Datasets:

casecrit

/

2024-indonesian-election

like 4

2024-02-06

CFD Jakarta pada 11 Februari Ditiadakan karena Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di seluruh wilayah Ibu Kota pada Minggu 11 Februari 2024. Informasi ini diumumkan secara resmi melalui unggahan akun Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yakni @dishubdkijakarta pada Selasa (6/2/2024). “Dalam rangka masa tenang kampanye Pemilu 2024, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu, 11 Februari 2024 ditiadakan,” dikutip Kompas.com pada Selasa (11/2/2024). Baca juga: Satpol PP DKI Siap Bantu KPU dan Bawaslu Turunkan APK saat Masa Tenang Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan jika CFD ditiadakan sementara selama masa tenang kampanye. “Benar, bersamaan dengan penetapan masa tenang pemilu 2024 tanggal 11-13 Februari 2024,” ujar Syafrin melalui pesan singkat. Dia mengimbau masyarakat untuk sementara berolahraga pada akhir pekan di lokasi lain, misalnya lapangan dan taman-taman di Ibu Kota. “Kami mengimbau kepada warga untuk berolahraga di lapangan olahraga atau taman-taman yang ada di lingkungan masing-masing,” pungkasnya Syafrin. Baca juga: Bawaslu DKI Bakal Awasi Peserta Pemilu Selama Masa Tenang, Terutama soal Politik Uang

http://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/06/15371511/cfd-jakarta-pada-11-februari-ditiadakan-karena-masa-tenang-kampanye

bf8c013a-fb4e-4bb9-a943-38905852ea67

kompas

2024-02-06

Dinkes DKI Siapkan Psikolog di 25 Puskesmas di Jakarta untuk Layani Caleg Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyediakan psikolog di 25 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Ibu Kota untuk melayani peserta Pemilu 2024 yang gagal terpilih dalam Pemilu 2024. Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati mengatakan, layanan itu disediakan sebagai antisipasi jika adanya calon anggota legislatif (caleg) yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gagal terpilih dalam Pemilu 2024. "Apabila ada peserta pemilu, caleg, kemudian timses yang stres hingga gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental karena gagal membutuhkan pendampingan psikolog, ada psikolog tersebar di 25 puskesmas se-DKI," ujar Ani dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024). Baca juga: Dinkes DKI Bakal Sediakan Vitamin dan Suplemen untuk KPPS Pemilu 2024 Dinkes DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan jiwa yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duren Sawit. RSUD Duren Sawit ini disebut sebagai pusat rujukan utama dari 44 puskesmas setiap kecamatan yang tersebar di DKI Jakarta. "Ada RSUD yang mempunyai layanan psikiatri, apabila (dari puskesmas) perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis kesehatan jiwa," kata Ani. Berikut daftar 25 puskesmas di Jakarta yang menyediakan psikolog: Jakarta Pusat 1. Puskesmas Cempaka Putih 2. Puskesmas Gambir 3. Puskesmas Johar Baru 4. Puskesmas Kemayoran 5. Puskesmas Menteng 6. Puskesmas Sawah Besar 7. Puskesmas Senen 8. Puskesmas Tanah Abang Jakarta Utara 9. Pukesmas Cilincing. Baca juga: Aiman Witjaksono Resmi Ajukan Gugatan Praperadilan Buntut Penyitaan Ponselnya Jakarta Barat

http://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/06/15223871/dinkes-dki-siapkan-psikolog-di-25-puskesmas-di-jakarta-untuk-layani-caleg

c2b25f99-d984-4e3a-84ca-f0570146c3d2

kompas

2024-02-06

Satpol PP DKI Siap Bantu KPU dan Bawaslu Turunkan APK Saat Masa Tenang

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bakal membantu menurunkan alat peraga kampanye (APK) ketika masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dimulai. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan, jajarannya siap membantu dan memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugasnya. “Pemilu kan penyelenggaranya KPU dan Bawaslu. Pemprov DKI tugasnya membantu dan memfasilitasi tugas-tugas yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu,” ujar Arifin saat dikonfirmasi Selasa (6/2/2024). Baca juga: Banyak APK Berjajar di Flyover Grogol, Pengendara Motor Kena “Slepet” Bendera Parpol “Misalnya saat tanggal 10 Februari 2024, di mana semua APK harus diturunkan, kami membantu turunkan semua,” sambungnya. Kendati demikian, Arifin menegaskan, jajarannya harus menunggu arahan dari KPU dan Bawaslu DKI Jakarta. Sebab, KPU maupun Bawaslu tentunya akan menyampaikan imbauan kepada peserta pemilu, baik partai politik maupun perseorangan agar menurunkan sendiri APK mereka. “Pasti menjelang hari tenang semua akan (diturunkan), dari KPU Bawaslu akan menyampaikan kepada peserta. Misalnya harus penurunan dari APK masing-masing,” ucap Arifin. “Pasti Satpol PP dengan teman-teman semua membantu, menurunkan sampai bersih. Kan memang harus bersih. Kembalikan lagi ke kondisi yang lebih tertib,” pungkasnya. Sebagai informasi, periode masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Baca juga: Bawaslu DKI Minta Peserta Pemilu Turunkan Atribut Kampanye pada 10 Februari 2024 Artinya, pada Pemilu tahun 2024 ini masa tenang akan berlangsung pada 11-13 Februari 2024. Bawaslu DKI Jakarta telah mengimbau kepada peserta Pemilu 2024 untuk menertibkan APK setelah masa kampanye berakhir pada 10 Februari 2024. "Kami, Bawaslu DKI sudah mengimbau kepada peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan untuk menertibkan APK pada tanggal 10 Februari nanti," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Senin (5/1/2024). Baca juga: Kaesang Janji Akan Tertibkan APK Semrawut PSI yang Bahayakan Masyarakat

http://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/06/13284711/satpol-pp-dki-siap-bantu-kpu-dan-bawaslu-turunkan-apk-saat-masa-tenang

dd96ef80-b7a5-49f3-aefe-403118456d80

kompas

2024-02-06

Pelukan Anies untuk Nelayan Saat Kampanye di Parepare

PAREPARE, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan pelukan kepada salah satu simpatisannya yang juga nelayan saat kampanye di Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa (6/2/2024). Dalam keterangan tertulis, Anies dipeluk oleh seorang nelayan bernama Sappe yang mengadukan susahnya mendapat izin berlayar dan bahan bakar untuk melaut Sappe juga berharap agar masyarakat mendapat layanan kesehatan yang layak serta pendidikan yang baik untuk anak-anak, khususnya di Sulawesi Selatan. Baca juga: Ada Bendera PPP dalam Kampanye Anies di Mataram NTB "Oleh karena itu kami titipkan harapan kami kepada bapak agar 2024 ada perubahan," lanjutnya sambil memeluk erat Anies. Usai mendengar aspirasi, Anies langsung memeluk nelayan yang menangis tersebut dan melanjutkan orasinya. "Banyak sekali nelayan yang mengeluhkan. Mereka nelayan kecil yang ingin bisa melaut jauh, tapi mereka dipangkas oleh notulen hanya boleh melaut 12 mil dari tepi pantai," seru Anies. Hal itu, kata Anies, sebagai efek dari rakyat yang kecil tetap kecil dan yang besar semakin besar. Baca juga: [HOAKS] Kaesang Pangarep Hadiri Kampanye Anies Baswedan "Bolehkah itu diteruskan? Kita ingin perubahan membuat yang kecil jadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Jangan biarkan yang kecil terus menerus kecil," ajak Anies. "Sudah tidak bisa melaut jauh, solarnya juga sulit, apa yang mereka bisa rasakan kemajuannya? Insya Allah perubahan akan terjadi pada nelayan kita," tandasnya.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/23463671/pelukan-anies-untuk-nelayan-saat-kampanye-di-parepare

2d88056d-367a-4f91-aad1-a081e34a20a1

kompas

2024-02-06

Ketua KPU Langgar Etik Lagi, Integritas Pemilu Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait proses pendaftaran dan pencalonan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa mempengaruhi integritas pemilu. Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, KPU sebagai institusi penyelenggara Pemilu semestinya bisa menjaga marwah dan reputasi di masa yang disorot banyak kalangan menjelang pemungutan suara. Akan tetapi, kata Neni, pelanggaran etik yang berulang memperlihatkan etos kerja para komisioner KPU tak seperti yang diharapkan. "Jika penyelenggara Pemilu sudah seperti ini terhadap integritas Pemilu, kita bisa berharap terhadap siapa lagi?" kata Neni dalam keterangan pers pada Selasa (6/2/2024). Baca juga: 3 Kali Langgar Etik, Ketua KPU Disarankan Mundur Menurut Neni, Hasyim seharusnya malu dengan pelanggaran etik berulang. "Ketika akademisi sudah menyerukan etika politik, harusnya hal ini dapat tercermin dan dimulai dari penyelenggara Pemilu," ujar Neni. Pelanggaran etik berulang itu, kata Neni, juga bisa memicu keraguan dari masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu. Dia juga berharap tidak terjadi deligitimasi Pemilu. "Terlalu sering pelanggaran etik terjadi dan jika tidak bisa membenahi moral, integritas, dan mengembalikan kepercayaan publik maka lebih baik mundur," ucap Neni. Baca juga: Mahasiswa: Ketua MK dan KPU Melanggar Etik, Kini Siapa yang Bisa Kita Percaya? Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. "Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024). "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu 1," sambung Heddy. Heddy menyatakan, Hasyim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam 4 perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. Baca juga: Ketua KPU 3 Hattrick Peringatan Keras Terakhir, Sanksi DKPP Dianggap Tak Beri Efek Jera DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid. Mereka dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. Menurut pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, KPU melakukan pelanggaran kode etik karena tidak segera berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah buat mengubah Peraturan KPU (PKPU) usai putusan MK diberlakukan.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/23333051/ketua-kpu-langgar-etik-lagi-integritas-pemilu-dipertanyakan

17c0a810-22b0-490a-9501-b231188e0a3b

kompas

2024-02-06

Cak Imin Anggap Erick Thohir Menyebar Hoaks Amin soal Isu BUMN Diganti Koperasi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyebar berita bohong atau hoaks. Hal itu terkait pernyataan Erick Thohir yang menyebutkan bahwa jika pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) menang pemilihan presiden (pilpres) 2024 akan mengganti BUMN menjadi koperasi. “Erick Thohir menyatakan Amin mau menutup BUMN menjadi koperasi, itu narasi yang dibuat-buat, mengada-ada,” kata Cak Imin saat ditemui usai kampanye terbuka di Lapangan Lugjag, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024). Baca juga: Ada Dugaan Intimidasi terhadap Rektor, Cak Imin: Represif, Lebihi Orde Baru Cak Imin menilai, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu telah kehabisan isu yang bisa digaungkan di pilpres 2024 ini. Sebab, menurutnya, Erick justru merugi karena menyebarkan kabar tersebut. “Menurut saya hoaks yang disebarkan oleh Erick Thohir untuk menaikan derajat dia, (tapi) malah merendahkan dia,” kata Cak Imin. Dibantah BUMN Melansir Antara, Kementerian BUMN membantah bahwa Erick Thohir telah "memelintir" ide mengenai BUMN yang akan diganti menjadi koperasi. Baca juga: Cak Imin Respons Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang Dikendalikan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Erick Thohir telah memberikan respons tentang ide dari salah satu tim sukses (timses) pasangan calon presiden yang berencana menjadikan BUMN sebagai koperasi. Akan tetapi, pernyataan tersebut malah dianggap sebagai ucapan Menteri BUMN semata. "Ide mengenai BUMN dijadikan koperasi dikatakan bahwa Pak Erick memelintir, itu enggak benar. Yang pertama itu, itu terjadi pada saat wartawan doorstop dan menanyakan itu kepada Pak Erick dan Pak Erick menjawab clear masalah itu," kata Arya di Kantor BUMN, Jakarta, Senin (5/2/2024). Arya mengatakan, Kementerian BUMN telah memantau pemberitaan atas ide tersebut. Hasilnya, lebih dari 100 pemberitaan ditayangkan secara daring. Baca juga: Anies Lanjutkan Kampanye di Mataram dan Parepare, Cak Imin Terus Perkuat Basis Suara di Jawa Timur "Kami dapatkan 100-an lebih media online yang memberitakan mengenai ide itu yang dilakukan oleh timses. Jadi ya sudahlah kalau memang sudah salah idenya, terima salah, jangan mengatakan orang lain offside karena dari bukti-bukti yang kami dapat benar kok ada penyebaran ide-ide itu," kata dia Arya menyampaikan, BUMN memiliki kontribusi terhadap perekonomian negara. Selain itu, 1,6 juta karyawan telah bekerja di perusahaan BUMN sehingga sangat mustahil untuk menghilangkannya. "Bisa 1,6 juta karyawan BUMN itu nganggur semua, belum lagi pihak-pihak ketiga yang mensupport BUMN itu banyak banget. Berapa juga keluarga yang akan terganggu dengan ide tersebut dan satu lagi yang pasti pemberitaannya masif," ucap Arya. Baca juga: Slepet Pemerintah, Cak Imin: Pupuk Petani Saja Enggak Diurus, apalagi Pekerja Kreatif? Pernyataan Erick Diberitakan, Erick Thohir mengatakan pembubaran korporasi milik negara hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia, mengingat sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/23331751/cak-imin-anggap-erick-thohir-menyebar-hoaks-amin-soal-isu-bumn-diganti

4d30e7ca-284d-4a27-ba39-2f4df4972cd1

kompas

2024-02-06

3 Kali Langgar Etik, Ketua KPU Disarankan Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari disarankan mengundurkan diri karena melanggar etik berulang kali. “DEEP Indonesia meminta agar Ketua KPU menyadari pelanggaran etiknya dan dapat mundur dari jabatannya. Sebab sudah sepatutnya tidak perlu dilanjutkan lagi karena terbukti ada pelanggaran etik," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, dalam keterangan pers pada Selasa (6/2/2024). Pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim terkait dengan proses pendaftaran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat batas usia capres-cawapres. Menurut Neni, dengan sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP terhadap Hasyim terkait pelanggaran etik itu juga memicu keraguan masyarakat terhadap independensi lembaga penyelenggara Pemilu. Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Pertimbangkan Laporkan Pelanggaran Etik di MK dan KPU ke PTUN "Ketua KPU semestinya juga memiliki rasa malu ketika akademisi sudah menyerukan etika politik harusnya hal ini dapat tercermin dan dimulai dari penyelenggara Pemilu," ujar Neni. "Jika penyelenggara pemilu sudah seperti ini terhadap integritas Pemilu, kita bisa berharap terhadap siapa lagi?" sambung Neni. Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. "Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024). Baca juga: Soal Pelanggaran Etik KPU dan MK, Ganjar Pranowo: Sebuah Catatan Hitam dalam Sejarah Pemilu Kita "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu 1," sambung Heddy. Heddy menyatakan, Hasyim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam 4 perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid dalam perkara yang sama. Mereka dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. Baca juga: Aria Bima: Kalau KPU Main-main dengan Suara Rakyat, Azabnya Lebih Bahaya dari Putusan DKPP Ini adalah pelanggaran etik ketiga yang dilakukan Hasyim. Sebelumnya dia dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena bertemu calon peserta pemilu, Hasnaeni Moein, yang berasal dari Partai Republik Satu. Pelanggaran kedua adalah Hasyim tidak mengakomodir keterwakilan calon anggota legislatif perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang diajukan masyarakat sipil.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/21301751/3-kali-langgar-etik-ketua-kpu-disarankan-mundur

ad927d5c-d51d-49e6-93d8-3761ee939221

kompas

2024-02-06

Ketua KPU Langgar Etik Berulang Kali Bisa Pengaruhi Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari buat kesekian kalinya dianggap bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap proses suksesi kepemimpinan dan praktik demokrasi menurun. "Jika penyelenggara Pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, dalam keterangan pers pada Selasa (6/2/2024). Menurut Neni, seharusnya lembaga penyelenggara Pemilu menjaga integritas lembaga supaya tak menimbulkan keraguan masyarakat. Sebab, kata Neni, jika dalam proses Pemilu marak pelanggaran etika, bahkan dilakukan oleh anggota lembaga penyelenggara, maka bakal berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terkait proses pergantian kepemimpinan dan memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Baca juga: Ketua KPU 3 Hattrick Peringatan Keras Terakhir, Sanksi DKPP Dianggap Tak Beri Efek Jera "Publik juga menjadi ragu terhadap penyelenggara pemilu jika tidak bisa independen dan lebih berpihak pada kepentingan politik tertentu," ujar Neni. Menurut Neni, KPU sebagai institusi penyelenggara Pemilu beserta para komisionernya seharusnya menjaga marwah dan reputasi lembaga. Akan tetapi, kata Neni, yang terjadi justru sebaliknya karena dia menganggap KPU seolah terseret ke dalam pusaran persaingan politik yang sengit menuju pemungutan suara. "Publik tentu akan sangat khawatir ketika akan menuju ke tahapan paling inti Pemilu 2024, tetapi tidak mampu menjadi teladan terutama berkaitan dengan integritas, baik itu untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahkan sampai tingkat adhoc," ucap Neni. Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Baca juga: Awal Mula Ketua KPU Dilaporkan karena Meloloskan Gibran Jadi Cawapres "Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024). "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu 1," sambung Heddy. Heddy menyatakan, Hasyim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam 4 perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. Hasyim sebelumnya sudah 2 kali diputus melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Pertama karena Hasyim bertemu calon peserta pemilu, Hasnaeni Moein (yang dijuluki Wanita Emas) dari Partai Republik Satu. Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Pertimbangkan Laporkan Pelanggaran Etik di MK dan KPU ke PTUN Lantas yang kedua adalah Hasyim tidak mengakomodir keterwakilan perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA). DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid dalam perkara yang sama.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/21175051/ketua-kpu-langgar-etik-berulang-kali-bisa-pengaruhi-kepercayaan-publik

f4ca279c-3d36-4d67-a1ac-6ae67bba576f

kompas

2024-02-06

TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Telusuri Dugaan Kecurangan Surat Suara di Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengendus dugaan kecurangan pemilu berupa pencoblosan surat suara secara ilegal yang terjadi di Malaysia. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengirimkan tim pencari fakta untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu di Malaysia. "Kemungkinan besok kami juga akan mengirimkan tim pencari fakta khusus ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kami terbangkan tim, tiga atau empat orang untuk mencari tahu lebih detail tentang masalah ini," kata Habiburokhman di Medcen Prabowo Gibran, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Selain itu, Habiburokhman memastikan temuan pihaknya itu akan dilaporkan ke Bawaslu RI. Baca juga: TKN Klaim Temukan Surat Suara Sudah Dicoblos Nomor 3 di Malaysia "Kami minta Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah ini secara hukum dan kami pun akan membuat laporan resmi ke Bawaslu RI sore ini juga," kata Pimpinan Komisi III DPR RI ini. Habiburokhman menegaskan bahwa TKN berkomitmen mengerahkan segala tenaga dan upaya untuk melawan seluruh bentuk kecurangan pada Pemilu 2024. TKN juga meminta masyarakat agar aktif mendokumentasikan serta mengumpulkan bukti dari kecurangan pemilu yang mereka temukan. Selanjutnya, mereka diminta melaporkan dugaan kecurangan pemilu dengan menyertakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan ke Bawaslu. Baca juga: TKN: Ucapan Terima Kasih dan Janji Pimpin Indonesia Jadi Kesempurnaan Posisi Prabowo "Masyarakat juga bisa membuat laporan kepada kami agar penegakan hukum bisa secara maksimal," kata Habiburokhman. Dalam kesempatan itu, TKN menayangkan video yang menunjukkan dugaan kecurangan pemilu di Malaysia. Dalam video itu, tampak sejumlah karung bertuliskan Pos Malaysia. Kemudian, tampak ada sejumlah surat suara Pilpres yang dicoblos oleh sebagian orang tepat di bagian capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya itu, ada juga surat suara Pileg Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta II yang dicoblos di nama caleg dari partai tertentu. Baca juga: TKN Sebut Permintaan Maaf Prabowo Cerminkan Sifat Kenegarawanan Dasar "Sejumlah orang melakukan pencoblosan surat suara legislatif untuk partai dan caleg tertentu. Nanti bisa dilihat saja dan surat suara pilpres yang dicoblos itu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud," kata Habiburokhman. Habiburokhman meyakini, surat suara itu dicoblos secara ilegal dengan melibatkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan oknum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Dia pun mengajak kepada seluruh peserta Pemilu 2024 untuk mengedepankan cara yang jujur dan beretika dalam mengikuti Pemilu 2024. "Janganlah melakukan kecurangan, apalagi menghalalkan segala cara untuk sekadar merebut kemenangan," ujarnya.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/21130771/tkn-prabowo-gibran-kirim-tim-pencari-fakta-telusuri-dugaan-kecurangan-surat

d8864351-befd-4268-a20c-a635eae4bc99

kompas

2024-02-06

Pelanggaran Etik Berulang Ketua KPU Dianggap Mencederai Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dianggap mencoreng proses pemilihan umum (Pemilu) dan praktik demokrasi terkait sukses kepemimpinan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemarin menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim karena terbukti melakukan pelanggaran etik dalam proses pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres. "Pelanggaran etik berkali-kali menunjukkan bahwa memang Ketua KPU telah mencederai proses penyelenggara Pemilu dan merusak demokrasi," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, dalam keterangan pers pada Selasa (6/2/2024). Menurut Neni, seharusnya DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hasyim karena dengan terbukti melakukan pelanggaran etik itu berarti sudah berderet penyimpangan yang dilakukan olehnya, dan bisa memengaruhi integritas penyelenggaran Pemilu. Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Pertimbangkan Laporkan Pelanggaran Etik di MK dan KPU ke PTUN "Jika penyelenggara Pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan," ujar Neni. Pelanggaran etik pertama yang terbukti dilakukan Hasyim adalah bertemu calon peserta pemilu, Hasnaeni, yang dijuluki Wanita Emas, yang berasal dari Partai Republik Satu. Kedua adalah ketika Hasyim tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang diajukan masyarakat sipil. Lalu yang ketiga pelanggaran etik soal proses pendaftaran dan pencalonan capres-cawapres 2024. Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Baca juga: Soal Pelanggaran Etik KPU dan MK, Ganjar Pranowo: Sebuah Catatan Hitam dalam Sejarah Pemilu Kita "Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024). "Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu 1," sambung Heddy. Heddy menyatakan, Hasyim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam 4 perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid. Baca juga: Penghujung Kepemimpinan Jokowi, Sivitas Akademika UNJ Sorot Kasus Ketua KPU Terima Pendaftaran Gibran Mereka dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023. Menurut pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, KPU melakukan pelanggaran kode etik karena tidak segera berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah buat mengubah Peraturan KPU (PKPU) usai putusan MK diberlakukan.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/21032381/pelanggaran-etik-berulang-ketua-kpu-dianggap-mencederai-pemilu

c19b05bb-ed35-40ed-9d50-c4cf89c9d61f

kompas

2024-02-06

Ketua KPU 3 Hattrick Peringatan Keras Terakhir, Sanksi DKPP Dianggap Tak Beri Efek Jera

JAKARTA, KOMPAS.com - Efek jera dari sanksi etik yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap para penyelenggara pemilu dipertanyakan. Pengajar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menyinggung hal tersebut setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, kembali diberi sanksi peringatan keras terakhir per Senin (5/2/2024). "Putusan DKPP ini seperti kehilangan taji dan tidak serius menegakkan etika penyelenggara pemilu," ujar Titi kepada Kompas.com, Selasa (6/2/2024). Baca juga: Ditanya soal Vonis MKMK dan DKPP, Mahfud Jawab Pakai Gaya Gibran: Pertanyaanmya Dimana Ya? "DKPP berkali-kali menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir tanpa ada efek jera yang bisa menjadi koreksi efektif atas kesalahan yang dilakukan," ia menambahkan. Setahun terakhir, setidaknya, Hasyim sudah 3 kali dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Pertama, pada April 2023, berkaitan dengan kedekatannya secara pribadi dengan tersangka kasus korupsi sekaligus Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein. Kedua, pada Oktober 2023, karena aturan soal keterwakilan caleg perempuan yang bertentangan dengan UU Pemilu. Baca juga: Aria Bima: Kalau KPU Main-main dengan Suara Rakyat, Azabnya Lebih Bahaya dari Putusan DKPP Terbaru, Hasyim diberi sanksi serupa karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum lantaran menunda revisi syarat usia capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 ketika pendaftaran capres-cawapres sudah berlangsung. "Di tengah lingkungan dengan kesadaran etik rendah, sanksi tersebut akan mudah dianggap sebagai hal yang sepele sebab tidak punya dampak pada jabatan orang-orang yang melanggar etika," kata Titi. Ia memberi contoh, eks Ketua KPU RI Arief Budiman dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU setelah ia melakukan pelanggaran etik setelah disanksi peringatan keras terakhir. Baca juga: Muncul Desakan Gibran Mundur Usai DKPP Putuskan KPU Langgar Etik, Mungkinkah? "Padahal pelanggarannya pun sepele yaitu mengantar kolega Komisionernya, Evi Novida Ginting menggugat pemberhentiannya ke PTUN Jakarta. Mestinya DKPP jatuhkan sanksi lebih tegas agar ada efek jera yang efektif," tegas Titi. Sementara itu, eks Ketua DKPP, Muhammad, menilai bahwa situasi ini bisa membuat kepercayaan publik terhadap legitimasi penyelenggaraan pemilu tergerus, karena publik akan ragu pada profesionalitas dan kredibilitas tahapan pemilu yang dilaksanakan KPU. "Semakin banyak penyelenggara pemilu diberi sanksi etik itu saya kira akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara. Kalau publik semakin berkurang kepercayaannya, itu bisa berdampak kepada kepercayaan orang terhadap hasil pemilu," kata Muhammad kepada Kompas.com, Selasa. Baca juga: DKPP Putuskan KPU Langgar Etik Terkait Gibran, Puan: Tindak Lanjuti Sesuai Aturan "Jadi kalau tidak dipercaya, tidak legitimate penyelenggaranya ya, itu ada potensi, misalnya hasil pemilu juga dianggap bisa dilegitimasi juga, bisa kurang dipercaya publik juga," lanjutnya.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/21031011/ketua-kpu-3-hattrick-peringatan-keras-terakhir-sanksi-dkpp-dianggap-tak-beri

