Datasets:

casecrit

/

2024-indonesian-election

like 4

2024-02-06

Survei Poltracking: PKB Memimpin di Jawa Timur, PDIP dan Gerindra Menyusul

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Poltracking Indonesia, merilis hasil survei terbaru tentang peta kekuatan elektoral terkini calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres) dan partai politik di Jawa Timur mendekati hari pemilihan. Hasilnya, pada simulasi Surat Suara 18 Partai Politik peserta Pemilu 2024, PKB memperoleh elektabilitas tertinggi di Jatim dengan (24.0%), diikuti PDIP (16.7%), Partai Gerindra (15.5%). Sementara Partai Golkar (8.2%), Partai Demokrat (5.4%), Partai NasDem (5.4%), PAN (4.8%), PSI (3.0%), PPP (2.8%), PKS (2.7%), dan Partai Perindo (1.7%). “Sementara partai politik lainnya masih di bawah 1 persen. Basis pemilih partai politik masih terjadi split ticket voting dimana pilihan partai politik tidak linear dengan pilihan calon presiden – wakil presiden yang diusung,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024). Hanta menyebut, pemilih partai politik pengusung Anies – Muhaimin, seperti Partai NasDem, PKB dan PKS masih terbelah ke kandidat lain. “Belum cukup solid kepada pasangan nomor urut 1,” kata Hanta. Sementara, pemilih partai politik pengusung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka cukup solid ke pasangan nomor urut 2 tersebut. “Sedangkan, pemilih partai politik pengusung Ganjar Pranowo – Mahfud MD hanya PDI Perjuangan yang cukup solid ke pasangan nomor urut 3,” pungkasnya.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522513/survei-poltracking-pkb-memimpin-di-jawa-timur-pdip-dan-gerindra-menyusul

d931591c-2f73-4c75-8e64-0b8c9bfd1730

liputan6

2024-02-06

Anies Sebut Hadir ke JIS Bukan Hal Wajib: Lebih Penting Amankan Suara di TPS

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden Anies Baswedan mengatakan, kampanye akbar pada 10 Februari 2024 yang rencana akan diselenggarakan di Jakarta Internasional Stadium (JIS), bukan kegiatan wajib yang harus diikuti pendukungnya. "Pergi ke JIS bukan wajib, yang bisa berangkat, berangkat ke JIS. Tapi yang lebih penting mengamankan suara di tiap-tiap TPS, yang lebih penting menambah suara di tiap-tiap TPS, betul?," kata dia di Mataram, Selasa (6/2/2024). "Bagi yang berangkat pagi ini, saya menerima kabar banyak yang berangkat ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang menyewa kendaraan semua berangkat menuju JIS untuk tanggal 10 Februari," sambungnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berpesan kepada seluruhnya untuk bisa menjaga nama baik, ketulusan dan keikhlasan dalam melaksanakan kampanye. Apalagi, mereka yang berkumpul dan datang dalam kegiatan Kampanye Akbar nanti karena ketulusan serta keikhlasan. "Karena itu saya menyampaikan kepada semua, jaga niat baik itu. Dan bagi yang tidak berangkat, yang jumlahnya lebih banyak tambahkan suara di setiap TPS. Jaga suara di tiap TPS, berkumpul di RT/RW, desa, kampung, kompleks tambahkan suara untuk? (AMIN). nomor? (satu). Insya Allah kita berhasil nanti," kata Anies.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522447/anies-sebut-hadir-ke-jis-bukan-hal-wajib-lebih-penting-amankan-suara-di-tps

