- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan setidaknya ada 1.000 km jalan bebas hambatan (tol) dan 2.650 km jalan baru yang bakal tersambung hingga 2019 mendatang. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi mengaku optimistis program tersebut dapat tercapai.  Selain mengandalkan partisipasi swasta, pemerintah juga kini telah memiliki cara mengantisipasi faktor mangkraknya pembangunan selama ini, yakni pengadaan tanah. "Alhamdulillah kami tidak optimistis tanpa dasar.  Kalau kita lihat jalan tol yang kita bangun sekarang, respons dari BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) besar sekali.  Kontribusi pemerintah sangat kecil di sini, kontribusi pemerintah adalah meyakinkan bahwa lahan tersedia tepat waktu.  Alhamdulillah kami dapat dukungan dari ATR sekarang, semua dibuat transparan.  Kalau tidak puas, bisa masuk ke pengadilan.  Dan semua harus selesai dalam 3 bulan.  Jadi semua sudah pasti," katanya dalam seminar Indonesia Economic Outlook di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa (31/1/2017).Selain itu, pemerintah juga telah memiliki program dana talangan yang difasilitasi oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).  Dana talangan untuk pembebasan lahan dari badan usaha menjadi salah satu faktor pendukung cepatnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol. "Sekarang BUJT bisa talangi dulu.  Karena harga tanah dari hari ke hari cepat sekali.  BUJT tanggung dulu, kemudian nanti kita ganti dengan BLU LMAN," ungkap Arie. Adanya infrastruktur jalan tol diyakini bisa mendorong tumbuhnya ekonomi di sektor lain.  Pembangunan infrastruktur jalan akan menciptakan konektivitas antar wilayah, sehingga biaya logistik turun dan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dapat ditekan. "Kita bangun jalan baru sepanjang 2.650 km dan 1.000 km jalan tol.  Potensi ini tiga kali dari kapasitas PUPR.  Tapi kami yakin bisa membangunnya.  Optimisme yang tinggi, karena ada Bapak/Ibu yang mendukung," pungkasnya.