4fd1ec78-bdf0-44a8-8bea-fa5ed9b7e06e

kompas

2024-02-06

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 sebagai Libur Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Sebagai Hari Libur Nasional. Dilansir dari salinan Keppres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Selasa (6/2/2024), ada dua poin yang diatur dalam aturan tesebut. Pertama, menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilu Tahun 2024. Kedua, Keppres nomor 10 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni pada 6 Februari 2024. Baca juga: TGB: Pemilu Kita Ini Sudah Babak Belur Sejalan dengan telah ditetapkannya hari pemungutan suara Pemilu 2024, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya telah menerbitkan aturan hari libur dalam rangka pemilu untuk buruh dan pekerja swasta. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan hari libur bagi pekerja/buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Surat edaran ini mengatur penetapan hari libur nasional saat pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024. Melalui SE Nomor 1 Tahun 2024, Menaker menekankan bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan hak pilihnya. Sebagaimana diketahui, Pemilu 2024 terdiri dari pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD kabupaten/kota. Pemungutan suara juga akan dilaksanakan serentak di 38 provinsi di Indonesia. Baca juga: Pemerintah Sebut Lebih dari 212.000 Petugas Pemilu 2024 Punya Risiko Kesehatan

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/20593671/jokowi-tetapkan-hari-pemungutan-suara-14-februari-2024-sebagai-libur

be7b9aee-1146-4eb5-bdbf-cf0bd58dc72f

kompas

2024-02-06

Respons Mahfud soal Pimpinan Partai seperti Bebek Dikendalikan, Gerindra Bersyukur Usung Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra enggan banyak menanggapi pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut pimpinan partai politik (parpol) di luar partai koalisi yang mendukung Ganjar-Mahfud sebagai bebek-bebek yang dikendalikan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons dengan menyampaikan ucapan syukur karena partainya mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. "Mengusung pasangan Prabowo-Gibran kami bersyukur," kata Muzani di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Namun, Muzani mengaku tetap menghormati pilihan partai lain yang tidak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo-Gibran. "Tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran juga kami tetap menghormati partai-partai itu," ujarnya. Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang dikendalikan, Nasdem: Tidak Patut Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga mengaku menghormati kedaulatan dan internal rumah tangga sebuah partai politik. Dia mengatakan, bagi Gerindra, semua partai politik berkehendak berkeinginan baik untuk menjadi alat perjuangan bagi kemajuan bangsa dan negara. "Bagi kami, partai politik adalah instrumen demokrasi, apakah itu mengusung Prabowo-Gibran atau mengusung yang lain. Jadi kami menghormati itu," kata Muzani. Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan. Baca juga: Mahfud MD: Pimpinan Partai yang Tidak Usung Kami seperti Bebek Dikendalikan Awalnya, Mahfud mengeklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang. "Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari akun YouTube resmi miliknya. Mahfud lantas menegaskan bahwa kampanye yang dijalankan oleh Ganjar-Mahfud tidak terikat oleh arahan partai. Dia mengeklaim, kampanye yang dilakukannya berbasiskan fakta dan solusi yang ditawarkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Baca juga: Nasdem Ingatkan Mahfud Tak Provokasi Jelang Pencoblosan Pilpres 2024 Namun, menurut Mahfud, justru pemimpin partai politik yang tidak mengusung Ganjar-Mahfud dapat dikendalikan seperti bebek. "Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari Saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?" ujarnya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga menyatakan, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud mempunyai kebebasan dalam mendukung calon yang diusung, tidak seperti partai yang mengusung kandidat lain. "Yang ngusung kami, partai yang mengusung kami ini gagah, 'Ayo calon presiden, maju'. Maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki," kata Mahfud. Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang dikendalikan, Nasdem: Tidak Patut

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/19581461/respons-mahfud-soal-pimpinan-partai-seperti-bebek-dikendalikan-gerindra

54b862d5-8f79-4b7d-a370-08bed7836d6b

kompas

2024-02-06

Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang dikendalikan, Nasdem: Tidak Patut

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang mengatakan bahwa pimpinan partai politik (parpol) yang tak mendukungnya dan Ganjar Pranowo seperti bebek yang dikendalikan. Menurut Ali, Mahfud tidak berhak memberikan penilaian tersebut karena dia merupakan kontestan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Tidak patut disampaikan. Pak Mahfud ini kan cawapres, kontestan. Kedua, dia bukan kader partai. Ketiga, partai itu kan memiliki kedaulatan, pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya,” ujar Ali pada Kompas.com, Selasa (6/2/2024). Dia menekankan bahwa setiap partai politik (parpol) punya kekuatan untuk menjamin independensinya. Baca juga: Mahfud MD: Pimpinan Partai yang Tidak Usung Kami seperti Bebek Dikendalikan Bahkan, Ali mengatakan, ketika keputusan politik yang diambil tidak menyenangkan sejumlah pihak tertentu. “Pertimbangan kami tidak untuk menyenangkan orang, tapi pertimbangan untuk kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Sehingga itu mestinya kita saling menghargai,” katanya. Terakhir, Ali mengingatkan Mahfud agar menjaga situasi jelang pemungutan suara yang bakal berlangsung pekan depan, 14 Februari 2024. Dalam pandangannya, saat ini yang mesti dijaga adalah narasi untuk tidak saling menuding atau menyudutkan pihak lain. “Dia bukan kader partai, dia kandidat, jadi situasi-situasi ini menjelang akhir ini kita coba meminimalisir lah provokasi-provokasi, saling menuduh,” ujar Ali. Baca juga: Tanggapi Mahfud soal Pimpinan Partai seperti Bebek, Yusril: Bagian dari Freedom of Speech Sebelumnya, Mahfud menyebutkan bahwa dirinya dan Ganjar bukan petugas partai yang dapat diatur oleh parpol pengusungnya. Mahfud bahkan mengklaim bahwa kampanye yang dilakukannya berbasis fakta dan solusi yang ditawarkan dan sesuai mekanisme yang ada. Sementara itu, Mahfud menuding parpol yang tidak mengusungnya dapat dikendalikan seperti bebek. “Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?” ujar Mahfud dalam acara “Tabrak Prof!” di Yogyakarta, Senin (5/2/2024). Baca juga: Cak Imin Respons Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang Dikendalikan

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/19145731/tanggapi-pernyataan-mahfud-soal-pimpinan-parpol-seperti-bebek-yang

3aab7c34-e8ce-41b7-8efd-fb34045bc0eb

kompas

2024-02-06

Ganjar Ajak Makan Pria yang Bentangkan Spanduk Prabowo-Gibran, TPN: Karakternya Tidak Anti Perbedaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menilai calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo adalah sosok yang tidak anti terhadap perbedaan, termasuk beda dukungan politik. Hal ini disampaikan TGB usai ditanya tentang video yang viral di media sosial, saat Ganjar disambut spanduk dukungan untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (6/2/2024). Dalam video yang viral, Ganjar mengajak makan siang laki-laki yang membentangkan spanduk tersebut. "Jadi itu menurut saya juga menggambarkan karakter Mas Ganjar yang sama sekali tidak anti terhadap perbedaan, bahkan mengapresiasi," kata TGB ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa. Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Pertimbangkan Laporkan Pelanggaran Etik di MK dan KPU ke PTUN Ajakan makan siang itu, menurut TGB, juga merupakan spontanitas dari seorang Ganjar Pranowo. Dari situ, dia meyakini bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Hal itu, dibuktikan karena bisa berkomunikasi dengan siapa pun, termasuk dengan rakyat yang tidak mendukungnya. "Mungkin kalau yang lain, itu ada pendukung paslon yang lain, mungkin (responsnya) enggak enak. Mungkin merasa risih atau kikuk," ujar TGB. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini juga meyakini bahwa Ganjar menganggap ajakan makan siang itu sebagai suatu hal wajar sebagai sesama manusia, yaitu bersosialisasi. Baca juga: Momen Ganjar Makan Siang Bareng Pendukung Prabowo di Balikpapan... Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo disambut spanduk bergambar pasangan Prabowo-Gibran di tengah kunjungan kampanyenya di Balikpapan. Dalam video yang beredar di media sosial, spanduk tersebut dibentangkan oleh dua orang laki-laki yang kemudian diajak makan siang bersama oleh Ganjar. Berdasarkan keterangan yang dirilis Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, momen tersebut terjadi ketika Ganjar hendak makan siang di Rumah Makan Terumbu Sultra usai kampanye di BSCC Dome Balikpapan. Awalnya, dua lelaki itu membentangkan spanduk saat kendaraan yang ditumpangi Ganjar melintas di depan rumah makan. Baca juga: Kembali Sambangi Bawaslu, TPN Ganjar-Mahfud: Bisa Jadi Pemilu Ini Tidak Jurdil Setelah kendaraan parkir, Ganjar pun mendekati dua laki-laki yang justru malu dan melipat spanduk mereka. "Jangan ditutup nanti dimarahin loh," kata Ganjar kepada keduanya. Mereka pun membentangkan spanduknya kembali dan diajak mengobrol oleh Ganjar. Politikus PDI-P itu mengucap terima kasih karena telah disambut. Ganjar pun berpesan kepada mereka untuk menghormati perbedaan pilihan politik agar pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan aman dan damai. "Inilah pesan damai, dan tidak marah-marah, yah. Yu ikut makan yu. Enggak dimarahin Pak Prabowo kok, nanti kalau dimarahin aku yang belain. Makan yuk makan," ujar Ganjar. Baca juga: Ahok Dianggap Bisa Ganjal Dukungan dari Pendukung Anies, Ganjar: Take It or Leave It

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/19032381/ganjar-ajak-makan-pria-yang-bentangkan-spanduk-prabowo-gibran-tpn

19442cd8-e29a-4fa9-a6ba-1bb26c56321c

kompas

2024-02-06

Mahfud Ungkap Ada "Operasi" Tekan Rektor, TPN: Kalau Betul, Itu Pelanggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa disebut melakukan pelanggaran jika memang benar memerintahkan orang untuk meminta rektorat se-Indonesia memberikan testimoni kinerja baik pemerintahannya. Hal ini disampaikan Todung usai ditanya soal calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang mengaku mendapatkan laporan adanya tekanan terhadap rektor-rektor di Indonesia untuk membuat video testimoni pemerintahan Presiden Jokowi dengan penilaian baik. "Kalau itu betul, menurut saya, itu juga satu apa ya, satu pelanggaran. Satu hal yang, ya secara politik tidak benar," kata Todung ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024). Todung lantas membandingkan pernyataan Jokowi yang mengejutkan tentang presiden boleh berkampanye dan berpihak pada pemilihan umum (pemilu). Baca juga: Mahfud Ungkap Ada Operasi Tekan Rektor agar Nyatakan Presiden Jokowi Baik Menurut dia, saat mengatakan hal tersebut, presiden boleh-boleh saja berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. "Tapi kalau betul, presiden meminta langsung atau tidak langsung kepada rektorat di Indonesia untuk membuat pernyataan yang beda atau berpihak pada satu paslon (pasangan calon), menurut saya, itu salah. Itu clear," ujar Todung. Todung mengatakan, Presiden juga bisa dikatakan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat jika memang memerintahkan aparat penegak hukum untuk menekan rektor-rektor tersebut. Atas laporan Mahfud, TPN disebut mempertimbangkan menindaklanjutinya ke tingkat lebih serius. Salah satunya, menelusuri dugaan adanya tekanan terhadap rektor-rektor itu. Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Pertimbangkan Laporkan Pelanggaran Etik di MK dan KPU ke PTUN Sementara itu, Wakil Deputi Hukum TPN Firman Jaya Daeli mengungkapkan, pihaknya akan memberikan perlindungan bagi siapa saja yang merasa mendapatkan perlakuan intimidatif. "Karena itu tentu TPN dalam posisi mem-back up itu, melindungi jikalau ada perlakuan tidak adil atau pelaporan hukum terhadap bapak-bapak, ibu-ibu yang diancam oleh siapa pun. Terutama yang melibatkan, misalnya, aparat ya," kata Firman di lokasi yang sama. Sebelumnya diberitakan, Mahfud mengaku mendapatkan laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik. Baca juga: Kembali Sambangi Bawaslu, TPN Ganjar-Mahfud: Bisa Jadi Pemilu Ini Tidak Jurdil Pendekatan itu dilakukan menyusul beberapa perguruan tinggi sudah melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi, yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga meluas ke berbagai perguruan tinggi lain. "Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa. Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik. "Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini. Baca juga: Mahfud Ungkap Ada Operasi Tekan Rektor agar Nyatakan Presiden Jokowi Baik

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/18522561/mahfud-ungkap-ada-operasi-tekan-rektor-tpn-kalau-betul-itu-pelanggaran

3653f818-225a-4487-a50c-a4027f225679

kompas

2024-02-06

Pemerintah Sebut Lebih dari 212.000 Petugas Pemilu 2024 Punya Risiko Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo mengatakan, ada 212.000 petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu) 2024 yang punya risiko kesehatan. Data tersebut merupakan hasil skrining kesehatan petugas pemilu yang diolah oleh Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Per 6 Februari 2024, sudah ada 2,2 juta lebih petugas pemilu yang mengisi skrining riwayat kesehatan secara online. Dari jumlah itu, 212.000 lebih punya risiko kesehatan,” ujar Abraham dilansir siaran pers KSP, Selasa (6/2/2024). Baca juga: Tak Ingin Tragedi 2019 Terulang, Eks Anggota PPK Cipayung Berharap Petugas Pemilu 2024 Diperbanyak Abraham menuturkan, pemerintah telah membentuk tim monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Tim terdiri dari 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang. Abraham pun mengingatkan skrining riwayat kesehatan untuk petugas pemilu bertujuan memetakan risiko kesehatan petugas. Sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini tidak menimbulkan korban jiwa. “Upaya ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan hak-hak kesehatan bagi petugas. Dari sisi pemerintah, langkah ini juga upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” tambah Abraham. Baca juga: Petugas KPPS Siap Datangi Pemilih yang Tak Bisa Datang ke TPS Saat Pemilu Diberitakan sebelumnya, ada ratusan penyelenggara pemilu yang meninggal dunia selama pelaksanaan Pemilu 2019. Data KPU RI menyebutkan total total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, Arief Budiman mengungkapkan beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/18413311/pemerintah-sebut-lebih-dari-212000-petugas-pemilu-2024-punya-risiko

e9554dd9-ec7a-48ea-a81b-8eb832b8c57f

kompas

2024-02-06

AHY Pamer SBY Sudah Terapkan Hilirisasi Sejak 2013, lalu Dilanjutkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memamerkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menerapkan program hilirisasi ketika masih menjabat di tahun 2013. AHY menegaskan bahwa hilirisasi merupakan salah satu cara untuk mendapat penghasilan Indonesia. Hal tersebut disampaikan AHY dalam pidato politiknya yang berjudul "Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera" di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024). "Kita juga harus meningkatkan nilai tambah dari sektor industri yang kita miliki. Peningkatan nilai tambah itu, bisa dilakukan melalui industri pengolahan atau hilirisasi," ujar AHY. "Program hilirisasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2013, di era pemerintahan Presiden SBY, khususnya dalam sektor pertambangan," katanya lagi. Baca juga: AHY Ungkap SBY Turun Gunung Kampanye di 85 Kabupaten/Kota, Bantu Menangkan Prabowo-Gibran AHY menjelaskan, melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah. Industri pertambangan diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku, dengan memastikan tidak merusak ekosistem dan melibatkan pekerja lokal. AHY menyebut langkah hilirisasi yang dimulai SBY itu kini dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Serta menjaga dan menghormati hak adat setempat. Langkah itu, kini diintensifkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi," ujar AHY. Baca juga: Saat Prabowo Janjikan AHY Posisi Strategis di Pilpres 2019 dan 2024... Sementara itu, AHY menekankan bahwa hilirisasi di sektor utama harus terus diperkuat. Pasalnya, menurut AHY, hilirisasi memiliki dampak ekonomi yang sangat luar bagi rakyat Indonesia. "Khususnya, agro-maritim, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pekebun dan nelayan," kata AHY. Baca juga: Prabowo: Ada Profesor di Jakarta yang Enggak Ngerti-ngerti Hilirisasi

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/18365691/ahy-pamer-sby-sudah-terapkan-hilirisasi-sejak-2013-lalu-dilanjutkan-jokowi

c098edf6-374b-465f-bf72-839a3a0e89f9

kompas

2024-02-06

Tanggapi Mahfud soal Pimpinan Partai seperti Bebek, Yusril: Bagian dari "Freedom of Speech"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra membiarkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD untuk berbicara apa saja. Dirinya merespons Mahfud yang menyebut pimpinan partai di luar koalisi Ganjar-Mahfud sebagai bebek-bebek yang dikendalikan. "Saya merasa enggak perlu menanggapi. Biarkan sajalah apa yang ingin beliau katakan," ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Selasa (6/2/2024). Yusril menjelaskan, dirinya menghormati pernyataan Mahfud tersebut. Baca juga: Cak Imin Respons Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang Dikendalikan Dia menganggap sindiran Mahfud itu sebagai bagian dari kebebasan berbicara di negeri ini. "Saya menganggapnya sebagai bagian dari freedom of speechs. Kita hormati pendapat beliau," ucapnya. Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan. Awalnya, Mahfud mengeklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang. "Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari akun YouTube-nya. Mahfud menuturkan, kampanye yang dijalankan oleh Ganjar-Mahfud tidak terikat oleh arahan partai. Ia mengeklaim, kampanye yang dilakukan ini berbasiskan fakta dan solusi yang ditawarkan pun sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, menurut Mahfud, justru pemimpin partai politik yang tidak mengusung Ganjar-Mahfud dapat dikendalikan seperti bebek. Baca juga: Mahfud MD: Pimpinan Partai yang Tidak Usung Kami seperti Bebek Dikendalikan "Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari Saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?" kata dia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyatakan, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud mempunyai kebebasan dalam mendukung calon yang diusung, tidak seperti partai yang mengusung kandidat lain. "Yang ngusung kami, partai yang mengusung kami ini gagah, 'Ayo calon presiden, maju'. Maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki," kata Mahfud.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/17594481/tanggapi-mahfud-soal-pimpinan-partai-seperti-bebek-yusril-bagian-dari

847572f0-3f2d-406a-a155-f385d43ebc2c

kompas

2024-02-06

Kembali Sambangi Bawaslu, TPN Ganjar-Mahfud: Bisa Jadi Pemilu Ini Tidak Jurdil

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyambangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk kali kedua. Sama dengan kunjungan perdana, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dkk tidak secara resmi melaporkan suatu dugaan pelanggaran. Todung menyebut bahwa pihaknya menyampaikan soal persepsi adanya kecurangan jelang pemilu nanti. "Kedua, kita juga mengingatkan kepada bawaslu dengan masifnya pelanggaran, dengan masifnya intervensi kekuasaan yang terjadi di mana-mana. Kalian (wartawan) juga memberitakan itu di media," kata Todung sebagai Deputi Tim Hukum TPN, kepada wartawan pada Selasa (6/2/2024). Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Nilai Pencalonan Gibran Bisa Dibatalkan, Sebut Ada 2 Putusan Pelanggaran Etik "Bisa jadi pemilu (pemilihan umum) dan pilpres (pemilihan presiden) ini tidak jurdil (jujur dan adil). Persepsi ini harus dilawan, bukan dengan membangun persepsi yang lain, tapi dengan menyelenggarakan pemilu dan pilpres yang betul-betul jujur dan adil," ujarnya lagi menegaskan. Todung menyinggung bahwa pemilu harus berjalan dengan baik, yakni setiap warga negara dengan hak pilih bisa menggunakan hak pilih itu dan tidak boleh seorang pun hak pilihnya dilanggar. Dia berharap, Bawaslu bisa betul-betul bersikap tegas, tidak ambigu, profesional, dan tidak menguntungkan salah satu kubu. Baca juga: Guru Besar Ramai-ramai Kritik Jokowi, Begini Respons Kubu Amin, TPN, TKN, dan Istana "Kalau Bawaslu melanggar itu, maka kita akan mendapatkan pemilu dan pilpres dan cacat. Mudah-mudahan pemilu dan pilpres yang cacat itu tidak akan terjadi," kata Todung "Tapi sekali lagi tergantung pada keberanian Bawaslu. Bawaslu tidak boleh takut karena Bawaslu yang menentukan. Pemerintah juga tidak boleh mengintervensi Bawaslu. Pemerintah tidak boleh mengintervensi KPU," ujarnya lagi. Todung menyampaikan bahwa pihaknya sengaja mendatangi Bawaslu untuk bersilaturahmi dan saling bertukar informasi. "Kami mengatakan kepada Bawaslu bahwa kita semua harus punya komitmen untuk menjaga pemilu dan pilpres yang jurdil karena bangsa ini akan dinilai dari kemampuannya menjaga pemilu itu apakah jurdil atau tidak. Kalau pemilu kita tidak jurdil, kita ini akan mengalami defisit mengalami regresi dalam demokrasi," kata Todung. Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Alasan Ahok Mengundurkan Diri dari Komut Pertamina

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/17333281/kembali-sambangi-bawaslu-tpn-ganjar-mahfud-bisa-jadi-pemilu-ini-tidak-jurdil

7db5f304-736b-4993-87f5-a3262fe9994f

kompas

2024-02-06

Tutup Masa Sidang DPR, Puan Ajak Rakyat Salurkan Hak Pilih dan Junjung Tinggi Persatuan

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dan menjunjung tinggi persatuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, lebih mudah, dan lebih nyaman,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) V itu. Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menutup masa sidang DPR III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Kegiatan dalam rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh cucu Bung Karno ini dengan didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, Rachmat Gobel, dan Sufmi Dasco Ahmad. Baca juga: Prabowo Siapkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Ketua DPR RI Puan menyatakan bahwa dukungan dari rakyat terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 akan berperan penting dalam kemajuan negara ini. Ia menegaskan bahwa melalui pemilu, pemimpin-pemimpin Indonesia akan dipilih. “Marilah rakyat Indonesia, gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, demi Indonesia sentosa yang kita cintai bersama. Mari kita sukseskan Pemilu 2024,” ujar Puan. Di awal pidatonya, ia mengungkapkan bahwa meskipun Masa Persidangan III berlangsung relatif singkat, DPR tetap menjalankan tugas dan fungsi konstitusional dewan agar dapat berfungsi dengan baik di tengah berlangsungnya tahapan Pemilu 2024. Baca juga: Kadinkes DKI: Sering Terjadi, Peserta Pemilu Stres karena Gagal Terpilih “DPR RI dengan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD), pada masa sidang ini, memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan Pemilu 2024 agar sesuai dengan amanat konstitusi,” kata Puan. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menjelaskan bahwa inti dari pemilu adalah rakyat menggunakan hak suaranya dan menjalankan kedaulatannya untuk memilih para pemimpin dan wakilnya. Puan juga menekankan bahwa pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih secara bebas. “Negara tidak boleh mengurangi hak rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. (Rakyat) harus diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih sesuai hati nuraninya,” tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu. Baca juga: Soal Rencana Setop Alokasi Dana LPDP, DPR Akan Panggil Menko PMK “Berpolitik dalam demokrasi dapat menampilkan banyak ‘wajah’, mulai dari politik yang (mendorong) kebebasan, politik yang ingin mendominasi, politik yang membenarkan segala cara, politik perdamaian, politik persatuan, dan lain sebagainya,” sambung Puan. DPR komitmen tegakkan praktik demokrasi Dalam kesempatan tersebut, Puan menyatakan bahwa DPR RI memiliki komitmen kuat untuk menjunjung tinggi praktik demokrasi yang tetap menjaga persatuan bangsa, menghormati konstitusi, dan membangun cara berpolitik dan berdemokrasi yang semakin beradab. Ia menegaskan, DPR terus berkomitmen untuk memastikan bahwa praktik demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan yang bijaksana. “DPR RI, melalui seluruh AKD dan fungsi konstitusionalnya memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan terwujudnya kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia,” tutur Puan. Baca juga: Tutup Masa Sidang DPR dengan Pantun, Puan Ingatkan soal Janji jika Terpilih Kembali Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa DPR, melalui AKD akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu. Selain itu, juga dibahas mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), syarat dan ketentuan berkampanye, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan aspek-aspek terkait lainnya. Dewan juga terus mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun anggaran 2024 ini yang telah disusun bersama antara pemerintah dan DPR RI. Baca juga: Gelontoran Bansos pada 2024 Dianggap Bikin Pengelolaan APBN Tak Efisien Oleh karena itu, pelaksanaan APBN oleh pemerintah diingatkan agar mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang (UU) APBN.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/17240241/tutup-masa-sidang-dpr-puan-ajak-rakyat-salurkan-hak-pilih-dan-junjung-tinggi

b33a73bf-605b-4f12-9689-f1dd0ada1d86

kompas

2024-02-06

Ahok Dianggap Bisa Ganjal Dukungan dari Pendukung Anies, Ganjar: "Take It or Leave It"

