halaman butir putusan pengadilan negeri) tetapi dalam bagian pokok perkara hakim menyatakan "sampai saat ini tidak ada suatu tindak pidana apapun yang dikenakan kepada diri tergugat hariadhi." vide halaman butir putusan pengadilan negeri), dengan demikian mohon agar putusan pengadilan negeri surabaya pdt. pn. sby., tanggal maret tersebut dibatalkan, setidak tidaknya diperbaiki oleh pengadilan tinggi, menimbang, bahwa memori banding dari tergugat asal tanggal september intinya berkeberatan atas putusan pengadilan negeri surabaya pdt. .pn. sby: yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar rp: setiap tahun, untuk jangka tahun, sama dengan rp. rp. (empat puluh juta rupiah) karena dinilai tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta hukum, dimana tergugat asa! terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum: menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari perkara guo secara seksama, inklusif berita acara persidangan, surat surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, salinan resmi putusan pengadilan negeri surabaya pdt. pn. sby. dan memori banding penggugat dan tergugat asal tersebut, pengadilan tinggi memberikan pertimbangan dan kesimpulan atas sengketa itu sebagai berikut dalam eksepsi menimbang, pertimbangan dan' kesimpulan hakim pertama atau eksepsi: tergugat tergugat asal, sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih: dan: dijadikan pertimbangan serta' kesimpulan pengadilan dalam pokok perkara dalam konvensi menimbang, bahwa dari memori banding yang disampaikan oleh kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa hal hal yang masih dipermasalahkan dari polita petit gugatan penggugat asal tersebut, meliputi ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat asal atas penghunian penguasaan rumah sengketa: patut atau tidak pautnya tergugat asal dibebani ganti rugi atas penghunian penguasaan rumah sengketa: sedang polita petit selebihnya tidak dipermasalahkan lagi oleh kedua belah pihak, dianggap terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan bagi oleh pengadilan tinggi: menimbang, bahwa penggugat asal menyatakan, tergugat asal dalam upaya memperoleh sip kkp tanggal september dari tergugat asal, telah menyalahgunakan kertas blank kosong, yang telah dibubuhi tanda tangan penggugat asal, kemudian dibuat dan diisi oleh tergugat asal, bahwa penggugat asal memberi kuasa kepada tergugat asal untuk menempati dan mengurus sip rumah sengketa tersebut: sedangkan sesungguhnya tidak demikian halnya, penggugat asal memberi kan blank kosong tersebut, sehubungan dengan permintaan tergugat asal untuk digunakan menyelesaikan urusan jual beli atas tanah dan rumah sengketa, dimana tergugat asal waktu itu bertindak selaku perantara jual beli tersebut: bahwa demikian pula halnya ketika tergugat asal mendapatkan sip baru tanggal januari atas rumah sengketa, tergugat dan tergugat asal telah melakukannya tanpa diserahi surat kuasa persetujuan dari penggugat asal, selaku pemiliknya, bahwa dengan demikian tergugat asal dan tergugat: asal telah melakukan perbuatan melawan hukum, menimbang, bahwa tergugat asal membantah: anggapan dari penggugat asal tersebut sambil menegaskan, bahwa keberadaannya pada rumah sengketa berdasarkan hak sewa yang dilindungi oleh sip dari tergugat asal dan sebagai penyewa telah membayar sewanya, karenanya tidak pernah merasa melakukan perbuatan melawan hukum: bahwa tergugat asal menegaskan, pemberian sip kepada tergugat asal sudah sesuai dengan ketentuan undang undang dan prosedur yang berlaku: menimbang, bahwa penggugat asal untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah menyampaikan antara lain surat bukti berupa berita acara ringkas kesimpulan pemeriksaan dari laboratorium kriminal kolese polri jakarta lab. de vh tanggal september (bukti p.v) dengan kesimpulan pemeriksa ahli mayor pol. drs. d.a. nasution) . besar "positif, bahwa : dokumen bukti kedua surat kuasa yang dalam pemeriksa an adalah dibuat.tidak dengan wajar yaitu dibubuhi tandatangan sewaktu masih blank kosong (belum berisi tulisan)". menimbang, bahwa pengadilan tinggi tidak sependapat dengan hakim pertama yang menolak.berita acara tersebut sebagai alat bukti utama dalam perkara ini, karena dilihat dari sudut prosedural kebolehannya sudah tidak benar dan mengandung tandanya, sedang pengadilan tinggi melihatnya dari: sudut kebenaran. formil. dan materiil berita acara tersebut dapat dipercaya dan.dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkaraini, tsc menimbang, bahwa. berpatokan: kepada alat bukti: tersebut, dapat dipastikan bahwa tergugat. asal untuk. memperoleh sip kkp atas.rumah sengketa tersebut mengutamakan cara cara atau prosedur yang melawan hukum ss. ben menimbang, bahwa demikian pula dalam hal pemberian dan perolehan sip baru atas rumah sengketa, yang dilakukan oleh tergugat asal dan tergugat berbanding tanpa melengkapinya lagi dengan surat persetujuan izin dari pemilik rumah penggugat asal) sebagaimana prosedur yang ditempuh sebelumnya, hemat pengadilan tinggi merupakan penyimpangan hukum vide penjelasan tahun logo) aan naa bahwa pengadilan tinggi juga tidak melihat uang sewa rumah sengketa yang telah: dikirimkan oleh tergugat asal kepada penggugat asal untuk sewa selama tahun sebanyak rp. x12:x rp. , ) telah diterima oleh penggugat asal, dengan demikian dapat disimpulkan penggugat asal. sejak semula telah menolak keberadaan tergugat asal atas rumah sengketa: sea ana seh menimbang, bahwa: dari: fakta fakta hukum. tersebut,: telah terbukti secara sah, bahwa penguasaan rumah sengketa oleh tergugat i berbanding asal tersebut didasarkan. pada perbuatan melawan hukum), menimbang, bahwa dengna dasar pertimbangan atas, maka putusan pengadilan negeri tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya pengadilan tinggi akan mengadili sendiri seperti ternyata bawah ini: pegas dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dalam: konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas rumah jalan jaksa agung suprapto surabaya. menghukum tergugat untuk membayar sewa sebesar rp. (empat puluh juta rupiah). menolak gugatan penggugat selebihnya. dalam rekonpensi menolak gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi tergugat konvensi seluruhnya. pengadilan negeri surabaya pdt.g pn.sby: tanggal maret pengadilan tinggi surabaya hpt pt.sby tanggal pebruari mahkamah agung erp k pdt tanggal juni menimbang, bahwa mengenai permintaan petit penggugat asal angka yaitu agar tergugat asal segera membatalkan sip kkp dan sip. tidak dapat: dipenuhi, mengingat kewenangan pembatalan sip tersebut berada tangan instansi perumahan tergugat berbanding), namun. demikian sesuai. dengan wewenang pengadilan tinggi hanya dapat menyatakan bahwa sip tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, ate ananda menimbang, bahwa mengenai petit di angka' dan karena telah terbukti tergugat asal melakukan perbuatan melawan hukum, maka petit tersebut angka dapat dikabulkan, sedang .petit angka" mengenai kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp. setiap hari, atas dasar keadilan dan kepatutan (ex argue bono) hanya dapat dikabulkan sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, bilamana tergugat asal sengaja atau lalai menyerahkan rumah sengketa tersebut, bean sabet pan menimbang, bahwa mengenai tuntutan petit angka: mengenai ganti rugi, pengadilan tinggi .dapat menerima menerapkan pertimbangan dan perhitungan dari hakim pertama yang menetapkan. ganti rugi atas penguasaan rumah sengketa oleh tergugat: asal sebesar rp. setiap tahun atau untuk waktu selama tahun sama dengan 20x. rp. rp. , . (empat puluh juta rupiah): see menimbang, bahwa. mengenai tuntutan petit jangka: karena didukung oleh: alat alat. bukti otentik berupa" sertifikat. hgb. surat ukur tahun. (bukti p.w dan telah memenuhispersyaratan lain: menurut ketentuan hir, karenanya dapat. pula dikabulkan, hewan horse ani menimbang, bahwa karena tergugat asal berada di pihak yang kalah, maka menjadi kewajibannya pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini. menakar dalam rekonpensi pen aga menimbang, bahwa hakim. pertama dalam putusan pengadilan: negeri tersebut telah tepat dan benar memberikan pertimbangan dan kesimpulan nya mengenai gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi tergugat pembanding tergugat pembanding, karenanya dapat diambil alih: dan dikuatkan sebagai pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tinggi sendiri, mengingat akan dari peraturan perundang undangan. dan hukum yang bersangkutan, dasa akan mna ena mengadili: menerima permohonan banding dari penggugat dalam konvensi ter gugat dalam rekonpensi pembanding juga berbanding dan permohonan banding dari tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi berbanding juga pembanding, membatalkan putusan pengadilan negeri surabaya tanggal maret pdt. pn. sby. yang dimohonkan banding tersebut: dan dengan mengadili sendiri dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian: menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas rumah gedung seng kota, berdiri atas tanah sertifikat hgb surat ukur tanggal agustus dikenal dengan nama jalan jaksa agung suprapto surabaya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menyatakan, bahwa surat ijin perumahan sip) kpop tanggal september dan sip .a tanggal januari atas nama tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum: saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek: sengketa dengan kunci kuncinya kepada penggugat dalam keadaan bebas penghuni serta keadaan baik, bilamana perlu dengan bantuan alat negara polisi menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar rp. setiap tahun, untuk jangka waktu tahun atau sama dengan rp. rp. empat puluh juta rupiah)'ini ditentukan sebesar rp. (duapuluh ribu rupiah) dalam konvensi' konvensi untuk mem bayar ongkos perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar nihil: demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari sabtu, tanggal pebruari sembilanpuluh empat, oleh suwardi padang, sh. hakim pengadilan tinggi selaku ketua majelis, wieku s5. koemawati, sh. dan mohamad sanusi, sh. masingmasing hakim tinggi selaku hakim hakim anggota yang ditunjuk. untuk: memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan wakil ketua pengadilan tinggi tanggal november pdt.pen pt.sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta tony soentarso, sh. panitera: pengganti tanpa dihadiri oleh kedua'belah pihak yang berperkara. basa putusan nomor pdt. pn. sby. demi keadilan.berdasarkan ketuhanan sate ban sean yang maha esa pengadilan negeri surabayapihak pihak. ny. andajaningsih, bertempat tinggal jalan anggrek garuda slip blok jakarta barat, sebagai penggugat: melawan: hariadhi, bertempat tinggal jalan jaksa agung suprapto . surabaya sebagai tergugat . kepala kantor. urusan perumahan kotamadya surabaya, ber kedudukan jalan pahlawan surabaya, sebagai tergugat il: pengadilan negeri tersebut: telah.membaca.berkas berkas, lens hias telah mendengar pihak pihak masing masing melalui kuasanya: telah memperhatikan surat surat bukti tentang duduknya perkara menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal oktober dan yang terdaftar kepaniteraan pengadilan negeri surabaya pada tanggal oktober dengan nomor pdt. pn. sby. pada pokoknya telah mengajukan hal hal sebagai berikut bahwa penggugat adalah pemilik sebuah rumah gedung yang terletak dan berdiri atas tanah hgb dengan surat ukur tanggal agustus nomor luas m?, yang setempat dikenai dengan jalan jaksa agung suprapto surabaya, satu dan lain seperti ternyata adanya sertifikat hak kepemilikan penggugat terlampir copy sertifikat tersebut sebagai bukti tertanda p.i: bahwa rumah beserta tanah tersebut atas berasal dari pembelian penggugat berdasarkan akte jual beli nomo tahum tanggal april. yang dibuat. hadapan sugianto, sh. notaris pejabat pembuat akta tanah surabaya terlampir copy akta tersebut sebagai bukti tertanda plp: bahwa pada waktu "rumah tersebut dibeli oleh penggugat dan pemilihannya beralih. kepada penggugat, tergugat menyodorkan bangko segel kosong kepada penggugat untuk ditandatangani yang menurut tergugat akan dipergunakan mengurus surat surat yang berkaitan dengan kepemilikan rumah tersebut untuk kepentingan penggugat: bahwa bangko segel kosong tersebut ternyata diisi dan digunakan tergugat untuk maksud maksud lain yang sangat merugikan penggugat yaitu tanpa seizin penggugat mengurus surat. izin penempatan perumahan sip) dan ternyata oleh tergugat telah dikeluarkan sip tertanggal september nomor kkp terlampir copy sip tersebut sebagai bukti (tertanda p.hi): bahwa bangko segel kosong yang telah diisi sedemikian rupa oleh tergugat sehingga berwujud sebagai surat kuasa" dan telah:disalah gunakan oleh tergugat tersebut, berdasarkan: hasil pemeriksaan. laboratorium. kriminal kolese jakarta, terbukti "dibuat dengan tidak.wajar yaitu dibubuhi tanda tangan sewaktu bangko masih kosong (belum terisi tulisan)" bam terlampir copy berita acara singkat kesimpulan pemeriksaan laboratorium tersebut sebagai bukti tertanda p.iv: bahwa perbuatan tergugat mengisi dan menggunakan bangko segel kosong yang telah ditandatangani penggugat, untuk maksud maksud lain yang sangat merugikan penggugat adalah: perbuatan. melawan hukum onrechtmatigedaad): bahwa surat kuasa tanggal april adalah hasil rekayasa dan penyalahgunaan bangko kosong oleh tergugat untuk mengurus sip dari tergugat dengan demikian sip nomor kkp tanggal september dan sip yang diperbarui (juga tanpa:seizin penggugat) nomor tanggal januari ,.yang dikeluarkan tergugat kepada tergugat mengandung cacat yuridis karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum :atau setidak tidaknya mohon. dibatalkan: tan mai anna bahwa lebih dari itu sejak tahun sampai sekarang tergugat tidak pernah memberitahukan atau setidak tidaknya .mengusahakan untuk membayar uang sewa sebagai penyewa yang baik, padahal dalam sip yang dikeluarkan tergugat jelas tersebut penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa::: haa basa don pan bahwa berhubung antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan hukum sewa menyewa dan tidak ada perjanjian penempatan atas obyek sengketa,: maka penempatan tergugat atas obyek sengketa" adalah tanpa hak dammelawan hukum bahwa: oleh karena itu cukuplah beralasan bagi: penggugat untuk menuntut tergugat i yang menempati obyek sengketa tanpa hak dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa. dengan kunci kuncinya kepada peng .gugat,. penggugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan perbuatan tergugat menempati obyek sengketa tanpa hak dan tanpa membayar selama lebih dari .tahun, sehingga patut dan layak penggugat menuntut ganti rugi dari tergugat sebesar'. rp: . (seratus juta rupiah) yang terinci berdasarkan perhitungan tahun xx harga kontrak rp. per tahun bala bahwa gugatan ini berdasarkan bukti bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal: maka sesuai dengan ketentuan pasai hir, putusan dalam" perkara: ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad), sekalipun para tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi bahwa guna menjamin tergugat memenuhi isi putusan ini, maka kepada tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp. (lima ratus.ribu rupiah) setiap hari bilamana tergugat tali atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini, maka berdasarkan alasan alasan' yang dikemukakan di. atas, penggugat mohon: agar: pengadilan: negeri surabaya yang: memeriksa: dan mengadili perkara: ini' berkenan memanggil' penggugat: maupun tergugat dan tergugat: muka: sidang guna: didengar keterangan masing masing dan selanjutnya mohon agar pengadilan negeri surabaya menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya: haa menyatakan: penggugat: adalah:no: surabaya: menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum onrechtmatigedaad) menyalahgunakan blank segel kosong untuk mengurus sip atas obyek sengketa tanpa seizin penggugatatas nama tergugat unta menyatakan tergugat..obyek sengketarp. (seratus rupiah) yaitu terinci berdasarkan perhitungan rp. pertahun,sengaja atau lalai memenuhi isi putusan ini bana menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu uitvoorbaar bij vooraad) sekalipun para tergugat mengajukan perlawanan banding maupun kasasi, dan menghukum tergugat untuk taat dan patuh pada putusan'ini i1. menghukum tergugat membayar semua biaya perkara: boh atau seb mohon putusan yang seadil adilnya kanan das tune menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap muka persidangan, manan aan untuk penggugat kuasanya yang bernama moertedjo prawirosastro dan audio susanto, sh. (berdasar surat kuasa tertanggal. oktober tan untuk tergugat kuasanya yang bernama willy soeharto,: sh., dan jimmy supit, sh. (berdasarkan. surat kuasa tertanggal desember dame naa dang asa. untuk tergugat ii. kuasanya yang bernama labirin (berdasarkan surat kuasa tertanggal! november hanan adi anang menimbang, bahwa oleh pengadilan negeri dengan perantaraan hakim telah diusahakan untuk mendamaikan pihak pihak tetapi tidak berhasil karenanya talu diadakanlah surat gugat penggugat tertanggal oktober yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat: menimbang, bahwa atas gugat penggugat tersebut, pihak para tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut jawaban tergugat dalam konvensi tentang eksepsi bahwa tergugat menolak seluruh dalil dalilnya penggugat, kecuali jika secara tegas diakuinya. agung suprapto" surabaya sebagai para tergugat sehingga jelas gugatan dari penggugat ini harus lah ditolak oleh pengadilan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima: bahwa gugatan dari penggugat ini sudah dasawarsa terjaring sebab penggugat tidak menggugat sejak tahun yang lalu dan baru menggugat pada tahun hal mana sudah tahun oleh pengadilan: bahwa penggugat sudah tidak berkualitas lagi sebagai penggugat karena penggugat bukan sebagai pemilik pemegang atas hak gunatersebut telah berakhir haknya pada tahun lalu, hat mana berarti tanah. yang dikuasai langsung s5. bahwa gugatan dari penggugat ini juga bersifat prematur sebab penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa blank kosong yang diisi oleh tergugat maka hal yang demikian itu harus diperiksa dalam perkara pidana terlebih dahulu dan apabila dalam perkara pidananya telah terbukti barulah diajukan gugatan perdata, maka gugatan penggugat ini terlalu dini untuk diajukan sehingg bahwa disamping: itu pula gugatan dari penggugat ini kabur obscuurlibel karena penggugat ini mempersoalkan masalah' pemilik can rumah jalan jaksa agung suprapto surabaya ataukah masalah sewa menyewa rumah ataukah masalah penghentian sewa menyewa ataukah yang lainnya sehingga jelas gugatan penggugat:ini, ti. bahwa gugatan penggugat yang telah menggugat tergugat dengan .sebutan kepala kantor urusan perumahan kotamadya surabaya adalah tidak. benar sebab sebenarnya adalah dinas: perumahan daerah kota madya daerah tingkat surabaya dengan demikian: gugatan peng gugat adalah tidak jelas kabur obscuurlibel sehingga sudah selayaknya suntuk. ditolak: atau setidak:tidaknya dinyatakan: tidak dapat diterima oleh pengadilan, . bahwa disamping itu pula gugatan dari penggugat juga 'masih ada yang 'kabur obscuurt'tentang masalah kapan 'dan dimana serta tanggal, bulan. dan tahun berapa tergugat melakukan pengisian blank segel kosong kalau andaikata benar dalil gugatan penggugat tersebut sehingga sudah selayaknya .gugatan penggugat ditolak atau:setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.oleh pengadilan karena gugatannyakabur tidak jelas: tentang pokok perkara san mann mana bahwa tergugat mohon" kepada pengadilan negeri surabaya agar mengenali segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara'ihi: bahwa tergugat: menolak seluruh dalil dalilnya penggugat, kecuali jika yang diakuinya secara'tegas. angsa bahwa dalil penggugat yang 'di mana pada pokoknya menyebutkan bahwa penggugat sebagai pemilik sebuah rumah gedung dan berdiri atas tanah hgb. no: setempat dikenal dengan jalan jaksa agung suprapto surabaya adalah merupakan dalil yang'tidak 'benar karena rumah yang berdiri atas tanah hgb: yang dikenal dengan ji: jaksa agung suprapto" surabaya, telah berakhir haknya pada tanggal september lalu dan berdasarkan ketentuan'dalam' pasa! keputusan presiden ri. tahun menjadi" tanah yang langsung dikuasai oleh negara dengan demikian penggugat sudah tidak berkualitas lagi sebagai penggugat: bau merata bahwa tergugat mohon akta bahwa tanah rgb yang terletak jl. jaksa agung suprapto surabaya hingga kini belum dipesan jang lagi oleh penggugat haknya tersebut sehingga masih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara bahkan menurut ketentuan dalam keputusan presiden ri.sendiri tanda bangunan akan diberikan hak baru atas tanahnya yang dalam kasus ini adalah tergugat karena tergugat i lah yang benar benar. menguasai tanah beserta bangunan rumah jl. jaksa agung suprapto surabaya. bahwa tergugat tidak pernah samasekali menyedot memberikan sehelai blank segel kosong kepada penggugat untuk ditanda tangani oleh penggugat. bahwa tergugat mensommier penggugat untuk membuktikan ran atas dalilnya tersebut pada butir nomor dalam polita gugatannya halaman sesuai dengan ketentuan dalam hip yang dimana pada pokoknya menyebutkan barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia dalam hal ini penggugat wajib untuk membuktikannya. . bahwa disamping itu pula kapan dan dimana tergugat menyodorkan blank segel kosong pada penggugat untuk. bahwa. dalil gugatan penggugat pada butir nomor juga merupakan dalil yang tidak benar sama sekali sebab tergugat tidak pernah berbuat seperti apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut dan suratdi. kehendaknya sendiri tanpa ada blank kosong namun sudah ada isinya lengkap. putusan haa pon daa reg: k p at demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung memeriksa 'perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara hariadhi, bertempat tinggal jalan jaksa agung suprapto surabaya: pemohon kasasi, dahulu tergugat. dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi berbanding pembanding, . melawan dam san ny, andajaningsih, bertempat tinggal idi jalan anggrek garuda slip blok jakarta barat dalam hal.ini diwakili oleh kuasanya fernando sukarno, sh. dan rekan, advokat berkantor jalan kyoon surabaya berdasarkan surat kuasa bertangga!. oktober memohon kasasi, dahulu penggugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi pembanding berbanding:. . .:' kepala kantor urusan perumahan kotamadya: surabaya, ber .kedudukan jalan pahlawan surabaya, turut memohon kasasi, dahulu tergugat dalam konvensi penggugat dalam reopen ikut berbanding pembanding, . tan mahkamah agung tersebut: nan membaca surat surat yang bersangkutan. menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa: sekarang memohon kasasi sebagai penggugat asli.telah menggugat: sekarang pemohon kasasi dan turut. memohon kasasi sebagai tergugat dan. asli di.maka persidangan pengadilan negeri surabaya pada pokoknyaratas dalil dalil: must beng pat pat moga bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap surat tersebut . hukum adalah me rupawan dalil yang tidak benar yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penggugat halaman: bahwa dalil penggugat pada butir nomor gugatannya. yang dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa surat kuasa tanggal maret adalah hasil rekayasa dan penyalahgunaan blank kosong :oleh tergugat adalah merupakan dalil yang tidak benar dan silahkan penggugat untuk membuktikannya. bahwa sip yang dikeluarkan oleh tergugat adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan prosedurdan tidak mengandung cacat yuridis dan apabila penggugat mendalilkan cacat yuridis silahkan dibuktikan oleh penggugat. bahwa sip yang. dimiliki oleh. penggugat yang: diterbitkan: oleh tergugat adalah sah menurut hukum dan tidak cacat yuridis sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkan atas sip tersebut. bahwa dalil penggugat pada .butir nomor gugatannya adalah merupakan dalil yang tidak benar sebab tergugat sebagai penyewa rumah yang patuh membayar uang sewa rumah tersebut dan juga.telah merawat atas rumah yang telah siswanya tersebut selama'ini. bahwa dalil gugatan penggugat pada butir nomor gugatannya.adalah merupakan dalil yang tidak benar sebab antara penggugat dengan tergugat ada hubungan sewa menyewa hal mana terbukti bahwa tergugat selalu membayar uang sewa rumah tersebut ada surat kuasa suntuk mengurus sip yang diterbitkan oleh tergugat pada tahun yang laluhukum yang dilakukan oleh tergugat bahwa dalil gugatan penggugat pada butir nomor gugatannya adalah merupakan dalil yang tidak benar karena tergugat menempati atas ramah sengketa itu ada atas haknya terbukti ada sip yang diterbitkan soleh tergugat dan tergugat selalu membayar uang sewa rumah pada penggugat sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk mohon pengosongan. bahwa dalil gugatan penggugat pada butir nomor adalah merupakan dalit yang mengada ada dan illusion belaka karena tergugat selalu membayar uang sewa rumah pada penggugat dan juga dalam sip yang diterbitkan oleh tergugat sudah ditentukan harga sewa rumah lagi pula" tuntutan penggugat atas ganti rugi sebesar rp. (seratus juta rupiah) tidak logis dan tidak ada rinciannya yang jelas serta atas dasar apa penggugat menuntut ganti rugi sebesar itu, bahwa dalil gugatan penggugat saling kontradiksi satu dengan yang lamanya hak mana terbukti bahwa salah satu dalil penggugat men dialihkan tidak ada hubungan sewa menyewa rumah antara penggugat dengan tergugat namun lain dalil penggugat mendalilkan minta menuntut uang sewa rumah antara penggugat dengan tergugat yakni setahun sebesar rp: hal mana merupakan dalit yang saling kontradiksi sehingga nampak sekali gugatan penggugat tersebut adalah kabur obseuur libel yang sudah selayaknya untuk ditolak oleh pengadilan negeri surabaya: bahwa apabila penggugat tidak mengakui adanya hubungan sewa menyewa rumah antara" penggugat dengan tergugat mengapa s' penggugat menuntut masalah uang sewa menyewa antara penggugat bahwa apabila diamati secara cermat dan teliti tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat selain substansinya salah dan berbeda maka apabila diamati tuntutannya'juga tidak ada rinciannya yang jelas hal mana menurut yurisprudensi mahkamah agung ri: reg. sip tanggal maret yang: menetapkan karena pembanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat perbuatan berbanding maka gugatan yuris pretensi mahkamah agung, ganti rugi haruslah dibuktikan |." putusan mahkamah agung republik indonesia tanggal mei sip yang menyatakan tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak". ran putusan mahkamah agung republik indonesia tanggal sep member sip yang menyatakan: penuntutan ganti 'rugi baru' dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan" besarnya kerugian tersebut", bahwa tuntutan penggugat agar supaya putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu uitvoerbaar bij' voorraad haruslah ditolak karena tidak ada alasan alasan yang eksepsionil untuk me mengabulkannya. jan bahwa mengenai tuntutan dwangsom yang diajukan oleh penggugat sebesar rp. perhari kelambatan melaksanakan 'isi putusan perkara perdata ini haruslah ditolak oleh' pengadilan karena tidak' ada dasar hukumnya serta tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun pada penggugat. pan dalam rekonpensi |. bahwa tergugat sekarang mohon disebut sebagai penggugat re 'konvensi dengan ini mengajukan 'gugatan rekonpensi kepada peng gugat sekarang disebut tergugat rekonpensi. bahwa oleh karena gugatan konvensi ini" dari penggugat tergugat rekonpensi tidak benar serta tidak beralasan hukum maka diajukan gugatan rekonpensi:ini oleh penggugat rekonpensi tergugat ii. bahwa penggugat rekonpensi mohon kepada pengadilan agar mengenai segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap terulang kembali "secara keseluruhan dalam rekonpensi ini: bila sapa era bahwa penggugat rekonpensi menolak seluruh dalil dalilnya tergugat rekonpensi kecuali jika yang diakuinya secara tegas. ana bahwa karena tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat rekonpensi maka diajukan gugatan rekonpensi ini. bana . bahwa adapun perbuatan melawan.hukum. yang telah dilakukan oleh tergugat rekonpensi kepada. penggugat. rekonpensi adalah bahwa penggugat rekonpensi, sebagai. seorang pengusaha yang bonaire dan reputasinya baik kalangan masyarakat akibat adanya gugatan dari tergugat rekonpensi kepada penggugat rekonpensi yang tidak benar .tersebut, maka dapat membawa dampak yang negatif bagi penggugat rekonpensi yang dimana dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat. terhadap bonafiditasnya. penggugat rekonpensi sebagai seorang pengusaha. bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat rekonpensi seperti tersebut pada butir atas maka penggugat rekonpensi telah mengalami menderita kerugian yang .cukup.besar. bagan aa, bahwa adapun kerugian.yang telah diderita oleh penggugat rekonpensi .adalah terbesarnya nama baik dan reputasi dari penggugat rekonpensi baik kalangan dunia bisnis maupun kalangan masyarakat. pada .umumnya. dan kerugian tersebut. ini dapat digolongkan dalam kerugian materiil. bahwa sedangkan kerugian. material yang diderita oleh penggugat rekonpensi adalah bahwa penggugat rekonpensi harus mengeluarkan biaya biaya yang cukup besar untuk mengurus biaya perkara ini dan menggunakan jasa advokat. bahwa adapun tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat rekonpensi pada tergugat rekonpensi. atas, kerugian materiil. yakni .sebesar. rp: (dua juta rupiah) sedangkan untuk. kerugian materiil maka penggugat. rekonpensi menuntut. ganti kerugian sebesar rp. (lima puluh juta rupiah). bahwa jumlah. kerugian yang. telah. diderita dialami oleh penggugat rekonpensi yakni. kerugian materiil sebesar: rp. ditambah .kerugian materiil.sebesar rp. maka seluruhnya ber jumlah rp. , (limapuluh juta rupiah). bahwa agar supaya gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi ini tidak sia sia belaka serta mengingat akan ketentuan hir. maka penggugat rekonpensi. .mohon kepada pengadilan rekonpensi baik yang bergerak. maupun . yang tidak bergerak. bahwa agar supaya tergugat rekonpensi mentaati isi putusan perkara perdata ini maka penggugat rekonpensi mohon agar supaya tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa dwangsom rp. (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan untuk melakukan isi putusan perkara perdata:ini. bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dari penggugat rekonprekonpensi mohon kepada pengadilan negeri surabaya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih. dahulu uitvoorbaar bij voorraad walaupun tergugat rekonpensi mohon verzet, banding dan kasasi. berdasarkan atas alasan alasan serta uraian uraian tersebut atas maka dengan ini. penggugat. rekonpensi: mohon: kepada pengadilan negeri: su cahaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 'ini agar: berkenan untuk memutuskan tan hans mba tentang konvensi dalam eksepsi abs menerima serta mengabulkan eksepsi dari tergugat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. gan menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. dalam pokok perkara : . . menolak gugatan penggugat untuk'seluruhnya. menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara 'ini. tentang rekonpensi: ono nanas :. mengabulkan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpenisi untuk :seluruhnya. boa ang menyatakan tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat rekonpensi. haha haa menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar ganti: kerugian kepada. penggugat rekonpensi sebesar rp. (limapuluh'dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus. tak menyatakan sita jaminan.sah dan berharga, oo menghukum tergugat. rekonpensi. untuk "membayar" 'uang paksa dwangsom sebesar rp. (seratus ribu rupiah) perhari ke perlambatan. melaksanakan isi: putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan oleh pengadilan. . menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat rekonpensi mohon verzet, banding dan kasasi. menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya pekkakani, pos jawaban gugatan tergugat pep bahwa berdasarkan data yang ada di arsip. dinas perumahan daerah kotamadya. daerah tingkat. surabaya dapat diketahui bahwa penggunaan rumah. jalan jaksa: agung suprapto. nomor surabaya adalah merupakan rumah persewaan yang penggunaannya pemakaian nya masih masih tergolong.tercatat dalam pengawasan walikotamadya kepala daerah tingkat surabaya kepala dinas perumahan daerah kotamadya daerah tingkat ii. surabaya penggunaannya masih memerlukan sip berdasarkan tahun tentang pokok pokok pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang undang perumahan. bea pad adapun penghuni penyewa yang pertama kali mendapat surat izin penempatan adalah bernama tuan. kwee sing lien,. tercatat masuk sejak april anne panda end penghuni berikutnya bernama nyonya janda keen: sing lien dengan sip nomor tangga! november penghuni berikutnya bernama kwee tien kie dengan: sip nomor tanggal oktober kesatuan ebi penghuni berikutnya bernama hariadhi dengan: sip nomor kkp tanggal september dengan pemastian untuk rumah tangga dan kantor pt. kalijaga", : penghuni: berikutnya tetap hariadhi dengan isp pemberiannya nomor tanggal januari dengan pemastian untuk rumah tangga saja, us adapun uang sewanya berakhir tercatat rp. (seribu jima ratus rupiah). sebulan, dengan tercatat sebagai pemiliknya :yang: terakhir adalah ny. andayaningsih, alamat jalan: anggrek garuda slip blok nomor jakarta terhitung sejak tanggal: april bahwa pengeluaran sip kpop tanggal september atas nama hariadhi untuk rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya ini dilakukan oleh tergugat oleh karena pot ea) rumah jalan jaksa agung: suprapto: no:: surabaya, pengguna annya termasuk dalam pengawasan penguasaan walikotamadya sos kdt surabaya kepala dinas perumahan daerah koda dati ses surabaya: daan dep aah ana b) tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sip s4 terhadap. rumah rumah yang penggunaannya dalam pengawasan kepala daerah itu, berdasarkan: ketentuan peraturan perundang ben undangan yang berlaku desa band bahwa sore hariadhi tergugat' mengajukan 'surat permohonan untuk mendapatkan: sip itu dengan dihampiri surat persetujuan pemilik maupun surat persetujuan penghuni pemegang sip sebe umumnya 'oleh karenanya dapat'dipandang sebagai telah memenuhi persyaratan bagi diterbitkannya sip baginya. bahwa sekiranya sekarang: ini timbul masalah terhadap kebenaran serta keabsahan . surat persetujuan yang pernah diberikan oleh pihak pemilik penggugat dengan pihak penghuni penyewa tergugat itu, hal tersebut semata mata'adalah masalahnya pihak penggugat dengan pihak tergugat sendiri, karena dalam hal ini tergugat cuma hanya melakukan perbuatan: menerbitkan sip dengan melihat dan mendasarkan kenyataan apa adanya tergugat dalam'hal ini sama sekali tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran 'serta keabsahan surat persetujuan yang dimaksud oleh karena tergugat periang tidak mempunyai kewenangan untuk itupun bahwa perihal diterbitkannya sip nomor': tanggal januari atas nama tergugat i di rumah sengketa' oleh karena adanya surat permohonan pembaharuan sip dari pihak tergugat: dalam rangka memenuhi anjuran walikotamadya kepala daerah tingkat surabaya melalui surat keputusan beliau nomor tanggal juli. tentang pendaftaran: ulang dan pembaharuan" surat izin perumahan bagi para pemegang sip "untuk rumah gedung bangunan yang ada dalam. pengawasan penguasaan walikotamadya kepala daerah tingkat surabaya yang pernah diumumkan melalui: surat surat kabar, sehingga tidak ada masalah desa aan bahwa disamping pembaharuan maka pada sip yang terakhir terdapat pengurangan penggunaannya, yakni apabila pada'sip yang dimohonkan pembaharuan yakni sip kpop tanggal' september penggunaannya untuk rumah tangga dan kantor pt: kalijaga maka" pada sip pembahasannya, yakni'sip no: peng gunanya hanya untuk rumah tangga saja. boss bahwa. dengan melihat: kenyataan yang ada, maka"dengan menge sampingan adanya rasa lebih pada diri sendiri dan anggapan 'adanya kekurangan pada pihak lawan, maka melalui jawabannya ini tergugat menyarankan agar kedua belah pihak kiranya bersedia untuk mengada kan musyawarah perdamaian yang sifatnya saling menguntungkan satu sama lainnya,. musyawarah perdamaian mana dapat dilakukan dalam sidang. maupun. di luar sidang dengan bimbingan pemantauan ibu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian hasil musyawarahnya dituangkan melalui keputusan penetapan pengadilan negeri, yang memeriksa dan mengadili perkara ini: menimbang, bahwa oleh pihak pihak telah tidak diajukan replika dan publik: menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil gugat annya tersebut oleh penggugat telah diajukan surat surat bukti berupa . sertifikat. hak guna bangunan nomor. surat ukur nomor tahun. lingkungan ketapang, kecamatan gotong, kotamadya surabaya, propinsi jawa timur: (bukti pd): . akta jual. beli nomor tanggal april atas tanah hak guna bangunan nomor lingkungan. ketapang, sertifikat ter tanggal agustus antara pan kwee sien nio, kwee time nio, kwee tien giok, kwee ujian yang jang), sebagai penjual dengan nyonya andajaningsih, sebagai pembeli: (bukti p.1i): kwitansi untuk pembayaran pembelian rumah jalan ketapang nomor surabaya, sebesar rp. tertanggal april tertanda hariadhi, (bukti p.ita: surat izin kepala rumah nomor kkp tanggal september tercatat.atas.nama pemegang izin: hariadhi untuk rumah jalan jaksa agung suprapto nomor (bukti p.iid: berita acara ringkas kesimpulan pemeriksaan, nomor. lab, de vii tertanggal september. (bukti piv). surat kuasa tertanggal surabaya,. april (bukti p.v): kwitansi. tertanggal maret sebesar rp. guna pem bayaran. skt dan p.u. ketapang yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kotamadya surabaya: (bukti p.vi),) kwitansi tertanggal maret sebesar rp. untuk pembayaran skt dan pll yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kotamadya surabaya, (bukti vii): surat permohonan skt gs salinan peta tertanggal pebruari atas nama pemohon antoni jasin: (bukti p.viii): wesel kilat sebesar rp: , ' yang dikirim oleh hariadhi yang ditujukan kepada nyonya andajaningsih untuk pembayaran uang sewa rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya: (bukti p.ix), surat surat bukti mana setelah foto topinya yang bermeterai cukup disesuaikan dengan aslinya maka yang asli dikembalikan kepada penggugat sedang foto topinya dilampirkan dalam berkas sebagai bukti p.i s d p.ix, menimbang, bahwa atas surat surat bukti penggugat tersebut atas tergugat menyatakan akan menanggapi bersama sama kesimpulan menimbang, bahwa untuk membuktikan pangkalannya oleh para ter gulat telah diajukan surat surat bukti yaitu: tea il. suratsurat bukti tergugat berupa surat izin kepala rumah nomor tanggal januari dari dinas perumahan daerah kotamadya surabaya atas rumah jalan jaksa agung suprapto surabaya atas nama tergugat hariadhi, (bukti t.i lampiran surat izin dinas perumahan daerah kotamadya surabaya, nomor tanggal januari atas nama tergugat hariadhi, (bukti t.i batasi tua surat izin kepala rumah nomor kkp tanggal september atas nama tergugat hariadhi (bukti t.i lampiran surat izin kupu nomor kkp tanggal september rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya, atas nama tergugat hariadhi (bukti ti 3ap surat izin sementara kantor urusan pernikahan surabaya, nomor vi1 tanggal juli 'atas nama hariadhi tergugat (bukti wesel pos pembayaran uang sewa rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya, atas nama pengirim hariadhi yang dikirim kepada penggugat nyonya andajaningsih: (diikuti t. wesel pos tanda setoran uang sebesar rp:' untuk pembayaran sewa rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya yang dikirim oleh hariadhi diajukan kepada nyonya andayaningsih: (bukti t,i banana hi. surat bukti tergugat pain surat izin kepala rumah kantor urusan perumahan surabaya, nomor kkp tanggal september atas'rumah jalan 0s. jaksa agung suprapto nomor surabaya atas nama pemegang izin hariadhi beserta laporannya, (bukti t.ii surat izin kepala rumah dinas perumahan daerah kotamadya . surabaya, nomor tanggal januari atas rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya atas nama hariadhi beserta laporannya, (bukti t.ii peraturan pemerintah nomor tahun tentang pokok pokok. pelaksanaan peraturan. pemerintah pengganti undang undang perumahan, (bukti t.ii surat keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat surabaya, nomor tahun (bukti bahwa atas surat surat bukti tergugat dan tergugat atas setelah foto topinya yang bermeterai cukup disesuaikan dengan aslinya maka yang asli dikembalikan. kepada kuasa masing masing. sedangkan foto topinya dilampirkan dalam berkas perkara sebagai surat bukti t.i s d t.i dan t.h s d t.h menimbang, balita atas surat surat bukti tergugat dan tergugat tersebut, penggugat menyatakan akan menanggapinya bersama sama kesimpulan, menimbang, bahwa oleh pihak pihak telah diajukan surat kesimpulan yaitu surat kesimpulan penggugat tertanggal pebruari surat kesimpulan tergugat tertanggal pebruari surat kesimpulan tergugat tertanggal pebruari menimbang, bahwa akhirnya pihak pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan: tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi: tag menimbang, bahwa eksepsi tergugat pada prinsipnya dititik beratkan pada pokok masalah yaitu bahwa gugatan penggugat pihaknya masih kurang karena tidak semua penghuni rumah digugat, bahwa gugatan sudah kedaluwarsa terjaring, sudah tahun lamanya baru digugat: maan bahwa penggugat sudah tidak mempunyai kwalitas sebagai penggugat karena berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun penggugat bukan lagi sebagai pemilik rumah jalan jaksa bahwa penggugat asli adalah. pemilik sebuah gedung yang berdiri atas tanah hgb surat ukur tanggal agustus luas yang dikenal dengan jalan jaksa agung suprapto surabaya pd: dna thn bahwa kepemilikan rumah tersebut berdasarkan pembelian penggugat asli, dengan akte jual beli tahum tanggal april yang dibuat hadapan notaris. sugianto,. sh. notaris dan plat surabaya pada. waktu rumah dibeli .oleh penggugat asli lalu kepemilikannya beralih kepada penggugat asli, tergugat asli menyodorkan blank segel kosong kepada penggugat asli untuk ditandatangani, dengan alasanuntuk dipergunakan mengurus surat surat yang berkaitan dengan rupiah, untuk kepemilikan penggugat asli bahwa ternyata blank segel kosong tersebut dipergunakan untuk hal lain, dan hal tersebut sangat merugikan penggugat asli, yaitu tanpa seizin penggugat asli mengurus surat izin penempatan perumahan sip) yang ternyata oleh tergugat asli telah dikeluarkan sip tertanggal september no: kkp (pm s5. bahwa blank segel kosong telah diisi sedemikian rupa oleh tergugat asli sehingga berwujud sebagai surat kuasa" dan telah' disalah gunakan oleh": tergugat" "asli, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminal kolese'di: jakarta"' gang terbukti dibuat dengan tidak wajar yaitu dibubuhi tanda' tangan sewaktu blank segel masih kosong (belum terisi tulisan) iv), bahwa perbuatan tergugat asli melakukan perbuatan seperti tersebut atas (butir dan s5) adalah perbuatan melawan hukum onreehtmatigedaad) kana t bahwa surat kuasa tanggal april adalah rekayasa tergugat asli. sip kkp dan sip no:: tang gal januari yang kedua dua sip" tersebut dikeluarkan oleh tergugat asli kepada tergugat asli mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan: pen aon mara bahwa sejak tahun sampai sekarang tergugat asli tidak pernah memberitahukan atau mengusahakan membayar sewa, sebagai penyewa yang baik, padahal dalam sip yang dikeluarkan tergugat asli jelas penggugat asliadalah' pemilik:sah atas obyek sengketa bahwa' antara" penggugat'asli dan tergugat asli tidak" ada perjanjian sewa menyewa dan perjanjian penempatan atas obyek sengketa maka agung suprapto nomor.: surabaya, sebab sejak tahun tanah tersebut sudah langsung menjadi milik negara: loan bahwa gugat penggugat.adalah prematur, sebab penggugat mendalilkan adanya penanda tanganan.dalam bangko kosong dalam surat kuasa, tanpa terlebih dahulu diperiksa pidananya,. bahwa gugat penggugat kabur karena bni kanan sasa gugatannya tidak jelas apakah yang dipersoalkan masalah: ke pemilikan rumah ataukah masalah.sewa menyewa ataukah masalah penghentian sewa menyewa atau masalah yang lain lagi: mestinya yang digugat oleh penggugat adalah dinas. perumahan daerah kotamadya dan bukan kepala kantor urusan: perumahan kotamadya surabaya: inn, bana menimbang, bahwa pengadilan negeri tidak sependapat dengan. alasan : alasan yang diuraikan oleh penggugat dalam eksekusinya tersebut, dengan. dasaratau pertimbangan: soup bahwa gugatan.tidak perlu ditujukan kepada seluruh isi rumah yang: terdapat anggota .keluarga, yaitu terdiri. dari isteri .dan. anak anak: (sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran: surat izin. kepala rumah) tetapi cukup ditunjuk kepada kepala rumah tangga itu sendiri, angan pena bahwa gugatan. dalam masalah perumahan menurut hukum acara yang berlaku tidak dikenal adanya suatu lembaga terjaring atau kedaluwarsa, bahwa suatu gugat perdata.tidak perlu tergantung pada: suatu perkara pidana, tetapi justru dalam perkara perdata pun dapat dibuktikan apakah ada tindakan penanda tanganan dalam suatu bangko kosong:. bahwa mengenai alasan alasan tergugat. selebihnya: karena sudah sampai pada .materi.pokok perkaranya. maka akan: dibahas: dan: dipertimbangkan bersama sama pokok perkaranya: knp des raha menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka alasan alasan tergugat dalam hal ini: haruslah ditolak dan memerintahkan pihak pihak untuk melanjutkan persidangan: . :. dalam pokok perkara: . nasi dalam konversi papan nana pena rena menimbang, bahwa hal hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi yang ada kaitannya dengan gugat konvensi ini dianggap sebagai masuk pula dalam pertimbangan gugat konvensi ini: menimbang, bahwa gugat penggugat adalah sebagaimana telah diurai kan atas: menimbang, bahwa terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan ialah apakah benar tanah yang tersebut dalam sertifikat hak guna bangunan nomor surat ukur nomor beserta bangunan rumah yang berdiri atasnya yang setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya'adalah milik penggugat, menimbang, bahwa berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun telah ditentukan bahwa semua tanah dengan: status hak guna bangunan sejak tahun demi hukum berubah menjadi tanah negara, kecuali kalau memang pemegang hak telah mengajukan permohonan perpanjangan atas hak tersebut: menimbang, bahwa selama persidangan yang berlangsung dari bukti bukti: yang ada tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa peng gugat meskipun telah tercatat dalam surat bukti p.i berupa sertifikat hak guna bangunan sebagai pemegang hak atas tanah' hak guna bangunan nomor tersebut tetapi ternyata telah tidak mengajukan permohonan perpanjangan hak, karenanya berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun demi hukum tanah tersebut menjadi tanah:negara, kecuali kepemilikan atas bangunan di' atasnya yang masih menjadi haknya penggugat, menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas maka tuntutan penggugat sebagaimana tersebut dalam butir petit, sepanjang ke pemilikan atas bangunan rumahnya saja dapatlah dikabulkan: menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan negeri setelah memberkati kan surat surat bukti yang lain khususnya surat bukti t.i berupa surat bukti pos wesel pengiriman uang sewa sebesar rp. yang tidak pernah diambil oleh penggugat, maka pengadilan negeri merasa tidak terikat dan tidak dapat mempergunakan surat bukti p.iv tersebut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan alasan dan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut: estate bahwa surat bukti p.iv "yang dalam penjelasannya dibuat oleh laboratorium kriminal kolese polri atas permintaan kepala kejaksaan negeri jakarta pusat atas surat kuasa tertanggal april sehingga timbul pertanyaan dalam