input
stringlengths 912
558k
| output
stringlengths 234
2.18k
|
|---|---|
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 426 /KMK.06/2003
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan
nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh
terhadap ketentuan mengenai Perizinan Usaha Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
223/KMK.017/1993 Tahun 1993;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M
Tahun 2001;
MEMUTUSKAN..
End of Page 1
MENTERI KEUANGAN
2
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud
dengan:
Prinsip Syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan
hukum Islam antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi
atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.
2. Direksi adalah direksi untuk perseroan terbatas atau
persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan
usaha bersama.
persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan
usaha bersama.
4. Kantor Pemasaran adalah kantor selain kantor cabang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
1999.
5. Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan-perusahaan
Asuransi Kerugian, Perusahaan-perusahaan Asuransi Jiwa,
atau Perusahaan-perusahaan Reasuransi.
BAB II.
End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INOONE
-3-
BAB II
IZIN USAHA
Bagian Pertama
Perusalaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Konvensional
Pasal 2
(1) Untuk mendapatkan izin usaha, Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan
tertulis kepada Menteri dengan melampirkan hal-hal
sebagai berikut
a. bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
Pemerintah Nomor .73 Tahun 1992 tentang
Renjdengaran Usaha Perasuransiat
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 1999; dan
b. dokumen pendukung lainnya yang meliputi
1) susunan organisasi dan kepengurusan, termasuk
uraian tugas dan wewenangnya;
2) neraca pembukaan, yang dilengkapi dengan bukti
terdiri dari proyeksi neraca, perhitungan laba rugi,
dan arus kas, yang didukung olch asumsi-asumsi
yang wajar untuk periode sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun mendatang
pengembangan sumber daya manusia untu.
Sekurang-kurangnya tiga tahun mendatang
4) daftar riwayat hidup Direksi, Komisaris dan tenaga
ahli yang dipekerjakan, yang dilengkapi dengan
bukti pendukungnya
5) pemyataan tidak merangkap bekerja pada
tenaga ahli;
6) Nomor ..
End of Page 3
MENTERI KEUANGAN
6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan,
Direksi, dewan komisaris dan pemegang saham;
7) bukti pemenuhan modal disetor,
8) bukti penempatan deposito jaminan;
9) uraian tentang sistem administrasi dan sistem
pengolahan data yang digunakan;
10) alamat lengkap perusahaan; dan
11) pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber
dana yang dijadikan modal tidak berasal dari
Tindak Pidana Kejahatan Asal sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana
Pencucian Uang.
(2) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung oleh
pihak asing, selain harus memenuhi ketentuan ayat (1)
maka pihak asing dimaksud harus pula memenuhi
ketentuan
a. memiliki rating sekurang-kurangnya A atau yang
setara dengan itu dari lembaga pemeringkat yang
diakui secara internasional;
b. menuiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 5 (lima)
kali dari besarnya penyertaan langsung pada
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
akan didirikan;
c. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit
tingkat keschatan keuangan yang sehat; dan
d. menyampaikan perjanjian kerjasama antara pihak
Indonesia, yang sekurang-kurangnya memuat
1) komposisi...
End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
-5
dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
1999;
2) susunan anggota dewan komisaris dan Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999; dan
3) kewajiban pihak asing untuk menyusun dan
melaksanakan program pendidikan dan pelatihan
sesuai bidang keahliannya.
Bagian Kedua
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Syariah
Pasal 3
Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha
rcasuransi berdasarkan Prinsip Syariah dengan cara
a. pendirian baru Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi dengan Prinsip Syariah,
b. konversi dari Perusahaan Asuransi dengan prinsip
konvensional menjadi Perusahaan Asuransi dengan Prinsip
prinsip konvensional menjadi Perusahaan Reasuransi
dengan Pririsip Syariah;
End of Page 5
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan
Prinsip Syariah dari Perusahaan Asuransi dengan
prinsip konvensional, atau konversi dari bonto
menjadi kantor cabang dengan Prinsip Syariah dari
Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional.
Pasal 4
(1) Untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.
(2) Konversi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis,
b. memberitahukan konversi tersebut kepada pemegang
polis; dan
c. memindahkan portofolio pertanggungan ke
perusahaan asuransi konvensional lain atau
membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi
menjadi tertanggung atau pemegang polis dari
perusahaan asuransi dengan Prinsip Syarial.
(3) Selain harus memenuhi ketentuan dalam ayat (1),
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah harus pula
menyampaikan:
a. bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan
memiliki keahlian di bidang asuransi dan atau
ekonomi syariah;
b. bukti..
End of Page 6
MENTERI KEUANGAN
-7-
b. bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang
penunjukkan anggota Dewan Pengawas Syariah
Perusahaan
c. bukti, pengesahan Dewan Pengawas Syariah
dipasarkan yang sekurang-kurangnya meliputi:
1) dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi dan
Asuransijiwa;
2) dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi dan
proyeksi underwriting bagi Perusahaan Asuransi
Kerugian,
3) cara pemasaran;
4) rencana dukungan reasuransi otomatis bagi
Perusahaan Asuransi dan rencana dukungar
retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi; dan
5) contoh polis, surat permohonan penutupan
asuransi (SPPA) dan brosur.
syariah yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai
penempatan investasi baik batasan jenis maupun
jumlah;
. pedoman penyelenggaraan usaha sesuai syariah yang
sekurang-kurangnya mengatur mengenai penyebaran
risiko; dan
bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) bagi konversi Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b.
Bagian Ketiga
Pemberian atau Penolakan Permohonan Ilzin Usaha
Pasal 5...
End of Page 7
REPUBLIK INDONESIA
-8 -
Pasal 5
(1) Pemberian atau penolakan permohonan izin usaha bagi
diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerj
sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(2) Setiap penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus disertai dengan penjelasan secara tertulis.
Pasal 6
Perusahaan Asuransi -atau Perusahaan Reasuransi yang
ditolak atau yang membatalkan permohonan izin usalianya,
dapat mengajukan permohonan pencairan deposito jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
Pasal 7
Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
pemberian izin usaha, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi harus menyampaikan program dukungan
reasuransi otomatis.
BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 8
Susunan organisasi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi harus memenuhi persyaratan
a. sekurang-kurangnya ...
End of Page 8
REPUBLIK INDONESIA
-9 -
fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan
dan fungsi pelayanan, yang terpisah satu dengan yang
lainnya; dan
b. dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung
organisasi.
Bagian Kedua
Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham
Pasal 9
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib
memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi.
Pasal 10
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus
memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris independen,
dengan pemegang saham dan atau Direksi.
Pasal 11
(I) Setiap Direksi, Komisaris atau pemegang saham
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus
telah Julus pengujian penilaian kemampuan dan
kepatutan.
0 Dalamhalketentuan mengenai penuilalan ke
kepatutan bagi pemegang saham belum diberlakukan,
pemegang saham dianggap memenuhi ketentuan
yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar orang
tercela di bidang perbankan.
Bagian ....
End of Page 9
REPUBLIK INDONESIA
- 10
Bagian Ketiga
Tenaga Ahli
Paragraf 1
Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Kerugian
Pasal 12
(1) Perusahaan Asuransi Kerugian harus mmengangkat
seorang tenaga abli asuransi kerugian.
(2) Tenaga ahli asuransi kerugian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut
kerugian dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi
Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar
negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan
dari AAMAI,
b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan
risiko sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi
profesinya; dan
4. terdaftar sebagai tenaga ahli asuransi kerugian di
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 13 '
(i) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib
melakukan evaluasi terhadap aspek teknis
penyelenggaraan usaha asuransi kerugian.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahii harus
berpedoman pada standar praktek dan kode etik profesi
yang berlaku.
Pasal 14 ..
End of Page 10
REPUBLIK INDONESIA
11
Pasal 14
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi hanya dapat
mempekerjakan tenaga underwriting yang telah mengikuti
pendidikan dan atau pelatihan mengenai cabang asuransi
yang dipasarkan.
Paragraf 2
Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Jiwa
Pasal 15
(1) Perusahaan Asuransi jiwa harus mempekerjakan sekurang
jiwa.
(2) Tenaga ahli manajemen asuransi jiwa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
jiwa dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia
(AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri
setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari
AAMAI
b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan
zisiko sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun,
. tidak sedang dalam pengertaan sanksi dari asosiasi
profesinya; dan
d. terdaftar sebagai tenaga ahli asuransi jiwa di Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan.
(3) Tenaga ahli manajemen asuransi jiwa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),, wajib melakukan evaluasi
terhadap aspek teknis penyelenggaraan usaha asuransi
Pasal 16..
End of Page 11
MENTERI KEUANGAN
12
Pasal 16
(1) Perusahaan Asuransi Jiwa harus mengangkat seorang
aktuaris sebagai aktuaris perusahaan.
(2) Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris dari Persatuan
Aktuaris Indonesia atau asosiasi sejenis dari luar
negeri yang terdaftar sebagai anggota penuh dari
mendapat pengakuan dariRersatan
Aktuaris Indonesia;
s. memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria
asuransi jiwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
mendapat rekomendast dari Persatuan Aktuaris
bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada
Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia, bagi aktuaris
Selain anggota Persatuan Aktuaris Indonesia; dan
d. terdaftar sebagai aktuaris di Direktorat Jenderal
Lembaga Keuangan.
Pasal 17
(1) Aktuaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal
16 ayat (1) wajib melakukan valuasi terhadap kewajiban
Perusahaan Asuransi Jiwa dan aspek teknis aktuaria
lainnya.
harus berpedoman pada standar praktek dan kode etik
profesi yang berlaku.
Pasal 18 ..
End of Page 12
MENTERI KEUANGAN
- 13-
Pasal 18
Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menunjuk Perusahaan
Konsultan Aktuaria yang tidak memiliki hubungan afiliasi
melakukan valuasi kewajiban perusahaan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
Paragraf 3
Tenaga Ahli Perusahaan Reasuransi
Pasal 19
(1) Perusahaan Reasuransi harus mengangkat seorang tenaga
ahli asuransi kerugian.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. memiliki kualifikasi sebagai ahli manajemen asuransi
kerugian dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi
Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar
negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan
dari AAMAI,
b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan
risiko sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi
profesinya; dan
d. terdaftar sebagai tenaga ahli asuransi kerugian di
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 20
(1) wajib melakukan evaluasi terhadap aspek teknis
penyelenggaraan usaha reasuransi
(2) Dalam ..
End of Page 13
K INDONESIA
- 14 -
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli harus
berpedoman pada standar praktek dan kode etik profesi
yang berlaku
Paragraf 4
Tenaga Ahli atau Aktuaris Perusahaan
Pasal 21
melaporkan pengangkatan tenaga ahli dan atau aktuaris
perusahaan kepada Menteri, selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak tanggal pengangkatan.
(2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya laporan pengangkatan tenaga ahli dan atau
aktuaris perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1),
Menteri tidak memberikan tanggapan, maka proses
nkatan tenaga ahli dan atau aktars
perusahaan dimaksud dinyatakan telah dilakukan.
Pasal 22
(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib
memberhentikan tenaga ahli asuransi atau aktuaris
perusahaan yang melanggar peraturan perundangan di
bidang usaha perasuransian selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak ditensukannya pelanggaran.
(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
memberhentikan tenaga alli asuransi atau aktuaris
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
tengangiat tenaga ahli asuransi ataltaktois
14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.
Paragtaf 5
Tenaga Ahli pada Kantor Cabang
Pasal 23 .
End of Page 14
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
Pasal 23
(1) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi
wajib mengangkat seorang tenaga ajun ahli asuransi
kerugian pada setiap kantor cabang.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. memiliki kualifikasi sebagai ajun ahli manajemen
asuransi kerugian dari Asosiasi Ahli Manajemen
Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis
dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh
pengakuan dari AAMAI,
b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis asuransi
kerugian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi
profesi.
Pasal 24
(1) Perusahaan Asuransi Jiwa harus mengangkat seorang
tenaga ajun ahli asuransi jiwa pada setiap kantor cabang -
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. memiliki kualifikasi sebagai ajun ahli manajemen
asuransi jiwa dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi
Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar
negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan
dari AAMAI:
b. meniliki pengalaman kerja di bidang teknis asuransi
jiwa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
protesi.
End of Page 15
WENTERI KEUANGAN
- 16 -
Paragraf 6
Pasal 25
Setiap tenaga ahli asuransi dan aktuaris wajib mendaftarkan
tertulis kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dengan
melampirkan:
a. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan data
pendukungnya,
b. copy sertifikat gelar profesi; dan
keterangan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari
asosiasi profesi.
Paragraf 7
dan Aktuaris
Pasal 26
Pendaftaran tenaga ahli asuransi dan aktuaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dapat dibatalkan apabila tenaga ahli
asuransi dan aktuaris dimaksud:
a. dicabut gelar profesinya oleh asosiasi profesi yang
mengeluarkan gelar tersebut,
b. sedang dalam pengenaan sanksi oleh asosiasi profesi;
c. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-
undangan di bidang usaha perasuransian;
d. tidak lujus pengujian kemampuan dan kepatutan karena
faktor integritas, dalam hal tenaga ahli atau aktuaris
pernah mengikuti pengujian dimaksud.
Bagian Keempat
Sistem Administrasi dan Pengolahan Data
Pasal 27...
End of Page 16
REPUBLIK INDONESIA
- 17-
Pasal 27
Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurang-kurangnya
didukung dengan :
a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia;
p. sistem administrasi yang memenuhi fungsi pengendalian
intern; dan
c sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam pengambilan keputusan.
Bagian Kelima
Penggunaan Tenaga Asing
Pasal 28
(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dapat
mempekerjakan tenaga asing sebagai tenaga ahli,
penasihat atau konsultan, atau sebagai tenaga eksekutif di
penyertaan langsung pihak asing, dengan ketentuan
tenaga asing dimaksud:
a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang
akan menjadi tanggung jawabnya; dan
b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan.
(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
mempekerjakan tenaga asing sebagaimana dimaksuc
dalam ayat (1) wajib menyampaikan kepada Menteri :
a. program kerja tenaga asing tersebut sesuai dengan
tugasnya; dan
b. program pendidikan dan pelatihan di bidang
kepada karyawan dari Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi yang mempekerjakannya.
(3) Laporan ..
End of Page 17
REPUBLIK INDONESIA
-18 -
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk setiap
semester yang berakhir pada bulan Juni dan Desember
wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya
pada akhir bulan berikutnya.
(4) Tenaga asing yang bekerja sebagai penasihat atau
konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilarang menjalankan fungsi di luar fungsi penasihat atau
konsultan.
Bagian Keenam
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 29
(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib
menganggarkan dana untuk pelaksanaan pendidikan dan
jumlah biaya pegawai, Direksi dan Komisaris, untuk
meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian
di bidang usaha perasuransian bagi karyawannya.
penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk setiap periode satu tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember, dilaporkan kepada Menteri
selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun
berikutnya.
Bagian Ketujuh
Keanggotaan Asosiasi
Pasal 30
(1) Setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
(2) Asosiasi...
End of Page 18
MENTERI KEUANGAN
- 19
(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai tugas antara lain :
. menyusun standar praktek dan kode etik pemasaran
produk asuransi dalam rangka memelihara
terciptanya persaingan pasar yang sehat;
b. mengkoordinir pelaksanaan pembentukan profil
risiko, tabel mortalita, dan produk semacamnya;
. mengkoordinir upaya untuk mengoptimalka
kapasitas retensi asuransi nasional;
. mengkoordinir upaya bersama atau pembentukan
perusahaan asuransi untuk menutup risiko khusus,
e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keagenan
dan
f. melaksanakan dan menetapkan sertifikasi keagenan.
(3) Pelaksanaan kegiatan Asosiasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dikonsultasikan secara berkala kepada
Menteri
BAB IV
KANTOR CABANG DAN KANTOR PEMASARAN
Bagian Pertama
Perusahaan Reasuransi Konvensional
Pasal 31
(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dapat
membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 1999, dengan ketentuan:
a. memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas untuk 4
(empat) triwulan terakhir,
b. memiliki .
End of Page 19
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
20
b. memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam
secara penuh pada kantor cabang yang bersangkutan;
dan
tidak sedang dalam pengenaan sanksi administratif.
(2) Untuk memperoleh izin pembukaan kantor cabang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus memenuhi
ketentuan ayat (1) dan mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri dengan melampirkan :
a. uraian tentang sistem administrasi dan sistem
pengelolaan data yang memenuhi fungsi
pengendalian intern berkenaan dengan kegiatan
kantor cabang
b. uraian tentang rincian kewenangan pimpinan cabang
dalam penutupan asuransi, penetapan . premi,
penetapan besarnya komisi dan penyelesaian klaim,
c. identitas pimpinan kantor cabang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang
akan dipekerjakan pada kantor cabang dimaksud,
berikut bukti kualifikasi keahliannya dan daftar
riwayat hidup dengan bukti pendukungnya;
e. alamat lengkap kantor cabang; dan
f. proyeksi keuangan kantor cabang yang meliputi
proyeksi pendapatan & biaya serta arus kas, untuk
Sekurang-kurangnya 3 tahun mendatang.
Bagian Kedua
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Konvensional
End of Page 20
MENTERI KEUANGAN
21
Pasal 32
(1) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
maksud dan tujuan perusahaan hanya menjalankan
usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, atau usaha
reasuransi termasuk usaha dengan Prinsip Syariah;
b. memiliki modal kerja kantor cabang paling sedikit
Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
c. memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2), yang memiliki
keallian di bidang asuransi dan atau ekonomi
syariah.
(2) Selain harus memenuhi ketentuan dalam ayat (1),
permohonan pembukaan kantor cabang dengan Prinsip
Syariah harus pula dilengkapi dengan buktit
a. pengesahan anggaran dasar dari instansi yang
berwenang;
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c yang
dilengkapi dengan bukti kualifikasi, daftar riwayat
hidup termasuk bukti pendukungnya;
c. pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang
penunjukkan anggota Dewan Pengawas Syariah
d. pengesahan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan
atas:
1) sumber modal kerja kantor cabang
2) sistem akuntansi yang terpisah/tersendiri
khusus untuk cabang dengan Prinsip Syariah
4) dasar .
End of Page 21
MENTERI KEUANGAN
- 22 -
4) dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi
dan asset share atau profit testing bagi Perusahaan
Asuransi jiwa,
5) dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi
dan proyeksi underoriting bagi perusahaan
asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi;
6) cara pemasaran
7) rencana' dukungan reasuransi otomatis bagi
retrosesi bagi perusahaan reasuransi; dan
8) contoh polis, surat permohonan penutupan
asuransi (SPPA) dan brosur.
Bagian Ketiga
Pembukaan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
Pasal 33
Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c.
Bagian Keempat
Pembukaan Kantor Pemasaran
Pasal 34
Pembukaan Kantor Pemasaran harus terlebih dahulu
dilaporkan secara tertulis kepada Menteri selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pembukaan kantor
pimpinan kantor tersebut.
Pasal 35..
End of Page 22
REPUBUK INDONESIA
- 23
Pasal 35
(1) Kantor Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
pelayanan informasi kepada masyarakat pemegang polis
atau tertanggunig
(2) Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang
a. menerima atau menolak penutupan asuiransi;
b. menandatangani polis; dan
c. menetapkan untuk membayar atau menolak klaim.
Bagian Kelima
Penutupan Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran
Pasal 36
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang akan
dan atau Kantor Pemasaran harus melaporkan teriebih dahulu
kepada Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima
belas) hari kerja sebelum tanggal penghentian atau penutupan
kantor dimaksud.
Pasal 37
Pencabutan izin pembukaan suatu kantor cabang akan
dilakukan dalam hal
a adanya laporan penghentian atau penutupat
cabang tersebut oleh Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1);
b. kantor cabang tersebut terbukti tidak melakukan kegiatan
operasional dalam waktu tiga bulan sejak tanggal
penetapan izin pembukaan; dan atau
c. kantor cabang tersebut terbukti tidak melakukan kegiatan
operasional dalam waktu enam bulan secara terus
menerus.
BAB V..
End of Page 23
REPUBLIK INDONESIA
24
BAB V
PEMASARAN MELALUIJASA AGEN DAN MELALUI
KERJASAMA DENGAN PIHAK BANK
Bagian Pertama
Pemasaran Melalui Jasa Agen
Pasal 38
(1) Perusahaan Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan
dengan agen asuransi yang memasarkan produk
asuransinya.
masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan
Asuransi lain kecuali agen yang bersangkutan telah
mengakhiri perjanjian keagenannya sekurang-kurangnya
6 (enam) bulan.
(3) Dalan hal Perusahaan Asuransi menggunakan jasa
pemasaran selain agen asuransi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4), maka Perusahaan Asuransi tersebut
bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang
timbul dari penutupan asuransi dimaksud.
Bagian Kedua
Pemasaran Melalui Kerjasama dengan Bank
Pasal 39
(1) Perusahaan Asuransi dapat melakukan pemasaran
melalui kerjasama dengan bank (bancassurance).
(2) Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran
dalam ayat (1) bertanggung jawab atas semua tindakan
bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang
Pasal 40...
End of Page 24
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
Pasal 40
(I) Perusahaan Asuransi yang akan melakukan pemasaran
melalui kerjasama dengan bank harus memperoleh
persetujuan Menteri
() Uhtik memperoleh persetujuan Me
Asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui
kerjasama dengan bank harus mengajukan permohonan
kepada Menteri dengan menyampaikan :
a. produk yang akan dipasarkan;
b. prosedur penutupan dan pembayaran premi;
c. prosedur penyelesaian klaim,; dan
Kansep perjanjian kerja sama dengan bank yang telah
diparaf oleh para pihak.
(3) Petugas bank yang akan melakukan pemasaran produk
asuransi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
a. memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang
dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
. telah memperoleh pelatihan mengenai produk
asuransiyang akan dipasarkan.
(4) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib menyampaikan perjanjian kerjasama dengan
pihak bank yang telah ditandatangani, paling lambat 14
(empat belas) hari sejak memperoleh persetujuan Menteri.
BAB VI
LAPORAN PERUBAHAN
Pasal 41
(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib
menyampaikan laporan mengenai setiap perubahan :
a. alamat kantor perusahaan baik kantor pusat, kantor
cabang maupun Kantor Pemasaran,
b. tenaga .
End of Page 25
MENTERI KEUANGAN
- 26-
b. tenaga ahli;
penggunaan tenaga asing
susunan organisasi;
e. pemimpin kantor cabang maupun Kantor Pemasaran
f. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
8. produk asuransi yang dipasarkan.
(2) Perubahan alamat kantor cabang atau selain kantor
cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dimungkinkan:
a. bagi perubahan alamat di dalam wilayah Kotamadya
yang sama atau Kabupaten yang sama:
b. bagi perubahan alamat antar wilayah Kotamadya pada
Ibukota Propinsi;
c. bagi perubahan alamat dari kabupaten ke kotamadya
yang merupakan pengembangan wilayah kabupaten
dimaksud, atau sebaliknya.
Pasal 42
(I) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
melakukan perubahan anggaran dasar harus
menyampaikan bukti persetujuan dari instansi yang
berwenang kepada Menteri, selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal diperoleh
(2) Dalam hal perubahan anggaran dasar tidak memerlukan
perubahan yang sudah dimuat dalam akta notaris
disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 14
Pasal 43..
End of Page 26
REPUBLK INDONESIA
27-
Pasal 43
(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
akan melakukan 'perubahan kepemilikan, harus terlebih
tersebut kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
(2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan perubahan kepemilikan yang
asing di dalam perusahaan asuransi atau perusahaan
reasuransi tersebut, maka pihak asing dimaksud harus
Perusahaan Asuransi sejenis atau perusahaan induk
(holding company) yang sebagian besar portofolic anak
perusahaannya di bidang asuransi.
(3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi
ketentuan Pasal 2 ayat (2).
(4) Perusahaan induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, c, dan
d.
BAB VII
MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI
Bagian Pertama
Pasal 44
(I) Merger dapat dilakukan Perusahaan Asuransi atau
lebih porusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi
dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu
perusahaan dengan atau tanpa melikuidasi perusahaan
lainnya.
(2) Konsolidasi .
End of Page 27
MENTERI KEUANGAN
REPUBLK INDONESIA
28
(2) Konsolidasi dapat dilakukan Perusalaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi dengan melebur dua atau lebih
perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan
cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi
perusahaan yang dilebur.
(3) Merger dan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan
memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Pamemtah Nomor 73 Tahi 1007
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
1999.
Pasal 45
(1) Untuk memperoleh persetujuan merger atau konsolidasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah
1999, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan
melampirkan bukti sebagai berikut ;
a. Perjanjian dalam bahasa Indonesia, mengenai
pengalihan semua hak dan kewajiban dari perusahaan-
perusahaan yang akan melakukan merger atau
konsolidasi dengan tidak mengurangi hak tertanggung
b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari
perusahaan-perusahaan yang akan melakukan merger
atau konsolidasi;
. laporan keuangan proforma dari perusahaan hasil
merger atau konsolidasi yang memenuhi ketentuan
mengenai tingkat solvabilitas; dan
d. rancangan perubahan anggaran dasar.
(2) Perjanjan ..
End of Page 28
MENTERI KEUANGAN
29 -
(2) Perjanjian pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain harus
mencantumkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul
oleh perusahaan yang melakukan merger atau konsolidasi,
wpeusahan baru hasi meg
atau konsolidasi.
Pasal 46
(1) Perusahaan hasil merger atau konsolidasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, wajib
melaporkan hasil pelaksanaan merger atau konsolidasi
melaporkan hasil pelaksanaan merger
kepada Menteri dengan melampirkan
a. anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh
instansiyang berwenang;
b. susunan organisasi dan kepengurusan perusahaan,
. surat pengangkatani tenaga ahli;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan,
Direksi, dewan komisaris dan pemegang saham; dan
e. alamat lengkap perusahaan.
ayat (i) harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan atau
pengesahah anggaran dasar perusahaan dari instansi yang
berwenang.
(3) Setelah mendapatkan laporan hasil merger atau
konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Menteri mencabut izin usaha yang sudah tidak
digunakan lagi oleh perusahaan yang melakukan merger,
konsolidasi dan menerbitkan izin usaha perusahaan hasil
End of Page 29
MENTERI KEUANGAN
30
Akuisisi
Pasal 47
(1) Akuisisi dapat dilakukan Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi dengan mengambil-alih seluruh
atau sebagian besar saham perusahaan asuransi atau
perusahaan reasuransi lain sehingga mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut.
(2) Untuk melaksanakan akuisisi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), perusahaan asuransi atau perusahaan
reasuransi harus memperoleh persetujuan dari Menteri.
(3) Pelaksanaan akuisisi terhadap perusahaan asuransi atau
perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai
berikut .
a. perusahaan yang melakukan akuisisi adalah
perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi
sejenis;
b. pelaksanaan akuisisi tersebut tidak mengakibatkan
berkurangnya hak tertanggung,; dan
pelaksanaan akuisisi tersebut harus memperhatikan
diperkenankan dalam bentuk investasi sehingga tidak
mengakibatkan perusahaan yang melakukan akuisisi
menjadi tidak memenuhi ketentuan tentang tingkat
solvabilitas.
(4) Untuk memperoleh persetujuan melakukan akuisisi,
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus
permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan
melampirkan bukti sebagai berikut :
a. perjanjian.
End of Page 30
WENTERI KEUANGA
REPUBLIK INDONESIA
-31 -
pengalihan hak dan kewajiban dari perusahaan yang
akan diakuisisi kepada perusahaan yang akan
mengakuisisi, dengan tidak mengurangi hak
tertanggung
b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari
perusahaan yang akan diakuisisi dan yang akan
mengakuisisi;
c. laporan keuangan proforma dari perusahaan setelah
pelaksanaan akuisisi, yang memenuhi ketentuan
mengenai tingkat solvabilitas; dan
d. rancangan perubahan anggaran dasar dari perusahaan
yang diakuisisi.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang
melakukan penutupan pertanggungan melalui jasa
keperantaraan perusahaan pialang asuransi atau pialang
reasuransi yang tidak memiliki izin usaha dari Menteri.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
(I) Setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib
melakukan penyesuaian terhadap. ketentuan-ketentuan
dalam Keputusan Menteri Keuangan ini paling lambat 1
(satu) tahun sejak Keputusan Menteri Keuangan ini
ditetapkan.
(2) Setiap .
End of Page 31
MENTERI KEUANGAN
32
(2) Setiap tenaga ahli asuransi dan aktuaris wajib
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling
lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri
Keuangan ini ditetapkan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993
tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 51
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusai Menteri Keuangan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,-
KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BIRO UMUM BOEDIONO
KEPALA BAGIANEPARTN
KOEMORO WARSITO, S.H.
NIP 060041898
End of Page 32
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 426/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 </reg_id>
<reg_title> PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI </reg_title>
<set_date> 30 September 2003 </set_date>
<effective_date> 30 September 2003 </effective_date>
<replaced_reg> '223/KMK.017/1993|KEP-MENKEU/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '73/PP/1992', '63/PP/1999', '228/M|KEPPRES/2001', '2/UU/1992' </related_reg>
|
MENTERI KEUANGAN
SALINAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 423/KMK.06/2003
TENTANG
PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap para
pemegang polis pada perusahaan perasuransian, perlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih berdaya guna
dan berhasil guna;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
perlu dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan
perasuransian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13 dan
Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Talun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 118 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun
2001,
MEMUTUSKAN.
End of Page 1
E KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan iniyang dimaksud dengan
1. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Perasuransian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha
Perasuransian.
2. Pemeriksa adalah pegawai Direktorat Asuransi atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
3. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan,
mencari, mengolah, . dan mengevaluasi data dan informasi
mengenai kegiatan usaha Perasuransian, yang bertujuan untuk
kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Usaha Perasuransian serta memastikan
bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang
sebenarnya.
4. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh
Direktur Asuransi atas nama Direktur Jenderal Lembaga
Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk
melakukan Pemeriksaan.
5. Surat . Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang
dikeluarkan oleh Direktur Asuransi atas nama Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan yang disampaikan kepada Perusahaan
Perasuransian yang akan diperiksa.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3 -
BAB II
FUNGSI, DASAR DAN RENCANA PEMERIKSAAN
Pasal 2
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan,
Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dilakukan oleh
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 3
(1) Pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara berkala sekurang-
kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun atau setiap waktu bila
diperlukan.
(2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bersifat tengkap yang meliputi kebenaran aspek substansi
keatuhan terhadap peraturan penunang
manajemen.
(3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dimaksud dalam Pasal 4 dan disesuaikan dengan skala
prioritas dari jenis usaha perasuransian yang ditetapkan oleh
Direktur Asuransi.
(4) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah bersifat khusus dan dilakukan apabila:
a berlisarkan basilanalisis atas laporan pen
perasuransian, patut diduga bahwa penyelenggaraan
kegiatan usaha perasuransian dimaksud menyimpang dari
ketentuan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian
dan , peraturan pelaksanaannya, sehingga dapa
membahayakan kepentingan para pemegang polis,
b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau
surat pengaduan yang diterima oleh Direktorat Asuransi,
perasuransian...
End of Page 3
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
perasuransian dimaksud menyimpang dari Undang-
undang tentang Usaha Perasuransian dan peraturan
pelaksanaannya sehingga dapat membahayakan
kepentingan para pemegang polis,
. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan
pemeriksaan termasuk dalam hal terjadi merger, akuisisi
atau pengalihan portofolio pertanggungan.
Pasal 4
(1) Tiga bulan sebelum berakhirnya tahun takwin Direktur
Asuransi wajib menyampaikan Rencana Pemeriksaan untuk 1
(satu) tahun takwin berikutnya kepada Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan.
(2) Setiap 6 (enam) bulan sekali Direktur Asuransi melaporkan
hasil pelaksanaan pemeriksaan kepada Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah
pelaksanaan pemeriksaan.
(3) Setiap tahun Direktur Jenderal Lembaga Keuangan melaporkan
pelaksanaan pemeriksaan kepada Menteri paling lambat 2
(dua) bulan sesudah tahun takwin berakhir.
4) Laporan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan (3) berisi sekurang-kurangnya
a. rencana pemeriksaan,
b. pelaksanaan dari rencana pemeriksaan;
c. temuan dari hasil pemeriksaan;
d. hambatan pemeriksaan; dan
e. usulan pemecahan masalah..
BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 5
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
(2) Sebelum..
End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
.5
(2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan
Perasuransian.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
Pemberitahuan Pemeriksaan apabila diduga bahwa
penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan akan dapat
memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan
keadaan yang sebenarnya atau , tindakan untuk
menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang
diperiukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
Pasal 6
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemeriksaan yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
(2) Pedoman Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
meliputi sekurang-kurangnya
a. Penentuan obyek pemeriksaan;
b. Prosedur dan program pemeriksaan;
c. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan
d. Pelaporan penieriksaan;
e. Tindak lanjut pemeriksaan; dan
f Pengawasan pemeriksaan.
BAB IV
TAHAPAN PEMERIKSAAN
Pasal7
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut:
a. persiapan Pemeriksaan;
b. pelaksanaan Pemeriksaan;
c. pelaporan hasil Pemeriksaan.
End of Page 5
REPUBLIK INDONESIA
(2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a harus dibuat berdasarkan hasil analisis laporan
periodik dan data lain yang mendukung.
(3) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b dilakukan di kantor perusahaan perasuransian yang
diperiksa, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan
konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan
perusahaan yang bersangkutan.
(4) Pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c harus disusun segera setelah pelaksanaan
Pemeriksaan selesai dan harus berdasarkan atas data atau
keterangan yang diperolceh selama proses pemeriksaan
berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.
Pasal 8
(1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan di kantor perusahaan
perasuransian, Pemeriksa wajib menunjukkan Surat Perintah
Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4), Pemeriksa wajib menunjukkan Surat
Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
(3) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan dalam
ayat (1) dan atau ayat (2), perusahaan yang akan diperiksa
wajib menolak dilakukan Pemeriksaan.
(4) Dalam hal Pemeriksa telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2), Pemeriksa berhak:
. memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan,
dan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk keluaran
(oniput) dari pengolahan data atau media komputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya;
. mendapatkan keterangan lisan dan atau tertulis dari
Perusalaan Perasuransian yang diperiksa.
tempat menyimpan dokumen, uang, atau barang yang
Perasuransian yang diperiksa;
d. mendapatkan..
End of Page 6
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7-
d. mendapatkan kelerangan dan atau data yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
dari pihak ketiga yang mempunyai he
Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
5) Pemeriksa wajib merahasiakan data dan atau keterangan yang
diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak
berhak.
Pasal 9
(1) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dilarang menolak
dan atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Perusahaan Perasuransian
yang diperiksa berkewajiban untuk:
a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau
dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan
dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyampaian surat
permintaan;
b. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis
dan atau lisan,
c. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki
tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
d. memberikan keterangan dan atau data yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
(3) Perusahaan Perasuransian dianggap menghambat kelancaran
proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau meminjamkan
buku, memberikan catatan, dokumen atau keterangan yang
(4) Dalam hal Perusahaan Perasuransian menolak dilakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka
Perusahaan Perasuransian wajib menandatangani Berita Acara
Pasal 10..
End of Page 7
MENTERI KEUANGAN
DEDUBLIKINDONESIA
Pasal 10
(1) Setelah berakhir pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pemeriksa wajib
menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) terdiri dari
a. laporan hasil Pemeriksaan sementara,
b. laporan hasil Pemeriksaan final.
(3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) ditandatangani Pemeriksa dan ditetapkan oleh Direktur
Asuransi.
BAB V
PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 11
(1) Direktur Asuransi menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan
sementara kepada Pengurus atau Direksi Perusahaan
Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirya pelaksanaan Pemeriksaan.
(2) Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dapat mengajukan
tanggapan atas, laporan hasil Pemeriksaan sementara
Asuransi paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterimanya
laporan hasil Pemeriksaan sementara.
disampaikan kepada Direktur Asuransi dan disertai alasannya.
dianikan pembahasan dalam jangka waktt pa
(sepuluh) hari sejak diterimanya surat tanggapan dari
Perusahaan Perasuransian yang diperiksa.
(5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), Perusahaan Perasuransian yang diperiksa tidak
mengajukan tanggapan atau berdasarkan hasil pembahasan
atas tanggapan laporan hasil Pemeriksaan sementara, maka
Direktur.
End of Page 8
NENTERI KEUANGH
REPUBLIK INDONESIA
9-
Direktur Asuransi menetapkan laporan hasil Pemeriksaan
sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final.
(6) Direktur Asuransi menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan
final sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Pengurus
atau Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian yang
diperiksa.
BAB VI
SANKSI
Pasal 12
Dalam hal Perusahaan Perasuransian menolak dan atau
menghambat kelancaran proses pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Menteri mengenakan sanksi administratif
sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 13
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN.
Salinan sesuai dengan aslinya
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.-
KEPALA BIRO UMUM
BOEDIONO
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMI
KOEMORO VRKSITO. SH
NIP 060041898
End of Page 9
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 423/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 </reg_id>
<reg_title> PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN </reg_title>
<set_date> 30 September 2003 </set_date>
<effective_date> 30 September 2003 </effective_date>
<related_reg> '73/PP/1992', '2/UU/1992', '63/PP/1999', '228/M|KEPPRES/2001' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>
|
KMK Nomor 344 Tahun 1998 Tentang Perubahan KMK Nomor 227 Tahun 1993
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 344/KMK.017/1998
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
227/KMK.017/1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN
PEMBENTUKAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA, PENYESUAIAN YAYASAN DANA
PENSIUN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja,
penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan pengesahan atas perubahan Peraturan
Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja telah diatur bentuk dan susunan
formulir permohonan;
b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk mengubah
bentuk dan susunan formulir permohonan tersebut dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
(Lembatan Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3507);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang
Kedudukan, Tugas, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
227/KMK.017/1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
PENGESAHAN PEMBENTUKAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA,
PENYESUAIAN YAYASAN DANA PENSIUN DAN PENGESAHAN ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN
PEMBERI KERJA.
Pasal I
Mengubah Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 227/KMK.017/1993,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 2
Untuk mendapat pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau penyesuaian Yayasan
Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pendiri mengajukan permohonan kepada
Menteri Keuangan sesuai dengan contoh Formulir A lampiran Keputusan ini.”
Pasal II
Mengubah contoh Formulir A dan contoh Formulir B lampiran Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 227/KMK.017/1993 sehingga berbunyi sebagaimana contoh Formulir
A dan contoh Formulir B lampiran Keputusan ini.
Pasal III
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KMK Nomor 344 Tahun 1998 Tentang Perubahan KMK Nomor 227 Tahun 1993
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 1998
MENTERI KEUANGAN
ttd
BAMBANG SUBIANTO
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 344/KMK.017/1998|KEP-MENKEU/1998 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 227/KMK.017/1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA, PENYESUAIAN YAYASAN DANA PENSIUN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA </reg_title>
<set_date> 13 Juli 1998 </set_date>
<effective_date> 13 Juli 1998 </effective_date>
<changed_reg> '227/KMK.017/1993|KEP-MENKEU/1993' </changed_reg>
<related_reg> '76/PP/1992', '11/UU/1992', '61/KEPPRES/1998', '122/M|KEPPRES/1998' </related_reg>
|
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 512 /KMK.06/2002
TENTANG
PEMERIKSAAN LANGSUNG DANA PENSIUN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Dana Pensiun yang
berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan
oleh Menteri Keuangan;
b. bahwa pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun merupakan salah satu
alat pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan terhadap Dana
Pensiun, maka ketentuan mengenai pemeriksaan terhadap Dana Pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
40/KMK.017/1997 perlu disempurnakan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b
dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemeriksaan
Langsung Dana Pensiun;
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Nomor 998/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN: ...
- 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN
LANGSUNG DANA PENSIUN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan,
mengolah, dan mengevaluasi data dan atau keterangan mengenai Dana
Pensiun yang dilakukan di kantor Dana Pensiun dan di tempat lain yang
terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Dana Pensiun.
2. Pemeriksa adalah pegawai Direktorat Dana Pensiun yang memenuhi
persyaratan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.
BAB II
DASAR PEMERIKSAAN LANGSUNG
Pasal 2
(1) Pemeriksaan Langsung dilakukan atas dasar pertimbangan risiko pada Dana
Pensiun yang ditetapkan berdasarkan :
a. analisis laporan periodik Dana Pensiun yang mengindikasikan adanya
penyimpangan penyelenggaraan program
pensiun dari ketentuan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau Dana Pensiun
dikelola secara tidak efisien;
b. penelitian atas pengaduan atau informasi yang diterima dari sumber
yang dapat dipercaya yang menimbulkan dugaan bahwa
penyelenggaraan program
pensiun menyimpang dari ketentuan
perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau Dana Pensiun
dikelola secara tidak efisien; dan atau
c. alasan ...
- 3 -
c. alasan khusus, termasuk dalam hal terjadi pembubaran, penggabungan
atau pemisahan Dana Pensiun.
(2) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dalam rencana Pemeriksaan Langsung oleh Direktur Dana Pensiun.
(3) Dalam hal terdapat Dana Pensiun yang harus diprioritaskan untuk diperiksa,
Direktur Dana Pensiun dapat memerintahkan Pemeriksaan Langsung selain
Pemeriksaan Langsung sebagaiinana dimaksud dalam ayat (2).
BAB III
TUJUAN PEMERIKSAAN LANGSUNG
Pasal3
Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk,
tetapi tidak terbatas pada :
a. memperoleh keyakinan yang memadai atas tingkat risiko kesesuaian
penyelenggaraan Dana Pensiun terhadap Undangundang Dana Pensiun dan
peraturan pelaksanaannya;
b. memperoleh keyakinan yang memadai atas tingkat risiko kegiatan Dana
Pensiun selain tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam butir a; dan atau
c. memperoleh keyakinan yang memadai tentang kinerja kegiatan Dana
Pensiun.
BAB IV
TATA CARA PEMERIKSAAN LANGSUNG
Pasal 4
(1) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalani Pasal 2 ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemeriksa.
(2)
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) melaksanakan
Pemeriksaan Langsung berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung
dari Direktur Dana Pensiun.
Pasal 5 ...
- 4 -
Pasal 5
(1) Sebelum Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan, Direktur Dana Pensiun terlebih dahulu mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun yang akan diperiksa mengenai
Pemeriksaan Langsung dimaksud.
(2) Pemeriksaan Langsung dapat dilaksanakan tanpa pemberitahuan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila ada dugaan bahwa
pemberitahuan tersebut akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk
mengaburkan keadaan yang sebenarnya sehingga Pemeriksaan Langsung
yang dilaksanakan tidak mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Langsung;
b. nama Pemeriksa;
c. tujuan Pemeriksaan Langsung;
d. jangka waktu Pemeriksaan Langsung; dan
e. dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan Langsung.
Pasal 6
(1) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
berdasarkan Standar Pemeriksaan Langsung.
(2) Standar Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri atas :
a. Pedoman Manajemen Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal lembaga Keuangan; dan
b. Pedoman Operasional Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun yang
ditetapkan oleh Direktur Dana Pensiun.
Pasal 7 ...
- 5 -
Pasal 7
(1) Dana Pensiun yang diperiksa berhak meminta Pemeriksa untuk
menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan
Langsung.
(2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa
atau Surat Perintah Pemeriksaan Langsung, Dana Pensiun berhak menolak
dilakukannya Pemeriksaan Langsung.
Pasal 8
(1) Setiap pihak dilarang menghambat kelancaran Pemeriksaan Langsung.
(2) Dalam rangka pencocokan, klarifikasi, atau konfirmasi data dan atau
informasi selama Pemeriksaan Langsung berlangsung, Pengurus wajib
membantu Pemeriksa untuk memperoleh data atau informasi dari akuntan
publik, penerima titipan, aktuaris, atau pihak lain yang terkait dengan
kegiatan Dana Pensiun.
(3) Dalam rangka lebih memperoleh keyakinan pencocokan, klarifikasi, atau
konfirmasi data dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Pengurus wajib memberikan ijin kepada Pemeriksa untuk memperoleh
langsung data dan atau informasi dari akuntan publik, penerima titipan,
aktuaris, atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan Dana Pensiun.
(4) Setiap pihak dianggap menghambat kelancaran Pemeriksaan Langsung
apabila paling sedikit melakukan salah satu tindakan tersebut di bawah irii :
a. tidak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan, laporan,
serta dokumen yang diperlukan dengan segera dalam batas waktu yang
wajar;
b. tidak bersedia untuk memberikan konfirmasi atau klarifikasi dalam
batas waktu yang ditetapkan oleh Pemeriksa;
c. tidak ...
- 6 -
c. tidak memberikan informasi yang diperlukan;
d. memperlihatkan, meminjamkan, atau memberikan data atau informasi
palsu atau yang dipalsukan; dan atau
e. tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
atau ayat (3).
Pasal 9
(1) Setelah berakhirnya Pemeriksaan Langsung, Pemeriksa dan Pengurus wajib
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Langsung.
(2) Dalam hal Pengurus menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemeriksa dan Pengurus
wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita
Acara Pemeriksaan Langsung.
(3) Dalam hal Pengurus menolak menandatangani Berita Acara Penolakan
Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), Pemeriksa wajib membuat Surat Pernyataan
mengenai penolakan Pengurus dimaksud.
BAB V
PELAPORAN
Pasal 10
(1) Setelah berakhirnya Pemeriksaan Langsung, Pemeriksa wajib menyusun
Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara.
(2) Direktur Dana Pensiun menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
Langsung Sementara kepada Pendiri dan Pengurus paling lambat 20 (dua
puluh) hari kerja setelah berakhirnya Pemeriksaan Langsung.
Pasal 11 ...
- 7 -
Pasal 11
(1) Pendiri atau Pengurus dapat mengajukan permohonan pembahasan atas
Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara kepada Direktur Dana
Pensiun.
(2) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara, hanya
dapat dilakukan apabila permohonan pembahasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sudah diterima oleh Direktur Dana Pensiun paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pengantar pengiriman Laporan
Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara.
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan di kantor
Direktorat Dana Pensiun dan dipimpin oleh Direktur Dana Pensiun, dan
hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Pembahasan atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Langsung Sementara.
(4) Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara dan Berita Acara
Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara
digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung.
Pasal 12
Direktur Dana Pensiun menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan, Pendiri, dan Pengurus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung
Sementara, atau setelah berakhirnya batas waktu pengajuan permohonan
pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
BAB VI...
- 8 -
BAB VI
PENGAJUAN KEBERATAN
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LANGSUNG
Pasal 13
(1) Pendiri dan Pengurus dapat mengajukan keberatan atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diterima
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat pengantar pengiriman
Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disampaikan dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dijadikan bahan
pertimbangan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam mengambil
kebijaksanaan yang menyangkut Dana Pensiun yang bersangkutan.
BAB VII
SANKSI
Pasal 14
(1) Dalam hal Pengurus :
a. menolak dilakukannya Pemeriksaan, kecuali untuk penolakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2); dan atau
b. menghambat kelancaran Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (4);
Pendiri wajib mengganti Pengurus.
(2) Pengenaan sanksi bagi Pendiri untuk mengganti Pengurus sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan.
BAB VIII
- 9 -
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15
Pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 40/KMK.017/1997 tentang Pemeriksaan Dana Pensiun
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 512/KMK.06/2002|KEP-MENKEU/2002 </reg_id>
<reg_title> PEMERIKSAAN LANGSUNG DANA PENSIUN </reg_title>
<set_date> 4 Desember 2002 </set_date>
<effective_date> 4 Desember 2002 </effective_date>
<replaced_reg> '40/KMK.017/1997|KEP-MENKEU/1997' </replaced_reg>
<related_reg> '77/PP/1992', '76/PP/1992', '11/UU/1992', '998/M|KEPPRES/2001' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
|
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 646/KMK.010/1995
TENTANG
PEMILIKAN SAHAM ATAU UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
OLEH PEMODAL ASING
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
dipandang perlu untuk mengatur pemilikan saham atau unit penyertaan Reksa Dana oleh
Pemodal Asing dengan Keputusan Menteri Keuangan;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMILIKAN SAHAM ATAU
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA OLEH PEMODAL ASING.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemodal Asing adalah orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing.
2. Pemodal Dalam Negeri adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
Pasal 2
Saham atau unit penyertaan Reksa Dana dapat dimiliki oleh Pemodal Asing atau Pemodal Dalam Negeri, baik
sebagian maupun seluruhnya.
Pasal 3
Manajer Investasi Reksa Dana wajib melaporkan komposisi pemilikan saham atau unit penyertaan Reksa Dana
kepada Bapepam.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI KEUANGAN,
MAR’IE MUHAMMAD
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 646/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995 </reg_id>
<reg_title> PEMILIKAN SAHAM ATAU UNIT PENYERTAAN REKSA DANA OLEH PEMODAL ASING </reg_title>
<set_date> 30 Desember 1995 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '46/PP/1995' </related_reg>
|
No.: 645/KMK.010/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 645/KMK.010/1995
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 1548/KMK.013/1990 TENTANG PASAR MODAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 284/KMK.010/1995
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990
tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1548/KMK.013/1990
TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
284/KMK.010/1995.
Pasal 1
Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI KEUANGAN,
MAR’IE MUHAMMAD
III- 1
No.: 646/KMK.010/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 646/KMK.010/1995
TENTANG
PEMILIKAN SAHAM ATAU UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
OLEH PEMODAL ASING
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengatur pemilikan saham atau unit
penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing dengan Keputusan Menteri
Keuangan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMILIKAN SAHAM
ATAU UNIT PENYERTAAN REKSA DANA OLEH PEMODAL ASING.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemodal Asing adalah orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing.
2. Pemodal Dalam Negeri adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia.
Pasal 2
Saham atau unit penyertaan Reksa Dana dapat dimiliki oleh Pemodal Asing atau Pemodal Dalam
Negeri, baik sebagian maupun seluruhnya.
Pasal 3
Manajer Investasi Reksa Dana wajib melaporkan komposisi pemilikan saham atau unit penyertaan
Reksa Dana kepada Bapepam.
III- 1
No.: 646/KMK.010/1995
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 1995
MENTERI KEUANGAN,
MAR’IE MUHAMMAD
III- 2
No.: 455/KMK.01/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 455/KMK.01/1997
TENTANG
PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal dan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden dalam Sidang
kabinet Terbatas bidang Ekku Wasbang dan Prodis tanggal 3 September
1997, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan mengenai
pembatasan pemilikan saham oleh pemodal asing dengan Keputusan
Menteri Keuangan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor.3618);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL
Pasal 1
Mencabut ketentuan pembatasan pembelian saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal
dan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor:1055/KMK.013/1989.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 September 1997
MENTERI KEUANGAN,
MAR’IE MUHAMMAD
III- 1
No.: 179/KMK.010/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 179/KMK.010/2003
TENTANG
KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERUSAHAAN EFEK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang wajar, teratur dan
efisien serta mampu bersaing dalam era perdagangan bebas, diperlukan
upaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Efek antara lain kualitas
pelayanan, kualitas sumber daya manusia, ketaatan terhadap peraturan
dan kualitas sistem back office;
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Efek, perlu memperkuat
kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek melalui
peningkatan modal disetor Perusahaan Efek;
c. bahwa peningkatan modal disetor Perusahaan Efek dimaksud sejalan
dengan General Principles International Organization of Securities
Commission (IOSCO), yang menyatakan bahwa harus ada peningkatan
secara terus menerus tentang persyaratan untuk menjadi perusahaan
efek yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, seperti struktur
permodalan awal dan pemeliharaannya sehubungan dengan
perkembangan potensi resiko yang ditanggung oleh perusahaan efek;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b dan c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan
Perusahaan Efek;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM
DAN PERMODALAN PERUSAHAAN EFEK.
III- 1
No.: 179/KMK.010/2003
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemodal Asing adalah orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing.
2. Pemodal Dalam Negeri adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia.
3. Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah adalah kegiatan menerima pembukaan
rekening Efek nasabah, melakukan mutasi rekening Efek nasabah dan menyimpan
rekening Efek nasabah.
Pasal 2
(1) Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak
di bidang keuangan selain sekuritas maksimal 85% (delapan puluh lima perseratus) dari
modal disetor.
(2) Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak
di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar
Modal di negara asalnya maksimal 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal
disetor.
Pasal 3
(1) Dalam hal Perusahaan Efek nasional atau patungan melakukan Penawaran Umum, maka
saham Perusahaan Efek tersebut dapat dimiliki seluruhnya oleh Pemodal Dalam Negeri
atau Pemodal Asing.
(2) Pemodal Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula Pemodal Asing yang
tidak bergerak di bidang keuangan.
Pasal 4
(1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki
modal disetor paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang
mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit
sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang
tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling
sedikit sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki
modal disetor paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer
Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 55.000.000.000,00
(lima puluh lima miliar rupiah).
(6) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang
mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor
paling sedikit sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
III- 2
No.: 179/KMK.010/2003
Pasal 5
(1) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan
ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki modal disetor paling sedikit
sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki modal disetor paling sedikit
sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang
mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam
sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menyesuaikan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki modal disetor paling
sedikit sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki modal disetor paling
sedikit sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh
izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki modal disetor paling sedikit
sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki modal disetor paling sedikit
sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer
Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya
Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dengan ketentuan sebagai berikut :
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki modal disetor paling
sedikit sebesar Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki modal disetor paling sedikit
sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
III- 3
No.: 179/KMK.010/2003
(5) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang
mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi yang telah memperoleh
izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2003 wajib memiliki modal disetor paling
sedikit sebesar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
b. paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 wajib memiliki modal disetor paling
sedikit sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
Pasal 6
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 90/KMK.010/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 7
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BOEDIONO
III- 4
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 645/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995 </reg_id>
<reg_title> PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1548/KMK.013/1990 TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 284/KMK.010/1995 </reg_title>
<set_date> 30 Desember 1995 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> '1548/KMK.013/1990|KEP-MENKEU/1990', '284/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '46/PP/1995' </related_reg>
|
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 509 /KMK.06/2002
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa laporan keuangan Dana Pensiun merupakan sumber informasi
bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
Dana Pensiun;
b. bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya dari Dana
Pensiun;
c. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan terhadap laporan
keuangan Dana Pensiun, ketentuan mengenai laporan keuangan Dana
Pensiun dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
76/KMK.017/1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 658/KMK.017/1997 perlu disempurnakan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Laporan Keuangan
Dana Pensiun;
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3507);
3. Peraturan ...
- 2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/ M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LAPORAN
KEUANGAN DANA PENSIUN.
Pasal 1
(1) Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan keuangan
kepada Menteri Keuangan.
(2) Kewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berlaku sejak Dana Pensiun disahkan pendiriannya
oleh Menteri Keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a.
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Pasal 2
Untuk Dana Pensiun yang disahkan pendiriannya oleh Menteri Keuangan
dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku, audit akuntan
publik atas laporan keuangan untuk tahun buku saat Dana Pensiun
disahkan dapat dilakukan bersamaan dengan audit tahun buku berikutnya.
Pasal 3
laporan keuangan semesteran yang ditandatangani oleh
Pengurus; dan
- 3 -
Pasal 3
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
huruf b harus memuat:
a. pernyataan akuntan; dan
b. laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
terdiri dari :
a. laporan aktiva bersih;
b. laporan perubahan aktiva bersih;
c. neraca;
d. perhitungan hasil usaha;
e. laporan arus kas; dan
f. catatan atas laporan keuangan.
Pasal 4
Dasar penilaian kekayaan Dana Pensiun dalam laporan aktiva bersih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebagai
berikut:
a. investasi, berdasar nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun;
b. kas, rekening giro dan tabungan, berdasar nilai nominal;
c. piutang iuran beserta bunga atas keterlambatan pembayaran iuran,
berdasar nilai nominal;
d. piutang hasil investasi, berdasar nilai nominal; dan
e. aktiva selain dari huruf a sampai dengan huruf d, berdasar Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 5
- 4 -
Pasal 5
Tahun buku Dana Pensiun adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember
dalam tahun yang bersangkutan.
Pasal 6
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
harus laporan keuangan asli.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
harus disertai data elektronik yang sama dengan data pada laporan
keuangan tersebut.
Pasal 7
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus
menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, dan
satuan mata uang Rupiah.
Pasal 8
Bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (3) dan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga
Keuangan.
Pasal 9
(1) Dalam
rangka audit atas laporan keuangan Dana Pensiun
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf b, Dewan
Pengawas Dana Pensiun dilarang menunjuk akuntan publik yang
sama dalam hal :
a. akuntan ...
- 5 -
a. akuntan publik tersebut telah melakukan audit atas laporan
keuangan Dana Pensiun bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut; dan atau
b. akuntan publik dimaksud dinyatakan telah melanggar standar
praktik akuntan publik yang berlaku di Indonesia oleh asosiasi
akuntan atau Menteri Keuangan.
(2) Kantor akuntan publik yang sama tidak dapat ditunjuk untuk
melakukan audit atas laporan keuangan Dana Pensiun lebih dari 5
(lima) kali berturut-turut.
Pasal 10
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan
data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Dana
Pensiun.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
huruf a disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya
periode laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
huruf b, disampaikan paling lambat 5 (Ihna) bulan setelah
berakhimya tahun buku Dana Pensiun.
(4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
a. diserahkan langsung ke kantor Direktorat Dana Pensiun;
b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
Pasal 11
- 6 -
Pasal 11
(1) Dalam hal penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (3) terlambat dilakukan, Pendiri Dana Pensiun
dikenakan denda sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas
akhir masa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) dan ayat (3), paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Dalam rangka pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), tanggal penyampaian laporan keuangan adalah :
a.
tanggal penerimaan laporan, apabila laporan diserahkan
langsung ke kantor Direktur Dana Pensiun; atau
b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman, apabila
laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa
pengiriman/titipan.
(3) Perhitungan hari keterlambatan untuk pengenaan denda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berakhir pada tanggal penyampaian laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Denda sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) wajib dibayarkan ke
Kas Negara.
(5) Copy bukti setoran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
wajib disampaikan Pendiri kepada Direktur Dana Pensiun.
Pasal 12
- 7 -
Pasal 12
(1) Penyampaian laporan keuangan setelah melewati jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) tidak
menghapuskan kewajiban pembayaran denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1);
(2) Dalam
hal Pendiri belum membayar denda, denda tersebut
dinyatakan sebagai utang Pendiri pada Negara yang harus
dicantumkan dalam neraca Pendiri yang bersangkutan.
Pasal 13
(1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib memuat laporan keuangan
yang telah diaudit akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (3) huruf b selain catatan atas laporan keuangan, dalam
surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 1 (satu)
bulan setelah tanggal penyampaian laporan keuangan kepada Menteri
Keuangan.
(2) Bukti pemuatan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur
Dana Pensiun.
Pasal 14
(1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.017/1995 tentang
Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 658/KMK.017/1997
dinyatakan tidak berlaku untuk laporan keuangan sejak tahun buku
2003.
(2) Ketentuan ...
- 8 -
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mulai berlaku
untuk laporan keuangan sejak tahun buku 2002.
Pasal 15
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2003.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 509/KMK.06/2002|KEP-MENKEU/2002 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN </reg_title>
<set_date> 4 Desember 2002 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 2003 </effective_date>
<replaced_reg> '658/KMK.017/1997|KEP-MENKEU/1997', '76/KMK.017/1995|KEP-MENKEU/1995' </replaced_reg>
<related_reg> '76/PP/1992', '77/PP/1992', '11/UU/1992', '228/M|KEPPRES/2001' </related_reg>
<penalty_list> 'Pasal 11' </penalty_list>
|
KMK No. 343 Th. 1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 343/KMK.017/1998
TENTANG
IURAN DAN MANFAAT PENSIUN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan penyelenggaraan program pensiun,
maka besar iuran dan manfaat pensiun perlu disesuaikan sampai pada tingkat yang
wajar;
b. bahwa sejalan dengan tujuan tersebut di atas, pengaturan maksimum iuran dan
manfaat pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 230/KMK.017/1993 perlu disempurnakan;
c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Iuran dan Manfaat Pensiun;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan,
Tugas, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1988.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG IURAN DAN MANFAAT PENSIUN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Asumsi aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan-perubahan di masa yang akan
datang, yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-
pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya
kematian dan cacat, serta tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun;
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Nilai Sekarang adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-
pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto
pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat
bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran
tersebut;
4. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak
Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan digunakan untuk menghitung iuran Peserta Dana
Pensiun Lembaga Keuangan;
3. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari
Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja,
sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau Manfaat Pensiun Peserta;
4. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal
Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak;
Page 1 of 7
KMK No. 343 Th. 1998
BAB II
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
Bagian Pertama
Manfaat Pensiun
Program Pensiun Manfaat Pasti
Pasal 2
(1) Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan :
a Rumus Bulanan; atau
b Rumus Sekaligus.
(2) Dalam hal menggunakan Rumus Bulanan, Manfaat Pensiun merupakan hasil perkalian dari :
a faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase;
b masa kerja; dan
c Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir, atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama
beberapa bulan terakhir.
(3) Dalam hal menggunakan Rumus Sekaligus, Manfaat Pensiun merupakan hasil perkalian dari :
a faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal;
b masa kerja; dan
c Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir, atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama
beberapa bulan terakhir.
(4) Rumus Manfaat Pensiun yang digunakan wajib dimuat dalam Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 3
(1) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, besar faktor
penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua setengah per seratus), dan
Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan
Dasar Pensiun per bulan.
(2) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, besar faktor
penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua setengah), dan Manfaat Pensiun
tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali Penghasilan Dasar Pensiun per bulan.
Pasal 4
(1) Dalam Peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan per
tahun masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
a perbedaan dimaksud harus berupa kenaikan yang dikaitkan dengan masa kerja Peserta atau
usia Peserta;
b tingkat kenaikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dari faktor penghargaan
sebelumnya tidak boleh lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus);
c maksimum perbandingan antara faktor penghargaan per tahun masa kerja tertinggi dan
terendah adalah 250% (dua ratus lima puluh per seratus).
(2) Penetapan faktor penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan
Manfaat Pensiun yang melampaui batas maksimum Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
Pasal 5
(1) Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program
Pensiun harus diperhitungkan tanpa terputus.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila Peserta telah menerima
pembayaran atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dana
Pensiun atau telah mengalihkan haknya atas Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun lain, kecuali jika
hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke Dana Pensiun yang
bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
Page 2 of 7
KMK No. 343 Th. 1998
Pasal 6
(1) Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, masa kerja yang diakui tidak boleh melebihi jumlah masa
kerja pada Pemberi Kerja sekarang dan masa kerja pada Pemberi Kerja sebelumnya.
(2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila Peserta meninggal
dunia atau cacat sebelum pensiun, maka masa kerja maksimum yang diakui dapat termasuk masa
sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
Pasal 7
(1) Untuk karyawan yang pindah bekerja, pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja lama dapat
dilakukan hanya apabila :
a ada dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang lama ke Dana Pensiun
Pemberi Kerja yang baru; atau
b Pemberi Kerja yang baru mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja pada
Pemberi Kerja yang lama, dan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan
Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja yang lama.
(2) Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
a harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah dana yang dialihkan sama dengan Nilai
Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan Pemberi Kerja baru
dan Penghasilan Dasar Pensiun karyawan yang bersangkutan, yang berlaku pada saat dana tersebut
diterima Dana Pensiun yang baru.
(3) Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih pendek dari masa kerja yang
sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang lama, maka pengakuan masa kerja yang lebih panjang dari
masa kerja sesuai dengan dana yang dialihkan dapat dilakukan hanya bila Pemberi Kerja baru
memenuhi kekurangan dana yang terjadi dan tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya
pada Pemberi Kerja yang lama.
(4) Dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a lebih besar dari pada
kewajiban yang timbul akibat pengakuan seluruh masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama,
kepada peserta yang bersangkutan harus diberikan masa kerja tambahan yang besarnya ditentukan
sedemikian rupa sehingga kewajiban akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan
dana yang tersedia.
(5) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) atau masa
kerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan setelah ada :
a perjanjian tertulis antara peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan
kedua belah pihak mengenai pengalihan kewajiban dan kekayaan yang berkaitan dengan masa
kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau
b pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan
atas pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama.
Pasal 8
Bagian dari 1 (satu) tahun masa kerja harus diperhitungkan secara prorata terhadap Manfaat Pensiun dan
iuran.
Pasal 9
Pembayaran Manfaat Pensiun, baik yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan maupun yang
dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus dilaksanakan secara bulanan.
Pasal 10
Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada
rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
b untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan
pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan
Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
Page 3 of 7
KMK No. 343 Th. 1998
Pasal 11
Besar Manfaat Pensiun Dipercepat bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal atau karena cacat, setinggi-tingginya sama dengan jumlah
yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang tercantum dalam Peraturan Dana
Pensiun.
Pasal 12
(1) Jumlah yang dibayarkan dalam rangka pembayaran sekaligus atau pengalihan hak Peserta ke Dana
Pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang
Dana Pensiun adalah sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan
Asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam laporan aktuaria terakhir, kecuali proyeksi tingkat
kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun dan tingkat pengunduran diri.
(2) Jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sekurang-kurangnya sebesar akumulasi iuran
Peserta beserta hasil pengembangannya, yang dihitung berdasarkan tingkat bunga deposito Bank
Umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku pada masa
kepesertaan yang bersangkutan.
Pasal 13
(1) Dalam hal jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan
Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan kurang dari Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah), Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
(2) Dalam hal Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta pada Program Pensiun Manfaat Pasti yang
menggunakan Rumus Sekaligus lebih kecil dari Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),
Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
Pasal 14
(1) Bekas karyawan yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
Undang-undang Dana Pensiun, dapat memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun sejak yang
bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
(2) Dalam hal bekas karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia sebelum
dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila
Peserta meninggal dunia.
Bagian Kedua
Iuran bagi Peserta
Program Pensiun Manfaat Pasti
Pasal 15
(1) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan
Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebanyak-sebanyaknya 3
(tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
(2) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan
Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 3%
(tiga per seratus) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per
tahun.
Bagian Ketiga
Iuran bagi Peserta
Program Pensiun Iuran Pasti
Pasal 16
(1) Jumlah iuran per tahun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dalam Program Pensiun
Iuran Pasti, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun per
tahun.
(2) Dalam hal Peserta turut mengiur, iuran Peserta sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh per
seratus) dari iuran Pemberi Kerja
Page 4 of 7
KMK No. 343 Th. 1998
Pasal 17
(1) Dalam Peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang
dibukukan atas nama masing-masing Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut :
a perbedaan harus berupa kenaikan yang dikaitkan dengan masa kerja Peserta atau usia Peserta;
b kenaikan tingkat iuran dari iuran sebelumnya tidak boleh lebih 25% (dua puluh lima per
seratus);
c maksimum perbandingan antara iuran tertinggi dan terendah sebanyak-banyaknya 250% (dua
ratus lima puluh per seratus).
(2) Penetapan perbedaan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan
jumlah iuran melampaui batas maksimum iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
Bagian Keempat
Iuran bagi Peserta
Pada Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan
Pasal 18
(1) Dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan wajib ditetapkan
rumus besarnya iuran Pemberi Kerja.
(2) Rumus besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan persentase
tertentu dari keuntungan Pemberi Kerja dalam 1 (satu) tahun sebelum dikurangi pajak
penghasilan, yang akan dibayarkan sebagai Iuran Pemberi Kerja.
(3) Dalam hal Pemberi Kerja tidak memperoleh keuntungan, maka Pemberi Kerja wajib membayar
iuran dalam jumlah sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun
Peserta dalam 1 (satu) tahun.
(4) Apabila jumlah iuran berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata lebih kecil
dari jumlah iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Pemberi Kerja wajib membayar
iuran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Pasal 19
Dalam hal Peserta dari Dana Pensiun Pemberi Kerja berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas
Pensiun Ditunda, maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada Dana Pensiun yang
bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.
Bagian Kelima
Manfaat Pensiun
Program Pensiun Iuran Pasti
Pasal 20
Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti yang jumlah akumulasi iuran dan hasil
pengembangannya lebih kecil dari Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dapat dibayarkan sekaligus.
Pasal 21
(1) Bekas karyawan yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
Undang-undang Dana Pensiun, dapat memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun sejak yang
bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
(2) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada bekas karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,
harus dihitung dan ditetapkan pada saat yang bersangkutan akan pensiun.
(3) Dalam hal bekas karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia sebelum
dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila
Peserta meninggal dunia.
Pasal 22
(1) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta
tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 76
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pengurus wajib membeli anuitas seumur hidup
Page 5 of 7
KMK No. 343 Th. 1998
yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda atau Anak yang sama besarnya dengan
pembayaran kepada pensiunan.
(2) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia
sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
BAB III
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
Bagian Pertama
Iuran Peserta
Pasal 23
(1) Jumlah iuran Peserta per tahun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang tidak menjadi
Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebanyak-banyak 20% (dua puluh per seratus) dari
Penghasilan Peserta per tahun.
(2) Jumlah iuran Peserta per tahun bagi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang juga menjadi
Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari
Penghasilan Peserta per tahun.
Pasal 24
(1) Pemberi Kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga
Keuangan telah menghimpun dana baik yang berasal dari pemberi kerja maupun dari karyawan,
dapat mengalihkan dana tersebut ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dan atas nama
Peserta.
(2) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibayarkan secara sekaligus dan
dinikmati pada saat peserta pensiun.
Bagian Kedua
Manfaat Pensiun Peserta
Pasal 25
(1) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta
tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pengurus wajib membeli anuitas seumur
hidup yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda atau Anak yang sama besarnya dengan
pembayaran kepada pensiunan.
(2) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia
sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
Pasal 26
(1) Manfaat Pensiun untuk setiap Peserta berupa dana yang terdiri dari jumlah yang telah disetor atas
namanya dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja serta hasil pengembangannya.
(2) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tiap Peserta harus
dilakukan sejak dana dibukukan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sampai saat pembayaran
kepada Peserta atau pada saat pembelian anuitas pada perusahaan asuransi jiwa.
(3) Dalam hal jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dari Rp 36.000.000,00
(tiga puluh enam juta rupiah) dapat dibayarkan sekaligus.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
(1) Manfaat Pensiun kepada Anak dapat dibayarkan sampai Anak mencapai usia setinggi-tingginya 25
(dua puluh lima) tahun.
(2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peraturan Dana Pensiun
dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia
Page 6 of 7
KMK No. 343 Th. 1998
pembayaran Manfaat Pensiun Anak, Manfaat Pensiun kepada Anak tersebut dapat dibayarkan
melebihi usia sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1).
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
230/KMK.017/1993 tentang Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 1998
MENTERI KEUANGAN
ttd.
BAMBANG SUBIANTO
Page 7 of 7
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 343/KMK.017/1998|KEP-MENKEU/1998 </reg_id>
<reg_title> IURAN DAN MANFAAT PENSIUN </reg_title>
<set_date> 13 Juli 1998 </set_date>
<effective_date> 13 Juli 1998 </effective_date>
<replaced_reg> '230/KMK.017/1993|KEP-MENKEU/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '76/PP/1992', '77/PP/1992', '11/UU/1992', '61/KEPPRES/1998', '122/M|KEPPRES/1988' </related_reg>
|
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 455/KMK.01/1997
TENTANG
PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan sesuai
dengan petunujuk Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekku Wasbang dan
Prodis 3 September 1997, maka dipandang perlu dipandang perlu untuk meninjau kembali
ketentuan mengenai pembatasan pemilikan saham oleh pemodal asing dengan Keputusan Menteri
Keuangan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBELIAN SAHAM
OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL
Pasal 1
Mencabut ketentuan pembatasan pembelian saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal dan
Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
1055/KMK.013/1989
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1997
MENTERI KEUANGAN,
MAR’IE MUHAMMAD
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 455/KMK.01/1997|KEP-MENKEU/1997 </reg_id>
<reg_title> PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL </reg_title>
<set_date> 4 September 1997 </set_date>
<effective_date> 4 September 1997 </effective_date>
<replaced_reg> '1055/KMK.013/1989|KEP-MENKEU/1989' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '46/PP/1995' </related_reg>
|
KMK No. 80 Th. 1993
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 802/KMK.01/1993
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 228/KMK.017/1993 TANGGAL 26 FEBRUARI 1993 TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN
DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dipandang perlu
untuk merubah ketentuan persyaratan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata
Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dana
pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga
Keuangan;
b. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508):
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan
Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 228/KMK.017/1993 TANGGAL 26 FEBRUARI
1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN
PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN
PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN
Pasal I
Mengubah Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari
1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan
Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) triwulan terakhir;
Page 1 of 2
KMK No. 80 Th. 1993
2. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. memiliki kinerja investasi yang sehat;
4. memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
5. menyanggupi untuk menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa
dan laporan investasi Perusahaan Asuransi Jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang
usaha perasuransian setiap triwulan.
Pasal II
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26
Februari 1993.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 27 Agustus 1993
MENTERI KEUANGAN
ttd.
MARI’E MUHAMMAD
Page 2 of 2
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 802/KMK.01/1993|KEP-MENKEU/1993 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/KMK.017/1993 TANGGAL 26 FEBRUARI 1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN </reg_title>
<set_date> 27 Agustus 1993 </set_date>
<effective_date> 27 Agustus 1993 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Februari 1993 </effective_date>
<changed_reg> '228/KMK.017/1993|KEP-MENKEU/1993' </changed_reg>
<related_reg> '77/PP/1992', '11/UU/1992', '15/KEPPRES/1984', '96/M|KEPPRES/1993' </related_reg>
|
MENTERI KEUANGAN
FEPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 422/KMK.06/2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang
terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan
penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai
Reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 225/KMK.017/1993;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang
Penyelenggaraan Usaha, Petasuransian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN..
End of Page 1
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan
Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan
nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan perjanjan asuransi, termasuk
tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan,
antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau
tertanggung.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB II
PRODUK ASURANSI BARU
Pasal 2
Suatu produk asuransi dinyatakan sebagai produk asuransi baru
apabila:
(a) produk, asuransi tersebut belum pernah dipasarkan oleh
Perusahaan Asuransi yang bersangkutan; atau
) produk asuransi tersebut merupakan perubahan atas produk
asuransi yang sudah dipasarkan, yang perubahannya meliputi
risiko yang ditutup, ketentuan polis, rumusan premi, metode
cadangan premi atau nilai tunai.
Pasal 3..
End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal 3
(1) Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan
Pemerintaht Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk
asuransi kerugian harus dilengkapi dengan
a. spesimen Polis Asuransi;
b. pernyataan tenaga ahli yang berisi uraian dan dasar
perhitungan tingkat premi dan cadangan teknis, Jengkap
dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya;
c. proyeksi underwriting untuk 3 (tiga) tahun mendatang
d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;
. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang
dipergunakan;
perjanjian kerja sama dalam hal produk asuransi dimaksud
dipasarkan bersama pihak lain,
s. pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan
Asuransi atau kantor cabang, Perusahaan Asuransi yang
diselenggarakan dengan prinsip syariah.
(2) Pelaporan mengenai rencana memasarkan produk asuransi
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, untuk produk
asuransi jiwa harus dilengkapi dengan
a. spesimen Polis Asuransi;
b. pernyataan aktuaris yang berisi uraian dan perhitungan
tarip premi, cadangan teknis, berikut asumsi aktuaria
dan data pendukungnya;
ii. nilai.tunai, dividen polis atau yang sejenis dalam hal
produk asuransi terscbut mengandung nilai tunai,
dividen polis atau yang sejenis;
c. profit testing atau asset share;
d. dukungan reasuransi untuk produk asuransi dimaksud;
e. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang
dipergunakan
f. contoh .
End of Page 3
MENTERI KEUANGAN
EPUKNDO
t. contoh perjanijian kerja sama dalam hal produk asuransi
dimaksud dipasarkan bersama pihak lain,
Asuransi atau kantor cabang Perusahaan Asuransi yang
diselenggarakan dengan prinsip syariah.
Pasal 4
Perusahaan Asuransi Kerugian yang akan memasarkan produk
asuransi baru surety bond dan atau yang sejenis, selain harus
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ajun ahli manajemen
asuransi kerugian dengan pengalaman di bidang surety bond
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun,
b. jenis jaminan yang ditutup terbatas hanya pada penjaminan
konstruksi (construction bond) dan custom bond.
Pasal 5
(1) Perusahaan Asuransi jiwa yang akan memasarkan produk
asuransi baru yang dikaitkan dengan investasi, antara lain
untuk produk asuransi unit link, dan atau yang sejenis, selain
harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakit manajer
investasi dengan pengalaman di bidangnya sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun;
b. memiliki sistim informasi yang memadai;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengehai produk asuransi baru
sebagaimana. dimaksud dalam ayat (i) diatur dengan
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 6
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 harus
memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tidak sedang
dikenakan sanksi administratif,
BAB III...............
End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
-5-
BAB III
POLIS
Pasal 7
Dalam setiap penutupan asuransi, Polis Asuransi harus sesuai
spesimen Polis Asuransi yang dilaporkan kepada Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 8
Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan
mengenai:
a. saat berlakunya pertanggungan,
b. uraian manfaat yang diperjanjikan,
c. cara pembayaran premi,
d. tenggang waktu (grnce period) pembayaran premi
c. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang
asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan
mata uang rupiah,
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi,
8. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayarar
premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period);
i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai
ba.
tunai;
perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuran
iwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis
k. penghentian pertanggungan, bajk dari pihak penanggung
maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan
1. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
m. pemilihan,tempat penyelesaian perselisihan,
t bhasa yang diadikan acuan dalam hal terjadi sengeta
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua)
bahasa atau lebih.
Pasal 9.
End of Page 5
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 9
Polis Asuransi harus dicetak dengan jelas schingga dapat dibaca
langsung oleh pemegang polis dan atau tertanggung.
Pasal 10
(1) Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di
wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam Bahasa
Indonesia.
(2) Dalam hal diperiukan, Polis Asuransi dapat dibuat dalam
bahasa asing berdampingan dengan Bahasa Indonesia.
Pasal 11
(1) Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat
ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab
bersangkutan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau
dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudal
diketahui adanya pengecualian atau pembatasan tersebut.
(2) Apabila dalam Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat
ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau
dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga
dapat dengan mudah diketahui adanya pengurangan,
pembatasan, atau pembebasan penanggung tersebut.
Pasal 12
Besarnya nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (i)
untuk polis-polis yang diterbitkan sejak ditetapkannya keputusan
ini, sekurang-kurangnya sebesar:
a. 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari cadangan premi,
untuk produk asuransi jiwa seumur hidup:
b. 809...........
End of Page 6
REPUBLIK INDONESIA
-7-
b. 809 (delapan puluh per seratus) dari cadangan premi, untuk
produk asuransi jiwa lainnya;, atau
c. Akumulasi dana pemegang polis untuk polis yang dikaitkan
dengan investasi dan polis lainnya yang sejenis.
Pasal 13
(1) Dalam hal pembayaran premi dan atau klaim dari Polis
Asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang
rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang
ekivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat
pembayaran.
(2) Kurs yang ekivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus menghasilkan sejumlah mata uang asing yang seharusnya
diterima oleh si penerima pembayaran tersebut apabila
pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud.
(3) Dalam polis asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi
atau manfaat harus didasarkan pada tasio indeks yang berlaku
pada saat pembayaran.
Pasal 14
(1) Dalam Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan
Asuransi yang berbentuk usaha bersama harus dicantumkan
ketentuan tentang menuiliki atau tidak memiliki hak suara bagi
pemegang polis.
(2) Ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan
anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 15
Dalam Polis Asuransi dilarang dicantuhkan suatu ketentuan yang
dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya
hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan
pembayaran klaim.
Pasal 16.............
Pasal 16
End of Page 7
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 16
Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat
ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam
hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis.
Pasal 17
pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut
perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan
hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan penanggung.
Pasal 18
Apabila Menteri menilai bahwa dalam ketentuan polis terdapat hal-
hal yang dapat merugikan pihak tertanggung atau pihak
Perusahaan Reasuransi untuk meninjau ulang ketentuan polis
dimaksud.
BAB IV
PREMI
Pasal 19
(1) Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang
wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum
(2) Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan
dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya
a. premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk
and loss profile) jenis asuransi yang yang bersangkutan untuk
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
(3) Penetapan ......
End of Page 8
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
(3) Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan
mempertimbangkan sekurang-kurangnya
. premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel
mortalita, atau tabel morbidita yang dipergunakan;
b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan
b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya,
c. prakiraan hasil investasi dari premi.
BAB V
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN
Pasal 20
(1) Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak penanggung
maupun tertanggung, harus dilakukan dengan pemberitahuan
secara tertulis.
(2) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis
Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar
pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang
dihiting sacara proporsional berdasarkani.
pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang telah
dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan atau
(3) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis
Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi
harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat
penghentian tersebut.
BAB VI
REASURANSI
Pasal 21
(1) Perusahaap Asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi
otomatis untuk setiap produk asuransi pada sctiap cabang
asuransi yang dipasarkan.
(2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk..
End of Page 9
TER KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
a. untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnya
diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dan 1 (satu)
Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri;
b. untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, sekurang-kurangnya
diperoleh dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi di dalam
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku
dalam hal tidak ada Perusahaan Reasuransi yang memberikan
dipasarkan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama.
(4) Dukungan reasuransi otomatis dari penanggung ulang di luar
dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dahulu
memperoleh dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri
dalam jumlah atau prosentase tertentu.
5) Dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalam
risiko yang ditutup tidak termasuk dalam dukungan reasuransi
otomatis, dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas
dalam negeri.
ssthagairnana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 22
(1) Dukungan reasuransi dari perusahaan penanggung ulang di
Juar negeri hanya dapat dilakukan pada perusahaan
penanggung ulang yang pada saat penempatan memiliki
peringkat sekurang-kurangnya BBB atau yang setara dengan
itu.
(2) Dalam hal penanggung ulang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memiliki peringkat yang berbeda maka peringkat yang
digunakan adalah peringkat yang terendah.
End of Page 10
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-11-
3) Dalam hal perusahaan penanggung ulang di luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki peringkat
dari badan pemeringkat, maka perusahaan penanggung ulang
dimaksud harus memiliki reputasi baik yang dapat dibuktikan
dengan surat keterangan dari badan pembina dan pengawas
asuransi setempat, yang menjelaskan bahwa
a. perusahaan yang bersangkutan masih memiliki izin usaha;
b. perusahaan yang bersangkutan tidak sedang dikenakan
sanksi oleh badan pembina dan pengawas asuransi
setempat; dan
modal sendiri sekurang-kurangnya 1509 (seratus lima
puluh per seratus) dari minimum modal disetor Perusahaan
Reasuransi di dalam negeri.
(4) Bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) atau ayat (2) diajukan oleh Perusahaan Asuransi kepada
Menteri bersamaan dengan waktu penyampaian laporan
program reasuransi otomatis.
BAB VII
PENGALIHAN PORTOFOLIO PERTANGGUNGAN
Pasal 23
(1) Pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan
dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
Menteri.
(2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahwa pengalihan
dimaksud:
a. tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggungy, atau
ahli waris;
. dilakukan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi sejenis; dan
c. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi yang menerima pengalihan dimaksud melanggar
ketentuan yang berlaku di bidang usaha perasuransian.
End of Page 11
MENTERI KEUANGAN
- 12 -
(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
mengalihkan seluruh portofolio pertanggungan, Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dimaksud harus
menyampaikan permohonan pemegang saham untuk
mengembalikan irin usaha setelah selesainya pengalihan
portofolio pertanggungan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) Menteri tidak menolak persetujuan dimaksud,
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
bersangkutan dapat melakukan pengalihan portofolio
pertanggungan yang diajukan.
(6) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
ajat (S),Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransiyang
akan mengalihkan portofolio pertanggungan wajib tericbih
dahulu niemberitahukan secara tertulis kepada setiap
pemegang polis.
(7) Perusalaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
mengalihkan portofolio pertanggungan harus mengumumkan
pengalihan tersebut pada surat kabar harian Indonesia yang
berperedaran luas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari
berturut-turut.
(8) Setelah selesainya pengalihan portofolio pertanggungan,
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus
melaporkan kepada Menteri hasil pelaksanaan pengalihan
portofolio pertanggungan dimaksud.
Pasal 24
Menteri mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi yang telah selesai mengalihkan seluruh portofolio
pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3).
End of Page 12
NENTERI KEUANGA
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
BAB VIII
PENYELESAIAN KLAIM
Pasal 25
Tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian
atau pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, adalah
tindakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta
penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian dikuti dengan
hal yang sama,
b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan
mengaitkannya pada penyelesaian dan atau pembayaran klaim
reasuransinya,
c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian
dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada
penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan
penyelesaian klaim yang merupakan bagi
asuransi dalam 1 (satu) polis yang, sama;
d. memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian
Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhka
dalam proses penyelesaian klaim; atau
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai
dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.
Pasal 26
(I) Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai
syarat pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam Polis
Asuransi.
(2) Dalam hal Polis Asuransi mencantumkan syarat lain-lain
scbagai persyaratan pengajuan klaim, syarat lain-lain tersebut
harus
a. relevan dengan pertanggungan; dan
(3) Ketentuan mengenai syarat lain-lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) harus dimuat dalam Polis Asuransi.
Pasal 27 .
End of Page 13
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 14-
Pasal 27
Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30
(igp pluh) hari sejak adanya kesepakatan antara
penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus
dibayar.
BAB IX
PELAPORAN
Pasal 28
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun wajib
menyampaikan laporan progyam reasuransi otomatis (treaty) untuk
kegiatan tahun berjalan kepada Menteri, paling lambat pada tanggal
15 Januari.
Pasal 29
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib
menyampaikan laporan operasional tahunan untuk periode
yang berakhir per 31 Desember kepada Menteri.
(2) Laporan operasional tahunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30
April tahun berikutnya.
Pasal 30
(1) Perusahaan Asuransi dan . Perusahaan Reasuransi wajib
menyampaikan laporan operasional untuk kegiatan setiap satu
triwulan yang berakhir per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan
31 Desember, kepada Menteri.
(2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-
masing, harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(3) Laporar........
End of Page 14
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan
prinsip Syariah, atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi yang memiliki cabang dengan prinsip Syariah, harus
bahwa penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi dimaksud untuk triwulan yang
bersangkutan tidak menyimpang dari prinsip syariah.
Pasal 31
(1) Aktuaris Perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai
perkiraan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajibannya untuk jangka waktu sekurang-kurangnya S
(lima) tahun mendatang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat () disampaikan
kepada Menteri paling lambat tanggal 30 April tahun
berikutnya.
Pasal 32
Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
BAB X
DENDA ADMINISTRATIF
Pasal 33
(1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
1999dilakukan dengan tata cara sebagai berikut
a. mengisi formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (SSBP) yang menunjuk rekening kas negara dengan
menyebutkan uraian penerimaan sebagai pendapatan
anggaran lainnya;
b. membayar ......
End of Page 15
REPUBLIK INDONESIA
16.
b. membayar denda melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara, atau bank yang ditunjuk olch Pemerintah (bank
persepsi), atau kantor Pos.
(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
penyampaian laporan tahunan.
(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha karena tidak
Pemtatasan Kegalan Usaha hanya dapat oaua
laporan tahunan dan bukti pembayaran denda telah
disampaikan kepada Menteri.
(4) Bukti pembayaran denda berupa tembusan SSBP disampaikar
Kepada Direktorat Asuransi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pembayaran denda dimaksud.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah
mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib
melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Keputusan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
keputusan ini ditetapkan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Dengan ditetapkarinya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36............
End of Page 16
MENTERI KEUANGAN
- 17-
Pasal 36
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada saat
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,-
Salinan sesuai dengan aslinya R0FDIONO
KEPALA BIRO UMUM
KEPALATAGIAN T.U DEPARTEMBN
NIP 060041898
End of Page 17
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 422/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI </reg_title>
<set_date> 30 September 2003 </set_date>
<effective_date> 30 September 2003 </effective_date>
<replaced_reg> '225/KMK.017/1993|KEP-MENKEU/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '63/PP/1999', '73/PP/1992', '2/UU/1992', '228/M|KEPPRES/2001' </related_reg>
|
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 510/KMK.06/2002
TENTANG
PENDANAAN DAN SOLVABILITAS
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a bahwa untuk memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan
penghasilan Peserta pada saat pensiun atau Pihak Yang Berhak apabila
Peserta meninggal dunia, pendanaan Program
diselenggarakan secara terarah an terpadu;
Pensiun perlu
b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan perekonomian di
Indonesia dan perkembangan pemahaman terhadap pendanaan Dana
Pensiun, pengaturan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana
Pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 77/KMK.017/1995 perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir
a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan ...
- 2 -
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3507);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENDANAAN
DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Aktuaris adalah aktuaris yang bekerja pada Perusahaan Konsultan
Aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha
perasuransian.
2. Laporan Aktuaris Berkala adalah laporan aktuaris yang disampaikan
secara berkala kepada Menteri, bukan dalam rangka pengesahan
pembentukan Dana Pensiun atau perubahan Peraturan Dana Pensiun.
3. Kekayaan Untuk Pendanaan adalah kekayaan Dana Pensiun yang
diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun.
4. Kewajiban ...
- 3 -
4. Kewajiban Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang
dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan
pada tanggal perhitungan aktuaria.
5. Kewajiban Aktuaria adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung
berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai
dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan Pihak Yang
Berhak.
6. Surplus adalah kelebihan Kekayaan Untuk Pendanaan atas
Kewajiban Aktuaria.
7. Defisit adalah kekurangan Kekayaan Untuk Pendanaan dari
Kewajiban Aktuaria.
8. Defisit Pra-Undang-undang adalah bagian dari Defisit yang timbul
pada Program Pensiun yang telah ada sebelum berlakunya Undang-
undang Dana Pensiun dan berkaitan dengan masa kerja sebelum
berlakunya Undang-undang dimaksud.
9. Kekurangan Solvabilitas adalah kekurangan Kekayaan Untuk
Pendanaan dari Kewajiban Solvabilitas.
10. Rasio Pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan
dengan Kewajiban Aktuaria.
11. Rasio Solvabilitas adalah hasil bagi Kekayaan Untuk Pendanaan
dengan Kewajiban Solvabilitas.
12. Dana Terpenuhi adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan Untuk
Pendanaannya tidak kurang dari Kewajiban Aktuarianya.
13. Iuran ...
- 4 -
13. Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk
mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang
dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung
berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta
yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, dan bagian dari nilai
sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang
bersangkutan, sesuai dengan metode perhitungan aktuaria yang
dipergunakan.
14. Iuran Tambahan adalah iuran yang disetor dalam rangka melunasi
Defisit.
15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB II
TANGGUNG JAWAB PENDIRI
TERHADAP PENDANAAN DANA PENSIUN
Pasal 2
(1) Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar Dana Pensiun berada
dalam keadaan Dana Terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut
belum tercapai, bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara
bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi.
(2) Pemberi Kerja berkewajiban membayar Iuran Normal dan Iuran
Tambahan, apabila ada, yang menjadi tanggung jawabnya dan
menyetorkan seluruh iuran, baik yang berasal dari Pemberi Kerja
maupun dari Peserta, ke Dana Pensiun.
(3) Pemberi ...
- 5 -
(3) Pemberi Kerja bertanggung jawab agar iuran-iuran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) disetorkan ke Dana Pensiun sesuai dengan
junilah dan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun
atau pernyataan aktuaris.
BAB III
PENDANAAN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Pasal 3
(1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti
berada dalam keadaan Dana Terpenuhi apabila iuran bulanan yang
jatuh tempo telah disetorkan kepada Dana Pensiun.
(2) Iuran bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah
iuran-iuran untuk seluruh Peserta, baik yang berasal dari Pemberi
Kerja maupun Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Dana Pensiun.
BAB IV
PENDANAAN DAN SOLVABILITAS
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Bagian Pertama
Kualitas Pendanaan Dana Pensiun
Pasal 4
(1) Pengurus wajib melaporkan kualitas pendanaan Dana Pensiun secara
berkala kepada Menteri.
(2) Kualitas …
- 6 -
(2) Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
keadaan-keadaan sebagai berikut:
a. Tingkat Pertama, yaitu apabila Dana Pensiun berada dalam
keadaan Dana Terpenuhi;
b. Tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan Untuk Pendanaan kurang
dari Kewajiban Aktuaria dan tidak kurang dari Kewajiban
Solvabilitas;
c. Tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan Untuk Pendanaan kurang
dari Kewajiban Solvabilitas.
Pasal 5
(1) Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinilai
berdasarkan perhitungan aktuaria.
(2) Perhitungan aktuaria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus
dilakukan dengan menentukan:
a. Kewajiban Aktuaria; dan
b. Kewajiban Solvabilitas.
(3) Kewajiban Solvabilitas dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar
di antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya,
dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan
asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal perhitungan
aktuaria dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana.
(4) Kewajiban ...
- 7 -
(4) Kewajiban Aktuaria dihitung berdasarkan jurnlah yang lebih besar di
antara Kewajiban Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang manfaat
Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan
aktuaria menurut metode perhitungan aktuaria yang digunakart untuk
menentukan Iuran Normal.
Pasal 6
(1) Dalam
rangka penetapan kualitas pendanaan, aktuaris harus
menetapkan besar Kekayaan Untuk Pendanaan.
(2) Kekayaan Untuk Pendanaan dihitung dari aktiva bersih dikurangi
dengan:
a. Kekayaan dalam sengketa, atau yang diblokir oleh pihak yang
berwenang;
b. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal
perhitungan aktuaria belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3
(tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya;
c. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri; dan atau
d. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan
aktiva lain-lain.
(3) Dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun, maka kekayaan yang diagunkan, dipinjamkan atau
diinvestasikan sebagaimana dirilaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan
ayat (3) tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Kekayaan Untuk
Pendanaan.
Pasal 7 ...
- 8 -
Pasal 7
(1) Aktiva Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk
Laporan Aktuaris Berkala atau laporan aktuaris yang disusun dalam
rangka pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun diperoleh dari
laporan keuangan yang diaudit per tanggal perhitungan aktuaria.
(2) Dalam hal tidak terdapat laporan keuangan yang diaudit per tanggal
perhitungan aktuaria, aktiva bersih untuk laporan aktuaris yang
disusun dalam rangka,pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun
diperoleh dari laporan keuangan yang ditandatangani Pengurus.
(3) Kekayaan Untuk Pendanaan dalam rangka pengesahan pembentukan
Dana Pensiun ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang
dialihkan ke Dana Pensiun sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.
Bagian Kedua
Iuran
Pasal 8
(1) Iuran yang harus disetor Pemberi Kerja ke Dana Pensiun terdiri dari:
a. Iuran Normal; dan
b. Iuran Tambahan, dalam hal terdapat defisit.
(2) Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat
terdiri dari:
a. Iuran Tambahan dalam rangka melunasi Defisit Pra-Undang-
Undang;
b. Iuran Tambahan dalam rangka melunasi Defisit Masa Kerja Lalu
yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan atau
c. Iuran ...
- 9 -
c. Iuran Tambahan dalam rangka melunasi Defisit Masa Kerja Lalu di
luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
Pasal 9
(1) Besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku
pertama setelah tanggal perhitungan aktuaria ditetapkan dengan salah
satu cara sebagai berikut:
a. berdasarkan nilai nominal; atau
b. berdasarkan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
(2) Besar Iuran Normal yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja per
bulan ditetapkan sebagai berikut:
a. 1/12 (seperdua belas) dari nilai nominal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) butir a; atau
b. persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b
dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun per bulan.
(3) Besar Iuran Normal yang menjadi tanggung jawab Peserta per bulan,
apabila ada, dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dana
Pensiun.
(4) Besar Iuran Normal yang harus dibayarkan untuk tahun-tahun
sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung
berdasarkan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana
ditetapkan dalam pernyataan aktuaris.
Bagian Ketiga ...
- 10 -
Bagian Ketiga
Defisit dan Surplus
Pasal 10
(1) Dengan membandingkan kewajiban-kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terhadap Kekayaan Untuk
Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Aktuaris harus
menetapkan Surplus atau Defisit.
(2) Defisit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipisahkan
menjadi:
a. bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan
Solvabilitas; dan
b. bagian dari Defisit di luar yang telah diperhitungkan sebagai
Kekurangan Solvabilitas.
(3) Dalam
hal terdapat sisa Defisit Pra-Undang-undang, Defisit
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi lebih dulu dengan
sisa Defisit Pra-Undang-undang.
Pasal 11
(1) Masing-masing bagian dari Defisit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) harus dilunasi dengan Iuran Tambahan dalam
jangka waktu paling lama:
a. 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Defisit yang diperhitungkan
sebagai Kekurangan Solvabilitas; atau
b. 180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Defisit di luar yang
telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
(2) Dalam ...
- 11 -
(2) Dalam
hal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara sekaligus, pemba.yaran Iuran Tambahan ditetapkan
sebesar bagian Defisit yang harus dilunasi dan harus dilakukan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak :
a. diterimanya Laporan Aktuaris Berkala yang memuat hal
pelunasan defisit secara sekaligus tersebut oleh Menteri; atau
b. disahkannya Peraturan Dana Pensiun oleh Menteri.
(3) Dalam hal penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus melewati
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Iuran
Tambahan tersebut harus dikenakan bunga yang dihitung sejak
tanggal perhitungan aktuaria.
(4) Dalam
hal pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara bulanan, besar Iuran Tambahan setiap bulan
dihitung sedemikian rupa sehingga, nilai sekarang dari rangkaian
Iuran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode
pengangsuran sama dengan besar bagian Defisit yang bersangkutan.
Pasal 12
Dalam hal perhitungan aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang
dari sisa rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang ditetapkan dalam
Pernyataan Aktuaris sebelumnya lebih kecil daripada Defisit yang
bersesuaian yang ditetapkan pada tanggal perhitungan aktuaria, maka
selisihnya dilunasi dengan Iuran Tambahan baru yang pelunasannya diatur
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.
Pasal 13 ...
- 12 -
Pasal 13
(1) Dalam hal perhitungan aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai
sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk bagian Defisit
tertentu lebih besar daripada bagian Defisit yang bersesuaian menurut
perhitungan aktuaria baru yang ditetapkan pada tanggal perhitungan
aktuaria, maka bagian Defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan
Iuran Tambahan baru.
(2) Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian defisit
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus,
maka pelunasan Iuran Tambahan baru tersebut diatur sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
(3) Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian defisit
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bulanan,
maka Iuran Tambahan bulanan baru dihitung sedemikian rupa
sehingga nilai sekarang rangkaian Iuran Tambahan bulanan baru
tersebut sama dengan bagian Defisit yang bersangkutan dan
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Iuran Tambahan bulanan baru sama atau lebih besar daripada
Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan
lebih pendek dari sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan
dalam laporan aktuaris sebelumnya; atau
b. Iuran Tambahan bulanan baru lebih kecil daripada Iuran
Tambahan bulanan sebelumya, dengan masa pelunasan sama
dengan sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam
laporan aktuaris sebelumnya.
(4) Dalam ...
- 13 -
(4) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode
perhitungan aktuaria pada laporan aktuaris baru, rangkaian Iuran
Tambahan bulanan harus terus dibayarkan sesuai dengan penetapan
pada laporan aktuaris sebelumnya.
Pasal 14
(1) Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran Iuran
Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2), dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pemberi
Kerja harus melakukan pembayaran iuran Tambahan bulanan yang
cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang
dituangkan dalam pernyataan aktuaris.
(2) Keterlambatan penyetoran Iuran Tambahan bulanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus dikenakan bunga yang dihitung sejak
tanggal perhitungan aktuaria.
Pasal 15
(1) Pemberi Kerja dari Dana Pensiun yang sampai disahkannya
Keputusan Menteri Keuangan ini masih memiliki sisa Defisit Pra-
Undang-undang wajib melunasi sisa Defisit Pra-Undang-undang
tersebut.
(2) Sisa Defisit Pra-Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah nilai sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk
melunasi Defisit Pra-Undang-undang sebagaimana telah ditetapkan
dalam laporan aktuaris pertama.
(3) Masa ...
- 14 -
(3) Masa angsuran dari sisa Defisit Pra-Undang-undang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah sisa masa angsuran sebagaimana
telah ditetapkan dalam laporan aktuaris pertama kecuali apabila
terdapat perubahan pada laporan aktuaris berikutnya sebelum tanggal
Keputusan Menteri Keuangan ini.
Pasal 16
Dalam Iuran Tambahan bulanan terkandung beban tambahan sebagai
akibat pelunasan Defisit secara bulanan dan beban tambahan tersebut
merupakan bagian tak terpisahkan dari Iuran Tambahan bulanan dimaksud.
Pasal 17
(1) Bila laporan aktuaris menunjukkan adanya Surplus, sisa Iuran
Tambahan bulanan yang belum jatuh tempo pada tanggal perhitungan
aktuaria baru harus dihapus.
(2) Iuran Normal Pemberi Kerja dapat diperhitungkan dari Surplus.
(3) Dalam hal Surplus melebihi jumlah yang lebih besar di antara:
a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kewajiban Aktuaria; dan
b. bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% (sepuluh
perseratus) dari Kewajiban Aktuaria;
maka kelebihan Surplus dimaksud wajib diperhitungkan sebagai
Iuran Normal Pemberi Kerja.
(4) Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan atau metode
perhitungan aktuaria pada laporan aktuaris baru, Surplus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperhitungkan
sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.
Pasal 18 ...
- 15 -
Pasal 18
(1) Iuran yang rnenjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang ditetapkan
dalam Laporan Aktuaris Berkala atau dalam rangka pengesahan
perubahan Peraturan Dana Pensiun dibayarkan terhitung sejak
tanggal perhitungan aktuaria.
(2) Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang ditetapkan
dalam laporan aktuaris yang disusun dalam rangka pengesahan
pembentukan Dana Pensiun dibayarkan terhitung sejak tanggal
pengesahan dimaksud.
(3) Awal masa pelunasan atas Defisit yang ditetapkan dalam laporan
aktuaris yang disusun dalam rangka pengesahan pembentukan Dana
Pensiun dimulai sejak tanggal pengesahan.
(4) Sebelum
pernyataan aktuaris dalam Laporan Aktuaris Berkala
ditandatangani, iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun
dibayarkan sebesar jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan di
dalam pernyataan aktuaris sebelunmya.
(5) Sebelum pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun ditetapkan,
iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun dibayarkan sebesar jun-
dah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan di dalam pernyataan
aktuaris sebelumnya.
Pasal 19
(1) Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja berdasarkan pernyataan
aktuaris yang baru lebih besar daripada jumlah iuran Pemberi Kerja
yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris sebelumnya, kekurangan
iuran yang terjadi harus dilunasi dalam tahun buku yang
bersangkutan.
(2) Dalam ...
- 16 -
(2) Dalam hal kekurangan iuran tidak dilunasi dalam tahun yang
bersangkutan atau laporan aktuaris disampaikan kepada Menteri
melewati tahun buku yang bersangkutan, maka penyetoran Iuran
Tambahan harus dikenakan bunga yang dihitung sejak tanggal
perhitungan aktuaria.
(3) Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja berdasarkan pernyataan
aktuaris yang baru lebih kecil daripada jumlah iuran Pemberi Kerja
yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris sebelumnya, kelebihan
iuran yang terjadi harus diperhitungkan sebagai iuran-iuran Pemberi
Kerja berikutnya.
(4) Dalam hal terjadi kelebihan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), Pemberi Kerja dilarang membayar iuran ke Dana Pensiun sampai
seluruh kelebihan iuran termaksud habis diperhitungkan sebagai
iuran Pemberi Kerja.
BAB V
LAPORAN AKTUARIS DAN PERNYATAAN AKTUARIS
Bagian Pertama
Laporan Aktuaris
Pasal 20
(1) Laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat:
a. pernyataan Aktuaris;
b. tanggal perhitungan aktuaria yang dilaporkan dan tanggal
perhitungan aktuaria sebelumnya;
c. tujuan penyusunan laporan aktuaris;
d. ringkasan ...
- 17 -
d. ringkasan Peraturan Dana Pensiun dan perubahan-perubahan
yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun sejak tanggal
perhitungan aktuaria sebeluninya;
e. ringkasan jumlah Peserta dan jurnlah Pihak Yang Berhak beserta
perubahan yang terjadi sejak tanggal perhitungan aktuaria
sebelumnya;
f. metode perhitungan aktuaria yang digunakan disertai penjelasan
mengenai pemilihan metode tersebut;
g.
asumsi aktuaria yang digunakan dalam
perhitungan
kewajibankewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam
perhitungan aktuaria sebelumnya disertai dengan penjelasan
mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
h. nilai Kekayaan Untuk Pendanaan;
i. analisis perubahan Surplus atau Defisit;
j. hasil perhitungan aktuaria secara keseluruhan, baik per tanggal
perhitungan aktuaria yang dilaporkan maupun sebelumnya; dan
k. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang
bersangkutan juga menandatangani pernyataan aktuaris dalam
laporan aktuaris sebeluninya.
(2) Laporan aktuaris harus dilengkapi dengan pernyataan yang
ditandatangani Pendiri, yang memuat:
a. Pernyataan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang
disampaikan kepada Aktuaris lengkap dan benar;
b. Pernyataan bahwa Pendiri sanggup membayar iuran-iuran sesuai
dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pemyataan
aktuaris; dan
c. Pernyataan bahwa Pendiri bermaksud menggunakan Surplus
yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
untuk mengurangi luran Normal Pemberi Kerja, dalam hal
terdanat Surplus.
(3) Dalam ...
- 18 -
(3) Dalam hal Dana Pensiun mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi
Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun
secara merata (sharing pension cost), maka pernyataan Pendiri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir c harus memuat
penegasan penggunaan Surplus untuk masing-masing Pemberi Kerja
yang mengalami surplus.
Pasal 21
(1) Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a harus memuat:
a. pernyataan bahwa data yang diterima aktuaris, sepanjang
pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
untuk maksud penyusunan laporan aktuaris, dan untuk itu telah
dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
b. pernyataan bahwa laporan aktuaris dimaksud:
1. harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
2. telah disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun; dan
3. telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk
Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.
c penegasan mengenai Surplus atau Defisit, Rasio Solvabilitas,
Rasio Pendanaan dan kualitas pendanaan,
d. penegasan mengenai:
1. besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir
tahun buku pertama setolah tanggal perhitungan aktuaria
serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta
dan Pemberi Kerja;
2. persentase...
- 19 -
2. persentase Iuran Normal terhadap penghasilan dasar pensiun
untuk tahun-tahun sesudah tahun buku sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, saat penyampaian laporan aktuaris
berikutnya; dan
3. bagian dari Iuran Normal yang pemenuhannya menjadi
tanggung jawab Pemberi Kerjaa yang dapat dibayar dari
Surplus yang terjadi beserta periods penggunaannya.
e.
penegasan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beserta periods
pembayarannya.
(2) Dalam hal Dana Pensiun mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi
Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun
secara merata (sharing pension cost), pernyataan aktuaris harus
memuat penegasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c, d,
dan e untuk masing-masing Pemberi Kerja.