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak mau ambil pusing apabila dukungan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepadanya menutup pintu dukungan dari pendukung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bila lolos ke putaran kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ganjar berharap, orang-orang mendukungnya atas nilai mereka yang percayai dan dia tak masalah bila ditinggalkan karena nilai tersebut. "Kalau orang nanti mau bergabung atau tidak bergabung, kami punya nilai dan nilai itu secara universal bisa dipertanggung jawabkan. Take it or leave it, itu saja," kata Ganjar di Balikpapan, Selasa (6/2/2024). Menurut Ganjar, semua pihak bisa mempertimbangkan pilihannya masing-masing serta berasumsi mengenai dampak kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terhadap peta politik. Baca juga: Saat Ganjar Disambut Spanduk Prabowo-Gibran di Balikpapan... Namun, politikus PDI-P menilai Ahok merupakan seseorang yang memegang teguh sebuah nilai. "Dia sudah lama bersama saya dan tentu saja dia punya nilai-nilai, nilai-nilai itu dia tunjukkan waktu jadi anggota DPR, waktu jadi wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur sebentar," ujar Ganjar. Ganjar meyakini bahwa Ahok masih punya nilai yang sama ketika terjerat kasus penodaan agama hingga keluar penjara, menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero), hingga akhirnya mundur untuk mendukung dirinya. "Ingat semua kasusnya? Orang jualan ayat, dan kemudian dia masuk penjara, dan dia ikhlas itu, lalu dia menjadi seorang profesional dengan bayaran yang cukup, dan dia memilih keluar untuk membantu saya karena sebuah nilai," kata Ganjar Baca juga: Setelah Prabowo, Ganjar Ikut Minta Maaf ke Capres-Cawapres Lain Oleh sebab itu, Ganjar berharap agar orang mendukung dirinya karena nilai yang diperjuangkan, seperti yang dilakukan Ahok. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berharap dukungan Ahok untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD diikuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan menjawab adanya pertanyaan bahwa munculnya Ahok mendeklarasikan dukungan pada Ganjar-Mahfud sebagai kuda putih Jokowi guna mencegah terjadinya koalisi dengan kubu Anies-Muhaimin. Baca juga: Ketua KPU Ditegur Keras karena Langgar Etik, Ganjar: Mestinya Malu

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/17175211/ahok-dianggap-bisa-ganjal-dukungan-dari-pendukung-anies-ganjar-take-it-or

ddddd60a-bbff-4521-a2e7-443e7244ab90

kompas

2024-02-06

Bertemu Para Kades, Puan Minta Mereka Jaga Kedamaian Selama Pemilu 2024

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berpesan agar para kepala desa (kades) membantu menjaga kedamaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia ingin pemilu tahun ini berjalan lancar dan damai. “Sebentar lagi pencoblosan, tolong jaga desa agar aman, damai, dan tertib. Biarkan rakyat memilih pemimpinnya Indonesia terus bersatu dan utuh,” tegas Puan melalui keterangan persnya, Selasa (6/2/2024). Hal tersebut disampaikan Puan saat menerima perwakilan kades yang kembali berdemo di depan Gedung DPR karena mendesak pengesahan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Selasa. Pada kesempatan itu, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, di Gedung Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Baca juga: Puan Janjikan Revisi UU Desa Dibahas pada Masa Sidang DPR Selanjutnya Pertemuan Puan dan perwakilan kades digelar sebelum Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 DPR hari ini. Ada 21 perwakilan kades yang bertemu dan berdialog dengan Puan. Mereka berasal dari berbagai organisasi kades, mulai dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Parade (Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa) Nusantara, Persatuan anggota badan permusyawaratan Desa seluruh Indonesia (PABDSI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Setelah berdialog dengan DPR, para kades sepakat menunggu pengesahan RUU Desa hingga pelaksanaan Pemilu 2024 selesai. Pertemuan dibuka oleh Dasco yang mempersilakan perwakilan kades menyampaikan aspirasinya. Adapun aspirasi kades diwakili oleh Koordinator organisasi-organisasi kades yang menggelar aksi demo, yakni Asri Anas. Baca juga: Tutup Masa Sidang DPR dengan Pantun, Puan Ingatkan soal Janji jika Terpilih Kembali Setelah mendengar perwakilan kades, Puan menegaskan komitmen DPR terhadap pembahasan RUU Desa. “Komitmen kami di DPR, desa ke depan harus semakin baik dan makmur. Kami hadir untuk menyelesaikan Revisi UU Desa,” ujar Puan. Mantan Menko PMK itu menjelaskan mengenai alasan DPR yang memutuskan melanjutkan pembahasan RUU Desa setelah Pemilu 2024. Puan menyebut, keputusan itu diambil bersama demi menjaga kekondusifan sekaligus menghindari konflik kepentingan karena waktu-waktu sebelum Pemilu sangatlah sensitif. “Jangan salah paham. Saya minta Pak Asri untuk jelaskan juga kepada perwakilan yang hadir dan nanti jelaskan ke semua massa kepala desa tentang mekanisme selanjutnya,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. Baca juga: Tutup Masa Sidang DPR, Puan Maharani: Semoga Kita Semua Terpilih Kembali Ia memastikan, DPR tetap mendukung aspirasi maupun harapan para kades sekalipun pembahasan RUU Desa dilanjutkan usai Pemilu.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/14042701/bertemu-para-kades-puan-minta-mereka-jaga-kedamaian-selama-pemilu-2024

98ffd720-0a3f-4609-b226-6a8c07be1b46

kompas

2024-02-06

Tutup Masa Sidang DPR dengan Pantun, Puan Ingatkan soal Janji jika Terpilih Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa persidangan III DPR tahun sidang 2023-2024 lewat rapat paripurna pada hari ini, Selasa (6/2/2024). Adapun penutupan masa sidang DPR kali ini tepat delapan hari menjelang pencoblosan Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari mendatang. Saat menutup masa sidang, Puan sempat membakar semangat para anggota Dewan yang sebagian besar merupakan petahana pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. "Selamat memasuki masa reses dan kita sukseskan pemilu (pemilihan umum) 2024, insya allah kita semua terpilih kembali. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat kepada kita semua," kata Puan yang langsung diiringi tepuk tangan anggota Dewan. Baca juga: Soal Presiden Bagi Bansos Jelang Pilpres, Puan: Pak Jokowi Sibuk Tuntaskan Kemiskinan Dalam pidato penutupan, Puan juga membacakan sejumlah pantun terkait Pemilu 2024. Sebelum membacakan pantun, Puan mengajak semua anggota Dewan turut menjawab dengan kata "cakep" atau "cantik". "Kawat baja diikat besi Santan kelapa dicampur kanji Jika sudah mendapat kursi Janganlah lupa semua janji," bunyi pantun Puan yang pertama. Tak hanya menyiapkan satu pantun, Puan kemudian membacakan pantun keduanya, "Ikan lohan dibungkus kasa Dimasak mama sedap terasa Beda pilihan itu biasa Yang utama persatuan bangsa". Puan lantas mengucapkan selamat kepada DPR yang memasuki masa reses. Baca juga: Tutup Masa Sidang DPR, Puan Maharani: Semoga Kita Semua Terpilih Kembali Meski memasuki masa reses, Puan mengingatkan agar para anggota Dewan untuk tetap menegakkan Pemilu 2024 sesuai amanat Konstitusi. "Kita jaga persatuan bangsa dan negara Indonesia, kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pemilu. Bagi rakyat yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman," ujar Ketua DPP PDI-P ini. Sekadar informasi, menurut Puan, DPR akan memasuki masa reses mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024. Baca juga: Istri Anies-Imin Foto Bareng Puan dan Istri Ganjar Saat Jeda Iklan Debat

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/13051871/tutup-masa-sidang-dpr-dengan-pantun-puan-ingatkan-soal-janji-jika-terpilih

705fce59-0ce1-4b1b-ab9a-f99c3dbff00d

kompas

2024-02-06

KPU: Hasil Pilpres dan Pileg Ditetapkan Paling Lambat 20 Maret 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan, penetapan rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dilakukan paling lambat 20 Maret 2024. Artinya, pada tanggal tersebut, akan diketahui calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pemenang pilpres, serta partai politik yang unggul pada pileg. “Menurut UU Pemilu, penetapan hasil pemilu nasional itu paling lambat dilaksanakan 35 hari setelah hari pemungutan suara yang itu nanti dijadwalkan 20 Maret 2024,” kata Hasyim saat konferensi pers bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di kantor Kemenlu, Jakarta, Senin (5/2/2024). Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil Pemilu 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Baca juga: KPU: Pencoblosan di Luar Negeri Sudah Dimulai, tapi Penghitungan Suara Tunggu 14 Februari Pemungutan suara sendiri dijadwalkan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Namun, untuk WNI di luar negeri, pemungutan suara dilaksanakan lebih cepat, dimulai sejak awal Januari 2024. Di luar negeri, pemungutan suara dilakukan melalui tiga metode. Pertama, WNI dapat mencoblos surat suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) yang didirikan di kantor perwakilan kedutaan, konsulat jenderal, wisma duta, maupun sekolah Indonesia. Kedua, melalui metode pos. Dengan metode ini, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mengirimkan surat suara ke pemilih, lalu pemilih mengirimkan kembali surat suara yang sudah mereka coblos ke PPLN. Metode lainnya, melalui kotak suara keliling (KSK). Ini merupakan metode pemungutan suara di mana PPLN mendatangi tempat pemilih berkumpul, bekerja, atau bertempat tinggal di suatu kawasan di luar negeri. Untuk metode pos, kata Hasyim, surat suara sudah dikirimkan oleh PPLN ke pemilih pada 2-11 Januari 2024. Pemilih dapat segera mencoblos begitu surat suara mereka terima. Pun, surat suara yang sudah dicoblos dapat langsung dikirimkan kembali surat ke PPLN. Sementara, metode KSK telah dimulai sejak 4 Februari 2024. Sedangkan TPSLN digelar mulai 5 Februari 2024 dan akan berlangsung hingga 11 Februari 2024. “Pada dasarnya, pemungutan suara dengan berbagai macam metode, baik pos, kotak suara keliling, maupun TPS itu dapat dilakukan lebih awal daripada di Indonesia, argumentasinya adalah dengan pertimbangan warga negara Indonesia sebarannya luas,” ujar Hasyim. “Sebagian besar menggunakan metode pos,” lanjutnya. Penghitungan suara metode TPSLN dan KSK akan dilakukan bersamaan dengan waktu penghitungan suara di dalam negeri. Sementara, penghitungan suara metode pos dilakukan pada 15-22 Februari 2024. Baca juga: Pelanggaran Etik Ketua KPU dan Peluang Mendiskualifikasi Gibran... Setelah surat suara dihitung, dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing wilayah. Selanjutnya, akan dilakukan rekapitulasi suara secara nasional, bersamaan dengan rekapitulasi suara di seluruh daerah di dalam negeri. “Dalam proses rekapitulasi sebelum 20 Maret 2024 teman teman PPLN sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya diundang ke Jakarta, ke kantor KPU pusat, menjadi bagian dari petugas penyelenggara pemilu yang akan menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing PPLN ruang lingkup kerjanya masing-masing,” kata Hasyim. Adapun saat ini, tahapan Pemilu 2024 tengah memasuki masa kampanye. Masa kampanye pemilu berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/12190951/kpu-hasil-pilpres-dan-pileg-ditetapkan-paling-lambat-20-maret-2024

e37fe675-7b52-4182-b1ce-60f7c2fb4c6e

kompas

2024-02-06

Anies Lanjutkan Kampanye di Mataram dan Parepare, Cak Imin Terus Perkuat Basis Suara di Jawa Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Selasa (6/2/2024). Informasi dari Kedeputian Media dan Komunikasi Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Anies akan menggelar kampanye akbar di Lapangan Umum Karangpule, Sekarbela, Kota Mataram. "Pukul 09.30 WITA kampanye akbar di Kota Mataram," tulis Kedeputian Media Komunikasi Timnas Anies-Muhaimin kepada Kompas.com, Selasa. Setelah kampanye akbar di Lombok, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan terbang ke Sulawesi Selatan (Sulsel). Baca juga: Saat Ganjar-Anies Kompak Pakai Pernyataan Jokowi di Debat Pilpres 2024... Anies dijadwalkan melanjutkan kampanye akbar pukul 15.00 WITA di Lapangan Andi Makkasau, Parepare sekaligus menutup kampanyenya hari Selasa di sana. Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar akan menggelar kampanye di Jawa Timur. Pria yang karib disapa Cak Imin ini dijadwalkan menghadiri shalawat dengan Kiai dan Nyai Kampung sekaligus kampanye akbar di Pondok Pesantren Raudhotuttholabah, Genteng, Banyuwangi. Cak Imin kemudian menutup kampanye dengan silaturahmi bersama 600 Kiai Kampung di Pondok Pesantren Darussholah, Singojuruh, Banyuwangi. Baca juga: Berkelakar soal Debat Pamungkas, Cak Imin: Kurang Seru, Enggak Ada Berantemnya

http://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/11162431/anies-lanjutkan-kampanye-di-mataram-dan-parepare-cak-imin-terus-perkuat

fb7cd037-b843-4220-8ce7-2716db10fb18

kompas

2024-02-06

Ada Bendera PPP dalam Kampanye Anies di Mataram NTB

MATARAM, KOMPAS.com - Ribuan warga memadati kegiatan kampanye yang dihadiri calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di lapangan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/2/2024). Selain bendera partai pengusung, yakni PKS, Partai Nasdem, PKB dan Partai Ummat, tampak pula bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikibarkan peserta kampanye. Padahal, PPP merupakan partai pengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Baca juga: Anies: Jangan Ada yang Melanggar Etika supaya Tak Mencederai Pemilu Terkait hal itu, Sekretaris DPW Nasdem NTB, Wahidjan mengaku terkejut dengan keberadaan bendera PPP di tengah massa kampanye Anies Baswedan. "Itu isyarat bahwa koalisi Anies Baswedan-Cak Imin atau Amin ini juga didukung oleh PPP, terbukti dengan adanya bendera partai PPP. Saya tanyakan dan ternyata dia adalah caleg dari PPP Dapil Sekarbela. Dia pendukung Anies, dan tidak kita permasalahkan, justru semakin bagus," kata Wahidjan. Baca juga: Kasus Penistaan Agama Komika Lampung di Kampanye Anies Segera Disidangkan Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir yang dikonfirmasi terkait keberadaan bendera partai tersebut mengaku terkejut dan tidak mengetahuinya. "Itu tidak diperbolehkan kalau dia orang PPP. Tapi saya tidak tahu, mungkin yang bersangkutan ambil di jalan, bisa saja itu, namanya masyarakat, di jalan dia ambil bendera yang ramai memang bendera di mana-mana, apalagi di Sekarbela di sana bendera PPP semua itu," katanya. Muzihir juga mengatakan, kemungkinan ada masyarakat dari Sekarbela yang dekat dengan lapangan tempat Anies kampanye, kemudian mencabut bendera dan dibawa di kampanye Anies. "Yang jelas dia mungkin bukan kader PPP, sepengetahuan saya secara struktur partai tidak ada kader yang mendukung Anies, tapi kalau simpatisan PPP, yang simpatik dengan Anies mungkin ada," katanya. Muzihir kembali menegaskan dalam struktur partai, baik pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa tidak ada yang mendukung capres-cawapres selain Ganjar-Mahfud. "Kecuali saya melihat orangnya dan merupakan pengurus partai, apalagi caleg tidak boleh sama sekali. Kalau sampai caleg melakukan itu, harus keluar, tidak mungkin kita bisa lantik juga, akan ada pertimbangan khusus partai, masak dia mau lawan garis partai kan gitu," tegasnya. Kampanye Anies Pada kesempatan itu, Anies menyuarakan perubahan. Ia mengajak pendukungnya untuk menggandakan dukungan untuk Anies-Muhaimin. "Pilihannya adalah tanggal 14 Februari besok. Rakyat Indonesia diberikan kesempatan, apakah akan meneruskan atau melakukan perubahan. Pilih mana? Artinya yang ada di sini, ini hanya satu lapangan, ini bukan seluruh penduduk NTB. Artinya kita harus menjangkau seluruh rakyat NTB. Apakah di sini siap menjangkau semua, waktu kita tinggal 8 hari lagi. Saya ingin mengajak pada semua, mari kita ajak semua yang kita kenal, untuk memilih," kata Anies.

http://regional.kompas.com/read/2024/02/06/191806978/ada-bendera-ppp-dalam-kampanye-anies-di-mataram-ntb

278aa0e9-f1b2-42bc-a9cf-dbaa31f25611

kompas

2024-02-06

Kisah Belva, Jadi PTPS untuk Pastikan Pemungutan Suara Tak Curang

PADANG, KOMPAS.com - Belva merupakan salah satu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dengan menjadi PTPS, Belva ingin memastikan Pemilu berjalan baik tanpa kecurangan. Terutama saat pemilihan atau pencoblosan di TPS. "Saya ingin memastikan tidak terjadi kecurangan dan proses pemilihan di TPS berjalan lancar serta sesuai aturan," kata Belva kepada Kompas.com, Selasa (6/2/2024). Baca juga: Soal Pelanggaran Etik KPU dan MK, Ganjar Pranowo: Sebuah Catatan Hitam dalam Sejarah Pemilu Kita Belva mengaku, saat ini demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat banyak ketimpangan dan kecurangan. Untuk pemilu tahun ini, ia tidak ingin ketidak adilan dan kecurangan kembali terjadi. Perempuan berusia 21 tahun ini mengaku tidak mengejar honor PTPS. Namun dengan menjadi PTPS banyak hal yang didapatkannya, terutama tentang Pemilu. "Bagi saya honor itu nomor sekian. Yang pertama adalah pengalaman dan kemudian saya mengetahui tentang proses dari pemilu itu dari awal. Selama ini saya hanya mengetahui memilih saja. Sedangkan proses-proses sebelumnya saya tidak mengetahui," ujarnya. Baca juga: Ramai Isu Netralitas Pemilu 2024, Kapolda Lampung: Jangan Ragukan Integritas Kami Menurutnya, tidak banyak generasi muda yang mengetahui seluk-beluk pemilu dan politik di Indonesia. "Saya pengen mengetahui politik di Indonesia, terutama dalam soal pemungutan suara. Saat ini banyak orang yang tidak mengetahuinya secara mendalam. Maka untuk mengetahuinya, saya terjun menjadi PTPS dan ini yang pertama," ungkap dia. Belva kemudian mengimbau masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. "Tentunya kita ingin menjadikan Indonesia lebih baik. Untuk itu cerdaslah dalam memilih," pungkasnya.

http://regional.kompas.com/read/2024/02/06/182424278/kisah-belva-jadi-ptps-untuk-pastikan-pemungutan-suara-tak-curang

681cc866-e948-49c5-842c-31fe79b3d08e

kompas

2024-02-06

Penyaluran Logistik Pemilu 2024 di Siak Akan Prioritaskan 10 Kampung Terluar yang Sulit Diakses

KOMPAS.com - Bupati Siak Alfedri menyampaikan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak akan memprioritaskan pengiriman logistik untuk 10 kampung terjauh yang sulit diakses. “Ini menjadi perhatian kita dalam pengiriman logistik pemilu nanti. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mitigasi pengiriman logistik Pemilu 2024. Kita pastikan logistik tersebut benar-benar sampai ke tempat tujuan," ujarnya melalui keterangan pers, Selasa (6/1/2024). Sepuluh kampung yang dimaksud Alfedri, yakni Kampung Teluk Lanus, Kampung Penyengat Dusun Mungkal, Kampung Tasik Betung, Kampung Lubuk Umbut, Kampung Muara Bungkal, Kampung Teluk Lancang, Kampung Mandi Angin, Kampung Libo, Kampung Pencing Bekulo, dan Kampung Belutu. “KPU sudah mengatur dan menyusun jadwal hari distribusi logistik pemilu nanti sesuai lokasi terjauh di empat kecamatan tersebut menjadi prioritas," tutur Alfedri. Baca juga: Diputus Pacar, Seorang Remaja Terjun dari Jembatan Siak Pekanbaru Untuk menjamin distribusi logistik berjalan lancar, Alfedri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memberi pengamanan di jalan-jalan. KPU Kabupaten Siak akan memberangkatkan mobil logistik pada 9-12 Februari 2024 mendatang. Logistik ini akan ditempatkan di 1.369 tempat pemungutan suara (TPS) se-Siak. "Kita ambil contoh Teluk Lanus daerah terluar, logistik harus diangkut menggunakan kapal. Saya minta pemerintah kecamatan dan kampung memfasilitasi angkutan. termasuk Kampung Mandi Angin di Kecamatan Minas. Saya mendapatkan laporan Ketua KPU Kabupaten Siak, jalannya sulit dilalui kendaraan ketika musim hujan," jelasnya. Alfedri mengingatkan jajarannya untuk selalu mendukung penyelenggaraan pemilu, terutama distribusi ke kampung-kampung yang jauh dari ibu kota kecamatan. Baca juga: Mengabdi untuk Masyarakat, Bupati Siak Kembali Gelar Program Bujang Kampung di Sungai Apit Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU di daerah terkait mekanisme pengiriman logistik dari kabupaten ke kecamatan, serta dari kecamatan ke kampung. Menurutnya, pengiriman perlu menggunakan penjadwalan yang benar, agar daerah-daerah terjauh yang sulit diakses bisa menerima logistik tepat waktu. Jika pengiriman dilakukan pada akhir waktu, petugas distribusi akan kesulitan menyalurkan logistik ke TPS. Tak lupa, Alfedri mengingatkan masyarakat dan seluruh elemen yang ada untuk menyukseskan pemilu agar berjalan jujur, adil, dan demokratis. “Caranya, dengan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ada dua momentum yang harus diciptakan, yakni pemilu serentak pada 14 Februari 2024 untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan Pilpres. Kemudian, pilkada yang mencakup bupati/wali kota serta gubernur pada September 2024," sebutnya. Baca juga: Peduli Nasib Para Veteran, Bupati Siak Terima Penghargaan Bintang LVRI

http://regional.kompas.com/read/2024/02/06/171520278/penyaluran-logistik-pemilu-2024-di-siak-akan-prioritaskan-10-kampung

b1af6fe9-0f3a-4934-8039-6db724c44439

kompas

2024-02-06

Anies: Jangan Ada yang Melanggar Etika supaya Tak Mencederai Pemilu

MATARAM, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Anies menyampaikan, putusan DKPP itu sebagai bagian dari upaya mengungkap pelanggaran dalam tahapan pemilu. "Prinsip kami hanya begini. Becik ketitik olo ketoro, yang baik akan terlihat yang buruk akan terkuak," kata Anies usai kampanye di Lapangan Karang Pule, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/2/2024). Baca juga: Kampanye Akbar di Mataram, Anies Minta Warga Kawal Suara di TPS Anies berharap, pelanggaran serupa yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon tidak terjadi lagi. Apalagi, hari pencoblosan sudah tinggal menghitung hari. "Ini tinggal sembilan hari, delapan hari ke depan. Ini sebagai peringatan, jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok," kata Anies. Baca juga: Kasus Penistaan Agama Komika Lampung di Kampanye Anies Segera Disidangkan Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Para komisioner KPU dianggap melanggar etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90 PPU-XXI /2023.

http://regional.kompas.com/read/2024/02/06/164316278/anies-jangan-ada-yang-melanggar-etika-supaya-tak-mencederai-pemilu

f98da556-bdc7-47af-bc79-6c00a66a6f89

kompas

2024-02-06

Bawaslu Temukan 2 ASN di Sumbar Terang-terangan Dukung Peserta Pemilu 2024

PADANG, KOMPAS.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat temukan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung salah satu peserta Pemilu 2024. Dua orang ASN itu berasal dari Kabupaten Pasaman Barat dan Agam. "Kita temukan dua ASN yang diduga langgar netralitas dengan mendukung secara terang-terangan salah satu peserta Pemilu 2024," kata Anggota Bawaslu Sumbar M Khadafi yang dihubungi Kompas.com, Selasa (6/2/2024). Baca juga: Kabid SMP Medan Dapat Sanksi Teguran Tertulis karena Arahkan Dukungan ke Prabowo-Gibran Menurut Khadafi, untuk kasus di Agam, pihaknya menerima informasi berupa rekaman video ASN itu membacakan dukungannya ke salah satu peserta Pemilu. "Selanjutnya kita saat ini sedang lakukan penelusuran terhadap informasi itu," kata Khadafi. Menurut Khadafi, jika ada indikasi pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu, pihaknya segera merekomendasikan ke Komisi ASN. Untuk ASN di Pasaman Barat, menurut Khadafi pihaknya telah membuat rekomendasi ke KASN agar ditindaklanjuti. "Di Pasbar sudah kita telusuri dan ada indikasinya. Makanya telah kita rekomendasikan ke KASN," kata Khadafi. Baca juga: Gubernur Tanggapi Temuan Bawaslu Sumbar soal Netralitas ASN Khadafi mengatakan untuk netralitas ASN, kewenangan memberikan sanksi memang berada di KASN.