hubungan kepentingan apakah pemeriksaan itu diadakan mengingat bahwa .a. sampai" sekarang tidak 'ada suatu tindak pidana apapun yang dikenakan kepada diri penggugat hariadhi: ana bahwa apabila memang :ada suatu: kepentingan serta mengingat hariadhi berdomisili surabaya dan obyek sengketa berlokasi juga surabaya, tentunya bukan kejaksaan negeri jakarta pusat yang berwenang untuk itu, tetapi kejaksaan. negeri: surabayalah: yang: berwenang, bahwa apabila benar pemeriksaan laboratorium: itu diperlukan dalam sengketa.ini, pasti pengadilan negeri surabayalah' yang akan .) memintanya.dan bukan kejaksaan negeri jakarta pusat:: bahwa dilihat dari penyusunan: kata kata dan :kalimat: yang rapi, tertib dan serasi serta.dengan spasi yang cukup baik dan teratur, pengadilan negeri tidaklah memperoleh ::keyakinan bahwa surat kuasa itu.dibuat dalam bangko:kosong setelah terlebih dahulu ditanda tangani oleh tergugat menimbang, bahwa dalam hal penggugat menolak kebenaran dari surat bukti p,v tersebut atas penggugat hanya mendasarkan pada satu satunya alat bukti yaitu bukti p.iv, sedangkan bukti p.iv tersebut nyata nyata telah ditolak oleh tergugat dan tidak didukung oleh alat bukti yang:laing: menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang: telah. dipertimbangkan atas layak dan adil apabila pengadilan negeri mengesampingkan dan'tidak terikat pada alat bukti p.iv, sehingga. tidak. ada alasan hukum dan dasar hukum untuk.menyatakan tergugat: telah melakukan perbuatan melawan hukum: menimbang, bahwa karena ternyata dari sejarahnya, secara kronologis mengingat penggugat sendiri selamanya berada. jakarta:sedangkan tanah dan bangunan sengketa sejak tahun secara terus menerus tanpa putus ' putus selalu dihuni oleh orangutan yaitu. case botani santa bai . dihuni oleh kwee sing liem aan pen ekor aaa il. dihuni oleh janda nyonya kwee tien kio dengan sip nomor menimbang, bahwa karena penggugat rekonpensi tergugat konvensi ada pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dalam hal ini dibebankan kepada penggugat rekonpensi: mengingat akan dari undang undang yang bersangkutan dengan ini tapa mengadili: bian dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat ips ana dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: : menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas rumah jalan jaksa agung suprapto nomor surabaya: menghukum tergugat: untuk membayar ganti" rugi sebesar rp. , : setiap tahun, untuk jangka waktu: tahun atau semua :.dengan rp: ,:: #" rp: (empat puluh juta rupiah), danau bak mann ade sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah): dalam rekonpensi le. aan menolak gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi tergugat konvensi seluruhnya .hi' demikianlah diputus: pada hari sabtu, tanggal maret oleh kami nyonya: sri madinah' soebiyakso, sh. hakim pengadilan: negeri surabaya, dan. pada hari itujuga diucapkan muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri'oleh warisan, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, kuasa penggugat maupun kuasa tergugat tanpa hadirnya tergugat east ken 'penempatan tergugat i'asli atas obyek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, naa bahwa cukup alasan bagi penggugat asli untuk menuntut tergugat asli yang menempati obyek sengketa tanpa hak dan siapa saja, yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dan kuncinya kepada penggugatasli, bahwa penggugat asli merasa dirugikan atas perbuatan perbuatan tergugat asli tersebut atas, yaitu menempati tanpa hak, dan tanpa menyewa selama lebih dari tahun, sehingga penggugat asli patut menuntut ganti rugi dari tergugat asli sebesar rp. (seratus juta rupiah) yang terinci perhitungan tahun harga kontrak rp. , tahun bahwa sesuai dengan hir putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad) sekalipun para tergugat asli mengajukan perlawanan banding maupun kasasi untuk menjamin tergugat asli dapat memenuhi isi putusan maka kepada tergugat asli dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp, setiap hari, bilamana tergugat asli lalai atau sengaja tidak memenuhi keputusan, tan berdasarkan alasan alasan atas penggugat asli memohon pengadilan negeri surabaya memeriksa dan memberi putusan: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan penggugat adalahsurabaya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum onrechtimatigedaad) menyala gunakan blank segel kosong untuk mengurus sip atas obyek sengketa tanpa seizin penggugat:obyek sengketa .. rp. (seratus rupiah) yaitu terinci berdasarkan perhitungan .20x rp. pertahun:. anna., senggjaatau lalai memenuhi isi putusaninis menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu uitvoorbaar bij . nooraad) sekalipun para tergugat mengajukan perlawanan banding .maupunkasasi: menghukum tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini menghukum tergugat membayar semua biaya perkara atau mohon putusan seadil adilnya) bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut maka.para tergugat mengacu kanjawaban sebagai berikut: dalam kompeni tentang eksepsi nan bahwa tergugat menolak seluruh dali! dalilnya penggugat, kecuali jika secara tegas diakuinya. dahan aan. agung suprapto surabaya . sebagai para tergugat sehingga jelas gugatan dari penggugat ini harus dah ditolak oleh pengadilan atau setidak tidaknya dinyatakan. tidak dapat diterima, nan bahwa gugatan dari penggugat ini sudah dasawarsa terjaring. sebab penggugat tidak menggugat sejak tahun yang lalu dan baru menggugat pada tahun. hal mana sudah tahun,oleh. pengadilan, . bahwa penggugat. sudah, tidak. berkualitas. lagi sebagai penggugat karena penggugat bukan sebagai pemilik pemegang atas hak. guna .. tersebut.telah berakhir haknya pada tahun lalu. hal mana berarti ..tanah yang. dikuasai langsung.mami bahwa gugatan dari penggugat ini juga bersifat. prematur: sebab penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa blank.kosong yang diisi oleh tergugat maka hal yang demikian itu harus diperiksa dalam perkara .pidana terlebih dahulu dan. apabila dalam.perkara pidananya .telah terbukti barulah diajukan. gugatan perdata, maka gugatan. penggugat ini .terlalu. dini untuk diajukan sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat . diterima oleh pengadilan: . non bahwa disamping itu pula gugatan. dari penggugat: ini. kabur obscuurlibel karena penggugat ini mempersoalkan masalah pemilik rumah jalan jaksa agung. suprapto surabaya ataukah masalah sewa menyewa rumah ataukah masalah penghentian.sewa menyewa ataukah yang lainnya sehingga jelas gugatan penggugat.ini.: dan tag bahwa gugatan penggugat yang telah menggugat tergugat il.dengan sebutan kepala kantor urusan perumahan kotamadya: surabaya adalah :tidak.benar sebab sebenarnya adalah dinas: perumahan daerah kota madya daerah tingkat.! surabaya dengan demikian gugatan. peng gugat adalah tidak jelas kabur obscuurlibel sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak. dapat diterima oleh pengadilan: danh banana bahwa disamping itu pula gugatan dari penggugat juga masih ada yang kabur obscuurl.tentang masalah kapan dan dimana serta. tanggal, bulan dan tahun. berapa tergugat melakukan pengisian blank segel kosong kalau andaikata benar dali gugatan. penggugat tersebut sehingga. sudah .selayaknya gugatan penggugat ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena gugatannya kabur obscura libel tidak tentang pokok perkara: . . lag nan il. bahwa tergugat mohon kepada. pengadilan negeri surabaya 'agar mengenali segala sesuatu yang telah dikemukakan: dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini. . bahwa tergugat. menolak seluruh: dalil dalilnya' penggugat, kecuali jika yang diakuinya secara tegas. bal pasar seba bin bahwa dalil penggugat yang dimana pada pokoknya' menyebutkan bahwa' penggiat sebagai pemilik sebuah rumah gedung dan berdiri atasi tanah hgb setempat dikenal dengan jalan jasa agung suprapto' surabaya adalah merupakan dalil yang tidak benar karena sudah yang berdiri atas tanah hgb yang dikenal dengan jl. jaksa" agung suprapto no: surabaya, telah berakhir haknya pada (sistanggal september lalu dan berdasarkan ketentuan dalam versi keputusan presiden ri. tahun" menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara dengan demikian penggugat sudah tidak besiberkwalitas lagi sebagai penggugat, ' haa sai bahwa tergugat mohon'akta bahwa tanah" rgb no: yang terletak jaksa agung suprapto surabaya hingga kini belum dipesan jang'lagi oleh penggugat haknya tersebut sehingga masih menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh" negara bahkan menurut ketentuan dalam keputusan presiden ri:$.'5sendiri! tanah bangunan akan diberikan hak baru atasi tanahnya yang dalam kasus ini adalah tergugat karena tergugat lah yang benar benar menguasai tanah beserta 'bangunan rumah jl. jaksa agung suprapto surabaya. debut hua bahwa tergugat tidak pernah samasekali menyodorkan memberikan sehelai blank segel kosong kepada penggugat untuk ditanda tangani bahwa! tergugat mensommier penggugat 'untuk membuktikan atas dalilnya tersebut pada butir nomor: dalam polita gugatannya hal mana "sesuai! dengan ketentuan .dalam hip yang mana pada "pokoknya: menyebutkan' barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka didalam'hal ini penggugat wajib untuk membuktikannya. bahwa disamping itu pula kapan dan mana tergugat menyodorkan blank' segel kosong pada' penggugat untuk:: bahwa" dalil: gugatan penggugat pada butir nomor juga merupakan dalil "yang: tidak benar sama sekali' sebab tergugat tidak pernah berbuat seperti apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut dan surat

mahkamah agung kaidah hukum terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex active dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pemohon peninjauan kembali. nomor register pk pid terdakwa mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal juli pid. pn jki. pst. tanggal putusan juli majelis bagi manan arifin jumpa, sh. abdul kadir mapping, sh. moegihardjo, sh. iskandar kamil, sh. klasifikasi xiv lain lain (senjata api, bahan peledak) ps. drt jo. psl. kuhp, psl. drt psl. psl. kuhp, psl. kuhp. duduk perkara terdakwa utomo mandala putra alias tommy bin hm. soehartol. tanpa hak menguasai, menyimpan, monyet bunyian senjata api dan bahan peledak. it. membujuk (uitlokker) untuk melakukan pembunuhan berencana.uatu peraturan undang undang. pidana penjara selama (lima belas) tahun potong tahanan. yurisprudensi mahkamah agung pertimbangan hukum mahkamah agung judex active pengadilan negeri telah menghukum terdakwa pemohon peninjauan kembali terhadap dakwaan tanpa mempertimbangkactiveno: pial wedtapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sesuai butir kurap, oleh karena judex activei kasus goro, namun judex tacticrinjain pertemuan dengan almarhum syafru pemohon peninjauankembali bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar termasuk yurisprudensi mahkamah agung (satu) pucuk senjata api laras pendek kereta mm, (satu) pucuk senjata api laras pendek usa mm: (sat) pucuk senjata api laras pendek putri kereta italy: (satu) box senjata warna hitam yang berisikan (satu) buah alat pembersih laras: (satu) buah laras panjang kaliber win no, dengan teleskop x36, amunisi tajam kal. sebanyak butir, (satu) box warna hitam berisikan: (delapan belas) amunisi winchester ga: (satu) box nam butir (dua ratus empat puluh) butir: (dua) dos amunisi cci wmr butir butir:: (lima) dos amunisi putih super super mag butir butir butir: (lima) dos amunisi kuning tua pet bat kal. butir butir: (satu) dos warna putih super wmr butir, (satu) dos amunisi long fair butir:yurisprudensi mahkamah agung, 4satu) kotak kuning super lexington magnum butir, rutin amunisi super mag, lag (satu) kotak roll: (satu) kotak kecil amunisi eter shoot pistol match butir, (lima) amunisi win chapter, yurisprudensi mahkamah agung (dua puluh dua) lembar stiker humus: (satu) buah patung manusia nama kuning terbuat dan: (satu) dos elev shoot pistol match cal. butir: (sepuluh) butir peluru leg call (enam) dos amunisi butir: pada tanggal dan agustus petugas kepolisian dari polda metro jaya melakukan penggeledahan apartemen cemara kamar hunian yang ditempati oleh betty siti kartika, kamar hunian iii yang biasa ditempati terdakwa dan gudang dekat kolam renang. penggeledahan ditempat tempat dimaksud berhasil menemukan senjata api dan amunisi sebagaimana diuraikan atas dan telah disita: pada penggeledahan yang dilaksanakan kamar hunian iii lantai fi, selain ditemukan senjata api dan amunisi, ditemukan pula (dua) buah brankas yang dibuka secara paksa oleh petugas kepolisian dengan menggunakan tenaga tukang kunci yaitu saksi handoko dan firdaus: dari dalam brankas dimaksud selain ditemukan adanya surat surat pribadi seperti buku nikah, akta kelahiran, ijazah dan lain lain yang semuanya atas nama terdakwa, juga ditemukan dokumen antara lain kartu senjata api nomor ksa s b x kartu senjata api nomor ksa s bix surat perintah nomor sprint x tanggal oktober surat perintah nomor sprint x tanggal oktober yang semuanya atas nama terdakwa utomo mandala putra yang dikeluarkan oleh badan koordinasi intelijen negara makin) yang ditandatangani oleh kepala deputi brigadir jenderal tni iman sebarkan, kedua kartu senjata api sebagaimana diuraikan atas dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal desember berdasarkan kartu senjata nomor ksa s b x dan surat perintah nomor sprint x tanggal oktober yang dikeluarkan oleh makin seperti tersebut atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah pemilik senjata api pistol merk hk usp kaliber nomor sen karena makin hanya mengeluarkanfmemberikan dokumen sedangkan senjata apinya adalah milik pribadi terdakwa: yurisprudensi mahkamah agung senjata api pistol merek hk usp kaliber nomor sen tersebut atas adalah merupakan salah satu senjata api yang ditemukan oleh kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan apartemen cemara sebagaimana diuraikan atas dan telah disita, terdakwa dalam menguasai, menyimpan, menyembunyikan atau memiliki seluruh atau sebagian senjata api dan amunisi tersebut atas, termasuk pistol merk hk usp kaliber nomor sen adalah dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian republik indonesia, perbuatan terdakwa tersebut atas diatur dan diancam pidana oleh undang undang nomor drt jo. ke kitab undang undang hukum pidana, keduadengan pasti antara bulan april tahun sampai dengan tanggal agustus atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bertempat rumah jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan atau berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena ada sangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa apartemen cemara jalan cemara menteng, jakarta pusat sebagaimana dibawakan pada dakwaan kesatu dan tindak pidana yang dilakukan oleh mulawarman al. mola bersama novel hadad bin harun jalan sunter jaya dekat pintu air, kemayoran jakarta pusat (perkaranya diajukan tersendiri)dengan ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana, telah melakukan perbuatan tanpa hakesuatu bahan peledak yang berupa, tas hitam berisi satu pucuk seni laras panjang merk hrm 5sd berikut dua magazen, satu magazen kosong, satu magazen berisi butir peluru: yurisprudensi mahkamah agung dk satu pucuk cot merk diamond back no, satu pucuk senjata six ser warna hitam call lima selongsong peluru, lima butir proyektil peluru, dua buah granat hand frag delay k75 kue k31:: lima butir peluru call mm, delapan butir peluru call mm:atu buah sarung senjata api pendek warna coklat: dua buah magazen senjata api six super: satu buah magazen senjata api mp3, satu buah laras peredam,berikut satu magazen kosong satu magazen berisi butir peluru: atau setidak tidaknya satu atau lebih atau sebagian dari senjata api dan amunisi yang disebutkan atas, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan.cara sebagai berikut bahwa sekitar pertengahan bulan april tahun terdakwa menghubungi body ardhito yang maksudnya supaya body ardhito mencari rumah kontrakan. atas perintah terdakwa tersebut, body ardhito berhasil mendapatkan rumah untuk dikontrak jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan dengan harga kontrak sebesar rp. (tiga putih juta rupiah) pertahun. sebagai tanda jadi, body ardhito menyerahkan uangnya sebesar (dua yurisprudensi mahkamah agung juta rupiah) kepada pemilik rumah dan selanjutnya setelah dilaporkan kepada terdakwa, body ardhito menerima uang dan terdakwa sebesar (tiga ribu lima ratus dollar amerika) atau sekitar (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk membayar kontrak. kemudian dibuatlah surat perjanjian kontrak atas nama body ardhito tertanggal mei sisa uang pembayaran kontrak ditambah dengan bonus uang yang diinvestasikan pada pt. profil indonesia oleh body ardhito antara lain dibelikan (dua) buah brankas. kunci brankas tersebut hanya dipegang terdakwa, sedangkan kunci rumah, masing masing dipegang oleh terdakwa dan body ardhito, sekitar tanggal juli rumah jalan alam segar ill nomor pondok indah, jakarta selatan tersebut, dengan menggunakan sarung tangan terdakwa mengeluarkan (tujuh) pucuk senjata api pistol yang diletakkan atas meja dan memperlihatkannya kepada :mulawarman al, mola, terdakwa menanyakan kepada mulawarman at. mola kamu bisa memakai yang mana . karena rimaulawarman at. mola menjawab belum biasa, maka terdakwa mengambil salah satu pistol sambil memberitahukan kepada mulawarman at. mola nih, pakai yang ini enak, kalau ditembakkan selongsongnya tidak keluar. cara menembakkan pistol, tangan kanan menggenggam pistol, tangan kiri sebagai tumpuan dan jangan kaku, ikuti saja gerakannya, gampang kok . sekitar tanggal juli terdakwa menyerahkan (dua) pucuk pistol, masing masing pistol baret model kaliber nomor seri beb dan pistol merk sig mauer model kaliber nomor seri kepada mulawarman at. mola, kemudian kedua pistol tersebut dibawa pulang oleh mulawarman mola rumahnya dan rumah itu mulawarman al. mola memberitahu novel hadad bin harun tentang cara menggunakannya, senjata api inilah kemudian digunakan oleh nova. hadad bin harun untuk menembak hakim agung h.m. syafruddin kartasasmita, sh.: pada tanggal juli setelah selesai melakukan penembakan hakim agung h.m, syafruddin kartasasmita, sh, mulawarman at. mola bersama body ardhito menemui terdakwa jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan mengembalikan kedua pistol tersebut kepada terdakwa disamping melaporkan bahwa tugas menembak hakim agung h.m. syafruddin kartasasmita, telah dilaksanakan, yurisprudensi mah kalah agung setelah body ardhito dapat ditangkap oleh penyidik, maka pada tanggal agustus penyidik mengadakan penggeledahan ramah jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan sesuai petunjuk body ardhito. dalam rumah itu penyidik menemukan (dua) buah brankas yang dibuka secara paksa dengan menggunakan tenaga tukang kunci yaitu saksi handoko dan saksi firdaus. setelah (dua) brankas tersebut dapat dibuka, maka ditemukan barang barang berupa senjata api dan amunisi beserta dokumen yang semuanya disita oleh penyidik bersama barang barang lainnya, berupa satu bundel berisikan surat perjanjian kontrak rumah ji. alam segar iii no,m. deddy kepada mulawarman:: dua buah file kabinet: foto copy set alamat rumah dan foto rumah korban: satu unit mobil timor pol. bl warna hijauhrm3ce. satu pucuk senjata six ser warna hitam call no, satu unit sepeda motor merk yamaha rx. king warna hitam pol. ku berikut stok dan bpk an. limit nomin 3ka rangka tahun satu unit sepeda motor merk yamaha king warna hijau pol ju, nomin ka rangka mh3 3ka00s vk berikut stok dan bpk tahun an. wijayakusuma, satu unit mobil peugeot warna putih pol ml, tahun rangka nomin an. irfan fauzi berikut stok dan bpk, yurisprudensi mahkamah agung uang tunai usd uang tunai rp. , , ll. satu lembar bukti check note!satu unit mobil jeep honda crv warna silver pot kz tahun rangka mars ioa2fil000712 nomin f2011600712 an. yovie harmoni, lima selongsong peluru, lima butir proyeksi! peluru:, satu buku tabungan bca an. mulawarman rek.el, gema boediarso, sel, prof dr. paulus efendi loteng, sh.: foto copy alamat drs. taufik, sh., soeharto, sn., gema boediarso, sh., prof dr. paulus efendi loteng, sn.: ec. denah alamat rsw ji, kayu putih selatan foto copy peta, pas foto ukuran kartu pos, foto copy foto sebanyak lembar, lembar denah set alamat, wm, satu map kuning bawah ada tulisan himitsu pada sudut kanan atas ada angka berisikan data data ma. rachman, sh, bachtiar fahri nasution, sh, suharto, sh, adang panik ibrahim, foto copy peta, pas foto ukuran kartu pos: foto ukuran kartu pos, yurisprudensi mahkamah agung foto copy peta komplek kejaksaan agung: foto copy peta komplek tni jl, tabah: kota lembar ukuran kartu pos, satu album foto tugeder harmoni berisi lembar foto ukuran kartu pos: satu lembar kertas dengan kop djiabi, satu lembar kertas folio bergaris bertuliskan data pribadi bp. paulus efendi latlong, sh: barang milik korban satu potong kaos singlet putih bernoda darah: sebuah sapu tangan warna biru, ec. satu kaos kaki warna hitam, satu celana dalam warna putih,, sebuah kaca mata min plus: ji. sebuah plat nomor kz: sebuah bpk dan sink mobil : dua buah granat hand frag delay kue k31 satu buah gagang senjata api cal satu buah penutup dan satu buah penarik, tujuh puluh butir peluru caliber mm, lima butir peluru call mm, delapan butir peluru call mm: tujuh puluh dua dinamit gram: satu blok tnt satu pond lot ec 84h716 dua blok tnt seperempat pond iot ecy 90g770 yurisprudensi mahkamah agungrgies, tujuh kotak korek api batang,: satu buah sarung senjata api pendek warna coklat, satu buah borgol, dua buah magazen senjata api six super, satu buah magazen senjata api mp. 5d. sata buah laras peredam, empat buah charger gsm dan satu buah charger tanpa kabel: satu buah tas tangan wanita warna hitam merk be. satu buah tas warna hijau,kembar kertas buku tulis berisi tulisan tangan tinta hitam, satu buah map plastik transparan berisi . satu halaman surat no, red project, status sangat rahasia tanda tangani oleh jomblo bin muhamad: dua halaman memorandum understanding tanggal maret ditanda yurisprudensi mahkamah agung mengajukan grasi dan dalam waktu yangalam waktu yang relatif singkat, sehingga dirinya harus menjalani eksekusi putusan, bahwa keadaan tersebut membuat pemohon mengalami tekanan karena adanymelakukan perbuatan perbuatan pidana yang dibawakan kepadanya. amar putusan mahkamah agung mengadili mengabulkan permohonan dan utomo mandala putra alias tomy bin soeharto. membatalkan putusan pengadilan jakarta pusat tgl. juli pid. pn. jkt. pst. mengadili sendir. melepaskan terdakwa oleh karena itu dan tuntutan hukum terhadap dakwaan iv.e. tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak. ti. membujuk (uittokker) untuk melakukan pembunuhan berencana. menghukum dengan pidana penjara selama (sepuluh) tahun potong tahanan. dst. dst . pembuat kaidah hukum ttd. eko nugroho, sh. yurisprudensi mahkamah agung: komando pasukan pejuang timor timur (pitt) yang ditanda : satu buah map warna coklat merek diamond berisi foto copy surat jaksa agung no:m. soeharto d2 dp. tanggal april dua halaman foto copy surat perintah penahanan print fpk tanggal april dan satu kembar surat tanda terima tanggal april ditanda tangani oleh satuan siahaan,:ia suryogurifino, dkk.: satu buah map warna merah merk diamond berisi guntingan koran dan foto copy an. hery suwardi: satu buah map wara crew merek diamond berisi satu lembar foto kh. iskandar s0, kh. abdur rachman wahid dan dodi semadi ukuran jumbo: satu lembar dodi semadi yang sedang bersalaman dengan orang yang tidak dikenal ukuran jumbo, cc. satu lembar potongan foto kh. abdur rachman wahid: satu lembar potongan foto dodi semadi: . . sembilan belas lembar foto ukuran post card: enam lembar kliping koran majalah gatra: satu lembar gambar yusril iha mahendra,: yurisprudensi mahkamah agung satu buah buku data foto dan alamat berisi foto foto dan alamat atas nama emil salim, dkk orang , satu buah buku data foto dan alamat berisi foto foto dan alamat atas nama didik rachbini, dkkye yang ditempel:lf, dkk, dkk orang) dan kliping koran bergambar foto bondan gunawan dan ratih hartono: satu pucuk pistol merek baret tanpa nomor warna hitam, panjang kurang lebih cm: satu pucuk pistol warna putih metal call mm, tas hitam berisi satu pucuk seni laras panjang merk mp35 sd berikut satu magazen kosong satu magazen berisi butir peluru, satu buah potong kaus kaki warna abu abu kebiru biruan:mnyurisprudensi mahkamah agung (satu) lembar asli memorandum nomor md ivan tanggal maret yang ditanda tangani oleh deputi kabin iman sebarkan,: (satu) lembar asli surat pemberitahuan sp tanggal maret yang ditanda tangani deputi kabin iman sebarkaniit. tanggai november an. dodi sebesar rp. tanggal november an. bambang sebesar rp. , : tanggal november an. darwin sebesar rp tanggal november an. dodi sebesar rp. tanggal november an. h.m. dedy yusuf sebesar rp. tanggal november an. darwin sebesar rp. tanggai november an. bambang sebesar rp. tanggal november an. bambang sebesar rp. tanggal november an. darwin sebesar rp. tanggal november an. bambang sebesar rp. , : il. tanggal november an. darwin sebesar rp. , :yurisprudensi mahkamah agung tanggal november an. darwin sebesar rp. , : tanggal november an. hilman budi sebesar rp. , , tanggal november an. elsa ariefarwin sebesar rp. , , tanggal november an. hilman budi sebesar rp. , : terdakwa dalam menguasai, memiliki, menyerahkan, menyimpan senjata api tersebut atas tanpa dilindungi oleh surat izin yang sah dari kepolisian republik indonesia: perbuatan terdakwa tersebut atas diatur dan diancam pidana oleh undang undang nomor dr4 ketiga bahwa terdakwa utomo mandala putra al.tommy bin h.m. soeharto, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tanggal oktober sampai dengan tanggal juli setidak tidaknya dalam tahun sampai dengan tahun bertempat rumah jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan dan jalan bukit hijau nomor pondok indah, jakarta selatan atau didinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena ada sangkut part dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa apartemen cemara jalan cemara nomor menteng jakarta pusat sebagaimana dibawakan pada dakwaan kesatu dan tindak pidana yang dilakukan oleh novel hadad bin harun bersama mulawarman at. mola (perkaranya diajukan tersendiri) jalan sunter jaya dekat pintu air, kemayoran, jakarta pusatkitab undang undang hukum acara pidana, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau yurisprudensi mahkamah agung keterangan, sengaja membujuk mulawarman al. mola dan novel hadad bin harun untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain bernama h.m. syafruddin kartasasmita, sh, hakim agung pada mahkamah agung ri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut setelah perkara korupsi terdakwa diputus tingkat kasasi yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara (delapan belas) bulan, pada tanggal oktober terdakwa bersama elsa syair sh, key naik, dedi yusuf dan suami elsa syarif, sh. mendatangi rumah hakim agung h.m. syafruddin kartasasmita, sh. jalan mandor hasan cipayung, jakarta timur untuk menanyakan mengapa dihukum, padahal pengadilan negeri jakarta selatan membebaskan terdakwa, oleh h.m. syafruddin kartasasmita, sh. dijelaskan bahwa ada intervensi dari istana sehingga terdakwa dianjurkan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pk). pada saat terdakwa berjabat tangan dengan h.m. syafruddin kartasasmita, se. terdakwa antara lain mengeluarkan kata kata pak kalau orang baik sama saya, saya akan lebih baik, tetapi kalau orang jahat, saya bisa lebih jahat", setelah pertemuan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan grasi kepada presiden disusul dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (pk) kepada ketua mahkamah agung dan pada tanggal november grasi yang diajukan oleh terdakwa ditolak presiden ri, kemudian terdakwa melarikan diri sejak tanggal november pada bulan maret tahun terdakwa memberitahu dedi yusuf untuk mencari dodi ardhito dan setelah bertemu dengan dodi ardhito, dedi yusuf menelepon terdakwa dan disepakati untuk bertemu halaman parkir sekolah don bosco pondok indah, jakarta selatan, kemudian terdakwa menuju tempat yang disepakati dengan kendaraan mobil kijang , dimana terlebih dahulu sudah datang dedi 5s. yusuf dan dodi ardhito yang mengendarai sedan timor nomor polisi dan terdakwa pindah dalam mobil dedi yusuf, dalam mobil sedan timor nomor polisi dl, terdakwa menanyakan sepeda motor yang cepat larinya kepada dodi ardhito yang dijawab yamaha king . pada pertemuan mobil itu juga dedi yusuf mengusulkan kepada terdakwa agar dodi harditto mulai diberi uang bulanan sebesar (tiga juta rupiah), seminggu kemudian dedi yusuf menyuruh dodi ardhito untuk datang rumahnya mengambil uang pemberian dari terdakwa sebesar rp. (sepuluh juta rupiah), namun dedi yusuf hanya menyerahkan kepada dodi ardhito sebesar (tujuh juta rupiah), kemudian oleh dodi ardhito telah dipergunakan untuk yurisprudensi mahkamah agung membeli hand phone'jenis audio vox dengan nomor seharga rp. (satu juta ima ratus ribu rupiah). pembelian hand phone ini kemudian dilaporkan oleh dedi yusuf kepada terdakwa berikut nomornya: selanjutnya terdakwa menelepon lagi dodi ardhito, menyuruh supaya ikut profil indonesia, dan atas anjuran terdakwa tersebut dodi ardhito bersama dedi yusuf datang terlebih dahulu rumah ny. siti hardianti romana (mbak tutut) jalan waringin jakarta pusat, rumah tersebut keduanya bertemu dengan tata (istri terdakwa) yang menyerahkan uang kepada dedi yusuf sebesar (tujuh belas ribu dollar amerika), oleh dedi yusuf uang ini diinvestasikan pt. profil indonesia masing masing atas nama dedi yusuf sebesar (sebelas ribu lima ratus dollar amerika) dan atas nama dodi ardhito sebesar (lima ribu enam ratus dollar amerika) yang dapat ditarik kembali setiap akhir bulan: pertengahan bulan april tahun terdakwa menghubungi dodi hardest melalui hand phone untuk mencarikan sebuah rumah kontrakan yang akan dipergunakan oleh terdakwa. permintaan terdakwa dipenuhi dodi ardhito yang menemukan rumah kontrakan yang terletak jalan alam segar nomor pondok indah, jakarta selatan dengan nilai kontrak sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah) pertahun, terdakwa menyetujui membayar nilai kontrak rumah tersebut dengan memberi yang sebesar (tiga ribu lima ratus dollar amerika) atau senilai rp (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada dodi ardhito untuk membayar kontrak rumah tersebut. sisa uang kontrakan dan bonus uang yang diinvestasikan pada pt. prodi! indonesia yang diterima dodi ardhito secara bertahap mencapai tempat ribu empat ratus dollar amerika), kemudian digunakan dodi ardhito membeli sepeda motor merk yamaha king nomor polisi ju, membeli perabotan rumah untuk keperluan rumah kontrakan terdiri dari (dua) lemari besi, televisi, pemasangan antena parabola indovision, dispenser, gorden jendela, keperluan lainnya seperti uang belanja dodi ardhito, bulan juni tahun terdakwa menugaskan dedi yusuf dan dodi ardhito melakukan survey rumah yang ditempati h.m. syafruddin kartasasmita, berserta istri mudanya jalan cipayung kampung, rambutan, jakarta timur, dalam survey itu dodi ardhito bertanya kepada dedi yusuf ngapain ded cipayung yang dijawab survey rumah hakim goro setelah itu dedi yusuf menunjuk rumah sambil berkata ini dia rumahnya hakim goro kemudian mereka pulang, yurisprudensi mahkamah agung pertengahan bulan juni tahun terdakwa menelepon dedi yusuf, agar dedi yusuf menyuruh ferry hukum membuat denah gambar lokasi rumah hakim agung hm. syafruddin kartasasmita. sh. sunu dan paulus. perintah terdakwa disampaikan dedi yusuf kepada ferry hukum dengan menyerahkan alamat masing masing ketiga hakim agung tersebut, kemudian ferry hukum bertanya kepada dedi yusuf kok masih disurvei lagi, dahulu pak tomi terdakwa) sudah pernah berkunjung rumah tersebut , namun ferry hukum tetap melaksanakan perintah terdakwa melalui dedi yusuf tersebut untuk melakukan survey sampai sekitar pertengahan bulan juli tahun bersama sama dengan seni naik (sopir terdakwa), edwin dan roy (keduanya penjaga rumah terdakwa), hasilnya berupa denah tempat tinggal hakim agung h.m. syafruddin kartasasmita, cipayung berikut kendaraan dan jam keberangkatan kantor serta foto, dan denah tempat tinggal hakim agung sunu kendaraan dan jam keberangkatan serta fotonya, yang oleh ferry hukum data hasil survey tersebut diserahkan kepada dedi yusuf hero menteng pada tanggal juli selanjutnya dedi yusuf menyerahkannya kepada betty siti kartika untuk diserahkan kepada terdakwa, sekitar antara akhir bulan juni dan awal bulan juli tahun beberapa kali terdakwa datang rumah kontraknya jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan dan bertemu dengan dodi ardhito, selama berada rumah kontrakan tersebut terdakwa antara lain melakukan pembicaraan dengan dodi ardhito mengatakan mau dibikin kaya ngga , dijawab dodi ardhito kalau mau berbuat yang berbahaya saya enggak mau" kemudian terdakwa bertanya lagi kenapa, takut, cuma boncengin saya terdakwa) naik sepeda motor, kan yang tembak saya terdakwa) amukan cuma supir , dodi hard ito tidak menjawab karena kebingungan dan ketakutan selanjutnya dodi haryanto mengusulkan kepada terdakwa untuk mencari orang lain membincangkan terdakwa yang disetujui terdakwa, awal bulan juni tahun dodi ardhito menemui mulawarman al. mola untuk menyampaikan maksudnya sesuai rencana terdakwa untuk melakukan pembunuhan, mulawarman at. mola menyambut baik permintaan dodi ardhito, kemudian dodi ardhito mengatur pertemuan antara terdakwa dengan mulawarman at. mola, tanggal juni dodi ardhito menelepon mulawarman al. mola agar datang rumah dodi ardhito jalan bukit hijau nomor pondok indah, jakarta selatan. dalam pertemuan tersebut dodi ardhito memberitahukan mulawarman al. mola bahwa dodi haridjito takut yurisprudensi mahkamah agung membincangkan bosnya terdakwa) dan meminta kesediaan mulawarman al. mola menggantikan, permintaan mana. ditanggapi oleh mulawarman al. mola, pada tanggal juni dodi ardhito memberitahu mulawarman at. mola kalau boss dodi ardhito yaitu terdakwa bersedia memakai tenaga maula warman al. mola dan akan bertemu minggu depan: pada tanggal juli body ardhito menelepon maula warman al. mola supaya datang rumah dodi ardhito jalan bukit hijau nomor pondok indah, jakarta selatan, setelah maula warman al. mola tiba, r.mulawarman al. mola diperkenalkan dod! ardhito kepada terdakwa yang sudah berada terlebih dahulu rumah dodi ardhito, kemudian terdakwa berkata kepada mulawarman al. mola apakah berani membawa motor membonceng saya , yang dijawab mulawarman al. mola sanggup , dilanjutkan lagi terdakwa mengatakan ini ada fokusnya, apakah biasa naik yamaha king dijawab mulawarman al. mola biasa naik satria lalu terdakwa menyuruh mulawarman at, mola untuk belajar menggunakan motor yamaha king seraya terdakwa memberi uang rp. (satu juta rupiah) kepada mulawarman al. mola. dodi ardhito juga mengusulkan kepada terdakwa supaya mulawarman al. mola dibelikan motor yamaha king yang lain dengan alasan motor yamaha king yang dibeli dodi hard ito mudah dikenali, usul inipun disetujui terdakwa: tanggal juli dodi ardhito menelepon lagi mulawarman al. mola untuk datang rumah kontrakan jalan alam segar iii nomer pondok indah, jakarta selatan, setibanya disana, mulawarman al. mola bertemu dengan terdakwa dan dodi hardijito, kemudian terdakwa menyerahkan alamat dan foto soeharto jalan tabah nomor kodama, kelapa gading dan h.m. syafruddin kartasasmita, sh. villa serpong mas jalan villa kencana viii romeo kepada mulawarman al. mola disertai perintah dari terdakwa yaitu coba kamu cek alamat ini. ada nggak orang orangnya, kamu pakai nama hamzah atau aam hasilnya lapor saya terdakwa), kamu mulawarman al. mola kalau panggil saya terdakwa) abah . terdakwa juga memberi sebuah hand phone merek nokia yang sudah ada kartunya nomor kepada mulawarman al. mola, sebaliknya mulawarman al. mola mencatat nomor hand phone terdakwa yaitu untuk melaksanakan tugas tersebut kepada mulawarman al. mola, mulawarman al. mola meninggalkan rumah diantar dengan mobil oleh dodi haryanto, dalam perjalanan dodi ardhito yurisprudensi mahkamah agung memberi uang sebesar (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian sebuah motor yamaha king atas persetujuan terdakwa dan malam hari itu juga mulawarman al. mola membeli motor yamaha king bekas tahun nomor polisi jalan pondok pinang dengan harga (delapan juta lima ratus ribu rupiah): tangga! juli dodi hardijito menelepon mulawarman mola memberitahukan kalau dipanggil abah terdakwa), setelah bertemu, terdakwa menanyakan hasil survey alamat yang telah diberikan terdakwa kepada mulawarman al. mola, oleh mulawarman al. mola dilaporkan bahwa pada kedua alamat tersebut tidak ada orangnya, tanggal juli setelah mulawarman al. mola mengambil sepeda motornya yang diperbaiki dibawa rumah dodi ardhito jalan bukit hijau nomor pondok indah, jakarta selatan untuk dicoba dan setelah itu mulawarman al. mola bersama dodi ardhito jalan alam segar nomor jakarta selatan untuk bertemu dengan terdakwa, namun sebelum berangkat dodi haryanto memberitahu mulawarman al. mola bahwa boss terdakwa) setuju untuk mencari orang lain yang bisa dipercaya jangan sampai tahu boss terdakwa) siapa, kemudian setelah mulawarman al. mola bertemu terdakwa jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan, terdakwa menanyakan apakah motornya sudah siap yang dijawab mulawarman al. mola sudah dan terdakwa memberitahu mulawarman al. mola boleh cari orang lain dan harganya berapa nanti sore saya terdakwa) tunggu kabarnya setelah itu mulawarman al. mola pulang rumahnya naik taxi, tanggal juli mulawarman al. mola mendapat telepon dari mika pranata dan dalam percakapan tersebut mulawarman al. mola memberitahu mika pranata dengan kata kata gua mau cari orang untuk niat musuh boss gue cina . pada sore harinya setelah mulawarman al. mola melapor kepada dodi ardhito, dodi ardhito meneruskan kepada terdakwa melalui pembicaraan hand phone bahwa mulawarman al. mola sudah dapat orangnya, lalu keduanya yaitu dodi ardhito dan mulawarman al. mola disuruh datang oleh terdakwa jalan alam segar nomor pondok indah, jakarta selatan, setelah bertemu, terdakwa menanyakan orangnya minta berapa dijawab mulawarman al. mola minta rp. (seratus juta rupiah) pak, kejahatan nggak. pak , dijawab terdakwa. boleh langsung saja orangnya kamu mulawarman al. mola) yurisprudensi mahkamah agung suruh kerjakan yang kayu putih selatan , saat itu juga terdakwa memberi uang kepada mulawarman al. mola sebesar (sepuluh ribu) dollar amerika). pada pukul wib mulawarman al. mola menelepon mika pranata menanyakan apakah orangnya sudah ada karena uangnya sudah dipegang mulawarman al. mola: hari senin tanggal jul sekira pukul wib mika pranata menelepon mulawarman al. mola memberitahukan bahwa orang yang disuruh cari oleh mulawarman al. mola sudah ada yaitu novel hadad bin harun yang memang sudah dikenal oleh mulawarman al. mola dan mulawarman al. mola menyetujui serta 'mengatakan pada mika pranata agar nomor teleponnya diberikan kepada novel hadad bin harun, hari selasa tanggal juli sekira pukul wib novel hadad bin harun menelepon mulawarman al. mola, menanyakan apa benar perlu orang yang pada saat itu novel hadad bin harun mengatakan bersedia dan oleh mulawarman al. mola menyuruh royal hadad bin harun datang rumahnya dan sekitar pukul wib novel hadad bin harun tiba rumah mulawarman al. mola tetapi pada saat itu karena mulawarman al, mola mau pergi, maka novel hadad bin harun menunggu rumah mulawarman al. mola dan pada pukul wib tiba kembali, dalam pertemuan itu ". mulawarman al. mola menanyakan kepada novel hadad bin harun apakah benar berani, yang dijawab coba saja lihat, saya kerja sama siapa, saya harus tahu dulu orangnya , yang dijawab oleh mulawarman al. mola bersama dirinya dan ini musuh bosnya, orang cina gambarannya kaki tangan edy tani! , lalu novel nada bin harun menyatakan kesediaannya apabila bersama dengannya dan mulawarman al. mola mengatakan kita dibayar local": selanjutnya mulawarman al. mola menanyakan kepada novel hadad bin harun apakah sudah pernah pegang senjata, karena orang tersebut harus disikat sampai habis , kemudian novel hadad bin harun menanyakan dimana senjatanya yang dijawab oleh "r, mulawarman al. mola nanti dikasih kalau ada waktunya selanjutnya mulawarman al. voli,a menanyakan tinggal dimana gan bersama siapa, karena tidak boleh ada yang tahu siapapun, yang dijawab bahwa dia tidak ada tempat tinggal yang tetap, oleh karena itu mulawarman al. mola menyuruhnya mencari tempat tinggal yang enak nanti dibayarkan dan sementara tinggal dulu bersamanya setelah itu "royal hadad bin harun pulang mengambil bajunya diberi ongkos rp. (lima puluh ribu rupiah), yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor putomo mandala putra alias tommy bin h.m. soeharto tempat lahir jakarta mur tahun juli jenis kelamin laki laki: kebangsaan indonesia, tempat tinggal jl. cendana kelurahan menteng, jakarta pusat, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pemohon peninjauan kembali pernah ditahan li. oleh penyidik polda metro jaya sejak tanggal november sampai dengan desember diperpanjang oleh kejati dki jakarta sejak tanggal desember sampai dengan januari diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri jakarta selatan sejak tanggal januari sampai dengan februari oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal februari sampai dengan maret oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat sejak tanggal maret sampai dengan april diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri jakarta pusat sejak tanggal april sampai dengan juni diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi dki jakarta sejak tanggal juni sampai dengan juli diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi dki jakarta sejak tanggal juli sampai dengan agustus yurisprudensi mahkamah agung pada tanggal juli terdakwa berada jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan bersama mulawarman al. mola, dalam perbincangan terdakwa menanyakan gimana orang orang kamu , dijawab sudah dilokasi pak, tinggal tunggu beritanya tv" terdakwa berkata lagi saya ada alamat baru istri mudanya kartasasmita daerah cipayung, nanti kamu tolong cek alamat itu dan coba kamu lihat lagi rumah shs sudah ada belum orangnya. sekalian cek orang orang kamu, jangan terlalu lama dan nanti latihan sama saya, sekalian survey cipayung , selanjutnya sekitar pukul wib terdakwa mengeluarkan (tujuh) jenis senjata api yang diletakkan atas inja dengan memakai sarung tangan, terdakwa mengatakan kamu biasa memakai yang mana , dijawab mulawarman al. mola saya tidak bisa pakai senjata, tetapi kalau bapak terdakwa) menyuruh saya mulawarman al. mola) bawa, tolong ajarkan dulu bagaimana mempergunakannya , terdakwa menerangkan nih pakai yang ini enak kalau ditembakkan selongsongnya tidak keluar cara menembakkan pistol tangan kanan menggenggam pistol tangan kiri sebagai tumpuan dan jangan kaku, ikuti saja gerakannya, gampang kok. sebagai driver jangan sekali kali berpikiran untuk mengeksekusi tugas kamu adalah bawa motor dengan aman tidak terlalu ngebut walaupun dalam keadaan panik . selanjutnya terdakwa mengingatkan kalau menurut kamu mulawarman mola) ada yang mengikuti kasih tanda saya terdakwa) dengan agungkan jempol belakang biar saya terdakwa) yang menghabisi, harus diingat. tanda jalan berhenti belok kanan, belok kiri, kalau jalan terus pukul punggung dua kali, stop pukul punggung sekali, belok kanan pukul paha kanan, belok kiri pukul paha kiri, pelan pelan pukul punggung tiga kali. ingat terus dan sambil latihan cara pegang senjata dan mengambil dari balik jaket . kemudian mulawarman al. mola latihan berkali kal: menarik senjata dari dalam jaket sampai benar seperti yang diajarkan terdakwa kepadanya, tanggal juli terdakwa bersama mulawarman al. mola dengan berkendaraan sepeda motor berboncengan menuju arah cipayung dengan membawa senjata api. dalam perjalanan tersebut terdakwa bersama mulawarman al. mola mempraktekkan kode kode yang diajarkan terdakwa, dan setelah sampai sekitar rumah h.m. syafruddin kartasasmita, sh, terdakwa membatalkan niatnya karena samping rumah itu banyak orang, yang dianggap riskan dan diputuskan terdakwa bersama mulawarman al. mola kembali jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan, tanggal juli terdakwa memanggil mulawarman al. mola untuk memberikan alamat baru h.m. syafruddin kartasasmita, jalan lantamal raya nomor sunter mas, yurisprudensi mahkamah agung jakarta utara sekaligus dilakukan pengecekan, dan pada tanggal juli mulawarman al, mola dan novel hadad bin harun mensurvei alamat yang diberikan terdakwa tetapi keduanya tidak menemukannya, tanggal juli terdakwa menjelaskan kepada mulawarman al. mola letak jalan lantamal raya nomor sunter mas, jakarta utara tetapi mulawarman al. mola tetap tidak mengerti, sehingga terdakwa menyuruh membeli peta jakarta, setelah melihat peta tersebut barulah mulawarman al. mola mengerti. sekitar pukul wib terdakwa memberikan (dua) pucuk senjata api pistol kepada mulawarman al. mola rumah jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan, yang dibawa pulang kedua senjata tersebut oleh mulawarman al. mola rumahnya dan mulawarman al. mola memberitahu novel hadad bin harun tentang cara penggunaannya. oleh novel hadad bin harun dicoba menembakkan atas dua kali dengan alat peredam. pada sekitar pukul wib mulawarman al. mola dan novel hadad bin harun berangkat menuju lokasi tetapi dalam perjalanan ditelepon dodi ardhito yang menyuruh mulawarman al. mola jalan alam segar nomor pondok indah, jakarta selatan, karena sudah bersama novel hadad bin harun, maka untuk sementara novel hadad bin harun ditinggal rumah mika pranata, dan mulawarman al. mola sendiri rumah jalan alam segar iii nomor pondok indah, jakarta selatan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menginformasikan kepada mulawarman al. mola yaitu nih. informasi baru dia berangkat kerja antara pukul wib sampai pukul wib. kamu harus sana pagi pagi. kamu tidak bisa berangkat dari sini harus cari tempat dekat situ. coba pikirkan daerah mana selanjutnya terdakwa memberi petunjuk kamu tidak usah berangkat sana naik motor. kecuali sudah dapat tempat check sekitar situ yang jaraknya tidak terlalu jauh. ingat security, kalau masuk kendaraan jangan sampai tercatat , sekitar pukul wib mulawarman al. mola dan dodi ardhito pondok indah mall untuk beli baju, setelah itu dodi ardhito jalan alam segar iii pendek indah, jakarta selatan mengambil motor untuk ditaruh bukit hijau sedangkan mobil dodi ardhito dipakai oleh mulawarman al. mola untuk check hotel patra jasa cempaka putih, jakarta pusat dan sekira pukul wib mulawarman al. mola menjemput novel hadad bin harun rumah mika pranata dan sebelum berangkat mulawarman al. mola meminjam tas mika pranata untuk menyimpan baju dan (dua) buah senjata api, setelah itu yurisprudensi mahkamah agung mulawarman al. mola bersama sama dengan novel hadad bin harun berangkat menuju hotel patra jasa cempaka putih, jakarta pusat dengan menggunakan mobil timor nomor polisi milik dodi ardhito dan setia hotel patra jasa check kamar nomor atas nama novel hadad bin harun, setelah itu mulawarman al. mola mengembalikan mobil timor milik dodi ardhito dan mengambil motor yamaha king warna hitam nomor polisi selanjutnya mulawarman ai. mola masuk hotel patra jasa langsung tidur, untuk mewujudkan niat terdakwa menghabisi nyawa h.m. syafruddin kartasasmita, sh. hakim agung mahkamah agung yang menghukum terdakwa dalam kasus goro tingkat kasasi mahkamah agung ri, maka sesuai kesanggupan dan tanggung jawab mulawarman al, mola dan novel hadad bin harun yang telah mendapatkan pemberian uang, pada hari kamis tanggal juli pukul wib mulawarman al. mola dan novel hadad bin harun hotel patra jasa cempaka putih, jakarta pusat sudah bersiap siap berangkat menuju sasaran yaitu rumah h.m. syafruddin kartasasmita,sh jalan lantang sunter, jakarta utara, pada saat akan berangkat sasaran mulawarman al. mola memberikan senjata api pistol warna putih kepada novel. hadad bin harun dan dimasukkan dalam