e61db212-7ee8-40bf-a1dd-54be5de5fd1d

liputan6

2024-02-06

Ketua Bawaslu Sebut Putusan DKPP Tidak Pengaruhi Pencalonan Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja memastikan, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari melanggar etik tidak mempengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pilpres 2024. "Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu, jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya," kata Bagja dikutip dari merdeka.com, Selasa (6/2/2024). Menurut Bagja, putusan DKPP terkait pelanggaran etik ketua KPU tidak terkait dengan proses tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Bagja menambahkan, putusan lembaga tidak akan terpengaruh dengan pelanggaran etik yang diarahkan ke Ketua KPU Hasyim Asy'ari. "Enggak ada, memang tidak ada dan juga terkait dengan profesional penyelenggara. Kami juga pernah di DKPP dan diputus bersalah, tapi prosesnya sudah berjalan dan kemudian misalnya kami mendapat peringatan soal komisioner perempuan ya di penyelenggara pemilu di provinsi Sumatra Utara, kami kena peringatan dan itu tapi kan tidak mengubah komisionernya itu balik lagi seleksiknya tidak demikian cara kerjanya," tutur Bagja. Meski demikian, Bagja mengungkapkan, hasil putusan DKPP akan dijadikan catatan bagi Bawaslu untuk proses pengawasan ke depannya. "Bentuk pengawasannya itu adalah memastikan bahwa nanti ada surat, itu yang harus dibuat surat teguran kepada komisioner KPU. Nah kami juga demikian, kami sebagai ketua Bawaslu kemudian menegur Bawaslu provinsi atau kota ataupun Bawaslu RI sebagai ketua lembaga untuk menindaklanjuti putusan DKPP," tambah Bagja.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522425/ketua-bawaslu-sebut-putusan-dkpp-tidak-pengaruhi-pencalonan-gibran

3e743750-f634-4625-a807-2189a3976602

liputan6

2024-02-06

Kabaharkam Polri Cek Kesiapan Polda Jateng Kawal Pilpres 2024 di Semarang

Liputan6.com, Jakarta - Kabaharkam Polri Komjen Muhammad Fadil Imran melakukan supervisi kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng), khususnya fungsi Sabhara dalam rangka pengawalan gelaran Pilpres 2024 di lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, pada Sabtu 3 Februari 2024. Fadil menyampaikan, fungsi Sabhara tentunya melaksanakan tugas-tugas preventif dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 meliputi pengawalan dan pengamanan logistik pemilu, sterilisasi kegiatan, pengaturan, penjagaan dan patroli untuk mencegah berbagai gangguan Kamtibmas. Tentunya, hal itu direpresentasikan dalam bentuk kehadiran personel lewat patroli dan berbagai tugas lainnya. "Berdasar data ditemukan fakta bawa ada korelasi antara peningkatan kehadiran polisi di masyarakat dalam bentuk patroli dan sebagainya dengan menurunnya gangguan Kamtibmas," tutur Fadil dalam siaran persnya, Selasa (6/2/2024). Fadil mengucapkan terima kasih atas kesiapan Polda Jateng dalam menggelar kesiapan personel, peralatan, logistik serta operasional dalam rangka mengamankan Pemilu. "Secara umum kesiapan yang ada juga sudah siap untuk mengamankan pemilu, bahkan bila terjadi peningkatan eskalasi," jelas dia. Dia juga menekankan, pihaknya memiliki tanggung jawab menghilangkan berbagai kekhawatiran masyarakat saat hadir di TPS untuk menyalurkan aspirasi. "Jajaran Sabhara secara nasional juga sudah siap mengamankan tahapan inti Pemilu," kata Fadil. Adapun terkait kondisi Kamtibmas menjelang pencoblosan, Fadil mengulas data yang diterimanya bahwa penyebaran konten hoaks cenderung menurun secara kuantitas meski ada beberapa kasus yang membutuhkan perhatian. "Polri menggelar sejumlah operasi termasuk upaya cooling system dalam mengamankan Pemilu 2024. Semuanya berjalan dengan baik dan kita harapkan tahapan-tahapan pemilu yang tengah berlangsung semua juga dengan berjalan lancar, Insyaallah," Fadil menandaskan.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522408/kabaharkam-polri-cek-kesiapan-polda-jateng-kawal-pilpres-2024-di-semarang