http://regional.kompas.com/read/2024/02/06/135319978/bawaslu-temukan-2-asn-di-sumbar-terang-terangan-dukung-peserta-pemilu-2024

fbab5112-0a22-445c-b107-83ae8b4cc7c3

kompas

2024-02-06

Desak Anies di Semarang Diklaim Pecah Rekor, Dihadiri 8.500 Orang

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan, menyambangi Kota Lumpia, tepatnya di MAC Ballroom Semarag, Jalan Majapahit, Gayamsari, Kota Semarang, Senin (5/2/2024). Ribuan warga tampak antre berbondong-bondong memasuki ruangan. Cuaca mendung dan mulai turun hujan tak menghalangi semangat para pendukung, mulai dari remaja, dewasa, hingga lansia menghadiri acara "Desak Anies" di Semarang. Pasalnya, Desak Anies di Semarang kali ini disebut sebagai pemecah rekor paling banyak, yaitu mencapai 8.500 pendaftar. Baca juga: Anies Tegaskan Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas Bukan Bantuan, melainkan Pemenuhan Hak "Rekor terbanyak pendaftar Desak Anies ada di Kota Semarang, yaitu dengan angka lebih dari 8.500 pendaftar. Itu berarti yang di sini yang memang ingin melakukan perubahan," ucap Anies dalam sambutannya di MAC Ballroom Semarang, Senin (5/2/2024). Bagi sebagian orang, Desak Anies menjadi salah satu momentum berharga lantaran para pendukung bisa berdialog langsung dengan capres nomor 01 itu. Salah satu pendukung, Naura Khansa, mengaku sangat menantikan Desak Anies di Semarang. Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) itu menyebutkan, dia ingin mendengar pertanyaan dari masyarakat Semarang dan mengetahui respons dari Anies Baswedan secara langsung. "Gimana Pak Anies meresponsnya secara langsung, dengernya memuaskan. Kemarin-kemarin sempat denger debat juga. Jadi sekarang pengin lebih tahu apa gagasan lainnya," tutur Naura. Menurut Naura, Anies memiliki banyak gagasan baik dan dapat membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih anak muda. Beberapa di antaranya, saat merespons tentang e-sport, keresahan fresh graduate, isu perempuan, dan masih banyak lagi. "Ini momen pertama kali saya nyoblos. Awalnya debat pertama belum bisa memutuskan, tapi setelah beberapa kali lihat debat capres dan cawapres baru bisa condong ke mana. Dan gagasan Pak Anies bisa memenuhi kebutuhan anak muda," ungkap Naura. Hal senada juga disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip, Ghina Aurelia. Sebagai pemilih pemula, dirinya sangat antusias menyimak seluruh rangkaian debat dan perkembangan informasi di media sosial. Tak heran, jika Ghina rela jauh-jauh dari Tembalang ke Pedurungan untuk menghadiri acara Desak Anies. "Sebagai anak muda, saya datang karena penasaran. Gimana sih demokrasi yang ada di Indonesia," ucap Ghina. Lebih jelas, Ghina mengatakan, media sosial menjadi alat paling mudah untuk mendapatkan informasi mengenai politik sehingga dirinya harus mawas diri agar tidak termakan berita hoaks dari berbagai sumber.

http://regional.kompas.com/read/2024/02/06/111923378/desak-anies-di-semarang-diklaim-pecah-rekor-dihadiri-8500-orang

b943ff44-1a19-40e5-9494-8ed0e7500623

kompas

2024-02-06

Ulama Aceh Terbitkan Tausiah Kriteria Pemimpin Jelang Pemilu 2024

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan tausiah tentang kriteria pemimpin yang patut dipilih sesuai syariat Islam menjelang Pemilu 2024. Kriteria ini berlaku untuk pemilihan calon anggota legislatif dan juga pemilihan pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Senin kemarin (5/2/2024) mengatakan, tausiah dikeluarkan menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 untuk mengajak masyarakat Aceh menggunakan hak pilihnya. Baca juga: Unisba Nyatakan Sikap soal Pemilu 2024, Minta Pemimpin Punya Sense of Crisis "Tujuan menerbitkan tausiah ini agar masyarakat Aceh menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 dengan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024," kata Faisal. Adapun kriteria pemimpin yang dipilih menurut syariat Islam, kata dia, yakni beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Memiliki sifat adil, jujur (shiddiq), dan terpercaya atau amanah. "Kemudian, memiliki wibawa dan menjadi teladan serta aspiratif atau tabligh, serta memilih visi dan misi yang jelas serta bermanfaat dan memperjuangkan kepentingan umat atau fathanah," kata Faisal. Selain kriteria memilih pemimpin, tausiah tersebut juga ditujukan kepada penyelenggara pemilu yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau dengan nama Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Provinsi Aceh. Kepada lembaga Negara tersebut, MPU Aceh dalam tausiah mengingatkan agar melaksanakan pemilihan umum secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Baca juga: Serukan Demokrasi Bermartabat, FKB IPB: Pemimpin Nasional Harus Junjung Etika "Kami mengajak masyarakat tidak 'golput'. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani. Hindari praktik politik uang karena itu melanggar aturan." "Dan yang paling penting, tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta perdamaian dan dan ukhuwah islamiyah di Provinsi Aceh," kata Faisal.

http://regional.kompas.com/read/2024/02/06/080000778/ulama-aceh-terbitkan-tausiah-kriteria-pemimpin-jelang-pemilu-2024

6325e304-252b-43e5-ba3b-f73b4ed3885b

kompas

2024-02-06

39 TPS Khusus Pemilu 2024 di Situbondo Dikategorikan Rawan

KOMPAS.com - Menjelang Pemilu 2024, Polres Situbondo melakukam survei ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hasilnya, dari 2.015 TPS terdeteksi 45 TPS yang memiliki titik rawan konflik kepentingan. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto menyatakan, untuk pendeteksian daerah rawan kepentingan dan konflik sudah dipetakan. Hasilnya kepolisian memfokuskan penjagaan di 45 TPS. "Kami sudah melakukan koordinasi hasilnya sebanyak 39 TPS Khusus dikategorikan rawan dan 6 TPS masuk rawan karena lokasi sulit dijangkau," kata AKBP Dwi Sumrahadi pada Selasa (6/2/2024). Baca juga: KPU Kota Bandung Petakan TPS Rawan Banjir Dia juga menyebutkan bahwa Polres Situbondo telah membuat klasifikasi peta potensi rawan yakni kurang rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Hasilnya tidak ada TPS yang masuk kategori sangat rawan. "Saya pastikan tidak ada TPS yang masuk kategori sangat rawan karena di Situbondo termasuk daerah yang kondusif, orang-orangnya sangat humanis," katanya. Menurutnya, TPS rawan tersebut mayoritas di TPS Lokasi Khusus (Loksus) yang telah ditetapkan KPU Situbondo karena memiliki potensi konflik kepentingan dan sosial. "Iya rata-rata TPS yang rawan kami tetapkan di TPS Khusus," ucapnya. Berikut data TPS Khusus yang ada di Kabupaten Situbondo: Pondok Wali Songo 6 TPS Khusus dengan jumlah pemilih 1.376 orang. Ponpes Sumber Bunga 2 TPS Khusus dengan pemilih 487 orang. Ponpes Nurul Huda 1 TPS Khusus dengan pemilih 124 orang. Lapas Kelas 2 B Situbondo 1 TPS Khusus dengan pemilih 136 orang. Ponpes Salafiah Syafi'iyah 29 TPS Khusus dengan pemilih 8.369 orang. "Untuk pengamanan ketika pelaksanaan pemilu nanti kami juga menyiapkan 300 personil," katanya. Baca juga: Mewaspadai Ratusan TPS Rawan hingga Sangat Rawan Konflik di Jakarta Dalam agenda Pemilu 14 Februari 2024, Polres Situbondo juga telah menyiapkan 300 personil untuk menjaga keamanan di 2.015 TPS. Harapannya, para anggota bisa bekerja maksimal sehingga bisa menjaga kondusivitas.

http://surabaya.kompas.com/read/2024/02/06/081027578/39-tps-khusus-pemilu-2024-di-situbondo-dikategorikan-rawan

20ec60d0-5be4-4686-82bb-7169329043b9

kompas

2024-02-06

Direktur Pascasarjana Unair Sebut Pernyataan Sikap Guru Besar Tak Diinisiasi Kampus

KOMPAS.com - Pihak Sekolah pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) menyebut, pembacaan pernyataan sikap oleh guru besar dan alumni bukan merupakan agenda resmi kampus. Hal tersebut diungkapkan Direktur Sekolah Pascasarjana Unair Surabaya, Prof Badri Munir Sukoco. Pihaknya tidak pernah mengagendakan acara pembacaan manifesto tersebut. “Pertama kami klarifikasi acara hari ini bukan atas inisiasi dan diselenggarakan oleh Unair dan Sekolah Pascasarjana Unair,” kata Badri, ketika berada di gedung Sekolah Pascasarjana Unair, Senin (5/2/2024). Baca juga: 6 Pernyataan Sikap Rektor UIN Jakarta Terkait Pemilu 2024 Selanjutnya, kata Badri, pihaknya juga menyesalkan penggunaan gedung Sekolah Pascasarjana. Sebab, para guru besar tersebut tidak mengajukan izin sebelum menggunakanya. "Kami pastikan yang disampaikan tadi tidak mewakili civitas akademika Unair maupun civitas akademika Pascasarjana Unair. Terakhir kami percaya pemilu 2024 akan terselenggara secara luber jurdil,” jelasnya. Sementara itu akademisi Unair, Prof Imam Mustofa mengatakan, ada beberapa poin sikap Sekolah Pascasarjana terkait pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar Rabu (14/2/2024). Pertama, mereka akan mendorong terselenggaranya pemilu yang partisipatif, menyerukan jangan golput, dan jaga kondusivitas bebas dari provokasi dan tekanan. “Kedua, kami menjunjung tinggi netralitas dan integritas institusi sembari menghormati kebebasan akademik dalam berpikir beropini dan menentukan pilihan," kata Imam. Kemudian, Imam menyebut, civitas akademika Sekolah Pascasarjana akan turut serta dalam mewujudkan demokrasi berkualitas, bermartabat tanpa provokasi, tekanan, kecurangan, dan politik uang. Baca juga: Pernyataan Sikap Guru Besar Unhas Makassar untuk Presiden dan Elite Politik: Jaga Demokrasi “Terakhir, semua ini dalam rangka kita semua ingin tetap menjaga keutuhan persatuan NKRI. Jangan sampai kontestasi ini memecah belah kita. Harus satu kesatuan sebagai warga bangsa negara NKRI,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Unair, Prof Hotman Siahaan membacakan pernyataan sikap, yang disusun sejumlah civitas akademika. "(Pertama) Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hotman, di depan mahasiswa. "(Lalu) menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan," tambahnya. Kemudian, Hotman menyebut, pihaknya mendesak presiden dan aparatur negara lainya untuk menghormati kemerdekaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap warga. Baca juga: Setelah UGM, Giliran UII Sampaikan Pernyataan Sikap, Sebut Kenegarawanan Jokowi Memudar Selanjutnya, kata Hotman, pemerintah diminta untuk menggelar Pemilu dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta tanpa adanya praktik politik uang. Terkahir, Hotman dalam pernyataan sikapnya menyinggung perihal tekanan yang diterima para akademisi. Hal itu diduga dialami setelah memberikan kritik kepada pemerintahan sekarang. "Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar akademik. Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisisme demi tegaknya republik," ujarnya.

http://surabaya.kompas.com/read/2024/02/06/051231678/direktur-pascasarjana-unair-sebut-pernyataan-sikap-guru-besar-tak

2546f87c-9ef7-4e1f-b258-75f3b5ddf451

kompas

2024-02-06

Harapan Prabowo Subianto di HUT ke-16 Partai Gerindra #SHORTS

Partai Gerindra menggelar acara hari ulang tahun (HUT) ke-16 di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (6/2/2024). Prabowo mengatakan, perayaan ulang tahun hanya digelar secara sederhana dengan acara potong tumpeng. "Kita rayakan secara sederhana, hanya tumpengan," ujar Prabowo usai acara perayaan HUT ke-16 Partai Gerindra di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa. Menteri Pertahanan RI itu lantas mengungkapkan harapannya pada hari istimewa ini. "Harapannya, yang terbaik untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan acara HUT ke-16 ini hanya digelar secara internal. Muzani bahkan mengatakan, pihaknya tak mengundang para petinggi parpol yang sedang fokus melakukan kampanye Pemilu 2024 di daerahnya masing-masing. Simak selengkapnya dalam video berikut. Video Jurnalis: Syalutan Ilham Penulis Naskah: Syalutan Ilham Video Editor: Syalutan Ilham Produser: Adesari Aviningtyas #partaigerindra #prabowosubianto #jernihmemilih #jernihkanharapan

https://video.kompas.com/watch/1222949/harapan-prabowo-subianto-di-hut-ke-16-partai-gerindra-shorts

b4c71897-2970-4416-b2ca-3d0c5eceefc7

kompas

2024-02-06

HUT Ke-16 Partai Gerindra, Prabowo Berdoa untuk Indonesia

Partai Gerindra menggelar acara hari ulang tahun (HUT) ke-16 di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (6/2/2024). Prabowo mengatakan, perayaan ulang tahun hanya digelar secara sederhana dengan acara potong tumpeng. "Kita rayakan secara sederhana, hanya tumpengan," ujar Prabowo usai acara perayaan HUT ke-16 Partai Gerindra di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa. Menteri Pertahanan RI itu lantas mengungkapkan harapannya pada hari istimewa ini. "Harapannya, yang terbaik untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan acara HUT ke-16 ini hanya digelar secara internal. Muzani bahkan mengatakan, pihaknya tak mengundang para petinggi parpol yang sedang fokus melakukan kampanye Pemilu 2024 di daerahnya masing-masing. Simak selengkapnya dalam video berikut. Video Jurnalis: Syalutan Ilham Penulis Naskah: Syalutan Ilham Video Editor: Syalutan Ilham Produser: Adesari Aviningtyas #partaigerindra #prabowosubianto #jernihmemilih #jernihkanharapan

https://video.kompas.com/watch/1222948/hut-ke-16-partai-gerindra-prabowo-berdoa-untuk-indonesia

16f3cf8b-054d-4a41-8f72-6b0fdc90faa8

kompas

2024-02-06

Detik-detik Pendukung Anies Ditarik Sampai Jatuh oleh Pihak Keamanan

Calon Presiden Nomor Urut Satu Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Lapangan Karang Pule, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/2/2024). Kedatangan Anies ini pun disambut meriah oleh para pendukungnya. Namun salah satu pendukung Anies terekam kamera harus ditarik oleh aparat keamanan hingga terjatuh saat mendekati calon presiden yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar tersebut. Simak selengkapnya dalam video berikut! Video Jurnalis: Kontributor Sumbawa, Susi Gustiana Penulis Naskah: Wiyudha Betha Dinaragis Narator: Wiyudha Betha Dinaragis Video Editor: Dimas Bagasgara Produser: Naufal Noorosa Ragadini Musik: Stellar Winds - Unicorn Heads #AniesBaswedan #AniesNTB #AniesMuhaimin #JernihkanHarapan Artikel Terkait: https://regional.kompas.com/read/2024/02/06/140520078/kampanye-akbar-di-mataram-anies-minta-warga-kawal-suara-di-tps

https://video.kompas.com/watch/1222865/detik-detik-pendukung-anies-ditarik-sampai-jatuh-oleh-pihak-keamanan

55fc1f4c-b775-4030-afe1-cd0b97827708

kompas

2024-02-06

Tutup rapat Paripurna DPR, Puan: Semoga Kita Terpilih Lagi

Ketua DPR Puan Maharani berdoa agar seluruh anggota DPR yang saat ini kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif 2024, bisa kembali melenggang ke Senayan. Doa dan harapan itu disampaikan Puan saat berpidato dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan III tahun sidang 2023-2024, Selasa (6/2/2024). Puan menyebutkan bahwa segala usaha yang dilakukan para anggota Dewan untuk merebut hati rakyat ujung-ujungnya ditentukan oleh garis tangan. "Seluruh anggota DPR RI juga ikut larut dalam situasi kemeriahan kampanye Pemilu 2024, segala upaya campur tangan dan buah tangan sudah dilakukan, tinggal garis tangan. Semoga kita semua terpilih kembali," kata Puan dalam pidatonya. "Aminnnn," ucap para anggota Dewan yang hadir rapat paripurna. Simak berita selengkapnya dalam video berikut! Penulis : Nicholas Ryan Aditya Penulis Naskah: Rizkia Shindy Narator: Rizkia Shindy Video Editor: Agung Setiawan Produser: Yusuf Reza Permadi #PuanMaharani #DPR #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1222860/tutup-rapat-paripurna-dpr-puan-semoga-kita-terpilih-lagi

ad288dd0-9248-4a73-b8eb-a21d2826c900

kompas

2024-02-06

Ahok Dianggap Cuma Bisa "Omon-omon" Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja dan Sindir Prabowo

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habibburokhman menanggapi pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) soal kesehatan Prabowo dan kinerja Gibran tidak bisa bekerja. Habibburokhman mempersilakan masyarakat untuk menilai penrnyataan Ahok tersebut. "Kalau Ahok bilang dia tahu Pak Jokowi ya kita bilang kita tahu Ahok, apa sih mampunya Ahok?" ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jalan Sriwijaya 16, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024). Habiburokhman mengatakan, dirinya pernah bersama Ahok di Gerindra dan mendukungnya pada tahun 2012. Oleh karena itu, Habibburokhman menyebut dirinya tahu kualitas serta kinerja Ahok. Simak selengkapnya dalam video berikut. Video Jurnalis: Syalutan Ilham Penulis Naskah: Syalutan Ilham Video Editor: Syalutan Ilham Produser: Adesari Aviningtyas #prabowogibran #ahok #pemilu2024 #jernihmemilih #jernihkanharapan

https://video.kompas.com/watch/1222573/ahok-dianggap-cuma-bisa-omon-omon-sebut-jokowi-tak-bisa-kerja-dan-sindir-prabowo

acfcc4de-14da-468a-bb3b-f99fbc877ddd

kompas

2024-02-06

Alam Ganjar "Sowan" ke Keraton Yogyakarta, Cucu Sultan HB X Ajak Berkeliling

Putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Alam Ganjar pada Selasa, 6 Februari 2024 terpantu berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Namun yang spesial, ia langsung disambut dan diajak berkeliling oleh Drasthya Wironegoro yang merupakan salah satu cucu Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Alam bercerita, dirinya pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Namun ia mengaku kedatangannya ke Keraton Yogyakarta kali ini dirinya melihat sesuatu yang berbeda. Simak selengkapnya dalam video berikut! Video Jurnalis: Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo Penulis Naskah: Wiyudha Betha Dinaragis Narator: Wiyudha Betha Dinaragis Video Editor: Dimas Bagasgara Produser: Naufal Noorosa Ragadini Musik: Lawrence - TrackTribe #AlamGanjar #CucuSriSultan #KeratonYogyakarta #JernihkanHarapan Artikel Terkait: https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/02/06/125611278/cucu-sultan-hb-x-ajak-alam-ganjar-keliling-keraton-yogyakarta

https://video.kompas.com/watch/1222394/alam-ganjar-sowan-ke-keraton-yogyakarta-cucu-sultan-hb-x-ajak-berkeliling

6c68d2cf-1879-4e22-9ab5-ac99f0954f43

kompas

2024-02-06

Tawa Anies Saat Baca Spanduk-spanduk Sindiran untuk Pemerintah

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan sempat membacakan spanduk-spanduk yang dibentangkan saat kampanye akbar di Semarang dengan tajuk "Desak Anies" Senin (5/2/2024) malam. Satu-persatu, dia membaca isi spanduk yang banyak menyindir kondisi demokrasi dan politik dinasti di Indonesia. Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung pasangan calon (paslon) lain yang seringkali membuat spanduk menggunakan artificial inteligence (AI). Simak selengkapnya dalam video berikut! Penulis Naskah: Wiyudha Betha Dinaragis Narator: Wiyudha Betha Dinaragis Video Editor: Dimas Bagasgara Produser: Naufal Noorosa Ragadini Musik: Sharp Edges - Halfcool #AniesBaswedan #DesakAnies #Semarang #JernihkanHarapan Artikel Terkait: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/11340621/momen-anies-bacakan-spanduk-negara-punya-rakyat-bukan-punya-keluargamu

https://video.kompas.com/watch/1222206/tawa-anies-saat-baca-spanduk-spanduk-sindiran-untuk-pemerintah

fe1ea705-f20f-4c14-817d-efab0ea97d59

kompas

2024-02-06

Mahfud: Pimpinan Parpol yang Tak Usung Kami seperti Bebek Dikendalikan #Shorts

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan.Awalnya, Mahfud mengeklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang."Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari akun YouTube-nya.Simak selengkapnya dalam video berikut!Penulis: Ardito RamadhanPenulis Naskah: Meiva JufaraniVideo Editor: Meiva JufaraniProduser: Adisty SafitriMusik: Brooklyn and the Bridge - Nico Staf#MahfudMD #GanjarMahfud #Shorts #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1222156/mahfud-pimpinan-parpol-yang-tak-usung-kami-seperti-bebek-dikendalikan-shorts

c84526ed-6c57-4fae-8e2b-9ffc4025ffbc

kompas

2024-02-06

Wiranto Ungkap 5 Alasan Masyarakat Harus Pilih Prabowo, Salah Satunya karena Bisa Joget?

Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran, Wiranto membeberkan ada 5 alasan memilih paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.Sejumlah alasan yang disebutkan Wiranto itu ia simpulkan dari pengalamannya mendampingi presiden-presiden sebelumnya.Salah satu alasan memilih Prabowo adalah karena menurutnya presiden harus bisa berjoget.Pernyataan itu disampaikan Wiranto saat menemani Prabowo berkampanye, pada Senin (5/2/2024).Simak selengkapnya dalam video berikut.Penulis Naskah: Muhammad Dava ArrifaVideo Editor: Muhammad Dava ArrifaProduser: Adisty SafitriMusic: Shadowing - Corbyn Kites#PrabowoSubianto #PrabowoGibran #Wiranto #JernihMemilih #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1222150/wiranto-ungkap-5-alasan-masyarakat-harus-pilih-prabowo-salah-satunya-karena-bisa-joget

3d7b23c8-8ebb-4eae-8a4b-4f1649517851

kompas

2024-02-06

Respons Cak Imin soal Mahfud Sebut Pimpinan Parpol seperti Bebek yang Dikendalikan

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menegaskan, partai politik yang mengusung dirinya dan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 independen dan tidak terpengaruh oleh siapa pun.Hal ini disampaikan Cak Imin menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.Sebelumnya, Mahfud mengatakan partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan.Simak selengkapnya dalam video berikut!Video Jurnalis: Irfan KamilPenulis: Irfan KamilPenulis Naskah: Meiva JufaraniNarator: Meiva JufaraniVideo Editor: Meiva JufaraniProduser: Adisty SafitriMusik: Brooklyn and the Bridge - Nico Staf#MuhaiminIskandar #MahfudMD #JernihMemilih #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1222137/respons-cak-imin-soal-mahfud-sebut-pimpinan-parpol-seperti-bebek-yang-dikendalikan

ee6bd17e-ac87-47ec-b848-77cc8afc27c5

kompas

2024-02-06

Jokowi Banjir Kritik dari Kampus, Ma'ruf Amin: Pemerintah Harus Memperhatikan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan kritik yang muncul dari sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air adalah bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan pemerintah. Ia menyatakan, pemerintah sudah seharusnya menindaklanjuti kritik dari para akademisi tersebut. "Dinamika politik apa pun, pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Wapres Ma'ruf berdasarkan keterangan resmi dari Setwapres yang diterima di Jakarta, Selasa, seperti dilansir Antara. Wapres berharap seruan sivitas akademika terkait demokrasi jelang kontestasi Pemilu ini menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia. Simak berita selengkapnya dalam video berikut! Penulis : Ihsanuddin Penulis Naskah: Rizkia Shindy Narator: Rizkia Shindy Video Editor: Rizkia Shindy Produser: Yusuf Reza Permadi Musik: Beyond - Patrick Patrikios #Jokowi #MarufAmin #SivitasAkademika #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1222135/jokowi-banjir-kritik-dari-kampus-maruf-amin-pemerintah-harus-memperhatikan

6f321360-64af-4afd-a4c8-4616f6782053

kompas

2024-02-06

Singgung Anggaran Bansos Naik Jelang Pemilu, Ganjar: Apa Kemiskinan Kita Meningkat?