kantong celananya selanjutnya mulawarman al. mola dan novel hadad bin harun berangkat menuju rumah h.m. syafruddin kartasasmita, sh. mengendarai sepeda motor yamaha king warna hitam nomor polisi dalam posisi novel hadad bin harun diboncengi oleh mulawarman al. mola, dan dalam perjalanan mulawarman al. mola memberikan lagi satu senjata api pistol warna hitam kepada novel hadad bin harun diselipkan dibalik bajunya, lebih kurang pukul wib mulawarman al. mola dan novel hadad bin harun tiba dekat rumah h.m. syafruddin kartasasmita, sh. dan setelah jarak dengan rumah h.m. syafruddin kartasasmita, lebih kurang (lima puluh) meter mulawarman al. mola menghentikan sepeda motornya menunggu dekat lapangan tenis dan dari tempat tersebut mulawarman al. mola dan novel hadad bin harun dapat mengamati h.m. syafruddin kartasasmita, dan dari tempat itu pula mulawarman al. mola dan novel hadad bin harun dapat melihat dengan jelas bahwa dalam pekarangan rumah h.m. syafruddin kartasasmita, mobil honda crv, warna silver, nomor polisi yang dikeluarkan dari garasi masih ada dan sekitar pukul wib mobil honda crv, keluar dari pekarangan rumah yurisprudensi mahkamah agung h.m, syafruddin kartasasmita, melintas depan mulawarman al. mola dan novel hadad bin harun yang sedang menunggu, sehingga r.mulawarman al. mola melihat dari kaca depan mobil pengemudinya adalah h.m. syafruddin kartasasmita, sesuai dengan foto yang diberikan oleh terdakwa kepada mulawarman al. mola, sehingga mulawarman al. mola dan novel hadad bim harun mengikuti mengiringi mobil tersebut dari belakang dan setelah sampai dibelokkan kanan kemayoran, mulawarman al. mola mengatur jarak agar tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh agar h.m. syafruddin kartasasmita, tidak curiga sambil mencari posisi yang paling baik untuk melakukan penembakan terhadap h.m. syafruddin kartasasmita, sh., pada saat jalan sunter jaya dekat pintu air, kemayoran, jakarta pusat dan arah depan tidak ada kendaraan melintas, maka mulawarman al. mola langsung memecat mobil yang dikemudikan oleh h.m. syafruddin kartasasmita, sh, sehingga posisi h.m. syafruddin kartasasmita, dengan novel hadad bin harun berdampingan atau sejajar dengan jarak lebih kurang (lima puluh) cm, mulawarman al. mola memberikan isyarat kepada novel nada bin namun dengan cara pengangguran kepala serta mengangkat tangan kiri dengan ibu jari dan telunjuk membentuk huruf o" pertanda ok dan saat novel hadad bin namun berada disebelah kanan h.m. syafruddin kartasasmita, dengan jarak lebih kurang (lima puluh) cm, novel hadad bin harun menembak h.m, syafruddin kartasasmita, dengan senjata api pistol warna hitam sebanyak satu kali, mengakibatkan mobil berjalan oleng dan menabrak warung dan berhenti, maka pada saat itu novel hadad bin harun 'turun dari sepeda motor dan menembak h.m. syafruddin kartasasmita, dari depan mobil sebanyak (tiga) kali, setidak tidaknya lebih dari (satu kali, sehingga h.m. syafruddin kartasasmita, mendapat luka luka pada daerah belakang telinga kanan, lima milimeter bawah daun telinga dan lima milimeter dari belakang telinga terdapat luka terbuka dengan garis tengah tujuh milimeter yang dikelilingi kelima lecet yang lebarnya masing masing pada kanan bawah dua milimeter, pada kanan atas satu milimeter, pada kiri atas satu milimeter dari pada kiri bawah satu milimeter: pada daerah leher sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter bawah rahang terdapat luka berbentuk bunder, tepi beraturan dengan garis tengah empat belas milimeter, pada daerah dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, empat sentimeter atas puting susu, terdapat luka terbuka berbentuk yurisprudensi mahkamah agung bunder dengan garis tengah enam milimeter dan dikelilingi oleh kelima lecet yang lebarnya pada semua arah satu setengah milimeter, tuka ini dikelilingi oleh lecet berbentuk bunder dengan lebarnya pada semua arah tiga milimeter, pada daerah pinggang kanan tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan, seratus dua puluh enam sentimeter atas tumit empat belas sentimeter bawah puncak bahu, terdapat luka berbentuk bunder dengan tepi tidak rata dengan garis tengah dua belas milimeter, pada daerah tengan bawah kanan sisi dalam enam sentimeter dari siku, terdapat luka terbuka bunder dengan garis tengah empat milimeter yang dikelilingi oleh kelima lecet dengan lebar masing masing pada kiri bawah sepuluh milimeter, kiri atas dua milimeter, kanan atas satu milimeter dan pada kanan bawah dua milimeter, pada lengan atas kanan sisi luar, tiga sentimeter dari siku terdapat tuka terbuka berbentuk bunder dengan tepi tidak teratur satu sentimeter kah satu sentimeter, pada lengan bawah kanan sisi dalam, delapan sentimeter dari siku terdapat luka terbuka berbentuk bunder dengan garis tengah enam sentimeter dan dikelilingi kelima lecet dengan lebar masing masing pada sebelah bawah empat milimeter, sebelah kiri dan kanan masing masing satu setengah milimeter dan sebelah atas satu milimeter, pada lengan atas kanan sisi dalam satu sentimeter dan siku luka berbentuk dangkal dengan tepi rata rata bergaris tengah lima milimeter, pada kuping telinga kiri bagian atas terdapat robekan dengan tepi tidak teratur sepanjang lima milimeter, luka luka mana menyebabkan h.m. syafruddin kartasasmita, sh. meninggal dunia pada tanggal juli sesuai visum repertum bagian hmu kedokteran forensik fakultas kedokteran universitas indonesia nomor sk.i1 tanggal agustus yang ditandatangani oleh dr. abdul mun' idris spf, selesai melakukan pembunuhan, novel hadap namun diantar dengan sepeda motor oleh mulawarman al. mola hotel patra jasa untuk check out, selanjutnya mulawarman al. mola menuju rumah dion ardi atas petunjuk dodi ardhito, rumah tersebut mulawarman al. mola memberitahukan kepada dodi ardhito bahwa pelaksanaan pembunuhan telah selesai, kemudian mulawarman al. mola bali inter money changer pondok indah mall menukar uang dollar sebanyak (lima ribu seratus dollar amerika) seterusnya menemui novel hadad bin harun daerah tangerang untuk menyerahkan uang bagiannya sebesar yurisprudensi mahkamah agung rp. (lima puluh juta rupiah) dan mulawarman al, mola menerima kembali kedua senjata api milik terdakwa dan novel nada bin harun yang telah dipergunakan novel hadad bin harun untuk menembak korban h.m. syafruddin kartasasmita, sh. selanjutnya mulawarman al. mola rumah dion hardi menemui dodi ardhito kemudian bersama sama dodi ardhito menemui terdakwa rumah jalan alam segar nomor pondok indah, jakarta selatan untuk melaporkan bahwa pembunuhan telah selesai dilaksanakan, sambil mengembalikan (dua) senjata api tersebut atas kepada terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut atas diatur dan diancam pidana oleh jo. ke kitab undang undang hukum pidana, keempat bahwa terdakwa utomo mandala putra al. tommy bin h.m. soeharto, pada hari jumat tanggal november sampai dengan tanggal november setidak tidaknya antara tahun sampai dengan tahun bertempat jalan cendana nomor dan jalan yusuf adiwiyata nomor kelurahan menteng, jakarta pusat atau disuatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri jakarta pusat, dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan undang undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan. mengawasi atau oleh pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikatakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan suatu peraturan undang undang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa terdakwa telah mengetahui putusan mahkamah agung republik indonesia nomor pid tanggal september yang kamarnya menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana utomo mandala putra al. tommy bin h.m, soeharto selama (delapan belas) bulan, denda rp. (sepuluh juta rupiah) subsidi (tiga) bulan karangan dan membayar uang pengganti sebanyak rp. (tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah), namun jaksa pada kejaksaan negeri jakarta selatan selaku eksekutor belum dapat melaksanakan putusan tersebut karena terpidana (dalam hal ini terdakwa) mengajukan permohonan grasi kepada presiden republik indonesia, pada tanggal november kejaksaan negeri jakarta selatan menerima keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal november yang menolak permohonan grasi terdakwa, sehingga yurisprudensi mahkamah agung kepala kejaksaan negeri jakarta selatan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan nomor print fu. tanggal november kepada jaksa fahmi, dan jaksa yudha sutomo, dan mengirimkan surat panggilan terpidana nomor fu. tanggal november kepada terdakwa untuk menghadap kepada jaksa fahmi, kantor kejaksaan negeri jakarta selatan pada hari jung'at tanggal november pada jam wib untuk keperluan pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor pid tanggal september keppres nomor tahun tanggal november tetapi panggilan tersebut tidak dipenuhi terdakwa sehingga kepala kejaksaan negeri jakarta selatan memerintahkan kepada jaksa fahmi, mendatangi rumah terdakwa: pada tanggal november sejak jam wib sampai dengan sore harinya terdakwa tidak memenuhi panggilan jaksa untuk melaksanakan eksekusi, sehingga jaksa mendatangi rumah terdakwa jalan yusuf adiwiyata nomor jakarta pusat, dan sesampai depan rumah terdakwa, pintu pacarnya tidak dibuka walau sudah kelok beberapa kali dan terdakwa tetap tidak luar, sampai jam wib terdakwa tetap tidak mengindahkan pemanggilan jaksa untuk melaksanakan eksekusi, pada tanggal november sekitar jam wib kepala kejaksaan negeri jakarta selatan bersama (dua) orang jaksa lainnya menemui! menghadap kapolres metro jakarta selatan dan secara resmi minta bantuan polri untuk melakukan pencarian terdakwa guna eksekusi, selanjutnya bersama dengan petugas polisi polres metro jakarta selatan melakukan penggeledahan rumah terdakwa jalan yusuf adiwiyata nomor jakarta pusat, rumah bambang trihatmodio, rumah sigit har yojudanto, rumah manik, namun terdakwa tidak ditemukan: selanjutnya jaksa pada kejaksaan negeri jakarta selatan menghubungi pengacara terdakwa dan pengacara bob r.e. nasution, sh, sudirman munir, dan jerman umar, sh. dan para pengacara menyanggupi untuk menghadapkan terdakwa pada hari senin tanggal november tetapi setelah ditunggu sampai jam wib terdakwa tidak datang kantor kejaksaan negeri jakarta selatan, sehingga kepala kejaksaan negeri jakarta selatan secara resmi meminta bantuan pencaharian dan penangkapan terdakwa kepada kapolres metro jakarta selatan dengan surat nomor fu. tanggal november pada saat terdakwa mengetahui panggil jaksa untuk melaksanakan eksekusi pada tanggal november dan pencaharian terdakwa rumahnya dan rumah rumah keluarganya, serta pencaharian dan penangkapan yang akan dilakukan kepolisian, maka sejak itu terdakwa memutuskan untuk tidak menghadap, dengan cara menghindar dengan meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan menyembunyikan diri dengan yurisprudensi mahkamah agung (lima) dos amunisi kuning tua pel bal kal. ,62mm butir butir, satu) dos warna putih super wmr butir, (satu) dos amunisi long fair butir, (satu) tas kain warna hitam berisikan nami9 butir, (satu) dos warna hijau remineo r p (sembilan butir), b). selongsong, rem mao, amunisi, butir peluru elev koch peralatan seni, (tiga) butir peluru (dua) hotel!: (dua) amunisi kal, produk pt. pindad butir: (satu) magazen kosong wm, (satu) magazen kosong yurisprudensi mahkamah agu, (atu) buah patung manusia warna kuning terbuat dari kuningan setinggi cm: (satu) kotak plastik transparan berisikan (tuju) dos amunisi super pistol revolver super automatic butir, butir:(dua) buah kartu senjata api utomo mandala putraain utomo mandala putra,,alt mm, pistol tanpa merk warna putih metal call mm, fas hitam berisi satu pucuk seni laras panjang merk hrmix ser warna hitam call uang tunai usd$ yurisprudensi mahkamah agung uang tunai rp. , : satu lembar bukti check hotel satu buah kaos kaki warna abu abu kebiru biruan, satu map kuning bawah ada tulisan himitsu" berisi foto copy foto drs. config, sh., soeharto, se., gema boediarso, sh., prof. dr. paulus efendi nothing, sh., foto copy alamat drs. taufik, sh. soeharto, sh., gema boediarso, sh, prof. dr. paulus efendi tulung, sh.: denah alamat rsw ji. kayu putih selatan foto copy peta, pas foto ukuran kartu pos: foto copy foto sebanyak lembar: lembar denah set alamat, tenael, suharto, sel, adang panik ibrahim, foto copy peta, pas foto ukuran kartu pos, foto ukuran kartu pos: foto copy peta komplek kejaksaan agung, foto copy peta komplek tni fl. tabah,, yurisprudensi mahkamah agung mahkamah agung tersebut, membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta pusat yang berbunyi sebagai berikut kesatulagi dengan pasti sekitar bulan oktober tahun atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bertempat hunian dan iii serta gudang bawah tanah apartemen cemara jalan cemara nomor menteng, jakarta pusat atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan betty siti kartika yang perkaranya telah diadili dan diputus oleh pengadilan negeri jakarta pusat nomor pid.b ikt.pst. tanggal februari putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, telah melakukan perbuatan tanpa hakuatu bahan peledak(tiga) buah magazen: (satu) pucuk senjata api revolver s&w kal. ctg m97113, (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol, model usp, sen kaliber mm,satu) box blazer warna hitam berisikan satu) pucuk senjata api laras panjang blazer buatan jerman model 40di): yurisprudensi mahkamah agungr75 wi kue k3i,n716 dua blok tnt seperempat pond lot ecy sepuluh buah hand phone merek taxon dan dua buah yang sudah dirakit:, sepuluh buah saklar on off: dua buah baterai volt merek energies,n warna putih berikut sarungnya, satu buah sarung senjata api pendek warna coklat, satu buah forgot, dua buah magazen senjata api six super, satu buah magazen senjata api mp3: satu buah laras peredam:",, yurisprudensi mahkamah agung: satu pucuk pistol merek baret tanpa nomor warna hitam, panjang kurang lebih em, satu pucuk pistol warna putih metal call mm: tas hitam berisi satu pucuk seni jarak panjang merk mp3 sd no, berikut satu magazen kosong satu magazen berisi butir peluru, dirampas untuk negara,: satu lembar sub perguruan cikini nomor atas nama utomo mandala putra, (satu) lembar sub smp perguruan cikini nomor bb151707 atas nama utomo mandala putra, (satu) kembar sub smt penerbangan an. utomo mandala putra, (satu) lembar surat penghargaan smt penerbangan um smt.p atas nama utomo mandala putra: (satu) lembar surat ijin mendirikan stasiun amatir atas nama utomo mandala putra: (satu) lembar piagam penghargaan dpp golkar utomo mandala putra: (satu) lembar piagam penghargaan bp bp7 icxliw a n utomo mandala putradan pimpinan pusat legiun veteran ri, atas nama utomo mandala putra, yurisprudensi mahkamah agung (satu) lembar surat keputusan legiun veteran r.i, (satu' kembar saham biasa nomor pt. damai indah padang golf atas nama utomo mandala putra: (satu) bundel daftar senjata api genggam larasla alias tommy bin h.m. soeharto: satu unit mobil timor pol. bl warna hijau: dikembalikan kepada yang berhak yaitu dodi hardjitos (satu) unit mobil peugeot warna putih pol b2828 ml, tahun rangka nomin an. irfan fauzi berikut stok. dan bpk: dikembalikan kepada yang berhak yaitu dedi studi yusuf: (satu) unit mobil jeep honda crv warna silver pol .kz, tahun rangka mars 10a2f1lo0071:,: sebuah kaca mata min plus: sebuah plat nomor kz:, yurisprudensi mahkamah agung, satu buah map plastik transparan berisi satu halaman surat red project, status sangat rahasia ditandatangani oleh jomblo bin muhamad, dua halaman memorandum understanding tanggal maret ditandaaw,0p.,,yurisprudensi mahkamah agung, satu lembar foto dodi semadi yang sedang bersalaman dengan orang yang tidak dikenal ukuran jumbo, satu lembar potongan foto kh. abdurrahman wahid: satu lembar potongan foto dodi semadi, sembilan belas lembar foto ukuran post card enam lembar kliping koran majalah gatra:n pt. sulingan wisata masing masing, tanggai november sebesar rp. , : tanggal november sebesar rp. , : tanggal november2000 sebesar rp. asli (dua puluh dua) lembar kwitansi masing masing tanggal november an. dodi sebesar rp. an. darwin sebesar bambang sebesar bambang na. sebesar tanggal november an. bambang sebesar rp. , : tanggal november an. darwin sebesar rp. , : yurisprudensi mahkamah agung tanggal november an. dodi sebesar rp. , , tanggal november an. h.m. dedy yusuf sebesar rp.an. bambang sebesar rp. tanggal november an. darwin sebesar rp. . , tanggal november an. dodi sebesar rp. , , tanggal november an. darwin sebesar rp. , , tanggal november an. bambang sebesar rp. , : tanggal november an. bambang sebesar rp. , , tanggal november an. darwin sebesar rp. . , . tanggal november an. hilman budi sebesar rp. , , tanggal november an. ela syarief sebesar rp. , , tanggal november an. bambang na. sebesar rp. , : tanggal november an. darwin sebesar rp. tanggal november an. darwin sebesar rp. . , tanggal november an. hilman budi sebesar rp. , : dirampas untuk dimusnahkan kanayurisprudensi mahkamah agung surat perintah nomor sprint 2677, (satu) lembar asli surat pemberitahuan sp ! iii: (satu) lembar surat panggilan dari kejarmenetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah), membaca putusan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal juli nomor pid. pn.jkt.pst. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikutil. turut serta tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan bahan peledak": ii. tanpa hak menguasai, menyimpan dan monyet bunyian senjata api dan bahan peledak": ii. membujuk (uitlokker) untuk melakukan pembunuhan berencana":esuatu peraturan undang undang : menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut atas, dengan hukuman penjara selama (lima belas) tahun: menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan cipinang: menetapkan bahwa barang buktiyurisprudensi mahkamah agung (tiga) buah magazen, (satu) pucuk senjata api revolver kal. ctg m97113, (satu) pucuk senjata api veneta mm, italy:ig.. (satu) buah laras panjang kaliber win dengan teleskop x36, (satu) buah laras panjang blazer model kal. win dengan teleskop nella amunisi tajam kal. sebanyak butir, li. atu) box warna hitam berisikan (satu) pucuk senjata api laras panjang pencil model super made italic,, butir (dua ratus empat puluh) butir: (dua dos amunisi cci wmr maxi mao, 50w@ butir butir: cc. (dua) dos amunisi federal klasik reli win butir, dua dos amunisi frontier rem rutin: (satu) magazen kosong mauer call win, (satu) magazen kosong wm, (satu) box warna merah oranye berisikan (enam) dos wanna merah papua mag finland butir: (satu) dos amunisi putih super super automatic rutin, (hima) dos amunisi putih super super mao butir butir butir: yurisprudensi mahkamah agung adi (lima) dos amunisi kuning tua pel bal kal. butir butir: (satu) dos warna putih super wmr butir:,3b butir butir:warna hijau amunisi butir: (satu) remiagton bullet butir: (sepuluh) kantong plastik hijau tua bertuliskan munisi kali muujan remu: butir amunisi super mao:k19 (tujuh belas) butir amunisi rem mao fc:, produk pt. pindad butir: (satu) magazen kosong wm: (satu) magazen kosong (satu) kotak kejut amunisi lexington rim fine butir, ga. (satu) kotak kecil amunisi elev shoot pistol match butir: dima) amunisi win chapter: yurisprudensi mahkamah agung (dua puluh dua) lembar stiker kampus:aan (satu) dos elev shoot pistol match cal. butir, (sepuluh) butir peluru legia call enam) dos amunisi mmm butir, (dua) buah kartu senjata api a n utomo mandala putra os2 kai s b x dan kas s b x serta. (dua) buah surat perintah nomor sprint x197 tanggal oktober dan nomor sprint x 9t afn utomo manda putra:! dua buah file kabinet: kanancall mn, pistol tanpa merk warna putih metal call mm, tas hitam berisi satu pucuk seni laras panjang merk names sd no, berikut dua magazen, satu magazen kosong, satu magazen berisi butir peluru, satu pucuk colt merk diamond back satu pucuk senjata six ser warna hitam call uang tunai usd lho): uang tunai rp. , : satu lembar bukti check hotel patra jasa cempaka putih: yurisprudensi mahkamah agung 44i270kati, (delapan belas) amunisi winchester ga, (satu) box warna merahoranye berisikan (dua belas) dos amunisi warna coklat tua bertuliskan cedera! premium rifle rem. butir (dua ratus empat puluh) butir: dua) dos amunisi cci wmr maxi mag, butir butir,:satu) kotak biru butir::yurisprudensi mahkamah agung: lima selongsong peluru: lima rutin: sebuah album foto fuji image plaza berisi lembar foto,: satu buah kaos kaki warna abu abu kebiru biruan: satu map kuning bawah ada tulisan himitsu": foto copy alamat drs. taufik, sh. soeharto, sel, gema boediono, sh., prof. dr. paulus efendi tulung, sh.: cc. denah alamat rsw jl. kayu putih selatan foto copy peta: pas foto ukuran kartu pos, f . foto copy foto sebanyak lembar, lembar denah set alamat,, adang panik ibrahim, foto copy peta: pas foto ukuran kartu pos, foto ukuran kartu pos: foto copy peta komplek kejaksaan agung: foto copy peta komplek tni hi. tabah, lembar foto ukuran kartu pos::warna serta nomor telepon dibaliknya terdapat set peta alamat rumah syamsudin cipayung, yurisprudensi mahkamah agungis kue k31, satu buah gagang senjata api cal satu buah penutup dan satu buah penarik, 4d,, lima buah microswitch,ngizer, tujuh kotak korek api batang, satu buah pisau komando berikut sarungnya warna hitam: satu buah pisau warna putih berikut sarungnya, gl. satu buah sarung senjata api pendek warna coklat, satu buah borgol: dua buah magazen senjata api six super, satu buah magazen senjata api mp3) satu buah laras peredam, ann , satu buah tas warna hijau, satu buah tas kecil warna hitam merk chapt:lembar kertas buku tulis berisi tulisan tangan tinta hitam, yurisprudensi mahkamah agung5sd berikut satu magazen kosong satu magazen berisi butir peluru: dirampas untuk negara: ti: (satu) buah raport stm penerbangan atas nama utomo mandala putra, (satu) lembar sub perguruan cikini nomor atas nama utomo mandala putra, s1. (satu) lembar stub smp perguruan cikini nomor bb151707 atas nama utomo mandala putra, (satu) lembar sub smt penerbangan atas nama utomo mandala putra: (satu) lembar surat penghargaan smt penerbangan y um smt.p atas nama utomo mandala putra, (satu) lembar surat ijin mendirikan stasiun amatir atas nama utomo mandala putra:bp bp7 cilik1998 utomo mandala putra:dan pimpinan pusat legiun veteran r.i. atas nama utomo mandala putra: (satu) lembar surat keputusan legiun veteran r.l: (satu) lembar saham biasa nomor pt. damai indah padang golf atas nama utomo mandala putra, (satu) bundel daftar senjata api genggam' tanahyurisprudensi mahkamah agungtra alias tommy bin n.m, soeharto: satu unit mobil timor pol. bl warna hijau, dikembalikan kepada yang berhak yaitu dodi ardhito: (satu) unit mobil peugeot warna putih pol b 2828ml, tahun rangka nomin:b 999kz tahun rangka mars 10a2filo0007i, satu kaos kaki warna hitam, satu celana dalam warna putih, tau: sebuah kaca mata min plus: sebuah plat nomor . kz, sebuah bpk dan stok mobil kz an. yovie pe. harmoni, sebuah dompet warna hitam berisi uang tunai rp. satu potong kemeja warna merah orange,, yurisprudensi mahkamah agung dua halaman memorandum understanding tanggal maret ditandatangani oleh dani dan cross boer:: satu halaman fax massage dari0462glumkembar potongan foto kn. abdurrahman wahid: satu lembar potongan foto dodi semadi, yurisprudensi mahkamah agung sembilan belas lembar foto ukuran post cand, enam lembar kliping koran majalah gatra,: satu buah buku data foto dan alamat yang berisikan foto foto dan alamat sebanyak ktanggal november sebesar rp. , , tanggal november sebesar rp. , : asli (dua puluh dua) lembar kwitansi masing masing: tanggal november an, dodi sebesar rp. , , tanggal november an. bambang sebesar rp. , , tanggal november an. darwin sebesar rp. tanggal november an. dodi sebesar rp.ii. tanggal november an. darwin sebesar rp. , : tanggal november an. bambang sebesar rp. , : yurisprudensi mahkamah agung a49 tanggal november an. darwin sebesar rp. , : il.oo. tanggal november an. bambang sebesar rp. tanggal november an. darwin sebesar rp. , : tanggal november an. hilman budi sebesar rp. , : tr. tanggal november an. eiga arief sebesar rp. .arwin sebesar rp. tanggal november an. hilman budi sebesar rp. . : dirampas untuk dimusnahkan,l6t surat perintah nomor sprint x tanggal oktober al1i1 tanggal maret yang ditandatangani deputi kabin iman sebarkan: dikembalikan kepada badan intelijen negara bin): (satu) lembar surat panggilan dan ajariyurisprudensi mahkamah agung menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan rutan lembaga pemasyarakatan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah):jakarta pusat pada tanggal juni dari kuasa terpidana, yang memohon agar putusan pengadilan negerinegeri tersebut telah diputus pada tanggal juli dengan dihadiri oleh kuasa terdakwahakim melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum formal bahwa pada tanggal juli pemohon peninjauan kembali menerima pemberitahuan putusan pengadilan negeri jakarta pusat pid. pn.jkt.pst. tanggal juki yang dibacakan tanpa hadirnya pemohon peninjauan kembali dan penasehat hukum pemohon peninjauan kembali, bahwa terhadap putusan pengadilan negeri jakarta pusat pid. pn.ikt.pst. tanggal juli gua, pemohon peninjauan kembali maupun jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, sehingga putusan pengadilan negeri jakarta pusat pid. jkt.pst. tanggal juli telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal agustus bahwa pada bagian keempat kurap tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, kitab undang undang hukum acara pidana kurap) dengan tegas menyatakan , bahwa pemeriksaan perkara pid. pn.jkt.pst. adalah acara pemeriksaan biasa, tetapi dalam memutus perkara guo majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal juli membacakan putusannya tanpa dihadiri oleh pemohon peninjauan kembali dan kuasa hukum pemohon peninjauan kembali, padahal sebelum pembacaan putusan gua pemohon peninjauan kembali telah memohon melalui penasehat hukum untuk menunda pembacaan putusan karena pemohon peninjauan kembali dalam keadaan sakit yurisprudensi mahkamah agung bahwa tindakan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat yang memutus perkara tanpa hadirnya terdakwa (dalam hal ini pemohon peninjauan kembali) telah bertentangan dengan ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana kurap): bahwa dengan dianggapnya ketentuan (hd kurap oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat dalam memutus perkara jelas telah membuktikan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dilakukan oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat dalam memutus perkara ini, ii. bahwa selain melakukan kekhilafan dan kekeliruan, hakim pengadilan negeri jakarta pusat (judex active) juga melakukan kesalahan dalam memeriksa dan memutus perkara ouo yang terurai bawah ini: terhadap dakwaan kesatu kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata dalam penerapan hukum formal, dan material dalam memutus perkara ouo terdapat abuse process kesalahan dalam proses penggeledahan pelanggaran dan kurapdari keterangan saksi para anggota disease polres metro jakarta pusat (saksi bahru) bahwa atasan para saksi yaitu kompor. eddy purbosusianto. tidak bersifat urgensi: maka penggeledahan memerlukan surat izin penggeledahan dari. maka berdasarkan doktrin dan kurap yurisprudensi mahkamah agungmbuktikan berdasarkan keterangan saksi satpam latmin, saksi ketua joo hang hook, saksi betty dan saksi sarinah terbukti pada saat proses penggeledahan belum memperoleh izin dari pengelola apartemen, yaitu saksi betty. menurut saksi betty, saksi mengetahui tempat kediamannya telah dilakukan penggeledahan, sedangkan ijin penggeledahan dimaksud tidak pernah dimintakan kepada saksi betty. karenanya saat dilakukan penggeledahan apartemen saksi betty tidak pernah mengetahui dan saat itu saksi tidak berada tempat tersebut karena sebelumnya saksi betty ditangkap saat menuju ji. yusuf adiwiyata. selanjutnya saat penggeledahan berlangsung saksi betty sedang dibawa secara berturut turut polsek menteng, kemudian rumah jl. alam segar hi dan markas polres jakarta pusat. bahkan menurut keterangan saksi eddy purbosusanto dan saksi bahru hasibuan yang disampaikan dihadapan persidangan, meskipun belum ada ijin dari pengelola apartemen, puluhan petugas polri sudah masuk dalamsaat dimulainya penggeledahan apartemen cemara tidak dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan, dengan demikian proses penggeledahan itu tidak sesuai dengan ketentuan kurap dan penjelasannyrdapatnya cacat yuridis dari berita acara penyitaan tanggal agustusdalam berita acara penggeledahan tanggal agustus tersebut tidak tercantum kartu senjata api, namun pada saat saksi betty menandatangani lampiran berita acara penyitaan tersebut pada tanggal september ditemukan dalam lampiran berita acara penyitaan tercantum kartu senjata api, yurisprudensi mahkamah agung#tiga) butir peluru (satu) magazen kosong wm, (satu) magazen kosong 4satu) kotak kecil amunisi lexington rim fire butir, satu) kotak kecil amunisi elev shoot pistol match butir, (ima) amunisi win chapter:.mm butir,adaan saksi betty pada saat penanda tanganan lampiran berita acara penyitaan tanggal september tersebut sedang dirawat rumah sakit polri kramat jattentang tidak ditemukan bukti pembelian dan asal usul senjata api serta juga tidak ditemukan berita acara serah terima senjata api antara pemohon peninjauan kembali dengan instansi terkait dalam hal ini makiida sofia selaku ketua dan saksi nio jiang book hadir apartemen cemara setelah proses penggeledahan dimulai, demikian juga saksi ida sofia salim dan saksi joo jiang hook tidak mengetahui bagaimana proses sampai ditemukannya senjatapada saat proses penggeledahan tersebut saksi satpam, ketua rt, saksi joo jiang hook, saksi sarinah dan saksi benny hanya diperlihatkan ada senjata api dan amunisi yang ditemukan, sedangkan pada saat ditemukan senjata api dan amunisi tersebut tidak ada yang mewakili pengelola partement, yang ada hanyalah saksi latmin dan saksi salinan dan itupun mereka hanya diberitahukan polisi dan tidak melakukan penggeledahan bersama sama dengan polissarinah, saksi benny, saksi betty, saksi latmin, saksi tatang dan saksi rahmad tidak pernah ada senjata api dan amunisi yang disimpan karena apartemen selalu berada dalam keadaan bersih dan setiap kegiatan tamu yang datang dan keluar apartemen maupun karyawan apartemen sendiri untuk memasukkan dan mengeluarkan barang selalu diawasi dan tercatat secara administratif dalam buku logistiyurisprudensi mahkamah agung persidangan yang membuktikan saksi betty hanya menyimpan tas dan dokumen yang dipindahkan dan mobil audi polisi dalam partement cemara, bahwa pengadilan negeri jakarta pusat keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai ditemukannya keberadaan senjata dalam bagasi mobil audi nomor polisi ri,karena secara akal sehat, apalagi secara logika hukum tdak mungkin dan tidak masuk diawal apabila seluruh senjata api dan amunisi tersebut telah tersimpan dalam bagasi mobil tersebut selama team) bulan lamanya, karena banyaknya jumlah senjata dan amunisi melebihi dari kapasitas bagasi mobil audi polisi adanya dugaan seluruh senjata dan amunisi tersebut berdasarkan keterangan saksi saksi diduga telah dimasukkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawabterhadap seluruh senjata dan amunisi tersebut tidak dianalisis melalui laboratorium identifikasi untuk mengetahui ada tidaknya sidik jari pemohon peninjauan kembali sebagai petunjuk bahwa pemohon peninjauan kembali menguasai senjata apipemohon peninjauan kembali tidak pernah mengajukan permohonan kartu senjata api nomor kapsid kx dan nomor sns d x yang ditemukan polisi pada saat penggeledahan hunianentry soerachman dan saksi iman sebarkan yang menyatakan tidak pernah melihat surat permohonan kartu senjata api yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dan bahkan tidak pernah melihat langsung pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan tersebut,keterangan saksi entry soerachman yang tidak dapat menunjukkan kartu senjata api atas nama pemohon peninjauan kembali dalam register kartu senjata api yang disimpan dalam administrasi badan intelijen negahli purwanto dari bagian rekomendasi dan perijinan senjata organik tni polri menegaskan tidak mungkin apabila seseorang tidak mengajukan permohonan kartu senjata api perizinannya dapat diproses dan dikabulkan, oleh karena permohonan tersebut tidak dapat diwakilkan kepada siapapun jugterangan pemohon peninjauan kembali yang menyatakan pernah memiliki senjata api yang dilengkapi dengan perizinannya yang seluruhnya telah diserahkan kepada polri pada awal tahun jauh hari sebelum saat penggeledahan partement cemmengetahui dari mana asal seluruh senjata api dan amunisi tersebut sampai dengan proses penggeledahan partement cemara berlangsudapat membuktikan bahwa pemohon peninjauan kembali secara tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi amunisi tersebut, bahwa dari uraian tersebut atas dapat disimpulkan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat (judex active) telah melakukan kekeliruan yang nyata ataupun kekhilafan dalam memutus perkara guo: bahwa apabila kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh majelis hakim yurisprudensi mahkamah agung pengadilan negeri jakarta pusat dalam memutus perkara ouo tidak terjadi, maka seharusnya menurut hukum pemohon peninjauan kembali dibebaskan dari dakwaan kesatu: adanya bukti atau keadaan baru ovum. bahwa untuk membuktikan kekhilafan hakim selain dari apa yang telah uraikan atas, diajukan pula bukti barufnovum, dimana bukti baru tersebut membuktikan pemohon peninjauan kembali tidak pernah berada ditempat kejadian perkara, baik itu apartemen cemara maupun ramah jalan alam segar pondok indah, jakarta selatan, dan bukti bukti baru tersebut adalah sebagaimana yang terurai bawah ini, bahwa menurut ketentuan butir kitab undang undang hukum acara pidana kurap), permintaan peninjauan kembali diajukan atas dasar apabila terdapat, bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah sebagai berikut b.l. bukti baru (ovum) tkp apartemen cemara. adanya surat pernyataan keterangan tertanggal maret yang dibuat oleh saksi asep syarifudin, yang beralamat jalan cemara rt. rw. menteng, jakarta pusat, mengenai senjata yang diketemukan kamar dan mobil saksi betty, maupun senjata yang diketemukan dalam gudang, menyatakan sebagai berikut bukti pk bahwa pada hari senin tanggal juk saksi mengambil seperi penutup tempat tidur dan lemari dalam kamar betty dan pada saat itu saksi sama sekali tidak melihat ada senjata dalam lemari tersebut: bahwa pada hari rabu tanggal agustus saksi mengambil vakum cleaner gudang dekat kolam renang, pada saat saksi mengambil vakum cleaner tersebut saksi tidak melihat adanya senjata gudang tersebut, yaris ada dalam gudang hanya alat alat kerja: yurisprudensi mahkamah agung bahwa pada hari rabu tanggal agustus saksi membersihkan kamar kamar hunian (satu) apartemen cemara dengan vakum cleaner yang diambil dari gudang dekat kolam renang, saksi juga membersihkan kamar betty, dan selama membersihkan kamar tersebut saksi tidak pernah melihat adanya senjata kamar betty, bahwa pada hari jumat tanggal agustus saksi disuruh betty membersihkan mobil dengan menggunakan vakum cleaner yang diambil dari gudang dekat kolam renang, pada saat itu saksi tidak melihat adanya senjata gudang maupun dalam mobil betty, bahwa pada hari sabtu tanggal agustus saksi disuruh oleh betty untuk menurunkan belanjaan dari mobil dan membawanya hunian unit (satu) apartemen cemara, bahwa pada hari minggu tanggal agustus saksi duduk warung dekat apartemen cemara, tidak lama kemudian saksi melihat latmin satpam) bersama orang yang tidak saksi kenal menuju rumah ibu rt, kemudian saksi kembali apartemen cemara dan saksi melihat banyak orang depan hunian unit (satu), besten dan areal parkir depan apartemen cemara, diantaranya ada yang berpakaian seragam polisi, bahwa berdasarkan bukti pk j, terbukti secara hukum beberapa saat sebelum dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian saksi tidak pernah melihat ada, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan bukti pk jelas terbukti menurut hukum proses ditemukan oleh petugas kepolisian adalah melalui suatu proses penggeledahan dan penyitaan dengan proses hukum yang tidak benar, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labor torium forensik ikf labor yurisprudensi mahkamah agung tanggal apriltmadjiagudang bawah tanah dekat kolam renang apartemen cemara, kondisi tkpempat) helai rambut lantai kamar: puntung rokok ditemukan (tiga) puntung rokok yang telah terbakar separuhnyapantai kamar tersebut adalah rambut orang yang mempunyai golongan darah bahwa hasil pemeriksaan benda bukti biologis puntung rokok tidak ditemukan adanya pita dna, bahwa berdasarkan pemeriksaan darah yang dilakukan terhadap pemohonp ,golongan darah aa : yurisprudensi mahkamah. agung adanya surat pernyataan tertanggal maret yang dibuat oleh benny mohamad rohani, yang beralamat jl. raden fatah rt. rw. kelurahan sukamara barat, kecamatan ciledug, kota tangerang, tentang keadaan kondisi tkp yang menyatakan sebagai berikut bukti pk bahwa semenjak penggeledahan yang dilakukan oleh polisi apartemen cemara, kira kira bulan agustus gudang tempat ditemukannya senjata api tidak pernah dibuka lagi: bahwa berdasarkan bukti pk bukti pk dan bukti pk tersebut atas, membuktikan pemohon peninjauan kembali tidak pernah berada tempat ditemukannya senjata yaitu gudang dekat kolam renang apartemen cemara,gudang apartemen cemara sedangkan pemohon peninjauan kembali sama sekali tidak pernah berada gudang tersebut, bahwa berdasarkan bukti pk bukti pk dan bukti pk telah terbukti secara hukum pemohon peninjauan kembali tidak pernah berada apartemen cemara apalagi mengetahui dan menyimpan senjata dalam jumlah yang cukup banyak apartemen cemara: bahwa apabila bukti pk bukti pk dan bukti pk3 sudahbagi tkp rumah jalan alam segar iii, pondok indah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labor torium forensik ikf labor tv tanggal api!bagian kedokteran forensik fakultas yurisprudensi mahkamah agungsebuah rumah alam segar pondok indah, jakarta selatan, kondisi rumah, rumah tersebut telah dikosongkan dan kamar yang dicurigai sebagai kamar pemohon peninjauan kembali tidak pernah diisi orang dan ditutup, pemeriksaan dilakukan terhadap sebuah kamar yang terletak diujung kanan belakang rumah dan terhadap (dua) buah lemari besi, yaitu lemari pertama, terbuat dari besi warna abu abu, merek yale, bagian dalam terdiri dari rak susun, ukuran cm, lemari dalam keadaan kosong, lemari kedua, terbuat dari besi warna abu abu, merek yale, bagian dalam terdiri dari rak susun, ukuran cm, bagian depan dalam keadaan rusak, lemari dalam keadaan kosongdua belas) helai rambut dilantai kamar sekitar pojok ranjang serta pantai kamar mandi: ucapan wastafel dilakukan ucapan kaca dan pada permukaan wastafel dengan kain kasa dibasahi dengan faal. dari bahan ini diperkirakan akan dapat ditemukan sel selaput lendir mulut terpencil saat menggosok gigi, ucapan kaca dekat dilakukan ucapan kaca pada dinding yang terdapat samping wc. dari bahan yurisprudensi mahkamah agung ini diperkirakan akan dapat ditemukan sel sel yang mungkin dekat pada saat orang menyentuh kaca saat buang air dalam tersebut, ucapan lemari besi terhadap kedua buah lemari besi dilakukan ucapan dengan kain kasa dibasahi dengan faal. dari bahan ini diperkirakan akan dapat ditemukan sel dari orang yang memegang atau berkontak dengan lemarilantai kamar dan lantai kamar mandi tersebut adalah rambut orang yang sama mempunyai golongan darah bahwa pemeriksaan dna pada ucapan wastafel dan kaca dinding tidak didapatkan hasil sama sekali, bahwa pemeriksaan dna pada ucapan lemari besi tidak ditemukan adanya dna dalam jumlah yang dapat terdeteksi: bahwa berdasarkan pemeriksaan darah yang dilakukan terhadap pemotor':bergolongan darah a , adanya surat pernyataan tertanggal februari yang dibuat oleh saksi suhardi (sebagai tukang brankas), yang beralamat jalan kemang utara kelurahan bangka, jakarta selatan, yang menyatakan sebagai berikut bukti pk) bahwa pada bulan juli saksi diperintahkan oleh perusahaan tempat saksi bekerja untuk memperbaiki brankas rumah jalan alam segar iii pondok indah jakarta selatan: bahwa saksi sampai rumah tersebut sekitar pukul wib dan ternyata tidak ada orang yang saksi lihat hanya sebuah mobil sedan berwarna biru, dan akhirnya saksi menunggu luar rumah, yurisprudensi mahkamah agung bahwa sekitar pukul wib, datang pemilik rumah yang memperkenalkan dirinya bernama padi ardhito dan kemudian mempersilahkan saksi untuk masuk dalam rumah: bahwa menurut keterangan pemilik rumah brankas tersebut macet karena pintu brankas tidak dapat dibuka, bahwa pada saat saksi berada rumah tersebut saksi tidak melihat adanya orang lain selain dodi ardhito, bahwa kurang lebih (satu) jam saksi berhasil membuka brankas tersebut dan saksi melihat dalam brankas hanya terdapat beberapa map surat surat dan selain itu tidak ada benda barang barang lain dalamnya, bahwa berdasarkan bukti pk tersebut atas membuktikan pemohon peninjauan kembali tidak pernah berada tempat ditemukannya senjata yaitu rumah jl. alam segar iii pondok indah jakarta selatan dan pemohon peninjauan kembali tidak pernah menyentuh lemari besi (brankas) tempat ditemukannya senjata api: bahwadalam lemari besi (brankas) yang ada rumah jl. alam segar pondok indah jakarta selatan sedangkan pemohon peninjauan kembali sama sekali tidak pernah berada rumah tersebut dan pemohon peninjauan kembali sama sekali tidak pernah menyentuh lemari besi (brankas) tempat ditemukannya senjata api, bahwa berdasarkan bukti pk terbukti secara hukum beberapa saat sebelum dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian tkp jl. alam segar iii pondok indah jakarta selatan cast dalam brankas, berdasarkan kesaksian suhardi! tidak ada ditemukan senjata dalam brankas rumah jalan alam segar pondok indah jakarta selatan: bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan bukti pk s jelas terbukti menurut hukum proses ditemukannya senjata dalam brankas rumah jalan alam segar iii pondok indah jakarta selatan oleh petugas yurisprudensi mahkamah agung (satu) buah laras panjang kaliber win dengan teleskop x36, 4satu) buah laras panjang blazer model r93 kal. win dengan teleskop della l.,stati, (delapan belas) amunisi winchester ga): (dua) dos amunisi cc! wmr maxi mag, butir butir, (dua) dos amunisi federal! klasik reli win butir, (dua) dos amunisi frontier rem butir, (satu) magazen kosong mauer call win, satu) magazen kosong wm: (satu) box warna merah oranye berisikan (enam) dos warna merah papua mag finland butir, (sam, (satu) kotak plastik opal warna hijau amunisi butir, (sam) lexington bullet butir, (sepuluh) kantong plastik hijau tua bertuliskan munisi kali mu ! pt. pindad butir butir, yurisprudensi mahkamah agung kepolisian adalah melalui suatu proses penggeledahan dan penyitaan dengan proses buku yang tidak benar menurut hukum, bahwa apabila bukti pk4 dan bukti pk sudantentang keberadaan (alibi) pemohon peninjauan kembali pada saat dan sebelum ditemukan senjata apartemen cemara dan rumah jalan alam segar iii pondok indah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dna labor ikf ml fku1 tanggal februari yang ditandatangani oleh dr. djaja surya armada, php, dokter spesialis kedokteran forensik dan biologi molekuler, dr. abdul, mun'im idris, dokter spesialis kedokteran forensik dan dr. agus purwadianto jakarta, dr. norman haryadi, dokter spesialis kedokteran forensik pada fakultas kedokteran universitas pajajaran bandung dan dr. gatot subroto, dokter spesialis kedokteran forensik pada fakultas kedokteran universitas diponegoro semarang, menerangkan hal hal sebagai berikut bukti pk bahwa pemeriksaan dna diperoleh dan rumah jalan ciledug garut, dapat disimpulkan bahwa sisir dan serpihan kuku mengandung dna yang berasal daribahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan sidik jari dan dna pt. .fk. f tanggal februari yang ditandatangani oleh dr. agus purwadianto, sarjana hukum magister sains, spesialis forensik, diploma forensic medicine, dr. abdul mun'im idris, yurisprudensi mahkamah agung spesialis forensik, dr. dieja surya armada, philosophy doctor, sarjana hukum, spesialis forensik, diploma forensic medicine, ketiganya adalah dokter spesialis kedokteran forensik pada bagian ilmu kedokteran forensik dan medikolegal fakultas kedokteran universitas indonesia jakarta, menerangkan hal hal sebagai berikut bukti pk bahwa sampel dna yang berasal dari sisir dan potongan kuku yang ditemukan tkp garut, identik dengan dnaadanya surat pernyataan tertanggal januari yang dibuat oleh saksi siswanto, yang beralamat jalan ciledug dahulu sekarang rt rw. oi, kelurahan kota kulon, kecamatan garut kota, kabupaten garut, yang menyatakan sebagai berikut bukti pk bahwa saksi membenarkan pemohon penis jauankembali berada rumah jalan ciledug dahulu sekarang rt rw. ti, kelurahan kota kulon, kecamatan garut kota, sejak tanggal juli sampai dengan tanggal juli dan tidak pernah meninggalkan rumah tersebut: bahwa selama berada rumah tersebut pemohon peninjauan kembali hanya menemui saksi dan anto supriyanto, bahwa sejak pemohon peninjauan kembali meninggalkan garut, saksi mengunci kamar tempat pemohon peninjauan kembali dan kunci saksi serahkan kepada sekretaris saksi yang bernama wina dian rachman, dimana semenjak itu kamar tersebut diurus oleh sekretaris saksi: bahwa setelah itu tidak pernah ada orang lain yang masuk kamar tersebut: bahwa berdasarkan bukti pk dan bukti pk dan bukti pk tersebut atas membuktikan bahwa benar pemohon peninjauan kembali berada dan tinggal ramah yang berlokasi jl. ciledug garut sejak tanggal juli sampai dengan tanggal juli yurisprudensi mahkamah. agung bahwa berdasarkan bukti pk dan bukti pk dan bukti pk telah terbukti menurut hukum pada saat dan sebelum ditemukannya senjata apartemen cemara dan rumah jl. alam segar iii pondok indah pemohon peninjauan kembali tidak berada dikedua lokasi tersebut: bahwa apabila bukti pk bukti pk dan bukti pk sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka jelas terbukti alibi dari pemohon peninjauan kembali, dan pengadilan negeri jakarta pusat akan menjatuhkan putusan bebas terhadap pemohon peninjauan kembali, bahwa berdasarkan bukti bukti baru ovum ovum) tersebut yaitu bukti pk , bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk tersebut atas dapat disimpulkan bahwa pemohon peninjauan kembali berada garut dan tanggal juli sampai dengan juli bahwa pemohon peninjauan kembali tidak berada tkp pada waktu dan sebelum diketemukan senjata, dengan demikian pemohon peninjauan kembali tidak tahu menahu mengenai senjata yang diketemukan tkp baik itu yang apartemen cemara maupun jl. alam segar pondok indah, sehingga dakwaan kesatu bagi pemohon peninjauan kembali melanggar u.u. darurat dr# kuhp, dengan unsur unsur, barang siapa, tanpa hak menyerahkan dst., turut serta melakukan, tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan:satu, dan oleh karena itu pemohon peninjauan kembali harus dibebaskan dari dakwaan kesatu, yurisprudensi mahkamah. agung terhadap dakwaan kedua terdapat abuse process kesalahan dalam proses penggeledahan pelanggaran dan kurap bahwa dalam tanggapan kami terhadap dakwaan kedua, juga terdapat kesalahan dalam proses penggeledahan yang dilakukan aparat penyidik saat dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan mencari barang bukti yang uraiannya sebagai berikudari keterangan saksi para anggota dit serve polda metro jaya (saksi danang dan saksi waluyo) bahwa atasan para saksitidak bersifat urgensi, maka penggeledahan memerlukan surat izin penggeledahan dann, maka berdasarkan doktrin dan kurap,pada saat penggeledahan dimulai ditempat saksi dodi ardhito tidak dihadiri oleh kepala desa atan ketua lingkungan, karenanya penggeledahan itu tidak sesuai dengan ketentuan pasa! kurap dan penjelasannyyurisprudensi mahkamah agung berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan saksi hary subianto ketua rt), saksi zakaria dan saksi suryani satpam) hadir tempat kediaman