5320fc16-f078-4fb7-8b0c-bb19883e9a1d

liputan6

2024-02-06

7 Respons Mulai Pakar Hukum hingga DPR RI Usai DKPP Sanksi Ketua KPU Terkait Pencalonan Gibran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim. DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada 25 Oktober 2023. Putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari mendapat respons dari Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid. "Setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMILU Republik Indomesia(DKPP) mengeluarkan Putusan dalam perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, dengan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres, maka tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, eksistensi sebagai 'legal subject' paslon adalah konstitusional serta 'legitimate'," ujar Fahri melalui keterangan tertulis, Senin (5/2/2024). Dia menjelaskan, dalam membaca Putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda. "Konteks pertama yaitu status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan 'legal obligation' untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana mestinya," ucap Fahri. "Dan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 'a quo' tindakan Para Teradu (KPU) dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekwensi terjadi pelanggaran etik," sambung dia. Fahri Bachmid menguraikan bahwa DKPP dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah produk hukum yang mengikat bagi KPU selaku pemangku kepentingan. "Hal ini didasarkan pada ketentuan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2012 yang dalam pertimbangan hukum pada halaman 75 dan 76 yang menyatakan:'Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, 'Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...'," terang dia. "Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat umum 'erga omnes' yang langsung dilaksanakan 'self executing' putusan Mahkamah derajatnya sama seperti Undang-Undang yang harus dan wajib dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada...'," sambung Fahri. Fahri Bachmid menambahkan bahwa DKPP mengutip pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana terdapat pada halaman 56. "Putusan yang menyatakan: '... Dengan demikian, oleh karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma a quo berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. sehingga lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya...'," papar dia. Fahri mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU selaku subjek hukum tata negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Putusan MK sebagaimana mestinya. Sehingga, lanjut dia, dengan demikian dari aspek hukum tata negara tindakan KPU menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi. "Dalam pertimbangan yuridis Putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan Putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, tutup Fahri Bachmid," jelas Fahri.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522396/7-respons-mulai-pakar-hukum-hingga-dpr-ri-usai-dkpp-sanksi-ketua-kpu-terkait-pencalonan-gibran

afc66a22-1b81-431d-b70a-a2b7cf01eacb

liputan6

2024-02-06

Hajatan Rakyat di Balikpapan, Ganjar Minta Pendukungnya Berani Jika Diganggu

Liputan6.com, Balikpapan - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri hajatan rakyat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024) siang. Kepada para pendukungnya, Ganjar mengaku mendengar ada gangguan jelang pencoblosan 14 Februari 2024. "Saya dengar ada yang mulai diganggu, 'jangan pilih 03', katanya begitu?," tanya Ganjar di Pangreh Praja Sepinggan, Balikpapan Selatan, Selasa (6/2/2024). Pertanyaan itu dijawab dan dibenarkan oleh ratusan pendukungnya yang hadir memadati area tersebut. "Benar pak, benar," seru mereka. Ganjar pun memberi saran bahwa siapapun yang mengusik keyakinan dan mengganggu keinginan pendukungnya harus disikapi dengan berani. Dia menegaskan, pendukungnya bukan kelompok yang penakut. "Kalau nanti Anda diganggu apakah Anda berani?" tanya Ganjar disambut teriakan, "Berani!" dari para pendukungnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini meyakini, bahwa rakyat sekarang sudah pintar dalam menentukan hak demokrasi. Tidak ada yang bisa menentang keinginan rakyat jika sudah berkehendak. "Rakyat tidak bisa lagi diatur-atur hak demokrasinya, dan kebenaran itu selalu akan menemukan jalannya sendiri," ucap Ganjar Pranowo.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522347/hajatan-rakyat-di-balikpapan-ganjar-minta-pendukungnya-berani-jika-diganggu