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku heran dengan besarnya anggaran bantuan sosial yang bakal digelontorkan menjelang Pemilu 2024. Menurut Ganjar, peningkatan bansos ini bisa jadi merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah bahwa angka kemiskinan meningkat sehingga banyak masyarakat yang harus dibantu. Ganjar pun mengingatkan, peningkatan anggaran bansos harus didasari alasan yang jelas. Namun, ia menilai berdebat soal itu akan percuma karena publik tahu ada kepentingan lain di balik bertambahnya anggaran bansos. Simak selengkapnya dalam video berikut. Video Jurnalis: Penulis: Ardito Ramadhan Penulis Naskah: Arini Kusuma Jati Video Editor: Arini Kusuma Jati Produser: Farid Firdaus Music by Rage - The 126ers #JernihMemilih #Bansos #JernihkanHarapan Artikel terkait: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/15073241/ganjar-apa-memang-kemiskinan-kita-meningkat-kok-bansos-naik-begitu

https://video.kompas.com/watch/1222133/singgung-anggaran-bansos-naik-jelang-pemilu-ganjar-apa-kemiskinan-kita-meningkat

2d2c41b8-5fe4-4aab-a787-6c3dbf3f94e7

kompas

2024-02-06

Mahfud Ungkap Ada Operasi ‘Senyap’ Menekan Rektor Perguruan Tinggi

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan terdapat "operasi" untuk menekan pimpinan perguruan tinggi yang belum menerbitkan pernyataan sikap atau deklarasi tentang situasi demokrasi Indonesia terkini. Hal tersebut seiring meluasnya gelombang kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia belakangan ini. Simak berita selengkapnya dalam video berikut. Penulis Naskah: Anggie Puspariana Narator: Anggie Puspariana Video Editor: Agung Setiawan Produser: Yusuf Reza Permadi Musik: Vampire - Emmit Fenn #MahfudMD #Rektor #Jokowi #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1221941/mahfud-ungkap-ada-operasi-senyap-menekan-rektor-perguruan-tinggi

cc8ae79a-ff08-44c4-854a-1dd6196f24fa

kompas

2024-02-06

Ini Tempat Nyoblos Tiga Capres-Cawapres pada Pemilu 2024

Pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (14/2/2024). Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat pemilih dapat memberikan hak suaranya dengan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditentukan. Para calon presiden dan calon wakil presiden juga bakal berpartisipasi pada Pemilu 2024 dengan mencoblos di TPS yang berbeda-beda. Lalu, di mana saja mereka akan menggunakan hak pilihnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Video Jurnalis: HAM, SUSI, NIS, Penulis: Tatang Guritno, Nirmala Maulana Achmad, Labib Zamani, Muchamad Dafi Yusuf Penulis Naskah: Arini Kusuma Jati Narator: Arini Kusuma Jati Video Editor: Fathir Rohman Produser: Farid Firdaus Music by Crazy - Patrick Patrikios #JernihMemilih #TPS #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1221940/ini-tempat-nyoblos-tiga-capres-cawapres-pada-pemilu-2024

970cb29f-f684-4adb-a709-9f5d9575fe6a

kompas

2024-02-06

Status Pendaftaran Prabowo-Gibran, Kata Pakar Hukum Tetap Sah

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid pada Senin (5/2/2024) berpendapat bahwa sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu. Oleh karena itu, pendaftaran pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran ke KPU dinilai tetap sah. Simak selengkapnya dalam video berikut. Penulis Naskah: Adinda Septia Berliana Video Editor: Dimas Septian Adiyathama Produser: Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas Musik: Nine Lives - Unicorn Heads #PrabowoGibran #KPU #HasyimAsyari #GibranRakabumingRaka #Gibran #JernihMemilih

https://video.kompas.com/watch/1221301/status-pendaftaran-prabowo-gibran-kata-pakar-hukum-tetap-sah

ec68f232-7588-4099-81b4-5bbd526f079a

kompas

2024-02-06

Momen Muhaimin “Slepet” Pemerintah, Singgung soal Penanganan Pupuk

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, pekerja kreatif di Indonesia belum diperhatikan oleh pemerintah.Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu dalam acara Slepet Imin di Kampus Amikom Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam.Cak Imin menjawab pertanyaan mahasiswa Yogyakarta terkait perhatian pemerintah untuk pekerja kreatif.Menurut Cak Imin, pertanyaan mahasiswa itu aneh. Pasalnya, pupuk untuk petani saja tidak diperhatikan oleh pemerintah, apalagi perlindungan bagi pekerja kreatif."Ya ini pertanyaan aneh-aneh saja, wong pupuk petani saja enggak diurus, apalagi pekerja kreatif," kata Cak Imin.Simak selengkapnya dalam video berikut!Penulis: Irfan KamilPenulis Naskah: Meiva JufaraniNarator: Meiva JufaraniVideo Editor: Tri Febrianto GunawanProduser: Adisty SafitriMusik: Brooklyn and the Bridge - Nico Staf#MuhaiminIskandar #SlepetImin #JernihMemilih #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1221148/momen-muhaimin-slepet-pemerintah-singgung-soal-penanganan-pupuk

0c64a159-1c81-4dc3-b390-196a2eb9cb30

kompas

2024-02-06

Profesor dan Dosen Filsafat Se-Indonesia Tegur Jokowi soal Etika

Ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia mengingatkan Presiden Jokowi soal etika dalam berdemokrasi terutama dalam masa Pemilu 2024.Mereka menyatakan pemerintahan yang dijalankan secara curang akan merusak moral yang mencacatkan hukum.Mereka mengingatkan Jokowi bahwa negara tak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau melanggengkan politik dinasti.Simak selengkapnya dalam video berikut.Penulis: Syakirun Ni'amPenulis Naskah: Muhammad Dava ArrifaNarator: Muhammad Dava ArrifaVideo Editor: Muhammad Dava ArrifaProduser: Adisty SafitriMusic: Kurt - Cheel#Filsafat #STF #Jokowi #JernihMemilih #JernihkanHarapanArtikel Terkaithttps://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/08375801/profesor-dan-dosen-filsafat-se-indonesia-tegur-jokowi-kekuasaan-yang

https://video.kompas.com/watch/1221146/profesor-dan-dosen-filsafat-se-indonesia-tegur-jokowi-soal-etika

418d4be0-b0d4-4f7c-b1ca-92d712c0a2b8

kompas

2024-02-06

Momen Anies Hadiri Diskusi "Desak Anies" di Semarang, Hadirkan dr Zainal yang Kritik Kemenkes

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri diskusi desak Anies di Semarang pada Senin (5/2/2024) dan menghadirkan Dr. Zainal. Dalam diskusi tersebut Anies menjawab persoalan kekurangan dokter di Indonesia. Anies pun berjanji akan melibatkan stakeholder dan para ahli dalam menentukan kebijakan sekolah kedokteran jika terpilih jadi presiden nantinya. Sementara Dr. Zainal turut mengomentari Kementerian Kesehatan, yang menyebut menurut WHO dibutuhkan 1 dokter untuk setiap 1000 orang. Simak selengkapnya dalam video berikut! Video Jurnalis: Kontributor Semarang, Titis Anis Fauziyah Penulis Naskah: Bernadetha Nadia Deni Ananda Narator: Bernadetha Nadia Deni Ananda Video Editor: Bernadetha Nadia Deni Ananda Produser: Monica Arum Musik: Anthem - The Grand Affair #AniesBaswedan #Anies-Muhaimin #DesakAniesSemarang #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1221144/momen-anies-hadiri-diskusi-desak-anies-di-semarang-hadirkan-dr-zainal-yang-kritik-kemenkes

8c1a9f98-fbeb-4bca-83f7-2b3ca655ea6d

kompas

2024-02-06

Mahfud: Ini yang Bukan Petugas Partai, Ini Petugas Konstitusi, yang Lain Petugas Oligarki

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan. Awalnya, Mahfud mengeklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang. Hal itu ia sampaikan dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024). Simak berita selengkapnya dalam video berikut! Video Jurnalis: LOL, NIS Penulis : Ardito Ramadhan Penulis Naskah: Dariz Kartika Video Editor: Dariz Kartika Produser: Dandy Bayu Bramasta Musik: I Had a Feeling - TrackTribe #GanjarMahfud #PetugasPartai #KampanyeMahfud #JernihkanHarapan Artikel terkait: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/10065551/mahfud-md-pimpinan-partai-yang-tidak-usung-kami-seperti-bebek-dikendalikan

https://video.kompas.com/watch/1221138/mahfud-ini-yang-bukan-petugas-partai-ini-petugas-konstitusi-yang-lain-petugas-oligarki

bebe90b7-e949-43fe-83b0-5d36cea73ebf

kompas

2024-02-06

Mahfud Ungkap Ada Operasi Menekan Rektor untuk Nyatakan Jokowi dan Pemilu Baik

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap adanya laporan operasi penekanan para rektor yang belum menyatakan sikap.Hal itu seiring meningkatnya gelombang pernyataan sikap dari berbagai kampus atas keadaan demokrasi di Indonesia saat ini.Meski begitu, Mahfud yakin perguruan tinggi tak akan takut terhadap operasi atau intervensi dari pemerintah tersebut.Pernyataan itu diungkap Mahfud, Senin (5/2/2024).Simak selengkapnya dalam video berikut.Penulis: Wijaya KusumaPenulis Naskah: Muhammad Dava ArrifaNarator: Muhammad Dava ArrifaVideo Editor: Tri Febrianto GunawanProduser: Adisty SafitriMusic: Raging Streets - SefChol#MahfudMD #GanjarMahfud #TabrakProf #JernihMemilih #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1220793/mahfud-akui-ada-operasi-menekan-rektor-untuk-menyatakan-jokowi-dan-pemilu-baik

88e6d23d-0c57-4236-b7f1-996ea6184e9b

kompas

2024-02-06

Faisal Basri Sebut Menteri Jokowi yang Mau Mundur Didatangi Tim "Khusus"

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri pada Senin (5/2/2024) menyebut ada tim yang mendatangi para menteri yang ingin mundur dari jabatannya. Tim "khusus" ini yang disebut-sebut membuat para menteri mengurungkan niatnya untuk mundur. Pernyataan Faisal itu berkaitan dengan gejolak yang terjadi di Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah menteri dikabarkan mau mundur karena suasana kabinet sudah tidak nyaman lagi. Faisal pun menyinggung bahwa tim tersebut membahas soal 'kasus hukum' ketika menemui para menteri. Kendati begitu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) itu tidak merinci apa yang dimaksud dengan 'kasus hukum' tersebut. Namun ia menyebut tim yang mendatangi itu telah 'menyandera' para menteri agar tidak jadi mengundurkan diri. Simak selengkapnya dalam video berikut. Penulis: Yohana Artha Uly, Aprillia Ika Penulis Naskah: Adinda Septia Berliana Narator: Adinda Septia Berliana Video Editor: Dimas Septian Adiyathama Produser: Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas Musik: Kurt - Cheel #FaisalBasri #Jokowi #MenteriJokowi #Pemilu2024 #Pilpres2024 #JernihMemilih Artikel Terkait: https://money.kompas.com/read/2024/02/05/210900526/soal-gejolak-kabinet-faisal-basri-menteri-yang-mau-mundur-didatangi-tim

https://video.kompas.com/watch/1220670/faisal-basri-sebut-menteri-jokowi-yang-mau-mundur-didatangi-tim-khusus

bf3ddac3-f9d8-4241-961c-a1a0272e5069

kompas

2024-02-06

Guru Besar dan Dosen ITB Minta Pemerintah Bersikap Netral di Pilpres 2024

Pada Senin (5/2/2024) sejumlah guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) mendorong pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan adil dan jujur. Mereka juga mendesak pemerintah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, serta mengutamakan kepentingan umum. Guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB, Yasraf Amir Piliang, mengatakan, pernyataan sikap ini diikuti ratusan peserta dari berbagai pihak. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang berjalan mundur, karena adanya keberpihakan pemerintah kepada salah satu paslon capres dan cawapres pada Pemilu 2024. Simak selengkapnya dalam video berikut. Penulis: Faqih Rohman Syafei, David Oliver Purba Video Jurnalis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Penulis Naskah: Adinda Septia Berliana Narator: Adinda Septia Berliana Video Editor: Dimas Septian Adiyathama Produser: Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas Musik: Stellar Wind - Unicorn Heads #ITB #Pilpres2024 #GuruBesarITB #Pemilu2024 #JernihMemilih Artikel Terkait: https://bandung.kompas.com/read/2024/02/05/203403278/guru-besar-dan-dosen-itb-minta-pemerintah-netral-di-pilpres-2024

https://video.kompas.com/watch/1220664/guru-besar-dan-dosen-minta-pemerintah-bersikap-netral-di-pilpres-2024

761f7203-ff50-4f18-9353-ef8a37472c06

kompas

2024-02-06

Airlangga Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh memberikan bantuan sosial (bansos) secara langsung kepada rakyat. Alasannya, Jokowi bukanlah salah satu kandidat calon presiden (capres) pada kontestasi Pemilu 2024. Airlangga juga menepis anggapan bahwa tindakan Jokowi membagikan bansos di depan Istana membuat program bantuan dari negara semakin sulit dijangkau rakyat. Simak selengkapnya dalam video berikut. Penulis: Trias Sutrisna Penulis Naskah: Vina Muthi Ambarwati Narator: Vina Muthi Ambarwati Video Editor: Vina Muthi Ambarwati Produser: Firzha Ananda Putri Musik: Crazy - Patrick Patrikios #MenkoPerekonomian #AirlanggaHartarto #PresidenJokowi #AirlanggaBelaJokowi #Bansos #Pilpres2024 #JernihkanHarapan Artikel Terkait: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/06/05150061/airlangga-sebut-jokowi-boleh-bagikan-langsung-bansos-karena-bukan-capres

https://video.kompas.com/watch/1220562/airlangga-bela-jokowi-soal-bagi-bagi-bansos

e9904fa3-7263-4315-86f4-c14653e8ebec

kompas

2024-02-06

Kata Anies soal Jokowi Ramai Dikritik Kampus

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, banyak kampus yang mengkritik demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Anies mengatakan, kritik kampus tersebut sebagai bentuk tanda demokrasi di Indonesia perlahan dilucuti. Pernyataan itu Anies sampaikan di Semarang, Jawa Tengah dalam acar Desak Anies, Senin (5/2/2024). Anies bahkan menyebut suara kampus-kampus mengkritik Jokowi adalah bentuk kemampatan aspirasi politik di Indonesia. Simak selengkapnya dalam video berikut. Penulis: Singgih Wiryono Penulis Naskah: Vina Muthi Ambarwati Narator: Vina Muthi Ambarwati Video Editor: Menika Ambar Sari Produser: Firzha Ananda Putri Musik: Demon - JVNA #PresidenJokowi #PetisiKampus #DeklarasiKampus #KritikKampusTerhadapJokowi #AniesBaswedan #DesakAnies #Pilpres2024 #JernihkanHarapan

https://video.kompas.com/watch/1220490/kata-anies-soal-jokowi-ramai-dikritik-kampus

05758dfd-7f05-4eb2-aed3-c1aa1de436cf

kompas

2024-02-06

Mendamba Kabinet Rekonsiliasi Nasional

SUASANA empat debat capres-cawapres terkesan sesak akibat penuh kebencian dengan saling melecehkan, bahkan menghina secara tidak beradab. Namun suasana debat capres terakhir menjelang pilpres 2024 terkesan sejuk dengan saling menghormati dan menghargai secara beradab. Terkesan sudah ada semacam kesepakatan antara ketiga paslon presiden dan wapres untuk menghentikan perseteruan dan permusuhan antara mereka. Ada kesan kelak terjalin kesepakatan bersama untuk menyelenggarakan rekonsiliasi nasional. Pihak yang memenangkan pilpres akan mengajak pihak lawan menjadi kawan dengan memberi jabatan menteri di dalam kabinet rekonsiliasi nasional yang akan dibentuk oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Selaras makna adiluhur kearifan pitutur “Ngluruk tanpo bolo, menang tanpo ngasorake”. Saya pribadi sebagai rakyat jelata yang berupaya meletakkan kemanusiaan di atas segala-galanya termasuk kekuasaan, benar-benar merasa bersyukur atas perubahan suasana pascadebat capres yang tidak lagi secara membabibutatuli menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan merebut tahta singgasana kekuasaan. Di antara segenap presiden Amerika Serikat, adalah Abraham Lincoln yang paling saya kagumi karena beliau meletakkan kemanusiaan di atas segala-galanya. Abraham Lincoln pula yang membentuk Kabinet Rekonsiliasi Nasional dengan mengajak para mantan lawan politik untuk bergabung di kabinet Amerika Serikat 1861-1865. Gagasan politik Abraham Lincoln yang semula dianggap konstroversial itu kini dapat disimak pada buku Team Of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln yang ditulis sejarawati Amerika Serikat, Doris Kearns Goodwin sebagai penerima anugerah Pullitzer 2005. Saya sadar bahwa tidak semua warga Indonesia terutama yang mewarisi kearifan kaum kolonial maka gemar suasana permusuhan memecah-belah bangsa, setuju gagasan Rekonsiliasi Nasional, apalagi Kabinet Rekonsiliasi Nasional. Namun selama mendamba belum secara konstitusional resmi dilarang di Tanah Air Udara tercinta, dengan penuh kerendahan hati saya memberanikan diri untuk mendamba Kabinet Rekonsiliasi Nasional demi mewujudkan cita-cita terluhur rakyat Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang bersama hidup damai dan sejahtera di negeri gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. MERDEKA!

http://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/230629565/mendamba-kabinet-rekonsiliasi-nasional

48fd8fb6-8ebc-4503-bb03-3254a42771b0

kompas

2024-02-06

Tak Terpengaruh Pemilu, Golf Residensial di Bali Tetap Diminati

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis golf residensial di Bali milik Darma Mangkuluhur Hutomo selaku Komisaris PT Intra Golflink Resorts (IGR) tetap diminati dan tidak terpengaruh adanya masa pemilihan umum (pemilu) 2024. Darma mengatakan, meskipun ada penurunan konsumen pada masa pemilu, namun angkanya bakal membaik seiring rampungnya pemilu. "Biasanya kalau lagi pemilu trennya turun sedikit, tapi setelah pemilu biasanya nge-boom jadi kita tidak khawatir dan peminatnya juga signifikan di Bali," kata Darma dalam media gathering IGR di Jakarta pada Selasa (6/2/2024). Sementara IGR tengah menggodok rencana ekspansi bisnisnya di Bali dan Sentul senilai Rp 1,2 triliun. "Untuk sekarang kami Rp 1,2 triliun itu 40 persen (Rp 480 miliar) kami alokasikan ke Sentul dan 60 persen (Rp 720 miliar) kami alokasikan ke Bali," lanjut Darma. Untuk di Bali, IGR akan melakukan pembangunan boutique luxury hotel serta revitalisasi hotel dan vila di kawasan New Kuta Golf Bali. Baca juga: Ekspansi Bisnis Golf dan Properti, Darma Mangkuluhur Siapkan Rp 1,2 Triliun Sedangkan untuk di Sentul, IGR akan melakukan pengembangan lapangan golf baru di dekat Palm Hills Golf Club seluas 70 hektar. Lokasinya berjarak sekitar 9 kilometer dari Palm Hills Golf Club. Lapangan golf lama akan digunakan untuk pengembangan 13 klaster residensial dan area komersial dengan total luas lahan mencapai 95 hektar. Untuk pengembangan residensial ini, IGR bekerja sama dengan PT Trinityland Tbk dengan nilai pengembangan Rp 1,3 triliun. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama IGR Dwi Febri Astuti menjelaskan saat ini sudah mulai dibangun rumah contoh klaster 1-3 di lapangan golf lama. "Satu klaster pertama sudah akan kita bangun (perumahan) karena lokasinya di pinggir lapangan golf, tanah kosong. Klaster dua dan tiga ada di lapangan golf jadi masih dibangun rumah contoh dulu," jelas Febri. Rumah yang tengah dikembangkan IGR bersama Trinity Land dengan masa kerja sama hingga 7 tahun ke depan ini merupakan kategori rumah mewah dengan konsumen ekonomi menengah ke atas. "Harga yang dijual untuk klaster-klaster yang ada di sana tentunya dilihat dari segmen market-nya yang dibidik, jadi setiap klaster yang kita luncurkan ada market studinya ada market research-nya. Jadi harganya beda-beda," tuntas Febri.

http://www.kompas.com/properti/read/2024/02/06/190000621/tak-terpengaruh-pemilu-golf-residensial-di-bali-tetap-diminati

f0bca38a-8584-4ce2-8e8c-6c04883193b4

kompas

2024-02-06

Daftar Kampus yang Kritik Sikap Jokowi dalam Pilpres 2024

KOMPAS.com - Puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas sikapnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Petisi dan kritik dari guru besar dan sivitas akademika ini berkenaan dengan kondisi demokrasi di tengah pesta demokrasi lima tahunan. Ini bermula dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyampaikan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024. Diberitakan Kompas.com, Jumat (2/2/2024), sivitas akademika UGM melalui Petisi Bulaksumur menuntut agar Presiden Jokowi kembali ke koridor demokrasi. Sehari berikutnya, 1 Februari 2024, akademisi kampus Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan". Melalui pernyataan tersebut, sivitas akademika UII mengaku prihatin terhadap sikap Jokowi yang memperburuk situasi demokrasi Indonesia. Baca juga: Noda Pemilu 2024, Pelanggaran Etik Ketua MK-KPU dan Peringatan Para Guru Besar untuk Pemerintah Rasa keprihatinan serupa diungkapkan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) yang menyampaikan deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). Deklarasi kebangsaan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo itu berisi tentang kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia saat ini. Kritik dan petisi pun merambat ke puluhan kampus di seluruh Indonesia hanya dalam beberapa hari terakhir. Lantas, mana saja kampus yang menyerukan kritik ke Jokowi? Baca juga: Profil Butet Kertaredjasa, Seniman yang Sempat Dilaporkan karena Diduga Menghina Jokowi Kampus yang kritik Jokowi Berikut daftar kampus yang menyatakan sikap kritik terhadap Presiden Jokowi hingga Selasa (6/2/2024): UGM Yogyakarta pada 31 Januari 2024 UII Yogyakarta pada 1 Februari 2024 Universitas Khairun Ternate pada 1 Februari 2024 Universitas Andalas (Unand) Padang pada 2 Februari 2024 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2 Februari 2024 Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2 Februari 2024 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada 2 Februari 2024 Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2 Februari 2024 UI Depok pada 2 Februari 2024 Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) 2 Februari 2024 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada 3 Februari 2024 Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada 3 Februari 2024 Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia pada 3 Februari 2024 Universitas Islam Malang (Unisma) pada 3 Februari 2024 IPB University Bogor pada 3 Februari 2024 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 5 Februari 2024 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta pada 5 Februari 2024 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 5 Februari 2024 Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada 5 Februari 2024 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta pada 5 Februari 2024 Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada 5 Februari 2024 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 5 Februari 2024 Universitas Janabadra Yogyakarta pada 5 Februari 2024 Universitas Brawijaya (UB) Malang pada 5 Februari 2024 Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta pada 5 Februari 2024 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ pada 5 Februari 2024 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada 5 Februari 2024 Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada 5 Februari 2024 Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh pada 5 Februari 2024 Universitas Negeri Malang (UM) pada 5 Februari 2024 Baca juga: Guru Besar Ramai-ramai Kritik Jokowi, Begini Respons Kubu Amin, TPN, TKN, dan Istana Tanggapan santai Jokowi KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Presiden Jokowi saat mengunjungi Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2/2024) Presiden Jokowi saat mengunjungi Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2/2024) Dilansir dari Kompas.com, Minggu (4/2/2024), desakan agar Jokowi menjadi penyelenggara negara yang mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan jujur dan adil, hanya ditanggapi santai. Jokowi mengatakan, pernyataan para guru besar dan sivitas akademika sejumlah universitas tersebut merupakan bagian demokrasi. "Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

http://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/183000665/daftar-kampus-yang-kritik-sikap-jokowi-dalam-pilpres-2024

80e6f8a5-1493-4201-8172-2221375ecf4c

kompas

2024-02-06

CEK FAKTA: Ganjar Sebut Jokowi Pernah Imbau untuk Tidak Memilih Pelanggar HAM

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat Pilpres 2019. Jokowi menyampaikan untuk tidak memilih capres diktator, otoriter, dan pelanggar hak asasi manusia (HAM). Pernyataan itu disampaikan dalam debat terakhir Pilpres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). "Lima tahun yang lalu dalam debat capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo, beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM," kata Ganjar. Bagaimana faktanya? Pernyataan Jokowi dalam debat Pilpres 2019 dapat dilihat di kanal YouTube Kompas TV. Pada jam ke-1 menit ke-36, detik ke-22, Jokowi menyampaikan pernyataan penutupnya. Kendati demikian, Jokowi tidak secara eksplisit mengimbau untuk tidak memilih capres diktator dan otoriter, dan pelanggar HAM. "Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi," kata Jokowi. "Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan, reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," ujar dia. Bukan agenda prioritas Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai tidak memiliki beban pelanggaran HAM di masa lalu. Kendati demikian, Senior Researcher Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti memberi catatan bahwa dua pasang peserta Pilpres 2019 tersebut tidak memprioritaskan isu HAM dalam visi-misinya.

http://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/06/173400182/cek-fakta--ganjar-sebut-jokowi-pernah-imbau-untuk-tidak-memilih

cece34ab-ec58-46f9-9b59-e0f9783c50bc

kompas

2024-02-06

"Noda" Pemilu 2024, Pelanggaran Etik Ketua MK-KPU dan Peringatan Para Guru Besar untuk Pemerintah

KOMPAS.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Namun, pesta demokrasi ini harus ternodai oleh sejumlah pelanggaran etik. Seperti peribahasa "nila setitik rusak susu sebelanga", sejumlah pelanggaran etik ini pun dianggap oleh berbagai pihak akan berpengaruh pada legitimasi Pemilu 2024. Hal ini bermula dari pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Gibran kini berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 melawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Meski diwarnai pelanggaran etik dan kritikan, pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 tak akan terpengaruh. Baca juga: Loloskan Gibran, Ketua KPU Disanksi, Bisakah Penetapan Cawapres Dibatalkan? Pelanggaran kode etik Ketua MK Awal November lalu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Diberitakan Kompas.com (7/11/2023), pelanggaran etik yang diperiksa MKMK terkait Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa), Almas Tsaqibbirru. "Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sapta karsa hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," ujar Jimly. Berkat putusan itu, Gibran dapat melaju ke kontestasi Pilpres 2024 pada usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya kurang lebih 3 tahun. Namun, MKMK menyatakan, pelanggaran etik Anwar Usman tak serta-merta mengubah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang mengatur bahwa kepala daerah dapat maju dalam pilpres meski belum berusia 40 tahun itu tetap berlaku, sehingga tak memengaruhi posisi Gibran sebagai cawapres. Baca juga: Ketua KPU Disanksi DKPP karena Pelanggaran Etik, Ini Komentar Mahfud, Muhaimin, dan Gibran Ketua KPU dkk disanksi karena loloskan Gibran KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari buka suara terkait salah satu anggota KPU Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan calon legislatif di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2023). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari buka suara terkait salah satu anggota KPU Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan calon legislatif di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2023). Sekitar tiga bulan usai pelanggaran etik Ketua MK, "kesalahan" serupa kembali terulang oleh lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari, pada Senin (5/2/2024). Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

http://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/124500965/-noda-pemilu-2024-pelanggaran-etik-ketua-mk-kpu-dan-peringatan-para-guru

523bac30-17ac-4fba-b23b-18a8ed3f3d37

kompas

2024-02-06

Di Balik Permintaan Maaf Prabowo pada Debat Kelima Pilpres 2024...