dodi hadits setelah proses penggeledahan selesai. saksi hary subianto, saksi zakaria dan saksi suryani menyatakan dihadapan persidangan tidak mengetahui proses ditemukannya senjata api dan amunisi tersebutdodi hardijito membeli brankas tersebut dalam keadaan kosong dan sempat rusak lalu dibenarkan oleh tukang brankas juga dalam keadaan koso, berdasarkan fakta persidangan yang dapat membuktikan pemohon peninjauan kembali secara tanpa hak menguasai, maupun menyimpan, menyembunyikan senjata api dan bahan peledak: bahwa apabila tidak terjadi, maka jelas terbukti menurut hukum seharusnya pemohon peninjauan kembali dibebaskan dari dakwaan kedua: adanya bukti atau keadaan baru (ovum) bahwa selain menanggapi adanya kesalahan hakim judex active sebagaimana terurai atas, pemohon peninjauan kembali juga mengajukan bukti baru atau ovum dimana ovum tersebut adalah sebagaimana yang terurai dalam menanggapi pertimbangan dan putusan pengadilan negeri jakarta pusat terhadap dakwaan kesatu: bahwa uraian dari ovum tersebut adalah sama dengan uraian menanggapi dakwaan kesatu, sebagaimana terurai atas oleh karena itu kami mohon segala uraian mengenai ovum dalam dakwaan kesatu yurisprudensi mahkamah agung dianggap terurai kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menanggapi dakwaan kedua ini, kesimpulan tanggapan dakwaan kedua bahwa dari uraian nonum dihubungkan dengan uraian kekhilafan serta kekeliruan hakim, dapat disimpulkan hakim judex active salah menjatuhkan putusan bagi pemohon peninjauan kembali, oleh karena salah satu unsur dan atau semua unsur pada dakwaan kedua tidak terbukti: bahwa sesuai yurisprudensi maupun doktrin hukum pidana, apabila salah satu unsur apalagi semua unsur dalam dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut cast dalam perkara pemohon peninjauan kembali, pemohon peninjauan kembali harus dibebaskan dari dakwaan kedua,uo,dua, dan oleh karena itu pemohon peninjauan kembali harus dibebaskan dari dakwaan kedua, ii. terhadap dakwaan ketiga keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan, hukum oleh judex active adalah saksi yang tidak melihat sendiri mendengar sendiri ataupun mengalami sendisatu saksikan dihadapan persidangan yang melihat dan mengetahui pemohon peninjauan kembali memberikan tekanan dan ancaman terhadap hakim agung syafruddin kartasasmita, hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi kennedy naik yang menyatakan pertemuan berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. dan sebelumnya pemohon peninjauan kembali telah mengetahui dan memahami putusan kasasi yang dikeluarkan oleh hakim agung yurisprudensi mahkamah agung syafruddin kartasasmita selaku ketua majelis hakim agung dipengaruhi oleh intervensi politik pada saat ituang menyatakan pemohon peninjauan kembali tidak pernah menyuruh saksi dodi harto untuk menyewa rumah jl. alam segar iii pondok indah, akan tetapi pemohon peninjauan kembali pernah memerintahkan kepada saksi eddy yusuf untuk mencari rumah untuk disewa, dengan demikian rumah jl. alam segar jii pondok indah adalah inisiatif saksi dodi harditto sendiri dan tidak satu saksikan termasuk satpam saksi diajari dan saksi ariana yang mengetahui dan melihat pemohon peninjauan kembali datang serta tinggal rumah yang terletak jl. alam segar hi pondok indah, jakarta selatdiantara saksi mulawarman alias mola, saksi novel hadad dan pemohon peninjauan kembali tidak saling mengenai satu sama lainnya, dan baik saksi dodi ardhito dan pemohon peninjauan kembali menyatakan tidak pernah ada pertemuan rumah jl. alam segar fi pondok indahrintah lisan pemohon peninjauan kembali kepada saksi dedy yusuf adalah untuk melakukan survey jalan menuju rumah hakim agung syafruddin kartasasmita, sh. cipayung menjelang pertemuan untuk membahas masalah peninjauan kembali dalam perkara lain. oleh karena itu survey menjelang pertemuan tersebut tidak diperintah saat pemohon peninjauan kembali dinyatakan buron oleh polisi, dan ny. iwan menegaskan pertemuan tersebut berlangsung sebelum pemohon peninjauan kembali dieksekusi pada tanggal november tang serta tidak pernah bertemu dengan pemohon peninjauan kembali setelah tanggal eksekusi tersebut, .niat pemohon peninjauan kembali untuk membeli motor dengan maksud memudahkan aktifitas selama menghindarkan diri dari pencarian tetapi niat yurisprudensi mahkamah agung tersebut tidak pernah terealisir. demikian juga tidak satu saksi pun yang pernah menyaksikan pemohon peninjauan kembali untuk memerintahkan saksi dodi ardhito membeli motor yamaha rk kimohon peninjauan kembali tidak pernah menawarkan sesuatu sebagai upaya membujuk saksi dodi ardhito dengan menyatakan mau dibikin kaya atau tidak disertai pemberian uang sebesar rp. (sepuluh juta rupiah)keterangan saksi saksi ditempat peristiwa penembakan syafruddin kartasasmita terdapat perbedaan dalam mengindentifikasi senjata api yang digunakan oleh pelaku penembakan. dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa baru dapat diidentifikasikan jenis senjata api yang digunakan pelaku penembakan sebagai langkah awal untuk dapat melacak jenis senjata api yang digunakatentang berapa kali pemohon peninjauan kembali pada saat persidangan memohon kepada majelis hakim untuk mengidentifikasi senjata api yang digunakan agar dapat dilaksanakan uji balistik terhadap proyektil peluru yang ditemukan tkp, namun permintaan pemohon peninjauan kembali tidak dapat direalisasikan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inntang keterangan saksi ahli dr. abdul mun'in menerangkan dengan proyeksi! yang ditemukan tkp tidak mungkin dapat diketahui jenis senjata api atau senjata yang digunakan, sedangkan menurutadalah dengan uji balistik dan bukan hanyaurisprudensi mahkamah agung persidangan yang menyatakan saksi fachruddin bukanlah saksi yang menyaksikan peristiwa penembakan syafruddin kartasasmita, namun merupakan saksi yang menemukan selongsong peluru sesudah peristiwa penembakan berakhir kemudian selongsong peluru tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian tanpa dibuatkan berita acara penyitaada satu saksikan selama proses persidangan yang dapat membuktikan pemohon peninjauan kembali member ikan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mempengaruhi, secara sengaja membujuk saksi mulawarman alias mola dan saksi novel hadad melakukan kejahatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa hakim agung syafruddin kartasasmitanutup perkara intidak satupun keterangan saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri yang menyatakan adanya perintah dan pemohon peninjauan kembali untuk membunuh syafruddin kartasasmita: bahwa pengadilan negeri jakarta pusat dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak mengetahui sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri saksi testominium audit) tentang perintah penembakan atau untuk membunuh syafruddin kartasasmita: adanya bukti baru yang membuktikan senjata senjata yang terdaftar atas nama pemohon peninjauan kembali telah diserahkan oleh pemohon peninjauan kembali kepolisian jauh hari sebelum terjadi penembakan terhadap syarifudin kartasasmita bahwa berdasarkan fakta persidangan, senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap syarifuddin kartasasmita adalah senjata pistol warna hitam: yurisprudensi mahkamah agung bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi ahli abdul mungkin idris yang menerangkan dengan proyektil yang ditemukan tkp tidak mungkin dapat diketahui jenis senjata api atau senjata yang digunakan, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keteranganberapa dan jenis apa adalah dengan balistik dan bukan: bahwa pemohon peninjauan kembali dahulu pernah memiliki senjata senjata senjata jenis senapan caliber merk rida ga, pabrik pas tgi kh senjata jenis senapan, caliber merk remission pabrik pas tgl kh senjata jenis pistol, caliber merk hari astana ? lr, pabrik pas tgt i52 kn senjata jenis senapan, caliber merk model hair, skb.arm, pabrik pas tel. kh senjata jenis senapan, caliber merk sako pabrik pas tgl. kh senjata jenis winchester pabrik pas tgi kn senjata barrett ga, pabrik e.88220b, pas tgl. senjata jenis revolver caliber merk under cover, pabrik pas tgl. kh senjata jenis revolver caliber merk mag, pabrik pas tgl. kh senjata jenis pistol caliberimerk beretta, pabrik bahwa berdasarkan surat berita acara penarikan terima senjata api pol ba tx wsd, tertanggal september senjata: jenis senapan, caliber merk rida ga, pabrik pas tgl. kn yurisprudensi mahkamah agung (satu) koper warna hitam merk travel time berisikan liga) butir peluru (daerah (target butir, (dua) amunisi kal. produk pt.: hima) amunisi win chapter,, 4ba ix wsd. tertanggal september senjata senjata jenis senapan, caliber merk remuingten pabrik i2, pas tel. kh jenis pistol, caliber merk haberi astana lr, pabrik pas tel. kn jenis senapan, caliber merk model name skb.arm, pabrik pas tgl. kn jenis senapan, caliber merk sako pabrik al. pas tgl. jenis winchester pabrik pas tgl. kn jenis barrett ga, pabrik e.88220b,yerahan penarikan senjata api pol. ba x wsd, tertanggal oktober senjata jenis revolver, caliber merk under cover, pabrik:bn58 x wsd, tertanggal oktober senjata jenis revolver, caliber merk mag pabrik pas tgl.u: pk bahwa berdasarkan surat berita acara tanda terima senjata api pol.: ba x wsd, tertanggal oktober senjata yurisprudensi mahkamah agung jenis pistol, caliber merk beretta pabrikperistiwa penembakan terhadap syafruddin kartasasmita terjadi pada tanggal juli sedangkan berdasarkan bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk. dan bukti pk. senjata senjata yang pernah dan terdaftar atas nama pemohon peninjauan kembali dengan perizinannya, termasuk senjata api jenis pistol warna hitam telah diserahkan oleh pemohon peninjauan kembali kepada kepolisian, yang keseluruhannyanama pemohon peninjauan.nama pemohon peninjauan.il. adanya keraguan majelis hakim dalam memutus perkara ini terhadap dakwaan ketiga bahwa pengadilan negeri jakarta pusat dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini terhadap dakwaan ketiga ini terdapat keraguan memutuskan bersalah atau tidaknya pemohon peninjauan kembali, bahwa keraguan tersebut dapat dibuktikan pada pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan keterangan saksi saksi yang tidak mengetahui sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami, sendiri yang dapat membuktikan perintah atau bujukan dan pemohon peninjauan kembali kepada pelaku penembakan, tetapi pengadilan negeri jakarta pusat tetap menyatakan terhadap perbuatan pemohon peninjauan kembali terbukti secara sah dan meyakinkan, yurisprudensi mahkamah agung . bahwa berdasarkan doktrin hukum yang berlaku, maka apabila terdapat keraguan hakim dalam memutuskan perkara, maka seharusnya hakim membebaskan terdakwa atas perbuatan yang dibawakan: bahwa dar!0uo, juga berdasarkan bukti baru (ovum) serta adanya unsur keraguan hakim, makatiga, dan oleh karena itu pemohon peninjauan kembali harus dibebaskan dari dakwaan ketiga:) ii. terhadap dakwaan keempat kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh pengadilan negeri jakarta pusaelah hilangnya prinsip keadilan bagi pemohon peninjauan kembali, karena pemohon peninjauan kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dan grasi dalam waktu yang hampir bersamaan, secara hukum yang harus diputus terlebih dahulu adalah permohonan peninjauan kembali, tetapi yang terjadi adalah diutusnya permohonan grasi terlebih dahulu dari pada permohonan peninjauan kembalutusan kasasi k pid tertanggal september yang dahulu mempidanakan pemohon peninjauan kembali telah dibatalkan kemudian oleh mahkamah agung melalui putusan peninjauan kembali p1d tanggal oktober karenanya sifat melawan hukum dan pemohon peninjauan kembali telah hilaada proses penemuan pemohon peninjauan kembali oleh polisi jl. mateo iii, bintaro jaya sektor ix, kesaksian dan yurisprudensi mahkamah agung terdakwa pemohon peninjauan kembali terhadap dakwaan tanpa mempertim bangkalmenimbang,k p:el wedermenimbangsesuai butir kitab undang undang hukum acara pidana, oleh karena judex factsl kasus goro, namun judex factsnrilain pertemuan dengan almarhum syarifa pemohon peninjauan kembali bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar termasuk mengajukan grasi dan peninjauan kembali dalam waktuiputus dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dirinya harus menjalanifeksekusi putusan, yurisprudensi mahkamah agung bahwa keadaan tersebut membuat pemohon peninjauan kembali mengalami tekanan karena adpeninjauan kembali melakukan perbuatan perbuatan pidana yang dibawakan kepadanya, menimbang terhadap dakwaan dakwaan dan iii kecuali tentang hal yang meringankan terdakwa poin pertama, bahwa oleh karena itu, dengan tidak perlu mempertimbangkan atasan peninjauan kembali:utomo mandala putra alias tommy bin h.m. soeharto tersebut dan membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal juli pid. pn.jkt.pst., serta mahkamah agung akan mengadili kembali sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini: menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut atas, maka berdasarkan sub dan kurap dalam perkara ini terhadap pemohon peninjauan kembali terdapat cukup alasan untuk diterapkan pidana yang lebih ringan: menimbang, bahwa oleh karena pemohon peninjauan kembali pernah ditahan dan telah menjalani pidana, maka penahanan dan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan: menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan ini: menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauan kembali dikabulkan, namun karena pemohon peninjauan kembali tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan peninjauan kembali dibebankan kepada pemohon peninjauan kembali: memperhatikan dan undang undang tahun undang undang no, tahun undang undang tahun sebagaimanautomo mandala putra alias tommy bin h.m. soeharto tersebut, membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal juli nomor pid. pn.jkt. pst.: yurisprudensi mahkamah agung mengadili kembal: melepaskan terdakwa oleh karena itu dan tuntutan hukum terhadap dakwaan tersebut, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat. serta martabatnya terhadap dakwaan tersebut,", tanpa hak menguasai, menyimpan dan monyet bunyian senjata api dan bahan peledak": iii. membujuk (vitlokker) untuk melakukan pembunuhan berencana": menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut atas, dengan hukuman penjara selama (sepuluh) tahun, menetapkan bahwa masa penahanan maupun pidana yang telah dijalani oleh pemohon peninjauan kembali terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan bahwa barang bukti berupa (satu) pucuk senjata laras panjang ruler merk polo caliber. (satu) dos berisi butir peluru merk stinger (tiga) buah magazen, (satu) pucuk senjata api revolver kal. ctg m97113, (satu) pucuk senjata api lyyurisprudensi mahkamah agung (dua puluh) butir amunisi ga), cc. (satu) buah alat pembersih laras,.italic:, (dua dos amunisi cci wmr maxi mao, butir butir, &. (dua) dos amunisi federal chasis reli win butir, (dua) dos amunisi frontier rem butir, (satu) magazen kosong mauer call win: (lima) dos amunisi kuning tua pel bal ka!. butir butir: (satu) dos warna putih super wmr butir, f .cc. satu) ikat pinggang peluru isi (dua belas) butir, elev koch butir, yurisprudensi mahkamah agung: (satu) dos warna hijau lexington butir, tempat) dos wanna hijau masing masing terdiri dan dus lexington butir), dus lexington butir), dus lexington butir), (satu) kotak kuning super lexington magnum butir, g&. butir amunisi super mao: (satu) kantong plastik transparan berisi a). kotak:coklat amunisi win mao r p (sembilan butir), bh. 'selongsong, rem mao, amunisi, butir peluru elev koch peralatan seni: (tiga) butir peluru (dua) retweet (tujuh belas) butir amunisi rem maooo.: haag uu.bea, yurisprudensi mahkamah agung (dua) buah kartu senjata api a n utomo mandala putra no,utomo mandala putra: satu bundel berisikan surat perjanjian kontrak rumah jl. alam segar iii: foto copy set alamat rumah dan foto rumah korbannmptx ser warna hitam call uang tunai usd uang tunai rp. , : satu lembar bukti check hotel patra jasa cempaka putih:c: yurisprudensi mahkamah agung,: foto copy alamat drs. taufik, sh. soeharto, sh., gema boediarso, sel, prof. dr. paulus efendi tulung, sh. denah alamat rsw jl. kayu putih selatan foto copy peta, pas foto ukuran kartu pos, foto copy foto sebanyak lembar, . lembar denah set alamat, bn., adang panik ibrahim, foto copy peta: pas foto ukuran kartu pos, foto ukuran kartu pos, nan foto copy peta komplek kejaksaan agung: foto copy peta komplek tni jl. tabah: lembar note.foto lembar ukuran kartu pos, nan dua buah granat hand frag delay k75 kue k31:. satu buah gagang senjata api cal satu buah penutup dan satu buah penarik, tujuh putih butir peluru caliber mm, lima butir peluru call mm, dana delapan butir peluru call mm, abad tujuh puluh dua dinamit gram, satu blok tnt satu pond lot ec 84h716 yurisprudensi mahkamah agung elisa ismael, sh, nomor tanggal oktober terhitung mulai tanggal oktober kedudukan terdakwa selaku ketua yayasan terasa digantikan oleh ny. regina cahyadi utomo (istri terdakwa), yayasan terasa mempunyai usaha menyewakan apartemen cemara yang terletak jalan cemara nomor menteng, jakarta pusat, dalam tahun regina cahyadi utomo (istri terdakwa) menunjuk betty siti kartika sebagai residen manager untuk mengelola apartemen cemara tersebut, sebelum ditunjuk sebagai residen manager apartemen cemara, betty siti kartika telah bekerja perusahaan milik terdakwa yaitu pt. humus revisi ultra light, dalam bulan oktober tahun rumah terdakwa jalan cendana jakarta pusat, terdakwa menyerahkan kepada betty siti kartika sebuah mobil merk audi warna hijau nomor polisi yang dalam bagasi mobil tersebut terdapat berbagai jenis senjata api dan amunisi untuk dibawa apartemen cemara dan mobil tersebut oleh betty siti kartika disimpan diparkir apartemen cemara, sekitar (enam) bulan kemudian terdakwa memerintahkan betty siti kartika agar memindahkan senjata api dan amunisi dari dalam bagasi mobil apartemen dan sebagai pelaksanaan perintah terdakwa tersebut betty siti kartika bersama pembantunya bernama saina binti takrif memindahkan menyimpan senjata api dan amunisi tersebut sebagai berikut kamar betty siti kartika sendiri berupa (satu) pucuk senjata api laras. panjang jenis ruler merk leopold kaliber berikut (lima puluh) butir peluru merk stinger kamar lantai yaitu kamar yang biasa ditempati terdakwa berupa (satu) pucuk senjata api laras panjang gap beretta spesial ske no, berikut peluru, satu) pucuk senjata api laras panjang laser model kal. win m03708 dengan teleskop della (satu) senjata api laras panjang bengali model super made italic, gudang kamar bawah tanah (areal kolam renang) berupa (tiga) buah magazen: (satu) pucuk senjata api revolver s&w kal. ctg m9 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol, model usp. seri kaliber mm, yurisprudensi mahkamah agungs1. empat buah detonator listrik yang sudah dirakit:: sepuluh buah saklar on off, s7. dua buah baterai volt merek energies:, satu buah sarung senjata api pendek warna coklat: satu buah borgol: dua buah magazen senjata api six super: satu buah magazen senjata api mp. satu buah laras peredam, empat buah changer gsm dan satu buah charger tanpa kabel: satu buah tas tangan wanita warna hitam merk e?::', satu pucuk pistol merek baret tanpa nomor warna hitam, panjang kurang lebih cm,s sd berikut satu magazen kosong satu magazen berisi butir peluru: yurisprudensi mahkamah agung dirampas untuk negara: tj, (satu) lembar akte kelahiran nomor atas nama utomo mandala putra,, bo. (satu) lembar stub perguruan cikini nomor atas nama utomo mandala putra, b1. (satu) lembar sub smp perguruan cikini nomor bb151707 atas nama utomo mandala putra: (satu) lembar stub smt penerbangan atas nama utomo mandala putra: nana (satu) lembar surat penghargaan smt penerbangan um smp atas nama utomo mandala putra. (satu) lembar surat ijin mendirikan stasiun amatir atas nama utomo mandala putra: tangbp bp cilik utomo mandala putra, (satu) lembar piagam penghargaan dpp golkar atas nama utomo mandala putra, den aman (satu) lembar piagam penghargaan dari pimpinan pusat legiun veteran r.i. atas nama utomo manda putra, . (satu) lembar surat keputusan legiun veteran ri: (satu) lembar saham biasa nomor: pt. damai indah padang golf atas nama utomo mandala putra, tan (satu) bundel daftar senjata api genggam laras panjang milik utomo mandala putra,yurisprudensi mahkamah agung art dikembalikan kepada terdakwa utomo mandala putra alias tommy bin h.m. soeharto, satu unit mobil timor pol. bl warna hijau: dikembalikan kepada yang berhak yaitu dodi ardhito: (satu) unit mobil peugeot warna putih pol. ml, tahun rangka nomin.kz tahun rangka mars 10a2fil000712, nomin f20 an, yovie harmoni: barang milik korban .&., sebuah kaca mata min plus, sebuah plat nomor kz,nama merah orange, dikembalikan kepada ahli waris h.m. syafruddin kartasasmita, sh.:: dua halaman memorandum understanding tanggal maret ditandatangani oleh dani dan cross boer: yurisprudensi mahkamah agungitt (. tanggal april dua halaman foto copy surat perintah penahanan print f fpk4: satu buah map plastik warna hijau muda yang berisi potongan kliping koran, sembilan lembar daftar "lembar potongan foto kh. abdurrahman wahid, satu lembar potongan foto dodi semadi, sembilan belas lembar foto ukuran post card, enam lembar kliping koran majalah gatra, yurisprudensi mahkamah agung satu lembar gambar yusril iha mahendra::nannltanggal november an. dodiodi sebesar rp. , :odi sebesar rp. , : yurisprudensi mahkamah agung tanggal november an,pp. tanggal november an. darwin sebesar rp. , : tanggal november an. hilman budi sebesar rp. , : tanggal november an. elsa arief sebesar rp. , , 8s.darwin sebesar rp. , , tanggal november an. hilman budi sebesar rp. dirampas untuk dimusnahkan: h1.11 tanggal juli atas nama utomo dengan senjata api jenis pistol merk sig sevenie, (satu) lembar surat panggilan dari ajari jakarta selatan kepada terpidana utomo mandala putra alias tommy soeharto, dikembalikan kejar jakarta selatan, membebankan kepada pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan peninjauan kembali yang dalam yurisprudensi mahkamah agung peninjauan: kembali ini ditetapkan:juni oleh bagi manan, ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, arifin jumpa, sh., abdul kadir mapping, sh., moegihardioifin jumpa, sh., abdul kadir mapping, sh., moegihardjo, sh. dan iskandar kamil, sh. hakim hakim anggota, i.g.a, samantha, sh., panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon peninjauan kembali. anggota anggota ketua ttd. arifin jumpa, sh. bagi manan ttd. abdul kadir mapping, sh. ttd, moegihardjo, sh. ttd, iskandar kamil, sh. panitera pengganti. ttd. g.a. samantha, sh. catatan tidak dilengkapi dengan putusan kasasi, putusan tingkat banding pt) dan putusan tingkat pertama pn). yurisprudensi mahkamah agung

penghinaan yang. dilakukan oleh, alm., kepada ahliwarisahl. warisnya dengan merugikan .ahliwaris lainnya (karena dengan. penghinaan, itu, ahliwaris lainnya. tidak, mendapat bagian) dinyatakan tidak. syah, dan harus dibatalkan, karena beri tentangan dengan peri keadilan dan hukum adat yang berlaku fusi daerah daerah hangar. senin cabe menlu mengadili dalam tingkat kasasi telah. menjatuhkan putusan sebagai (node masai, tinggal berumah: kampung bubur no: babat desu bojongloa, kawedanan tegal: lega, bandung, haa agung, tinggal berumah 'di kampung bubur pon desa bojongloatersebut, penggugat penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat tergugat dan gen saud bin aliran tinggal: berumah di jalan' babakan' cipanas, kampung situgunting, desa' babakan': cipanas, kawedanan tegallega, . bandung, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat berbanding,: nji uses, tinggal berumah kampung sukaraja, desa (en pakeliran, kecamatan dan: kawedanan ciawi, kabupaten ita tasikmalaya, bang guna hang bis nji. urnamadh, tinggal berumah kampung leuwipanjang dans biloba, ana sol dngan masing anesngsesh nji" karimah, tinggal berumah di kampung bubur turut tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat tergugat dan melihat suratsurat yang bersangkutan: |. menimbang bahwa dari surat surat tersebut:bandung pada pokoknya atas dalil dalil, bahwa pada tahun telah meninggal dunia seorang bernama aliran: bahwa pada waktu'hidupnya aliran mempunyai orang isteri, yaitu nji kue dan nji sup, :bahwa dari perkawinan aliran dengan nji bujet dilahirkan orang anak, yaitu tergugat tergugat asli s d dan nata yang telah meninggal dunia dengan tidak" meninggalkan turunan dan dari perkawinan aliran dengan: nji sup dilahirkan orang anak, salah penggugat 'asli dan tergugat asli beng data bahwa selain meninggalkan ahliwaris tersebut almarhum aliran juga meninggalkan barang pusaka berupa tanah tanah sawah darat sub dan'b, dan yang rinciannya tentang letak, luas dan batas batasnya. seperti. disebut. dalam. surat gugat, bahwa. tanah tanah tersebut pada tahun oleh aliran telah dihibahkan secara mutlak dengan akte notaris hendrik jan josef layers bandung kepada isteri pertama dan anak anaknya, yaitu nji eju dan tergugat tergugat asli s d bahwa dengan demikian penggugat asli dan tergugat asli sebagai 'anak anak' dari almarhum aliran juga, sama "sekali tidak mendapat bagian apa apa dari barang barang warisan almarhum orang tuanya, hal mana.bertentangan:dengan: peri keadilan dan hukum adat: yang berlaku untuk bangsa indonesia,:terutama. di:daerah priangan: bahwa penggugat asli. telah berusaha agar dan tergugat. asli. mendapat. bagian dari barang barang warisan almarhum aliran tersebut, .akan. tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu dengan permohonan agar atas barang barang sengketa ditaruh sita lebih dahulu penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri bandung memberi putusan sebagai berikut: menetapkan, bahwa penggugat dan tergugat tergugat sebagai anak sanak dari aliran almarhum. adalah ahliwarisnya dan ditetapkan juga bagian masing masing. dari barang barang peninggalan aliran itu: membatalkandu sosok temuan menetapkan,: bahwa: barang barang sengketa adalah: barang barang peninggalan aliran almarhum yang belum dibagi bagi antara sahliwarisnya tersebut . |.ii anta menghukum tergugat tergugat s d supaya mereka mengadakan pembagian dan. pemisahan mengenai. barang barang. peninggalan aliran tersebut atas dengan penggugat dan tergugat menurut pembagian yang ditetapkan oleh pengadilan menguatkan pembelahan atas barang barang dan disyahkan: :. menjalankan lebih dahulu putusan. dalam. perkara ini. meskipun diverse atau dibanding, menghukum tergugat tergugat supaya mereka membayar ongkos ongkos perkara ini, bahwa terhadap gugatan tersebut. pengadilan negeri bandung.telah mengambil putusan, yaitu putusannya. tanggal. oktober. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: sebidang sawah terletak blok babakan bubur, persil i., luas tembak dan berbatasan dari sebelah: iso utmileos utara sawah aliran dan masalah, enbabaan timur jalan desa,. . eno ass selatan sawah suda, persil mana sekarang dirubah menjadi persil s.ii dan dipegang oleh tergugat ke4: men bytes sebidang sawah terletak di. blok cikoneng kidul, desa bojongsoang, kewedanaan ujungberung, bandung, persil s.ii, luas. ha., dan berbatasan dari sebelah: nine utara. sawah montasik, . setosa a. timur sawah rachman, ii. letewun selatan sawah alami, sos nebeuhss barat : selokan, maa sekarang dipegang dan digarap oleh tergugat dan . bahwastanah tanahsdan 'sawah:sawah tersebut:pada tahun: oleh aliran telah dilibatkan secara mutlak dengan'disaksikan' oleh notaris hendrik jan joseph layers di, bandung, menurut. artinya tertanggal mei awak, bab kepada nji eju, isterinya dan barang barang yang lainnya kepada anak anaknya dari nji eju, ialah tergugat s d dan nata almarhum sebagaimana tercantum dalam surat notaris yang bersangkutan dan.yang salinannya dengan.ini dilampirkan): bahwa dengan jalan demikian penggugat dan tergugat ke" sebagai anak anak: aliran. almarhum. juga. sama:sekali tidak. dapat apa apa dari barang barang kepunyaan peninggalan almari:itu, sehingga pengobatan itu adalah:.bertentangan 'dengan: peri. keadilandan.hukum 'adat yang berlaku untuk bangsa indonesia terutama didaerah daerah priangan: . bahwa setelah nata mati barang barang. yang jatuh kepada nata itu diambil kembali oleh aliran dan kemudian setelah aliran dan nji eju mati penggiat tetap kali minta kepada tergugat tergugat supaya barang barang yang jatuh kepada nji bujet dan nata diserahkan saja kepada penggugat dan tergugat'ke sebagai bagian mereka, akan'tetapi tergugat s d selalu menolaknya! bahwa menurut keterangan yang dapat dipercaya kini tergugat ter gugat s d' sedang bersama sama berusaha untuk: menghibahkan lagi barang barang pusaka peninggalan aliran almarhum itu kepada anak anak dan. anak anak: pungutan" dengan:maksud.menggagalkan tuntutan penggugat, sehingga oleh karena penggugat menganggap.perlu untuk memohon kepada pengadilan negeri bandung, agar supaya barang barang yang menjadi perkara itu dijalankan penyitaan lebih dahulu, guna jaminan gugatan penggugat dai sal bahwa oleh karena demikian penggugat mohon dengan hormat kepada: pntbata ketua pengadilan negeri bandung, agar supaya beliau .menjalankan penyitaan lebih. dahulu atas" barang barang yang jadi perkara: denah meh arena mam pengadilan negeri bandung, agar supaya: ken ditetapkan, bahwa penggugat penggugat. dan tergugat tergugat sebagai anak anak dari aliran almarhum adalah ahliwarisnya dan ditetapkan juga bagian masing masing dari barang barang peningbut dibatalkan, per bsa pen ditetapkan, bahwa barang barang sengketa adalah barang barang peninggalan aliran almarhum yang belum dibagi bagi antara ahliwarisnya tersebut: hata tergugat s d dihukum. supaya mereka mengadakan dan pemisahan mengenai barang barang peninggalan aliran tersebut atasdengan penggugat.dan tergugat:ke: menurut pembagian yang ditetapkan oleh pengadilan, known geitedana dalah masih pembelahan' atas barang barang tersebut dikuatkan dan disyahkan: putusan, dalam: perkara 'ini dapat dijalankan. lebih dahulu. meskipun diverse atau dibanding: perak sam ananda and tergugat tergugat dihukum supaya mereka' membayar: ongkos lupa ongkos perkara.inis beosaees pai ale maa peka mengingat selanjutnya segala apa yang disalahkan' tentang jalannya perkara seperti tertulis dalam berita acara yang diadakan dalam perkara ini hal hal mana untuk meningkatkan hendaknya" dianggap termasuk . menimbang, bahwa maksud: gugatan penggugat adalah seperti terurai diatas, . baba mana menit mann (s3 menimbang, bahwa dari pengakuan. kedua belah. pihak di. sidang pengadilan dan yang tak bertentangan satu sama lain dapatlah sekarang tibet kani .sedowesih anna eta naa postman masa sel bahwa pada tahun telah.meninggal dunia seorang. bernama aliran.yang meninggalkan: pts pes sesama seorang janda bernama nji eujeui,'yang telah" mati juga pada'tahun mempunyai orangan bernama: nata yang telah mati pada tahun dengan tak.mempunyai anak sekandung,. sok ban seat kana ana sini nji ramah, batuan ang masai, 5s agung,' semua dilahirkan dari perkawinan dengan nji eju saud, ana nji uses, dua duanya dilahirkan. dari perkawinan. dengan: isterinya bernama. nji. sup yang telah: meninggal. dunia pada tahun sehingga menurut hukum adat yang berlaku untuk bangsa indonesia, terutama daerah priangan, nji ramah, nji karimah masai, agung, saud dan nji uses itu sebagai anak anak dari aliran almarhum adalah ahliwarisnya dan masing:masing menurut hukum adat tsb: atas juga berhak 'atas: nya bagian dari barang barang peninggalan aman almarhum! 'bahwa barang'barang sengketa itu adalah barang barang kepunyaan aliran almarhum, yang telah diberikan secara mutlak kepada jandanya ialah nji. kue almarhum. sawah tersebut dalam bab dalam surat gugatan, sedangkan sisanya kepada anak anaknya, dari nji eju tsb: menurut akte notaris lemes ttg. 2b: men menimbang, bahwa. tergugat .ke. .dan penggugat: .itu .sebagai anak anak. dari aliran almarhum sama sekali. belum mendapat, bagian apa apa dari barang barang kepunyaan atau.peninggalan aliran.itujoleh karena semua barang barangnya aliran telah diberikan secara mutlak kepada isterinya berhak diberikan secara mutlak. kepada isterinya bernama nji eju dan kepada anak anaknya dari nji eju, sehingga tergugat dan menyetujui kalau pemberian'hebat mutlak dari aliran tersebut yang dilakukan :di muka notaris lemes menurut artinya ttg. itu: arta ser menimbang, bahwa tergugat dan menerangkan, bahwa penggugat dan tergugat 'itu telah mendapat tanah sawah dari aliran dan adanya ciawi, akan tetapi oleh.karena pengakuan tergugat dan itu kebenarannya disangkal oleh penggugat dan tergugat tergugat lainnya, maka tergugat ke dan5itusharus membuktikannya pendiriannyaituy (sbb besar mak mandi menimbang, bahwa untuk keperluan hal tsb. telah didengar sebagai saksi seorang bernama supera, wakil lurah desa pakeliran, tasikmalaya yang. untuk mempercepat jalannya:perkara ini dibawa dan diajukan oleh penggugat sendiri, meskipun:saksi itu akan diajukan:oleh tergugat:ke: dan saksi mana atas sumpah:di sidang pengadilan menerangkan: .bahwa saksi tidak:kenal kepada penggugat:dan tergugat:ke i'tetapi kepada. tergugat tergugat yang :lainnya,'dan. kepada: aliran:tidak kenal, bahwa mana buku desa pakeliran, ciawi tidak ada sawah tanah yang tercatat atas nama: limar'atau uses bin aliran) sae menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut sima sekali tidak ternyata, bahwa penggugat dan tergugat ke' itu telah mendapat bagian dari bapaknya, bernama aliran itu berupa barang apapun! menimbang, bahwa berhubung dengan hal hal tersebut atas, maka pemberian barang barang tersebut dalam bab s d dalam surat gugatan kenari oleh aliran almarhum kepada.anak anaknya dari nji bujet atautergugat s d dengan merugikan ahliwaris ahliwaris lainnya, ialah penggugat dan tergugat adalah tidak sah dan pemberian tersebut. harus dibatalkan, kecuali pemberian kepada isterinya, ialah nji eju almarhum dan yang mengenai sawah bab oleh karena pemberian itu tidak merugikan ahliwaris ahliwaris aliran dapat ditetapkan, menimbang, bahwa berdasarkan semua yang dipertimbangkan atas, maka tuntutan penggugat mengenai barang barang bab. s d dapatlah dikabulkan seluruhnya, .kecuali yang mengenai. barang bab dalam surat gugatan, yang sebagaimana telah dipertimbangkan atas, tuntutan penggugat ditolak: . menimbang, .bahwa.permintaan penggugat supaya pembelahan atas barang barang yang menjadi perkara kecuali mengenai sawah bab oleh karena pembelaannya dijalankannya dengan mengingat segala per aturan yang telah ditetapkan untuknya, disyahkan dan dikuatkan, harus diterima, sedangkan pembelahan atas sawah bab harus dicabut kembali: sena ban uban menimbang, bahwa permintaan penggugat supaya keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diverse atau dibanding, oleh karena permintaannya itu bertentangan dengan: futsal hir tak dapat diterima ena nias . menimbang, bahwa tergugat tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum juga membayar ongkos ongkos,perkaraini!. memperhatikan .peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini: tan mengajukan ivan penasihat utuk sebagian menetapkan, bahwa. penggugat saud, tergugat nji uses, nji ramah, nji karimah, masai dan agung, adalah ahliwaris bersama masing masing sebagai anak.dari aliran almarhum dan masing masing berhak atas nya dari barang barang, peninggalan aliran itu, :' menetapkan, bahwa barang barang bab s d dalam surat gugatan adalah barang barang: peninggalan aliran almarhum: yang: harus dibagi bagikan. kepada'ahliwarisnya tersebut, patas membatalkan pengalihan (pemberian): barang barang: bab: s d tersebut: oleh: aliran almarhum kepada tergugat tergugat. ke: s d: termaksud dalam akte notaris lemes ttg. . menghukum tergugat ke s d supaya mereka mengadakan pembagian dan pemisahan mengenai barang barang tersebut.dalam bab s d. tersebut dengan penggugat dan tergugat menurut pembagian yang telah ditetapkan diatas, . . menunjuk panitera. pengadilan negeri bandung, untuk pelaksana kan.,pembagian, tersebut, .atas dan .menyimpan uang., menyatakan syah dan kuat pembelahan atas barang barang bab s d tersebut dalam surat gugatan seperti termaktub dalam risalah pembelaannya tertanggal juni menolak gugatan penggugat yang melebihi daripada itu, menghukum tergugat supaya mereka membayar ongkos ongkos perkara ini sampai sekarang ada sejumlah demikianlah diputuskan pada hari ini, rabu, tanggal oktober oleh kami deli wangsasoelaksana, hakim pengadilan negeri bandung, dengan dibantu oleh sekjen panitera pengadilan itu dan diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut muka umum dengan dihadiri oleh panitera tersebut dan kedua belah pihak. mengabaikan gugatan penggugat ntuk sebagian) . menetapkan, bahwa penggugat saud, tergugat nji uses, nif ramah, nji karimah, masai dan agung adalah ahliwaris bersama masing masing sebagai anak dari aliran almarhum dan masing masing berhak atas nya dari barang barang peninggalan aliyah itu, |. menetapkan, bahwa barang barang bab s d dalam surat gugatan adalah barang barang. peninggalan aliran almarhum. yang harus di bagi bagikan kepada ahliwarisnya tersebut: . anie pesan anis membatalkan pengalihan (pemberian) barang:barang. bab s d tersebut oleh aliran:almarhum kepada tergugat ke' d: termaksud dalam akte notaris amors tertanggal mei no: menghukum tergugat tergugat s d supaya mereka mengadakan pembagian dan pemisahan mengenai barang barang tersebut dalam bab 'g tersebut dengan penggugat dan tergugat menurut pembagian yang telah ditetapkan diatas, aoa menunjuk panitera pengadilan negeri bandung untuk melaksanakan pembagian tersebut atas dan menyimpan uang: |. menyatakan syah dan. kuat pembelahan atas barang barang bab d. tersebut dalam surat gugatan seperti termaktub dalam risalah pembelaannya tertanggal juni no: |. . menolak gugatan penggugat yang melebihi daripada itu,. menghukum tergugat supaya" mereka membayar ongkos ongkos perkara ini sampai sekarang ada sejumlah, , . mel ane seat bahwa terhadap putusan pengadilan negeri tersebut tergugat tergugat: iv. dan mengajukan: permohonan: banding terhadap permohonan mana pengadilan tinggi jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya tanggal april. no:. pt. perdata, yang kamarnya berbunyi sebagai. berikut: beku ena nak les membatalkan putusan sela" pengadilan tinggi: tanggal januari perdata, eng aah mengadili lagi: nan bnn menyatakan permohonan banding dari para pembanding para ter .gugat.ke dan. .tidak diterima duo belas! menghukum 'para pembanding para tergugat dan 'untuk mem: bayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam 'peradilan bandingan sebanyak (seratus 'duapuluh sembilan tergugat:tergugat tv dan pembanding diajukan permohonan nana untuk pemeriksaan kasasi" secara ". bandung,.permohonan.mana kemudian disusul.oleh memori alasan alasannya yang diajukan dengan perantaraan kuasanya khusus dan yang diterima'di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal des' kekuasaan mah kalah. agung:: bahwa dari. undang undang tersebut di. atas. harus ditafsirkan sedemikian, .sehingga.yang.dinyatakan tidak. berlaku .itu bukanlah undang undang. mahkamah agung indonesia dalam .keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan. bahwa permohonan kasasi a.:bahwa hal kasihnya penggugat penggugat untuk kasasi mengajukan permohonan: banding adalah tidak atas kesalahan penggugat penggugat suntuk kasasi sebagai pemohon pemohon: banding akan tetapi karena "kesalahan dam kelalaian: kuasanya cesis bongnashg bahwa ada surat pernyataan dari almarhum aliran yang dengan' tegas menerangkan bahwa ia, daerah ciawi telah membelikan bidang sawah dan tanah: darat "untuk. orang. anaknya ciawi, yaitu saud dan nji uses: endap pad nian rebel menimbang: napi has mengenai keberatan adl: one san bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang 'hal yang: dimaksud oleh penggugat penggugat untuk kasasi. itu telah. dengan tepat dipertimbangkan. oleh pengadilan tinggi, sedang tentang siapa yang salah: dan:. ialah. dalam mengajukan. permohonan. banding: tidak, perlu ditinjau sebab yang penting ialah apakah tenggang .waktu untuk mengajukan. banding itu dilampaui atau tidak: mengenai keberatan |. bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi: tidak: dapat: meninjau. surat pernyataan termaksud karena formil permohonan banding .sudah:tidak dapat. diterima. berhubung. lewat menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata, bahwa. putusan pengadilan tinggi jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat peng gugat untuk kasasi masai dan kawannya tersebut harus ditolak, memperhatikan" menolak permohonan kasasi dari penggugat penggugat untuk kasasi: masai dan agung tersebut, menghukum penggugat penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam' tingkat ini ditetapkan sebanyak , 4tigaratus lima rupiah) ate msh benciabdurrahman,. sh, wakil ketua sebagai ketua, sri. widoyati wiranto sakit, dan indrohartotersebut, dengan dihadiri oleh d.h: lumbanradja, dan indroharto, sh: hakim hakim anggota dan. m.: moekandar, panitera pengganti i:b., dengan tidak: dihadiri. oleh 'kedua'belah pihak. putusan pengadilan tinggi jakarta perdata." demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha bsa |. pengadilan tinggi jakarta, mengadili perkara perdata dalam tingkat. bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai bawah ini dalam perkara: ban masai, tinggal berumah kp. bubur agung, tinggal berumah kp: bubur desa been. bojongloa, kawedanan tegallega duri tergugat dan sekarang para pembanding: saud bin: aliran,. tinggal berumah jalan babakan ciaparay, kp. situgunting, desa babakan cipanas, kawedanan tegallega bandung, dulu penggugat, sekarang berbanding: uses, tinggal berumah kp: sukaraja, desa pakeliran, m0s kecamatan dan kawedanan ciawi, kabupaten tasikmalaya, nji. ramah, tinggal berumah kp: leuwipanjang, bil99a, karimah, tinggal berumah kp: bubur dulu tergugat ke' dan sekarang turut) bandingan dari pembanding yang telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan: tentang duduknya perkara: memperhatikan putusan sela pengadilan tinggi tanggal januari perdata atas, sebelum menjatuhkan putusan akhir: memerintahkan pengadilan negeri bandung untuk membuka kembali persidangan guna menyelenggarakan hal hal tersebut dalam sub s d sub atas: menunda penentuan biaya perkara ini sampai putusan akhir: memerintahkan supaya berkas perkara segera dikirimkan pengadilan negeri bandung untuk dikerjakan supaya berkas perkara tersebut segera dikirim kembali pengadilan tinggi jakarta untuk diberi putusan akhir, menimbang, .bahwa dengan .suratnya. tanggal. maret. sip. ketua pengadilan: negeri bandung mengirimkan kembali berkas perkara yang berdasarkan putusan sela tersebut dikirim pengadilan negeri bandung dengan perintah untuk mengadakan pemeriksaan tambahan disertai dengan catatan bahwa sebenarnya permohonan banding. dari pada pembanding para tergugat ke dan ke5 telah melampaui batas,.:yang. ditentukan oleh undang undang dan selanjutnya minta khabar tentang penyelesaian perkara tersebut selanjutnya, tentang hukumnya: memperhatikan putusan .sela pengadilan tinggi. tanggal januari perdata yang kamarnya adalah seperti tersebut menimbang, bahwa mengingat akan surat. ketua pengadilan negeri bandung, tanggal maret sip. tersebut atas, pula berdasarkan putusan pengadilan negeri bandung, tanggal oktober. yang pengucapannya dihadiri oleh kedua :belah pihak. yang berperkara dihubungkan. dengan: akte ,banding tanggal november: no darimana ternyata bahwa pada tanggal november .para tergugat .dan ke dalam perkara tersebut. telah: mengajukan permohonan. banding terhadap putusan pengadilan tersebut atas, maka terbukti, bahwa.permohonan banding tersebut atas telah melampaui batas waktu, yang ditentukan oleh undang undang: bahwa berhubung dengan itu jelas terbukti bahwa dalam putusan sela pengadilan tinggi tersebut atas, yang menyatakan bahwa permohonan banding para pembanding para tergugat dan dapat diterima, terselip suatu kesalahan, yang segera harus dibetulkan: bahwa pada atasnya, mana sistim hukum yang berlaku indonesia tidak mengenal sistim peradilan precedent, suatu putusan hakim tidak mengikat hakim lain, bahwa pada atasnya demikian pula halnya dengan sebuah putusan sela, yang dijatuhkan oleh pengadilan, tidak mengikat hakim yang menjatuhkan putusan sela, tersebut dalam arti bahwa hakim tersebut berwenang untuk merubah putusan sela tersebut, jika ternyata terdapat kesalahan dalamnya, bahwa demikian pula halnya dengan putusan sela dalam perkara ini, bahwa berdasarkan alasan atas maka pengadilan tinggi mengambil keputusan untuk membatalkan putusan sela tersebut dan memberi keadilan mengenai perkara, yang dimintakan banding itu sesuai dengan fakta2 yang telah terbukti atas, dari lebih lanjut akan dimuat dalam amar putusan bawah ini, bahwa putusan ini merupakan putusan akhir, bahwa para pembanding para tergugat dan sebagai pihak yang dikalahkan harus memikul biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, memperhatikan dalam undang undang yang ber membatalkan putusan sela pengadilan tinggi tanggal januari paha mengadili lagi: way menyatakan, permohonan banding dari para pembanding para menghukum para pembanding para tergugat dan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan bandingan sebanyak (seratus dua puluh sembilan demikianlah diputuskan pada hari rabu, tanggal april @nam puluh tujuh oleh kami: r. sarwono,pada hari 'itu juga oleh kami di'sidang terbuka dengan dihadiri oleh panitera pengganti! tmi jafri s:, dan tidak dihadiri oleh kedua belah'pihak. nan pasa putusan pengadilan negeri bandung . putusan pengadilan negeri bandung, yang mengadili perkara. perdata, telah menjatuhkan putusan seperti yang tercantum bawah ini, dalam perkara antara: saud bin aliran, tinggal berumah jl. babakan cipanas, kp. situgunting, desa babakan cipanas, kewedanaan tegallega, bandung. nji uses, tinggal berumah di' kp. sukaraja, desa pakeliran,. kecamatan dan kawedanan ciawi, kabupaten tasikmalaya, nji ramah, tinggal. .berumah di kp. leuwipanjang ren nji karimah, tinggal berumah kp: bubur b, masal ingl berumah kp bubur agung, tinggal berumah kp. bubur desa. bojongloa, kawedanan tegallega, tersebut selanjutnya'disebut . pengadilan negeritersebut: ore melihat surat surat dalam perkara ing. kan mendengar kedua belah pihak dan:saksi saksi bona menimbang, bahwa penggugat menurut surat gugatannya tertanggal mei telah: memajukan gugatan terhadap. tergugat tergugat, yang maksudnya seperti berikut: |. bahwa pada tahun telah mati seorang bernama aliran, bahwa ketika hidupnya itu mempunyai isteri (beradu),ialah nji bujet yang telah mati pada tahun dan nji sup, yang telah.mati pada tahun nan bahwa dari perkawinan: antara' aliran dan nji eju.itu dilahirkan. boranganakialah: soo segoe nata yang telah mati pada tahun dengan tak meninggalkan. ses turunan (anak kandung): (so dosa maa nji ummah, nji karimah, masai'dan agung, dan'dari. perkawinan dengan nji sup telah dilahirkan orang anak, bernama. saud dan nji uses, tera anna bahwa aliran almarhum itu (selain meninggalkan 'ahliwarisnya tersebut atas itu mempunyai juga'berupa rupa barang pusaka. yang . sebidang tanah kering, terletak di blok leuwipanjang, desa bojongloa, persil s.ii, 'persil d.iil, persil ng: d.i, luas tembak dan berbatas dari sebelah: utara tanah nursalim, timurtanah tion, dan sawah nji ana,. . selatan.tanah mardi, sawah arga dan neh sasih, barat selokan, persil persil mana sekarang telah berubah menjadi persil s.im, d.ih, dan.dipegang oleh tergugat ramah:. . bidang sawah dan bidang tanah darat, terletak blok. babakan bubur, desa bojongloa, persil. d.iii, d.iii, d.iii, s.ii, s.it, si, s.m, luas tembak, dan berbatasan dari utara sawah malawi dansolokan, s5 timur jalan desa dan tanah letjen selatan sawah achmad, sen barat sawah achmad, persil persil: mana sekarang. telah berubah.menjadi .persil. s.ii .dan .d.iv barang barang mana sekarang dipegang oleh tergugat sab sebidang sawah dan sebidang tanah darat, terletak di. blok babakan bubur, persil dan d.iv luas tembak, dan berbatasan dari sebelah: timur tanah aliran asa selatan sawah aliran, kes barak .i tanah nampan, ona .persil mana sekarang. berubah menjadi persil s.ii dan dipegang oleh tergugat sebidang sawah terletak blok bubur tsb. persil s.i, luas tembak dan berbatasan dari sebelah: timur sawah fi. suda, selatan selokan, kang barat sawah ambu suriah dan selokan, persil mana sekarang berubah menjadi persil dan dipegang oleh'tergugat:ke sebidang tanah darat, terletak blok babakan bubur tsb. persil d.iv, luas 'tembak dan berbatasan dari sebelah: :.: timur sawah suda, (on selatan sawah aliran asean persil mana sekarang berubah menjadi persil no, d.v, dan dipegang oleh.tergugat ke sasa asus ana enda