(3) Pernyataan aktuaris yang disusun dalam
rangka pengesahan
perubahan Peraturan Dana Pensiun atau. pengalihan kepesertaan
harus memuat informasi sebagaimana dimaksud dalarri ayat (1) butir
c, d, dan e untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan
tersebut.
Pasal 22
(1) Tanggal perhitungan aktuaria dalam
laporan aktuaris untuk
permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau
pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun adalah tanggal
pemyataan tertulis Pendiri.
(2) Tanggal perhitungan aktuaria dalam rangka Laporan Aktuaris
Berkala adalah per tanggal 31 Desember.
Pasal 23 ...
- 20 -
Pasal 23
(1) Dalam hal isi Laporan Aktuaris Berkala atau penyataan akttiaris tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangetn ini
yang menyebabkan terjadinya informasi yang salah terhadap
kewajiban Pemberi Kerja untuk mendanai. program pensiun, Menteri
dapat memerintahkan Pengurus meiiyampaikan Laporan Aktuaris
Berkala baru.
(2) Tanggal perhitungan aktuaria yang digunakan dalam Laporan
Aktuaris Berkala baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur Dana Pensiun.
(3) Dalam hal aktuaris yang sama tidak dapat atau tidak bersedia
membuat Laporan Aktuaris Berkala baru yang sesuai dengan
ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, Dewan Pengawas
dilarang menunjuk Aktuaris tersebut untuk menyusun laporan
aktuaris untuk periode-periode berikutnya.
(4) Dalam rangka penyusunan Laporan Aktuaris, Dewan Pengawas
dilarang menunjuk Aktuaris yang telah diinyatakan oleh asosiasi
aktuaris melanggar standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang
berlaku di Indonesia.
Pasal 24
Dalam hal hasil perhitungan aktuaria. menunjukkan bahwa Dana Pensiun
mempunyai kualitas pendanaan tingkat tiga, maka Dana Pensiun dimaksud
wajib melakukan valuasi aktuaria untuk tahun buku berikutnya.
Bagian Kedua ...
- 21 -
Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Aktuaris
Pasal 25
(1) Setiap laporan aktuaris yang dijadikan dasar dalam penetapan iuran
Pemberi Kerja wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur
Dana Pensiun dilengkapi dengan pernyataan Pendiri sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(2) Penyampaian laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus laporan asli dan disertai dengan data elektronik yang sama
dengan data pada laporan aktuaris tersebut.
(3) Laporan Aktuaris Berkala dan data elektronik sebagaimana.dirnaksud
dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sejak
tanggal perhitungan aktuaria.
(4) Penyampaian Laporan Aktuaris Berkala atau laporan aktuaris dalam
rangka pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau pengesahan
perubahan Peraturan Dana Pensiun, laporan tersebut dijadikan dasar
dalam
penetapan kewajiban menyampaikan laporan aktuaris
berikutnya.
(5) Bentuk dan susunan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
(6) Penyampaian laporan seba aimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
a. diserahkan langsung ke kantor Direktorat Dana Pensiun;
b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
Pasal 26 ...
- 22 -
Pasal 26
(1) Dalam hal penyampaian Laporan Aktuaris Berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terlambat dilakukan, Pendiri
dikenakan denda sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah batas
akhir masa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (3), paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
(2) Dalam rangka pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), tanggal penyampaian laporan aktuaris adalah:
a. tanggal penerimaan pengiriman, apabila laporan aktuaris
diserahkan langsung ke kantor Direktorat Dana Pensiun; atau
b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman, apabila
laporan aktuaris dikirim melalui kantor pos atau jasa
pengiriman/titipan.
(3) Perhitungan hari keterlambatan untuk pengenaan denda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berakhir pada tanggal penyampaian laporan
aktuaris atau pada tanggal perhitungan aktuaria periode berikutnya
apabila dilakukan valuasi aktuaria kembali.
(4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibayarkan ke
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
(5) Pendiri wajib menyampaikan copy bukti setoran pelunasan atas
denda dimaksud kepada Menteri melalui Direktur Dana Pensiun.
(6) Penyampaian laporan aktuaris setelah melewati, jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tidak menghapuskan
kewajiban pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dan dalam hal Pendiri belum membayar denda, denda tersebut
dinyatakan sebagai hutang kepada negara yang harus dicantumkan
dalam neraca Pendiri yang bersangkutan.
BAB VI …
- 23 -
BAB VI
PEMBAYARAN SEKALIGUS, PENGALIHAN DANA
DAN PERUBAHAN PROGRAM
Bagian Pertama
Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus atau
Pengalihan ke Dana Pensiun Lain
Pasal 27
Dalam hal Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun
Manfaat Pasti memiliki Kekurangan Solvabilitas, maka setiap pembayaran
manfaat Pensiun secara sekaligus atau pengalihan dana ke Dana Pensiun
lain hanya dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan berikut
terpenuhi:
a. Peserta atau janda/Duda atau Anak meninggal dunia, dan
pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau pengalihan ke
Dana Pensiun lain diperkenankan oleh perundang-undangan di
bidang Dana Pensiun;
b. Peserta pensiun dan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus
diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana
Pensiun; dan atau
c. Laporan aktuaris berikutnya menunjukan bahwa pembayaran
Manfaat Pensiun secara sekaligus atau pengalihan dana ke Dana
Pensiun lain dimaksud tidak mengurangi Rasio Pendanaan yang telah
dicapai sebelumnya, atau Pendiri menjamin bahwa Rasio Pendanaan
tidak berkurang, yang dinyatakan dalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) butir b.
pernyataan Pendiri
Bagian Kedua ...
- 24 -
Bagian Kedua
Perubahan Program Pensiun
Pasal 28
(1) Perubahan Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi Program Pensiun
Iuran Pasti dapat dilakukan Pendiri hanya jika Dana Pensiun tidak
mengalami kekurangan solvabilitas.
(2) Dalam hal Dana Pensiun mengalai-ni kekurangan solvabilitas dan
Pendiri bermaksud mengubah Program Pensiun Manfaat Pasti
menjadi Program Pensiun Iuran Pasti, kekurangan solvabilitas
tersebut wajib dilunasi terlebih dabulu.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.017/1995 tentang Pendanaan dan
Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Menteti Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 510/KMK.06/2002|KEP-MENKEU/2002 </reg_id>
<reg_title> PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA </reg_title>
<set_date> 4 Desember 2002 </set_date>
<effective_date> 4 Desember 2002 </effective_date>
<replaced_reg> '77/KMK.017/1995|KEP-MENKEU/1995' </replaced_reg>
<related_reg> '76/PP/1992', '11/UU/1992', '228/M|KEPPRES/2001' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB V Bagian Kedua Pasal 26' </penalty_list>
|
MENTERI KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 425/KMK.06/2003
TENTANG
PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAN PENUNJANG USAHA ASURANSI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan
yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu
dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap
ketentuan mengenai Perizinan dan Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 226/KMK.017/1993 Tahun 1993,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3467)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);:
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M
Tahun 2001;
MEMUTUSKAN ...
End of Page 1
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
USAHA PERUSAHAN PENUNJANG USAHA ASURANSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud
dengan
Direksi adalah direksi pada perseroan terbatas atau
persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan
usaha bersama.
2. Komisaris adalah komisaris pada perseroan terbatas atau
usaha bersama.
3. Asosiasi adalah asosiasi dari perusahaan yang
mempunyai lingkup usaha penunjang usaha asuransi
atau profesi keallian di lingkup usaha penunjang usaha
asuransi.
4. Menteri adalah Menteri Kcuangan Republik Indonesia.
BAB II
IZIN USAHA
Bagian Pertama
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Iizin Usaha
Pasal 2
(1) Untuk mendapatkan izin usaha, Perusahaan Penunjang
Usaha Asuransi harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Menteri dengan melampirkan hal-hal sebagai
berikut
End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3 -
a. bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana
Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Talun
1999,
b. dokumen pendukung lainnya yang meliputi :
1) susunan organisasi dan kepengurusan,
termasuk uraian tugas dan sistem pengolahan
data;
2) surat keterangan dari lembaga pembina dan
pengawas usaha perbankan bahwa pemegang
saham tidak termasuk dalam daftar orang
tercela;
3) neraca pembukaan yang dilengkapi dengan
bukti pendukungnya;
4) studi kelayakan usaha yang antara lain memuat
rencana pengembangan usaha dan
pengembangan sumber daya manusia;
5) bukti mempekerjakan tenaga ahli;
6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
berikut NPWP dari Direksi, Komisaris, dan
pemegang sahamnya:
7) bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup
Direksi, Komisaris, pemegang sahan, dan
tenaga ahli yang dipekerjakan
8) pernyataan Direksi fidak merangkap jabatan
pada perusahaan lain,
pernyataan tenaga ahli tidak bekerja di
perusahaan lain; dan
F0) bukti perjanjian keagenan dengan Perusahaan
Asuransi, khusus bagi Agen Asuransi yang
berbentuk badan hukum.
(2) Bagi Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang
terdapat kepemilikan pihak asing, selain harus
memenuhi ketentuan ayat (1) harus pula menyampaikan
End of Page 3
MENTERI KEUANGAN
RI IK INDONESA
a. referensi atau rekomendasi dari badan pembina dan
pengawas usaha perasuransian pihak asing tempat
yang bersangkutan berdomisili, yang sekurang-
kurangnya menyatakan bahwa pihak asing tersebut
memiliki izin usaha dan reputasi baik; dan
peranijan keriasama antara pihak Indonesia dan
pihak asing.
Pasal 3
Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
sekurang-kurangnya memuat :
. komposisi permodalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 1999,
b. susunan anggota dewan Direksi dan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Talun 1999; dan
kewajiban pihak asing untuk membuat dan
rogam pendidikan dan pelatihan sesua
bidang keabliannya.
Pemberian atau Penolakan Permohonan
Izin Usaha
Pasal 4
(1) Pemberian atau penolakan permohonan izin usaha bagi
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi diberikan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.
(2) Setiap
End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
S
(2) Setiap penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus disertai dengan penjelasan secara tertulis.
BAB III
PERSYARATAN UMUM
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal5
Susunan organisasi Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
. sekurang-kurangnya menggambarkan secara jclas adanya:
yang terpisah satu dengan yang lainnya, bagi
Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang
Reasuransi; dan
2) fungsi teknis sesuai dengan bidang usaha yang
Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria,
dan Perusahaan Agen Asuransi; dan
b. dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung
organisasi.
Bagian Kedua
* Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham
Pasal 6
(1) Setiap Direksi, Komisaris, dan pemegang saham
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi setiap saat harus
memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan
dan kepatutan.
(2) Dalam.
End of Page 5
MENTERI KEUANGAN
KINDONS
6.
(2) Dalam hal ketentuan mengenai penilaian kemampuan
dan kepatutan bagi penegang saham belum
ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan
kepatutan apabila yang bersangkutan tidak termasuk
dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
Bagian Ketiga
Pasal 7
(1) Perusalaan Penunjang Usaha Asuransi harus
mengangkat tenaga ahli.
(2) Tenaga alli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
memiliki kualifikasi sebagai :
1) ahli pialang asuransi bersertifikat dari Asosiasi
asuransi dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi
Indonesia (AAMAD, atau dari asosiasi sejenis di
Iuar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh
pengakuan dari ABAI atau pengakuan dari
AAMAL bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
2) ahli asuransi bersertifikat dari Asosiasi Ahli
Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), atau
dari asosiasi sejenis di luar negeri setelah
terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari
3) adjuster bersertifikat dari Asosiasi Adjuster
Asuransi Indonesia (AAAI) atau dari asosiasi
memperoleh pengakuan dari AAAI, bagi
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
4) aktuaris bersertifikat dari Persatuan Aktuaris
negeri setelah terlebih dahulu memperoleh
pengakuan dari PAI, bagi Perusahaan
End of Page 6
MENTERI KEUANGAN
REPUBUK INDONESIA
-7-
5) agen bersertifikat dari asosiasi industri asuransi
sejenis di Indonesia, bagi Agen Asuransi;
b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang
perasuransian sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi
profesinya; dan
d. terdaftar sebagai tenaga ahli di Direktorat Jenderal
Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.
(3) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi harus
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal
pengangkatan.
Pasal 8
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 wajib
melakukan tugasnya dengan berpedoman pada standar
praktek dan kode etik profesi yang berlaku.
Pasal 9
(1) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib
memberhentikan tenaga ahli yang melanggar peraturan
perundang-undangan di bidang usaha perasuransian
paling lambat 7 (tujuh) hari scjak ditemukannya
pelanggaran.
(2) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang
memberhentikan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib mengangkat tenaga ahli baru dan
melaporkan kepada Menteri paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.
Pasal 10
Setiap tenaga alli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib
mehdaftarkan diri dengan mengajukan permohonan
pendaftaran secara tertulis kepada Direktur Jenderal Lembaga
Keuangan dengan melampirkan:
End of Page 7
MENTERI KEUANGAN
RINDON
-8 -
a. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan data
pendukungnya,
b. copy sertifikat gelar profesi; dan
c. keterangan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari
asosiasi profesi.
Pasal 11
Pendaftaran tenaga abli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dapat dibatalkan apabila tenaga ahli dimaksud:
a. dinyatakan melanggar kode etik dan standar praktek oleh
asosiasi profesi tenaga ahli yang bersangkutan,
. dicabut gelar profesinya oleh asosiasi profesi yang
mengeluarkan gelar tersebut;
. melakukan perbuatan tercela di bidang usaha
perasuransian; atau
d. tidak lulus pengujian kemampuan dan kepatutan karena
faktor integritas, dalam hal tenaga ahli pernah mengikuti
pengujian dimaksud.
Bagian Keempat
Sistem Administrasi dan Pengolahan Data
Pasal 12
Pengelolaan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
sekurang-kurangnya harus didukung dengan :
. sistem administrasi yang memenuhi fungsi pengendalian
intern;
. sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam pengambilan keputusan; dan
c. program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
Bagian Kelima
End of Page 8
MENTERI KEUANGAN
9
Pasal 13
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dapat mempekerjakan
tenaga asing sebagai penasihat dengan ketentuan tenaga asing
dimaksud:
a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan
menjadi tanggung jawabnya,
b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang ketenaga-kerjaan; dan
c. memiliki program kerja sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keenam
Dana Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 14
(1) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib
menganggarkan dana untuk pelaksanaan pendidikan
dari jumlah biaya pegawai, Direksi dan Komisaris untuk
meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian
di bidang usaha asuransi bagi karyawannya.
(2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) .untuk setiap tahun, wajib
31 Januari tahun berikutnya.
BAB IV.
End of Page 9
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
BAB IV
LAPORAN PERUBAHAN
Pasal 15
(1) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib
a. anggaran dasar,
b. alamat kantor perusahaan; dan
c. perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi,
bagi Agen Asuransi yang berbentuk badan hukum.
(2) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang melakukan
perubahan anggaran dasar harus menyampaikan bukti
Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal diperoleh persetujuan dimaksud.
(3) Dalam hal perubahan anggaran dasar tidak memerlukan
persetujuan dari instansi yang berwenang, maka
disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal perubahan.
BAB V
PENGGABUNGAN BADAN USAHA
Pasal 16
(1) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dapat
melakukan penggabungan badan usaha dengan
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi sejenis.
(2) Perusahaan ..
End of Page 10
MENTERI KEUANGAN
11-
(2) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang akan
melakukan penggabungan badan usaha wajib
melaporkan rencana penggabungan dimaksud kepada
Menteri untuk mendapat persetujuan.
(3) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib
usaha dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak tanggal penggabungan badan usaha.
BAB VI
PENYELENGGARAAN USAHA
Pasal 17
Dalam rangka menjaga perimbangan sebagaimana dimaksud
Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 1999,jumlah premi yang belum disetor oleh
Perusahaan Pialang Asuransi kepada Perusahaan Asuransi
senantiasa tidak boleh melebihi modal sendiri Perusahaan
Pialang Asuransi yang bersangkutan.
BAB VII
LAPORAN OPERASIONAL DAN KEUANGAN
Pasal 18
(1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan
Konsuitan Aktuaria wajib. menyampaikan kepada
Menteri laporan operasional untuk kegiatan selama 1
(satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,
paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
(2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang
Reasuransi wajib menyampaikan kepada Menteri:
a. laporan operasional tahunan yang berakhir pada
lambat tanggal 30 April tahun berikutnya,
End of Page 11
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
12
b. laporan keuangan tahunan yang berakhir pada
auditor independen, disampaikan paling lambat
tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
c. laporan kcuangan semesteran yang berakhir pada
paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya
semester yang bersangkutan.
(3) Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 19
(1) Setiap Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib
menjadi anggota Asosiasi perusahaan sejenis.
(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai tugas antara lain
a. mengkoordinir penyusunan standar praktek dan
kode etik profesi usaha penunjang usaha asuransi;,
b. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang
berkelanjutan; dan
c. melakukan pengendalian mutu terhadap tenaga ahli
profesi usaha Penunjang Usaha Asuransi.
Menteri.
Pasal 20
End of Page 12
MENTERI KEUANGAN
DRLKINDONESA
- 13 -
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
(1) Setiap pihak yang telah mengajukan permohonan izin
usala Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi sebelum
mengajukan permohonan untuk memenuhi ketentuan
mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak memperoleh izin usaha.
Asuransi wajib mendaftarkan diri kepada Direktur
Tedemal lembaga Keuangan sebagalmana
dalam Pasal 10 paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan.
(3) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang telah
memperoleh izin usaha wajib menyesuaikan dengan
tahun sejak Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993
tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 23
euangan ini mulaiberhaku pala bangei
ditetapkan.
End of Page 13
MENTERI KEUANGAN
- 14-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalkan
pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,-
Salinan sesuai dengan aslinya BOEDIONO
KEPALA BAGIAN-T.U. DEPARTEMEN
NIP 060041898
End of Page 14
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 425/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 </reg_id>
<reg_title> PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAN PENUNJANG USAHA ASURANSI </reg_title>
<set_date> 30 September 2003 </set_date>
<effective_date> 30 September 2003 </effective_date>
<replaced_reg> '226/KMK.017/1993|KEP-MENKEU/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '73/PP/1992', '2/UU/1992', '63/PP/1999', '228/M|KEPPRES/2001' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VIII Pasal 20' </penalty_list>
|
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 504/KMK.06/2004
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan
Keuamgan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,
diperlukan ketentuan mengenai keschatan keuangan yang berlaku
bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum bukan
perseroan terbatas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk
Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3467);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintal Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan: Lembaran Negara
Nomor 3861);
End of Page 1
REPUBLIK INDONESIA
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Talun 2001;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN
KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK
BADAN HUKUM BUKAN PERSEROAN TERBATAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan
1. Perusahaan Asuransi bukan perseroan terbatas adalah perusahaan
asuransi yang berbentuk badan hukum bukan perseroan teribatas
dan selanjutnya disebut Perusahaan Asuransi Non PT.
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-undang tentang Perbankan.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan.
BAB II
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
Pasal 2
(1) Perusahaan .....
End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(1) Perusahaan Asuransi Non PT setiap saat wajib memenuhi
ketentuan tingkat kesehatan keuangan.
(a) Tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i)
terdiri dari
a. tingkat solvabilitas;
b. perimbangan antara investasi dan eadangan teknis ditambah
utang klaim;
c. tingkat likuiditas;
d. retensi sendiri;
e. deposito jaminan.
Pasal 3
(1) Perusahaan Asuransi Non PT setiap saat wajib memenuhi tingkat
solvabilitas paling sedikit 1209 (seratus dua puluh per seratus)
dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari
deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
(2) Perusahaan Asuransi Non PT harus memiliki kekayaan dalam
bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis,
penilaian, dan pembatasan kekayaan yang diperkemankan, paling
sedikit sebesar jumlah cadangan teknis dan kewajiban pembayaran
klaim retensi sendiri.
(3) Pedoman perhitungan tingkat kesehatan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (i) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 4
(i) Tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal zayat (2)
huruf c....
End of Page 3
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
huruf c adalah perbandingan antara kekayaan lancar dengan
kewajiban lancar.
(2) Kekayaan lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) adalah
Kekayaan lancar yang jangka waktunya paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Kewajiban lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
kewajiban lancar yang akan dibayarkan dan yang mungkin akan
dibayarkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal s
Kekayaan lancar dan kewajiban lancar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (a) dan ayat (3) bersumber dari semua kegiatan
perusahaan, termasuk yang bersumber dari kegiatan usuha asuransi
dengan Prinsip Syariah dan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan
Investasi.
Pasal 6
Jenis kekayaan lancar sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (2)
terdiri dari
a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk
deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau
sama dengan 1 (satu) bulan,
b. saham yang tercatat di bursa efek;
c. obligasi dan Medium Term Notes (MTN) dengan peringkat paling
. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau
Bank Indonesia;
e. unit penyertaan reksadana;
f pinjaman hipotik;
8. pinjaman polis;
h. kas dan bank;
End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. tagihan premi yang umurnya tidak lebih dari a (dua) bulan untuk
usaha asuransi dengan prinsip konvensional atau tidak lebih dari 1
(satu) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Syariah, yang
dihitung sejak:
) pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi
tunggal; atau
2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran
premi cicilan;
j. tagihan reasuransi yang umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan
untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional atau tidak lebih
dari 1 (satu) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Syariab
yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
k. tagihan hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan
untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional atau tidak lebih
dari 1 (satu) bulan untuk usaha asuransi dengan Prinsip Syariah,
yang dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan
Asuransi.
Pasal7
Kewajiban lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri
dari
a. Cadangan teknis terdiri dari
) Cadangan premi untuk polis-polis yang mungkin akan terjadi
klaim dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yang
meliputi perkiraan dari klaim meninggal, klaim habis kontrak,
klaim tahapan, dan klaim penebusan polis;
2) Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan
3) Cadangan klaim,
b. Utang lancar.
End of Page 5
MENTERI KEUANGAN
REPUBUK INDONESIA
Pasal 8
Perusalaan Asuransi Non PT wajib memenuhi tingkat likuiditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (s) huruf c dengan tahapan
sebagai berikut:
a. sampai dengan Triwulan III tahun 2004, paling sedikit scbesar
1209 (seratus dua puluh per seratus);
b. sejak akhir tahun 2004, paling sedikit sebesar 1509 (seratus lima
puluh per seratus);
c. sejak akhir tahun 2005, paling sedikit sebesar 1759 (seratus tujuh
puluh lima per seratus);
d. Sejak akhir tahun 2006, paling sedikit sebesar 200% (dua ratus per
seratus).
Pasal g
Perusahaan Asuransi Non PT hanya dapat memiliki retensi sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (s) huruf (d) untuk setiap
penutupan risiko asuransi kecelakaan diri, asuransi keschatan, dan
asuransi kematian, paling banyak.o.05%o. (lima per seratus ribu) dari
total investasi periode berjalan.
Pasal 1o
(i) Perusahaan Asuransi Non PT setiap tahun harus menyesuaikan
jumlah deposito jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf (e) sekurang-kurangnya scbesar Rp 400.000.000
(empat ratus juta rupiah) ditambah dengan 3% (tiga per seratus)
dari cadangan premi termasuk cadangan atas premi yang belum
(2) Bagi Perusahaan Asuransi Non PT yang menjalankan kegiatan
usaha asuransi dengan Prinsip Syariah dan memasarkan Produk
Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, jumlah cadangan premi
yang.....
End of Page 6
* : MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
yang diperhitungkan dalam penetapan deposito minimum
sebagaimana dimaksud ayat (a) termasuk cadangan premi yang
bersumber dari kegiatan usaha asuransi dengan Prinsip Syariah
dan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Non PT memiliki jumlah deposito
jaminan kurang dari jumlah minimum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (s), penambahan deposito jaminan harus dilakukan
paling lambat pada akhir Triwulan l tahun berikutnya.
BAB III
Pasal at
Perusahaan Asuransi Non PT dilarang melakukan penempatan
investasi pada jenis-jenis investasi selain pada jenis investasi sebagai
berikut
a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk
deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan;
b. saham yang tercatat di bursa efek;
c.. obligasi dan Medium Term Notes (MTN) dengan peringkat paling
surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleli Pemerintali atau
Bank Indonesia;
e. unit penyertaan reksadana;
f. : penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di. bursa efek); .
s. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan
bangunan, untuk investasi;
h.: pinjaman hipotik;
i. pinjaman polis.
Pasal 12 ....
End of Page 7
: MENTERI KEUANGAN
Pasal 12
(1) Pembentukan cadangan premi asuransi jiwa termasuk anuitas,
harus menggunakan unetode - prospektif, dengan ketentuan
besarnya cadangan premi dimaksud tidak kurang dari besarnya
cadangan premi yang dihitung dengan metode prospektif premi
neto dengan biaya tahun pertama yang diamortisasikan 6090
(enam puluh per seribu) dari uang pertanggungan.
(2) Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (i), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 109
(sepuluh per rseratus) untuk pertanggungan dalam mata uang
Rupiab dan tidak melebihi 59 (lima per seratus) untuk
pertanggungan dalam mata .uang asing.
3) Besarnya cadangan premi asuransi jiwa untuk produk atau bagian
dari produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana,
paling sedikit sebesar akumulasi dana tersebut ditambah dengan
BAB IV
PELAPORAN DAN
PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
Pasal 13
(1) Perusahaan Asuransi Non PT wajib menyusun laporan keuangan.
mon-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang
berlaku di Indonesia.
(2) Laporan ....
End of Page 8
MENTERI KEUANGAN I
REPUBLIK INDONESIA *
(2) Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (i) digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat
likuiditas.
Pasal 14
(i) Perusahaan Asuransi Non PT wajib menyampaikan kepada
Menteri
a. laporan keuangan beserta perhitungan likuiditas triwulanan
per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling
lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan;
b. laporan keuangan beserta perhitungan likuiditas tahunan per
31 Desember dilampiri dengan laporan keuangan tahunan yang
telah diaudit oleh akuntan publik, paling lambat tanggal 30
April tahun berikutnya.
(2) Bagi Perusahaan Asuransi Non PT yang menjalankan usaha
asuransi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang,
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) huruf a
harus dilengkapi dengan surat pernyataan Dewan Pengawas
Syariah bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban telah
dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
(3) Bentuk dan susunan -laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (a) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan...
Pasal 15
(a) Perusahaan Asuransi Non PT wajib mengumumkan neraca,
perhitungan laba rugi, tingkat likuiditas dan keterangan lain, untuk
*: periode yang berakhir per 3i Desember pada surat kabar harian di
Indonesia ....
End of Page 9
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10-
Indonesia yang memiliki peredaran yang luas paling lambat tanggal
30 April tahun berikutnya.
(2) Kekayaan yang disajikan dalam neraea sebagaimana dimaksud
dalam ayat (i) dinilai berdasarkan nilai wajar (fair ualue)
(3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat () wajib
disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) minggu setelah
tanggal pengumuman pada surat kabar.
(4) Bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat. (1)sserta bentuk dan susunan pengumiman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
(1) Perusahaan Asuransi Non PT yang belum mencapai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (a) diberikan
kesempatan untuk melakukan penyesuaian paling lambat 31 /
Desember 2010.
(2) Perusahaan Asuransi Non PT sebagaiman dimaksud dalam ayat (:)
wajib menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan tingkat
kesehatan keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan Sejak
ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini.
(3) Reneana pemenuhan ketentuan tingkat kscsehatan , keuangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) harus memuat paling sedikit
hal-hal sebagai berikut:
a. rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;
b.jangka ....
End of Page 10
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-11-
b.jangka waktu dan tahapan pemenuhan tingkat kesehatan
keuangan;
(4) Menteri berwenang memerintalkan Perusahaan Asuransi Non PT
untuk melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan ketentuan
tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5) Perusahaan Asuransi Non PT sebagaimana dimaksud dalam ayat (i)
wajib menyampaikan kepada Menteri laporan perkembangan
pelaksanaan rencana pemenuhan ketentuan tingkat keschatan
Keuangan setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal 17
,Menterifdapat memerintahkan; kepada Perusahaan Asuransi Non PT
untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio
pertanggungan kepada Perusahaan Asuransilainnya, dalam hal:
a. Perusahaan Asuransi Non PT tidak dapat memenuhi:
1. tingkat likuiditas dengan tahapan sebagai berikut
lima puluh per seratus);
b. sejak akhir tahun 2005, paling sedikit sebesar 175% (seratus
tujuh puluh lima per seratus):
. sejak akhir tahun 2006, paling sedikit sebesar 200% (dua
ratus per seratus).
2. perimbangan kekayaain dan kewajiban dengan tahapan sebagai
berikut
. sejak aldhir tahun 2004, paling sedikit sebesar 709 (tujuh
puluh per seratus);
b. sejak akhir tahun 2005, paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima per seratus);
b. sejak....
End of Page 11
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA .
- 12-
c. sejak akhir tahun 2006, paling sedikit sebesar 80% (delapan
puluh per seratus);
d. sejak akhir tahun 2010, paling sedikit sebesar 100% (seratus
per seratus);
b. Perusahaan Asuransi Non PT menunjukkan kondisi keuangan yang
memburuk sehingga membahayakan kepentingan tertanggung.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan Pelaksanaannya, selain
ketentuan mengenai tingkat solvabilitas serta ketentuan mengenai
perimbangan antara investasi dan cadangan teknis ditambah utang
klaim, sepanjang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini,
dinyatakan tetap berlaku bagi Perusalaan Asuransi Non PT.
Pasal 19
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar......
End of Page 12
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam
. Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,.
Salinan sesuai dengan aslinya; td.
Kepala Biro Umum
u.b,
Kemala Bagian T.U. Departemen, BOEDIONO
End of Page 13
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 504/KMK.06/2004|KEP-MENKEU/2004 </reg_id>
<reg_title> KESEHATAN KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK BADAN HUKUM BUKAN PERSEROAN TERBATAS </reg_title>
<set_date> 19 Oktober 2004 </set_date>
<effective_date> 19 Oktober 2004 </effective_date>
<related_reg> '63/PP/1999', '73/PP/1992', '2/UU/1992', '424/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003', '228/M|KEPPRES/2001' </related_reg>
|
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 513/KMK.06/ 2002
TENTANG
PERSYARATAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan Dana
Pensiun yang berhasil guna dan berdaya guna, persyaratan orang yang dapat
ditunjuk sebagai Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi
Kerja perlu diperjelas;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Dana Pensiun Lembaga
Keuangan kepada publik perlu menetapkan persyaratan bagi orang yang
dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga
Keuangan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai Persyaratan
Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.017/1993
perlu disempurnakan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persyaratan
Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja serta
Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
Mengingat 1. Undang-undang Nonior 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126;
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507),-
3. Peraturan...
- 2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN
PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN PEMBERI
KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANCAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja.
2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja.
3. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri Dana Pensiun
Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Pasal 2
(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri Dana Pensiun Lembaga
Keuangan wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus.
(2) Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan penggantiannya wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya
penunjukan atau penggantian dimaksud.
Pasal 3
(1) Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas
Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
c. tidak ...
- 3 -
c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan
atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang
perekonomian;
d. pemah menduduki jabatan manajemen yang menangani bidang
keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-
kurangnya selama 3 (tiga) tahun; dan
e. memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun.
(2) Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus wajib senantiasa memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
bersangkutan menjadi Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus.
Pasal 4
Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai
Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada
badan usaha lain.
Pasal 5
Orang yang dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf c.
Pasal 6
Kriteria memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e beserta tata cara pemenuhan kriteria tersebut
ditetapkan dalam Keputusan Direktur jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 7
Setiap orang yang telah menjadi Pengurus pada saat Keputusan Menteri
Keuangan ini mulai berlaku wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003.
Pasal 8 ...
ayat (1) selama yang
- 4 -
Pasal 8
Pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.017/1993 tentang Persyaratan Pengurus
dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2003.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumunian Keputusan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 513/KMK.06/2002|KEP-MENKEU/2002 </reg_id>
<reg_title> PERSYARATAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN </reg_title>
<set_date> 4 Desember 2002 </set_date>
<effective_date> 1 januari 2003 </effective_date>
<replaced_reg> '229/KMK.017/1993|KEP-MENKEU/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '11/UU/1992', '77/PP/1992', '76/PP/1992', '228/M|KEPPRES/2001' </related_reg>
|
MENTERI KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424/KMK.06/2003
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang
terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan
penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai
kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Nomor 481/KMK.017/1999,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3467);
2 Pentumn Pemerintah Nomor 73 lahun 1992 11118
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
MEMUTUSKAN.
End of Page 1
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN
KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan
undang tentang Perbankan.
2. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang
diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan
pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana
peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang
diselenggarakan sesuai syariah.
4. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk
asuransi yang memberikan hasil investasi yang sepenuhnya
mengacu kepada hasil investasi pasar.
12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
6. Modal Sendiri adalah jumlah modal sendiri yang tercantum dalam
neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).
7. Deposito .
End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7. Deposito Jaminan adalah deposito berjangka yang ditatausahakan
atas nama Menteri sebagai jaminan terakhir dalam rangka
melindungi kepentingan pemegang polis sebagaimana dimaksud
delan a Penatan Pemerintah Nomor 73 Toh 1000,
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
BAB II
TINGKAT SOLVABILITAS
Bagian Kesatu
Batas Tingkat Solvabilitas
Pasal 2
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib
memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 12096 (seratus dua
puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul
sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan
kewajiban.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak
dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit
100% (seratus per seratus), diberikan kesempatan melakukan
penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi
ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
Pasal 3
(1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi
dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari
a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
b. ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan
kewajiban;
c. ketidak-seimbangan ...
End of Page 3
NENTERI KEUANGN
REPUBLIK INDONESIA
ketidak-selmbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban
dalam setiap jenis mata uang;
d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim
yang diperkirakan;
e. ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang
a penetapan premi dengan hasil inrestasi
yang diperoleh;
f. ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi
kewajiban membayar klaim.
(2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang
kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan batas tingkat solvabilitas minimum.
(3) Perhitungan besamya risiko kerugian yang mungkin timbul
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pedoman
yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga
Keuangan.
Bagian Kedua
Pelaporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas dan
Pengumuman Laporan Keuangan
Pasal 4
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyusun
laporan keuangan non-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi
keuangan yang berlaku di Indonesia.
(2) Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) digunakan untuk menghitung tingkat solvabitas.
Pasal 5
Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan atau dalam satuan
mata uang asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah
berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
pada tanggal neraca.
End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
Pasal 6
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib
menyampaikan kepada Menteri
a. laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan per 31
Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lambat 1
(satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
b. laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31
Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen
atas laporan keuangan tahunan yang digunakan untuk
tenghilang tingkat solvabilitas periode dimabeuid
lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
(2) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
Syariah, laporan perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan surat
pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan kekayaan
dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah
(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib
mengumumkan neraca, perhitungan laba rugi, dan tingkat
serta data lainnya pada surat kabar harian di Indonesia yang
memiliki peredaran yang luas paling lambat tanggal 30 April tahun
berikutnya.
# Nera an pethitungan laba nugi yang diumu
dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari laporan keuangan
yang telah diaudit oleh auditor jndependen.
(S) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib
disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) minggu setelah
tanggal pengumuman pada surat kabar.
(6) Ketentuan mengenai bentuk' serta susunan laporan perhitungan
tingkat solvabilitas dan pengumuman laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal
Lembaga Keuangan.
End of Page 5
MENTERI KEUANGAN
-6-
Bagian Ketiga
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
Pasal 7
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak
dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan rencana penyehatan
keuangan yang disetujui oleh pemegang saham atau yang setara
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib pula menyampaikan laporan
dilengkapi dengan laporan perkembangan penyehatan keuangan
perusahaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(3) Rencana penyehatan kcuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus disampaikan kepada Menteri bersamaan dengan
penyampaian laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulan
berikutnya.
(4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah penyehatan
yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk
memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.
(5) Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4), paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut.
a. rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;
b. rencana penambahan modal disetor:
c. rencana pengalihan sebagian atau seluruh portofolio
pertanggungan;
d. rencana melakukan penggabungan badan usaha.
(6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan tidak lebih
dari 6 (enam) bulan sejak tanggal penyampaian laporan
perhitungan tingkat solvabilitas triwulan sebagaimana dimaksud
(7) Menteri.
End of Page 6
REPUBLIK INDONESIA
-7-
(7) Menteri berwenang memerintahkan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi untuk melakukan perbaikan atas rencana
Pasal 8
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi
ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) wajib
. melaksanakan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4); dan
b. memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (I) dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam
rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Pasal 9
Menteri dapat memerintahkan kepada Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi untuk melakukan pemindahan sebagian atau
seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi lainnya, dalam hal:
a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat
memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dan sedang
dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha; atau
b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki tingkat
solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh per seratus) sehingga
berisiko tinggi membahayakan kepentingan tertanggung.
BAB III
KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN
Pasal 10
Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk.
a. investasi;
b. bukan investasi.
Bagian ..
End of Page 7
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Bagian Pertama
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Konvensional
Pasal 11
(1) Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari:
a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk
deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan,
b. saham yang tercatat di bursa efek:
c. obligasi dan Mediun Ternt Notes dengan peringkat paling
rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia;
e. unit penyertaan reksadana,
f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
8 bangunan dengan hak strata (stratn tille) atau tanah dengan
bangunan, untuk investasi
h. pinjaman hipotik:
i. pinjaman polis.
(2) Jenis kekayaan yang bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf -b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi, terdiri dari :
a. kas dan bank;
b. tagihan premi penutupan langsung
c. tagihan reasuransi;
d. tagihan hasil investasi;
e. bangunan dengan hak strata (stratn title) atau tanah dengan
bangunan, untuk dipakai sendiri;
f. perangkat keras komputer.
Pasal ..
End of Page 8
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-9
Pasal 12
(1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c,
Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan Pasal 22 ayat (2) huruf b, adalah
peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang
terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah
memperoleh pengakuan internasional.
(2) Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka
peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
Pasal 13
(1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi adalah sebagai berikut :
a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar,
d. obligasi dan Medium Term Notes, berdasarkan nilai pasar;
. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai
dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
f. unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek),
berdasarkan nilai ekuitas;
h. bangunan dengan hak strata (strata tifle) atau tanah dengan
bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan
berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak
dlakukan penilaian oleh lembaga penilai;
i. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
). pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.
(2) Penilaian ..
End of Page 9
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10-
(2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi adalah sebagai berikut :
a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa
tagihan
c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
. bangunan dengan hak strata (straln , title) atau tanah dengan
bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang
ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi
atanNilai lual Obiek Palak(NJOPjdalamhai
idak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.
Pasal 14
(1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi adalah sebagai berikut
a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat
deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 209 (dua puluh per
scratus) dari jumlah investasi;
b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan
melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
c. investasi dalam bentuk obligasi dan Medinm Term Notes yang
penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap
penerbit masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per
seratus) dari jumlah investasi;
setiap penerbit tidak melebihi 209 (dua puluh per seratus) dari
jumlah investasi;
tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh
per seratus) dari jumlah investasi;
f. investasi ..
End of Page 10
REPUBLIK INDONESIA
-11-
f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan
hak strata (strata titie) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya
tidak melebihi 209 (dua puluh per seratus) dari jumlah
investasi;
8. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik,
seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari
jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman
tersebut
1) diberikan hanya kepada perorangan;
2) djamin dengan hipotik pertama;
3) penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan
) besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh
nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar
pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP):
h. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi
808 (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang
bersangkutan.
(2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan
jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) per
tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah
investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan
jumlah investasi di luar negeri.
(4) Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b untuk-Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi adalah sebagai berikut :
a. tagihan ..
End of Page 11
MENTERI KEUANGAN
12
a. tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 2
(dua) bulan dihitung sejak:
) pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran
premi tunggal; atau
) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan
pembayaran premi cicilan;
tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bulan
dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
c. tagihan hasi investasi, umurnya tidak lebih dari 2 (dua) bul:
dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
d. bangunan dengan hak strata (strnta fitie) atau tanah dengan
bangunan yang, dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20%
dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus)
bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal
Sendiri periode berjalan;
c. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 209 (dua
puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.
Bagian Kedua
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Syariah
Pasal 15
(1) Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi
dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus
melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha asuransi
dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha
asuransi dengan prinsip konvensional.
(2) Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan usaha reasuransi
derigan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus
melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha reasuransi
dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha
reasuransi dengan prinsip konvensional.
(3) Jenis.
End of Page 12
ENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
(3) Jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan kantor cabang
sebagainana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengikuti jenis,
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Pasal 16
(I) Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan
Prinsip Syariah terdiri dari:
a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk
deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan,
b. saham yang tercatat di bursa efek;
c. obligasi dan Medium Termn Notes dengan peringkat paling
rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia;
e. unit penyertaan reksadana;
f. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek):
g. bangunan dengan hak strata (stratn title) atau tanah dengan
bangunan, untuk investasi;
h. pinjaman polis;
i. pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan
bemaoos an barang modal dengan skenabbl
beli dengan pembayaran ditangguhkan);
a skema tuodlamabal bo
hasil).
(2) Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dengan Prinsip Syariah terdiri dari
a. kas dan bank;
b. tagihan premi penutupan langsung:
c. tagihan reasuransi;
End of Page 13
REPUBLIK INDONESIA
14
d. tagihan hasil investasi;
e. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan
bangunan, untuk dipakai sendiri;
f. perangkat keras komputer.
Pasal 17
(1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut
a. deposito berjangka dan sertifikat deposito, berdasarkan nilai
nominal;
b. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
c. obligasi dan Medium Term Notes, berdasarkan nilai pasar, atau
nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
d. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau bank indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau niai
nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;
unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas;
bangunan dengan hak strata (strata titie) atau tanah dengan
oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang
berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak
dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
h. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman;
pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan
bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual
beli dengan pembayaran ditangguhkan), berdasarkan nilai sisa
pinjaman;
pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi
hasil) berdasarkan nilai sisa pinjaman.
(2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
End of Page 14
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
15
a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa
tagihan,
c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan
bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang
ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi
yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal
tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
f perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.
Pasal 18
(1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut.
a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat
deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per
seratus) dari jumlah investasi;
b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan
hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak
melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi
penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap
emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per
seratus) dari jumlah investasi;
d. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk
setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari
jumlah investasi;
e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak
melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan
hak strata (stratn title) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya
tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah
8. investasi ..
End of Page 15
BK INDONESA
WENNTERI KEUANGAN
8. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi
80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang
bersangkutan;
h. investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan
atau bangunan, kendaraan beranotor, dan barang modal dengan
per seratus) dari jumlah investasi dan masing-masing unit
untuk setiap tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor,
dan barang modal tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari
jumlah investasi;
i. investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema
mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per
pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus)
intorkecil di antara nilai yang ditelapkan oleh
lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang
dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
(2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan
jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) per
tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
@ Dalan hi Perusahaan Asuransi dan rersa
memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah
investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah
investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan
jumlah investasi di luar negeri.
(4) Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
a. tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 1
(satu) bulan dihitung sejak
premi tunggal; atau
jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan
pembayaran premi cicilan;
b. tagihan .
End of Page 16
MENTERI KEUANGAN
REPUBUK INDONESIA
-17-
b. tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan
dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan
dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
bangunan yang, dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20%
(dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian
dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus)
bagi Perusahaan Asuransi jiwa, masing-masing dari Modal
Sendiri periode berjalan,
e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 209 (dua
puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.
Bagian Ketiga
Penempatan Investasi Pada Satu Pihak
Pasal 19
(1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25 % (dua
puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan
pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank
Indonesia dan surat berharga yang dijamin oleh Pemerintah atau
Bank Indonesia.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu
perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan
afiliasi satu dengan yang lain.
(3) Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Asuransi konvesional,
perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak
kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari
perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha
asuransi dengan prinsip konvensional.
(4) Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Reasuransi
konvesional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada
satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari
perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha
Teasuransi dengan prinsip konvensional.
Bagian..
End of Page 17
MENTERI KEUANGAN
- 18 -
Bagian Keempat
Penggabungan Badan Usaha
Pasal 20
(1) Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum
tempat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil
penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1),
diperlakukan sebagai kekayaan yang diperkenankan untuk jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
penggabungan.
(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
investasi pada badan hukum hasil penggabungan selama masa
penyesuaian maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) menjadi tidak berlaku dan ketentuan batasan investasi mengacu
pada Pasal 14 ayat (1i), Pasal 18 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (1).
Bagian Kelima
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Pasal 21
Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya
dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk
asuransi jiwa lainnya.
Yang Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jenis:
a. kas dan bank;
b. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk deposit on
call dan deposito yang berjangka waktu kurang, dari atau sama
dengan 1 (satu) bulan;
c. saham yang tercatat di bursa efek;
End of Page 18
KINDONESIA
- 19-
d. obligasi dan Medium Term Notes;
e. unit penyertaan reksadana;
. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia.
(3) Ketentuan pembatasan penempatan kekayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (I) dan atau Pasal 19 ayat (1) tidak
Dikaitkan Dengan Investasi
Bagian Keenam
Kekayaan di Luar Negeri
Pasal 22
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat memiliki
kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi.
(2) Kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dimiliki dalam jenis
a. saham yang terdaftar di bursa efek;
b. obligasi dan Mediun Term Notes dengan peringkat paling
rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).
Pasal 23
(1) Investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan Medium Term Notes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b
merupakan kekayaan di luar negeri apabila emiten ataut penerbit
surat utang dimaksud merupakan badan hukum asing.
(2) Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang
di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan
dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka badan
Pasal..
End of Page 19
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Pasal 24
(1) Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
b. obligasi dan Meduum Termn Notes, berdasarkan nilai pasar,
. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek),
berdasarkan nilai ekuitas.
(2) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut
a. saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten tidak
melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
b. obligasi dan Mediunt Tern Notes, untuk masing-masing penerbi
tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek),
mengacu pembatasan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 ayat (1) huruf e;
melebihi 20% (dua puluh per seratus) darijumlah investasi.
Pasal 25
(1) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan
prinsip konvensional, jumlah investasi yang digunakan sebagai
dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) per tanggal neraca
yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) dan Pasal 24 ayat (1).
(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
dengan prinsip konvensional memasarkan Produk Asuransi Yang
Dikaitkan Dengan Investasi melakukan penempatan investasi di
Juar negeri atas kekayaan yang bersumber dari produk dimaksud,
maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan
batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah nilai
seluruh..
End of Page 20
REPUBLIK INDONESIA
-21
seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) kecuali huruf a dan Pasal 22 ayat (2) per tanggal neraca.
(3) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan
Prinsip Syariah atau kantor cabang syariah dari Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional,
jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan
batasan sebagainana dimaksud dalam Peal
seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
paa ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7
ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1).
Bagian Ketujuh
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan
Pasal 26
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan meliputi:
Kekayaan yang jenisnya tidak termasuk dalam Pasal 11, Pasal 16,
dan Pasal 22 ayat (2);
b. Kekayaan yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam Pasal 14 ayat
(1) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan
Pasal 24 ayat (2);
c. Kekayaan di luar negeri dalam bentuk Kas dan Bank;
d. Kekayaan yang dimiliki namun tidak dikuasai, diagunkan, dalam
sengketa, atau diblokir oleh pihak yang berwenang.
BAB IV
KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Unsur Kewajiban
Pasal 27
Jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat
solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis
atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
Bagian.
End of Page 21
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
Bagian Kedua
Cadangan Teknis Asuransi Kerugian
Pasal 28
Besamya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan
bagi jenis Asuransi Kerugian, paling sedikit sebesar
. 10% (sepuluh per seratus) dari Premi Neto untuk polis dengan
masa pertanggungan tidak lebih dari 1 (satu) bulan;, dan
b. 40% (empat puluh per seratus) dari Premi Neto untuk polis dengan
masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) bulan.
Pasal 29
Pembentukan cadangan klaim bagi jenis Asuransi Kerugian harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut
a. untuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian,
dihitung, berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah
terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses
pemneesian, berikut biava iasa penilai koninn.
dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian
penanggung ulang,
b. untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum
dilaporkan (Incurred But Not Reported atau IBNR), dihitung
tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim
atau salah satu dari nietode segitiga (triangle method), berikut biaya
jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang
akan menjadi bagian penanggung ulang.
penggunaan metode perhitungan cadangan klaim sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan secara konsisten.
Bagian Ketiga
Cadangan Teknis Asuransi jiwa
Pasal 30
harus menggunakan metode prospektif, dengan ketentuan
besarnya...
End of Page 22
REPUBLIK INDONESIA
23
besamnya cadangan premi dimaksud tidak kurang dari besarnya
cadangan premi yang, dihitung dengan metode prospektif premi
nebo dengan biaya tahun pertama vang diamorticosib
(tiga puluh per seribu) dari uang pertanggungan.
(2) Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana
melebihi 9% (sembilan per seratus) untuk pertanggungan dalam
mata uang Rupiah dan tidak melebihi 5% (lima per seratus) untuk
pertanggungan dalam mata uang asing.
(3) Besarnya cadangan premi asuransi jiwa untuk produk atau bagian
dan produk yang memberikan manfaat berupar akumulasi dana
paing selkit sebesar akumulasi dana tersebut ditonbab
cadangan premi untuk risiko mortalita yang dihadapi.
(4) Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan
pendapatan dan cadangan klaim untuk produk asuransi kecelakaan
diri, asuransi kesehatan ekawarsa, dan asuransi kematian ekawarsa,
harus berdasarkan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dan Pasal 30.
Bagian Keempat
Pinjaman Subordinasi
Pasal 31
@ Dabam rangka pethitungan tingkat solvabas
subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur kewajiban apabila
pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut
a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas tingkat
solvabilitas;
b. perjanjian pinjaman dituangkan dalam akte notaris.
(2) Dalam perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, harus dinyatakan bahwa
a. pelunasan pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila
tidak menyebabkan perusahaan menjadi tidak dapat memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
b. jangka waktu tidak dibatasi;
End of Page 23
MENTERI KEUANGAN
REPUBUK INDONC
-24 -
c. tingkat bunga yang dijanjikan tidak melebihi 1/5 (satu per
lima) dari tingkat bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada
BAB V
PBRIMBANGAN KEKAYAAN DENGAN KEWAJIBAN
Pasal 32
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki
kekayaan dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan
mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan kekayaan yang
diperkenankan, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis dan
kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri.
(2) Kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana
dimaksuad dalam ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran atas
klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan
beban klaim yang menjadi bagian dari penanggung ulang.
Pasal 33
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menghadapi
kelidaksesuaian (misnatch) antara kekayaan dan kewajiban dalam
setiap jenis mata uang asing, dan atau ketidaksesuaian (mismatch)
(tingkat bunga umum), dapat melakukan transaksi turunan
(deriuntice) semata-mata hanya untuk keperluan lindung nilai
(hedging).
(2) Transaksi turunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya
dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut
. terdapat kewajiban pembayaran di masa depan yang perlu
dilindungi:
b. dalam hal dilakukan saling hapus (ofiset) antara perubahan nilai
turunan yang digunakan untuk melindungi kewaiiban
dimaksud, maka tidak boleh dirancang untuk menimbulkan
adanya perkiraan keuntungan atau kerugian;
End of Page 24
REPUBLIK INDONESIA
25
c. pada Bank yang memenuhi tingkat kesehatan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku a
bidang perbankan;
d. setelah terlebih dahulu memberitahukan rencana transaksi
tersebut kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
(3) Pemberitahuan rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf b harus paling sedikit mencakup
a. kondisi ketidaksesuaian yang dihadapi;
b. strategi yang diambil dalam mengelola risiko akibat
ketidaksesuaian keuangan yang dihadapi,
. pertimbangan dalam setiap langkah pengambilan posisi dan
nilai kerugian poterisial dari setiap langkah tersebut,
daftar riwayat hidup tenaga pengelola yang telah
berpengalaman di bidang pengelolaan risiko investasi.
(4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
pemberitahuan diterima, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
tidak memberikan tanggapan, perusahaan asuransi dapat
melakukan transaksi turunan surat berharga dimaksud.
BAB VI
RETENSI SENDIRI
. Pasal 34
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki
retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko.
(2) Penetapan retensi sendiri harus didasarkan pada profil risiko yang
dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat
(3) Besarnya retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada Modal
Sendiri.
(4) Ketentuan Jebih lanjut mengenai besarnya retensi sendiri
sebagalmnana dimaksod dalam ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
End of Page 25
TER KEUANGA
REPUBLIK INDONESIA
-26-
Pasal 35
(1) Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi hanya
dapat memiliki Premi Neto paling banyak 300% (tiga ratus per
seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.
(2) Perusahaan Asuransi jiwa hanya dapat memiliki Premi Neto untuk
ekawarsa, paling banyak 3009 (tiga ratus per seratus ) dari Modal
Sendiri periode berjalan.
BAB VII
DEPOSITO JAMINAN
Pasal 36
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap tahun
harus menyesuaikan jumlah Deposito Jaminan sehingga jumlah
Deposito Jaminan yang dimiliki memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Deposito Jaminan minimum yang harus dimiliki adalah
a. bagi Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan
Reasuransi, paling sedikit memiliki jumlah Deposito Jaminan
sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal setor minimum
dari Premi Neto;
b. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, paling sedikit memiliki jumlah
modal setor minimum yang dipersyaratkan ditambah dengan
5% (lima per seratus) dari cadangan premi, termasuk cadangan
atas premiyang belum merupakan pendapatan.
(2) Jumlah modal setor minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor
73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
(3) Bagi-
End of Page 26
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
(3) Bagi Perusahaan Asuransi jiwa yang memasarkan Produk Asuransi
diperhitungkan dalam penetapan jumlah deposito minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pula
cadangan premi yang berasal dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan
Dengan Investasi dimaksud.
(4) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
memiliki jumlah Deposito Jaminan kurang dari jumlah minimum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penambahan Deposito
Jaminan harus dilakukan paling lambat pada akhir Triwulan 1
tahun berikutnya.
Pasal 37
(1) Deposito Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dengan
perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan afiliasi dari
bersangkutan serta ditatausahakan atas nama Menteri untuk
kepentingan perusahaan yang bersangkutan.
(2) Penempatan Deposito Jaminan pada Bank sebagaimana dimaksud
dalam bilyet Deposito Jaminan bahwa pencairan deposito
dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atau
Pejabat yang mendapat pendelegasian untuk itu.
menyampaikan salinan bilyet Deposito Jaminan dan menunjukkan
bilyet asli deposito dimaksud kepada Menteri paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal penempatan.
BAB VIII
LARANGAN
Pasal 38
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang memiliki
kekayaan di luar negeri, kecuali kekayaan di Juar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Kas dan Bank.
(2) Dalam...
End of Page 27
ETERI KEUANGAN
EPUBUK INDONC
-28 -
(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
investasi, maka jumlah seluruh investasi dimaksud dilarang
melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf d.
Pasal 39
Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi Yang
bersumber dari produk asuransi dimaksud di luar bentuk kekayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
Pasal 40
transaksi turunan kecuali untuk keperluan lindung nilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33.
Pasal 41
(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang
mengembalikan pinjaman subordinasi atau membayar dividen
kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan
tidak terpenuhinya ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang
akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal disetor di bawah
ketentuan modal disetor yang dipersyaratkan.
(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang
melakukan segala bentuk pengalihan modal kepada pemegang
saham atau pihak lainnya.
Pasal 42
Perusahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang menambah
modal disetor dengan melakukan pertukaran saham (suap share) atas
saham perusahaan itu sendiri yang belum pernah diterbitkan.
BAB IX..
End of Page 28
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
() Perusahan Asuransi dan Perusahaan Reas
mendapat izin usaha sebelum berlakunya Keputusan Menteri
Keuangan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan
dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
(2) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai batas tingkat
solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. sejak triwulan III tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling
solvabilitas minimum;
b. sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit
minimum
120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat
solvabilitas minimum.
(3) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai kesehatan keuangan
bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum bukan
perseroan terbatas, dilakukan dengan cara pemenuhan tingkat
likuiditas paling sedikit 120 9 (seratus dua puluh per seratus) yang
berlaku sampai dengan triwulan IV tahun 2003.
4) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib
menyampaikan laporan tingkat likuiditas triwulanan dan tahunan
bersamaan dengan penyampaian laporan tingkat solvabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(5) Tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah
perbandingan antara kekayaan lancar yang jangka waktunya
dibayarkan dan yang mungkin akan dibayarkan dalam jangka
Waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
(6) Ketentuan ..
End of Page 29
REPUBLIK INDONESIA
- 30-
(6) Ketentuan mengenai keschatan keuangan yang berlaku bagi
perseroan terbatas sejak Triwulan I tahun 2004 akan ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.
Pasal 44
(1) Pemenuhan dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan Pasal 8 bagi Perusahaan Asuransi dan
atau lebih dari batas tingkat solvabilitas minimum namun masih di
bawah 120% dari batas tingkat solvabilitas minimum, diberlakukan
as yang telah mendapat izin isha seheim
ditetapkannya Keputusan ini.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan
Pasal 37 ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2003.
Pasal 45
Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor
481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan ini dan belum
ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan
perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
End of Page 30
REPUBLIK INDONESIA
-31-
Pasal 47
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
dengan meempatkannya dalan
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
tid,-
BOEDIONO
KERALARAGIAN T.U. DEPARTEMEN -
End of Page 31
| <reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 424/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 </reg_id>
<reg_title> KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI </reg_title>
<set_date> 30 September 2003 </set_date>
<effective_date> 30 September 2003 </effective_date>
<replaced_reg> '481/KMK.017/1999|KEP-MENKEU/1999' </replaced_reg>
<related_reg> '73/PP/1992', '2/UU/1992', '228/M|KEPPRES/2001', '63/PP/1999' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.C.6
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR : KEP- 22 /PM/2004
TENTANG
PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM REKSA DANA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dalam Penawaran Umum
Reksa Dana dan memenuhi standar internasional serta dalam rangka efisiensi
dalam pembaharuan penerbitan prospektus, dipandang perlu untuk mengubah
Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-54/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai
Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA
DANA.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana,
diatur dalam Peraturan Nomor: IX.C.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor IX.C.6
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-54/PM/1996 tanggal
17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 2004
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
HERWIDAYATMO
NIP. 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IX.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
PERATURAN NOMOR IX.C.6 : PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM REKSA DANA.
1. Umum
Suatu Prospektus wajib mencakup semua rincian dan Fakta Material mengenai Reksa Dana
yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh
Manajer Investasi dan atau direksi Reksa Dana (bila Reksa Dana berbentuk perseroan),
disamping keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam peraturan ini. Prospektus
wajib dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
Setiap Prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material, atau
tidak memuat Fakta Material yang dibutuhkan, agar informasi yang termuat dalam Prospektus
tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
Bagi Manajer Investasi yang menawarkan lebih dari satu Reksa Dana, Prospektus dapat
memuat lebih dari satu Reksa Dana.
Dalam pemasaran Reksa Dana tersebut, Prospektus terbaru wajib disediakan untuk pemodal.
Prospektus Reksa Dana sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
a. Informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:
1) Nama lengkap;
2) Dasar hukum Reksa Dana;
3) Alamat, logo, nomor telepon/teleks /faksimili dan Kotak Pos alamat kantor Reksa
Dana (jika ada);
4) Tanggal Efektif;
5) Batasan masa penawaran, jika ada;
6) Tanggal akhir penjatahan, jika ada;
7) Tanggal pengembalian uang pemesanan, jika ada;
8) Nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan, jika ada;
9) Penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi Reksa Dana;
10) Harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan;
11) Biaya penjualan kembali (pelunasan) dan biaya pengalihan, jika ada;
12) Nama lengkap Penjamin Emisi Efek, jika ada;
13) Nama lengkap Manajer Investasi;
14) Nama lengkap Bank Kustodian;
IV-3
Peraturan Nomor IX.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
15) Tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
16) Kolom perhatian dengan menyebutkan: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK
MEMBELI SAHAM (UNIT PENYERTAAN) INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU
MEMPELAJARI HALAMAN… (yang menunjuk pada halaman dalam Prospektus mengenai
kebijakan investasi, faktor-faktor risiko dan Manajer Investasi).
17) Pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar :
BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI
EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
b. Daftar Isi
c. Istilah dan definisi
Istilah dan definisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Pengertian Reksa Dana;
2) Bentuk Hukum Reksa Dana;
3) Pengertian Reksa Dana yang sedang ditawarkan (Perseroan Tertutup atau Terbuka dan
Kontrak Investasi Kolektif);
4) Pengertian Manajer Investasi;
5) Pengertian Bank Kustodian;
6) Pengertian Efek;
7) Pengertian Portofolio Efek;
8) Pengertian bukti kepemilikan Reksa Dana (saham atau Unit Penyertaan);
9) Pengertian, metoda penghitungan dan periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB);
10) Hal-hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan;
d. Informasi mengenai Reksa Dana:
1) Pendirian Reksa Dana;
2) Penawaran;
3) Penempatan Dana Awal;
4) Ikhtisar keuangan singkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor
VIII.G.9 tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana;
5) Pengelola Reksa Dana, yang mencakup antara lain:
a) Komite Investasi; dan
b) Tim Pengelola Investasi.
IV-4
Peraturan Nomor IX.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
e.
Informasi mengenai Manajer Investasi:
1) Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi;
2) Pengalaman Manajer Investasi; dan
3) Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.
f.
Informasi mengenai Bank Kustodian:
1) Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian;
2) Pengalaman Bank Kustodian; dan
3) Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
g. Tujuan dan Kebijakan Investasi, yang mencakup antara lain:
1) Uraian tujuan investasi Reksa Dana yang memuat secara jelas dan spesifik semua detail yang
diperlukan calon pemodal dalam membuat keputusan investasi;
2) Uraian kebijakan investasi yang memuat kebijakan umum yang akan diambil oleh Manajer
Investasi untuk mencapai tujuan investasi. Uraian ini wajib mencakup kebijakan yang mendasar,
termasuk jenis Efek yang akan menjadi portofolio Reksa Dana dan jenis Efek yang akan menjadi
penekanan utama portofolio (sebagai contoh, saham atau obligasi); dan
3) Uraian kebijakan mengenai pembagian hasil investasi secara berkala kepada pemodal.
h. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana yang mengacu
kepada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
i.
j.
Alokasi Biaya, yang mencakup antara lain:
1) Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi;
2) Biaya yang menjadi beban Reksa Dana;
3) Biaya yang menjadi beban pemodal; dan
4) Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi atau Reksa Dana.
Perpajakan.
Uraian status pajak Reksa Dana berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia secara khusus,
untuk pemodal dalam negeri maupun asing:
1) Perlakuan mengenai perpajakan atas pendapatan, dividen, dan capital gain kepada Reksa
Dana dan pemodal; dan
2) Tata cara memberitahukan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar.
k. Faktor-faktor risiko yang utama, antara lain:
1) Risiko berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan yang diterima oleh pemodal.
Berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan
keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti bank,
perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi, dan
perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara
signifikan.
IV-5
Peraturan Nomor IX.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
2). Risiko likuiditas bagi Reksa Dana terbuka.
Pembelian kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari
Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.
3) Risiko likuiditas bagi Reksa Dana tertutup.
Penjualan saham oleh pemodal untuk memperoleh uang tunai tergantung pada likuiditas perdagangan
saham Reksa Dana tersebut di Bursa. Kemungkinan harga saham Reksa Dana di Bursa diperdagangkan
dengan diskon atau kemungkinan juga dengan premium atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih per
saham. Hal ini tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran saham Reksa Dana dimaksud.
l.
Hak-hak Pemodal, antara lain :
1) Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik;
2) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian untuk Reksa Dana terbuka atau
mingguan untuk Reksa Dana tertutup;
3) Hak untuk menjual kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan pada Reksa Dana terbuka;
4) Hak atas dividen;
5) Pembagian uang tunai secara berkala bagi pemegang Unit Penyertaan, jika ada;
6) Hak suara bagi pemegang saham Reksa Dana Perseroan; dan
7) Hak atas sisa hasil likuidasi.
m. Pendapat hukum (legal opinion) dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam.
n. Laporan Keuangan Reksa Dana yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.
o. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan saham atau Pembelian Unit Penyertaan :
1) Tata cara pembelian Unit Penyertaan;
2) Batasan minimum dan maksimum pembelian Unit Penyertaan;
3) Harga pembelian Unit Penyertaan;
4) Syarat-syarat pembayaran dan biaya yang menyertainya;
5) Biaya dalam rangka pembelian, jika ada;
6) Penjatahan saham, jika ada;
7) Pembatalan pemesanan, jika ada;
8) Pengembalian uang pesanan, jika ada;
9) Penyerahan surat saham atau Unit Penyertaan, jika ada; dan
10) Persyaratan atau hal lain, jika ada.
IV-6
Peraturan Nomor IX.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
p. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan
Reksa Dana terbuka:
1) Tata cara penjualan kembali (pelunasan);
2) Batas minimum dan maksimum penjualan kembali (pelunasan) saham atau Unit
Penyertaan;
3) Pengalihan saham atau Unit Penyertaan, jika ada;
4) Biaya dalam rangka penjualan kembali (pelunasan), jika ada;
5) Persyaratan atau hal lain; jika ada.
q. Informasi mengenai Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan saham atau
pembelian unit penyertaan.
r. Skema penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Reksa Dana;
s. Mengungkapkan hal-hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal, jika ada.
t. Pembubaran dan Likuidasi, yang mencakup antara lain:
1) Hal-hal yang menyebabkan Reksa Dana dapat dibubarkan;
2) Proses pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
3) Pembagian hasil likuidasi; dan
4) Hal-hal lain mengenai pembubaran dan likuidasi yang disebutkan dalam Kontrak
Investasi Kolektif.
2. Pembaharuan Prospektus
a. Reksa Dana wajib menerbitkan Pembaharuan Prospektus apabila terdapat perubahan
Fakta Material, seperti laporan keuangan, pergantian direksi, perubahan biaya-biaya,
perubahan alamat Manajer Investasi;
b. Pembaharuan Prospektus dapat berupa sisipan perubahan terhadap prospektus dengan
mencantumkan pernyataan, ”SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBAHARUAN DAN BAGIAN
YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.”
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 28 Mei 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-7
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-22/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA </reg_title>
<set_date> 28 Mei 2004 </set_date>
<effective_date> 28 Mei 2004 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-54/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.J.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-79/PM/1996
TENTANG
LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH AKUNTAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam
Nomor 38/PM/1991 tentang Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan
dengan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH AKUNTAN
Pasal 1
Ketentuan mengenai Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan, diatur dalam Peraturan Nomor X.J.1
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1991 tanggal 17
Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor X.J.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 79/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR X.J.1: LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH AKUNTAN
1.
Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar
Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:
a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang Pasar Modal dan atau
peraturan pelaksanaannya;
b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para
nasabahnya.
2.
3.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, harus disusun sesuai dengan Formulir
Nomor : X.J.1-1 lampiran peraturan ini.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, bersifat rahasia sampai dengan
ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Bapepam.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP 060065493
IV-2
Peraturan Nomor X.J.2
LAMPIRAN :
Peraturan Nomor : X.J.1
FORMULIR NOMOR : X.J.1-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
:
Laporan Pemeriksaan atas
PT ................................
Jakarta, ............................ 19.......
Kepada
Yth. ................................................
di
JAKARTA
Bersama ini disampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan
(audit) atas PT ...................................................... pada tanggal......................
kami menemukan hal-hal yang menurut hemat kami harus dilaporkan kepada
Bapepam sesuai Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, dapat dihubungi
(nama) .................................................................. di alamat kantor Akuntan
....................................................... dengan (nomor telpon)....................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Kantor Akuntan,
(.................................................)
Nama Akuntan
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-79/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH AKUNTAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-38/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.A.11
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 28/PM/2004
TENTANG
PELELANGAN SAHAM BURSA EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
:
bahwa dengan adanya perpanjangan jangka waktu pengalihan saham
Bursa Efek yang dimiliki Perusahaan Efek kepada Pihak lain sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dipandang perlu
untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Bapepam Nomor III.A.11
tentang Pelelangan Saham Bursa Efek dengan menetapkan Keputusan
Ketua Bapepam tentang Pelelangan Saham Bursa Efek;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PELELANGAN SAHAM BURSA EFEK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pelelangan Saham Bursa Efek diatur dalam Peraturan Nomor III.A.11
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor III.A.11
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor :
Kep-30/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor III.A.11
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 28/PM/2004
Tanggal : 24 September 2004
PERATURAN NOMOR III.A.11: PELELANGAN SAHAM BURSA EFEK
1. Bursa Efek wajib menyelenggarakan pelelangan terbuka saham Bursa Efek pada hari kerja pertama
setiap bulan.
2. Saham Bursa Efek yang dilelang tersebut pada angka 1 di atas dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Kategori A adalah saham Bursa Efek yang belum dikeluarkan atau telah dibeli kembali oleh Bursa
Efek;
b. Kategori B adalah saham Bursa Efek yang dimiliki Pihak yang bukan Anggota Bursa Efek dalam
jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan ditawarkan untuk dijual atas permintaan
Pihak dimaksud; dan
c. Kategori C adalah saham Bursa Efek yang dimiliki oleh Pihak yang bukan Anggota Bursa Efek
lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Pihak tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek.
3. Pelelangan saham Bursa Efek Kategori A hanya dapat dilaksanakan setelah semua saham Bursa Efek
Kategori B dan Kategori C telah selesai dilelang.
4. Tawaran pembelian pada pelelangan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek
yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin
Emisi Efek, tidak memiliki saham Bursa Efek, dan telah mendapat konfirmasi dari Bursa Efek bahwa
yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek.
5. Dalam hal Bursa Efek menerima permohonan Perusahaan Efek untuk mengeluarkan konfirmasi
mengenai kualifikasi untuk menjadi Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka
Bursa Efek wajib memberitahukan kepada Perusahaan Efek yang bersangkutan dan kepada Bapepam
tentang persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud beserta alasannya dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya permohonan dimaksud.
6. Bursa Efek dapat memungut biaya atas jasa penyelengaraan pelelangan saham Bursa Efek dengan
ketentuan bahwa besarnya biaya tersebut tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari harga lelang
dimaksud dan dibayar oleh Pihak yang memenangkan lelang.
7. Pelelangan saham Bursa Efek Kategori A wajib dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan
ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal saham.
8. Pelelangan saham Bursa Efek Kategori B wajib dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan
ketentuan tidak lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh pemilik saham.
9. Pelelangan saham Bursa Efek Kategori C harus dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan
ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal saham.
10. Saham Bursa Efek Kategori B dan Kategori C yang telah ditawarkan selama 6 (enam) bulan dan belum
terjual wajib dibeli oleh Bursa Efek pada penutupan pelelangan ke-6 (enam) sesuai dengan harga
nominal saham.
IV-3
Peraturan Nomor III.A.11
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor :
Kep- 28/PM/2004
Tanggal : 24 September 2004
11. Pembeli saham Bursa Efek yang dilelang berdasarkan peraturan ini harus mengajukan permohonan
untuk menjadi Anggota Bursa Efek dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pembelian saham yang
dilelang tersebut dan Bursa Efek harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut dalam waktu
5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut dengan ketentuan bahwa tembusan
jawaban tersebut harus disampaikan kepada Bapepam.
12. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan hasil pelelangan saham Bursa Efek secara tertulis
kepada Bapepam dengan tembusan dewan komisaris selambat-lambatnya hari ke-10 (kesepuluh)
setiap bulannya setelah Bursa Efek melaksanakan pelelangan sahamnya, yang antara lain memuat
tanggal pengumuman lelang, tanggal pelaksanaan lelang, harga pembukaan, harga penawaran beli
yang terjadi selama pelelangan, Pihak yang melakukan penawaran, harga lelang yang terjadi, Pihak
yang memenangkan lelang dan informasi penting lainnya sehubungan dengan pelelangan saham
Bursa Efek.
13. Saham Bursa Efek yang akan dilelang harus diumumkan di Bursa Efek dan diberitahukan secara
tertulis kepada Perusahaan Efek yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara
Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek yang belum memiliki saham Bursa Efek paling lambat
20 (dua puluh) hari sebelum pelelangan saham dilaksanakan.
14. Pemilik saham Bursa Efek yang sahamnya akan dilelang oleh Bursa Efek dapat mengajukan keberatan
kepada Bapepam atas tindakan Bursa Efek tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum
pelelangan dilaksanakan.
15. Bapepam dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh pemilik saham sebagaimana
dimaksud dalam angka 14 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya keberatan
tersebut.
16. Dalam hal Bapepam menerima keberatan pemilik saham, maka Bursa Efek harus membatalkan
rencana pelaksanaan lelang tersebut.
17. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan
sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-28/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> PELELANGAN SAHAM BURSA EFEK </reg_title>
<set_date> 24 September 2004 </set_date>
<effective_date> 24 September 2004 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-30/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-552/BL/2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif perlu memiliki
fleksibilitas baik dalam jenis maupun jumlah komposisi
dalam mengelola Portofolio Efek untuk Reksa Dana
dimaksud;
b. bahwa fleksibilitas dimaksud harus tetap memperhatikan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Portofolio Efek
untuk kepentingan Reksa Dana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk
menyempurnakan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.1, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-
176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan menetapkan
Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 2 -
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Peraturan
Nomor IV.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan
ini.
Pasal 2
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang
Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif sebelum
ditetapkannya Keputusan ini, wajib memenuhi kebijakan
investasinya sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a butir
1) Peraturan ini paling lambat satu tahun setelah efektifnya
Pernyataan Pendaftaran atau jangka waktu yang lebih singkat
dari satu tahun sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
Pasal 3
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang
Pernyataan Pendaftarannya telah disampaikan kepada Bapepam
dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini, namun
Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum menjadi efektif, wajib
memenuhi Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman
Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dan Keputusan Ketua Bapepam dan
LK Nomor: Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang
Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman
Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 3 -
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 30 Desember 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
NIP 060076008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari
bursa dan mengumumkannya.
2. Manajer Investasi dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan melalui
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuknya.
3. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan
tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian
kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana
untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-
hal sebagai berikut:
a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana
diperdagangkan ditutup;
b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa
Efek dihentikan;
c. keadaan darurat; atau
d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi
setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.
4. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode
penolakan pembelian kembali (pelunasan).
5. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit
Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di
atas paling lambat satu hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali
diterima oleh Manajer Investasi.
6. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon
pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip
Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.
7. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa
Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer
Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul
karena tindakannya.
8. Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari
Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 2 -
a. Manajer Investasi wajib:
1) mengelola Portofolio Efek Reksa Dana menurut kebijakan investasi yang
dicantumkan dalam kontrak dan/atau Prospektus serta memenuhi
kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua
puluh) hari bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
2) menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon
pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling
lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan;
3) menetapkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari
bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
4) melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
5) menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian;
6) menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting
yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana
sebagaimana ditetapkan Bapepam dan LK serta memisahkan
pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer
Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer
Investasi;
7) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada
perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham
pengendali Manajer Investasi; dan
8) menyampaikan kepada Bapepam dan LK, mengumumkan kepada
publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang Unit
Penyertaan atas rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif
dan/atau Prospektus Reksa Dana.
b. Bank Kustodian wajib:
1) memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan
kekayaan Reksa Dana;
2) menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
3) membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah
Manajer Investasi;
4) menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan
semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit
Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama,
kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari para pemegang Unit
Penyertaan;
5) mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian
kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan atau
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 3 -
mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-
kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak;
6) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan
dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
7) menerbitkan konfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pemegang
Unit Penyertaan;
8) menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan
kepada Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima
oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif;
9) mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksa Dana atas nama Bank
Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan,
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan
tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan
kekayaan dimaksud;
10) melakukan pembayaran atas pembelian Efek yang akan menjadi bagian
dari Portofolio Efek Reksa Dana atau menerima pembayaran atas
penjualan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana yang dilakukan
Manajer Investasi;
11) bertanggungjawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan
adanya Bank Kustodian pengganti;
12) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada
perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham
pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian;
13) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada
perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian
yang menangani portofolio Reksa Dana; dan
14) memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan
kewajiban Bank Kustodian terhadap Reksa Dana berdasarkan Kontrak
apabila diminta oleh Manajer Investasi.
9. Alokasi biaya:
a. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:
1) biaya persiapan;
2) biaya administrasi;
3) biaya pemasaran;
4) biaya pencetakan; dan
5) biaya distribusi Prospektus pertama kali.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 4 -
b. biaya yang menjadi beban Reksa Dana:
1) biaya pengelolaan Manajer Investasi;
2) biaya Bank Kustodian;
3) biaya asuransi, jika ada;
4) biaya transaksi;
5) biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya;
6) biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan
Tahunan Reksa Dana; dan
7) biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.
c. biaya yang menjadi beban pemodal:
1) biaya penjualan, jika ada;
2) biaya pembelian kembali (pelunasan), jika ada;
3) biaya transfer pembelian kembali (pelunasan), jika ada; dan
4) pajak yang berkenaan dengan pemodal, jika ada.
d. biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi
beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana sesuai
dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan
sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
10. Kontrak penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 di atas wajib dibuat dalam
Bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Manajer
Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
11. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan
bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan
telah membaca isi Propektus Reksa Dana.
12. Manajer Investasi dapat menentukan tata cara penjualan dan pembelian kembali
(pelunasan) Unit Penyertaan.
13. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
14. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih
Reksa Dana diinvestasikan pada:
1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan
di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
dan/atau
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 5 -
2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun
diterbitkan oleh:
a) Pemerintah Republik Indonesia;
b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau
Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya
secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau
Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan
hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari
luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik
dimaksud; dan/atau
d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya
secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa
Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar
negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa
atau fasilitas internet.
15. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan
pembelian dan penjualan atas:
a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan
di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang
sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang
Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga
internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah
mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang
dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar
Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah
maupun dalam mata uang asing; dan/atau
e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3
(tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
16. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang
informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau
fasilitas internet;
b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum
Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 6 -
luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan
dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih
Reksa Dana pada setiap saat;
c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah
mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per
seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per
seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek
dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.
Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
1) Sertifikat Bank Indonesia;
2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana
Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang
diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang
dibeli;
f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai
Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek
Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih
Reksa Dana;
g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau
tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat
Efek;
2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang
dari 1 (satu) tahun; dan
3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga
keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi
salah satu anggotanya;
h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang
terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus)
dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi
karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau
Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen
yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit
Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
j.
terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau
perdagangan Efek;
k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 7 -
m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek
yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak
lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada
saat pembelian;
o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu
kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan
Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi
tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer
Investasi atau Afiliasinya; dan
q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran
Umum, jika:
1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak
Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer
Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan
atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek
Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
17. Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Bapepam dan LK setiap ada perubahan atau penggantian
penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani Portofolio Efek Reksa
Dana, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan atau
penggantian dimaksud.
18. Dalam hal komposisi Portofolio Efek Reksa Dana tidak lagi sesuai dengan
ketentuan angka 14, angka 16 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan
huruf n di atas, maka:
a. paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya perubahan komposisi
Portofolio Efek Reksa Dana tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan
surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam
dan LK; dan
b. Manajer Investasi wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa
sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana.
19. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran atas kebijakan investasi,
ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada
Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran tersebut.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 8 -
20. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan
Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling
kurang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana
Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, kewajiban
memiliki dana kelolaan paling kurang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) dapat dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.
Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak
terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang
dikelolanya.
21. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan
Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 20 peraturan ini kepada
Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang
satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling
lambat 60 (enam puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana
menjadi efektif, kecuali bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan
Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dengan masa Penawaran Umum yang
bersifat terbatas dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari bursa
setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.
22. Bapepam dan LK berwenang mengalihkan, membekukan, mengamankan
kekayaan, menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa
Dana, membubarkan Reksa Dana dimaksud dan/atau melakukan tindakan lain
terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif untuk melindungi kepentingan
para pemegang Unit Penyertaan.
23. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan
perubahannya wajib dibuat secara notariil.
24. Rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa
Dana wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada
publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.
25. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif wajib disampaikan kepada Bapepam dan
LK dan diumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit
Penyertaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan.
26. Kewajiban mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif
dan/atau Prospektus Reksa Dana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif
sebagaimana dimaksud pada angka 24 dan angka 25 Peraturan ini tidak berlaku
bagi Reksa Dana yang belum memiliki pemegang Unit Penyertaan.
27. Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian atau penjualan
kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib
dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 9 -
a. untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan
formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah
lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application);
b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit
Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan
baik (in complete application).
28. Formulir pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari
pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi
sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang
bersangkutan. Sedangkan yang diterima setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia
Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang
ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.
Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya
diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai pembelian atau
penjualan kembali (pelunasan) tersebut dapat tidak mengikuti ketentuan
mengenai pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) tersebut sepanjang
diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam
Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit
Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.
29. Pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit
Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa
sejak dokumen permintaan penjualan kembali (pelunasan) telah lengkap dan
diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi.
30. Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib
ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang
menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal
untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar US$ 1
(satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro). Untuk selanjutnya, Nilai
Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Nilai
Pasar Wajar Portofolio Efek Reksa Dana yang disampaikan Manajer Investasi
kepada Bank Kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya
diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai Nilai Aktiva Bersih
awal untuk setiap Unit Penyertaan dapat tidak mengikuti ketentuan tersebut
sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan
dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit
Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.
31. Tahun buku Reksa Dana dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada
tanggal 31 Desember.
32. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib disertai dengan laporan Akuntan
yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat yang lazim.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 10 -
33. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 32 Peraturan ini, tidak berlaku
jika pada akhir periode laporan keuangan tahunan, Reksa Dana dimaksud
belum pernah memiliki pemegang Unit Penyertaan.
34. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 32
Peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Manajer
Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan
keuangan tahunan berakhir.
35. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 34 Peraturan ini, tidak berlaku
jika Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana
sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan.
36. Manajer Investasi wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai
laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib menyampaikan pembaharuan
Prospektus tersebut kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir bulan
ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
37. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah
satu dari hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang
Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan
kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa
Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas,
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan
Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
b. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;
c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-
turut; dan/atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan
Reksa Dana.
38. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam angka 37 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan
mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang
dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 11 -
Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai
Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit
Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini; dan
c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh)
hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
angka 37 huruf a Peraturan ini, dan menyampaikan laporan hasil
pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 10
(sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.
39. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam angka 37 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak
diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan
secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit
Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan
pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan
sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan
dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta
Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
40. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam angka 37 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan
dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan
kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan
pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf c Peraturan ini serta pada hari
yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk
menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 12 -
pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi
selesai dilakukan; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan
sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan
Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
41. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud
dalam angka 37 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat
2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana
oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer
Investasi dan Bank Kustodian;
2) alasan pembubaran; dan
3) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi,
dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit
Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis
kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva
Bersih Reksa Dana;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima
pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi
selesai dilakukan; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan
sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan
Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
42. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana
harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan
yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
43. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan
pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak
dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
44. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh
pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal
pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan
oleh Manajer Investasi, maka:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 13 -
a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang
Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-
masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar
harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan
dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank
Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum
mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang
Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) tahun;
b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan
kepada rekening giro tersebut; dan
c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh
pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank
Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan
industri Pasar Modal.
d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih
singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga)
tahun.
45. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya
pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum,
Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan
wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
46. Kontrak Investasi Kolektif yang telah mendapatkan efektif dari Bapepam dan
LK dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya, sepanjang
pihak-pihak yang terikat dalam Kontrak Investasi Kolektif, jenis Reksa Dana,
dan kebijakan investasinya masih tetap sama.
47. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan
peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-552/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 14 -
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-552/BL/2010|KEPTA-BAPEPAM/2010 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF </reg_title>
<set_date> 30 Desember 2010 </set_date>
<effective_date> 30 Desember 2010 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-427/BL/2007|KEPTA-BAPEPAM-LK/2007', 'KEP-176/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM-LK/2008' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.A.4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-05/PM/1996
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN
RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
Mengingat
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tata Cara
Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Efek;
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA
CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN
PENGGUNAAN LABA BURSA EFEK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa
Efek, diatur dalam Peraturan Nomor III.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP.060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.A.4
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 05 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.A.4 : TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN
RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA
EFEK
1. Rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek disusun dengan memperhatikan pada
hal-hal sebagai berikut :
a. Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur,
wajar, dan efisien;
b. Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota
Bursa Efek;
c. Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya
transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan;
d. besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan pada
kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek; dan
e. dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek
sudah mencukupi, biaya dan iuran dimaksud dapat diturunkan.
2. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib berpedoman pada prinsip
efisiensi Pasar Modal dan ditujukan dalam rangka :
a. meningkatkan sistem dan sarana perdagangan Efek;
b. meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek;
c. mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien;
d. mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa;
e. meningkatkan pelayanan sistem informasi;
f. melakukan kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui kegiatan promosi dan penelitian;
dan
g. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
3. Rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek diajukan dalam bentuk rencana kerja
dan anggaran tahunan.
4. Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek wajib disusun secara sistematis, akurat dan
tepat waktu serta memuat secara tegas hal-hal sebagai berikut :
a. tujuan yang ingin dicapai;
b. gambaran realisasi anggaran tahun berjalan;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.
IV-2
Peraturan Nomor III.A.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 05/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
5. Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek sekurang-kurangnya mencakup hal-hal
sebagai berikut :
a. rencana kerja Bursa Efek yang menguraikan kegiatan Bursa Efek antara lain untuk:
1) peningkatan sistem atau sarana perdagangan Efek;
2) peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek;
3) pengembangan sistem pencatatan Efek yang efisien;
4) pengembangan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa;
5) peningkatan sistem pelayanan informasi;
6) kegiatan pengembangan Pasar Modal, termasuk kegiatan promosi dan penelitian;
dan
7) peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pasar Modal.
b. anggaran pendapatan Bursa Efek yang bersumber dari antara lain :
1) kegiatan pencatatan Efek;
2) iuran keanggotaan;
3) kegiatan transaksi perdagangan Efek; dan
4) kegiatan operasional lainnya.
c. anggaran pengeluaran biaya Bursa Efek yang disusun berdasarkan fungsi-fungsi sesuai
struktur organisasi Bursa Efek yang antara lain mencakup :
1) pencatatan;
2) keanggotaan;
3) perdagangan
4) pengawasan perdagangan;
5) pemeriksaan;
6) pengelolaan keuangan;
7) sumber daya manusia;
8) teknologi informasi;
9) riset dan pengembangan; dan
10) hubungan masyarakat.
IV-3
Peraturan Nomor III.A.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 05/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
d. anggaran investasi;
e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari direktur dan
komisaris Bursa Efek;
f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Bursa
Efek dan atau anak perusahaan Bursa Efek dengan :
1) pihak yang terafiliasi dengan direktur dan komisaris Bursa Efek; dan
2) pihak yang terafiliasi dengan Bursa Efek atau anak perusahaan Bursa Efek.
g. rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mayoritas
sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek, yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Nomor III.B.4. tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan
Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan;
h. rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor III.C.4. tentang Tata Cara
Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, apabila mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek.
6. Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek disusun sekurang-kurangnya untuk 1 (satu)
tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.
7. Anggaran tahunan Bursa Efek wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun
berjalan serta realisasinya.
8. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober Bursa Efek wajib menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran
tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh direksi dan telah memperoleh persetujuan
terlebih dahulu dari dewan komisaris.
9. Selambat-lambatnya tanggal 5 Nopember, Bursa Efek wajib mengajukan kepada Bapepam
rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek tahun berikutnya yang telah disetujui oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember, Bapepam memberitahukan kepada direksi Bursa
Efek perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek.
11. Selambat-lambatnya tanggal 25 Nopember, direksi Bursa Efek wajib mengajukan kembali
rencana kerja dan anggaran tahunan dengan memperoleh persetujuan terlebih dulu dari
dewan komisaris.
IV-4
Peraturan Nomor III.A.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 05/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
12. Selambat-lambatnya tanggal 5 Desember, Bapepam memberikan persetujuan atau penolakan
atas rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek.
13. Bursa Efek wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bapepam melalui dewan
komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan
dan diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya pada hari ke dua belas setelah berakhirnya
triwulan yang bersangkutan.
14. Catatan atas laporan keuangan Bursa Efek, sekurang-kurangnya wajib pula memuat hal-
hal sebagai berikut :
a. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan direktur dan komisaris
Bursa Efek atau direktur dan komisaris anak perusahaan Bursa Efek;
b. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Bursa Efek atau
anak perusahaan Bursa Efek; dan
c. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada direktur
dan komisaris Bursa Efek atau direktur dan komisaris anak perusahaan Bursa Efek.
15. Bursa Efek wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini dalam
waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
IV-5
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-05/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA EFEK </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.G.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-73/PM/1996
TENTANG
LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
Mengingat
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian;
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
Pasal 1
Ketentuan mengenai Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, diatur dalam Peraturan Nomor :
X.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor X.G.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 73/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR X.G.1: LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
1. Bank Umum sebagai Kustodian wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam
dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi :
a. laporan mengenai aktivitas bulanan yang memuat rekapitulasi Efek yang tercatat selama
periode tersebut;
b. laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan yang terdaftar
di Bapepam.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini meliputi jumlah, jenis
Efek, frekuensi tercatat, dan keterangan lain yang diperlukan, disusun dengan menggunakan
Formulir No. X.G.1-1, dan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 12 (dua
belas) hari setelah periode laporan bulanan berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini wajib disampaikan
kepada Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan
tahunan berakhir.
4. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan-laporan di atas jatuh pada hari besar atau
hari libur, maka penyampaian laporan wajib disampaikan pada hari sebelumnya.
5. Dalam hal Akuntan Publik memberikan pendapat bahwa program yang dijalankan tidak
sesuai dengan prosedur yang cukup aman, Bapepam dapat memanggil penanggung jawab
Bank Kustodian atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
6. Bank Kustodian wajib melaporkan kepada Bapepam, jika akan membuka cabang jasa
Kustodian sebelum kantor dimaksud beroperasi.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor X.G.1
IV-3
FORMULIR NOMOR: X.G.1-1
LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : X.G.1
Nama Kustodian
Tanggal
LAPORAN AKTIVITAS BANK KUSTODIAN
: .................................................
: .................................................
PENYELESAIAN TRANSAKSI BELI
PENYELESAIAN TRANSAKSI JUAL
FREKU-
NO.
EFEK
ENSI
VOLUME
JUTA(UNIT)
NILAI
MILYAR (Rp)
I
STATUS INVESTOR
(%)
A
KONFIRMASI
INVESTOR
TEPAT WAKTU
FREKU-
ENSI
VOLUME
(JUTA UNIT)
NILAI
(MILYAR Rp)
I
STATUS INVESTOR
(%)
A
KONFIRMASI
INVESTOR
TEPAT WAKTU
JUMLAH
................, ............................. 19....
PT .............................
..........................................
(Nama Lengkap & Jabatan)
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-73/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-553 /BL/2010
TENTANG
PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : bahwa seiring dengan penyempurnaan Peraturan Bapepam dan
LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memberikan
fleksibilitas kepada Manajer Investasi dalam pengelolaan
Portofolio Efek untuk kepentingan Reksa Dana berbentuk
Kontrak
Investasi
Kolektif, dipandang perlu untuk
menyempurnakan ketentuan tentang Pedoman Kontrak Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana diatur
dalam Peraturan IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK Nomor: Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan
menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Peraturan Nomor IV.B.2
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 2 -
Pasal 2
(1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat melakukan
perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang
merupakan bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif yang telah menjadi efektif
sebelum
ditetapkannya
Keputusan
ini,
untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor
IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010
tanggal 30 Desember 2010 dan Peraturan Bapepam dan LK
Nomor IV.B.2. tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan
ini.
(2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak
melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka pengelolaan Reksa Dana tetap dilakukan
berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif yang telah
disepakati.
Pasal 3
Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang telah
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif kepada Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya
Keputusan ini, namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum
menjadi efektif, wajib melakukan perubahan Kontrak Investasi
Kolektif Reksa Dana dimaksud untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman
Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:
Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Peraturan
Bapepam dan LK Nomor IV.B.2. tentang Pedoman Kontrak
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 4
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-428/BL/2007 tanggal 19
Desember 2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008
tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman
Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 3 -
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 30 Desember 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
NIP 060076008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-553/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
PERATURAN NOMOR IV.B.2 : PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF
1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. nama dan alamat Manajer Investasi;
b. nama dan alamat Bank Kustodian;
c. komposisi diversifikasi portofolio Efek di pasar uang dan pasar modal;
d. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana, dan
pemodal;
e. keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak
pembelian kembali (pelunasan);
f. komposisi Portofolio Efek Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, dan
tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi;
g. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
h. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
i. pembubaran Reksa Dana;
j. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak
Investasi Kolektif;
k. hak pemegang Unit Penyertaan;
l. tata cara pemrosesan permintaan pembelian dan penjualan kembali
(pelunasan) Unit Penyertaan;
m. tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
n. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
o. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank
Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat
menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
p. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
q. perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang
Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa;
r. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa
Dana; dan
s. penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
(BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai
lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara
Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-553/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 2 -
2. Selain hal-hal sebagaimana diatur pada angka 1 Peraturan ini, dalam Kontrak
Investasi Kolektif dapat dimuat juga:
a. Alokasi biaya yang menjadi beban Bank Kustodian;
b. kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang
Unit Penyertaan; dan
c. batas kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap pemodal.
3. Komposisi Portofolio Efek Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, dan
tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa
Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f di atas, paling kurang
memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam angka 14, angka 15, dan angka 16
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 huruf g di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
b. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer
Investasi pengganti;
c. pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
d. tata cara penjualan Unit Penyertaan;
e. tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
f. penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan
menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
g. penunjukan Bank Kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian karena
hukum tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya sebagai Bank Kustodian,
misalnya izin usaha sebagai Bank Umum dicabut atau persetujuan sebagai
Bank Kustodian dibatalkan;
h. pelaksanaan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
i. kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk
kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada
pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam dan LK; dan
k. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan
tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh
Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan
tahunan berakhir.
5. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 huruf h di atas, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-553/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 3 -
a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
b. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul
karena kesalahannya;
c. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
d. pembukuan semua perubahan dalam Portofolio Efek, jumlah Unit
Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan
bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam
dan LK;
e. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
f. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada
Reksa Dana sesuai kontrak;
g. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang
tunai yang berhubungan dengan kontrak, dalam hal Kontrak Investasi
Kolektif menetapkan adanya kebijakan mengenai pembagian hasil secara
berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
h. penyimpanan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan
semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap
pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas
lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
i. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana
dari calon pemegang Unit Penyertaan;
j. pengurusan penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit
Penyertaan, melakukan pembukuan, dan/atau mengambil tindakan yang
diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai kontrak;
k. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
l. pemberian jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan
kekayaan Reksa Dana;
m. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam
dan LK dan pemodal; dan
n. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan
kepada Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima
oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif.
6. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k
di atas, paling kurang memuat hak-hak sebagai berikut:
a. mendapat bukti kepemilikan;
b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-553/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 4 -
d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;
e. memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1
tentang Laporan Reksa Dana; dan
f. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
7. Selain hal-hal sebagaimana diatur pada angka 6 Peraturan ini, dalam Kontrak
Investasi Kolektif dapat juga dimuat tentang hak pemegang Unit Penyertaan
untuk menerima pembagian hasil secara berkala.
8. Tata cara pemrosesan permintaan pembelian dan penjualan kembali
(pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l
di atas, wajib ditetapkan sesuai atau sepanjang tidak bertentangan dengan
angka 27, angka 28 dan angka 29 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1
tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif.
9. Tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih untuk setiap Unit Penyertaan Reksa
Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m Peraturan ini, wajib
ditentukan sesuai angka 30 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf p Peraturan ini, wajib memuat:
a. sebab bubarnya Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 37
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
b. tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pembubaran, likuidasi,
dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit
Penyertaan sebagaimana dimaksud pada angka 38, angka 39, angka 40,
dan angka 41 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
11. Perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang
Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal
pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan
oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf q Peraturan
ini, wajib ditetapkan sesuai atau sepanjang tidak bertentangan dengan angka 44
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
12. Pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa
Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf r Peraturan ini, wajib
ditetapkan sesuai, atau sepanjang tidak bertentangan dengan angka 45
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-553/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 5 -
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan
peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-553/BL/2010|KEPTA-BAPEPAM/2010 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF </reg_title>
<set_date> 30 Desember 2010 </set_date>
<effective_date> 30 Desember 2010 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-428/BL/2007|KEPTA-BAPEPAM-LK/2007', 'KEP-177/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM-LK/2008' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.D.3
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-09/PM/2000
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK
DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dalam Prospektus
dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka
dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Nomor IX.D.3 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-43/PM/1998 tanggal 14 Agustus
1998 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-43/PM/1998;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.3 TENTANG PEDOMAN
MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.3 sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-43/PM/1998
tanggal 14 Agustus 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.D.3
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 13 Maret 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IX.D.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-59/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/1998
Tanggal : 14 Agustus 1998,diubah dengan
Nomor : Kep-09/PM/2000
Tanggal : 13 Maret 2000
PERATURAN NOMOR IX.D.3 :
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU
Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan Informasi atau Fakta Material mengenai
Penawaran Umum dari Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat mempengaruhi keputusan
pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Prospektus
harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian
awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta
tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.
Emiten atau Perusahaan Publik harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau
tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan
kepada masyarakat. Emiten atau Perusahaan Publik juga harus menjaga agar penyampaian
informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan
informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan
keadaan Emiten atau Perusahaan Publik tertentu. Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan
penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada
Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas Informasi
atau Fakta Material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan
bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten atau
Perusahaan Publik serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk
menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.
Prospektus untuk penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sekurang-kurangnya harus
memuat :
1. Aspek-aspek penting dari penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, seperti :
a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks,
faksimili, E-mail dan kotak pos;
b. uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu;
c. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
d. tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu;
e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
f. periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
g. harga pemesanan Efek;
IV-3
dengan
pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku
lagi dan tanggal terakhir pembayaran;
Peraturan Nomor IX.D.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-59/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/1998
Tanggal : 14 Agustus 1998,diubah dengan
Nomor : Kep-09/PM/2000
Tanggal : 13 Maret 2000
h. rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada;
i. tata cara pemesanan Efek;
j. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan;
k. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
l. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta
surat Efek;
m. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan
saham yang mendasarinya tercatat (jika ada);
n. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan
saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal efektif;
o. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada);
p. pernyataan berikut dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarik perhatian
para pembaca :
1) BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK
MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
2) EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.
q. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang
untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan
dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten atau Perusahaan Publik;
r. pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarik perhatian
para pembaca tentang faktor risiko yang material yang mungkin mempunyai dampak
merugikan bagi pemodal; dan
s. pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarik perhatian
para pembaca tentang dampak dilusi dari penerbitan efek baru.
2. Jika para pemegang saham setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai akan menerima
Efek yang tidak mempunyai sifat-sifat yang sama seperti hak suara atau dividen, sebagaimana
yang mereka miliki pada saat itu, maka uraian mengenai Efek dimaksud dengan penjelasan
perbedaan sifat-sifatnya dan alasan perbedaan tersebut harus diungkapkan.
3. Dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi, Emiten atau Perusahaan Publik wajib
menyajikan hal-hal sebagai berikut :
IV-4
Peraturan Nomor IX.D.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-59/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/1998
Tanggal : 14 Agustus 1998,diubah dengan
Nomor : Kep-09/PM/2000
Tanggal : 13 Maret 2000
a. hak para pemegang Efek;
b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain;
c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten
atau Perusahaan Publik atau pemegang Efek;
d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan
mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang
tersebut;
e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya;
f. jadwal pembayaran bunga;
g. jadwal konversi;
h. ketentuan tentang dana pelunasan atau sinking fund (jika ada);
i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi
alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang bersangkutan (jika ada);
j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai Pihak-pihak yang bertindak sebagai
Wali Amanat dan Penanggung (jika ada);
k. ringkasan pokok-pokok perjanjian penanggungan (jika ada);
l. ringkasan pokok-pokok perjanjian perwaliamanatan, termasuk tingkat senioritas dari
utang dibandingkan dengan utang Emiten atau Perusahaan Publik yang masih ada dan
utang lainnya yang mungkin diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik pada masa yang
akan datang; dan
m. ringkasan tentang setiap tuntutan atas aktiva dari Emiten atau Perusahaan Publik yang
dijadikan agunan untuk Efek yang ditawarkan.
4. Pernyataan tentang dicatatkan atau tidaknya Efek yang bersangkutan di Bursa Efek. Jika
dicatatkan maka jumlah dan persentasenya harus diungkapkan.
5. Rincian struktur modal sebelum dan sesudah Penawaran Umum yang disajikan dalam bentuk
tabel. Informasi dalam tabel dimaksud meliputi sekurang-kurangnya:
a. modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh yang meliputi jumlah saham dan
nilai nominal;
b. jumlah dan nilai nominal saham yang baru diterbitkan pada saat Penawaran Umum.
6. Uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian sisa Efek atau persetujuan
untuk membeli Efek oleh Pihak yang disebut namanya (jika ada).
7. Uraian tentang penggunaan dana secara terinci yang diperoleh dari Penawaran Umum
dimaksud yang meliputi antara lain :
IV-5
Peraturan Nomor IX.D.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-59/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/1998
Tanggal : 14 Agustus 1998,diubah dengan
Nomor : Kep-09/PM/2000
Tanggal : 13 Maret 2000
a. dalam hal penggunaan dana untuk membayar hutang wajib mengungkapkan jumlah
hutang, nama kreditur, terafiliasi atau tidak terafiliasi, penggunaan hutang dan riwayat
hutang;
b. dalam hal penggunaan dana untuk transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan
wajib mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1
tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
c. dalam hal penggunaan dana untuk Transaksi Material namun tidak mengandung Benturan
Kepentingan wajib mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
8. Uraian tentang sisa penggunaan dana secara terinci yang diperoleh dari Penawaran Umum
sebelumnya (jika ada).
9.
Informasi sebagaimana disyaratkan dalam angka 5 sampai dengan 14 Peraturan Nomor IX.C.3
tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum.
10. Keterangan tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
11. Persyaratan tentang pemesanan pembelian saham.
12. Dalam hal penerbitan Waran, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan hal-hal antara
lain :
a. rasio konversi;
b. tanggal dimulai dan diakhirinya konversi tersebut;
c. harga konversi;
d. nilai terakhir, jika hak konversi tidak dilaksanakan;
e. informasi tentang Waran yang bersifat tetap atau yang tergantung pada suatu kondisi
(jika ada); dan
f. perubahan rasio konversi sebagai akibat adanya pertambahan jumlah modal disetor,
saham bonus, dividen saham atau pemecahan saham;
g. faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi likuiditas Waran tersebut termasuk
perkiraan jumlah pemegang Waran, dan likuiditas saham yang mendasarinya serta rencana
pencatatan Efek di Bursa Efek tersebut (jika ada).
13. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang -undangan di bidang Pasar Modal.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 13 Maret 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-6
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-09/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU </reg_title>
<set_date> 13 Maret 2000 </set_date>
<effective_date> 13 Maret 2000 </effective_date>
<changed_reg> 'KEP-43/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998' </changed_reg>
<replaced_reg> 'KEP-43/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '46/PP/1995', '8/UU/1995', 'KEP-43/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.A.11
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-23/PM/2002
TENTANG
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG
DALAM DENOMINASI MATA UANG SELAIN MATA UANG RUPIAH
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemodal
dan keterbukaan informasi oleh Emiten yang akan melakukan penerbitan
Efek bersifat Utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain
Mata Uang Rupiah;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DALAM DENOMINASI MATA
UANG SELAIN MATA UANG RUPIAH.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain
Mata Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Desember 2002
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP. 060065750
IV-1
Peraturan Nomor IX.A.11
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-23/PM/2002
Tanggal : 24 Desember 2002
PERATURAN NOMOR IX.A.11: PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DALAM
DENOMINASI MATA UANG SELAIN MATA UANG RUPIAH
1. Penawaran Umum Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah
wajib mengikuti Peraturan Bapepam yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
2.
Informasi tambahan yang wajib diungkapkan dalam Prospektus sekurang-kurangnya adalah:
a. jumlah, nilai, dan jangka waktu Efek yang bersifat utang dalam denominasi mata uang
selain mata uang rupiah serta kesetaraan (equivalen) nilainya dalam mata uang rupiah
pada saat Efek tersebut ditawarkan;
b. resiko yang dihadapi, antara lain yang berkaitan dengan selisih kurs serta dampaknya
pada kondisi keuangan Emiten;
c. ada atau tidak adanya sarana lindung nilai serta manfaat yang akan diperoleh dan biaya
yang harus dikeluarkan berkaitan dengan lindung nilai tersebut;
d. ada atau tidak adanya dana pelunasan utang serta ikhtisar persyaratan mengenai dana
pelunasan utang tersebut;
e. ada atau tidak adanya aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul
berkenaan dengan Efek yang ditawarkan; dan
f. pendapatan Emiten baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang selain mata
uang rupiah.
3. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib
menyerahkan laporan mengenai jumlah dan saat jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga
Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah kepada Bapepam
dan tembusan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
penjatahan.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan
ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
24 Desember 2002
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-23/PM/2002|KEPTA-BAPEPAM/2002 </reg_id>
<reg_title> PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DALAM DENOMINASI MATA UANG SELAIN MATA UANG RUPIAH </reg_title>
<set_date> 24 Desember 2002 </set_date>
<effective_date> 24 Desember 2002 </effective_date>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP-54/BL/2012
TENTANG
DIREKTUR BURSA EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Bursa Efek yang sehat
dan berdaya saing global, maka diperlukan pengelola Bursa
Efek yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi
yang lebih
tinggi dengan memenuhi persyaratan
sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka
dipandang perlu untuk menyempurnakan persyaratan, tata
cara pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan direktur
Bursa Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun
2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DIREKTUR BURSA
EFEK.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 1
Ketentuan mengenai Direktur Bursa Efek, diatur dalam Peraturan
Nomor III.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan terkait
dengan Direktur Bursa Efek sebagaimana tersebut dalam Peraturan
Nomor III.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga
Keuangan Nomor: Kep-12/BL/2009 tentang Direktur Bursa Efek
tanggal 30 Januari 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Direktur Bursa Efek yang sedang menjabat sebelum ditetapkannya
peraturan ini tetap dapat menjabat sampai dengan masa jabatannya
berakhir.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Februari 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19751028 198512 1 001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
PERATURAN NOMOR III.A.3 : DIREKTUR BURSA EFEK
1. Ketentuan Umum
a. Bursa Efek wajib mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang direktur.
b. Direksi Bursa Efek wajib menyampaikan jadwal dan agenda Rapat Umum
Pemegang Saham dalam rangka pengangkatan direktur Bursa Efek kepada
Bapepam dan LK paling lambat 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum Rapat
Umum Pemegang Saham pengangkatan direktur Bursa Efek.
c. Dewan Komisaris Bursa Efek menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan direktur
Bursa Efek serta mengajukan kepada Bapepam dan LK paling lambat 116 (seratus
enam belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan direktur
Bursa Efek.
d. Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Bursa Efek, Dewan
Komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa melibatkan pihak lain,
dengan berpedoman pada Peraturan ini, Peraturan Nomor III.A.1 tentang
Perizinan Bursa Efek, dan struktur organisasi Bursa Efek yang berlaku.
e. Dalam menentukan jabatan direktur Bursa Efek, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jabatan
direktur Bursa Efek sebagaimana diatur dalam angka 13 dan angka 14.
f. Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
Dewan Komisaris belum mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan direktur
Bursa Efek, maka Bapepam dan LK menetapkan langsung jumlah kebutuhan dan
jabatan direktur Bursa Efek.
g. Bapepam dan LK menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Bursa Efek
paling lambat 106 (seratus enam) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham
pengangkatan direktur Bursa Efek
h. Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional
Bursa Efek, Bapepam dan LK dapat menambah direktur Bursa Efek dalam Direksi
Bursa Efek yang sedang menjabat.