06f31020-072c-4b30-ab17-99204eb47dbf

liputan6

2024-02-06

Komisi II DPR RI Sebut Pelanggaran Etik KPU Bisa Tuai Perdebatan Publik

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan seluruh komisioner KPU melanggar etik harus dihormati semua pihak. Diketahui, pelanggaran ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. "Tentunya kami harapkan kepada semua pihak dapat menghormati apa yang telah diputuskan DKPP tersebut. Karena memang kewenangan DKPP untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan terhadap aduan masyarakat terkait kinerja komisioner KPU yang dianggap perlu dikoreksi," kata Guspardi Gaus, Selasa (6/2/2024) DKPP dalam putusannya telah menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, sementara enam komisioner lainnya berupa peringatan keras. "Putusan DKPP ini mirip dengan MKMK. Putusan DKPP ini juga bakal menuai perdebatan publik," ujarnya. Legislator asal Sumatera Barat ini pun mengingatkan pengalaman putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang merekomendasikan pencopotan Anwar Usman dari posisi Ketua MK yang meloloskan syarat cawapres. "Dan biarlah nanti para pakar hukum bicara untuk menyikapi putusan DKPP ini, bagaimana semestinya dari segi konstruksi hukumnya. Kita menunggu masukan dan saran dari para ahli dibidang ini berpandangan dan berpendapat," ucapnya. Tak Akan Mempengaruhi Jadwal Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN), putusan DKPP ini tidak akan mugkin mempengaruhi jadwal dan tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung. "Apalagi hari Pencoblosan kan tinggal beberapa hari lagi. Putusan DKPP ini adalah menjatuhkan sanksi etik pada personal komisioner KPU," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522257/komisi-ii-dpr-ri-sebut-pelanggaran-etik-kpu-bisa-tuai-perdebatan-publik

d4c0d0db-4451-4e8f-8631-ca389c7c6b41

liputan6

2024-02-06

Ganjar Siap Perjuangkan Sosok KH Syaikhuna Badruzzaman Jadi Pahlawan Nasional

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, siap mengusulkan sosok KH Syaikhuna Badruzzaman menjadi tokoh pahlawan nasional. Menurut Ganjar hal itu perlu, mengingat perjuangannya sebagai ulama besar dan ikut mempejuangkan kemerdekaan. Hal itu disampaikannya saat sowan ke Pondok Pesantren Zawiyah Tarekat Al-Tijaniyah, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin (5/2/2024) malam. "Tadi disampaikan setelah saya membaca sejarah Kiai Badruzzaman sebagai pejuang, maka tadi disampaikan 'Pak Ganjar ini pernah diusulkan menjadi pahlawan tapi belum lolos'," ujar Ganjar kepada jemaah yang hadir. Politikus PDIP ini mengaku kagum atas perjuangan KH Badruzzaman. Sebab atas nama agama, bangsa dan negara Indonesia, KH Badruzzaman rela berjuang dan mengabdikan dirinya. "Kita doakan kita siapkan, Insyaallah bisa lolos. Kalau itu sudah berjalan, tidak terlalu sulit karena waktu saya jadi gubernur juga tidak terlalu sulit," yakin Ganjar. Menurut Ganjar, jika semua proses verifikasi bisa dilakukan, maka KH Syaikhuna Badruzzaman bisa segera ditetapkan sebagai pahlawan nasional. "Yang penting semua prosesnya dilakukan, verifikasinya bagus. Maka Insya Allah tidak sulit," ucap Ganjar.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522223/ganjar-siap-perjuangkan-sosok-kh-syaikhuna-badruzzaman-jadi-pahlawan-nasional

5f3e4b80-046e-45c3-b7b9-e3ec3840b90b

liputan6

2024-02-06

Jubir TKN: Putusan DKPP ke KPU Tidak Pengaruhi Status Cawapres Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Emil Elestianto Dardak, meyakini putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari soal pelanggaran etik tidak akan mengganggu proses kepemiluan atau menggugurkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. “Sebab teradu (Ketua KPU RI) adalah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan hal itu tindakan yang sesuai dengan konstitusi,” ujar Emil seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (5/2/2024). “Jadi silakan dicermati lebih dalam lagi statement Ketua DKPP,” imbuh dia. Senada dengan Emil, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid juga menilai, putusan DKPP tidak berimplikasi secara konstitusional terhadap pasangan calon Prabowo-Gibran. Menurut dia, eksistensi sebagai legal subject pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional serta legitimate. “KPU sebagai subjek hukum diwajibkan untuk melaksanakan Putusan MK nomor 90. Terkait hal ini, apa yang dilakukan KPU dengan meloloskan pencalonan Gibran adalah tindakan yang benar dan tidak melanggar konstitusi,” yakin dia. Fahri menambahkan, bila kemudian dalam proses pelaksanaan Putusan MK ternyata KPU dianggap telah melanggar tata kelola administrasi pemilu karena tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 tahun 2023. Maka dari aspek hukum tata negara, tindakan KPU hanyalah menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. “Jadi ini adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi," pandang Fahri. "Tetapi pada hakikatnya, itu (putusan DKPP) merupakan ranah etik yang dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," imbuh Fahri menandasi. Diberitakan sebelumnya, DKPP l menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam 4 perkara, nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023; 136-PKE-DKPP/XII/2023; 137-PKE-DKPP/XII/2023; dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. DKPP menilai, pelanggaran bisa dicegah jika KPU RI segera berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah setelah Putusan MK tertanggal 16 Oktober 2023, yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres. Sebab, Peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 harus diubah dan disesuaikan dengan Putusan MK.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522239/jubir-tkn-putusan-dkpp-ke-kpu-tidak-pengaruhi-status-cawapres-gibran