hukum adat. pembagian harta gimana kaya' antara bekas suami istri pemeliharaan anak anaknya yang beim dewasa diserah kan kepada ibu, cole biaya penghidupan, pendidikan pemeliharaan anak: anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu" (one masing masing note0oo soda sana putusan mahkamah agung tg. agustus no: sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mengadili. dalam :tingkat kasasi telah. menjatuhkan putusan. sebagai berikut.dalam perkara: j0. sunday ners oim abdurochim, aip. pada koijires di sukabumi, penggugat.untuk kasasi, dahulu:tergugat pembanding, nana warnai binti rasjid, bertempat tinggal kampung selagombong, desa cibeureum hilir, kecamatan baros, kawedanan dan kabupaten sukabumi, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat mahkamah agungtersebut, melihat surat surat yang bersangkutan . menimbang bahwa" :dari surat:: sukabumi pada pokoknyaatas dalil dalil, bahwa:sejak tahun hingga tahun penggugat asli telah:hidup berkumpul.dengan tergugat asli sebagai suami isteri dan dari perkawinan itu telah diperoleh orang anak orang antaranya telah meninggal dunia) dan pula selama dalam perkawinan itu telah diperoleh harta kekayaan berupa tanah tanah kolam, rumah rumah dan' barang barang .alat alat: rumah tangga dan perhiasan serta uang yang rinciannya seperti disebut pada sub 's d surat gugat, bahwa sesudah perceraian mereka "pada tahun barang barang tersebut semuanya dikuasai oleh tergugat asli dan penggugat asli tidak mendapat bagian yang layak,.maka.oleh karena itu dengan permohonan agar atas barang barang sengketa tersebut ditaruh sita' jaminan lebih dahulu penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri sukabumi memberi putusan sebagai berikut: menghukum tergugat menyerahkan barang barang s d kepada menetapkan barang barang no:&s d & dibagi sama rata diantara kedua belah pihak tanpa syarat: daan menetapkan dua orang anak yang sudah ada tangan penggugat dan orang anak. yang ada pada tergugat, penggugat yang memeliharanya dengan kepada tergugat diwajibkan untuk .membayar kepada penggugat uang. sejumlah. rp. tiap bulan guna pemeliharaan yang layak kelima orang anak tersebut: aman menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, bea bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri sukabumi telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal juli. pdt.: yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabaikan gugat penggugat sebahagian, aga menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dijalankan oleh endian, panitera pengganti. luar. biasa,. selaku wakil jurusnya pada pengadilan negeri sukabumi, tanggal april menetapkan barang "tersebut" s d adalah harta guna: kaya yang diperoleh selama hubungan perkawinan suamifisteri antara .penggugat dengan tergugat," beng ati menetapkan bagian penggugat berupa. .: jalan raya sukabumi cianjur, selatan rumah. tergugat ukuran. meter, timur tanah ibu khazanah, kan barat : tanah ibu minat dan selokan babakan garut,masih ada dalan. kekuasaan: tergugat,. selama. mereka: belum dewasa) (a01 won dnbangane javana ban naa ana menghukum tergugat supaya' menyerahkan (tiga) orang anak yang ada padanya dan rumah (7x15. berikut:tanahnya mana rumah itu berdiri terletak kampung cial, desa cisarua sukabumi, utara jalan baya sukabumi. lanjut, selatan rumah tergugat ukuran 5x7.meter,. timur tanah ibu khazanah, barat: tanah ibu minat dan selokan babakan garut, kepada penggugat. (oh bone nanas menolak gugat penggugat yang selebihnya menghukum tergugat.untuk membayar. biaya perkara yang hingga kini direncanakan sejumlah,. (dua.ribu. lima ratus. delapan putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat.telah utara sawah inch, heh selatan tanah inch ala jas ha. terletak dikampung gentong desa pasirhalang, dengan batas batasnya: antara sawah koma dan dapat, selatan sawah mayor meme, . nan timur selokan cicero, kanan ihsan barat selokan disitu.s per per tana dua buah rumah ukuran masing masing! ja. 1x15 dengan keadaan baik: alah t.m:dengan keadaan rusak dan disewakan kepada orang lain: sejumlah alat rumah tangga'telah satu) buah radio, buah tape recorder, buah'pick up transistor. sejumlah perhiasan yang telah saya miliki dan telah dijual olehnya untuk membeli sawah yang tidak jadi berupa buah cincin dan buah liontin sejumlah gram pen kes sejumlah uang (duapuluh enam ribu rupiah): . sejumlah. uang rp, (tiga ribu lima ratus rupiah), yang dipinjamkan dengan menghasilkan kwintal padi tiap panen. dari semua hasil ini'ternyata' saya tidak mendapat pembagian yang layak, dengan situsnya menuntut: dari 1s d no: diserahkan kepada saya tanpa sarat: kana s8. dua orang anak yang sudah ada ditangan saya, ditetapkan sanalah yang berhak memelihara, memberikan pendidikan, juga tiga . orang anak kami, yang sudah ada padanya diserahkan kepada saya dengan diwajibkan tergugat membayar (tiga. puluh ribu rupiah) untuk tiap bulannya, guna pemeliharaan kelima orang anak tersebut: (yang layak), untuk agar jangan supaya barang barang bergerak ataupun tidak mus yang. dituntut saya supaya jangan .diasingkan diadakan sita see jaminan juga atas hartanya sendiri untuk dijadikan jaminan: s5 dihukum tergugat untuk membayar segala .ongkos ongkos yang timbul karena perkara ni. bana menimbang, bahwa pada hari persidangan tel. april tergugat tidak datang menghadap, baik sendiri maupun wakilnya. walaupun telah dipanggil'dengan patut, sebagaimana ternyata menurut surat panggilan yang dijalankan oleh endian, panitera pengganti lb. pengadilan negeri sukabumi, tgl. april maka pemeriksaan. dalam perkara ini diundurkan hingga pada hari senin tgl. april . menimbang, bahwa pada hari persidangan: yang telah" ditentukan ust keduabelas fihak datang menghadap sendiri sendiri menimbang, bahwa setelah kedua" belah fihak tidak dapat didamaikan, lalu oleh hakim dibacakan 'surat gugat: penggugat, tgl. pebruari terdaftar pengadilan. negeri sukabumi: di. bawah. pdt. dan berita acara penyitaan lebih: dahulu conservation besar): pdt., yang: kenyataannya dijalankan: oleh# endian, panitera pengganti i b. pengadilan negeri sukabumi, selaku wkl. juru sita, tanggal april serta atas isi surat gugat mana penggugat menerangkan,bahwa'ia tetapatasgugatannya: wo menimbang, bahwa tergugat dalam surat jawabannya.membantah gugat: penggugat berupa' tuduhan. bahwa: penggugat. waktu,.masih jadi isteri" dari: tergugat sering bepergian: jauh tanpa: seizin tergugat, meninggalkan rumah. tangga, bahkan menerima ajakan "nonton dari seseorang.(vide.surat:bukti terlampir halaman: berita acara): |bahwa. kelakuan isteri tergugat tersebut supaya oleh hakim diteliti dan: dipertimbangkan: dalam menentukan: pembagian harta, tuduhan tergugat itu disangkal oleh: penggugat. yang, selanjutnya. terjadi, bantah ce. membantah antara kedua belah fihak tsb. .di atas, seperti panjang lebarnya tercantum dalam berita acara. menimbang, bahwa penggugat untuk: menguatkan dalil dalilnya mengajukan saksi saksi: atjeh nurdin bin sanusi, dan pa" anda bin dju, yang didengar keterangannya 'di bawah. sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil penggugat, bahwa benar barang barang tersebut: dari ls d: menurut: surat gugat" dibeli oleh: tergugat sewaktu beristrikan penggugat, yang jelasnya sebagaimana:tertera dalam menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah fihak masing masing menerangkan bahwa mereka tidak ada sesuatu apapun yang hendak dikemukakan baik surat surat maupun saksi saksi dan'selanjutnya mereka menimbang, bahwa menurut surat gugat penggugat tgl: yang dimaksud, dengan harta. guna kaya yaitu barang barang .s d menimbang, bahwa dari sekian banyak harta guna kaya itu terbukti sidang barang barang s d dari keterangan'saksi saksi penggugat atjeh burden,dan pak anda, di bawah sumpah atas keterangan. mana jujur menimbang, bahwa sedang barang s d sesuai dengan isi berita acara penyitaan tgl, bahwa barang barang tsb. tak ada" tangan tergugat. di, samping, penggugat di. sidang tidak dapat menimbang, bahwa dalam hal ini pengadilan: negeri sukabumi . beranggapan berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh. penggugat, bahwa harta guna kaya itu adalah barang barang ds d dalam surat gugat plus barang alat rumah tangga dijelaskan dalam publik . tergugat berita: acara halaman berupa tempat tidur, kasur, lemari pakaian dsb. sebagaimana telah diakuinya dikuasai oleh penggugat dalam replikanya berita acara halaman dan denga menimbang, bahwa penggugat dalam: gugatan petit menuntut agar supaya harta guna kaya dibagi samaran. . menimbang). bahwa dalam hal 'ini oleh pengadilan negeri. dimungkinkan adanya suatu perceraian hidup antara suami misteri,dan sebagai akibat perceraian itu perlu diatur pembagian harta guna kaya. yaitu harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan pula mengatur. pemeliharaan anak anak yang belum akil balig yang dilahirkan selama bubungan perkawinan berlangsung, dengan perkataan lam dalam perkara. ini penggugat selaku janda berikut anak anaknya memerlukan rumah tinggal yang layak vide replika penggugat dalam berita acara halaman yang berbunyi: berhak saya mempunyai rumah untuk tempat tinggal dan barang. barang yang lain dalam hak guna kaya: . menimbang, bahwa.hubungan suami isteri telah berlangsungssekian lama (kurang lebih tahun) serta didasarkan pula atas aktivitas sang isteri.yang sepanjang pengetahuan telah membantu menegakkan ekonomi rumah tangga sesuai dengan kemampuannya vide apa yang dilukiskan penggugat. dalam replikanya berita acara halaman maka adalah seharusnya harta guna kaya s d plus barang rumah tangga yang telah hah dikuasai oleh penggugat diadakan pembagian! berdasarkan kepatutan, kelima orang anak yang belum akil balig diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandung mereka berikut sebuah. rumah yang dalam surat gugat tercantum sub (ukuran 7x15 dalam keadaan baik dengan tanah daratnya tempat rumah itu berdiri . tercantum surat gugat plus barang barang alat alat rumah tangga nan yang telah dikuasai oleh penggugat, menurut pengakuan penggugat dalam. replikanya tercantum dalam berita acara halaman dan menimbang, bahwa sedangkan kelakuan penggugat selasih menjadi isteri tergugat tidak dapat dibuktikan lebih jauh keturunannya oleh. tergugat sedemikian rupa sehingga penggugat akan kehilangan segala. haknya atas sebagian harta guna kaya mr.' ter haar asas asas dan. susunan hukum adat terjemahan ng. soebekti poesponoto halaman alinea pertama): bea maha menimbang, bahwa oleh karena mana gugatan penggugat dalam batas batas. tertentu harus dikabulkan, sehingga pengadilan negeri. sukabumi mengganggap perlu "memperkuat conservation besar yang nan telah dijalankan, aan menimbang, bahwa mengharuskan pula kepada tergugat untuk membayar biaya yang terbit'dalam perkara ini) . nara memperhatikan peraturan peraturan hukum yang bersangkutan: (ws menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang' dijalankan oleh tag endian,: panitera. pengganti luar" biasa, selaku wakil: juri sita pada pengadilan negeri sukabumi, tanggal april aan ann kan menetapkan barang tsb: s d adalah harta: guna kaya yang diperoleh selama: hubungan perkawinan: suami isteri antara: penggugat dengan tergugat: tni rai dana anna dan ane . menetapkan bagian penggugat berupa: sebuah rumah ukuran jalan raya sukabumi cianjur, selatan rumah tergugat, ukuran timur: tanah ibu khazanah, barat: tanah ibu minat dan selokan babakan iona0. masih ada dalam kekuasaan tergugat, selama mereka belum dewasa , menghukum tergugat supaya menyerahkan (tiga) orang anak yang ada padanya dan rumah berikut tanahnya mana rumah 'itu berdiri terletak di kampung cial, desa cisarua sukabumi, dengan' batas batas: utara: jalan raya sukabumi cianjur: selatan: rumah tergugat ukuran 7m, timur: tanah ibu khazanah, barat: tanah l0. ibu minat dan selokan babakan garut, kepada penggugat don nga menolak gugat penggugat yang selebihnya) menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga |. kini direncanakan sejumlah , . dua ribu lima ratus delapan pena dikuatkan, dengan perubahan .dan, tambahan, .oleh pengadilan tinggi jakarta dengan putusannya tanggal maret no:. pdt., yang kamarnya.berbunyi sebagai berikut:. sen oat botanists menerima permohonan'bandingan tersebut: oi posko menguatkan "putusan: pengadilan negeri sukabumi, tertanggal juli no: pdt. yang dimohonkan bandingan dengan 'perubahan.dan tambahan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat berbanding sebahagian, menetapkan sebagai bagian dari penggugat berbanding: basa nan sebuah rumah ukuran (7x15) berikut jb. tanah darat mana rumah itu berdiri yang terletak kampung cia wi, desa cisarua sukabumi, dengan batas utara dalan raya sukabumi cianjur bei amen baal selatan: rumah tergugat, ukuran 5x7 oto ente asn timur: tanah ibu khazanah) seo con dala aon barat: tanah ibu minat dan:selokan babakan garut. (eos sawah seluas ha:, terletak.di kampung gentong desa pasir halang, persil. dengan:batas batasi. tesla selatan sawah mayor memo (ea timur' selokan diteror barat #selokan disitu,. loowestosl mobil sembah sedang yang selebihnya'untuk bagian tergugat berbanding: menetapkan pemeliharaan ke (lima): orang anak yang masih belum dewasa kepada fihak penggugat berbanding, pee menghukum tergugat pembanding menyerahkan ke (lima) orang anak anak tersebut kepada penggugat berbanding dengan pembebanan biaya sejumlah (lima bibit rupiah) sebutannya terhitung mulai saat putusan ini menjadi'kuat menolak gugatan penggugat berbanding yang selebihnyaperadilan bandingan banyaknya (seratus tiga puluh lima rupiah) : bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan. kepada kedua belah fihak, yaitu kepada penggugat berbanding pada tgl. april dan kepada tergugat pembanding"kasasi secara lisan pada: tanggal: mei: sebagaimana ternyata dari surat 'keterangan no: yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sukabumi, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan alasannya yang diajukan dengan perantaraan .kuasanya khusus dan''yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut padatarggal mei bahwa setelah itu oleh penggugat berbanding yang pada tanggal junjuni. menimbang:terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan: dari undang undang: tahun: sejak undang undang: tersebut mulai berlaku pada tanggal:.. agung, maupun karena undang undang yang menurut dari undang undang:itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum. ada, maka: mahkamah agung berpendapat, bahwa dari undang undang tersebut yang': .:. dna. menimbang bahwa permohonan kasasi guo beserta'alasan alasan nya yang telah diberitahukan kepada: pihak lawan. dengan saksama diajukan dalam tenggang tenggang waktu dan: dengan cara.yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena.itu:dapat diterima, menimbang bahwa keberatan keberatan" yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam. memori kasusnya.tersebut pada pokoknya bahwa pengadilan. negeri. dalam.keputusannya telah. membagi bagi harta. guna kaya tanpa memberi alasan hukum sebagaimana disyaratkan oleh l.hir!) .bahwa pengadilan tinggi. memberi alasan: ,hukum tetapi. sekaligus membagi, sehingga timbullah pembagian yang pincang: bahwa penetapan. tentang: pemeliharaan. anak adalah tidak. melalui prosedur yang wajar dan hukum adat tidak mengenal voorbij ala bahwa besarnya tunjangan biaya anak anak. yang ditetapkan. oleh pengadilan. tinggi secara rationale melampaui batas kemampuan penggugatuntuk kasasi? mengenai keberatan ad.1e voutesng base bahwa keberatan ini tidakdapat:dibenarkan,:karena'tidak ditujukan terhadap putusan pengadilan tinggi yang seharusnya yang diserang, .bahwa keberatan:ini juga tidak.dapat dibenarkan karena. keberatan itu pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian , jadi.mengenai ai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam: pemeriksaan tingkat" kasasi dari sebabvtidak mengenai hal kelalaian. memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh undang undang atau karena' kesalahan menetapkan atau karena melanggar peraturan peraturan hukum yang. berlaku.sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang rahim mengenai keberatan see bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal:yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah secara tepat dipertimbangkan oleh judex fati mengenai keberatan bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan,.karena soal mampu atau tidak mempunya penggugat untuk kasasi membayar biaya pemeliharaan anak anak pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian, dan keberatan :serupa:itu seperti telah dipertimbangkan atas tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi: menimbang bahwa berdasarkan apa yang'dipertimbangkan atas, lagi pula dari sebab'untuk kasasi oim abdurochim tersebut. harus ditolak:. sad sha memperhatikan undang undang yang. bersangkutan, peraturan mahkamah agung indonesia tahun dan undang undang taun memutuskan: menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: oim menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biayaperkara . dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak (seratus lima rupiah): . demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari, sabtu, tanggal agustus. dengan. abdurrahman, sh, wakil ketua sebagai ketua, d:h. lumbanradja, dan sarwono, sebagai hakim: hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka: pada hari rebo, tanggal oktober oleh ketua tersebut, dengan dihadiri 'oleh miskin kusumah armada, sh dan sarwono, sh, hakim hakim anggota dan moekandar, panitera pengganti i.b.,. dengan tidakdihadiri oleh kedua belah pihak.:: putusan pengadilan tinggi jakarta perdata, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. pengadilan:: tinggi jakarta,: mengadili: perkara perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai:di bawah ini dalam perkara: nun oim abdurochim, aip. pada kombes sukabumi, guru sebagai tergugat, sekarang pembanding: . . . nanas wamusih binti rasjid: bertempat: tinggal di: kampung selagombong, desa" cibeureum hilir, kecamatan: baros, kawedanan jas gan kabupaten sukabumi, obi ono dulu sebagai penggugat, sekarang berbanding: pengadilan tinggi tersebut. pon metan bea telah membaca surat surat mengenai perkara tersebut, telah memperhatikan surat pembelaan (memori) banding yang diajukan oleh pembanding dulu tergugat dan surat perlawanan (contra memori) banding yang diajukan oleh pihak lawannya serta telah diberitahukan kepada masing masing pihak menurut segala aturan yang bersangkutan: fang tentang duduknya perkara: mengutip segala pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri sukabumi, tanggal juli pdt.yang.kamarnya berbunyi sebagai.berikut:. . der apa elo and dan and mengabulkan gugat penggugat sebahagian, menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dijalankan oleh endian,, panitera pengganti luar biasa, selaku. wakil jurusnya pada pengadilan negeri sukabumi, tanggal april date w. menetapkan barang tersebut' s d .adalah harta guna'kaya yang diperoleh selama. hubungan perkawinan suami isteri antara penggugat dan.tergugat: . mak anne ane abs ana menetapkan bagian penggugat berupa:, sukabumi, dengan batas: utara jalan raya sukabumi cianjur, selatan: rumah tergugat, ukuran 5x7 timur: tanah ibu khazanah, barat: tanah ibu minat dan selokan babakan garut: menetapkan penggugat untuk memelihara (dua) orang anak yang ada dalam kekuasaan penggugat dan (tiga)orang anak yang masih ada dalam kekuasaan tergugat selama mereka belum dewasa, menghukum tergugat supaya menyerahkan (tiga) orang anak yang ada padanya dan rumah 7x15 mi, berikut tanahnya mana rumah itu berdiri terletak kampung cial desa cisarua sukabumi, dengan batas batas: utara: jalan raya sukabumi cianjur, selatan: rumah tergugat ukuran: 5x7 timur:.tanah ibu khazanah, barat: tanah ibu minat.dan selokan babakan garut kepada penggugat, menolak gugat penggugat yang selebihnya: menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga. "kini direncanakan sejumlah rp: (dua ribu lima ratus delapan puluhrupiah)) ben bala mingguan bass. menimbang, bahwa dulu tergugat sekarang pembanding pada" tanggal juli' telah memohon #peradilan bandingan terhadap putusan tersebut di.atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya'pada tanggal juli esa mann menimbang, bahwa. permohonan: banding .yang diajukan oleh. pembanding dulu tergugat terhadap putusan tersebut .diajukan:menimbang, bahwa dari harta yang digugat, pengadilan. tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim. pertama, bahwa s d yaitu: sebidang tanah daratan persil d.i. luas ha. terletak dikampung cial desa cisarua, dengan batas batasnya: . does utara jalan raja sukabumi cianjur, ost selatan" tanah ibu misty tana barat tanah ibu minat dan selokan babakan: garut. sebuah kolam persil:no:160uas ha: terletak dikampung babakan bandung desa cisarua dengan batas batasnya: ban utara: tanah idah, selatan: kolam ibu otot, timur: selokan cisarua, barat: tanah dengan mahmud un dibidang sawah: "oa a| persil 'luas' ha: persil no: 'luas: ha:dan persil luas ha.terletak kampung' babakan bandung desa cisarua, dengan batas batasnya: . nenas ban utara. sawah inch loooiioine selatan tanah inch) timur tanah sari, barat sawah malut persil nol seen tuas has terletak di kampung gentong, desa pasirhalang, dengan batas batasnya: dan rena men manten! mete utara sawah: koma, dan dapat, 20indah span kru selatan sawah mayor memo, ngen gura timur. selokan cicero, kandas barat selokan disitu duabuah rumahukuran masing masing etos 7x15 dengan keadaan baik, hasan alas dengan keadaan rusak dan disewakan kepada orang lain (osis aan maan eng bea inai adalah harta: guna kaya, maka oleh sebab itu. harus dibagi sama antara bekas suami'isteri tersebut ialah masing masing (putusan mahkamah agung tanggal november sip yang bagiannya masing masing sebagaimana terurai dalam amar putusan bawah ini, menimbang, bahwa: dalam: dictum putusan: pengadilan negeri sukabumi: tanggal: juli no: pdt. tidak.tercantum bagian penggugat berbanding mengenai: pembagian sawah sebagai harta guna kaya dari pertimbangan. tersebut atas), sehingga ternyata belum dibagi, oleh sebab mana pengadilan tinggi memperbaiki dictum putusan tersebut, sehingga pembagiannya sebagaimana terurai dalam dictum putusan bawah ini? . menimbang, :bahwa untuk jaminan pembagian tersebut pengadilan tinggi berpendapat bahwa conservation besar dapat disyahkan dan menyatakan. berharga, teristimewa untuk jaminan pelaksanaan putusan menimbang, bahwa terhadap ke (lima) orang anak judex facts tidak pernah dibantah oleh bekas: suaminya, bahwa: mereka itu masih belum dewasa serta pula bekas 'suami'ternyata telah beristeri lagi dengan orang lain, dan karena ibunya masih ada maka tidak pantaslah jika ke (lima) anak tersebut ikut ibu tiri maka dari.itu pengadilan tinggi dapat mengabulkan bahwa ke (lima). orang anak tersebut. pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya (penggugat berbanding): menimbang, bahwa menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup, kewajiban membiayai:penghidupan pendidikan dan:pemeliharaan anak, tidak. hanya dibebankan kepada.ayah. saja, tetapi juga kepada ibu, maka dari itu pengadilan tinggi: dapat. mempertimbangkan pembiayaan tersebut dipikul oleh ayahnya dan ibunya masing masing dari gugatan pembiayaan yang pengadilan tinggi" hanya' dapat member timbangan tidak lebih dari rp: (sepuluh: ribu rupiah), sehingga masing masing dibebankan:: rp: , (lima ribu.rupiah) sebulan: menimbang, bahwa pengadilan tinggi.berpendapat bahwa terhadap gugatan yang selebihnya tidak terbukti dengan nyata maka oleh sebab itu tidak mengabulkannya: ama apa menimbang, bahwa berdasarkan. tersebut. atas pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan hakim pertama dapat dikuatkan dengan perubahan dan tambahan termasuk mengenai biaya penghidupan dan pendidikan serta pemeliharaan anak anak. sebagaimana: yang. akan diuraikan dalam dictum putusan bawah ini, moana menes mene menimbang, bahwa mengenai tuduhan suami terhadap isteritelah berbuat:tidak jujur serong terhadap keluarga suami, karena tidak dapat dibuktikan lebih jauh keturunannya 'oleh tergugat, maka: hal'ini oleh pengadilan tinggi dikesampingkan) ata menimbang, bahwa pembanding dulu tergugat sebagai fihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan5 nda meraperhatikah akan dalam undang undang dan hukum inn . menerima permohonan bandingan tersebut: menguatkan putusan pengadilan negeri sukabumi, tertanggal juli pdt.: yang dimohonkan bandingan dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut: . bnn mengabulkan gugatan penggugat berbanding sebahagian menetapkan sebagai bagian dari penggugat berbanding, | . sebuah rumah akurat (7x 15m) berikut tanah darat di mana rumah itu berdiri yang terletak di. kampung cial, desa cisarua sukabumi, dengan batas batas: utara. jalan raya sukabumi cianjur, an, barat tanah ibu minat.dan selokan babakan garut, shan sawah seluas ha, terletak kampung gentong desa. pasirhalang, versi . dengan batas batas: . utara sawah koma dan dapat, . selatan sawah mayor memo, "as barat selokan disitu: nan sedangkan yang selebihnya untuk bagian tergugat pembanding: lara menetapkan 'pemeliharaan ke (lima) orang anak yang masih belum dewasa kepada fihak penggugat berbanding,. menghukum tergugat pembanding menyerahkan ke (lima) orang anak anak tersebut .kepada penggugat berbanding dengan pem tekanan biaya sejumlah. (lima ribu rupiah) sebutannya terhitung mulai saat putusan ini menjadikan, asean sean menolak gugatan penggugat berbanding yang selebihnya: |. menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya", perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan bandingan banyaknya (seratus tiga puluh iimarupiah) putusan pengadilan negeri sukabumi no: perdata" na demikeadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri sukabumiana warnai binti haji rasjid, bertempat tinggal kampung . selagombong, desa. cibeureum hilir: kecamatan baros, kawedanan dan kabupaten sukabumi, penggugat: bela tunieson awan seusai sala oim abdurochim, aip pada kombes: sukabumi: perus membaca semua surat surat: mendengar .keterangan keterangan dari kedua belah fihak dan talas tentang duduknya perkara? menimbang, bahwa. gugat penggugat tertanggal pebruari adalah sebagai berikut: einen manan kan adapun sebabnya bahwa saya dengan tergugat sejak tahun s d tgl. juli telah berkumpul sebagai suami.isteri,.dan dari hasil h0. perkawinan tersebut telah. dapat. kami peroleh. orang.anak. orang anak meninggal dunia) dan sejumlah harta kekayaan sebagai berikut: a1. sebidang tanah daratan persil d.i. luas ha. terletak kampung cial.desa cisarua, dengan batas batasnya: . utara ? jalan raya sukabumi cianjur, ,timur. tanah ibu khazanah, |. barat tanahibu minat dan selokan babakan garut. sebuah kolam persil. luas ha. terletak kampung babakan bandung, desa cisarua dengan batas batasnya: selatan. kelambu otot, timur .: selokan wisuda barat : tanah dengan mahmud bea bea aaa persil luas ha. persil luas: ha. dan persil no: luas ha:, terletak di' kampung babakan moses bandung, desa cisarua, dengan batas batasnya:

hukum acara perdata, sanggahan oleh pihak iii luar pihak pihak dalam per kara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku indonesia, pada atasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk. bantahan sanggahan. putusan mahkamah agung. tel. januarartongahar, bertempat tinggal desa gumo, kecamatan tlogowungu, kabu paten pati sampah, bertempat tinggal desa pohgading tersebut, penggugat penggugat untuk kasasi dahulu membantah berbanding: melawan kartosiman,, bertempat tinggal desa pohgading tersebut. tergugat dalam kasasi dahulu pentbantah pembanding mahkamah agukeberatan terhadap pengadilan negeri pati atas penistaan pelaksanaan keputusan pengadilan negeri pati tanggal maret pdt (dalam perkara membantah sebagai penggugat melawan ter bantah sebagai tergugat) pada pokoknya atas dalil dalil bahwa harta harta sengketa seperti tersebut pada sub s d dalam surat gugatan bantahan adalah hasil pembelian membantah dari. bok ramidjah pada tanggal pebruari dan pada tanggal mas tet dengan disaksikan oleh kepala kampung setempat ana ganda bahwa samping itu membantah juga telah menjual (dua) ekor mera sah sapinya untuk biaya biaya penguburan bok radjimah yang meninggal: dunia pada tanggal april pal . bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka membantah menuntut kepada pengadilan negeri pati supaya memberikan keputusan sebagai menetapkan sebagai, hukum, bahwa bidang tanah dan sebuah umah tersebut atas adalah merupakan gong'gini penggugat kenyang gah dan tergugat tersangka ii: menahan was (at menetapkan sebagai hukum,, bahwa keputusan pengadilan negeri pati tanggal maret pdt tersebut tidak: dapat dijalankan atas tanah tanah dan rumah tersebut atas: . mengangkat kembali atau meniadakan penistaan keputusan pengadilan negeri pati tanggal september pdt terhadap tanah tanah dan rumah tersebut menghukum tergugat tersangka membayar uang sejumlah rp. (dua puluh ribu rupiah) sebagai ganti rugi ongkos pe jawatan penguburan dan selamatan almarhum bok ramidjah, kepada penggugat penyanggah, menghukum tergugat tersangka untuk tunduk. dan .me menyetujui keputusan ini sman menetapkan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih da hulu. meskipun ada permohonan banding atau perlawanan nan menghukum tergugat tersangka membayar ongkos per kara ana bus benih bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri pati telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal agustus pdt yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: . pan nan menyatukan bahwa penggugat penyanggah adalah penyanggah. aan keputusan mana dalam "tingkat banding 'atas.permohonan pem bantah ,telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi semarang. dengan ke::. putusannya tanggal juni pat pt. smg.: yang kamarnya berbunyi sebagai berikut ban naa menyatakan permohonan banding tersebut dapat .diterima desa pohgading tersebut dengan batas batasnya: sebelah utara: tanah ngosonokardin, sebelah timur: jalan, selatan: jalan dan barat: tanah kromosom, dan iii. sebuah rumah penyu, balungan kayu jati doyo, dinding gede. yang ada berdiri tanah karas bab tersebut bahwa tanah sawah tersebut asal pembelian penggugat penyanggah setelah beristrikan tergugat tersangka tersebut pada tanggal pebruari dari bok ramidjah ang, bahwa tanah karas dan rumah tersebut pun asal pembelian peng gugat penyanggah setelah beristrikan tergugat tersangka pada: tanggal maret dari bok ramidjah bahwa penggugat penyanggah membeli tanah tanah dan rumah tersebut dengan iktikad jujur karena disaksikan kepada kepala desa setempat nn, bahwa rumah tersebut pada waktu dibelinya adalah rumah elit, yang kemudian atapnya oleh penggugat telah gantinya dengan gen ting, demikian juga dinding muka telah gantinya dengan weblog serta bayangannya dengan jati bahwa meninggalnya bok ramidjah pada tanggal april ada tangan penggugat penyanggah dan tersangka ii, dan biaya untuk keperluan penguburan jenazah dan selatannya yang menge luaran penggugat penyanggah, sehingga penggugat penyanggah menjual buat keperluan itu ekor lembutnya yang sekarang kira kira berharga rp. maka dengan alasan alasan tersebut atas penggugat penyanggah berpohon supaya pengadilan negeri memeriksa kedua belah pihak da lam perkara ini, dan selanjutnya dengan surat keputusan menetapkan sebagai hukum, bahwa bidang tanah dan sebuah "rumah tersebut atas adalah merupakan gong gini penggugat kenyang bah dan tergugat tersangka il. nan ". menetapkan sebagai hukum, bahwa keputusan pengadilan ne gerak pati tanggal maret pdt. tersebut tidakdapat ' dijalankan atas tanah tanah dan rumah tersebut diatas. hanya mengangkat kembali atau meniadakan penistaan pelaksanaan keputusan: pengadilan negeri pati tanggal no, pdt. terhadap tanah tanah dan rumah tersebut. menghukum tergugat tersangka membayar uang sejumlah: rp. (dua. puluh ribu rupiah). sebagai ganti rugi ongkos pe jawatan, penguburan dan selamatan almarhum bok ramidjah, kepada penggugat penyanggah. menghukum tergugat tersangka untuk tunduk dan me menyetujui keputusan ini. dena menetapkan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih da hulu, meskipun ada permohonan banding atau perlawanan, menghukum tergugat tersangka membayar ongkos per menimbang, bahwa pad: hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak sama datang menghadap, akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan . menimbang, bahwa kemudian dibacakan catatan gugat yang di buat oleh ketua pengadilan negeri pati tertanggal september yang isinya diteguhkan oleh penggugat penyanggah kecuali mengenai batas batas dari tanah yang tersebut dalam catatan gugat itu, batas batas mana seharusnya adalah sebagai berikut sebidang tanah'sawah. dengan batas batasnya: sebelah utara: jalan: kerbau, sebelah timur: jalan kerbau, sebelah selatan: tanah seng ring: dan barat: batas karas namo ii. sebidang tanah karas, dengan batas batasnya: sebelah utara: jalan desa: timur: jalan desa! selatan dan barat: jalan desa pula bahwa dalam kenyataannya memang sawah dan karas itulah yang menurut keputusan pengadilan negeri pati harus diserahkan kepada penggugat, yaitu tergugat tersangka sekarang. untuk seperenam bagian nan bahwa pelaksanaan putusan tersebut disanggah olehnya, karena tanah tanah tadi telah dibelinya dari bok ramiidjah almarhum menimbang, bahwa atas gugat sanggahan tersebut tergugat terbang gah menerangkan, bahwa putusan pengadilan negeri pati yang disanggah itu telah dilaksanakan kira kira bulan yang lalu, yaitu dua bidang sawah dan kerasnya telah dibagi dug antara sampah dan tergugat tersangka kecuali rumah dan kerabatnya, karena ditentang oleh penggugat penyanggah snn tenun desi menimbang, bahwa untuk meneguhkan tanggapannya penggugat penyanggah mengajukan persidangan: dua helai surat keterangan bermeterai. masing masing tentang gal pebruari tentang penjualan sebidang: sawah persil luas dari ramidjah kepada siman dan tertanggal maret tentang penjualan sebidang karas persil' luas dari ramidjah kepada kartosiman tiga orang saksi. yang masing masing bawah sumpah per . hidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sampar, kepala desa pohgading bahwa pada akhir bulan pebruari ketika saksi sedang kelurahan, datanglah bok ramidjah bersama beberapa orang, antara lain: kartosiman, carik hardjodjoepri, kamituwo surolero, kerajaan astropar. kertokujur, hardjorabun, towidjojo senen, salman. perlu minta pengesahan tentang penjualan sebidang sawah dari ramidjah kepada kartosiman bahwa luas sawah tersebut adalah dan harganya rp. bahwa setelah dibuatkan surat penjualan tanah itu oleh carik dan suratnya ditanda tangani oleh penjual, pembeli dan saksi saksi, maka harga sawah tersebut dibayar lunas pada hari itu juga bahwa batas dari sawah yang menjadi sengketa itu adalah: sebelah utara: jalan kerbau, timur: jalan kerbau juga: selatan: tanah pengiring dan barat: sawah namo bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah batas batas dari sawah itu masih tetap sampai sekarang. karena jual beli tanah ter sebut sudah berselang begitu lama bahwa pada tanggal maret kira kira jam siang bok ramidjah dan kartosiman beserta orang orang lain yang tersebut muka datang lagi rumah saksi untuk mengesahkan jual beli sebidang pekarangan dari mbok ramidjah kepada kartosiman bahwa tanah pekarangan tadi berbatasan sebatas utara dengan jalan kerbau dan sebelah utaranya lagi terletak tanah dari lego yang berasal dari ngosonokardin, sebelah timur dan selatan: jalan desa dan sebelah barat: jalan desa dan tanah kromosom bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli oleh kartosimun dari bok ramidjah dengan harga rp. . : bahwa rumah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak atau tanah berasal dari pembelian dari lego, yaitu sebelah utara dari tanah pekarangan sengketa, yang merupakan satu blok dengan tanah sebelah selatannya dengan perbatasan jalan kecil bahwa kira kira dua minggu sesudah ramidjah wafat pada tahun tergugat tersangka kartongahat) datang kepada: saksi untuk mengurus tarian warisan bok ramidjuh tersebut dan oleh saksi diberitahukan, bahwa sawah dan |kerasnya telah dijual'kepada kartosiman sand bahwa kartongahat kemudian menghubungi kartosiman dan mendapat seekor kerbau djoepri, carik desa pohgading pena bahwa pada tanggal pebruari terjadi jual beli sebidang sawah. antara bok ramidjah dan kartosiman rumah kepala desa pohgading, dengan disaksikan oleh kamituwo surolero, hardjorabun gan astropar kana bahwa dalam buku desa pohgading sawah tersebut tercatat atas nama ramidjah, persil nomer luasnya dan batas batasnya adalah: sebelah utara: tanah namo: timur dan selatan: jalan hewan: sebelah barat: tanah kartosenggring, dan dibeli oleh kartosiman dengan harga rp. , dari bok ramidjah bahwa kemudian pada tanggal maret bok ramidjah menjual lagi sebidang tanah karas dan rumah kepada kartosiman dengan harga rp: , : bahwa surat jual beli tentang tanah karas dan rumah itu dibuat oleh. kepala desa sendiri, sedang saksi 'turut "menanda tangannya, demikian pula kamituwo surolero. kerajaan astropar, hardjorabun dan kertokujur sebagai saksi: bahwa batas batas dari tanah karas tersebut adalah: sebelah utara: tanah ngosonokardin: sebelah timur, selatan dan barat: jalan desa hardjorabun bahwa beberapa tahun yang lalu saksi diajak oleh kartosiman kelurahan pohgading. untuk menjadi saksi: dalam jual beli sebidang tanah karas dan rumah antara bok ramidjah dan kartosiman ter bahwa karas tersebut batas batasnya'adalah: sebelah'utara: tanah ngosonokardin: timur, selatan dan'barat dikelilingi oleh jalan desa dan dibeli oleh kartosiman dengan harga rp. , : menimbang, bahwa tergugat tersangka ke) kartongahat) meng: . ajukan dua orang saksi yang masing masing bawah sumpah per hidangan memberi keterangan'sebagai berikut: laeta taruna nan bahwa saksi tahu pada suami isteri pado seniman dan ramidjah, yang kini telah sama meninggal dunia. panen tan bahwa pado seniman meninggal dunia lebih, dahulu, kemudian menyusul isterinya pada tahun tanpa.meninggalkan seorang anak, kandungan, akan.tetapi ramidjah mempunyai orang: saudara bernama: kartongahat, senen dan tari nan bahwa ramidjah pernah mengasuh seorang anak perempuan ber nama sampah, yang kemudian kawin dengan kartosiman, penggugat penyanggah sekarang ini bahwa pada waktu pado seniman meninggal dunia, belum di adakan pembagian warisan, aan bahwa ketika ramidjah meninggal dunia meninggalkan sebidang tanah karas dengan sebuah rumah serta kerabatnya dan. sebidang sawah: bahwa batas dari sawah itu adalah: sebelah utara: tanah. surolero ngasmos, selatan dan timur: jalan hewan dan barat tanah seng ring, sedang batas batas dari kerasnya adalah: sebelah. utara: tanah kromosom, timur dan selatan: jalan desa dan barat: tanah ngomong kadin bahwa rumahnya berdiri atas tanah milik ngosonokardin. dahulu beratap elit, sekarang sudah diganti dengan genting. bangun penyu, dagangan dari kayu campuran, rumah mana dahulu dibeli oleh sini isteri padomosadiman dari saksi resep dara bahwa barang barang yang menjadi sengketa dalam berkayu ini: adalah gong gini dari suami isteri pado seniman dan bok ramidjah, berupa sebidang sawah, sebidang tanah karas dan sebuah rumah. bahwa setahu saksi tanah tanah dan rumah tersebut belum pernah dijual bahwa ramidjah meninggal dunia pada hari senen pon dalam bulan puasa tahun bahwa suami isteri pado seniman dan ramidjah tersebut tidak meninggalkan anak maupun anak angkat seorang pun, hanya pernah mengasuh seorang anak bernama sampah sebagai anak yang gender pada mereka .x bahwa ramidjah mempunyai tiga orang saudara bernama kartu jahat,. towidjojo senen dan kasi, sedang yang terakhir ini telah mes tinggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama suki menimbang. bahwa kemudian kedua belah fihak mohon putusan: tentang hukumnya aan menimbang: bahwa gugat sanggahan dari penggugat penyanggah bermaksud seperti diuraikan muka menimbang, bahwa sanggahan diajukan terhadap putusan pengadilan negeri pati tanggal maret perdata. yang tetapi, mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (in yacht range wide) ketat menimbang. bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal september sebagaimana ternyata dari berita acara penyitaan pelaksanaan yang dibuat oleh dari, panitera pengganti pada pengadilan negeri pati karena panitera yang bersangkutan sedang melakukan pekerjaan dinas koinnya menimbang, bahwa sanggahan dari penggugat penyanggah ter hadap putusan pengadilan: negeri tersebut berdasarkan alasan karena tanah tanah dan rumah yang dimaksud telah dibeli olehnya dari bok ramidiah almarhum menimbang. bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena seandainya benar ramidjah semasa hidupnya telah menjual tanah tanah dan rumah itu kepada penggugat penyanggah, maka ramidjah tidak berhak bertindak demikian, sehingga tindakan ramidjah itu adalah batal menurut hukum menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas penggugat penyanggah harus dinyatakan sebagai penyanggah yang tidak benar dan gugat tanggapannya haruslah ditolak menimbang. bahwa biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat penyanggah sebagai fihak yang mendapat kekalahan mengingat akan dan dari elemen indonesia yang diperbaharui memutuskan menyatakan, bahwa penggugat penyanggah adalah penyanggah yang tidak benar. menolak gugat sanggahan penggugat penyanggah.,. demikianlah telah diputuskan pada hari rabu tangga! agustus oleh soeripto sh, hakim pengadilan negeri pati, dan pada hari itu juga keputusan tersebut diumumkan oleh hakim dengan dihadiri oleh kedua belah fihak dan panitera pengganti. soeharto. membatalkan yang hingga sekarang direncanakan sebesar rp. (seratus lima belas rupiah) memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada ketua pengadilan tan negeri patimembantah pembanding: diajukan permohonan untuk pe:yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri patitentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal ja nuri telah diberitahukan dengan tara seksama kepada pihak lawh hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan da . j. . hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ong . bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasa) undang undang tahun maka undang undang no, hun (fo harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak bere", laku: itu"bukan undang undang tahun secara keseluruhan, melainkan: sekedar" mengenai hat hal yang telah diatur dalam undang undang: ng, tahiti kecuali kali bertentangan dengan undang: undang tahun segi ara rng bahwa dengan "demikian, maka yang berlaku sebagaishlikum: acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam undang ten undang tahun sekedar tidak bertentangan dengan undang undang tahun sini menimbang, bahwa permohonan kasasi guo beserta atasan alasan tayang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama di ajukan.dalam tenggang tenggang waktu dan dengan cara yang dibentuk kan dalam undangundang maka oleh karena itu dapat diterima menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan olet penggugat untuk kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokok nya ialah bahwa penggugat untuk kasasi keberatan atas putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi karena mbok ramidjah alm. sebagai ibu angkat sampah mempunyai hak milik berupa tanah yang atasnya berdiri rumah penyu atap elit balungan kayu campuran dan dinding bambu terletak desa pohgading . b:: tanah tanah sawah persil s,iii seluas da, gan persil no,s162 s.iii seluas serta persil d.iii seluas da, terletak desa kecamatan gembong tanah sawah persil s.iii seluas da, terletak desa pohgading. kecamatan gembong, kabupaten pati bahwa pada waktu mbok ramidjah masih: hidup barang sub.b dihibahkan kepada anak angkatnya sampah hadapan kepala desa klakahkasihan serta beberapa saksi serikat desa tersebut yang ditulis: atas segel tanggal oktober . ana dan tahun mbok ramidjah menjual hak miliknya:sub.c . . kepada kartosiman 'seharga rp. hadapan kepala desa poh gading serta saksi saksi serikat desa, ditulis atas :segel tanggal mei. nan kemudian tahun mbok ramidjah menjual hak miliknya sub.a.kepada kartosiman seharga rp. hadapan kepala. desa. pohgading dan beberapa saksi serikat desa yang segel segel ini disia pan pengadilan negeri pati pada tahun mbok ramidjah meninggal dunia, pada saat. sakitnya untuk biaya pengobatan perawatan oleh penggugat untuk ,ka sasi berdua yang menghabiskan 'ekor lembu milik penggugat untuk. kasasi sendiri, aan selanjutnya kartongahat selaku saudara kandung.alm. bok rami:: dah telah minta kepada penggugat untuk kasasi berdua seekor lembu disaksikan, oleh kepala desa pohgading dan permintaan tersebut peng gugat untuk kasasi penuhi. bahwa berdasarkan keterangan keterangan atas jelaslah bahwa hak milik alm. mbok ramidjah baik yang dihibahkan kepada aria'ang katanya maupun yang dijual kepada menantunya kartosiman, beliau masih hidup dan segar tahun sebelum meninggalnya almarhum dalam hal ini pengadilan negeri membenarkan gugatan kantong hat terhadap penggugat untuk kasasi: berdua sehingga mendapat dari barang barang baik yang diubah mau pun yang telah dijual, barang barang tersebut bukan peninggalan orang tuanya mbok ramidjah tetapi adalah barang gong gini dengan suaminya pak patio yang telah meninggal dunia pada zaman jepang. sedangkan pajak atas barang barang tersebut penggugat untuk kasasi berdua tetap membayar tiap tahun. menimbang mengenai keberatan ad. dan bahwa akan tetapi berdasar kan pertimbangan jain dari pada yang dikemukakan oleh judex facts yaitu sebagai berikut bahwa keputusan pengadilan negeri pati no, telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan telah selesai dilaksanakan, hal ini berarti bahwa hubungan hukum antara karongahat tergugat dalam kasasi (penggugat asal dalam perkara no, mengenai barang sengketa, serta hubungan hukum antara sampah penggugat untuk kasasi (tergugat. asal dalam perkara mengenai barang sengketa telah selesai ditentukan secara tuntas, begitu pula status hukum mengenai barang sengketa tersebut. dengar demikian judex facts tidak dapat memeriksanya lagi untuk kedua kali bahwa sanggahan yang diajukan penggugat untuk kasasi se bagai pihak luar para pihak dalam perkara setelah keputusan no, selesai dilaksanakan, menurut praktek. hukum: acara yang berlaku indonesia pada atasnya harus diajukan. dalam bentuk gugatan dan bukan dalam bentuk bantahan sanggahan seperti: dalam perkara pdt sekarang ini hape menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipetik bangka di. atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi . kartongahat dk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan: pengadilan tinggi semarang tentang amar seperti yang akan disebut: bawah ini memperhatikan undang undang tahun ntt undang undang tahun dan undang undang no tahun memutuskan menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi kar tongkat dan sampah tersebut, dengan perbaikan keputusan peng adilan tinggi semarang tanggal juni pat pt. smg sedemikian rupa sehingga seluruh kamarnya menjadi berbunyi sebagai berikut tang menerima permohonan banding . membatalkan ke membantah pembanding sebagai .membantah yang tidak.benar menyatakan bantahan membantah membantah pembanding tidak dapat diterima menghukum penggugat untuk. kasasi akan membayar biaya per . miskin ku sudah armada sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua. mahkamah agung sebagai ketua sidang, pasti radja siregar .dan.r. djoko sugianto sh, sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari sabtu tanggal pebruari: oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh pasti radja siregar dan djo sugianto sh. hakim hakim anggota, dan sultan, panitera peng ganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. sono putusan pengadilan tinggi semarang, tgl. juni pdt pt. smg. putusanpada peradilan dalam tingkat banding dilakukan oleh hakim tunggal atas penunjukan ketua, dalam sidangnya' telah men jatuhkan putusan sebagai bawah ini dalam perkaranya kartosiman, pekerjaan tani, bertempat tinggal desa poh gading, kecamatan gembong, kabupaten pati: semula penggugat penyanggah, sekarang pembanding melawan kartongahat,. bertempat tinggal desa gumo, kecamatan tlogowungu, kabupaten pati it. sampah, bertempat tinggal desa pohgading tersebut: se mula para tergugat tersangka, sekarang berbanding pengadilan tinggi tersebut telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang 'ber hubungan dengan perkarainisalinan surat keputusan pengadilan negeri pati tanggal agustus pdt. yang sie kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan, bahwa penggugat penyanggah adalah penyanggah jumlah rp. (seribu lima belas rupiah) kepada penggugat penyanggah. menimbang, bahwa atas keputusan pengadilan negeri pati. ter: sebut'pihak penggugat penyanggah menyatakan mohon peradilan da lam: tingkat banding pada tanggal agustus permohonan mana oleh wakil jurusnya pada pengadilan negeri tersebut telah diberitahu kan kepada pihak lawannya pada tanggal agustus dengan sempurna, menimbang, bahwa dalam perkara:ini pihak penggugat penyanggah pembanding tidak mengajukan memori banding nak aan tentang pertimbangan hukumnya s#s menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat kenyang gah tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang: telah ditentukan olehdi penuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima" menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan memperhatikan keterangan ket tangan .baik yang diberikan oleh penggugat penyanggah maupun oleh tergugat tersangka demikian pula keterangan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi masing masing pihak dalam persidangan ting kat pertama berikut bukti bukti yang telah dilampirkan dalam berkas perkara berpendapat, bahwa pertimbangan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh hakim pertama dalam putusannya tentang adanya jual beli yang hanya dipertimbangkan secara singkat, pengadilan tinggi kurang sependapat dengan hakim pertama yang seharusnya hal tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu tentang syah dan tidaknya jual beli tersebut, sehingga oleh karenanya putusan pengadilan negeri pati tangga! agustus pdt. pati haruslah digital kan dan dinyatakan gugatan penggugat penyanggah tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat penyanggah pembanding tetap pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya perkara pada peradilan dalam tingkat banding ini patula dibebankan kepadanya mengingat akan dan undang undang il! undang undang darurat serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berlaku mengadili menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima membatalkan putusan pengadilan negeri pati tanggal agustus pdt. pati: yang dimohonkan banding tersebut,.yang hingga karang direncanakan sebesar rp. (seratus limabelas rupiah), memerintahkan pengiriman salinan resmi dari keputusan ini be "serta berkas perkara yang bersangkutan kepada ketua pengadilan negeri pati. demikianlah diputuskan pada hari rabu tanggal juni oleh. rachmat soerjadharja sh, hakim anggota padoleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh prasetyohadiam fr, "ag putusan pengadilan negeri pati, tgl. agustus pdt. masi keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang pengadilan negeri pati mengadili perkara perkara 'per data dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan :keputusan sebagai berikut dalam perkara adan kara kartosiman, pekerjaan tani. berumah desa pohgading, ke catatan gembong, kabupaten pati, penggugat .penyanggah melawan, anti . kartongahat, bertempat tinggal desa gumo, kecamatan. tlogowungu, kabupaten pati, dan sampah, bertempat tinggal desa pohgading: tersebut, para tergugat tersangka . os. pengadilan negeritersebut io. telah melihat surat suratnya s5. telah mendengar kedua belahpihak . telah mendengar keterangan saksi saksi: . :. tentangkejadian kejadian menimbang, bahwa penggugat penyanggah menurut catatan ketua pengadilan negeri pati tertanggal september. meng. ajukan bakal sebagai berikut: . bahwa penggugat penyanggah sangat keberatan terhadap penistaan pelaksanaan keputusan pengadilan negeri pati tanggal maret nomor pdt. dalam perkara: kartongahat tersebut, sebagai penggugat, melawan sampah tersebut sebagai tergugat, atas tanah tanah dan rumah gong gini peng gugat penyanggah dan tergugat tersangka ke'll, yaitu: sebidang tanah sawah,'dan bukan tanah karas seperti tersebut" dalam keputusan atas, tersebut persil iii luas ter tetap desa pohgading tersebut dengan batas batasnya: sebelah utara: jalan kerbau: timur: jalan kerbau selatan: tanah surolero, barat: jalan kerbau lan dibidang tanah karas versi luas da, terletak