2. Persyaratan Direktur Bursa Efek
a. Setiap direktur Bursa Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan
hukum;
2) memiliki akhlak dan moral yang baik;
3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang
dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit;
4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan
keuangan;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-2-
6) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
7) mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk
perkembangan pasar modal internasional;
8) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek dan Pasar Modal
Indonesia; dan
9) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-
prinsip pengelolaan risiko.
b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon direktur Bursa Efek
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam hal anggota direksi Bursa Efek terdiri dari 3 (tiga) atau 4 (empat) orang,
maka:
a) paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur Bursa Efek wajib mempunyai
pengalaman dalam posisi direktur pada perusahaan yang bergerak di
bidang keuangan paling kurang 5 (lima) tahun, dengan ketentuan paling
kurang 3 (tiga) tahun berpengalaman pada posisi direktur di Perusahaan
Efek;
b) paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur Bursa Efek wajib
berpengalaman pada posisi manajerial paling kurang satu tingkat di
bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar
Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-
Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya,
paling kurang 5 (lima) tahun; dan
c) khusus bagi calon direktur Bursa Efek yang bertanggung jawab di bidang
teknologi informasi, wajib berpengalaman dalam posisi manajerial pada
bidang teknologi informasi paling kurang 5 (lima) tahun dan memiliki
pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang
bergerak di bidang keuangan.
2) Dalam hal anggota direksi Bursa Efek terdiri dari 5 (lima) orang atau lebih,
maka:
a) paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur Bursa Efek wajib mempunyai
pengalaman dalam posisi direktur pada perusahaan yang bergerak di
bidang keuangan paling kurang 5 (lima) tahun, dengan ketentuan paling
kurang 3 (tiga) tahun berpengalaman pada posisi direktur di Perusahaan
Efek;
b) paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur Bursa Efek wajib
berpengalaman pada posisi manajerial paling kurang satu tingkat di
bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar
Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang
tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling
kurang 5 (lima) tahun;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-3-
c) paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur Bursa Efek wajib mempunyai
pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko
dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang
keuangan, atau mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang
hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam
bidang Pasar Modal, paling kurang 5 (lima) tahun; dan
d) khusus bagi calon direktur Bursa Efek yang bertanggung jawab di bidang
teknologi informasi, wajib berpengalaman dalam posisi manajerial pada
bidang teknologi informasi paling kurang 5 (lima) tahun dan memiliki
pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang
bergerak di bidang keuangan.
3) Jangka waktu atau masa pengalaman calon direktur Bursa Efek dalam posisi
manajerial atau direktur sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2)
dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
pengangkatan direktur Bursa Efek.
c. Bagi calon direktur Bursa Efek yang diajukan sebagai direktur utama Bursa Efek,
selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, juga wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.
3. Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Calon Direktur Bursa Efek
a. Pencalonan dan pengajuan calon direktur Bursa Efek wajib dilakukan oleh
kelompok Anggota Bursa Efek dengan paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh)
Anggota Bursa Efek, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) 10 (sepuluh) atau lebih Anggota Bursa Efek tersebut telah melakukan transaksi
Efek secara bersama-sama paling kurang 10% (sepuluh per seratus) dari total
frekuensi dan nilai perdagangan Efek di Bursa Efek selama 12 (dua belas)
bulan terakhir sebelum pengajuan kepada Bapepam dan LK; dan
2) masing-masing Anggota Bursa Efek hanya dapat menjadi anggota pada satu
kelompok Anggota Bursa Efek.
b. Dalam pencalonan direktur Bursa Efek, kelompok Anggota Bursa Efek yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara bersama-sama
bertanggung jawab mencari dan menyeleksi calon direktur Bursa Efek, meneliti
bahwa setiap calon direktur Bursa Efek tersebut mempunyai keahlian,
pengalaman dan tanggung jawab untuk masing-masing jabatannya dan kegiatan
yang menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 13
dan angka 14, dan merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi masing-masing
calon direktur Bursa Efek dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c Peraturan Nomor
III.A.12 tentang Komisaris Bursa Efek (jika ada).
c. Calon direktur Bursa Efek wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh kelompok
Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam satu kesatuan
paket calon direktur Bursa Efek dengan memenuhi ketentuan jabatan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 13, dan angka 14.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-4-
d. Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku untuk
pengajuan calon direktur Bursa Efek untuk mengisi jabatan direktur Bursa Efek
yang lowong atau untuk menambah calon direktur Bursa Efek.
e. Dalam pengajuan calon direktur Bursa Efek kepada Bapepam dan LK, kelompok
Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib melampirkan
dalam rangkap 2 (dua) dokumen-dokumen sebagai berikut:
1) riwayat hidup calon direktur Bursa Efek;
2) surat pernyataan calon direktur Bursa Efek yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan telah memenuhi ketentuan angka 2 huruf a angka 3), angka 4),
angka 5), angka 6), dan angka 8);
3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon direktur Bursa Efek;
4) surat pernyataan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon direktur Bursa
Efek dengan calon direktur lain dari Bursa Efek, komisaris Bursa Efek,
Anggota Bursa Efek, Emiten, atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di
Bursa Efek dalam paket yang diajukan;
5) fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon
direktur Bursa Efek (jika ada);
6) surat pernyataan dari masing-masing Pihak yang diajukan sebagai calon
direktur Bursa Efek yang memuat antara lain:
a. bersedia tanpa syarat mengikuti proses penilaian kemampuan dan
kepatutan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dan bersedia dipilih
menjadi calon direktur Bursa Efek oleh Bapepam dan LK untuk jabatan
sebagaimana dimaksud dalam angka 13 atau angka 14, yang berbeda
dengan jabatan yang diajukan oleh Anggota Bursa Efek; dan
b. bersedia untuk diangkat menjadi direktur Bursa Efek oleh Rapat Umum
Pemegang Saham yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang menjadi
tugasnya dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Bursa Efek yang teratur, wajar, dan efisien dengan
komisaris dan direktur lain dari Bursa Efek dimaksud;
7) surat pernyataan calon direktur Bursa Efek untuk tidak melakukan
perangkapan jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pegawai pada
perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai
direktur Bursa Efek;
8) jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 Peraturan
ini mengenai integritas calon direktur Bursa Efek dengan menggunakan
Formulir Nomor III.A.3-1;
9) 3 (tiga) buah pas photo berwarna terbaru ukuran 10 x 15 cm (kartu pos);
10) surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi, dan meneliti calon
direktur Bursa Efek dari kelompok Anggota Bursa Efek, termasuk
rekomendasi mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon direktur Bursa Efek
diangkat menjadi direktur Bursa Efek, yang menyatakan bahwa proses
tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak ada kepentingan lain
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-5-
termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, melainkan semata-mata
kepentingan Bursa Efek khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;
11) rencana strategis calon direktur Bursa Efek yang sejalan dengan visi dan misi
Bursa Efek;
12) surat pernyataan dari calon direktur Bursa Efek yang menyatakan bahwa
calon direktur Bursa Efek setelah menjadi direktur Bursa Efek tidak akan
menggunakan aset Bursa Efek atau melakukan transaksi dan memberi
manfaat dalam bentuk apapun kepada Pihak terafiliasinya, direktur lain dari
Bursa Efek, Pihak terafiliasi dari direktur lain Bursa Efek, komisaris Bursa
Efek, dan/atau Pihak terafiliasi dari komisaris Bursa Efek; dan
13) surat pernyataan dari calon direktur Bursa Efek yang menyatakan antara lain:
a) kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik
langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek selama menjabat sebagai
direktur Bursa Efek; dan/atau
b) kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung
Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau tidak membeli saham atau
mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya
sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.
f. Pengajuan nama calon direktur Bursa Efek oleh Anggota Bursa Efek sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf c beserta dokumen-dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib diterima secara lengkap oleh Bapepam
dan LK paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum Rapat Umum Pemegang
Saham pengangkatan direktur Bursa Efek. Dalam hal terdapat kekurangan maka
pengajuan dianggap telah lengkap pada saat kekurangan tersebut disampaikan
kepada Bapepam dan LK.
4. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
a. Setiap calon direktur Bursa Efek yang diajukan wajib menjalani penilaian
kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh
Ketua Bapepam dan LK.
b. Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari 5 (lima) orang
yang terdiri dari Ketua Bapepam dan LK sebagai Ketua merangkap anggota, dan 4
(empat) pejabat setingkat Eselon II di Bapepam dan LK sebagai anggota.
c. Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling
sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite.
d. Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon direktur Bursa
Efek antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan/atau
permintaan presentasi yang meliputi namun tidak terbatas atas rencana strategis
pengembangan Bursa Efek ke depan.
e. Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas setiap calon direktur
secara individual sesuai dengan jabatan yang diusulkan dan jika diperlukan,
Komite dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk jabatan
direktur yang lain.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-6-
f. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon direktur Bursa
Efek, Komite dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang
berasal dari luar Bapepam dan LK.
g. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menentukan dan menilai
bahwa calon direktur Bursa Efek memenuhi persyaratan integritas dan
kompetensi serta merupakan calon terbaik untuk menduduki masing-masing
jabatan direktur Bursa Efek.
h. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf g meliputi:
1) cakap melakukan perbuatan hukum;
2) memiliki akhlak dan moral yang baik;
3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang
dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit;
4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan
keuangan;
6) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan
perundang–undangan di bidang Pasar Modal; dan
7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek dan Pasar Modal
Indonesia.
i. persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf g
meliputi:
1) mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk
perkembangan pasar modal internasional;
2) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-
prinsip pengelolaan risiko;
3) memiliki asal usul atau pengalaman yang cukup, sebagaimana dipersyaratkan
dalam ketentuan angka 2 huruf b atau huruf c; dan
4) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau keahlian sesuai dengan
bidang yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 huruf b butir 1) poin c), dan butir 2) poin c), dan poin d).
j. Bapepam dan LK menetapkan calon direktur Bursa Efek untuk masing-masing
jabatan dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang
dilakukan oleh Komite.
5. Berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
angka 4 huruf d, Bapepam dan LK dapat menentukan posisi jabatan calon direktur
yang berbeda dengan posisi jabatan yang diajukan oleh kelompok Anggota Bursa
Efek.
6. Dalam hal tidak terdapat calon direktur Bursa Efek yang terpilih dari hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf d untuk 1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-7-
(satu) atau lebih jabatan direktur, maka Bapepam dan LK menyampaikan kepada
masing-masing kelompok Anggota Bursa Efek untuk mengajukan calon direktur
Bursa Efek lain untuk posisi jabatan direktur Bursa Efek yang calonnya belum terpilih
oleh Bapepam dan LK dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, paling
lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah permohonan diterima secara lengkap oleh
Bapepam dan LK.
7. Kelompok Anggota Bursa Efek dapat mengajukan kembali calon direktur Bursa Efek
lain untuk posisi jabatan direktur Bursa Efek yang calonnya belum terpilih oleh
Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas kepada Bapepam dan
LK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3 huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf e.
8. Apabila semua dokumen sudah lengkap dan semua persyaratan telah dipenuhi,
dengan memperhatikan ketentuan angka 16 Peraturan ini Bapepam dan LK
menyampaikan daftar calon direktur Bursa Efek terpilih untuk masing-masing jabatan
direktur beserta fotokopi dokumen calon direktur Bursa Efek kepada Direksi Bursa
Efek paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Direksi Bursa Efek wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham daftar calon
direktur Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 8 beserta fotokopi dokumen
lengkap sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e paling lambat satu hari kerja setelah
diterimanya daftar calon direktur Bursa Efek dari Bapepam dan LK. Daftar calon
direktur Bursa Efek beserta fotokopi dokumen lengkap tersebut wajib tersedia dan
dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.
10. Rapat Umum Pemegang Saham dan Tata Cara Pengangkatan Direktur Bursa Efek
a. Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham Bursa Efek dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memuat
antara lain rencana pengangkatan direktur Bursa Efek.
b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek untuk mengangkat
direktur Bursa Efek dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat
Umum Pemegang Saham dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memuat antara
lain rencana pengangkatan direktur Bursa Efek.
c. Pengangkatan direktur Bursa Efek dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan calon direktur yang dipilih oleh Bapepam dan LK sesuai dengan
jabatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
d. Prosedur pengangkatan calon direktur Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada
huruf c berlaku pula untuk pengangkatan calon direktur Bursa Efek untuk
mengisi jabatan direktur Bursa Efek yang lowong atau untuk menambah calon
direktur Bursa Efek.
e. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat direktur Bursa Efek wajib
dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu komisaris dalam hal komisaris
utama berhalangan.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-8-
f. Seorang calon direktur Bursa Efek terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8
mempunyai hak untuk mengundurkan diri, sebelum diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.
g. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham calon direktur Bursa Efek wajib
menjelaskan rencana strategis kepada pemegang saham. Penjelasan dapat juga
disampaikan dalam forum lainnya sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang
memungkinkan pemegang saham melakukan interaksi dengan calon direktur
Bursa Efek.
11. Rekomendasi gaji dan manfaat lain bagi calon direktur Bursa Efek sebagaimana
dimaksud dalam angka 3 huruf b wajib ditentukan berdasarkan kelayakan yang
berlaku pada umumnya untuk masing-masing jabatan direktur Bursa Efek sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman masing-
masing calon direktur Bursa Efek, dengan mempertimbangkan usulan Komite
Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c Peraturan
Nomor III.A.12 (jika ada).
12. Rekomendasi gaji dan manfaat lain bagi direktur Bursa Efek sebagaimana dimaksud
dalam angka 11 yang diajukan oleh kelompok Anggota Bursa Efek sebagaimana
dimaksud dalam angka 3 huruf a wajib disetujui dan ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk dapat menjadi gaji dan manfaat lain bagi yang bersangkutan.
13. Salah seorang diantara calon direktur Bursa Efek wajib ditetapkan sebagai calon
direktur utama Bursa Efek dengan tugas utama antara lain mengambil keputusan
yang bersifat final jika rapat direksi tidak dapat mengambil keputusan, melakukan
koordinasi kegiatan di Bursa Efek, kegiatan hubungan masyarakat, kegiatan hukum
dan peraturan, dan kegiatan pemeriksaan internal.
14. Calon direktur Bursa Efek yang lainnya wajib ditetapkan sebagai direktur Bursa Efek
yang antara lain bertanggung jawab terhadap satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:
a. pencatatan, yang antara lain bertanggung jawab atas peraturan pencatatan dan
delisting Efek, perilaku Emiten yang tercatat di Bursa dan Biro Administrasi Efek,
mengkoordinasikan dan mengawasi aksi korporasi Emiten yang tercatat di Bursa,
serta mengelola pelatihan dan pendidikan pada Emiten yang tercatat di Bursa dan
Biro Administrasi Efek;
b. keanggotaan dan partisipan, yang antara lain bertanggung jawab atas pembuatan
peraturan mengenai persyaratan keanggotaan dan partisipan, kewajiban
pelaporan keanggotaan dan partisipan, mengawasi anggota dan partisipan, serta
mengelola pelatihan dan pendidikan anggota Bursa dan partisipan;
c. perdagangan, yang antara lain bertanggung jawab atas pembuatan peraturan
perdagangan, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan menjaga kelancaran
penyelenggaraan kegiatan perdagangan;
d. pengawasan perdagangan, yang antara lain bertangung jawab menyusun
parameter pengawasan perdagangan dan melaksanakan pengawasan
perdagangan secara efektif;
e. pemeriksaan anggota dan partisipan, yang bertanggung jawab menyusun
pedoman pemeriksaan anggota dan partisipan, serta melaksanakan pemeriksaan
dan pemantauan pemeriksaan anggota dan partisipan secara efektif;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-9-
f.
riset dan pengembangan usaha, yang antara lain bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan pencatatan, keanggotaan,
perdagangan dan pengawasan perdagangan, dan pengembangan usaha Bursa
Efek;
g. sistem teknologi informasi, yang antara lain bertanggung jawab melaksanakan
penyediaan dan pengelolaan sistem teknologi dan informasi pencatatan,
keanggotaan, perdagangan, dan pengawasan perdagangan; dan
h. keuangan dan sumber daya manusia, yang antara lain bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan perencanaan keuangan, pengendalian anggaran tahunan,
administrasi dan pengembangan sumber daya manusia, dan administrasi umum.
15. Dalam hal direksi Bursa Efek mengganggap direktur Bursa Efek yang bertanggung
jawab dan menjalankan tugas atas beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan pada
saat yang bersangkutan diangkat, tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya, maka
atas keputusan rapat direksi, sebagian tugasnya dapat dialihkan kepada direktur
Bursa Efek yang lain yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas setelah
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, Bapepam dan LK, dan ditetapkan Rapat
Umum Pemegang Saham.
16. Direktur Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan direktur lain dari
Bursa Efek dan/atau komisaris Bursa Efek.
17. Direktur Bursa Efek dilarang memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung
atau tidak langsung Perusahaan Efek.
18. Direktur Bursa Efek dilarang mengendalikan baik langsung atau tidak langsung
Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau dilarang mentransaksikan saham Emiten
atau Perusahaan Publik. Dalam hal pada saat direktur Bursa Efek diangkat oleh Rapat
Umum Pemegang Saham telah memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka
saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah
masa jabatannya berakhir.
19. Masa jabatan direktur Bursa Efek adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modaldan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila seorang direktur Bursa Efek diangkat untuk mengisi jabatan direktur
Bursa Efek yang lowong atau untuk menambah calon direktur Bursa Efek, maka
masa jabatan direktur Bursa Efek tersebut berlaku selama sisa masa jabatan direksi
Bursa Efek yang sedang menjabat;
b. Penghitungan satu kali masa jabatan bagi seorang direktur Bursa Efek adalah jika
yang bersangkutan menjabat selama paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari masa
jabatan direksi Bursa Efek; dan
c. Keseluruhan masa jabatan direktur Bursa Efek pada Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3
(tiga) kali masa jabatan.
20. Berakhirnya masa jabatan direktur Bursa Efek wajib diatur berbeda dengan
berakhirnya masa jabatan komisaris Bursa Efek.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-10-
21. Direktur Bursa Efek yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam angka 2 wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
yang bersangkutan diketahui atau dinyatakan oleh Bapepam dan LK tidak lagi
memenuhi syarat, dan kelompok Anggota Bursa Efek wajib segera mengajukan calon
direktur penggantinya kepada Bapepam dan LK dengan memenuhi ketentuan angka 2
dan angka 3.
22. Dalam hal terdapat jabatan direktur Bursa Efek yang lowong, maka jabatan direktur
tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan
direktur dimaksud lowong, dan kelompok Anggota Bursa Efek wajib segera
mengajukan calon direktur penggantinya kepada Bapepam dan LK dengan memenuhi
ketentuan angka 2 dan angka 3.
23. Dalam hal terjadi:
a. Jabatan direktur utama lowong, maka salah satu direktur Bursa Efek wajib
ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi Bursa Efek untuk menduduki jabatan
direktur utama yang lowong tersebut sampai dengan diangkatnya pengganti oleh
Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
dan Bapepam dan LK.
b. Jabatan direktur selain direktur utama lowong, maka tugas direktur tersebut
berdasarkan keputusan rapat Direksi Bursa Efek wajib dialihkan kepada direktur
Bursa Efek yang lain sampai dengan diangkatnya pengganti oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Bapepam
dan LK.
24. Bapepam dan LK dapat menetapkan jabatan direktur Bursa Efek yang lowong tidak
wajib diisi sebagaimana ditentukan dalam angka 22 setelah mempertimbangkan
perkembangan kegiatan dan operasional Bursa Efek.
25. Batas waktu penggantian dan/atau pengisian direktur Bursa Efek sebagaimana
dimaksud dalam angka 21 dan angka 22 dapat ditentukan lain oleh Bapepam dan LK.
26. Dalam hal terdapat jabatan direktur Bursa Efek yang lowong atau dalam hal adanya
pengunduran diri direktur Bursa Efek, maka Direksi Bursa Efek wajib melaporkan
kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui atau
diterimanya surat pengunduran diri oleh Direksi Bursa Efek.
27. Dalam pengisian jabatan direktur Bursa Efek untuk mengisi jabatan direktur Bursa
Efek yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan direktur Bursa Efek, maka:
a. pengisian atau penambahan direktur Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam angka 2 dan angka 3.
b. calon direktur Bursa Efek yang akan diajukan wajib bersedia bekerjasama dengan
direktur Bursa Efek yang ada.
c. penambahan direktur Bursa Efek yang baru wajib memperhatikan ketentuan
angka 1 huruf h, dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan angka 2 dan
angka 3.
28. Direktur Bursa Efek yang tidak lagi menjabat sebagai direktur Bursa Efek karena sebab
apapun, tidak berhak menerima gaji dan manfaat lainnya dari Bursa Efek kecuali hak
atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh Rapat Umum
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-54/BL/2012
Tanggal : 24 Pebruari 2012
-11-
Pemegang Saham dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan
dimaksud tidak lebih besar dari jumlah gaji dari sisa masa jabatan.
29. Masa jabatan direktur Bursa Efek berakhir dengan sendirinya apabila direktur tersebut
antara lain:
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
c. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah
atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
e. berhalangan tetap;
f. meninggal dunia; dan/atau
g. masa jabatan berakhir.
30. Direktur Bursa Efek dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Bapepam dan LK
apabila direktur tersebut, antara lain:
a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di
bidang keuangan pada umumnya;
c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek; dan/atau
e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas; dan/atau
31. Dalam hal Bapepam dan LK memberhentikan sementara dan/atau terjadi kekosongan
atas seluruh anggota direksi, Bapepam dan LK dapat menunjuk Komisaris Bursa Efek
atau Pihak lain sebagai manajemen sementara Bursa Efek hingga diangkatnya anggota
direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
32. Penunjukan dan kewenangan manajemen sementara Bursa Efek sebagaimana
dimaksud dalam angka 31 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK.
33. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK
dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan
ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal
: 24 Februari 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19751028 198512 1 001
LAMPIRAN
Formulir Nomor: III.A.3-1
DAFTAR PERTANYAAN
I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN:
1. Semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan ini adalah berkaitan dengan integritas
dan wajib dijawab oleh setiap calon direktur Bursa Efek.
2. Berilah tanda √ dalam kotak di depan kata “Ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau
berilah tanda √ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan
berikut adalah “Tidak”.
3. Untuk setiap jawaban “Ya”, calon direktur Bursa Efek wajib memberikan jawaban
secara rinci dan jelas, antara lain memuat:
a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.
II. INTEGRITAS CALON DIREKTUR
Definisi:
Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau
real estate termasuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan
dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau Perusahaan Lain yang
bergerak di bidang keuangan.
Jawablah pertanyaan di bawah ini:
1. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon direktur Bursa Efek
pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan:
a. tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha yang
berhubungan dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu, penggelapan,
penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?
ya
b. atau kejahatan lain?
ya
tidak
tidak
2. Apakah pengadilan:
a. pernah memutuskan bahwa calon direktur Bursa Efek pailit?
ya
tidak
1
: 1
Peraturan Nomor : III.A.3
b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon direktur Bursa Efek dalam
kegiatannya yang berhubungan dengan Investasi?
ya
tidak
c. pernah memutuskan bahwa calon direktur Bursa Efek terlibat dalam
pelanggaran hukum yang berhubungan dengan Investasi, dan/atau terlibat
pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku?
ya
tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
a. menemukan calon direktur Bursa Efek membuat pernyataan palsu atau
melakukan kelalaian?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur Bursa Efek terlibat dalam pelanggaran hukum,
keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh
Bapepam dan LK?
ya
tidak
c. menemukan calon direktur Bursa Efek menyebabkan suatu perusahaan
berhubungan dengan investasi yang Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran,
atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut atau
dibatasi?
ya
tidak
d. memerintahkan untuk menolak permohonan, menghentikan untuk
sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau
Pernyataan Pendaftaran, atau mengenakan sanksi dengan membatasi
kegiatan-kegiatan calon direktur Bursa Efek?
ya
tidak
4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar
negeri pernah:
a. menemukan calon direktur Bursa Efek membuat pernyataan palsu, tidak
memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur Bursa Efek melakukan kegiatan yang
menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan
Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
c. memerintahkan untuk menegur calon direktur Bursa Efek sehubungan
dengan kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?
ya
tidak
2
d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha,
Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran calon direktur Bursa
Efek untuk bergerak dalam usaha yang berhubungan dengan Investasi, atau
membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?
ya
tidak
e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha/kegiatan calon
direktur Bursa Efek sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan,
Notaris, Konsultan Hukum (Advokat) atau Penilai?
ya
tidak
5. Apakah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian pernah:
a. menemukan calon direktur Bursa Efek membuat pernyataan palsu atau
tidak menyatakan fakta?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur Bursa Efek terlibat dalam pelanggaran peraturan
perundang undangan yang berlaku?
ya
tidak
c. menemukan calon direktur Bursa Efek menyebabkan suatu usaha
berhubungan dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran,
atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak,
dihentikan sementara, dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
d. menertibkan calon direktur Bursa Efek dalam kedudukannya sebagai
direktur atau komisaris Anggota Bursa Efek, Anggota Kliring, atau
partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan:
1) mengeluarkan atau menghentikan sementara perusahaannya dari
keanggotaan suatu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
ya
tidak
2) menghalangi atau menghentikan sementara hubungan perusahaannya
dengan Anggota Bursa Efek atau Anggota Kliring lainnya atau partisipan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; atau
ya
tidak
3) membatasi kegiatan perusahaannya sebagai Anggota Bursa Efek atau
Anggota Kliring atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
tersebut?
ya
tidak
3
6. Apakah calon direktur Bursa Efek pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak
sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
ya
tidak
7. Apakah calon direktur Bursa Efek pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh
suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?
ya
tidak
………………………..20…
Calon Direktur
Materai
…………………………………
(Nama Lengkap)
4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-54/BL/2012|KEPTA-BAPEPAM/2012 </reg_id>
<reg_title> DIREKTUR BURSA EFEK </reg_title>
<set_date> 24 Februari 2012 </set_date>
<effective_date> 24 Februari 2012 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-12/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '20/M|KEPPRES/2011' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 669/BL/2012
TENTANG
LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN
PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan
tata kelola penyelenggaraan administrasi Efek oleh Biro
Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang
menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai mekanisme
sistem pelaporan dan materi laporan oleh Biro Administrasi
Efek
atau Emiten dan Perusahaan Publik yang
menyelenggarakan administrasi Efek sendiri kepada Bapepam
dan LK;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu untuk menyempurnakan
Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-
317/BL/2008 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau
Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan
Administrasi Efek Sendiri sebagaimana diubah dengan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor: Kep-557/BL/2008 dengan menetapkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan yang baru;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BIRO
ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN
PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK
SENDIRI.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten
dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek
Sendiri diatur dalam Peraturan Nomor X.H.1 sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang
menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan
pelaporan sesuai dengan Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran
Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan yang wajib disampaikan dalam bentuk cetak
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 Peraturan
Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan ini wajib disampaikan sejak
tanggal 1 Januari 2013.
b. Laporan dalam bentuk elektronik yang meliputi data Pemodal,
data kepemilikan Efek setiap Pemodal, dan data perubahan
kepemilikan Efek dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud
dalam angka 10 huruf a, angka 10 huruf b, dan angka 10 huruf c
Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan ini wajib
disampaikan sejak tanggal 1 Januari 2013.
c. Laporan data kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan
Publik oleh direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam
angka 10 huruf d Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan
ini wajib disampaikan sejak tanggal 1 Mei 2013.
Pasal 3
Biro Administrasi Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari
Bapepam dan LK atau Emiten dan Perusahaan Publik yang
menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebelum berlakunya
Keputusan ini wajib melakukan uji coba penyampaian laporan
dalam bentuk elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan data Pemodal, data kepemilikan Efek setiap Pemodal,
dan data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat
sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a, angka 10
huruf b, dan angka 10 huruf c Peraturan Nomor X.H.1
Lampiran Keputusan ini sejak ditetapkannya Keputusan ini
sampai dengan 31 Desember 2012.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 3 -
b. Laporan data kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan
Publik oleh direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam
angka 10 huruf d Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan
ini sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 30 April
2013.
Pasal 4
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor: Kep-317/BL/2008 tanggal 6 Agustus 2008
tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan
Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek
Sendiri dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor: Kep-557/BL/2008 tanggal 31
Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-
317/BL/2008 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten
dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek
Sendiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1
Januari 2013.
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Desember 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd
Ngalim Sawega
NIP 19550530 197711 1 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19751028 198512 1 001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
: Kep-669/BL/2012
: 13 Desember 2012
PERATURAN NOMOR X.H.1 : LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK
ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN
PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN
ADMINISTRASI EFEK SENDIRI
1. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang
menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan laporan
kepada Bapepam dan LK dalam bentuk cetak dan dalam bentuk elektronik.
2. Laporan Biro Administrasi Efek yang wajib disampaikan dalam bentuk cetak
meliputi:
a. Laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan
yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan berpedoman pada Formulir
Nomor X.H.1-1 peraturan ini yang meliputi:
1) kegiatan registrasi;
2) registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten
atau Perusahaan Publik;
3) komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik;
4) komposisi denominasi surat Efek; dan
5) penyebaran Efek.
b. Laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Efek yang telah diaudit oleh
Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.
c. Laporan peristiwa penting, antara lain:
1) hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biro
Administrasi Efek;
2) perubahan anggaran dasar Biro Administrasi Efek;
3) laporan Efek warkat yang hilang beserta penanganannya; dan
4) laporan adanya pengaduan, klaim, atau gugatan Pemodal atas hak yang
melekat pada Efek yang dimilikinya beserta penanganannya.
d. Laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik
dan rekapitulasi yang telah dilaporkan, dengan menggunakan Formulir
Nomor X.H.1-2 peraturan ini.
3. Laporan Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi
Efek sendiri yang wajib disampaikan dalam bentuk cetak meliputi:
a. Laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan
yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan berpedoman pada Formulir
Nomor X.H.1-1 peraturan ini yang meliputi:
1) kegiatan registrasi;
2) registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten
atau Perusahaan Publik;
3) komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik;
4) komposisi denominasi surat Efek; dan
5) penyebaran Efek.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 2 -
b. Laporan peristiwa penting, antara lain:
1) laporan Efek warkat yang hilang beserta penanganannya; dan
2) laporan adanya pengaduan, klaim, atau gugatan Pemodal atas hak yang
melekat pada Efek yang dimilikinya beserta penanganannya.
c. Laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik
dan rekapitulasi yang telah dilaporkan, dengan menggunakan Formulir
Nomor X.H.1-2 peraturan ini.
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 wajib disampaikan
rangkap 2 (dua), satu diantaranya dalam bentuk asli.
5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, angka 2 huruf b, dan
angka 3 huruf a wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada
akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Biro Administrasi
Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi
Efek sendiri.
6. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan angka 3 huruf b
wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal terjadinya peristiwa penting dimaksud.
7. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan angka 3 huruf c
wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada tanggal 10
bulan berikutnya.
8. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam
angka 5 dan angka 7 jatuh pada hari libur, maka laporan wajib disampaikan
pada hari kerja berikutnya.
9. Dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian
terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, Bapepam dan
LK dapat memanggil direksi dan/atau melakukan pemeriksaan Biro
Administrasi Efek untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
10. Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang
menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, yang wajib disampaikan kepada
Bapepam dan LK dalam bentuk elektronik meliputi:
a. Data Pemodal, yang mencakup:
1) kode administrasi Pemodal;
2) nama;
3) tempat lahir/pendirian;
4) tanggal lahir/pendirian;
5) nomor identitas;
6) domisili;
7) kewarganegaraan bagi Pemodal orang perseorangan;
8) tipe Pemodal berupa orang perseorangan atau kelembagaan; dan
9) jenis usaha, bagi Pemodal kelembagaan.
: Kep-669/BL/2012
: 13 Desember 2012
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 3 -
b. Data kepemilikan Efek setiap Pemodal, yang mencakup:
1) kode administrasi Pemodal;
2) kode Efek;
3) jumlah Efek; dan
4) tanggal pencatatan kepemilikan di Daftar Pemegang Efek.
c. Data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat, yang mencakup:
1) kode administrasi Pemodal;
2) tanggal pencatatan kepemilikan di Daftar Pemegang Efek;
3) nomor referensi;
4) kode Efek;
5) jumlah Efek;
6) kode administrasi Pemodal lawan transaksi; dan
7) keterangan.
d. Data laporan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh
direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud beserta
keluarganya, yang mencakup:
1) nama;
2) kode administrasi Pemodal dan/atau nomor Sub Rekening Efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
3) kode Efek;
4) hubungan dengan Emiten atau Perusahaan Publik: direktur, komisaris,
dan/atau keluarga dari direktur atau komisaris; dan
5) tanggal perubahan kepemilikan saham.
11. Dalam hal terjadi perubahan data Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka
10 huruf a, Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang
menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melaporkannya kepada
Bapepam dan LK paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadi
perubahan.
12. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b wajib disampaikan
setiap hari pada hari kerja berikutnya.
13. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c wajib disampaikan
paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah laporan perubahan kepemilikan
Efek oleh Pemodal diterima Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan
Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.
14. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf d wajib disampaikan
paling lambat:
a. pada hari kerja berikutnya setelah data perubahan kepemilikan Efek oleh
direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta keluarganya
diterima oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan
administrasi Efek sendiri dari pemilik Efek tersebut; atau
: Kep-669/BL/2012
: 13 Desember 2012
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 4 -
b. pada hari kerja berikutnya setelah data perubahan kepemilikan Efek oleh
direktur dan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta keluarganya
diterima Biro Administrasi Efek dari Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Laporan elektronik oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan
Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud
dalam angka 10 wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik yang
ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
16. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar
ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Desember 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd
Ngalim Sawega
NIP 19550530 197711 1 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19751028 198512 1 001
: Kep-669/BL/2012
: 13 Desember 2012
LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor: X.H.1
FORMULIR NOMOR X.H.1-1
LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL TAHUNAN
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : ……………………………………………….
Nama Biro Administrasi Efek
Tahun
: …………….
: …………….
1. Kegiatan registrasi, meliputi informasi :
No.
Nama Kegiatan
I
Kepemilikan
A. Pemodal Asing;
B. Pemodal Nasional; dan
C. 5% Modal Disetor
II
Mutasi perubahan
A. Pemindahan Hak;
B. Pemisahan (Splitting); dan
C. Penggabungan.
III
Lain-lain
A. Permohonan Penggantian
Saham Hilang
B. Penerbitan Saham Pengganti
C. Gugatan Dividen/Bonus/Right
dll
D. Penyelesaian Gugatan
Sebelumnya
Sekarang
Jumlah lembar
Satuan (lot)
Jumlah lembar
Satuan (lot)
Perubahan
(Naik/Turun)
1
2. Registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi informasi :
No
Nama
Alamat
Negara
Status (Asing/Nasional)
Tgl Registrasi
Jumlah Saham
Pemilikan %
JUMLAH
3. Informasi Komposisi Pemilik Efek (PE) akhir tahun, antara lain :
No
Status Pemilik
Jml PE
Pemodal Nasional
1.
2.
3.
4.
5.
Perorangan Indonesia
Yayasan Dana Pensiun
Asuransi
Perseroan Terbatas
Lain – Lain
SUB TOTAL
1.
2.
3.
Pemodal Asing
Perorangan Asing
Badan Usaha Asing
Lain - Lain
SUB TOTAL
TOTAL
Jml Efek
Pemilikan Dalam Standar Satuan
Perdagangan
%
Kepemilikan
Pemilikan Tidak Dalam Standar
Satuan Perdagangan
Jml PE
Jml Efek
%
Kepemilikan
Jml PE
Jumlah
Jml Efek
%
Kepemilikan
2
4. Informasi komposisi denominasi surat Efek, meliputi informasi:
No
Denominasi Satuan Saham Kolektif (SSK)
Jumlah Satuan Saham Kolektif (SSK)
Jumlah Efek
TOTAL
5. Informasi penyebaran Efek, meliputi informasi:
No Daerah
Perorangan
Nasional
Lembaga/
Badan
Usaha
Nasional
Perorangan
Asing
Jumlah Pemegang Saham
No Daerah
Lembaga/
Badan
Usaha
Asing
Lain – Lain
Jumlah
Perorangan
Nasional
Lembaga/
Badan
Usaha
Nasional
Jumlah Efek
Perorangan
Asing
Lembaga/
Badan
Usaha
Asing
Lain – Lain
Jumlah
%
TOTAL PERSENTASE
3
LAMPIRAN
Peraturan Nomor
FORMULIR NOMOR: X.H.1-2
LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : ……………………………………………….
Nama Biro Administrasi Efek
Tahun
: …………….
: …………….
Posisi Akhir Bulan
MODAL
Bulan
Dasar
(Jumlah
Saham)
1
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
(nama kota, tgl/bln/tahun)
PT......(BAE/Emiten/PP)
....................................
(Nama Lengkap dan Jabatan)
Keterangan:
*)
**)
: diisi bulan yang dilaporkan
: 1. Jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham <5% paling sedikit 300 Pihak;
2. Persentase kepemilikan saham <5% adalah sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor.
Selain data pada bulan yang dilaporkan juga disertakan data yang telah dilaporkan
2
Disetor
(Jumlah
Saham)
3
Pemegang Saham dengan Kepemilikan
≥5%
Jumlah Pemegang
Saham
4
Jumlah Saham
5
% Kepemilikan
Saham
6
Pemegang Saham dengan Kepemilikan
<5%
Jumlah Pemegang
Saham
7
Jumlah Saham
8
% Kepemilikan
Saham
9
10
Jumlah Hasil
Yang Memenuhi Syarat**)
Bulan Ini
Total sampai
dengan Bulan
Ini
11
NPWP:
:
:
2
X.H.1
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-669/BL/2012|KEPTA-BAPEPAM/2012 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI </reg_title>
<set_date> 13 Desember 2012 </set_date>
<effective_date> 13 Desember 2012 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-317/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM-LK/2008', 'KEP-557/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM-LK/2008' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', 'SKU-194/MK.01/2012|SKK' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IV.D.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 20/PM/2004
TENTANG
PROFIL PEMODAL REKSA DANA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan
pemodal dan kualitas pelayanan kepada pemodal sehingga tercipta iklim yang
dapat mendorong pertumbuhan minat investasi masyarakat dalam industri Reksa
Dana, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2 tentang Profil
Pemodal Reksa Dana;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di
Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PROFIL
PEMODAL REKSA DANA.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Profil Pemodal Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: IV.D.2 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2004.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
29 April 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-1
Peraturan Nomor IV.D.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 20/PM/2004
Tanggal : 29 April 2004
PERATURAN NOMOR IV.D.2 : PROFIL PEMODAL REKSA DANA
1. Setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal
Reksa Dana untuk mengisi formulir profil pemodal Reksa Dana yang berisikan data dan informasi
mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian saham atau Unit
Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana.
2.
Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini wajib disiapkan dan disimpan oleh
Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun sejak pemodal Reksa Dana menutup rekeningnya.
3.
Formulir profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, sekurang-
kurangnya memuat jawaban atas pertanyaan mengenai :
a. Jangka waktu investasi;
b. Tujuan investasi pemodal Reksa Dana yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) Keamanan dana investasi;
2) Pendapatan dan keamanan dana investasi;
3) Pendapatan dan pertumbuhan dalam jangka panjang; dan
4) Pertumbuhan.
c. Tingkat risiko yang sanggup ditanggung;
d. Keadaan keuangan pemodal Reksa Dana berkaitan dengan jumlah investasi yang akan
ditanamkan melalui Reksa Dana;
e. Tingkat pengetahuan pemodal Reksa Dana atas:
1) Industri Reksa Dana secara umum; dan
2) Produk Reksa Dana yang dimiliki.
4.
Formulir profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini wajib
ditandatangani oleh pemodal Reksa Dana.
5. Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib membuat profil risiko investasi
dengan melakukan analisis atas jawaban formulir profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 peraturan ini untuk membantu pemodal Reksa Dana mengetahui tingkat risiko
investasi yang dapat diterima oleh pemodal Reksa Dana.
IV-2
Peraturan Nomor IV.D.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 20/PM/2004
Tanggal : 29 April 2004
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan
sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
29 April 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-20/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> PROFIL PEMODAL REKSA DANA </reg_title>
<set_date> 29 April 2004 </set_date>
<effective_date> 1 Agustus 2004 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor II.A.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-39/PM/1997
TENTANG
DOKUMEN YANG TERBUKA UNTUK UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah
Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 21/PM/1993 tentang
Dokumen Yang Terbuka Untuk Umum dengan menetapkan
Keputusan Ketua BadanPengawas Pasar Modal yang baru;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun
1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG DOKUMEN YANG TERBUKA UNTUK UMUM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Dokumen yang Terbuka Untuk Umum diatur dalam Peraturan Nomor
II.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-
21/PM/1993 tanggal 10 Agustus 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor II.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep - 39/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
PERATURAN NOMOR II.A.1: DOKUMEN YANG TERBUKA UNTUK UMUM
1. Dokumen yang terbuka untuk umum tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal, sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri
Keuangan di bidang Pasar Modal, Peraturan Bapepam, termasuk Surat Edaran dan
penjelasannya;
b. Pernyataan Pendaftaran, laporan, permohonan yang telah memperoleh izin, persetujuan
dan pendaftaran termasuk penolakan dan penangguhan dari Bapepam sesuai dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan
pelaksanaannya;
c. instruksi, penetapan dan keputusan Bapepam; dan
d. dokumen pengajuan keberatan kepada Bapepam oleh Pihak-pihak yang terkena sanksi
oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
Uraian lebih lanjut atas dokumen tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam angka 4,
5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Peraturan ini
2. Pusat Referensi Pasar Modal terbuka untuk umum setiap hari kerja pada jam kerja.
3. Dokumen yang tidak terbuka untuk umum dan tidak tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal
antara lain :
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 Peraturan Nomor IX.C.1, Peraturan
Nomor X.J.1, dan dokumen lainnya yang menurut pertimbangan Bapepam tidak
merupakan dokumen yang terbuka untuk umum;
b. peraturan operasional intern Bapepam;
c. dokumen mengenai pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku pasar modal, kecuali
jika disyaratkan oleh hukum, atau Bapepam memutuskan bahwa penyediaan di maksud
adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya melindungi kepentingan umum dan para
pemodal, serta memperlancar perkembangan Pasar Modal, termasuk:
1) dokumen administrasi intern Bapepam;
2) surat-menyurat antara Bapepam dengan instansi lain; dan
3) dokumen dan surat-menyurat lain.
4. Dokumen Emiten dan Perusahaan Publik terdiri dari :
a. dokumen mengenai Pernyataan Pendaftaran sebagai berikut :
1) dokumen Emiten yang meliputi :
a) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Nomor IX.C.1, termasuk Prospektus Awal, Info Memo dan
dokumen sejenisnya (jika ada);
IV-2
Peraturan Nomor II.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep - 39/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
b) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perusahaan Menengah
atau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.7, termasuk
Prospektus Awal, Info Memo dan dokumen sejenisnya (jika ada);
c) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Nomor IX.A.2;
d) penangguhan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IX.A.4; dan
e) pencabutan penangguhan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor IX.A.4;
2) dokumen Perusahaan Publik yang meliputi :
a) Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor IX.B.1; dan
b) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2;
3) dokumen mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang meliputi :
a) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.2; dan
b) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
IX.D.2;
b. dokumen Pernyataan Penawaran Tender, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IX.F.1.
c. dokumen tentang laporan berkala sebagai berikut :
1) laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.G.2; dan
2) laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.2.
d. dokumen laporan lainnya adalah sebagai berikut :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
pembentukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Nomor IX.I.4;
laporan penjatahan oleh Manajer Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IX.A.7;
keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1;
keterbukaan informasi pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor X.M.1;
laporan yang berkaitan dengan benturan kepentingan transaksi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1;
laporan yang berkaitan dengan transaksi material yang tidak berbenturan kepentingan;
IV-3
Peraturan Nomor II.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep - 39/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
7) laporan yang berkaitan dengan pernyataan dan keterbukaan atas saham bonus
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PM/1996 tanggal 24
Desember 1996; dan
8) laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor IX.I.1.
5. Dokumen mengenai Reksa Dana yang terdiri dari :
a. dokumen Reksa Dana berbentuk Perseroan sebagai berikut :
1) pemberian izin usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IV.A.1;
2) pencabutan izin usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IV.A.1;
3) anggaran dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor IV.A.2;
4) kontrak pengelolaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IV.A.4;
5) kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor IV.A.5;
6) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.4; dan
7) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
Reksa Dana berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
IX.C.4.
b. dokumen Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagai berikut :
1) kontrak Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Nomor IV.B.2;
2) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.5;
3) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor IX.C.5; dan
4) keputusan Ketua Bapepam tentang pembekuan kegiatan Reksa Dana, mengamankan
kekayaan dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola
c. dokumen Reksa Dana lainnya adalah sebagai berikut :
1) Prospektus dan pembaharuan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor IX.C.6;
2) pengumuman harian Nilai Aktiva Bersih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IV.C.3;
3) pemberian izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor V.B.2; dan
4) laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1.
IV-4
Reksa Dana, atau
membubarkan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1.
Peraturan Nomor II.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep - 39/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
6. Dokumen mengenai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian yang terdiri dari :
a. izin usaha Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.A.1;
b. persetujuan perubahan peraturan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor III.A.2;
c. persetujuan perubahan anggaran dasar Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor III.A.5;
d. laporan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.A.1;
e. izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor III.B.1;
f. persetujuan atas perubahan Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor III.B.2;
g. persetujuan atas perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III. B.5;
h. laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor X.B.1;
i. izin usaha Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor III.C.1;
j. persetujuan perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor III.C.2;
k. persetujuan perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.C.5; dan
l. laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor X.C.1
7. Dokumen mengenai Perusahaan Efek yang terdiri dari:
a. izin Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.1;
b. laporan yang dipersyaratkan bagi Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor X.F.1;
c. laporan bulanan kegiatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor X.N.1;
d. izin usaha Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.A.1;
e. laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Nomor V.C.2;
f. laporan perubahan pemegang saham, komisaris, dan direksi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Nomor V.A.1;
g. laporan keuangan Perusahaan Efek;
h. laporan perubahan alamat dan tempat usaha Perusahaan Efek;
i. izin Wakil Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.B.1;
IV-5
Peraturan Nomor II.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep - 39/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
j. Mutasi Wakil Perusahaan Efek;dan
k. pencabutan izin Wakil Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
V.B.1.
8. Dokumen mengenai Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari :
a. izin usaha Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VI.B.1;
b. laporan bulanan dan tahunan Biro Administrasi Efek dan Emiten yang menyelenggarakan
administrasi Efeknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.H.1;
c. persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor VI.A.1;
d. laporan Bank Umum sebagai Kustodian yang merupakan pemeriksaan operasional akuntan
yang terdaftar di Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.G.1; dan
e. pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor VI.C.2.
9. Dokumen mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal yang teridiri dari :
a. Surat Tanda Terdaftar Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Nomor VIII.A.1;
b. Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.B.1;
c. Surat Tanda Terdaftar Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1; dan
d. Surat Tanda Terdaftar Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.D.1.
10. Dokumen-dokumen lain yang menurut Bapepam perlu disimpan di Pusat Referensi Pasar
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
Modal.
IV-6
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-39/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> DOKUMEN YANG TERBUKA UNTUK UMUM </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 26 Desember 1997 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-21/PM/1993|KEPTA-BAPEPAM/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '1/UU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.C.9
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-50/PM/1997
TENTANG
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECRITIES )
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Bersagun Aset;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECRITIES )
Pasal 1
Ketentuan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset
diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.9 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor IX.C.9
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 50/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
PERATURAN NOMOR IX.C.9 : PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES )
1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset diajukan oleh
Manajer Investasi kepada Bapepam dengan cara sebagai berikut:
a. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.9-1
lampiran 1 peraturan ini.
b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 4 (empat).
c. Menyertakan dokumen antara lain sebagai berikut :
1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dengan akta notariil oleh
Notaris yang terdaftar di Bapepam;
2) perjanjian lain yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
3) rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
4) contoh sertifikat Efek Beragun Aset;
5) pendapat hukum (legal opinion);
6) laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah diaudit
Akuntan; dan
7) dokumen yang memuat hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang telah
memperoleh izin dari Bapepam.
2. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan
ini tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan
kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.9-2
lampiran 2 peraturan ini; atau
b. Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Bapepam, menggunakan Formulir
Nomor IX.C.9-3 lampiran 3 peraturan ini.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.C.9
FORMULIR NOMOR: IX.C.9-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek
Beragun Aset ..... (nama).
KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta.
Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran
Umum Efek Beragun Aset ........... (nama), sejumlah ................. dengan nilai sejumlah
Rp ..........................
I Manajer Investasi
1. Nama
2. Alamat
: ............................................
: ............................................
3. Nomor dan tanggal akta pendirian
berikut perubahan anggaran dasar : ............................................
4. Nomor dan tanggal persetujuan
Menteri Kehakiman
5. Nomor dan tanggal pengumuman
dalam Berita Negara Indonesia
6. Nomor dan tanggal izin usaha
dari Bapepam
: ............................................
: ............................................
: ............................................
7. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan : ............................................
8. Anggota direksi dan dewan komisaris :
N a m a
Kewarganegaraan
a.
b.
c.
d.
e.
9. Daftar nama pegawai dan tenaga ahli yang mempunyai pengalaman
sebagaimana diatur dalam angka 1 huruf (b) Peraturan Nomor: V.G.5 tentang
Fungsi Manajer Investasi Berkaitan dengan Efek Beragun Aset.
Alamat
............... , ...............
IV-3
Peraturan Nomor IX.C.9
N a m a
a.
b.
c.
d.
e.
II
Bank Kustodian
1. Nama
2. lamat
3. Nomor dan tanggal akta
pendirian berikut perubahan
anggaran dasar
4. Nomor dan tanggal persetujuan
Menteri Kehakiman
5. Nomor dan tanggal pengumuman
dalam Berita Negara Indonesia
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
6. Nomor dan tanggal persetujuan dari Bapepam : ............................................
7. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan
: ............................................
8. Anggota direksi dan dewan komisaris :
N a m a
a.
b.
c.
d.
e.
III
Kreditur Awal
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
IV Akuntan
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Nomor pendaftaran di Bapepam
IV-4
: ……........…………………………
: ………….........……………………
: ……….….............………………
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
Kewarganegaraan
Alamat
Kewarganegaraan
Alamat
Peraturan Nomor IX.C.9
V Konsultan Hukum
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Nomor pendaftaran di Bapepam
VI Notaris
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Nomor pendaftaran di Bapepam
VII Penyedia Jasa
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
VIII Biro Administrasi Efek (jika ada)
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
IX Penjamin Emisi Efek (jika ada)
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan
X Perusahaan Pemeringkat Efek
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam : .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam : .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
: .............................................................
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam : .............................................................
XI Daftar dokumen yang dilampirkan:
1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dengan akta notariil oleh Notaris
yang terdaftar di Bapepam;
IV-5
Peraturan Nomor IX.C.9
2. perjanjian lain yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
3. rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);
4 contoh sertifikat Efek Beragun Aset;
5. pendapat hukum (legal opinion);
6. laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang telah diaudit
Akuntan; dan
7. dokumen yang memuat hasil pemeringkatan.
PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN
PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.
MANAJER INVESTASI,
Meterai
............................................
Nama lengkap
IV-6
Peraturan Nomor IX.C.9
FORMULIR NOMOR: IX.C.9-2
Nomor
Lampiran :
Perihal
: S- /PM/19...
---
: Perubahan dan atau Tambahan
Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Beragun Aset ................................ (nama)
KEPADA
Yth. ................................................
di –
……………………
Jakarta, ..
Menunjuk surat Saudara Nomor :............ tanggal .................. perihal ...................................,
dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset..................................... (nama), maka
Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang
bersangkutan kepada Bapepam sebagai berikut :
1.
Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah :
a. ..............................................................................................................................
b. ..............................................................................................................................
2.
Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah:
a. ..............................................................................................................................
b. ..............................................................................................................................
Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum dapat
dinyatakan menjadi efektif.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ..................................
Tembusan Yth:
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-7
Peraturan Nomor IX.C.9
FORMULIR NOMOR: IX.C.9-3
Nomor
: S-
Lampiran : ---
Perihal
/PM/19.......
Jakarta,...........................19....
: Pemberitahuan Efektifnya
Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Beragun Aset
......................... (nama)
KEPADA
Yth. ..........................................
di -
............................
Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor..............., tanggal
................... serta revisi kelengkapan dokumen yang telah disampaikan dengan
surat Nomor ..............., tanggal....................., dan setelah dilakukan penelaahan
lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai
tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.
Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas kecukupan
atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau
dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan
investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran
tersebut di atas.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
................................................
NIP.......................................
Tembusan kepada Yth:
1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Sdr. Sekretaris Bapepam;
4. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
5. Sdr. Direksi PT…………..(Bank Kustodian).
IV-8
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-50/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECRITIES) </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 26 Desember 1997 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.C.7
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-11/PM/1997
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.7 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK
DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH
PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas bagi
perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum berdasarkan Peraturan
Nomor IX.C.7, maka kriteria perusahaan menengah dan kecil perlu
diubah dengan memperbesar batasan jumlah kekayaan dan nilai
keseluruhan Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Nomor IX.C.7
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-55/PM/1996 tanggal
17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan
Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah
atau Kecil perlu diubah dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-55/PM/1996;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.7 TENTANG PEDOMAN
MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU
KECIL.
Pasal 1
Mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1) dan angka 1 huruf
b Peraturan Nomor IX.C.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-55/PM/1996 tanggal
17 Januari 1996 sehingga berbunyi sebagai berikut:
IV-1
Peraturan Nomor IX.C.7
1. Definisi, dalam hubungannya dengan peraturan ini :
a. Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
1) memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah);
b. Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil adalah Penawaran Umum
sehubungan dengan Efek yang ditawarkan oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, dimana
nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh
miliar rupiah).
Pasal 2
Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, maka seluruh Peraturan
Nomor IX.C.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-55/PM/1996 tanggal 17 Januari
1996 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 April 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.C.7
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-55/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-11/PM/1997
Tanggal : 30 April 1997
PERATURAN NOMOR IX.C.7 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL
1. Definisi, dalam hubungannya dengan peraturan ini :
a. Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia
yang :
1) memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah);
2) bukan merupakan Afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan
Perusahaan Menengah atau Kecil; dan
3) bukan merupakan Reksa Dana; dan
b. Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil adalah Penawaran Umum
sehubungan dengan Efek yang ditawarkan oleh Perusahaan Menengah atau Kecil,
dimana nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp40.000.000.000,00
(empat puluh miliar rupiah).
2. Prosedur pengajuan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum oleh
Perusahaan Menengah atau Kecil mengikuti peraturan Nomor: IX.A.2 dan peraturan Nomor:
IX.A.3. Jika Penawaran Umum tersebut merupakan penawaran Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, maka prosedur yang harus diikuti adalah prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Nomor: IX.D.1.
3. Perusahaan Menengah atau Kecil yang melakukan Penawaran Umum harus mengikuti
pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam peraturan
ini dan tidak mengikuti pedoman yang diatur dalam :
a. Peraturan Nomor: IX.C.1, kecuali Formulir Nomor: IX.C.1-1, Formulir Nomor: IX.C.1-2,
Formulir Nomor: IX.C.1-3, dan Formulir Nomor: IX.C.1-4; dan
b. Peraturan Nomor: IX.C.2 dan Peraturan Nomor: IX.C.3.
Dalam hal Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perusahaan Menengah atau Kecil
merupakan Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka mengikuti pedoman yang
diatur dalam peraturan ini dan tidak mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Nomor:
IX.D.2, Peraturan Nomor: IX.D.3, dan Peraturan Nomor: IX.D.4.
4. Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah
atau Kecil harus sekurang-kurangnya mencakup :
a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran, sesuai dengan Formulir Nomor: IX.C.1-1
Peraturan Nomor: IX.C.1;
b. Prospektus, sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.8;
IV-3
Peraturan Nomor IX.C.7
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-55/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-11/PM/1997
Tanggal : 30 April 1997
c. laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan
Nomor: IX.C.8;
d. surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan
Perusahaan Menengah atau Kecil yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan;
e. surat pernyataan dari Emiten dibidang akuntansi;
f. pendapat dari segi hukum;
g. perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perusahaan Menengah atau Kecil,
termasuk:
1) perjanjian Perwaliamanatan (jika ada);
2) perjanjian Penanggungan (jika ada);
3) perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek mengenai pencatatan
Efek yang ditawarkan (jika ada); dan
4) perjanjian dengan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
h. pernyataan Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perusahaan Menengah atau
Kecil, yaitu :
1) pernyataan dari Emiten, sesuai dengan Formulir Nomor: IX.C.1-2 Peraturan Nomor:
IX.C.1;
2) pernyataan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada), sesuai dengan Formulir
Nomor: IX.C.1-3 Peraturan Nomor: IX.C.1; dan
3) pernyataan dari Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor:
IX.C.1-4 Peraturan Nomor: IX.C.1;
i. riwayat hidup dari komisaris dan direktur Perusahaan Menengah atau Kecil; dan
j.
informasi lain yang diminta oleh Bapepam dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka melindungi kepentingan para pemodal.
5. Pernyataan Pendaftaran terbuka untuk publik melalui Bapepam. Sebagai tambahan dari
Pernyataan Pendaftaran, Bapepam dapat memperoleh keterangan lain yang tidak merupakan
bagian dari Pernyataan Pendaftaran. Keterangan ini tidak dimaksudkan untuk diumumkan
kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau Pihak yang terafiliasi
seperti :
a. informasi tertentu yang berkaitan dengan komisaris, direktur, dan para Pemegang Saham
Utama Perusahaan Menengah atau Kecil, termasuk :
1) Nomor Pokok Wajib Pajak;
2) fotokopi dari :
a) KTP dan bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia;
IV-4
Peraturan Nomor IX.C.7
Peraturan Nomor IX.C.7
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-55/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-11/PM/1997
Tanggal : 30 April 1997
b) Paspor atau tanda bukti identitas lain bagi Warga Negara Asing; dan
c) Anggaran Dasar para pemegang saham yang bukan perorangan;
3) surat pernyataan di atas materai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tentang keterlibatan atau
tidaknya perusahaan, direktur, dan komisaris dalam kasus hukum; dan
b. keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari Pihak yang berperan dalam suatu
Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang
diwajibkan.
Ditetapkan di :
pada tanggal :
Jakarta
30 April 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
IV-5
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-11/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.7 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL </reg_title>
<set_date> 30 April 1997 </set_date>
<effective_date> 30 April 1997 </effective_date>
<changed_reg> 'KEP-55/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </changed_reg>
<related_reg> 'KEP-55/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor VI.C.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-36/PM/1996
TENTANG
PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal tentang Pendaftaran Bank Umum Sebagai Wali Amanat;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT
Pasal 1
Ketentuan mengenai pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat, mengikuti Peraturan Nomor
VI.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor VI.C.2
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor VI.C.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-36/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR VI.C.2: PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT
1. Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat diajukan kepada Bapepam dalam
rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VI.C.2-1 lampiran 1 peraturan
ini.
2. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, disertai
dokumen sebagai berikut :
a. anggaran dasar;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. izin usaha sebagai Bank Umum;
d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di
Bapepam;
e. rekomendasi dari Bank Indonesia;
f. buku pedoman operasional tentang kegiatan Wali Amanat yang akan dilakukan;
g. pernyataan direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari
kegiatan bank lainnya;
h. daftar nama direktur serta komisaris disertai daftar riwayat hidup dan Kartu Tanda
Penduduk;
i. daftar pejabat penanggung jawab dan, tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai
:
1) daftar riwayat hidup;
2) Kartu Tanda Penduduk;
3) bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
4) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing; dan
5) ijazah pendidikan formal terakhir;
j. pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan.
3. Buku pedoman operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f peraturan ini,
memuat sekurang-kurangnya :
a. struktur organisasi bank dan struktur organisasi Wali Amanat; dan
b. daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan perwaliamanatan.
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi
syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada
pemohon yang menyatakan bahwa:
IV-3
Peraturan Nomor IV.C.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-36/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.C.2-2 lampiran 2
peraturan ini; atau
b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI C.2-3 lampiran 3 peraturan
ini.
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi
syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Wali
Amanat kepada pemohon dengan Formulir Nomor VI.C.2-4 lampiran 4 peraturan ini.
6. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Wali Amanat wajib
dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya
perubahan tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.C.2-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Pendaftaran
sebagai Wali Amanat.
Peraturan Nomor VI.C.2
: 1
Peraturan Nomor : VI.C.2
Jakarta,. ......................19....
KEPADA
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta.
Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Wali Amanat.
Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :
1. Nama Pemohon
2. Alamat Pemohon
: ................................................................
: ................................................................
..............................................................
(Nama jalan & Nomor)
: ............................................... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Bank Umum
4. Alamat Bank Umum
: ...............................................................
: ...............................................................
(Nama jalan & Nomor)
: ................................... -
(Kota & Kode Pos)
5. Nomor Telepon, Telex,
dan Faksimile
6. Nomor Izin Usaha
7.Nomor dan tanggal
pengesahan Anggaran
Dasar oleh Departemen
Kehakiman
8. Nomor Pokok Wajib Pajak
: ............................................................................
: ............................................................................
: ............................................................................
: ............................................................................
:
.
.
.
.
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Foto copy anggaran dasar;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Foto copy izin usaha sebagai Bank Umum;
4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar
di Bapepam;
IV-5
Peraturan Nomor VI.C.2
5. Foto copy rekomendasi dari Bank Indonesia;
6. Buku pedoman operasional Wali Amanat;
7. Surat pernyataan direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah
dari kegiatan bank lainnya;
8. Daftar nama direktur serta komisaris disertai daftar riwayat hidup, dan foto copy Kartu Tanda
Penduduk;
9. Daftar pejabat penanggung jawab dan, tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai
daftar riwayat hidup, foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy bukti kewarganegaraan
bagi warga negara asing, foto copy Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara
asing, dan foto copy ijazah pendidikan formal terakhir;
10. Pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan;
dan
11. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran
2 (Daftar A) formulir ini.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon
meterai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-6
Peraturan Nomor VI.C.2
LAMPIRAN : 1
Formulir Nomor : VI.C.2-1
DAFTAR PERTANYAAN
I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DIBAWAH INI :
1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah
tanda dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah
“tidak”.
Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam
lembaran terpisah yang antara lain memuat:
a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
d. Tindakan dan sanksi yang diambil.
Jawablah pertanyaan berikut ini :
1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
a. Tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau perwaliamanatan ?
ya
tidak
b. Atau kejahatan lain?
ya
2. Apakah pengadilan pernah:
a. Menyatakan Pemohon pailit?
ya
tidak
tidak
b. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan
yang berhubungan dengan investasi atau perwaliamanatan ?
ya
tidak
c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan investasi
atau perwaliamanatan sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau
dicabut ?
ya
tidak
3. Apakah Bapepam pernah:
a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?
ya
tidak
IV-7
Peraturan Nomor VI.C.2
b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal?
ya
tidak
c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan investasi
atau perwaliamanatan sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau
dicabut ?
ya
tidak
d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan
pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan investasi
atau perwaliamanatan ?
ya
tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam, atau Bursa Efek pernah:
a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur,
tidak fair atau tidak etis?
ya
tidak
b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi
dan perwaliamanatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya?
ya
tidak
c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan investasi
atau perwaliamanatan sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi,
atau dicabut ?
ya
tidak
d. memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan investasi
atau perwaliamanatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
ya
tidak
e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau Izin Usaha Pemohon ?
ya
tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah :
a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan
yang seharusnya diberikan?
ya
tidak
b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?
ya
tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena
adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi
atau perwaliamanatan ?
ya
IV-8
tidak
Peraturan Nomor VI.C.2
7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk yang berperkara di pengadilan?
ya
tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen atau ikatan tertentu atau kewajiban bersyarat terhadap pihak
ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
ya
9. Apakah Bank Indonesia pernah :
a. memberi sanksi kepada Pemohon?
ya
tidak
tidak
b. mendapatkan Pemohon melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang perbankan?
ya
tidak
.........................., ....................... 19...
Pemohon
meterai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-9
Peraturan Nomor VI.C.2
LAMPIRAN
DAFTAR A
Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1, Formulir Nomor: VI.C.2-1
Nomor Pertanyaan
Penjelasan
: 2
Formulir Nomor : VI.C.2-1
.........................., ..........................19...
Pemohon,
meterai
.......................................
(Nama Lengkap)
IV-10
Peraturan Nomor VI.C.2
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.C.2-2
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal
: Pemberitahuan Kekurangan Data
Pendaftaran sebagai
Wali Amanat.
: 2
Peraturan Nomor : VI.C.2
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
.........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Wali Amanat belum dapat
dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah
Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-11
Peraturan Nomor VI.C.2
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.C.2-3
Nomor :
Lampiran :
Perihal
---
: Penolakan Permohonan Pendaftaran
Pendaftaran sebagai
Wali Amanat.
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
: 3
Peraturan Nomor : VI.C.2
Jakarta,. ...........................19....
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................
perihal ..................................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan
ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikianlah agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-12
Peraturan Nomor VI.C.2
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.C.2-4
SURAT TANDA TERDAFTAR
SEBAGAI WALI AMANAT
Nomor : .................
: 4
Peraturan Nomor : VI.C.2
Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat diberikan kepada ............. dengan segala
hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dapat meninjau kembali.
Jakarta, ........................... 19..
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
........................................
NIP. .......................
Tembusan Yth.:
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Direksi Bank Indonesia.
IV-13
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-36/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.C.10
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-51/PM/1997
TENTANG
PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK
BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECRITIES )
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Beragun Aset;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECRITIES)
Pasal 1
Ketentuan tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Beragun Aset diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.10 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor IX.C.10
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
PERATURAN NOMOR IX.C.10 : PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED
SECURITIES )
Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Efek Beragun Aset, yang dapat
mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau yang layak diketahui oleh Manajer Investasi, disamping
keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam peraturan ini. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa
sehingga jelas dan komunikatif. Fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat
ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus
ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada
peraturan ini.
Manajer Investasi harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena
bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Manajer Investasi juga
harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang
mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
Prospektus Efek Beragun Aset sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
1.
informasi yang harus dimuat atau diungkapkan pada bagian luar kulit Prospektus :
a. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan kotak pos alamat kantor
Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
b. tanggal efektif;
c. masa penawaran;
d. tanggal penjatahan, jika ada;
e. tanggal pengembalian uang pemesanan, jika ada;
f.
tanggal penyerahan sertifikat Efek Beragun Aset;
g. nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan, jika ada;
h. penjelasan singkat mengenai jenis aset yang menjadi portofolio dari Efek Beragun Aset;
i. sifat, jumlah, harga, dan keterangan singkat tentang hak-hak pemegang Efek Beragun Aset;
j. nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jika ada;
k. nama lengkap Manajer Investasi;
l.
nama lengkap Bank Kustodian;
m. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
n. hasil pemeringkatan Efek Beragun Aset dari perusahaan pemeringkat yang mendapat izin dari
Bapepam;
IV-2
Peraturan Nomor IX.C.10
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
o. pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar:
BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI
EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM;
p. pernyataan Manajer Investasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) dicetak
dalam huruf besar sebagai berikut :
MANAJER INVESTASI DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada)
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU
FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI; dan
q. Pernyataan singkat yang dicetak dalam huruf besar yang langsung dapat menarik
perhatian pembaca, mengenai faktor risiko Efek yang ditawarkan.
2.
daftar isi;
3. keterangan singkat tentang hal-hal terpenting mengenai Efek Beragun Aset disertai referensi
dengan menyebutkan nomor halaman Prospektus di mana terdapat penjelasan lebih lanjut
mengenai hal dimaksud;
4.
informasi mengenai Efek Beragun Aset, antara lain :
a. proyeksi arus kas dan proyeksi keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
b. laporan keuangan awal Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang diaudit oleh
Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta pendapat Akuntan tersebut;
c. informasi tentang Kreditur Awal yang berkaitan dengan aset keuangan dalam portofolio
Kontrak Investasi Kolektif disertai dengan data historis tentang pembayaran aset-aset
keuangan tersebut;
d. perkiraan hasil portofolio Kontrak Investasi Kolektif, setiap kelas unit Efek Beragun Aset,
dan setiap unit Efek Beragun Aset dalam berbagai kondisi perekonomian termasuk
kondisi yang ekstrim;
e. informasi mengenai rata-rata tertimbang jatuh tempo aset keuangan portofolio dan
kemungkinan pembayaran sebelum jatuh tempo atas aset keuangan dalam portofolio
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
f. ketentuan mengenai investasi kembali arus kas Kontrak Investasi Kolektif, jika ada;
g. informasi bahwa Efek Beragun Aset sesuai untuk investasi bagi jenis pemodal
kelembagaan tertentu;
h. prosedur pelaporan kepada pemegang Efek Beragun Aset;
i. perlakuan/standar akuntansi yang dipergunakan dan frekuensi pemeriksaan oleh Akuntan;
dan
j. uraian metode penjatahan Efek Beragun Aset, jika ada;
5. pengalaman Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
6. pengalaman Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
IV-3
Peraturan Nomor IX.C.10
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
7. asuransi dan jaminan lainnya, jika ada;
8. perpajakan yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset termasuk perpajakan bagi pemodal
baik dari dalam maupun luar negeri;
9. hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang telah memperoleh izin dari Bapepam;
10. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam antara lain meliputi keabsahan
perjanjian yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset, hak dan kewajiban pemegang untuk
setiap kelas Efek Beragun Aset, kesesuaian setiap kelas Efek Beragun Aset untuk pemodal
tertentu, dan perkara yang berkaitan dengan aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi
Kolektif;
11. nama, alamat, dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek, jika ada, Kreditur Awal, Penyedia
Jasa, dan Lembaga Pemeringkat;
12. faktor risiko antara lain :
a. risiko likuiditas dan risiko pasar Efek Beragun Aset;
b. risiko nilai tukar mata uang dan risiko suku bunga;
c. risiko kredit aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
d. risiko pembayaran atas aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset sebelum jatuh tempo;
e. risiko operasional dalam pelaksanaan kegiatan Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan
Penyedia Jasa; dan
f. risiko yang berkaitan dengan segi hukum;
13. Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement) /Arus Kas (Cash Flow), jika ada;
14. hak-hak pemegang Efek Beragun Aset termasuk antara lain hak-hak untuk memperoleh:
a. laporan keuangan secara periodik;
b. informasi mengenai pajak yang wajib dibayar oleh pemegang Efek Beragun Aset; dan
c. pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset; dan
15. tata cara dan persyaratan pemesanan Efek Beragun Aset.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-51/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECRITIES) </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 26 Desember 1997 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.B.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-07/PM/1996
TENTANG
PERIZINAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PERIZINAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor
III.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
pada tanggal :
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-07/PM/1996
Tanggal
:
17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.B.1 : PERIZINAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
1.
Permohonan izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan diajukan kepada Bapepam dalam rangkap
4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen
sebagai berikut :
a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan
Bapepam Nomor III.B.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
d. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
e. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-
program latihan yang akan diadakan;
f. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III.B.3 serta pejabat
satu tingkat di bawah direksi;
g. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Kliring dan
Penjaminan;
h. rancangan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa,
termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
i. pemilikan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki
oleh Bursa Efek;
j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
dan
k. bukti penyetoran Modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp15.000.000.000,00 (lima belas
milyar rupiah).
3. Apabila pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk pula Perusahaan Efek, maka
dalam daftar pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut dimuat pula keterangan:
a. nama dan tempat kedudukan Bursa Efek dimana Perusahaan Efek tersebut menjadi anggota
Bursa Efek; dan
b. persentase dari volume dan nilai transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek tersebut
dibandingkan dengan volume dan nilai total transaksi Efek di Bursa Efek sekurang-kurangnya
selama 6 (enam) bulan terakhir.
4. Apabila pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk pula Bank Kustodian, maka
dalam daftar pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut dimuat pula keterangan:
IV-2
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 07/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
a. uraian jasa yang diberikan oleh Bank Kustodian tersebut; dan
b. perkiraan pangsa pasar jasa Kustodian yang dikuasai oleh Bank Kustodian tersebut di
Indonesia.
5. Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat :
a. neraca;
b. perhitungan rugi/laba; dan
c. laporan arus kas.
6. Rencana kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan selama 3 (tiga) tahun sekurang-
kurangnya memuat :
a. perkiraan jumlah Perusahaan Efek yang menjadi pemakai jasa Lembaga Kliring dan
Penjaminan;
b. susunan organisasi dilengkapi dengan diskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab
sampai unit organisasi/jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian
Lembaga Kliring dan Penjaminan;
c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang yang menjamin keamanan pelaksanaan
kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan
efisien;
d. penerapan sistem kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dan sistem
pengawasan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa serta sistem
penyebaran informasi kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang akan
digunakan;
e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, teleks, faksimili, dan komputer;
dan
f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
7. Daftar calon direktur dan komisaris disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. riwayat hidup;
b. Kartu Tanda Penduduk;
c. surat pernyataan tentang hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek dan pemegang
saham;
d. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris sesuai
dengan Peraturan Nomor III.B.3 ; dan
e. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang
bersangkutan.
8. Pejabat satu tingkat di bawah direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi
persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
IV-3
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 07/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan
di bidang keuangan pada umumnya;
e. memiliki akhlak dan moral yang baik;
f. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan
g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-
undangan Pasar Modal.
9. Rancangan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan memuat sekurang-kurangnya :
a. peraturan mengenai persyaratan keanggotaan, yang meliputi antara lain :
1) persyaratan penerimaan para pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
2) pembekuan pemakaian jasa atau pemutusan hubungan dengan pemakai jasa;
b. peraturan mengenai kliring, yang meliputi antara lain :
1) tata cara penyelenggaraan kliring; dan
2) besarnya biaya pemakaian jasa bagi pemakai jasa.
c. Peraturan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang meliputi antara lain:
1) jumlah minimum jaminan yang wajib disediakan oleh pemakai jasa; dan
2) penggunaan jaminan.
10. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara, serta pemeriksaan
setempat apabila dipandang perlu.
11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi
syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan
bahwa:
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.1-2 lampiran
2 peraturan ini; atau
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.1-3 lampiran 3
peraturan ini.
12. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat,
Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.B.1-4
lampiran 4 peraturan ini.
Ditetapkan di
Pada tanggal
: Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN
: 1
Peraturan Nomor : III.B.1
FORMULIR NOMOR: III.B.1-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Izin Usaha
sebagai Lembaga Kliring
dan penjamin
Jakarta,. ......................19....
KEPADA
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
.......................................
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan
Penjaminan. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:
1. Nama lengkap pemohon : ................................................................
2. Alamat pemohon
: ................................................................
..............................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ............................................... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Lembaga Kliring
dan Penjamin
4. Nomor Pokok Wajib
Pajak
5. Alamat Lembaga
Kliring Dan Penjamin
: ...............................................................
:
.
.
. -
: ...............................................................
................................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ................................... -
(Kota & Kode Pos)
6. Modal
a. Modal Dasar
b. Modal Disetor
7. Nomor Telepon, Telex,
dan Faksimile
8. Pegawai penghubung.
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ................................................................
: ...............................................................
IV-5
Peraturan Nomor III.B.1
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor
III.B.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. daftar pemegang saham.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
4. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
5.
rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-
program latihan yang akan diadakan;
6. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III.B.3 serta pejabat satu
tingkat di bawah direksi;
7. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
8. rancangan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa,
termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
9. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
10. bukti penyetoran Modal;
11. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) formulir
ini;
12. surat pernyataan direksi perusahaan pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dibuat
sesuai dengan lampiran 2 dan 3 formulir ini; dan
13. dokumen pendukung lainnya.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Pemohon
materai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-6
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN
I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :
1. Semua pertanyaan (Bagian I sampai Bagian II) dalam permohonan Izin Usaha ini wajib
dijawab oleh Pemohon.
2. Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas calon komisaris, direktur
atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.
3. Berilah tanda dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah
tanda dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah
“tidak”.
Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas
dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat :
a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.
II INTEGRITAS DIREKTUR, KOMISARIS ATAU PEJABAT
Definisi :
1. Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau
real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan
dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak
di bidang keuangan.
2. Pejabat adalah pejabat satu tingkat di bawah direksi.
Jawablah pertanyaan di bawah ini :
1. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon direktur, komisaris atau
Pejabat pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan:
a. tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha berhubungan dengan
Investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan,
atau pemerasan?
ya
b. atau kejahatan lain?
ya
tidak
tidak
2. Apakah pengadilan :
a. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat bangkrut?
ya
tidak
IV-7
: 1
Formulir Nomor : III.B.1-1
Peraturan Nomor III.B.1
b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon direktur, komisaris dan Pejabat dalam kegiatannya
yang Berhubungan Dengan Investasi?
ya
tidak
c. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran
hukum yang berhubungan dengan Investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku?
ya
3. Apakah Bapepam pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau melakukan
kelalaian?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan-
keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam?
ya
tidak
c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu perusahaan Berhubungan
Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan,
dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan
atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon direktur,
komisaris atau Pejabat?
ya
tidak
4. Apakah lembaga/institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu, tidak memberikan
pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu
Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara,
dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
c. memerintahkan untuk menegur calon direktur, komisaris atau Pejabat sehubungan dengan kegiatan
yang Berhubungan Dengan Investasi?
ya
tidak
d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan
Pendaftaran para calon direktur, komisaris atau Pejabat untuk bergerak dalam usaha yang Berhubungan
Dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?
ya
IV-8
tidak
tidak
Peraturan Nomor III.B.1
e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon direktur, komisaris atau
Pejabat sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Pengacara
atau Penilai?
ya
5. Apakah Lembaga Kliring dan Penjaminan lain pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau
tidak menyatakan fakta?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran peraturan
perundang-undangan yang berlaku?
ya
tidak
c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu usaha
Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan
Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut
atau dibatasi?
ya
tidak
d. menertibkan calon direktur, komisaris atau Pejabat dengan mengeluarkan atau
menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Lembaga Kliring dan Penjaminan,
dengan menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan anggota-
anggota lain atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
ya
tidak
6. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang dituntut oleh suatu
Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
ya
tidak
7. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang digugat atau dituntut
oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?
ya
tidak
III RENCANA KERJA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
Daftar pertanyaan berikut ini, dijawab dalam lembaran terpisah.
Rencana kerja Lembaga Kliring dan Penjaminan meliputi rencana keuangan, rencana
kegiatan.
1. Rencana Keuangan meliputi :
a. Daftar nama Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diusulkan serta modal
ditempatkan dan disetor, iuran berkala, biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya.
b. Lampiran rencana keuangan untuk tiga tahun pertama pelaksanaan Lembaga Kliring
dan Penjaminan yang memuat sebagai berikut :
1) rincian sumber penerimaan, dan dasar untuk memperkirakan penerimaan
tersebut;
IV-9
tidak
Peraturan Nomor III.B.1
2) rincian pengeluaran biaya penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan kliring dan
penjaminan;
3) cadangan jaminan pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan dan biaya yang
diperkirakan untuk jaminan tersebut; dan
4) proyeksi neraca dan arus kas yang diharapkan.
c. Rincian investasi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang meliputi antara lain :
1) penerapan dan pengembangan sistem kliring dan penjaminan;
2) sistem perangkat keras yang digunakan;
3) penerapan dan pengembangan sistem keamanan fisik;
4) fasilitas cadangan (back-up) dalam hal terjadi gangguan;
5) penerapan dan pengembangan sistem pengawasan intern;
6) investasi yang direncanakan dalam bentuk tanah, bangunan, dan aktiva tetap lainnya;
7) modal kerja;
8) cadangan untuk jaminan; dan
9) aktiva lain-lain.
d. Tanggung jawab Lembaga Kliring dan Penjaminan terhadap pemakai jasa sebagaimana
dimuat dalam perjanjian antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan pemakai jasa
dimaksud.
e. Jumlah saldo dana jaminan yang direncanakan untuk dipertahankan.
2. Rencana Kegiatan (Operasi) meliputi :
a. Perkiraan jumlah Perusahaan Efek yang menjadi pemakai jasa Lembaga Kliring dan
Penjaminan;
b. Rencana pelaksanaan kliring dan penyelesaian Transaksi.
c. Jumlah maksimum transaksi per-hari yang dapat diproses oleh Lembaga Kliring dan
Penjaminan pada saat awal operasinya;
d. Rencana operasi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diusulkan untuk jangka waktu
tiga tahun pertama memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
1) volume transaksi Bursa yang diharapkan dalam tiga tahun pertama;
2) kesanggupan dari sistem kliring pada tahap awal untuk menangani volume transaksi
Bursa yang diharapkan;
3) rencana meningkatkan sistem kliring untuk memenuhi volume Transaksi Bursa yang
tinggi yang tidak diperkirakan seperti :
a) kemampuan penyesuaian dari perangkat lunak terhadap peningkatan aktivitas
Transaksi Bursa;
b) kemampuan penyesuaian perangkat keras terhadap peningkatan aktivitas Transaksi
Bursa;
IV-10
Peraturan Nomor III.B.1
4) rencana pengamanan terhadap kemungkinan- kemungkinan sebagai berikut :
a) kebakaran atau kerusakan pada pusat fasilitas pemrosesan;
b) gangguan tenaga listrik;
c) kebakaran atau kerusakan lain dari catatan-catatan pendukung;
d) pencurian Efek, uang tunai, atau catatan-catatan;
e) penghapusan arsip komputer dan catatan-catatan lain secara disengaja atau tidak;
f) penggelapan oleh pegawai atau pejabat;
g) kejahatan komputer dan pengrusakan data informasi yang disimpan dalam komputer
atau catatan lainnya;
h) rencana pemeliharaan dan sumber-sumber suku cadang untuk komputer dan
peralatan lain; dan
i) kerusakan atau gangguan dari hubungan komunikasi;
5) lokasi, rencana denah dan susunan dari fasilitas Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
menunjukkan :
a) lokasi yang terbuka untuk umum;
b) lokasi khusus untuk penanganan Efek;
c) lokasi khusus untuk pemrosesan data dan akuntansi;
d) fasilitas komunikasi; dan
e) pusat informasi pasar;
f) tempat parkir;
g) fasilitas lain;
6) diagram (flow-chart) umum tentang pelaksanaan kegiatan operasi Lembaga Kliring dan
Penjaminan;
7) sistem komputer yang digunakan;
8) program-program pendidikan;
9) tata tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan.
3. Rencana Peraturan Keanggotaan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
a. Apakah ada calon anggota dari Lembaga Kliring dan Penjaminan yang kini sudah
menjadi anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan lain?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", sebutkan nama anggota tersebut.
b. Apakah anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan diwajibkan menyetor dana jaminan
dan memberikan wewenang hak khusus kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk
mengambil dana tersebut dalam rangka melindungi kepentingan pemodal?
ya
Apabila jawabannya "Ya", jelaskan.
IV-11
tidak
Peraturan Nomor III.B.1
4. Penyelesaian Kewajiban Atas Transaksi Bursa
a. Apakah Lembaga Kliring dan Penjaminan bertanggung jawab untuk menyelesaikan
transaksi yang sudah dikonfirmasikan apabila Anggota Bursa cidera janji?
b. Berikan perkiraan risiko kliring dengan perhitungan sebagai berikut :
R = a x b x c
R = Perkiraan risiko
a = Nilai rata-rata kliring harian
b = % rata-rata tertimbang perubahan harga
c = Hari penyelesaian transaksi
c. Berikan rincian bentuk dana jaminan kliring
5. Rencana Tata cara Kliring
a. Apakah konfirmasi perdagangan akan diserahkan oleh kedua belah pihak untuk dicocokkan
dan dibandingkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", kapan Transaksi Bursa selambat-lambatnya akan dicocokkan?
b. Dengan cara apa informasi yang berkaitan dengan posisi kliring dan penjaminan akan
disampaikan kepada pengguna jasa kliring dan penjaminan (jika perlu jelaskan dalam
rencana kerja tiga tahun) :
1) komunikasi langsung dari komputer ke komputer;
2) pita magnetik atau disket;
3) terminal-terminal on-line; atau
4) kertas.
c. Informasi apa yang akan dibandingkan dalam mencocokkan suatu transaksi Bursa?
d. Setelah suatu transaksi Bursa dicocokkan dan dikonfirmasikan, apakah masih ada informasi
lain yang diperlukan sebelum suatu transaksi dapat diselesaikan?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", informasi apa dan oleh siapa diberikan, serta kapan harus
disampaikan?
e. Prosedur apa yang digunakan untuk perdagangan yang tidak cocok, dan selambat-
lambatnya berapa hari perdagangan tersebut akan diselesaikan.
6. Rencana Sistem Penyelesaian Transaksi Bursa (settlement)
a. Apakah penyelesaian transaksi akan terpengaruh oleh penyampaian fisik suatu Efek?
ya
tidak
IV-12
Peraturan Nomor III.B.1
Apabila jawabannya "Ya", apakah penyampaian akan terjadi di Lembaga Kliring dan
Penjaminan, di kantor Perantara-Pedagang Efek, atau di lokasi lain. Jelaskan !
b. Apakah penyelesaian akan terpengaruh oleh penyampaian Efek yang bersamaan dengan
saat pembayaran?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Tidak", jelaskan sistem penyelesaian yang akan dipergunakan.
c. Apakah penyelesaian transaksi akan terpengaruh oleh penyampaian Efek berdasarkan
catatan pemindah-bukuan terhadap pembayaran?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", siapa yang akan bertanggung jawab atas pembukuan?
1) Lembaga Kliring dan Penjaminan; atau
2) Lain-lain (jelaskan).
d. Bagaimana Lembaga Kliring dan Penjaminan akan menyelesaikan transaksi apabila
pembelinya gagal menyelesaikannya (cidera janji)?
e. Bagaimana Lembaga Kliring dan Penjaminan akan menyelesaikan transaksi apabila
penjualnya gagal menyelesaikannya (cidera janji)?
7. Penerapan dari sistem-sistem
a. Siapa yang akan bertanggung jawab atas rancangan dan penerapan sistem pemrosesan
data Lembaga Kliring dan Penjaminan?
b. Untuk setiap jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan yang akan dilaksanakan, jelaskan
pengalaman dan kecakapan dari para pelaksana sehubungan dengan perkembangan
dari setiap jenis sistem :
1) kliring atas transaksi Bursa
2) penerbitan dan pengiriman informasi mengenai penyelesaian Transaksi Bursa di
Lembaga Kliring dan Penjaminan;
3) distribusi informasi mengenai nilai dan volume kliring Transaksi Bursa.
c. Pilih dan jelaskan sistem yang ditawarkan yang paling baik memberikan jaminan bagi
kelangsungan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan?
1) sistem yang akan dikembangkan sendiri tanpa jaminan pihak lain;
2) sistem dengan jaminan kontrak;
3) sistem yang dikontrak dengan jaminan pelaksanaannya;
4) sistem akan diperoleh sebagai hadiah atau sumbangan tanpa jaminan pihak lain;
atau
5) Lain-lain (jelaskan).
d. Uraikan lokasi Lembaga Kliring dan Penjaminan, luas ruangan yang diperlukan (meter
persegi), dan kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?
IV-13
Peraturan Nomor III.B.1
e. Dimana catatan dan arsip pendukung Lembaga Kliring dan Penjaminan akan ditempatkan
dan bagaimana perjanjian kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?
f. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pemasangan dan penerapan sarana komputer
Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pengalaman apa yang dimilikinya?
g. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan sistem fisik keamanan dari
Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pengalaman apa yang dimilikinya?
h. Apakah Lembaga Kliring dan Penjaminan akan membuka kantor cabang, dan jika demikian,
kapan dan bagaimana kantor-kantor tersebut dihubungkan dengan Lembaga Kliring dan
Penjaminan dalam tatacara pemberian jasa?
i. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan program pendukung termasuk
kemungkinan bencana atas sarana pendukung tersebut dan pengalaman apa yang
dimilikinya?
j. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem pemeriksaan dan pengendalian keuangan
dan pengalaman apa yang dimilikinya?
8. Dasar Ekonomis Pendirian Lembaga Kliring dan Penjaminan
a. Apakah rencana pelaksanaan dan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan, termasuk,
iuran, dan biaya lain bagi pemakai jasa diberitahukan secara terbuka dan tertulis kepada
Perusahaan Efek atau lembaga-lembaga pasar modal lain yang menggunakan jasanya?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari dokumen pemberitahuan tersebut.
b. Apakah Bursa Efek, Anggota Bursa, Bank Kustodian, lembaga atau peserta pasar modal
yang memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan
tersebut setuju secara tertulis untuk mempergunakan jasa-jasanya dengan biaya yang
diajukan apabila jasa tersebut sudah ada?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan daftar dari pihak-pihak.
c. Apakah telah dilakukan penelitian tentang biaya yang dibebankan oleh Lembaga Kliring
dan Penjaminan?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari laporan penelitian tersebut.
........................., ................. 19
Pemohon
materai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-14
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN : 2
Formulir Nomor : III.B.1-1
SURAT PERNYATAAN
(Dibuat oleh Direksi ............. Pemegang Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
: ...........................................................................................................
2. Alamat rumah : ...........................................................................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ...................................................................................-
(Kota & Kode Pos)
selaku Direktur Utama/Direktur pada .................................. menyatakan dengan sejujur-jujurnya
bahwa perusahaan selaku calon pemegang saham pada Lembaga Kliring dan Penjaminan ...........
tidak memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengendalian dengan perusahaan lain
yang juga menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Jika terjadi perubahan susuanan pengurus, atau kepemilikan saham atas perusahaan pemegang
saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sehingga mengakibatkan perusahaan memiliki hubungan
kepemilikan saham, kepengurusan, atau pengendalian dengan perusahaan lain pemegang
saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, saya berjanji akan melaporkan hal tersebut selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud kepada Bapepam dan
Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.
.............................., ..............
Pemohon
materai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-15
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN
(Dibuat oleh Anggota Direksi atau Komisaris Bursa Efek)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: 3
Peraturan Nomor : III.B.1-1
: ……………………………………...................................………………
Alamat Lengkap : ……………………………………...................................………………
……………………………………...................................………………
(Nama Jalan & Nomor)
……………………………………...................................……………... -
(Kota & Kode Pos)
selaku ....... pada Lembaga Kliring dan Penjaminan ......... menyatakan hubungan afiliasi saya
dengan pihak-pihak seperti dibawah ini:
Nama Pihak yang terafiliasi
Jenis Afiliasi
……………………………………...................................……………… ……………………………………............
Jika terjadi perubahan afiliasi antara saya dengan Pihak tersebut diatas saya berjanji akan
melaporkan perubahan tersebut dalam 3 (tiga) hari kerja kepada Bapepam dan direksi Lembaga
Kliring dan Penjaminan.
.............................., ..............
Pemohon
materai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-16
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.B.1
FORMULIR NOMOR: III.B.1-2
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Pemberitahuan Kekurangan Data
Permohonan Izin Usaha Sebagai
Lembaga Kliring dan Penjaminan.
di -
...............................................................
Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
.........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.............................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-17
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.B.1-3
Nomor :
Lampiran : ---
Perihal
: Penolakan Permohonan Izin
Usaha Sebagai Lembaga
Kliring dan Penjaminan.
: 3
Peraturan Nomor : III.B.1
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth.
di -
......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal
..................................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa
permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
...........................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-18
Peraturan Nomor III.B.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.B.1-4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP
/PM/199..
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
(NPWP:
-
.
Membaca
Menimbang
.
.
)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
: Surat permohonan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan
Nomor ........................... tanggal ..................................
: bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu
dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Lembaga Kliring dan
Penjaminan
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-....../PM/1996
tentang Perizinan Bursa Efek.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
KEPADA ......................
Pasal 1
Memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada ................... dengan alamat
kantor pusat di .......................
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
: 4
Peraturan Nomor : III.B.1
IV-19
Peraturan Nomor III.B.1
Pasal 3
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-20
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-07/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PERIZINAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.I.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-78/PM/1996
TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANAT
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
Pemeliharaan Dokumen Oleh Wali Amanat;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANAT
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Wali Amanat, diatur dalam Peraturan Nomor X.I.2
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor X.I.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 78/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR X.I.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANAT.
1. Setiap Wali Amanat wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan,
data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan Emiten yang menggunakan jasa Wali
Amanat.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, antara lain:
a. kontrak perwaliamanatan;
b. kontrak yang berkaitan dengan pemberian jaminan dan bukti pemilikan atau penguasaan atas
harta yang dijaminkan;
c. catatan, risalah dan atau laporan mengenai jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang masih
beredar dan yang telah dilunasi;
d. catatan, risalah dan atau laporan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Emiten termasuk
tindakan yang dilakukan oleh Wali Amanat karena tidak dipenuhinya persyaratan kontrak
perwaliamanatan, antara lain tidak dibayarnya pokok dan bunga, atau adanya pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undang di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Emiten;
e. catatan, risalah dan atau laporan mengenai Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang;
f. catatan, risalah dan atau laporan mengenai jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang dapat
dikonversikan menjadi saham, apabila ada;
g. daftar Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat; dan
h. buku pedoman operasional Wali Amanat.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini wajib disimpan di tempat yang aman
dan terpisah dari kegiatan bank lainnya dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan
Bapepam.
4. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini wajib disimpan sekurang-
kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun sejak seluruh kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek
bersifat utang telah dipenuhi.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-2
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-78/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANAT </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.D.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-08/PM/2000
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.2 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK
DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa untuk mendorong terciptanya efisiensi dalam penyusunan laporan
pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum yang terdapat dalam Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
serta meningkatkan perlindungan kepada investor terhadap batasan-batasan
dalam perjanjian yang dapat merugikan pemegang saham (negatif covenant),
dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Nomor IX.D.2 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang
Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/1998;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.2 TENTANG PEDOMAN MENGENAI
BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.2 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor IX.D.2
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/1998
tanggal 14 Agustus 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Maret 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IX.D.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep-42/PM/1998
Tanggal : 14 Agustus 1998,diubah dengan
Nomor : Kep-08/PM/2000
Tanggal : 13 Maret 2000
PERATURAN NOMOR IX.D.2 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU
1. Pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran berdasarkan peraturan ini akan digunakan
bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud untuk menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IX.D.1. Dalam mempersiapkan Pernyataan
Pendaftaran, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan
Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran
dalam Rangka Penawaran Umum kecuali angka 5, angka 8, angka 17, angka 21, angka 22 dan angka
23.
2. Pernyataan Pendaftaran untuk suatu penawaran sebagaimana diatur dalam angka 1 sekurang-
kurangnya terdiri dari :
a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran;
b. Prospektus; dan
c. dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut.
3. Surat pengantar yang dimaksud dalam angka 2 huruf a peraturan ini harus dalam bentuk dan
mengandung informasi yang ditetapkan dalam Formulir Nomor IX.C.1-1 Lampiran 1 Peraturan Nomor
IX.C.1.
4. Prospektus yang dimaksud dalam angka 2 huruf b peraturan ini harus dalam bentuk dan mengandung
informasi yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.3.
5. Dokumen lain yang dimaksud dalam angka 2 huruf c peraturan ini meliputi :
a. rencana jadwal Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
b. perjanjian yang menetapkan pembelian Efek yang tidak dipesan melalui penawaran Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (jika ada);
c. perjanjian perwaliamanatan (jika ada);
d. perjanjian penanggungan (jika ada);
e. informasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sebelumnya;
f. Laporan Keuangan
1) laporan Akuntan berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan;
2) menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terdiri dari:
a) neraca;
b) laporan laba rugi;
c) laporan perubahan Ekuitas;
IV-3
Peraturan Nomor IX.D.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-58/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep-42/PM/1998
Tanggal : 14 Agustus 1998,diubah dengan
Nomor : Kep-08/PM/2000
Tanggal : 13 Maret 2000
d) laporan arus kas;
e) catatan atas laporan keuangan; dan
f) laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan
keuangan jika dipersyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten
atau Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan.
Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari
dari laporan keuangan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi
dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara
tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
g. surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan
Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang
diaudit oleh Akuntan;
h. surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik di bidang akuntansi;
i. keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam
Prospektus;
j. kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividen;
k. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum (sehubungan dengan perubahan
yang terjadi setelah tanggal dikeluarkannya pendapat hukum sebelumnya dan hal yang
berkaitan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum);
l. surat pencabutan pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan
kepentingan pemegang saham publik dari kreditur;
m. dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan, dalam hal penggunaan
dana untuk ekspansi termasuk pembelian aktiva;
n. pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor
IX.C.1-4 Lampiran 4 Peraturan Nomor IX.C.1; dan
o. informasi lain sesuai dengan permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam
penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada
masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Bapepam dapat memperoleh informasi lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan
Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat
merugikan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik atau Pihak yang terafiliasi seperti:
a. NPWP dari anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama;
b. fotokopi KTP dan atau bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia, dan
fotokopi paspor atau tanda bukti lain bagi Warga Negara Asing;
c. fotokopi anggaran dasar para pemegang saham yang bukan perorangan;
d. surat pernyataan yang dibubuhi meterai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari anggota
komisaris dan direksi tentang keterlibatan atau tidaknya dalam kasus hukum; dan
IV-4
Peraturan Nomor IX.D.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-58/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan
Nomor : Kep-42/PM/1998
Tanggal : 14 Agustus 1998,diubah dengan
Nomor : Kep-08/PM/2000
Tanggal : 13 Maret 2000
e. keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari Pihak yang terlibat dalam suatu
Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang
diwajibkan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Maret 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-5
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-08/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.2 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU </reg_title>
<set_date> 13 Maret 2000 </set_date>
<effective_date> 13 Maret 2000 </effective_date>
<changed_reg> 'KEP-42/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998' </changed_reg>
<replaced_reg> 'KEP-42/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '46/PP/1995', '8/UU/1995', 'KEP-42/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.B.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-67/PM/1996
TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN
OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Lembaga Kliring dan
Penjaminan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam
Peraturan Nomor X.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor X.B.2
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor X.B.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-67/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR X.B.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN
1. Setiap Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengadministrasikan, menyimpan dan
memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
a. status dan kegiatan para pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
b. catatan atas kliring Transaksi Bursa dan pembukuan dana jaminan di Lembaga Kliring
dan Penjaminan;
c. penyelenggaraan kliring dan penjaminan Transaksi Bursa; dan
d. pengelolaan administrasi dan manajemen Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai
Perseroan.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya:
a. daftar pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
b. catatan kegiatan pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk kesulitan
keuangan perusahaan yang dihadapi dan pelanggaran yang pernah dilakukan.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya :
a. jumlah dan jenis Efek yang dikliring;
b. catatan mengenai hak untuk menerima dan kewajiban menyerahkan Efek dan uang;
dan
c. daftar nama pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyetor dana jaminan
serta jumlah jaminan yang disetor.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya:
a. daftar kliring Efek harian dengan merinci nama Efek yang dikliring, harga, dan jumlah
unit masing-masing Efek;
b. laporan mengenai penyelesaian Transaksi Bursa yang tidak tepat waktu atau gagal;
c. perubahan jam kliring di Lembaga Kliring dan Penjaminan;
d. penghentian sementara kliring suatu Efek;
e. informasi bersifat rahasia yang menurut Lembaga Kliring dan Penjaminan dianggap
mempunyai pengaruh yang penting dan relevan terhadap pasar pada umumnya dan/atau
Efek tertentu pada khususnya;
f. penyelesaian perselisihan antar pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
IV-3
Peraturan Nomor X.B.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-67/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya:
a. anggaran dasar beserta semua perubahannya;
b. buku daftar Pemegang Saham dan administrasi penyimpanannya;
c. notulen Rapat Umum Pemegang Saham, rapat direksi dan atau dewan komisaris, rapat
komite atau panitia;
d. perubahan dalam kepengurusan sampai satu tingkat di bawah direksi;
e. pembentukan komite atau panitia dan atau perubahan komposisi keanggotaan komite
atau panitia tersebut (jika ada); dan
f. dokumen lain termasuk surat-menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan,
pengumuman, edaran dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh Lembaga Kliring
dan Penjaminan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5
peraturan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan
sekurang - kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.
Ditetapkan di
:
Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-67/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.B.7
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 47 /PM/2004
TENTANG
DANA JAMINAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional
Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan
jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dipandang perlu untuk
mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/2000 tentang Dana
Jaminan dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang
Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 530/KMK.01/2004 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.01/1983 tentang
Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG DANA
JAMINAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Dana Jaminan, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.7 sebagaimana dimuat dalam
Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor III.B.7
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-26/PM/2000 tanggal
30 Juni 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004
Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
IV-2
Peraturan Nomor III.B.7
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 47/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004
PERATURAN NOMOR III.B.7 : DANA JAMINAN
1.
Definisi :
a. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan
untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota Kliring yang gagal
memenuhi kewajiban berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan
transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota
Kliring yang bersangkutan.
b. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh
Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Dana Jaminan hanya dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memenuhi
Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa jika sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam
angka 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian
Transaksi Bursa, telah digunakan tetapi tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban anggota
Kliring yang gagal.
3. Anggota Kliring wajib menyetor uang sebagai sumbangan untuk Dana Jaminan yang tidak dapat
ditarik kembali guna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Sumbangan tersebut sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa
yang penyelesaiannya dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
b. Khusus untuk transaksi Kontrak Berjangka, Anggota Kliring menyetor uang sebesar 0,005%
(lima per seratus ribu) dari nilai transaksi Kontrak Berjangka.
c. Khusus untuk transaksi obligasi, Anggota Kliring menyetor uang sebesar 0,00125% (seratus
dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai transaksi obligasi.
d. Sumbangan tersebut disetor selambat-lambatnya pada hari penyelesaian Transaksi Bursa
melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan.
e. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk kepentingan nasabah anggota Kliring, maka
sumbangan tersebut dipungut dari nasabah oleh anggota Kliring.
f. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk portofolio anggota Kliring sendiri, maka sumbangan
wajib dibayar dari anggota Kliring yang bersangkutan.
4. Dana Jaminan bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun
untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.
5. Pengelolaan Dana Jaminan
a. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengelola Dana Jaminan.
IV-3
Peraturan Nomor III.B.7
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 47/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004
b. Dalam hal Bapepam menganggap Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak sanggup untuk
mengelola Dana Jaminan dan tidak dapat melanjutkan fungsinya atau tidak ada Pihak lain yang
dapat mengambil alih fungsi dan tanggung jawab Lembaga Kliring dan Penjaminan dimaksud,
maka Dana Jaminan akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.
6. Setiap penggunaan Dana Jaminan dengan maksud untuk menyelesaikan kewajiban Lembaga Kliring
dan Penjaminan wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh anggota Jaringan
Kredit, sebagaimana ditentukan dalam angka 6 huruf g Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa, jika Dana Jaminan belum terpenuhi dari hasil penjualan aset anggota
Kliring yang gagal.
7. Dana Jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam Surat Utang Negara dan atau deposito bank dengan
komposisi yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko. Hasil investasi Dana
Jaminan wajib ditambahkan ke dalam Dana Jaminan setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan
kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini.
8.
Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaporkan kepada Bapepam setiap bulan posisi
keuangan Dana Jaminan, dengan menggunakan prinsip akuntansi dan bentuk yang sama yang
berlaku pada Reksa Dana selambat-lambatnya hari ke-15 (kelima belas) pada bulan berikutnya
dengan tembusan kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dan komisaris Lembaga
Kliring dan Penjaminan.
9. Dana Jaminan tidak termasuk dalam laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib
dilaporkan secara terpisah.
10. Laporan keuangan tahunan Dana Jaminan wajib disusun oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan
diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta dilaporkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan
kepada Bapepam selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tahun buku berakhir.
11. Dana Jaminan wajib disimpan dalam Rekening Efek pada bank Kustodian yang disetujui oleh komite
kebijakan kredit dan pengendalian risiko Lembaga Kliring dan Penjaminan.
12. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi sebanyak-
banyaknya 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bersih setelah pajak hasil investasi Dana
Jaminan.
Bapepam dapat menentukan batasan lain yang lebih kecil dengan memperhatikan kondisi keuangan
Lembaga Kliring dan Penjaminan.
13. Biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan dibebankan
pada Dana Jaminan dan besarnya biaya dimaksud wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu oleh
Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko Dana
Jaminan.
IV-4
Peraturan Nomor III.B.7
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 47/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004
14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan
sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004
Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
IV-5
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-47/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> DANA JAMINAN </reg_title>
<set_date> 9 Desember 2004 </set_date>
<effective_date> 9 Desember 2004 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-26/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '530/KMK.01/2004|KEP-MENKEU/2004', '46/PP/1995', '446/KMK.01/1983|KEP-MENKEU/1983', '8/UU/1995', '12/PP/2004' </related_reg>
|
Peraturan Nomor XIV.B.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 21 /PM/1999
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
:
a. bahwa untuk terciptanya keterbukaan informasi sebagai pertanggungjawaban
kepada masyarakat pemodal serta untuk tercapainya Good Corporate Governance,
dalam perundang-undangan di bidang Pasar Modal ditegaskan bahwa Pihak yang
telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam wajib
menyampaikan laporan kepada Bapepam;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanakan penyampaian laporan dimaksud, dalam
Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ditegaskan
bahwa bagi setiap Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif antara lain berupa
denda;
c. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pembayaran denda
yang telah dikenakan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka perlu ditetapkan ketentuan
mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda dalam Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2104);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara RI
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3694);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara;
IV-1
Peraturan Nomor XIV.B.1
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/M Tahun 1998 tanggal
19 Juni 1998;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 940/KMK.01/1991
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 376/KMK.01/1998
tentang Pengurusan Piutang Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda diatur dalam
Peraturan Nomor: XIV.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 5 Agustus 1999
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Jusuf Anwar
NIP 060033316
IV-2
Peraturan Nomor XIV.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21/PM/1999
Tanggal : 5 Agustus 1999
PERATURAN NOMOR XIV.B.1
: TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
DENDA
1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
a. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok
terorganisasi.
b. Denda adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena
pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.
c. Bunga adalah sejumlah uang yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban
pembayaran denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
d. Piutang Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar pada Negara atau Badan-
badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan
suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun.