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengakhiri sesi terakhir debat kelima Pilpres 2024 dengan meminta maaf kepada dua lawan politiknya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Saya atas nama Prabowo-Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies-Pak Muhaimin dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan," ujar Prabowo, Minggu (4/2/2024) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. "Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang," lanjutnya. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada semua presiden Indonesia yang disebutnya sebagai putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Lantas, apa makna di balik permintaan maaf Prabowo pada akhir debat kelima Pilpres 2024? Baca juga: Debat Pilpres 2024 Berakhir, Ini Respons Anies, Prabowo, dan Ganjar Makna permintaan maaf Prabowo Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo mengatakan, permintaan maaf Prabowo pada akhir debat mengindikasikan keyakinannya untuk memenangi Pilpres 2024. "Ini bisa diartikan sebagai deklarasi kemenangan bahwa 'sorry guys, gue menang'," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/2/2024). Tak hanya itu, permintaan maaf tersebut juga dapat diartikan sebagai upaya menarik simpati masyarakat agar memilihnya. Pasalnya, hal itu bisa menampilkan citra bahwa Prabowo sebagai sosok yang gentle, sangat sopan, dan santun karena bersedia meminta maaf lebih dulu ke lawan politiknya. "Itu jadi closing statement yang oke sih," nilai Kunto. Ia menuturkan, permintaan maaf Prabowo juga dapat membentuk citra sebagai seorang negarawan. Prabowo, lanjut dia, berusaha memanfaatkan permintaan maaf tersebut untuk menawarkan dirinya sebagai negarawan yang lebih berterima kasih dan suka meminta maaf. "Ini jelas hubungannya dekat dengan pemilu. Di sini, Prabowo ingin menarik simpati, kemudian bilang 'gue menang', dan paling tidak menarik penonton debat bergeser pilihannya karena sekarang ada opsi Prabowo yang negarawan," tambah Kunto. Baca juga: Jadi Salah Satu Program Prabowo-Gibran, Mengapa Bidang STEM di Indonesia Perlu Dikembangkan? Efek permintaan maaf Prabowo ke publik ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra. Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Debat kali ini bertemakan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra. Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Debat kali ini bertemakan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra. Terpisah, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menyatakan, ada efek yang ditimbulkan dari permintaan maaf Prabowo terhadap publik dalam debat. Menurutnya, pemilik hak suara pada Pilpres 2024 terbagi menjadi tiga kelompok, yakni sudah menentukan pilihan, belum menentukan pilihan, dan pemilih yang bisa berubah pilihannya.

http://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/104500265/di-balik-permintaan-maaf-prabowo-pada-debat-kelima-pilpres-2024-

8eef0f43-4a45-4e79-b3af-e09ab0ccfe60

kompas

2024-02-06

Apa Itu PPK dalam Pemilu? Berikut Pengertian, Tugas, dan Wewenangnya

KOMPAS.com - Panitia pemilihan kecamatan (PPK) merupakan salah satu perangkat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penjelasan mengenai apa itu PPK tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Data Pemilih. PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Baca juga: Apa itu TMS dalam Pemilu? Berikut Pengertian dan Kategorinya Keanggotaan PPK Pemilu Dalam pembentukannya, anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul camat. PPK terdiri dari lima orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK dan komposisi keanggotaan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Baca juga: Apa Itu DP4 dalam Pemilu? Berikut Penjelasan Lengkapnya Tugas dan wewenang PPK SHUTTERSTOCK/E. UTAMA Ilustrasi Pemilu 2024. Ilustrasi Pemilu 2024. Mengutip Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu, tugas dan wewenang PPK adalah: Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota; Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu; Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang. Demikian penjelasan mengenai apa itu PPK beserta tugas dan wewenangnya dalam Pemilu. Baca juga: Apa Itu Formulir C1 dalam Pemilu? Berikut Fungsi dan Jenis-jenisnya

http://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/094500765/apa-itu-ppk-dalam-pemilu-berikut-pengertian-tugas-dan-wewenangnya

6ef836ae-1ff1-4971-ad5e-504f72302bb3

kompas

2024-02-06

Duduk Perkara Kades di Lombok Barat Divonis Penjara dan Denda Usai Kampanyekan Istrinya

KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis tiga bulan penjara dan denda Rp 1 juta kepada Marwadi, terdakwa Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) 2024, pada Senin (5/2/2024). Marwadi yang merupakan Kepala desa (kades) Longko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dinyatakan secara sah bersalah dan terbukti telah melakukan Tipilu dengan mengampanyekan istrinya yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Lombok Barat. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim I Ketut Somanasa saat membacakan putusan, dikutip dari Antara. "Dan denda sejumlah Rp 1 juta rupiah dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," tambahnya. Vonis tersebut sebenarnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, JPU telah menuntut Mawardi dengan lima bulan penjara. Namun demikian, Mawardi sempat menganggap tuntutan jaksa saat itu tidak masuk akal karena dalam persidangan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. "Bahkan pihak pelapor pun tak merasa keberatan dan dirugikan. Pelapor dalam persidangan memyampaikan ia hanya meminta Bawaslu menegur sebagai upaya preventif," ucap Mawardi. Baca juga: Duduk Perkara Bos Gangster Meksiko Ditangkap Polisi di Terminal Nganjuk Duduk perkara kades terjerat Tipilu Ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami menyampaikan, kasus tersebut bermula saat adanya laporan terkait Mawardi yang diduga melakukan aksi kampanye di grup WhatsApp dengan memberikan narasi ajakan untuk mendukung istrinya. "Ini menjadi temuan Bawaslu. Kami sebut itu kampanye karena itu di media sosial platform WhatsApp grup, yang berisi sekitar 112 orang. Dia melakukan kampanye istrinya," kata Rizal, dilansir dari Kompas.com, Senin. Rizal mengatakan, narasi yang dibuat Marwadi adalah ajakan untuk memilih putra-putri Desa Langko. Akan tetapi, tambah Rizal, yang dipasang dalam ajakan tersebut adalah foto istrinya (caleg) dan hal itu dilakukan berulang kali. Selain itu, ajakan tersebut juga dinarasikan di Facebook. Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya melakukan penyelidikan kepada kepala desa tersebut. "Setelah dijadikan temuan dan dilakukan penyelidikan, dalam tahap penyidikan terhadap yang bersangkutan kami meminta klarifikasi, dan yang bersangkutan M membenarkan terhadap upload-uploadnya itu, bahwa dia benar yang melakukan dan dengan sadar," terang dia. Bawaslu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan kemudian sepakat untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan Marwadi sebagai tersangka. Pasalnya, sebagai kepala desa, Marwadi dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum. Baca juga: Saat Kades Minta Bantuan Orangtua untuk Kembalikan Uang Korupsi, Dianggap Beban Keluarga oleh Hakim

http://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/091500965/duduk-perkara-kades-di-lombok-barat-divonis-penjara-dan-denda-usai

d34b9ece-d404-4e26-a662-02e2424b952f

kompas

2024-02-06

[HOAKS] Cincin Perusak Surat Suara Pemilu 2024

hoaks! Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar. KOMPAS.com - Di media sosial beredar informasi mengenai adanya cincin perusak surat suara pada Pemilu 2024. Berbagai unggahan menyatakan bahwa adanya cincin perusak surat suara itu dikaitkan dengan kecurangan dalam Pemilu 2024. Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks. Narasi yang beredar Informasi soal adanya cincin perusak surat suara pada Pemilu 2024 ditemukan di akun Facebook ini, ini, dan ini. Berikut narasi yang ditulis salah satu pengunggah pada Kamis (1/2/2024): Di temukan Paket ratusan cincin, terindikasi sebagai perusak surat suara... Mohon kiranya yang jadi Anggota KPPS di larang menggunakan cincin untuk mengantisipasi kecurangan Pengunggah juga menyertakan foto cincin berwarna kuning dan puluhan cincin lainnya yang terbungkus kertas. akun Facebook Tangkapan layar konten dengan konteks keliru di sebuah akun Facebook, Kamis (1/2/2024), soal adanya cincin perusak surat suara pada Pemilu 2024. Tangkapan layar konten dengan konteks keliru di sebuah akun Facebook, Kamis (1/2/2024), soal adanya cincin perusak surat suara pada Pemilu 2024. Tim Cek Fakta menggunakan Google Lens untuk menelusui jejak digital foto yang beredar. Hasil pencarian mengarahkan ke sejumlah artikel pemeriksa fakta. Rupanya informasi soal cincin perusak surat suara merupakan hoaks yang beredar sejak 2019. Dilansir situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tidak ditemukan bukti adanya cincin yang dibuat khusus untuk merusak surat suara pada Pemilu 2019. Perusakan surat suara pernah menjadi kekhawatiran pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Anggota Panwaslu DKI mengungkapkan, perusakan surat suara dapat dilakukan ketua atau anggota KPPS, dengan merobek, mencoblos pakai kuku atau cincin. Maka Pilkada 2012 dilakukan dengan mencontreng. Panwaslu juga meminta para saksi untuk melaporkan petugas TPS yang kedapatan curang. Kecurangan dengan perusakan surat suara menggunakan cincin pernah terjadi pada Pemilu 2019 di Langsa, Aceh.

http://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/06/085400482/hoaks-cincin-perusak-surat-suara-pemilu-2024

5ee8add9-e1e5-4b52-a8b5-7b4e91c60802

kompas

2024-02-06

Punya KTP tapi Belum Terdaftar di DPT, Bisakah Mencoblos Saat Pemilu 2024?

KOMPAS.com - Media sosial diramaikan dengan keluhan warganet yang mengaku datanya tidak tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Unggahan tersebut dimuat dalam akun media sosial X (Twitter) @convomf, Minggu (4/2/2024). "PLISS SENDER BARU PUNYA KTP JANUARI 2024 INI GIMANA GUYSS?? SENDERR GAK MAUU GAK NYOBLOSS," tulis pengunggah. Hingga Senin (5/2/2024) sore, unggahan tersebut sudah dilihat sebanyak 238.000 kali dan mendapatkan lebih dari 180 komentar dari warganet. Lantas, bisakah warga yang sudah memiliki hak suara tapi tidak terdaftar sebagai DPT, untuk mencoblos pada 14 Februari? Baca juga: Tak Sempat Urus Pindah TPS, Apakah Pemilih Bisa Mencoblos di Tempat Domisili? Penjelasan KPU Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, warga yang sudah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024, namun datanya tidak terdaftar, hak memilihnya tetap dilindungi. "Bagi pemilih yang belum terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), maka pemilih tersebut akan dikategorikan sebagai DPK (Daftar Pemilih Khusus)," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (5/2/2024). Idham melanjutkan, warga yang mengalami kendala tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai alamat KTP-el atau surat keterangan. Selain itu, waktu yang disediakan bagi pemilih DPK adalah satu jam terakhir sebelum TPS ditutup. "Yang bersangkutan bisa datang pada satu jam sebelum TPS ditutup atau dimulai pada jam 12.00-13.00 waktu setempat," terang Idham. Adapun WNI yang tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki KTP-el, tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pasalnya, untuk menjadi pemilih, mereka harus berusia minimal 17 tahun yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Baca juga: Tanpa Pindah TPS, Bisakah Langsung Datang Mencoblos dengan Bawa KTP? Syarat sebagai pemilih di Pemilu 2024 Dikutip dari laman KPU, syarat menjadi pemilih di pemilu telah diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Berikut rinciannya: Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-elektronik, paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Baca juga: Mengapa Pemilu Selalu Digelar Hari Rabu? Ini Kata KPU

http://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/080000065/punya-ktp-tapi-belum-terdaftar-di-dpt-bisakah-mencoblos-saat-pemilu-2024

8fff5a5c-a129-4809-aab1-06fa9b7e5700

kompas

2024-02-06

Ketua KPU Terbukti Langgar Etik, Apa Dampaknya bagi Pemilu 2024?

KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran etik dalam proses pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dalam sidang putusan di Jakarta, Senin (5/2/2024). "Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," ujar Heddy. Dalam putusan itu, Hasyim disebut terlambat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023. Atas pelanggaran etik tersebut, DKPP memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Hasyim. Lalu, apa dampak pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap pelaksanaan Pemilu 2024? Baca juga: Ketua KPU Hasyim Asyari Terbukti Langgar Etik Terkait Pendaftaran Gibran Jadi Cawapres, Ini Penjelasan DKPP Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto mengatakan, pelanggaran etik ini akan berdampak terhadap Hasyim selaku ketua KPU dan Gibran Rakabuming Raka yang berhubungan dengan adanya perubahan aturan di MK. Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dan institusi KPU tidak akan terpengaruh dari putusan pelanggaran etik tersebut. Sementara, produk hukum yang dikeluarkan KPU juga dinyatakan tidak bermasalah. Ini berarti putusan tersebut juga tidak akan berpengaruh pada pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres) saat ini. "Pelanggaran etik itu bukan pelanggaran hukum. Tetapi, putusan KPU (terkait perubahan usia capres-cawapres) tidak berpengaruh, tetap berlaku," ujar dia, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/2/2024). Baca juga: Loloskan Gibran, Ketua KPU Disanksi, Bisakah Penetapan Cawapres Dibatalkan? Berpengaruh pada legitimasi Gibran sebagai cawapres Kendati demikian, putusan pelanggaran etik yang diterima Hasyim justru akan memengaruhi posisi Gibran yang terlibat dalam perubahan aturan pencalonan capres-cawapres. "Akan berdampak terhadap legitimasi Gibran sebagai cawapres karena produk pencalonannya melanggar etika," ujar dia. Apalagi, pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 berkaitan dengan dua putusan pelanggaran etik, yakni pelanggaran etik oleh ketua KPU dan pelanggaran yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Menurutnya, dua pelanggaran itu akan berdampak pada lemahnya legitimasi etik Gibran sebagai cawapres. Baca juga: Mengapa Pemilu Selalu Digelar Hari Rabu? Ini Kata KPU Jadi alat bukti saat perselisihan hasil pemilu Selain itu, putusan pelanggaran etik Ketua KPU juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti, jika ada perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2024 di MK.

http://www.kompas.com/tren/read/2024/02/06/073000265/ketua-kpu-terbukti-langgar-etik-apa-dampaknya-bagi-pemilu-2024-

a46cbb77-06a2-468a-a2d0-727274cee872

kompas

2024-02-06

Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju, Emma Elizabeth mengatakan, pihaknya mendukung Prabowo-Gibran karena ingin memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. "Kami merasa inilah saatnya kami sebagai warga negara Indonesia harus ikut berperan aktif. Kami ingin Indonesia jadi ibu yang baik bagi seluruh anak bangsa. Kami ingin membangun Indonesia maju bersama Prabowo-Gibran," kata Emma di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Emma mengatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninggalkan sederet prestasi di berbagai bidang. Prestasi dan kebaikan tersebut nantinya akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran. "Kami melihat dan merasakan selama masa bakti bapak Jokowi kita dapat merasakan banyak hal yang maju, banyak hal menjadi baik. Keamanan, kedamaian, toleransi, UMKM, hingga infrastruktur sudah maju. Kami yakin semua kebaikan ini akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran," kata Emma.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522902/perempuan-tionghoa-untuk-indonesia-maju-deklarasi-dukung-prabowo-gibran

ec366dda-da23-4d9b-941c-3c07dd4e45a5

liputan6

2024-02-06

Melalui Video Call, Maruarar Bakar Semangat Warga Tapanuli Menangkan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Maruarar Sirait meminta warga masyarakat sekitar Danau Toba termasuk Tarutung tidak ragu mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 di Pilpres 2024. Pria yang akrab disapa Ara ini meyakini Prabowo-Gibran akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan Ara melalui video call dalam acara deklarasi relawan Sahabat Bang Ara di Kawasan Danau Toba, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut) Selasa (6/2/2024). "Semoga semuanya sehat-sehat ya, saya rasa warga kawasan Danau Toba tidak perlu khawatir dan tidak ragu lagi dukung Prabowo Gibran ya. Melalui program kinerja Joko Widodo yang baik, kita semua bisa menyaksikan bagaimana pembangunan kawasan Danau Toba. Yang terstruktur, salah satunya bangun pelabuhan Danau Toba yang telah dimanfaatkan masyarakat khususnya warga Samosir," kata Ara dalam kampanye di Kota Tarutung, Tapanuli Utara. Menurutnya, hanya era Jokowi ada pembangunan pelabuhan di Kawasan Danau Toba ini. "Sebelumnya belum pernah beridiri, hanya di era Jokowi dibangun untuk memperlancar kegiatan masyarakat Kawasan Danau Toba. Jadi ini tentunya dengan pembangunan tersebut sebagai bukti bahwa Jokowi memikirkan masyarakat Danau Toba," katanya. Ara pun bertanya kepada relawan "Mau percaya siapa dari 01, 02 dan 03?" Dijawab relawan "02 Prabowo Gibran". "Dan juga kita meyakini bahwa Prabowo Gibran akan melanjutkan program-program Jokowi yang telah berjalan," kata Ara. "Teman-teman sekarang percaya siapa," tanya Ara lagi. "02 Prabowo Gibran," jawab para relawan. "Semua masyarakat Sumtra Utara (Sumut) percaya siapa?" tanya Ara lagi. "02 Prabowo Gibran dan Jokowi," jawab massa yang berkumpul di lapangan Terminal Tarutung, Selasa (6/2). Kampanye yang merupakan kolaborasi partai-partai Koalisi Indonesia dan Sahabat Maruarar Sirait dan RE Nainggolan itu dihadiri ribuan massa wilayah itu.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522857/melalui-video-call-maruarar-bakar-semangat-warga-tapanuli-menangkan-prabowo-gibran

3dd59db6-eefd-4422-a5aa-a8ead87a96c5

liputan6

2024-02-06

Serap Aspirasi Warga Ngawi, Ibas Janji Jalankan Amanah Seorang Pemimpin

Liputan6.com, Jakarta - Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono terus menanamkan nilai-nilai filosofi Jawa dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tiga hal yang dia pegang adalah ‘ngayomi, ngayemi, ngayahi’. “Seorang pemimpin harus bisa memberi perlindungan, ketenangan, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” kata pria karib disapa Ibas saat menyapa masyarakat di Kabupaten Ngawi, Senin (5/2/2024). Ibas mengaku terus mewujudkan ketiga hal itu dengan turun langsung ke masyarakat. Dia pun berjanji akan terus memperjuangkan setiap aspirasi yang diserapnya. “Saya tahu para petani kita juga memerlukan peralatan padi yang lebih maju dan berkualitas. Sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, kami mengawal dan memberikan alat-alat pertanian yang canggih, berupa hand tractor, tractor roda tiga dan empat, serta combine harvester, dan alat lainnya” tutur Ibas. Ibas menambahkan, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk menjadi salah satu permasalahan yang dikeluhkan warga. Dia mengklaim, bersama Partai Demokrat, bakal selalu menjadi yang terdepan menyampaikan keluhan rakyat. “Di saat harga pupuk tinggi dan langka, Partai Demokrat juga yang terdepan menyampaikan agar pupuk tersedia dan harganya tidak terlalu mahal, sehingga para petani tidak sulit," janji Ibas. Ibas juga berjanji, bersama Partai Demokrat untuk selalu mengusahakan harga sembako bisa lebih murah lagi. Sebab saat harga sembako tinggi, rakyat dipastikan sulit membeli. “Mas Ibas yang terdepan menyatakan, ‘tolong bantu rakyat kita, sejahterakan rakyat kita,’” yakin Ibas. Ibas menambahkan, ada pula bantuan langsung tunai, bantuan sembako untuk rakyat, dan rakyat yang berhak harus bisa menerimanya. Dia meminta kepada rakyat jika ada data yang tidak akurat dan rakyat yang berhak tidak mendapatkannya. “Ini supaya hak rakyat menjadi hak seutuhnya untuk mendapatkan kesejahteraan dan bantuan dari negara,” tegas Ibas.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522901/serap-aspirasi-warga-ngawi-ibas-janji-jalankan-amanah-seorang-pemimpin

f35307ff-0587-4843-a2d4-f1f40277ee5d

liputan6

2024-02-06

Relawan Bagama Umumkan 9 Karya Terbaik Lomba Kreatif Berbasis Ganjar-Mahfud

Liputan6.com, Jakarta - Relawan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yakni Baraya Ganjar-Mahfud (BAGAMA) Jawa Barat mengumumkan sembilan karya terbaik dalam event bertajuk BAGAMA F3ST. Penilaian dan pengumuman dilakukan pada Selasa 6 Februari 2024. Adapun Dewan Juri Profesional pun dilibatkan dalam lomba berbasis Ganjar Pranowo dan Mahfud Md ini. Sembilan pemenang itu diambil dari tiga kategori lomba yaitu tulisan, fotografi dan video kreatif. “Melalui sidang pleno cukup panjang. Dewan Juri memutuskan 9 karya terbaik dari masing-masing kategori, baik tulisan, fotografi serta video kreatif dan berhak mendapatkan hadiah atas karya terbaiknya,” kata Tim Media Bagama Jabar Anisa di Bandung, Selasa (6/2/2024).

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522907/relawan-bagama-umumkan-9-karya-terbaik-lomba-kreatif-berbasis-ganjar-mahfud

bb245746-115e-4460-9029-2afd776231a5

liputan6

2024-02-06

Dukung Keberlanjutan, Relawan Pekat Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Relawan Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) Indonesia Bersatu mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PEKAT Indonesia Bersatu mengatakan, pihaknya mendukung Prabowo-Gibran karena paslon nomor urut 02 tersebut berkomitmen melanjutkan dan menyempurnakan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kami melihat komitmen Prabowo-Gibran untuk melanjutkan program Pak Jokowo sudah tepat. Kami mendukung keberlanjutan, bukan perubahan. Karena apa yang sudah berjalan sudah tepat untuk menjadi landasan menuju Indonesia Emas 2045," kata Milano di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024). Milano mengatakan, pihaknya mendukung program pemberian makan siang gratis bagi pelajar dan santri, serta pemberian nutrisi untuk ibu hamil. Program tersebut, kata dia, akan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan menggerakkan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. "Program makan siang untuk anak sudah tepat karena bisa gerakkan ekonomi masyarakat. Program makan siang juga mengurangi beban orang tua," katanya.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522910/dukung-keberlanjutan-relawan-pekat-deklarasi-dukung-prabowo-gibran

3f0368e1-412c-431f-9f4d-2f3dd15735bd

liputan6

2024-02-06

Pasca Debat Pamungkas Pilpres 2024, Prabowo Unggul di Tiktok

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto berhasil menyedot animo warganet di platform media sosial TikTok. Hal itu terjadi pasca debat pamungkas Pilpres 2024 yang diadakan Minggu (4/2). Keunggulan Prabowo ini diketahui lebih tinggi jika dibandingkan dengan pesaingnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Rekam jejak keunggulan Prabowo tersebut dicatat oleh lembaga analis Pusat Penerangan Politik (Puspenpol) yang disampaikan oleh Adrian Zakhary sebagai Direktur Strategis Puspenpol. Menurut dia, data terkait dirangkum dalam periode 4 Februari 2024 pukul 18.00 WIB sampai dengan 5 Februari 2024 pukul 12.00 WIB. “Pada 4-5 Februari 2024, tepatnya saat debat capres dan pasca debat capres berlangsung, mention terkait semua paslon menunjukkan angka yang tinggi, namun jika kita lihat data klasifikasinya, Capres 02 terbesar ya, disusul Capres 01 di posisi kedua dan Capres 03 di posisi terakhir,” kata Adrian dikutip pada Selasa (6/2/2024). Adrian menjelaskan, selama debat dan pasca debat Capres, video viral juga didominasi oleh Prabowo Subianto. Salah satu video yang viral adalah pernyataan penutup yang menunjukkan sifat kenegarawanan dari Capres yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka tersebut. “Selama debat dan pasca debat Capres, Video FYP atau viral didominasi oleh Prabowo. Salah satu konten tertinggi Capres 02 itu berasal dari UGC akun netizen yang mempublikasi pernyataan penutup dari Prabowo Subianto yang meminta maaf kepada Paslon lain, menunjukkan kebesaran jiwa sebagai negarawan dan kebijaksanaannya, bisa jadi konten-konten User Generated Content (UGC) tersebut mendapat perhatian khusus dari para pengguna TikTok Indonesia,” tambah dia. Adrian menambahkan, Prabowo juga unggul dalam perbandingan jumlah postingan berdasar oleh UGC, dimana Prabowo unggul dengan 1.798.000 video di Tiktok, jauh jika dibandingkan dengan Ganjar yang mendapat 1.335.800 video dan juga Anies yang hanya mendapatkan 711.100 video di Tiktok. “Capres nomor urut 02 Prabowo lagi-lagi unggul di platform TikTok dengan persentasi signifikan dari perbandingan total konten UGC, perbandingan views, hingga perbandingankonten TikTok pasca debat Capres kemarin,” jelas Adrian.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522779/pasca-debat-pamungkas-pilpres-2024-prabowo-unggul-di-tiktok

c411c21a-c9c7-4513-a456-1d05e8861800

liputan6

2024-02-06

Tharekat Ulama Nusantara Tangerang Selatan Gelar Deklarasi Prabowo-Gibran di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Tharekat Ulama Nusantara Tangerang Selatan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran itu diselenggarakan oleh Tuntas pada Minggu, 4 Februari 2023 di Kedai Kemuning 57, Pamulang Barat, Tangerang Selatan (Tangsel) dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Mereka adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Wakilnya Pilar Saga Ichsan. Lalu turut hadir selaku deklarator yaitu Ustaz Ruba'i M Sholeh, Ustaz Ahmad Fitroni Pamulang, Ustaz Shomdhani Pamulang, H Syuja' Ciputat, Ustaz Murtadho Pamulang, Ustaz Zaenal Arifin Serpong, H Ali Imran Serua, dan Ustaz Abdul Hakim Ciputat. Wakil Wali Kota Tangerang Selata Pilar Saga Ichsan berharap adanya sinergi antara berbagai elemen masyarakat demi menyukseskan kemenangan bagi paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. "Tharekat Ulama Nusantara Tangerang Selatan mengadakan deklarasi untuk paslon 02, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Ustaz Ruba'i dan tim, juga para ustaz dan alim ulama, majlis taklim, guru ngaji, dan lain sebagainya, alhamdulillah berkumpul hampir seribu orang di sini," ujar Pilar Saga melalui keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024). "Kami dari tim pemenangan daerah provinsi dan Tangerang Selatan mendapatkan energi baru dengan dukungan dari para ulama untuk menyukseskan kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuntas Tharekat Ulama Nusantara Tangerang Selatan, mudah-mudahan sukses dan bisa membawa kemenangan di Tangerang Selatan," sambung dia.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522770/tharekat-ulama-nusantara-tangerang-selatan-gelar-deklarasi-prabowo-gibran-di-pemilu-2024

daae30ca-39df-4aca-9ae2-5d9fb407dc0f

liputan6

2024-02-06

Terima Pejabat Kerajaan dari Malaysia, TKN Prabowo-Gibran Bersilarurahmi Lintas Negara

Liputan6.com, Jakarta - Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan menerima Pejabat Menteri Besar Negeri Perak Malaysia di Fanta Headquarters, Jalan Surabaya nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2). Para pejabat Malaysia yang hadir dalam pertemuan ini yakni Pengarah Komunikasi dan Media Pejabat YAB Menteri Besar Perak Darul Ridzuan Abdul Muin Bin Sapidin, Head of Strategic Communication Consultant Iqbal Jamal, mantan Pengarah Komunikasi Pejabat Menteri Besar Perak Nizamuddin Isa, Special Officer Ali Yahya, Data Scientist Shahrill Sabarudin, Media dan Communications Consultant Muhammad Zaki Mahmood. Komandan TKN Fanta M. Arief Rosyid Hasan mengaku bersyukur karena dapat menjalin silaturahmi antaranak muda di Asia Tenggara. Sebab kata dia, Asia Tenggara adalah salah satu kekuatan dunia, sehingga silaturahmi dengan Malaysia harus terjalin dengan baik. “Asia Tenggara adalah salah satu kekuatan dunia yang suku Melayu dan Islamnya mayoritas. Seperti banyak prediksi saintis, bandul sejarah akan selalu bergeser. Kalau dulu ke Eropa, sekarang dia itu geser ke Asia Tenggara. Dengan dia bergeser ke Asia Tenggara, maka persaudaraan dengan teman-teman yang ada di Malaysia harus kita jalin dengan baik,” ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (6/2/2024). Arief berharap, silaturahim dengan orang muda Malaysia dapat terus terjalin dan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan dan Kawasan Asia Tenggara “Kita terbuka sekali, bahkan kita ingin di masa yang akan datang hubungan antara negara, antar anak muda ini bisa jauh lebih baik. Serta bisa membawa kemajuan bangsa kita di Indonesia, dan tentu saja sebagai kawasan Asia Tenggara,” kata Arief. Lebih lanjut, Wakil Direktur Milenial TKN Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019 itu menyebut, jika pasangan Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024, akan menjadi kekuatan asa dunia Asia Tenggara. “Kan (Pak Prabowo) selama ini punya militansi, punya nasionalisme yang kuat beliau secara pertahanan, keamanan bisa membawa bangsa kita lebih maju apalagi menggandeng kekuatan Asia Tenggara dan Pak Prabowo terhadap komitmen terhadap keumatan Islamnya tinggi, jadi sama Malaysia semakin erat hubungannya,” jelas Arief. Dalam pertemuan ini Arief juga menjelaskan kegiatan serta capaian-capaian yang dilakukan TKN Fanta. Dimulai dari terlaksananya konsolidasi ke Partai Koalisi Indonesia Maju dan simpul-simpul relawan, membuat kegiatan diskusi membahas isu terkini, program Prabowo-Gibran, pemeriksaan kesehatan hingga aksi sosial seperti aksi bersih- bersih Kali Ciliwung hingga bersih-bersih gereja jelang Natal. Kata Arief, TKN Fanta juga membuat ekosistem pemenangan pemilih muda dengan berbagai kegiatan kampanye untuk menyentuh 54 juta pemilih muda. “Kami juga ada canvassing kampanye door to door untuk pemilih muda dengan target 10 Juta suara,” kata Arief.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522906/terima-pejabat-kerajaan-dari-malaysia-tkn-prabowo-gibran-bersilarurahmi-lintas-negara

3163f3d8-2c5c-42cb-9fb5-da13981244c6

liputan6

2024-02-06

Momen Haru Disabilitas Netra, Raba dan Cium Ganjar saat Hajatan Rakyat di Balilkpapan

Liputan6.com, Jakarta Sebuah momen haru terjadi saat Hajatan Rakyat bersama calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2). Pada momen itu, hadir seorang pria paruh baya disabilitas netra bernama Salman yang naik ke atas panggung. Salman mengatakan, sudah lama mengikuti jejak Ganjar dan Mahfud melalui informasi yang diperolehnya secara terbatas karena tidak dapat melihat. Namun dia meyakini sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud Md adalah seorang yang tepat untuk bangsa Indonesia. "Yang saya dengar Bapak orangnya baik," kata Salman di Pangreh Praja Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Mendengar hal itu, Ganjar lalu bertanya bagaimana seorang disabilitas netra bisa mengenali seseorang dengan lebih baik. Salman kemudian meminta izin untuk meraba wajah Ganjar agar tahu bentuk rupanya. Secara terbuka, capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura itu pun membolehkan Salman melakukan hal tersebut. Karena perbedaan tinggi badan, Ganjar tidak sungkan harus berpose seperti berlutut agar berhadapan secara sejajar. Usai melakukan hal tersebut, Ganjar pun bertanya apa yang dirasakan oleh Salman. Secara bergetar, Salman pun menyampaikan doa terbaiknya kepada Ganjar. "Insyaallah bapak orang yang jujur. Kami harapkan Bapak bisa menjalankan pemerintahan ini lima tahun sampai selesai, lanjut lagi ke selanjutnya sampai 10 tahun. Doa saya selalu untuk Pak Ganjar," harap Salman yang secara spontan langsung mencium wajah Ganjar dan memeluknya. Ganjar mengatakan, apa yang terjadi antara dirinya dan Salman merupakan sebuah tindakan saling mengerti. Sebab, terhadap seorang yang berkebutuhan khusus, tenggang rasa dan toleransi adalah cara terbaik untuk menjadi inklusif sebagai sesama manusia. "Maka kita harus belajar dan menyesuaikan dengan kawan-kawan yang berkebutuhan khusus," ungkap Ganjar.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522747/momen-haru-disabilitas-netra-raba-dan-cium-ganjar-saat-hajatan-rakyat-di-balilkpapan

a2cfd35e-08c7-451b-9c4a-bb807570c5a2

liputan6

2024-02-06

Kampanye di Jateng, Kaesang PSI Kembali Ingatkan Pendukungnya Pilih Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengajak para pendukungnya untuk memilih pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Adapun ini disampaikannya saat berkampanye di lapangan Jetak Purwanto, Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (6/1/2024). “Nanti ada paslon 1, 2, dan 3 tapi sing paling apik nomor loro (tapi yang paling bagus nomor dua),” kata Kaesang dalam keterangan yang diterima. Dia pun yakin dengan warga hadir di sini, sebagai bentuk komitmen percaya akan pasangan Prabowo-Gibran serta PSI. “Itu menyambut kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” jelasnya. Sebelumnya, Kaesang juga mengajak warga Bali untuk memilih pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menurut dia, pasangan tersebut yang paling bagus. Adapun ini disampaikannya saat menghadiri kampanye di Gelora Ngurah Rai, Bali. "Ini ada pasangan nomor 1, 2 dan 3 tapi terbagus adalah nomor 2," kata Kaesang dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522862/kampanye-di-jateng-kaesang-psi-kembali-ingatkan-pendukungnya-pilih-prabowo-gibran

b61a7804-e206-428c-8125-e516a0baadbc

liputan6

2024-02-06

TPN: Ganjar-Mahfud Punya Visi Misi yang Jelas untuk Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TPN) menilai hanya capres Ganjar Pranowo yang bicara gagasan dalam debat kelima Pilpres 2024. Tak mengherankan, karena pasangan nomor urut 3 yang jelas punya visi, misi, dan program untuk masyarakat. “Paslon kami jelas punya 21 program, visi, dan misi untuk masyarakat. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini eksekutor, makanya temanya sat set dan tas tes. Sat set Pak Ganjar, tas tes Pak Mahfud,” kata Juru Bicara TPN Siti Rahmayanti. Selain itu, Ganjar-Mahfud juga merupakan sosok pemimpin yang punya karakter dan rekam jejak yang baik, sebelum atau pun selama masa kampanye. Bahkan Siti meyakini intergritas, moral, dan etika Ganjar-Mahfud paling baik dibandingkan paslon lainnya. “Masyarakat butuh bukti. Paslon kita mau menginap di rumah warga, paslon lain tidak. Paslon kami bersentuhan dengan warga, tidak hidup di menara gading,” ujar Siti. Ganjar-Mahfud bertekad membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan tidak menutup atas akses teknologi informasi. Atas dasar itu, Ganjar-Mahfud memiliki program internet gratis. Terkait penanganan kasus stunting, menurut Siti, Ganjar punya gagasan lebih baik.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522737/tpn-ganjar-mahfud-punya-visi-misi-yang-jelas-untuk-masyarakat

11668c71-364f-4f39-abc6-b9b7341f6579

liputan6

2024-02-06

Ganjar Berkomitmen Beri Insentif untuk Guru Agama dan Guru Ngaji se-Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memberikan insentif kepada guru agama dan guru ngaji se-Indonesia, jika terpilih dalam Pilpres 2024. Ganjar mengaku, bakal menerapkan program tersebut hingga guru agama bisa benar-benar mendapatkan perhatian. "Ada harapan (insentif guru ngaji) dan diceritakan apa yang ada di Jawa Tengah dan kami akan nasionalkan. Saya kira sama dengan harapan-harapan yang ada di Jawa Barat di Garut 'Pak Ganjar itu kok bisa', bisa nanti kita nasionalkan juga bisa," kata Ganjar dilansir dari Antara, Selasa (6/2/2024). Ganjar menambahkan, program insentif guru agama telah diperhitungkan dengan matang hingga ke alokasi anggarannya. Ia menyebutkan, bakal menyisihkan Rp4 triliun dari APBN untuk menyejahterakan guru agama dan guru ngaji. Program tersebut, lanjut Ganjar, juga beriringan dengan komitmen pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pesantren. UU tersebut juga pernah didorong Ganjar saat masih menjabat gubernur Jawa Tengah. "Yang penting dengan Undang-Undang Pesantren itu ada, legalitasnya siap, administrasinya siap, nanti akhirnya akan bisa bekerja sama. Tentu saja guru agama yang ada, saya kira bisa diberikan seperti apa yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah," tambah Ganjar. Sementara, Pemimpin Pondok Pesantren Fauzan, KH Aceng Abdul Mujib di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat menyambut baik, program insentif bagi guru agama dan guru ngaji. Ia mengaku, sangat mengapresiasi Ganjar terhadap kepedulian dan perhatiannya kepada kalangan pengajar agama, khususnya ulama dan santri yang telah memberikan kontribusi besar untuk bangsa dan negara. "Pejabat yang tahu diri bahwa santri adalah rakyat Indonesia, kiai bagian dari masyarakat Indonesia yang memberikan kontribusi besar sejak saat melawan penjajah sampai hari ini santri dan kiai tetap pasang badan untuk membela NKRI," katanya. Adapun program tersebut akan ditingkatkan Ganjar ke nasional dan telah resmi masuk program Ganjar-Mahfud. Oleh sebab itu, KH Aceng diikuti belasan ribu santri menjatuhkan pilihannya untuk Ganjar-Mahfud agar nasib pengajar agama bisa lebih sejahtera. "Ketika seorang pejabat menghargai kiai, santri menghargai para pejuang ulama-ulama terdahulu yang ikut mendirikan negeri tercinta ini, saya yakin Indonesia ke depan akan jadi negara besar, kita semua akan sejahtera," ucap KH Aceng.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522708/ganjar-berkomitmen-beri-insentif-untuk-guru-agama-dan-guru-ngaji-se-indonesia

5817604a-aa51-48ae-8a33-a5f9c2deb3ef

liputan6

2024-02-06

Ditemani Cucu Sultan Hamengkubuwana X, Alam Ganjar Datangi Tempat Bersejarah Kraton Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta - Muhammad Zinedine Alam Ganjar dapatkan kesempatan untuk berkeliling Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (6/2) pagi. Di atas luas lahan 14.000 meter persegi, Alam diajak Cucu Sultan Hamengkubuwana X Drasthya Wironegoro untuk mempelajari arsip peninggalan dari kesultanan tersebut. "Hari ini senang karena ditemani muterin seisi Kraton Yogyakarta dan ditunjukin beberapa arsip, konservasi, bahkan dikasih lihat laboratorium yang menyimpan barang-barang Kraton yang perlu dijaga," ucap Alam. Didalamnya terdapat banyak bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal sultan, keluarganya serta abdi dalem Kraton. Sementara di bagian utara terdapat Alun-alun Utara dan di selatan terdapat Alun-alun Selatan serta sekitar 10 menit dari kawasan Malioboro. Dalam kesempatan tersebut Alam mengaku mendapatkan banyak cerita bagaimana sejarah dan budaya Kraton Yogyakarta tersebut terbentuk. Melalui kunjungan tersebut, dirinya berharap agar lebih banyak anak muda yang mau datang belajar dan mengadopsi nilai etika yang terkandung dalam Kraton Yogyakarta. Alam mengaku kagum bisa datang kembali ke Kraton Yogyakarta. Menurutnya, banyak hal baru yang patut diapresiasi. Di sisi lain, di usianya yang sudah ratusan tahun ini, Kraton mampu mempertahankan dan menjaga eksistensi budayanya. "Tempat bersejarah dan luar biasa saya pernah ke Kraton tapi udah lama dan setiap balik kesini selalu banyak sekali kegiatan ataupun pameran kebudayaan yang dipertunjukkan. Banyaknya inovasi dari segi konsep menurut saya itu menunjukkan suatu cara Kraton bisa menjaga demand wisatawan untuk mau datang terus ke Kraton sebagai objek wisata bersejarah dan berbudaya," ungkap Alam. Di tengah pergerakan kehidupan sosial yang dinamis, Alam melihat bahwa Kraton merupakan salah satu destinasi wisata berbasis budaya yang tak lekang oleh waktu. Di sisi lain Kraton juga kerap menyelenggarakan acara adat dan kebudayaan yang senantiasa ditunggu oleh banyak masyarakat dalam maupun luar negeri. "Apabila kita menganggap budaya kita itu kuno ga salah, tapi disitu lah hal menariknya. Kita datang dan melihat barang awam dan menjadi salah satu spot yang instagramable, hingga pembelajaran yang didapatkan. Ini sebagai salah satu cara kita untuk melestarikan eksistensi budaya agar semakin berkembang," pungkas Alam. Sementara, Drasthya Wironegoro mengaku senang atas kedatangan Alam di Kraton tersebut. Dirinya menerima dengan senang hati Alam Ganjar yang merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Tentu, menurut Wironegoro Kraton bukan tempat yang asing bagi Alam. "Yang pasti seneng ya karena mau berwisata, anak UGM juga, siapa tau bisa ngajak temen lain yang belum pernah ke Kraton untuk berwisata, selalu diterima pastinya," ujar Wironegoro.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522690/ditemani-cucu-sultan-hamengkubuwana-x-alam-ganjar-datangi-tempat-bersejarah-kraton-yogyakarta

7f31eb44-e3f3-4f8d-ba0d-6cd6ec44f7f3

liputan6

2024-02-06

Siti Atikoh Ganjar Temui Abuya Muhtadi, Didoakan dan Diberi Nasihat

Liputan6.com, Jakarta - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melanjutkan safari politik ke Banten, Selasa (6/2/2024). Atikoh mengawali agenda dengan menemui kiai dan pimpinan Pondok Pesantren Roudotul Ulum, Cidahu, Pandeglang, Banten KH Ahmad Muhtadi Dimyati atau Abuya Muhtadi. Kehadiran Atikoh nampak disambut hangat oleh perwakilan keluarga Abuya Muhtadi. Saat bertemu Abuya Muhtadi, istri Ganjar Pranowo itu langsung bersalaman sambil membungkukkan badannya. Abuya Muhtadi tampak menyambut hangat kehadiran Atikoh di rumahnya. Dalam kesempatan itu, Abuya Muhtadi juga memanjatkan doa untuk Atikoh dan Ganjar Pranowo. Seluruh tamu yang turut hadir juga terlihat memanjatkan doa bersama. Selanjutnya, Atikoh menggelar silaturahmi secara tertutup dengan Abuya Muhtadi di dalam kediaman selama 40 menit. Atikoh mengaku bersyukur bisa bersilaturahmi langsung dengan Abuya Muhtadi. Adapun Ganjar Pranowo telah lebih dulu bertemu dengan Ulama sesepuh dari Banten itu. "Alhamdulillah bisa bersilaturahmi hari ini, kalau Mas Ganjar sudah sejak lama," kata Atikoh kepada wartawan usai bertemu Abuya Muhtadi di Pandeglang, Banten, Selasa (6/2/2024). Dia mengaku mendapat sejumlah pesan dari Abuya Muhtadi. Disisi lain, Abuya Muhtadi turut memanjatkan doa dan memberikan semangat untuk kesuksesan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. "Kalau pesannya ikhtiar, seperti itu. Jadi doa sempet, juga diberi beberapa nasihat ya. Semangat, ikhtiar yang terbaik Insyaallah. Mendoakan yang terbaik," ungkap Atikoh.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522669/siti-atikoh-ganjar-temui-abuya-muhtadi-didoakan-dan-diberi-nasihat

c4a09473-f7d9-4eb6-ae40-901128404eac

liputan6

2024-02-06

Erick Thohir Sambangi Ponpes Lirboyo, Minta Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Lakpesdam NU nonaktif, Erick Thohir menyambangi Ponpes Lirboyo guna meminta doa untuk kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Erick didampingi Komandan TKN Muda Prabowo-Gibran, Muhammad Arif Rosyid Hasan dan Tsamara Amany. Erick diterima langsung oleh kiai sepuh Ponpes Lirboyo, yakni KH Anwar Manshur, KH Kafabihi Mahrus, KH Zamzami Mahrus, dan KH An'im Falahuddin Mahrus. Erick memohon doa dari para masyaikh Lirboyo untuk kemenangan Prabowo Gibran satu putaran. Para masyaikh Lirboyo merestui dan mendoakan langkah Erick untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Mewakili para masyaikh, Gus Adib Anwar menyatakan dukungannya agar Pilpres berjalan satu putaran untuk kemenangan Prabowo. "Insya Allah Pilpres satu putaran agar saat bulan Ramadhan tiba nanti, para santri bisa fokus mengaji dan beribadah dengan tenang," ujar Gus Adib dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024). Dalam kesempatan yang sama Erick Thohir menyampaikan kuliah umum di hadapan ribuan santri. Dalam paparannya, Erick mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang punya keberpihakan kepada generasi muda. Termasuk para santri dan santriwati yang menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia. "Jika Presiden Jokowi sudah berhasil dengan UU Pesantren dan Hari Santri, serta akan dilanjutkan dengan kenaikan 10% beasiswa pemerintah untuk pesantren, maka saya yakin perhatian serupa dan lebih besar akan diberikan oleh pemimpin berikutnya, Prabowo-Gibran," ujar Erick yang disambut tepuk tangan meriah para santri yang hadir.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522684/erick-thohir-sambangi-ponpes-lirboyo-minta-doa-untuk-kemenangan-prabowo-gibran-satu-putaran

38a3fcf3-f0f4-4f98-aa31-4db945109a43

liputan6

2024-02-06

Anies Sebut Putusan DKPP Jadi Peringatan Bagi KPU, Jangan Lagi Ada Pelanggaran Etik

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi peringatan bagi pimpinan dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak lagi melakukan pelanggaran etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya telah melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. "Saya apresiasi kepada DKPP yang sudah berani mengungkap yang senyata-nyatanya dan ini sekaligus juga pengingat atau alarm. Sembilan hari lagi pemilu, jangan sampai nanti pada hari pemilu dan setelah hari pemilu muncul masalah seperti ini lagi," kata Anies kepada wartawan usai kampanye terbuka di Lapangan Karang Pule, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilansir dari Antara, Selasa (6/2/2024). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, putusan DKPP tidak bisa disembunyikan. Dia juga mengingatkan, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk tidak lagi coba-coba melakukan pelanggaran. "Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran," ujarnya. Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024. "Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika," ucap Anies. Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy'ari layak dipecat usai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi. "Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok," katanya.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522658/anies-sebut-putusan-dkpp-jadi-peringatan-bagi-kpu-jangan-lagi-ada-pelanggaran-etik

1b614ab5-763a-42b3-853d-19f78ea75167

liputan6

2024-02-06

Isu Ahok Jadi 'Kuda Putih' Jokowi, Ganjar: Dia Teman Saya

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak mau berasumsi soal istilah 'kuda putih' Jokowi yang disematkan kepada mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat mendeklarasikan dukungan terhadap dirinya. Ganjar menegaskan, Ahok adalah temannya yang sudah lama dikenal secara baik. "Ahok teman saya. Dia sudah lama bersama saya dan tentu saja dia punya nilai-nilai. Nilai-nilai itu dia tunjukkan waktu jadi anggota DPR, waktu jadi wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur sebentar, lalu kemudian dia tidak bisa menjadi gubernur," kata Ganjar di Balikpapan, Selasa (6/2/2024). Ganjar menambahkan, Ahok adalah sosok yang ikhlas. Ketika dia dipenjarakan karena tudingan menyalahgunakan ayat suci, maka hukuman itu dijalankan hingga selesai dan kembali mengabdi untuk negera sebagai komisaris di Pertamina. "Semua ingat kan kasusnya? Dia masuk penjara, dan dia ikhlas, lalu dia menjadi seorang profesional dengan bayaran yang cukup, dan dia memilih keluar untuk membantu saya karena sebuah nilai," ucap Ganjar. Ganjar berharap, jika seorang datang dan membawa nilai kebaikan maka dukungan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, pilihannya hanya ambil peluang tersebut atau tidak. "Sehingga harapan kita, kalau orang nanti mau bergabung atau tidak bergabung kami punya nilai dan nilai itu secara universal bisa dipertanggungjawabkan. Take it or leave it, itu saja," ucapnya memungkasi. Diberitakan sebelumnya, isu Ahok menjadi kuda putih Jokowi berhembus di media sosial X.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522645/isu-ahok-jadi-kuda-putih-jokowi-ganjar-dia-teman-saya

f56332c1-9b29-40f9-ad5b-e582dacbe1eb

liputan6

2024-02-06

Kampanye Pemilu 2024 Akan Usai, Sahroni Minta Semua Pihak Menjaga Suasana Damai

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Politikus NasDem, Ahmad Sahroni mengingatkan agar aparatur negara tetap menjaga netralitas terlebih masa kampanye Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan selesai. Hal ini menyikapi adanya dugaan dan narasi intimidasi di sejumlah wilayah. “Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan. Justru kalau kalian melakukan itu, kalian mencoreng komitmen netralitas Kapolri. Dan ini sayang sekali karena masa kampanye sebentar lagi. Jangan nodai track record netralitas Polri yang sudah bagus,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024). Di sisi lain, soal banyaknya sivitas akademia mengeluarkan sikap, menurut dia jika memang ada yang mendapatkan tekanan, sebaiknya segera lapor. “komitmen Kapolri dan Panglima TNI jelas, bahwa TNI-Polri itu netral dan tidak akan terlibat politik praktis. Jadi laporkan saja, enggak usah takut, pasti para oknum akan ditindak oleh pimpinannya,” ungkap Sahroni. Dia pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik. “Ini sudah detik-detik menuju hari pencoblosan. Dinamika pasti semakin panas dan banyak pihak-pihak yang berusaha memprovokasi. Jadi sebisa mungkin jangan terpancing, kita tetap jaga suasana damai,” tutup Sahroni.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522854/kampanye-pemilu-2024-akan-usai-sahroni-minta-semua-pihak-menjaga-suasana-damai

214d4225-0d56-4b31-b444-5d829c314e37

liputan6

2024-02-06

Pakar Hukum Nilai Putusan DKPP soal Sanksi Ketua KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pelanggaran yang dilakukan Hasyim Asy'ari tersebut terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan menilai ada persoalan serius atas putusan DKPP, dikhawatirkan memunculkan kerancuan konstitusional. "Putusan DKPP yang berjumlah tidak lebih dari 195 halaman mengandung rekayasa dan kesesatan terselubung. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan (ratio decidendi) putusan DKPP," ujar Abdul Chair melalui keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024). "DKPP dalam ratio decidendi menyatakan bahwa, 'tindakan Para Teradu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi' (halaman 188). Frasa 'tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi', sepertinya tepat, namun kalimat tersebut tidak konsisten dan tidak tepat," sambungnya. Abdul Chair menyebut, putusan DKPP tersebut tak mengubah hasil penetapan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diketok oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (putusan MK) bersifat final dan mengikat. "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (selfexecuting), dan oleh karenanya tidak memerlukan atau menunggu revisi terhadap Undang-Undang," ucap dia. "Secara mutatis mutandis berlaku bagi regulasi di bawah undang-undang (in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)," sambung Abdul Chair.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522653/pakar-hukum-nilai-putusan-dkpp-soal-sanksi-ketua-kpu-tak-pengaruhi-pencalonan-gibran

c2aa16ac-7ff4-4785-9d81-3d1dfdd49657

liputan6

2024-02-06

Jelang Pencoblosan, Rektor UKI Serukan Pemilu Damai

Liputan6.com, Jakarta Jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari, sejumlah sivitas akademia memberikan himbauan untuk terus menjaga semangat demokrasi di Indonesia. Kini datang dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) memberikan himbauan kepada seluruh stakeholder. Dipimpin Rektor UKI, Dhaniswara K Harjono mengajak semua kalangan untuk menciptakan Pemilu yang damai. “Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam Pemilihan Umum yang damai, guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024). Pihaknya mengimbau kepada pejabat penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika, moral serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok/golongan atau partai politik tertentu. “Mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” ungkap Dhaniswara. Pihaknya juga mengajak masyarakat dan sivitas akademika untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Serta mementingkan kesejahteraan rakyat, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara,” jelasnya.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522848/jelang-pencoblosan-rektor-uki-serukan-pemilu-damai

d21c82a1-c50e-4735-a888-3e8f78898201

liputan6

2024-02-06

Relawan Pariban 02 Yakin Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PARIBAN 02 (Prabowo Gibran) Benlis Butarbutar menilai bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat paling konkret yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Itu dikarenakan keduanya mempunyai fokus untuk meningkatkan kualitas manusia, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah," kata Benlis Butarbutar dalam keterangannya, Selasa (6/2). Benlis mengatakan Prabowo-Gibran telah memiliki peta jalan yang jelas dan terukur. Hal itu dibuktikan dengan adanya misi Asta Cita yang telah disampaikan kepada masyarakat. "Saya melihat program dan misi yang disampaikan oleh pasangan ini, tampaknya punya 'roadmap' mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Benlis. Lebih lanjut, Benlis menyebut langkah-langkah penjelasan dari misi yang dimiliki pasangan Prabowo-Gibran ini. "Langkah pertama, fokus dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) sebagai bentuk memperkuat identitas negara." sebutnya. Kemudian, langkah kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. "Hal ini memperkuat untuk sejahterakan rakyat." ujarnya. Langkah ketiga, lanjut Benlis, Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Upaya tersebut untuk menunjang langkah keempat yakni emperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). "Melingkupi pengembangan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas," terangnya. Sementara langkah kelima, jelas Benlis, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Serta langkah keenam, berkomitmen membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi guna memberantas kemiskinan. Langkah ketujuh, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Upaya tersebut dilakukan beriringan dengan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Langkah terakhir yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. "Selain itu akan ada upaya peningkatan toleransi antar umat beragama." ucapnya.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522785/relawan-pariban-02-yakin-prabowo-gibran-menang-satu-putaran

0f13e31f-d121-4055-b3d0-a3189faa2f96

liputan6

2024-02-06

APTRI Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres, Titipkan Aspirasi soal Petani

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar dukungan serentak untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. APTRI berharap, dukungan disampaikan bisa menambah peluang kemenangan keduanya di Pilpres 2024 dalam satu putaran. “Dukungan serentak digelar di berbagai kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, mulai dari Banyuwangi, Lumajang, Jember, Cirebon, Mojokerto, Gresik, Jombang, Pati dan Rembang (Pantura). Deklarasi dilakukan mulai 3 hingga 6 Februari 2024,” ujar Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen melalui siaran pers diterima, Selasa (6/2/2024). Soemitro menjelaskan, butuh pertimbangan kuat sebelum memberi dukungan terhadap salah satu kandidat dari tiga pilihan yang ada. Maka dari itu, deklarasi disampaikan baru sepekan menjelang tanggal pencoblosan 14 Februari 2024. “Setelah mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan petani tebu. Saya maupun pengurus APTRI lain mengenal baik Bapak Prabowo sebagai figur yang mudah ditemui dan mau mendengar keluh-kesah petani. Beliau kan pernah menjadi Ketua Umum HKTI pada tahun 2004 – 2009. Jadi wajar jika kami menyalurkan aspirasi kepada Bapak Prabowo,” ujar Soemitro memberi alasan. Senada dengan itu, Sekretaris DPD APTRI Jawa Barat, H Ali Majaji, menambahkan bahwa Prabowo memiliki posisi strategis sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dia yakin Prabowo adalah ‘bos’ dan bukan petugas partai. “Jadi bisa mengambil kekuatan besar menyangkut nasib petani sebagai pimpinan partai terbesar di Indonesia,” tambah Ali. Ali mengklaim, petani merasa lebih dekat secara emosional kepada Capres Prabowo – Gibran karena lama bersama petani dan paham akan masalah pertanian. Kemudian, sikap Prabowo – Gibran tegas mendukung dan menempatkan petani sebagai mitra usaha sektor pertanian dan industri. “Program Probowo – Gibran untuk lebih konkret hal itu dirasakan para petani khususnya petani tebu di Jawa Timur,” jelas Ketua APTRI Jawa Timur, H. Suigsan, MM. Dalam penjelasan tertulisnya, DPN APTRI menyimpulkan bahwa Prabowo adalah politisi yang handal yang merupakan ketua umum dari Partai untuk itu lebih memiliki kemandirian dalam merumuskan dan menentukan kebijakan.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522913/aptri-dukung-prabowo-gibran-di-pilpres-titipkan-aspirasi-soal-petani

6edd19bf-21be-4a1e-8172-3e6497fc36ae

liputan6

2024-02-06

Pendukung 02 Hadang Ganjar dengan Spanduk Prabowo-Gibran, Mengaku Suarakan Hak Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Putra Nur, pria berusia 21 tahun asal Balikpapan menghadang laju perjalanan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saar hendak makan siang. Pengadangan tersebut dilakukan dengan membawa spanduk Prabowo-Gibran yang dipegang berdua bersama rekannya. “Kami ingin menyuarakan suara (dukungan ke Prabowo-Gibran) ini kan negara demokrasi kan?” saat ditanya maksud dan tujuan aksinya tersebut, Selasa (6/2/2024). Putra mengaku tidak ada maksud lain, kecuali memdapat atensi dari Ganjar. Namun menurut dia, respons dari Ganjar yang menghampiri dan mengajaknya makan siang bersama sungguh di luar dugaan. “Tidak nyangka, kirain kan cuma say hi aja gitu,” tutur Putra. Putra mengapresiasi ajakan Ganjar untuk makan siang bersama. Dia juga menyambut baik obrolan ringan bersama Ganjar yang tidak disangka. “Kaget sih kirain gimana gitu, orangnya asik,” takjub Putra. Meski disambut baik oleh Ganjar, Putra menegaskan tidak akan berpaling dukungan dan tetap memilih Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024. “Tidak, saya tetap 02!,” dia memungkasi. Agenda makan siang calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Balikpapan mendadak tidak biasa. Secara mengejutkan, Ganjar dikagetkan kehadiran dua orang yang mengklaim diri sebagai pendukung Prabowo-Gibran. Ganjar yang mengetahui kehadiran mereka langsung bergerak dan mendekati mereka. Pria berambut putih itu pun langsung bertanya maksud kedatangannya sambil mengajaknya makan siang bareng. Bahkan sesuai makan bareng, Ganjar juga meladeni mereka untuk berforo bersama. Lalu bagaimana krnologis kejadiannya?

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522587/pendukung-02-hadang-ganjar-dengan-spanduk-prabowo-gibran-mengaku-suarakan-hak-demokrasi

2adf46ae-9b5c-461c-984c-4bf1ff4a8bda

liputan6

2024-02-06

Ganjar Ingatkan Anak Muda Jangan Menikah Dini, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingatkan kepada anak muda untuk tidak melakukan pernikahan dini. Sebab menurut dia, pernikahan bukan hanya soal cinta melainkan juga kesiapan mental dan fisik. "Anak-anak muda tolong jangan menikah dini, oke?! Jangan menikah dini! siapkan mental dan fisiknya," kata Ganjar saat Hajatan Rakyat di Pangreh Praja Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024). Ganjar menambahkan, setelah mental dan fisik, menikah juga membutuhkan edukasi yang baik. Khususnya kepada mereka kelompok perempuan yang akan menjadi seorang ibu untuk memastikan bayi di kandungannya sehat agar ketika lahir tidak stunting. "Setelah menikah dan hamil pastikan kandungannya sehat. Caranya? Satu, periksa rutin. Kedua, asupan gizi. Maka Insyaallah anaknya lahir sehat. Ibunya juga sehat. Itulah pentingnya kenapa ibu hamil butuh gizi yang baik, asupan gizi baik agar anaknya nanti tidak stunting," jelas Ganjar. Ganjar menjelaskan, stunting adalah sebuah keadaan ketika otak anak tidak berjalan, badan anak tidak bertumbuh seperti yang seharusnya. Oleh karena itu, penting kiranya diperhatikan bagaimana kondisi bayi saat seribu hari pertamanya. "Maka bapak dan ibu, seribu hari kehidupan penting untuk anak kita," kata Ganjar. Ganjar menyarankan, para ibu bisa memberikan mereka asupan ASI eksklusif. Dia meyakini saat hal itu berjalan baik, maka program selanjutnya seperti pendidikan mampu diikuti dengan baik. "Maka kalau saya ditanyakan, Pak Ganjar setuju tidak dengan program makan gratis? untuk apa? kalau untuk stunting salah, telat. Pemahaman ini yang tidak didapat. Kalau mereka sudah tumbuh baik sehat mendapatkan pendidikan pelajaran yang baik maka mereka akan siap bekerja dengan baik," pungkas Ganjar.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522564/ganjar-ingatkan-anak-muda-jangan-menikah-dini-ini-alasannya

bd50e188-510f-4e81-8201-177f835628d1

liputan6

2024-02-06

Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran Memimpin di Jatim, Disusul Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Poltracking Indonesia, merilis hasil survei terbaru tentang peta kekuatan elektoral terkini calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) dan partai politik di Jawa Timur mendekati hari pemilihan. Survei dilaksanakan pada 25-31 Januari 2024 di 11 Daerah itu, hasilnya adalah elektabilitas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertinggi yakni 60,1%. “Simulasi surat suara tiga pasangan calon presiden-wakil presiden, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas (60,1%), diikuti pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan elektabilitas (17,2%) dan pasangan no urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 14,9%,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024). Hanta menjelaskan, elektabilitas calon presiden-wakil presiden di Jawa Timur, pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin sempat turun di Juni 2023, dan sedikit mengalami kenaikan di September 2023. Sementara tren pergerakan elektoral Prabowo Subianto di Jawa Timur konsisten mengalami tren kenaikan sejak Juni 2023. Kenaikan signifikan terjadi dari rentang September 2023 ke Januari 2024 (19,5%), dimana dalam rentang tersebut Prabowo Subianto dipastikan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. “Sedangkan tren Ganjar Pranowo relatif stabil memimpin sejak Mei 2022 hingga Juni 2023, namun disalip Prabowo Subianto pada September 2023. Setelah September 2023 tren elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan (21,0%) di Januari 2024 meski sudah dipastikan menggandeng Mahfud MD sebagai cawapres,” pungkasnya. Adapun survei, menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 8000 responden dengan margin of error +/- 1,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi digitalterhadap responden yang telah terpilih secara acak.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522563/survei-poltracking-elektabilitas-prabowo-gibran-memimpin-di-jatim-disusul-ganjar-mahfud-dan-anies-cak-imin

ecb32248-6830-4869-89a1-6a32fe832fc6

liputan6

2024-02-06

Disambut Pendukung Prabowo-Gibran di Balikpapan, Ganjar Malah Ajak Makan Bareng

Liputan6.com, Jakarta Agenda makan siang calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di Balikpapan mendadak tidak biasa. Secara mengejutkan, Ganjar Pranowo dikagetkan kehadiran dua orang yang mengeklaim diri sebagai pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Ganjar Pranowo yang mengetahui kehadiran mereka langsung bergerak dan mendekati mereka. Politikus berambut putih itu pun langsung bertanya maksud kedatangan kedua pemuda itu sambil mengajaknya makan bareng. Bahkan seusai makan siang bareng, Ganjar juga meladeni mereka untuk berforo bersama. Lalu bagaimana kronologi kejadiannya? Awalnya, momen itu terjadi ketika dua orang pendukung Prabowo-Gibran tersebut 'menyambut' kedatangan Ganjar ketika akan makan di rumah makan Terumbu Sultra di Jalan Syarifuddin Yoes No.22, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024). 'Sambutan' tersebut disampaikan kedua orang itu dengan membentangkan spanduk Prabowo-Gibran saat Ganjar yang melintasi rumah makan tersebut. Melihat hal tersebut, Ganjar kemudian menghampiri mereka. Ketika didatangi Ganjar, dua orang laki-laki itu sempat terlihat terkejut dan menggulung spanduk tersebut, namun Ganjar mencegahnya. "Jangan ditutup, nanti dimarahin," ucap Ganjar kepada mereka. Mereka pun membentangkan spanduknya kembali. Kemudian Ganjar berinteraksi dengan mereka. Ganjar menyampaikan terima kasih kepada mereka karena telah 'menyambut'. "Terima kasih yang telah menyambut ya," tutur Ganjar sembari tersenyum. Capres yang didukung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura itu menilai momen menjadi edukasi perbedaan pilihan harus dihormati dan harus tetap menjadikan pemilu aman dan damai. Setelah menyampaikan pesan itu. "Inilah pesan damai dan tidak marah-marah, ya. Yuk ikut makan yuk. Enggak dimarahin Pak Prabowo kok. Nanti kalau dimarahin aku yang belain. Makan yuk makan," kata Ganjar kepada mereka.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522561/disambut-pendukung-prabowo-gibran-di-balikpapan-ganjar-malah-ajak-makan-bareng

bcc3527d-7482-479e-b151-2814e0e598ab

liputan6

2024-02-06

Survei Poltracking: Pilihan Parpol Pemilih Jatim Tidak Linear dengan Pilihan Capres

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru tentang peta kekuatan elektoral terkini calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) serta partai politik (parpol) di Jawa Timur (Jatim) jelang hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasilnya, pada simulasi surat suara 18 parpol peserta Pemilu 2024, PKB memperoleh elektabilitas tertinggi di Jatim dengan (24.0 persen), diikuti PDI Perjuangan (16.7 persen), dan Partai Gerindra (15.5 persen). Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyampaikan, pemilih parpol belum linear atau belum pasti memilih capres yang diusung partai politik yang mereka pilih. "Basis pemilih partai politik masih terjadi split ticket voting, di mana pilihan partai politik tidak linear dengan pilihan calon presiden – wakil presiden yang diusung," kata dalam Hanta keterangannya, Selasa (6/2/2024). Hanta menyebut, pemilih partai politik pengusung Anies – Muhaimin, seperti Partai NasDem, PKB, dan PKS masih terbelah ke kandidat lain. "Belum cukup solid kepada pasangan nomor urut 1," kata Hanta. Sementara, pemilih partai politik pengusung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka cukup solid ke pasangan nomor urut 2 tersebut. "Sedangkan, pemilih partai politik pengusung Ganjar Pranowo – Mahfud Md hanya PDI Perjuangan yang cukup solid ke pasangan nomor urut 3," kata Hanta.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522545/survei-poltracking-pilihan-parpol-pemilih-jatim-tidak-linear-dengan-pilihan-capres

0dfab6cd-d46d-47ea-b97e-8448bf5bd026

liputan6

2024-02-06

Viral TKD Prabowo-Gibran Parepare Diduga Bagi-Bagi Uang Saat Kampanye, Bawaslu Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta - Seorang anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran, Parepare membagikan uang saat menggelar kampanye di Taman Mattirotasi, Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 4 Februari 2024. Video aksi bagi-bagi uang itu pun viral di media sosial. Dalam video, terlihat seorang anggota TKD Prabowo-Gibran Parepare membagikan sejumlah uang ke peserta kampanye dari atas panggung. Peserta kampanye yang hadir terlihat berebut uang yang disebarkan oleh anggota TKD Prabowo-Gibran tersebut. "TKD Prabowo Sulsel bagi" duit... Acara di Parepare Sulsel....🤦🤦🤦🤦," tulis akun X @Allunk1801 yang membagikan video tersebut. Komisioner Bawaslu Parepare, Susilawati membenarkan bahwa ada peristiwa bagi-bagi uang yang diduga dilakukan anggota TKD Prabowo-Gibran saat kampanye di Parepare. Menurut Susilawati, petugas panwaslu kecamatan setempat telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan kepada tim kampanye untuk tidak membagikan uang saat acara berlangsung. "Dalam hal ini panwaslu kecamatan sebelumnya telah melakukan pencegahan menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan, menyampaikan bahwa jangan ada bagi-bagi uang di kegiatan ini. Karena ini merupakan kegiatan kampanye, walaupun judulnya senam sehat, tapi ini adalah kegiatan kampanye karena sudah mengandung unsur ajakan dan atribut partai politik," kata Susilawati dikutip Selasa (6/2/2024). Sementara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sedang mengkaji dugaan pelanggaran politik uang oleh dua orang calon anggota legislatif yang diduga bagi-bagi uang di dua daerah yakni Kota Makassar dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. "Hari ini sudah masuk laporannya dan sudah dikaji oleh tim penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu Sulsel," kata Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah dilansir dari Antara, Selasa (6/2/2024). Berdasarkan hasil penelusuran tim Bawaslu, terdapat dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan caleg di dua tempat berbeda yakni Kota Parepare dan Kota Makassar. Hal itu berdasar pada video viral yang tersebar di media sosial. Dari video yang beredar untuk Kota Parepare Caleg tersebut berinisial S diketahui dari Partai Gerindra sekaligus Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Parepare paslon tertentu terjadi pada Minggu, 4 Februari 2024 sedang membagikan uang kepada peserta senam Menyusul dugaan pelanggaran politik uang dilakukan caleg berinisial S diketahui dari Partai Demokrat melakukan bagi-bagi uang di Anjungan Pantai Losari Makassar pada Sabtu malam, 3 Februari 2024. "Dugaan bagi-bagi uang di Parepare oleh tim atau peserta pemilu dalam kampanye sementara diproses oleh divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Parepare dan sementara berkoordinasi dengan kami juga," kata Alamsyah. Mengenai dengan dugaan praktik politik uang yang terjadi di Kota Makassar, kata Alamsyah, juga sedang dalam kajian setelah ada laporan masuk. "Insyallah, besok kami pleno pimpinan untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan," katanya menambahkan.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522543/viral-tkd-prabowo-gibran-parepare-diduga-bagi-bagi-uang-saat-kampanye-bawaslu-turun-tangan

c10bf2ad-2a37-41ae-afa4-cc40b1c029ee

liputan6

2024-02-06

Kampanye Akbar Terakhir Ganjar-Mahfud di Solo, Puan: Jateng Kandang Banteng

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md akan menggelar kampanye akbar terakhir di Jawa Tengah. Terdapat dua lokasi kampanye, yakni di Solo dan Semarang. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan, pihaknya memang mendapat waktu dan zona di Jawa Tengah. Sehingga, memilih di Solo dan Semarang untuk kampanye akbar Ganjar-Mahfud. "Memang waktu dan zona nya di Jawa Tengah jadi memang itu hak dari kami untuk bisa menyelenggarakan kampanye di wilayah Jateng," kata Puan Maharani di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Selain itu, Solo dan Semarang juga menjadi wilayah yang siap untuk pihaknya menyelenggarakan kampanye akbar. "Ya karena yang siap dan memang dipilih dalam kampanye akbar terakhir itu Solo dan Semarang," ucap dia. Saat ditanya, alasan memilih Solo dan Semarang lantaran kedua wilayah tersebut merupakan lumbung suara PDIP, Puan hanya mengatakan bahwa Jawa Tengah merupakan tetap kandang partai berlambang kepala banteng. "Ya insyaallah, Jateng tetap kandang banteng," imbuh dia.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522454/kampanye-akbar-terakhir-ganjar-mahfud-di-solo-puan-jateng-kandang-banteng

92cb1225-1944-4421-aeb0-da851e0ed940

liputan6

2024-02-06

Survei Poltracking: Basis NU Jatim 60 Persen Pilih Prabowo-Gibran, Ganjar dan Anies Beda Tipis

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbarunya tentang peta kekuatan elektoral terkini calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) serta partai politik di Jawa Timur (Jatim) mendekati hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasilnya, 80 persen publik Jatim merasa dekat dengan atau berasosiasi dengan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Dari pemilih NU tersebut, mayoritas memilih paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Untuk yang memilih pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (15.3 persen), sementara yang memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (60.9 persen) dan yang memilih pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD (16.3 persen)," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024). Hanta menyebut, tren basis pemilih NU, kepada Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar cenderung stabil dengan kenaikan tipis (0.7 persen). Sementara kepada Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mengalami kenaikan signifikan (19.2 persen). "Sedangkan kepada Ganjar Pranowo - Mahfud Md mengalami penurunan (21.7 persen)," pungkasnya. Sementara itu, elektabilitas palson nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Jatim tertinggi yakni mencapai 60.1 persen. "Simulasi surat suara tiga pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas (60.1 persen), diikuti pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud Md dengan elektabilitas (17.2 persen) dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 14.9 persen," kata Hanta.

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5522494/survei-poltracking-basis-nu-jatim-60-persen-pilih-prabowo-gibran-ganjar-dan-anies-beda-tipis

3f4db002-de3d-442b-8b70-91ee5241e093

liputan6