hukum acara perdata. barang barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada baik rakyat indonesia cabang gresik tidak dapat dikenakan con servatoir besar. aanterjadi hadi soemarno, tinggal rumah dinas p.t. semen gresik type gresik, dalam hal.ini memilih tempat ke idaman hukum kantor kuasanya mohamad kadis ardhito, pengacara gresik, jalan raya duduksampean, pos cerme gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal april pemohon kasasi dahulu penggugat pembanding: melawan: soekemi saleh, tinggal jalan veteran gresik: hi. imam sukarno adiwidjojo, tinggal jalan gumantar no, sunting gresik: iii. kepala kantor b.r.i. cabang gresik, gresik: ip, ketua panitia urusan piutang negara cabang jawa timur, jalan taman bungkul surabaya, memohon memohonversi dangan pengadilan negeri gresik pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa tergugat asli pada tanggal pebruari telah mesin jam uang dari penggugat asli sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh tergugat asli dari isteri penggugat bahwa tergugat asli dengan isteri penggugat asli telah mengada kan perjanjian tertulis dibawah tangan, sebagaimana tersebut dalam bukti biru, dimana tergugat asli menjadikan barang tidak ber gerak seperti tersebut dalam bukti p iii biru: bahwa setelah lewat waktu bulan seperti diperjanjikan, tergugat asli belum melaksanakan perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti p ii biru, maka atas inisiatif penggugat asli diadakan perjanjian muka notaris antara tergugat asli yang disertai tergugat asli ii, pada tanggal oktober bahwa yang menjadi obyek dalami perjanjian muka notaris ter sebut adalah dua bidang tanah pekarangan dan sebuah rumah, yang mengenai perincian letak, luas dan batas batasnya sebagaimana tempe rinci dalam surat gugatan: bahwa selain perjanjian, muka notaris tersebut juga tergugat asli ! dan membuat surat kuasa kepada penggugat asli yang bersifat umum, yang ternyata penggugat as'i tidak dapat mengambil manfaat dari surat surat notaris tersebut karena adanya pengumuman lelang atas barang barang milik tergugat asli tersebut atas permintaan tergugat asli yang dilakukan oleh tergugat'asli: bahwa dengan demikian penggugat asli telah dirugikan atas per janjikan tersebut yang bila diperkirakan harga emas tahun sebesar gram emas murni ditambah bunga sebulan terhitung sejak bulan maret bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas penggugat asli mohon kepada pengadilan negeri gresik untuk meletakkan sita jamin atas barang barang bergerak dan tidak bergerak: milik tergugat asli dan dan menuntut pula kepada pengadilan negeri gresik agar me putuskan sebagai berikut: primaire: han mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan bahwa tergugat dan tergugat ii melakukan perbuatan wanprestasi, menyatakan syah dan.tergugat dan tergugat lainnya baik yang bergerak maupun. yang tidak bergerak yang diperkirakan dapat menjamin gugatan 'peng menghukum tergugat i berbanding dan tergugat il berbanding se ) sebesar rp. (tujuh juta rupiah) ditambah bunga secara tanggung renteng menge balikan kepada penggugat uang sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu. rupiah) ditambah dengan bunga setiap bulan, menghukum tergugat dan tergugat il berbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar rp. (empat belas ribu lima puluh rupiah). demikianlah diputus didalam sidang musyawarah pada hari jum'at tanggal juni oleh loekyko soebaroe sh., hakim pengadilan tinggi selaku ketua sidang, mengatasi nasution sh., dan ny. sri sesanti suprapto, sh. tua pengadilan tinggi tanggal april pdt, dan pu tuan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim ang kota, serta ny. koesroemi panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. putusan no40 pdt. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan negeri gresik, yang "mengadili perkara:per kara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya: mohamad kadis ardhito, pekerjaan: pengacara, skip peng, pr. berkantor: jin. raya duduksampean,. pos cerme gresik: yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari: terjadi hadi soemarno, pekerjaan: pegawai p.t. semen gresik: bertempat tinggal perumahan dinas p.t,. semen. gresik type no, gresik, menurut kuasa khusus tertanggal april yang sebelumnya mendapat kuasa dari maryam alias ny. terjadi hadi soemarno, bertempat tinggal perumahan dinas p.t, semen gresik type dengan surat kuasa khusus tertanggal pebruari kan selanjutnya disebut penggugat: melawan. soekemi saleh, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal jalan veteran gresik. imam sukarno adiwidjojo, pekerjaan dagang bertempat tinggal jl. komentar sepenting gresik: kepala kantor bank rakyat indonesia cabang gresik gre sik, ketua panitia urusan piutang negara cabang jawa timur, jalan taman bungkul surabaya. untuk seterusnya disebut para tergugat:tergugat kell, iii dan iv, pengadilan negeri tersebut, daratan telah mendengar kedua belah pinak:. ana abu telah membaca surat surat dalam perkara ini. desa tentang duduknya perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat tugasnya tanggal mei penggugat mengemukakan sebagai berikut: kehadapan pengadilan negeri gresik agar berkenan memanggil kedua belah pihak menghadap persidangan pengadilan negeri gresik pada hari yang akan ditentukan untuk diadili, kemudian penggugat mohon agar supaya pengadilan negeri gresik memberi putusan: primaire: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan balita tergugat dan tergugat melakukan perbuatan wanprestatie: menyatakan syah dans'tergugat dan tergugat lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperkirakan dapat menjamin gugatan penggugat sebesar gram emas karat tersebut ditambah dengan bunga se besar mulai bulan maret menghukum tergugat dan tergugat secara tanggung renteng me mengembalikan kepada penggugat berupa emas karat sebanyak gram, menghukum tergugat dan tergugat secara tanggung renteng mem bayar kepada penggugat bunga sebesar rp. rp. setiap bulannya, terhitung sejak bulan maret sampai dengan dikembalikannya emas karat sebanyak gram tersebut diatas kepada penggugat atau sampai dengan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan: menghukum tergugat iii dan tergugat bersama sama atau sendiri sendiri untuk mencabut pengumuman nesama atau sendiri sendiri untuk menyetujui dan tidak menggangguatas # menetapkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu: menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara: subsidi: penggugat pmenimbang, bahwa setelah pada hari yang telah ditentukan usaha hakim mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dibacakan surat gugat atas pertanyaan penggugat tetap pada gugatannya, menimbang, bahwa tergugat soekcmi saleh sejak permulaan sidang telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap dispersi dangan, yang menurut surat dari wakil kepala desa tertanggal juni berpergian mes. simo raya jalan rachman halim kali mantan timur, menimbang, bahwa berhubung alamat yang bersangkutan (tergugat tidak jelas, maka berpangkal pada penyelesaian perkara dapat dipaku kan dengan cepat, maka majelis memutuskan untuk meneruskan pe pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya tergugat soekemi saleh ter sebut menimbang, bahwa tergugat datang menghadap sendiri, untuk tergugat iii datang.menghadap kuasanya yang bernama stepa'at ber pasarkan surat kuasa tetangga! juni sedari untuk tergugat datang menghadap kuasanya. soejono dan warisi menurut surat kuasa tertanggal juni nan menimbang, bahwa tergugat atas pertanyaan menyangkal ke peluruhan gugatan penggugat dengan surat surat pangkalannya tertanggal desember april dengan dihampiri surat surat bukti tertanda t.k2) ting), t.iv@), tv) dan t.vk2): menimbang, bahwa tergugat jii atas pertanyaan menyatakan tidak tahu mengenai perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dan tergugat disatu pihak dengan penggugat dilain pihak, hal ini di utarakan oleh tergugat. iii dengan suratnya tertanggal desember jawaban. tergugat iii tersebut dihampiri bukti bukti t.n3), tab ta), dan menimbang, bahwa atas pertanyaan tergugat menyatakan juga tidak tahu menahu hal hal yang diakukan penggugat dengan.tergugat dan tergugat ii, hal ini diungkapkan dengan.surat jawaban.tergugat tertanggal november dengan dihampiri surat surat. bukti ter tanda t.ivg) dan t.iv@): naa menimbang, bahwa kemudian telah berlangsung peristiwa peri tiwa seperti jelas ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, . tentang pertimbangan hukumnya menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat itu adalah seperti tersebut diatas . menimbang, bahwa dengan adanya pangkalan tergugat dan per nyatakan tidak tahu menahu para tergugat iii dan iv, maka kewajiban ikut sertakan penggugat dalan penjualan rumah rumah dan toko yang dijadikanjaminan seperti tersebut diatas, tanpa melanggar berjanji yang telah dibuat antara tergugat dan dengan bank rakyat indo kesia (tergugat iii): bahwa tergugat dan tergugat dengan ini memberi tugas dan izin kepada penggugat untuk menjual versi! yang terletak jalan veteran nomor gresik sertifikat hak milik nomor tersebut diatas, de ngan harga minimum dan dengan syarat yang ditentukan atau yang di pandang baik oleh penggugat sendiri: bahwa penggugat menerangkan menerima dan menyetujui tugas ter sebut: bahwa setiap tindakan pengalihan hak atau penyerahan hak atas persil tersebut, penggugat diwajibkan berkonsultasi lebih dahulu dengan bank rakyat indonesia cabang gresik (tergugat ii): bahwa uang hasil penjualan atau persekat atas persil tersebut harus di setor lebih dahulu kedalam rekening tergugat dan tergugat pada kantor bank rakyat indonesia cabang gresik (tergugat iii), untuk pe penyelesaian hutang tergugat dar tergugat pada bank (tergugat jii) tersebut: bahwa baru setelah hutang tergugat dan tergugat tersebut tunas, penggugat berhak menerima langsung hasil penjualan persil tersebut dan setelah uang itu dipotong oleh penggubah sejumlah hutang tergugat dan tergugat kepada penggugat pribadi, sisanya dikembalikan se gera kepada tergugat dan tergugat hi: bahwa penggugat dan tergugat tergugat akan memblokir rekening tergugat i,dan tergugat pada bank rakyat indonesia kantor cabang gresik (tergugat sehingga radionya tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain, kecuali pelunasan hutang: bahwa tergugat dan tergugat dengan suatu akte terpisah akan mem beri kuasa kepada penggugat untuk menjalankan tugas tugas tersebut, kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari per janjikan ini, balita kuasa tersebut tidak dapat dicabut secara sepihak oleh tergugat dan tergugat dan juga tidak akan tercabut atas dasar ketentuan ketentuan yang tercantum dalam undang undang tentang mencabutnya sesuatu kuasa: bahwa jika ada sesuatu hal yang tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal itu akan diatur kemudian oleh penggugat dengan tergugat dan tergugat atas dasar musyawarah: bahwa penggugat dengan tergugat dan tergugat telah memilih tem pat tinggal yang umum dan tetap mengenai persetujuan ini dan segala akibatnya kantor kepaniteraan pengadilan negeri di. gresik: bahwa 'dari apa yang tersebut diatas: dibuat akte perjanjian ini dalam minit, ditulis, dibaca dan ditanda tangan surabaya, pada hari, tang gal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan dari akte ini, di hadapan tuan atom kajen dan tuan bonaventuru suprapto, keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal surabaya, sebagai saksi saksi bahwa akte ini, setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada pence gugat, tergugat dan tergugat dan saksi saksi, maka seketika itu juga lalu ditanda tangan oleh penggugat, terbuat dan tergugat ii, saksi saksi dan notaris raden hadiwido: bahwa'disamping perjanjian tersebut pada saat dan hari yang sama yaitu hari sabtu tanggal oktober tergugat soekemi saleh dan ter gugat imam sukarno adiwidjojo membuat surat kuasa istimewa ke pada terjadi hadi soemarno (penggugat) dihadapan notaris yang sama yaitu notaris raden hadiwido, surat kuasa mana pada pokoknya se. bagai berikut: bahwa tergugat dan tergugat memberi kuasa istimewa kepada peng "gugat untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak lain siapapun, de ngan harga dan syarat perjanjian yang dipandang baik dan pantas oleh penggugat sendiri, atas harta berada milik para tergugat dan tergugat il, yang dipergunakan sebagai jaminan kredit pada bank rakyat indonesia kantor cabang gresik (tergugat im) berupa: sebidang tanah pekarangan tersebut dalam sertifikat hak milik no mor berikut bangunan rumah dengan semua bagian bagian yang ber diri diatas tanah tersebut, letaknya didesa singosari, kecamatan kebo mas, kabupaten gresik, setempat terkenal sebagai jalan veteran gresik: sebidang tanah pekarangan tersebut dalam model tanggal tiga pu luh juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga daftar isian nomor kab berikut segala bangunan dengan semua bagian bagian nya yang berdiri diatas tanah tersebut, letaknya desa gumantar, ke catatan kemas, kabupaten gresik, setempat terkenal sebagai jalan gumantar gresik sebuah bangunan stand toko yang terletak desa singosari, kaca matan kemas, kabupaten gresik, berikut hak sewa atau hak pakai atas tanah penayangannya, terletak kota gresik, setempat.terkenal sebagai jalan veteran' nang bahwa para penggugat dengan tergugat dan tergugat menerangkan bahwa untuk penjualan mana, penggugat diharuskan terlebih dahulu konsultasi dengan bank rakyat indonesia kantor cabang gresik (ter gugat iii), sedangkan uang hasil penjualan harta tersebut setelah di potong segala pengeluaran biaya penjualannya dipergunakan untuk: membayar melunasi semua hutang tergugat dan tergugat pri badi kepada bank rakyat indonesia kantor cabang gresik yaitu ter gugat iii, yang dijamin dengan harga tersebut diatas, membayar melunasi hutang tergugat dan tergugat pribadi kepada tuan terjadi hadi soeharto yaitu penggugat tersebut, beralamat rumah dinas p.t. semen gresik, type nomor gresik: dan jika masih ada sisa lebihnya, maka sisa lebih tersebut harus se pere diserahkan kepada tergugat dan tergugat il: bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka penggugat diberi hak untuk menghadap yang berwajib disana perlu, baik kepada instansi instansi pemerintah, sipil ataupun militer, dan menjalankan tindakan tindakan apapun, antara lain! mengurus, meminta, menerima atau memegang surat surat bukti hak atau surat surat apapun lainnya me mengenai harta tersebut diatas, serta meminta atau memberi tanda pen: imannya: menghubungi fihak ketiga (calon pembeli), menawarkan menetapkan harga dan syarat perjanjiannya, membuat, suruh membuat dan menanda tangani akte akte atau surat surat apapun yang diperlukan: menerima uang dan memberi atau m.penanda tangani kwitansi atau tanda penerimaannya, menyerahkan apa yang dijualnya tersebut kepada per beli atau kuasanya: membayar bea bea atau biaya biaya, serta segala apapun yang harus dibakarnya, termasuk hutang tergugat dan tergugat kepada bank (tergugat iii) atau penggugat tersebut, dan untuk mana meminta dan menerima kwitansi atau tanda penerimaan lainnya: menghadap yang berwajib dimana perlu, memberi, meminta, atau me terima keterangan keterangan: bahwa jika ada kesukaran apapun dan dengan siapapun, penggugat ber hak melakukan segala tindakan menurut hukum undang undang, untuk itu mengambil sesuatu tindakan dimuka atau diluar pengadilan, memilih domicile, membuat dan menanda tangani surat berhubung dengan urusan urusannya tersebut, dan selanjutnya melakukan tindakan tindak apapun yang dipandang perlu dan baik oleh penggugat guna tercapai nya maksud tersebut diatas, bahwa jika untuk menjalankan sesuatu tindakan tersebut diatas kiper bukan suatu kuasa yang lebih khusus dan tegas, maka kuasa itu dianggap kata demi kata telah tercakup didalam akte ini: bahwa penggugat dengan tergugat dan menerangkan bahwa peng gugat diperkenankan untuk melimpahkan kuasa ini sebagian atau se buruhnya kepada pihak lain: bahwa dari apa yang tersebut diatas, dibuat surat kuasa istimewa dalam bentuk akte dalam minit, ditulis, dibaca dan ditanda tangani sura baya, pada hari, tanggal, bulan.dan tahun seperti tersebut pada perlu lain akte ini, dihadapan tuan atom karbon dan tuan bonavanturu suprapto, keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal surabaya, sebagai saksi saksi: bahwa surat kuasa istimewa dalam bentuk akte setelah dibacakan oleh notaris raden hadiwido, kepada penggugat dengan tergugat dan ter gugat dan saksi saksi, maka seketika itu juga lalu ditanda tangani oleh penggugat, tergugat dan tergugat serta saksi saksi dan notaris raden hadiwido sendiri: menimbang, bahwa majelis pengadilan negeri baru dapat member akan data tersebut bila tergugat dan tergugat maupun tergugat iii dar tergugat tidak berhasil menyangkal kebenaran dalil pihak peng gugat, menimbang, bahwa majelis pengadilan negeri sudah berusaha se perti tersebut diatas memanggil pihak tergugat soekemi saleh namun rupanya memang pihak tergugat soekemi saleh sengaja berusaha menghilangkan jejak tempat berdomisili, hal mana terbukti kalau kita lihat surat keterangan kepala desa tertanggal juni sehingga majelis memutuskan untuk memeriksa perkara ini walaupun pihak: ter gugat tidak hadir: menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan penggugat jelas bagi majelis bahwa tergugat terbukti berhutang sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sekaligus membuat perjanjian dihadapan notaris raden hadiwido tersebut mgu pun membuat surat kuasa dihadapan notaris raden hadiwido ter sebut: menimbang, bahwa tergugat dalam pangkalannya pada pokok nya sebagai berikut: bahwa perjanjian tertulis tersebut adalah atas inisiatif penggugat sen diri yang sebelumnya tidak ada musyawarah terlebih dahulu dengan tergugat ii: bahwa tidak benar tergugat mendengarkan perjanjian yang dibuat penggugat dengan tergugat dan tergugat diatas dihadapan notaris raden hadiwido, namun tergugat tiba tiba disuruh tanda tangan, bahwa tidak benar tergugat ikut berhutang pada bank rakyat indo kesia (tergugat iii), tergugat datang bank rakyat indonesia hanya sebagai saksi dengan harapan agar tergugat soekemi saleh melunasi hutang pada tergugat sisa keuangan sepeda motor yang dibeli ter gugat dari tergugat sebesar rp. tan bahwa ketidak besaran hal tersebut karena surat surat tanah tergugat masih dalam penguasaan tergugat i!) menimbang, bahwa apa yang diutarakan tergugat disertai de ngan tanda bukti tertulis t.i berupa: tanda penyampaian uang sebesar dan tanda permintaan pengembalian sepeda motor, bukti tertulis t.ii, laporan tergugat pada komandan sektor kepolisian kemas tertanggal oktober bukti tertulis t.jin2) surat kepada panitia urusan piutang negara cabang surabaya surabaya tertanggal oktober bukti tertulis t.iv surat kepada kepala kejaksaan negeri gresik gresik tertanggal november bukti tertulis t,v surat keterangan kepala desa gending tertanggal april yang menerangkan bahwa mara sukarno adiwidjojo tersebut. (tergugat il) mempunyai tanah terletak desa gumantar desa gending kecamatan: kemas, luas tanah dalam petak bahwa tanah tersebut sejak tahun sampai sekarang belum pernah dilangsungkan: bukti tertulis t.vh2) risalah: tam menimbang, bahwa dari bukti tertulis dari pihak tergugat majelis mengambil kesimpulan bahwa: tergugat hanya mengajukan bukti bukti tertulis tanpa disertai bukti bukti yang meyakinkan majelis kebenarannya sebab bukti bukti tertulis tersebut hanya berisi penyampaian uang penerimaan sepeda, uang un tuk apa dan sepeda apa, nomor berapa tidak jelas bagi majelis, demikian pula surat.pada komandan sektor, pada panitia urusan piutang negara dan kepada kepala kejar, risalah dan surat kepala desa yang dibuat baru pada tanggal april tidak pada saat saat laporan pada pe jabat pejabat, pada kepala kejaksaan negeri gresik, pada panitia urus .an piutang negara, sehingga sulit bagi majelis untuk mempertimbang kan dan karenanya harus dikesampingkan menimbang, pangkalan tergugat bawa dia menanda tangan surat perjanjian dihadapan notaris tanpa mengetahui isinya, sulit bagi majelis menerima sebab tidak disertai bukti baik saksi maupun alat alat bukti lain karenanya bantahan tersebut tak dapat dibenarkan pula oleh maj jenis: menimbang, bahwa tergugat jii guna memperkuat dalil serta tindakannya terhadap tergugat dan tergugat serta tindakan pelanjut nya melakukan penagihan serta. pengumuman lelang melalui panitia urusan piutang negara (tergugat: iv) mengajukan bukti bukti tertulis berupa: bukti tertulis h3), surat persetujuan membuka kredit antara raden iskandar sebagai wakil bank rakyat indonesia cabang gresik dengan soekemi saleh (tergugat ny, supriyadi, imam sukarno adiwidjojo (tergugat ii) dan ny, srimiyati, dihadapan notaris raden. hadiwido dengan akte tertanggal maret sebesar rp. dengan ditambah bunga menurut ketentuan bank rakyat indonesia: bukti tertulis berupa surat pemberitahuan dari bank rakyat indonesia tertanggal oktober. kepada kepala sub. direktorat agraria daerah tingkat gresik, yang men jelaskan antara lain tanah yang tersebut dalam model daftar isian nomor kab tanggal juni 'atas nama tergugat imam sukarno adiwidjojo desa gumantar, kecamatan kemas, kabu paten gresik, telah dijadikan pada bank rakyat indonesia cabang gresik: tan pan bukti tertulis berupa penyerahan hak milik dalam kepercayaan @tas barang barang (didunia) dari tergugat soekemi saleh dan ny, satriyani: aan bukti tertulis berupa surat dari kini alamat desa singosari, kecamatan kemas, "kepada: pimpinan bank rakyat indonesia ca bang gresik gresik: bukti tertulis berupa kwitansi biaya pembayaran pemasangan stb direktorat agraria dati' gresik tertanggal november nan mann, bukti tertulis berupa kwitansi 'dari sub. direktorat agraria kabupaten gresik xi kab tertanggal november bukti tertulis berupa surat permohonan sertifikat credit gugat sebesar gram emas karet tersebut ditambah dengan bunga sebesar mulai bulan maret menghukum tergugat dan tergugat secara tanggung renteng mc mengembalikan kepada penggugat berupa emas karat sebanyak gram). . menghukum tergugat dan tergugat secara tanggung renteng mem bayar kepada penggugat bunga rp, rp, , setiap bulannya, terhitung.sejak bulan maret sampai dengan di kebalikannya emas karat sebanyak gram tersebut atas kepada penggugat atau sampai dengan keputusan dalam perkara ini #dapat dijalankan, menghukum tergugat iii dan tergugat bersama sama atau sendiri sendiri untuk mencabut pengumuman lmama atau sendiri sendiri untuk menyetujui dan tidak mengganggu atas : menetapkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara, subsidi: penggugat mmaret pdt., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat sebagian: menyatakan tergugat dan melakukan perbuatan wanprestasi) menyatakan syah dan berharga couservatoir besar ., menghukum. tambah bunga secara tanggung renteng mengembalikan kepada peng terbang dari bank rakyat indonesia cabang gresik kepada bupati ke pala daerah tingkat gresik, sertifikat hak milik dan model kab tertanggal juni atas tanah yang terletak jalan veteran dan desa gumantar, kecamatan kemas, atas nama soekemi saleh (tergugat dan imam sukarno adiwidjojo (tergugat ii) luas da. dan da. dengan penerimaan hak bank rakyat indon sia cabang gresik tertanggal november bukti tertulis berupa turunan kartu dari bank rakyat indonesia cabang gresik) menimbang, bahwa tergugat guna memperkuat tindakannya melakukan pengumuman lelang mengajukan bukti berupa: surat bukti tertulis serupa dengan bukti tertulis yang diajukan tergugat iii tersebut diatas, yang bertanda t.iv berupa surat yang menyatakan perjanjian credit bertani tertanggal mei dari soekemi saleh dan supriyadi, serta imam sukarno adiwidjojo dan srimiyati sebesar rp. menimbang, bahwa dari data data yang didapat majelis, baik dari pihak penggugat maupun tergugat iii dan tergugat jelas bagi majelis bahwa tergugat dan tergugat mempunyai tanggung hutang bersama, masing masing sebesar rp. ditambah bunga terhadap tergugat iii bank rakyat indonesia cabang gresik) maupun terhadap penggugat sebesar rp. ditambah penambahan bunga akibat tidak dilaksanakan tepat pada waktunya, sebagaimana disebut kan dalam perjanjian pertama tertanggal pebruari menimbang, bahwa dari bukti p.iv maupun p.v pihak penggugat sendiri mengakui bahwa kepentingan pelunasan hutang tergugat dan tergugat kepada bank rakyat indonesia indonesia cabang gresik, harus diutamakan sebelum pelunasan hutang penggugat sendiri dapat terlupakan: menimbang, bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa 'penggugat bersedia meminjamkan kepada tergugat karena barang tidak bergerak milik tergugat belum pernah dilangsungkan kepada pihak lain bukti p.iii biru tak dapat diterima majelis sebab dibantah oleh bukti itu sendiri (lihat halaman balik dari bukti tersebut menimbang, bahwa dalil penggugat bahwa penggugat tidak dapat mengambil manfaat atas adanya akte perjanjian maupun surat kuasa disebabkan oleh pengumuman lelang milik tergugat: oleh tergugat atas permintaan tergugat iii, tidak dapat diterima penggugat meng ingat alini bertentangan dengan bukti penggugat sendiri dimana antara lain berisi kepentingan. tergugat iii bank rakyat. indonesia cabang gresik) lebih diutamakan . menimbang, bahwa walaupun demikian majelis pengadilan negeri wajib melindungi hak penggugat atas. bintangnya kepada tergugat yang kemudian ditanggung secara bersama dengan tergugat ii, berdasar kan bukti tersebut diatas (bukti tertanda p.iv dan p,v) disamping uang negara yang sudah dikeluarkan bank rakyat indonesia cabang gresik, sebagai pinjaman kepada tergugat dan tergugat harus diutamakan: menimbang, bahwa jelas bagi majelis bahwa tergugat i dan ter gugat telah melakukan wanprestasi: menimbang, bahwa permohonan penggugat agar dapat dinyatakan syah dan berharga conservation besar atas barang yang. dilangsungkan berdasarkan surat perjanjian maupun dalam surat kuasa istimewa (bukti p.tv dan p.v) karenanya dapat dikabulkan: amalan menimbang, bahwa permohonan agar tergugat dan tergugat dihukum secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat berupa emas karat sebanyak gram tidak dapat dikabulkan, mengingat penggugat memohon pula kepada pengadilan sejumlah bunga atas keterlambatan dari pembayaran hutang tergugat dan tergugat ii, namun tergugat dan tergugat dihukum secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat berupa uang sejumlah rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) saja: menimbang,: bahwa permohonan air tergugat dan tergugat secara tanggung renteng membayar kepada penggugat bunga sebesar rp. rp. setiap bulannya terhitung. sejak bulan maret sampai dengan dikembalikannya emas sebanyak karat tak dapat dikabulkan mengingat jumlah bunga tersebut .me turut majelis pengadilan negeri terlalu besar dan melampaui batas batas kewajaran, sedang tanggal mulai pelaksanaan bulan maret majelis sulit mengabulkan. karena perjanjian baru ditegaskan lagi mulai bulan okto ber dimana tergugat ikut melibatkan diri walaupun sebenarnya hutang piutang tersebut sudah dimulai bulan maret namun tere gugat dan tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar bunga sebesar rp, rp. setiap bulan ter hitung sejak bulan oktober sampai keputusan ini dapat pelaksana kan: mba ".: menimbang, bahwa permohonan penggugat agar tergugat iii dan tergugat bersama sama atau sendiri sendiri untuk mencabut pe human lelang atas barang tersebut dalam gugatan yang telah dimuat dalam surat surat kabar surabaya post tanggal oktober tidak dapat dikabulkan, mengingat. bahwa hal ini merupakan realisasi dari perjanjian tertanda p.iv dan kuasa khusus istimewa p.v, sekali gus me rupawan realisasi pula dari permohonan penggugat selanjutnya untuk melaksanakan perjanjian p.iv tersebut dan kuasa khusus istimewa p.v tersebut, namun permohonan pelaksanaan diikut sertakan pula tergugat iii. dan tergugat yang mempunyai hak utama dengan pengadilan negeri gresik sebagai pelaksana utama, hal ini dapat ditambahkan dalam petit keputusan majelis, mengingat dalam permohonan subsid dair, penggugat mohon agar pengadilan negeri gresik berkenan mem beri keputusan yang seadil adilnya sebagaimana yang dianggap adil: menimbang, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dikabulkan, mengingat hal ini tidak menyimpang atau sudah me menuai persyaratan menurut h.ilr. mengingat pembuktian yang diajukan penggugat berupa surat surat akte authentic (bukti p.iv dan p.v) yang melengkapi bukti p.i dan p.ii yang tidak dapat dimana kiri kebenarannya oleh tergugat dan tergugat ii, agensinya pelaksana kan keputusan ini terlebih dahulu, menurut majelis pengadilan negeri gresik, mengingat lamanya pinjaman yaitu tahun, sedang penggugat adalah pegawai perusahaan pemerintah yang wajib dilindungi sepenting annya, disamping yang lebih utama bagi pengadilan negeri adalah me menyelamatkan uang negara sebesar rp, ditambah bunga yaitu pinjaman tergugat dan tergugat kepada pemerintah bank rakyat indonesia cabang gresik, sebagaimana tertuang pula dalam surat bukti tertanda p.iv dar p.v tersebut: menimbang, bahwa karena pihak tergugat kecuali tergugat aan tergugat sebagai pihak yang tidak dapat membuktikan pangkalannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat dan tergugat ii, memperhatikan undang undang yang bertangan dalam perkara ini: mengadili mengabulkan gugatan penggugat sebagian:.: menghukum tergugat dan tergugat tersebut kepada bank rakyat in jonesi cabang gresik (tergugat iii) sebesar rp. (tujuh juta rupiah) ditambah. bunga, secara tanggung renteng mengembalikan kepada penggugat uang sebesar rp, (dua juta lima ratus ibu rupiah) ditambahi dan tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diperhitungkan sebesar rp. (sem bilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) menolak gugatan penggugat selebihnya: demikianlah keputusan iri diambil pada hari ini: rabu tanggal maret oleh kami! zainal arifin sh., sebagai hakim ketua ma jenis, sebarkan hadi sh. dan agustina sombong masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh hakim ketua, dengan dihadiri oleh steward sebagai panitera pengganti, dan kuasa penggugat, kuasa tergugat iii, serta kuasa tergugat tanpa dihadiri tergugat dan diluar hadir tergugat ii. gugat uang sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan persen..dan tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diperhitungkan sebesar. rp. (sem bilan puluh lima ribu dua ratus rupiah): dona menolak gugatan penggugat selebihnya: putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah diperbaiki oleh pengadilan tinggi surabaya dengan putusannya tanggal juni perdata, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut:bunyi ss bagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat pembanding untuk sebagian: menyatakan tergugat dan tergugat berbanding melakukan perbuatan wanprestasi nanrsita lebih dahulu pengadilan negeri gresik tanggal juli pat, menghukum tergugat berbanding dan tergugat berbanding setambah bunga secara tanggung renteng .menge balikan kepada penggugat uang sebesar. kp. duajuta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga setiap bulan: menghukum tergugat dan tergugat.i! berbanding.membayar biaya. per kara yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar. rp. (em pat belas ribu lima puluh rupiah): bahwa sesudah putusan terakhir ini. diberitahukan kepada'kedua belah pihak pada tanggal november:. .kemudian terhadapnya oleh penggugat pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, ber pasarkan surat kuasa khusus tanggal desember : diajukan .per pohonan untuk pemeran:saan kasasi secara lisan pada tanggal dekem ber sebagaimana ternyata dari surat keterangan pdt pn. gs. yang dibuat oleh panitera perkara pengadilan negeri gresik, per pgresik pada tanggal desember .a. menimbang terlebih "uper'vang diatur dalam undang undang tahun sekedar tidak bertentangan dengan undang unda g tahun menimbang, bahwa permohonan kasasi guo peserta alasan alas annya yang telah diberitahukan kep.utusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi telah melanggar h:lr. karena dalam kamarnya menambah hal hal yang tidak dimohon oleh pemohon kasasi, yaitu kamarnya yang ber bunyi: menghukum tergugat dan il berbanding setelah pelunasan hu uangnya kepada tergugat iii bank rakyat indonesia cabang gresik mw, dan seterusnya): maa bahwa bunga yang ditetapkan oleh pengadilan tinggi juga telah me langgar hukum acara yang berlaku, karena: pemohon kasasi hanya me mohon sebulan, sedang pengadilan. tinggi telah menetapkan se bulan: bahwa barang milik tergugat dan il memohon kasasi adalah cukup bahkan melebihi hutang memohon 'kasasi kepada bank rakyat indon sia cabang gresik dan pemohon kasasi, karenanya pemohon kasasi masih mohon kepada mahkamah agung agar menghukum:memohon memohon kasasi mengembalikan kepada.pemohon kasasi: pinjaman mereka kepada. pemohon kasasi berupa emas karat sebanyak gram, karena pada waktu terjadi. peminjaman: harga emas: adalah rp. program: bahwa memohon kasasi sebelum terjadi perkara ini, telah mence bahkan kunci dan surat surat rumah miliknya dengan'sukarela kepada pemohon kasasi dan telah pemohon kasasi tempati sampai sekarang: menimbang: mengenai keberatan ad,i, tea (bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena fedex facts telah memutus melebihi:yang dituntut oleh penguat: mengenai keberatan ad, .bahwa keberatan.inipun juga dapat dibenarkan, karena penggugat menuntut bunga sebulan sedang pengadilan tinggi memutuskan setiap bulannya, lagi pula putusan mengenai bunga tersebut tidak sesuai dengan pertimbangannya, karena dalam perti barisan pengadilan tinggi menyatakan patut besarnya bunga ditentukan setahun! menimbang, bahwa disamping alasan alasan tersebut mahkamah agung berpendapat bahwa barang barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank rakyat indonesia cabang gresik tidak dapat di kenakan conservation besar: menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas de ngan tidak perlu mempertimbangkan keberatan keberatan kasasi lain nya, maka menurut mahkamah agung terdapat cukup alasan untuk me terima permohonan kasasi yang diajukan'oleh pemohon'kasasi: terjadi hadi soemarno tersebut dan untuk. membatalkan. putusan pengadilan tinggi surabaya serta putusan pengadilan negeri gresik tersebut.' se hingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara .inidengan pu tuan yang kamarnya berbunyi: seperti yang akan disebutkan bawah ini kan menimbang, bahwa memohon memohon kasasi tergugat tergugat asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan harus membayar semua biaya tan perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat ban : terjadi hadi soemarno tersebut ss. membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya tanggal juni perdata dan putusan pengadilan negeri gresik tang gal maret pat. kang mengadili sendiri: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian: menyatakan bahwa tergugat dan telah melakukan wapres tasi, menyatakan sah dan berharga conservation besar sekedar menge nai barang barang yang tidak dijadikan kepada bank rakyat indon sia cabang gresik: menghukum tergugat dan secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada penggugat sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga setahun sejak bulan oktober sampai hutangnya dibayar lunas: menolak gugatan penggugat untuk selebihnya: menghukum tergugat dan sekarang memohon memohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalammei dengan soerjani sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, soeharto dan drs. lg.n, gde jaksa sh., sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam si dang terbuka pada hari jum'at tanggal juli oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh soeharto dan drs. lg.n, gde jaksa. sh., hakim hakim anggota, dan garam tarihi sh., pani tera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. putusan esa loan perdata stan aan bas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yangmahaesa pengadilan tinggi surabaya, yang mengadili perkara perkara dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: terjadi hadi soemarno, pekerjaan pegawai p.t. semen gresik, berterripat tinggal rumah dinas p.t, semen gresik type no, gresik, dalan hal ini memilih tempat: kediaman hukum kantor kuasanya mohamad kadis ardhito, pengacara gresik, jalan raya duduksampean pos cerme gresik surat kuasa tanggal april penggugat pembanding: dewa melawan soekemi. saleh, pekerjaan pengusaha bertempat tinggal jalan veteran gresik: imam sukar adiwidjojo, pekerjaan dagang bertempat tinggal jalan komentar sepenting gresik: jii kepala kantor bank rakyat indonesia cabang gresik gresik: iv. ketua panitia urusan piutang negara cabang jawa timur, jalan taman bungkul surabaya, para tergugat berbanding: pengadilan tinggitersebut, |. . . membaca surat surat yang berhubungan dengan perkara ini: tentang duduk perkara mengutip uraian uraian tentang hal ini yang tertulis.dalam. salinan resmi dari putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri gresik dalam per karyanya kedua belah pihak dan yang telah diucapkan muka umum dengan dihadiri kedua belah pihak pada tanggal maret no: pdt. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat sebagian! . . atas barang barang milik tergugat. dan tergugat: yang tersebut dalam berita acara pen sitaan lebih dahulu pengadilan negeri gresik tanggal juli pdt. menghukum. rp: (tujuh juta rupiah) di tambah bunga secara tanggung renteng' mengembalikan kepada peng gugat uang sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah), menetapkan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun jepara tergugat banding atau mengadakan perlawanan, menghukum tergugat dan untuk membayar biaya perkara yang sehingga saat putusan ini diperhitungkan sebesar rp, (sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), menolak gugatan penggugat selebihnya: membaca surat pernyataan yang dibuat oleh panitera kepala pe pengadilan negeri gresik, bahwa pada tanggal maret mohamad kadis ardhito, kuasa penggugatgresik pada tanggal maret nc. pdt. diperiksa dar di putus dalam peradilan tingkat banding: membaca berita acara pemberitahuan permohonan banding tang pal april bahwa permohonan tersebut telah diberitahukan ke penggugat pem banding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, maka pero . conan tersebut diterima, menimbang, bahwa penggugat pembanding tidak mengajukan me mori banding, maka tidak ada hal hal baru yang diperhatikan oleh pe pengadilan tinggi, menimbang,.bahwa terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa walau pun hakim pertama mencantumkan ketenarannya seperti yang termuat didalam butir (dua) didalam amar putusannya tersebut walaupun mengenai hal itu tidak diminta oleh penggugat pembanding didalam petitumnya, akan tetapi menurut hemat pengadilan tinggi tidaklah bertentangan dengan ketentuan hir, sebab ketetapan yang ditambahkan oleh hakim pertama tersebut adalah lebih bersifat menyempurnakan dan lagi pula tidak menyimpang dari dan masih dalam kerangka yang serasi dengan materi gugatan, |. menimbang, bahwa selanjutnya dari penelitian 'atas surat:surat pemeriksaan perkara, pengadilan tinggi dapat membenarkan pendirian hakim pertama" yang "berdasarkan alasan alasan yang terurai didalam putusannya dengan tepat telah menyatakan bahwa penggugat emban ding dengan alat alat bukti yang diajukannya telah berhasil membuat kan kebenaran sebahagian dalil dalil gugatannya dan karenanya dengan menjadikan alasan alasan 'itu sebagai alasannya sendiri maka pengadilan tinggi dapat membenarkan pula putusan hakim pertama diatas yang mengabulkan gugatan sebahagian sebagaimana tercantum didalam kamarnya kecuali mengenai besarnya. yang oleh pengadilan tinggi di pertimbangkan lebih patut apabila besarnya bunga yang harus dibayar oleh tergugat dan tergugat berbanding dihubungkan setahun: menimbang, bahwa lain dari pada itu mengenai pelaksanaan pu tuan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana dimohon oleh penggugat pembanding pengadilan tinggi tidak:dapat mengabulkan se suai dengan surat edaran mahkamah" agung karena. dalam perkara ini sifatnya tidak sangat eksepsional, . anagresik tertanggal maret pdt. haruslah diperbaiki! seperti yang akan dinyana kan dalam amar putusan bawah: menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat banding ini di bebaskan kepada penggugat pembanding: mengingat dari ketentuan undang undang dan hukum yang bersangkutan, mengadili bunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat pembanding un'uk sebagian: menyatakan tergugat dan tergugat berbanding melakukan per buatan wanprestasinistaan lebih dahulu pengadilan negeri gresik tanggal juli pat.,