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam atas nama Ketua Bapepam
mengeluarkan surat pengenaan dan penagihan sanksi administratif berupa denda serta
melimpahkan piutang macet.
3. Setiap Pihak yang telah dikenakan sanksi denda wajib segera melunasi dan menyampaikan
bukti pembayaran kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat
sanksi administratif berupa denda ditetapkan.
4. Pembayaran sanksi administratif berupa denda ditujukan kepada Kantor Kas Negara dengan
menggunakan formulir surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) dengan kode
Map. 0892.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 denda tidak dilunasi,
Bapepam akan memberikan surat tegoran pertama untuk segera melunasi denda beserta
bunga atas denda selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat
tegoran pertama, dengan menggunakan Formulir Nomor XIV.B.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
6. Besarnya bunga sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus)
per bulan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada surat tegoran pertama, sanksi
administratif berupa denda beserta bunga tidak dilunasi, maka Bapepam akan memberikan
surat tegoran kedua dengan jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak ditetapkannya surat tegoran tersebut, dengan menggunakan Formulir Nomor XIV.B.1-
2 lampiran 2 peraturan ini.
IV-3
Peraturan Nomor XIV.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21/PM/1999
Tanggal : 5 Agustus 1999
8. Apabila jangka waktu yang diberikan dalam surat tegoran kedua untuk melunasi piutang
telah lewat, maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya
dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN).
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 5 Agustus 1999
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Jusuf Anwar
NIP 060033316
IV-4
LAMPIRAN
Peraturan Nomor XIV.B.1
: 1
Peraturan Nomor
: XIV.B. 1
FORMULIR NOMOR : XIV.B.1-1
Nomor
Lampiran :
Perihal
: S- /PM/ (Tahun)
: Tegoran Pertama
Yth .......................... (Pihak)
..........................
..........................
Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara
hal-hal sebagai berikut :
1.
…………..(Pihak) telah dikenakan sanksi denda sebesar Rp ……………. (terbilang), atas
………….(pelanggaran), sebagaimana dimaksud dalam Surat Bapepam Nomor S-..../PM/
……….(tahun).......(tanggal)........(bulan)……..(tahun).
2.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 1997 setiap keterlambatan pembayaran sanksi denda yang masuk dalam
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus)
per bulan dari jumlah denda yang telah ditetapkan.
3 .
Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami peringatkan Saudara agar segera melunasi
kewajiban untuk membayar denda ditambah bunga dengan jumlah seluruhnya sebesar
Rp………. (terbilang) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya surat ini dan
menyetorkan kepada Kas Negara dengan menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan
Bukan Pajak (SSBP) dengan kode MAP. 0892. Bukti penyetoran ke Kas Negara tersebut
wajib segera disarnpaikan kepada Bapepam.
Demikian agar Saudara maklum.
a.n. Ketua Bapepam
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum
....................….
NIP…………...
Jakarta,………….
Tembusan :
...............
IV-5
Peraturan Nomor XIV.B.1
LAMPIRAN
: 2
Peraturan Nomor : XIV.B. 1
FORMULIR NOMOR : XIV.B.1-2
Nomor
: S-
Lampiran :
Perihal
/PM/ (Tahun)
: Tegoran Kedua
Yth .................... (Pihak)
..........................
..........................
Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada
Saudara hal-hal sebagai berikut :
1 . Sampai saat ini kami belum menerima bukti bahwa Saudara telah membayar
denda sebagaimana dimaksud dalain surat tegoran pertama Nomor: S-
/PM/………. (Tahun),……….(tanggal)
…………(bulan)……….(tahun).
2. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami peringatkan Saudara agar segera
melunasi kewajiban untuk membayar denda ditwnbah bunga sebagaimana
ditetapkan dalam surat tegoran pertama paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak ditetapkannya surat ini dan menyetorkan kepada Kas Negara dengan
menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak (SSBP)
dengan kode MAP.0892. Bukti penyetoran ke Kas Negara tersebut wajib segera
disainpaikan kepada Bapepam.
3. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk melunasi piutang
telah lewat maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang
penagihannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) /
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
Demikian agar Saudara maklum.
a.n Ketua Bapepam
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum
....................….
NIP…………......
Tembusan :
...............
Jakarta,………….
IV-6
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-21/PM/1999|KEPTA-BAPEPAM/1999 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA </reg_title>
<set_date> 5 Agustus 1999 </set_date>
<effective_date> 5 Agustus 1999 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '20/UU/1997', '940/KMK.01/1991|KEP-MENKEU/1991', '160/M|KEPPRES/1998', '376/KMK.01/1998|KEP-MENKEU/1998', '46/PP/1995', '22/PP/1997', '21/KEPPRES/1991', '8/UU/1995', '49/PERPPU/1960' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-614/BL/2011
TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
UTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi
Emiten atau Perusahaan Publik dalam memperoleh
akses pendanaan yang termasuk dalam kriteria
Transaksi Material dengan tetap memperhatikan
perlindungan kepada investor, dipandang perlu untuk
menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK
KEP-413/BL/2009 tentang Perubahan Peraturan Nomor
IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama, dengan menetapkan Keputusan
Ketua Bapepam dan LK yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
20/M Tahun 2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA UTAMA.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama diatur dalam Peraturan Nomor
IX.E.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 2
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan
Bapepam Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor KEP-413/BL/2009 tentang Perubahan
Peaturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28
November 2011.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 28 November 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd
ttd
Nurhaida
NIP 195906271989022001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
PERATURAN NOMOR IX.E.2 : TRANSAKSI
1. KETENTUAN UMUM
a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1) Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2) Transaksi Material adalah setiap:
a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha
tertentu;
b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau
segmen usaha;
c) sewa menyewa aset;
d) pinjam meminjam dana;
e) menjaminkan aset; dan/atau
f) memberikan jaminan perusahaan;
dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas
Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu
rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
3) Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
4) Kegiatan Usaha Utama adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang
tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan dan telah dijalankan.
b.
Nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2)
dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagai berikut:
1) laporan keuangan tahunan yang diaudit;
2) laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan Akuntan
dalam rangka penelaahan terbatas paling sedikit untuk akun ekuitas;
atau
3) laporan keuangan interim yang diaudit selain laporan keuangan
interim tengah tahunan, dalam hal Perusahaan mempunyai laporan
keuangan interim,
mana yang terkini.
c.
Tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang
digunakan untuk menghitung nilai Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 2) tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan
sebelum:
1) tanggal transaksi dilaksanakan dalam hal Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a; atau
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
MATERIAL
DAN
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-2-
2) tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam angka 2
huruf b.
2. TRANSAKSI MATERIAL
a.
Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi
20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus)
dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan
RUPS, namun wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada
masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen
pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian Transaksi Material;
2) informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1) mencakup:
a) uraian mengenai Transaksi Material yang dilakukan, paling
sedikit meliputi obyek transaksi, nilai transaksi, dan pihak-pihak
yang melakukan transaksi (nama, alamat, telepon, faksimili,
pengurusan, dan pengawasan);
b) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi
Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan
Perusahaan;
Dalam hal Transaksi Material berupa pembelian atau penjualan
saham yang menyebabkan Perusahaan memperoleh atau
kehilangan pengendalian atas perusahaan, maka pengaruh
transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan wajib
disajikan dalam informasi keuangan proforma yang direview oleh
Akuntan.
c) ringkasan laporan Penilai, paling sedikit meliputi:
(1) identitas Pihak;
(2) obyek penilaian;
(3) tujuan penilaian;
(4) asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
(5) pendekatan dan metode penilaian;
(6) kesimpulan nilai; dan
(7) pendapat kewajaran atas transaksi.
Dalam hal laporan Penilai memberikan pendapat tidak wajar,
maka Perusahaan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
dalam huruf b.
Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal Transaksi
Material sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak boleh
melebihi 6 (enam) bulan.
d) dalam hal obyek Transaksi Material adalah:
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-3-
(1) saham perusahaan tertutup, maka informasi yang
diumumkan paling sedikit adalah data keuangan perusahaan
yang sahamnya akan dibeli, dijual, atau dilakukan
penyertaan, dengan ketentuan:
(a) untuk perusahaan yang akan didirikan, berupa studi
kelayakan yang dibuat oleh Penilai;
(b) untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum
melakukan Kegiatan Usaha Utama, berupa neraca
pembukaan yang telah diaudit;
(c) untuk perusahaan yang sudah berdiri dan telah
melakukan Kegiatan Usaha Utama berupa laporan
keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir;
(d) untuk perusahaan yang didirikan kurang dari 2 (dua)
tahun, maka laporan keuangan yang diaudit tersebut
disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya;
Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang
diaudit dari perusahaan yang menjadi obyek transaksi dan
tanggal Transaksi Material tidak boleh melebihi 6 (enam)
bulan.
(2) aset selain saham, maka informasi yang diumumkan paling
sedikit adalah data rincian dan jenis aset yang akan dibeli,
dijual, disewa, disewakan, dialihkan, atau ditukar termasuk
aspek hukumnya;
(3) segmen usaha, maka informasi yang diumumkan paling
sedikit adalah data mengenai segmen usaha yang akan dibeli,
dijual, dialihkan, atau ditukar, serta aset dan kewajiban yang
melekat pada segmen usaha tersebut termasuk aspek
hukumnya;
(4) dana yang dipinjam atau dipinjamkan, maka informasi yang
wajib diumumkan paling sedikit adalah para Pihak yang
melakukan Transaksi Material, jumlah dana yang dipinjam
atau dipinjamkan, serta ketentuan dan persyaratan pinjam
meminjam termasuk bunga, jangka waktu, jaminan, dan hal-
hal yang dilarang dilakukan oleh debitur;
(5) aset yang dijaminkan, maka informasi yang wajib
diumumkan paling sedikit adalah para Pihak yang melakukan
Transaksi Material, obyek jaminan, syarat penjaminan, nilai
penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan
harus dilaksanakan oleh Perusahaan;
(6) jaminan perusahaan, maka informasi yang wajib diumumkan
paling sedikit adalah para Pihak yang melakukan Transaksi
Material, obyek yang dijamin, syarat penjaminan, nilai
penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan
harus dilaksanakan oleh Perusahaan.
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-4-
e) dewan komisaris dan direksi menyatakan bahwa semua informasi
material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak
menyesatkan;
f) penjelasan tentang tempat atau alamat yang dapat dihubungi
pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai
Transaksi Material; dan
g) direksi menyatakan bahwa Transaksi Material:
(1) tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1; dan/atau
(2) merupakan atau tidak merupakan Transaksi Afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.
3) dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, maka
informasi yang harus ditambahkan adalah:
a) hubungan dan sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang
melakukan Transaksi Material dengan Perusahaan; dan
b) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi
tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain
yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi.
4) dalam hal obyek Transaksi Material berupa pembelian atau penjualan
saham Perusahaan lain atau saham perusahaan terbuka di luar negeri,
maka Perusahaan hanya diwajibkan untuk melakukan keterbukaan
informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1.
b.
Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan
diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) persetujuan RUPS yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor
IX.J.1 dan Anggaran Dasar Perusahaan;
2) dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan
tentang Transaksi Material yang akan dilakukan;
3) penjelasan oleh Perusahaan dalam RUPS mengenai Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam butir 2) meliputi seluruh informasi
sebagaimana diatur dalam huruf a butir 2) dan huruf a butir 3);
4) mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu
bersamaan dengan pengumuman RUPS, informasi yang mencakup
paling sedikit seluruh informasi sebagaimana diatur dalam huruf a
butir 2) dan huruf a butir 3), serta tanggal, waktu, dan tempat
diselenggarakannya RUPS;
5) dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi
sebagaimana dimaksud dalam butir 4), maka perubahan atau
penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2
(dua) hari kerja sebelum RUPS;
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-5-
6) menyediakan data tentang Transaksi Material bagi pemegang saham,
yang paling sedikit meliputi:
a) informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 4);
b) laporan penilaian oleh Penilai; dan
c) dokumen mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam
butir 4);
7) data sebagaimana dimaksud dalam butir 6) wajib tersedia bagi
pemegang saham sejak pengumuman RUPS dan disampaikan kepada
Bapepam dan LK dalam waktu bersamaan dengan pengumuman
RUPS dalam rangka persetujuan Transaksi Material; dan
8) jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS
tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
c. Dalam hal Perusahaan melakukan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam huruf b berupa penerbitan Efek bersifat utang dimana
pihak pembeli Efek bersifat utang belum diketahui, maka informasi
mengenai:
1) Pihak yang membeli Efek bersifat utang dan ringkasan laporan Penilai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) poin a) dan huruf a
butir 2) poin c) tidak wajib diungkapkan; dan
2) jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga, dan nilai
penjaminan (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2)
poin d) angka (4), huruf a butir 2) poin d) angka (5), dan huruf a butir
2) poin d) angka (6) disajikan sebesar nilai maksimal.
d.
Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan huruf c butir
2) wajib diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dokumen
pendukungnya disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Efek bersifat utang.
e. Dalam hal Perusahaan melakukan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam huruf b berupa pengambilalihan, maka Perusahaan
wajib melakukan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor
IX.J.1 mengenai RUPS untuk pengambilalihan.
f.
Transaksi Material yang dilakukan melalui proses lelang terbuka berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal Perusahaan sebagai pihak yang melakukan lelang,
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 4) tidak
diwajibkan mencakup identitas pihak yang bertransaksi dengan
Perusahaan; dan
2) dalam hal Perusahaan sebagai peserta lelang, tidak wajib untuk
menunjuk Penilai.
g. Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
persetujuan RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan
setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-6-
h. Dalam hal obyek Transaksi Material adalah saham Perusahaan lain, maka
harga saham wajib ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) atas saham yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa
Efek, maka harga saham:
a) untuk penjualan, paling rendah sebesar harga pasar wajar atau
lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai,
mana yang lebih tinggi; atau
b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau
lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai,
mana yang lebih rendah;
2) atas saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun
selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum Transaksi
Material oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau
dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga
saham adalah:
a) untuk penjualan, paling rendah sebesar harga pasar wajar atau
lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai
atau paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga penutupan
perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas)
bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan
terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana
yang lebih tinggi; atau
b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau
lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai
atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan
perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas)
bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan
terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana
yang lebih rendah;
3) atas saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka
harga saham adalah:
a) untuk penjualan, paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga
tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan
puluh) hari terakhir sebelum:
(1) tanggal Transaksi Material dilaksanakan oleh Perusahaan, jika
nilai transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam huruf a; atau
(2) tanggal pengumuman RUPS, jika nilai Transaksi Material
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga
tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan
puluh) hari terakhir sebelum:
(1) tanggal Transaksi Material dilaksanakan oleh Perusahaan, jika
nilai transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam huruf a; atau
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-7-
(2) tanggal pengumuman RUPS, jika nilai Transaksi Material
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
i.
j.
Perusahaan tidak diwajibkan menunjuk Penilai, jika Perusahaan
melakukan Transaksi Material berupa penjualan atau pembelian saham
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf h butir 3).
Dalam hal Transaksi Material dilakukan oleh:
1) Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
dengan Perusahaan dan bukan merupakan Perusahaan, maka
Perusahaan tersebut wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur
dalam Peraturan ini;
2) Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
dengan Perusahaan dan merupakan Perusahaan, maka hanya
Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
3. PENGECUALIAN KETENTUAN TRANSAKSI MATERIAL
a.
Ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimana diatur dalam angka 2,
tidak berlaku untuk:
1) Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan Perusahaan
Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan
puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terkendali
atau Transaksi Material yang dilakukan antara sesama Perusahaan
Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99%
(sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud;
2) Perusahaan yang memberikan jaminan perusahaan (corporate
guaranty) kepada Pihak lain atas transaksi Perusahaan Terkendali
yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan
perseratus);
3) Perusahaan yang menerima pinjaman secara langsung dari bank,
perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan
pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
4) Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan
modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan
pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri
atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau
Perusahaan Terkendali;
5) Perusahaan yang melakukan Transaksi Material yang merupakan
Kegiatan Usaha Utama;
6) Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan atas aset yang
digunakan:
a) langsung untuk proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama;
dan/atau
b) untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan
Usaha Utama;
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-8-
7) penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas oleh Perusahaan melalui
Penawaran Umum;
8) Perusahaan yang telah mengungkapkan informasi Transaksi Material
secara lengkap dalam Prospektus dan telah memenuhi ketentuan
keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
9) Perusahaan yang menambah atau mengurangi penyertaan modal
untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah
penyertaan dimaksud dilakukan selama paling sedikit satu tahun;
10) Transaksi Material yang dilakukan oleh bank yang memiliki kondisi
sedang memperoleh pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga
pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus)
dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan
restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
11) Transaksi material yang dilakukan oleh Perusahaan selain bank yang
mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif;
12) pelepasan atau perolehan secara langsung suatu kekayaan oleh atau
dari Perusahaan sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan;
dan/atau
13) Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka
pemenuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
b.
Perusahaan yang melakukan Transaksi Material yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib melakukan keterbukaan
informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1.
4. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
a.
Perusahaan yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Dalam agenda RUPS
harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang
perubahan Kegiatan Usaha Utama perusahaan tersebut.
b. Perubahan Kegiatan Usaha Utama berupa pengurangan Kegiatan Usaha
Utama tidak diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan:
1) Kegiatan Usaha Utama yang akan dikurangi mengalami kerugian
usaha selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan laporan
keuangan tahunan Perusahaan;
2) pengurangan Kegiatan Usaha Utama tidak akan mempengaruhi
kelangsungan usaha Perusahaan; dan
3) Perusahaan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan
menyampaikan informasi perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut
kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak keputusan perubahan Kegiatan Usaha Utama.
c.
Perusahaan yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-9-
1) Mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam waktu
bersamaan dengan pengumuman RUPS sebagaimana diatur pada
Peraturan Nomor IX.J.1, informasi yang mencakup antara lain:
a) ringkasan tentang studi kelayakan perubahan Kegiatan Usaha
Utama, paling sedikit meliputi;
(1) maksud dan tujuan;
(2) asumsi-asumsi dan kondisi pembatas; dan
(3) pendapat atas kelayakan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
b) ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan Kegiatan
Usaha Utama;
c) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan
Kegiatan Usaha Utama;
d) penjelasan tentang pengaruh perubahan Kegiatan Usaha Utama
pada kondisi keuangan Perusahaan; dan
e) hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha
Utama yang baru.
2) Menyediakan data tentang perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut
bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS dan
menyampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada saat
pengumuman RUPS, yang mencakup antara lain:
a) informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 1); dan
b) laporan penilaian Penilai tentang studi kelayakan atas perubahan
Kegiatan Usaha Utama.
Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS
tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
d. Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan oleh Perusahaan
Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Perusahaan dan merupakan Perusahaan, maka hanya Perusahaan
Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur sebagaimana
diatur dalam Peraturan ini.
e. Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan oleh Perusahaan
Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Perusahaan dan bukan merupakan Perusahaan, maka Perusahaan
tersebut wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan
ini sepanjang kontribusi pendapatan Perusahaan Terkendali tersebut
sebesar 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari pendapatan
Perusahaan berdasarkan:
1) laporan keuangan konsolidasi tahunan Perusahaan, apabila laporan
keuangan Perusahaan Terkendali telah dikonsolidasikan; atau
2) informasi keuangan proforma konsolidasi Perusahaan yang direview
oleh Akuntan apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-10-
belum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan tahunan
Perusahaan.
5. KETENTUAN PENUTUP
a.
Bukti iklan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf
a butir 1), angka 2 huruf b butir 4), dan angka 4 huruf c butir 1) harus
disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah informasi tersebut diiklankan.
b.
Jika rencana Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha Utama
tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru
dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS
tersebut.
c. Dalam hal Transaksi Material mengandung Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, maka Perusahaan
tersebut disamping harus memenuhi Peraturan ini juga harus memenuhi
Peraturan Nomor IX.E.1.
d. Dalam hal Transaksi Material merupakan transaksi pengambilalihan
Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
IX.H.1, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga
wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IX.H.1.
e.
f.
Hasil pelaksanaan Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha
Utama wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah selesainya seluruh transaksi.
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar
Modal dan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Bapepam
dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang
melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal
: 28 November 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Nurhaida
NIP 195906271989022001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
-11-
: Kep-614/BL/2011
: 28 November 2011
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-614/BL/2011|KEPTA-BAPEPAM/2011 </reg_id>
<reg_title> TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA </reg_title>
<set_date> 28 November 2011 </set_date>
<effective_date> 28 November 2011 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-413/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM/2009' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '20/M|KEPPRES/2011', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.A.12
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-05/PM/2004
TENTANG
PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan penjualan
saham baik saham Emiten, saham Perusahaan Publik, atau saham perusahaan
selain Emiten atau Perusahaan Publik oleh pemegang sahamnya (divestasi),
dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, diatur dalam Peraturan Bapepam
Nomor IX.A.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-1
Peraturan Nomor IX.A.12
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
PERATURAN NOMOR IX.A.12 : PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM
1. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum atas
saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib mengajukan Pernyataan
Pendaftaran kepada Bapepam dalam 2 (dua) rangkap dengan cara menyampaikan dokumen-
dokumen sebagai berikut :
a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai Formulir Nomor IX.A.12 lampiran Peraturan
ini.
b. Prospektus yang memuat keterangan antara lain sebagai berikut :
1) Informasi yang termuat di halaman depan Prospektus, meliputi:
a) tanggal efektif;
b) nama Pihak yang menjamin Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten
atau Perusahaan Publik (pembeli siaga), jika ada;
c) masa penawaran;
d) tanggal penjatahan;
e) tanggal pengembalian uang pesanan;
f) tanggal pendistribusian / penyerahan saham;
g) nama Bursa Efek (jika ada) dimana saham dicatatkan;
h) tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;
i) pernyataan berikut dalam huruf cetak besar dan tebal yang langsung dapat
menarik perhatian pembaca:
BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK
MENYETUJUI SAHAM INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
j) pernyataan berikut dalam huruf cetak besar dan tebal yang langsung dapat
menarik perhatian pembaca, dalam hal Penawaran Umum oleh pemegang saham
Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang
dimilikinya dilakukan dengan melakukan Penawaran Awal (book building):
“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU
DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA
BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM.
DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL
TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN
PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI
EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN
SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”.
IV-2
Peraturan Nomor IX.A.12
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
2) Keterangan singkat mengenai saham yang akan ditawarkan yang meliputi antara lain:
a) jumlah, klasifikasi dan nilai nominal saham yang ditawarkan;
b) harga penawaran atas saham yang ditawarkan;
c) harga saham pada Penawaran Umum saham yang telah dilakukan oleh Emiten atau
Perusahaan Publik;
3) Keterangan singkat mengenai pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang
akan melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang
dimilikinya yang meliputi antara lain:
a) nama lengkap;
b) alamat lengkap;
c) bidang usaha (jika berbentuk badan usaha);
d) pekerjaan dan jabatan (jika perorangan);
e) kewarganegaraan (jika perorangan);
f) jumlah persentase kepemilikan saham pada Emiten atau Perusahaan Publik;
g) proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran;
h) hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya ditawarkan
selain karena kepemilikan saham.
4) Keterangan yang dicetak dengan huruf tebal serta dapat menarik perhatian pembaca,
alasan atau pertimbangan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik menjual
sahamnya.
5) Keterangan singkat mengenai kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik dengan
menyebutkan sumber informasi.
6) Laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik terakhir yang telah dipublikasikan,
sekurang-kurangnya meliputi neraca, laporan rugi laba, arus kas dan laporan perubahan
ekuitas.
7) Keterangan mengenai penjaminan Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau
Perusahaan Publik yang dilakukan oleh pembeli siaga, jika ada.
8) Pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang meliputi antara lain:
a) Pernyataan bahwa seluruh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang
disajikan dalam Prospektus adalah akurat dan sepenuhnya berasal dari informasi publik
atau yang telah tersedia untuk publik;
b) Pernyataan bahwa pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bertanggungjawab
sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus selain
angka 1 huruf b butir 5) dan 6) peraturan ini;
c) Pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bahwa yang bersangkutan
tidak mempunyai informasi orang dalam.
IV-3
Peraturan Nomor IX.A.12
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
d) Pernyataan bahwa saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan
bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau dijaminkan kepada Pihak manapun
serta tidak sedang ditawarkan kepada Pihak lain.
e) Pernyataan lainnya yang dianggap relevan.
9) Pengungkapan tentang besar dan tata cara pemberian ganti kerugian atas
keterlambatan pengembalian uang pesanan.
c. Surat pernyataan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bahwa segala biaya
Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya menjadi
tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang saham yang melakukan Penawaran Umum
dimaksud;
2. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bertanggungjawab sepenuhnya atas
ketelitian, kelengkapan, kecukupan, dan kebenaran informasi yang ada dalam dokumen
Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya yang diajukan kepada Bapepam kecuali
informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 8) a) di atas.
3. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Penawaran
Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya melakukan Penawaran
Awal (book building) maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan sejak Pernyataan
Pendaftaran diajukan kepada Bapepam.
4.
Informasi yang disajikan dalam rangka Penawaran Awal (book building) memuat seluruh
informasi di dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari
Pernyataan Pendaftaran.
5. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik bermaksud mengumumkan
Prospektus Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya,
maka pengumuman tersebut dapat dilakukan sejak pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada
Bapepam dan bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya
akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah pengumuman.
6. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik mengumumkan Prospektus
Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya, pemegang
saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengumumkan setiap perbaikan atau tambahan
informasi dalam Prospektus selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan
Pendaftaran. Perubahan dimaksud, termasuk penghapusan pernyataan sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 huruf b butir 1) j), sekurang-kurangnya diumumkan dengan menggunakan
media yang sama dengan media pengumuman yang digunakan pada angka 5 peraturan ini.
Bukti pengumuman perubahan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
7. Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten
atau Perusahaan Publik yang dimilikinya hanya dapat dilakukan jika Pernyataan Pendaftaran
sudah menjadi efektif.
8. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif sebagaimana ditetapkan pada angka 7 peraturan
ini, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
IV-4
Peraturan Nomor IX.A.12
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
a. atas berlalunya waktu, yakni :
1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam
secara lengkap; atau
2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang diajukan pemegang
saham Emiten atau Perusahaan Publik atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau
b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang
diperlukan.
9.
Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum oleh
pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang
dimilikinya, pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan Prospektus
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini.
10. Masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten
atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
11. Jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan disampaikannya laporan
hasil Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas saham Emiten
atau Perusahaan Publik yang dimilikinya kepada Bapepam selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kerja.
12. Jika jumlah pemesanan saham selama masa Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten
atau Perusahaan Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya melebihi
jumlah saham yang ditawarkan, maka dalam melakukan penjatahan wajib mendahulukan pemesanan
saham yang dilakukan oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik. Penjatahan kepada
pemegang saham dimaksud wajib dilakukan secara proporsional terhadap jumlah kepemilikan
saham masing-masing pemegang saham.
13. Dalam hal setelah dilakukan penjatahan sebagaimana dimaksud pada angka 12, masih terdapat
sisa saham, maka wajib dilakukan penjatahan secara proporsional kepada pemesan yang bukan
merupakan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik serta pemesan yang merupakan
pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Penjatahan saham untuk suatu Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan
Publik atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib diselesaikan selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum oleh pemegang saham
Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Pengembalian uang pesanan wajib dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah masa penjatahan
saham berakhir.
Dalam hal terdapat pengembalian uang atas pemesanan pembelian saham yang melewati masa
2 (dua) hari kerja, maka pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib membayar ganti
kerugian atas keterlambatan tersebut.
16. Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum atas saham
Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran
Umum tersebut kepada Bapepam selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penjatahan saham
berakhir.
IV-5
Peraturan Nomor IX.A.12
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-05/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
17. Laporan hasil Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas
saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada angka
16 di atas, wajib sekurang-kurangnya memuat keterangan antara lain sebagai berikut :
Publik, maka setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 pemegang saham
dimaksud tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai akibat Penawaran
Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
a. jumlah saham yang ditawarkan;
b. nama Pihak yang melakukan pemesanan;
c. jumlah saham yang dipesan oleh masing-masing Pihak;
d. nama Pihak yang mendapat penjatahan; dan
e. jumlah saham yang diserahkan setelah proses penjatahan.
18. Dalam hal pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran
Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya bukan merupakan Emiten
atau Perusahaan Publik, maka setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 pemegang
saham dimaksud tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai akibat Penawaran
Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
19. Dalam hal Penawaran Umum oleh pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik atas
saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya berakibat terjadinya pengambilalihan
Emiten atau Perusahaan Publik, maka Pihak yang menjadi pengendali baru Emiten atau
Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban melakukan Penawaran Tender sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
20. Dalam hal pemegang saham akan menjual kepemilikan sahamnya pada perusahaan selain
Emiten atau Perusahaan Publik melalui Penawaran Umum, maka Penawaran Umum atas saham
tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Penawaran Umum
sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya.
21. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan ini.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
09 Februari 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-6
Peraturan Nomor IX.A.12
LAMPIRAN
Peraturan Nomor IX.A.12
FORMULIR NOMOR : IX.A.12
Nomor
..............................,.(Tgl/bln/thn)
:
Lampiran :
Perihal
Kepada
: Surat Pengantar untuk
Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangk a Penawaran
Umum Oleh Pemegang Saham
Emiten Atau Perusahaan Publik
Yth. Ketua Bapepam
di-
Jakarta
Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
Pemegang Saham atas saham PT ……Tbk. (jelaskan: sifat, jumlah saham dan uraian singkat
tentang saham yang ditawarkan) dalam 2 (dua) rangkap sebagai berikut:
1. Pemegang Saham Emiten dan Perusahaan Publik
a. Nama Lengkap
b. Alamat Lengkap
c. Bentuk Hukum*
:
:
:
d. Nomor dan tanggal Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir;*
e. Pengesahan dan Persetujuan otoritas yang berwenang atas Akta Pendirian; *
f. Nomor dan Tanggal pengumuman dalam berita negara sehubungan
denganbutir e di atas; *
g. Domisili Pemegang Saham :
h. Kewarganegaraan : ......( untuk pemegang saham perorangan)
i. Pekerjaan dan Jabatan : ......( untuk pemegang saham perorangan)
j. Bidang Usaha*
:.......
k. Nomor Surat Izin Usaha Perusahaan*; dan
l. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...............
2. Masa Penawaran Umum Pemegang Saham yang direncanakan.
3. Daftar Dokumen yang dilampirkan :
a. ..................
b..................
SETIAP PERNYATAAN ATAU KETERANGAN TENTANG EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN INI ADALAH AKURAT DAN SETIAP PERNYATAAN ATAU
KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM SERTA KETERANGAN LAINNYA DALAM
PERNYATAAN PENDAFTARAN INI ADALAH BENAR.
(Nama Pemegang Saham)
Materai Rp 6.000,-
(Nama Jelas)
*Hanya untuk pemegang saham berbentuk badan usaha
(Direktur Utama)*
IV-7
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-05/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> PENAWARAN UMUM OLEH PEMEGANG SAHAM </reg_title>
<set_date> 09 Februari 2004 </set_date>
<effective_date> 09 Februari 2004 </effective_date>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.A.10
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 42/PM/1997
TENTANG
TRANSAKSI EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Transaksi Efek;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
TRANSAKSI EFEK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Transaksi Efek diatur dalam Peraturan Nomor III.A.10 sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 1998.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.A.10
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
PERATURAN NOMOR III.A.10 : TRANSAKSI EFEK
1.
Definisi
a. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
b. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring
untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan
dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
c. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain
mengenai Efek atau harga Efek.
d. Transaksi di Luar Bursa adalah transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan
Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
e. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening adalah transaksi Efek yang dilaksanakan oleh Perusahaan
Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek
dengan nasabah tersebut, yang dibuat sesuai dengan angka 5 Peraturan Nomor V.D.3 dan angka
4 Peraturan Nomor V.D.6.
f. Transaksi Nasabah Umum adalah transaksi melalui pemesanan Efek dalam Penawaran Umum oleh
pemodal yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 huruf a butir 3) Peraturan Nomor V.D.3.
g. Transaksi Nasabah Kelembagaan adalah transaksi Efek antara Perusahaan Efek dengan nasabah
kelembagaan tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah
kelembagaan tersebut seperti perusahaan asuransi, Reksa Dana, bank atau lembaga keuangan
lainnya yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek tersebut, sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 huruf a butir 3) Peraturan Nomor V.D.3.
2. Transaksi Bursa
a. Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Emiten atau Biro
Administrasi Efek untuk mendaftar Efek yang diperoleh melalui Transaksi di Luar Bursa, atau
mensyaratkan bahwa pemindahan Efek harus didasarkan pada Transaksi Bursa, akan tetapi Bursa
Efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan transaksi di luar Bursa atas Efek yang tercatat
di Bursa Efek.
b. Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Perusahaan Efek, Emiten,
Biro Administrasi Efek, atau Pihak lain untuk :
1) memindahkan Efek dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada atau antar
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek;
2) memindahkan Efek ke dalam atau keluar Penitipan Kolektif;
IV-2
Peraturan Nomor III.A.10
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
3) mengalihkan Efek menjadi atas nama Perusahaan Efek atau Lembaga Kliring dan
Penjaminan untuk digunakan sebagai jaminan; dan
4) mengalihkan Efek dalam rangka pinjam-meminjam Efek, hibah, warisan, atau putusan
pengadilan.
c. Bursa Efek wajib mengeluarkan peraturan yang memuat ketentuan dan persyaratan Transaksi
Bursa.
d. Bursa Efek dapat menetapkan lebih dari satu jenis Transaksi Bursa, dengan ketentuan bahwa
masing-masing jenis Transaksi Bursa tersebut dilaksanakan pada pasar yang berbeda yang
dikelola dan diawasi oleh Bursa Efek.
e. Peraturan Bursa Efek untuk masing-masing jenis Transaksi Bursa wajib memuat antara lain:
1) saat kontrak mulai mengikat;
2) syarat pembatalan kontrak, jika ada;
3) ketentuan mengenai jam dan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya untuk penyelesaian
transaksi atau ketentuan mengenai jam dan tanggal untuk penyelesaian transaksi yang
dapat ditentukan secara bebas oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual,
atau keduanya secara bersama-sama;
4) ketentuan mengenai bentuk dan isi surat kuasa, dokumen pengalihan hak, dan keterangan
atau pernyataan mengenai pengalihan hak atas Efek yang dicetak pada sertifikat Efek;
5) ketentuan mengenai sertifikat Efek, termasuk denominasi, metode pencetakan, jenis,
berat dan ukuran kertas, kondisi fisik, dan ciri khusus pengamanan, dalam hal penyelesaian
Transaksi Bursa dilakukan secara fisik;
6) ketentuan mengenai bentuk dan cara pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi;
7) ketentuan mengenai penyelesaian transaksi yang dapat dilakukan secara bagian demi
bagian, jika ada;
8) ketentuan mengenai tata cara penyelesaian transaksi, termasuk ketentuan mengenai :
a) penyelesaian transaksi yang dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau dengan
cara fisik; dan
b) penyelesaian transaksi yang dilakukan dengan cara per transaksi antar Anggota Bursa
Efek atau antara Anggota Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau
dengan cara Netting antara Anggota Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan
Penjaminan;
9) ketentuan mengenai hak-hak Anggota Bursa Efek beli seperti dividen, saham bonus,
bunga, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta ketentuan mengenai hak-hak
dimaksud dalam hal terdapat penundaan atau kegagalan dalam penyelesaian Transaksi
Bursa, dan ketentuan mengenai penagihan atas hak Anggota Bursa Efek beli serta
pengembalian pajak;
10) ketentuan mengenai batas waktu perbaikan atas setiap jenis kesalahan dalam penyelesaian
Transaksi Bursa, jika ada;
IV-3
Peraturan Nomor III.A.10
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
11) ketentuan mengenai sanksi termasuk denda dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian Transaksi
Bursa, jika ada; dan
12) penanggulangan yang wajib ditempuh dalam hal terjadi kegagalan dalam penyelesaian Transaksi
Bursa.
f.
Transaksi Bursa yang negosiasinya terjadi secara otomatis mengikat pada saat penawaran beli dan
penawaran jual bertemu melalui sistem komputer, dan transaksi tersebut hanya dapat dibatalkan apabila
disetujui oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, dan Bursa Efek pada hari yang sama
sebelum Kliring dilaksanakan.
g. Transaksi Bursa yang terjadi sebagai akibat negosiasi langsung antar Anggota Bursa Efek mulai mengikat
pada saat sebagaimana diatur oleh peraturan Bursa Efek yang dapat didasarkan pada konfirmasi yang
disampaikan oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, atau keduanya, dengan atau tanpa
persetujuan atas konfirmasi dimaksud.
h. Nasabah Anggota Bursa Efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Anggota
Bursa Efek yang melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah yang bersangkutan dan tidak
bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk Lembaga Kliring dan Penjaminan, Anggota Bursa Efek
lain, dan nasabah Anggota Bursa Efek lain.
i.
Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan melalui proses Netting dan pemindah bukuan,
maka :
1) hubungan hukum antar Anggota Bursa Efek yang menimbulkan hak dan kewajiban atas Transaksi
Bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek yang
bersangkutan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Kliring dilaksanakan; dan
2) masing-masing Anggota Bursa Efek yang melaksanakan transaksi dimaksud tidak dapat menuntut
satu sama lain.
j.
Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu yang menjadi obyek dalam
Transaksi Bursa adalah sepadan dan penyelesaian atas transaksi tersebut tidak dapat dibatasi, seperti
oleh :
1) kepemilikan oleh Pihak tertentu, misalnya kepemilikan oleh Pihak asing; atau
2) nomor seri sertifikat Efek tertentu.
3. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening
a. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening antara lain meliputi pesanan jual beli, pesanan pinjam meminjam,
penerimaan hak-hak pemegang rekening atas Efek, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan
rekening Efek nasabah tersebut.
b. Dalam hubungannya dengan Transaksi Nasabah Pemilik Rekening, nasabah tersebut hanya terikat
kepada Perusahaan Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa dan
tidak terikat kepada Pihak lain termasuk Perusahaan Efek lain atau Lembaga Kliring dan Penjaminan
yang menjadi Pihak atau terkait dalam Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa tersebut.
IV-4
Peraturan Nomor III.A.10
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
c.
Dalam hal pesanan jual beli Efek telah dilaksanakan melalui Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa,
maka nasabah pemilik rekening dan Perusahaan Efek yang melaksanakan transaksi tersebut terikat pada
jumlah dan jenis Efek, harga, dan tanggal penyelesaian Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa.
d. Pesanan nasabah dapat ditolak atau dibatalkan oleh Perusahaan Efek.
e. Dalam hal Perusahaan Efek membatalkan pesanan nasabah, maka Perusahaan Efek wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada nasabah secara tertulis pada hari yang sama.
f. Nasabah dapat membatalkan pesanannya setiap saat sebelum transaksi dilaksanakan.
g. Dalam hal transaksi tetap dilaksanakan walaupun nasabah telah membatalkan pesanannya, maka nasabah
tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan kecuali transaksi dilaksanakan :
1) 30 menit atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan Efek untuk
Transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia; atau
2) 24 jam atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan Efek untuk
Transaksi Efek yang dilakukan di luar negeri.
h. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening wajib diselesaikan oleh Perusahaan Efek dan nasabahnya pada hari
penyelesaian yang ditetapkan dalam Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa, tanpa memperhatikan
apakah Transaksi Bursa telah diselesaikan antara Perusahaan Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan
atau apakah Transaksi di Luar Bursa telah diselesaikan antara Perusahaan Efek yang satu dengan
Perusahaan Efek yang lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1) penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening dilaksanakan dengan mendebit atau mengkredit
Efek dan dana pada rekening Efek nasabah pada hari penyelesaian;
2) Perusahaan Efek bertindak sebagai Kustodian atas Efek yang tercatat dalam rekening Efek nasabah
dan sebagai Pihak yang berhutang atas dana yang tercatat dalam Saldo Kredit dalam rekening Efek
nasabah sesudah penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening;
3) nasabah bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari setiap Posisi Short dan atas Saldo Debit
dalam rekening Efeknya sesudah penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening; dan
4) Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa Beli dilaksanakan dengan uang pengganti, maka uang
pengganti tersebut dibagikan kepada para Pemegang Rekening Beli berdasarkan urutan waktu
terjadinya Transaksi Bursa tersebut.
i.
Sebagai Kustodian atas Efek yang dicatat dalam rekening Efek nasabah, Perusahaan Efek bertanggung
jawab untuk menyerahkan Efek dimaksud kepada nasabah atas permintaan nasabah, kecuali Efek tersebut
dijaminkan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.
j.
Sebagai Pihak yang berhutang atas Saldo Kredit dalam rekening Efek nasabah, Perusahaan Efek
bertanggung jawab untuk membayar jumlah Saldo Kredit dimaksud atas permintaan nasabah, kecuali
jumlah Saldo Kredit tersebut dijaminkan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.
IV-5
Peraturan Nomor III.A.10
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
k. Berdasarkan perjanjian antara nasabah dan Perusahaan Efek, Efek dan dana dalam rekening Efek
merupakan jaminan atas kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.
l. Perusahaan Efek wajib mencatat dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dan hak-hak lain yang melekat pada Efek pada Posisi Long dalam rekening Efek nasabah, dengan
ketentuan bahwa pencatatan tersebut wajib memperhitungkan pajak bagi nasabah dimaksud.
m. Perusahaan Efek wajib mencatat kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek tersebut untuk
membayar atau menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
dan hak-hak lain yang melekat pada Efek pada Posisi Short dalam rekening Efek nasabah, dengan
ketentuan bahwa pencatatan tersebut dilaksanakan tanpa memperhitungkan pajak yang berlaku
bagi nasabah dimaksud.
n. Perusahaan Efek dapat mewajibkan nasabah untuk membayar bunga atas Saldo Debet atau
membayar bunga kepada nasabah atas Saldo Kredit dalam rekening Efek nasabah sesuai dengan
perjanjian tertulis antara Perusahaan Efek dengan nasabahnya.
o. Perusahaan Efek bertanggung jawab untuk membayar dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek yang tercatat dalam rekening Efek
nasabah pada tanggal jatuh tempo hak tersebut tanpa memperhatikan apakah Perusahaan Efek
tersebut telah menagih dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, atau
hak-hak lain yang melekat pada Efek yang bersangkutan.
p. Perusahaan Efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada nasabah atas setiap Transaksi Nasabah
Pemilik Rekening untuk kepentingan nasabah tersebut pada hari transaksi dilaksanakan, dengan
memuat hal-hal sebagai berikut :
1) nama dan alamat Perusahaan Efek;
2) nama dan alamat nasabah;
3) nomor rekening Efek;
4) tanggal transaksi dilaksanakan;
5) tanggal transaksi harus diselesaikan;
6) rincian mengenai transaksi seperti jumlah, jenis, denominasi, dan harga Efek;
7) Bursa Efek atau pasar dimana transaksi dilaksanakan;
8) penjelasan apakah dalam transaksi tersebut Perusahaan Efek bertindak sebagai pedagang
atau perantara;
9) komisi dan atau biaya atas transaksi tersebut, jika ada; dan
10) nilai bersih transaksi.
q. Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf p di atas, dapat dikirimkan melalui surat, faksimili,
diantar langsung, e-mail, atau cara lain yang disetujui oleh nasabah dan Perusahaan Efek.
4. Transaksi Nasabah Umum
a. Transaksi Nasabah Umum wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Prospektus.
IV-6
Peraturan Nomor III.A.10
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
b. Jika dalam Penawaran Umum terjadi kelebihan permintaan Efek, Perusahaan Efek harus
memprioritaskan pesanan melalui rekening Efek, kecuali dalam hal rekening Efek dimiliki
oleh Pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c Peraturan Nomor
IX.A.7.
5. Transaksi di Luar Bursa
a. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mencatat Transaksi
tersebut pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat.
b. Perusahan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mencatat dalam rekening
Gagal Terima atau Gagal Serah atas Efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian
transaksi tersebut pada tanggal yang ditentukan.
c. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mengirim konfirmasi atas
Transaksi di Luar Bursa kepada Perusahaan Efek lain atau Pihak lain yang menjadi Pihak
dalam Transaksi di Luar Bursa pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.
6. Transaksi Nasabah Kelembagaan
a. Transaksi Nasabah Kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
dalam perjanjian antara Perusahaan Efek dan nasabah kelembagaan.
b. Penyelesaian Transaksi Nasabah Kelembagaan dapat dilakukan dengan cara penyerahan
uang dan Efek pada saat yang bersamaan, atau dengan cara lain, sesuai dengan perjanjian
yang dibuat oleh para Pihak.
c. Perusahaan Efek wajib mencatat setiap Transaksi Nasabah Kelembagaan pada tanggal
transaksi tersebut mulai mengikat.
d. Perusahaan Efek wajib mencatat dalam rekening Gagal Terima atau Gagal Serah atas
Efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian Transaksi Nasabah Kelembagaan pada
tanggal yang ditentukan untuk penyelesaian transaksi tersebut.
e. Perusahaan Efek wajib mengirim konfirmasi kepada nasabah kelembagaan yang menjadi
Pihak dalam Transaksi Nasabah Kelembagaan dengan memuat hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam angka 3 huruf p peraturan ini.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
26 Desember 1997
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
I PUTU GEDE ARYSUTA
NIP 060065493
IV-7
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-42/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> TRANSAKSI EFEK </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 1 Februari 1998 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '1/UU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 43/BL/2008
TENTANG
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PENYERTAAN TERBATAS
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Reksa Dana
sebagai alternatif investasi bagi pemodal dan sumber pembiayaan
dunia usaha yang mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha
yang prospektif, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PENYERTAAN TERBATAS.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas, diatur dalam Peraturan Nomor
IV.C.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 2 -
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal
: 14 Februari 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 43/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008
PERATURAN NOMOR IV.C.5 : REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN
TERBATAS
1. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
a. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal
Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada
portofolio Efek.
b. Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk
membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional dan dilarang
ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50
(lima puluh) Pihak atau lebih.
3. Pedoman pengelolaan dan pedoman Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengikuti
Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman
Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sepanjang tidak
diatur lain dalam peraturan ini.
4. Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif yang
dibuat secara notariil kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut.
5. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah);
b. mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai yang mempunyai
sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) atau Wakil Manajer Investasi
yang telah mempunyai pengalaman dalam mengelola portofolio Efek
paling kurang 5 (lima) tahun, yang terlibat secara langsung dalam
pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas tersebut; dan
c. memiliki Unit Penyertaan dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling kurang 1 (satu) Unit
Penyertaan.
6. Nama Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
wajib mencantumkan nama Manajer Investasi dan nama yang mencerminkan
spesifikasi tujuan investasi Reksa Dana tersebut.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 2 -
7. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas wajib disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh
Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1
tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali larangan
sebagai berikut:
a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang
informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet
yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva
Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan
peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
b. pembelian Efek yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang
diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus)
dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per
seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas pada setiap saat;
c. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
d. terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
e. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; dan
f. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek
yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak
lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada
saat pembelian.
9. Ketentuan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan kembali
(pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam
peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan
LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
10. Ketentuan mengenai hal-hal minimal yang dimuat dalam Kontrak Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan
IV.B.2 yang terkait dengan komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang
dan Pasar Modal tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas.
11. Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan sebesar
: Kep- 43/BL/2008
: 14 Februari 2008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 3 -
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Unit Penyertaan Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang
menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal
setiap Unit Penyertaan wajib ditetapkan sebesar US$ 500.000,00. (lima ratus
ribu dolar Amerika Serikat) atau EUR 500.000,00 (lima ratus ribu Euro).
12. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas berhak antara lain:
a. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga
bulan sekali; dan
b. meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan
(RUPUP).
Ketentuan mengenai hak memperoleh informasi setiap tiga bulan sekali dan
meminta diselenggarakannya RUPUP tersebut wajib dimuat dalam Kontrak
Investasi Kolektif.
13. Manajer Investasi wajib melakukan penetapan Nilai Pasar Wajar dari Efek
dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian setiap
tiga bulan sekali.
14. Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga
bulan sekali.
15. Penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas tidak wajib tunduk pada Peraturan Nomor
IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
16. Dalam hal penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak mengikuti
Peraturan Nomor
IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana,
Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar
Wajar Efek dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas secara konsisten untuk menghitung dan menetapkan Nilai Aktiva
Bersih.
17. Ketentuan mengenai penghitungan, pengumuman, dan pelaporan Nilai
Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3
tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana
Terbuka tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
18. Kewajiban Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas untuk menyampaikan laporan Reksa Dana sebagaimana diatur
dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana tidak berlaku bagi
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kecuali
ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, angka 2 huruf c,
angka 3 dan angka 8.
: Kep- 43/BL/2008
: 14 Februari 2008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 4 -
19. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib
mengumumkan dan menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi
keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas kepada Bapepam dan LK dan pemegang Unit Penyertaan setiap tiga
bulan sekali dengan menggunakan Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1,
Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2, Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3,
Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
20. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 di atas wajib disampaikan
kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah
berakhirnya periode tiga bulan tersebut, dengan ketentuan jika pada hari
dimaksud jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan disampaikan
pada hari kerja berikutnya.
21. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Penyertaan Terbatas wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam
dan LK serta wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan dan
Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan
ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
22. Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Reksa Dana
wajib dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1
tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali ketentuan
kewajiban pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Penyertaan Terbatas karena:
a. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal; atau
b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit
Penyertaan.
23. Kewajiban Manajer Investasi terkait dengan pembubaran Reksa Dana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman
Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan
Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas.
24. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam
angka 22 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian aset
likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
: Kep- 43/BL/2008
: 14 Februari 2008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 5 -
Terbatas paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam
dan LK kepada pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama
memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk
menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat pembubaran dan aset likuidasi tersebut diterima
pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak
diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Bapepam dan LK; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian aset
likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi
pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam
dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar
di Bapepam dan LK.
25. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam
angka 22 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa
Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh
Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan
Bank Kustodian;
2) persetujuan pemegang Unit Penyertaan;
3) alasan pembubaran; dan
4) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi,
dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta
memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk
menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset
likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan
bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva
Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan aset likuidasi tersebut
: Kep- 43/BL/2008
: 14 Februari 2008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 6 -
diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
likuidasi selesai dilakukan; dan
c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil
likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak
dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan
Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan
Likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.
26. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan
pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
: Kep- 43/BL/2008
: 14 Februari 2008
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-43/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM/2008 </reg_id>
<reg_title> REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS </reg_title>
<set_date> 14 Februari 2008 </set_date>
<effective_date> 14 Februari 2008 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor V.G.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-31/PM/1996
TENTANG
PERILAKU YANG DILARANG BAGI MANAJER INVESTASI
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua
Bapepam Nomor : 39/PM/1991 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi
Manajer Investasi dan Penasehat Investasi dengan menetapkan
Keputusan Ketua Bapepam yang baru:
Mengingat 1 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617):
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERILAKU YANG DILARANG BAGI MANAJER INVESTASI.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, diatur dalam Peraturan
Nomor : V.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-39/PM/1991
tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Nomor V.G.1
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
IV-2
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
Peraturan Nomor VG.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 31/PM/1996
Tanggal: 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR V.G.1 : PERILAKU YANG DILARANG BAGI MANAJER INVESTASI
Manajer Investasi dilarang :
1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi
pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang
ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan
investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui
atau diperlukan oleh Manajer Investasi.
2. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis
dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah atas instruksi Pihak
Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada Pihak
Ketiga tersebut.
4. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah
tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam
jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat
dari rekening nasabah tersebut.
6. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi
dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang
diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar
pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan
fakta material tersebut tidak menyesatkan.
7. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa
menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh
Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada
nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat
diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi
obyektivitas dari nasihat tersebut.
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang
diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila
mengikuti nasihat yang diberikan.
11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak
ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak
pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.
IV-3
Peraturan Nomor VG.1
IV-4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 31/PM/1996
Tanggal: 17 Januari 1996
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-31/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PERILAKU YANG DILARANG BAGI MANAJER INVESTASI </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-39/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.A.9
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-112/PM/1996
TENTANG
PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN, BROSUR, ATAU KOMUNIKASI
LAINNYA KEPADA PUBLIK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal dalam rangka meningkatkan promosi pemasaran Efek yang
penting artinya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemodal
untuk berinvestasi dalam Efek, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan
Ketua Bapepam Nomor Kep-87/PM/1996 tentang Iklan, Brosur Penjualan,
dan Media Komunikasi Massa Lainnya dengan menetapkan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN, BROSUR, ATAU
KOMUNIKASI LAINNYA KEPADA PUBLIK.
Pasal 1
Ketentuan tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, atau Komunikasi Lainnya
Kepada Publik diatur dalam Peraturan IX.A.9 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan
ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-87/PM/1996
tanggal 24 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.A.9
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Desember 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP.060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.A.9
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-112 /PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996
PERATURAN NOMOR IX.A.9 : PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN,
BROSUR, ATAU KOMUNIKASI LAINNYA KEPADA PUBLIK
1. Promosi pemasaran Efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik,
yang bukan merupakan Prospektus lengkap, Prospektus ringkas, Prospektus pendahuluan,
Prospektus final, Prospektus awal atau Info Memo, sehubungan dengan pemasaran Efek
oleh Perusahaan Efek atau dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten, dilarang:
a. memuat informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan Fakta Material, sehingga
memberikan gambaran yang menyesatkan;
b. memberikan gambaran yang menyesatkan, karena isi dan atau metode penyajiannya
memberikan kesan bahwa Efek tertentu tepat bagi Pihak tertentu yang sebenarnya tidak
memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung risiko yang ada pada Efek tersebut;
2. Dalam hal promosi dimaksud memuat suatu rekomendasi untuk membeli, menjual, atau
menahan Efek tertentu, maka harus memuat informasi antara lain :
a. tanggal rekomendasi;
b. harga pasar pada saat rekomendasi dibuat;
c. Pihak yang memberikan rekomendasi; dan
d. keterangan apakah Pihak yang memberikan rekomendasi atau Pihak terafiliasinya telah
memperdagangkan Efek tersebut untuk rekeningnya secara reguler atau memiliki Efek
tersebut dengan nilai sekurang-kurangnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Dalam hal promosi dimaksud memuat pendapat, proyeksi, atau ramalan mengenai Efek
tertentu, maka hal tersebut harus diungkapkan secara jelas.
4. Promosi dimaksud harus memuat informasi bahwa Efek tertentu yang dipromosikan hanya
cocok untuk kelompok pemodal tertentu.
5. Promosi dimaksud harus mengungkapkan juga mengenai risiko yang berhubungan dengan
investasi atas Efek dimaksud.
6. Dalam rangka Penawaran Umum, promosi tersebut harus pula memuat informasi, bahwa
pemodal hanya dapat melakukan pemesanan pembelian Efek setelah pemodal dimaksud
memperoleh prospektus atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus, dan
setelah Pernyataan Pendaftaran efektif.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 24 Desember 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-112/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PROMOSI PEMASARAN EFEK TERMASUK IKLAN, BROSUR, ATAU KOMUNIKASI LAINNYA KEPADA PUBLIK </reg_title>
<set_date> 24 Desember 1996 </set_date>
<effective_date> 24 Desember 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-87/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.I.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-60/PM/1996
TENTANG
RENCANA DAN PELAKSANAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk mengubah Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE-
01/PM/1993 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Tahunan dan Rapat
Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG RENCANA
DAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Peraturan
Nomor IX.I.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE-01/PM/1993 tanggal
12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.I.1
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.I.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-60/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IX.I.1 : RENCANA DAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
Dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), perusahaan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu
penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan;
2. Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan
tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham;
3. Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda
rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
pemberitahuan;
4. Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik
sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya
berperedaran nasional.
5. Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2
(dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan
mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-60/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> RENCANA DAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'SE-01/PM/1993|SETA-BAPEPAM/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.C.6
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 29/PM/1998
TENTANG
PROSEDUR OPERASI DAN PENGENDALIAN INTEREN
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PROSEDUR OPERASI DAN PENGENDALIAN INTEREN LEMBAGA
PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian diatur dalam Peraturan Nomor III.C.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
pada tanggal :
Jakarta
19 Juni 1998
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-29/PM/1998
Tanggal :
19 Juni 1998
PERATURAN NOMOR III.C.6 : PROSEDUR OPERASI DAN PENGENDALIAN INTEREN
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
1. Kepala Satuan Pemeriksa bertanggung jawab atas pemeriksaan kegiatan operasional Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian secara harian dan terus menerus serta melaporkan hasilnya
kepada direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Berkaitan dengan angka 1 peraturan ini, Kepala Satuan Pemeriksa wajib:
a. mengawasi stafnya yang terdiri dari tenaga profesional dengan wewenang dan tanggung
jawab untuk hal-hal sebagai berikut :
1) rekonsiliasi harian Rekening Efek dan dana dengan posisi saldo Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian pada Emiten dan bank;
2) perencanaan dan pelaksanaan program pemeriksaan berkelanjutan atas sistem
pengolahan data elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
3) pemeriksaan lapangan pada Emiten dan Biro Administrasi Efek untuk membandingkan
saldo rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan catatan Emiten;
dan
4) uji ketaatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di semua bidang terhadap
peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, khususnya peraturan ini;
b. menyampaikan kepada Komite Pengendalian Interen, direksi Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dan Bapepam, jika sewaktu-waktu Kepala Satuan Pemeriksa menemukan
adanya suatu keadaan atau memperoleh indikasi bahwa terdapat pelanggaran yang
material atas sistem operasional dan pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; dan
c. melaporkan secara bulanan hasil pemeriksaan harian atas kegiatan operasional beserta
evaluasi atas pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan rencana
pelaksanaan pemeriksaan bulan berikutnya kepada Komite Pengendalian Interen dengan
tembusan kepada direksi dan Bapepam.
3. Penentuan gaji dan fasilitas lainnya, lingkup bidang tugas dan pembatasan-pembatasan bagi
Kepala Satuan Pemeriksa dan perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Direktur
Operasional, Komite Pengendalian Interen dan Bapepam.
4. Kegiatan operasional harian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dipimpin dan
diarahkan oleh Direktur Operasional yang dibantu oleh sekurang-kurangnya
5 (lima) kepala divisi, yaitu :
a. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap administrasi umum yang meliputi :
1) akuntansi keuangan perusahaan;
2) keuangan perusahaan;
3) perencanaan keuangan dan anggaran;
IV-2
Peraturan Nomor III.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998
4) akuntansi biaya;
5) pelayanan administrasi umum, peralatan kantor dan ruang kantor; dan
6) sumber daya manusia, rekruitmen dan pelatihan.
b. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap sistem pengamanan yang meliputi :
1) pengamanan sistem operasional termasuk pengecekan terhadap latar belakang karyawan
dan pemasok barang dan jasa;
2) pengamanan fisik, termasuk satuan pengamanan, penggunaan akses kontrol, alarm,
alat pemadam kebakaran, password;
3) pengamanan komunikasi, termasuk penggunaan firewalls, penggunaan sandi rahasia,
computer break-ins, wire-taps; dan
4) pengamanan perangkat lunak komputer, termasuk pencegahan terhadap Pihak yang
tidak berhak untuk mengakses komputer, virus komputer, kerusakan perangkat lunak,
sabotase melalui perangkat lunak dan gangguan lain yang sejenis.
c. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan produk yang
meliputi :
1) pengembangan perangkat lunak, termasuk pendesainan, pengkodean dan pengujian;
2) pemeliharaan perangkat lunak;
3) metode dan prosedur, termasuk mempersiapkan petunjuk kerja dan uraian kerja;
4) riset pasar; dan
5) jasa pendukung, termasuk pengembangan petunjuk-petunjuk pelatihan dan brosur-
brosur pelatihan.
d. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah yang meliputi :
1) mutasi saldo kas dan Efek antar Rekening Efek;.
2) mutasi saldo kas dengan bank;
3) masuk dan keluarnya Efek dari dan ke Penitipan Kolektif;
4) administrasi hak atas Efek, termasuk dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dan hak suara;
5) administrasi terhadap distribusi laporan tahunan, dan pengumuman; dan
6) laporan pajak atas Rekening Efek, administrasi laporan pajak atas Rekening Efek,
termasuk pengaduan dan penyelesaian pajak;
e. kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan yang
meliputi :
1) pengelolaan operasi harian komputer utama;
2) pengelolaan komputer pendukung di tempat lain, termasuk program pemulihan jika
terjadi keadaan darurat;
3) pengelolaan data elektronik utama;
IV-3
Peraturan Nomor III.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998
4) penyampaian laporan dan konfirmasi kepada para pemegang Rekening Efek; dan
5) pengelolaan back-up data dari komputer utama di tempat lain.
5. Masing-masing kepala divisi wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Pemeriksa atas
setiap pelanggaran terhadap standar prosedur operasional dan sistem pengamanan dan
pengendalian interen termasuk yang dibuat oleh Direktur Operasional.
6. Penentuan gaji dan fasilitas lainnya, lingkup bidang tugas dan pembatasan-pembatasan bagi
Direktur Operasional dan perubahan-perubahannya harus mendapat persetujuan dari Komite
Pengendalian Interen dan Bapepam.
7. Berkenaan dengan kegiatan operasional Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Direktur
Operasional mewakili Direksi membuat dan bertanggungjawab hal-hal sebagai berikut :
a. laporan triwulanan untuk pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dan Bapepam, dengan tembusan kepada dewan komisaris.
b. rancangan peraturan dan prosedur interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
untuk disampaikan kepada dewan komisaris dan Komite Peraturan untuk disetujui sebelum
diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan;
c. rancangan perubahan rencana usaha, layanan baru, atau penyesuaian biaya untuk
disampaikan kepada Komite Usaha untuk disetujui sebelum diajukan kepada Bapepam
untuk memperoleh persetujuan;
d. rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk disetujui, sebelum
disampaikan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan; dan
e. laporan prosedur pengamanan dan pengendalian interen untuk disampaikan kepada
Komite Pengendalian Interen dan Satuan Pemeriksa setiap bulan.
8. Atas rekomendasi Pemegang Saham yang menjadi anggota Komite Pengendalian Interen,
direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal
yang diusulkan komite, termasuk perubahan susunan direksi dan komisaris Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
9. Komite Usaha, Komite Peraturan dan Komite Pengendalian Interen diatur dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. setiap komite terdiri dari 5 (lima) anggota;
b. masing-masing anggota komite mewakili pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang berbeda;
c. anggota komite dilarang merangkap keanggotaan pada komite lainnya;
d. anggota komite ditunjuk oleh direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari
pemegang saham yang paling aktif di Pasar Modal untuk mendapat persetujuan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, khusus untuk anggota Komite Pengendalian Interen
dipilih direksi dari pemegang saham bank Kustodian yang paling aktif di Pasar Modal;
e. Pejabat yang ditunjuk oleh pemegang saham sebagai wakilnya dalam komite harus
mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugas komite dimana yang bersangkutan
menjadi anggotanya;
IV-4
Peraturan Nomor III.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998
f. anggota komite mengadakan rapat bulanan dengan waktu dan tempat yang telah
ditentukan oleh anggota pada rapat sebelumnya;
g. keputusan komite diambil atas suara terbanyak dalam rapat yang dihadiri oleh 5 (lima)
anggota dari komite yang bersangkutan; dan
h. risalah rapat wajib disimpan dan salinannya disampaikan kepada Bapepam dan direksi
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan
Emiten yang Efeknya disimpan pada Penitipan Kolektif untuk memastikan bahwa :
a. Emiten atau Biro Administrasi Efek mengkonfirmasikan saldo Efek yang terdaftar atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada daftar pemegang Efek Emiten
setiap hari kerja; dan
b. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat mengirimkan staf pemeriksanya untuk
menguji kesesuaian antara saldo Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
daftar pemegang Efek Emiten yang dibuat oleh Emiten setiap hari kerja.
11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib membuat perjanjian tertulis dengan masing-
masing pemegang Rekening Efek, yang antara lain memuat kesanggupan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian mengirimkan laporan harian kepada masing-masing
pemegang rekening dan pemegang rekening wajib menjawabnya paling lambat pada
akhir hari kerja berikutnya.
12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus mengizinkan pemegang Rekening Efek
untuk mengirimkan auditornya ke Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menguji
kecocokan antara saldo umum seluruh Rekening Efek nasabah di Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dan saldo yang dicatat pada daftar pemegang Efek atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian pada Emiten dan saldo kas yang terdapat di bank pada
rekening
13. Pelaksanaan audit pada angka 12 harus dilaksanakan dengan tetap mempertahankan
kerahasiaan nama-nama pemegang Rekening Efek.
14. Pemegang Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terbatas pada
lembaga keuangan nasional yang telah mendapatkan persetujuan atau izin usaha dari
Bapepam atau lembaga keuangan asing yang telah membuka rekening atas persetujuan
Bapepam.
15. Posisi kas yang tercatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
wajib ditempatkan di bank yang disetujui oleh Komite Pengendalian Interen dalam rekening
khusus "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian qq pemegang Rekening Efek".
16. Akses ke divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan, divisi
yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah, dan divisi yang bertanggung
jawab terhadap pengembangan sistem dan produk, terbatas pada staf divisi yang
bersangkutan.
17. Kepala Satuan Pemeriksa beserta stafnya dan direksi dapat mengakses setiap divisi yang
berada di bawahnya, jika didampingi oleh staf divisi bersangkutan yang ditugaskan untuk
itu.
IV-5
"Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian qq pemegang Rekening Efek".
Peraturan Nomor III.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998
18. Pihak lain yang ingin mengakses setiap divisi, harus didampingi kepala divisi yang bersangkutan
dan disetujui kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan.
19. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai komputer utama dan komputer
cadangan yang terletak dilokasi yang berbeda, yang memungkinkan komputer cadangan
melanjutkan pemrosesan data selambat-lambatnya 2 (dua) jam, sejak terjadinya kerusakan
pada komputer utama.
20. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus mengadakan duplikat data elektronik atas
data utama Rekening Efek secara terpisah ditempat yang aman dan terletak tidak kurang dari
30 (tiga puluh) kilometer dari tempat utama.
21. Pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak hanya dapat dilakukan pada komputer
pada divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem dan produk.
22. Pegawai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus diperiksa oleh divisi yang bertanggung
jawab terhadap keamanan untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka tidak mempunyai
catatan kriminal, terlibat perjudian, obat terlarang dan kejahatan lainnya atau tidak dalam
situasi yang dapat menimbulkan risiko bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
23. Semua perlengkapan komputer, sistem komunikasi, perangkat lunak dan pemasok wajib
melalui pemeriksaan secara profesional oleh divisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan
untuk meyakinkan bahwa penggunaan perlengkapan komputer, sistem komunikasi, perangkat
lunak dan pemasok tidak akan menimbulkan resiko bagi Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
24. Penggunaan rekening bank untuk tujuan komersial Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
harus dikontrol oleh kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap administrasi umum,
sedangkan rekening kas yang berhubungan dengan Rekening Efek, harus dikontrol oleh
kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah.
25. Perubahan kas dan Efek atas Rekening Efek harus didasarkan atas instruksi pemegang
rekening dan di bawah pengawasan kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening
Efek nasabah.
26. Kepala divisi yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data dan pembukuan harus
memastikan bahwa setiap pencatatan atas Rekening Efek didasarkan pada persetujuan kepala
divisi yang bertanggung jawab terhadap Rekening Efek nasabah.
27. Direksi harus menugaskan auditor independen yang memiliki pengalaman dan reputasi
internasional guna menelaah sistem pengendalian interen, menilai dan melaporkan efektifitas
sistem pengendalian interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perlindungan
terhadap kecurangan, penggelapan, gangguan alami, dan kerusakan elektronik.
28. Laporan auditor independen tersebut pada angka 27 harus disampaikan kepada direksi dan
seluruh pemegang saham, bersamaan dengan laporan tahunan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dan tembusannya disampaikan kepada komisaris dan Bapepam.
29. Dalam laporan tersebut pada angka 28 auditor juga harus menyatakan penilaiannya atas
kemampuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memulihkan keadaan jika terjadi
keadaan darurat, dimana salah satu atau kedua komputer mengalami kerusakan dan juga
memberikan penilaian atas kerugian waktu dan biaya yang timbul.
IV-6
Peraturan Nomor III.C.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 30/PM/1996
Tanggal : 19 Juni 1998
30. Semua fungsi yang dijalankan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berkenaan dengan penyelesaian
perdagangan dengan warkat wajib dikelola pada divisi yang terpisah, di bawah tanggung jawab langsung
Direktur Operasional.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
19 Juni 1998
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
IV-7
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-29/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998 </reg_id>
<reg_title> PROSEDUR OPERASI DAN PENGENDALIAN INTEREN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN </reg_title>
<set_date> 19 Juni 1998 </set_date>
<effective_date> 19 Juni 1998 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.A.6
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-06/PM/2001
TENTANG
PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN
SEBELUM PENAWARAN UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara,
pelaksanaan pemulihan perekonomian nasional dan restrukturisasi perusahaan serta
pelaksanaan Otonomi Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada
investor, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.6
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor 47/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996
tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum
dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 7/M Tahun 2000;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/1996;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN
UMUM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum diatur dalam
Peraturan Nomor IX.A.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor IX.A.6
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/1996
tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
:
Jakarta
pada tanggal : 8 Maret 2001
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP. 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IX.A.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor :
Tanggal : 8 Maret 2001
PERATURAN NOMOR IX.A.6 : PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM
PENAWARAN UMUM
1. Setiap Pihak yang memperoleh saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain dari Emiten dengan
harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum
perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan
Pendaftaran kepada Bapepam, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan
atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan)
bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi
kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyehatan Perbankan
Nasional.
2. Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam dan menyatakan dalam Prospektus, setiap transaksi
yang dapat dikategorikan sebagai transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan
ini.
3.
Informasi dalam laporan dan pernyataan dalam Prospektus sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 peraturan ini harus mencakup antara lain:
a. nama pemegang saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain;
b. Jumlah saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang dimiliki;
c. nilai yang diterima oleh Emiten sehubungan dengan penerbitan saham dan atau Efek
Bersifat Ekuitas lain tersebut serta bentuk pembayaran dan metode penilaian;
d. tanggal transaksi saham dan atau tanggal pelaksanaan atau konversi dari Efek Bersifat
Ekuitas lain; dan
e. rencana pengalihan kepemilikan atas saham dan atau Efek Bersifat Ekuitas oleh Pemerintah
dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Informasi mengenai rencana tersebut sekurang-kurangnya meliputi: jumlah saham atau
Efek Bersifat Ekuitas lain yang akan dialihkan, dan metode atau cara pengalihan, serta
informasi lain yang relevan.
4 Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk
kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
5
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Nomor IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor: Kep-47/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembatasan Atas Saham
Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 8 Maret 2001
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Kep-06/PM/2001
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-06/PM/2001|KEPTA-BAPEPAM/2001 </reg_id>
<reg_title> PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM </reg_title>
<set_date> 8 Maret 2001 </set_date>
<effective_date> 8 Maret 2001 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-47/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', 'KEP-47/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996', '7/M|KEPPRES/2000', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.E.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 39/PM/2003
TENTANG
KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memberikan alternatif investasi kepada investor
termasuk penyediaan sarana lindung nilai, serta dalam rangka memberikan
landasan hukum bagi kegiatan perdagangan kontrak berjangka dan Opsi
atas Efek atau Indeks Efek, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Keputusan Ketua Bapepam tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek
atau Indeks Efek;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2003 tanggal 20 Februari
2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai
Efek;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS EFEK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek diatur dalam Peraturan
Nomor III.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor III.E.1
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
31 Oktober 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor III.E.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 39/PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
PERATURAN NOMOR III.E.1 : KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS
EFEK
1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Jaminan adalah dana dan atau Efek yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan
Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa atas Kontrak atau untuk menyelesaikan
kewajiban anggota kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
b. Kontrak Berjangka adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para Pihak untuk membeli
atau menjual sejumlah Underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang
akan datang.
c. Kontrak adalah Kontrak Berjangka atau Opsi.
d. Likuidasi Kontrak adalah penutupan Posisi Terbuka anggota kliring oleh Lembaga Kliring
dan Penjaminan.
e. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain
atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
f. Posisi Terbuka adalah posisi Kontrak baik jual maupun beli yang belum diselesaikan.
g. Transaksi Saling Hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untuk
menyelesaikan Kontrak dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas Kontrak
yang sama.
h. Underlying adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yang
menjadi dasar transaksi Kontrak.
2. Setiap Underlying yang akan dijadikan dasar transaksi Kontrak wajib memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut :
a. memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam;
b. pemilihan Underlying didasarkan pada suatu riset khusus oleh Bursa Efek bersama-sama
dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
c. mendapat dukungan tertulis sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota Bursa Efek;
d. dalam 1 (satu) tahun terakhir, memiliki rata-rata volatilitas harga harian tertentu; dan
e. untuk Underlying berupa sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek:
IV-3
Peraturan Nomor III.E.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 39/PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
1) sekurang-kurangnya terdiri dari gabungan 10 (sepuluh) Efek;
2) dalam 3 (tiga) bulan terakhir, rata-rata kontribusi nilai atau harga harian masing-masing
Efek tidak lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari total nilai atau harga sekumpulan
Efek atau indeks sekumpulan Efek yang bersangkutan; dan
3) khusus untuk sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek luar negeri, sekumpulan
Efek atau indeks sekumpulan Efek luar negeri tersebut telah diperdagangkan di negara lain.
3. Dalam hal Underlying yang akan dijadikan dasar transaksi Kontrak berupa Efek dan penyelesaian
Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek, maka jumlah keseluruhan Efek dalam Kontrak yang
ditransaksikan maksimal berjumlah sama dengan jumlah Underlying.
4. Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf
a di atas, Bursa Efek wajib mengajukan proposal kepada Bapepam yang sekurang-kurangnya wajib
memuat hal-hal sebagai berikut :
a. latar belakang dan tujuan transaksi Kontrak;
b. hasil riset terhadap Underlying yang mendukung pemenuhan persyaratan angka 2 huruf d dan
e di atas;
c. sistem perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian, dan manajemen risiko;
d. persetujuan tertulis dari Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
e. persetujuan tertulis dari Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c
di atas;
5. Dalam hal Bursa Efek menambah Underlying berupa Efek atau indeks Efek, maka Bursa Efek wajib
melaporkan penambahan Underlying tersebut kepada Bapepam disertai dengan data yang
mendukung pemenuhan persyaratan angka 2 huruf d di atas dan pemenuhan kualifikasi Underlying
Bursa Efek yang bersangkutan.
6. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan parameter tertentu dan
melakukan kajian kelayakan kembali atas setiap Underlying yang diperdagangkan sekurang-
kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
7. Penyelenggaraan perdagangan Kontrak hanya dapat dilakukan oleh Bursa Efek yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam.
8. Bursa Efek yang menyelenggarakan perdagangan Kontrak sekurang-kurangnya wajib mengatur
hal-hal sebagai berikut :
IV-4
Peraturan Nomor III.E.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 39/PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
a. spesifikasi Kontrak yang diperdagangkan, antara lain :
1) jenis dan periode Kontrak;
2) Jaminan yang dibutuhkan;
3) penentuan penghitungan nilai Kontrak dan angka pengganda (multiplier); dan
4) penentuan penghitungan harga penyelesaian.
b. kualifikasi Underlying Efek;
c. persyaratan Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan transaksi Kontrak;
d. mekanisme transaksi;
e. ketentuan umum kliring dan penyelesaian Kontrak;
f. pengawasan atas perdagangan Kontrak wajib mengikuti informasi mengenai Underlying;
g. tindakan yang diambil atas perdagangan Kontrak apabila perdagangan Underlying dihentikan;
h. tindakan yang diambil terhadap Posisi Terbuka bila terjadi hal yang mengakibatkan Bursa Efek
dan Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik;
i. kewajiban Anggota Bursa Efek melakukan Transaksi Saling Hapus atau mengalihkan semua
Posisi Terbuka kepada Anggota Bursa Efek lain pada hari bursa yang sama, apabila Anggota
Bursa Efek dimaksud tidak mampu atau dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dalam
jangka waktu tertentu; dan
j. sanksi yang dikenakan terhadap Anggota Bursa Efek atas pelanggaran peraturan.
9. Setiap perumusan dan atau perubahan spesifikasi Kontrak oleh Bursa Efek wajib memperhatikan
kepentingan dan mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.
10. Bursa Efek yang akan menyelenggarakan perdagangan Kontrak wajib menerbitkan informasi tertulis
atas jenis Kontrak dan mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
transaksi dimulai, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. spesifikasi Kontrak yang akan diperdagangkan;
b. risiko-risiko yang dihadapi;
c. gambaran umum Underlying, termasuk harga Underlying; dan
d. dasar penentuan pemilihan Underlying.
IV-5
Peraturan Nomor III.E.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 39/PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
11. Kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak hanya dapat dilaksanakan oleh Lembaga
Kliring dan Penjaminan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Dalam hal penyelesaian
Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek, penyelesaian transaksi Kontrak wajib melibatkan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
12. Dalam rangka pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak, Lembaga
Kliring dan Penjaminan sekurang-kurangnya wajib mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak;
b. Jaminan dan Dana Jaminan yang diperlukan;
c. setiap Jaminan yang diserahkan oleh Anggota Bursa Efek wajib dikuasai oleh Lembaga Kliring
dan Penjaminan;
d. kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan menyampaikan pemberitahuan kepada anggota
kliring dan Bursa Efek apabila terdapat Kontrak pada anggota kliring yang kerugiannya telah
mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari total jumlah Jaminan anggota kliring yang dikuasai
Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau pada tingkat persentase tertentu berdasarkan analisa
risiko penjaminan; dan
e. kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan Likuidasi Kontrak anggota kliring
apabila anggota kliring mengalami kerugian yang telah mencapai 75% (tujuh puluh lima
perseratus) atau lebih dari jumlah Jaminan yang dikuasai Lembaga Kliring dan Penjaminan,
atau pada tingkat persentase tertentu berdasarkan analisa risiko penjaminan.
13. Dalam hal penyelesaian Kontrak dilakukan dengan penyerahan Efek, tata cara penyelesaian
transaksi tunduk pada peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian yang berlaku untuk penyelesaian Transaksi Bursa atas Underlying Efek.
14. Selain ketentuan yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan
Efek yang memberikan layanan jasa perantara pedagang Kontrak, wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi bagi nasabah, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan
Efek Bagi Nasabah;
IV-6
Peraturan Nomor III.E.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 39/PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
b. menyampaikan pemberitahuan kepada nasabahnya apabila terdapat Kontrak nasabah yang
dikuasakan kepada Perusahaan Efek telah merugi sehingga nilai kerugian tersebut telah mencapai
50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan
Efek;
c. memiliki wewenang untuk melakukan Transaksi Saling Hapus apabila Kontrak nasabah yang
dikuasakan kepada Perusahaan Efek telah merugi sehingga nilai kerugian tersebut telah mencapai
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan kepada
Perusahaan Efek;
d. wajib menyampaikan setiap pesanan nasabah melalui sistem perdagangan yang disediakan
oleh Bursa Efek;
e. menyediakan rekening khusus untuk perdagangan Kontrak; dan
f. memperoleh pernyataan tertulis dari investor bahwa investor telah memahami setiap risiko yang
akan diperolehnya.
15. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan
sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 31 Oktober 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-7
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-39/PM/2003|KEPTA-BAPEPAM/2003 </reg_id>
<reg_title> KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS EFEK </reg_title>
<set_date> 31 Oktober 2003 </set_date>
<effective_date> 31 Oktober 2003 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '46/PP/1995', 'KEP-07/PM/2003|KEPTA-BAPEPAM/2003', '8/UU/1995' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- 516/BL/2012
TENTANG
PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH
REKSA DANA TERBUKA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum yang
tegas bagi Reksa Dana dalam membentuk Portofolio Efek,
baik terhadap jenis maupun persentase Efek, dipandang
perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor IV.C.3,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-
08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman
Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana
Terbuka, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
dan LK yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA
BERSIH REKSA DANA TERBUKA.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 2 -
Pasal 1
Ketentuan tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai
Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka diatur dalam
Peraturan Nomor IV.C.3 sebagaimana dimuat dalam
Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
(1) Reksa Dana Campuran yang pada saat ditetapkannya
Keputusan ini memiliki Portofolio Efek berupa Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau
instrumen pasar uang dalam negeri dalam persentase
yang tidak sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf d
Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan ini,
dilarang menambah persentase pemilikan atas Efek-
Efek yang telah melampaui persentase sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d tersebut.
(2) Reksa Dana Campuran yang Pernyataan Pendaftaran-
nya telah efektif pada saat ditetapkannya Keputusan
ini, wajib menyesuaikan Portofolio Efek-nya sesuai
dengan ketentuan angka 1 huruf d Peraturan Nomor
IV.C.3 Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal
30 Juni 2013.
Pasal 3
Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah
efektif pada saat ditetapkannya Keputusan ini, wajib
menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dimaksud
berdasarkan Nilai Pasar Wajar yang diperoleh sesuai tata
cara yang diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2 tentang
Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:
Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, sejak tanggal
1 Januari 2013.
Pasal 4
Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah
disampaikan kepada Bapepam dan LK sebelum
ditetapkannya Keputusan ini, namun Pernyataan
Pendaftaran dimaksud belum menjadi efektif, maka:
a. komposisi Portofolio Efek Reksa Dana dimaksud harus
sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran
Keputusan ini; dan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 3 -
b. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana
dimaksud, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar
yang diperoleh sesuai tata cara yang diatur dalam
Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar
Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-
367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, sejak tanggal
1 Januari 2013.
Pasal 5
Sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan
tanggal 31 Desember 2012, penghitungan Nilai Aktiva
Bersih Reksa Dana Pasar Uang dilakukan sesuai Peraturan
Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor: Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang
Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa
Dana Terbuka.
Pasal 6
Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor: Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997
tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva
Bersih Reksa Dana Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: Jakarta
pada tanggal
: 21 September 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 516/BL/2012
Tanggal : 21 September 2012
PERATURAN NOMOR IV.C.3 : PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI
AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERBUKA
1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
a. Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang hanya melakukan investasi
pada:
1) instrumen pasar uang dalam negeri; dan/atau
2) Efek Bersifat Utang yang:
a) diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
dan/atau
b) sisa jatuh temponya tidak lebih dari dari 1 (satu) tahun.
b. Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi
paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih
dalam bentuk Efek Bersifat Utang.
c. Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling
kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam
bentuk Efek Bersifat Ekuitas.
d. Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang melakukan investasi pada
Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau instrumen pasar uang
dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% (tujuh puluh sembilan
perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio Reksa Dana
tersebut wajib terdapat Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang.
2. Reksa Dana Pasar Uang dilarang memungut biaya penjualan dan biaya
pembelian kembali Unit Penyertaan.
3. Bank Kustodian Reksa Dana Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1
Peraturan ini wajib menghitung pada setiap hari bursa:
a. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per Unit Penyertaan atau per saham;
b. Hasil investasi Reksa Dana dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir, dihitung
sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf a Peraturan Nomor VIII.G.9 tentang
Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana;
c. Hasil investasi Reksa Dana dalam 1 (satu) tahun terakhir, dihitung sesuai
dengan ketentuan angka 1 huruf a Peraturan Nomor VIII.G.9 tentang
Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana; dan
d. Hasil investasi riil dalam 1 (satu) tahun terakhir setelah memperhitungkan
biaya penjualan dan biaya pembelian kembali Unit Penyertaan atau saham,
dihitung sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf b Peraturan Nomor VIII.G.9
tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 516/BL/2012
Tanggal : 21 September 2012
Besarnya biaya penjualan dan pembelian kembali yang dibebankan dalam
perhitungan ini adalah sebesar yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi
Kolektif dan Prospektus.
4. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, disampaikan
kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor IV.C.3-1,
paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya.
5. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini wajib
diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa
berikutnya.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar
ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 September 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd..
Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
LAMPIRAN
Peraturan Nomor IV.C.3
FORMULIR NOMOR : IV.C.3-1
NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERBUKA
Tanggal : .........................
Nama
Jenis
Nilai Aktiva
Bersih per unit
(Rp)
Hasil investasi
dalam 30 hari
terakhir
(%)
Hasil investasi
dalam 1 tahun
terakhir
(%)
Hasil investasi
riil dalam 1
tahun terakhir
(%)
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-516/BL/2012|KEPTA-BAPEPAM/2012 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERBUKA </reg_title>
<set_date> 21 September 2012 </set_date>
<effective_date> 21 September 2012 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-08/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 | Lampiran Peraturan Nomor IV.C.3' </replaced_reg>
<related_reg> '12/PP/2004', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '46/PP/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IV.A.5
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-21/PM/1996
TENTANG
PEDOMAN KONTRAK PENYIMPANAN
KEKAYAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk
Perseroan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995
tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal
Asing;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEDOMAN KONTRAK PENYIMPANAN KEKAYAAN REKSA DANA
BERBENTUK PERSEROAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan,
diatur dalam Peraturan Nomor : IV.A.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor IV.A.5
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IV.A.5
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IV.A.5 : PEDOMAN KONTRAK PENYIMPANAN KEKAYAAN REKSA
DAN BERBENTUK PERSEROAN
Pedoman Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian
sekurang-kurangnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Nama dan alamat Bank Kustodian.
2. Tata cara penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) saham, bagi Reksa Dana terbuka.
3. Pemisahan rekening Efek atas nama Reksa Dana.
4. Kewajiban mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan
Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,
bunga, hak-hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek.
5. Kewajiban membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Investasi, Reksa Dana dan
Bapepam.
6. Memperbolehkan Akuntan memeriksa laporan keuangan dan prosedur operasional Reksa
Dana.
7. Kewajiban untuk melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan Efek, pembagian
hak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana.
8. Kewajiban memberikan ganti rugi kepada Reksa Dana setiap kerugian atau kesalahan yang
berkaitan dengan Efek dan dana dalam rekening Reksa Dana.
9. Biaya bagi Bank Kustodian berkaitan dengan jasa yang diberikan dan biaya yang dibebankan
kepada Reksa Dana.
10. Kewajiban mengasuransikan kekayaan Reksa Dana, jika para pihak memandang perlu.
11. Larangan penghentian kegiatan Bank Kustodian sebelum dialihkan kepada Bank Kustodian
pengganti.
12. Kewajiban menentukan nilai aktiva bersih Reksa Dana, apabila Bank Kustodian ditugaskan
untuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih.
Ditetapkan di
:
pada tanggal :
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-21/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN KONTRAK PENYIMPANAN KEKAYAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '646/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IV.A.3
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 13/PM/2002
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka peningkatan fleksibilitas dan efisiensi pengelolaan
Reksa Dana, perluasan alternatif investasi serta pemberian perlindungan
hukum yang lebih memadai terhadap pemodal guna mendorong
pertumbuhan industri Reksa Dana, dipandang perlu untuk mengubah
Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-19/PM/1996 tanggal 17 Januari
1996 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di
Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lemabaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, diatur dalam
Peraturan Nomor: IV.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor IV.A.3
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor:
Kep-19/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
14 Agustus 2002
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IV.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 13/PM/2002
Tanggal : 14 Agustus 2002
PERATURAN NOMOR IV.A.3 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK
PERSEROAN
1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. Menugaskan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola
investasi Reksa Dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta
menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi berdasarkan suatu Kontrak Pengelolaan
Reksa Dana;
b. Dalam hal Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu Reksa
Dana, dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas Kontrak Pengelolaan
Reksa Dana atau pembuatan Kontrak Reksa Dana baru, Reksa Dana tersebut wajib
dibubarkan;
c. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari
sebagian besar direktur Reksa Dana tersebut;
d. Semua pengalihan dari Kontrak Pengelolaan Reksa Dana wajib didasarkan pada
persetujuan sebagian besar direktur;
e. Jabatan direktur Reksa Dana tidak diberikan kepada :
(1) orang yang pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
(2) orang yang pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal pada khususnya atau di bidang
keuangan pada umumnya.
f. Setiap rencana pemutusan Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan sebagian besar direktur, dan pemutusan tersebut wajib
diberitahukan kepada para pemegang saham dan Bapepam sekurang-kurangnya 60
(enampuluh) hari atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bapepam sebelum
pemutusan kontrak dimaksud;
g. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan
informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang
berhubungan dengan pengelolaan Reksa Dana yang diminta oleh direksi untuk menilai
Kontrak Pengelolaan Reksa Dana.
2. Setiap perubahan kebijakan dasar yang dimuat dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana
atau penunjukan dan perubahan Akuntan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan
sebagian besar direktur, dan perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Bapepam
serta pemegang saham sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum berlakunya
perubahan tersebut.
3. Bapepam dapat menolak perubahan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dalam waktu
45 (empat puluh lima) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima.
IV-3
Peraturan Nomor IV.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 13/PM/2002
Tanggal : 14 Agustus 2002
4. Dalam hal Bapepam tidak keberatan atas perubahan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam angka 3, perubahan termaksud dengan sendirinya berlaku pada hari ke-61
(enampuluh satu) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Bapepam.
5. Direksi wajib mempertimbangkan dengan teliti, baik terhadap calon profesi dan lembaga
penunjang yang terkait dan persyaratan kontrak yang diajukan sebelum menyetujui,
memperpanjang, atau menyetujui pengalihan dari setiap kontrak untuk kepentingan Reksa
Dana.
6.
Direksi wajib melaksanakan pengawasan terus menerus secara cermat dan teliti terhadap
Reksa Dana, termasuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh profesi dan
lembaga penunjang terkait, dan direksi wajib meminta kepada profesi dan lembaga penunjang
yang terkait semua dokumen, catatan, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menilai
kinerja profesi dan lembaga penunjang yang terkait tersebut.
7.
Direksi dalam mempertimbangkan penunjukan Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kemampuan Manajer Investasi;
b. Biaya Manajer Investasi;
c. Jasa yang diberikan oleh Manajer Investasi selain jasa pengelolaan;
d. Setiap manfaat selain biaya pengelolaan yang dibayarkan berdasarkan kontrak pengelolaan
Reksa Dana, yang diperoleh Manajer Investasi atau pihak Afiliasinya.
8. Semua kontrak serta perubahannya wajib dibuat secara notariil.
9. Reksa Dana yang telah memperoleh izin usaha dan yang telah dinyatakan efektif hanya dapat
melakukan pembelian dan penjualan atas :
a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik
di dalam maupun di luar negeri;
b. instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi
Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat
Deposito baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
c. Surat berharga komersial yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat
oleh perusahaan pemeringkat Efek.
10. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Saham Reksa Dana tertutup telah dinyatakan efektif oleh
Bapepam maka saham Reksa Dana tersebut dapat dicatatkan di Bursa Efek.
11. Manajer Investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan
keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.
12. Dalam hal Reksa Dana melakukan Penawaran Umum berikutnya, Reksa Dana wajib :
a. mengumumkan secara harian Nilai Aktiva Bersih dari sahamnya selama masa Penawaran
Umum; dan
b. menawarkan sahamnya pada harga yang sama atau lebih besar dari Nilai Aktiva Bersih
per saham.
13. Reksa Dana wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih per saham setiap hari bursa bagi Reksa
Dana terbuka dan seminggu sekali bagi Reksa Dana tertutup.
IV-4
Peraturan Nomor IV.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 13/PM/2002
Tanggal : 14 Agustus 2002
14. Manajer Investasi Reksa Dana dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan
Reksa Dana Berbentuk Perseroan :
a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak
dapatdiakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat
diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima
belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
c. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan
Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor
perusahaan dimaksud;
d. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus)
dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan
surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank
Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
e. menjual saham Reksa Dana terbuka kepada setiap pemodal lebih dari 2 % (dua per
seratus) dari modal yang dikeluarkan, kecuali bagi Manajer Investasi Reksa Dana
terbuka yang bersangkutan;
f. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih
Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari
5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
g. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan di Bursa
Efek, kecuali Efek pasar uang, Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia;
h. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi
maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai
Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal
pemerintah;
i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
k. terlibat dalam membeli Efek secara margin;
l. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
m. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan
dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh
perseratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
n. membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer
Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau
pihak Afiliasinya;
p. membayar dividen selain berasal dari laba.
q. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi
Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
r. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.
IV-5
Peraturan Nomor IV.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 13/PM/2002
Tanggal : 14 Agustus 2002
15. Setelah memberitahukan Bapepam, Manajer Investasi Reksa Dana terbuka dapat
menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual untuk melakukan penundaan
pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa dihentikan;
c. Keadaan darurat;
d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah
mendapat persetujuan Bapepam.
16. Manajer Investasi atau pihak Afiliasinya dapat membeli atau menjual saham Reksa Dana
tertutup yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut, apabila Nilai Aktiva Bersih dihitung,
dinilai dan diumumkan setiap hari.
17. Penjualan atau membeli kembali saham (pelunasan) Reksa Dana terbuka dapat dilakukan
melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
18. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
19. Pembayaran atas saham Reksa Dana terbuka yang dijual kembali oleh pemodal dilakukan
sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak diminta penjualan kembali oleh
pemegang saham.
20. Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap saham dari Reksa Dana Terbuka wajib ditetapkan sebesar
Rp1.000,00 (seribu rupiah).
21. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di
Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-
lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
22. Reksa Dana wajib menerbitkan pembaharuan prospektus yang disertai laporan keuangan
tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-
lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
23. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain
kepada Pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada
pihak-pihak yang bersangkutan.
24. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
25. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan nomor IV.A.3 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor Kep-19/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Pengelolaan
Reksa Dana Berbentuk Perseroan , dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 14 Agustus 2002
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-6
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-13/PM/2002|KEPTA-BAPEPAM/2002 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN </reg_title>
<set_date> 14 Agustus 2002 </set_date>
<effective_date> 14 Agustus 2002 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-19/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.G.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-74/PM/1996
TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pemeliharaan
Dokumen Oleh Bank Umum Sebagai Kustodian;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Bank Umum Sebagai Kustodian, diatur dalam
Peraturan Nomor : X.G.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor X.G.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 74/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR X.G.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI
KUSTODIAN
1. Setiap Bank Kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan,
pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
a. nasabah yang Efeknya disimpan pada Bank Kustodian;
b. posisi Efek yang disimpan pada Bank Kustodian;
c. buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanannya serta hak nasabah yang melekat
pada Efek yang dititipkan; dan
d. tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya :
a. kontrak dengan nasabah jasa Bank Kustodian; dan
b. daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya:
a. status Efek nasabah yang disimpan;
b. rahasia Efek yang disimpan; dan
c. bentuk Efek sebagai sertifikat atau bukti penitipan kolektif lainnya.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini sekurang-kurangnya
memuat:
a. daftar transaksi harian Efek;
b. pembagian dividen, bonus, pelaksanaan hak memesan Efek terlebih dulu atau hak atas
Efek lainnya, termasuk penggunaan hak suara yang diwakilkan;
c. memorandum penyelesaian perselisihan antar nasabah, Biro Administrasi Efek dan
Anggota Bursa; dan
IV-2
Peraturan Nomor X.G.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 74/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini sekurang-kurangnya
memuat :
a. pegawai yang khusus bertanggung jawab atas pengoperasian jasa Kustodian;
b. perubahan Penanggung Jawab Bank Kustodian;
c. spesifikasi ruangan penyimpanan Efek, lemari besi atau brankas; dan
d. buku pedoman operasional.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 peraturan
ini wajib disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan bank lainnya
dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan sekurang-
kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-74/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IV.D.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 19 /PM/2004
TENTANG
PEDOMAN IKLAN REKSA DANA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pemahaman investor
Reksa Dana melalui penggunaan iklan yang bersifat mendidik, informatif dan tidak
memberikan informasi yang salah atau menyesatkan atas suatu produk Reksa Dana
sehingga tercipta industri Reksa Dana yang sehat, dipandang perlu menerbitkan
Peraturan Bapepam Nomor IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di
Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN
IKLAN REKSA DANA.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Iklan Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: IV.D.1 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor V.D.1
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 29 April 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IV.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 19/PM/2004
Tanggal : 29 April 2004
PERATURAN NOMOR IV.D.1 : PEDOMAN IKLAN REKSA DANA
1. Yang dimaksud dengan iklan dalam peraturan ini adalah setiap informasi yang memuat
pemberitahuan atau tawaran untuk membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang
dilakukan melalui media massa elektronik seperti televisi, radio, film, dan media elektronik
lainnya maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, surat, brosur serta media cetak
lain.
2. Reksa Dana dilarang mengiklankan penjualan saham atau Unit Penyertaan sebelum memperoleh
Pernyataan Efektif dari Bapepam.
3. Pernyataan atau data dalam iklan suatu Reksa Dana mengenai kinerja Reksa Dana dan
Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut wajib dibuat berdasarkan keterangan
atau informasi yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar tidak memberikan
gambaran yang menyesatkan.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang
tercantum dalam iklan tersebut.
5. Iklan suatu Reksa Dana dilarang memuat :
a. informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan Fakta Material;
b. kata atau kalimat yang memberikan kesan bahwa pemodal tidak akan rugi atau keuntungan
akan dijamin;
c. kesan bahwa pemodal dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko;
d. informasi yang tidak sesuai dengan dengan informasi yang terdapat dalam Kontrak
Investasi Kolektif, kontrak lain, atau Prospektus Reksa Dana tersebut;
e. informasi yang mencemarkan nama baik Reksa Dana lain, pengelola Reksa Dana lain,
atau industri Reksa Dana secara keseluruhan;
f. gambaran, proyeksi, atau janji atas kinerja Reksa Dana
tersebut di masa datang;
g. hal-hal yang mengganggu seperti tata suara yang terlalu keras atau pengulangan kata-
kata yang meminta calon pemodal untuk bertindak segera dalam hal iklan menggunakan
media elektronik; dan
h. kalimat-kalimat seperti ”belilah sekarang juga”, ”jangan ketinggalan”, ”bertindaklah
sekarang” atau atau kalimat-kalimat lain dengan maksud yang hampir sama untuk menarik
minat calon pemodal.
6. Iklan suatu Reksa Dana yang memuat data mengenai kinerja Reksa Dana dari suatu sumber
wajib mencantumkan informasi mengenai sumber tersebut lengkap dengan tanggal, bulan,
dan tahun pemuatan kinerja tersebut. Bukti mengenai kinerja yang dimuat dalam sumber
tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam.
7. Setiap data mengenai kinerja Reksa Dana dalam iklan suatu Reksa Dana wajib memuat angka-
angka kinerja sebenarnya. Angka-angka yang bersifat hipotesis hanya diperbolehkan untuk
keperluan menerangkan mekanisme kerja Reksa Dana yang bersangkutan yang tidak bisa
diterangkan dengan angka-angka sebenarnya. Apabila digunakan, angka-angka hipotesis
ini wajib bersifat konservatif dan tidak ditujukan untuk memberikan gambaran tentang kinerja
Reksa Dana tersebut di masa datang. Penggunaan angka-angka hipotesis wajib diberikan
judul ILUSTRASI.
IV-3
Peraturan Nomor IV.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 19/PM/2004
Tanggal : 29 April 2004
Setiap data tentang kinerja Reksa Dana dalam iklan suatu Reksa Dana yang belum berumur 1 (satu)
tahun dilarang untuk diproyeksikan atau ditampilkan dalam rata-rata 1 (satu) tahun.
9. Iklan suatu Reksa Dana yang memuat perbandingan kinerja wajib memuat perbandingan yang
wajar, akurat, relevan, dan setara.
10. Iklan suatu Reksa Dana yang memuat kinerja atau data kuantitatif wajib memuat data terbaru.
11. Dalam hal penampilan grafik, iklan suatu Reksa Dana wajib memuat grafik secara jelas dan lengkap.
Apabila 2 (dua) atau lebih kelompok data ditampilkan secara bersamaan dalam 1 (satu) grafik,
maka skala perbandingan yang digunakan harus sama.
12. Iklan suatu Reksa Dana wajib mencantumkan pernyataan peringatan kepada calon pemodal sebagai
berikut :
”INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI
REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.”.
13. Pernyataan peringatan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini yang disampaikan
melalui tulisan wajib dimuat dalam huruf kapital dan dapat terbaca dengan mudah, sedangkan
pernyataan peringatan yang disampaikan dalam media elektronik sekurang-kurangnya durasi
penayangannya 5 (lima) detik. Khusus untuk iklan yang ditayangkan melalui audio elektronik wajib
memuat pernyataan peringatan secara utuh.
14. Iklan suatu Reksa Dana wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari
kerja setelah diiklankan.
15. Ketentuan di atas tidak berlaku bagi iklan Reksa Dana yang bersifat pemberitahuan (brand awarness)
, tidak menawarkan untuk menjual atau membeli Reksa Dana atau tidak memuat data, kinerja,
informasi dan angka-angka.
16. Setiap Pihak yang menerbitkan iklan Reksa Dana wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.
17. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 29 April 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-19/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN IKLAN REKSA DANA </reg_title>
<set_date> 29 April 2004 </set_date>
<effective_date> 29 April 2004 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.B.6
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 46 /PM/2004
TENTANG
PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional
Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan
jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dipandang perlu untuk
mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/2000 tentang Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang
Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3618);
4.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 530/KMK.01/2004 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.01/1983 tentang
Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA.
IV-1
Peraturan Nomor III.B.6
Pasal 1
Ketentuan mengenai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.6
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-25/PM/2000 tanggal
30 Juni 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004
Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
IV-2
Peraturan Nomor III.B.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004
PERATURAN NOMOR III.B.6 : PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
1.
Definisi
a. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak
lain mengenai Efek atau harga Efek.
b. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
c. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring
untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan
dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
d. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan
untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota Kliring yang gagal
memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan
transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota
Kliring yang bersangkutan.
e. Rekening Jaminan adalah Rekening Efek anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan
Transaksi Bursa atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota Kliring tersebut kepada Lembaga
Kliring dan Penjaminan.
f. Cadangan Jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan surplus operasional
Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam bentuk kas atau setara kas yang dipergunakan untuk
membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
g. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh
Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian
Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
h. Jaringan Kredit adalah anggota Kliring baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwajibkan
untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan Peraturan Nomor
III.B.7 tentang Dana Jaminan.
2. Bursa Efek wajib mengatur setiap jenis Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 2
Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek dan wajib membuat kontrak dengan Lembaga Kliring
dan Penjaminan mengenai tata cara Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang isinya memuat
ketentuan sebagai berikut:
IV-3
Peraturan Nomor III.B.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004
a. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menentukan anggota Kliring yang dapat bertransaksi
dan anggota Kliring yang dilarang melakukan Transaksi Bursa berdasarkan hasil analisa risiko
penjaminan.
b. Bursa Efek wajib memastikan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki fasilitas untuk
menganalisa tingkat risiko anggota Kliring dan berhak menyetujui atau menolak setiap pesanan
sebelum pesanan tersebut dapat dilaksanakan di Bursa Efek.
c. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menolak setiap saat, tanpa peringatan atau dengar
pendapat terlebih dahulu, untuk menyetujui pesanan baru Transaksi Bursa dari anggota Kliring
berdasarkan hasil analisa risiko penjaminan.
d. Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak untuk mengetahui informasi berkaitan dengan Rekening
Jaminan setiap anggota Kliring dan wajib memiliki fasilitas untuk menerima informasi dimaksud
setiap saat serta menetapkan persyaratan jaminan yang wajib dipertahankan pada rekening
tersebut, tanpa persetujuan dari Bursa Efek.
e. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan kepada anggota Kliring untuk menyerahkan
saham Bursa Efek yang dimilikinya sebagai agunan.
f. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mensyaratkan kepada anggota Kliring untuk memastikan
pemegang saham mayoritas anggota Kliring menyerahkan saham anggota Kliring yang
dimilikinya sebagai jaminan atas kewajiban anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan
Penjaminan.
g. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan setiap anggota Kliring untuk menerima
tanggung jawab Jaringan Kredit sesuai dengan peraturan ini.
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap Pihak
sebagai akibat keterlambatan Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam penyelesaian Transaksi
Bursa yang dijaminnya.
4.
Direktur dan atau komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat diminta pertanggungjawabannya
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala kerugian yang diderita oleh Lembaga
Kliring dan Penjaminan atau Pihak lain sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran peraturan
sehingga mengakibatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan gagal memenuhi kewajiban Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa.
5. Dalam rangka menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan
Penjaminan membentuk Cadangan Jaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sumber Cadangan Jaminan berasal dari penyisihan surplus operasional Lembaga Kliring dan
Penjaminan.
b. Besarnya penyisihan dari surplus operasional yang berasal dari pendapatan operasional
Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berjalan yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
IV-4
Peraturan Nomor III.B.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004
c. Penggunaan Cadangan Jaminan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkenaan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi
Bursa wajib diselesaikan dengan sumber keuangan, cara dan urutan sebagai berikut:
a. Sumber keuangan anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa;
b. Efek dan atau dana dalam Rekening Jaminan anggota Kliring yang gagal;
c. Cadangan Jaminan dan atau kredit bank apabila direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
memandang perlu;
d. Dana hasil penjualan Efek dalam Rekening Jaminan anggota Kliring yang gagal, setelah Lembaga
Kliring dan Penjaminan menyelesaikan Transaksi Bursa yang gagal;
e. Proses penjualan saham Bursa Efek milik anggota Kliring dan atau saham Perusahaan Efek
anggota Kliring yang dimiliki mayoritas pemegang sahamnya telah dimulai;
f. Dana Jaminan, jika sumber keuangan, cara, dan urutan di atas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d telah digunakan tetapi tidak mencukupi dan jika tindakan
hukum untuk memailitkan anggota Kliring yang gagal telah dimulai, dan sesudah anggota Kliring
tersebut dikeluarkan dari keanggotaan Bursa Efek;
g. Sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan di
atas telah digunakan tetapi tidak mencukupi, dengan pembagian sebagai berikut:
1) 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban
Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi sama rata di antara anggota Jaringan Kredit yang
tersisa;
2) 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban
Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi diantara anggota Jaringan Kredit yang tersisa
secara proporsional berdasarkan nilai Kliring masing-masing anggota Jaringan Kredit
dimaksud selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
3) Jumlah yang tidak dibayar dalam 30 (tiga puluh) hari oleh anggota Jaringan Kredit tertentu,
dibagi kembali di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa sesuai dengan ketentuan
angka 1) dan 2) di atas, dengan ketentuan tindakan hukum untuk memailitkan anggota
Jaringan Kredit yang tidak membayar telah dimulai oleh Bapepam berdasarkan permintaan
dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7. Hasil penjualan saham Bursa Efek milik anggota Kliring atau saham Anggota Bursa Efek anggota
Kliring milik pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e wajib digunakan
untuk menutup sumber
IV-5
Peraturan Nomor III.B.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004
keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas yang dipakai untuk penyelesaian Transaksi
Bursa.
8. Anggota Jaringan Kredit wajib memilih 5 (lima) direktur anggota Kliring yang berasal dari Perusahaan
Efek yang tidak saling terafiliasi sebagai anggota komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko,
untuk merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
kepada direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dan memantau pelaksanaannya,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya
sekali sebulan dan wajib membuat catatan tertulis dari rapat tersebut.
b. Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melapor kepada komite kebijakan kredit dan
pengendalian risiko dengan cara yang ditetapkan komite kebijakan kredit dan pengendalian
risiko sehingga komite tersebut memiliki informasi yang cukup untuk merekomendasikan dan
mengawasi kebijakan pengendalian risiko manajemen Penjaminan Penyelesaian Transaksi
Bursa.
c. Komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko wajib merekomendasikan kepada direksi dan
komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pemegang saham persentase surplus operasional
Lembaga Kliring dan Penjaminan yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan.
9.
Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan bertanggung jawab memastikan bahwa semua pesanan
Transaksi Bursa anggota Kliring sebelum dilaksanakan, mempunyai agunan yang cukup pada
Rekening Jaminan anggota Kliring tersebut dan Rekening tersebut dikendalikan untuk penyelesaian
kewajiban anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Agunan wajib berupa Efek dan atau dana yang disimpan pada Rekening Jaminan yang dapat
digunakan langsung untuk menyelesaikan Transaksi Bursa Anggota Kliring dan dapat dijual
dengan cepat untuk menyelesaikan kewajiban anggota Kliring yang gagal.
b. Efek yang tidak dapat dijual dengan cepat atau yang dihentikan sementara dari perdagangan
tidak dapat digunakan sebagai agunan pada Rekening Jaminan, kecuali untuk menjamin
penyelesaian penjualan Efek itu sendiri.
c. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan anggota Kliring menyetor agunan
tambahan pada Rekening Jaminan apabila nilai pasar agunan tersebut jatuh di bawah batas
nilai agunan yang ditetapkan oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dan Lembaga
Kliring dan Penjaminan berhak menolak pesanan Transaksi Bursa anggota Kliring sampai
agunan tambahan tersebut dipenuhi.
d. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menolak untuk menerima pesanan baru Transaksi Bursa
anggota Kliring yang mempunyai saldo debit atau yang gagal serah Efek kepada Lembaga
Kliring dan Penjaminan, sampai kewajiban tersebut dipenuhi.
IV-6
Peraturan Nomor III.B.6
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 46/PM/2004
Tanggal : 9 Desember 2004
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan
sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004
Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
IV-7
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-46/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA </reg_title>
<set_date> 9 Desember 2004 </set_date>
<effective_date> 9 Desember 2004 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-25/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '530/KMK.01/2004|KEP-MENKEU/2004', '46/PP/1995', '446/KMK.01/1983|KEP-MENKEU/1983', '8/UU/1995', '12/PP/2004' </related_reg>
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 424/BL/2007
TENTANG
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OLEH DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka Penawaran Umum Efek, perlu
diterapkan Prinsip Keterbukaan kepada pemodal sehingga
pemodal mempunyai informasi yang lengkap, cukup, dan
obyektif sebelum berinvestasi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan
dalam rangka memberikan pedoman pemenuhan Prinsip
Keterbukaan dalam Penawaran Umum Unit Penyertaan
Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi
Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana
Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M
Tahun 2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 2 -
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH DANA
INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF.
Pasal 1
Ketentuan Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus
Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real
Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam
Peraturan Nomor IX.C.16 sebagaimana dimuat dalam
Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 18 Desember 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
engan aslinya
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-424/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
PERATURAN NOMOR IX.C.16 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN
ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OLEH DANA
INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
1. Ketentuan Umum
a. Prospektus wajib mencakup seluruh informasi atau fakta penting dan
relevan mengenai peristiwa, kejadian, serta Fakta Material yang dapat
mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal,
calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau
fakta tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh Manajer
Investasi dan atau Bank Kustodian.
b. Prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta
Material, atau tidak memuat Fakta Material yang dibutuhkan, agar
informasi yang termuat dalam Prospektus tersebut tidak memberikan
gambaran yang menyesatkan.
c. Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga memuat informasi yang
lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti.
d. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting wajib
dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus.
Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta
tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan
pada Peraturan ini.
e. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib
menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan
informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting
tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
f. Pengungkapan Informasi atau Fakta Material, penggunaan foto, diagram,
dan atau tabel pada Prospektus dilarang memberikan gambaran yang
menyesatkan masyarakat.
g. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat
melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas
hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini.
Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas
dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi Dana Investasi Real Estat
berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif, sehingga Prospektus tidak
menyesatkan.
h. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer
Investasi, Bank Kustodian, dan Profesi Penunjang Pasar Modal, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab bahwa semua
informasi dalam Prospektus tidak mengandung Informasi atau Fakta
Material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan Informasi atau Fakta
Material serta diungkapkan sesuai angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf
e, dan huruf f peraturan ini.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-424/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 2 -
i. Prospektus dapat memuat informasi lebih dari satu Dana Investasi Real
Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam hal Manajer Investasi
yang mengelolanya menawarkan Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh
lebih dari satu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif.
j. Dalam pemasaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif tersebut, Prospektus dengan informasi terkini wajib disediakan
untuk pemodal.
2. Prospektus Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
a. Informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka
Prospektus, yang meliputi:
1) nama lengkap Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif;
2) dasar hukum Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif;
3) alamat, logo, nomor telepon/teleks/faksimili dan Kotak Pos alamat
kantor Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
(jika ada);
4) tanggal efektif;
5) batas masa penawaran (jika ada);
6) batas minimal dan atau maksimal jumlah Unit Penyertaan yang
ditawarkan (jika ada);
7) tanggal akhir penjatahan (jika ada);
8) tanggal pengembalian uang pemesanan (jika ada);
9) nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan (jika ada);
10) penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
11) harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit
Penyertaan;
12) nama lengkap Penjamin Emisi Efek (jika ada);
13) nama lengkap Manajer Investasi;
14) nama lengkap Bank Kustodian;
15) tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
16) kolom perhatian dengan menyebutkan: SEBELUM ANDA
MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA
HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN (yang
menunjuk pada halaman dalam Prospektus mengenai kebijakan
investasi, faktor-faktor risiko dan Manajer Investasi); dan
17) pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-424/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 3 -
BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN
MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
MELANGGAR HUKUM;
b. Informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian dalam kulit
muka Prospektus:
DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG
DIJAMIN OLEH PEMERINTAH, BANK INDONESIA ATAU PIHAK
INSTITUSI LAINNYA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN,
INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN
MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.
ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA
BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SEGI BISNIS, HUKUM
MAUPUN PAJAK;
c. Daftar Isi;
d. Istilah dan definisi
Istilah dan definisi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
1) pengertian Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif;
2) bentuk hukum Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif;
3) pengertian Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif yang sedang ditawarkan (Kontrak Investasi Kolektif tertutup
atau terbuka);
4) pengertian Manajer Investasi;
5) pengertian Bank Kustodian;
6) pengertian Special Purpose Company (jika ada);
7) pengertian Penilai;
8) pengertian Aset Real Estat;
9) pengertian Aset yang berkaitan dengan Real Estat;
10) pengertian bukti kepemilikan Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif (Unit Penyertaan);
11) pengertian, metode penghitungan dan periode pengumuman Nilai
Aktiva Bersih (NAB); dan
12) hal-hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan;
e. Informasi mengenai Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif, yang meliputi:
PERBUATAN
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-424/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 4 -
1) pendirian Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif;
2) penawaran Unit Penyertaan;
3) penjelasan imbal hasil sewa (rental yield) yang diperoleh dari aset berupa
Real Estate dari Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif; dan
4) pengelola Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif, yang mencakup antara lain:
a) komite investasi; dan
b) tim pengelola investasi;
f. Informasi mengenai Manajer Investasi, yang meliputi:
1) keterangan singkat tentang Manajer Investasi;
2) pengalaman Manajer Investasi; dan
3) Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi;
g. Informasi mengenai Bank Kustodian, yang meliputi:
1) keterangan singkat tentang Bank Kustodian;
2) pengalaman Bank Kustodian; dan
3) Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian;
h. Informasi mengenai Special Purpose Company (jika ada), yang meliputi:
1) keterangan singkat tentang Special Purpose Company yang meliputi
antara lain pendirian, maksud dan tujuan, susunan pemegang saham
dan kepemilikan saham pada Special Purpose Company, serta susunan
anggota Direksi dan Komisaris;
2) ijin usaha dari pihak yang berwenang; dan
3) Pihak yang terafiliasi dengan Special Purpose Company;
i. Informasi mengenai Penilai, yang meliputi:
1) keterangan singkat tentang Penilai;
2) pengalaman Penilai; dan
3) Pihak yang terafiliasi dengan Penilai;
j. Informasi tentang Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang berkaitan
dengan pembentukan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan penerbitan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud;
k. Tujuan dan kebijakan investasi, yang mencakup antara lain:
1) uraian tujuan investasi Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif yang memuat secara jelas dan spesifik semua detail
yang diperlukan calon pemodal dalam membuat keputusan investasi;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-424/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 5 -
2) uraian kebijakan investasi yang memuat kebijakan umum yang akan
diambil oleh Manajer Investasi untuk mencapai tujuan investasi. Uraian
ini wajib mencakup kebijakan yang mendasar, termasuk jenis Aset Real
Estat dan atau Aset yang berkaitan dengan Real Estat; dan
3) uraian kebijakan mengenai pembagian hasil investasi secara berkala
kepada pemodal (jika ada);
l. Metode penilaian Aset Real Estat dan Aset yang berkaitan dengan Real
Estat;
m. Alokasi biaya, yang mencakup antara lain:
1) biaya yang menjadi beban Manajer Investasi;
2) biaya yang menjadi beban Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif;
3) biaya yang menjadi beban pemodal; dan
4) biaya yang menjadi beban Manajer Investasi atau Dana Investasi Real
Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
n. Perpajakan
Uraian status pajak Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia;
o. Faktor-faktor risiko yang utama, antara lain:
1) risiko yang berkaitan dengan pembayaran sewa dari Real Estat;
2) risiko yang berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi dan keamanan;
3) risiko likuiditas Unit
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka;
4) risiko likuiditas bagi Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif bersifat tertutup
Transaksi penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal untuk memperoleh
uang tunai tergantung pada likuiditas perdagangan Unit Penyertaan
Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut
di Bursa Efek; dan
5) risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh pemodal;
p. Hak-hak pemodal, antara lain:
1) hak untuk memperoleh Laporan Tahunan secara periodik;
2) hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang
satu kali dalam satu bulan;
3) hak untuk menjual Unit Penyertaan di Bursa Efek (jika ada);
4) hak untuk mendapatkan distribusi pendapatan dari Dana Investasi Real
Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
Penyertaan bagi Dana Investasi Real Estat
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-424/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 6 -
5) hak suara bagi pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
6) hak atas hasil likuidasi;
q. Pendapat hukum (legal opinion) dari Konsultan Hukum yang terdaftar di
Bapepam dan LK;
r. Pendapat dari Penilai tentang penilaian Aset Real Estat;
s. Persyaratan dan tata cara pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan,
yang meliputi:
1) tata cara pembelian Unit Penyertaan (jika ada);
2) tata cara transaksi pembelian Unit Penyertaan di Bursa Efek (jika ada);
3) batas minimum dan maksimum pembelian Unit Penyertaan;
4) harga pembelian Unit Penyertaan;
5) syarat-syarat pembayaran dan biaya yang menyertainya;
6) biaya dalam rangka pembelian (jika ada);
7) pembatalan pemesanan (jika ada);
8) pengembalian uang pesanan (jika ada);
9) penyerahan Unit Penyertaan (jika ada); dan
10) persyaratan atau hal lain (jika ada);
t. Informasi mengenai penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan
atau pembelian Unit Penyertaan;
u. Skema transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan Dana Investasi
Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa Efek (jika ada);
v. Jenis aktivitas bisnis Real Estat yang menjadi tujuan investasi (underlying)
Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
w. Struktur Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
x. Perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
y. Peraturan perundang-undangan yang terkait Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
z. Perkiraan dan proyeksi keuntungan dari aset Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
aa. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan;
ab. Hal-hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal, (jika ada); dan
ac. Pembubaran dan likuidasi, yang mencakup antara lain:
1) hal-hal yang menyebabkan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dapat dibubarkan;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-424/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 7 -
2) proses pembubaran dan likuidasi Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif;
3) pembagian hasil likuidasi; dan
4) hal-hal lain mengenai pembubaran dan likuidasi.
3. Pembaharuan Prospektus
a. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib
menerbitkan pembaharuan Prospektus apabila terdapat perubahan Fakta
Material, seperti laporan keuangan, pergantian anggota direksi Manajer
Investasi, perubahan biaya-biaya, dan perubahan alamat Manajer Investasi.
b. Pembaharuan Prospektus dapat berupa sisipan perubahan terhadap
Prospektus dengan mencantumkan pernyataan, ”SISIPAN INI
MERUPAKAN PEMBAHARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK
TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.”
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan
peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Desember 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-424/BL/2007|KEPTA-BAPEPAM/2007 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OLEH DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF </reg_title>
<set_date> 18 Desember 2007 </set_date>
<effective_date> 18 Desember 2007 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.B.4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-10/PM/1996
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN
RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan
Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN
DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba
Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.4 sebagaimana dimuat dalam
Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.B.4
LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-10/PM/1996
Tanggal :
17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.B.4 : TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN
RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
1. Rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan disusun dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan
penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien;
b. besarnya biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan
harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan
Lembaga Kliring dan Penjaminan, setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai
jasa; dan
c. dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga
Kliring dan Penjaminan sudah mencukupi, besarnya biaya dimaksud dapat diturunkan.
2. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan
wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan ditujukan dalam rangka
menyelenggarakan peningkatan pelayanan kliring dan penjaminan serta penyelesaian
Transaksi Bursa secara teratur, wajar, dan efisien.
3. Rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan diajukan dalam
bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan.
4. Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib disusun secara
sistematis, akurat dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal-hal sebagai berikut :
a. tujuan yang ingin dicapai;
b. gambaran realisasi anggaran tahun berjalan;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.
5. Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan sekurang-kurangnya
mencakup hal-hal sebagai berikut :
a. rencana kerja Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menguraikan kegiatan Lembaga
Kliring dan Penjaminan antara lain untuk :
1) pelayanan kegiatan kliring;dan
2) manajemen risiko penjaminan.
b. anggaran pendapatan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bersumber dari antara
lain :
1) kegiatan kliring; dan
2) kegiatan penjaminan.
IV-2
Peraturan Nomor III.B.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 10/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
c. anggaran pengeluaran biaya Lembaga Kliring dan Penjaminan yang disusun berdasarkan
fungsi-fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang antara
lain mencakup :
1) kliring dan penyelesaian;
2) penjaminan dan pengelolaan risiko;
3) pengelolaan keuangan;
4) pemeriksaan interen;
5) teknologi informasi; dan
6) sumber daya manusia.
d. anggaran investasi;
e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari direktur dan
komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga
Kliring dan Penjaminan dan atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan
dengan :
1) pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau anak perusahaan
Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
2) pihak yang terafiliasi dengan direktur dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
6. Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan disusun sekurang-
kurangnya untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember tahun berikutnya.
7. Anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib disajikan secara perbandingan
dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.
8. Selambat-lambatnya tanggal 5 November, Bursa Efek yang memiliki mayoritas saham Lembaga
Kliring dan Penjaminan tersebut, wajib mengajukan kepada Bapepam rencana anggaran dan
penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berikutnya, yang merupakan bagian
dari rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek, sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Nomor III.A.4. tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran
Dan Penggunaan Laba Bursa Efek.
9. Pemberitahuan perubahan, penolakan dan persetujuan oleh Bapepam, serta pengajuan
kembali rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
merupakan bagian dari rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek, mengikuti
ketentuan Peraturan Nomor III.A.4. tentang Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana
Anggaran Dan Penggunaan Laba Bursa Efek.
10. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada
Bapepam melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan
secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya pada hari ke
dua belas setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
IV-3
Peraturan Nomor III.B.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 10/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
11. Catatan atas laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sekurang-kurangnya wajib
pula memuat hal-hal sebagai berikut :
a. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan direktur dan komisaris
Lembaga Kliring dan Penjaminan atau direktur dan komisaris anak perusahaan Lembaga
Kliring dan Penjaminan;
b. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Lembaga Kliring
dan Penjaminan atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
c. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada direktur
dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan atau direktur dan komisaris anak
perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
12. Ketentuan dalam Peraturan ini wajib dimasukkan sebagai ketentuan dalam anggaran dasar
Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
: Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-10/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IV.A.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-18/PM/1996
TENTANG
PEDOMAN ANGGARAN DASAR
REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk
Perseroan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa
Dana Oleh Pemodal Asing;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan, diatur dalam
Peraturan Nomor IV.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
IV-1
Peraturan Nomor IV.A.2
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IV.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 18/PM/1996
Tanggal :17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IV.A.2 : PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK
PERSEROAN
Anggaran dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
2. Jenis saham yang diterbitkan.
3. Jangka waktu pendirian.
4. Maksud dan tujuan perseroan hanya sebagai Reksa Dana.
5. Modal disetor sekurang-kurangnya 1% (satu perseratus) dari modal dasar.
6. Tugas dan wewenang direksi.
7. Kuorum, hak suara dan keputusan.
8. Direksi Reksa Dana wajib bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana.
9. Pembubaran dan likuidasi.
10. Keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan sebagian besar direktur Reksa Dana.
11. Dalam hal Manajer Investasi dan atau direktur Reksa Dana berbentuk perseroan melakukan pelanggaran
terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya,
kontrak pengelolaan Reksa Dana dan atau anggaran dasar Reksa Dana, Bapepam berwenang
membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi
lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud.
12. Anggota direksi Reksa Dana mempunyai kedudukan yang sederajat.
13. Pengeluaran saham baru, pembelian kembali (pelunasan), dan pengalihan saham bagi Reksa Dana
terbuka berbentuk perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Reksa Dana tidak wajib membuat dana cadangan.
15. Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan besarnya dana cadangan wajib mendapat
persetujuan dari Bapepam.
IV-3
Peraturan Nomor IV.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 18/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-18/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '646/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.A.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-03/PM/1996
TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN
OLEH BURSA EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep - 12/PM/1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh
Bursa Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA
CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH BURSA EFEK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek, diatur dalam Peraturan
Nomor III.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1993
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 03 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.A.2 : TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH BURSA
EFEK
1. Peraturan atau perubahan peraturan Bursa Efek dibuat dengan memperhatikan pendapat
dari Anggota Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, serta Pihak-Pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Peraturan atau perubahan peraturan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1
peraturan ini, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dewan komisaris sebelum
diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.
3. Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Bursa Efek disampaikan
kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-
1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen :
a. peraturan yang dimintakan persetujuan;
b. persetujuan dewan komisaris;
c. pendapat Anggota Bursa Efek; dan
d. pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.
4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar
belakang penyusunan peraturan, masalah-masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.
5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka
3 peraturan ini:
a. persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Bursa Efek diberikan
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap
oleh Bapepam;
b. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapepam dapat meminta
untuk mengubah materi perubahan peraturan peraturan Bursa Efek dan atau meminta
tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud, dengan
menggunakan Formulir Nomor III.A.2-2 lampiran 2 peraturan ini; dan
c. dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
b telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Bursa
Efek dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut
oleh Bapepam.
6. Penolakan atas permohonan persetujuan mengenai pengajuan atau perubahan peraturan
Bursa Efek dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-3 lampiran 3 peraturan
ini.
7. Persetujuan atas peraturan atau perubahan peraturan Bursa Efek yang diajukan kepada
Bapepam dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-4 lampiran 4 peraturan
ini.
IV-2
Peraturan Nomor III.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 03 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
8.
Penafsiran atas peraturan Bursa Efek untuk memperjelas pengertiannya tetapi tidak merubah atau menambah
pengertian dimaksud, dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Bursa Efek yang menyangkut
bidang kepegawaian Bursa Efek, penggunaan tanda pengenal dan standar prosedur operasi kegiatan Bursa
Efek berlaku pada saat diajukan kepada Bapepam.
9. Pemberitahuan oleh Bursa Efek kepada Bapepam mengenai penafsiran atas peraturan Bursa Efek dan
ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 8
peraturan ini, disampaikan dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-5 lampiran 5 peraturan ini, disertai
dengan penjelasan dan latar belakang penyusunannya.
10. Bapepam dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan mengenai kegiatan interen Bursa Efek sebagaimana
dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan
dimaksud dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-6 lampiran 6 peraturan ini.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-3
Peraturan Nomor III.A.2
LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : III.A.2
FORMULIR NOMOR: III.A.2-1
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Persetujuan Atas
Perubahan Peraturan
Bursa Efek...............................
Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -
..........................................
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan peraturan
Bursa Efek............... sebagai berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen
sebagai berikut :
1.
2.
3.
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.
PT. Bursa Efek.................,
(Nama Lengkap )
Direktur Utama/Direktur
IV-4
Peraturan Nomor III.A.2
LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.A.2
FORMULIR NOMOR: III.A.2-2
Nomor : S-
/PM/19...
Jakarta,. ...........................19....
Lampiran: ---
Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan Atas KEPADA
Permohonan Persetujuan Perubahan
PeraturanBursa Efek.................
Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -
..............................................
Menunjuk surat Saudara Nomor : ...................... tanggal ..........................................
perihal permohonan persetujuan perubaha peraturan bursa efek, dengan ini
diberitahukan bahwa masih diperlukan beberapa klarifikasi atas perubahan yang
diajukan, sebagai berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-5
Peraturan Nomor III.A.2
LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.A.2
FORMULIR NOMOR: III.A.2-3
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal
: Penolakan atas Permohonan
Persetujuan Perubahan Peraturan
Bursa Efek...............................
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -
............................................................
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal
persetujuan permohonan perubahan peraturan bursa efek .........., dengan ini
disampaikan bahwa permohonan saudara ditolak, dengan alasan sebagai berikut
:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-6
Peraturan Nomor III.A.2
LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : III.A.2
FORMULIR NOMOR: III.A.2-4
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Persetujuan Perubahan Peraturan
Bursa Efek...................................
Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -
..................................................
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Menunjuk surat Saudara Nomor ................. tanggal .................... perihal
Permohonan Persetujuan atas Perubahan Peraturan Bursa Efek, dengan ini disampaikan
bahwa Perubahan Peraturan Bursa Efek .............................., sebagaimana dimaksud
dalam permohonan Saudara, dapat disetujui.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
..................................................................
NIP. .........................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-7
Peraturan Nomor III.A.2
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.A.2-5
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pemberitahuan Atas Penafsiran Peraturan
Bursa Efek / Peraturan Kegiatan Intern
ursa Efek..............................................
: 5
Peraturan Nomor : III.A.2
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -
..................................................
Dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Bursa Efek ............. telah menetapkan
penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern sebagai berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan penjelsan mengenai latar
belakang penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud, sebagai berikut:
1.
...................................................................................................................
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
PT. Bursa Efek.................,
(Nama Lengkap )
Direktur Utama/Direktur
IV-8
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.A.2-6
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pembatalan Berlakunya Penafsiran
Peraturan / Peraturan Kegiatan Intern
Bursa Efek........................................
Peraturan Nomor III.A.2
: 6
Peraturan Nomor : III.A.2
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -
............................................................
Menunjuk surat Saudara Nomor .............................. tanggal ...................
tentang pemberitahuan atas penafsiran peraturan /peraturan kegiatan intern
Bursa Efek ............, dengan ini diberitahukan bahwa penafsiran peraturan /
peraturan kegiatan intern dimaksud dibatalkan, dengan alasan sebagai
berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Pembatalan ini berlaku sejak tanggal berlakunya penafsiran peraturan / peraturan
kegiatan intern dimaksud.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-9
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-03/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH BURSA EFEK </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-12/PM/1993|KEPTA-BAPEPAM/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.C.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-12/PM/1996
TENTANG
PERIZINAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan
Ketua Bapepam tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;
Mengingat
: 1.
2.
Kegiatan
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERIZINAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diatur dalam Peraturan
Nomor III.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 12 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.C.1 : PERIZINAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN
1. Permohonan izin usaha Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan kepada Bapepam
dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-1 lampiran 1
peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai
dokumen sebagai berikut :
a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan sesuai dengan
Peraturan Nomor III.C.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
d. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
e. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan
program-program latihan yang akan diadakan;
f. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III.C.3 serta
pejabat satu tingkat di bawah direksi;
g. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian;
h. rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi
Efek, termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;
i. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di
Bapepam;
j. bukti penyetoran Modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp.15.000.000.000,00 (lima
belas milyar rupiah); dan
k. rencana pengembangan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
mengacu pada praktek Kustodian sentral internasional.
3. Apabila pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk pula
Perusahaan Efek, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian tersebut dimuat pula keterangan :
a. nama dan tempat kedudukan Bursa Efek dimana Perusahaan Efek tersebut menjadi
anggota Bursa Efek; dan
b. persentase dari volume dan nilai transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek
tersebut dibandingkan dengan volume dan nilai total transaksi Efek di Bursa Efek
sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir.
IV-2
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 12/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
4. Apabila pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk pula Bank
Kustodian, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penjaminan
tersebut dimuat pula keterangan :
a. uraian jasa yang diberikan oleh Bank Kustodian tersebut; dan
b. perkiraan pangsa pasar jasa Kustodian yang dikuasai oleh Bank Kustodian tersebut di
Indonesia.
5. Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat :
a. neraca;
b. perhitungan rugi/laba; dan
c. laporan arus kas.
6. Rencana kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selama 3 (tiga) tahun sekurang-
kurangnya memuat :
a. perkiraan jumlah Efek yang penyelesaian transaksinya dan/atau penyimpanannya akan
dilakukan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta jumlah Perusahaan Efek yang
menjadi pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b. susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab
sampai unit organisasi/jabatan satu tingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesian;
c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang yang menjamin keamanan pelaksanaan
kegiatan penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien;
d. penerapan sistem penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan sistem pengawasan
penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa serta sistem penyebaran informasi
penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa yang akan digunakan;
e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, teleks, faksimili, dan komputer;
dan
f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
7. Daftar calon direktur dan komisaris disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. riwayat hidup;
b. Kartu Tanda Penduduk;
c. pernyataan tentang afiliasi dengan Pemegang Saham;
d. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris sesuai
dengan Peraturan Nomor III.C.3; dan
e. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang
bersangkutan.
IV-3
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 12/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
8. Pejabat satu tingkat di bawah direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan
di bidang keuangan pada umumnya;
e. memiliki akhlak dan moral yang baik;
f. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan
g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-
undangan Pasar Modal.
9. Rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi
Efek memuat sekurang-kurangnya :
a. peraturan mengenai jasa Kustodian, yang meliputi antara lain :
1) persyaratan pemakaian jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan
Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain;
2) pembekuan pemakaian jasa atau pemutusan hubungan dengan pemakai jasa; dan
3) besarnya biaya pemakaian jasa bagi para pemakai jasa.
b. peraturan mengenai penyelesaian transaksi, yang meliputi antara lain:
1) tata cara pemindahbukuan; dan
2) tata cara pemberian konfirmasi kepada pemakai jasa.
10. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara,
serta pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu.
11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi
syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan
bahwa :
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-2 lampiran
2 peraturan ini; atau
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-3 lampiran 3
peraturan ini.
12. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan ini memenuhi
syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor
III.C.1-4 lampiran 4 peraturan ini.
IV-4
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 12/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
IV-5
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.C.1-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Izin Usaha
sebagai Lembaga Penyimpanan
Penyelesaian.
: 1
Peraturan Nomor : III.C.1
Jakarta,. ......................19....
KEPADA
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
........................
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai
berikut :
1.Nama lengkap pemohon
2. Alamat pemohon
: ................................................................
: ................................................................
..............................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ............................................... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Lembaga Penyim-
panan dan Penyelesaian : ...............................................................
4. Nomor Pokok Wajib
Pajak
5. Alamat Lembaga
Penyimpan dan Penyele-
saian
: ............................................................................
................................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ................................... -
(Kota & Kode Pos)
6. Modal
a. Modal Dasar
b. Modal Disetor
7. Nomor Telepon,Telex,
dan Faksimile
8. Pegawai penghubung
: ............................................................
: ............................................................
: ................................................................
: ...............................................................
(sertakan surat kuasa)
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan pula dokumen-dokumen sebagai
berikut :
IV-6
:
.
.
. -
Peraturan Nomor III.C.1
1. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan peraturan
Nomor III.C.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. Daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
4. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
5. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan
program-program latihan yang akan diadakan;
6. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan peraturan Nomor III.C.3 serta pejabat
satu tingkat di bawah direksi;
7. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian;
8. rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek,
termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;
9. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
10. bukti penyetoran Modal;
11. rencana pengembangan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengacu
pada praktek Kustodian Sentral Internasional.
12. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan)
formulir ini;
13. surat pernyataan direksi perusahaan pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dibuat sesuai dengan lampiran 2 dan 3 formulir ini;
14. dokumen pendukung lainnya.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima
kasih.
Pemohon
materai
.......................................
(Nama Lengkap)
IV-7
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN : 1
Formulir Nomor : III.C.1-1
DAFTAR PERTANYAAN
I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :
1. Semua pertanyaan (Bagian I sampai Bagian II) dalam permohonan Izin Usaha ini wajib dijawab oleh
Pemohon.
2.
3.
Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh calon komisaris, direktur
atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.
Berilah tanda
tanda
dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah
dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran
terpisah yang antara lain memuat :
a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.
II. INTEGRITAS CALON DIREKTUR, KOMISARIS ATAU PEJABAT
Definisi :
1. Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate,
termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek,
Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.
2. Pejabat adalah pejabat satu tingkat di bawah direksi.
Jawablah pertanyaan di bawah ini :
1. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah
dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan :
a. tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi,
penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?
ya
tidak
b. atau kejahatan lain?
ya
tidak
2. Apakah pengadilan :
a. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat bangkrut?
ya
tidak
IV-8
Peraturan Nomor III.C.1
b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon direktur, komisaris dan Pejabat dalam
kegiatannya yang Berhubungan Dengan Investasi?
ya
tidak
c. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam
pelanggaran hukum yang Berhubungan Dengan Investasi, terlibat pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku?
ya
3. Apakah Bapepam pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau
melakukan kelalaian?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum,
keputusan- keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam?
ya
tidak
c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu perusahaan
Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan
Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha,
Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-
kegiatan calon direktur, komisaris atau Pejabat?
ya
tidak
4. Apakah lembaga/institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu, tidak
memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat melakukan kegiatan yang menyebabkan
suatu Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk
sementara, dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
c. memerintahkan untuk menegur calon direktur, komisaris atau Pejabat sehubungan dengan
kegiatan yang Berhubungan Dengan Investasi?
ya
tidak
d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan,
atau Pernyataan Pendaftaran para calon direktur, komisaris atau Pejabat untuk bergerak
dalam usaha yang Berhubungan Dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam
bidang usaha tersebut?
ya
tidak
IV-9
tidak
Peraturan Nomor III.C.1
e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon direktur, komisaris atau
Pejabat sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai,
dan Notaris.
ya
tidak
5. Apakah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau
tidak menyatakan fakta?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran peraturan
perundang-undangan yang berlaku?
ya
tidak
c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu usaha
Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan
Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut
atau dibatasi?
ya
tidak
d. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat dengan mengeluarkan atau
menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dengan menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan
anggota-anggota lain atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
ya
tidak
6. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak
sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
ya
tidak
7. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang digugat atau dituntut
oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?
ya
tidak
III. RENCANA KERJA LEMABAGA PEYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
Rencana kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian meliputi rencana keuangan, rencana
kegiatan penyimpanan dan penyelesaian.
1. Rencana Keuangan meliputi :
a. Daftar nama pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diusulkan
serta modal ditempatkan dan disetor, iuran berkala, biaya transaksi dan biaya-biaya
lainnya.
b. Lampiran rencana keuangan untuk tiga tahun pertama pelaksanaan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat sebagai berikut :
1) rincian sumber penerimaan, dan dasar untuk memperkirakan penerimaan tersebut;
2) rincian pengeluaran biaya penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;
IV-10
Peraturan Nomor III.C.1
3) cadangan jaminan pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dan biaya yang diperkirakan untuk jaminan tersebut; dan
4) proyeksi neraca dan arus kas yang diharapkan.
c. Rincian investasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang meliputi antara lain :
1) perangkat keras teknologi informasi;
2) perangkat lunak teknologi informasi;
3) sistem keamanan;
4) fasilitas cadangan (back-up) dalam hal terjadi bencana;
5) penerapan dan pengembangan pengawasan intern;
6) investasi yang direncanakan dalam bentuk tanah, bangunan dan aktiva tetap lainnya;
7) modal kerja;
8) cadangan untuk jaminan; dan
9) aktiva lain-lain.
2. Rencana Kegiatan (Operasi) meliputi :
a. Perkiraan jumlah pihak-pihak yang akan menjadi pemakai jasa Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian;
b. Rencana pelaksanaan penyimpanan dan penyelesaian Efek dilaksanakan sendiri maupun
oleh pihak lain berikut penjelasannya;
c. Jumlah maksimum penyimpanan dan penyelesaian efek yang dapat diproses oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian pada saat awal operasinya;
d. Rencana operasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diusulkan untuk jangka
waktu tiga tahun pertama memuat sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut :
1) volume penyimpanan dan penyelesaian yang diharapkan dalam tiga tahun pertama;
2) rencana untuk meningkatkan sistem pada tahap awal untuk memenuhi volume
penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek tinggi yang tidak diperkirakan seperti:
a) kemampuan penyesuaian dari perangkat lunak terhadap peningkatan aktivitas
penyimpanan dan penyelesaian Efek;
b) kemampuan penyesuaian perangkat keras terhadap peningkatan aktivitas
penyimpanan dan penyelesaian Efek.
3) rencana pengamanan terhadap kemungkinan- kemungkinan sebagai berikut :
a) kebakaran atau kerusakan pada pusat fasilitas pemrosesan;
b) gangguan tenaga listrik;
IV-11
Peraturan Nomor III.C.1
c) kebakaran atau kerusakan lain dari catatan-catatan pendukung;
d) pencurian Efek atau catatan-catatan lain;
e) penghapusan arsip komputer dan catatan-catatan lain secara disengaja atau
tidak;
f) penggelapan oleh pegawai atau pejabat;
g) kejahatan komputer dan pengrusakan data informasi yang disimpan dalam
komputer atau catatan lainnya;
h) rencana pemeliharaan dan sumber-sumber suku cadang untuk komputer dan
peralatan lain; dan
i) kerusakan atau gangguan dari hubungan komunikasi.
4) lokasi, rencana denah dan susunan dari fasilitas Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sekurang-kurangnya menunjukkan :
a) lokasi yang terbuka untuk umum;
b) lokasi khusus untuk penanganan Efek;
c) lokasi khusus untuk pemrosesan data dan akuntansi;
d) fasilitas komunikasi; dan
e) pusat informasi;
f) tempat parkir;
g) fasilitas lain.
5) diagram (flow-chart) umum tentang pelaksanaan kegiatan operasi Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian;
6) sistem komputer yang digunakan;
7) program-program pendidikan;
8) tata tertib Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Rencana Sistem Penyelesaian Efek (settlement)
a. Apakah penyelesaian Efek akan terpengaruh oleh penyampaian fisik suatu Efek?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", apakah penyampaian akan terjadi di Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, di kantor Perantara-Pedagang Efek, atau di lokasi lain. Jelaskan
b. Apakah penyelesaian akan terpengaruh oleh penyampaian Efek yang bersamaan dengan
saat pembayaran?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Tidak", jelaskan sistem penyelesaian yang akan dipergunakan.
IV-12
Peraturan Nomor III.C.1
c. Apakah penyelesaian transaksi akan terpengaruh oleh penyampaian Efek berdasarkan
catatan pemindah-bukuan terhadap pembayaran?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya",sebutkan tingkatan tanggungjawab atas pembukuan.
d. Bagaimana Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan menyelesaikan transaksi
apabila pembelinya gagal menyelesaikannya (cidera janji)?
e. Bagaimana Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan menyelesaikan transaksi
apabila penjualnya gagal menyelesaikannya (cidera janji)?
f. Apakah penyelesaian transaksi sebagian diperbolehkan?
ya
4. Jasa Penyimpanan (depository/ Kustodion Sentral)
a. Dari jasa penyimpanan di bawah ini, jasa mana yang akan dikelola oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan tanggung jawab sebagai kustodion?
1) penerimaan dan penyampaian Efek;
2) penerimaan dan penyampaian dana;
3) penyimpanan Efek;
4) pengumpulan dividen dan hak-hak lain;
5) pengelolaan hak suara (voting right) dan pemberian kuasa (proxy);
6) pelaksanaan hak pembelian dan transfer saham tambahan;
7) Pelaksanaan penjatahan efek yang baru diemisikan;
8) pemrosesan surat Efek yang hilang atau rusak;
9) penyebaran informasi kepada pemegang Efek.
b. Siapa yang akan menjadi penyimpan dana Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?
c. Siapa yang akan menjadi penyimpan saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dan Efek lain yang dimilikinya?
5. Penerapan dari Sistem-sistem
a. Siapa yang akan bertanggung jawab atas rancangan dan penerapan sistem pemrosesan
data Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?
b. Untuk setiap jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan dilaksana-kan,
jelaskan pengalaman dan kecakapan dari para pelaksana sehubungan dengan
perkembangan dari setiap jenis sistem :
1) penyimpanan dan penyelesaian dari transaksi Efek;
2) tempat penyimpanan/ kustodion;
3) penyiapan pernyataan nasabah dan konfirmasi untuk Perantara-Pedagang Efek;
4) penerbitan dan pengiriman informasi mengenai penyelesaian transaksi Efek di
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
IV-13
tidak
Peraturan Nomor III.C.1
5) peminjaman Efek;
6) pengelolaan Efek yang diagunkan;
7) pengelolaan pesanan dari Perantara-Pedagang Efek;
8) otomatisasi pembukuan; atau
9) distribusi informasi mengenai nilai dan volume penyelesaian transaksi Efek.
c. Pilih dan jelaskan sistem yang ditawarkan yang paling baik memberikan jaminan bagi
kelangsungan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?
1) sistem yang akan dikembangkan sendiri tanpa jaminan pihak lain;
2) sistem dengan jaminan kontrak;
3) sistem yang dikontrak dengan jaminan pelaksanaannya;
4) sistem akan diperoleh sebagai hadiah atau sumbangan tanpa jaminan pihak lain;
atau
5) Lain-lain (jelaskan).
d. Uraikan lokasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, luas ruangan yang diperlukan
(meter persegi), dan kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?
e. Dimana catatan dan arsip pendukung Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan
ditempatkan dan bagaimana perjanjian kontrak yang diadakan untuk mendapatkan
tempat tersebut?
f. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pemasangan dan penerapan sarana komputer
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pengalaman apa yang dimilikinya?
g. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan sistem fisik keamanan
dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pengalaman apa yang dimilikinya?
h. Apakah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan membuka kantor cabang, dan
jika demikian, kapan dan bagaimana kantor-kantor tersebut dihubungkan dengan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam tatacara pemberian jasa?
i. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan program pendukung
termasuk kemungkinan bencana atas sarana pendukung tersebut dan pengalaman
apa yang dimilikinya?
j. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem pemeriksaan dan pengendalian keuangan
dan pengalaman apa yang dimilikinya?
6. Dasar Ekonomis Pendirian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
a. Apakah rencana pelaksanaan dan keuangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
termasuk, iuran, dan biaya lain bagi pemakai jasa diberitahukan secara terbuka dan
tertulis kepada Perusahaan Efek atau lembaga-lembaga pasar modal lain yang
menggunakan jasanya?
ya
IV-14
tidak
Peraturan Nomor III.C.1
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari dokumen pemberitahuan tersebut.
b. Apakah Lembaga Kliring dan Penjaminan, Anggota Bursa, Emiten, Biro Administrasi Efek,
lembaga atau peserta pasar modal yang memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai
jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut setuju secara tertulis untuk
mempergunakan jasa-jasanya dengan biaya yang diajukan apabila jasa tersebut sudah ada?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan daftar dari pihak-pihak.
c. Apakah telah dilakukan penelitian tentang biaya yang dibebankan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dibandingkan dengan biaya apabila kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari laporan penelitian tersebut.
......................., ..................... 19...
Pemohon
materai
..............................................
(Nama Jelas)
IV-15
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN
(Dibuat oleh Direksi Perusahaan Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat rumah
: 2
Peraturan Nomor : III.C.1-1
: ……………………………………...................................………………......................
: ……………………………………...................................………………......................
...…………………………………...................................………………......................
(Nama Jalan & Nomor)
……………………………………...................................……………... -
(Kota & Kode Pos)
selaku Direktur Utama/Direktur pada................. menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa
perusahaan .............. selaku pemegang saham pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian........... tidak memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengendalian
dengan perusahaan lain yang juga menjadi pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
Jika terjadi perubahan susunanan pengurus, atau kepemilikan saham atas perusahaan pemegang
saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehingga mengakibatkan perusahaan memiliki
hubungan kepemilikan saham, kepengurusan, atau pengendalian dengan perusahaan lain
pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saya berjanji akan melaporkan hal
tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud kepada
Bapepam dan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
…………... …………,……….
PT. ………………,
Meterai
(nama lengkap)
Direktur Utama/Direktur
IV-16
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN
(Dibuat oleh Anggota Direksi atau Komisaris Bursa Efek)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat rumah
: 3
Peraturan Nomor : III.C.1-1
: ……………………………………...................................………………
: ……………………………………...................................………………
……………………………………...................................………………
(Nama Jalan & Nomor)
……………………………………...................................……………... -
(Kota & Kode Pos)
selaku ....... pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ......... menyatakan hubungan afiliasi
saya dengan pihak-pihak seperti dibawah ini:
Nama Pihak yang terafiliasi
Jenis Afiliasi
……………………………………...................................……………… ……………………………………............
Jika terjadi perubahan afiliasi antara saya dengan Pihak tersebut diatas saya berjanji akan
melaporkan perubahan tersebut dalam 3 (tiga) hari kerja kepada Bapepam dan direksi Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
………….., ………………….
(Tempat dan tanggal)
PT. ………………,
Meterai
(nama lengkap)
Direktur Utama/Direktur
IV-17
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.C.1-2
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Pemberitahuan Kekurangan Data atas
Permohonan Izin Usaha sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
: 3
Peraturan Nomor : III.C.1
Jakarta,. ...........................19....
Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
.........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih
terdapat kekurangan data sebagai berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-18
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.C.1-3
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Penolakan permohonan Izin Usaha
sebagai Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
: 3
Peraturan Nomor : III.C.1
Jakarta,. ...........................19....
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal
..................................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan
bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-19
Peraturan Nomor III.C.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.C.1-4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP
/PM/199...
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
KEPADA .................................
.
(NPWP:
Membaca
-
.
.
)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
: Surat permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dari ...................... Nomor ........................... tanggal
............................
Menimbang
: bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar
itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-....../PM/1996
tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN KEPADA ......................
Pasal 1
Memberikan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada ...................
dengan alamat kantor pusat di .......................
: 4
Peraturan Nomor : III.C.1
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
IV-20
Peraturan Nomor III.C.1
Pasal 3
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
...............................................
NIP......................
Tembusan Yth:
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-21
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-12/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PERIZINAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor VI.B.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-35/PM/1996
TENTANG
PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
Mengingat
:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Perizinan Biro Administrasi Efek;
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK
Pasal 1
Ketentuan mengenai Perizinan Biro Administrasi Efek, diatur dalam Peraturan Nomor VI.B.1
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
IV-1
Peraturan Nomor VI.B.1
Ditetapkan di
: Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor VI.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
PERATURAN NOMOR VI.B.1: PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK
1. Permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam dalam rangkap
4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-1. lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1
peraturan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c. buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai
fasilitas fisik yang akan digunakan;
d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun Biro Administrasi Efek sekurang-kurangnya memuat :
1) perkiraan Emiten yang akan memakai jasa Biro Administrasi Efek; dan
2) lokasi dan tata ruang, ruang penyimpanan Efek yang tahan api, fasilitas komunikasi
seperti telepon, faksimile, teleks, komputer serta fasilitas penunjang lainnya yang
menjamin proses penyelesaian registrasi yang aman, cepat dan efisien.
e. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di
Bapepam;
f. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai setingkat di bawah
direksi disertai dengan dokumen sebagai berikut :
1) daftar riwayat hidup;
2) ijazah pendidikan formal terakhir;
3) sertifikat Pendidikan Perantara Pedagang Efek;
4) Kartu Tanda Penduduk; dan
5) 1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.
g. daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang komputer yang memuat:
1) riwayat hidup;
2) Kartu Tanda Penduduk;
3) salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
4) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang;
5) salinan ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian di bidang Pasar
Modal; dan
6) 1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.
h. bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
IV-3
: Kep- 35/PM/1996
: 17 Januari 1996
Peraturan Nomor VI.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
3. Buku Pedoman Operasional memuat sekurang-kurangnya :
a. susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab
sampai unit organisasi dan atau jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan
kepegawaian Biro Administrasi Efek;
b. prosedur arus kerja dan prosedur arus dokumen;
c. contoh kontrak dengan Emiten dan atau nasabah dan daftar biaya untuk jasa-jasa yang
diberikan meliputi antara lain pendaftaran Efek, pemecahan surat kolektif saham,
penggabungan surat kolektif saham, penerbitan sertifikat baru, penerbitan saham pengganti
dan jasa lain yang diberikannya; dan
d. daftar dan spesifikasi peralatan komputer yang akan digunakan.
4.
Biro Administrasi Efek dalam menetapkan biaya atau perubahan biaya pendaftaran Efek, dan
biaya administrasi lainnya wajib terlebih dahulu disetujui Emiten pemakai jasa Biro Administrasi
Efek, serta wajib memperhatikan kepentingan pemegang Efek.
5. Kontrak antara Biro Administrasi Efek dengan Emiten dibuat secara notarial, memuat hal-hal
yang berkaitan dengan tugas Biro Administrasi Efek dalam hubungannya dengan
penyelenggaraan jasa pengadministrasian Efek, pemindahan pemilikan, penyerahan atau
penerimaan surat Efek serta mengenai biaya yang dipungut untuk jasa tersebut.
6. Emiten dan Biro Administrasi Efek bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama kepada setiap pemegang Efek atas kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaiannya
dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antara Emiten dan
Biro Administrasi Efek dan atau melampaui batas waktu penyelesaian administrasi Efek.
7.
Biro Administrasi Efek wajib menjaga sebaik-baiknya setiap Efek maupun catatan pembukuan
dalam pengelolaannya dan wajib membuat salinan dari catatan pembukuan yang disimpan
ditempat yang terpisah dan aman.
8. Dalam rangka memproses permohonan izin sebagai Biro Administrasi Efek, Bapepam
melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara serta melakukan pemeriksaan
di kantor pemohon apabila dipandang perlu.
9. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi
syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan
bahwa :
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-2 lampiran
2 peraturan ini; atau
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-3 lampiran 3
peraturan ini.
10. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat,
Bapepam memberikan surat izin usaha Biro Administrasi Efek kepada pemohon dengan
Formulir Nomor VI.B.1-4 lampiran 4 peraturan ini
IV-4
: Kep- 35/PM/1996
: 17 Januari 1996
Peraturan Nomor VI.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
Ditetapkan di
:
pada tanggal :
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
: Kep- 35/PM/1996
: 17 Januari 1996
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-5
Peraturan Nomor VI.B.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.B.1-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Izin Usaha
sebagai Biro Administrasi Efek.
: 1
Peraturan Nomor : VI.B.1
Jakarta,. ......................19....
KEPADA
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
........................
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Biro Administrasi
Efek. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:
1. Nama Pemohon
2. Alamat Pemohon
: ................................................................
: ................................................................
..............................................................
(Nama jalan & Nomor)
: ............................................... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Biro Administrasi
Efek
4. Nomor Pokok Wajib
Pajak
5. Alamat Biro Administrasi
Efek
: ...............................................................
:
.
.
. -
: ............................................................................
................................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ................................... -
(Kota & Kode Pos)
6. Modal Disetor
7. Nomor Telepon,Telex,
dan Faksimile
8. Nomor dan tanggal
pengesahan Anggaran
Dasar oleh Departemen
Kehakiman
9. Pegawai Penghubung
: ............................................................
: ................................................................
: ...............................................................
: ..............................................................
(Sertakan surat kuasa)
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai
berikut :
IV-6
Peraturan Nomor VI.B.1
1. akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
3. buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan;
4. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun Biro Administrasi Efek;
5. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
6. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris dan pegawai setingkat dibawah direksi;
7. daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang komputer;
8. bukti penyetoran modal;
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon
materai
.......................................
(Nama Lengkap)
IV-7
Peraturan Nomor VI.B.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.B.1-2
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal
: Pemberitahuan Mengenai Kekurangan
Data Atas Permohonan Izin Usaha
sebagai Biro Administrasi Efek.
: 2
Peraturan Nomor : VI.B.1
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
.........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-8
Peraturan Nomor VI.B.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.B.1-3
Nomor :
Lampiran :
Perihal
---
: Penolakan Permohonan Izin Usaha
sebagai Biro Administrasi Efek.
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
: 3
Peraturan Nomor : VI.B.1
Jakarta,. ...........................19....
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................
perihal ..................................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan
ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikianlah agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-9
Peraturan Nomor VI.B.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.B.1-4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP
/PM/1995
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BIRO ADMINISTRASI EFEK
KEPADA PT...............................
(NPWP: .
-
.
.
)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Membaca
Menimbang
Mengingat
:
:
Surat permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek dari PT......................
Nomor ........................... tanggal ............................
bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar
itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Biro
Administrasi Efek.
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- /PM/1996
tentang Perizinan Biro Administrasi Efek
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI SEBAGAI BIRO ADMINISTRASI
EFEK KEPADA PT ...........................
Pasal 1
Memberikan izin usaha sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT ................... dengan alamat
kantor pusat di .......................
: 4
Peraturan Nomor : VI.B.1
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
IV-10
Peraturan Nomor VI.B.1
Pasal 3
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
:
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
...............................................
NIP......................
IV-11
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-35/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.D.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 06 /PM/2004
TENTANG
LAPORAN REKSA DANA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas
pembinaan industri Reksa Dana, serta mengikuti perkembangan industri
Reksa Dana internasional melalui pemanfaatan perkembangan teknologi,
dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-
14/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Reksa Dana;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
LAPORAN REKSA DANA.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Laporan Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: X.D.1 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-14/PM/1997
tanggal 30 April 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor X.D.1
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2004.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :
09 Februari 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor X.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 06 /PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
PERATURAN NOMOR X.D.1: LAPORAN REKSA DANA
1. Bank Kustodian Reksa Dana terbuka wajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi
keuangan dari masing-masing Reksa Dana kepada Bapepam dengan menggunakan:
a. Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1;
b. Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2;
c. Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3;
d. Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4;
e. Formulir Nomor X.D.1-5 lampiran 5; dan
f. Formulir Nomor X.D.1-6 lampiran 6.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut :
a. Laporan yang menggunakan Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1, Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran
2, Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3, Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 disampaikan setiap hari
selambat-lambatnya pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pada hari kerja berikutnya;
b. Laporan yang menggunakan Formulir Nomor X.D.1-5 lampiran 5 dan Formulir Nomor X.D.1-6
lampiran 6, disampaikan setiap akhir bulan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 (kelima)
pada setiap bulan; dan
c. Laporan wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh
Bapepam.
3. Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib memastikan kelengkapan data laporan yang tersedia
dalam formulir dan akurasi perhitungan data laporan Reksa Dana yang disampaikan.
4. Dalam hal Reksa Dana tertutup, laporan tersebut disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi,
Bank Kustodian yang ditunjuk melakukan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan
kontrak atau Direksi Reksa Dana berbentuk Perseroan.
5. Bank Kustodian Reksa Dana terbuka wajib menyampaikan informasi keuangan kepada Manajer
Investasi pada setiap awal hari kerja, yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja
sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan dengan menggunakan format Formulir Nomor X.D.1-1
lampiran 1 dan Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 peraturan ini berdasarkan data harian.
6. Pada saat membeli kembali (melunasi) saham atau Unit Penyertaan, Bank Kustodian Reksa Dana
terbuka wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan dengan informasi
sebagai berikut:
IV-3
Peraturan Nomor X.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 06 /PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
a. tanggal pembelian kembali (pelunasan);
b. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang digunakan untuk menghitung jumlah saham atau Unit
Penyertaan yang dilunasi;
c. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum pembelian kembali (pelunasan);
d. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dibeli kembali (dilunasi);
e. jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki setelah pembelian kembali (pelunasan);
f. rincian hasil bruto dari pembelian kembali (pelunasan), seperti berikut:
1) jumlah pembelian kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan nilai pengembalian
investasi dari akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan;
2) jumlah pembelian kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun pendapatan
investasi yang direalisasikan;
3) jumlah pembelian kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau
rugi yang belum direalisasi;
4) jumlah pembelian kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau
rugi yang sudah direalisasi; dan
5) biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari pembelian kembali (pelunasan),
yang diperkenankan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif.
g. indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil pada huruf f di atas, termasuk perlakuan
perpajakan, jika ada.
7. Bank Kustodian Reksa Dana terbuka wajib mengirim laporan kepada setiap pemegang saham
atau Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan
sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang
saham atau Unit Penyertaan;
b. selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi
akun pada tanggal 31 Desember; dan
c. laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang saham atau Unit Penyertaan;
2) jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang
dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode;
4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah saham atau
Unit Penyertaan yang menerima dividen;
IV-4
Peraturan Nomor X.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 06 /PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
5) rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
6) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh pemegang saham atau Unit Penyertaan
selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban
sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 6 huruf f dan g (jika ada), dengan rincian sebagai
berikut :
a) total penghasilan selama periode tertentu, baik didistribusikan atau tidak didistribusikan;
b) rincian bagian penghasilan yang telah didistribusikan pada pemegang saham atau Unit
Penyertaan secara tunai;
c) uraian bagian penghasilan yang telah didistribusikan sebagai bagian dari penjualan
kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan;
d) rincian dari penghasilan termasuk perhitungan pajaknya dan besarnya pajak yang telah
dibayar; dan
e) rincian penghasilan yang belum didistribusikan.
8. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk
pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-5
Peraturan Nomor X.D.1
FORMULIR NOMOR : X.D.1-1
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN REKSA DANA
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Nama Reksa Dana
Jenis Reksa Dana
Tanggal
:
:
:
:
:
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN
A k t i v a
1
2
3
4
Investasi dalam Instrumen Pasar Uang
Investasi dalam Instrumen Hutang Lainnya
Investasi dalam Saham
Investasi dalam Waran dan Right
5 K a s
6
7
8
9
10
Piutang Dividen
Piutang Bunga
Piutang Efek yang Dijual
Piutang Lain
Aktiva Lain-lain (Pajak Bayar Dimuka)
11 TOTAL AKTIVA
Kewajiban
12
13
Utang Efek yang Dibeli
Utang Lain-Lain
14 TOTAL KEWAJIBAN
15 TOTAL AKTIVA BERSIH
16
17
18
19
20
21
22
s/d Hari ini
LAMPIRAN
Peraturan No.
: 1
: X.D.1
Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang diterbitkan
Pelunasan/Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan
Akumulasi Laba/Rugi sampai dengan tahun sebelumnya
Pendapatan yang sudah didistribusikan
Laba/Rugi yg belum direalisasikan
Laba/Rugi yg sudah direalisasikan
Pendapatan Investasi Bersih
23 TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA/RUGI
24
25
Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang Beredar
Nilai Aktiva Bersih per saham/Unit Penyertaan
Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan
* Reksa Dana Tertutup
IV-6
Peraturan Nomor X.D.1
LAMPIRAN
Peraturan No.
FORMULIR NOMOR : X.D.1-2
LAPORAN OPERASI REKSA DANA
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Nama Reksa Dana
Jenis Reksa Dana
Tanggal
:
:
:
:
:
LAPORAN OPERASI
Pendapatan Investasi
1 Dividen
2 Bunga
3 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI
Biaya Pengelolaan Investasi
4 Biaya Pengelolaan Investasi
5 Biaya Kustodian
6 Biaya Lain-Lain
7 Biaya Piutang Ragu-ragu
8 Provisi Pajak
9 TOTAL BIAYA
10 PENDAPATAN INVESTASI BERSIH
Laba/Rugi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan
11 Laba/Rugi Realisasi Bersih Investasi
12 Laba/Rugi yang belum direalisasikan
13 LABA/RUGI INVESTASI BERSIH
14 PENDAPATAN OPERASI BERSIH
s/d Hari ini
: 2
: X.D.1
Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan
* Reksa Dana Tertutup
IV-7
Peraturan Nomor X.D.1
LAMPIRAN
Peraturan No.
FORMULIR NOMOR : X.D.1-3
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH REKSA DANA
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Nama Reksa Dana
Jenis Reksa Dana
Tanggal
NO.
Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi
1
2
3
4
Pendapatan Investasi Bersih
Laba/Rugi Realisasi Bersih Investasi
Penyesuaian Atas Akumulasi Laba/Rugi sampai dengan tahun sebelumnya
Perubahan atas kenaikan yang tidak direalisasikan
5 T O T A L
Transaksi untuk Pemegang Saham/Unit Penyertaan
6
7
8
Distribusi kepada Pemegang Saham/Unit Penyertaan
Penjualan Saham/Unit Penyertaan
Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan
9 PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH
Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan
:
:
:
:
:
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
s/d Hari ini
: 3
: X.D.1
* Reksa Dana Tertutup
IV-8
Peraturan Nomor X.D.1
FORMULIR NOMOR : X.D.1-4
PORTOFOLIO REKSA DANA - RINGKASAN
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Nama Reksa Dana
Jenis Reksa Dana
Tanggal
No. Nilai Pembelian
A SAHAM
1
2
3
4
…
B OBLIGASI
1
2
3
4
…
C DEPOSITO
1
2
3
4
…
D EFEK LAINNYA
1
2
3
4
…
Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan
* Reksa Dana Tertutup
IV-9
:
:
:
:
:
Jumlah
Saham/Jumlah
Nilai Nominal
Tanggal
Jatuh Tempo
Nama Efek
NPW per saham/
NPW terhadap
nilai nominal (%)
Total Nilai
Total Nilai
terhadap NAB
dalam %
Batas Investasi
berdasarkan
kebijakan
investasi
Bunga
yang
diakrual
LAMPIRAN
Peraturan No.
: 4
: X.D.1
Peraturan Nomor X.D.1
LAMPIRAN
Peraturan
FORMULIR NOMOR : X.D.1-5
INFORMASI OPERASI DAN RASIO-RASIO REKSA DANA
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Nama Reksa Dana
Jenis Reksa Dana
Tanggal
:
:
:
:
:
NO. LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi
1
2
3
6
7
8
9
% surat berharga pasar uang terhadap nilai aktiva bersih
% Efek bersifat utang lainnya terhadap nilai aktiva bersih
% Saham dari nilai aktiva bersih
4 % Waran dan Right dari nilai aktiva bersih
5
% kas dari nilai aktiva bersih
Total Hasil Investasi, 12 bulan terakhir
% biaya 12 bulan terakhir dari rata-rata nilai aktiva bersih
Indikator Pemasaran
Jumlah pemegang saham/unit penyertaan pada akhir bulan
Jumlah pemegang saham/unit penyertaan asing
10 Jumlah pemegang saham/unit penyertaan dalam negeri
11 % saham/unit Penyertaan yang dimiliki pemodal asing
12 % saham/unit Penyertaan yang dimiliki pemodal dalam negeri
(termasuk Manajer Investasi)
13 % saham/unit penyertaan yang dipegang oleh 10 besar
pemegang saham/unit penyertaan selain Manajer Investasi
pada akhir bulan
14 % saham/unit penyertaan yang dipegang oleh Manajer
Investasi pada akhir bulan
15 Jumlah pemegang saham/unit penyertaan baru dalam bulan ini
Indikator Likuiditas
16 % pelunasan saham/unit penyertaan terhadap nilai aktiva bersih pada awal bulan
17 % penjualan saham/unit penyertaan terhadap nilai aktiva bersih
18 % pelunasan tertinggi bersih harian dari rata-rata posisi kas bulan ini
19 % tertinggi saham/unit penyertaan yang dipegang oleh
Manajer Investasi dari jumlah saham/unit penyertaan yang outstanding
s/d Bulan ini
: 5
: X.D.1
IV-10
Peraturan Nomor X.D.1
Indikator Lain
s/d Bulan ini
20 Nilai aktiva bersih per saham/unit penyertaan pada akhir bulan
21 % Efek yang melewati batas 10% dari nilai aktiva bersih
22 % Efek yang melewati batas 5% dari Emisi
23 Jumlah pembelian Efek dalam bulan ini
24 Jumlah penjualan Efek dalam bulan ini
25 Jumlah komisi Perantara Pedagang Efek yang dibayarkan bulan ini
26 Jumlah komisi Perantara Pedagang Efek yang dibayarkan
kepada Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan
Manajer Investasi
Lain-Lain
27 % instrumen pasar uang dari Portofolio Investasi
28 % instrumen utang lain dari Portofolio Investasi
29 % saham dari Portofolio Investasi
30 % waran dan Right dari Portofolio Investasi
31 % kas dari Portofolio Investasi
Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan
* Reksa Dana Tertutup
IV-11
Peraturan Nomor X.D.1
LAMPIRAN : 6
Peraturan No. : X.D.1
FORMULIR NOMOR : X.D.1-6
NO. KOMITMEN DAN KONTINJENSI REKSA DANA
Manajer Investasi :
Bank Kustodian
:
Nama Reksa Dana :
Jenis Reksa Dana :
Tanggal
:
No
1
2
3
…
Kontinjensi
1
2
3
…
Waktu penyampaian
Bank Kustodian/Manajer Investasi/Direksi*
Nama Lengkap
Jabatan
Jenis Transaksi Tanggal Transaksi
Komitmen
Tanggal Jatuh Tempo/Eksekusi
Nilai Transaksi
Nilai Kini
Nilai Kini Terhadap NAV
* Reksa Dana Tertutup
IV-12
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-06/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN REKSA DANA </reg_title>
<set_date> 09 Februari 2004 </set_date>
<effective_date> 1 Maret 2004 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-14/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997' </replaced_reg>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 555/BL/2010
TENTANG
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan
Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk
secara bertahap kepada Emiten dan Perusahaan Publik yang
memiliki kinerja baik, maka dipandang perlu untuk menetapkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan tentang Penawaran Umum Berkelanjutan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M
Tahun 2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN
UMUM BERKELANJUTAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan diatur
dalam Peraturan Nomor IX.A.15 sebagaimana dimuat dalam
Lampiran Keputusan ini.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2010.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 30 Desember 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP. 195411111981121001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
: Kep-555/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
PERATURAN NOMOR IX.A.15 : PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
1. KETENTUAN UMUM
a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1) Penawaran Umum Berkelanjutan adalah kegiatan Penawaran Umum atas
Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
2) Gagal Bayar adalah tidak terpenuhinya kewajiban finansial Emiten atau
Perusahaan Publik terhadap kreditur pada saat jatuh tempo.
b. Penawaran Umum Berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam periode
paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. PERSYARATAN PIHAK
a. Pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan wajib
memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua)
tahun; atau
2) tidak lagi menjadi Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana
dimaksud dalam butir 1), namun:
a) pernah melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang
dan/atau Sukuk; dan
b) telah melunasi Efek sebagaimana dimaksud dalam poin a) tidak lebih
dari 2 (dua) tahun sebelum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
b. Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan dilakukan oleh Pihak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka selama 2 (dua) tahun
terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan, Pihak dimaksud tidak pernah mengalami
kondisi Gagal Bayar.
c. Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan dilakukan oleh Pihak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2), maka selama 2 (dua) tahun
terakhir sebelum melunasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Pihak
dimaksud tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar sampai dengan
tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran
Umum Berkelanjutan.
3. PERSYARATAN EFEK
a. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah
Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang
termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan
4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat
Efek.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
: Kep-555/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 2 –
b. Emiten dilarang melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau
Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan
apabila seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
c. Emiten yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
hanya dapat melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk
tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila Efek
bersifat utang dan/atau Sukuk telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan
belum berakhir.
4. PERNYATAAN PENDAFTARAN
a. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan
wajib:
1) mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1, IX.A.2, IX.C.1, IX.C.2 dan
peraturan yang terkait lainnya, kecuali dinyatakan lain dalam Peraturan
ini; dan
2) dilengkapi dengan surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik
dan Akuntan yang menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik
tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 huruf b atau huruf c.
b. Halaman luar kulit muka Prospektus dalam rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan ditambahkan informasi:
1) judul Propektus yang bertuliskan “Prospektus Penawaran Umum
Berkelanjutan”; dan
2) total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis Efek yang akan
diterbitkan selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan.
5. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI
a. Emiten wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan
kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-2
lampiran 2, Formulir Nomor: IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor: IX.A.2-4
lampiran 4, Formulir Nomor: IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor: IX.A.2-6
lampiran 6, Formulir Nomor: IX.A.2-7 lampiran 7, dan Formulir Nomor:
IX.A.2-8 lampiran 8 Peraturan Nomor IX.A.2. Laporan dimaksud disertai
dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor
IX.A.7.
b. Dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum
Berkelanjutan kurang dari yang direncanakan, Emiten wajib:
1) menyampaikan kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan dalam
paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional mengenai jumlah total dana yang dihimpun
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
: Kep-555/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 3 –
beserta alasan mengenai tidak tercapainya target dana yang akan
dihimpun, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan
pada Penawaran Umum Berkelanjutan tahap terakhir; dan
2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah pengumuman dimaksud.
c. Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tahap
kedua dan seterusnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan,
Emiten terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya
kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan informasi tambahan
dimaksud dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang
direncanakan; dan
2) menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman informasi
tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah pengumuman informasi tambahan dimaksud.
d. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1), paling
sedikit memuat:
1) jumlah dana yang telah dihimpun dalam Penawaran Umum
Berkelanjutan;
2) jumlah Efek yang ditawarkan;
3) tingkat bunga Efek bersifat utang/imbal hasil Sukuk;
4) hasil pemeringkatan atas Efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas
Efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek);
5) jadwal Penawaran Umum Berkelanjutan;
6) rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana;
7) ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya;
8) Penjamin Emisi Efek (jika ada);
9) pernyataan Emiten bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah
diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak
menyesatkan;
10) pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa “PENAWARAN UMUM INI
MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU
SUKUK TAHAP KE-....
DARI PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF”; dan
11) perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan (jika ada).
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
: Kep-555/BL/2010
Tanggal : 30 Desember 2010
- 4 –
e. Penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c
butir 1) tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektifnya
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
6. KETENTUAN PENUTUP
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal,
Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang
melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 30 Desember 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP. 195411111981121001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-555/BL/2010|KEPTA-BAPEPAM/2010 </reg_id>
<reg_title> PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN </reg_title>
<set_date> 30 Desember 2010 </set_date>
<effective_date> 30 Desember 2010 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.A.5
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-06/PM/1996
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
ANGGARAN DASAR BURSA EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR BURSA EFEK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek, diatur dalam Peraturan
Nomor III.A.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.A.5
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 06/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.A.5 : TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN
DASAR BURSA EFEK
1. Anggaran dasar Bursa Efek, sekurang-kurangnya memuat :
a. maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Bursa Efek;
b. ketentuan mengenai direksi dan komisaris mencakup antara lain sebagai berikut :
1) persyaratan calon direksi dan komisaris Bursa Efek sesuai dengan persyaratan
Peraturan Nomor. III.A.3;
2) jumlah anggota direksi dan komisaris masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)
orang;
3) tata cara pengajuan calon direktur dan komisaris;
4) anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali;
5) berakhirnya masa jabatan direktur Bursa Efek wajib diatur berbeda dengan berakhirnya
masa jabatan komisaris Bursa Efek; dan
6) anggota direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris
atau pegawai pada perusahaan lain.
c. ketentuan mengenai saham mencakup antara lain sebagai berikut:
1) saham Bursa Efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak
suara yang sama;
2) pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham;
3) Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi
anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek, tidak dapat
menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya;
4) Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai
hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa
Efek yang sama melalui :
a) kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 20%
(dua puluh perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara; dan
b) pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan baik
langsung maupun tidak langsung.
d. ketentuan bahwa Bursa Efek tidak membagikan dividen kepada pemegang saham; dan
e. ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Bursa Efek:
IV-2
Peraturan Nomor III.A.5
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 06/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
1) pemindahan hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan kepada Perusahaan Efek yang
telah mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi
Anggota Bursa Efek tersebut;
2) pemindahan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Direksi
Bursa Efek bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima peralihan saham Bursa Efek tersebut
syarat menjadi Anggota Bursa Efek;
3) Perusahaan Efek yang telah menjadi pemegang saham Bursa Efek tetapi kemudian tidak memenuhi
syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya
kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saham Bursa Efek tersebut
dimiliki oleh Perusahaan Efek dimaksud;
4) Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa
Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota
Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Perusahaan Efek
tersebut tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek;
5) dalam hal Perusahaan Efek tidak mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada
Perusahaan Efek lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan angka 4), maka Bursa
Efek akan melelang saham Bursa Efek dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan
angka 4); dan
6) dalam hal saham Bursa Efek tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam angka 5), maka Perusahaan Efek yang memiliki saham Bursa Efek wajib menjual saham
tersebut kepada Bursa Efek dan Bursa Efek wajib membeli saham tersebut pada harga nominal.
2. Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek wajib memperoleh persetujuan
Bapepam sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan.
3. Permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek diajukan
kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.5-1 lampiran
1 peraturan ini disertai dokumen dokumen :
a. akta perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;
b. akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham;
c. surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
d. agenda Rapat Umum Pemegang Saham; dan
e. daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham.
IV-3
Peraturan Nomor III.A.5
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 06/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang
perubahan anggaran dasar.
5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan
ini, Bapepam akan melakukan penelaahan atas materi perubahan anggaran dasar yang diajukan
pemohon.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut, Bapepam
wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.5 -2 lampiran
2 peraturan ini;
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.5-3 lampiran 3
peraturan ini; atau
c. permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.5-4 lampiran 4
peraturan ini.
7. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 5
peraturan ini, Bapepam tidak memberikan tanggapan maka permohonan pemberian
persetujuan atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.
Ditetapkan di
: Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
IV-4
Peraturan Nomor III.A.5
LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : III.A.5
FORMULIR NOMOR: III.A.5-1
Nomor :
Lampiran : ---
Perihal
: Permohonan Persetujuan Atas
Perubahan Anggaran Dasar
Bursa Efek...............................
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar
Bursa Efek ................. sebagai berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan penjelasan dan dokumen
sebagai berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
PT. Bursa Efek.................,
(Nama jelas )
Direktur Utama/Direktur
IV-5
Peraturan Nomor III.A.5
LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.A.5
FORMULIR NOMOR: III.A.5-2
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Permintaan Keterangan Tambahan
Atas Permohonan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar
Bursa Efek.
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor: ....................... tanggal .............. perihal
Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek ..................,
dengan ini diberitahukan bahwa masih diperlukan beberapa klarifikasi atas perubahan
yang diajukan, sebagai berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-6
Peraturan Nomor III.A.5
LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.A.5
FORMULIR NOMOR: III.A.5-3
Nomor :
Lampiran : ---
Perihal
: Penolakan Atas Permohonan
Persetujuan Perubahan
AnggaranDasar Bursa Efek.
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth. Sdr. Direksi Bursa Efek
di -
......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor .................................. tanggal .........................
perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek,
.......................... dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan
alasan sebagai berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-7
Peraturan Nomor III.A.5
LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : III.A.5
FORMULIR NOMOR: III.A.5-4
Nomor :
Lampiran : ---
Perihal : Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Bursa Efek
Yth. Sdr. Direksi Bursa Efek
di -
................................................
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Menunjuk surat Saudara Nomor ................. tanggal .................... perihal
Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek, dengan ini
disampaikan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Bursa Efek ..............................,
sebagaimana dimaksud dalam permohonan Saudara, dapat disetujui.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
..................................................................
NIP. .........................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-8
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-06/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR BURSA EFEK </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor VI.A.3
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 48/PM/1997
TENTANG
REKENING EFEK PADA KUSTODIAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
Mengingat
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Rekening Efek Pada Kustodian;
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
REKENING EFEK KUSTODIAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Rekening Efek Pada Kustodian diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.3
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1998.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
PERATURAN NOMOR VI.A.3 : REKENING EFEK PADA KUSTODIAN
1.
Definisi
a. Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership ) Atas Efek adalah hak pemegang rekening
Efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan Efek yang dicatat dalam Penitipan Kolektif
dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek, Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening Efek antara pemegang rekening
dan Kustodian tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini.
b. Kepemilikan Terdaftar (Registered Ownership ) Atas Efek adalah hak pemegang Efek
terhadap Emiten Efek tersebut berkaitan dengan Efek yang terdaftar dalam buku Emiten
atas nama pemegang Efek.
c. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari
satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
d. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang
berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-
hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi
nasabahnya.
Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai Kustodian adalah Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat
persetujuan Bapepam.
e. Rekening Titipan adalah sejenis rekening Efek pada Kustodian yang dimaksudkan untuk
menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif yang sewaktu-waktu
dapat ditarik kembali atau dipindahkan dalam ujud semula sesuai perintah pemegang
rekening.
2. Bukti Kepemilikan Manfaat Atas Efek
a. Bukti Kepemilikan Manfaat Atas Efek wajib diberikan oleh Kustodian kepada pemegang
rekening Efek dalam bentuk konfirmasi tertulis.
b. Pemindahan Kepemilikan Manfaat atas Efek wajib dicatat dengan cara mendebit dan
mengkredit dalam rekening Efek pada Kustodian dan dikonfirmasikan kepada pemegang
rekening Efek dengan memberikan :
1) konfirmasi pembelian atau penjualan Efek;
2) tanda terima penyimpanan Efek ke dalam rekening Efek;
3) konfirmasi atas penerimaan atau penyerahan Efek;
4) laporan rekening Efek bulanan atas debit dan kredit pada rekening Efek; atau
5) dokumen lain yang diterbitkan Kustodian berkaitan dengan debit dan kredit pada
rekening Efek, termasuk konfirmasi secara elektronik.
IV-2
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
c. Kepemilikan Manfaat Atas Efek dalam rekening Efek dapat dibuktikan dari pengumuman Emiten
mengenai pembagian hak kepada Pemilik Terdaftar atas Efek, apabila Efek dimaksud tercatat
dalam rekening Efek pada tanggal tertentu, seperti :
1) pembagian saham bonus atau dividen saham;
2) konsolidasi atau pemecahan saham;
3) pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
4) pembayaran jatuh tempo obligasi atau konversi Efek; atau
5) pembagian hak lain.
d. Dalam hal terjadi perselisihan pemegang rekening dengan Kustodian atas saldo dalam rekening
Efek, perselisihan tersebut wajib diselesaikan berdasarkan atas bukti yang tersedia, termasuk
tetapi tidak terbatas pada :
1) laporan rekening Efek dan konfirmasi yang dikirimkan oleh Kustodian kepada pemegang
rekening;
2) buku dan catatan milik Kustodian, dengan ketentuan :
a) buku dan catatan Kustodian harus dalam bentuk yang ditentukan dalam peraturan
Bapepam; dan
b) buku dan catatan Kustodian harus didukung oleh sistem pengendalian interen
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bapepam;
3) buku dan catatan milik pemegang rekening;
4) rekaman pembicaraan antara wakil Kustodian dengan pemegang rekening;
5) pernyataan dan pengumuman resmi Emiten;
6) catatan dan dokumen milik Kustodian lain, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Bursa Efek; dan
7) kesaksian dari Pihak tertentu.
3. Kesepadanan Efek
a. Efek yang tercatat dalam rekening Efek pada Kustodian dianggap Efek dalam Penitipan
Kolektif.
b. Efek dalam Penitipan Kolektif dianggap sepadan.
c. Dalam hal terdapat tindakan Emiten yang berhubungan dengan Efek yang menimbulkan
manfaat atau biaya pada Efek tertentu dalam Penitipan Kolektif tetapi tidak berlaku pada
semua Efek sejenis yang sama, maka manfaat dan atau biaya dimaksud wajib dibagikan
dan atau dipikul secara proporsional atas dasar Kepemilikan Manfaat atas Efek dimaksud
pada Kustodian tersebut.
d. Pemegang rekening dapat menegaskan bahwa Efek tertentu adalah tidak sepadan
dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Efek tersebut disimpan dalam Rekening Titipan yang terpisah dari rekening Efek
atas instruksi pemegang rekening.
IV-3
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
2) Efek yang dimaksudkan sebagai Efek tidak sepadan wajib ditegaskan dalam konfirmasi oleh
Kustodian kepada pemegang rekening pada saat Efek dimaksud dicatat dalam Rekening
Titipan.
e. Peraturan ini hanya berlaku bagi Efek dalam Penitipan Kolektif.
4. Efek yang tercatat dalam rekening Efek pada Kustodian dalam Penitipan Kolektif dapat berbentuk
sebagai berikut :
a. sertifikat atas nama Pihak tertentu, sepanjang Kustodian mempunyai wewenang untuk menjual
atau mengalihkan dengan cara lain dan mendaftarkan Efek tersebut atas nama Pihak lain;
b. sertifikat atas nama Kustodian;
c. sertifikat atas unjuk;
d. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari rekening Efek Kustodian lain atas nama Kustodian
dimaksud;
e. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari Emiten atau Biro Administrasi Efek;
f. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari Lembaga Kliring dan Penjaminan;
g. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari Perusahaan Efek lain;
h. Efek yang dipinjamkan oleh Kustodian atas permintaan atau persetujuan pemegang rekening
Efek;
i. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari pemegang rekening Efek lain pada Kustodian yang
sama;
j. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari Pihak lain; dan
k. Efek yang harus diganti oleh Kustodian, hilang, atau merupakan selisih yang timbul antara saldo
Efek dengan perhitungan fisik.
5. Hak pemegang rekening atas Efek dalam hal Kustodian pailit atau adanya gugatan Pihak ketiga atas
rekening Efek.
a. Efek yang dicatat dalam rekening Efek bukan merupakan harta Kustodian, oleh karena itu Efek
tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur Kustodian.
b. Dalam hal Kustodian dilikuidasi karena pailit atau bubar, likuidator wajib mengembalikan Efek
yang tercatat dalam rekening Efek kepada pemegang rekening Efek yang bersangkutan, dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Efek atas nama Pihak selain pemegang rekening wajib didaftarkan atas nama pemegang
rekening;
2) Efek yang masih merupakan tagihan dari pihak lain, wajib ditagih dan didaftarkan atas nama
pemegang rekening;
3) Efek yang merupakan tagihan ragu-ragu dari Pihak lain atau Efek yang hilang, palsu, rusak
atau karena alasan apapun tidak dapat dipergunakan wajib diganti dengan membeli Efek
sejenis dan didaftarkan atas nama pemegang rekening atas biaya Kustodian yang
pembayarannya diambilkan dari:
IV-4
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
a) dana yang terdapat dalam rekening khusus yang terdaftar atas nama Kustodian
untuk kepentingan (qq) pemegang rekening yang harus dipelihara sesuai dengan
peraturan Bapepam, dalam hal Kustodian tersebut adalah Perusahaan Efek
b) pembayaran klaim asuransi berkaitan dengan risiko dimaksud untuk kepentingan
pemegang rekening; atau
c) penjualan aset lain milik Kustodian;
4) dalam hal pemegang rekening Efek mempunyai saldo debit dalam rekening Efek atau
Posisi Short, likuidator wajib menggunakan setiap Efek atau aset lain dalam rekening
Efek untuk menyelesaikan kewajiban pemegang rekening kepada Kustodian sebelum
Kustodian mengembalikan Efek atau aset lain yang ada kepada pemilik rekening.
c. Dalam hal aset milik Kustodian tidak cukup untuk menjamin bahwa semua Efek yang ada
dalam rekening Efek dapat dikembalikan kepada pemegang rekening, likuidator wajib
membagikan Efek yang ada dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening secara
proporsional dengan nilai masing-masing rekening, sesudah Efek yang tidak sepadan
dikembalikan.
6. Hak Pemegang Rekening atas Saldo Kredit
a. Dana yang tercatat dalam rekening Efek merupakan hak pemegang rekening dan dapat
ditarik setiap saat oleh yang bersangkutan, kecuali dana tersebut diblokir, dijaminkan
atau dengan cara lain dibatasi penggunaannya.
b. Dana yang tercatat dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek dan yang tidak diblokir,
dijaminkan atau dengan cara lain dibatasi penggunaannya wajib disimpan dalam rekening
khusus di bank atas nama Perusahaan Efek untuk kepentingan (qq) pemegang rekening,
dengan ketentuan saldo rekening khusus tersebut wajib disesuikan setiap hari.
c. Dana dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b peraturan
ini hanya diperuntukkan bagi pemegang rekening pada Perusahaan Efek dan tidak dapat
disita oleh kreditur dari Perusahaan Efek.
7. Kewajiban Untuk Mengasuransikan Rekening Efek
a. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib mengasuransikan rekening Efek terhadap
risiko kerugian pemegang rekening dalam hal perusahaan tersebut pailit.
b. Direksi dan komisaris Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib mengeluarkan pernyataan
setiap akhir tahun yang menyatakan bahwa perusahaan dimaksud telah mempunyai polis
asuransi sebagaimana tersebut di atas untuk kepentingan pemegang rekening dan dalam
pernyataan dimaksud diungkapkan hal-hal material mengenai asuransi.
c. Salinan pernyataan sebagaimana tersebut diatas wajib ditempelkan pada tempat yang
mudah dilihat di kantor pemasaran Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan wajib
dikirimkan kepada semua pemegang rekening Efek setiap akhir tahun.
d. Mulai 1 Januari 2000 setiap rekening Efek pada Perusahaan Efek yang menjadi Anggota
Bursa wajib diasuransikan dengan nilai yang ditetapkan oleh Bursa Efek.
IV-5
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
8. Tanggungjawab Atas Efek Yang Diserahkan
Tanggal
a. Pihak yang memasukkan dan menyimpankan Efek ke dalam rekening Efek bertanggung
jawab kepada Kustodian atas keabsahan Efek dimaksud.
b. Kustodian bertanggungjawab atas keabsahan Efek yang diserahkan kepada Pihak lain
baik secara fisik maupun secara pemindahbukuan.
c. Emiten yang mendaftar Efek atas nama Kustodian sebagai wakil pemegang rekening
Efek atau menerbitkan konfirmasi keabsahan sertifikat Efek tertentu bertanggungjawab
atas keabsahan Efek dimaksud.
d. Pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek oleh Emiten dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Emiten dapat menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan kegiatan pendaftaran
atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek dan kegiatan lain sebagai wakil Emiten,
tetapi Emiten tetap bertanggungjawab atas semua kegiatan dimaksud.
2) Permohonan pendaftaran Efek atas nama Kustodian atau atas nama Pihak lain atau
permohonan konfirmasi keabsahan sertifikat Efek wajib diselesaikan oleh Emiten
dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Emiten.
3) Konfirmasi keabsahan sertifikat Efek wajib dibuat dalam bentuk cap timbul atau
dalam bentuk dokumen dengan sistem keamanan tinggi yang dilekatkan secara
permanen pada sertifikat Efek.
4) Emiten wajib menolak permohonan pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan
sertifikat Efek yang diajukan kepadanya apabila Emiten menemukan bahwa Efek
tersebut dijaminkan, disita, palsu, dilaporkan hilang atau dicuri, atau karena sebab
apapun menurut hukum pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek
dimaksud tidak dapat dilaksanakan, dan penolakan tersebut wajib disampaikan
secara tertulis dengan menyertakan Sertifikat Efek dimaksud kepada pemohon
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Emiten
dengan memberikan alasan penolakan.
5) Surat Penolakan pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek
sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf d angka 4) peraturan ini wajib
ditandatangani oleh Emiten atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Emiten.
6) Dalam hal alasan penolakan menyangkut atau terkait dengan suatu tindak pidana
seperti penggelapan, pencurian atau pemalsuan, tembusan surat penolakan tersebut
wajib disampaikan kepada Bapepam.
7) Dalam hal terdapat kelalaian atau ketidakcukupan pengendalian intern atau
pengamanan dalam memproses, menerbitkan atau menyimpan Efek sehingga Efek
tersebut hilang atau terjadi kesalahan penerbitan Efek, termasuk penerbitan Efek
yang melebihi jumlah seharusnya, maka Emiten wajib segera mengambil tindakan
untuk menyelesaikan masalah tersebut termasuk membeli dan membatalkan Efek
yang seharusnya tidak diterbitkan atau mengganti Efek tersebut dengan Efek sejenis
yang diperoleh melalui pembelian dan kemudian diserahkan kepada pemegang
Efek yang bersangkutan.
IV-6
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
9. Pendaftaran Efek atas nama Kustodian
a. Pendaftaran Efek atas nama Kustodian sebagai wakil pemegang rekening dapat disertai
dengan keterangan mengenai kewarganegaraan dan status pajak para pemegang rekening.
b. Saham yang tercatat atas nama Kustodian sebagai wakil dari pemegang saham pendiri
wajib diperlakukan oleh Emiten sebagai saham yang dimiliki oleh pemegang saham
pendiri.
c. Dalam rangka penentuan kewarganegaraan, status pajak, identitas, dan informasi lain
mengenai pemegang rekening yang diwakili oleh Kustodian, Emiten dan Biro Administrasi
Efek wajib mendasarkan pada pernyataan tertulis dari Kustodian tersebut.
10. Hak dan kewajiban pemegang rekening atas Efek
a. Hak dan kewajiban pemegang rekening ditentukan dalam kontrak pembukaan rekening
yang dibuat secara tertulis antara pemegang rekening dan Kustodian.
b. Kepemilikan Manfaat Atas Efek meliputi hak untuk menuntut pada Kustodian, untuk :
1) Menyerahkan sertifikat Efek yang tercatat dalam rekening Efek menjadi atas nama
pemegang rekening dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan
penyerahan Efek diterima oleh Kustodian, kecuali :
a) Efek tersebut hanya diterbitkan dalam bentuk atas unjuk;
b) Emiten telah menunda jasa penyerahan dan penerbitan Efek;
c) pemegang rekening masih mempunyai kewajiban terhadap Kustodian lebih dari
nilai tertentu yang ditetapkan dalam kontrak rekening Efek dan atau peraturan
Bapepam; atau
d) Efek tersebut disita atau dijaminkan untuk suatu perikatan utang pada Pihak lain.
2) Menyerahkan Efek dari satu rekening ke rekening Efek yang lain pada Kustodian
yang sama pada hari yang sama, kecuali :
a) Efek dimaksud disimpan secara fisik ke dalam rekening Efek dalam jangka waktu
kurang dari 7 (tujuh) hari kerja; atau
b) Efek tersebut disita atau dijaminkan dalam bentuk apapun.
3) Mencatat ke dalam rekening Efek atas hak yang berhubungan dengan Efek termasuk
dividen tunai, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dividen saham,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Efek tersebut telah dicatat pada rekening Efek pada tanggal yang sama dengan
tanggal yang ditetapkan Emiten sebagai tanggal penentuan Pihak yang berhak
untuk menerima hak tersebut (recording date).
b) Jumlah hak yang dicatat dalam rekening Efek merupakan jumlah kotor dikurangi
pajak yang semestinya dibebankan pada pemegang rekening tersebut jika
pemegang rekening merupakan pemegang terdaftar atas Efek tersebut.
IV-7
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
c) Tanggal pencatatan atas pelaksanaan hak dimaksud dilakukan pada tanggal yang
sama dengan tanggal hari pertama pembayaran hak dimaksud kepada Pihak yang
terdaftar sebagai pemilik Efek atau kepada Pihak yang memegang Efek atas unjuk.
4) Mencatat pendapatan bersih penjualan Efek ke dalam rekening Efek pada Perusahaan
Efek pada tanggal penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh Perusahaan
Efek atas transaksi penjualan dimaksud.
5) Mencatat pembelian Efek ke dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek pada tanggal
penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh Perusahaan Efek atas transaksi
pembelian dimaksud.
6) Mencatat Efek yang didapat dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau
hak sehubungan dengan waran, pada tanggal pelaksanaan hak dimaksud sesuai dengan
instruksi pemegang rekening dan dengan mempertimbangkan kecukupan dana dalam
rekening Efek untuk melaksanakan hak dimaksud.
7) Mencatat Efek yang didapatkan dari pelaksanaan hak konversi Efek, pada saat hak
tersebut dilaksanakan sesuai dengan instruksi pemegang rekening.
8) Menyampaikan kepada pemegang rekening laporan tahunan dan dokumen lainnya yang
dibagikan oleh Emiten kepada pemegang Efek selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
setelah dokumen tersebut diterima oleh Kustodian.
9) Menyampaikan kepada pemegang rekening pengumuman tertulis tentang pembagian
hak dan rapat pemegang Efek dalam waktu tidak lebih dari satu hari sejak informasi
dimaksud diumumkan oleh Emiten.
10) Menyerahkan atau mengirimkan dokumen yang diterbitkan oleh Emiten yang memberikan
penegasan mengenai hak pemegang rekening untuk hadir dan memberikan suara dalam
rapat umum pemegang Efek dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
pelaksanaan rapat dimaksud, dengan ketentuan bahwa instruksi untuk mendaftarkan
dokumen dimaksud disampaikan oleh pemegang rekening kepada Kustodian paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Emiten untuk menentukan
pemegang rekening yang dapat menghadiri rapat;
11) Menyampaikan laporan bulanan yang menunjukkan semua pencatatan ke dalam rekening
Efek dan posisi Efek dan dana pada akhir bulan yang bersangkutan, dalam waktu tidak
lebih lama dari hari kesepuluh bulan berikutnya.
12) Menyampaikan laporan yang menunjukkan posisi Efek dan dana dalam rekening Efek,
dan atau salinan laporan bulanan apabila sewaktu-waktu diminta.
11. Hak pemegang rekening untuk mempertahankan kerahasian rekening Efek.
Dalam hal tidak ada instruksi dari pemegang rekening yang menyatakan sebaliknya,
Kustodian wajib menjaga kerahasian identitas pemegang rekening, kecuali untuk
menginformasikan kepada Emitren tentang status pajak dan kewarganegaraan bagi pemegang
rekening atau sebagaimana ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
12. Kustodian berhak untuk meminta ganti rugi yang timbul karena tindakan pemegang rekening
dan atau membatalkan pencatatan Efek ke dalam rekening Efek, dengan ketentuan :
IV-8
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
Peraturan Nomor VI.A.3
a. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pencatatan Efek dan atau dana ke dalam rekening
Efek, maka Kustodian wajib melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan
memberitahukan kepada pemegang rekening.
b. Dalam hal Efek yang dicatatkan dalam rekening Efek adalah palsu, hilang, dicuri atau
yang diperoleh dengan cara melawan hukum, maka Kustodian berhak untuk membatalkan
pencatatan Efek tersebut, dan apabila Efek tersebut telah disimpan pada rekening Efek
oleh pemegang rekening dan selanjutnya dialihkan keluar rekening Efek, maka Kustodian
berhak untuk menuntut ganti rugi (jika ada) kepada pemegang rekening.
13. Penegasan Mutlak Atas Penyerahan Efek Terhadap Pembayaran
Pemegang rekening berhak memerintahkan kepada Kustodian untuk menerbitkan dan
melaksanakan Penegasan Mutlak Atas Penyerahan Efek Terhadap Pembayaran, kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian pembukaan rekening, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Penegasan tersebut wajib diterbitkan oleh Kustodian untuk Perusahaan Efek yang menjadi
Anggota Bursa;
b. Penegasan tersebut merupakan perintah dari pemegang rekening kepada Kustodian
untuk menyerahkan atau menerima Efek terhadap pembayaran, sehubungan dengan
transaksi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek dalam batasan harga tertentu;
c. Penegasan tersebut hanya dapat digunakan oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh
pemegang rekening untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari,
dengan ketentuan sebagai berikut :
1) perintah dari Perusahaan Efek kepada Kustodian untuk merealisasikan Penegasan
tersebut wajib dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik dan diberi tanda
waktu penerimaan;
2) pemindahan Efek dan atau dana dari satu rekening Efek ke rekening Efek lain pada
Kustodian yang sama dianggap telah terjadi pada saat yang sama dengan saat
penerimaan perintah Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf
c angka 1) peraturan ini, kecuali jika Efek dan atau dana tidak mencukupi atau karena
sebab apapun Efek dan atau dana tersebut tidak dapat dialihkan secara bebas.
d. Kustodian wajib bertanggungjawab atas kerugian pemegang rekening yang timbul akibat
penolakan secara tidak layak oleh Kustodian untuk menerbitkan atau menunda menerbitkan
penegasan tersebut;
e. Atas dasar perintah yang diterima dari pemegang rekening Efek, Kustodian dapat
menegaskan kepada Perusahaan Efek dan pemegang rekening bahwa :
1) Pemegang rekening mempunyai Efek atau dana dalam rekening Efek yang cukup
untuk melaksanakan penegasan dimaksud dan penegasan tersebut dapat digunakan
oleh Perusahaan Efek setiap saat dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
2) Kustodian bertanggungjawab untuk melaksanakan Penegasan tersebut yang tidak
dapat diubah atau dibatalkan selama jangka waktu yang ditentukan;
3) nilai yang harus diterima atau dibayarkan dalam pelaksanaan Penegasan tersebut
didasarkan pada Transaksi Bursa pada harga yang sama atau lebih baik dari harga
yang ditentukan dari penegasan dimaksud;
IV-9
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
‘
5) Perusahaan Efek dapat menambah atau mengurangkan komisi atau biaya-biaya lain
dari jumlah yang harus dibayar atau diterima sehubungan dengan Transaksi Bursa;
6) dalam rangka pelaksanaan penegasan tersebut, Kustodian wajib mentransfer Efek
atau dana ke rekening Efek atau rekening Efek lain sesuai perintah Perusahaan Efek;
7) Kustodian dilarang memungut biaya kepada Perusahaan Efek atas jasa-jasa yang
berhubungan dengan pelaksanaan penegasan tersebut;
8) Kustodian wajib mengkonfirmasikan secara tertulis bahwa Kustodian tersebut akan
memenuhi atau tidak memenuhi perintah dari pemegang rekening untuk menerbitkan
Penegasan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
a) apabila perintah diterima sebelum pukul 14.00 BBWI, maka konfirmasi tertulis wajib
disampaikan selambat-lambatnya dua jam setelah perintah diterima.
b) apabila perintah diterima setelah pukul 14.00 BBWI maka konfirmasi tertulis tersebut
wajib disampaikan selambat-lambatnya pukul 09.30 BBWI hari kerja berikutnya.
9) Kustodian dapat menolak perintah untuk menerbitkan penegasan tersebut, apabila :
a) pada saat perintah diterima Pemegang rekening tidak mempunyai Posisi Long Efek
atau dana yang cukup dalam rekening Efek;
b) Efek dimaksud tercatat dalam Rekening Efek dalam bentuk sertifikat kurang dari
7 (tujuh) hari kerja terakhir;
c) Efek dimaksud diblokir atau dijaminkan; atau
d) ada perintah tertulis dari Bursa Efek atau Bapepam yang melarang perdagangan
atas Efek tertentu atau melarang Perusahaan Efek tertentu untuk melakukan
transaksi.
f. Pemindahbukuan atas Efek dari satu rekening Efek ke rekening Efek lain pada Kustodian
yang sama dalam rangka pelaksanaan penegasan tersebut dianggap sebagai penyelesaian
penuh penegasan tersebut;
g Penerbitan penegasan dimaksud tidak mewajibkan Perusahaan Efek untuk melaksanakan
Transaksi Efek;
h. Kustodian bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung oleh Perusahaan Efek yang
ditunjuk dalam penegasan dimaksud, termasuk kerugian yang berkaitan dengan uang
pengganti penyelesaian Transaksi Bursa, jika kerugian dimaksud disebabkan karena
Kustodian :
1) menolak tanpa alasan yang laik, baik seluruh atau sebagian, atau lalai untuk memenuhi
penegasan tersebut secara benar dan tepat waktu; atau
2) menunda atau salah melaksanakan perintah Perusahaan Efek untuk menyerahkan Efek
atau dana dalam rangka penyelesaian penegasan tersebut ke rekening Efek tertentu
pada Kustodian dengan cara pemindahbukuan.
IV-10
4) konfimasi Transaksi Bursa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Efek merupakan bukti
penentuan nilai uang yang harus diterima atau akan dibayarkan;
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
Peraturan Nomor VI.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
i. Penegasan tersebut wajib dalam bentuk tertulis disertai uji keabsahan dan dibuat oleh
Kustodian dengan tata cara sebagai berikut :
1) Konfirmasi Penegasan wajib dikirimkan secara elektronik oleh Kustodian ke Perusahaan
Efek dan pemegang rekening; dan
2) Metode yang dapat digunakan oleh Perusahaan Efek untuk menguji keabsahan konfirmasi
dari Kustodian wajib dijelaskan secara tertulis oleh Kustodian kepada semua Anggota
Bursa.
j. Penegasan yang tidak digunakan oleh Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang telah
ditentukan menjadi kedaluwarsa.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
: Kep- 48/PM/1997
: 26 Desember
IV-11
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-48/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> REKENING EFEK PADA KUSTODIAN </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 1 Pebruari 1998 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '1/UU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor V.G.3
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-32/PM/1996
TENTANG
PEDOMAN PENCATATAN DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MANAJER INVESTASI
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer
Investasi;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN
PENCATATAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MANAJER
INVESTASI.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi,
diatur dalam Peraturan Nomor : V.G.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor V.G.3
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
:
pada tanggal :
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor V.G.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
PERATURAN NOMOR V.G.3 : PEDOMAN PENCATATAN DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MANAJER
INVESTASI
1. Manajer Investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi
dan keputusan investasi tersebut harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya.
2. Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional atas keputusan investasi apabila
keputusan dimaksud sesuai dengan :
a. metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang dimuat dalam
buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis Efek dan pengelolaan
portofolio;
b. metoda yang diciptakan oleh Manajer Investasi yang diuraikan dalam dokumen pribadi;
atau
c. metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang lazim digunakan
oleh profesi Manajer Investasi atau yang diajarkan dalam kursus-kursus resmi mengenai
analisis Efek dan pengelolaan portofolio.
3. Keputusan atau pelaksanaan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan nasabah,
apabila :
a. Manajer Investasi telah menanyakan kepada nasabah mengenai keadaan keuangan
secara umum dan membuat catatan mengenai hal tersebut yang harus ditandatangani
oleh nasabah yang bersangkutan;
b. Keputusan investasi atau pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan investasi tertulis
yang telah dipahami dan disetujui oleh nasabah dan kebijakan tersebut telah
mengungkapkan sepenuhnya dan sejelas-jelasnya mengenai sifat, metoda serta resiko
investasi;
4. Manajer Investasi dilarang membuat keputusan investasi atas portofolio yang dapat
mengakibatkan kerugian atau kesulitan keuangan yang parah dan permanen bagi nasabah
walaupun resiko mengenai hal itu telah dijelaskan dalam kebijakan tertulis dan disetujui
oleh nasabah dimaksud.
5. Disamping kebijakan tertulis mengenai investasi bagi setiap portofolio yang dikelolanya,
Manajer Investasi harus menyimpan dalam arsip yang sama :
a. daftar yang menguraikan jenis Efek yang dapat dibeli untuk portofolio dimaksud;
b. daftar mengenai jenis kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terhadap portofolio
dimaksud;
c. prosentase maksimum dari portofolio yang dapat diinvestasikan dalam suatu Efek ; dan
d. jadwal penelaahan berkala atas portofolio dimaksud.
IV-3
: Kep- 32/PM/1996
: 17 Januari 1996
Peraturan Nomor V.G.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
: Kep- 32/PM/1996
: 17 Januari 1996
6. Dalam hal Manajer Investasi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan atas
rekening nasabah, maka Manajer Investasi tersebut wajib mencatat alasan mengapa
setiap keputusan yang diambil dianggap tepat, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. catatan dimaksud dapat dibuat dalam bentuk memorandum yang menunjukkan jenis
transaksi yang dilaksanakan untuk portofolio dimaksud yang mengikuti kebijakan investasi
sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dan angka 5.
b. Manajer Investasi wajib menyimpan semua catatan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini.
7. Angka 3 huruf a dan angka 4 tidak berlaku bagi Reksa Dana.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-32/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PENCATATAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MANAJER INVESTASI </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.B.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-66/PM/1996
TENTANG
LAPORAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
LAPORAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor
X.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor X.B.1
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor X.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-66/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR X.B.1 : LAPORAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
1. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam
dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi:
a. laporan harian mengenai kliring dan penjaminan:
b. laporan bulanan yang memuat:
1)
rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut dilengkapi dengan statistik
perkembangan volume kliring dan penjaminan;
2) laporan mengenai Anggota Bursa Efek yang menjadi anggota Lembaga Kliring
dan Penjaminan; dan
3) kegiatan pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
c. laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam disertai pendapat dari Akuntan tersebut;
d. laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba;
e. laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
f.
laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
g. laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan terhadap
pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan ; dan
h. laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa Lembaga
Kliring dan Penjaminan.
2. Laporan harian kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a
peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada hari kerja
berikutnya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini meliputi jumlah dan
jenis Efek yang dikliring dan dijamin, jumlah penyelesaian Transaksi Bursa yang dijamin,
serta keterangan lain yang diminta oleh Bapepam yang berkaitan dengan fungsinya sebagai
Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-
lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya.
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini meliputi:
a. laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode;
b. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku;
c. dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain Wajar Tanpa Perkecualian terhadap
laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Bapepam dapat memanggil
direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut;
dan
IV-3
Peraturan Nomor X.B.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-66/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
d. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas wajib diumumkan dalam
sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran
nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan Akuntan yang bersangkutan.
5. Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d
peraturan ini wajib disusun secara triwulanan dan disampaikan kepada Bapepam melalui dewan
komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan
diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan
yang bersangkutan.
6. Laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1
huruf e peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah
tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7. Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam, selambat-lambatnya
2 (dua) hari setelah adanya perubahan tersebut.
8. Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan terhadap pemakai jasa
Lembaga Kliring dan Penjaminan dan laporan mengenai peristiwa khusus sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 huruf g dan huruf h peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-
lambatnya pada hari berikutnya.
Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-66/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 430/BL/2012
TENTANG
AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK
SYARIAH DI PASAR MODAL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memperluas alternatif
pembiayaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi
investor terhadap produk syariah di Pasar Modal yang
beragam,
maka
dipandang
perlu
untuk
menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor: 131/BL/2006 tanggal 23 November 2006
tentang Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad
Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di
Pasar Modal, dengan menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam dan LK yang baru;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;
5. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang
Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30
Juni 2009;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM
PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 1
Ketentuan mengenai akad-akad yang digunakan dalam
penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal diatur dalam
Peraturan Nomor IX.A.14 sebagaimana dimuat dalam
Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor: 131/BL/2006 tanggal 23
November 2006 tentang Peraturan Nomor IX.A.14
tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan
Efek Syariah Di Pasar Modal dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: Jakarta
pada tanggal
: 1 Agustus 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Ngalim Sawega
NIP 19550530 197711 1 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
PERATURAN NOMOR IX.A.14 : AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM
PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR
MODAL
1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu’jir)
dan pihak penyewa/pengguna jasa (musta’jir) untuk memindahkan hak guna
(manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau
jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (ujrah)
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
b. Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan/pembeli (mustashni’)
dan pihak pembuat/penjual (shani’) untuk membuat objek Istishna yang dibeli
oleh pihak pemesan/pembeli (mustashni’) dengan kriteria, persyaratan, dan
spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
c. Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kafiil/guarantor) dan
pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) untuk
menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul
lahu/orang yang berpiutang).
d. Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik
modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara
pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha
(mudharib) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
e. Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih
(syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun
bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
f. Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan
pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil)
memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan
tindakan atau perbuatan tertentu.
2. Ijarah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Ijarah
Pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu’jir) dan pihak penyewa/pengguna jasa
(musta’jir) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Ijarah
1) Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu’jir) adalah:
a)
berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai
yang disepakati dalam Ijarah;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-2-
b) wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
c) wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;
d)
wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan
yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai
yang disepakati dalam Ijarah atau bukan karena kelalaian pihak
penyewa;
e)
f)
wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang
diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang
disepakati dalam Ijarah; dan
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi
sewa/pemberi jasa (mu’jir) menyerahkan hak penggunaan atau
pemanfaatan atas suatu barang dan/atau memberikan jasa yang
dimilikinya kepada pihak penyewa/pengguna jasa (musta’jir)
(pernyataan ijab).
2) Hak dan kewajiban pihak penyewa/pengguna jasa (musta’jir) adalah:
a)
wajib membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang
disepakati dalam Ijarah;
b) berhak menerima dan memanfaatkan barang dan/atau jasa sesuai
yang disepakati dalam Ijarah;
c)
d)
e)
f)
wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan
(tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan
yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang
disepakati dalam Ijarah atau karena kelalaian pihak penyewa; dan
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau
pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas
suatu barang dan/atau jasa dari pihak pemberi sewa/pemberi jasa
(mu’jir) (pernyataan qabul).
c. Persyaratan objek Ijarah
Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip
Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan;
2) manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-3-
3) manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada
pihak penyewa atau pengguna jasa;
4) manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
5)
d. Persyaratan penetapan harga sewa atau upah (ujrah)
Penetapan harga sewa atau upah (ujrah) wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1) besarnya harga sewa atau upah (ujrah) serta waktu dan cara
pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
2)
alat pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) adalah dalam bentuk uang.
e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Ijarah
Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Ijarah dapat disepakati antara
lain hal-hal sebagai berikut:
1) harga sewa atau upah (ujrah) untuk periode waktu tertentu dan
peninjauan kembali harga sewa atau upah (ujrah) tersebut yang berlaku
untuk periode berikutnya;
2) adanya uang muka Ijarah;
3) penggantian barang yang mendasari Ijarah; dan/atau
4) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak
dalam Ijarah.
3. Istishna
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Istishna
Pihak pemesan/pembeli (mustashni’) dan pihak pembuat/penjual (shani’) wajib
memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Istishna
1) Hak dan kewajiban pihak pembuat/penjual (shani’) adalah:
a)
b)
c)
spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, antara lain
melalui identifikasi fisik, kelaikan, spesifikasi pelayanan, dan jangka
waktu pemanfaatan.
berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu
yang telah disepakati dalam Istishna;
wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas;
wajib menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang
telah disepakati dalam Istishna;
d) wajib menjamin objek Istishna berfungsi dengan baik dan/atau tidak
cacat; dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-4-
e)
wajib menyerahkan objek Istishna sesuai dengan waktu yang telah
disepakati dalam Istishna.
2) Hak dan kewajiban pihak pemesan/pembeli (mustashni’) adalah:
a)
b)
c)
wajib melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas
objek Istishna sesuai yang telah disepakati dalam Istishna;
wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek Istishna secara
jelas;
berhak menerima objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah
disepakati dalam Istishna;
d) berhak menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat
yang telah disepakati dalam Istishna; dan
e)
memiliki hak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan
Istishna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan
spesifikasi yang diperjanjikan.
c. Persyaratan objek Istishna
Objek Istishna adalah barang yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1)
2)
tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan
peraturan perundang-undangan;
ciri dan spesifikasi harus jelas dan dapat diakui sebagai utang serta wajib
dituangkan secara tertulis dalam Istishna;
3) mekanisme penyerahan barang baik seluruh maupun sebagian dari pihak
pembuat/penjual (shani’) kepada pihak pemesan/pembeli (mustashni’)
wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna meliputi waktu, tempat
dan cara penyerahan;
4) penyerahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilakukan kemudian
setelah waktu Istishna berdasarkan kesepakatan;
5) harga jual objek Istishna ditetapkan secara tertulis dalam Istishna dan
dilarang berubah selama masa Istishna; dan
6) pihak pemesan/pembeli (mustashni’) dilarang menukar barang kecuali
dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan.
d. Pembayaran objek Istishna
1) pembayaran atas objek Istishna dalam bentuk uang;
2) pembayaran atas objek Istishna dapat dilakukan secara tunai dan/atau
cicilan sejak Istishna ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain
sesuai kesepakatan; dan
3) pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam
bentuk piutang yang belum jatuh tempo.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-5-
e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Istishna
Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Istishna dapat disepakati
antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak pemesan/pembeli
(mustashni’), pihak pembuat/penjual (shani’) dapat melakukan Istishna
lagi dengan pihak lain pada objek Istishna yang sama, dengan ketentuan
Istishna pertama tidak bergantung atau mensyaratkan atas pemenuhan
hak dan kewajiban Istishna kedua (mu’alaq);
2) ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing
pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan, atau tidak berfungsinya
objek Istishna;
3) ketentuan mengenai jaminan dan asuransi;
4) ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo;
dan/atau
5) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak
dalam Istishna.
4. Kafalah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Kafalah
Pihak penjamin (kafiil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makfuul
‘anhu/ashiil/orang yang berutang) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan
untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.
b. Kewajiban pihak-pihak dalam Kafalah
1) kewajiban pihak penjamin (kafiil/guarantor) adalah sebagai berikut:
a)
b)
wajib memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban pihak
yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang
yang berpiutang);
wajib memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya
sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin
kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang
berpiutang); dan
c)
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penjamin
(kafiil/guarantor) menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada
pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang)
(pernyataan ijab).
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-6-
2) kewajiban pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang)
adalah sebagai berikut:
a)
b)
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak yang dijamin (makfuul
‘anhu/ashiil/orang yang berutang) menerima jaminan dari pihak
penjamin (kafiil/guarantor) (pernyataan qabul).
c. Bentuk penjaminan dalam Kafalah
Penjaminan dalam Kafalah dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan
umum, seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi
(personal guarantee).
d. Persyaratan objek Kafalah
Objek Kafalah adalah kewajiban (utang) pihak yang dijamin kepada pihak
yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang) yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) kewajiban dimaksud dapat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang,
penyerahan barang, dan/atau pelaksanaan pekerjaan;
2) kewajiban dimaksud harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya;
3) kewajiban dimaksud bukan merupakan kewajiban yang timbul dari hal-
hal yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan
peraturan perundangan-undangan; dan
4) harus merupakan utang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali
setelah dibayar atau dibebaskan.
e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Kafalah
Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Kafalah dapat disepakati
antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (fee) atas pelaksanaan
penjaminan yang dilakukan oleh pihak penjamin (kafiil/guarantor). Dalam
hal para pihak menyepakati adanya imbalan (fee), maka Kafalah tersebut
bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
2) jangka waktu berlakunya penjaminan dalam Kafalah; dan/atau
3) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak
dalam Kafalah.
wajib menyerahkan kewajiban (utang) pihak yang dijamin (makfuul
‘anhu/ashiil/orang yang berutang) kepada pihak penjamin
(kafiil/guarantor); dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-7-
5. Mudharabah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Mudharabah
Pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) wajib
memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Mudharabah
1) Hak dan kewajiban pihak pemilik modal (shahib al-mal) adalah:
a)
wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang
disepakati;
b) berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh
pihak pengelola usaha (mudharib);
c)
d)
e)
berhak menerima bagian keuntungan tertentu yang disepakati
dalam Mudharabah;
wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak disebabkan
oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pengelola usaha
atas Mudharabah;
berhak meminta jaminan dari pihak pengelola usaha (mudharib) atau
pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak pengelola usaha
(mudharib) melakukan pelanggaran atas Mudharabah. Jaminan
tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan umum,
seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi
(personal guarantee); dan
f)
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemilik modal (shahib
al-mal) menyerahkan modal kepada pihak pengelola usaha
(mudharib) untuk dikelola dalam suatu usaha sesuai dengan
kesepakatan (pernyataan ijab).
2) Hak dan kewajiban pihak pengelola usaha (mudharib) adalah:
a)
wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik
modal (shahib al-mal) dalam suatu kegiatan usaha sesuai
kesepakatan;
b) berhak mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan
Mudharabah tanpa campur tangan pihak penyedia modal;
c)
d)
berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang
disepakati dalam Mudharabah;
wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang disebabkan oleh
kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pihak pengelola usaha
(mudharib); dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-8-
e)
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pengelola usaha
(mudharib) menerima modal dari pihak pemilik modal (shahib al-mal)
dan berjanji untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha
sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul).
c. Persyaratan modal yang dikelola dalam Mudharabah
Modal yang dikelola dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1) berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun
tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
2)
3)
4)
jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset
tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa;
jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset
tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang
tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Mudharabah;
tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak-pihak dan/atau kepada
pihak lain; dan
5) dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha (mudharib) baik seluruh
atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
d. Persyaratan kegiatan usaha dalam Mudharabah
Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Mudharabah wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1)
2)
tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal
dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
tidak dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa yang akan
datang yang belum tentu terjadi.
e. Pembagian keuntungan dalam Mudharabah
Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1) keuntungan Mudharabah merupakan selisih lebih dari kekayaan
Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban
kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah;
2) keuntungan Mudharabah dibagikan kepada pihak pemilik modal (shahib
al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan besarnya bagian
sesuai rasio/nisbah yang disepakati; dan
3) besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan
secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-9-
f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Mudharabah
Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Mudharabah dapat disepakati
antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) pihak pengelola usaha (mudharib) menyediakan biaya operasional sesuai
kesepakatan dalam Mudharabah;
2) jangka waktu berlakunya Mudharabah;
3)
tidak boleh ada ketentuan yang memastikan pemilik modal akan
memperoleh keuntungan; dan/atau
4) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak
dalam Mudharabah.
6. Musyarakah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Musyarakah
Pihak-pihak dalam Musyarakah wajib memiliki kecakapan dan kewenangan
untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.
b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Musyarakah
Setiap pihak dalam Musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu:
1) wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan Musyarakah, baik dalam
porsi yang sama atau tidak sama dengan pihak lainnya;
2) wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha
Musyarakah. Dalam hal satu atau lebih pihak tidak dapat berpartisipasi
dalam kegiatan usaha Musyarakah, maka hal ini wajib disepakati dalam
Musyarakah;
3) berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan rasio/nisbah
yang disepakati dalam Musyarakah atau proporsional;
4) wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi
modal masing-masing pihak;
5) berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu,
maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau lebih pihak;
dan
6) berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam Musyarakah untuk
menghindari terjadinya penyimpangan.
c. Persyaratan modal dalam Musyarakah
Modal yang disetorkan dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-10-
1) berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun
tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
2)
3)
jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset
tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang
tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Musyarakah;
jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset
tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa; dan
4) tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak-pihak dan/atau kepada
pihak lain.
d. Persyaratan kegiatan usaha dan cara pengelolaan dalam Musyarakah
1)
kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Musyarakah tidak
bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau
peraturan perundang-undangan;
2) kewajiban pengelolaan aset sesuai dengan Musyarakah; dan
3) pihak yang mengelola Musyarakah dilarang mengelola modal di luar
yang telah disepakati dalam Musyarakah, kecuali atas dasar kesepakatan.
e. Pembagian keuntungan dan kerugian
Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Musyarakah wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) keuntungan Musyarakah merupakan selisih lebih dari kekayaan
Musyarakah setelah dikurangi dengan modal Musyarakah dan kewajiban
kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah;
2) untuk kepentingan pembagian keuntungan secara periodik, maka
keuntungan Musyarakah dihitung berdasarkan selisih lebih dari kekayaan
Musyarakah akhir periode setelah dikurangi dengan modal Musyarakah
awal periode dan kewajiban akhir periode kepada pihak lain yang terkait
dengan kegiatan Musyarakah;
3) seluruh keuntungan Musyarakah harus dibagikan kepada para pihak
secara proporsional berdasarkan kontribusi modal atau sesuai nisbah
yang disepakati, dan tidak diperkenankan menentukan jumlah nominal
keuntungan atau persentase tertentu dari modal bagi satu atau lebih pihak
pada awal kesepakatan;
4) dalam hal terdapat satu atau lebih pihak yang memberikan kontribusi
lebih dalam pengelolaan, maka pihak tersebut dapat menerima bagi hasil
tambahan sesuai dengan kesepakatan;
5) besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan
secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah; dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-11-
6) kerugian Musyarakah harus dibagi di antara para pihak secara
proporsional berdasarkan kontribusi modal.
f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Musyarakah
Dalam Musyarakah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
2) jangka waktu berlakunya Musyarakah; dan/atau
3) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak
dalam Musyarakah.
7. Wakalah
a. Persyaratan pihak-pihak dalam Wakalah
Pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) wajib
memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Kewajiban pihak-pihak dalam Wakalah
1) kewajiban pihak pemberi kuasa (muwakkil) adalah sebagai berikut:
a)
b)
wajib memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap hal-hal yang dapat dikuasakan; dan
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa
(muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil)
untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu
(pernyataan ijab).
2) kewajiban pihak penerima kuasa (wakil) adalah sebagai berikut:
a)
wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum
yang dikuasakan kepadanya;
b) melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta
dilarang memberi kuasa kepada pihak lain kecuali atas persetujuan
pihak pemberi kuasa (muwakkil); dan
c)
wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa
(wakil) menerima kuasa dari pihak pemberi kuasa (muwakkil) untuk
melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan
qabul).
c. Persyaratan objek Wakalah
Objek Wakalah adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai
berikut:
1)
diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara
melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-430/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
-12-
2)
tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan
3) dapat dikuasakan menurut syariah Islam.
d. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Wakalah
Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Wakalah dapat disepakati
antara lain hal-hal sebagai berikut:
1) para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (fee) atas pelaksanaan
perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para pihak menyepakati
adanya imbalan (fee), maka Wakalah tersebut bersifat mengikat dan tidak
dapat dibatalkan secara sepihak;
2) jangka waktu berlakunya pemberian kuasa dalam Wakalah; dan/atau
3) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak
dalam Wakalah.
8. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal,
Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran
ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi
pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
ttd.
Ngalim Sawega
NIP 19550530 197711 1 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
: Jakarta
: 1 Agustus 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-430/BL/2012|KEPTA-BAPEPAM/2012 </reg_id>
<reg_title> AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL </reg_title>
<set_date> 1 Agustus 2012 </set_date>
<effective_date> 1 Agustus 2012 </effective_date>
<replaced_reg> '131/BL/2006|KEPTA-BAPEPAM-LK/2006' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', 'SKU-194/MK.01/2012', 'KEP-181/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009 | Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13' </related_reg>
|
Peraturan Nomor VIII.G.9
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-99/PM/1996
TENTANG
INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995
tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal
Asing;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA
Pasal 1
Ketentuan mengenai Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana, diatur dalam Peraturan
Nomor VIII.G.9 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor VIII.G.9
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 1996
Badan Pengawas Pasar Modal
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor VIII.G.9
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 99/PM/1996
Tanggal : 28 mei 1996
PERATURAN NOMOR VIII.G.9: INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA
DANA
1.
Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti
tabel sebagai berikut:
Periode dari
tanggal 1
tanggal
Prospektus
TOTAL HASIL
INVESTASI
(%)
HASIL
INVESTASI
SETELAH
MEMPERHITUNG
KAN BIAYA
PEMASARAN
(%)
BIAYA OPERASI
(%)
PERPUTARAN
PORTOFOLIO
PERSENTASE
PENGHASILAN
KENA PAJAK
(%)
Periode 12
bulan
Januari tahun terakhir
berjalan s/d
Periode 36
bulan terakhir
dari tanggal
dari tanggal Prospektus
Prospektus
Periode 60
bulan terakhir
dari tanggal
Prospektus
3 tahun kalender terakhir
19...
19...
19...
a. Total Hasil Investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aktiva bersih
per saham/Unit Penyertaan dalam satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham/Unit
Penyertaan pada awal periode, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) jika dalam satu periode terjadi pembagian dividen, maka besarnya dividen per
saham/Unit Penyertaan dikoversikan ke dalam satuan saham/Unit Penyertaan
berdasarkan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada saat dilakukan
pembagian dividen. Saham/Unit Penyertaan dari konversi ini dianggap akan menambah
jumlah saham/Unit Penyertaan secara keseluruhan; dan
2) nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode dikalikan dengan
jumlah saham/Unit Penyertaan sebelum dilakukan pembagian dividen/uang tunai
sedangkan nilai aktiva bersih pada akhir periode dikalikan dengan jumlah saham/Unit
Penyertaan setelah dilakukan pembagian dividen/uang tunai.
IV-3
Peraturan Nomor VIII.G.9
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 99/PM/1996
Tanggal : 28 mei 1996
b. Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran adalah perbandingan
antara besarnya kenaikan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan dalam
satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal
periode, dimana nilai aktiva bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan
dan biaya pelunasan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1) nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode ditambah
dengan besarnya biaya pemasaran (penjualan) yang dibayar oleh pemodal;
2) nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada akhir periode dikurangi
dengan biaya pelunasan yang dibayarkan oleh pemodal; dan
3) jika dalam periode tersebut terdapat pembagian dividen, maka jumlah Unit
harus disesuaikan seperti pada perhitungan Total Hasil Investasi.
c. Biaya Operasi Reksa Dana dalam satu tahun adalah perbandingan antara biaya
operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aktiva bersih dalam satu tahun.
Bila jumlah biaya menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun,
maka biaya tersebut harus dikalikan duabelas kemudian dibagi dengan jumlah
bulan dalam periode tersebut.
d. Perputaran Portofolio dalam satu tahun adalah perbandingan antara nilai
pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih
rendah dengan rata-rata nilai aktiva bersih dalam satu tahun.
Persentase Penghasilan Kena Pajak, dihitung dengan membagi penghasilan
selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal, dengan
pendapatan operasi bersih.
2. Angka-angka statistik yang terdapat pada butir 1 yang disajikan dalam bentuk
tabel pada bagian mengenai Ikhtisar Keuangan Singkat dari laporan tahunan, dan
harus diperiksa oleh akuntan yang independen yang sudah mengaudit laporan
keuangan dimaksud.
3. Ikhtisar Keuangan Singkat mencakup kalimat pernyataan sebagai berikut:
Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu
dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja
masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 1996
Badan Pengawas Pasar Modal
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-99/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA </reg_title>
<set_date> 28 Mei 1996 </set_date>
<effective_date> 28 Mei 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '646/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995', '322/M/Keppres/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.C.3
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-43/PM/2000
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan penyempurnaan ketentuan tentang
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dipandang perlu
untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tentang
Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringks Dalam Rangka
Penawaran Umum, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang
baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka
Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996
tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.C.3
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 27 Oktober 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IX.C.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum
dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui
oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian
rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling
penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan
penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah
tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.
Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena
bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten
juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang
kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan
Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak
terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas
fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang
usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana
Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan
dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.
1. Prospektus ringkas sekurang-kurangnya harus mencakup informasi sebagai berikut:
a. prakiraan tanggal efektif;
b. prakiraan masa penawaran;
c. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
d. prakiraan tanggal penyerahan surat efek;
e. prakiraan tanggal penjatahan;
f. prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
g. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos
(tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama
dari Emiten;
h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;
i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat
tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga;
j. prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek
(jika ada);
IV-3
Peraturan Nomor IX.C.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
k. prakiraan tempat dan tanggal penerbitan Prospektus; dan
l. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu :
“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH.
PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN
BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT
DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA
BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT
DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”
m. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu:
1) “BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI
EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.” dan
2) EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
2. Selain persyaratan yang disebut pada angka 1 peraturan ini, informasi berikut juga harus
disajikan sesuai relevansinya. Informasi lain yang harus diungkapkan antara lain:
a. jika direncanakan untuk menstabilisasikan harga Efek tertentu untuk mempermudah
pelaksanaan penjualan Efek dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan
dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yang pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut :
“DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA BAIK JENIS
MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI,
PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA, PADA TINGKAT HARGA YANG
LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK
DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI
HARGA MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT
DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU.”
b. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang
memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam
Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada);
c. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian
pembaca, mengenai faktor risiko yang material yang mungkin mempunyai dampak merugikan
bagi pemodal; dan
d. pernyataan singkat dalam huruf cetak besar mengenai faktor risiko yang dapat mengakibatkan
pengaruh tidak diharapkan atas kualitas Efek.
3. Penawaran Umum:
a. Sehubungan dengan Penawaran Umum saham
Kisaran jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal, kisaran harga penawaran, dan Efek
lain yang menyertai saham ini (jika ada). Hak-hak pemegang saham berkenaan dengan
dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang
dikeluarkan, obligasi konversi (jika ada) dan penerbitan saham-saham selanjutnya.
IV-4
Peraturan Nomor IX.C.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
b. Sehubungan dengan Penawaran Umum yang bersifat utang:
1) kisaran jumlah nominal keseluruhan Efek;
2) jumlah lembar, penomoran dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka
Penawaran Umum;
3) ikhtisar hak-hak pemegang Efek;
4) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis Efek lain
dari Emiten;
5) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten
atau pemegang Efek;
6) kisaran harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek.
Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;
7) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang
harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
8) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;
9) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
10) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif
(jika ada);
11) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung
(jika ada);
12) nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali
Amanat dan Penanggung (jika ada);
13) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-
hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif
dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang
yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang;
14) ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan
dengan Efek yang ditawarkan; dan
15) hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemeringkat Efek.
c. Struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan, termasuk modal dasar, modal
ditempatkan, dan disetor penuh. Selain itu, khusus untuk saham termasuk:
1) kisaran jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;
2) kisaran jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
3) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum,
merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh;
IV-5
Peraturan Nomor IX.C.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
4) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada
Bursa Efek, jika ada (terbagi atas
dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh); dan
5) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan,
mencatatkan saham lain atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.
d. Keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum dan sesudah Penawaran
Umum (dalam bentuk tabel). Keterangan dimaksud harus mencakup :
1) modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh (jumlah saham, nilai nominal,
dan jumlah nilai nominal);
2) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus)
atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal, dan persentase);
3) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal;
dan
4) proforma modal saham apabila Efek di konversikan (jika ada).
4. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum
Keterangan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum yang
mencakup antara lain :
a. rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti
pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan lain
sebagainya;
b. jumlah hasil bersih setelah dikurangi biaya Penawaran Umum yang akan digunakan
untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian. Jika kreditur yang akan dibayar
adalah Afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus
diungkapkan; dan
c. jumlah hasil bersih Penawaran Umum yang diperkirakan (jika ada) yang akan digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan
lain. Jika perusahaan dimaksud adalah pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta
tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan.
5. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan
keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan
untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat
Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang
dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan
pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan
pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup:
a. bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-
kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau
penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;
IV-6
atau mencatatkan atau tidak
saham yang ditawarkan kepada masyarakat
Peraturan Nomor IX.C.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
b. bahasan mengenai ikatan material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang
tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan
tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten
untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
c. bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang
akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan
keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan
dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
d. bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung
kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang;
e. uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan
penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam
laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus,
dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-
komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten
untuk dapat mengerti hasil usaha Emiten;
f. jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari
penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan
tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang
dijual, atau adanya produk atau jasa baru;
g. bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten
serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya
jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
h. jika dikehendaki oleh Emiten, dapat diberikan bahasan tentang prospek Emiten. Jika prakiraan
dan atau proyeksi keuangan diungkapkan, hal tersebut harus dipersiapkan dengan seksama
serta obyektif dan berdasarkan asumsi yang layak. Penilaian atas penyusunan laporan keuangan
prospektif dan hal-hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan
yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Namun demikian Emiten bertanggung jawab
secara langsung atas kelayakan prakiraan dan proyeksi tersebut.
6. Risiko Usaha
Disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi.
Keterangan tentang risiko yang disebabkan oleh antara lain :
a. persaingan;
b. pasokan bahan baku;
c. ketentuan negara lain atau peraturan international dan
d. kebijaksanaan pemerintah.
7. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan.
Informasi tentang semua kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.
8. Keterangan singkat tentang Emiten antara lain sarana dan atau prasarana yang dimiliki, kegiatan
usaha, dan keterangan tentang anak perusahaan termasuk kegiatannya.
9. Pengurusan dan Pengawasan
Nama-nama direktur dan komisaris.
IV-7
Peraturan Nomor IX.C.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
10. Ikhtisar data keuangan penting
a. Keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;
b. Pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan
tentang jangka waktu yang dicakup;
c. Data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun
yang digunakan; dan
d. Selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industri
bersangkutan juga harus disajikan.
11. Ekuitas
Keterangan tentang Ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan, termasuk:
a. tabel mengenai rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang
disajikan dalam laporan keuangan;
b. uraian secara kronologis yang menggambarkan perubahan struktur permodalan
perusahaan antara lain menyangkut perubahan modal dasar beserta keterangan
pengesahan dari Menteri Kehakiman, perubahan Modal Disetor dan nilai nominal per
saham;
c. perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir;
d. rencana Penawaran Umum saham atau obligasi konversi yang menyebutkan jumlah
saham yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan atau jumlah nominal obligasi
konversi; dan
e. tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa
perubahan huruf b di atas dan Penawaran Umum saham telah terjadi pada tanggal
laporan keuangan terakhir. Dalam hal Penawaran Umum berupa obligasi konversi, maka
tabel proforma menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan
asumsi bahwa seluruh obligasi konversi telah ditukarkan ke dalam saham pada saat
diterbitkan.
12. Kebijakan Dividen
Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase
dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih atau dasar lainnya.
13. Perpajakan
Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas
khusus perpajakan yang diperoleh.
14. Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
15. Penjaminan Emisi Efek
Uraian tentang ketentuan yang penting dari Perjanjian Penjaminan Emisi termasuk nama
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya
persentase penjaminan serta uraian tentang masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada).
16. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek
a. pengajuan pemesanan pembelian Efek;
b. pemesanan yang dapat diterima;
c. jumlah yang dipesan;
IV-8
Peraturan Nomor IX.C.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-51/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-43/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
d. penyerahan formulir pemesanan;
e. masa penawaran;
f. tanggal penjatahan;
g. pemesanan khusus oleh karyawan;
h. persyaratan pembayaran;
i. tanda terima untuk formulir pemesanan;
j. penjatahan Efek;
k. pembatalan pemesanan;
l. pengembalian uang pemesanan;
m. penyerahan surat kolektif Efek; dan
n. persyaratan lain, (jika ada).
17. Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek. Penjelasan tentang
nama dan alamat Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek (jika ada).
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
27 Oktober 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-9
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-43/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM </reg_title>
<set_date> 27 Oktober 2000 </set_date>
<effective_date> 27 Oktober 2000 </effective_date>
<changed_reg> '51/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </changed_reg>
<replaced_reg> 'KEP-51/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '46/PP/1995', '7/M|Keppres/2000' </related_reg>
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 425/BL/2007
TENTANG
PEDOMAN BAGI MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN YANG
MELAKUKAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman
pengelolaan investasi kolektif pada Dana Investasi Real Estat
yang berlandaskan prinsip kehati-hatian serta guna memberikan
perlindungan hukum yang memadai kepada pemodal,
dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang
Pedoman Bagi Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Yang
Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN BAGI
MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN YANG
MELAKUKAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI REAL
ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 2 –
Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real
Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam
Peraturan Nomor IX.M.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 18 Desember 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
Kepala Bagian Umum
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
PERATURAN NOMOR IX.M.1 : PEDOMAN BAGI MANAJER INVESTASI
DAN BANK KUSTODIAN YANG
MELAKUKAN PENGELOLAAN DANA
INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat
dan atau kas dan setara kas.
b. Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya.
c. Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estat adalah Efek Perusahaan Real Estat
yang tercatat di Bursa Efek dan atau diterbitkan oleh Perusahan Real Estat.
d. Perusahaan Real Estat adalah perusahaan yang kegiatan usaha utamanya di
bidang Real Estat.
e. Special Purpose Company adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki
oleh Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling
kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan per seratus) dari
modal disetor.
f. Penilai adalah Pihak yang melakukan penilaian aset/properti dan terdaftar di
Bapepam dan LK.
2. Ketentuan Umum Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
a. Dana Investasi Real Estat dapat menginvestasikan dananya dengan atau
tanpa menggunakan Special Purpose Company.
b. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memuat
dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus informasi mengenai hak,
kewajiban, dan kewenangan Pihak-pihak terkait, serta tata kelola pengelolaan
dan pengadministrasian investasi dananya.
c. Dalam hal Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
menggunakan Special Purpose Company untuk melakukan investasi maka
Special Purpose Company tersebut wajib mendistribusikan seluruh hasil
investasi kepada Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dan pihak lain secara proporsional.
d. Kekayaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
bukan merupakan bagian kekayaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
e. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat
melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaannya kepada masyarakat
pemodal.
f. Dalam hal Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
tidak melakukan Penawaran Umum, maka Manajer Investasi wajib
menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Bapepam dan LK paling lambat
10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 2 -
Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat
secara notariil dimaksud, dengan melampirkan sebagai berikut:
1) Dokumen yang digunakan untuk melakukan penawaran; dan
2) Perjanjian lain yang berkaitan dengan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
g. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat
mencatatkan Unit Penyertaannya di Bursa Efek. Dalam hal Dana Investasi
Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak mencatatkan Unit
Penyertaannya di Bursa Efek, maka Manajer Investasi Dana Investasi Real
Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib membeli Unit Penyertaan
apabila pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali.
h. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat
berinvestasi pada aset Real Estat, Aset yang berkaitan dengan Real Estat di
wilayah Indonesia, dan atau kas atau setara kas.
i. Manajer Investasi dengan itikad baik wajib menyampaikan informasi
mengenai Pemegang Unit Penyertaan Pengendali Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Bapepam dan LK.
j. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang
berinvestasi di tanah kosong atau berinvestasi di properti yang masih dalam
tahap pembangunan. Kegiatan dalam tahap pembangunan ini tidak termasuk
dekorasi ulang, perbaikan (retrofitting) dan renovasi.
k. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang
meminjamkan dan atau menjaminkan aset Real Estat yang dimilikinya untuk
kepentingan Pihak lain.
l. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif di
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
m. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dilarang bertindak untuk dan atas namanya
sendiri dalam melakukan penjualan dan pembelian aset Real Estat, Aset yang
berkaitan dengan Real Estat dan aset-aset Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif lainnya.
n. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang
terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale).
o. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang
terlibat dalam pembelian Efek secara margin.
p. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang
meminjam dana melalui penerbitan Efek bersifat utang namun dapat
meminjam dana tanpa penerbitan Efek bersifat utang untuk kepentingan
pembelian aset Real Estat dengan total nilai paling banyak 20% (dua puluh
per seratus) dari total nilai aset Real Estat yang akan dibeli dimaksud.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif wajib memisahkan kekayaan Dana Investasi Real Estat
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 3 -
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari kekayaan Manajer Investasi dan Bank
Kustodian.
4. Manajer Investasi atau Bank Kustodian dari Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dilarang menghentikan pengelolaan Dana Investasi
Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebelum ditunjuk Manajer
Investasi atau Bank Kustodian pengganti, jika yang bersangkutan
mengundurkan diri atau mengalihkan kepada Manajer Investasi atau Bank
Kustodian lain.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari Dana Investasi Real Estat
berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif tidak melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini, maka Manajer Investasi
dan Bank Kustodian dari Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul
karena tindakannya.
7. Manajer Investasi yang mengelola Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif wajib:
a. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan
penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terpisah dari
pembukuan dan pelaporan dari Manajer Investasi itu sendiri, sebagaimana
ditetapkan oleh Bapepam dan LK;
b. menunjuk Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
c. mengelola Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi
Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta Kontrak Investasi Kolektif,
Prospektus dan kontrak lainnya terkait Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif;
d. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada pemegang Unit Penyertaan
Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bapepam
dan LK;
e. menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan
tahunan terakhir Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif serta menyampaikan hal-hal dimaksud kepada Bapepam dan LK
pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir;
f. menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon
pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada
akhir hari kerja berikutnya;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 4 -
g. memiliki 2 (dua) pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman paling
kurang 5 (lima) tahun di bidang manajemen investasi; dan
h. menjamin bahwa sistem yang dimilikinya menghasilkan informasi mengenai
kegiatan operasional sehari-hari, kondisi keuangan, dan underlying aset Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Bank Kustodian yang mengadministrasikan Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif wajib:
a. memiliki sistem dan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
b. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan
penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terpisah dari
pembukuan dan pelaporan dari Bank Kustodian itu sendiri, sebagaimana
ditetapkan oleh Bapepam dan LK;
c. menghitung Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif paling kurang sekali dalam satu bulan;
d. membukukan semua perubahan aset Real Estat dan Aset yang berkaitan
dengan Real Estat, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya
pengelolaan, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai
dengan ketentuan Bapepam dan LK;
e. menyelesaikan transaksi yang dilakukan Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
f. membayarkan biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada aset
Real Estat dan Aset yang berkaitan dengan Real Estat sesuai Kontrak
Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif;
g. membayarkan kepada pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif setiap pembagian uang tunai yang
berhubungan dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif;
h. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan
jumlah Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama,
kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit
Penyertaan;
i. memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana
dari calon pemegang Unit Penyertaan;
j. memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan
kekayaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
k. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Manajer Investasi,
Bapepam dan LK, serta pemegang Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
l. menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada
Bapepam dan LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 5 -
Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
9. Manajer Investasi yang mengelola Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif, wajib memastikan bahwa:
a. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berinvestasi
pada:
1) aset Real Estat paling kurang 50% (lima puluh per seratus) dari Nilai
Aktiva Bersih;
2) Aset Real Estat dan Aset yang berkaitan dengan Real Estat paling kurang
80% (delapan puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih dengan
ketentuan investasi pada aset Real Estat paling kurang sebagaimana
dimaksud pada angka 9 huruf a butir 1); dan atau
3) kas dan setara kas tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai
Aktiva Bersih; dan
b. Aset yang menjadi portofolio Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif memiliki alas hukum yang kuat, sah dan mudah
ditransaksikan.
10. Dalam hal Dana Investasi Real Estat Kontrak Investasi Kolektif melakukan
transaksi dengan Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan atau
pengelolaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
maka transaksi tersebut wajib dilakukan secara transparan dan wajar serta wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Unit
Penyertaan (RUPUP) dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pemberitahuan RUPUP dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan dan pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum RUPUP melalui paling sedikit satu surat kabar berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional;
b. Panggilan RUPUP wajib mencantumkan tempat, waktu penyelenggaraan,
prosedur serta agenda rapat;
c. RUPUP dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) dari
seluruh pemegang Unit Penyertaan yang beredar;
d. Keputusan dalam RUPUP dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu
per dua) dari yang hadir;
e. Sebelum pemberitahuan rencana RUPUP di surat kabar dilaksanakan,
Manajer Investasi wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut
secara jelas dan rinci ke Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum pemberitahuan;
f. Dalam hal RUPUP pertama gagal diselenggarakan atau gagal mengambil
keputusan, maka diselenggarakan RUPUP kedua;
g. Panggilan untuk RUPUP kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPUP kedua dilakukan dengan menyebutkan telah
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 6 -
diselenggarakannya RUPUP pertama tetapi tidak mencapai korum atau tidak
dapat mengambil keputusan;
h. RUPUP kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPUP pertama;
i. RUPUP kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh
pemegang Unit Penyertaan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh Unit Penyertaan yang beredar; dan
j. Dalam hal RUPUP kedua gagal diselenggarakan atau gagal mengambil
keputusan, maka Manajer Investasi dapat menyelenggarakan RUPUP ketiga
dengan korum kehadiran, korum pengambilan keputusan, panggilan, dan
waktu penyelenggaraan RUPUP ketiga yang disetujui oleh Bapepam dan LK.
11. Pengambilalihan dan kepemilikan Real Estat oleh Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pengambilalihan aset Real Estat oleh Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif adalah pengambilalihan kepemilikan Real Estat
termasuk hak-hak yang melekat di atasnya, kepentingan, dan manfaat yang
berkaitan dengan kepemilikan aset dimaksud oleh Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
b. Aset Real Estat tidak dapat dialihkan dari portofolio Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kecuali jika:
1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara bersama-sama telah saling
menyetujui pengalihan; dan
2) aset telah mendapat penilaian dari Penilai.
c. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang
mengalihkan aset Real Estat pada harga atau nilai lebih rendah dari 90%
(sembilan puluh per seratus) dari harga atau nilai yang dibuat oleh Penilai,
dan tanggal penilaian terakhir dari Penilai tidak lebih dari 6 (enam) bulan
sebelum tanggal aset Real Estat tersebut dialihkan.
12. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dapat
menginvestasikan dananya pada Real Estat melalui Special Purpose Company yang
dibentuk semata-mata untuk kepentingan Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif.
13. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang
mengalihkan aset berupa Real Estat yang dimiliki dalam periode paling kurang 2
(dua) tahun, kecuali:
a. skema kepemilikannya secara jelas menginformasikan kepada pemegang
Unit Penyertaan alasan rasional masa kepemilikan kurang dari 2 (dua) tahun;
dan
b. lebih dari ½ (satu per dua) pemegang Unit Penyertaan dari seluruh jumlah
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif yang beredar telah memberikan persetujuannya dalam RUPUP Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 7 -
14. Penilaian aset berupa Real Estat dari Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif
a. Manajer Investasi Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif wajib melakukan penilaian atas aset berupa Real Estat milik Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara berkala
paling kurang satu tahun sekali.
b. Seluruh penilaian aset berupa Real Estat sebagaimana dimaksud dalam angka
14 huruf a peraturan ini wajib dilakukan oleh Penilai yang ditunjuk oleh
Manajer Investasi Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dan disetujui Bank Kustodian.
c. Penilai yang melakukan penilaian aset Real Estat sebagaimana dimaksud
dalam angka 14 huruf b peraturan ini wajib:
1) bersikap obyektif, dan independen; dan
2) tidak terafiliasi dengan:
a) Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif,
Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemegang Unit Penyertaan
pengendali dari Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dimaksud;
b) Profesi Penunjang Pasar Modal yang memberikan jasa pada Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
c) Perusahaan Real Estat yang sedang bertransaksi Real Estat dengan
Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
d) Direktur, komisaris, dan semua pegawai Pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam angka 14 huruf c butir 2) poin a), b) dan c)
peraturan ini; dan
e) pihak-pihak lain yang terkait dengan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
d. Penilaian atas aset Real Estat dari Dana Investasi Real Estat berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib
dilaporkan kepada Bapepam dan LK serta diumumkan kepada publik paling
kurang dalam satu surat kabar yang berperedaran nasional dan website
Manajer Investasi paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun buku Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berakhir.
15. Penilaian aset berupa Aset yang berkaitan dengan Real Estat dari Dana Investasi
Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dilakukan oleh Manajer
Investasi dengan mengacu pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar
Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan wajib diumumkan kepada
publik melalui website Manajer Investasi paling kurang satu bulan sekali.
16. Laporan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
a. Manajer Investasi Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif wajib menyampaikan laporan tahunan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling lambat pada akhir bulan ketiga
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 8 -
setelah tanggal laporan keuangan tahunan Dana Investasi Real Estat
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berakhir.
b. Laporan tahunan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif wajib paling kurang memuat:
1) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di
Bapepam dan LK;
2) laporan penilaian dari Penilai;
3) laporan penilaian atas Efek yang berkaitan dengan Real Estat dan kas dari
Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
4) tabel kinerja Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif yang meliputi antara lain total Nilai Aktiva Bersih pada setiap
akhir tahun dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap akhir
tahun.
17. Keterbukaan Informasi Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif
a. Manajer Investasi Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif wajib membuat website sebagai media penyampaian keterbukaan
informasi.
b. Dalam hal nama Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif mencerminkan aset Real Estat dan atau Aset yang berkaitan dengan
Real Estat tertentu, maka Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif wajib menginvestasikan paling kurang 70% (tujuh puluh
per seratus) dari Nilai Aktiva Bersihnya pada aset Real Estat dan atau Aset
yang berkaitan dengan Real Estat dimaksud.
c. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib
menyampaikan Prospektus dengan informasi terkini pada saat menawarkan
Unit Penyertaan kepada publik.
d. Dokumen yang digunakan dalam penawaran Unit Penyertaan Dana Investasi
Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib menjelaskan imbal hasil
sewa (rental yield) yang diperoleh dari aset berupa Real Estat dari Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada saat laporan
penilaian dibuat.
e. Perkiraan kinerja dari Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif diperbolehkan hanya jika:
1) asumsi yang mendasari perkiraan dan kalkulasi keuntungan rasional;
2) ada keterbukaan risiko, termasuk risiko informasi keuangan yang
prospektif dan proyeksi imbal hasil yang mungkin tidak tercapai; dan
3) Keterbukaan yang memuat analisis mengenai perbedaan antara perkiraan
kinerja dengan kinerja aktual (jika ada).
f. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset berupa Real Estat dari Dana Investasi
Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang sifatnya material, maka
Manajer Investasi wajib:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-425/BL/2007
Tanggal : 18 Desember 2007
- 9 -
1) menyampaikan perubahan tersebut kepada Bapepam dan LK; dan
2) mengumumkan kepada publik melalui paling sedikit satu surat kabar
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan website Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
besarnya perubahan dan penyebab terjadinya perubahan dimaksud, paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.
18. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib
mendistribusikan keuntungan kepada para pemegang Unit Penyertaan Dana
Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif setiap tahun dalam
jumlah paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus) dari laba bersih setelah
pajak.
19. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar
ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Desember 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-425/BL/2007|KEPTA-BAPEPAM/2007 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN BAGI MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN YANG
MELAKUKAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF </reg_title>
<set_date> 18 Desember 2007 </set_date>
<effective_date> 18 Desember 2007 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 493/BL/2008
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.K.1 TENTANG PEDOMAN KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemanfaatan Efek Beragun
Aset sebagai sumber pembiayaan dunia usaha serta alternatif
investasi, diperlukan perangkat hukum yang selaras dengan
karakteristik industri Efek Beragun Aset (Asset Backed
Securities);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Peraturan Nomor IX.K.1, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tentang Pedoman
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed
Securities) perlu disempurnakan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan
Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN NOMOR IX.K.1 TENTANG PEDOMAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECURITIES).
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 2 –
Pasal 1
Ketentuan angka 2 dalam Peraturan Nomor IX.K.1 tentang
Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset
Backed Securities), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:
Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003, diubah sehingga
keseluruhan angka 2 berbunyi, sebagai berikut:
“Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal melalui jual beli atau
tukar menukar putus/lepas secara hukum dengan Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.”
Pasal 2
(1) Menambah 2 (dua) ketentuan baru diantara angka 2 dan
angka 3 Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities),
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-
28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 yang berbunyi sebagai
berikut:
”3. Dalam hal pengalihan aset keuangan sebagai akibat dari
transaksi antara Kreditur Awal dan Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud
dalam angka 2 dimaksudkan untuk memenuhi transaksi
jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara
akuntansi, maka pengalihan dimaksud harus memenuhi
persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi
yang berlaku umum. Pemenuhan kondisi jual beli atau
tukar menukar putus/lepas atau tidak, wajib dilakukan
secara konsisten dan didukung dengan pendapat
Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.
4. Dalam hal Aset yang membentuk portofolio Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperoleh dari
Kreditur Awal dengan jual beli atau tukar menukar
putus/lepas dengan Efek Beragun Aset yang
penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang
telah dialihkan dari Kreditur Awal tersebut, maka
Kreditur Awal hanya dapat melakukan jual beli atau
tukar menukar putus/lepas dimaksud paling banyak
10% (sepuluh per seratus) dari nilai aset keuangan yang
dialihkannya tersebut."
(2) Melakukan penyesuaian penomoran dalam Peraturan
Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003
tanggal 21 Juli 2003 sebagai akibat penambahan ketentuan
baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu angka 3
sampai dengan angka 11 menjadi angka 5 sampai angka 12.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
- 3 –
Pasal 3
Menambah satu ketentuan baru setelah angka 10 Peraturan
Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset (Asset Backed Securities), Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003
dan menyesuaikan penomorannya sebagai akibat dari
penambahan ketentuan dan perubahan penomoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:
“13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar
Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi
terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan
ini termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran tersebut.”
Pasal 4
Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan
penambahan ketentuan baru sebagaimana dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 Keputusan ini, maka seluruh Peraturan Nomor IX.K.1
tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
(Asset Backed Securities), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor: Kep-28/PM/2003 tanggal 21 Juli 2003 adalah
sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Nopember 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-493/BL/2008
Tanggal : 25 Nopember 2008
PERATURAN NOMOR IX.K.1 : PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED
SECURITIES)
1.
Definisi
a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) adalah kontrak
antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang
Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk
mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi
wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
b. Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan
berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu
kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables),
pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek
bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit
(Credit Enhancement)/Arus Kas (Cash Flow), serta aset keuangan setara dan
aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
c. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap adalah Efek Beragun Aset yang
memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada
pemegang Efek bersifat hutang.
d. Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap adalah Efek Beragun Aset yang
menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti
kepada pemegang Efek bersifat ekuitas.
e. Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas adalah sarana yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka
pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset, termasuk:
1) subordinasi dari kelas Efek Beragun Aset tertentu terhadap kelas
Efek Beragun Aset lainnya sehubungan dengan Kontrak Investasi
Kolektif yang sama;
2) Letter of Credit (L/C);
3) dana jaminan;
4) penyisihan piutang ragu-ragu;
5) asuransi;
6) jaminan atas tingkat bunga;
7) jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo;
8) jaminan atas pembayaran pajak;
9) opsi; atau
10) “swap” atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing.
f. Kreditur Awal (Originator) adalah Pihak yang telah mengalihkan aset
keuangannya kepada para pemegang Efek Beragun Aset secara kolektif
dimana aset keuangan tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-493/BL/2008
Tanggal : 25 Nopember 2008
- 2 -
karena pemberian pinjaman, penjualan, dan atau pemberian jasa lain yang
berkaitan dengan usahanya.
g. Penyedia Jasa (Servicer) adalah Pihak yang bertanggung jawab untuk
memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur,
melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena
debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan
negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang
ditetapkan dalam kontrak.
h. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset adalah pernyataan tertulis
yang memuat informasi material dan dibuat oleh Manajer Investasi dalam
waktu 12 (dua belas) bulan terakhir serta diberikan kepada setiap
pemodal sebelum yang bersangkutan menjadi pemegang Efek Beragun
Aset.
2. Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
diperoleh dari Kreditur Awal melalui jual beli atau tukar menukar putus/lepas
secara hukum dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
3. Dalam hal pengalihan aset keuangan sebagai akibat dari transaksi antara
Kreditur Awal dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 dimaksudkan untuk memenuhi transaksi jual beli
atau tukar menukar putus/lepas secara akuntansi, maka pengalihan dimaksud
harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Pemenuhan kondisi jual beli atau tukar menukar putus/lepas
atau tidak, wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat
Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.
4. Dalam hal Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset diperoleh dari Kreditur Awal dengan jual beli atau tukar
menukar putus/lepas dengan Efek Beragun Aset yang penerbitannya
didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari Kreditur Awal
tersebut, maka Kreditur Awal hanya dapat melakukan jual beli atau tukar
menukar putus/lepas dimaksud paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari
nilai aset keuangan yang dialihkannya tersebut.
5. Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
yang diperoleh Manajer Investasi dan dicatat atas nama Bank Kustodian untuk
kepentingan pemegang Efek Beragun Aset wajib didukung dengan pendapat
Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK yang menyatakan
bahwa hak pemegang Efek Beragun Aset adalah sesuai dengan yang dimuat
dalam Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset.
6. Pemegang Efek Beragun Aset wajib menandatangani pernyataan bahwa yang
bersangkutan telah menerima dan membaca Dokumen Keterbukaan Efek
Beragun Aset, sebelum membeli Efek Beragun Aset.
7. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dapat:
a. memuat ada atau tidaknya kelas-kelas Efek Beragun Aset dengan hak
berbeda, dimana pembedaan tersebut dapat didasarkan pada hal-hal
seperti:
1) urutan dan jadual pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset;
2) kelas-kelas dari Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-493/BL/2008
Tanggal : 25 Nopember 2008
- 3 -
3) penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset tertentu yang berasal
dari bunga atau dari arus kas lainnya;
4) penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset tertentu yang berasal
dari pinjaman pokok;
5) penetapan pembayaran yang dipercepat untuk kelas Efek Beragun
Aset tertentu karena adanya kondisi tertentu;
6) penetapan pembayaran yang berubah sesuai dengan perubahan
tingkat bunga atau ukuran lain di pasar;
7) penetapan tingkat jaminan atau prioritas hak atas aset keuangan atau
arus kas dari Kontrak Investasi Kolektif; dan
8) penetapan tanggung jawab terbatas atas pelunasan Efek Beragun
Aset kelas tertentu.
b. menetapkan persyaratan bahwa Efek Beragun Aset dari kelas tertentu
dapat dialihkan kepada Pihak lain;
c. menetapkan ketentuan tentang pembubaran dan likuidasi Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, termasuk pembagian aset keuangan
kepada beberapa atau semua kelas pemegang Efek Beragun Aset, pada
saat atau dalam kondisi tertentu;
d. menetapkan ada atau tidak adanya:
1) asuransi atas aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atas berbagai macam risiko,
seperti risiko kredit;
2) pemeringkatan atas beberapa atau semua kelas Efek Beragun Aset;
3) jaminan dari Pihak ketiga;
4) Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas;
5) arus kas tertentu yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam
portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan
6) tambahan penerbitan Efek Beragun Aset yang dapat dimiliki oleh
pemodal selain pemegang Efek Beragun Aset yang diterbitkan
sebelumnya.
8. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib mencantumkan:
a. nama Penyedia Jasa (Servicer) yang memberikan jasanya atas aset
keuangan tertentu dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset dan menetapkan tanggung jawabnya;
b. nama Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal Efek Beragun Aset
ditawarkan melalui Penawaran Umum;
c. nama Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK yang ditunjuk untuk
memeriksa laporan keuangan sekurang-kurangnya setiap tahun;
d. nama Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK yang
ditunjuk untuk membuat pendapat hukum mengenai peralihan aset
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-493/BL/2008
Tanggal : 25 Nopember 2008
- 4 -
keuangan yang menjadi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset;
e. ketentuan tentang jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset;
f. ketentuan tentang larangan penjualan kembali Efek Beragun Aset kepada
Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian yang mewakili pemegang
Efek Beragun Aset;
g. ketentuan tentang penggantian Manajer Investasi, Bank Kustodian,
Akuntan, Penyedia Jasa, Lembaga Pemeringkat, Konsultan Hukum,
Notaris, dan Pihak lain yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset; dan
h. imbalan jasa yang akan diterima oleh Pihak yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam huruf g di atas.
9. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset harus dibuat dalam akta notariil
oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.
10. Dalam hal Efek Beragun Aset tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum,
maka Manajer Investasi tidak diwajibkan menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran kepada Bapepam dan LK, namun wajib menyampaikan dokumen
kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat
secara notariil, sebagai berikut:
a. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset;
b. Kontrak Investasi Kolektif; dan
c. spesimen sertifikat Efek Beragun Aset.
11. Setiap Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib diberi nama dan
nama tersebut harus sama dengan nama Manajer Investasi, didahului dengan
kata-kata “KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET” dan
nomor yang diberikan oleh Manajer Investasi, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. dalam hal terjadi pergantian Manajer Investasi, maka nama Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib berubah sesuai nama Manajer
Investasi baru;
b. dalam hal terdapat lebih dari satu kelas Efek Beragun Aset tertentu, maka
wajib disebutkan masing-masing kelas dengan huruf kapital dan
ditambah uraian yang menjelaskan masing-masing kelas Efek Beragun
Aset tersebut misalnya apakah Efek Beragun Aset tersebut berbentuk
“Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap atau Efek Beragun Aset Arus Kas
Tidak Tetap”; dan
c. nama Efek Beragun Aset wajib ditambahkan dengan jenis aset keuangan
yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset.
12. Efek Beragun Aset dibuktikan dengan sertifikat yang dapat diterbitkan dalam
bentuk surat kolektif Efek Beragun Aset dan memuat:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-493/BL/2008
Tanggal : 25 Nopember 2008
- 5 -
a. nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana
dimaksud dalam angka 11;
b. nama pemegang Efek Beragun Aset;
c. jumlah Efek Beragun Aset;
d. keterangan singkat mengenai hak materiil yang menyangkut kelas Efek
Beragun Aset tersebut;
e. keterangan singkat mengenai Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset , seperti jenis aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
f. jadual pembayaran Efek Beragun Aset tersebut;
g. nama dan alamat Manajer Investasi;
h. pernyataan Manajer Investasi tentang tersedianya Dokumen Keterbukaan
Efek Beragun Aset terbaru;
i. nama dan alamat Bank Kustodian;
j.
nama dan alamat Biro Administrasi Efek, jika ada; dan
k. tanggal, tempat dan nama Notaris yang membuat Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan
peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Nopember 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-493/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM/2008 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.K.1 TENTANG PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES) </reg_title>
<set_date> 25 Nopember 2008 </set_date>
<effective_date> 25 Nopember 2008 </effective_date>
<changed_reg> 'KEP-28/PM/2003|KEPTA-BAPEPAM/2003' </changed_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '45/M|Keppres/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.A.8
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-41/PM/2000
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.A.8 TENTANG PROSPEKTUS AWAL DAN INFO
MEMO
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
Penawaran Umum oleh Emiten atau Penjamin Emisi Efek, dipandang perlu untuk
mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-113/PM/1996 tentang
Prospektus Awal dan Info Memo, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.A.8 TENTANG PROSPEKTUS AWAL
DAN INFO MEMO.
Pasal 1
Ketentuan tentang Prospektus Awal Dan Info Memo diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.8.
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-113/PM/1996
tanggal 24 Desember 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.A.8
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 27 Oktober 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP. 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IX.A.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-113/PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-41/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
PERATURAN NOMOR IX.A.8 : PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO
1. Definisi:
a. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam
Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari Pernyataan
Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran
Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang
berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
b. Penawaran Awal (bookbuilding) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk
mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan
harga penawaran Efek.
c. Info Memo adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus
Awal dan informasi tambahan lain yang relevan, jika ada, dan ditulis dalam bahasa lain
selain Bahasa Indonesia, serta dapat dibuat dalam format yang berbeda.
2.
Informasi yang terdapat dalam Prospektus Awal dan Info Memo tersebut dapat juga
mencantumkan informasi mengenai kisaran jumlah Efek yang akan ditawarkan dan kisaran
harga penawaran Efek serta hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran.
3. Penyampaian minat untuk membeli Efek yang dilakukan dalam masa Penawaran Awal
(bookbuilding) tersebut bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan
atas suatu Efek.
4. Prospektus Awal dan Info Memo harus memuat tanggal penerbitan dan pernyataan pada
kulit muka Prospektus Awal dan Info Memo dalam huruf cetak besar dengan tinta merah
yang langsung dapat menarik perhatian, dalam bahasa yang digunakan dalam Prospektus
Awal atau Info Memo, yaitu:
“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH.
PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN
BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. DOKUMEN INI HANYA
DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI
TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN
KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT
DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”.
IV-3
Peraturan Nomor IX.A.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-113/PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-41/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
5. Prospektus Awal dan Info Memo hanya dapat didistribusikan setelah diumumkannya Propektus
Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2.
6. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan
ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.
Ditetapkan di
: Jakarta
pada tanggal : 27 Oktober 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-41/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.A.8 TENTANG PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO </reg_title>
<set_date> 27 Oktober 2000 </set_date>
<effective_date> 27 Oktober 2000 </effective_date>
<changed_reg> 'KEP-113/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </changed_reg>
<replaced_reg> 'KEP-113/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 496/BL/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM
UNIT AUDIT INTERNAL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas
manajemen risiko dan tata kelola Emiten dan
Perusahaan Publik, maka dipandang perlu menetapkan
Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
45/M Tahun 2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL.
Pasal 1
Ketentuan mengenai pembentukan dan pedoman
penyusunan piagam Unit Audit Internal diatur dalam
Peraturan Nomor IX.I.7 sebagaimana dimuat dalam
Lampiran Keputusan ini.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 2
(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk
Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam
Peraturan Nomor IX.I.7, Lampiran Keputusan ini,
paling lambat pada tanggal 31 Desember 2009.
(2) Emiten atau Perusahaan Publik yang telah
memiliki Unit Audit Internal
sebelum
ditetapkannya Keputusan ini, wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.I.7
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan
ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2009.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 28 Nopember 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
PERATURAN NOMOR IX.I.7:
: Kep- 496/BL/2008
: 28 Nopember 2008
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat
independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional
perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
b. Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan
fungsi Audit Internal. Penggunaan nama atau istilah untuk Unit Audit Internal tersebut dapat
ditetapkan oleh masing-masing Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Audit Internal.
3. Jumlah auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disesuaikan
dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik dan paling
kurang terdiri dari satu orang auditor internal. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari satu orang
auditor internal, maka auditor internal tersebut bertindak pula sebagai kepala Unit Audit Internal.
4. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Audit Internal (internal audit charter), yang paling
kurang meliputi:
a. struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
b. tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;
c. wewenang Unit Audit Internal;
d. kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit
Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara
internasional;
e. persyaratan auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal;
f. pertanggungjawaban Unit Audit Internal; dan
g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit
Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik
maupun anak perusahaannya.
5. Piagam Unit Audit Internal ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.
6. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a adalah
sebagai berikut:
a. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
b. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan
komisaris.
c. Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan
dewan komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit
Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap
menjalankan tugas.
d. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada direktur utama.
e. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala
Unit Audit Internal.
7. Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka
4 huruf e paling kurang meliputi:
a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional,
pelaksanaan tugasnya;
independen, jujur, dan obyektif dalam
b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan
dengan bidang tugasnya;
c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
e.
wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
Tanggal
- 2 –
f.
g.
h.
i.
wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-
menerus.
8. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b paling
kurang meliputi:
a.
menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijakan perusahaan;
c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d.
e.
memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada
semua tingkat manajemen;
membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan
dewan komisaris;
f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan;
g.
h.
i.
bekerja sama dengan Komite Audit;
menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
9. Wewenang Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c meliputi antara lain:
a.
b.
c.
d.
mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit
serta anggota dari direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit;
mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite
Audit; dan
melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
10. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan
kepada Bapepam dan LK.
11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 28 Nopember 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
: Kep- 496/BL/2008
: 28 Nopember 2008
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-496/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM/2008 </reg_id>
<reg_title> PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL </reg_title>
<set_date> 28 Nopember 2008 </set_date>
<effective_date> 28 Nopember 2008 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.A.5
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-46/PM/1996
TENTANG
PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep -
282/PM/1992 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum dengan
menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor
IX.A.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 282/PM/1992 tanggal
24 September 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.A.5
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP.060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.A.5
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-46/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IX.A.5 : PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN
UMUM
1.
Definisi :
a. Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat atau
tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.
b. Penawaran Efek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan
untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran
Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua
belas) bulan.
c. Nilai Penawaran Secara Keseluruhan adalah jumlah uang dan nilai jasa, kekayaan,
surat hutang, kompensasi hutang, atau imbalan lain yang akan diterima oleh Pihak yang
menawarkan sehubungan dengan penawaran Efek.
d. Media masa adalah surat kabar, majalah, televisi, radio, film, dan media elektronik
lainnya, surat, brosur serta barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100
(seratus) Pihak.
2. Setiap Penawaran Efek yang menggunakan media masa dianggap sebagai suatu penawaran
kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.
3. Suatu Penawaran Efek bukan merupakan suatu Penawaran Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jika nilai seluruh
penawaran dari Penawaran Efek tersebut kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-46/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-282/PM/1992|KEPTA-BAPEPAM/1992' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.M.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-82/PM/1996
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI
PEMEGANG SAHAM TERTENTU
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-
89/PM/1991 tentang Persyaratan Keterbukaan Orang Dalam dan Pemegang Saham
Tertentu dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PEMEGANG SAHAM TERTENTU.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu diatur dalam Peraturan Nomor
X.M.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-89/PM/1991 tanggal
5 Oktober 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor X.M.1
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor X.M.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 82/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR X.M.1
1.
: KETERBUKAAN INFORMASI PEMEGANG SAHAM
TERTENTU
Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam
atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut
selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, berlaku juga bagi setiap
Pihak yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham yang disetor.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 peraturan ini sekurang-
kurangnya meliputi :
a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
b. jumlah saham yang dibeli atau dijual;
c. harga pembelian dan penjualan per saham;
d. tanggal transaksi; dan
e. tujuan dari transaksi.
4. Salinan dari laporan yang disyaratkan dalam peraturan ini harus tersedia untuk dilihat umum
dan dapat disalin di Bapepam.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-82/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> KETERBUKAAN INFORMASI PEMEGANG SAHAM TERTENTU </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-89/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.C.8
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-56/PM/1996
TENTANG
PEDOMAN MENGENAI
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor
Kep-10/PM/1995 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam
Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah atau Kecil dengan
menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran
Umum Oleh Perusahaan Menengah atau Kecil diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.8 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-10/PM/1995
tanggal 20 Maret 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.C.8
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.C.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-56/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IX.C.8 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH PERUSAHAAN
MENENGAH ATAU KECIL
Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum
dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui
oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian
rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling
penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan
penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah
tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.
Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena
bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten
juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang
kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan
Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak
terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas
fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang
usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana
Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan
dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.
1. Perusahaan Menengah atau Kecil harus melakukan segala langkah dan tindakan yang
diperlukan untuk memastikan bahwa Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran
Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil memuat seluruh informasi atau fakta material
untuk melakukan evaluasi atas Efek yang ditawarkan.
2. Prospektus Penawaran Umum Perusahaan Menengah atau Kecil dibagi atas bagian-bagian,
sebagai berikut :
a. bagian awal Prospektus harus mencakup informasi sesuai dengan angka 3 peraturan
ini;
b. daftar isi;
c. informasi tentang Efek yang ditawarkan, sesuai dengan angka 4 peraturan ini;
d. penjelasan mengenai struktur modal Perusahaan Menengah atau Kecil, sesuai dengan
angka 5 peraturan ini;
e. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perusahaan Menengah
atau Kecil, sesuai dengan angka 6 peraturan ini;
f. pernyataan utang sesuai dengan angka 7 peraturan ini;
IV-3
Peraturan Nomor IX.C.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-56/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
g. keterangan tentang Perusahaan Menengah atau Kecil, sesuai dengan angka 8 peraturan
ini;
h. keterangan tentang risiko usaha sesuai dengan angka 9 peraturan ini;
i. laporan keuangan, sesuai dengan angka 10 peraturan ini;
j. analisis dan pembahasan oleh manajemen Perusahaan Menengah atau Kecil, sesuai
dengan angka 11 peraturan ini;
k. keterangan tentang pemesanan Efek, sesuai dengan angka 12 peraturan ini; dan
l. bagian tambahan yang mencakup informasi material lainnya sehubungan dengan
Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, seperti rencana stabilisasi
harga (jika ada).
3. Hal-hal yang harus diungkapkan pada bagian awal Prospektus termasuk:
a. tanggal efektif;
b. masa penawaran;
c. tanggal penjatahan;
d. tanggal pengembalian uang pemesanan;
e. tanggal penyerahan surat kolektif Efek;
f. tanggal rencana pencatatan;
g. nama lengkap, logo (jika ada), alamat kantor pusat, pabrik, dan kantor perwakilan (jika
ada), nomor telepon, faksimili, dan teleks (jika ada), nomor kotak pos (jika ada), dan
kegiatan usaha utama dari Emiten;
h. nama Bursa Efek jika Efek tersebut akan dicatatkan;
i. perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dengan satu atau beberapa Bursa Efek jika
Efek tersebut akan dicatatkan dan tindakan apa yang akan diambil apabila Efek yang
ditawarkan tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek;
j. sifat dari penawaran, termasuk uraian mengenai jumlah dan uraian singkat tentang Efek
yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga penawaran;
k. tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;
l. pernyataan berikut dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian
pembaca :
1) “BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK
MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-
HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”.
2) “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA
MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI”.
IV-4
Peraturan Nomor IX.C.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-56/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
3) “PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL,
SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR: IX.C.7”.
4) “EMITEN TIDAK MENGGUNAKAN JASA PERUSAHAN EFEK DALAM PENAWARAN
UMUM INI”. (jika berlaku)
5) Pernyataan singkat mengenai risiko utama atau luar biasa sehubungan dengan Efek
yang ditawarkan (jika ada);
6) Pernyataan ringkas mengenai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perdagangan
Efek yang ditawarkan menjadi terbatas atau kurang likuid;
7) Jika Perusahaan Efek merencanakan stabilisasi harga, sesuai dengan peraturan
Nomor: XI.B.1, pernyataan bahwa :
“DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK
JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT
HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI PASAR SEKIRANYA
TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN
STABILISASI HARGA, MAKA STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM
TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU”.
4.
Informasi tentang Efek yang ditawarkan, wajib mencakup:
a. Informasi tentang saham yang ditawarkan :
1) jumlah saham yang ditawarkan;
2) nilai nominal;
3) harga penawaran;
4) kebijakan dividen;
5) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
6) pembatasan hak pengalihan atau hak suara (jika ada);
7) keterangan tentang saham yang ditawarkan merupakan saham baru atau saham
yang sudah disetor penuh (divestasi);
8) jumlah saham yang ditawarkan yang akan dicatatkan di Bursa Efek (jika ada), dan
jumlah saham jenis yang sama yang telah dicatatkan di Bursa Efek (jika ada); dan
9) keterangan tentang maksud Emiten dan atau pemegang saham yang ada, untuk
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan
saham atau Efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal efektif.
b. informasi tentang Efek yang bersifat utang yang ditawarkan :
1) jumlah utang pokok, termasuk :
a) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi
alternatif (jika ada); dan
b) ketetapan jumlah utang pokok jika nominal utang dikaitkan dengan indeks tertentu
(jika ada).
IV-5
Peraturan Nomor IX.C.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-56/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
2) tanggal-tanggal pembayaran utang pokok dan jumlah utang pokok yang harus
dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
3) kemungkinan pembayaran utang pokok lebih dini (jika ada);
4) hak keutamaan (senioritas) dibandingkan dengan utang lainnya dari Perusahaan
Menengah atau Kecil yang ada dan yang mungkin timbul;
5) perjanjian penanggungan utang, termasuk penjelasan mengenai aktiva Perusahaan
Menengah atau Kecil yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan
dengan Efek yang ditawarkan (jika ada);
6) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (sinking fund), jika ada;
7) pembayaran bunga utang, termasuk :
a) suku bunga dan cara penentuannya jika menggunakan tingkat suku bunga
mengambang;
b) tanggal-tanggal pembayaran; dan
c) metode pembayaran, seperti kupon, potongan harga, atau cek.
8) hak konversi (jika ada);
9) ikatan lainnya sehubungan dengan Efek yang bersifat utang yang ditawarkan;
10) Wali Amanat (jika ada), termasuk:
a) nama;
b) alamat;
c) uraian mengenai Pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat; dan
d) ikhtisar pokok Perjanjian Perwaliamanatan.
11) sertifikat utang termasuk :
a) jumlah sertifikat;
b) denominasi; dan
c) penomoran.
c. dalam hal waran, opsi, serta jenis Efek lain, informasi yang material yang digunakan
oleh pemodal untuk melakukan evaluasi atas Efek yang ditawarkan.
5. Keterangan tentang struktur modal Perusahaan Menengah atau Kecil wajib mencakup:
a. informasi tentang modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Perusahaan
Menengah atau Kecil (disarankan dalam bentuk tabel), termasuk :
1) jumlah saham;
2) nilai nominal; dan
3) jumlah nilai nominal keseluruhan saham.
b. informasi tentang susunan modal dan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran
Umum dari Perusahaan Menengah atau Kecil (disarankan dalam bentuk tabel), termasuk:
IV-6
Peraturan Nomor IX.C.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-56/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
1) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus)
atau lebih direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal, dan persentase);
2) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham, nilai nominal, dan
jumlah nilai nominal.
c. keterangan singkat pada saat didirikan dan perkembangan kepemilikan saham Perusahaan
Menengah atau Kecil dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
6. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum termasuk informasi tentang
persentase dari hasil Penawaran Umum untuk tiap jenis rencana penggunaannya, yaitu antara
lain :
a. penambahan aktiva lancar, seperti persediaan dan piutang;
b. penambahan aktiva tetap atau aktiva lain-lain, seperti pengembangan sarana yang ada
dan akuisisi usaha lain;
c. pembayaran untuk mengurangi kewajiban kepada Pihak bukan terafiliasi;
d. pembayaran untuk mengurangi kewajiban kepada Pihak terafiliasi yang material, termasuk
nama, sifat Afiliasi, dan jumlah kewajiban yang akan dibayarkan;
e. biaya pengembangan atau pemasaran produk dan jasa baru;
f. jumlah nilai divestasi yang dibayarkan kepada pemegang saham.
7. Pernyataan Utang
Keterangan yang harus diungkapkan dalam pernyataan ini meliputi :
a. pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir
yang meliputi jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;
b. penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan akun-akun kewajiban di
dalam neraca;
c. keterangan tentang komitmen dan kontinjensi yang ada pada tanggal laporan keuangan
terakhir; dan
d. pernyataan manajemen yang meliputi :
1) pernyataan bahwa seluruh kewajiban Perseroan per tanggal laporan keuangan terakhir
telah diungkapkan di dalam Prospektus;
2) pernyataan mengenai adanya kewajiban setelah tanggal neraca sampai dengan
tanggal laporan Akuntan dan kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan sampai
dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
3) pernyataan kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.
8. Keterangan tentang Perusahaan Menengah atau Kecil wajib mencakup:
a. riwayat singkat tentang perkembangan Perusahaan Menengah atau Kecil sejak pendirian,
termasuk :
1) tanggal pendirian dan nama pertama perusahaan;
2) pendiri perusahaan dan bentuk hukum pada saat pendirian;
3) kegiatan usaha pertama; dan
IV-7
Peraturan Nomor IX.C.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-56/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
4) kejadian penting sehubungan dengan perkembangan usaha, seperti perubahan
pemilikan, penanaman modal yang besar dalam aktiva tetap atau sarana produksi,
perkembangan produk atau jasa baru, dan kegiatan pemasaran yang penting.
b. uraian singkat tentang kegiatan dan prospek usaha pada saat Penawaran Umum,
termasuk :
1) perjanjian penting sehubungan hal-hal seperti perizinan, pembelian bahan baku,
pemasaran, distribusi, atau pembelanjaan;
2) uraian tentang produk dan jasa utama yang ditawarkan oleh Perusahaan Menengah
atau Kecil;
3) keterangan umum tentang langganan dari Perusahaan Menengah atau Kecil;
4) keterangan umum tentang pemasok persediaan Perusahaan Menengah atau Kecil;
5) keterangan umum tentang sarana produksi yang dimiliki, atau disewa dari Pihak
lain atau dikuasai, seperti hak tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin dan
perlengkapan serta statusnya;
6) keterangan material tentang sumber daya manusia;
7) informasi singkat tentang perusahaan lain yang terafiliasi; dan
8) transaksi dengan Pihak terafiliasi
c. keterangan tentang manajemen Perusahaan Menengah atau Kecil, termasuk informasi
tentang komisaris atau pengawas dan direktur atau pengurus sebagai berikut :
1) nama;
2) umur;
3) kewarganegaraan;
4) pengalaman kerja yang relevan; dan
5) jika pendidikan diungkapkan, nama sekolah, bidang studi dan tahun tamat belajar
dicantumkan.
9. Risiko usaha disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi, yang disebabkan antara lain:
a. persaingan;
b. pemasokan bahan baku;
c. kebijaksanaan pemerintah.
10. Prospektus harus menyajikan laporan keuangan yang diaudit untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi Perusahaan Menengah atau Kecil yang berdiri
kurang dari 2 (dua) tahun.
Laporan keuangan mencakup:
a. neraca;
b. laporan laba rugi;
c. laporan saldo laba;
IV-8
Peraturan Nomor IX.C.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-56/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
d. laporan arus kas;
e. catatan atas laporan keuangan; dan
f.
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan
jika di persyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Perusahaan Menengah
atau Kecil yang bergerak dalam bidang perbankan.
Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan
keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan
laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan
Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh)
hari.
11. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen Perusahaan Menengah atau Kecil wajib mencakup:
a. penjelasan singkat laporan keuangan dan informasi lain dalam Prospektus yang menunjuk
kecenderungan (trend) yang ada, ketergantungan yang ada dalam hubungan dengan nasabah,
produk-produk, pemasok (suppliers), atau perjanjian tertentu, serta faktor-faktor lain;
b. bahasan singkat kecenderungan yang diketahui lebih dulu mengenai produksi dan pemasaran
produk dan jasa oleh Perusahaan Menengah atau Kecil,
kecenderungan tersebut;
c.
termasuk ketidaktentuan
bahasan tentang informasi dalam laporan keuangan yang mengandung kejadian yang sifatnya
luar biasa dan tidak berulang lagi dimasa yang akan datang; dan
d. bahasan tentang kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.
12. Keterangan tentang tata cara pemesanan Efek yang ditawarkan, termasuk:
a. penyerahan formulir pemesanan, persyaratan pembayaran, pembatalan pemesanan, dan
tanda terima untuk pemesanan;
b. penjelasan tentang pembatasan Pihak yang dapat memesan, serta penjatahan pemesanan
yang akan dialokasikan kepada Pihak-pihak tertentu;
c.
tanggal dimulai dan berakhirnya pemesanan; dan
d. penjelasan penjatahan pemesanan, serta tanggal pengembalian uang pemesanan, dan
penyerahan surat kolektif Efek atau bukti lain tentang kepemilikan Efek.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-9
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-56/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-10/PM/1995|KEPTA-BAPEPAM/1995' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor II.F.14
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 38 /PM/2003
TENTANG
PEDOMAN UJI KEPATUHAN REKSA DANA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Petugas Uji Kepatuhan
dalam melakukan uji kepatuhan Reksa Dana sehingga tercipta pertumbuhan
industri Reksa Dana yang sehat dan meningkatkan perlindungan kepada
investor, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEDOMAN UJI KEPATUHAN REKSA DANA
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: II.F.14
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor II.F.14
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 31 Oktober 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor II.F.14
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 38 /PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
PERATURAN NOMOR II.F.14
:
PEDOMAN UJI KEPATUHAN
1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini :
a. Uji Kepatuhan Reksa Dana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh
biro teknis untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, penerapan prinsip
kehati-hatian dan manajemen risiko serta kinerja Reksa Dana.
b. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam sebagai
Kustodian.
c. Komite Investasi adalah tim yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola
Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari.
d. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang dibentuk dalam rangka mengelola portofolio Reksa
Dana.
e. Manajemen Risiko Reksa Dana adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan
untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari
kegiatan pengelolaan Reksa Dana.
f. Petugas Uji Kepatuhan adalah pegawai Bapepam yang menerima penugasan dari Kepala
Biro Teknis untuk melakukan Uji Kepatuhan Reksa Dana.
2. Petugas Uji Kepatuhan harus memperhatikan peraturan Bapepam yang berkaitan dengan Reksa
Dana dalam melakukan Uji Kepatuhan Reksa Dana.
3. Dalam melakukan uji kepatuhan, Petugas Uji Kepatuhan harus :
a. mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan;
b. mengidentifikasikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pengelolaan
Reksa Dana;
c. mengetahui terlebih dahulu Anggaran Dasar, Kontrak Investasi Kolektif, Komposisi Investasi,
Portofolio, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana, Bank Kustodian, Prospektus dan laporan
terakhir yang diterima Bapepam serta Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi; dan
d. mempelajari dan memahami prosedur standar operasional transaksi Reksa Dana.
4. Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap pengelolaan portofolio Reksa Dana, maka Petugas
Uji Kepatuhan harus :
a. memastikan kesesuaian antara kegiatan pengelolaan Reksa Dana dengan Kontrak Reksa
Dana yang telah dibuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman
Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Peraturan Nomor IV.B.2 tentang
Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
b. memastikan Manajer Investasi dalam mengelola portofolio telah menerapkan prinsip kehati-
hatian dan manajemen risiko, antara lain :
1) adanya Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi;
2) Komite Investasi telah mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi sesuai
dengan kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan dalam Prospektus dengan
memperhatikan beberapa faktor meliputi mikro dan makro ekonomi;
IV-3
REKSA DANA
Peraturan Nomor II.F.14
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 38 /PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
3) Tim Pengelola Investasi dalam melakukan transaksi sehari-hari telah menjalankan kebijakan
dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Komite Investasi;
4) memastikan adanya kertas kerja yang merupakan dasar untuk melakukan investasi
dalam suatu portofolio;
5) Tim Pengelola Investasi telah memperhatikan risiko investasi yang mungkin terjadi
dan tindakan apa yang akan dilakukan jika risiko investasi tersebut terjadi; dan
6) adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam menentukan jumlah transaksi.
c. memastikan Manajer Investasi telah mematuhi Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman
Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman
Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan Nomor IV.B.1 tentang
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan
Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
d. memastikan Manajer Investasi telah memenuhi kebijakan investasi yang dilakukan
dengan tidak melebihi batas maksimun dan batas minimum sebagaimana diungkapkan
dalam Kontrak;
e. memastikan biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana, Manajer Investasi, dan
pemegang Unit Penyertaan telah sesuai dengan kontrak;
f. memastikan Manajer Investasi tidak melakukan kegiatan yang mengakibatkan Reksa
Dana terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, atau membeli saham atau Unit Penyertaan
Reksa Dana lain; dan
g. memastikan penentuan Nilai Pasar Wajar dari Portofolio Efek telah dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio
Reksa Dana secara konsisten setiap hari.
5. Petugas Uji Kepatuhan harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Manajer
Investasi dengan Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi, promotor Reksa Dana, pemegang
saham utama Manajer Investasi, pengendali Manajer Investasi, dan pemegang kontrak
pengelolaan dana (discretionary fund) dari Manajer Investasi telah dilakukan dengan wajar
dan dengan kondisi dan syarat yang normal.
6. Untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi terjadinya manipulasi pasar, Petugas Uji
Kepatuhan harus memeriksa antara lain :
a. pembelian atau penjualan yang nilainya besar dan atau yang transaksinya sering
dilakukan Reksa Dana untuk Efek bersifat ekuitas; dan
b. pembelian atau penjualan yang nilainya besar dan atau yang transaksinya sering
dilakukan Reksa Dana untuk Efek bersifat hutang, yang diterbitkan oleh suatu perusahaan
atau Pemerintah.
7. Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap Bank Kustodian, Petugas Uji Kepatuhan harus:
a. memastikan Bank Kustodian mempunyai izin dan tidak terafiliasi dengan Manajer
Investasi;
b. melakukan verifikasi terhadap catatan atau bukti-bukti atas dana dan Efek yang menjadi
milik Reksa Dana yang disimpan Bank Kustodian;
IV-4
Peraturan Nomor II.F.14
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 38 /PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
c. memastikan penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Bank Kustodian, dilakukan
dalam kondisi pembayaran diterima dengan baik (in good fund );
d. memastikan Unit Penyertaan yang diserahkan kepada pemegang Unit Penyertaan sesuai
dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku ;
e. memastikan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan perintah dari Pemegang
Unit Penyertaan dan dana hasil penjualan Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai
Aktiva Bersih yang berlaku pada saat perintah diterima dari pemegang Unit Penyertaan;
f. memastikan Bank Kustodian telah menyampaikan konfirmasi kepada pemegang Unit
Penyertaan yang berisikan informasi sesuai dengan angka 3 Peraturan Nomor X.D.1
tentang Laporan Reksa Dana;
g. memastikan dana hasil penjualan Unit Penyertaan dibayar oleh Bank Kustodian telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. memastikan transaksi jual beli Efek dalam portofolio dilaksanakan berdasarkan instruksi
dari Manajer Investasi;
i. memastikan Bank Kustodian telah menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap hari dengan
benar sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
j. memastikan Bank Kustodian sekurang-kurangnya telah membukukan semua perubahan
dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran biaya-biaya pengelolaan, dividen,
pembebanan pajak, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain;
k. memastikan Bank Kustodian telah melakukan pengamanan atas Efek yang menjadi
tanggung jawabnya;
l. memastikan Bank Kustodian telah menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan
semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki
setiap pemegang Unit Penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas
lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
m. memastikan Bank Kustodian telah membuat rekening terpisah bagi kekayaan Reksa Dana
dari Bank Kustodian;
n. memastikan Bank Kustodian telah mengirimkan surat teguran kepada Manajer Investasi
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadi pelanggaran atas angka 13 Peraturan
Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif;
o. memastikan Bank Kustodian telah mengirimkan laporan kepada Manajer Investasi baik
laporan harian maupun laporan mingguan;
p. memastikan Bank Kustodian telah menyampaikan laporan kepada Bapepam sesuai dengan
angka 1 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana; dan
q. memastikan Bank Kustodian telah mengirim laporan kepada pemegang Unit Penyertaan
sesuai dengan angka 4 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
IV-5
Peraturan Nomor II.F.14
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 38 /PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003
8. Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap pembelian dan penjualan Reksa Dana, Petugas
Uji Kepatuhan harus :
a. memastikan petugas pemasaran Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana telah
memperoleh izin dari Bapepam sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD);
b. memastikan Manajer Investasi telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah,
apabila dalam pembelian dan penjualan Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana
menggunakan cara pemasaran secara langsung; dan
c. memastikan petugas pemasaran menyediakan Prospektus Reksa Dana bagi calon
pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pemesanan.
9. Apabila dalam memasarkan Reksa Dana, Manajer Investasi menggunakan agen penjual,
Petugas Uji Kepatuhan harus :
a. memastikan Manajer Investasi telah membuat kontrak dengan agen penjual yang di
dalamnya telah mencakup Prinsip Mengenal Nasabah;
b. memastikan petugas pemasaran Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana telah
memperoleh izin dari Bapepam sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD);
c. memastikan agen penjual telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
dan
d. memastikan petugas pemasaran menyediakan Prospektus Reksa Dana bagi calon
pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pemesanan.
10. Hasil uji kepatuhan digunakan untuk membuat rekomendasi dalam rangka perbaikan atau
tindakan lebih lanjut.
11. Setelah Petugas Uji Kepatuhan melakukan Uji Kepatuhan terhadap Reksa Dana, Petugas
Uji Kepatuhan harus memberikan hasil Uji Kepatuhan kepada Reksa Dana paling lambat
15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya Uji Kepatuhan.
12. Reksa Dana yang diperiksa wajib memberikan tanggapan atas hasil Uji Kepatuhan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil Uji Kepatuhan diterima dengan cara menyampaikan
secara langsung kepada Ketua Tim Uji Kepatuhan.
13. Petugas Uji Kepatuhan wajib menyampaikan laporan hasil Uji Kepatuhan kepada Ketua
Bapepam paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya tanggapan dari Reksa Dana.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
31 Oktober 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-6
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-38/PM/2003|KEPTA-BAPEPAM/2003 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN UJI KEPATUHAN REKSA DANA </reg_title>
<set_date> 31 Oktober 2003 </set_date>
<effective_date> 31 Oktober 2003 </effective_date>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.A.3
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-44/PM/1996
TENTANG
TATA CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
PERNYATAAN PENDAFTARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-45/PM/1991 tentang Tata Cara Untuk Meminta Keterangan
Tambahan atau Perubahan Atas Pernyataan Pendaftaran dengan menetapkan
Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA
CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI
ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Tata Cara Untuk Meminta Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas
Pernyataan Pendaftaran diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/1991
tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.A.3
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP.060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.A.3
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 44 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IX.A.3 : TATA CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN ATAU
TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN
1. Setiap saat sebelum atau sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, jika Bapepam
berpendapat bahwa informasi yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran tidak cukup,
palsu, menyesatkan, tidak jelas atau masih memerlukan perubahan dan atau tambahan
informasi maka Bapepam dapat meminta secara tertulis atau lisan perubahan dan atau
tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran.
2. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran
pertama, Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi yang diperlukan
agar Pernyataan Pendaftaran tersebut dilengkapi atau agar semua informasi atau fakta material
bagi pemodal atau publik diungkapkan.
3. Setiap perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta Bapepam sesudah jangka waktu
45 (empat puluh lima) hari setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran yang pertama harus
didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan dan atau tambahan informasi tersebut
diperlukan untuk mengungkapkan semua informasi atau fakta material kepada pemodal dan
publik.
4. Apabila permintaan perubahan dan atau tambahan informasi tersebut dalam angka 1, angka
2, dan angka 3 peraturan ini dilakukan secara lisan maka hal ini wajib dicatat dalam bentuk
memo untuk arsip yang menyatakan :
a. hal ikhwal yang diminta;
b. Pihak kepada siapa permintaan ditujukan; dan
c. tanggapan yang diperoleh secara lisan.
5. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini harus menggunakan
Formulir Nomor IX.A.3-1 lampiran peraturan ini.
6. Semua perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta Bapepam, baik lisan maupun
tertulis, harus terlebih dahulu memperoleh tanggapan dari Bapepam sebelum Pernyataan
Pendaftaran dapat dinyatakan menjadi efektif.
7. Permintaan yang memerlukan perubahan dan atau tambahan informasi terhadap Pernyataan
Pendaftaran akan mengubah tanggal pengajuan Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-3
Peraturan Nomor IX.A.3
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: IX.A.3-1
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Perubahan dan atau
Tambahan Informasi
atas Pernyataan Pendaftaran.
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
: 1
Peraturan Nomor :IX.A.3
Jakarta,. ...........................19....
Setelah diadakan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran PT ..........................,
Nomor ............... tanggal ............., maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan
dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Bapepam sebagai berikut :
1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Sebelum hal - hal diatas dipenuhi, Pernyataan Pendftaran Saudara belum dapat
dinyatakan menjadi efektif.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-44/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-45/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.C.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-42/PM/2000
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.1 TENTANG PEDOMAN MENGENAI
BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan penyempurnaan ketentuan
tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dipandang
perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-50/PM/1996
tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.1 TENTANG PEDOMAN
MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-50/PM/1996
tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.C.1
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
27 Oktober 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP. 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IX.C.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-113/PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-42/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
PERATURAN NOMOR IX.C.1 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
1. Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam peraturan ini berlaku
bagi semua Emiten dalam rangka Penawaran Umum, kecuali ditentukan lain oleh Bapepam.
Dalam menyusun Pernyataan Pendaftaran, Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika
ada) atau pihak lain yang mewakili Emiten wajib memenuhi ketentuan pada Peraturan Nomor:
IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Nomor:
IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
2. Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1
peraturan ini sekurang-kurangnya mencakup:
a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran;
b. Prospektus;
c. Propektus Ringkas yang akan digunakan dalam Penawaran Umum (jika
dipersyaratkandalam Peraturan Nomor: IX.A.2);
d. Prospektus Awal yang akan digunakan dalam rangka Penawaran Awal (jika ada); dan
e. dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
3. Surat pengantar yang dimaksud dalam angka 2 huruf a angka di atas harus dalam bentuk
dan berisi keterangan sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Nomor: IX.C.1-1 lampiran
peraturan ini.
4.
Prospektus yang disebut dalam angka 2 huruf b peraturan ini harus dalam bentuk dan berisi
keterangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.2, sepanjang keterangan
tersebut diperlukan untuk mengungkapkan semua fakta material mengenai Emiten dan Efek
yang ditawarkan.
5.
Propektus Ringkas yang disebut dalam angka 2 huruf c peraturan ini harus dalam bentuk
dan berisi keterangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.3, sepanjang
keterangan tersebut diperlukan untuk mengungkapkan semua fakta material mengenai
Emiten dan Efek yang ditawarkan.
6. Dokumen lain yang disebut dalam angka 2 huruf d peraturan ini adalah :
a. rencana jadual Penawaran Umum;
b. contoh surat Efek;
c. laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana dipersyaratkan dalam
Peraturan Nomor: IX.C.2;
d. surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan
Emiten yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan;
IV-3
Peraturan Nomor IX.C.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-113/PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-42/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
e. surat pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi;
f. keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam
Prospektus;
g. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
h. riwayat hidup dari para anggota komisaris dan direksi;
i. perjanjian Penjaminan Emisi Efek (jika ada);
j. perjanjian Perwaliamanatan (jika ada);
k. perjanjian Penanggungan (jika ada);
l. perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di
Bursa Efek);
m. informasi lain sesuai permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam penelaahan
Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan
kepentingan Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dalam proses Penawaran Umum;
n. peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek atas obligasi atau Efek
yang bersifat hutang lainnya; dan
o. pernyataan tentang kelengkapan dokumen Penawaran Umum dari:
1) Emiten;
2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
3) Profesi Penunjang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam Formulir Nomor: IX.C.1-
2 lampiran 2, Nomor: IX.C.1-3 lampiran 3 dan Nomor: IX.C.1-4. lampiran 4 peraturan
ini.
7. Bapepam dapat meminta keterangan lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan
Pendaftaran. Keterangan ini tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena
dapat merugikan kepentingan Emiten atau pihak yang terafiliasi seperti:
a. Nomor Pokok Wajib Pajak dari komisaris, direktur, dan pemegang saham utama;
b. fotokopi KTP dan bukti kewarganegaraan, dan fotokopi paspor atau tanda bukti lain bagi
Warga Negara Asing;
IV-4
Peraturan Nomor IX.C.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-113/PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-42/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000
c. fotokopi Anggaran Dasar bagi pemegang saham yang bukan perorangan;
d. surat pernyataan yang dibubuhi meterai yang cukup sesuai peraturan yang berlaku tentang
terlibat atau tidaknya Emiten, komisaris, dan direktur dalam kasus hukum; dan
e. keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari Pihak yang berperan dalam suatu
Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang
diwajibkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Oktober 2000
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-5
Peraturan Nomor IX.C.1
LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : IX.C.1
FORMULIR NOMOR : IX.C.1-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Surat Pengantar untuk
Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran
Umum ...............................
(nama Emiten)
......... ....... (domisili) , ............. (tgl./bln./thn.)
Kepada
Yth. Bapak Ketua Bapepam
di -
J a k a r t a.
Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran
Umum dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut :
(JELASKAN
1.
: - SIFAT
- JUMLAH EFEK dan
- URAIAN SINGKAT TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN)
Emiten :
a. Nama lengkap;
b. Alamat lengkap;
c. Bentuk hukum;
d. Nomor dan tanggal Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar
terakhir;
e. Pengesahan dan Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas
Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir (jika ada);
f. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia
sehubungan dengan huruf e di atas;
g. Domisili Emiten;
h. Nomor Surat Izin Usaha Perusahaan; dan
i. Bidang usaha Emiten.
2.
3.
4.
Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
Jumlah halaman dalam Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan.
Daftar dokumen yang dilampirkan :
a.
b.
c.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
..............................................................................................................................
IV-6
Peraturan Nomor IX.C.1
PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN
PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.
(nama Emiten)
Meterai yang cukup
(tanda tangan direktur yang berwenang)
(nama jelas)
IV-7
Peraturan Nomor IX.C.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR : IX.C.1-2
PERNYATAAN EMITEN
Kami yang bertanda tangan di bawah ini komisaris dan direktur dari :
Emiten
:
Bidang usaha :
Alamat
.....................................................................................................................
dalam rangka Penawaran Umum .............................................. (sebutkan Efek yang ditawarkan)
sejumlah .....................................................................................................................................
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
:
1. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang telah disampaikan kepada Bapepam pada
tanggal .............................. telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum
dalam peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan
Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau
fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh informasi
atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi
telah diungkapkan seluruhnya.
4. Selanjutnya kami akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka
menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan. Dalam
hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum
mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, maka kami berjanji untuk
segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam baik
sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak
mengungkapkan informasi atau fakta material yang seharusnya diungkapkan, maka atas
perintah Bapepam kami bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebar luaskan kembali Prospektus;
b. menangguhkan Penawaran Umum; dan atau
c. membatalkan Penawaran Umum.
6. Selanjutnya kami sebagai komisaris dan direktur telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat
kemungkinan adanya tuntutan baik perdata maupun pidana sebagai akibat dari informasi
atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta
material yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum ini.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran
Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
IV-8
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
: 2
Peraturan Nomor : IX.C.1
Peraturan Nomor IX.C.1
8.
Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia
maupun asing pada saat yang bersamaan.
9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam
sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
10. Kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang saham
termasuk pemegang saham publik.
11. Kami berjanji untuk menunjuk kuasa tetap yang berdomisili di Indonesia untuk menerima perintah dari
Bapepam yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini 1)
komisaris
(tanda tangan)
(nama jelas)
............................ (domisili)
direktur
(tanda tangan)
di atas meterai yang cukup
(nama jelas)
1) Hanya untuk Emiten luar negeri
IV-9
Peraturan Nomor IX.C.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR : IX.C.1-3
PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Kami yang bertanda tangan di bawah ini komisaris dan direktur dari :
Penjamin Pelaksana Emisi Efek :
Alamat
:
: 3
Peraturan Nomor : IX.C.1
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
dalam rangka Penawaran Umum ...................................... (sebutkan Efek yang ditawarkan)
sejumlah .............................................................................................................................
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang telah disampaikan kepada Bapepam pada
tanggal .............................. telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum
dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan
Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak
benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh informasi
atau fakta yang material dan diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi
telah diungkapkan seluruhnya.
4. Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan
pertanyaan-pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada Emiten dan kepada
Profesi Penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran.
Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup
seluruh informasi atau fakta yang material yang harus diketahui oleh pemodal sebagai bahan
pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual Efek yang
ditawarkan.
5. Kami juga telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh
Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas
seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan Profesi Penunjang
Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah
lengkap dan benar.
6. Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata
atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi atau fakta yang tidak benar,
menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta yang material dalam Pernyataan
Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Emiten atau Penjamin Emisi Efek lain dalam
rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan
Pendaftaran.
IV-10
Peraturan Nomor IX.C.1
8. Kami sanggup menyerahkan semua informasi, fakta, atau laporan yang diwajibkan dan
diminta oleh Bapepam sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
9. Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia
maupun asing pada saat yang bersamaan.
............................ (domisili)
komisaris
(tanda tangan)
(nama jelas)
direktur
(tanda tangan)
di atas meterai yang cukup
(nama jelas)
IV-11
Peraturan Nomor IX.C.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR : IX.C.1-4
PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai 1
))
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Profesi Penunjang Pasar Modal: ..........................................................
Nama Direksi/Rekan
: ..........................................................
Alamat
STTD Nomor
: ..........................................................
: ..........................................................
bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai1
))
dalam rangka Penawaran Umum ......................................................... (sebutkan Efek yang
ditawarkan) sejumlah ...................................................................... menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa :
1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari
Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak
sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi ............. (Akuntan
Publik/Notaris/Konsultan Hukum /Penilai2
))
3. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap
independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten dan Profesi Penunjang
Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan
pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Emiten dan permintaan
informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari
Pihak lain dan secara tertulis dari Emiten. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan
norma atau standar profesi kami dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
5. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan
Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang
tidak benar dan menyesatkan.
6. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama sesuai dengan standar profesi,
kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran
Umum ini.
7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini
dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran
terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan
pendapat kami.
IV-12
: 4
Peraturan Nomor : IX.C.1
Peraturan Nomor IX.C.1
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum
mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, kami berjanji untuk
segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam baik sebelum maupun
sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
............................ (domisili) , ...
Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan
Hukum/Penilai1
))
(tanda tangan)
di atas meterai yang cukup
(nama jelas)
1) Coret yang tidak perlu
2) Khusus untuk Notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada
Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) dan Kode Etik Notaris.
IV-13
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-42/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.1 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM </reg_title>
<set_date> 27 Oktober 2000 </set_date>
<effective_date> 27 Oktober 2000 </effective_date>
<changed_reg> 'KEP-50/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </changed_reg>
<replaced_reg> 'KEP-50/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 67/BL/2007
TENTANG
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjamin
kepastian hukum dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah,
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang
Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka
Penawaran Umum Obligasi Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M
Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006
tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan
Publikasi Informasi Obligasi Daerah;
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI
DAERAH.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi
Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.13 sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Ketentuan Peraturan Nomor IX.C.13 sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk penyusunan
Prospektus yang digunakan sebagai dokumen Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
yang disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan
pada atau setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal
: 13 April 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
PERATURAN NOMOR IX.C.13: PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI
PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH
1. Umum
a. Seluruh definisi yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.C.12 tentang
Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Obligasi Daerah, berlaku pula untuk Peraturan ini.
b. Prospektus wajib mencakup seluruh informasi atau fakta penting dan
relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat
mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal,
calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau
fakta tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh Kepala
Daerah dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika menggunakan Penjamin
Emisi Efek).
c. Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga memuat informasi
yang lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti.
d. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting wajib
dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus.
Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi
fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana
dinyatakan pada Peraturan ini.
e. Daerah wajib menjaga agar penyampaian informasi penting tidak
dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan
informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
f. Pengungkapan Informasi atau Fakta Material, penggunaan foto, diagram,
dan atau tabel pada Prospektus dilarang memberikan gambaran yang
menyesatkan masyarakat.
g. Daerah dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material
tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan
ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas
dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing,
sehingga Prospektus tidak menyesatkan.
h. Daerah, Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada), dan Lembaga serta
Profesi Penunjang Pasar Modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, bertanggung jawab bahwa semua informasi dalam Prospektus tidak
mengandung Informasi atau Fakta Material yang tidak benar, dan tidak
menghilangkan Informasi atau Fakta Material serta diungkapkan sesuai
angka 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan ini.
2. Khusus
a. Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus
1) informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus sekurang-
kurangnya meliputi:
a) tanggal efektif;
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-2-
b) masa penawaran;
c) tanggal penjatahan;
d) tanggal pengembalian uang pemesanan;
e) tanggal penyerahan surat Obligasi Daerah;
f) tanggal jatuh tempo;
g) tanggal pembayaran bunga;
h) suku bunga;
i) nama lengkap Wali Amanat;
j) sinking fund;
k) nama lengkap, alamat, lambang Daerah, nomor telepon, nomor
faksimili, alamat e-mail (jika ada), website (jika ada) dan kotak pos
(jika ada) dari Kantor Pemerintah Daerah serta Proyek yang akan
dibiayai dengan Obligasi Daerah tersebut;
l) Proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah;
m) jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, jumlah dan
uraian singkat tentang Obligasi Daerah yang ditawarkan serta nilai
nominal dan harga penawaran;
n) tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;
o) pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat
menarik perhatian pembaca :
"BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN
MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI OBLIGASI DAERAH
INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM";
p) pernyataan bahwa Daerah dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika
ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua
informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam
Prospektus sebagai berikut:
“DAERAH DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada)
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI”; dan
q) pernyataan singkat, dalam huruf kapital yang langsung dapat
menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko kemungkinan
tidak likuidnya Obligasi Daerah yang ditawarkan dan risiko utama
dari Daerah serta Proyek yang dibiayai dengan Obligasi Daerah.
2) bagian luar kulit muka Prospektus wajib pula memuat informasi
tentang pelaksanaaan pembelian kembali, jaminan Obligasi Daerah,
nama lengkap penjamin Obligasi Daerah, hasil pemeringkatan Obligasi
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-3-
Daerah, tanggal pencatatan dan nama Bursa Efek, dan nama lengkap
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jika:
a) Obligasi Daerah dapat dibeli kembali;
b) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah dan atau barang milik
Daerah yang melekat dalam Proyek tersebut akan dijadikan
jaminan Obligasi Daerah;
c) Obligasi Daerah dijamin pembayaran kewajibannya oleh penjamin;
d) Obligasi Daerah memperoleh pemeringkatan dari Perusahaan
Pemeringkat Efek;
e) Obligasi Daerah akan dicatatkan di Bursa Efek; dan atau
f) Penawaran Umum Obligasi Daerah menggunakan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
b. Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus
Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya
meliputi:
1) keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah disampaikan kepada
Bapepam dan LK dengan menunjuk pada peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku;
2) pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar
Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab
sepenuhnya atas data, keterangan dan atau pendapat yang disajikan
sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di
wilayah Negara Republik Indonesia, kode etik, dan standar profesi
masing-masing;
3) pernyataan bahwa Pihak lain bertanggungjawab sepenuhnya atas
pendapat atau keterangan yang atas persetujuannya dimuat dalam
Pernyataan Pendaftaran;
4) pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, Daerah
melarang setiap Pihak yang terlibat dalam Penawaran Umum untuk
memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak
diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Daerah
dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada), kecuali diatur lain oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5) keterangan tentang persetujuan awal Bursa Efek atas perjanjian
pendahuluan pencatatan Obligasi Daerah (jika ada), serta tindakan
yang akan diambil oleh Daerah jika Bursa Efek tersebut menolak
permohonan pencatatan Obligasi Daerah.
c. Daftar Isi
Daftar isi wajib meliputi bab, sub bab, dan nomor halaman.
d. Informasi yang sekurang-kurangnya wajib dimuat dalam Prospektus dan
penyajian informasi dimaksud dikelompokkan dalam bab-bab sebagai
berikut:
1) bab tentang Penawaran Umum
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-4-
Bab ini sekurang-kurangnya mengungkapkan informasi sebagai
berikut:
a) jumlah nominal keseluruhan Obligasi Daerah;
b) jumlah lembar, penomoran (jika dalam bentuk warkat), dan
denominasi dari Obligasi Daerah yang akan ditawarkan;
c) ikhtisar hak-hak pemegang Obligasi Daerah;
d) ikhtisar sifat Obligasi Daerah termasuk uraian tentang pelunasan
lebih dini atas pilihan Daerah atau pemegang Obligasi Daerah,
atau pembelian kembali (jika ada);
e) harga penawaran, suku bunga, tingkat diskonto atau premi untuk
Obligasi Daerah. Jika menggunakan suku bunga mengambang,
maka diuraikan lengkap tentang cara penentuan kurs
mengambang;
f) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok Obligasi
Daerah, dan jumlah utang pokok yang wajib dibayar pada tanggal
atau tanggal-tanggal tersebut;
g) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara
lainnya;
h) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan Obligasi Daerah;
i) nama, alamat kantor Pemerintah Daerah, dan uraian mengenai
pihak yang bertindak sebagai penjamin Obligasi Daerah (jika ada)
dan Wali Amanat;
j) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam perjanjian
Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak
keutamaan (senioritas) dari Obligasi Daerah secara relatif
dibandingkan dengan jenis pinjaman lainnya dari Daerah yang
belum lunas dan tambahan pinjaman yang dapat dibuat oleh
Daerah pada masa yang akan datang;
k) ikhtisar mengenai perjanjian penjaminan atau pernyataan
kesanggupan menjamin (jika ada);
l) Proyek dan barang milik Daerah yang melekat pada Proyek
tersebut yang akan menjadi jaminan atas Obligasi Daerah (jika
ada); dan
m) keterangan mengenai sinking fund;
2) bab tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran
Umum
Bab ini wajib mengungkapkan secara rinci informasi tentang
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah;
3) bab tentang pernyataan utang
Bab ini sekurang-kurangnya mengungkapkan informasi sebagai
berikut:
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-5-
a) pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal
laporan keuangan terakhir yang meliputi jumlah kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang;
b) penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan pos-
pos kewajiban di dalam neraca;
c) keterangan tentang komitmen dan kontinjensi yang ada pada
tanggal laporan keuangan terakhir; dan
d) pernyataan Kepala Daerah:
(1) bahwa seluruh kewajiban Daerah per tanggal laporan
keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam Prospektus;
(2) tentang ada atau tidak adanya kewajiban setelah tanggal
neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan kewajiban
setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal
efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
(3) bahwa Daerah sanggup untuk menyelesaikan seluruh
kewajibannya.
4) bab tentang analisis dan pembahasan oleh Pemerintah Daerah
Pada bab ini, Pemerintah Daerah wajib memberikan uraian singkat
yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi
atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk
memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan Daerah.
Bahasan dan analisis dimaksud wajib mencakup:
a) analisis kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan tahun
terakhir, antara lain mengenai:
(1) aset lancar, aset non lancar, dan jumlah aset;
(2) kewajiban lancar, kewajiban non lancar, dan jumlah kewajiban;
(3) penerimaan;
(4) belanja; dan
(5) sisa anggaran lebih atau kurang;
b) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang
modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut,
sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan
tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-
langkah yang ditempuh Daerah untuk melindungi risiko dari
posisi mata uang yang terkait (jika ada);
c) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah
dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa
dan jarang terjadi (jika ada);
d) pos-pos substansial dari penerimaan atau belanja lainnya untuk
mengetahui kemampuan keuangan Daerah;
e) jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan
peningkatan atau penurunan yang material dari penerimaan, maka
wajib disertai bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-6-
dapat dikaitkan antara lain dengan pendapatan asli daerah (jika
ada);
f) pengelolaan risiko;
g) Informasi dan Fakta Material yang terjadi setelah tanggal laporan
akuntan (jika ada);
h) prospek Daerah sehubungan dengan ekonomi secara umum dan
internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika
ada sumber data yang layak dipercaya;
i) perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh
signifikan terhadap Daerah dan dampaknya terhadap laporan
keuangan (jika ada); dan
j) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap
laporan keuangan (jika ada).
5) bab tentang risiko Daerah
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang risiko yang disusun
berdasarkan bobot risiko yang dihadapi. Risiko dimaksud disebabkan
antara lain:
a) persaingan;
b) kebijakan atau peraturan daerah lain;
c) kebijakan atau peraturan Pemerintah Pusat;
d) kebijakan atau peraturan negara lain atau peraturan internasional;
e) keadaan geografis; dan
f) keadaan demografis.
6) bab tentang kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan
Pada bab ini diuraikan tentang semua Informasi atau Fakta Material
yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.
7) bab tentang keterangan Daerah
Pada bab ini diuraikan tentang:
a) riwayat singkat Daerah, yang sekurang-kurangnya meliputi:
(1) tanggal dan nama lengkap Daerah serta peraturan yang
mendasarinya;
(2) riwayat singkat mengenai pembentukan Daerah;
(3) nama dan jumlah Badan Usaha Milik Daerah;
(4) perubahan penting dalam cara menjalankan Pemerintahan
Daerah;
(5) keadaan geografis dan demografis;
(6) sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah;
(7) gambaran umum dari sarana dan prasarana yang dikuasai
Daerah seperti tanah dan gedung serta statusnya; dan
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-7-
(8) hubungan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Daerah
baik dari kepemilikan dan kepengurusan.
b) Pemerintah Daerah, yang sekurang-kurangnya meliputi:
(1) nama dan foto Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah;
(2) uraian riwayat hidup dari Kepala Daerah, dan Wakil Kepala
Daerah yang meliputi:
(a) umur;
(b) jabatan sekarang dan sebelumnya;
(c) pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang
dilakukan; dan
(d) pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan
tahun tamat belajar.
c) pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, yang sekurang-
kurangnya meliputi:
(1) nama, umur dan foto pimpinan unit pengelolaan Obligasi
Daerah;
(2) jabatan sekarang dan sebelumnya;
(3) pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang
dilakukan; dan
(4) pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun
tamat belajar.
d) Pimpinan dan Bendaharawan Proyek, yang sekurang-kurangnya
meliputi:
(1) nama, umur dan foto Pimpinan dan Bendaharawan Proyek ;
(2) jabatan sekarang dan sebelumnya;
(3) pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang
dilakukan; dan
(4) pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun
tamat belajar.
e) Sumber Daya Manusia Kantor Pemerintah Daerah, yang sekurang-
kurangnya meliputi:
(1) rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan (disajikan
dalam tabel);
(2) sarana pendidikan dan pelatihan; dan
(3) sarana kesejahteraan (jika ada), seperti:
(a) pengobatan;
(b) transportasi;
(c) asuransi;
(d) koperasi; dan
(e) dana pensiun.
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-8-
8) bab tentang keterangan umum tentang Proyek
Pada bab ini sekurang-kurangnya diuraikan secara rinci tentang:
a) nama;
b) lokasi
c) latar belakang;
d) tujuan;
e) manfaat;
f)
nilai;
g) perizinan dalam rangka pelaksanaan;
h) jangka waktu; dan
i) tahap-tahap pelaksanaan.
9) bab tentang studi kelayakan Proyek dan usaha Proyek
Pada bab ini diuraikan secara ringkas mengenai hal-hal penting dalam
studi kelayakan Proyek dan usaha Proyek yang telah dilakukan oleh
Penilai sekurang-kurangnya mencakup metode, asumsi, dan pendapat
atas kelayakan Proyek dan usaha Proyek.
10) bab tentang risiko Proyek
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang risiko proyek yang
sekurang-kurangnya meliputi:
a) risiko yang dihadapi termasuk dampaknya terhadap Proyek yang
akan dilaksanakan, yang disusun berdasarkan bobot risiko; dan
b) keterangan tentang risiko yang dapat menyebabkan kegagalan
pada saat pembangunan Proyek maupun pada saat operasional
Proyek yang disebabkan oleh antara lain:
(1) persaingan;
(2) kebijakan Pemerintah Pusat; dan
(3) sumber daya manusia.
11) bab tentang keterangan tentang rencana operasional Proyek secara
komersial
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang rencana operasional Proyek
yang sekurang-kurangnya meliputi:
a) mulai beroperasinya Proyek secara komersial;
b) unit pelaksana operasional Proyek;
c) perkiraan kapasitas dan hasil atau pendapatan dari Proyek;
d) tingkat ketergantungan pada pelanggan tertentu termasuk
pelanggan dari Pemerintah;
e) keadaan persaingan dalam sektor industri yang akan dijalankan;
f) uraian tentang aspek pemasaran yang meliputi daerah pemasaran
dan sistem pemasaran; dan
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-9-
g) keterangan tentang prospek usaha dari Proyek.
12) bab tentang ikhtisar data keuangan penting
a) Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang ikhtisar data keuangan
penting yang sekurang-kurangnya meliputi:
(1) pernyataan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;
(2) pernyataan bahwa laporan keuangan telah diaudit oleh
Akuntan, pengungkapan opini Akuntan dimaksud, dan
penjelasan tentang jangka waktu laporan keuangan yang
dicakup;
(3) rasio keuangan yang relevan dengan Daerah; dan
(4) data keuangan penting sekurang-kurangnya dari laporan
keuangan satu tahun terakhir; dan
b) data yang disajikan wajib konsisten dengan laporan keuangan
termasuk nama pos yang digunakan.
13) bab tentang perpajakan
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang aspek perpajakan berupa
uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal, Proyek maupun
Daerah dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.
14) bab tentang penjaminan emisi Efek (jika ada)
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang penjaminan emisi Efek yang
sekurang-kurangnya meliputi:
a) ketentuan yang penting dari perjanjian penjaminan emisi,
termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin
Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan
dari masing-masing Penjamin Emisi Efek;
b) uraian singkat masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
Penjamin Emisi Efek sekurang-kurangnya meliputi pengalaman
penjaminan, modal disetor dan modal kerja bersih disesuaikan
(MKBD); dan
c) pengungkapan hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek
dengan Daerah.
15) bab tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Pada bab ini diuraikan tentang nama, alamat, uraian tentang tugas dan
tanggungjawab, serta pengalaman secara ringkas di bidang Pasar
Modal dari Lembaga Penunjang Pasar Modal selain Wali Amanat, dan
Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan serta dalam Penawaran
Umum.
16) bab tentang Wali Amanat
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang Wali Amanat yang
sekurang-kurangnya meliputi:
a) nama dan alamat lengkap;
b) tugas dan tanggung jawab;
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-10-
c) struktur permodalan;
d) komisaris dan direksi;
e) bidang usaha; dan
f) penggantian (jika ada).
17) bab tentang penjamin Obligasi Daerah (jika ada)
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang penjamin yang sekurang-
kurangnya meliputi:
a) nama dan alamat lengkap;
b) struktur permodalan (jika berbentuk perusahaan);
c) komisaris dan direksi atau yang setara (jika berbentuk
perusahaan);
d) bidang usaha (jika berbentuk perusahaan);
e) penggantian (jika ada);
f) laporan keuangan perbandingan (jika berbentuk perusahaan);
g) pengungkapan hubungan antara Daerah dengan penjamin
Obligasi Daerah; dan
h) pernyataan tertulis tentang kesanggupan menjamin dan
kemampuan keuangan untuk menjamin;
18) bab tentang pendapat dari segi hukum
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang pendapat dari Konsultan
Hukum yang sekurang-kurangnya meliputi:
a) keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum
dan perjanjian penting lainnya;
b) pemenuhan perizinan dan persetujuan yang diperlukan dalam
pelaksanaan Proyek yang direncanakan Daerah;
c) status pemilikan atau penguasaan aset yang material dari Daerah;
d) sengketa atau perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata
atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Daerah,
Kepala Daerah, Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek, dan
pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah/satuan kerja perangkat
daerah; dan
e) hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan status hukum
dari Daerah dan penawaran Obligasi Daerah yang akan
dilaksanakan.
19) bab tentang laporan keuangan
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang laporan keuangan yang
sekurang-kurangnya meliputi:
a) laporan Akuntan berkenaan dengan laporan keuangan yang
disajikan;
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-11-
b) laporan keuangan tahun terakhir yang disusun berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri dari:
(1) laporan realisasi APBD;
(2) neraca;
(3) laporan arus kas; dan
(4) catatan atas laporan keuangan;
Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melampaui 9
(sembilan) bulan sejak laporan keuangan tahunan terakhir, maka
laporan keuangan tahunan terakhir wajib dilengkapi dengan
laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka
waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal
laporan keuangan interim tidak melampaui 9 (sembilan) bulan.
20) bab tentang laporan studi kelayakan Proyek dan usaha Proyek oleh
Penilai
Pada bab ini disajikan laporan studi kelayakan Proyek dan usaha
Proyek yang dibuat oleh Penilai.
Jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan
tanggal laporan studi kelayakan Proyek dan usaha Proyek tidak
melampaui 9 (sembilan) bulan.
21) bab tentang tata cara pemesanan dan pembelian Obligasi Daerah
Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang tata cara pemesanan dan
pembelian Obligasi Daerah yang sekurang-kurangnya meliputi
ketentuan tentang:
a) pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Daerah;
b) kriteria pesanan yang dapat diterima;
c) jumlah yang dapat dipesan;
d) penyerahan formulir pemesanan;
e) persyaratan pembayaran;
f) bentuk tanda terima pesanan;
g) metode penjatahan Obligasi Daerah;
h) pembatalan pesanan;
i) pengembalian uang pesanan; dan
j) penyerahan surat kolektif Obligasi Daerah;
22) bab tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan
pembelian Obligasi Daerah
Pada bab ini dicantumkan nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin
Emisi Efek dan agen penjual Efek dimana Prospektus dan formulir
pesanan pembelian Obligasi Daerah dapat diperoleh.
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep- 67/BL/2007
Tanggal : 13 April 2007
-12-
3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar
Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak
yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-67/BL/2007|KEPTA-BAPEPAM/2007 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH </reg_title>
<set_date> 13 April 2007 </set_date>
<effective_date> 13 April 2007 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '32/UU/2004', '33/UU/2004', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '54/PP/2005', '45/M|KEPPRES/2006', '147/PMK.07/2006|PER-MENKEU/2006' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 432/BL/2010
TENTANG
PENGELUARAN SAHAM DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap aksi
korporasi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengeluarkan
saham dengan nilai nominal berbeda, dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan tentang Pengeluaran Saham dengan
Nilai Nominal Berbeda;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M
Tahun 2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGELUARAN
SAHAM DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal
Berbeda diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.6 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2010.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 1 Oktober 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Tanggal
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-3-
PERATURAN NOMOR IX.D.6:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor
: Kep-432/BL/2010
: 1 Oktober 2010
PENGELUARAN SAHAM DENGAN
NILAI NOMINAL BERBEDA
1. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau
Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dapat mengeluarkan
saham dengan nilai nominal berbeda.
2. Pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda hanya dapat dilakukan
apabila harga pasar saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 berada di bawah nilai nominal.
3. Pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda sebagaimana dimaksud
angka 2 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Saham dengan klasifikasi yang sama dengan nilai nominal berbeda
mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat.
b. Saham dengan nilai nominal lama tidak dapat dikonversikan menjadi
saham dengan nilai nominal baru.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar
Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap
pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang
menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di :
Jakar :
ta
pada tanggal : 1 Oktober 2010
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-432/BL/2010|KEPTA-BAPEPAM/2010 </reg_id>
<reg_title> PENGELUARAN SAHAM DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA </reg_title>
<set_date> 1 Oktober 2010 </set_date>
<effective_date> 1 Oktober 2010 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '45/M|Keppres/2006' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.G.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-52/PM/1997
TENTANG
PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA
PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik
atau Emiten;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN
PUBLIK ATAU EMITEN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten
diatur dalam Peraturan Nomor IX.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor IX.G.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
PERATURAN NOMOR IX.G.1 : PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA
PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.
1.
Definisi
a. Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya
Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
b. Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau
lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-
masing Perseroan menjadi bubar.
2. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tersebut
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persyaratan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. direksi dan komisaris Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan Rapat
Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam
melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik
dan karyawan;
b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a harus didukung oleh
pendapat yang diberikan pihak independen;
c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten;
d. Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan
usaha kepada Bapepam yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha.
4. Tata Cara Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib dilaksanakan dengan memenuhi tata cara
sebagai berikut :
a.
Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib
menjajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang antara lain
meliputi kegiatan penelaahan atas :
1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan
memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan
yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir;
IV-2
Peraturan Nomor IX.G.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
2) hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap
Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
3) metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh
keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut;
4) cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
5) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha;
6) struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha;
7) analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha.
b. Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-
kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
1) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha
atau Peleburan Usaha;
2) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
3) tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada)
atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari
masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
6) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi
180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan
keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah
diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui
180 (seratus delapan puluh) hari;
7) laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
8) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha;
9) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan
Perseroan;
10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha (jika diperlukan);
IV-3
Peraturan Nomor IX.G.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi
saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha;
12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai
aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha;
14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
15) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha;
17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa
depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
c. Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut di atas akan
mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau
hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan
tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b
peraturan ini.
d. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan
kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan
komisaris.
e. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya
kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya
berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya
persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari
Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
f.
Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk mengajukan perubahan
dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta
tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
g. Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah
diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal
tersebut kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut
diketahui pihak luar.
IV-4
Peraturan Nomor IX.G.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
h. Dalam hal perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tersebut
wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan.
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten yang
akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut :
a. Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib mengumumkan Rancangan Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia
satu di antaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan
dari informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
b. Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi
sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib disediakan Perseroan
untuk para pemegang saham;
c. Rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau
Emiten dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha, maka rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu;
e. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tersebut baru dapat diajukan kembali
kepada Bapepam 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut.
6. Dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak
berlaku.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-5
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-52/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 26 Desember 1997 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '1/UU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.D.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-26/PM/2003
TENTANG
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
penambahan modal perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum
saham atau Perusahaan Publik dengan tetap memperhatikan perlindungan
kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan
Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2001
tanggal 23 Maret 2001;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.1
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2001 tanggal 23
Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.D.1
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juli 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor IX.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-26/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
PERATURAN NOMOR IX.D.1:
1. Definisi :
a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang
memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk
saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan
kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
b. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada
pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu
untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut.
2. Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan
Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran
atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.
3. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih
dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional,
maka para pemegang saham yang ada wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sebanding dengan persentase pemilikan mereka dalam masing-masing jenis saham.
4. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih
dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau
jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum
terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka semua pemegang saham wajib
mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan
dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui oleh pemegang saham yang
mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham.
5. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini menerbitkan
Waran, maka jumlah Waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi
35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor
penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan.
6. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, bermaksud
untuk menambah modal sahamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui
Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud. Perusahaan
tersebut wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 peraturan
ini dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan
Nomor IX.D.3, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum
Pemegang Saham dilaksanakan. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor IX.D.3 wajib
tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham
dilaksanakan.
IV-3
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Peraturan Nomor IX.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-26/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
7. Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dipenuhi hal-hal berikut:
a. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini telah mengajukan
Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk
serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai
Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum
Pemegang Saham; dan
b. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan
Pendaftaran yang telah disampaikan.
8. Kecuali dinyatakan lain oleh Bapepam, maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan dalam
angka 7 peraturan ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang
saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penawaran Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu.
9. Dalam hal suatu rencana Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan,
maka wajib memenuhi ketentuan peraturan ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Nomor IX. E.1.
10. Persyaratan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud
dalam angka 2 peraturan ini tidak berlaku jika perusahaan mengeluarkan saham sebagai
hasil kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham
atau saham bonus.
11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan
dengan :
a. catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi
Efek;
b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu.
Sertifikat tersebut wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan
sebagaimana dimaksud pada angka 17 peraturan ini;
c. kupon yang dapat dilepas dari surat saham; atau
d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.
12. Pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud
pada angka 14 huruf d peraturan ini adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar
Pemegang Saham 8 (delapan) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sudah dapat ditukarkan dengan Efek baru selama periode
perdagangan. Efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam 2 (dua) hari
kerja setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilaksanakan.
14. Informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib diumumkan
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan
ini meliputi antara lain :
IV-4
Peraturan Nomor IX.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-26/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks,
faksimili, E-mail dan kotak pos;
b. uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu;
c. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
d. tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu;
e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan
pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku
lagi dan tanggal terakhir pembayaran;
f. periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
g. harga pelaksanaan Efek;
h. rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada;
i. tata cara pemesanan Efek;
j. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan;
k. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
l. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta
Efek;
m. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan
saham yang mendasarinya tercatat (jika ada);
n. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan
saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal efektif;
o. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada);
p. dampak dilusi dari penerbitan Efek baru;
q. penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
r. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan
s. informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh.
15. Dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi, Emiten atau Perusahaan Publik selain
sebagaimana informasi pada angka 14 wajib pula menyajikan hal-hal sebagai berikut:
a. hak para pemegang Efek;
b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain;
c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten
atau pemegang Efek;
d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan
mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang
tersebut;
IV-5
Peraturan Nomor IX.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-26/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya;
f. jadwal pembayaran bunga;
g. jadwal konversi;
h. ketentuan tentang dana pelunasan atau sinking fund (jika ada);
i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi
alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang bersangkutan (jika ada); dan
j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai Pihak-pihak yang bertindak sebagai Wali
Amanat dan Penanggung (jika ada).
Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
di atas dan sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib diumumkan selambat-lambatnya
2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.
16. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk
pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil
penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.
17. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini wajib mengambil langkah-
langkah untuk mempermudah pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jika Efek yang
mendasari hak tersebut tercatat di Bursa Efek maka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama. Perdagangan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berakhir. Bukti Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib tersedia dan didistribusikan dalam 1 (satu) hari
kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
18. Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang
berhubungan dengan Efek yang tercatat, tanpa biaya pencatatan tambahan.
19. Kecuali ditentukan lain oleh Bapepam, Bursa Efek wajib secara otomatis mencatat Efek yang
sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari :
a. pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau Efek konversi;
b. penerbitan saham yang berasal dari kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal
disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus; atau
c. pemecahan saham.
Biaya pencatatan atas Efek yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan hak tersebut
wajib didasarkan pada perhitungan yang sama dengan Efek sejenis yang berlaku.
20. Efek yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
yang berbeda dari Efek yang mendasari atas mana hak tersebut melekat dan berbeda dari
Efek lain dari perusahaan tersebut yang telah tercatat di bursa, tidak wajib dicatatkan di
bursa.
21. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang tercatat dapat juga diperdagangkan di luar bursa.
22. Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib
mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada
IV-6
Peraturan Nomor IX.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-26/PM/2003
Tanggal : 17 Juli 2003
semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada
periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek
yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara
proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan
oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan
harga pemesanan.
23. Dalam hal terjadi pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanda terima wajib
diberikan oleh Perusahaan sebagai bukti bahwa hak telah dilaksanakan. Tanda terima
dimaksud wajib menunjukkan apakah pemegang hak atau pemegang saham bermaksud
memesan Efek tambahan yang berasal dari hak yang tidak dilaksanakan.
Dalam hal ini perusahaan wajib menyimpan tembusan dari tanda terima yang memuat
jumlah saham atau Efek tambahan yang dipesan.
24. Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 peraturan ini ditetapkan dalam 1
(satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tambahan. Para pemesan
Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek
tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini wajib mengembalikan
uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada 2 (dua) hari kerja setelah
tanggal penjatahan.
25. Setelah penjatahan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 24 peraturan ini selesai
dilaksanakan, maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan
untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Perusahaan dimaksud wajib
menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus
mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan
mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada
Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
26. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini bermaksud
untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya
penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimaksud, perusahaan yang bersangkutan
wajib memperoleh jaminan dari Pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang-kurangnya
pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil.
27. Informasi yang disyaratkan untuk diumumkan sesuai dengan peraturan ini wajib diumumkan
dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional. Salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-
lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah pengumuman dimaksud. Pengumuman
tersebut dapat digantikan dengan cara lain yang disetujui oleh Bapepam.
28. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini,
termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di :
pada tanggal :
Jakarta
17 Juli 2003
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-7
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-26/PM/2003|KEPTA-BAPEPAM/2003 </reg_id>
<reg_title> HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU </reg_title>
<set_date> 17 Juli 2003 </set_date>
<effective_date> 17 Juli 2003 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-07/PM/2001|KEPTA-BAPEPAM/2001 | Lampiran Peraturan Nomor IX.D.1' </replaced_reg>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
|
Peraturan Nomor X.H.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-76/PM/1996
TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMININSTRASI EFEK DAN EMITEN
YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
Pemeliharaan Dokumen Oleh Biro Admininstrasi Efek Dan Emiten Yang
Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMININSTRASI EFEK DAN
EMITEN YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Biro Admininstrasi Efek Dan Emiten Yang
Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, diatur dalam Peraturan Nomor X.H.2 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor X.H.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 76/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR X.H.2: PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK
DAN EMITEN YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI
EFEK SENDIRI
1. Setiap Biro Administrasi Efek wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara
catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
a. Emiten yang efeknya diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek;
b. jasa administrasi Efek yang diberikan; dan
c. manajemen Biro Administrasi Efek.
2. Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri seperti registrasi Efek, pembagian
dividen, saham bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu, pembagian hak-hak atas Efek
lainnya dan penyelenggaraan administrasi lainnya wajib mengadministrasikan, menyimpan
dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan
dengan pengelolaan administrasi Efek tersebut.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya :
a. anggaran dasar Emiten beserta semua perubahannya; dan
b. kontrak pengelolaan administrasi Efek Emiten.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya :
a. salinan laporan kegiatan operasional Biro Administrasi Efek yang terdiri dari laporan
kegiatan registrasi, daftar komposisi denomisasi surat Efek, dan daftar penyebaran
Efek;
b. buku daftar pemegang saham dan dokumen pendukungnya;
c. notulen Rapat Umum Pemegang Saham dan notulen rapat yang berkaitan dengan jasa
administrasi Efek lainnya;
d. pembagian deviden, saham bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu dan hak-hak
atas Efek lainnya; dan
e. registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham dan setiap perubahan
kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini terdiri dari sekurang-
kurangnya :
a. anggaran dasar beserta perubahannya;
b. catatan kegiatan Biro Administrasi Efek termasuk catatan mengenai pelanggaran yang
pernah dilakukan; dan
IV-2
Peraturan Nomor X.H.2
c. dokumen lain termasuk surat menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan
pengumuman, edaran dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh Biro Administrasi
Efek sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 peraturan
ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7.
Biro Administrasi Efek wajib menjaga sebaik-baiknya setiap Efek maupun catatan pembukuan
dalam pengelolaannya dan wajib membuat salinan dari catatan pembukuan yang disimpan
di tempat yang terpisah dan aman.
8. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini wajib disimpan sekurang-
kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.
Ditetapkan di :
Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-76/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMININSTRASI EFEK DAN EMITEN YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.A.4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-45/PM/1996
TENTANG
PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep - 18/PM/1991 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum
dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Prosedur Penangguhan Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor
IX.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-18/PM/1991
tanggal 19 April 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.A.4
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP.060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.A.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 45 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IX.A.4 : PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM
1. Bapepam dapat menangguhkan Penawaran Umum setelah menyampaikan pemberitahuan
kepada Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, jika diperoleh kesimpulan bahwa:
a. Pernyataan Pendaftaran, Prospektus atau dokumen lainnya yang disampaikan sebagai
bagian dari proses pendaftaran Efek, mencakup informasi dan atau fakta material yang:
1) palsu atau menyesatkan atau mengabaikan fakta material yang diperlukan pada saat
itu dan sesuai dengan keadaan waktu pernyataan tersebut dibuat;
2) menjadi tidak benar atau menyesatkan atau mengabaikan fakta material karena
terjadinya perubahan keadaan dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk
memperbaiki keadaan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat;
b. Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten dalam Penawaran Umum, telah
melanggar Undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; atau
c. setiap Pihak yang disebut pada huruf b tidak menyampaikan perubahan dan atau tambahan
informasi yang diminta Bapepam.
2. Keputusan penangguhan oleh Ketua Bapepam dikeluarkan sesuai dengan Formulir Nomor
IX.A.4-1 lampiran 1 peraturan ini.
3. Bapepam dapat mencabut penangguhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas sesuai
dengan Formulir Nomor IX.A.4-2 lampiran 2 peraturan ini, apabila yang menjadi dasar
ketetapan penangguhan telah diselesaikan.
Ditetapkan di
:
Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-3
Peraturan Nomor IX.A.4
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: IX.A.4-1
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Penangguhan Penawaran Umum.
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
: 1
Peraturan Nomor : XI.A.4
Jakarta,. ...........................19....
Menunjuk Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor ..... tanggal ....., kami
berpendapat bahwa pengungkapan yang disajikan tidak memberikan keterangan
yang cukup kepada publik berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Berdasarkan hal di atas, dengan ini kami menangguhkan efektifnya Pernyataan
Pendaftaran dan Saudara wajib segera menghentikan penawaran Efek yang
bersangkutan kepada umum, sampai Bapepam memperoleh kepastian bahwa
pengungkapan keterbukaan yang diperlukan telah dipenuhi sebagaimana mestinya.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-4
Peraturan Nomor IX.A.4
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: IX.A.4-2
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Pencabutan Penangguhan
Penawaran Umum.
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
: 2
Peraturan Nomor : IX.A.4
Jakarta,. ...........................19....
Menunjuk Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor ...... tanggal ...... yang telah
ditangguhkan efektifnya dengan Surat Ketua Bapepam Nomor ......... tanggal ......,
bersama ini diberitahukan bahwa Bapepam telah memperoleh kepastian pengungkapan
keterbukaan yang bersangkutan sudah dipenuhi, dan oleh karena itu penangguhan
tersebut dibatalkan. Berdasarkan hal di atas bersama ini dinyatakan bahwa Pernyataan
Pendaftaran menjadi efektif kembali dan Saudara dapat melakukan penawaran Efek
yang bersangkutan kepada umum.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-5
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-45/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PROSEDUR PENANGGUHAN PENAWARAN UMUM </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-18/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor VI.A.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 47/PM/1997
TENTANG
FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN
EFEK BERAGUN ASET
(ASSET BACKED SECURITIES )
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan Efek Beragun
Aset;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN
ASET (ASSET BACKED SECURITIES ).
Pasal 1
Ketentuan tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset diatur dalam
Peraturan Nomor VI.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor VI.A.2
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor VI.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 47/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
PERATURAN NOMOR VI.A.2 : FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN EFEK
BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES )
1. Bank Kustodian wajib:
a. melaksanakan Penitipan Kolektif dan penyimpanan atas seluruh dokumen berharga
berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
b. melaksanakan penyimpanan dana yang merupakan aset keuangan dalam portofolio
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
c. menyerahkan dan menerima aset keuangan untuk kepentingan Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset;
d. melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah Manajer Investasi yang berkaitan
dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
e. mendaftarkan atas nama Bank Kustodian aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset sebagai wakil dari pemegang Efek Beragun Aset;
f. melaksanakan pembukuan atas hal-hal yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset;
g. membuat dan menyimpan daftar pemegang Efek Beragun Aset dan mencatat perpindahan
kepemilikan Efek Beragun Aset atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan
jasa tersebut berdasarkan persetujuan dari Manajer Investasi;
h. memisahkan aset keuangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dari aset
keuangan Bank Kustodian dan atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
i. melaporkan secara tertulis kepada Bapepam apabila Manajer Investasi melakukan kegiatan
yang dapat merugikan pemegang Efek Beragun Aset selambat-lambatnya akhir hari
kerja berikutnya; dan
j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek
Beragun Aset sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Bank Kustodian menerima imbalan jasa sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset yang dibayarkan dari aset keuangan portofolio Kontrak Investasi
Kolektif Efek Beragun Aset.
3. Bank Kustodian wajib memenuhi instruksi Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
4. Dalam hal Bank Kustodian menerima instruksi dari Manajer Investasi yang bertentangan
dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau bertentangan dengan tanggung
jawabnya untuk melindungi aset keuangan portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset, maka Bank Kustodian wajib :
IV-3
Peraturan Nomor VI.A.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 47/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997
a. melaporkan instruksi tersebut secara tertulis kepada Bapepam; dan
b. melaksanakan instruksi tersebut hanya jika ada persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.
5. Bank Kustodian dapat diganti oleh Manajer Investasi atau Bapepam.
Ditetapkan di
:
Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-47/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> FUNGSI BANK KUSTODIAN BERKAITAN DENGAN EFEK BERAGUN ASET (ASSET BACKED SECURITIES ) </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 26 Desember 1997 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-620/BL/2011
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN DAN PENYAJIAN LAPORAN PENILAIAN
ASET TAKBERWUJUD DI PASAR MODAL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan obyektifitas dan
kualitas hasil penilaian usaha terhadap aset tidak
berwujud, diperlukan pedoman penilaian dan
penyajian laporan penilaian untuk aset tidak
berwujud yang dapat mendorong profesionalisme,
independensi, dan obyektifitas Pihak yang
melakukan kegiatan sebagai Penilai Usaha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang
Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan
Penilaian Aset Takberwujud di Pasar Modal;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
45/M Tahun 2006;
5. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;
6. Peraturan Nomor VIII.C.3 Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor: Kep-340/BL/2009 tanggal 5
Oktober 2009 tentang Pedoman Penilaian dan
Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN PENILAIAN ASET TAKBERWUJUD DI
PASAR MODAL.
Pasal 1
Ketentuan mengenai pedoman penilaian dan penyajian
laporan penilaian aset takberwujud di Pasar Modal
diatur dalam Peraturan Nomor VIII.C.5 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Ketentuan yang mengatur mengenai Penilaian Aktiva
Tidak Berwujud sebagaimana diatur dalam angka 19 dan
ketentuan mengenai Laporan Penilaian Aktiva Tidak
Berwujud sebagaimana diatur dalam angka 22 huruf b
butir 2) poin b) dan angka 22 huruf c Peraturan Nomor
VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian
Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 3
Penilai Usaha yang telah menandatangani kontrak
penugasan penilaian
profesional namun belum
menerbitkan laporan penilaian Aset Takberwujud wajib
mengikuti Peraturan Nomor VIII.C.5 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
: Jakarta
: 30 Nopember 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-3-
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
PERATURAN NOMOR VIII.C.5 : PEDOMAN PENILAIAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN
PENILAIAN
TAKBERWUJUD DI PASAR MODAL
1. KETENTUAN UMUM
a. Definisi yang digunakan dalam Peraturan ini adalah:
1)
ASET
Aset Takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi
tanpa wujud fisik dan Goodwill.
2) Harga Beli adalah semua biaya akuisisi termasuk biaya penunjang di
dalam transaksi.
3)
Alokasi Harga Beli (Purchase Price Allocation) adalah suatu kegiatan
yang dilakukan oleh pihak pengakuisisi untuk mengalokasikan Harga
Beli transaksi termasuk biaya-biaya terkait transaksi yang timbul,
kepada aset dan kewajiban pihak yang diakuisisi yang didasarkan
pada nilai wajar aset dan kewajiban tersebut pada tanggal akuisisi.
4) Impairmen Aset Takberwujud adalah penurunan nilai aset karena nilai
tercatat aset (carrying amount) melebihi nilai yang akan dipulihkan
(recoverable amount) melalui penggunaan atau penjualan aset.
5) Kombinasi Bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana
pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih
bisnis.
6) Masa Manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan tersedia
untuk digunakan oleh perusahaan (entitas), atau jumlah produksi atau
unit yang sejenis yang diharapkan untuk diperoleh dari aset oleh
perusahaan (entitas).
7)
Sisa Masa Manfaat adalah periode dimana aset masih diharapkan
untuk digunakan atau masih memberikan manfaat kepada perusahaan
yang dihitung dari Tanggal Penilaian (Cut Off Date) sampai dengan
berakhirnya Masa Manfaat aset bagi perusahaan.
8)
Informasi Keuangan Prospektif adalah informasi keuangan yang
didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai peristiwa yang mungkin
terjadi pada masa yang akan datang dan tindakan-tindakan yang akan
dilakukan oleh perusahaan (entitas). Informasi Keuangan Prospektif
wajib dibuat oleh manajemen dan dapat berupa Perkiraan, Proyeksi,
atau kombinasi dari keduanya seperti satu tahun Perkiraan ditambah
Proyeksi sesuai dengan Sisa Masa Manfaat.
9)
Perkiraan adalah Informasi Keuangan Prospektif jangka pendek yang
dibuat berdasarkan asumsi-asumsi atas suatu peristiwa yang akan
datang yang diharapkan terjadi oleh manajemen serta tindakan-
tindakan manajemen yang akan diambil pada saat informasi dibuat
(disiapkan).
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-2-
10) Proyeksi adalah Informasi Keuangan Prospektif jangka panjang yang
dibuat atas dasar:
a) asumsi-asumsi hipotetis mengenai peristiwa yang akan datang
yang belum tentu dapat terjadi dan tindakan manajemen yang
akan diambil seperti perubahan-perubahan besar dalam kegiatan
operasi; dan
b) gabungan antara estimasi terbaik dan asumsi-asumsi hipotetis.
11) Goodwill adalah aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa
depan yang berasal dari aset lainnya yang diakuisisi dalam rangka
Kombinasi Bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan
diakui secara terpisah.
12) Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) adalah estimasi biaya
untuk membuat suatu Aset Takberwujud yang setara dengan Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian, berdasarkan harga
pasaran setempat pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date).
13) Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) adalah estimasi biaya
untuk mereproduksi suatu Aset Takberwujud yang sama atau identik
dengan Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian, berdasarkan
harga pasaran setempat pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date).
b. Umum
1) Dalam rangka melakukan kegiatan Penilaian Usaha di bidang Pasar
Modal, Penilai Usaha wajib menaati kode etik dan standar yang
ditetapkan oleh asosiasi sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan ini.
2)
3)
4)
5)
6)
Penilai Usaha yang melakukan penilaian Aset Takberwujud wajib
memiliki pemahaman di bidang akuntansi.
Penilai Usaha yang melakukan penilaian Aset Takberwujud wajib
memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan Penilai Usaha tidak
independen.
Penilai Usaha wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value)
dalam setiap kegiatan Penilaian Aset Takberwujud.
Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) sebagaimana dimaksud dalam
butir 4) digunakan untuk menentukan Nilai Wajar (Fair Value) Aset
Takberwujud.
Penilai Usaha wajib mengungkapkan dalam laporan penilaian Aset
Takberwujud antara lain:
a) setiap analisis dan hasil pembahasan dengan pihak manajemen;
b) Informasi Keuangan Prospektif yang diperoleh dari pihak
manajemen dan penyesuaian atas informasi keuangan tersebut;
c) tingkat diskonto dan/atau tingkat kapitalisasi yang ditetapkan
serta digunakan dalam analisis Informasi Keuangan Prospektif;
dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-3-
d) alasan penetapan Sisa Masa Manfaat yang unidentified yang
didasarkan atas bukti pasar.
7)
Penilai Usaha wajib melampirkan dalam laporan penilaian Aset
Takberwujud hal-hal sebagai berikut:
a) Hasil pekerjaan Tenaga Ahli dalam hal pengukuran Sisa Masa
Manfaat didasarkan pada hasil kerja Tenaga Ahli; dan
b) Hasil penilaian oleh Penilai Properti dalam hal pengukuran Sisa
Masa Manfaat didasarkan pada hasil penilaian properti yang
menggunakan penentu berupa fisik (physical determinant).
8)
Penilai Usaha wajib membuat dan memelihara kertas kerja penilaian
Aset Takberwujud dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Nomor VIII.C.3.
c. Karakteristik Aset Takberwujud
Penilai Usaha hanya dapat melakukan penilaian atas Aset Takberwujud yang
memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1)
2)
dapat diidentifikasi dan dijelaskan secara terperinci;
dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur bagi pemilik
Obyek Penilaian;
3)
memiliki potensi untuk menghasilkan aset lainnya dan/atau mampu
menciptakan nilai tambah terhadap aset lain tersebut;
4) merupakan subyek hak milik (right of private ownership) yang dapat
dialihkan secara hukum (legally transferable);
5) dapat diakui dan dilindungi secara hukum; dan
6) memiliki jangka waktu manfaat ekonomis.
2. ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS
Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh Penilai Usaha wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. mencerminkan bahwa Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas
dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian Aset
Takberwujud;
b. mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh dari pemberi tugas
yang dapat dipercaya keakuratannya;
c. menggunakan Informasi Keuangan Prospektif yang dibuat oleh manajemen
yang telah disesuaikan dengan kondisi pasar yang sejenis dan sebanding;
d. mencerminkan bahwa Penilai Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan
penilaian dan kewajaran Informasi Keuangan Prospektif; dan
e. mencerminkan bahwa Penilai Usaha bertanggung jawab atas laporan
penilaian Aset Takberwujud termasuk kesimpulan Nilai akhir dalam laporan
penilaian Aset Takberwujud.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-4-
3. KLASIFIKASI ASET TAKBERWUJUD
Penilai Usaha wajib melakukan klasifikasi atas Aset Takberwujud yang menjadi
obyek penilaian antara lain:
a. Aset Takberwujud terkait dengan pemasaran (marketing related intangible
assets) seperti:
1) Merek dagang (trademarks), nama dagang (trade names);
2) Merek jasa (Service marks), merek kolektif (collective marks), sertifikasi
tanda (certification marks);
3) Desain warna, bentuk atau kemasan yang unik (Trade dress);
4)
5)
Newspaper mastheads; dan
Perjanjian non kompetisi (noncompetition agreement).
b. Aset Takberwujud terkait dengan Pelanggan (customer related intangible assets)
seperti:
1)
2)
3)
Daftar pelanggan (customer lists);
Order or production backlog;
Kontrak pelanggan (customer contract and related customer relationship);
dan
4) Hubungan dengan pelanggan (noncontractual customer relationship).
c. Aset Takberwujud terkait dengan seni (artistic related intangible assets) seperti:
1)
2)
3)
pertunjukan, opera, dan balet (plays, opera, and ballets);
Buku, majalah, koran dan hasil pekerjaan literatur lainnya;
Hasil pekerjaan musikal seperti komposisi, lirik lagu, dan jingle iklan
(musical works such as compositions, song lyrics, and advertising jingles);
4) Gambar dan foto; dan
5) Video dan hasil audiovisual termasuk film, video musik, dan program
televisi.
d. Aset Takberwujud terkait kontrak perusahaan (contract related intangible
assets) seperti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lisensi, royalti, standstill agreements (licensing, royalty, standstill
agreements);
Advertising, construction, management, service, atau supply contracts;
Perjanjian leasing (lease agreements);
Izin konstruksi (construction permits);
Perjanjian franchise (franchise agreements);
Operating and broadcast rights;
Use rights seperti landing, drilling, water, air, mineral, timber cutting, route
authorities;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-5-
8)
9)
Servicing contracts seperti mortgage servicing contracts; dan
Kontrak pekerja (employments contract).
e. Aset Takberwujud terkait teknologi (technology related intangible assets) seperti:
1) Teknologi yang memiliki hak paten (patented technology);
2) Piranti lunak komputer (computer software) dan mask works;
3) Nama domain internet (internet domain names);
4) Teknologi yang tidak memiliki hak paten (unpatented technology);
5)
6)
Basis data (databases) termasuk title plants; dan
Rahasia usaha (trade secrets) termasuk formula, proses, resep rahasia
(secret formulas, processes, recipe).
f. Aset Takberwujud yang berasal dari proses penelitian dan pengembangan (in
process research and development intangible assets) wajib memenuhi karakteristik
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf c, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1)
proses penelitian dan pengembangan (in process research and development
intangible assets) hanya dapat diakui sebagai Aset Takberwujud apabila
memenuhi kriteria paling kurang antara lain:
a) sudah berada dalam tahap pengembangan; dan
b) manfaat ekonomis dari proses penelitian dan pengembangan (in
process research and development intangible assets) dapat segera
didapatkan oleh pemilik Aset Takberwujud.
2)
tahap pengembangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a)
tersebut di atas dapat berupa:
a) formulasi konseptual dan progam untuk mengembangkan
alternatif produk atau pengujian;
b) desain, konstruksi, dan pengujian prototipe dalam tahapan pre-
produksi;
c) perancangan alat-alat, cetakan, dan alat bantu lainnya yang
melibatkan suatu teknologi baru;
d) perencanaan, konstruksi, dan operasi dalam suatu proyek rintisan
(pilot project) atau prototipe komersial (commercial prototype) atau
pilot plan yang tidak cukup besar untuk digunakan dalam operasi
komersial; dan
e) perencanaan, konstruksi, dan pengujian dari suatu material,
peralatan, produk, proses, sistem dan jasa yang baru atau
diperbaiki untuk memenuhi tuntutan spesifik fungsional dan
ekonomis sehingga siap untuk dilakukan operasi secara komersial.
3)
manfaat ekonomis sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin b) wajib
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
a) kelayakan teknis untuk menyelesaikan pengembangan;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-6-
b) maksud dari entitas untuk menyelesaikan Aset Takberwujud;
c) kemampuan dari entitas untuk menggunakan atau menjual Aset
Takberwujud;
d) cara bagaimana Aset Takberwujud diharapkan dapat
menghasilkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang;
e) ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan
pengembangan dari Aset Takberwujud dan merealisasikan
manfaat ekonomisnya; dan
f) kemampuan untuk mengukur secara handal biaya pengembangan
yang diperlukan sampai dengan penyelesaian proyek
pengembangannya dimana nilai ekonomisnya lebih tinggi dari
biaya.
4)
penilaian Aset Takberwujud yang berasal dari proses penelitian dan
pengembangan (in process research and development intangible assets)
wajib memperhitungkan risiko atas penyelesaian dari Aset
Takberwujud tersebut serta pengalaman sebelumnya tentang
keberhasilan entitas dalam menyelesaikan pengembangan Aset
Takberwujud yang berasal dari proses penelitian dan pengembangan
sejenis.
5)
penilaian atas Aset Takberwujud yang berasal dari proses penelitian
dan pengembangan (in process research and development intangible assets)
dapat menggunakan Pendekatan Biaya (Cost Based Approach) atau
Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Pendekatan Biaya (Cost Based Approach) dalam penilaian Aset
Takberwujud yang berasal dari proses penelitian dan
pengembangan (in process research and development intangible assets)
digunakan untuk mengestimasi nilai wajar dari Aset Takberwujud
tersebut yang masih berada dalam tahap pengembangan awal atau
Aset Takberwujud tersebut tidak berhubungan langsung dengan
kapasitas entitas untuk menghasilkan pendapatan.
b) Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) dalam penilaian
Aset Takberwujud yang berasal dari proses penelitian dan
pengembangan (in process research and development intangible assets)
digunakan untuk mengestimasi nilai wajar dari Aset Takberwujud
tersebut yang sudah berada dalam tahap pengembangan lanjut
atau yang sudah selesai dikembangkan dimana Aset Takberwujud
tersebut berhubungan langsung dengan kapasitas entitas untuk
menghasilkan pendapatan.
6)
Penilai Usaha wajib mengungkapkan dan menjelaskan dalam laporan
penilaian alasan, analisis, dan pertimbangan yang digunakan dalam
menetapkan proses penelitian dan pengembangan (in process research
and development intangible assets) sebagai Aset Takberwujud.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-7-
4. SISA MASA MANFAAT
Ketentuan mengenai pengukuran Sisa Masa Manfaat dari Aset Takberwujud
adalah sebagai berikut:
a. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menghitung Sisa Masa
Manfaat dari Aset Takberwujud berdasarkan antara lain:
1) Umur hukum (legal life);
2) Umur kontrak (contractual life);
3)
Penentu berupa fisik (physical determinants);
4) Umur ekonomis (economic life);
5) Keusangan fungsi atau teknologi (functional or technological obsolescence);
dan/atau
6)
Analitis (analytical).
b. Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dipertimbangkan
secara individual dan Penilai hanya dapat menggunakan faktor yang
memiliki Masa Manfaat yang paling singkat.
c. Penghitungan Sisa Masa Manfaat dari Aset Takberwujud sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, paling kurang memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1) Dalam hal menggunakan umur hukum (legal life):
a) Umur hukum (legal life) berasal dari umur paten, merek dagang
(trademarks), hak cipta (copyright), atau trade names yang
memberikan perlindungan hukum dari kompetisi.
b) Sebelum menggunakan faktor umur hukum (legal life), wajib
terlebih dahulu menentukan umur ekonomis (economic life) dari
Aset Takberwujud.
c) Dalam hal umur ekonomis (economic life) lebih pendek dari umur
hukum (legal life), maka wajib menggunakan umur ekonomis
(economic life) untuk mengukur Sisa Masa Manfaat dari Aset
Takberwujud.
2) Dalam hal menggunakan faktor umur kontrak (contractual life):
a) Umur kontrak (contractual life) berasal dari umur perjanjian dengan
pelanggan, perjanjian waralaba (franchise), perjanjian sewa
menyewa, atau perjanjian lainnya antara pemberi tugas dengan
pihak ketiga.
b) Umur kontrak (contractual life) hanya dapat digunakan dalam hal
Masa Manfaat Aset Takberwujud berakhir pada saat kontrak
dihentikan atau berakhir.
c) Sebelum menggunakan umur kontrak (contractual life), wajib
terlebih dahulu menentukan umur ekonomis (economic life) dari
Aset Takberwujud.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-8-
d) Penilai Usaha dapat memperhitungkan perpanjangan umur
kontrak (contractual life) untuk menghitung Sisa Masa Manfaat jika
terdapat bukti yang mendukung bahwa perpanjangan tersebut
dapat dilakukan tanpa biaya yang material dari pemilik Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian yang meliputi paling
kurang:
(1) Bukti perpanjangan kontrak pada setiap periode tertentu yang
pernah dilakukan oleh perusahaan pemilik Aset Takberwujud;
(2) Bukti terpenuhinya semua kondisi yang diperlukan untuk
memperoleh perpanjangan kontrak; dan
(3) Bukti hasil dari perbandingan antara biaya bagi entitas untuk
melakukan perpanjangan kontrak dengan manfaat ekonomis
yang diharapkan akan dapat diperoleh di masa yang akan
datang sebagai akibat dari perpanjangan kontrak tersebut yang
tidak material.
e) Dalam hal umur ekonomis (economic life) lebih pendek dari umur
kontrak (contractual life), maka Penilai Usaha wajib menggunakan
umur ekonomis (economic life) untuk mengukur Sisa Masa Manfaat
dari Aset Takberwujud.
3) Dalam hal menggunakan penentu berupa fisik (physical determinant),
Sisa Masa Manfaat Aset Takberwujud dihitung berdasarkan kondisi
fisik aset berwujud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Aset Takberwujud.
4) Dalam hal Penilai Usaha tidak memiliki keahlian dalam bidang
properti untuk menentukan Sisa Masa Manfaat dari aset berwujud
maka Penilai Usaha wajib mengacu pada hasil opini penilai properti
atas Sisa Masa Manfaat dari aset berwujud.
5) Dalam hal menggunakan faktor umur ekonomis (economic life):
a) Umur ekonomis (economic life) dapat diperoleh melalui:
(1) Metode Multiperiod Excess Earnings Method; atau
(2) Metode konvensi.
b) Dalam hal menggunakan metode Multiperiod Excess Earnings
Method maka Penilai Usaha wajib terlebih dahulu untuk
menghitung decay factor. Decay factor dapat diperoleh dengan
menggunakan eksponensial total umur dibagi negatif Sisa Masa
Manfaat.
c) Dalam hal menggunakan metode konvensi, maka Penilai Usaha
wajib mengungkapkan dasar pertimbangan untuk menghasilkan
nilai konvensi antara lain berupa data historis dan data industri.
6) Dalam hal menggunakan faktor keusangan fungsi atau teknologi
(functional or technological obsolescence), digunakan analisis siklus hidup
(life cycle analysis) dengan mempertimbangkan perkembangan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-9-
teknologi dan permintaan pasar secara historis dan dimasa yang akan
datang.
7) Dalam hal menggunakan faktor analitis (analytical):
a) Penilai Usaha dapat menggunakan analisis kuantitatif untuk
menghitung Sisa Masa Manfaat Aset Takberwujud berdasarkan
studi atas pola kemunduran historis yang terkait dengan Aset
Takberwujud sebanding dengan didasarkan atas data-data sebagai
berikut:
(1) Jumlah unit tersedia pada setiap awal periode;
(2) Jumlah unit penghentian (retirement) untuk setiap periode; dan
(3) Umur dari Aset Takberwujud yang masa berakhirnya (retire)
diketahui.
b) Analisis kuantitatif yang dapat digunakan meliputi:
(1) Analisis kurva survivor, dalam hal data umur dari Aset
Takberwujud yang masa berakhirnya (retire) diketahui, dengan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a) menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam poin a);
(b) wajib diungkapkan dasar pemilihan metode analisis
kurva standar atau model matematis.
(2) Analisis turnover, dalam hal umur dari Aset Takberwujud yang
masa berakhirnya (retire) tidak diketahui dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
(a) menghitung ekpektasi penghentian Aset Takberwujud
sebagai prosentase dari jumlah penghentian terhadap
jumlah kelompok Aset Takberwujud pada tahun tertentu;
(b) menghitung tingkat penghentian Aset Takberwujud
berdasarkan rata-rata dari data prosentase penghentian
yang tersedia yang disesuaikan berdasarkan analisis dan
pembahasan dengan pihak manajemen terhadap kondisi
Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian; atau
(3) Analisis korelasi yang menunjukan hubungan statistik antara
Masa Manfaat Aset Takberwujud dengan Masa Manfaat Aset
Takberwujud lainnya dengan memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
(a) menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam huruf
a);
(b) wajib diungkapkan dasar pemilihan dan metode analisis
korelasi yang digunakan untuk menghitung Sisa Masa
Manfaat Aset Takberwujud yang menjadi obyek
penilaian.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-10-
d. Penilai Usaha wajib mengungkapkan dalam laporan penilaian Aset
Takberwujud atas setiap perhitungan dan sumber data dalam perhitungan
Sisa Masa Manfaat yang telah dilakukan antara lain:
1)
2)
uraian mengenai Tenaga Ahli dan hasil pekerjaan Tenaga Ahli dalam
hal perhitungan Sisa Masa Manfaat mendasarkan pada hasil kerja
Tenaga Ahli;
uraian mengenai Penilai Properti dan hasil penilaian oleh Penilai
Properti dalam hal perhitungan Sisa Masa Manfaat mendasarkan pada
hasil penilaian properti; dan
3) uraian mengenai Aset Takberwujud pembanding yang digunakan.
5. PENDEKATAN PENILAIAN, METODE PENILAIAN, DAN PROSEDUR
PENILAIAN
Penilai Usaha dalam menggunakan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan
prosedur penilaian untuk Aset Takberwujud, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Wajib memilih dan menerapkan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian,
dan prosedur penilaian, yang sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian;
b. Wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk
memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif;
c. Penilai Usaha dapat menggunakan satu Pendekatan Penilaian Aset
Takberwujud dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1)
2) hanya dilakukan untuk tujuan transaksi, Alokasi Harga Beli (Purchase
Price Allocation) maupun Kombinasi Bisnis dan penyusunan laporan
keuangan.
6. PEDOMAN PENILAIAN ASET TAKBERWUJUD DENGAN PENDEKATAN
PASAR (MARKET BASED APPROACH)
Dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pasar (Market Based Approach)
maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pendekatan Pasar (Market Based Approach) hanya dapat diterapkan dengan
menggunakan data pasar dari Aset Takberwujud yang menjadi obyek
penilaian dan Aset Takberwujud pembanding.
b. Aset Takberwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam huruf a
merupakan Aset Takberwujud yang sebanding dan sejenis dan telah
ditransaksikan atau ditawarkan.
c. Nilai Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian wajib diperoleh
melalui analisis perbandingan antara data pasar Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian dengan data pasar Aset Takberwujud pembanding.
d. Aset Takberwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling
sedikit berjumlah satu Aset Takberwujud.
wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa pendekatan lainnya tidak
dapat diterapkan serta wajib diungkapkan dalam laporan penilaian;
dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-11-
e. Aset Takberwujud pembanding sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib
sebanding dan sejenis dalam hal-hal paling kurang sebagai berikut:
1) Status hukum kepemilikan Aset Takberwujud;
2) Bentuk pembiayaan (financing) dari transaksi yang terjadi;
3) Sisa Masa Manfaat Aset Takberwujud;
4) Nilai ekonomi Aset Takberwujud; dan
5) Karakteristik penggunaan Aset Takberwujud.
f. Penilai Usaha dapat menggunakan Aset Takberwujud pembanding yang
berasal dari data pasar langsung (direct market data) atau menggunakan faktor
pengali harga (price multiple), dengan ketentuan:.
1) Dalam hal menggunakan data pasar langsung (direct market data), maka
data tersebut wajib merupakan data dari Aset Takberwujud yang
sebanding dan sejenis yang ditransaksikan dalam waktu tidak lebih
dari satu tahun sebelum Tanggal Penilaian (Cut Off Date) yang berasal
dari transaksi yang bersifat wajar.
2) Dalam hal menggunakan data faktor pengali harga, maka sebagai
pembilang adalah harga jual dari Aset Takberwujud dan sebagai
penyebut adalah variabel tertentu dalam laporan keuangan
perusahaan.
g. Penilai Usaha wajib melakukan analisis, antara lain:
1) Data transaksi yang didapatkan di pasar (market derived empirical) yang
merupakan data penjualan atau biaya kontrak dari Aset Takberwujud
itu sendiri ataupun pembandingnya.
2)
Perhitungan (asessment) terhadap kondisi pasar terkini seperti kondisi
ekonomi yang mempengaruhi harga dan perubahan kondisi pasar
antara tanggal transaksi dan Tanggal Penilaian.
h. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian menggunakan Pendekatan
Pasar (Market Based Approach) dengan data pasar langsung:
1) Pengumpulan dan Seleksi Data
a) Data yang dikumpulkan meliputi:
(1) Data penjualan, data pendaftaran, data penawaran untuk
membeli atau menjual Aset Takberwujud.
(2) Data biaya kontrak dan data penawaran untuk biaya kontrak
atau penyewaan kegunaan dari Aset Takberwujud.
b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan data dari pasar,
meliputi:
(1) Efisiensi pasar;
(2) Jangka waktu; Pemakaian (the applicability of the market); dan
(3) Relevansi.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-12-
c) Informasi yang harus didapatkan dari data yang digunakan,
meliputi:
(1) Klasifikasi Aset Takberwujud (type of intangible asset);
(2) Kegunaan Aset Takberwujud;
(3) Sektor industri; dan
(4) Tanggal transaksi.
2)
Pengklasifikasian data harus didasarkan pada:
a) data yang sebanding dan sejenis; dan
b) data yang memiliki risiko ekonomi (economic risk) serupa.
3) Verifikasi data untuk memastikan bahwa:
a) Data berasal dari transaksi yang bersifat wajar.
b) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Aset Takberwujud
yang menjadi obyek penilaian dan Aset Takberwujud pembanding.
c) Data yang digunakan bersumber dari informasi yang
dipublikasikan atau sumber lain yang dapat dipercaya dan wajib
mengungkapkan sumber data dalam laporan penilaian Aset
Takberwujud.
i. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian menggunakan Pendekatan
Pasar (Market Based Approach) dengan data faktor pengali harga:
1)
Kuantifikasi dari faktor pengali harga
Penilai Usaha wajib menentukan besaran faktor pengali harga yang
akan digunakan dalam penilaian Aset Takberwujud yang sesuai
dengan transaksi Aset Takberwujud yang sebanding dan sejenis.
2) Penyesuaian dengan faktor pengali harga meliputi:
a) Penyesuaian atas unsur transaksi yang tidak terlibat dalam
klasifikasi Aset Takberwujud;
b) Penyesuaian atas perbedaan yang terdapat dalam kondisi pasar;
c) Penyesuaian atas perubahan pasar antara tanggal transaksi data
pembanding dan Tanggal Penilaian.
3) Penggunaan dari faktor pengali harga
a) Penilai Usaha memilih faktor pengali yang sesuai untuk setiap Aset
Takberwujud
pembanding
menghasilkan indikasi Nilai.
b) Faktor pengali harga wajib mencerminkan kondisi pasar Aset
Takberwujud.
4) Dalam hal Penilai Usaha menggunakan lebih dari satu pengali harga
(price multiple), maka Penilai Usaha wajib melakukan rekonsiliasi untuk
memperoleh kesimpulan Nilai.
dan
mengalikannya
untuk
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-13-
5)
Rekonsiliasi indikasi Nilai
Dalam melakukan rekonsiliasi indikasi Nilai, wajib memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
a) Dalam menentukan indikasi Nilai, wajib mempertimbangkan:
(1) Kelemahan dan kekuatan dari masing-masing faktor pengali
harga;
(2) Kualitas dan kuantitas dari data transaksi yang terkait dengan
faktor pengali harga;
(3) Sektor industri yang menggunakan Aset Takberwujud.
b) wajib menggunakan prosedur pembobotan dalam menentukan
indikasi Nilai yang dihasilkan dari beberapa faktor pengali harga.
Prosedur pembobotan dan alasannya wajib diungkapkan dalam
laporan penilaian Aset Takberwujud.
j. Periode obyek pembanding wajib sebanding dan sejenis dengan Sisa Masa
Manfaat Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
7. PEDOMAN PENILAIAN ASET TAKBERWUJUD DENGAN PENDEKATAN
PENDAPATAN (INCOME BASED APPROACH)
Dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Based
Approach) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Ketentuan penggunaan Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach):
1) Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) digunakan untuk
melakukan penilaian Aset Takberwujud yang manfaat ekonominya
dapat dikuantifikasi.
2)
Kuantifikasi manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud dalam butir 1)
dapat berbentuk laba atau arus kas yang diperoleh dari penggunaan
maupun kepemilikan Aset Takberwujud yaitu:
a) perolehan atau peningkatan pendapatan atas penggunaan Aset
Takberwujud (increment profit atau cashflow);
b) penurunan biaya atas penggunaan Aset Takberwujud (decrement
cost); dan/atau
c) penurunan biaya investasi atas penggunaan Aset Takberwujud.
b. Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) digunakan untuk
menentukan nilai Aset Takberwujud, dengan cara mendiskonto dan/atau
mengkapitalisasikan pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya baik
secara aktual atau hipotetis yang akan dihasilkan oleh Aset Takberwujud
yang menjadi obyek penilaian dengan menggunakan tingkat diskonto
dan/atau kapitalisasi tertentu.
c. wajib melakukan penyesuaian atas Informasi Keuangan Prospektif yang
diperoleh dari pihak manajemen yang memiliki Aset Takberwujud.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-14-
d. Informasi Keuangan Prospektif dan Proyeksi keuangan atas Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian dapat disusun oleh Penilai
Usaha setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak
manajemen yang memiliki Aset Takberwujud.
e. Dalam Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach), penilaian
dilaksanakan dengan berdasarkan Informasi Keuangan Prospektif dengan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1)
Informasi Keuangan Prospektif digunakan untuk mengestimasi aliran
pendapatan ekonomis Aset Takberwujud yang menjadi obyek
penilaian dengan menggunakan tingkat diskonto dan atau kapitalisasi
yang wajib disesuaikan dengan tingkat pendapatan ekonomis Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
2)
Tingkat diskonto dan tingkat kapitalisasi yang ditetapkan wajib
diuraikan dan digunakan dalam analisis Informasi Keuangan
Prospektif.
f. Dalam melakukan penyesuian atas Informasi Keuangan Prospektif
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib:
1) Menganalisis laporan keuangan pemilik Aset Takberwujud yang telah
diaudit dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir atau
sejak terjadinya transaksi;
2) Memperhatikan kondisi yang terjadi setelah Tanggal Penilaian (Cut Off
Date) yang dapat mempengaruhi Informasi Keuangan Prospektif; dan
3) Mempertimbangkan pertumbuhan prospektif Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian sesuai dengan tingkat pendapatan ekonomis
yang dihasilkan oleh Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian
dan kepentingan usaha pemilik Aset Takberwujud yang menjadi obyek
penilaian.
g. Periode Informasi Keuangan Prospektif wajib dilakukan dalam kurun waktu
paling kurang 5 (lima) tahun kedepan, atau disesuaikan dengan Sisa Masa
Manfaat dari Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
h. Dalam hal Sisa Masa Manfaat dari Aset Takberwujud yang menjadi obyek
penilaian tidak dapat diidentifikasi, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1)
2)
Periode Informasi Keuangan Prospektif mencakup periode tetap (fix
time period) 10 (sepuluh) tahun ditambahkan dengan periode setelahnya
yang bersifat unidentified; dan
Pengkapitalisasian Informasi Keuangan Prospektif pada periode
setelah tahun kesepuluh dan seterusnya dilakukan dengan
menggunakan tingkat diskonto Aset Takberwujud ditambah dengan
persentase retirement ratio.
i.
Penilai Usaha dilarang mendasarkan Informasi Keuangan Prospektif hanya
dengan menggunakan tren data historis, namun perlu mempertimbangkan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-15-
faktor lain seperti prospek dari Aset Takberwujud yang menjadi obyek
penilaian.
j. Informasi Keuangan Prospektif wajib disusun dengan mempertimbangkan
antara lain:
1)
2)
3)
Rasio keuangan sesuai dengan kondisi pasar dan entitas yang terkait
dengan Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
Marjin keuntungan Aset Takberwujud yang disesuaikan dengan
kondisi pasar;
Pajak yang dikenakan dari Aset Takberwujud tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Modal kerja dan belanja modal yang dibutuhkan oleh perusahaan;
5)
6)
Periode Informasi Keuangan Prospektif wajar yang disesuaikan dengan
umur Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian; dan
Tingkat pertumbuhan prospektif yang mencerminkan Sisa Masa
Manfaat Aset Takberwujud dan keadaan pasar.
k. Metode yang dapat digunakan dalam Pendekatan Pendapatan (Income Based
Approach) sebagai berikut:
1) Metode Penghematan Royalti (Relief-From-Royalty Method/Royalty
Savings Method);
2) Metode Laba Premi (Premium Profits Method/Incremental Income
Method); dan
3) Metode pendapatan lebih (Excess Earnings Method).
l. Metode Penghematan Royalti (Relief-From-Royalty Method)
1) Metode Penghematan Royalti (Relief-From-Royalty Method) digunakan
untuk menghasilkan nilai Aset Takberwujud dengan mengkapitalisasi
penghematan nilai yang diperoleh dari pembayaran royalti hipotetis
dengan cara memiliki atau menyewa.
2) Dalam penggunaan Metode Penghematan Royalti (Relief-From-Royalty
Method), wajib mengidentifikasi dan menentukan hal-hal sebagai
berikut:
a) Tarif royalti berdasarkan parameter keuangan tertentu;
b) Parameter keuangan prospektif yang dijadikan dasar pengenaan
royalti;
c) Tarif pajak;
d) Biaya yang terkait dengan royalti; dan
e) Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi.
3)
Dalam menghitung besaran royalti, wajib diperhatikan paling kurang:
a) Tarif royalti yang digunakan adalah tingkat royalti hipotetis yang
akan dibayarkan selama Masa Manfaat.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-16-
b) Tarif royalti diperoleh dengan mengacu pada setiap perjanjian
yang ada atau tarif royalti yang ada di pasar sebelumnya untuk
Aset Takberwujud yang sebanding dan sejenis.
c) Tarif royalti pembanding yang diperoleh wajib disesuaikan dengan
tarif royalti Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
Faktor-faktor yang wajib disesuaikan paling kurang sebagai
berikut:
(1) faktor khusus mengenai pemberi lisensi (licensor) atau penerima
lisensi (licensee) yang berpengaruh terhadap tarif royalti seperti
adanya hubungan afiliasi;
(2) ketentuan kesepakatan eksklusif;
(3) biaya-biaya yang dibebankan;
(4) tanggal mulai dan berakhirnya kontrak;
(5) masa efektif; dan
(6) perbedaan-perbedaan karakteristik, seperti posisi pasar, area
cakupan secara geografis, dan/atau fungsi Aset Takberwujud
tersebut.
d) Dalam perhitungan arus kas terkait royalti maka perlakuan biaya
termasuk perpajakan wajib diterapkan secara konsisten.
m. Metode Laba Premi (Premium Profits Method)
1) Metode Laba Premi (Premium Profits Method) digunakan untuk
menghasilkan nilai Aset Takberwujud dengan mengkapitalisasi aliran
pendapatan atau arus kas inkremental yang dihasilkan dari
perbandingan usaha yang menggunakan Aset Takberwujud dengan
usaha yang tidak menggunakan Aset Takberwujud dengan
menggunakan tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi tertentu.
2) Dalam penggunaan Metode Laba Premi (Premium Profits Method)
dengan mengkapitalisasi aliran pendapatan, wajib mengidentifikasi
dan menentukan hal-hal sebagai berikut:
a) Data prospektif periodik atas pendapatan, arus kas, atau
penghematan biaya yang dihasilkan oleh adanya penggunaan Aset
Takberwujud.
b) Data prospektif periodik atas pendapatan, arus kas, atau
penghematan biaya yang dihasilkan oleh tidak adanya
penggunaan Aset Takberwujud.
c) Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi yang sesuai dan layak
untuk mengkapitalisasikan data prospektif periodik sebagaimana
dimaksud dalam poin b).
3) Dalam penggunaan Metode Laba Premi (Premium Profits Method)
dengan mengkapitalisasi arus kas inkremental prospektif, wajib
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-17-
a) Aktivitas operasional pemilik Aset Takberwujud;
b) Aset Takberwujud lain yang sebanding dan sejenis dalam hal data
tersedia di pasar; dan
c) Database dan hasil riset lainnya yang terkait dengan Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian dalam hal data tidak
tersedia di pasar.
n. Metode Pendapatan Lebih (Excess Earnings Method)
1) Metode Pendapatan Lebih (Excess Earnings Method) digunakan untuk
mengestimasikan nilai Aset Takberwujud dengan menentukan nilai
sekarang dari arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang
yang terkait dengan Aset Takberwujud dengan menggunakan tingkat
diskonto atau tingkat kapitalisasi sesuai risiko Aset Takberwujud.
2) Dalam penyusunan Proyeksi, arus kas Aset Takberwujud yang menjadi
objek penilaian merupakan hasil pengurangan dari arus kas dengan
arus kas yang berasal dari kontribusi aset lain (contributory asset charges)
dan/atau kontribusi dari Goodwill.
3) Dalam penggunaan Metode Pendapatan Lebih (Excess Earnings
Method), wajib mengidentifikasi dan menentukan hal-hal sebagai
berikut:
a) Proyeksi arus kas yang dihasilkan oleh suatu bisnis berdasarkan
data pasar di mana adanya kontribusi Aset Takberwujud dalam
menghasilkan arus kas;
b) Arus kas yang berasal dari kontribusi adanya aset lain; dan
c) Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi yang sesuai dengan
risiko Aset Takberwujud.
o. Dalam menentukan suku bunga bebas risiko (risk free rate), Penilai Usaha
wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
VIII.C.3.
p. Dalam hal Penilai Usaha menggunakan tingkat diskonto, wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1)
Tingkat diskonto yang diterapkan dalam penilaian Aset Takberwujud
berdasarkan Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) wajib
sesuai dengan tingkat risiko atas ketidakpastian pendapatan dari Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
2)
Penetapan besaran risiko terhadap Aset Takberwujud ditetapkan
berdasarkan pertimbangan profesional Penilai Usaha dan wajib
diungkapkan dalam laporan penilaian Aset Takberwujud mengenai
prosedur dan hasil penetapan besaran risiko. Hirarki dari risiko
masing-masing klasifikasi Aset Takberwujud bergantung pada tingkat
kepastian (kehandalan) dari masing-masing Aset Takberwujud tersebut
untuk menghasilkan arus kas.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-18-
3)
Perhitungan tingkat diskonto dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a) Biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of capital)
untuk Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian:
(1) Mempertimbangkan tingkat imbal balik dari investasi yang
terdapat di pasar atas industri yang sebanding dan sejenis;
(2) Mempertimbangkan struktur modal yang terdapat di pasar
dari industri yang sebanding dan sejenis;
(3) Mempertimbangkan risiko industri dan kondisi bisnis yang
sejenis;
(4) Mempertimbangkan risiko spesifik Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian; dan
(5) Melakukan prosedur paling kurang sebagai berikut:
(a) Menghitung biaya ekuitas (cost of equity) dengan
memperhatikan:
i. Biaya ekuitas untuk Aset Takberwujud wajib dihitung
melalui:
i) Capital Asset Pricing Model (CAPM); dan/atau
ii) Discounted Cash Flow Model (DCF).
ii. Tingkat imbal balik atas penempatan dana pada suatu
investasi yang tidak berisiko dengan menggunakan
bunga bebas risiko dari surat berharga jangka
menengah yang dikeluarkan oleh pemerintah;
iii. Perkiraan inflasi yang telah dipublikasikan;
iv. Koefisien beta wajib berasal dari data rata-rata
industri pada sektor yang sama dengan jenis usaha
Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian atau
rata-rata beberapa perusahaan pembanding;
v. Premi risiko ekuitas wajib didasarkan pada data yang
dipublikasikan; dan
vi. Dalam hal biaya ekuitas untuk saham dihitung
dengan menggunakan Discounted Cash Flow Model
(DCF), maka Penilai Usaha wajib menggunakan
perusahaan-perusahaan pembanding yang memiliki
nilai pasar ekuitas
(b) Menggunakan data tingkat bunga pinjaman dari rata-rata
bank pemerintah dalam melaksanakan fungsi pembiayaan
dalam menentukan biaya utang (cost of debt) pada Tanggal
Penilaian;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-19-
(c) Menghitung persentase struktur modal berdasarkan
tingkat risiko spesifik Aset Takberwujud yang menjadi
obyek penilaian pada Tanggal Penilaian;
b) Metode build up dapat digunakan dengan cara menerapkan suatu
tingkat premium atau diskonto terhadap suatu tingkat imbal balik
yang terdapat di pasar dan mencerminkan tingkat risiko yang
berbeda; dan
c) Pengamatan langsung di pasar dengan cara melakukan
pengamatan langsung atas biaya modal dari suatu bisnis yang
hanya beroperasi dengan mengandalkan pada suatu Aset
Takberwujud yang sebanding dan sejenis Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian.
4) Dalam hal penggunaan metode build up, maka tingkat diskonto yang
diterapkan untuk menilai suatu Aset Takberwujud dapat sama dengan
atau lebih besar dari tingkat diskonto yang diterapkan dalam
penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of
capital) dan tingkat diskonto yang diperoleh dengan menggunakan
metode build up wajib disesuaikan dengan risiko yang melekat pada
Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian. Dalam hal Aset
Takberwujud merupakan aset utama dalam suatu usaha, maka tingkat
diskonto adalah sama dengan tingkat diskonto yang diterapkan dalam
penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of
capital).
5) Dalam menerapkan metode build up, Penilai Usaha wajib menentukan
biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of capital) untuk
bisnis yang menggunakan aset yang sama. Biaya modal rata-rata
tertimbang (weighted average cost of capital) tersebut merupakan rata-rata
tertimbang biaya hutang dan biaya dari ekuitas untuk bisnis yang
sama.
6)
Biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of capital)
disesuaikan dengan pembiayaan Aset Takberwujud yang menjadi
obyek penilaian untuk mencerminkan pembiayaan bisnis keseluruhan,
dan perbedaan antara risiko bisnis dengan risiko yang hanya melekat
pada Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
7)
Tingkat Imbal Balik (Rate of Return) atas Aset Takberwujud yang
terdapat di pasar dapat digunakan sebagai pengecekan atas kewajaran
tingkat diskonto yang dihasilkan dengan menggunakan metoda build-
up.
8) Dalam menerapkan tingkat diskonto dan menghitung faktor diskonto
untuk periode Proyeksi, harus dapat menggambarkan asumsi tentang
pilihan waktu dari arus kas yang didiskonto. Jika asumsi arus kas akan
secara merata terdistribusi sepanjang tahun, maka dapat diterapkan
perhitungan tengah tahun (mid-year convention) dalam menerapkan
faktor diskonto.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-20-
9)
Tingkat kapitalisasi dapat diterapkan dengan cara antara lain:
a) menggunakan suatu angka berdasarkan indikator tertentu untuk
aset sejenis di pasar; atau
b) menyesuaikan tingkat diskonto untuk mencerminkan umur dan
pertumbuhan Aset Takberwujud
q. Penilai Usaha dalam menggunakan kontribusi aset lain (contributory asset
charges) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1) Dalam menggunakan metode pendapatan lebih (excess earning method)
dari suatu Aset Takberwujud tertentu, maka arus kas wajib dikurangi
dengan kontribusi aset lain (contributory asset charges) yang terkait
dengan aset-aset lain.
2) Penerapan pajak dalam Proyeksi arus kas dan CAC memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a) Jika menggunakan Proyeksi arus kas setelah pajak, maka harus
digunakan dasar kontribusi aset lain (contributory asset charges)
setelah pajak.
b) Jika menggunakan Proyeksi arus kas sebelum pajak, maka harus
digunakan dasar kontribusi aset lain (contributory asset charges)
sebelum pajak.
3) Dalam menentukan kontribusi aset lain (contributory asset charges),
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a) mengidentifikasi kontribusi masing-masing aset terhadap arus kas;
b) mengukur nilai dari aset-aset yang memberikan kontribusi; dan
c) menentukan tingkat imbal balik wajar atas nilai aset-aset yang
memberikan kontribusi.; atau
d) kontribusi aset lain (contributory asset charges) dapat dibebankan
langsung terhadap Aset Takberwujud yang memberikan
kontribusi.
4) Dalam menggunakan metode pendapatan lebih (excess return
method/excess earning method), wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) kontribusi aset lain (contributory asset charges) ditetapkan untuk
semua aset yang memberikan kontribusi termasuk unsur yang
terkait Goodwill yang berkontribusi dalam menghasilkan arus kas;
dan
b) dalam menghitung kontribusi aset lain (contributory asset charges)
atas aset yang terkait lebih dari satu lini usaha (line of business/cash
generating units), maka kontribusi aset lain (contributory asset
charges) atas aset tersebut wajib dialokasikan pada setiap lini usaha
yang terkait.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-21-
5)
Aset yang digunakan dalam penghitungan kontribusi aset lain
(contributory asset charges), mencakup modal kerja, aset tetap, Aset
Takberwujud selain yang menjadi objek penilaian dan Aset
Takberwujud berbasis tenaga kerja.
6)
Tidak terdapat perhitungan ganda antara beban pada akun laba rugi
dengan kontribusi aset lain (contributory asset charges), dan tidak
terdapat kontribusi aset lain (contributory asset charges) yang tidak
diperhitungkan.
7) Dalam hal menetapkan Tingkat Imbal Balik (Rate of Return) dalam
perhitungan kontribusi aset lain (contributory asset charges) wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Tingkat Imbal Balik (Rate of Return) wajar atas aset berwujud
merupakan jumlah yang akan dibayar untuk penggunaan aset
tersebut, seperti jumlah yang tercantum dalam kontrak sewa
menyewa.
b) Tingkat Imbal Balik (Rate of Return) atas modal kerja, wajib
menggunakan tingkat bunga pinjaman bank pemerintah dengan
periode yang sama untuk mencerminkan adanya tambahan
Tingkat Imbal Balik (Rate of Return).
c) Tingkat Imbal Balik (Rate of Return) atas aset tenaga kerja, dapat
menggunakan biaya modal dari industri sebanding yang
memperkerjakan tenaga kerja tersebut sebagai rujukan.
d) Tingkat Imbal Balik (Rate of Return) atas Aset Takberwujud yang
terkait dengan pemasaran, dapat menggunakan tingkat royalti
hipotetis yang akan dibebankan untuk menyewakan aset sebagai
rujukan atau disesuaikan dengan tingkat diskonto yang digunakan
untuk Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
8)
Pengujian harus dilaksanakan untuk menilai kewajaran dari kontribusi
aset lain (contributory asset charges) yang digunakan, dengan cara
sebagai berikut:
a) Rata-rata tertimbang tingkat imbal balik atas aset (weighted average
rate of return on assets) harus dihitung dengan mengalikan tingkat
imbal balik dari tiap aset dengan nilainya, dan kemudian
menjumlahkan hasilnya.
b) Hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud butir a) dibagi dengan
nilai total aset tetapi tidak termasuk utang tak berbunga yang
digunakan pada bisnis dan hasilnya akan mendekati biaya modal
rata-rata tertimbang (weighted average cost of capital) untuk entitas.
r. Periode Informasi Keuangan Prospektif wajib sama dengan Sisa Masa
Manfaat Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-22-
8. PEDOMAN PENILAIAN ASET TAKBERWUJUD DENGAN PENDEKATAN
BIAYA (COST BASED APPROACH)
Dalam hal Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Biaya (Cost Based Approach)
maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Penilai Usaha dilarang menggunakan Pendekatan Biaya (Cost Based Approach)
untuk:
1)
Menilai Aset Takberwujud yang tidak sebanding dengan potensi
layanan yang setara untuk harga perolehan, seperti biaya
pengembangan merek atau judul penerbitan yang sulit untuk
ditentukan.
2)
Menilai proyek pengembangan Aset Takberwujud yang berlangsung
bertahun-tahun dan tidak memberikan kontribusi positif pada
pendapatan perusahaan.
b. Pendekatan Biaya (Cost Based Approach) hanya dapat digunakan sebagai satu-
satunya pendekatan dalam hal memenuhi persyaratan paling kurang sebagai
berikut:
1)
Aset Takberwujud tidak memiliki pendapatan yang dapat
diidentifikasi atau tidak secara langsung menghasilkan arus kas;
2) Nilai pasar Aset Takberwujud yang layak tidak tersedia; dan
3)
Transaksi terakhir untuk Aset Takberwujud tidak cukup memadai
untuk mendukung metode perbandingan pasar.
c. Prosedur yang wajib dilakukan dalam penilaian Aset Takberwujud dengan
menggunakan Pendekatan Biaya (Cost Based Approach), adalah:
1) Menentukan estimasi biaya yang akan digunakan dengan mengunakan
teknik, yaitu:
a) Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New); atau
b) Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New).
2) Hanya memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung yang
bersifat normal, sedangkan biaya khusus atau luar biasa tidak
termasuk dalam perhitungan biaya untuk Biaya Pengganti Baru
(Replacement Cost New) atau Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost
New).
3) Menghitung besarnya estimasi biaya yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dari Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian.
4) Memperkirakan Sisa Masa Manfaat dari Aset Takberwujud yang dinilai
untuk menetapkan jumlah keusangan Aset Takberwujud.
5) Menghitung jumlah keusangan dari Aset Takberwujud yang menjadi
obyek penilaian yang disesuaikan dengan Sisa Masa Manfaat.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-23-
6) Mengurangkan besarnya estimasi biaya yang telah dihitung
sebagaimana dimaksud dalam butir 3) dengan jumlah keusangan yang
telah dihitung sebagaimana dimaksud dalam butir 5).
d. Penilai Usaha wajib mengidentifikasi biaya sebagaimana dimaksud dalam
huruf c butir 2) yang telah dikeluarkan yang paling kurang meliputi:
1)
biaya bahan;
2)
3)
biaya tenaga kerja;
biaya tidak langsung (overhead);
4) keuntungan normal pengembangan; dan
5)
insentif investasi.
e. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 2) berdasarkan waktu
dikeluarkan wajib dikonversi menjadi nilai atau biaya saat ini (current cost)
dengan memperhitungkan biaya oportunitas (opportunity cost) dari biaya
yang telah dikeluarkan dalam investasi yang sebanding, menggunakan
indeks harga konsumen (consumer price index), atau menggunakan tren biaya
historis (trended historical cost).
f. Penggunaan Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) wajib memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1) merupakan estimasi biaya untuk membangun, dengan harga pada
Tanggal Penilaian, duplikat atau replika yang serupa dengan Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
2) menggunakan bahan baku, standar produksi, desain, layout, dan
kualitas tenaga kerja yang sama dengan Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian; dan
3) termasuk semua kekurangan, kelebihan, dan keusangan yang dapat
dikembalikan fungsinya.
g. Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) wajib memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1) merupakan estimasi biaya untuk membangun, dengan harga pada
Tanggal Penilaian, Aset Takberwujud dengan utilitas yang ekuivalen
dengan Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
2) menggunakan bahan baku, standar produksi, desain, layout, dan
kualitas tenaga kerja yang modern; dan
3)
tidak termasuk semua kekurangan, kelebihan, dan keusangan yang
dapat dikembalikan fungsinya.
h. Bentuk keusangan yang dapat dimasukkan dalam Pendekatan Biaya (Cost
Based Approach) Aset Takberwujud adalah:
1) Keusangan fungsional (functional obsolescence);
2) Keusangan teknologi (technological obsolescence); dan
3) Keusangan ekonomis (economic obsolescence).
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-24-
i. Teknik perhitungan keusangan
1) Keusangan fungsional (functional obsolescence)
Dalam menentukan penyusutan akibat keusangan fungsional
(functional obsolescence) sebagaimana dimaksud dalam huruf h butir 1)
maka wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Keusangan fungsional (functional obsolescence) disebabkan oleh
faktor-faktor yang timbul dari dalam Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian yang dapat mempengaruhi nilai Aset
Takberwujud, antara lain:
(1) Perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku (regulatory and legislative changes);
(2) Peningkatan persaingan (increased competition);
(3) Perubahan permintaan dan ekspektasi pasar (changes in market
demand and expectation);
(4) Peningkatan efisiensi dari peralatan baru (improved efficiency of
new equipment);
(5) Harga peralatan baru yang lebih murah (lower price for new
equipment);
(6) Peningkatan fungsional dari peralatan baru (increase
functionality of replacement);
(7) Aset Takberwujud tidak berfungsi seperti yang diharapkan;
b) Perhitungan penyusutan akibat keusangan fungsional (functional
obsolescence) dilakukan dengan cara menghitung estimasi besarnya
biaya yang diperlukan untuk membuat Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian berfungsi dengan optimal, atau
memperkirakan operasional yang tidak efisien yang dapat berupa:
(1) Biaya yang timbul untuk mengembangkan Aset Takberwujud
pada saat dibuat lebih besar bila dibandingkan dengan
sekarang;
(2) Biaya yang timbul untuk mengelola dan memelihara Aset
Takberwujud pada saat dibuat lebih besar bila dibandingkan
dengan sekarang;
c) Keusangan fungsional dicatat dalam sebuah variabel tunggal.
2) Keusangan teknologi (technological obsolescence)
Dalam menentukan penyusutan akibat keusangan teknologi
(technological obsolescence) sebagaimana dimaksud dalam huruf h butir
2) maka wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Keusangan teknologi (technological obsolescence) merupakan
penurunan nilai Aset Takberwujud karena:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-25-
(1) Standar kegunaan Aset Takberwujud baru yang lebih tinggi
dari Aset Takberwujud lama (greater capacity of new product);
(2) Fungsi-fungsi teknis yang berubah (other technical changes);
(3) Ketertinggalan teknologi (model).
b) Keusangan teknologi (technological obsolescence) dapat diukur
dengan cara sebagai berikut:
(1) Selisih biaya yang dihasilkan jika biaya untuk pengembangan
Aset Takberwujud baru lebih kecil daripada biaya
pengembangan Aset Takberwujud yang menjadi obyek
penilaian.
(2) Nilai kini atas selisih biaya operasi terkait pemeliharaan dan
penggunaan Aset Takberwujud baru dibandingkan dengan
biaya operasi terkait pemeliharaan dan penggunaan Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
3) Keusangan ekonomis (economic obsolescence)
Dalam menentukan penyusutan akibat keusangan ekonomis (economic
obsolescence) sebagaimana dimaksud dalam huruf h butir 3) maka wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Keusangan ekonomis (economic obsolescence) disebabkan oleh
faktor-faktor yang timbul dari luar Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian, antara lain:
(1) perubahan dalam tingkat persaingan;
(2) perubahan lokasi yang tidak sesuai dengan kontrak yang
mendasari Aset Takberwujud;
(3) peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4) perubahan kondisi sosial dan ekonomi;
(5) masa penggunaan Aset Takberwujud;
(6) isu lingkungan hidup; dan
(7) industri dimana Aset Takberwujud tersebut digunakan.
b) Perhitungan penyusutan akibat keusangan ekonomis (economic
obsolescence) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal, antara lain:
(1) jumlah keuntungan ekonomis di masa depan bila dibandingkan
dengan keuntungan ekonomis historis;
(2) jangka waktu keuntungan ekonomis;
(3) risiko yang timbul berkenaan dengan penurunan keuntungan
ekonomis di masa depan; dan
(4) dalam hal Aset Takberwujud yang terkait dengan pemasaran
khususnya merk dagang tidak sesuai dengan lokasi
peruntukan.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-26-
j.
Penilai Usaha wajib menguraikan alasan penggunaan bentuk keusangan
dalam laporan penilaian Aset Takberwujud.
k. Penentuan Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) dan Biaya
Pengganti Baru (Replacement Cost New) wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1)
2)
biaya pengembangan atau pembelian Aset Takberwujud yang serupa
yang memiliki produktivitas dan potensi jasa yang sama;
biaya pengembangan atau pembelian Aset Takberwujud yang sejenis
yang memiliki produktivitas dan potensi jasa yang sama atau sejenis;
3) kemungkinan pengurangan pajak atas biaya tertentu yang digunakan
untuk mengganti Aset Takberwujud;
4) dalam hal biaya pengembangan atau pembelian Aset Takberwujud
merupakan yang sejenis tapi tidak persis sama, wajib dilakukan
penyesuaian antara lain amortisasi agar biaya tersebut mencerminkan
karakteristik dari Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
dan
5)
wajib menguraikan penyesuaian atas amortisasi dalam laporan
penilaian Aset Takberwujud.
l. Keusangan dari Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian dihitung
dengan menggunakan Sisa Masa Manfaat.
9.
KESIMPULAN NILAI
Penilai Usaha dalam menyusun kesimpulan nilai Aset Takberwujud, wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam membuat kesimpulan Nilai akhir Aset Takberwujud, wajib
mempertimbangkan:
1) Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian dan prosedur penilaian yang
relevan untuk Aset Takberwujud; dan
2) data dan informasi yang tersedia dan relevan untuk Aset Takberwujud;
b. Kesimpulan Nilai Aset Takberwujud sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
wajib diperoleh dengan cara:
1) mengukur kehandalan hasil penilaian yang didapatkan dari
penggunaan beberapa Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian
yang berbeda;
2) menghubungkan dan merekonsiliasi hasil penilaian yang didapatkan
dari penggunaan beberapa Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian
yang berbeda; dan
3) menentukan bahwa kesimpulan Nilai akhir Aset Takberwujud
merupakan hasil penilaian pada lebih dari satu Pendekatan Penilaian
dan Metode Penilaian.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-27-
c. wajib mengungkapkan secara jelas dalam Laporan Penilaian Usaha mengenai
prosedur penyesuaian dan rekonsiliasi yang dilakukan untuk memperoleh
kesimpulan Nilai akhir Aset Takberwujud, termasuk:
1)
alasan-alasan penerapan Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian
yang digunakan;
2) pertimbangan dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan; dan
3)
rekonsiliasi terhadap indikasi Nilai Aset Takberwujud yang dihasilkan
oleh masing-masing Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian yang
digunakan.
d. Kesimpulan Nilai akhir Aset Takberwujud wajib dinyatakan dalam satu nilai
tertentu (single amount) dalam mata uang yang sesuai dengan mata uang
yang digunakan di dalam laporan keuangan Obyek Penilaian.
10. ALOKASI HARGA BELI (PURCHASE PRICE ALLOCATION) ATAS ASET
TAKBERWUJUD DALAM RANGKA KOMBINASI BISNIS
a. Dasar Alokasi Harga Beli (Purchase Price Allocation) dalam rangka Kombinasi
Bisnis atas Aset Takberwujud adalah laporan keuangan dan Laporan
Penilaian Properti.
b. Tahapan dalam Alokasi Harga Beli (Purchase Price Allocation) dalam rangka
Kombinasi Bisnis atas Aset Takberwujud dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
1)
Melakukan analisis paling kurang:
a) Tujuan kebutuhan alokasi Aset Takberwujud.
b) Identifikasi pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi.
c) Penentuan tanggal akuisisi dan Harga Beli.
d) Analisis transaksi akuisisi dan rencana bisnis.
2)
Melakukan identifikasi paling kurang:
a) Semua Aset Takberwujud dan kewajiban yang nilainya tidak
mencerminkan Nilai Pasar Wajar.
b) Aset Takberwujud dan kewajiban kontijensi yang tidak diakui
dalam laporan keuangan.
c) Pemeriksaan kriteria pengakuan aset dan liabilitas yang
teridentifikasi.
3) Melakukan penilaian Aset Takberwujud paling kurang:
a) Menentukan pendekatan penilaian dan metode penilaian serta
asumsi yang digunakan.
b) Menentukan parameter penilaian (misalnya biaya modal).
c) Menghitung Nilai Pasar Wajar.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-28-
4) Melakukan alokasi Aset Takberwujud dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a) Harga Beli dari transaksi Akuisisi.
b) Nilai dari aset dan liabilitas antara lain:
(1) Nilai wajar aset berwujud;
(2) Nilai Pasar Wajar Aset Takberwujud;
(3) Nilai Pasar Wajar liabilitas;
(4) Nilai Pasar Wajar liabilitas kontinjensi;
(5) Pajak tangguhan; dan
(6) Goodwill.
c) Nilai wajar aset berwujud berupa properti didapatkan dari hasil
penilaian properti.
d) Nilai Pasar Wajar Aset Takberwujud didapatkan dari Penilaian
Usaha.
e) Nilai wajar aset berwujud yang bukan berupa properti, Nilai Pasar
Wajar liabilitas dan Nilai Pasar Wajar liabilitas kontijensi
merupakan nilai buku yang disesuaikan dengan kondisi yang
wajar.
f) Goodwill merupakan nilai sisa yang tidak dapat diidentifikasikan
lagi pada saat pelaksanaan Alokasi Harga Beli (Purchase Price
Allocation).
c. Laporan Penilaian Properti yang menjadi dasar Alokasi Harga Beli (Purchase
Price Allocation) dalam rangka Kombinasi Bisnis atas Aset Takberwujud wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1)
2)
3)
hasil penilaian properti yang digunakan sebagai acuan adalah hasil
penilaian properti yang diterbitkan oleh Penilai Properti;
hasil penilaian properti yang dijadikan acuan wajib dilampirkan dalam
laporan penilaian Aset Takberwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli
(Purchase Price Allocation); dan
Tanggal Penilaian (Cut Off Date) Aset Takberwujud dalam rangka
Alokasi Harga Beli (Purchase Price Allocation) wajib sama dengan
Tanggal Penilaian (Cut Off Date) pada penilaian properti.
d. Laporan keuangan yang menjadi dasar Alokasi Harga Beli (Purchase Price
Allocation) dalam rangka Kombinasi Bisnis atas Aset Takberwujud wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar Alokasi Harga Beli
(Purchase Price Allocation) adalah laporan keuangan dalam proses audit
oleh akuntan dan/atau laporan keuangan perusahaan peserta
penggabungan (laporan keuangan konsolidasi) yang telah diaudit oleh
akuntan; dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-29-
2)
Tanggal laporan penilaian Aset Takberwujud dalam rangka Alokasi
Harga Beli (Purchase Price Allocation) yang pertama kali dilakukan wajib
sama dengan tanggal terjadinya Kombinasi Bisnis.
11. LAPORAN PENILAIAN ASET TAKBERWUJUD
a. Ketentuan Umum
1)
Penilai Usaha yang melakukan penugasan penilaian Aset Takberwujud
wajib membuat laporan penilaian Aset Takberwujud yang menyajikan
kesimpulan Nilai akhir terhadap Aset Takberwujud suatu perusahaan.
2) Laporan penilaian Aset Takberwujud sebagaimana dimaksud dalam
butir 1) wajib berbentuk laporan lengkap (narrative report atau long form
report) yang meliputi antara lain:
a) Laporan penilaian Aset Takberwujud dalam rangka penilaian
perusahaan dan/atau badan usaha, penilaian penyertaan dalam
perusahaan dan/atau transaksi; dan/atau
b) Laporan penilaian Aset Takberwujud dalam rangka Alokasi Harga
Beli (Purchase Price Allocation) dan/atau Laporan Keuangan.
3)
4)
Penilai Usaha wajib mengungkapkan dalam laporan penilaian Aset
Takberwujud, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban
pelaporan dalam Peraturan ini.
Penilai Usaha wajib menggunakan definisi dan istilah-istilah
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a. Dalam hal Penilai
Usaha menggunakan definisi dan istilah-istilah lain yang tidak
ditetapkan dalam Peraturan ini, maka definisi dan istilah-istilah lain
tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan penilaian Aset
Takberwujud.
b. Isi laporan penilaian Aset Takberwujud sebagaimana dimaksud dalam huruf
a butir 2) poin a) yang berbentuk laporan lengkap (narrative report atau long
form report) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
1)
2)
3)
Surat Pengantar;
Daftar Isi;
Pendahuluan, yang wajib menjelaskan dan mengungkapkan paling
kurang hal-hal sebagai berikut:
a) Nomor laporan penilaian atau nomor referensi;
b) Tanggal laporan penilaian;
c) Identitas pemberi tugas antara lain nama, bidang usaha, alamat,
nomor telepon, faksimili, email;
d) Nomor dan tanggal kontrak surat perjanjian kerja atau proposal
yang telah disetujui untuk penugasan dimaksud;
e) Uraian mengenai Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
f) Tanggal Penilaian;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-30-
g) Maksud dan tujuan penilaian;
h) Ruang lingkup penilaian;
i) Dasar nilai yang digunakan;
j) Definisi dan istilah yang digunakan dalam penilaian;
k) Uraian informasi yang digunakan dalam analisis;
l) Pendekatan dan metode penilaian yang ditetapkan serta alasan
penggunaannya;
m) Uraian proses penilaian;
n) Pernyataan independensi dari Penilai Usaha dan tim penugasan
penilaian profesional yang terlibat dalam penugasan dan Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP);
o) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas serta skenario hipotesis yang
secara langsung mempengaruhi penilaian;
p) Uraian mengenai Tenaga Ahli dan hasil pekerjaan Tenaga Ahli
dalam hal Penilai Usaha mendasarkan penilaiannya pada hasil
kerja Tenaga Ahli;
q) Uraian mengenai Penilai Properti dan hasil penilaian oleh Penilai
Properti dalam hal Penilai Usaha mendasarkan penilaiannya pada
hasil penilaian properti;
r) Penjelasan mengenai kejadian penting setelah Tanggal Penilaian
(subsequent event) (jika ada);
s) Uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan penilaian (jika ada); dan
t) Tambahan informasi lain yang diperlukan agar pengguna laporan
penilaian Aset Takberwujud memperoleh informasi yang memadai
di luar hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud dalam
poin a) sampai poin s).
4)
Ringkasan hasil penilaian Aset Takberwujud menjelaskan dan
mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
a) Aset Takberwujud yang teridentifikasi;
b) Informasi ringkas mengenai Aset Takberwujud;
c) Pendekatan dan Metode penilaian yang digunakan;
d) Indikasi nilai; dan
e) Sisa Masa Manfaat.
5) Data dan Informasi
Penilai Usaha wajib mengidentifikasi dan mengungkapkan data dan
informasi baik yang diketahui maupun patut diketahui, yang diperoleh
dari dalam atau dari luar pihak pemberi tugas, yang paling kurang
meliputi:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-31-
a) Uraian mengenai pihak-pihak (perusahaan) yang terlibat dalam
transaksi;
b) Uraian mengenai transaksi yang mendasari dilakukannya
penilaian Aset Takberwujud;
c) Informasi mengenai spesifikasi teknis dari Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian;
d) Hasil pemeriksaan atas dokumen hukum yang relevan dengan
Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
e) Informasi mengenai identitas dan jabatan pihak-pihak yang telah
diwawancarai dan hubungannya dengan Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian;
f) Informasi keuangan;
g) Informasi perpajakan;
h) Data industri;
i) Data pasar;
j) Data ekonomi;
k) Informasi empiris lainnya;
l) Dokumen dan sumber informasi yang disediakan oleh atau yang
terkait dengan entitas; dan
m) Informasi non keuangan yang relevan mengenai Aset Takberwujud
yang menjadi obyek penilaian.
6)
Klasifikasi dan Karakteristik Aset Takberwujud
a) Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai
klasifikasi Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian; dan
b) Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai
karakteristik Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
7)
Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif
Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai analisis
yang dilakukan terhadap Informasi Keuangan Prospektif dalam hal
Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan, paling kurang
meliputi:
a) Tingkat diskonto dan/atau tingkat kapitalisasi yang menjadi dasar
analisis;
b) Penyesuaian yang dilakukan Penilai Usaha terhadap Informasi
Keuangan Prospektif yang berasal dari manajemen; dan
c) Alasan penetapan Sisa Masa Manfaat yang unidentified, dalam hal
Penilai Usaha menetapkan periode Informasi Keuangan Prospektif
ke dalam periode tetap (fix time period) dan periode unidentified.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-32-
8) Pertimbangan Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian Aset
Takberwujud
a) Penilai Usaha wajib menyatakan bahwa telah mempertimbangkan
penggunaan Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
b) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan
pertimbangan penggunaan Pendekatan Penilaian dan Metode
Penilaian serta uraian dalam penerapannya.
9) Penentuan Tingkat Diskonto
a) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan teknik
perhitungan yang dipakai untuk menentukan tingkat diskonto
dalam rangka penggunaan Pendekatan Pendapatan;
b) Penilai Usaha wajib mengungkapkan alasan dan pertimbangan
penggunaan teknik penentuan tingkat diskonto; dan
c) Penilai Usaha wajib mengungkapkan asumsi khusus yang
digunakan dalam penentuan tingkat diskonto.
10) Perhitungan Indikasi Nilai
Penilai Usaha wajib mengungkapkan proses perhitungan untuk
menghasilkan Nilai untuk setiap Aset Takberwujud yang menjadi
obyek penilaian yang memuat hal-hal paling kurang sebagai berikut:
a) Aset Takberwujud yang teridentifikasi;
b) Pendekatan dan Metode penilaian yang digunakan;
c) Tingkat diskonto yang digunakan dalam hal Penilai menggunakan
Pendekatan Pendapatan;
d) Perhitungan contributory assets charges serta pertimbangan yang
mendasarinya dalam hal Penilai menggunakan Pendekatan
Pendapatan;
e) Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif dalam hal Penilai
menggunakan Pendekatan Pendapatan;
f) Indikasi Nilai Aset Takberwujud; dan
g) Sisa Masa Manfaat.
11) Rekonsiliasi Estimasi Nilai dan Kesimpulan Nilai
a) Penilai Usaha wajib menyajikan rekonsiliasi dari berbagai estimasi
Nilai yang diperoleh dari Pendekatan Penilaian dan Metode
Penilaian yang digunakan serta mengungkapkan pertimbangan
rekonsiliasi yang mendasari kesimpulan Nilai.
b) Penilai Usaha wajib menyajikan kesimpulan Nilai dalam nilai
tunggal (single amount).
12) Pernyataan Penilai Usaha
Penilai Usaha wajib mengungkapkan pernyataan bahwa:
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-33-
a) Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian pada Tanggal
Penilaian (cut off date);
b) Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan
dalam laporan penilaian Aset Takberwujud;
c) Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d) Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian
profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
e) Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan;
f) Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi
pembatas;
g) Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan
dapat dipertanggungjawabkan; dan
h) Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.
13) Kualifikasi Penilai Usaha
Penilai Usaha wajib mengungkapkan informasi mengenai kualifikasi
dan keahlian Penilai Usaha.
14) Tanda Tangan Penilai Usaha
Penilai Usaha wajib menandatangani laporan penilaian Aset
Takberwujud dengan mencantumkan nama, tempat, Nomor STTD
serta tanggal pelaporan.
15) Lampiran
Laporan penilaian Aset Takberwujud wajib memuat lampiran yang
diperlukan dalam melakukan analisis dan mendukung hasil penilaian.
c.
Isi laporan Penilaian Aset Takberwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli
(Purchase Price Allocation) dan/atau Laporan Keuangan
Laporan penilaian Aset Takberwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli
(Purchase Price Allocation) dan/atau Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 2) poin b) yang berbentuk laporan lengkap
paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
1)
2)
3)
Surat Pengantar;
Daftar Isi;
Pendahuluan, yang wajib menjelaskan dan mengungkapkan paling
kurang hal-hal sebagai berikut:
a) Nomor laporan penilaian atau nomor referensi;
b) Tanggal laporan penilaian;
c) Identitas pemberi tugas antara lain nama, bidang usaha, alamat,
nomor telepon, faksimili, email;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-34-
d) Nomor dan tanggal kontrak surat perjanjian kerja atau proposal
yang telah disetujui untuk penugasan dimaksud;
e) Uraian mengenai Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
f) Tanggal Penilaian;
g) Maksud dan tujuan penilaian;
h) Ruang lingkup, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Uraian mengenai Aset Takberwujud yang menjadi obyek
penilaian;
(2) Data dan dokumen yang dianalisis termasuk keterangan
mengenai sumber data;
(3) Identitas pihak-pihak yang memberikan data dan informasi
sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam penilaian
Aset Takberwujud yang berasal dari perusahaan yang
mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih;
(4) Keterangan mengenai laporan keuangan yang menjadi dasar
dalam melakukan alokasi Aset Takberwujud dan/atau Laporan
Keuangan; dan
(5) Uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan penilaian (jika ada);
i) Dasar nilai yang digunakan;
j) Definisi dan istilah yang digunakan dalam penilaian;
k) Uraian informasi yang digunakan dalam analisis;
l) Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian yang ditetapkan serta
alasan penggunaannya;
m) Uraian proses penilaian;
n) Pernyataan independensi dari Penilai Usaha dan tim penugasan
penilaian profesional yang terlibat dalam penugasan dan Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP);
o) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas serta skenario hipotesis yang
secara langsung mempengaruhi penilaian;
p) Uraian mengenai Tenaga Ahli dan hasil pekerjaan Tenaga Ahli
dalam hal Penilai Usaha mendasarkan penilaiannya pada hasil
kerja Tenaga Ahli;
q) Uraian mengenai Penilai Properti dan hasil penilaian oleh Penilai
Properti dalam hal Penilai Usaha mendasarkan penilaiannya pada
hasil penilaian properti;
r) Penjelasan mengenai kejadian penting setelah Tanggal Penilaian
(subsequent event) (jika ada);
s) Uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan penilaian (jika ada); dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-35-
t) Tambahan informasi lain yang diperlukan agar pengguna laporan
penilaian Aset Takberwujud memperoleh informasi yang memadai
di luar hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana dimaksud dalam
poin a) sampai poin s).
4)
Uraian mengenai Kombinasi Bisnis yang mendasari dilakukannya
penilaian Aset Takberwujud dalam rangka Alokasi Harga Beli
(Purchase Price Allocation) dan/atau Laporan Keuangan yang meliputi
hal-hal paling kurang sebagai berikut:
a) Tanggal Kombinasi Bisnis atau tanggal akusisi;
b) Rincian biaya akuisisi (purchase price consideration) termasuk biaya-
biaya penunjang;
c) Aspek hukum menyangkut Kombinasi Bisnis;
d) Identifikasi pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam
Kombinasi Bisnis; dan
e) Hal-hal khusus mengenai Kombinasi Bisnis yang menurut
pertimbangan profesional Penilai Usaha memberikan pengaruh
yang material dan perlu diperhitungkan dalam proses penilaian;
5) Data dan Informasi
Penilai Usaha wajib mengidentifikasi dan mengungkapkan data dan
informasi baik yang diketahui maupun patut diketahui, yang diperoleh
dari dalam atau dari luar pihak pemberi tugas, yang paling kurang
meliputi:
a) Informasi mengenai spesifikasi teknis dari Aset Takberwujud yang
menjadi obyek penilaian;
b) Hasil penelaahan atas aspek hukum yang relevan dengan Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
c) Informasi mengenai identitas dan jabatan pihak-pihak yang telah
diwawancarai dalam hal hubungannya dengan Kombinasi Bisnis
serta Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian;
d) Informasi keuangan;
e) Informasi perpajakan;
f) Data industri;
g) Data pasar;
h) Data ekonomi;
i) Informasi empiris lainnya;
j) Dokumen dan sumber informasi yang disediakan oleh atau yang
terkait dengan entitas; dan
k) Informasi non keuangan yang relevan mengenai Aset Tak
Berwujud yang menjadi obyek penilaian.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-36-
6)
Klasifikasi dan Karakteristik Aset Takberwujud
a) Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai
klasifikasi Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian; dan
b) Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai
karakteristik Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
7)
Identifikasi Aset Takberwujud
Penilai Usaha wajib menentukan setiap Aset Takberwujud
teridentifikasi untuk dinilai berdasarkan karakteristik masing-masing
Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian.
8)
9)
Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif
Penilai Usaha wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai analisis
yang dilakukan tehadap Informasi Keuangan Prospektif dalam hal
Penilai Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan, paling kurang
meliputi:
a) Tingkat diskonto dan/atau tingkat kapitalisasi yang menjadi dasar
analisis;
b) Penyesuaian yang dilakukan Penilai Usaha terhadap Informasi
Keuangan Prospektif yang berasal dari manajemen; dan
c) Alasan penetapan Sisa Masa Manfaat yang unidentified, dalam hal
Penilai Usaha menetapkan periode Informasi Keuangan Prospektif
ke dalam periode tetap (fix time period) dan periode unidentified.
10) Pendekatan dan Metode Penilaian Aset Takberwujud
a) Penilai Usaha wajib menyatakan bahwa Penilai Usaha telah
mempertimbangkan Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
b) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan
pertimbangan penggunaan Pendekatan Penilaian dan Metode
Penilaian serta uraian dalam penerapannya.
11) Penentuan Tingkat Diskonto
a) Penilai Usaha wajib menjelaskan dan mengungkapkan teknik
perhitungan yang dipakai untuk menentukan tingkat diskonto
dalam rangka penggunaan Pendekatan Pendapatan;
b) Penilai Usaha wajib mengungkapkan alasan dan pertimbangan
penggunaan teknik penentuan tingkat diskonto; dan
c) Penilai Usaha wajib mengungkapkan asumsi khusus yang
digunakan dalam penentuan tingkat diskonto.
12) Perhitungan Nilai Setiap Aset Takberwujud yang teridentifikasi
Penilai Usaha wajib mengungkapkan proses perhitungan untuk
menghasilkan Nilai untuk setiap Aset Takberwujud yang diidentifikasi
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-37-
yang menjelaskan dan mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai
berikut:
a) Aset Takberwujud yang teridentifikasi;
b) Sisa Masa Manfaat;
c) Pendekatan dan Metode penilaian yang digunakan;
d) Tingkat diskonto yang digunakan dalam hal Penilai menggunakan
Pendekatan Pendapatan;
e) Perhitungan contributory assets charges serta pertimbangan yang
mendasarinya dalam hal Penilai Usaha menggunakan multiple-
period excess earning method pada Pendekatan Pendapatan;
f) Analisis atas Informasi Keuangan Prospektif dalam hal Penilai
Usaha menggunakan Pendekatan Pendapatan; dan
g) rekonsiliasi dari berbagai estimasi Nilai yang diperoleh dari
Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian yang digunakan serta
pengungkapan pertimbangan rekonsiliasi yang mendasari
kesimpulan Nilai dalam hal Penilai menggunakan lebih dari satu
pendekatan penilaian.
h) Kesimpulan Nilai dalam nilai tunggal (single amount).
13) Perhitungan nilai Goodwill
Penilai Usaha wajib mengungkapkan dan menguraikan perhitungan
dari nilai sisa yang akan dialokasikan sebagai Goodwill dalam hal
Alokasi Harga Beli (Purchase Price Allocation).
14) Rekapitulasi Nilai
Penilai wajib melakukan pengecekan terhadap nilai dengan melakukan
perbandingan antara biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average
cost of capital) dan rata-rata tertimbang tingkat imbal balik atas aset
(weighted average rate of return on assets) untuk memperoleh keyakinan
yang memadai bahwa Nilai yang dihasilkan telah mencerminkan
kondisi yang wajar dalam hal Alokasi Harga Beli (Purchase Price
Allocation) dan/atau Laporan Keuangan.
15) Pernyataan Penilai Usaha
Penilai Usaha wajib mengungkapkan pernyataan bahwa:
a) Penilai Usaha dalam keadaan independen dalam melaksanakan
penugasan penilaian Aset Takberwujud;
b) Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap Aset
Takberwujud yang menjadi obyek penilaian pada Tanggal
Penilaian;
c) Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan
dalam laporan penilaian Aset Takberwujud;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-38-
d) Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e) Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian
profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai Aset
Takberwujud;
f) Lingkup pekerjaan dan data Aset Takberwujud yang dianalisis
telah diungkapkan;
g) Kesimpulan Nilai Aset Takberwujud telah sesuai dengan asumsi-
asumsi dan kondisi pembatas; dan
h) Data ekonomi dan industri dalam laporan penilaian Aset
Takberwujud diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini Penilai
Usaha dapat dipertanggungjawabkan;
16) Kualifikasi Penilai Usaha
Penilai Usaha wajib mengungkapkan informasi mengenai kualifikasi
dan keahlian Penilai Usaha.
17) Tanda Tangan Penilai Usaha
Penilai Usaha wajib menandatangani Laporan Penilaian Usaha dengan
mencantumkan nama, tempat, Nomor STTD, serta tanggal pelaporan.
18) Lampiran
Laporan Penilai Usaha wajib memuat lampiran yang diperlukan dalam
melakukan analisis dan mendukung hasil penilaian.
12. PENGUJIAN ATAS IMPAIRMEN ASET TAKBERWUJUD ATAU REVALUASI
ASET TAKBERWUJUD DALAM RANGKA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN
Dalam hal Penilai Usaha memperoleh penugasan dalam rangka pengujian
Impairmen Aset Takberwujud atau revaluasi Aset Takberwujud dalam rangka
penyajian laporan keuangan, maka:
a. Penilai Usaha wajib mengikuti ketentuan penilaian dalam Peraturan ini.
b. Bentuk dan isi laporan pengujian atas Impairmen Aset Takberwujud atau
revaluasi Aset Takberwujud dalam rangka penyajian laporan keuangan
disusun secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. KETENTUAN PENUTUP
a. Sejak dikeluarkannya Peraturan ini, maka Penilai Usaha wajib melakukan
penilaian Aset Takberwujud atas seluruh kegiatan Penilaian Usaha sesuai
dengan ruang lingkup kegiatan Penilai Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Nomor VIII.C.1.
b. Dalam hal tidak diatur di dalam Peraturan ini, maka Penilai Usaha wajib
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK
Nomor VIII.C.3.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-620/BL/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011
-39-
c. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar
Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap
pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang
menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Nopember 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-620/BL/2011|KEPTA-BAPEPAM/2011 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PENILAIAN DAN PENYAJIAN LAPORAN PENILAIAN ASET TAKBERWUJUD DI PASAR MODAL </reg_title>
<set_date> 30 Nopember 2011 </set_date>
<effective_date> 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2011 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '125/PMK.01/2008|PER-MENKEU/2008', '45/M|KEPPRES/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995', 'KEP-340/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM/2009' </related_reg>
|
Peraturan Nomor VI.A.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-34/PM/1996
TENTANG
PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
Pasal 1
Ketentuan mengenai Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, diatur dalam Peraturan Nomor
VI.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor VI.A.1
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
:
pada tanggal :
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor VI.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
: Kep- 34/PM/1996
: 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR VI.A.1: PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
1. Permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian diajukan kepada Bapepam dalam
rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disertai dokumen-dokumen
sebagai berikut :
a. anggaran dasar beserta perubahannya;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c. izin usaha sebagai Bank Umum;
d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di
Bapepam;
e. buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang akan dilakukan serta uraian
mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh bank tersebut;
f.
rekomendasi dari Bank Indonesia bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai
Kustodian ditinjau dari tingkat kesehatan bank;
g. pernyataan direksi yang berisi bahwa :
1) bersedia untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;
2) peralatan keamanan telah memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan peraturan
Bapepam; dan
3) administrasi Kustodian terpisah dari kegiatan bank lainnya;
h. daftar nama, data direksi dan komisaris yang memuat:
1) riwayat hidup;
2) Kartu Tanda Penduduk; dan
3) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang.
i. daftar pejabat penanggung jawab bagian Kustodian yang memuat:
1) riwayat hidup;
2) Kartu Tanda Penduduk; dan
3) salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
4) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang;
5) salinan ijazah pendidikan formal terakhir; dan
6) 1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.
IV-3
Peraturan Nomor VI.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor
Tanggal
: Kep- 34/PM/1996
: 17 Januari 1996
3. Buku pedoman operasional memuat sekurang-kurangnya :
a. struktur organisasi bank dan struktur organisasi Kustodian;
b. daftar pegawai yang menangani kegiatan Kustodian disertai uraian pekerjaan;
c. standar prosedur operasi kegiatan Kustodian;
d. prosedur penggantian warkat surat kolektif yang rusak atau hilang;
e. standar kontrak dengan nasabah yang sekurang-kurangnya menguraikan tentang :
1) hal-hal khusus mengenai tugas dan kewajiban Kustodian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan jasa-jasa penagihan dividen, bunga atau hak-hak lain, pemindahan
pemilikan, penyerahan atau penerimaan warkat, pelaporan, dan jasa lainnya; dan
2) penegasan biaya-biaya dan pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan.
f. daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan, meliputi antara lain pendaftaran saham,
pemecahan warkat surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham,
penyimpanan harta, penyelesaian transaksi, dan jasa lain yang diberikan;
g. program keamanan kegiatan Kustodian yang meliputi antara lain program
penanggulangan bencana, program asuransi, sistem pengendalian intern, tata
letak, dan tata ruang yang mendukung kelancaran kegiatan operasional Kustodian; dan
h. kebijakan pemberian ganti rugi kepada nasabah untuk setiap kerugian yang timbul
akibat kelalaian atau kesengajaan Kustodian dalam mengelola harta nasabah.
4. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian,
Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, meminta untuk presentasi, dan
melakukan pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi
syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan
bahwa :
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-2 lampiran
2 peraturan ini; atau
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI.A.1-3 lampiran 3
peraturan ini.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi
syarat, Bapepam memberikan surat persetujuan dengan Formulir Nomor VI.A.1-4 lampiran
4 peraturan ini.
Ditetapkan di
:
Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-4
Peraturan Nomor VI.A.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.A.1-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Persetujuan Bank
Umum Sebagai Kustodian.
: 1
Peraturan Nomor : VI.A.1
Jakarta,. ......................19....
KEPADA
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
........................
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Kustodian. Untuk
bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :
1.Nama pemohon
2. Alamat pemohon
: ............................................... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Bank Umum
4. Alamat Bank Umum
: ...............................................................
: ............................................................................
............................................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ................................... - .
(Kota & Kode Pos)
5. Nomor Telepon, Telex,
dan Faksimile
6.Nomor dan tanggal
pengesahan Anggaran
Dasar oleh Departemen
Kehakiman
7. Nomor Pokok Wajib Pajak
: ............................................................................
:
.
.
.
.
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Anggaran Dasar Bank dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen
Kehakiman;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
3. Izin Usaha sebagai Bank Umum;
4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar
di Bapepam;
IV-5
.
.
.
: ...............................................................
: ................................................................
: ................................................................
..............................................................
(Nama Jalan & Nomor)
Peraturan Nomor VI.A.1
5. Buku pedoman operasional Kustodian;
6. Rekomendasi dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bank sehat untuk
melakukan kegiatan sebagai Kustodian;
7. Pernyataan direksi bersedia untuk menaati ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;
8. Daftar nama, data direksi dan komisaris;
9. Daftar pejabat penanggungjawab bagian Kustodian;
10. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar
Pertanyaan) formulir ini.
Demikianlah permoonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
Pemohon
materai
...................................
( Nama Lengkap )
IV-6
Peraturan Nomor VI.A.1
LAMPIRAN : 1
Formulir Nomor : VI.A.1-1
DAFTAR PERTANYAAN
I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :
1. Semua pertanyaan (Bagian I sampai Bagian II) dalam permohonan Izin Usaha ini wajib dijawab oleh
Pemohon.
2.
Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh calon komisaris, direktur
atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.
3. Berilah tanda
tanda
dalam kotak
dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah
di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
II. PENGELOLAAN KEGIATAN
1. Apakah unit administrasi Kustodian Saudara diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan
bank lainnya?
ya
tidak
Apabila “ya” :
a. Kepada siapa informasi atau laporan kegiatan tentang Kustodian diberikan?
b. Lampirkan buku pedoman keamanan untuk jasa penitipan yang antara lain mengatur
para pegawai bagian penitipan yang hanya dapat bekerja di bagian yang berhubungan
dengan penerimaan dan penyampaian aktiva dalam penitipan.
c. Lampirkan nama pegawai berikut jabatannya di mana yang bersangkutan tidak
melaksanakan jasa yang lain untuk bagian lain pada bank Saudara.
d. Apakah tempat kasir dan meja untuk menerima dan menyampaikan aktiva dalam penitipan
letaknya berdekatan dengan bagian pengelola Kustodian?
ya
tidak
e. Apakah kamar besi dan brankas letaknya berdekatan dengan bagian pengelola Kustodian?
ya
tidak
f.
Apakah semua aktiva yang dititipkan disimpan pada ruangan petugas administrasi dari bagian
Kustodian?
ya
tidak
2. Apakah semua catatan yang berhubungan dengan aktiva yang dititipkan disimpan di dekat
bagian pengelola Kustodian dan dalam kekuasaan bagian tersebut serta terpisah dari catatan,
dokumen lain dari bank dimaksud?
ya
III PERSYARATAN KEAMANAN
1. Apakah ada pejabat atau petugas keamanan yang bertanggung jawab atas pemasangan,
pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat pengaman, dan bertanggung jawab atas
pengembangan serta administrasi program pengamanan tersebut?
ya
tidak
IV-7
tidak
Peraturan Nomor VI.A.1
2. Apakah pejabat keamanan dimaksud mendapat pengawasan dari Direksi perusahaan yang
bersangkutan?
ya
tidak
3. Apakah tempat di sekitar kamar besi diberi penerangan waktu gelap?
ya
tidak
4. Apakah pintu luar dan jendela yang langsung menuju ke bagian penitipan terkunci dengan alat yang
tahan pengrusakan?
ya
tidak
5. Apakah bagian Kustodian telah diperlengkapi dengan tanda bahaya perampokan yang akan mengirim
sinyal tanpa bunyi kepada petugas keamanan yang ditempatkan di luar bagian penitipan?
ya
tidak
6. Apakah bank telah mempunyai program pengamanan tertulis yang dirancang untuk mengamankan
bagian Kustodian dari perampokan, pencurian dan yang dapat membantu mengenali pihak-pihak
yang melakukan tindakan tersebut? Lampirkan secara tertulis program pengaman tersebut?
ya
tidak
7. Apakah ada jadwal pemeriksaan, pengetesan, dan pemeliharaan semua alat pengaman yang
dipasang di bagian Kustodian?
ya
tidak
8. Bagaimana cara menunjukkan pejabat atau petugas yang akan bertanggung jawab atas terlaksananya
pemeriksaan, pengetesan pemeliharaan dan bekerjanya alat pengaman tersebut dengan baik?
9. Apakah telah ada ketentuan bahwa pejabat tersebut pada angka 8 di atas diharuskan memelihara
catatan pemeriksaan, pengetesan dan pemeliharaan alat pengaman?
ya
tidak
10. Apakah telah ada persyaratan batas minimum setiap mata uang yang dikuasai oleh bagian Kustodian?
ya
tidak
11. Bagaimana cara pembayaran kepada semua nasabah penitipan dan pihak ketiga dilaksanakan?
12. Apakah telah ada persyaratan bahwa pembayaran kepada pihak ketiga harus dilaksanakan dengan
cara mengurangkan rekening koran pihak tersebut di bank?
ya
tidak
13. Apakah telah ada persyaratan bahwa semua mata uang, Efek dan surat-surat berharga sejenisnya
disimpan di kamar besi atau brankas yang terkunci di luar jam kerja?
ya
tidak
IV-8
Peraturan Nomor VI.A.1
14. Bagaimana standar kamar besi dan brankas yang digunakan untuk menyimpan mata uang, Efek
dan barang berharga lain?
15. Apakah telah ditunjuk seorang atau beberapa orang yang akan memastikan bahwa semua alat
pengaman bekerja dengan baik?
ya
tidak
16. Apakah telah ditunjuk seorang atau beberapa orang pegawai yang bertugas melakukan pemeriksaan
sesudah jam kantor untuk memastikan bahwa mata uang, Efek dan surat-surat berharga telah
disimpan dengan rapi dan memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang tidak berwenang di tempat
tersebut?
ya
ya
tidak
17. Apakah telah diadakan latihan berkala bagi bagi pegawai-pegawai yang bertugas dalam program
keamanan?
tidak
18. Apakah pos-pos kasir dirancang sedemikian rupa sehingga para kasir dapat terlindung dari bahaya
serangan langsung dengan senjata api atau senjata tajam?
ya
tidak
Apabila “ya”, uraikan spesifikasi dari perlindungan kasir tersebut?
19. Sebutkan spesifikasi kamar besi dan brankas Kustodian.
20. Apakah duplikat catatan-catatan pembukuan yang berkaitan dengan pengoperasian dari semua
aktiva Kustodian disimpan di ruang tersendiri dan aman?
ya
tidak
IV. PEDOMAN OPERASIONAL
1. Apakah sudah ada standar kontrak jasa antara Kustodian dan nasabah?
ya
tidak
2. Uraikan tetang tata cara untuk setiap jasa yang tercantum dalam standar kontrak jasa.
3. Lampirkan daftar biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk jasa-jasa yang diberikan menurut
kontrak dimaksud.
4. Apakah telah ada program keamanan tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris?
ya
tidak
Apabila “ya”, lampirkan.
5. Apakah telah ada program penanggulangan bencana yang disetujui oleh dewan komisaris?
ya
tidak
Apabila “ya” lampirkan.
6.
Lampirkan bagan organisasi Kustodian dan uraikan tentang tugas setiap pegawai yang telah disetujui
oleh dewan komisaris.
IV-9
Peraturan Nomor VI.A.1
7. Apakah telah ada tata cara yang disetujui untuk setiap jasa yang digambarkan dalam
standar kontrak jasa?
ya
tidak
8. Apakah telah mempunyai tata cara internal audit yang memuat mekanisme dalam menghitung
Efek dan surat-surat berharga lainnya yang dikuasai?
ya
tidak
Apabila “ya”, setiap beberapa bulan sekali internal audit tersebut dilaksanakan.
9. Apakah telah ada program asuransi yang berkaitan dengan pengoperasian Kustodian?
ya
tidak
Apabila “ya”, lampirkan.
10. Apakah telah ada gambaran dari tata cara pemeriksaan keuangan yang akan diadakan
oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam?
ya
tidak
11. Apakah telah ada contoh bentuk dan isi laporan yang akan mereka ajukan kepada Bapepam?
ya
tidak
12. Apakah telah ada contoh bentuk dan isi instruksi tertulis untuk menyampaikan Efek atau
uang atas perintah nasabah atau kuasanya?
ya
Apabila “ya”, lampirkan.
13. Apakah telah ada tata cara yang harus diikuti atas kerugian atau kerusakan dari setiap
aktiva yang dititipkan?
ya
Apabila “ya”, lampirkan.
14. Apakah telah ada tata cara setiap nasabah di dalam mengajukan keluhan atas kerugian
yang disebabkan oleh kehilangan, kelalaian atau kegagalan dalam melaksanakan instruksi?
ya
Apabila “ya”, lampirkan.
15. Apakah telah ada pinjam meminjam Efek antar Kustodian dengan para nasabah?
ya
tidak
Apabila “ya”, jelaskan tata cara pinjam meminjam Efek tersebut dilaksanakan.
............................., .......... 19...
Pemohon
materai
..............................................
(Nama Jelas)
IV-10
tidak
tidak
tidak
Peraturan Nomor VI.A.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.A.1-2
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal
: Pemberitahuan Kekurangan Data
atas Permohonan Persetujuan Bank
Umum sebagai Kustodian.
: 2
Peraturan Nomor : VI.A.1
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
.........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh persetujuan belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-11
Peraturan Nomor VI.A.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.A.1-3
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Penolakan Atas Permohonan Persetujuan
Bank Umum sebagai Kustodian.
KEPADA
Yth..................................................
di -
......................................
: 3
Peraturan Nomor : VI.A.1
Jakarta,. ...........................19....
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................
perihal ..................................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan
ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1.
2.
3.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-12
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: VI.A.1-4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP
/PM/199...
TENTANG
PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN DI PASAR MODAL
KEPADA .................................
(NPWP: .
-
.
.
)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Membaca
Menimbang
:
:
Surat permohonan memperoleh persetujuan sebagai Kustodian di bidang
Pasar Modal ..................... Nomor ........................... tanggal .......................
bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar
itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Kustodian
Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- /PM/1996
tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN DI
PASAR MODAL KEPADA.......
Pasal 1
Memberikan persetujuan sebagai Kustodian kepada ................... dengan alamat kantor pusat
di .......................
Peraturan Nomor VI.A.1
: 4
Peraturan Nomor : VI.A.1
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
IV-13
Peraturan Nomor VI.A.1
Pasal 3
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
...............................................
NIP......................
IV-14
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-34/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PERSETUJUAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor VIII.G.8
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 21 /PM/2004
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan tertib administrasi
pengelolaan Reksa Dana, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua
Bapepam Nomor:Kep- 98/PM/1996 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA.
Pasal 1
Ketentuan tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana mengikuti Peraturan Nomor VIII.G.8 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-98/PM/1996
tanggal 28 Mei 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor VIII.G.8
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
28 Mei 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor VIII.G.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21 /PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
PERATURAN NOMOR VIII.G.8: PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA
AKUNTANSI PORTOFOLIO EFEK
1. Transaksi Efek wajib dibukukan pada tanggal terjadinya transaksi dan tidak pada tanggal
penyelesaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Efek yang dibeli didebit pada akun investasi dengan harga beli, setelah ditambah biaya
transaksi dan dicatat pada baris 1, 2, 3 atau 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan
Nomor X.D.1 dan dikredit pada akun Utang Pembelian Efek dan dicatat pada baris 12
Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1;
b. Efek yang dijual dikredit pada akun investasi sebesar harga jual setelah dikurangi biaya
transaksi dan dicatat pada baris 1, 2, 3 atau 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan
Nomor X.D.1 dan didebit pada akun Piutang Penjualan Efek dan pada baris 18 Formulir
Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1;
c. komisi Perantara Pedagang Efek dibukukan pada buku pembantu dan dicatat pada baris
25 dan 26 Formulir Nomor X.D.1-5 lampiran 5 Peraturan Nomor X.D.1;
d. investasi dalam instrumen pasar uang termasuk Efek yang bersifat utang yang jatuh
temponya kurang dari satu tahun dicatat pada baris 1 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran
1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran
4 Peraturan Nomor X.D.1;
e. investasi dalam instrumen utang lainnya termasuk Efek yang bersifat utang yang jatuh
temponya satu tahun atau lebih, termasuk obligasi dan utang yang dapat dikonversi,
dicatat dalam baris 2 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan
portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
f. investasi dalam saham dicatat dalam baris 3 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan
Nomor X.D.1, dengan portofolio terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan
Nomor X.D.1;
g. investasi dalam waran dan right mencakup waran dan right yang belum jatuh tempo dan
Efek lainnya seperti Unit Penyertaan Reksa Dana luar negeri, Efek Beragun Aset dicatat
dalam baris 4 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1, dengan portofolio
terinci dalam Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Nomor X.D.1;
h. laba/rugi bersih periodik yang belum didistribusikan dibukukan dalam Akumulasi Laba/Rugi
Sampai Dengan Tahun Sebelumnya dan dicatat pada baris 18 Formulir Nomor X.D.1-1
lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1; dan
IV-3
Peraturan Nomor VIII.G.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21 /PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
i. apabila Reksa Dana melakukan pembelian saham dalam suatu Penawaran Umum, maka
pembukuan transaksi sebelum tanggal penjatahan didebit pada Aktiva Lain-Lain - uang
muka pembelian Efek dan dicatat pada baris 10 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1
Peraturan Nomor X.D.1 dan dikredit pada kas.
AKUNTANSI LABA/RUGI
2. Akun Investasi dari Reksa Dana wajib disesuaikan dengan nilai pasar wajar setiap hari
kerja, yang didasarkan pada evaluasi nilai setiap Efek seperti yang ditentukan dalam
Peraturan Nomor IV.C.2, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyesuaian harian atas nilai akun investasi didebit atau dikredit pada masing-masing
akun investasi dan pada akun yang dilaporkan pada baris 20 Formulir Nomor X.D.1-1
lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 sebagai laba/rugi bersih yang belum direalisasikan;
dan
b. buku pembantu dibuat untuk setiap Efek yang memperlihatkan harga beli setelah
ditambah biaya transaksi.
3. Pendapatan bunga dari Efek yang bersifat utang diakui secara harian dan didebit pada
piutang bunga serta dikredit pada laba/rugi bersih yang belum direalisasikan, dan
dilaporkan pada baris 7 dan 20 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. kolektibilitas tagihan bunga diragukan dan atau gagal bayar (default) wajib dibuat
penyisihan atas tagihan bunga yang diragukan;
b. potongan harga pembelian dari nilai pokok Efek yang bersifat utang tanpa kupon bunga
wajib diakui secara harian sebagai pendapatan bunga;
c. perbedaan antara harga beli dan harga jual Efek yang bersifat utang yang diperoleh
dengan perjanjian pembelian kembali yang tidak dapat dibatalkan wajib diperlakukan
sebagai pendapatan bunga dan diakui secara harian;
d. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga tidak termasuk bunga yang
masih harus diterima, wajib dibukukan sebagai berikut :
1) bunga yang masih harus dibayar sebagai tambahan atas harga beli didebit pada
piutang bunga dan dikredit pada kas;
2) bunga kupon berjalan diakui secara harian dan didebit pada piutang bunga serta
dikredit pada laba/rugi investasi bersih, dan dilaporkan pada baris 2 Formulir Nomor
X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor X.D.1; dan
IV-4
Peraturan Nomor VIII.G.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21 /PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
3) bunga yang diterima (atau dijual) didebit pada kas dan dikredit pada piutang bunga;
dan
e. bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga termasuk bunga yang masih
harus diterima, tidak diakui setiap hari, tapi dibukukan pada tanggal obligasi tanpa-bunga
(ex-interest date), dengan cara yang serupa dengan dividen yang diterima atas saham.
4. Pendapatan dividen wajib dicatat pada tanggal tanpa dividen (ex-dividend date, untuk Efek
yang diperdagangkan di bursa) atau pada tanggal dividen dibagikan kepada pemegang
saham terdaftar (untuk Efek yang tidak diperdagangkan di bursa), dan dibukukan pada
piutang dividen, dan dilaporkan pada baris 6 dan 22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1
Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 1 Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor
X.D.1.
Dalam hal kolektibilitas piutang dividen diragukan dan atau gagal bayar (default) wajib dibuat
penyisihan atas piutang dividen yang diragukan.
5. Laba atau rugi bersih yang direalisasi dari transaksi penjualan Efek wajib ditentukan berdasarkan
metode biaya rata-rata (average cost method), yang meliputi :
a. biaya-biaya, komisi dan biaya transaksi; dan
b. perbedaan antara biaya rata-rata Efek yang dijual dan harga jual bersih dibukukan pada
akun khusus Laba/rugi Yang Sudah Direalisasikan dan dilaporkan pada baris 21 Formulir
Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 11 Formulir Nomor
X.D.1-2 lampiran 2 Peraturan Nomor X.D.1.
6. Setiap pendapatan investasi yang direalisasi dan yang belum direalisasi dilaporkan pada
baris 20, 21, dan 22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 wajib mencakup
sub akun terinci yang mencatat jumlah pendapatan investasi yang direalisasikan atau
belum direalisasikan yang menjadi hak setiap pemegang saham atau Unit Penyertaan dari
Reksa Dana.
7. Biaya pengelolaan, biaya Kustodian, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana
terbuka wajib dibebankan secara harian.
AKUN-AKUN SAHAM ATAU UNIT PENYERTAAN YANG DITERBITKAN (Khusus untuk Reksa
Dana terbuka).
8. Akun-akun individual saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan wajib dibuat untuk setiap
pemodal dalam Reksa Dana terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal penerbitan saham atau Unit Penyertaan, jumlah harga bersih penjualan saham
atau Unit Penyertaan wajib dikredit pada rekening masing-masing pemodal pada akun
“Saham atau Unit Penyertaan Yang Diterbitkan”, dan dilaporkan pada baris 16 Formulir
Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1 dan pada baris 7 Formulir Nomor X.D.1-
3 lampiran 3 Peraturan Nomor X.D.1;
IV-5
Peraturan Nomor VIII.G.8
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 21 /PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004
b. dalam hal pelunasan saham atau Unit Penyertaan, jumlah yang wajib didebit pada
rekening masing-masing pemodal pada akun “Saham atau Unit Penyertaan Yang
Diterbitkan” wajib sama dengan saldo rekening sebelumnya dikalikan rasio pelunasan
(persentase).
Rasio pelunasan adalah perbandingan antara jumlah saham atau Unit Penyertaan yang
dijual kembali dengan jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki sebelumnya;
c. total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali (pelunasan) oleh
pemegang saham atau Unit Penyertaan wajib dilaporkan pada baris 8 Formulir Nomor
X.D.1-3 lampiran 3 Peraturan Nomor X.D.1; dan
d. perbedaan antara total nilai dari saham atau Unit Penyertaan yang dijual kembali dengan
nilai yang didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, wajib didebit
dengan menggunakan rasio yang sama dengan huruf b di atas, ke masing-masing akun
pendapatan yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing-masing
pemodal.
9. Pembagian uang tunai kepada pemegang saham atau Unit Penyertaan wajib dikredit pada
akun kas dan didebit ke akun saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan, dan pada akun
pendapatan investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing-
masing pemodal dengan proporsi saldo akun setiap individu dibandingkan dengan total
distribusi untuk setiap individu pemodal.
Pembagian uang tunai dilaporkan pada baris 8 Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3 Peraturan
Nomor X.D.1 dan dicerminkan dalam saldo yang dilaporkan pada baris 5, 16, 20, 21 dan
22 Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Nomor X.D.1.
10. Sepanjang ditentukan dalam kontrak investasi kolektif, atau anggaran dasar Reksa Dana
terbuka Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dapat dinaikkan atau diturunkan
dengan memodifikasi secara proporsional jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang saham atau Unit Penyertaan.
11. Jumlah saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemodal dalam Reksa Dana
terbuka wajib dicatat sekurang-kurangnya 3 (tiga ) angka desimal.
12. Berkaitan dengan pembagian uang tunai yang disebut pada angka 9, Kustodian wajib
memberikan konfirmasi kepada pemodal tentang rincian yang sama atas hasil bruto seperti
yang ditentukan dalam Peraturan Nomor X.D.1. angka 6 huruf f dan g.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-6
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-21/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA </reg_title>
<set_date> 28 Mei 2004 </set_date>
<effective_date> 28 Mei 2004 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-98/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.A.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-02/PM/1996
TENTANG
PERIZINAN BURSA EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor
Kep- 53/PM/1991 tentang Tata Cara Perizinan Bursa Efek dengan menetapkan
Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617)
3. Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERIZINAN BURSA EFEK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Perizinan Bursa Efek, diatur dalam Peraturan Nomor III.A.1 sebagaimana dimuat
dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-53/PM/1991 tanggal
23 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.A.1 : PERIZINAN BURSA EFEK
1. Permohonan izin usaha Bursa Efek diajukan kepada Ketua Bapepam dalam rangkap 4
(empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen
sebagai berikut :
a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan
Peraturan Nomor III.A.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek, sekurang-kurangnya
50 (lima puluh) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang
keadaan pasar yang akan dilayaninya;
e. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
f.
rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan
program-program latihan yang akan diadakan;
g. daftar calon direktur dan komisaris sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.A.3
serta pejabat satu tingkat di bawah direksi;
h. daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;
i. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan
Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya
dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;
j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di
Bapepam; dan
k. bukti penyetoran modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah).
3. Pertimbangan ekonomi pendirian Bursa Efek sekurang-kurangnya memuat:
a. potensi kebutuhan dana jangka panjang bagi kegiatan usaha di wilayah dimaksud;
b. potensi akumulasi dana yang dapat terserap melalui pasar modal di wilayah dimaksud;
c. potensi pangsa pasar dalam arti calon Emiten yang diharapkan tercatat di Bursa Efek
di wilayah dimaksud (termasuk syarat Emiten dalam kaitannya dengan kesehatan
berusaha, potensi laba, penyebaran saham, dan sebagainya);
d. potensi jenis Efek yang diperdagangkan dilihat dari minat dan tujuan investasi para
pemodal di wilayah dimaksud;
IV-2
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
e. pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang
perdagangan Efek, kesiapan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya; dan
f. faktor penunjang seperti keadaan dan prospek ekonomi, industri pada umumnya
(pendapatan per-kapita domestik, sirkulasi uang beredar, keberadaan industri strategis,
kondisi prasarana dan sebagainya) serta keadaan dan potensi industri jasa keuangan
(jasa perbankan, asuransi dan sebagainya).
4. Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat :
a. neraca;
b. perhitungan rugi/laba; dan
c. laporan arus kas.
5. Rencana kegiatan Bursa Efek selama 3 (tiga) tahun sekurang-kurangnya memuat :
a. perkiraan jumlah Efek yang tercatat serta jumlah Perusahaan Efek yang menjadi Anggota
Bursa Efek;
b. susunan organisasi dilengkapi dengan diskripsi tugas, wewenang dan tanggung jawab
sampai unit organisasi/jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian
Bursa Efek;
c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang Bursa Efek yang menjamin keamanan
pelaksanaan kegiatan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien;
d. penerapan sistem perdagangan, sistem penyelesaian transaksi, dan sistem pengawasan
pasar serta sistem penyebaran informasi pasar yang akan digunakan;
e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, teleks, faksimili, dan komputer;
dan
f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
6. Daftar calon direktur, komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah direktur disertai dengan
dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. riwayat hidup;
b. surat keterangan pengalaman kerja yang bersangkutan;
c. Kartu Tanda Penduduk;
d. surat pernyataan tentang hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek yang menjadi
Anggota Bursa Efek;
e. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris;
f. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang
bersangkutan; dan
g. satu buah pas photo terbaru ukuran 4x6.
7. Peraturan keanggotaan Bursa Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
a. persyaratan dan tata cara penerimaan, pengunduran diri, pemberhentian, pembekuan,
dan penerimaan kembali menjadi Anggota Bursa Efek;
IV-3
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
b. persyaratan yang menjamin integritas dan profesionalisme Anggota Bursa Efek;
c. hak dan kewajiban Anggota Bursa Efek yang menjamin perlakuan yang adil terhadap masing-
masing Anggota Bursa Efek;
d. ketentuan mengenai disiplin dan sanksi bagi Anggota Bursa Efek;
e. peraturan pengalihan pemegang saham serta penyelesaian perselisihan Anggota Bursa Efek;
f. jaminan kebebasan bagi Anggota Bursa Efek untuk dapat menjadi Anggota Bursa Efek pada
Bursa Efek lainnya; dan
g. pemeriksaan atas kegiatan perdagangan Efek dan keadaan keuangan Anggota Bursa Efek.
8. Peraturan dan pedoman pencatatan Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
a. tata cara pencatatan, kriteria pembekuan pencatatan, dan kriteria pembatalan pencatatan dengan
maksud terwujudnya Bursa Efek yang likuid dan efisien serta sesuai dengan sasaran pangsa
pasar yang direncanakan;
b. tata cara pencatatan, tata cara pembekuan pencatatan, dan tata cara pembatalan pencatatan
yang lengkap dan jelas;
c. kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dari Emiten untuk keperluan
keterbukaan informasi serta kegiatan pemantauan agar persyaratan pencatatan Efek dapat
dipenuhi;
d. penetapan biaya pencatatan Efek yang tidak menghambat perkembangan pasar modal; dan
e. persyaratan fisik warkat Efek untuk dapat diperdagangkan di Bursa Efek.
9. Peraturan perdagangan Efek sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. pembentukan harga (kurs) yang didasarkan atas kekuatan pasar;
b. ketentuan yang menjamin perdagangan Efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar;
c. ketentuan yang menjamin tersedianya informasi pasar yang akurat, aktual, penyebarannya cepat,
dan luas serta relatif murah;
d. ketentuan yang menjamin penyelesaian transaksi dan registrasi yang aman, cepat, dan efisien;
e. penetapan biaya transaksi dan biaya lain yang tidak menghambat perkembangan pasar modal;
f. pelaporan transaksi oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa Efek dan nasabahnya; dan
g. persyaratan perdagangan Efek di luar Bursa Efek atas Efek yang tercatat di Bursa Efek tersebut.
10. Peraturan mengenai kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa yang meliputi antara lain :
a. penyelenggaraan kliring;
IV-4
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
b. hak dan kewajiban Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Bursa; dan
c. peraturan mengenai kesepadanan Efek.
11. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Bursa Efek, Bapepam melakukan penelitian
atas kelengkapan dokumen, melakukan wawancara, serta dapat melakukan pemeriksaan setempat
apabila dipandang perlu.
12. Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan
Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui :
a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh
perseratus) dari saham yang mempunyai hak suara;
b. perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris, dan Wakil Perusahaan Efek; atau
c. pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaaan baik langsung maupun
tidak langsung.
13. Suatu Efek dapat dicatatkan pada lebih dari satu Bursa Efek.
14. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat,
Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-2 lampiran 2 peraturan
ini; atau
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
15. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat,
Bapepam memberikan surat izin usaha Bursa Efek kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.A.1-
4 lampiran 4 peraturan ini.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
Jakarta
: 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
IV-5
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.A.1-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Izin Usaha
sebagai Bursa Efek.
: 1
Peraturan Nomor : III.A.1
Jakarta,. ......................19....
KEPADA
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta
Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha sebagai Bursa Efek.
Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :
1. Nama lengkap pemohon : ................................................................
2. Alamat pemohon
: ............................................... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Bursa Efek
4. Nomor Pokok Wajib
Pajak Perseroan
5. Alamat Bursa Efek
: ...............................................................
:
.
.
. -
: ...............................................................
................................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ................................... -
(Kota & Kode Pos)
6. Nomor Telepon & Fax
7. Rencana Modal Disetor
8. Pegawai penghubung.
berikut :
1. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan
Peraturan Nomor III.A.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha
dari Bapepam;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
4. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian
tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya;
IV-6
: ............................................................
: ................................................................
: ...............................................................
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan pula dokumen-dokumen sebagai
: ................................................................
..............................................................
(Nama Jalan & Nomor)
Peraturan Nomor III.A.1
5. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
6.
rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program -
program latihan yang akan diadakan;
7. daftar calon direktur dan komisaris sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.A.3 serta pejabat
satu tingkat di bawah direksi ;
8. daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;
9. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring
dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan
dengan jasa yang diberikan;
10. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
11. bukti penyetoran modal;
12. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) formulir
ini;
13. surat pernyataan direksi Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek, dibuat sesuai dengan
lampiran 2 formulir ini;
14. surat pernyataan anggota atau komisaris Bursa, dibuat sesuai dengan lampiran 3 formulir ini;
15. dokumen pendukung lainnya.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pemohon,
meterai
....................................
(nama lengkap)
IV-7
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN
I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :
1. Semua pertanyaan (bagian I dan bagian II) dalam permohonan izin usaha ini wajib
dijawab oleh Pemohon.
2. Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh masing-
masing komisaris, direktur atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.
3. Berilah tanda dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah
tanda dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah
“tidak”.”.
4. Untuk setiap jawaban “Ya”, pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas,
antara lain memuat :
a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.
II. INTEGRITAS CALON DIREKTUR, KOMISARIS ATAU PEJABAT
Definisi :
1. Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau
real estate termasuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan
dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau Perusahaan Lain yang
bergerak di bidang keuangan
2. Pejabat adalah pejabat satu tingkat di bawah direksi.
Jawablah pertanyaan di bawah ini :
1. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon direktur, komisaris atau
Pejabat pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan:
a. tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan
Investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan,
atau pemerasan
ya
b. atau kejahatan lain?
ya
tidak
tidak
2. Apakah pengadilan :
a. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat pailit?
ya
tidak
IV-8
: 1
Formulir Nomor : III.A.1-1
Peraturan Nomor III.A.1
b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon direktur, komisaris dan Pejabat dalam kegiatannya
yang Berhubungan Dengan Investasi?
ya
tidak
c. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran
hukum yang Berhubungan Dengan Investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku?
ya
tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau melakukan
kelalaian?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan-
keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam?
ya
tidak
c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu perusahaan Berhubungan
Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak,
ditangguhkan, dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha,
Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon
direktur, komisaris atau Pejabat?
ya
tidak
4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu, tidak memberikan
pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu
Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut
atau dibatasi?
ya
tidak
c. memerintahkan untuk menegur calon direktur, komisaris atau Pejabat sehubungan dengan kegiatan
yang Berhubungan Dengan Investasi?
ya
tidak
d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, atau
Pernyataan Pendaftaran para calon direktur, komisaris atau Pejabat untuk bergerak dalam usaha
yang Berhubungan Dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?
ya
tidak
IV-9
Peraturan Nomor III.A.1
e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon direktur,
komisaris atau Pejabat sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan,
Notaris, Pengacara atau Penilai?
ya
tidak
5. Apakah Bursa Efek lain pernah :
a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau
tidak menyatakan fakta?
ya
tidak
b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran
peraturan perundang-undangan yang berlaku?
ya
tidak
c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu usaha
Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan
Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut
atau dibatasi?
ya
tidak
d. menertibkan calon direktur, komisaris atau Pejabat dengan mengeluarkan atau
menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, dengan menghalangi
atau menghentikan sementara hubungannya dengan anggota-anggota lain atau
dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
ya
tidak
6. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang dituntut oleh suatu
Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
ya
tidak
7. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang digugat atau dituntut
oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?
ya
tidak
III. RENCANA KERJA BURSA EFEK
Daftar pertanyaan berikut ini, dijawab dalam lembaran terpisah.
Rencana kerja Bursa Efek meliputi rencana keuangan, rencana kegiatan, tata-cara
perdagangan dan pencatatan Efek.
1. Rencana Keuangan meliputi :
a. Daftar nama Anggota Bursa Efek yang diusulkan serta modal ditempatkan dan
disetor, iuran berkala, biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya.
b. Lampiran rencana keuangan untuk tiga tahun pertama pelaksanaan Bursa Efek
yang memuat sebagai berikut :
1) rincian sumber penerimaan, dan dasar untuk memperkirakan penerimaan
tersebut;
2) rincian pengeluaran biaya penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan bursa;
IV-10
Peraturan Nomor III.A.1
3) cadangan jaminan pelaksanaan kegiatan bursa dan biaya yang diperkirakan untuk jaminan tersebut; dan
4) proyeksi neraca dan arus kas yang diharapkan.
c.
Rincian investasi Bursa Efek yang meliputi antara lain :
1) penerapan dan pengembangan dan penerapan teknologi informasi;
2) sistem perangkat keras yang digunakan;
3) penerapan dan pengembangan sistem keamanan fisik;
4) fasilitas cadangan (back-up) dalam hal terjadi bencana;
5) penerapan dan pengembangan sistem pengawasan intern investasi yang direncanakan;
6) investasi yang direncanakan dalam bentuk tanah, bangunan dan aktiva tetap lainnya;
7) modal kerja;
8) cadangan untuk jaminan; dan
9)
aktiva lain-lain.
2.
Rencana Kegiatan (Operasi) meliputi :
a. Jenis Efek yang akan diperdagangkan di Bursa Efek;
b. Nama Emiten yang telah menyetujui untuk mencatatkan Efeknya di Bursa Efek untuk diperdagangkan serta
rancangan dari biaya setiap pencatatan;
c. Rencana pelaksanaan kliring dan penyelesaian Efek;
d. Jumlah maksimum transaksi per-hari yang dapat diproses oleh Bursa Efek pada saat awal operasinya;
e. Rencana operasi Bursa Efek yang diusulkan untuk jangka waktu tiga tahun pertama memuat sekurang-
kurangnya hal-hal sebagai berikut :
1) volume transaksi yang diharapkan dalam tiga tahun pertama;
2) kesanggupan dari sistem-sistem pada tahap awal untuk menangani volume yang diharapkan;
3) rencana untuk meningkatkan sistem pada tahap awal untuk memenuhi volume perdagangan
tinggi yang tidak diperkirakan seperti :
a) kemampuan penyesuaian dari perangkat lunak terhadap peningkatan aktivitas perdagangan;
b) kemampuan penyesuaian perangkat keras terhadap peningkatan aktivitas perdagangan.
4) rencana pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :
a) kebakaran atau kerusakan pada pusat fasilitas pemrosesan;
b) gangguan tenaga listrik;
IV-11
Peraturan Nomor III.A.1
c) kebakaran atau kerusakan lain dari catatan-catatan pendukung;
d) pencurian Efek, uang tunai, atau catatan-catatan;
e) penghapusan arsip komputer dan catatan-catatan lain secara disengaja atau tidak;
f) penggelapan oleh pegawai atau pejabat;
g) kejahatan komputer dan pengrusakan data informasi yang disimpan dalam komputer
atau catatan lainnya;
h) rencana pemeliharaan dan sumber-sumber suku cadang untuk komputer dan
peralatan lain; dan
i) kerusakan atau gangguan dari hubungan komunikasi.
5) lokasi, rencana denah dan susunan dari fasilitas Bursa Efek yang menunjukkan :
a) lokasi yang terbuka untuk umum;
b) lokasi khusus untuk penanganan Efek;
c) lokasi khusus untuk pemrosesan data dan akuntansi;
d) fasilitas komunikasi; dan
e) pusat informasi pasar;
f) tempat parkir;
g) fasilitas lain.
6) diagram (flow-chart) umum tentang pelaksanaan kegiatan operasi Bursa Efek;
7) sistem komputer yang digunakan;
8) program-program pendidikan; dan
9) tata tertib Bursa Efek.
3. Rencana Tatacara Perdagangan Efek meliputi :
a. Apakah Bursa Efek akan menggunakan lantai perdagangan?
ya
tidak
b. Gambarkan cara perdagangan pada saat jam perdagangan Bursa Efek dimulai dalam
kaitannya dengan :
1) penentuan harga awal saat perdagangan dimulai;
2) urutan prioritas pesanan yang akan dilaksanakan.
c Gambarkan tata cara perdagangan secara lengkap, mulai dari pesanan sampai
penyelesaian transaksi Efek.
d. Bagaimana Bursa Efek dapat meyakinkan bahwa pesanan pemodal (investor) akan
dilaksanakan dengan urutan prioritas harga dan waktu yang ketat?
e. Bagaimana pengaturan pesanan terbuka (good till canceled order)?
IV-12
Peraturan Nomor III.A.1
f. Pada hari keberapa data perdagangan akan disampaikan kepada Anggota Bursa untuk
dicocokkan dan dikonfirmasikan kepada Bursa Efek.
g. Bagaimana Bursa Efek mengawasi agar pesanan dari pemodal diberikan prioritas atas
transaksi para Anggota Bursa selaku pedagang?
h. Bagaimana Bursa Efek akan meyakinkan kepada pemodal bahwa mereka akan diberitahu
secara lengkap dan pada waktunya mengenai kegiatan perdagangan? Bilamana dan
bagaimana keterangan mengenai perdagangan akan diberitahukan?
i. Apakah Bursa Efek bermaksud untuk memperkenalkan sistem perdagangan elektronik
pada tiga tahun pertama pelaksanaan?
ya
tidak
j. Dalam hal pejabat Bursa Efek menghentikan transaksi apabila terdapat indikasi
penyimpangan, jelaskan batas waktu maksimum penghentian dan langkah-langkah
penyelesaian yang akan diambil.
k. Apakah sistem perdagangan yang diusulkan memungkinkan catatan pesanan dan
pelaksanaannya diperoleh dengan mudah termasuk waktu, frekwensi, harga dan pihak-
pihak yang terlibat, dalam bentuk sedemikian rupa sehingga mempermudah analisa pola
perdagangan dan kemungkinan manipulasi?
ya
tidak
4. Rencana Tatacara Pencatatan Efek meliputi :
a. Apakah ada Efek yang sudah dicatatkan pada Bursa Efek lain yang diharapkan
dicatatkan/diperdagangkan pada Bursa Efek ini?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", cantumkan nama Efek tersebut.
b. Apakah ada Efek yang diharapkan dicatatkan pada Bursa Efek merupakan Efek yang
pada saat ini tidak diperdagangkan di Indonesia?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", sebutkan jenis Efek tersebut.
c. Jelaskan persyaratan dan prosedur pencatatan Efek yang diusulkan.
d. Jelaskan kriteria dan prosedur penghapusan pencatatan (delisting).
5. Rencana Peraturan Keanggotaan Bursa Efek. meliputi :
a. Apakah ada calon Anggota Bursa dari Bursa Efek yang kini sudah menjadi anggota
Bursa Efek lain?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", sebutkan nama Anggota Bursa tersebut.
b. Jawablah pertanyaan sehubungan dengan pengawasan Anggota Bursa:
1) berapa kali dilakukan pemeriksaan, keuangan Anggota Bursa secara mendadak?
Jelaskan siapa yang akan mengadakan pemeriksaan keuangan tersebut.
2) Apakah Bursa Efek akan menyediakan jasa akuntansi seperti tercantum di bawah ini
:
IV-13
Peraturan Nomor III.A.1
a) Pembukuan Efek?
ya
b) Laporan nasabah?
ya
c) Konfirmasi?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", jelaskan bagaimana pelaksanaan jasa-jasa tersebut.
c. Apakah Anggota Bursa diwajibkan menyetor dana jaminan dan memberikan wewenang
hak khusus kepada Bursa Efek untuk mengambil dana tersebut dalam rangka melindungi
kepentingan pemodal?
ya
Apabila jawabannya "Ya", jelaskan.
6. Penerapan dari Sistem-sistem
a. Siapa yang akan bertanggung jawab atas rancangan dan penerapan sistem
pemrosesan data Bursa Efek?
b. Jelaskan pengalaman dan kecakapan dari para pelaksana setiap jenis sistem:
1) penerbitan dan pengiriman informasi mengenai perdagangan di Bursa Efek;
2) otomatisasi perdagangan; atau
c. Pilih dan jelaskan sistem yang ditawarkan yang paling baik memberikan jaminan
bagi kelangsungan kegiatan Bursa Efek?
1) sistem yang akan dikembangkan sendiri tanpa jaminan pihak lain;
2) sistem dengan jaminan kontrak;
3) sistem yang dikontrak dengan jaminan pelaksanaannya;
4) sistem akan diperoleh sebagai hadiah atau sumbangan tanpa jaminan pihak
lain; atau
5) Lain-lain (jelaskan).
d. Uraikan lokasi Bursa Efek, luas ruangan yang diperlukan (meter persegi), dan
kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?
e. Dimana catatan dan arsip pendukung Bursa Efek akan ditempatkan dan bagaimana
perjanjian kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?
f. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pemasangan dan penerapan sarana
komputer Bursa Efek dan pengalaman apa yang dimilikinya?
g. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan sistem fisik keamanan
dari Bursa Efek dan pengalaman apa yang dimilikinya?
h. Apakah Bursa Efek akan membuka kantor cabang, dan jika demikian, kapan dan
bagaimana kantor-kantor tersebut dihubungkan dengan Bursa Efek dalam tata cara
pemberian jasa?
IV-14
tidak
tidak
tidak
Peraturan Nomor III.A.1
i. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan program pendukung termasuk
kemungkinan bencana atas sarana pendukung tersebut dan pengalaman apa yang dimilikinya?
j. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem pemeriksaan dan pengendalian keuangan dan
pengalaman apa yang dimilikinya?
7. Dasar Ekonomis Pendirian Bursa Efek
a. Apakah rencana pelaksanaan dan keuangan Bursa Efek, termasuk, iuran, dan biaya lain bagi
pemakai jasa diberitahukan secara terbuka dan tertulis kepada Perusahaan Efek atau lembaga-
lembaga pasar modal lain yang menggunakan jasanya?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari dokumen pemberitahuan tersebut.
b. Apakah Bursa Efek, Anggota Bursa, Emiten, Biro Administrasi Efek, lembaga atau peserta pasar
modal yang memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai jasa Bursa Efek tersebut setuju secara
tertulis untuk mempergunakan jasa-jasanya dengan biaya yang diajukan apabila jasa tersebut
sudah ada?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan daftar dari pihak-pihak.
c. Apakah telah dilakukan penelitian tentang biaya yang dibebankan oleh Bursa Efek dibandingkan
dengan biaya apabila kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri?
ya
tidak
Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari laporan penelitian tersebut.
........................, ..............................19....
Pemohon
materai
IV-15
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN
(Dibuat oleh Direksi Perusahaan Efek Pemegang Saham Bursa Efek)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: 2
Peraturan Nomor : III.A.1-1
: ………………………………………………...........................
Alamat Lengkap : ………………………………………………..............................……
………………………………………………..............................……
(Nama Jalan & Nomor)
………………………………………………..................... -
(Kota & Kode Pos)
selaku Direktur Utama/Direktur Perusahaan Efek PT. …………………………. Menyatakan dengan
sejujur-jujurnya bahwa Perusahaan Efek PT. ……………… selaku pemegang saham pada Bursa
Efek ……………………….. tidak memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengendalian
dengan Perusahaan Efek lain pemegang saham Bursa Efek …………………….
Jika terjadi perubahan susunan pengurus, atau kepemilikan saham atas Perusahaan Efek PT.
……………. Sehingga mengakibatkan perusahaan memiliki hubungan kepemilikan saham,
kepengurusan, atau pengendalian dengan Perusahaan Efek lain pemegang saham Bursa Efek
………….., saya berjanji akan melapor hal tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
terjadinya perubahan dimaksud kepada Bapepam dan Direksi Bursa Efek ………………………...
………….., ………………….
(Tempat dan tanggal)
PT. ………………,
Meterai
(nama lengkap)
Direktur Utama/Direktur
IV-16
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN
(Dibuat oleh Anggota Direksi atau Komisaris Bursa Efek)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: 3
Peraturan Nomor : III.A.1-1
: ……………………………………...................................………………
Alamat Lengkap : ……………………………………...................................………………
……………………………………...................................………………
(Nama Jalan & Nomor)
……………………………………...................................……………... -
(Kota & Kode Pos)
selaku Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris Bursa Efek …………………………. menyatakan
hubungan Afiliasi saya dengan Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek ……………….. sebagaimana
tersebut di bawah ini :
Nama Pihak yang terafiliasi
Jenis Afiliasi
……………………………………...................................……………… ……………………………………............
Jika terjadi perubahan afiliasi saya dengan Pihak tersebut di atas, saya berjanji akan melaporkan perubahan
tersebut dalam 3 (tiga) hari kerja kepada Bapepam dan Direksi Bursa Efek …………..
………….., ………………….
(Tempat dan tanggal)
PT. ………………,
Meterai
(nama lengkap)
Direktur Utama/Direktur/KomisarisUtama/Komisaris
IV-17
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.A.1
FORMULIR NOMOR: III.A.1-2
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Pemberitahuan Kekurangan Data
Permohonan Izin Usaha Sebagai
Bursa Efek.
di -
...............................................................
Menunjuk surat Saudara Nomor : ...................... tanggal ..........................................
perihal ..................................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara
masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.............................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-18
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.A.1
FORMULIR NOMOR: III.A.1-3
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran : ---
Perihal
: Penolakan Permohonan Izin
Usaha Sebagai Bursa Efek.
di -
...............................................................
Menunjuk surat Saudara Nomor : ...................... tanggal ..........................................
perihal ..................................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara
masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
.............................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth..................................................
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-19
Peraturan Nomor III.A.1
LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : III.A.1
FORMULIR NOMOR: III.A.1-4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP
/PM/199..
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BURSA EFEK
KEPADA PT. .................................
(NPWP:
.
Membaca
Menimbang
Mengingat
.
. -
)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
: Surat permohonan izin usaha sebagai Bursa Efek dari PT............................
Nomor ........................... tanggal ..................................
: bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu
dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Bursa Efek
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-....../PM/1996
tentang Perizinan Bursa Efek.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BURSA EFEK
KEPADA PT ......................
Pasal 1
Memberikan izin usaha sebagai Bursa Efek kepada PT ................... dengan alamat kantor pusat
di .......................
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.1 Januari 1996.
Pasal 3
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-20
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-02/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PERIZINAN BURSA EFEK </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-53/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 429/BL/2009
TENTANG
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dari
Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik sehingga
dapat membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif sumber
pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan
mendorong peningkatan kepemilikan publik secara lebih meluas
atas perusahaan terbuka, dipandang perlu untuk
menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-44/PM/1998 tentang
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M
Tahun 2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN
MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 1
Ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan
Efek terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.4
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Bapepam Nomor: Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998
tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2009.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2009
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-429/BL/2009
Tanggal : 9 Desember 2009
PERATURAN NOMOR IX.D.4: PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
1. KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disebut HMETD
adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang
saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat
dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak
lain.
2. PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD
a. Perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada
pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.D.1,
sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut
paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari modal disetor; atau
2) jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi
keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai
berikut:
a) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga
pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus)
dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan
restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
b) Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif
dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus)
dari aset Perusahaan tersebut pada saat Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) yang menyetujui penambahan modal; atau
c) Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari
kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak
terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut
menyetujui
untuk menerima saham atau obligasi konversi
Perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
b. Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh
persetujuan RUPS.
3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
a. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b wajib dilakukan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-429/BL/2009
Tanggal : 9 Desember 2009
- 2 -
b. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, Perusahaan wajib
mengumumkan informasi kepada pemegang saham yang paling kurang
memuat:
1) perkiraan periode pelaksanaan (jika ada); dan
2) analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan
Perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa HMETD
serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan
modal;
dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan.
c. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka
2 huruf a butir 2), maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
b, Perusahaan juga wajib mengungkapkan Fakta Material tentang kondisi
keuangan terakhir yang antara lain meliputi:
1) penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid;
2) pinjaman atau piutang ragu-ragu;
3) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Fasilitas Pembiayaan Darurat
(khusus untuk perbankan); dan/atau
4) pinjaman atau piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada
Pihak terafiliasi.
4. PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD
a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal
tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK
serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan
penambahan modal tersebut.
b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal
tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK
serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut,
yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang
diterbitkan.
c. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum,
maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1.
5. KETENTUAN PENUTUP
a. Dalam hal penambahan modal tanpa HMETD merupakan Transaksi Afiliasi
atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka Perusahaan
disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-429/BL/2009
Tanggal : 9 Desember 2009
- 3 -
b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar
Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang
mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan
Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2009
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-429/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM/2009 </reg_id>
<reg_title> PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU </reg_title>
<set_date> 9 Desember 2009 </set_date>
<effective_date> 9 Desember 2009 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-44/PM/1998|KEPTA-BAPEPAM/1998' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.C.4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-15/PM/1996
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN
DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
Bapepam tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana
Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA
ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN
DAN PENYELESAIAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan
Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor III.C.4 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-1
Peraturan Nomor III.C.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor
: Kep- 15 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR III.C.4 : TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN
RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
1. Rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun
dengan memperhatikan pada hal-hal sebagai berikut :
a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa
Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien;
b. besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
harus didasarkan pada kebutuhan bagi pelaksanaan fungsi Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian; dan
c. dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sudah mencukupi, biaya, dan iuran dimaksud dapat diturunkan.
2. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan ditujukan dalam rangka :
a. menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian
transaksi secara teratur, wajar, dan efisien;
b. meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pembukuan yang aman;
dan
c. mengembangkan sistem keamanan penyimpanan Efek.
3. Rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan
dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan.
4. Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
disusun secara sistematis, akurat dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal-hal
sebagai berikut :
a. tujuan yang ingin dicapai;
b. gambaran realisasi anggaran tahun berjalan;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.
5. Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sekurang-
kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :
a. rencana kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menguraikan kegiatan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain untuk :
1) kegiatan pelayanan jasa Kustodian sentral;
2) peningkatan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa;
IV-2
Peraturan Nomor III.C.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 15/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
3) pengembangan sistem penyelesaian transaksi secara pembukuan;
4) pengembangan sistem pelayanan kepada pemodal, termasuk kegiatan yang berkaitan
dengan jasa yang berkaitan dengan hak pemodal; dan
5) peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
b. anggaran pendapatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersumber dari
antara lain :
1) kegiatan penyimpanan Efek;
2) kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa; dan
3) kegiatan Kustodian sentral.
c. anggaran pengeluaran biaya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disusun
berdasarkan fungsi-fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang antara lain mencakup :
1) penyelesaian;
2) jasa Kustodian;
3) pengelolaan keuangan;
4) pemeriksaan interen;
5) teknologi informasi; dan
6) sumber daya manusia.
d. anggaran investasi;
e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari direktur dan
komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dengan :
1) pihak yang terafiliasi dengan direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; dan
2) pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak
perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun
sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember tahun berikutnya.
7. Anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disajikan secara
perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.
8. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan atas
rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh direksi dan telah
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris.
IV-3
Peraturan Nomor III.C.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 15/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
9. Selambat-lambatnya tanggal 5 Nopember, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
mengajukan kepada Bapepam rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek tahun
berikutnya yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember, Bapepam memberitahukan kepada direksi
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian perubahan atas rencana kerja dan anggaran
tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
11. Selambat-lambatnya tanggal 25 Nopember, direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
wajib mengajukan kembali rencana kerja dan anggaran tahunan dengan memperoleh
persetujuan terlebih dulu dari dewan komisaris.
12. Selambat-lambatnya tanggal 5 Desember, Bapepam akan memberikan persetujuan atau
penolakan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
13. Dalam hal Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa
Efek, maka rencana kerja dan anggaran Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut
merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Bursa Efek, dan tata cara pengajuannya
kepada Bapepam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor III.A.4 tentang Tata
Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran Dan Penggunaan Laba Bursa Efek.
14. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran
kepada Bapepam melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut
disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Bapepam selambat-lambatnya
pada hari ke dua belas setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
15. Catatan atas laporan keuangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sekurang-
kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
a. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak yang terafiliasi dengan direktur dan
komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau direktur dan komisaris anak
perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak yang terafiliasi dengan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian; dan
c. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada direktur
dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau direktur dan komisaris
anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Ketentuan dalam Peraturan ini wajib dimasukkan sebagai ketentuan dalam anggaran dasar
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-15/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor III.D.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 02 /PM/2004
TENTANG
PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dalam rangka lebih mendukung kegiatan perdagangan Surat Utang Negara,
dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor III.D.1 tentang
Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam Nomor Kep-16/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003 dengan menetapkan
Keputusan Ketua Bapepam;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang
Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara diatur dalam Peraturan Nomor
III.D.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor III.D.1
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan
Surat Utang Negara, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-16/PM/2003 tanggal 25 Maret
2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
09 Februari 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-2
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
PERATURAN NOMOR III.D.1 : PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA
1. Perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun di luar Bursa
Efek.
2. Perdagangan Surat Utang Negara baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun di luar Bursa
Efek wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Tata cara perdagangan Surat Utang Negara di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan
peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek, sedangkan tata cara perdagangan Surat Utang
Negara di luar Bursa Efek dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pihak
yang menyelenggarakan perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek.
4. Yang dapat menjadi penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek
adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
5. Permohonan pengajuan izin usaha untuk menjadi penyelenggara perdagangan Surat Utang
Negara di luar Bursa Efek diajukan kepada Ketua Bapepam dengan menggunakan Formulir
Nomor III.D.1-1 lampiran 1 peraturan ini, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai
berikut :
a. akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 8
huruf b peraturan ini yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
b. struktur organisasi dan susunan pengurus atau direksi dan pengawas atau komisaris
disertai riwayat hidup masing-masing;
c. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, perdagangan dan pengawasan
perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan angka 8 huruf c peraturan ini;
d. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas
pendukungnya;
e. daftar anggota yang akan menggunakan jasa yang akan diberikannya; dan
f. neraca pembukaan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini tidak memenuhi
syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan
bahwa :
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-2 lampiran
2 peraturan ini; atau
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-3 lampiran 3
peraturan ini.
7. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini memenuhi
syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor
III.D.1-4 lampiran 4 peraturan ini.
IV-3
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
8. Setiap penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib:
a. menyediakan sistem dan atau sarana yang memadai dalam rangka perdagangan dan
pengawasan perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
b. membuat Anggaran Dasar yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
1) nama dan tempat kedudukan;
2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai penyelenggara perdagangan Surat
Utang Negara di luar Bursa Efek;
3) jangka waktu pendirian;
4) susunan, jumlah, dan nama anggota pengurus atau direksi dan pengawas atau komisaris;
5) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota pengurus
atau direksi dan pengawas atau komisaris; dan
6) Tata cara penyelenggaran rapat umum anggota atau pemegang saham.
c. membuat peraturan-peraturan sebagai berikut :
1) peraturan keanggotaan yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
a) persyaratan keanggotaan, tata cara penerimaan, pembekuan dan pencabutan
keanggotaan;
b) hak dan kewajiban anggota;
c) pemeriksaan atas kegiatan anggota; dan
d) sanksi atas pelanggaran peraturan.
2) peraturan perdagangan yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
a) ketentuan tentang sistem yang digunakan termasuk sistem cadangan dalam hal
sistem utama tidak dapat berfungsi dengan baik;
b) ketentuan yang menjamin perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang
wajar berdasarkan mekanisme pasar;
c) tata cara perdagangan;
d) saat transaksi mulai mengikat dan tata cara penyelesaian transaksi; dan
e) jam perdagangan.
IV-4
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
3) peraturan pengawasan perdagangan yang antara lain wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
a) parameter-paramater pengawasan perdagangan, antara lain parameter penghentian
perdagangan atau anggota; dan
b) tindakan-tindakan yang diambil dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang
tidak wajar termasuk penghentian sementara perdagangan.
d) membuat kode etik anggota dan menyampaikannya kepada Bapepam;
e) mengawasi kegiatan perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek oleh anggotanya;
f) mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan atau peraturannya;
g) menyampaikan laporan-laporan berikut kepada Bapepam;
1) laporan kegiatan transaksi harian sesuai dengan Formulir Nomor III.D.1-5 lampiran 5 peraturan
ini, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya. Data transaksi
harian tersebut wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik dalam bentuk data tercetak
atau data elektronik;
2) laporan kegiatan penyelesaian transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada
hari kerja berikutnya;
3) laporan rekapitulasi transaksi bulanan anggota sesuai dengan Formulir Nomor III.D.1-6
lampiran 6 peraturan ini, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima
bulan berikutnya;
4) laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh
Akuntan yang terdaftar di Bapepam disertai pendapat dari Akuntan tersebut, yang wajib
disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku bagi
laporan tahunan tersebut;
5) laporan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap anggotanya, wajib disampaikan
paling lambat hari perdagangan berikutnya;
6) laporan peristiwa khusus, antara lain kerusakan sistem perdagangan dan pengawasan,
yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari perdagangan yang sama; dan
7) laporan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf f peraturan ini, yang
wajib disampaikan pada akhir hari perdagangan yang sama.
IV-5
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
h. mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan
tertulis terkait dengan data perdagangan dan keanggotaan; dan
i. menyampaikan kepada Bapepam setiap perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan angka 5 huruf b, d dan e, dan angka 8 huruf d peraturan ini paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah perubahan tersebut berlaku.
9. Setiap perubahan peraturan penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa
Efek mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.
10. Setiap perubahan Anggaran Dasar penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar
Bursa Efek wajib memperoleh persetujuan Bapepam sebelum dilaporkan atau diajukan kepada
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan.
11. Pengajuan permohonan persetujuan rancangan perubahan Anggaran Dasar dan atau rancangan
peraturan atau perubahannya, diajukan kepada Ketua Bapepam dengan menggunakan
Formulir Nomor III.D.1-7 lampiran 7 peraturan ini, dengan melampirkan dokumen-dokumen
sebagai berikut :
a. rancangan perubahan Anggaran Dasar atau rancangan peraturan atau perubahannya;
b. alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang rancangan perubahan
Anggaran Dasar atau rancangan peraturan atau perubahannya, masalah-masalah yang
dihadapi, dan cara pemecahannya; dan
c. pendapat anggota terhadap rancangan perubahan Anggaran Dasar atau rancangan
peraturan atau perubahannya.
12. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana
dimaksud dalam angka 11, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon
yang menyatakan bahwa :
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-8 lampiran
8 peraturan ini;
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-9 lampiran 9 peraturan
ini; atau
c. permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.D.1-10 lampiran 10
peraturan ini.
IV-6
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 02/PM/2004
Tanggal : 09 Februari 2004
13. Dalam rangka memastikan tingkat kepatuhan penyelenggara perdagangan Surat Utang
Negara di luar Bursa Efek atau anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, Bapepam mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan
terhadap setiap penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek atau
anggotanya.
14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat
mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Herwidayatmo
NIP 060065750
IV-7
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.D.1-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Persetujuan Menjadi
Penyelenggara Perdagangan Surat
Utang Negara Di Luar Bursa Efek.
: 1
Peraturan Nomor : III.D.1
Jakarta,. ......................19....
KEPADA
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
........................
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan untuk menjadi penyelenggara
perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek. Untuk bahan pertimbangan, bersama
ini kami sampaikan data sebagai berikut:
1. Nama pemohon
2. Alamat pemohon
: ................................................................
: ................................................................
..............................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ............................................... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Penyelenggara
Perdagangan SUN
4. Alamat
: ...............................................................
: ................................................................
..............................................................
(Nama Jalan & Nomor)
: ............................................... -
(Kota & Kode Pos)
5. Nomor Telepon & Fax
6. Pegawai penghubung
: ................................................................
: ............................................................................
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 8
huruf b peraturan ini, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;
2. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, perdagangan dan pengawasan
perdagangan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 8
huruf c peraturan ini;
IV-8
Peraturan Nomor III.D.1
3. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas
pendukungnya;
4. struktur organisasi dan susunan pengurus atau direksi dan pengawas atau komisaris
disertai riwayat hidup masing-masing;
5. daftar anggota yang akan menggunakan jasa yang akan diberikannya;
6. dokumen pendukung lainnya.
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pemohon,
(meterai)
....................................
(nama lengkap)
IV-9
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.D.1-2
Nomor
Lampiran :
Perihal
: S-
-
: 2
Peraturan Nomor : III.D.1
/PM/20...
: Pemberitahuan Kekurangan Data
Permohonan Persetujuan Sebagai
Penyelenggara Perdagangan Surat
Utang Negara Di Luar Bursa Efek.
Jakarta,. ...........................20....
KEPADA
Yth. Pengurus/Direksi
di -
.....................
................................
Menunjuk surat Saudara Nomor : ...................... tanggal .......................................... perihal
Permohonan Persetujuan Menjadi Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara Di Luar
Bursa Efek, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan
data sebagai berikut :
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan
Saudara untuk memperoleh persetujuan belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan
Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di
atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-10
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.D.1-3
Nomor
Lampiran :
Perihal
: S-
-
/PM/20
: Penolakan Permohonan Persetujuan
sebagai Penyelenggara Perdagangan
Surat Utang Negara Di Luar Bursa Efek.
: 3
Peraturan Nomor : III.D.1
Jakarta,. ...........................20....
KEPADA
Yth. Pengurus/Direksi …......................
di -
..................................
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal
Permohonan Persetujuan Menjadi Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara Di
Luar Bursa Efek, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa
permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
Demikianlah agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth:
1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-11
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.D.1-4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP
/PM/20...
TENTANG
IZIN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA PERDAGANGAN
SURAT UTANG NEGARA DI LUAR BURSA EFEK
KEPADA .................................
-
(NPWP:
Membaca
:
.
.
.
)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Surat permohonan izin usaha untuk menyelenggarakan perdagangan
Surat Utang Negara di luar Bursa Efek ..................... Nomor
........................... tanggal .......................;
Menimbang
:
bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar
itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai
Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara Di Luar Bursa Efek;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara
(Lembaran Negara Tahun 2002 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4236);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Peraturan Bapepam Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan
Surat Utang Negara (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal Nomor KEP- …. /PM/2003 tanggal ….. Maret 2003);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA PERDAGANGAN
SURAT UTANG NEGARA DI LUAR BURSA EFEK KEPADA …….........................
: 4
Peraturan Nomor : III.D.1
IV-12
Peraturan Nomor III.D.1
Pasal 1
Memberikan izin usaha sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek
kepada ................... dengan alamat kantor pusat di .......................
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 3
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ..................
Tembusan Yth :
1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Bapepam; dan
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam.
IV-13
Peraturan Nomor III.D.1
IV-14
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.D.1-5
LAPORAN HARIAN
PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA DI LUAR BURSA EFEK
I. Aktifgitas Partisipan/Anggota
Nilai Frekuensi
Partisipan
Anggota
: 5
Peraturan Nomor : III.D.1
II. Aktifitas Perdagangan
Nama
SUN
Seri
Ttg
Penawaran Beli
Trd
Nilai
Ttg
Penawaran Jual
Trd
Nilai
Ttg
Trd
Transaksi Hari Ini
Akhir
Nilai
Transaksi Terakhir
Frek HRT
Kupon
Tgl
Harga HRT
Jatuh
Tempo
Peringkat
SUN
Keterangan:
SUN
Ttg
Trd
Frek
HRT
Tgl
: Surat Utang Negara
: Terendah
: Tertinggi
: Harga Rata-rata Tertimbang
: Frekuensi
: Tanggal
(Tanda tangan penanggung jawab dan stempel)
Jakarta, ….( tanggal )….
(Nama Lengkap)
(Jabatan)
Peraturan Nomor III.D.1
IV-15
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: III.D.1-6
LAPORAN REKAPITULASI BULANAN
PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA DI LUAR BURSA EFEK
Jumlah Hari : …Hari
I. Aktifgitas Partisipan/Anggota
Partisipan
Anggota
Nilai Frekuensi
: 6
Peraturan Nomor : III.D.1
II. Aktifitas Perdagangan
Nama
SUN
Seri
Ttg
Penawaran Beli
Trd
Nilai
Ttg
Penawaran Jual
Trd
Nilai
Ttg
Trd
Transaksi Bulan Ini
Akhir
Nilai
Transaksi Terakhir
Frek HRT
Kupon
Tgl
Harga HRT
Jatuh
Tempo
Peringk
at SUN
Keterangan:
Jakarta, ….( tanggal )….
SUN
Ttg
Trd
Frek
HRT
: Surat Utang Negara
: Harga Rata-rataTertimbang
: Tertinggi
: Terendah
: Frekuensi
Tgl : Tanggal
(Tanda tangan penanggungjawab dan stempel)
(Nama Lengkap)
(Jabatan)
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
Peraturan Nomor
FORMULIR NOMOR: III.D.1-7
(tanggal surat)
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
: Permohonan Persetujuan atas Perubahan
Anggaran Dasar/Peraturan ............
Kepada
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran
Dasar/Peraturan ............... (nama peraturan dan nama Pihak)…sebagai berikut
:
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen
sebagai berikut :
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.
....(nama Pihak).....,
: 7
: III.D.1
(nama lengkap)
Pengurus/Direksi
(nama lengkap)
Pengurus/Direksi
IV-16
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
FORMULIRNOMOR : III.D.1-8
Nomor
: S-
Lampiran :
Perihal
/PM/20...
: Penolakan Atas Permohonan
Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar/Peraturan ............
: 8
Peraturan Nomor : III.D.1
Jakarta,. ...........................20....
KEPADA
Yth. Pengurus/Direksi ...................
di -
.....................
Menunjuk surat Saudara Nomor .................................. tanggal .........................
perihal Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Anggaran
Dasar/Peraturan.......................... dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara
ditolak, dengan alasan, sebagai berikut :
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ...................................
Tembusan Yth:
1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-17
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
FORMULIRNOMOR : III.D.1-9
Nomor
: S-
Lampiran :
Perihal
/PM/20...
: Permintaan Keterangan Tambahan
atas Permohonan Persetujuan Perubahan
Dasar/Peraturan ............
: 9
Peraturan Nomor : III.D.1
Jakarta,. ...........................20....
KEPADA
Yth. Pengurus/Direksi ...................
di -
.....................
Menunjuk surat Saudara Nomor .................................. tanggal .........................
perihal Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Anggaran
Dasar/Peraturan.......................... dengan ini diberitahukan bahwa masih diperlukan
beberapa klarifikasi atas perubahan yang diajukan, sebagai berikut :
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ...................................
Tembusan Yth:
1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-18
Peraturan Nomor III.D.1
LAMPIRAN
FORMULIRNOMOR : III.D.1-10
Nomor
: S-
Lampiran :
Perihal
/PM/20...
: Persetujuan atas Perubahan Anggaran
Dasar/Peraturan ............
: 10
Peraturan Nomor : III.D.1
Jakarta,. ...........................20....
KEPADA
Yth. Pengurus/Direksi ...................
di -
.....................
Menunjuk surat Saudara Nomor ................. tanggal .................... perihal
Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar/Peraturan …....................,
dengan ini disampaikan bahwa Perubahan Anggaran Dasar/Peraturan
.............................., sebagaimana dimaksud dalam permohonan Saudara, dapat
disetujui.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ...................................
Tembusan Yth:
1. Sekretaris Bapepam; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-19
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-02/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA </reg_title>
<set_date> 09 Februari 2004 </set_date>
<effective_date> 09 Februari 2004 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-16/PM/2003|KEPTA-BAPEPAM/2003 | Lampiran Peraturan Nomor III.D.1' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000', '46/PP/1995', '24/UU/2002', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IV.A.1
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-17/PM/1996
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN
IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-169/PM/1991 tentang Perizinan Reksa Dana dengan
menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995
tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal
Asing;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK
PERSEROAN
Ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan, diatur
dalam Peraturan Nomor : IV.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-169/PM/1991
tanggal 16 Desember 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IV.A.1
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IV.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 17/PM/1996
Tanggal
:
17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IV.A.1 : TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA
BERBENTUK PERSEROAN
1. Permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
a. Mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir Nomor
IV.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
b. Menyertakan dokumen sebagai berikut :
1) Anggaran Dasar Reksa Dana yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri
Kehakiman;
2) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
3) Kontrak antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian;
4) Penunjukan Konsultan Hukum, dan
5) Penunjukan Akuntan.
c. Menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana :
1) Riwayat hidup;
2) Bukti kewarganegaraan; dan
3) Copy ijazah terakhir.
d. Menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi:
1) Rencana pemasaran dan operasional;
2) Struktur organisasi;
3) Pengalaman sebagai Manajer Investasi;
4) Copy izin orang perseorangan pegawai penanggung jawab yang ditunjuk sebagai Wakil
Manajer Investasi, dan
5) Copy izin sebagai Manajer Investasi.
e. Menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian:
1) Rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana;
2) Nama dan nomor telpon penanggung jawab Bank Kustodian.
f. Menyertakan neraca pembukaan
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 peraturan ini diajukan kepada Bapepam dalam
rangkap 4 (empat).
IV-3
Peraturan Nomor IV.A.1
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 17/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
3. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, peraturan ini tidak
memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuaan kepada pemohon yang
menyatakan bahwa :
a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IV.A.1-2 lampiran
2 peraturan ini;
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor IV.A.1-3 lampiran 3
peraturan ini.
4. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 peraturan ini
memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan
menggunakan Formulir Nomor IV.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.
5. Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dapat dicabut izin
usahanya dengan menggunakan Formulir Nomor IV.A.1-5 lampiran 5 peraturan ini.
6. Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam harus
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
:
Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493
IV-4
Peraturan Nomor IV.A.1
LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor IV.A.1
FORMULIR NOMOR: IV.A.1-1
Nomor
: S-
Lampiran :
Perihal
/PM/19...
: Permohonan Izin Usaha Reksa
Dana Berbentuk Perseroan.
............... , ...........................19....
KEPADA
Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha untuk mendirikan Reksa Dana.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :
1. Nama Pemohon
2. Alamat Pemohon
: ...................................................................
: ...................................................................
....................................................................
(Nama Jalan & Nomor)
...................................................................... -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Reksa Dana
4. Alamat Reksa Dana
: ...................................................................
: ...................................................................
...................................................................
(Nama Jalan & Nomor)
..................................................................... -
(Kota & Kode Pos)
5. Nomor Telepon Reksa dana: ..................................................................
6. Nomor Pokol Wajib Pajak :
-
.
7. Anggota Direksi Reksa Dana:
N a m a
a.
b.
c.
d.
e.
.
.
Kewarganegaraan
Alamat
IV-5
Peraturan Nomor IV.A.1
8.
a. Nomor dan tanggal akta
pendirian beserta peru-
bahan anggaran dasar
: ................................................................................
b. Nomor dan tanggal
pengesahan dan
persetujuan Menteri
Kehakiman
9. Reksa Dana terbuka / tertutup
10. Struktur permodalan:
a. Modal dasar
: ................................................................................
: ................................................................................
: ................................................................................
b. Modal ditempatkan dan disetor penuh : ................................................................................
11. Jenis saham yang diterbitkan
12. Dalam hal ini kami menunjuk
a. Manajer Investasi
1) N a m a
2) A l a m a t
3) Nomor Pokok Wajib
Pajak perusahaan
4) Anggota direksi dan
dewan komisaris
N a m a
a.
b.
c.
d.
e.
b. Bank Kustodian
1) N a m a
2) A l a m a t
3) Nomor Pokok Wajib
Pajak perusahaan
4) Anggota direksi dan
dewan komisaris
N a m a
a.
b.
c.
d.
e.
IV-6
: ................................................................................
: ................................................................................
: ................................................................................
: ................................................................................
Kewarganegaraan
Alamat
: ................................................................................
: ................................................................................
: ................................................................................
: ................................................................................
: ................................................................................
: ................................................................................
Kewarganegaraan
Alamat
Peraturan Nomor IV.A.1
c. Akuntan
1) N a m a
2) A l a m a t
3) Nomor Pokok Wajib Pajak
4) Nomor Pendaftaran di Bapepam
d. Konsultan Hukum
1) N a m a
2) A l a m a t
3) Nomor Pokok Wajib Pajak
4) Nomor Pendaftaran di Bapepam
: ................................................................................................
: ................................................................................................
:.................................................................................................
: ................................................................................................
: ................................................................................................
: ................................................................................................
:.................................................................................................
: ...............................................................................................
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Anggaran Dasar Reksa Dana yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman;
b. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
c. Kontrak antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian;
d. Penunjukan Konsultan Hukum;
f. Penunjukan Akuntan;
g. Dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana :
1)
Riwayat hidup;
2)
3)
Bukti kewarganegaraan;
Copy ijazah.
h. Dokumen tentang Manajer Investasi :
1)
2)
3)
4)
5)
i. Dokumen tentang Bank Kustodian :
1)
2)
Rencana pemasaran dan operasional;
Struktur organisasi;
Pengalaman sebagai Manajer Investasi;
Copy izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi;
Copy izin usaha Manajer Investasi.
Rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana;
Copy persetujuan dari Bapepam.
IV-7
Peraturan Nomor IV.A.1
j.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2
formulir ini yang terdiri dari Daftar Afiliasi direksi dan setiap Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan
(Daftar A) serta lampiran 3 formulir ini yang memuat penjelasan atas jawaban “ya” (Daftar B).
k.
Neraca pembukaan.
Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,
meterai
.......................................
(nama lengkap)
IV-8
LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN
I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :
1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan
pengendalian atas perusahaan.
2. Berilah tanda
tanda
dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah
dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
Untuk setiap jawaban "ya" setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian
atas perusahaan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar B,
Formulir Nomor IV. A. 1-1
antara lain memuat :
a. perusahaan dan pihak-pihak yang terkait;
b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
d. tindakan dan sanksi yang dikenakan.
II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI DAN SETIAP PIHAK YANG MELAKUKAN
PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN.
Definisi :
Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan/real estate,
termasuk kegiatan baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perusahaan Efek,
Penasihat Investasi, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan
Jawablah pertanyaan dibawah ini:
1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum atau
mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan :
a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan investasi atau usaha berhubungan dengan
investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau
pemerasan?
ya
b. Atau kejahatan lain?
ya
2. Apakah pengadilan :
a. Pernah memutuskan Saudara bangkrut?
ya
tidak
tidak
Peraturan Nomor IV.A.1
: 1
Formulir Nomor : IV.A.1-1
tidak
b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan
dengan investasi?
ya
tidak
IV-9
Peraturan Nomor IV.A.1
c. Pernah memutuskan bahwa Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan
investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usahanya ditolak, dibekukan, dicabut
atau dibatasi?
ya
tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
ya
tidak
b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
berlaku?
ya
tidak
c. Menemukan Saudara menyebabkan ditolaknya, dibekukannya, dicabutnya atau dibatasinya
izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan
Investasi?
ya
tidak
d. Menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara, memberi
sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
ya
tidak
4. Apakah lembaga/instansi lain yang berwenang di Indonesia atau negara lain pernah:
a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang
benar atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
ya
tidak
b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan Investasi, atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku?
ya
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah :
a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang
sebenarnya.
ya
tidak
b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
berlaku?
ya
tidak
c. Menemukan Saudara menyebabkan Izin Usaha atau persetujuan untuk menjalankan
usaha suatu Reksa Dana yang berhubungan dengan Investasi yang menyebabkan
dibekukan, dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
d. Mengambil tindakan disipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan
dari keanggotaan, dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota
lain, atau dengan membatasi kegiatannya?
ya
IV-10
tidak
tidak
Peraturan Nomor IV.A.1
6. Apakah pengadilan dari negara lain, badan peraturan, atau Bursa Efek memerintahkan
diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan investasi atau penipuan?
ya
tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dalam sidang pengadilan?
ya
tidak
8. Apakah suatu perusahaan asuransi pernah menolak membayar kepada atau mencabut
pertanggungan Saudara?
ya
tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain
yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
ya
tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dan atau komisaris Perusahaan Efek, Penasihat
Investasi Perorangan atau Pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek yang
dinyatakan bangkrut?
ya
tidak
.............................., ..............
Yang membuat pernyataan
..........................................
(nama lengkap)
IV-11
Peraturan Nomor IV.A.1
LAMPIRAN
DAFTAR A
AFILIASI DIREKSI
Daftar ini memuat keterangan tentang Afiliasi dari semua anggota direksi dengan :
1. Reksa Dana itu sendiri selain sebagai anggota direksi;
2. Perusahaan efek yang bertindak sebagai Manajer Investasinya;
3. Bank Kustodian;
4. Akuntan atau Konsultan Hukum yang akan atau memberikan jasa profesional kepada Reksa
Dana dan atau Afiliasi dari profesi dimaksud;
5. Perusahaan Efek lain; dan
6. Orang perseorangan yang mempunyai hubungan usaha penting dan relevan atau hubungan
profesi dengan Reksa Dana dimaksud, Manajer Investasi Reksa Dana atau dengan Reksa
Dana lain .
Beri tanda
apabila ada afiliasi
Nama Lengkap Direktur/Pihak
yang melakukan pengendalian
Afiliasi sebagaimana dijelaskan di atas dengan angka
1
2
3
4
5
: 2
Formulir Nomor : IV.A.1-1
6
IV-12
Peraturan Nomor IV.A.1
LAMPIRAN
DAFTAR B
PENJELASAN ATAS JAWABAN "YA"
Daftar pertanyaan Nomor 1 sampai dengan 10.
Diisi dengan penjelasan rinci terhadap "ya" atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10.
No
Nomor Pertanyaan/Daftar
Penjelasan
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Formulir Nomor
: IV.A.1-1
Peraturan Nomor IV.A.1
: 3
..........................., ......................... 19
Yang membuat pernyataan
materai
..............................................
(Nama Lengkap)
IV-13
Peraturan Nomor IV.A.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: IV.A.1-2
Nomor
Lampiran :
Perihal
: S-
---
/PM/19...
: Pemberitahuan Kekurangan Data
Permohonan Izin Usaha Reksa Dana.
: 2
Peraturan Nomor : IV.A.1
Jakarta,. ...........................19....
KEPADA
Yth. .............................................
di -
......................................
Menunjuk surat Saudara Nomor : ...................... tanggal
.......................................... perihal ..................................., dengan ini diberitahukan
bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :
1.
2.
3.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-14
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: IV.A.1-3
Nomor : S-
/PM/19...
Lampiran :
Perihal
---
: Penolakan Permohonan
Izin Usaha Reksa Dana.
KEPADA
Yth. .............................................
di -
......................................
Peraturan Nomor IV.A.1
: 3
Peraturan Nomor : IV.A.1
Jakarta,. ...........................19....
Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal
..................................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan
bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
1.
2.
3.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
............................................
NIP. ....................................
Tembusan Kepada Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-15
Peraturan Nomor IV.A.1
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: IV.A.1-4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP
/PM/199..
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI REKSA DANA
KEPADA PT. .................................
(NPWP:
-
.
Membaca
Menimbang
Mengingat
:
:
.
.
)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Surat permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana dari PT......................
Nomor ........................... tanggal ............................
bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar
itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Bursa
Efek
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-....../PM/1996
tentang Perizinan Reksa Dana.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI REKSA DANA
KEPADA PT ......................
Pasal 1
Memberikan izin usaha sebagai Reksa Dana kepada PT ................... dengan alamat kantor pusat
di .......................
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
: 4
Peraturan Nomor : IV.A.1
IV-16
Peraturan Nomor IV.A.1
Pasal 3
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di
: Jakarta
pada tanggal :
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
..................................................
NIP...........................................
Tembusan Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-17
Peraturan Nomor IV.A.1
LAMPIRAN : 5
Peraturan Nomor IV.A.1-5
FORMULIR NOMOR: IV.A.1-5
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP
/PM/199..
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA SEBAGAI REKSA DANA
KEPADA PT. .................................
(NPWP: .
-
.
Menimbang
.
)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
: bahwa PT. ……… tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan tentang Pasar Modal dalam hal-hal sebagai berikut :
1. …………………………………………………..................
2. …………………………………………………..................
sehingga karenanya dipandang perlu untuk mencabut izin usaha PT…………...
sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-....../PM/1996
tentang Perizinan Reksa Dana.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA SEBAGAI REKSA DANA
KEPADA PT ......................
Pasal 1
Mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor… tanggal …. tentang pemberian
izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan kepada PT ................... (NPWP:……,)
dengan alamat .......................
IV-18
Peraturan Nomor IV.A.1
Pasal 2
Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor… tanggal …. Tentang pemberian izin
usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud pasal 1, maka Keputusan izin usaha
dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak ……………..
Ditetapkan di
: Jakarta
pada tanggal :
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
..................................................
NIP...........................................
Tembusan Yth :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-19
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-17/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-169/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '646/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SSSSASSSSSAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-643/BL/2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA
KOMITE AUDIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang
:
a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan
fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan
Publik maka diperlukan Komite Audit yang
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan
tugas dan fungsinya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan independensi
dan menyempurnakan tugas, tanggung jawab, serta
kewenangan Komite Audit, maka dipandang perlu
untuk menyempurnakan Peraturan Nomor IX.I.5,
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal
Nomor:
Kep-29/PM/2004
tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit, dengan menetapkan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJA KOMITE AUDIT.
Pasal 1
Ketentuan mengenai pembentukan dan pedoman
pelaksanaan kerja Komite Audit diatur dalam Peraturan
Nomor IX.I.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak
berlakunya Keputusan ini, Emiten atau Perusahaan
Publik wajib memuat piagam Komite Audit (audit
committee charter) dan informasi lainnya yang
diwajibkan dalam Lampiran Keputusan ini pada laman
(website) Emiten atau Perusahaan Publik.
Pasal 3
Komite Audit yang telah dimiliki Emiten atau
Perusahaan Publik sebelum berlakunya Keputusan ini,
tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama satu
tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Komite
Audit sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan
ini.
Pasal 4
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-
29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-3-
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Desember 2012i
2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Bad
ttd.
Ngalim Sawega
NIP 19550530 197711 1 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6
Tanggal : 7 Desember 2012 30
Nopember 2011
PERATURAN NOMOR IX.I.5
: PEMBENTUKAN
DAN
PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT
1. Ketentuan Umum
a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1) Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas
dan fungsi Dewan Komisaris.
2)
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal
dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.
b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit.
c. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.
d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
e. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit (audit
committee charter).
f. Piagam Komite Audit (audit committee charter) paling kurang memuat:
1) tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
2)
3)
4)
5)
6)
komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
tata cara dan prosedur kerja;
kebijakan penyelenggaraan rapat;
sistem pelaporan kegiatan;
ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan
sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
7) masa tugas Komite Audit.
g. Piagam Komite Audit (audit committee charter) sebagaimana dimaksud dalam
huruf f wajib dimuat dalam laman (website) Emiten atau Perusahaan Publik.
2.
Struktur dan Keanggotaan Komite Audit
a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal
dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan
Publik.
b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam
waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6
Tanggal : 7 Desember 2012 30
Nopember 2011
-2-
3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan
Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang
Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut.
3.
Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
Anggota Komite Audit:
a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan,
pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu
berkomunikasi dengan baik;
b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang
terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan
Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau
Perusahaan Publik;
d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan
dan pelatihan;
e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang
pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan
Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa
assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada
Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam)
bulan terakhir;
g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6
(enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau
Perusahaan Publik;
i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau
Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu
peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham
tersebut.
j.
tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan
Publik tersebut; dan
k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
tersebut.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6
Tanggal : 7 Desember 2012 30
Nopember 2011
-3-
4. Masa Tugas
Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan
Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih
kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab
antara lain sebagai berikut:
a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas
antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan
Publik;
c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat
antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan
Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan,
dan fee;
e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor
internal;
f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko
yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak
memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan
pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan
adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
i.
menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan
Publik.
6. Wewenang Komite Audit
Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai
berikut:
a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik
tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang
diperlukan;
b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak
yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan
terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c.
melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang
diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6
Tanggal : 7 Desember 2012 30
Nopember 2011
-4-
d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
7. Rapat Komite Audit
a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali
dalam 3 (tiga) bulan.
b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.
d.
Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila
terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh
seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.
8. Pelaporan
a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap
penugasan yang diberikan.
b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite
Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan
Publik.
c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan
LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan
atau pemberhentian.
d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana
dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa
dan/atau laman (website) Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan
peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Desember 201230
Nopember 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
ttd..
Ngalim Sawega
NIP 19550530 197711 1 001 19598902
2 001
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6
Tanggal : 7 Desember 2012 30
Nopember 2011
-5-
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-643/BL/2012|KEPTA-BAPEPAM/2012 </reg_id>
<reg_title> PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT </reg_title>
<set_date> 7 Desember 2012 </set_date>
<effective_date> 7 Desember 2012 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-29/PM/2004|KEPTA-BAPEPAM/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '40/UU/2007', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', 'SKU-194/MK.01/2012|SKK/2012' </related_reg>
|
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 86/BL/2011
TENTANG
INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam memberikan
jasa profesional sesuai dengan bidang tugasnya, dipandang
perlu menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.A.2, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-310/BL/2008
tanggal 1 Agustus 2008 tentang Independensi Akuntan yang
Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal dengan menetapkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M
Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008
tentang Jasa Akuntan Publik;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG INDEPENDENSI
AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 1
Ketentuan mengenai independensi Akuntan yang memberikan
jasa di Pasar Modal, diatur dalam Peraturan Nomor VIII.A.2
sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus
2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di
Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2011.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal
Bad
ttd.
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
: 28 Februari 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-86/BL/2011
Tanggal : 28 Februari 2011
PERATURAN NOMOR VIII.A.2
: INDEPENDENSI AKUNTAN YANG
MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL
1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan
yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya.
b. Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan
pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan LK.
c. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di
dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.
d. Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa
profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil
tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu
tersebut.
e. Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah:
1) orang yang termasuk dalam penugasan audit, review, atestasi lainnya,
dan/atau non atestasi yaitu:
a) rekan;
b) pimpinan;
c) karyawan profesional; dan/atau
d) penelaah,
yang terlibat dalam penugasan.
2) orang yang termasuk dalam rantai pelaksana/perintah yaitu pimpinan
Kantor Akuntan Publik dan semua orang yang:
a) mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara
langsung terhadap audit;
b) mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi
rekan dalam penugasan audit; atau
c) menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas audit.
3)
setiap rekan lainnya, pimpinan, atau karyawan profesional lainnya
dari Kantor Akuntan Publik dan afiliasi dari Kantor Akuntan Publik
yang telah memberikan jasa-jasa audit, review, atestasi lainnya,
dan/atau non atestasi kepada klien.
f. Karyawan Kunci adalah orang perseorangan yang mempunyai wewenang
dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan
kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, dan manajer dari perusahaan.
2.
Jangka waktu Periode Penugasan Profesional
a. Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan
atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-86/BL/2011
Tanggal : 28 Februari 2011
-2-
b. Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan
atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam
dan LK bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
3. Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini,
Akuntan wajib mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen
apabila selama Periode Audit dan selama Periode Penugasan Profesionalnya,
baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan
Publik:
a. mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang
material pada klien, seperti:
1)
investasi pada klien; atau
2) kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan.
b. mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
1) merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
2) memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai
Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;
3) mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor
Akuntan Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci
dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari satu
tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang
bersangkutan; atau
4) mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan
Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan
Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali yang
bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut
dalam Periode Audit.
c. mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang
material dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien,
atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir
ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Akuntan, Kantor Akuntan
Publik, atau Orang Dalam Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit,
review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi kepada klien, atau merupakan
konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang
kegiatan rutin.
d. memberikan jasa non atestasi kepada klien seperti:
1) pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi
klien atau laporan keuangan;
2)
desain sistem informasi keuangan dan implementasi;
3) audit internal;
4) konsultasi manajemen;
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-86/BL/2011
Tanggal : 28 Februari 2011
-3-
5) konsultasi sumber daya manusia;
6)
7)
penasihat keuangan;
jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari Komite Audit.
Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan
untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan
dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam perhitungan dan
pelaporan perpajakan; atau
8)
jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
e. memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar Fee Kontinjen atau
komisi, atau menerima Fee Kontinjen atau komisi dari klien, kecuali Fee
Kontinjen ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum,
temuan badan pengatur dan/atau perpajakan.
f. memiliki sengketa hukum dengan klien.
4.
5.
Persetujuan atas jasa non atestasi sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3
huruf d butir 7) wajib diungkapkan pada laporan berkala kegiatan Akuntan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.J.2.
Sistem Pengendalian Mutu
Kantor Akuntan Publik wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan
tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik atau
karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan
ukuran dan sifat praktik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
6.
Pembatasan Penugasan Audit
a. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun
buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga)
tahun buku berturut-turut.
b. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit
kembali untuk klien tersebut setelah satu tahun buku tidak mengaudit klien
tersebut.
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak berlaku
bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan Penawaran
Umum.
d. Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa di Pasar Modal yang
melakukan perubahan komposisi Akuntan sehingga jumlah Akuntannya 50%
(lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari Kantor Akuntan Publik yang
telah memberikan jasa di Pasar Modal, diberlakukan sebagai kelanjutan
Kantor Akuntan Publik asal Akuntan yang bersangkutan dan tetap
diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
7. Dalam penerimaan penugasan profesional, Akuntan wajib mempertimbangkan
secara profesional dan memiliki independensi yang dapat
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-86/BL/2011
Tanggal : 28 Februari 2011
-4-
dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP).
8. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal,
Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran
ketentuan Peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal
: 28 Februari 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Badan Pengawas Pasar Modal dan
ttd.mbaga keuangan
Ttd.
Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-86/BL/2011|KEPTA-BAPEPAM/2011 </reg_id>
<reg_title> INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL </reg_title>
<set_date> 28 Februari 2011 </set_date>
<effective_date> 28 Februari 2011 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-310/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM/2008' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '20/M|Keppres/2011', '17/PMK.01/2008|PER-MENKEU/2008', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.C.4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-52/PM/1996
TENTANG
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA
BERBENTUK PERSEROAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-42/PM/1991 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dengan menetapkan
Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa
Dana Oleh Pemodal Asing;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana
Berbentuk Perseroan, diatur dalam Peraturan Nomor : IX.C.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-42/PM/1991
tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.C.4
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.C.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 52/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IX.C.4 : PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan
diajukan oleh direksi Reksa Dana dengan cara sebagai berikut :
a. Menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan mengisi Formulir Nomor IX.C.4-1
lampiran 1 peraturan ini.
b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 4 (empat).
2. Pernyataan Pendaftaran harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diperolehnya
izin usaha.
3. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a peraturan
ini, tidak memenuhi syarat, atau memenuhi syarat Bapepam memberikan surat pemberitahuan
kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.4-
2 lampiran 2 peraturan ini.
b. Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Bapepam, menggunakan Formulir
Nomor IX.C.4-3 lampiran 3 peraturan ini.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I Putu Gede Ary Suta
NIP. 0600065493
IV-3
Peraturan Nomor IX.C.4
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR : IX.C.4-1
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran
Umum Reksa Dana ......................
KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta.
Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sejumlah ..............
saham dengan nilai per saham Rp..............
I.
Emiten
1. Nama Reksa Dana
: ......................................
2. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan : ......................................
3 Alamat
: ......................................
4 Nomor : Telepon
Telex
Faksimili
5 Anggota direksi
N a m a
a.
b.
c.
d.
e.
6. a. Nomor dan tanggal akta pendirian : ......................................
b. Nomor dan tanggal
pengesahan dan persetujuan
Menteri Kehakiman
7. Reksa Dana terbuka/tertutup
8. Struktur permodalan
a. Modal dasar
: ......................................
: ......................................
: ......................................
b. Modal ditempatkan dan disetor penuh : ......................................
9. Jenis saham yang diterbitkan
: ......................................
Kewarganegaraan
Alamat
: ......................................
: ......................................
:.....................................
: 1
Peraturan Nomor : IX.C.4
............... , .....
IV-4
Peraturan Nomor IX.C.4
II. Manajer Investasi
1. Nama
2. Alamat
: .....................................................................
: .....................................................................
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan : .....................................................................
4. Anggota direksi dan dewan komisaris : .....................................................................
N a m a
Kewarganegaraan
a.
b.
c.
d.
e.
III. Bank Kustodian
1. Nama
2. Alamat
: .....................................................................
: .....................................................................
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan : .....................................................................
4. Anggota direksi dan dewan komisaris :
N a m a
Kewarganegaraan
a.
b.
c.
d.
e.
IV. Akuntan
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Nomor pendaftaran di Bapepam
V. Konsultan Hukum
1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Nomor Pendaftaran di Bapepam
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
Alamat
Alamat
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
IV-5
Peraturan Nomor IX.C.4
VI.Penjamin Emisi Efek (jika ada)
1. Nama
2. Alamat
: .....................................................................
: .....................................................................
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan : .....................................................................
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari
Bapepam
: .....................................................................
VII.Jumlah halaman Pernyataan Pendaftaran ini adalah halaman.
VIII.Daftar dokumen yang dilampirkan :
1. Rencana jadwal waktu penerbitan.
2. Rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan
3. Spesimen saham.
4. Contoh formulir :
a. Pemesanan pembelian Efek;
b. Registrasi Efek.
5. Copy kontrak pencetakan efek.
6. Kontrak/perjanjian yang telah disahkan :
a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antar :
1) Emiten dengan Penjamin Emisi Efek; jika ada,
2) Penjamin dengan Agen Penjual, jika ada
b. Perjanjian Pendahuluan dengan Bursa Efek;.jika ada,
c. Kontrak dengan Biro Administrasi Efek, jika ada.
7. Laporan pemeriksaan hukum (legal audit) dan pendapat hukum (legal opinion) atas
dokumen-dokumen yang relevan termasuk kontrak-kontrak dan prospektus.
8. Laporan keuangan yang telah di audit Akuntan dan pendapat Akuntan
9. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak , Reksa Dana dan masing-masing anggota direksi.
10. Copy KTP dan kewarganegaraan dari masing-masing anggota direksi, dan pemegang
saham utama , (untuk orang asing copy paspor dan izin kerja).
11. Riwayat hidup masing-masing anggota direksi.
12. Copy tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal :
ditanda tangani para pihak).
IV-6
Peraturan Nomor IX.C.4
a. Notaris;
b. Konsultan hukum;
c. Akuntan.
13. Surat Pernyataan masing-masing anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak terlibat
perkara (pernyataan di atas meterai).
14. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 formulir ini (Daftar
Pertanyaan) dan lampiran 2 formulir ini yang terdiri daftar Afiliasi direksi dan setiap Pihak
yang melakukan pengendalian atas perusahaan (Daftar A) serta lampiran 3 formulir ini yang
memuat penjelasan atas jawaban “ya” (Daftar B).
PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN
PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.
PT. REKSA DANA .........................
Materai
.............................................
Nama lengkap
IV-7
Peraturan Nomor IX.C.4
LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN
I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :
1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian
atas perusahaan.
2. Berilah tanda dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda
dalam kota di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
Untuk setiap jawaban "ya" setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas
perusahaan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar B, Formulir Nomor
IX.C.4-1 antara lain memuat :
a. perusahaan dan pihak-pihak yang terkait;
b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
d. tindakan dan sanksi yang dikenakan.
II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI DAN SETIAP PIHAK YANG MELAKUKAN
PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN.
Definisi :
Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan/real estate,
termasuk kegiatan baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perusahaan Efek,
Penasihat Investasi, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan
Jawablah pertanyaan dibawah ini :
1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum atau mengaku
bersalah atau tidak membantah atas tuduhan :
a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan investasi atau usaha berhubungan dengan
investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau
pemerasan?
ya
b. Atau kejahatan lain?
ya
2. Apakah pengadilan :
a. Pernah memutuskan Saudara bangkrut?
ya
tidak
tidak
: 1
Formulir Nomor : IX.C.4-1
tidak
b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan
dengan investasi?
ya
IV-8
tidak
Peraturan Nomor IX.C.4
c. Pernah memutuskan bahwa Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan
investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usahanya ditolak, dibekukan, dicabut atau
dibatasi?
ya
tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
ya
tidak
b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
berlaku?
ya
tidak
c. Menemukan Saudara menyebabkan ditolaknya, dibekukannya, dicabutnya atau dibatasinya
izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan
Investasi?
ya
tidak
d. Menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara, memberi
sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
ya
tidak
4. Apakah lembaga/instansi lain yang berwenang di Indonesia atau negara lain pernah:
a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang benar
atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
ya
tidak
b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan Investasi, atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku?
ya
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah :
a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang
sebenarnya.
ya
tidak
b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
berlaku?
ya
tidak
c. Menemukan Saudara menyebabkan Izin Usaha atau persetujuan untuk menjalankan usaha
suatu Reksa Dana yang berhubungan dengan Investasi yang menyebabkan dibekukan,
dicabut atau dibatasi?
ya
tidak
d. Mengambil tindakan disipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan
dari keanggotaan, dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota
lain, atau dengan membatasi kegiatannya?
ya
tidak
IV-9
tidak
Peraturan Nomor IX.C.4
6. Apakah pengadilan dari negara lain, badan peraturan, atau Bursa Efek memerintahkan
diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan investasi atau penipuan?
ya
tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dalam sidang pengadilan?
ya
tidak
8. Apakah suatu perusahaan asuransi pernah menolak membayar kepada atau mencabut
pertanggungan Saudara?
ya
tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain
yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
ya
tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dan atau komisaris Perusahaan Efek, Penasihat
Investasi Perorangan atau Pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek yang
dinyatakan bangkrut?
ya
tidak
.............................., ..............
Yang membuat pernyataan
..........................................
(nama lengkap)
IV-10
Peraturan Nomor IX.C.4
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR: IX.C.4-2
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
:
S- /PM/19...
---
Perubahan dan atau Tambahan
Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran
Dalam Rangka Penawaran Umum
Reksa Dana
......................................................
KEPADA
Yth. ......................................................
di -
........................
Menunjuk surat Saudara Nomor : ................. tanggal ....................................
perihal ..................................., dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan
penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana...........................................,
maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan
informasi yang bersangkutan kepada Bapepam sebagai berikut :
1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah :
a. ............................................................................................................
b. ............................................................................................................
2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah:
a. ............................................................................................................
b. ............................................................................................................
Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum
dapat dinyatakan menjadi efektif
Demikian agar Saudara maklum.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
: 2
Peraturan Nomor : IX.C.4
Jakarta, ..........................
............................................
NIP. ..................................
Tembusan Yth:
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
IV-11
Peraturan Nomor IX.C.4
LAMPIRAN
FORMULIR NOMOR : IX.C.4-3
Nomor
:
Lampiran :
Perihal
:
S-
---
Pemberitahuan Efektifnya
Pernyataan Pendaftaran.
: 3
Peraturan Nomor : IX.C.4
/PM/19.......
Jakarta , ...........................19
KEPADA
Yth. ..........................................................
di -
.................................
Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor
........................., tanggal ................... serta revisi kelengkapan dokumen yang
telah disampaikan dengan surat Nomor ..................., tanggal ......................, dan
setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi
tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran
tersebut menjadi efektif.
Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas
kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan
Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau
meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam
Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
................................................
NIP.......................................
Tembusan kepada Yth. :
1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam.
IV-12
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-52/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-42/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '646/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.I.4
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-63/PM/1996
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
: bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
Pembentukan Sekretaris Perusahaan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.4 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
IV-1
Peraturan Nomor IX.I.4
Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.I.4
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-63/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IX.I.4
: PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
1. Dalam rangka perkembangan Pasar Modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan
Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Emiten atau
Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang
antara lain bertugas:
a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal;
b.
memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal
yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
c. memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi
ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan
pelaksanaannya;
d.
e.
sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan
Bapepam dan masyarakat; dan
fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh direktur Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) selambat-lambatnya telah
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1997 dan pembentukan tersebut harus segera dilaporkan
kepada Bapepam.
Ditetapkan di
pada tanggal
:
:
Jakarta
17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-3
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-63/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
|
Peraturan Nomor IX.I.2
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-61/PM/1996
TENTANG
PERSYARATAN SURAT EFEK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
Menimbang
:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Surat Ketua Bapepam
Nomor S-2048/PM/1992 tentang Pengawasan Sertifikat Saham/Obligasi
dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PERSYARATAN SURAT EFEK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Persyaratan Surat Efek diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.2 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Ketua Bapepam Nomor S-2048/PM/1992
tanggal 29 Desember 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.
IV-1
Peraturan Nomor IX.I.2
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-2
Peraturan Nomor IX.I.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-61/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
PERATURAN NOMOR IX.I.2
: PERSYARATAN SURAT EFEK
1. Surat Saham atau Waran
a. Surat saham atau waran yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik harus
memenuhi kualitas tertentu sehingga tidak akan merugikan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap penjualan maupun pembelian saham atau waran tersebut.
Untuk memenuhi kualitas tersebut surat saham atau waran harus memenuhi standar
sebagai berikut:
1) dicetak di atas kertas yang memiliki ciri khusus antara lain tanda air;
2) berat dasar kertas sekurang-kurangnya 80 gram per meter persegi dengan
toleransi + 5% (lima perseratus);
3) ukuran surat saham 21,5 X 30,5 cm (net);
4) dicetak dengan teknik cetak “offset” dan “letter press”;
5) lebar bingkai cetakan depan 2 cm - 3,5 cm; dan
6) menggunakan cetakan "fluorescent" untuk logo/nama Emiten dan nomor seri yang
"visible".
b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengawasi secara terus menerus jumlah saham
yang beredar serta mutasi pemilikan saham atau waran termasuk tambahan saham
dari adanya saham bonus, dividen saham, pemecahan saham, dan obligasi konversi.
c. Untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan saham hilang dan atau saham
palsu, Emiten wajib mengadakan koordinasi dengan para Perusahaan Efek dan Biro
Administrasi Efek yang menangani saham Emiten.
2.
Surat Obligasi
Surat obligasi yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik harus memenuhi kualitas
tertentu sehingga tidak akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penjualan
maupun pembelian obligasi tersebut.
Untuk memenuhi kualitas tersebut surat obligasi harus memenuhi standar sebagai berikut:
a. surat obligasi harus dicetak di atas kertas yang tahan disimpan minimal 30 (tiga puluh)
tahun;
b. jenis serat dari kertas yang digunakan untuk membuat surat obligasi harus terdiri dari
kapas dan atau linen;
c. berat dasar kertas sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) gram per meter persegi
dengan toleransi + 5% (lima perseratus);
d. kertas harus memiliki ciri khusus antara lain tanda air (watermark) dan atau benang
pengaman (security thread) atau serat berwarna (silurian fibres, artificial silk fibres)
atau bintik-bintik berwarna (coloured planchettes);
IV-3
Peraturan Nomor IX.I.2
LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-61/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996
e. surat obligasi harus dicetak sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) warna, dengan
kombinasi proses cetak "offset" dan "letter press", dapat pula ditambah dengan proses
cetak "intaglio". Jika surat obligasi dikeluarkan lebih dari 1 (satu) harga nominal, maka
gambar bingkai surat obligasi dan kupon dari masing-masing harga nominal harus
diberi warna yang berbeda;
f. tinta yang dipergunakan harus memiliki ketahanan yang baik terhadap cahaya.
3.
Pencetakan saham/obligasi tersebut harus dilakukan melalui perusahaan percetakan sekuriti
yang telah memiliki ijin operasi pencetakan dokumen sekuriti dari pihak yang berwenang.
4. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan blanko surat
saham, waran atau obligasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal ini sistem otorisasi
terhadap penggunaan blanko surat saham, waran atau obligasi harus dilakukan oleh direksi
dan atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Surat Efek harus diamankan terhadap upaya pemalsuan dengan menggunakan fotocopy
warna, laser color scanner dan atau alat reproduksi lainnya dengan memiliki unsur pengaman
lain sehingga sulit ditiru atau dipalsu tetapi mudah dideteksi dan diidentifikasi keasliannya.
6. Penyimpanan blanko surat saham, waran atau obligasi yang belum digunakan wajib diawasi
oleh direksi atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan cara melakukan
inventarisasi fisik secara berkala.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,
I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493
IV-4
| <reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-61/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PERSYARATAN SURAT EFEK </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'S-2048/PM/1992|SRTTA-BAPEPAM/1992' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
|