f3704657-3dff-43f5-a904-58282f5bc96c

liputan6

2024-02-06

Wapres Ma’ruf Amin Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Para Guru Besar Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Mendekati hari pencoblosan, sejumlah akademisi universitas-universitas di tanah air menyerukan penyelamatan demokrasi. Menanggapi pertanyaan awak media, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai, pernyataan dari berbagai universitas tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah. “Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata Ma’ruf dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024). Ma’ruf berharap, pernyataan guru besar kampus itu menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia. “Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya. Masih seputar Pemilu, Ma’ruf juga memberikan pendapatnya mengenai kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di KBRI Abu Dhabi. Menurutnya, PPLN ini sudah siap menyelenggarakan pemilu pada 10 Januari 2024 mendatang. “Untuk di Abu Dhabi, sudah 5.000 lebih, [dengan ] 8 TPS, semua sudah siap,” kata dia. Ia menjelaskan, pihak KBRI masih membuka kesempatan hingga hari H bagi warga negara Indonesia yang belum mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pemilu. “Mungkin masih di laut, belum terdaftar. Tapi yang sudah lebih dari 5.000,” ujarnya.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522194/wapres-maruf-amin-harap-pemerintah-perhatikan-kritikan-para-guru-besar-jelang-pemilu-2024

2b0f79cd-90f2-497e-ba07-3bf0a711f22a

liputan6

2024-02-06

Mahfud Md Tegaskan Komitmen Berantas Koruptor Perizinan Tambang

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md berkomitmen memberantas para oknum yang berani melakukan korupsi di bidang perizinan tambang. Dia menyebut, tindakan korupsi pada sektor perizinan tambang sudah menjamur dan menjadi alasan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. “Hal seperti ini yang harus ditertibkan ke depan. Agar hukum ini bisa tegak dan pembangunan kita berjalan lancar,” kata Mahfud saat kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof di di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam. Mahfud mencatat, berdasarkan laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Angka tersebut bahkan turun dari pencapaian di tahun 2022, dari yang sebelumnya di peringkat 110 kini menjadi posisi 115. "Baru 4 hari yang lalu, itu ada pengumuman bahwa Indeks Persepsi Korupsi kita tetap rendah. Ada di urutan nomor skor 34 dengan catatan urutan rangking negaranya dari 110 ke 115. “Artinya apa? Korupsinya masih terus merebak. Nah korupsi terus merebak ini antara lain di proses perizinan ini," kata Mahfud. Mahfud yakin, saat oknum perizinan tambang ditertibkan maka hal itu menjadi solusi atas merosotnya IPK. Sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk bisa memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar-Mahfud yang tegas menegekan hukum yang berani memberas korupsi tidak pandang bulu. "Hal seperti ini yang harus ditertibkan ke depan. Agar hukum ini bisa tegak dan pembangunan berjakan lancar dan ini harus dimulai dari demokratisasi di dalam kehidupan politik kita dengan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," jelas mantan Menko Polhukam ini. Diketahui persoalan tambang ilegal dan korupsi di sektor pertambangan beberapa kali dibahas oleh Mahfud dalam beberapa kesempatan. Secara lantang Mahfud berkomitmen untuk memberantas oknum dibalik korupsi pertambangan tersebut.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522164/mahfud-md-tegaskan-komitmen-berantas-koruptor-perizinan-tambang

fba8b349-23fd-43bf-8603-116ec1dec767

liputan6

2024-02-06

Sambangi Kaltim, Ganjar Bakal Gelar Kampanye Akbar di Balikpapan

Liputan6.com, Jakarta Sepekan menjelang hari pemungutan suara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo semakin bergerilya untuk berkampanye. Mengutip agenda dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada hari ini, Selasa (6/2/2024) Ganjar akan menyambangi dua provinsi sekaligus. Provinsi pertama yang disinggahi adalah Kalimantan Timur. calon presiden berambut putih ini diagendakan hadir untuk mengisi kegiatan kampanye akbar di Kawasan Pangreh Praja Sepinggan, Balikpapan Selatan pada pukul 11.20 waktu setempat. Usai bertemu para pendukungnya untuk menyampaikan visi-misi dan gagasan sebagai calon presiden 2024, Ganjar dijadwalkan bertolak ke provinsi berikutnya yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sedikitnya, ada tiga titik yang akan disambangi Ganjar. Pertama Embung Kali Aji Wonokerto untuk menghadiri acara Jathil Bareng Mas Ganjar. Kedua, bertemh dengan KH Azhari Abta di M RSUP DR. Sardjito. Terakhir, Ganjar akan singgah di sebuah Pondok Pesantren Krapyak untuk bertemu Kyai Hamid. Sebagai informasi, sehari sebelumnya, Ganjar berkampanye di dua lokasi provinsi Jawa Barat, Bekasi dan Garut. Untuk di Bekasi, Ganjar berkunjung ke tempat pengolahan sampah daur ulang bersama 500 pemulung.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522149/sambangi-kaltim-ganjar-bakal-gelar-kampanye-akbar-di-balikpapan

ffc74dbe-24ce-4bdf-8d77-202c1e03f4c2

liputan6

2024-02-06

20 Ribu Pengusaha dan Pekerja Komitmen Menangkan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan ribu pengusaha dan pekerja berkomitmen memenangkan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu ditunjukkan dalam acara "Konsolidasi Nasional 20 Ribu Pengusaha dan Pekerja Untuk Prabowo-Gibran Menangkan Sekali Putaran" yang diselenggarakan di Stadion Indonesia Arena, GBK Senayan, Jakarta, pada Senin 5 Februari 2024. Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Perkasa Roeslani, Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, Anindya Bakrie, dan mantan politikus PDIP Maruarar Sirait. Ketua Panitia, Akbar Himawan Buchari mengatakan, seluruh pengusaha dan pekerja telah berkomitmen untuk berjuang bersama paslon nomor urut dua. “Jadi 20 ribu ini hanya perwakilan di seluruh Indonesia. Angka sebenarnya mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan," tutur Akbar kepada wartawan, Selasa (6/2/2024). Menurut Akbar, ada tujuh relawan pengusaha yang mengikuti konsolidasi nasional tersebut, yang berasal dari Barisan Pengusaha Pejuang (BPP), Relawan Pedagang Indonesia Maju (Rapim), Relawan Pengusaha Indonesia Berkarya (Repika), Relawan Rumah Indonesia Prabowo Gibran (RRI Pagi), Prabowo Gibran SIKAPP, Gerakan Pagi Nusantara (GPN) dan Gerakan Tenaga Konsultan Indonesia (Gertak). “Alasan ketujuh relawan ini mendukung paslon nomor urut dua sangat sederhana. Mereka yakin, di tangan Prabowo-Gibran Indonesia akan mencapai Indonesia Emas 2045. Sebab itu, mereka menjadi garda terdepan untuk memenangkan Prabowo-Gibran,” jelas dia. Akbar menyebut, hanya paslon nomor urut dua yang dengan tegas ingin melanjutkan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bagi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) itu, kinerja pemerintahan saat ini terbilang sangat baik. Seperti pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 misalnya yang tembus 5 persen. Kemudian jumlah pengusaha sebanyak 3 persen dari populasi Indonesia, sementara jumlah pekerjanya sebesar 53 persen dari populasi. Meski begitu, pemerintah terus bekerja keras menekan angka pengangguran terbuka, salah satunya dengan melahirkan 52 juta pengusaha pemula, lewat investasi dan hilirisasi yang dihadirkan di dalam negeri. “Hal ini sejalan dengan visi misi Prabowo-Gibran. Mendorong keberlanjutan Indonesia maju, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur," katanya.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522130/20-ribu-pengusaha-dan-pekerja-komitmen-menangkan-prabowo-gibran

0951b153-85cd-41db-88c2-97127da443ba

liputan6