hukum acara perdata setia alia daerah (apes sumpah suppletoir yang. telah diucapkan, dan dipertimbangkan dalam keputusan pengadilan negeri walaupun tidak dimuat dalam berita acara, dianggap telah diucapkan. putusan mahkamah agung t9!. sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa :. mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara kebo rae yunnan dusta! ena pak menikah alias satupun,bertempat tinggal didesa bases, kecamatan pesisiran, kabupaten lumajang, penggugat untuk'kasasi, dahulu tergugat t berbanding, neh ter bean bpi bea ser melawan matai alias pak soekarno, bertempat tinggal didesa bases, keramat ratu nasihat, bertempat tinggal di desa bagi, ie ngasripah alias bok suami, amat al. masalah alias bok: sugijanop gelas pen meses mariah, ngaspijah alias bok sadikin: keempat empatnya' bertempat tinggal desa kalibendo, kecamatan pasaran" tersebut, tergugat tergugat dalam kasasi dahulu penggugat pembanding, maa ben enam beta sidang mami tangan ser musikal alias bok menikah, usu tangan "rendu wartbalias bok sutomo, opa png samawi untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik adiknya" yang bu belum dewasa bernama' hani'dan hamid, dns semampu, kesemuanya bertempat tinggal dead bases, kecamatan pasaran tersebut," turut tergugat tergugat' dalam. kasasi, dahulu tergugat tergugat berbanding (nas can hal kapan lihat suratautat yang bersangkutan menimbang bahwa dari surat surat tersebut :ternyata,. bahwa: sekarang tergugat tergugat dalam.. kasasi: .sebagai.tergugat tergugat asli dimuka. pengadilan negeri lumajang, pada pokoknya.atas dali dall, bahwa kira kira tahun y.l didesa bases telah meninggal dunia seorang bernama saidi alias pak sainte, sedang isterinya bok sainte telah meninggal dunia lebih dahulu: bahwa dalam perkawinan antara pak dan bok sainte diperoleh orang anak, akan tetapi kedua anak itu juga'telah meninggal dunia dengan meninggalkan'anak anak dan u cucu, yaitu penggugat penggugat asli dan tergugat tergugat asli s d bahwa 'pada waktu' meninggalnya saidi:'alias pak" sainte ia meninggalkan warisan yang belum dibagi berupa sebidang sawah terletak didesa bases, luas ha. dengan batas batas. seperti disebut: dalam gugatan: bahwa sejak tahun sawah peninggalan almarhum saidi alias pak sainte tersebut 'dikuasai'oleh'tergugat:asli bahari' didalam'register' desa'telah: terdaftar atas namanya: bahwa penggugat penggugat asli sebagai yang turut berhak atas sawah tersebut telah seringkali minta secara damai agar supaya sawah tersebut diserahkankepada penggugat penggugat asli untuk. dibagi diantara. ahliwaris yang berhak sebagaimana mestinya akan tetapi sia sia saja, maka oleh: karena itu penggugat penggugat asli menuntut: supaya pengadilan negeri lumajang memberi putusan.sebagai. berikut logo aga unand menetapkan penggugat penggugat dan tergugat tergugat iv, hani dan hamid adalah" ahliwaris ahliwaris almarhum" saidi' alias pak menetapkan sawah tersebut adalah" barang tinggalan: dari: saidi alias pak sainte lebah bes menghukum:tergugat begitu pula lain orang yang. atas .namanya: turut eks menguasai. atau: mengakui. hak,:.menyerahkan.:sawah: tersebut. kepada penggugat penggugat seraya'meninggalkan:dan mengosongkan:: sebut ant sets daa menghukum tergugat tergugat ii, ini, iv, v:vi supaya tunduk .atas putusan agiemalit agb gak susan pre mantra berman menghukum tergugat i.dan bilamana melawan juga tergugat tergugat iv, dan membayar segala biaya dalam perkara ini.: ssssbahwa terhadap. gugatan. tersebut. pengadilan. negeri lumajang. telah mengambil putusan, yaitu, putusannya.tanggal juni. pdt, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: .,. mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian . menetapkan menurut hukum bahwa para penggugat dan tergugat terigu l00.gat il, ui, iv, dan vi, hani. dan hamid adalah ahliwaris ahliwaris menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya: segisidahig maha dengan memanggil kedua belah pihak harus dilaksanakan sapa yang'telah didirikan diatas dengan seksama menangguhkan penetapan biaya dalam perkara ini, sampai putusan "penghabisan. .lumajang. menimbang,. bahwa untuk "memenuhi .akan perintah. pengadilan. tinggi sebagai yang termuat dalam putusan selnya tersebut diatas, pengadilan negeri lumajang telah. mendengar kembali.kedua belah pihak. dan saksi saksi.seperti tertulis dalam berita acara persidangan persidangan pengadilan negeri tersebut masing masing tanggal oktober dan oktober . pengadilan tinggi tanggal juni pdt. dan selanjutnya, menimbang, bahwa pengadilan tinggi mengenai hal ini berlandaskan pad apa yang telah dipertimbangkan. dalam. keputusan :sela tersebut. gan pena menimbang, bahwa tali, kekeluargaan dari, para penggugat pembanding dan, para tergugat berbanding .dengan almarhum, suami isteri pak.dan bok painted telah terbukti benar sebagaimana, diuraikan dalam .surat gugatan, sedangkan juga harus dianggap terbukti bahwa.tanah sengketa dahulu adalah milik almarhum suami isteri pak dan bok painted. . .i. menimbang, bahwa harus diselidiki ialah apakah tanah sengketa berupa kan warisan yang belum dibagi, waris, ataukah. milik tergugat ke berbanding: berasal pembelian dari almarhum pak painted. . .i cow '. menimbang, bahwa dengan .keterangan saksi pak: kaisar alias matai buwono), pak jaelani alias kam, pak soemiatun alias taken.dan dihubung:: kan dengan isi surat bukti meter p i merah, harus dianggap ternyata bahwa tanah sengketa sejak jaman belanda dikerjakan oleh tergugat i.dan pada waktu kelahiran tahun tanah sengketa dicatat atas nama tergugat ke'l,. menimbang, bahwa dengan keterangan saksi pirpinte al. notosoedarmo kepala desa bases) dihubungkan dengan isi surat bukti iv merah (surat keterangan memberi waris berupa tanah:tanggal april surat bukti merah (surat perjanjian tanggal november surat bukti merah (surat kesaksian dibuat oleh tarik.desa. bases. bernama jusuf .tanggal. agustus dapatlah diambil kesimpulan, bahwa baik pak pahkununvalias:: pak: ngasripah kurun alias nyong maupun (anak almarhum pak dan bok painted ayah para penggugat), maupun arti alias bok sutomo dan kassadin alias samawi (kedua duanya saudara kandang'dari tergugat dan cucu dari pak dah bok painted) telah berusaha sebagai ahliwaris untuk mendapatkan bagian dari tanah.sengketa, hingga,usaha.itu.dapat.ditaksir sebagai gangguan terhadap penguasaan tanah sengketa. oleh.tergugat ke l.dan.merupakan petunjuk bahwa penguasaan tergugat ke l atas tanah sengketa tidak wajar, maka pengadilan tinggi tidak menyetujui pendapat pengadilan negeri lumajang yang mengapa kan. bahwa para ahliwarisnya sejak kelahiran tidak mengajukan keberatan hingga dianggap mereka melepaskan hak warisnya atas tanah sengketa (rechts verwerking). nba alga absen anang menimbang, bahwa pengadilan negeri lumajang dalam putusan sela tanggal april tidak membebani "sumpah suppletoir kepada tergugat ke 'tetapi sebelum sumpah itu dilaksanakan, pengadilan negeri telah menjauh menimbang, bahwa para penggugat pembanding dalam memori banding nya tanggal april mohon kepada pengadilan tinggi supaya tergugat ke mengucapkan sumpah didalam masjid yang dilakukan dimuka mimbar yang isinya seperti disusun oleh pengadilan negeri lumajang atas permohonan.mana pengadilan, tinggi, dengan. keputusannya sela, tanggal. juni pdt. telah membebankan sumpah yang.dimohonkan para penggugat pembanding kepada tergugat ke i berbanding hingga 'oleh'karena itu sumpah ini bukan lagi sumpah suppletoir melainkan sumpah dicissoir menimbang, bahwa tergugat ke i berbanding telah" menolak" sumpah decissoir tersebut: maka" haruslah dianggap terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi waris, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan. tersebut diatas gugatan para penggugat pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya dan putusan pengadilan negeri lumajang ta: juni no: pdt. harus dibatalkan dan dengan memberi peradilan sendiri. menimbang, bahwa oleh karena para tergugat berbanding adalah pada mereka. . mengingat akan yang bersangkutan dari undang undang tahun dari undang undang darurat. tahun dan hir bersambung dengan aturan peralihan undang undang dasar republik indonesia tahun nabi membatalkan putusan pengadilan negeri lumajang tgl: juni dan dengan memberi peradilan sendiri. jas mengabaikan. gugatan.para penggugat,untuk seluruhnya: . menetapkan penggugat penggugat dan.tergugat il,: ili,. vm, vi, hani dan hamid adalah ahliwaris ahliwaris almarhum saidi alias pak saingan menetapkan sawah tersebut adalah. barang tinggalan dari saidi alias pak sainte hi. menghukum tergugat' begitu' pula lain orang' yang atas namanya turut menguasai "atau mengakui, hak .menyerahkan sawah tersebut kepada '' penggugat penggugat seraya meninggalkan dan mengosongkan , dan selanjutnya agar tanah tab. dibagi antara 'ahliwaris almarhum' saidifalias. pak sainte masa iv. menghukum tergugat uii, ivan v supaya'tunduk iatasputusari ini menghukum tergugat dan bilamana melawan juga tergugat iain, iv, dan membayar segala biaya dalam perkara ni: wet menghukum para tergugat berbanding untuk membayar biaya. perkara ini . yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar rp. (seratus "empat belas rupiah memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi 'dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada kepala pengadilan negeri lumajang. demikianlah diputus pada hari selasa tanggal' juni: enampuluh tujuh, oleh kami r.m. hanindijopoetro, hakim pengadilan, tinggi tersebut, dan pada hari dan tanggal tersebut diatas terus diucapkan dimuka umum oleh kanji hakim tersebut, dengan dihadiri: oleh bochari, panitera pengganti, putusan pengadilan negeri lumajang no: peta ban susan sis see atas nama keadilan. pengadilan negeri di. lumajang, mengadili. perkara perkara perdata ditingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti. berikut dalam matai alias pak soekarno, bertempat tinggal di desa bases,. : nasihat, bertempat:tinggal di desa baru, sosis ngasripahsalias bok: mi, bsa masa iv. masalah alias bok soegijario, ngaspijah.alias bok sadikin, sama bertempat tinggal desa kalibendo, masing masing kecamatan dan kewedanaan pasaran, kabupaten basis lumajang sebagai penguat penggugat,. ui." pak menikah alias satupun, haa hi: musikal'alias bok menikah,:: ban bahan dangan l.1v. samawi untuk diri sendiri dan sebagai, wali dari adik adiknya yang sama belum dewasa bernama hani dan hamid, kaidah: dan vi. semampu, sama bertempat tinggal desa bases, masing masing kecamatan dan kewedanaan pasaran, kabupaten lumajang, sebagai tergugat tergugat pengadilan negeri tersebut melihat kepada surat surat mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi saksi tentang hal ihwal perkara, menimbang, bahwa hal ihwal perkara sebagaimana tercantum: dalam surat putusan sela dalam perkara ini pada tanggal juni yang bunyinya seperti berikut sebelum menjatuhkan putusan terakhir dalam perkara ini menyatakan, bahwa sumpah yang dibebankan tergugat oleh pengadilan yang berbunyi bahwa saya memang betul pernah membeli tanah. yang sekarang ini menjadi sengketa dari pak sainte alias saidi dengan harga atas persil no: luas ha'dari desa bases pada zaman belanda dahulu pena mernerintahkankepada tergugat i:mengucapkan.sumpah itu persidangan 0pada:hari' ini:selasa,tanggal: april: jam bagi was 2e1ce menetapkan, bahwa'keputusan'tentang: biaya perkara akan':dipertanggung bee kan sampai: putusan' akhir": wat wana sean ati mura menimbang, bahwa kedua belah 'pihak pada akhirnya telah sama mohon tentang hukumnya menimbang, bahwa tentang hal ini bersandar pada apa yang telah dipetik bangka dalam keputusan:sela'tersebut. menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengucapkan sumpah persidangan, maka gjugatnya para penggugat tidak terbukti dan karena" itu dapat dikabulkan buat sebagian dan menolak selebihnya dan para penggugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan memikul segala. ongkos:ongkos dalam perkara ini aah sus mengingat: undang undang dan. , yang bersangkutan. mengabulkan gugatan para penggugat untuk. sebagian indah menetapkan menurut hukum bahwa para:penggugat. dan. tergugat ii, il, iv,,v, dan vi, hani.dan hamid adalah akhliwaris akhliwaris almarhum pak menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya. bukan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga'sekarang: dirancang sebanyak: rp. (empat 'ratusilima puluh tujuh rupiah) end seal oggi iegmnghan sara demikianlah diperbuat keputusan'ini pada hari rabu, tanggal' juni oleh kami soebjakto, hakim pengadilan negeri:di lumajang, dan diucapkan oleh hakim tersebut disidang terbuka pada hari itu juga,,dengan dihadiri.oleh koentjoro, panitera pengganti pengadilan negeri tersebut dan kedua belah menghukum para penggugat: untuk: membayar biaya" perkara''ini' yang hingga sekarang dirancang sebanyak rp:' :tempat ratus 'lima puluh tujuh rupiah) pes pai ebnnesan gejapassn suga dab putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat penggugat, telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi surabaya dengan putusannya tanggal juni pdt., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut . membatalkan putusan pengadilan negeri lumajang. tanggal juni pdt.: nan none mes mess dan dengan memberi peradilan sendiri. div sobat sea! mengabulkan gugatan para penggugat.untuk seluruhnya: timnas menetapkan penggugat penggugat dan tergugat tergugat iii, ivavami, hani'dan hamid adalah ahliwaris:abliwaris'almarhum' saidi'alias pak sainte menetapkan sawah tersebut adalah 'barang tinggalan dari saidi alias pak sainte bbs bea angan epp pesta nana nan menghukum tergugat l begitu pula lain orang yang atas namanya turut menguasai'atau mengakui hak menyerahkan sawah'tersebut kepada'penggugat penggugat seraya meninggalkan dan mengosongkan sawah'itu dengan'segala" sesuatunya, jika menolak:supaya.dipaksa'dan bilamana perlu dengan bantuan': yang berwajib dan 'selanjutnya agar tanah tersebut dibagi: antara 'ahliwaris almarhum: saidi'alias pak sainte: asas fungsi abu pan menghukum tergugat tergugat ii, iii, iv, supaya tunduk atas putusan menghukum tergugat dan bilamana melawan juga terabgsttergugat it, dm, iv, dan membayar segala biaya dalam perkara ini: menghukum para tergugat berbanding, untuk membayar biaya perkara ini, yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini. direncanakan sebesar rp. (seratus empat belas rupiah). bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada kedua belah . pihak pada tanggal agustus kemudian terhadapnya oleh tergugat. berbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal' september kemudian terhadapnya oleh terbuat fterbahding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi 'secara lisan pada tanggal september sebagaimana ternyata dari surat keterangan k. . pat. yang'dibuat oleh panitera pengadilan negeri lumajang, permohonan mana . kemudian disusul oleh memori alasanialasannya yang 'diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada: tanggal september menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari. undang undang tahun sejak undang undang 'tersebut mulai. berlaku pada tanggal juli undang undang mahkamah agung indonesia . dinyatakan tidak berlaku lagi, 'namun'baik karena bab dari undang undang nan tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan: dan.kekuasaan mahkamah agung, maupun karena undang undang:yang: menurut pasai dari undang undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka mahkamah. agung,berpendapat, bahwa. dari. undang undang. tersebut, diatas harus.ditafsirkan sedemikian, sehingga yang.'acara kasasi'gaa aaa menimbang bahwa" permohonan kasasi" guo beserta alasan alasannya yang telah diberitahukan kepada. pihak lawan dengan: saksama. . diajukan dalam: tenggang: tenggang waktu :dan. dengan: cara yang: ditentukan. dalam undang undang, maka.oleh.karena itu dapat diterima :. ., menimbang bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi.dalam.memori kasusnya. tersebut.pada pokoknya ialah: . "bahwa:penggugat:untuk: kasasi: pada waktu: pemeriksaan tambahan. yang. diperintahkan oleh pengadilan: tinggi untuk melakukan sumpah decision kenya : akan tidak. bersedia: melakukan sumpah.itu, disebabkan. penggugat.:: untuk: kasasi: dibingungkan: oleh :kata kata: pihak: lawannya, yaitu matai.alias pak. sukarno yang berkata dengan tekanan tekanan: pada :isteri: penggugat. untuk kasasi. musikal.alias,. bok, menikah. yang .sangat. berlebih lebihan, sewaktu penggugat untuk kasasi akan menghadapi sumpah mimbar dan kini setelah. menyadari dan menginsyafi akan kebenaran pihaknya, penggugat untuk kasasi menyatakan bersedia untuk mengangkat sumpah mimbar itu) . menimbang bahwa mahkamah agung menganggap perlu untuk meninjau putusan pengadilan tinggi dalam perkara ini? menimbang. bahwa pengadilan, tinggi, sesuai. dengan hakim. pertama. berpendapat bahwa tanah. sengketa sejak kelahiran tahun telah tercatat atas warna penggugat untuk kasasi tergugat asal sedang pada waktu itu tidak ada yang menaruh keberatan terhadapnya: bahwa. kemudian pengadilan tinggi. menganggap bahwa. sejak tahun dengan surat surat bukti. t,.iv,merah dan .p. merah.ada, diajukan. keberatan . keberatan.mengenai perusahaan nama atas.tanah sengketa pada waktu.kelasi . an,tersebut, hal.mana merupakan.petunjuk.bahwa penguasaan tanah sengketa. oleh. penggugat untuk: kasasi tergugat asal l.adalah.tidak wajar. . menimbang bahwa oleh pengadilan: negeri: kepada tergugat asal sekarang: penggugat.untuk .kasasi.telah. dibebankan. pengangkatan. sumpah.tambahan (suppletoire. eed).karena menurut pendapat: pengadilan negeri, bagi. tergugat asal penggugatuntuk.kasasi: sudah ada.bukti permulaan .(begin. van, berisi). dengan: adanya fakta bahwa sepak kelahiran. tahun: tanah sengketa. telah #nfbatat tah hama tergugat asa phgdug utk kasasi. menimbang bahwa akan tetapi, pengadilan tinggi,. yang, menganggap bahwa sumpah tambahan tersebut belum pernah diucapkan, dengan putusan selnya memerintahkan pengangkatan sumpah yang menentukan (decisoireed) kepada tergugat asal penggugat untuk kasasi dan karena kemudian ternyata tergugat asal penggugat untuk kasasi tidak bersedia untuk mengangkat sumpah itu, tergugat asal penggugat'untuk kasasi dinyatakan' kalah dalam menimbang bahwa mahkamah agung tidak dapat menyetujui perubahan. pembebanan pengangkatan sumpah suppletoir menjadi pengangkatan sumpah decisive oleh pengadilan tinggi hanya karena pengangkatan sumpah supply .toile tersebut tidak secara formil dimuat dalam berita acara . bahwa akan tetapi karena dalam berita acara persidangan pengadilan yang merupakan sesuatu yang authentic, hal pengangkatan sumpah tersebut ternyata tidak diberitahukan, mahkamah agung berpendapat bahwa sumpah. suppletoir tersebut perlu diulang lagi pelaksanaannya dan sesuai dengan kesediaan penggugat untuk kasasi sendiri sumpah itu harus dilakukan dimuka mimbar dalam mesjid menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri harus dibatalkan dan mahkamah agung sebelum mengambil putusan sendiri dalam perkara ini akan memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk, dengan memanggil kedua belah pihak menghadap sidang pengadilan negeri yang akan tuntutannya, melakukan pengangkatan sumpah mimbar yang rujukannya seperti telah dirumuskan oleh pengadilan negeri menimbang bahwa penetapan biaya dalam perkara ini ditangguhkan sampai putusan akhir mahkamah agupak menikah alias satupun tersebut membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya tanggal juni pdt. dan putusan pengadilan negeri lumajang tanggal juri pdt. dan sebelum mengambil putusan akhir memmukannya ,melakukan,.pengangkatan.sumpah, mimbar.oleh tergugatasal l, sekarang penggugat untuk kasasi, yang rujukannya sepert yang dirumuskan oleh pengadilan negeri. &. menangguhkan. penetapan biaya dalam. perkara ini,sampai putusan akhir demikianlah diputuskan, dalam, rapat.permusyawaratan, mahkamah. agung pada hari rebo, tanggal oktober dengan abdurrahman,. sh, wakil ketua. sebagai ketua, z. miskin kusumah armada, dan, sarwono, sh, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada 'hari rabu, tanggal juli oleh prof. subjektif,. sh, ketua mahkamah aging, dengan dihadiri oleh miskin kusumah atmbdja, dah sarwono, sh, hakim hakim anggota dan mi. moekandar, panitera pengganti .b., 'dengan tidak dihadiri' oleh kedua belah pihak, koin tere demi keadilan berdasarkan ketuhanan.yang mahesa mengadili dalam tingkat kasasi telah, menjatuhkan. putusan sebagai berikut dalam perkara. anto meme men ame diidam ines hsieh pak menikah alias satupun, bertempat tinggal didesa bases, kecamatan wm pasaran,, kabupaten lumajang, penggugat untuk.kasasi, dahulu:tergugat berbanding gamal sonata sasa mena aah moda salus matai alias pak soekarno,bertempat tinggal desa bases, keramat dealer cun nasihat, bertempat 'tinggal di desa: bagi, tekan masalah alias bok sugijono, ngaspijah alas bok sadikin,. ke empat empatnya bertempat tinggal usn gesa kalibendo, kecamatan pasaran tersebut) |. khusus tergugat tergugat. dalam kasasi,. dahulu. penggugat penggugat pembanding, per ana anna west, musikal alias bok menikah, asmawiuntuk diri. sendiri dan. sebagai wali dari, adik adiknya ,yang sandi belum dewasa bernama hami dan hamid, . oo. semampu, kesemuanya bertempat tinggal didesa bases, kecamatan pasaran tersebut, turut tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu terigu gat tergugat dalan kasasi, dahulu tergugat tergugat berbanding melihat.surat surat yang bersangkutan: membaca putusan sela tanggal juli no, sip. dengan mana dipntukarinya, elakiikan pengangkatan sumpah 'mimbar oleh tergugat asal l, sekarang penggugat untuk kasasi, yang rumusnya seperti yang dirumuskan oleh: pengadilan negeri ses " membaca berita acara persidangan pengadilan negeri lumajang tanggal agustus , dari mana ternyata bahwa tergugat asal l, sekarang pengguna: gat untuk kasasi, yaitu pak menikah alias sateriun telah meninggal dunia: menimbang, bahwa,'oleh karena penggugat:untuk' kasasi telah meninggal! dunia, permohonan kasasi ini dianggap diteruskan oleh para ahliwarisnya menimbang, bahwa, oleh karena'pengangkatan sumpah merupakan suatu perbuatan pribadi yang harus dilakukan. oleh pak menikah alias satupun sendiri, maka perbuatan ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain meskipun ahliwaris, kecuali apabila ada surat kuasa khusus untuk itu, yang dalam hal ini tidak:ada ost asah banya senen mies demand gita benua menimbang, bahwa! oleh 'karena "pengangkatan sumpah" tersebut telah disebutkan dalam pertimbangan putusan pengadilan negeri dan juga "dalam surat ketua pengadilan negeri lumajang tangga! agustus pdt ditegaskan" bahwa sumpah suppletoir terhadap: tergugat asal sekarang penggugat untuk kasasi, sudah dilakukan, mahkamah agung sekarang akan berpedoman pada sudah diangkatnya: sumpah'::tersebut, sedangkan tidak terdapatnya berita acara tentang itu tidak berakibat .batalnya. putusan yang diambil oleh pengadilan negeri pendant heh adan ahad menimbang, bahwa dengan demikian maka pengadilan tinggi. surabaya dalam putusannya tanggal juli pdt. telah secara keliru beranggapan bahwa sumpah tersebut belum diangkat. . menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka dengan" mengadili sendiri, mahkamah agung akan menguatkan putusan pengadilan negeri, . na. menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi.sebagai pihak yang.erima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi pak. menikah alias satupun tersebut membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya tanggal juni no: pdt: dan dengan mengadili sendiri. socio dop isis menguatkan putusan pengadilan negeri lumajang, tanggal juni. menghukum tergugat dalam kasasi untuk: membayar semua biaya perkara baik.yang jatuh dalam. tingkat.pertama dan. tingkat banding maupun:yang jatuh dalam:tingkat kasasi, biaya. perkara. dalam.tingkat kasasi: ditetapkan. sebanyak rp: (delapan puluh rupiah): aoa snake genap ket demikianlah diputuskan dalam 'rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari rebo, tanggal juni dengan prof. r. subjektif, sh, sebagai ketua,: miskin kusumah armada, sh) dan' prof. sarwono, sh, hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu, tanggal juni. .oleh: ketua tersebut dengan dihadiri oleh miskin kusumah armada, dan sarwono," sh, hakim: hakim anggota dan t:s: alamiah sulaeman,: sh, panitera pengganti i:b. :dengan tidak dihadiri oleh kedua'belah putusan: pengadilan tinggi surabaya. no pdt. (sineas peri keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa: pengadilan: tinggi: jawa timur surabaya, mengadili perkara perkara, perdata, dalam:tingkat banding, dalam':sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah: ini dalam perkaranya sis matai alias pak soekarno. berdiam didesa bases, nasihat, berdiam desa page, ngasripah alias bok suami, masalah alias bok soegijono ngasih alias bok sadikin, kesemuanya berdiam desa kalibendo, kecamatan pasaran, kabupaten lumajang, sebagai para penggugat s d pembanding pembanding lawan pak menikah alias satupun, musikal alias bok menikah, arti alias bok sutomo, samawi, untuk diri sendiri, dan sebagai wali dari adik adiknya yang belum dewasa hani dan hamid.: kaidah, serdadu, kesemuanya berdiam desa bases, kecamatan pasaran tersebut, sebagai para tergugat s d vi berbandingpengadilan tinggi surabaya dalam perkaranya kedua belah pihak tersebut tanggal juni pdt yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan akan peradilan dalam tingkat bandingan dari para penggugat i s d vi pembanding sekedar putusan pengadilan negeri lumajang tanggal juni pdt, merugikan baginya dan sebelum mengambil putusan penghabisan memerintahkan kepada pengadilan negeri lumajangserta jamnya harus selesainya ditetapkan oleh kepala pengadilan negeri tersebut,

hukum acara perdata. karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubung hutang piutang antara penggugat dengan anak: tergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugat. putusan reg. pat :'lit santoso, tinggal jalan pancurawis gang purwokerto dalam hal ini diwakili oleh kuasanya achmad yani nasir sh, dengan surat kuasa tanggal september alamat jalan balai desa kedungwuluh no, purwokerto, pemohon kasasi dahulu tergugat pembanding: aga melawan slamet widodo, tinggal jalan jenderal soedirman purwokerto'seka rang memohon kasasi sebagai penggugat asl: telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan pengadilan negeri purwokerto pada pokoknya utas dalil dalil: bahwa penggugat asli adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah hak "milik nomor yang perincian mengenai letak, luas seperti di sebut dalam surat gugatan sub. bahwa penggugat asli adalah pemilik tanah beserta bangunan dan tanaman tanaman diatas tanah tersebut berdasarkan:akta jual beli an tara penggugat asli dengan tergugat asli pada tanggal juni (le tak dan dinas seperti dalam gugatan): . . bahwa berdasarkan akta perjanjian tanggal pebruari no, maka tergugat asli harus telah mengosongkan tanah seng kota satu bulan sejak akta jual beli ditanda tangani, maka semestinya harus telah dikosongkan pada tanggal juli bahwa tanah beserta bangunan diatasnya (tanah sengketa) sampai waktu ini masih tetap dikuasai ditempati oleh tergugat asli, walaupun telah berkali kali penggugat asli minta agar dikosongkan akan tetapi tergugat asli tidak memindahkannya: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas penggugat asli me. buntut kepada pengadilan negeri purwokerto supaya menjatuhkan pu tuan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut: mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya: menetapkan, bahwa tanah sengketa beserta segala bangunan dan atau tapa yang ada diatasnya tanah hak milik purwokerto kidul tersebutngan bantuan alat negara:merugi kepada penggugat sebesar rp. (lima juta rupiah), dim"setiap" hari kelambatan sebesar: rp. (dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal juli: s9. kasasi:: bahwa terhadap gugatan tersebut diatas tergugat asli telah manga bukan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa didalam rekonpensi ini tergugat asli penggugat dalam re konvensi menggunakan jawaban jawaban dalam konvensi sebagai dasar timbangan oleh| pengadilan negeri dalam putusannya tersebut: oleh karena tidak ada hal hal jarig baru yang'dapat dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi untuk: dapat merubah akan keputusan pengadilan negeri purwokerto tersebut: menimbang, bahwa 'karena tergugat pembanding 'berada dipihak yag dikalahkan maka biaya biaya perkara dalam tingkat banding ini di bebaskan kepada pembanding tergugat: memperhatikan undang undang dan peraturan peraturan hukum yang berlaku dalam" perkara ini, terutama hir dan undang undang no, tahun wave mengadili menerima permohonan banding dari pembanding tergugat kuasa . menguatkan putusan pengadilan negeri purwokerto tanggal januari no, pdt yang'dimohonkan banding: menghukum tergugat pembanding untuk dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang diperkirakan sejumlah 1p. (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima.rupiah): memerintahkan mengirim salinan resmi surat putusan beserta ber kas perkara ini kepada ketua pengadilan negeri purwokerto:., demikianlah 'diputuskan pada" hari sabtu tanggal november oleh kami arsyad effendi sh, hakim. tinggi. pada pengadilan tinggi semarang ditunjuk sebagai. hakim tunggalkhalifah sh, panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, . sebesar pdt. putusan demi keadilan berdasarkan tahanan yang maha esa pengadilan negeri purwokerto, yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: ag fachrudin abdul kali sh, advokat pengacara, dalam hal ini memilih alamat purwokerto d a sdr. slamet widodo, jl. jen deal soel. jenderal soedirman purwokerto, selanjutnya disebut pihak penggugat: melawan alit santoso (nama semula tan kiam lit), bertempat tinggal jl. pancurawis gang purwokerto, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal september telah memberikan kuasa kepada achmad yani nasir sh, pengacara advokat, ber tempat tinggal jl, balai desa kedungwuluh purwokerto, selanjutnya disebut pihak tergugatdan saksi saksi: tentang duduknya perkara: menimbang, bahwa penggugat dalam surat tugasnya tertanggal mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa penggugat adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah hak milik nomor: (asal tanah yasan meter versi d.ii luas ik. m2), terletak purwokerto kidul, luas tanah m2, surat ukur pwt. bahwa pemilikan penggugat atas tanah dimaksud adalah beserta se genap bangunan dan urutan turunannya yang menjadi bagian dari bangunan tersebut dan segala sesuatu yang terletak teguh pada bangun tersebut dan segala tanaman yang berada dan tumbuh diatasnya: bahwa tanah penggugat tersebut pada saat ini ditempati oleh tergugat oleh karena memang tanah dimaksud berasal beli dari tergugat yang tidak segera dikosongkan, akan tetapi pada saat sesuai dengan peran jian antara penggugat dengan tergugat dimana tergugat harus sudah .mengasingkannya, tidak melakukan kewajibannya (tetap menempati tanah bangunan hak penggugat tersebut.): bahwa satu bulan sejak akta jual beli ditanda tangani, maka tergugat harus mengasingkannya, dalam hal ini jual beli ditanda tangani pada tanggal juni tahun sehingga tergugat semestinya harus telah mengasingkannya pada tanggal juli dasar akta per janjikan tanggal pebruari nomor s5, bahwa penggugat telah meminta kepada tergugat, agar memenuhi bunyi'dan isi perjanjian tentang masa pengosongan yang telah dibuat, akan tetapi menolaknya, bahwa dengan sikap wan prestasi dari tergugat tersebut maka peng gugat merasa sangat dirugikan: bahwa mengenai gugat penggugat ini didasarkan pada bukti bukti authentic, sehingga putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun terdapat verse, banding ataupun kasasi. maka berdasarkan atas hal ha! sebagaimana terurai diatas, perkenalkan lah kami penggugat mohon kehadapan budak agar terhadap perkara dimaksud dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, dan pelanjut nya untuk dengan putusannya menyatakan: mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya,cngkannrya dan menyerahkannya kepada menggugat selambat lambat nya (limabelas) hari terhitung sejak jatuhnya putusan: bila perlu dengan bantuan alat negara,ru gian kepada penggugat sebesar , (lima juta rupiah), diman.kasasi, atau!. menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang kedua belah pihak dengan rnasingwnasing penggugat diwakili #oleh fachrudin abdul kali sh, sesuai denan surat kuasa tertanggal juli sedangkan tergugat diwakili oleh yani nasir sh, de ngan kuasa tertanggal september menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak diusahakan per damian akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh pihak penggugat, sedang tergugat menyatakan bantuannya dan telah mengajukan gugat balik konvensi sebagai dalam surat jawaban tertanggal september menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing masing te lah mengajukan hal sebagai berikut: penggugat dengan surat: p.h foto copy akte jual beli tertanggal februari p.ii: foto copy akte jual beli, p.iii, foto copy sertifikat hak milik p.iv: foto copy surat penetapan pendampingan perkara pem. pwt. tergugat dengan surat, sjd ti. foto copy surat pemberitahuan tertanggal april april t.vii s d t.riil foto copy surat ekspedisi, dan juga saksi saksi dibawah sumpah yang masing masing bernama: saksi madhuri: saksi suparman, saksi karno, saksi sudirman saksi suri: saksi wongsodiono, saksi liong tje kwong dan saksi gion: saksi madhuri menerangkan bahwa: saksi pernah menangani masalah pengaduan tergugat tentang tanah sengketa: yaitu tentang sertifikat tanah sengketa yang katanya dikuasai oleh slamet widodo, saksi yang menyita sertifikat tersebut dari tangannya slamet widodo, saksi pernah menanyakan' tentang penjualan tanah sengketa yang di jawab oleh slamet widodo: karena sdr. haryanto anak dari alit santoso punya hutang rp. dan tentang pembayaran yang sebenar: nya belum pernah terjadi: pena saksi pernah tanya tentang harga'tanah berikut isinya pada slamet wi foto seharga rp. ,:: , . kepada sdr. alit santoso yaitu untuk pembelian tanah dan isinya dari sertifikat tersebut, dan sla met widodo tidak pernah bayar sebab uang tersebut merupakan uang jumlah gabungan utang saudara" haryanto (anaknya alit santoso) ke pada slamet widodo, liong tje kwong, dan aging:. saksi tahu hutang sdr. haryanto kepada slamet widodo dinyatakan se jumlah rp. saksi suparman menerangkan bahwa" saksi tahu tentang sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat sertifikat tersebut semula atas namu orang yaitu: khasanah mas kuri muljatnoredjo dan haji mohamad muslim, berdasarkan plat camat purwokerto tanggal agustus plat c pwt sejak tanggal hak tersebut hapus dan pindah" kepada pemilik baru sdr, alit santoso nama semula tari kiam lit: dgn aam inti daan atap sekarang berdasarkan akte plat notaris ratnadiwati pvt, tanggal no, pst sejak tanggal hak tersebut pindah kepada eduard slamet widodo, semula bernama oey boen lian, jalan jenderal! soedirman purwokerto. . syarat syarat untuk dapat dikeluarkannya sertifikat ialah: . . li. ada permohonan konversi atas tanah yang akan dibuatkan sertifikat, peralihan hak harus dilakukan didepan. plat (baik. camat maupun, notaris): lada turunan petak (meter dari csa dimana tanah persil terletak) yang telah dilegalisir oleh camat setempat: . perpindahan hak dari alit santoso kepada slamet widodo sudah ada permohonan hak tanggal juli 198i dan sertifikat keluar tanggal onar saksi telah menerima surat tentang penangguhan balik nama tanah hak milik setelah sertipikatnya dikeluarkan yang berupa foto copy, bahwa yang mengeluarkan sertifikat adalah sdr. ongkos: bahwa yang berhak membuka surat adalah kepala agraria yaitu bapak mardijanto sh: sebab tidak menunggu tenggang waktu pengumuman (untuk pemindah hak) sebab sudah berwujud sertifikat,. maka tidak ada keragu raguan tentang adanya pemindahan hak. yang berdasarkan dibuat dimuka plat, setelah sertifikat dikeluarkan ada pihak yang merasa dirugikan supaya mengajukan langsung pemuka pengadilan negeri saksi karno kepala desa purwokerto kidul: bila ada perpindahan hak atas tanah, saksi selaku kepala desa selalu di beri tahu dan desa menerima pologoro sebesar rp. saksi belum pernah mendengar adanya jual beli tanah antara alit san toko dengan slamet widodo: saksi pernah menerima surat (tentang permohonan penangguhan balik nama) yang kemudian oleh saksi surat tersebut diteruskan kepada bapak camat: jual beli tanah mestinya harus diketahui oleh pamong desa setempat sebab kalau ada apa apanya yang menyangkut tentang tanah tersebut biasanya desa akan ditanyai lebih dahulu: untuk tanah tersebut menurut catatan desa masih belum ada per ubahan nama pemilik, masih tetap atas nama alit santoso: saksi sudirman menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi adalah pegawai kantor agraria bagian agenda: bahwa saksi setelah menerima surat kemudian membubuhkan tanda tangan sebagai bukti penerimaan surat pada pengantar surat tersebut: bila saksi menerima surat (dinas) selalu diteruskan kepada bapak ke pala: saksi masih ingat waktu menerima surat tersebut (surat permohonan penangguhan) pada tanggai april saksi ke suri menerangkan bahwa: saksi adalah karyawan kantor agraria sebagai pesuruh yang sering sering menerima serta mengantarkan surat surat: setelah saksi menerima surat selalu diserahkan langsung kepada pim pinang yaitu bapak mardijanto sh: saksi ke wongsogiono menerangkan: saksi pernah melihat akte bukti p.i, yaitu akte yang dibuat oleh notaris sutardjo, sebab saksi ikut menghadap pada notaris tersebut: yang ikut hadir dimuka notaris pada waktu itu adalah sdr. slamet wi dodo dan isterinya, sdr. liong tje kwong, sdr. alit santoso dan saksi sendiri: yang mempunyai hutang adalah sdr. haryanto (anaknya alit santoso kepada sdr. slamet widodo cs.: rinciannya adalah: kepada saksi rp. kepada sdr. slamet widodo rp. dan kepada liong tje kwong rp. sehingga seluruhnya sejumlah rp. sedangkan harga rumah tanah tersebut diperhitungkan .sebesar rp. yang akan diperhitungkan dengan jumlah hutangnya sdr. haryanto tersebut dan kalau masih ada sisanya akar dikembalikan kepadasdr, alit santoso. . tana semula terjadinya jual beli tersebut memang ada janji dari sdr. haryanto yang menyatakan bahwa jika haryanto) tidak dapat membayar lunas hutang tersebut, maka akan dibayar dengan rumah dan tanah miliknya tersebut, tang tentang urusan jual belinya notaris, saksi tidak tahu, sebab kesemua nya yang mengurus adalah sdr. slamet widodo: sebelumnya terjadi jual beli tersebut telah diadakan pembicaraan (run dengan) secara lisan. . kenang waktu pembuatan dan penandatanganan akte jual beli tanah. dimuka. notaris ratna diwali. saksi tidak turut menghadap dan hanya me nunggu diluarsajay . menurut pengetahuan saksi selama notaris sutardjo.dan selama da lam perjalanan pulang tidak ada pertengkaran: . . hutang piutang antara saksi dengan sdr. haryanto sudah ada member pesan dan yang memberi adalah sdr. slamet widodo: saksi sudah kenal dengan sdr, haryanto dan yang mengenalkan adalah sdr. liong tje kwong yang lantaran hubungan hutang piutang: saudara haryanto pernah mengakui sendiri bahwa rumah itu adalah miliknya: saksi ke liong tje kwong menerangkan: saksi sudah kenal kepada. alit santoso dan juga kepada'sdr slamet wi dodo, dana pem bata saksi pernah melihat akte jual beli tanah (bukti p.i) dimuka notaris, se bagai pembeli yang ikut companion: yang melangsungkan jual beli tanah rumah adalah sdr. slamet widodo dengan sdr. alit santoso beserta haryanto (anak alit santoso): setahu saksi pemilik rumah tanah tersebut adalah sdr, haryanto, se dangkal tanahnya yang member'!i adalah sdr. haryanto tetapi miliknya alit santoso: jumlah hutang sdr. haryanto kepada saksi sejumlah rp. dan saksi memberi pinjaman secara tunai tanpa bunga, yang menghubungkan kepada sdr. haryanto selain saksi adalah sdr. ' . wongsogiono rp. dan slamet widodo sebesar rp. asal mula terjadi transaksi jual beli antara sdr. slamet widodo dan saksi wongsogiono) serta sdr. haryanto dengan ayahnya (alit santoso), ber sama sama melakukan joint dalam suatu usaha pembohongan bangunan, masing masing menaruh modal untuk usaha bersama, tetapi tahu tahu uang tersebut digunakan sendiri oleh sdr, haryanto untuk membangun rumah: aan kemudian sdr. haryanto bilang bahwa uang itu dipinjam olehnya jika tak dapat mengembalikan maka rumah dan tanahnya mau diberikan ke pada saksi slamet widodo dan sdr. wongsogiono, supaya dibuatkan dan hasilnya supaya dipotong untuk melunasi hutangnya: proses pembuatan sertifikat saksi tidak tahu, sebab kepengurusannya' saksi serahkan kepada sdr. slamet widodo: tan waktu terjadi hutang piutang dengan sdr. haryanto sertifikat tidak di jadikan jaminan, yang menjadi jaminan adalah skt: saksi melihat akte jual beli tersebut ditempatinya notaris sutardjo: saksi mengerti rumah itu milik sdr. haryanto dari p.t trio: menimbang, bahwa kemudian masing masing pihak menyerahkan kesimpulan terakhir tertanggal januari dan akhirnya minta putusan, menimbang, bahwa untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini, naka dimana diperlukan akan dikutip hal hal sebagaimana tercantum didalam berita acara pemeriksaan inis tentang hukumnya dalam konvensi: menimbang, bahwa gugat penggugat adalah sebagai tersebut diatas: menimbang, bahwa pokok persoalan dari gugat penggugat adalah: ada tidaknya perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat dan, sah tidaknya jual beli yang dimaksud penggugat: menimbang,.bahwa mengingat kedua belah pihak tunduk pada pe aturan sebagai yang diatur dalam kuh. perdata, maka perlukah untuk mempertimbangkan pokok persoalan sebagai tersebut diatas, dengan memperhatikan ps,) bv : yang mensyaratkan bahwa perjanjian jual beli harus memuat adanya anasir anasir sebagai berikut: adanya subyek, yang dapat melakukan perbuatan hukum secara sah: adanya obyek persetujuan jual beli, yaitu barang yang akan menjadi obyek jual beli secara pasti, adanya harga, yang disepakati oleh kedua pihak, menimbang, bahwa dari adanya bukti p.l dan p.ii, ternyatalah bahwa jual beli itu ada: menimbang, bahwa mengenai syah tidaknya jual beli, perlukah di pertimbangkan hal hal sebagaimana disyaratkan dalam ps. bw, yaitu adanya sepakat kedua belah pihak: menimbang, bahwa dari saksi tergugat yang bernama wongsogiono liong tje. kwong, telah. menerangkan bahwa meskipun perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat tidak dilakukan dengan pem bayaran kontan, karena semula antara penggugat, saksi dan anak ter gugat yang bernama haryanto mengadakan perjanjian hutang piutang, yang dalam penyelesaiannya secara damai dan atas dasar musyawarah, telah dilakukan perjanjian jual beli sebagai yang dimaksud dalam p.i dari p.ii karena menurut pengetahuan saksi barang sengketa adalah milik haryanto yang di atas namakan tergugat sebagai ayahnya, sedang pelaksanaan dari persetujuan maupun pembuatan akte jual bali ber pasarkan kekeluargaan tanpa.adanya paksaan ataupun penipuan: menimbang. bahwa dari keterangan.saksi madhuri sebagai pejabat yang menangani adanya aduan kepada pihak kepolisian, sehingga dalam prosesnya .telah .diteruskan kepada pihak yang berwenang kejaksaan, demikian pula keterangan saksi. sukarno yang tidak tahu menahu ada nya jual beli tersebut'.karena tidak adanya mslaluidesay menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tidaklah ada hal hal yang membuktikan adanya unsur penipuan ataupun paksaan! menimbang, bahwa dalam ps: bw, mensyaratkan pula ada nya kecakapan dari pihak pihak yang dalam hal.ini dengan memberkati kan dan p.ii ternyata kedua belah pihak cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini perjanjian jual beli didepan notaris: menimbang, bahwa kemudian adanya persyaratan, adanya barang tertentu,.maka dari p.i dan p:ll ternyata obyek jual beli telah disebut secara pasti.dan jelas sebagai yang disyaratkan peraturan yang ber laku, dan akhirnya adanya persyaratan yang ke yaitu adanya sebab yang balai, maka dari kenyataan adanya peralihan persetujuan hutang piutang menjadi perjanjian jual beli dengan sepakat kedua pihak dengan jalan musyawarah, adalah merupakan hal yang tidak bertentangan de ngan ketertiban umum maupun kesopanan nan menimbang, bahwa. dari adanya 'keempat persyaratan yang dia jikan dalam bw. telah terpenuhi, karenanya jual beli se bagai dimaksud dalam dan p.il adalah syah menurut hukum: menimbang, bahwa perjanjian jual beli tersebut telah terbukti syah menurut hukum, maka sudah. seharusnya. perjanjian tersebut mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua pihak, menimbang, bahwa mengingat bukti p.i dimana telah di atur perihal penyerahan dari obyek perjanjian jual beli yaitu telah di tentukan. bahwa dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal dibuat nya akte jual beli dihadapan pejabat pembuat akte tanah yang dalam hal ini sesuai il.adalah juli sehingga batas waktu yang di minta oleh pihak penggugat yaitu hari sesudah putusan tidak perlu dikabulkan, sedang mengenai sanksi dari tiap kelambatan penyerahan per harinya rp. adalah dapat dikabulkan karena hal tersebut sesuai dengan apa yang. telah diatur dalam perjanjian sebagai terdapat dalam p.i, menimbang, bahwa mengenai gugat penggugat tentang ganti rugi sebesar rp. karena ternyata penggugat tidak pernah mem buktikan adanya kerugian tersebut untuk pengeluaran apa (konten) ke rasakan. (shades) ataupun bunga (interested) lagi pula telah dipenuhi nya. sanksi terhadap kelalaian maupun 'kelambatan yang merupakan wanprestasi dari. tergugat, maka gugat. penggugat tentang ganti rugi ini ss. harus ditolak, . keamanan ora ani menimbang, bahwa tidak.adanya cukup alasan yang mendesak. ber pasarkan hukum untuk melaksanakan putusan lebih dahulu (uitvoerbaar voorraad).maka gugat inipun.harus ditolak," dalam rekonpensi: menimbang, bahwa gugat rekonpensi adalah sebagai tersebut di atas, menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan sebagai dalam gugat konvensi diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugat rekonpensi ini, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dalam rekonpensi peng juga: dalam konvensi kepolisian tersebut, maka jelas bahwa isi yang disebut dalam akta yang berada ditangan tergugat dalam rekonpensi penggugat dalam konvensi tidak benar, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat dalam rekan pensi menuntut kepada pengadilan negeri purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugat penggugat rekonpensi: memutus batalnya'akta jual beli: menetapkan gugurnya sertifikat atas nama tergugat rekonpensi: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri purwokerto telah. mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal januari pdt. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam konvensi: mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian: menghukum tergugat untuk h ann menolak gugat penggugat selebihnya: dalam rekonpensi:. naa menolak gugat penggugat rekonpensi sepanjang mengenai batalnya jual: beli: menyatakan tidak. berwenang untuk pembatalan sertifikat tergugat re konvensi: daan kana" dalam konvensi dan rekonpensi: menghukum.: rp. (enam belas ribu enam ratus rupiah): ime putusan mana dalam tingkat banding 'atas'permohonan tergugat lah dikuatkan oleh pengadilan tinggi semarang dengan putusannya tanggal november pdt pt. smg: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak: pada tanggal desember dan tanggal januari kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding dengan: ps lantaran kuasanya khusus, berdasarkan surat. kuasa khusus tanggal dan karena ternyata telah terbukti bahwa perjanjian jual beli tersebut sudah menurut hukum, maka gugat penggugat rekonpensi sepanjang me mengenai batalnya jual beli harus ditolak: . . menimbang, bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk pembatalan bukti hak milik (sertifikat) maka sepanjang mengenai ke terangan saksi ke suparman) dan surat p.ih, dikesampingkan dan ti dak dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya pengadilan harus me nyatakan diri tidak berwenang: menimbang, bahwa tergugat konvensi penggugat rekonpensi ada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan ongkos perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar: rp. , : mengingat dari undang undang tahun h.ilr, bab, kesembilan dau undangundang yang bersangkutan: mengadili dalam konvensi: bnn mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian: . menghukum tergugat untuk'jarig sebesar rp. per hari untuk setiap kelambatan" penyerahannya terhitung semenjak juli menolak gugat penggugat selebihnya: dalam rekonpensi: adan menolak gugat penggugat rekonpensi sepanjang .mengenai batalnya jual beli: menyatakan tidak berwenang: untuk pembatalan sertifikat terigu gat rekonpensi'. ada dalam konvensi dan rekonpensi" menghukum tergugat konvensi penggugat rekonpensi untuk mem bayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar: rp. (enam belasribuenamratusrupiah)s .:: demikianlah keputusan dalam perkara ini dijatuhkan yang pada .hari ini juga, kamis tanggal januari ,'dalam persidangan yang terbuka untuk: umum telah dibacakan .oleh kami ny: hoedijani sh, hakim ketua majelis, dengan didampingi oleh mudo samedi dan kasta waluyo, masing masing sebagai. hakim anggota dengan ha (dirinya: arief salim, panitera pengganti, pihak.kuasa' penggugat dan umum tanpa hadirnya pihak tergugat. basa nama septaat keterangan pdt. pn. pwt. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri purwokertpenggugat berbanding yang pada tanggal januari telah diberitahu tentang berpori kasasi daripurwokertornolmo, tahun secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal hal yang telah 'esama sekali tidak mempertimbangkan hal hal yang diutarakan oleh pemohon kasasi didalam memori banding. yaitu tentang adanya hal hal yang sama sekali tidak diutarakan saksi, tetapi ternyata didalam putusan disebutkan sebagai keterangan saksi umpamanya: dalam persidangan sama sekali tidak ada saksi yang menerangkan tentang adanya joint dalam suatu usaha pembohongan bangunan antara pemohon kasasi dengan memohon kasasi dan anak pemohon kasasi haryanto dan saksi wongsogiono) tetapi hal tersebut ada disebut dalam putusan pengadilan negeri (putusan pengadilan negeri halaman sjd. b:dalam persidangan diutarakan bahwa surat keputusan pemilikan tanah dijadikan jaminan hutang bank bumi daya cabang purwa keto oleh haryanto (anak pemohon kasasi) tetapi ternyata dalam putusan pengadilan negeri disebutkan bahwa waktu terjadi utang piu any dengan sdr. haryanto sertifikat tidak dijadikan jaminan yang men jadi jaminan adalah surat keputusan pemilikan tanah (putusan pena dilan negeri halaman baris bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak mempertim bangka fakta bahwa sertifikat tanah atas nama alit santoso (pemohon kasasi) dan walaupun haryanto adalah arak pemohon kasasi namun da lam persoalan dagang usaha maupun hutang piutang adalah diluar tang gungjawab pemohon kasasi, sehingga sangatlah merugikan dan tidak adil melawan hukum bila hutang haryanto kepada memohon kasasi di bebaskan kepada pemohon kasasi dan lagi pula haryanto sudah de masa dan sudah kawin, bahwa akta notaris sutardjo sumoatmodjo adalah karena adanya paksaan ancaman membunuh anak pemohon kasasi sedang yang sebe nanya jual beli tidak pernah ada, bahwa pemohon kasasi telah berusaha agar mencegah memohon ka sasi untuk membalik nama sertifikat tanah sengketa dengan.jalan mem beritahu kepada kepala kantor agraria purwokerto dan melapor korea kepolisian banyumas, namun tidak ditanggapi, dan term hon kasasi dapat membalik nama sertifikat menjadi. .nama slamet widodo (termchon kasasi), . maa bahwa pemohon kasasi melampirkan nilai foto copy potongan su rat kabar suara merdeka dan foto copy berita acara pemeriksaan ter mohon kasasi dimuka polisi: nnn menimbang, bahwa terlepas dari keberatan keberatan kasasi ter sebut diatas, mahkamah agung atas alasan sendiri berpendapat bahwa putusan pengadilan tinggi semarang maupun pengadilan tinggi purwa keto yang bersangkutan harus dibatalkan, oleh karena judex facts telah salah menerapkan hukum pembuktian serta telah memberikan pertimbangan yang kurang sempurna ( orivoldoende gemotiveerd ), yaitu bahwa judex facts hanya menilai secara formal surat bukti ikta jual beli (bukti p.i dan p.ii), tanpa menilai keterangan keterangan saksi tergugat asal yang telah diuraikan pula oleh judex facts dalam perti tangan tentang duduknya perkara: menimbang, bahwa apabila judex facts memberikan pertimbangan yang sempurna, akan terbukti bahwa sesungguhnya'jual beli tanah ter sengketa antara penggugat asal dengan tergugat asal merupakan per buatan terselubung, yaitu bahwa sesungguhnya hubungan hukum yang ada adalah hubungan hutang piutang antara penggugat asal dengan haryanto, anak tergugat asal, akan tetapi dengan dalih bahwa tanah ter sengketa adalah tanah milik haryanto yang diatas namakan tergugat asal, maka dibuatlah perjanjian jual beli antara penggugat asal dengan tergugat asal sebagai pemilik sertifikat atas tanah tersebut sebagai perlu nasa dari hutang haryanto kepada penggugat asal, menimbang, bawa adanya hubungan hutang piutang yang men jadi sebab ( oorzaak ) dari perjanjian jual beli antara penggugat asal dengan tergugat asal tersebut diakui, baik oleh penggugat asal maupun oleh tergugat asal, namun penggugat asal mengalihkan dasar gugatannya kepada adanya perjanjian jual beli yang diadakan dimuka notaris penjabat pembuat akta tanah dan sudah adanya akta jual beli (bukti p.i dan pi): menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual beli antara peng? gugat asal dengan tergugat asal tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan kitab undang undang hukum perdata, dimana harus ada pe penyerahan barang dan pembayaran harga barang, maka sebab ("oorzaak ) dari terjadinya' perjanjian jual beli tersebut harus dipertimbangkan: menimbang, bahwa apabila sebab ("oorzaak ") dari perjanjian jual beli tersebut dipertimbangkan, maka hubungan hukum yang sungguh enya adalah hubungan hutang piutang antara penggugat asal dengan haryanto, anak term'eat asal, sehingga haryanto harus turut digugat baik sebagai tergugat atau sebagai tergugat il: menimbang, bahwa oleh karena kenyataannya haryanto, anak ter gugat asal, tidak turut digugat, bahkan didengar sebagai saksikan. tidak, maka menurut. mahkamah agung gugatan dari penggugat asal adalah kurang sempurna atau cacat dan harus. dinyatakan tidak dapat diterima: menimbang,.: alit santoso tersebut dan untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi semarang'dan putusan pengadilan negeri purwokerto, sering mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang kamarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini'dan'dalam'tingkat banding mau pun yang jatuh'dalam'tingkat kasasi, haha memperhatikan undang undang tahun undang undang tahun dan undang undang no, tahun mengadili beban menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: alit santoso tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi semarang tanggal no . member pdt pt. smg dan. putusan pengadilan ne peri purwokerto tanggal januari pdt. gj::. mengadili sendiri: anang nana menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima: menghukum penggugat sekarang memohon' kasasi untuk mem bayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam: tingkat pertama dan . dalam tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat:, tanggal juni dengan soerjani sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, dis, lg.n, gde jaksa dan soe naruto sh, hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari jum'at tanggal juli oleh ketua sidang tersebut, de ngan dihadiri oleh drs. i.g:n, gde jaksa dan zakir sh, hakim hakim anggota, dan ny. tarumi panggabean sh, panitera pengganti, de ngan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak. keputusan . daftar nomor: pdt pt. smg. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi semarang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan keputusan se bagai dibawah ini dalam perkara antara: alit santoso (nama semula tan kian lit), bertempat tinggal aa. jl. pancurawis gang purwokerto, yang berdasarkan surat lag kuasa khusus tanggal september telah memberikan ku asa kepada achmad yani nasir sh, pengacara advokat, ber tempat tinggal jl balai desa kedungwuluh purwa keto, dahulu sebagai tergugat sekarang pembanding: lawan fachrudin. abdul kali, sh, advokat pengacara, dalam hal ini memilih alamat purwokerto d a sdr, slamet widodo, jalan jenderal sualan jenderal su firman purwokerto, dahulu sebagai penggugat sekarang berbanding: pengadilan tinggi tersebut: telah membaca surat surat perkara: tentang duduknya perkara mengutip segala pertimbangan dalam putusan januari no, pdt. g pn. pvt. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam kompeni: mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian, '&. menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dengan se gala bangunan diatasnya kepada penggugat,li menolak gulat penggugat selebihnya, dalam rekonpensi: menolak gugat penggugat rekonpensi span'ang mengenai batalnya jual beli: menyatakan tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat tergugat rekonpensi: dalam konvensi dan rekonpensi: menghukum rp. (enam belas ribu enam ratus rupiah): menimbang, bahwa menurut salinan surat permohonan banding yang dibuat .oleh samidjan sh, panitera kepala pengadilan negeri pur roberto tanggal februari dibawah pdt. bahwa tergugat pembanding telah .menyatakan banding atas keputusan ter sebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal februari aan menimbang, bahwa pembanding tergugat telah mengajukan me mori banding tertanggal maret yang maria salinan memori ban ding tersebut telah disampaikan pada pihak lawannya pada tanggal maret menimbang, bahwa berbanding penggugat telah mengajukan kon tra memori banding tertanggal april yang mana salinan kontra memori banding tersebut telah. disampaikan pada pihak lawannya pada tanggal msi tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan'akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang telah ditetapkan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima: ann menimbang, bahwa tentang duduknya: perkara pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah hak milik no, asal tanah yasan letter persil luas 420m? ter letak purwodadi kidul beserta bangunan bangunan tanaman tanaman diatasnya, tanah beserta bangunan berasal dari perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat tanggal juni tanah beserta bangunan diatasnya sampai waktu ini masih item pati tergugat dan walaupun telah berkali kali penggugat minta pada ter gugat agar memenuhi isi akte perjanjian jual beli tersebut, tergugat sama sekali tidak memindahkannya dan akibat perbuatan wanprestasi dari tergugat, penggugat merasa dirugikan dan memohon kepada pengadilan negeri purwokerto agar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya.. menetapkan, menghukum. gun bantuan alat negara.e bagian kepada penggugat sebesar rp, (lima juta rupiah) dimana harus dibayarkan selambat lambatnya (lima belas) hari ter , dasar akta perjanjian tanggal februarise, banding ataupun kasasi,, menimbang, bahwa persengketaan antara kedua belah pihak ter sebut hakim pengadilan negeri purwokerto telah memberikan putusan nya sebagai tertera dalam alasan pertimbangan hukumnya, pengadilan tinggi dapat membenarkanvdan menyetujuinya dan dijadikan alasan alasan sendiri oleh pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini, se hingga karena itu putusan pengadilan negeri purwokerto tanggal januari pdt. didalam perkara antara kedua belah pihak itu harus dikuatkan: menimbang, bahwa tentang risalah banding pembanding tergugat! kuasanya tidak ada memuat hal hal baru, karena apa yang dikemukakan oleh pembanding tergugat kuasanya dalam risalah banding telah kiper

hukum perdata. gham dalam hal hutang piutang uang yang borg suatu barang tetap, kalau yang berhutang melakukan wanprestasi tidak dengan otomatis barang barang tanggungan itu menjadi milik yang menghubungkan. akan tetapi hal ini baru benar, kalau tidak diperjanjikan dengan tegas didalam surat perjanjian, berapapun besarnya bunga hutang, asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi. putusan mahkamah agung ta. oktober sip papan pasputusan sebagai berikut dalam perkara "al muhamad husni, dan rugoijah, sama sama bertempat tinggal.di desa ngaran, kecamatan tanggulangin, kabupaten sidoarjo, penggugat penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat tergugat pembanding melawan nn: haji masker hijau, bertempat tinggal di desa dan kecamatan candi, kabupaten sidoarjoil telah menggugat sekarang penggugat penggugat untuk kasasi sebagai tergugat tergugat asli. dimuka pengadilan negeri sidoarjo pada pokoknya atas dalil dall bahwa pada bulan januari para tergugat asli telah meminta tolong kepada penggugat asli agar supaya penggugat asli dapat melunasi hutang para tergugat asli sebesar rp. pada b.r.i. bahwa untuk:itu pada tanggal januari penggugat asli telah meminjam dari b.r.i. uang sebesar rp. dan sekaligus membayar hutang hutang para tergugat asli kepada b.r.i. tersebut, bahwa para tergugat asli telah menyerahkan kepada penggugat asli hak milik para tergugat asli berupa sebuah rumah dan penayangannya yang letak, luas, batas batas serta perincian mengenal rumah dan tanah itu seperti disebut dalam surat gugatan, untuk menjadi jaminan atas hutang para tergugat bsi tersebut, sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat dihadapan kepala dasa dan carik desa pada tanggal januari bahwa penggugat asli telah meminta dengan jalan damai kepada tergugat tergugat asli supaya melunasi hutangnya tersebut kepada penggugat asli tetapi tidak berhasil, maka pengguna gat asil mohon agar supaya diatas rumah dan pekarangan tersebut diletakkan sita jaminan (conservation besar) terlebih dahulu: bahwa selanjutnya pengguna gat asli menuntut kepada pengadilan negeri sidoarjo agar memberikan putusan sebegai berikut bnn primaire mengabulkan, gugatan penggugat aan hata menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu atas barang barang hak milik tergugat tersebut diatas bana menyatakan sah dan berharga perjanjian hutang piutang: yang dilakukan antara para tergugat.dengan penggugat menghukum para tergugat 'menyerahkan hak milik mereka berupa sebuah rumah zok6 dan dapurnya berdinding gede dengar? hak tanah pekarangan nya: sebagaimana tercantum: dalam surat perjanjian tersebut kepada penggugat bnn menghukum para tergugat membayar biaya perkara ini . subsidiari : . loe anna penggugat menyerahkan perkara ini kepada pengadilan negeri sidoarjo, untuk mendapat keputusan yang dianggap adil olehnya menghukum para tergugat membayar biaya perkara ini bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri sidoarjotag mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya . "s# menyatakan syah dan berharga atas penyitaan terlebih: dahulu tanah pekarsrigan beserta rumah toko dan dapurnya persil .::: boa. bean pagi sup & # menghukum para tergugat untuk menyerahkan 'hak milik meraka berupa sebuah rumah toko beserta:: pada penggugat: karan ani menghukum para tergugat untuk .membayar biaya perkara ini sebesar rp. (tiga ribu enam ratus delapan.puluh:rupiah) putusan pengadilan negeri sidoarjo perdata. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa pengadilan negeri sidoarjo yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam perkaranya haji masker ilyas, barulah desa dan kecamatan. candi, kabupaten sidoarjo, selanjutnya disebut penggugat melawan muhamad husni, dan. kah rugoijah, keduanya berumah desa. ngaran, kecamatan tanggul angin, kabupaten sidoarjo, selanjutnya disebut para tergugat: kanan pengadilan negeri tersebut matte telah. membaca surat surat dalam perkara ini telah.mendengar kedua belah pihak dan saksi saksi mengingat kejadian kejadian dalam persidangan pemeriksaan perkara ini tentang duduknya perkara menimbang, bahwa gugatan penggugat. seperti tercantum dalam. surat tugasnya tertanggal juli terdaftar perdata yang pada pokok isinya sebagai berikut: bahwa pada bulan januari para tergugat telah. minta tolong (pinjam uang) kepada penggugat, agar penggugat suka membayar lunas melunasi hutangnya para tergugat pada bank rakyat indonesia sidoarjo yang berjam lah rp: (dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) bahwa untuk hal tersebut diatas, para tergugat berjanji pada penggugat, apabila para tergugat pada bulan maret tidak dapat membayar menge :#. balikan sejurntah uang milik penggugat yang diperuntukkan melunasi hutang nya para tergugat tersebut, para tergugat berjanji suka dan dengan ikhlas hati menyerahkan hak milik mereka berupa sebuah rumah toko dan dapurnya, berdinding gesek, dengan hak tanah penayangannya seluas meter, terdaftar dalam petak persil yang terletak desa ngaran tersebut, yang berbatas utara tanahnya sdr, suharto, timur: tanahnya sdr, muhamad husni, selatan tanahnya sdr. muhamad husni, dan barat: jalan raya jurusan surabaya malang, kepada penggugat untuk dimiliki dan menjadi hak milik penggugat turun temu undang perjanjian mana oleh tergugat dan penggugat telah dibuat dihadapan kepala dasa:dan carik desa para'tanggal januari sebelum penggugat 'membayaflunas' atas hutangnya para tergugat pada bank rakyat indonesia tersebut:diatas 'dan surat perjanjian tersebut dipegang (oleh para tergugat naa bahwa pada tanggal januari penggugat sudah memenuhi cermin ' than para tergugat yaitu melunasi hutangnya para tergugat pada bank rakyat: indonesia sidoarjo dengan jalan penggugat meminjam uang. pada bank. rakyat indonesia sidoarjo dan uang pendapatannya oleh penggugat dibayar. kari.kembali.pada bank rakyat indonesia tersebut guna. melunasi hutangnya tergugat pada bank rakyat indonesia sidoarjo sebanyak rp. dua' ratus empat puluhlima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengar mendapatkan kartu pelunasan dari bank rakyat indonesia tersebut" .| nani bahwa: dalam usaha hutang uang kepada bank rakyat indonesia sidoarjo telah mengeluarkan biaya biaya sebesar rp. (lima ribu rupiah! sehingga penggugat dalam menolong para tergugat guna melunasi hutang mereka design secara bulat penggugat. mengurangi para tergugat tersebut sebanyak: rp, dua ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa setelah penggugat melunasi hutang pura tergugat tersebut, maka surat tanda pelunasan oleh penggugat diserahkan kepada para tergugat dan para tergugat pada waktu itu juga menyerahkan surat perjanjian tertanggal . januari tersebut diatas kepada pengguna sebagai tanggungan bahwa pada akhir bulan maret hingga kini para tergugat belum juga memenuhi kewajibannya mae "bahwa penggugat sudah berusaha dengan secara warnai agar para tergugat suka memenuhi kewajibannya ialah menyerahkan melunasi hutang mereka kepada penggugat atau oleh karena sudah lewat waktunya.agar mereka para tergugat suka menyerahkan hak miliknya kepada penggugat dan manjadi hak miliknya penggugat turun temurun sebagaimana3 perjanjian tersebut diatas, akan tetapi tidak berhasil bee bahwa penggugat ada kekuatiran apabila terjadi sesuatu hal yang merugi kan penggugat, maka sebelum pemeriksaan perkara, tersebut agar ditaruh penyitaan terlebih dahulu atas barang hak milik para' tergugat sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian: tersebut, guna jaminan dalam perkara ini oleh karena" hal hal tersebut diatas, penggugat menyerahkan perkara ini. kepada pengadilan negeri sidoarjo, dan.mohon agar kedua pihak yang:berger: kara diperiksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut vas pemain: tan ama mengabulkan gugatan penggugat menyatakan syah dan berharga penyitaan terlebih dahulu'atas barang barang . hak milik tergugat tersebut diatas |. menyatakan sah dan berharga perjanjian hutang piutang yang dilakukan: antara para tergugat dan penggugat menghukum. para tergugat. menyerahkan hak milik mereka berupa sebuah rumah toko.dan dapurnya berdinding gede dengan hak tanah pekarangan nya sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut kepada pengguna atau menghukum para tergugat membayar biaya perkara ini, daan subsidlalr unta penggugat menyerahkan perkara: ini kepada. pengadilan negeri: sidoarjo,: .untuk mendapat keputusan.yang dianggap adil olehnya gee van menghukum. para tergugat membayar biaya perkara ini? hidup menimbang, bahwa: hal ihwal perkara adalah seperti: tersebut diatas menimbang, bahwa uraian pemeriksaan sidang tertera dalam berita. acara dalam perkara ini tentang hukumnya: tan menimbang, bahwa: gugatan penggugat adalah. sebagaimana tersebut dalan surat gugat penggugat diatas hei menimbang, bahwa: para tergugat. menyangkal. gugat: penggugat dan: tergugat ke l menerangkan sebagai berikut: ah, bahwa tergugat menyangkal, bila penggugat telah melunasi hutang para tergugat pada bank rakyat indonesia sidoarjo sejumlah rp. beserta. biaya sebesar rp. : yang: menurut penggugat,. penggugat mendapat pinjaman dari bank rakyat indonesia di. sidoarjo . . menimbang, bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan menambahkan keterangan sebagai berikut baka bahwa pada akhir bulan januari tergugat ke i berkali kali datang. kepada penggugat yang maksudnya mau pinjam uang untuk melunasi hutang nya tergugat pada bank rakyat indonesia sidoarjo yang waktu itu .hampir habisbatas waktunya? an, bahwa karena penggugat merasa kasihan pada para tergugat, lagi. pula. penggugat dan tergugat ke ! masih bersaudara, maka penggugat dan tergugat. ke l dan tergugat ke ll: mengadakan surat perjanjian hutang piutang. (sebagai mana. surat bukti terlampir) dimuka lurah, yang kemudian ditanda tangani: oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani oleh lurah, carik dan beberapa: saksi lainnya bahwa setelah surat perjanjian hutang piutang tersebut selesai dibuat: maka surat perjanjian tersebut dibawa pulang tergugat, yang. kerutan akan diserahkan. pada penggugat, apabila penggugat sudah: menyerahkan .,resi. pelunasan hutang tergugat pada bank rakyat indonesia. sidoarjo. pada: tergugat :. nas bbi sina bahwa pada tanggai januari penggugat telah pinjam uang atas nama anaknya sendiri, sebagaimana surat bukti terdiri .dan sejumlah rp. yang mana uang sebesar rp. dibayarkan oleh penggugat kepada bank rakyat indonesia sidoarjo untuk melunasi hutang tergugat dengan memakai rekening nomor surat bukti terlampir) diterima dari bank atas permintaan pengadilan negeri). giro atas nama tergugat ke i, yang mana karena penggugat yang menyetor uang tersebut, ditanda tangani oleh penggugat sebagaimana menyetor, yaitu yang maksudnya untuk melunasi hutang tergugat ke l pada bank rakyat indonesia sidoarjo yang batas waktunya habis tanggal januari bahwa penggugat selanjutnya memberikan tanda pembayaran lunas hutangnya tergugat pada bank rakyat indonesia kepada tergugat ke ! yang kemudian tergugat menyerahkan surat segel perjanjian hutang piutang tersebut kepada penggugat selembar, karena membuat surat perjanjian lembar, yang lembar ada pada tergugat ke l, yang selembar kepada penggugat sedangkan selembar untuk arsip kelurahan :' . maa bahwa tergugat tetap menyangkal keterangan penggugat dan merasa tidak punya hutang pada penggugat: . . bahwa akan tetapi tergugat mengakui telah pinjam uang pada bank rakyat indonesia di' sidoarjo sebanyak rp. yang mana tanggal januari telah dilunasi (surat bukti terdiri terlampir) dan tergugat mengakui yang melunasi hutangnya tersebut pada bank rakyat indonesia ialah penggugat haji masker hijau) atas turunannya : . mama . bahwa surat perjanjian hutang piutang (surat bukti antara penggugat dan tergugat diakui kebenarannya oleh tergugat dan para tergugat betul telah menanda tangani surat perjanjian tersebut, tetapi tergugat menyatakan bahwa tergugat belum terima uangnya: bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan bahwa memang penggugat tidak menyerahkan berupa uang kontan pada tergugat, akan tetapi serahkan berupa surat pelunasan hutangnya tergugat pada bank rakyat indonesia sidoarjo, atas nama pak. kalis alias much. husni sebesar rp. yang mana penggugat yang melunasi hutangnya dengan tanda tangan penggugat, sebagaimana bukti terlampir (rekening. giro surat salinan dari bank rakyat indonesia sidoarjo) yang mana kemudian tergugat baru menyerahkan surat perjanjian hutang piutang pada penggugat menimbang, bahwa saksi .ke ! dari penggugat bernama manager, menerangkan dibawah sumpah, bahwa saksi tahu kira kira akhir bulan januari saksi diberitahu oleh penggugat bahwa tergugat akan pinjam uang pada penggugat untuk membayar hutangnya tergugat bank rakyat indonesia dan akan dikembalikan akhir bulan maret dan apabila akhir bulan maret belum dibayar, pekarangan serta rumah toko beserta dapurnya milik tergugat akan diserahkan pada penggugat her telan bahwa selang beberapa hari lagi setelah itu. penggugat.memberitahukan . pada'saksi,"bahwa"penggugat telah pinjam uang bank rakyat indonesia. sidoarjo.atas'nama anaknya sendiri dan uangnya untuk menutup membayar hutangnya tergugat bank rakyat indonesia tersebut, selanjutnya penggugat menunjukkan resi pembayaran lunas hutangnya tergugat bank'tersebut pada. saksi ban gus bahwarsaksi ikut kelurahan menanda tangani sebagai saksi surat peran . jian hutang piutang antara penggugat dan tergugat, nan bahwa: saksi ke !l dari penggugat bernama mock. hasan kepala. desa ngaran: dibawah sumpah menerangkan bahwa nan pada akhir bulan januari penggugat dan tergugat serta pura saksi yang tersebut. pada surat perjanjian hutang piutang, datang kelurahan yang maksudnya akan membuat satu surat perjanjian hutang piutang: antara "penggugat dan tergugat sebesar rp. bahwa setelah saksi membaca isi dan tentang batas dari pekarangan yang' tersebut dalam surat perjanjian ditegaskan oleh kepala desa dan kedua pihak sudah menyetujuinya, maka ditanda tangannya han bahwa saksi mengetahui betul akan isi surat perjanjian, yaitu bahwa tergugat pinjam uang: sebesar rp. pada penggugat dan. apabila. sampai akhir bulan maret tergugat tidak bisa. membayar kembali. pada .penggugat, maka pekarangan serta rumah toko dan dapurnya milik tergugat. diserahkan kepada penggugat: .s.bahwa setelah surat perjanjian dibuat, maka surat. perjanjian: tersebut mereka bawa pulang dan: selang beberapa hari surat perjanjian tersebut diberikan saksi selembar oleh penggugat, dengan keterangan bahwa penggugat telah membayar hutangnya tersebut bank xs bahwa sebelum mereka membuat surat perjanjian, penggugat dan saksi ke l dari penggugat bernama mansur pernah bilang pada saksi bahwa tergugat akan pinjam uang pada penggugat untuk membayar hutangnya bank bahwa saksi ke lll dari penggugat bernama saling, carik desa ngaran, keterangannya sama dengan keterangan saksi ke !l dari penggugat inn bahwa saksi ke i dari penggugat bernama. seno, pegawai bank rakyat. indonesia sidoarjo dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tahu, pada akhir bulan januari hutang tergugat koloni) sudah dibayar lunas lian kou sana man ., bahwa pada tanda pembayaran lunas tertera atas nama haji masker ilyas sebagai menyetor yang mana salinan tanda lunas tersebut bisa diminta dari bank bahwa guna memperkuat gugatannya, penggugat melampirkan surat bukti bahwa guna memperkuat pangkalannya, tergugat melampirkan surat bukti yang'terdiri ti) . :. menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan, para. saksi. dan. keterangan penggugat dan tergugat, naka terbukalah bahwa tergugat telah pinjam yang dari bank rakyat indonesia sidoarjo yang mana pada akhir tanggal januari berjumlah rp. dengan bunganya dan pada waktu itu tanggal tersebut telah habis waktunya dan harus dibayar (lihat bukti terlampir) bahwa untuk pembayaran itu tergugat minta pinjam uang pada penggugat yang mana oleh penggugat dan tergugat telah dibuat surat perjanjian hutang piutang sebagaimana bukti terlampir bahwa surat perjanjian hutang piutang tersebut dibuat dimuka lurah dan isinya telah disetujui penggugat dan tergugat dan disaksikan para saksi |. bahwa setelah surat perjanjian hutang piutang selesai tak segera diberikan penggugat, tetapi dibawa pulang! bahwa penggugat kemudian pinjam uang atas nama anaknya sendiri pada tanggal januari sebesar rp. (surat bukti yang mana pada tanggal itu juga lalu melunasi dan disetor sendiri oleh penggugat hutang tesebut pada bank rakyat indonesia sidoarjo sebesar rp. surat akti terlampir) bahwa setelah penggugat melunasi hutang tergugat, maka surat pemda yari tugasnya (bukti terlampir) telah diberikan pada tergugat dan begitulah surat perjanjian hutang piutang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dan yang selembar oleh penggugat diberikan kepada lurah sebagai arsip menimbang, bahwa meskipun tergugat 'menyangkal bahwa tergugat pinjam uang pada penggugat, karena tidak menerima uang kontan sama sekali! dari penggugat, tetapi hutang tergugat pada bank telah lunas pada tanggal januari dan sebagai tanda tangan menyetor adalah penggugat sebagai surat bukti terlampir dan sebagaimana keterangan saksi seno pegawai bank rakyat indonesia sidoarjo! lihat pula alat bukti terdiri bahwa selain itu tergugat telat mengakui kebenarannya dimuka sidang isi surat .perjanjian.,hutangpihutang yang mereka telah buat, serta tergugat mengakui pula bahwa itu tanda tangannya para tergugat dan para saksi serta tergugat tak menyangkal sama sekali keterangan para saksi dimuka sidang bahwa meskipun tergugat menyangkal bahwa tak menerima uang ''lintah sebesar rp. tetapi surat perjanjian hutang piutang (bukti terlampir) merupakan alat bukti yang sempurna, aan bahwa: sampai berakhirnya bulan maret tergugat :tidak.membayar hutangnya pada penggugat sehingga penggugat memperpanjang hutangnya sendiri pada bank rakyat indonesia sidoarjo'yaitu tanggal juli (bukti tiga) dan harus membayar bunga pada bank tersebut pelan menimbang, bahwa para tergugat tidak mengajukan seorang saksikan hanya alat bukti terdiri menimbang, bahwa sepanjang uraian pertimbangan hukum diatas, maka begitulah penggugat telah membuktikan salin dati gugatannya, sedangkan para tergugat tidak dapat membuktikan atas kebenaran pangkalannya, maka para tergugat harus memenuhi isi perjanjian surat hutang piutang yang mereka telah buat dan yang mereka telah setujui dan begitulah maka gugatan pengguna gat harus dikabulkan untuk seluruhnya menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian hutang piutang (bukti para tergugat tidak membayar hutangnya sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai tanggal maret maka tanah pekarangan yang terletak desa. ngaran, kecamatan. tanggul angin, kabupaten sidoarjo, beserta rumah toko.dan dapurnya harus'diserahkan kepada penggugat: . nana menimbang, bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang merugi kan penggugat,. maka ditaruh penyitaan terlebih. dahulu atas sebidang tanah pekarangan beserta rumah toko dan dapurnya persil milik para tergugat guna jaminan dalam perkara ini menimbang, bahwa para tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka segala biaya perkara harus dibebankan pada para tergugat mengingat futsal futsal yang bersangkutan dalam h.i.r.: mengadili mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan syah dari berharga atas penyitaan terlebih dahulu tanah pekarangan beserta rumah toko dan dapurnya persil menyatakan syah dan berharga perjanjian hutang hutang yang dilakukan antara penggugat dan para tergugat: nan menghukum para tergugat untuk .menyerahkan. hak milik mereka berupa sebuah rumah toko beserta: menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar rp. (tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan demikianlah perkara ini diputuskan pada hari ini, sabtu tanggal dua puluh tujuh september. enam puluh sembilan oleh kami ny. s. farhan. sh.,. hakim pada pengadilan negeri sidoarjo, dan pada hari itu juga diumumkan oleh. hakim. tersebut dengan: dihadiri: oleh. abd: syukur, panitera pengganti. dan penggugat, sedangkan para tergugat tidak datang menghadapangan putusannya tanggal metpa, membatalkan keputusan pengadilan negeri sidoarjo tanggal september pat. dan dengan memberikan peradilan conservationpem sebesar rp. tempat ratus sembilan puluh lima rupiah!emban ding dengan'perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk'pemetik saan kasasi secara lisan pada tangga! juli sebagaimana ternyata dari surat keterangan perdata yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri sidoarjfull telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat pembanding diajukan memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri sinar pada tangsi agustuse.. acara kasasi mahkamah: agung masih perlu menggunakan ketentuan ketentuan dalam undang undang mahkamah:bertentangan dengan maksud 'dari undang undang pokok kekuasaan kehakiman no, tahun dan. dengan peraturan peraturan tentang cara menandai surat surat (akte) dibawah tangan, pula bertentangan dengan dan h.i.r. "dan stb menyebutkan antara lain bunga hanya setahun pan bahwa tergugat dalam kasasi telah mengakui dimuka sidang jika benar benar belum membayar uang sebanyak rp. kepada penggugat untuk kasasi sehingga menurut hukum penggugat untuk kasus! berhak menuntut uang sejumlah. rp. yang tercantum dalam surat perjanjian tanggal januari tersebut kepada tergugat dalam kasasi menimbang, bahwa terlepas dari keberatan keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi putusan pengadilan tinggi adalah tidak adil terhadap penggugat asal sebab 'penggugat asal sudah dengan susah payah membantu tergugat asal dengan.meminjam sendiri kepada'b:r.i. dengan membayar bunga'sebesar y obsebuian, hingga hutang dibayar lunas bahwa sekarang walaupun 'ada capsule dalam surat dimana dinyatakan kalau tergugat asal tidak membayar akan menjadi pemilik, akan tetapi tidak akan untung apa wapa hanya hutangnya kepada b.r.i, bisa.dibayar dengan mengambil dari .5g hasil lelang barang barang tergugat asal den nani bahwa'untuk adilnya, kepada penggugat asal harus diberikan imbalan jasa mengenai apa yang telah lakukan terhadap tergugat asal :. . bahwa memang benar, bahwa umumnya dalam hal hutang piutang dengan borg suatu barang tetap, kalau yang berhutang melakukan wanprestasi .tidak dengan otomatis barang barang tersebut jadi milik yang menghilang : kan ban nai 2nd pena bahwa. tetapi hat itu baru benar, kalau tidak diperjanjikan dengan: tegas," v0. sedangkan dalam produk pl. dengan tegas disebut sebut: sasa kami pihak ke l tidak berkeberatan menyerahkan kepada pihak kesal undang seterusnya": san pakatslare bahwa olah: karena 'itu sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung: perihal bunga hutang, maka berapapun besarnya bunganya, asal sudah" diperjanjikan harus dipenuhi, jadi sudah pepatah pendapat pengadilan: negeri, aah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka menurut pendapat mahkamah agung terdapat cukup alasan untuk membawa : tepat benar gan menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat penggugat untuk kasasi sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik.yang jatuh, dalan tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ran. dari penggugat penggugat untuk, kasasi muhamad husni dan rugoijah tersebut kanan membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya tanggal mel pdt. dan dengan mengadili sendiri menguatkan putusan pengadilan. negeri sidoarjo tanggal september pat. naa menghukum penggugat penggugat untuk kasasi untuk membayar semua biaya. perkara, baik yang jatuh.ima puluh t! oktober dengan prof. sarwono sh. wakil ketua, sebagai ketua, indroharto sh. dan busthanul arifin sh., sebaga! hakim hakim anggota dan diucapkan: dalam sidang terbuka pada: had. rabu, para mar tanggal oktober oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh indroharto sh, dan busthanul arifin. sh., sebagairerata ida na: putusan' pengadilan tinggi surabaya p1970 benda mao pantau nan pan rena tai bat rab het dewi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha sana pengadilan tinggi jawa timur surabaya, mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan. akhir sebagai berikut dalam perkaranya muhamad husni rugoijah, keduanya bersama bertempat tinggal desa ngaran, kecamatan tanggulangin, kabupaten sidoarjo, sebagai para terigu gat pembanding: lawan haji masker ilyas, bertempat tinggal desa dan kecamatan candi, kabupaten sidoarjo, sebagai penggugat berbanding: pengadilan tinggi tersebut telah idoarjo dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan dimuka umum pada tanggai september pdt. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan syah dan berharga atas penyitaan terlebih dahulu tanah pekarangan beserta rumah toko dan dapurnya persil d1,menghukum para tergugat untuk menyerahkan hak milik mereka berupa sebuah rumah toko beserta dapurnya berdinding gede menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar rp. tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) membaca surat turunan pernyataan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri sidoarjo, bahwa pada tanggal oktober moh, chul untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari isterinya bernama rugoijah tergugat pembanding, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan penggugat tarian ding, yang diputus oleh pengadilan negeri sidoarjo dengan putusannya tanggal september no, pdt, diperiksa dan diputus dalam tingkat anjing . menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para tergugat pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (penggugat berbanding) dengan saksama menimbang, bahwa para tergugat pembanding tidak mengajukan memori banding panam tentang hukum menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para tergugatspembanding tersebut karena diajukan dalam waktu dan dengan cara cara yang ditetapkan dalam undang undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan para tergugat: pembanding telah mengakui kan bahwa para tergugat pembanding mempunyai hutang sejumlah rp. b.na, unit dan telah diberi surat peringatan untuk membayarnya bahwa para tergugat pembanding telah menanda tangani surat perjanjian hutang piutang tertanggal januari dalam surat perjanjian mana para tergugat pembanding) menyatakan telah hutang uang sebanyak rp. pada penggugat berbanding dengan jaminan tanah pekarangan dan rumah toko beserta dapur diatasnya milik para tergugat pembanding: bahwa bila tanggal maret pihak tergugat pembanding tidak dapat membayar risk tanah pekarangan dan rumah toko beserta dapur itu akan . menjadi milik penggugat berbanding untuk selama lamanya bahwa para tergugat pembanding telah menerima surat bukti tanda lunas hutangnya pada b.n.i. tertanggal januari dari penggugat terbang ding: bata bahwa walaupun.telah menanda tangani surat perjanjian hutang piutang tanggal januari itu para tergugat pembanding tidak merasa pernah terima uang sebanyak rp, dari penggugat berbanding menimbang, bahwa dari pengakuan pengakuan para tergugat pembanding tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa para tergugat pembanding memang tidak pernah" menerima uang sebanyak rp. itu dari. penggugat berbanding, karena uang itu digunakan tergugat berbanding. untuk melunasi hutang para tergugat pembanding b.n.i, pada tanggal januari tan menimbang, bahwa pembayaran tersebut dilakukan 'setelah pembuatan. surat perjanjian hutang piutang tanggal januari itu, kemudian surat ngga bukti lunas diserahkan kepada para tergugat pembanding menimbang, bahwa tanah dan rumah bersengketa oleh tergugat emban . ding semula dijadikan jaminan dalam kredietverband b.n.d: unit sidoarjo pada tanggal juli maka dengan adanya surat peringatan b.n.i tanggal januari yang mengharuskan tergugat pembanding melunasi hutang nya pada akhir bulan januari itu, para tergugat pembanding lalu hutang pada penggugat berbanding pas sel menimbang, bahwa surat perjanjian tanggal januari itu dibuat oleh penggugat berbanding dan para tergugat pembanding yang kedua duanya tunduk pada hukum adat, maka perjanjian itu dapat dianggap sebagai suatu pinjaman uang dangan jaminan tanah menurut hukum adat menimbang, bahwa dalam perjanjian semacam itu, bila ada wanprestatie, pemberi hutang tidak dapat menjadi pemilik tanah jaminan secara otomatis, sebab untuk mana tidak terjadi dalam perkara ini baca ter haar ban hal baginselen stelsel van het adatrecht) menimbang, bahwa pemberi hutang (disini penggugat berbanding) masih tetap berhak untuk menuntut pelunasan hutang sebanyak rp. dari para tergugat pembanding . menimbang, bahwa pihak para tergugat pembanding berkewajiban melunasi hutangnya tersebut, dan kalau tidak dapat membayar, maka dangan adanya konservatori besar dalam perkara ini tanah pekarangan beserta rumah toko dan dapur dapat dijual lelang dimuka umum atau para tergugat emban ding dapat membayar pula dengan memberikan sebagian tanah seharga jumlah yang dihutan itu . menimbang, bahwa akan bertentangan dengan perikemanusiaan bila para tergugat pembanding diharuskan mengosongkan tanah dan rumah toko beserta dapur yang didiami oleh para tergugat pembanding sekeluarga karena dengan demikian, para tergugat pembanding akan kehilangan tempat gaungnya menimbang, bahwa disamping petit dengan sebutan primaire yang telah dikabulkan oleh pengadilan negeri sidoarjo maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan pengadilan negeri: sidoarjo itu perlu dibatalkan dan pengadilan tinggi akan mengabulkan tuntutan subsidiari menimbang, bahwa untuk membayar hutang para tergugat pembanding b.n.: unit ii, pihak penggugat berbanding telah berhutang pula pada bank rakyat indonesia, untuk. pinjaman mana penggugat berbanding harus membayar bunga tiap bulannya, maka menurut pengadilan tinggi adalah cukup bijaksana bila para tergugat pembanding diharuskan pula membawa bunga dari rp. sebutannya dimulai bulan pebruari 'sampa hutang dibayarlunas$. . menimbang, bahwa hal itu tidaklah melebihi tuntutan penggugat terbang ding, karena adanya tuntutan subsidiari dari penggugat berbanding yang mohon keputusan seadil adilnya menimbang, bahwa karena para tergugat pembanding ada dipihak yang kalah, maka biaya perkara ini dalam tingkat banding, tetap dibebankan kepada nyamembatalkan keputusan pengadilan negeri sidoarjo tanggal september pat, dan" dengan memberikan peradilan .konservatoriber'sebesar rp. (empat ratus sembilandemikianlah diputus pada hari senen tanggal mei tujuh puluh satu, olah kami, ny. dora sasongkokartono sh., hakim tinggi pada pengadilan tinggi tersebut, dengan dihadiri oleh panitera pengganti ny, lies sudrajatyovie batubara tempat, tanggal lahir gunung melayu, april alamat jalan dr. mansyur nomor kelurahan tanjung rejo, kecamatan medan sunggal,rwin jamal lubis, s.h. advokat pengacara penasehat konsultasi hukum berkedudukan medan ira building jalan cactus raya blok nomor komplek perumahan taman setia budi indah medan, yang selanjutnya disebut sebagai nana naa alan nan alan anl nnl nnn numemberi kuasa kepada:illallah all alan alan nan ana halal nan ann alan haha lan memohon, komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara berkedudukan medan, yang selanjutnya disebut sebagai . turut memohon, membaca permohonan pemohon, membaca jawaban tertulis memohon, mendengar keterangan pemohon: mendengar keterangan memohon, mendengar keterangan turut memohonera utara, dengan nomor urut dalam kartu suaraahwa pemohon juga telah meminta mahkamah untuk memerintahkan pergantian antar waktu komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara, kpu kabupaten kota dan ppk pps se sumatera utara. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil 'permohonannya, pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti sampai dengan bukti akan tetapi pemohon tidak mengajukan saksi saksi: pendapat mahkamah menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan yang diajukan pemohon, mahkamah memberi pendapat sebagai berikut: bahwa keberatan pemohon terhadap keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun tanggal mei khususnya menyangkut daerah pemilihan sumatera utara, berkenaan dengan perolehan suara pemohon kabupaten nias sejumlah suara yang menurut pemohon seharusnya sejumlah suara, sehingga pemohon kehilangan suara, menurut mahkamah permohonan pemohon yang demikian adalah merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum, yang menjadi kewenangan mahkamah, akan tetapi petit permohonan sepanjang mengenai pergantian antar waktu seluruh jajaran kpu se sumatera utara, bukanlah merupakan objek perselisihan pemilu yang menjadi kewenangan mahkamah. bahwa alat bukti tertulis sampai yang diajukan oleh pemohon tidaklah cukup untuk menguatkan dalil dalil permohonannya sepanjang mengenai perolehan angka, karena alat alat bukti tersebut tidak menggambarkan kehilangan suara yang didalilkan, dan juga tidak menjelaskan perolehan suara pemohon yang oleh memohon turut memohon dihitung secara tidak benar. pemohon juga tidak membuktikan pada tahapan mana terjadinya kehilangan suara pemohon tersebut, sehingga mahkamah menilai permohonan pemohon tidak beralasan. bahwa seandainya pun suara pemohon yang didalilkan hilang sejumlah suara, kabupaten nias dapat dibuktikan, jumlah tersebut tetap tidak signifikan untuk merubah peringkat perolehan suara pemohon yang berada dalam urutan dengan perolehan suara sebagaimana tergambar dalam matrik bawah ini. anggota jporomomaaits 30an jasa frvossaauas dengan demikian selisih perolehan suara pemohon dengan calon anggota dpd dalam peringkat keempat sejumlah suara. menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan atas, mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan datentang penggantian antar waktu komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara beralasan: mahkamah berwenang memeriksa, mengadili,beralasanyatakan eksepsi memohon diterima untuk sebagian, dalam pokok perkara menyatakan permohonan pemohon tentang pergantian antar waktu seluruh jajaran komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara tidak dapat diterimamemohon kuasanya, serta turut memohon kuasanya dan tanpa hadirnya pwiranto bahwa dalam permohonan pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut: pemohon berkeberatan terhadap ketetapan komisi pemilihan umum kpu) sumatera utara nomor kpu su tanggal april tentang hasil pemilihan umum tahun secara manual yang diumumkan pada hari kamis, tanggal april pukul wib untuk daerah pemilihan provinsi sumatera utara, khususnya kabupaten nias yang hasil penghitungan suara pemohon kabupaten nias sebanyak suara. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan karena berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta yang benar jumlah suara pemohon sebanyak suara sehingga kesalahan penghitungan suara inisumatera utara. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara pemilu tahun khususnya untuk pemilihan calon dpd provinsi sumatera utara sudah tidak mungkin lagi dicari kebenarannya dengan cara penghitungan ulang karena informasi yang sangat meyakinkan dari hampir semua peserta pemilu berbagai media cetak elektronik. pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu satunya untuk menegakkan aspirasi rakyat, kejujuran, dan keadilan adalah pemungutan suara ulang. berdasarkan alasan alasan dan bukti bukti tersebut serta ditambah fakta yang ditemukan, pemohon yakin bahwa bukti bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini adalah sampel untuk seluruh daerah pemilihan provinsi sumatera utara. masalahnya bukan karena pemohon kehilangan suara, melainkan siapa calon anggota dpd yang menerima jumlah suara tersebut. menimbang, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk mengganti antarwaktu paw) kpu provinsi sumatera utara kpu kabupaten kota sumatera utara serta jajarannya, yaitu ppk pps kpps tps se sumatera utarmodel dpd kecamatan sitoli oripd kecamatan oyob dpd kabupaten niasabupaten nias provinsi sumatera utara, bukti fotokopi model dc dpdpu provinsi sumatera utara, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon,: dalam eksepsiregistrasi yang tertulis halaman depan, berdasarkan pasat.y69berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun jumlah anggota dpd untuk setiap provinsinya adalah (empat), bahwa berdasarkan ketentuan undang undangpinsi yang bersangkutan, bahwa untuk dapat diperiksa dan diadili mahkamah konstitusi maka permohonan pemohon harus memenuhi syarat objek php, untuk itu seharusnya pemohon mendalilkan berapa besar perolehan suaranya sehingga kalau nanti dikabulkan pemohon berada peringkat (rangking) besar. bahwa dipinsi sumatera utara, melainkan permintaan penggantian antar waktu paw) seluruh jajaran kpu sumatera utara. berdasarkan dalil pemohon tersebut sudah dapat dipastikan bahwasumatera utara. berdasarkan uraian . bahwa tugas penggantian anggota kpu bukan merupakan wewenang mahkamah konstitusi, melainkan menjadi wewenang kpu secara berjenjang sesuai pasat pasat tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, sebagai berikut anggota kpu oleh presiden anggota kpu propinsi oleh kpu pusat: anggota kpu kabupaten kota oleh kpu propinsi anggota ppk dan pps oleh kpu kabupaten kota bahwa penetapan kpu yang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota dpd provinsi sumatera utara sudah dilakukan sesuai ketentuan dan bukti bukti pendukungnya akan diserahkan persidangan.:: bahwa benar perolehan suara pemohon kabupaten nias sejumlah suara, sehingga dalam pleno kpu provinsi sumatera utara pada tanggal april kpu menetapkan perolehan suara pemohon sejumlah suara, dan penetapan kpu provinsi sumatera utara itulah yang menjadi dasar keputusan kpu tersebut. bahwa benar adanya penghitungan suara ulang untuk daerah pemilihan nias selatan khususnya (enam) kecamatan untuk calon anggota dpr, dprd provinsi dan kabupaten kota, tetapi untuk calon anggota dpd penghitungan suara ulang tersebut tidak dilakukan, hal ini sesuai dengan surat kpu nomor kpu v bertanggal mei perihal rekapitulasi suara ulang. bahwa seandainya pun dilakukan penghitungan ulang suara calon anggota dpd provinsi sumatera utara, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon, karena perolehan suara pemohon sejumlah suara yang menempati peringkat jika seandainya pun dipandang terbukti adanya suara yang hilang sejumlah suara yang harus ditambahkan kepada perolehan pemohon, hal tersebut tetap tidak mampu melampaui perolehan suara calon anggota dpd peringkat yang memperoleh suara sejumsumatera utaraeksepsi memohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan dan object itis yang bukan kewenangan mahkamahtahun sehinggaa vi1pada paragraphtit penggantian antar waktu seluruh jajaran kpu provinsi sumatera utara, mahkamah dapat menyetujui keberatan memohon, akan tetapi lebih jauh akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi memohon selebihnya harus dikesampingkan.ilihnya calon anggota dpd. akan tetapi samping itu permasalahan lain yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut: pemohon keberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum sumatera utara nomor kpu su tanggal april tentang hasil pemilihan umum tahun yang diumumkan pada tanggal april pukul wib, khususnya perolehan suara kabupaten nias, bahwa pemohon keberatan hasil perolehan suara kabupaten nias sejumlah suara, karena menurut pemohon seharusnya sejumlah suara: