text
stringlengths 132
2.01k
| tags
stringlengths 4
209
| label
stringclasses 111
values |
|---|---|---|
Unik, Ubur-Ubur Ini Bisa ‘Hidup Abadi’ | Seperti semua ubur-ubur, Turritopsis dohrnii memulai kehidupan sebagai larva yang disebut planula. Planula berkembang dari telur yang dibuahi. Planula itu pada awalnya berenang lalu mengendap di dasar laut dan tumbuh menjadi koloni polip silinder. Kehidupan di dasar laut itu berlangsung selama fase aseksual. Pada siklus ini, peran utamanya adalah untuk tetap hidup selama masa kelangkaan makanan. Ketika kondisinya tepat, ubur-ubur bereproduksi secara seksual.Setelah bereproduksi, mereka menelurkan medusae yang berenang bebas. Kita mengenalnya sebagai ubur-ubur yang akan tumbuh hingga dewasa dalam hitungan minggu. Gambaran tersebut seperti dikutip dari amnh.org. Pada fase inilah, mereka punya kemampuan berulang kali kembali ke tahap larva setelah reproduksi seksual.“Kami telah mengetahui tentang spesies ini yang mampu melakukan sedikit tipu daya evolusioner sekitar 15-20 tahun,” kata Monty Graham, seorang ahli ubur-ubur dan direktur Florida Institute of Oceanography, yang tidak terlibat dalam penelitian ini.baca juga : Foto: Mengenal Ubur-Ubur Bintik Tak Menyengat dari Laguna Pulau Kakaban Turritopsis dohrnii tumbuh hanya sekitar 4,5 mm (0,18 inci). Lebih kecil dari kuku kelingking. Perutnya merah cerah terlihat di tengah bel transparannya, dan ujung-ujungnya dilapisi dengan hingga 90 tentakel putih. Makhluk kecil dan transparan ini memiliki keterampilan bertahan hidup yang luar biasa.Graham mencoba menjelaskan keistimewaan pada ubur-ubur abadi itu. Meskipun ada jenis ubur-ubur memang memiliki beberapa kemampuan untuk membalikkan proses penuaan dan kembali ke tahap larva, tetapi sebagian besar spesies ubur-ubur kehilangan kemampuan ‘reinkarnasi’ begitu mereka mencapai kematangan seksual.Namun tidak bagi ubur-ubur Turritopsis dohrnii. Siklus mereka tetap terjadi tanpa ada hambatan apapun. Sekalipun istilah yang diakui Graham sedikit hiperbolik. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'kebijakan' 'konflik'
'pendanaan' 'perusahaan' 'politik' 'tambang' 'trivia'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Unik, Ubur-Ubur Ini Bisa ‘Hidup Abadi’ | “Studi ini bertujuan untuk memahami apa yang membuat ubur-ubur ini berbeda dengan membandingkan urutan genetik T. dohrnii dengan Turritopsis rubra, sepupu genetik terdekat yang tidak memiliki kemampuan untuk meremajakan diri setelah reproduksi seksual,” jelasnya.menarik dibaca : Ubur-ubur Alien Bercahaya di Palung Mariana Apa yang para peneliti temukan dalam risetnya adalah Turritopsis dohrnii memiliki variasi dalam genomnya. Sehingga membuatnya punya kemampuan menyalin dan memperbaiki DNA. Mereka juga, katanya, lebih baik dalam mempertahankan ujung kromosom yang disebut telomer. Pada manusia dan spesies lain, panjang telomer terbukti memendek seiring bertambahnya usia. Cara itulah yang membuat ubur-ubur itu dikatakan abadi.Kendati bisa hidup abadi, Turritopsis dohrnii tetap bisa mati karena dimangsa hewan lain, seperti ikan dan kura-kura. Fase polip hewan ini juga menjadi makanan empuk bagi siput laut ataupun krustasea. Sungguh alam tak henti-hentinya membuat takjub. Sumber : pnas.org, newscientist.com, dan amnh.org [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'pendanaan'
'perusahaan' 'politik' 'tambang' 'trivia'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Wah! Ada Jejak Anak Sungai Musi di Lukisan Sketsa Usa Kishmada | [CLS] Banyak karya seni yang lahir atau terinspirasi dari Sungai Musi dan anaknya. Namun, tidak banyak karya seni yang menggambarkan rekam jejak Sungai Musi itu sendiri. Salah satu yang sedikit itu, ada pada perupa Usa Kishmada dengan lukisan sketsanya.Usa mulai melukis sketsa Sungai Musi dan anaknya sejak pertengahan 1970-an hingga saat ini. Salah satunya mengenai Sungai Sekanak. Tahun 1970-an, Sungai Sekanak dalam sketsa Usa dipenuhi pohon manggis, durian, kebun dan rawa, yang kini berubah menjadi pertokoan, rumah susun, dan perkantoran.“Waktu itu, orang menangkul ikan di pinggiran sungai. Kalau air pasang masih bisa dapat ikan belida. Sekarang, keberadaan ikan belida di Sungai Musi seperti legenda. Padahal, dulunya ikan ini sebagai bahan andalan untuk membuat pempek,” ujarnya, Senin (21/12/2014).Padahal, berdasarkan penelitian Balai Arkeologi Palembang, Sungai Sekanak ini diperkirakan sebagai sarana transportasi menuju Bukit Siguntang yang panjangnya puluhan kilometer. Kini, panjang anak sungai ini diperkirakan hanya dua kilometer.Kehadiran sampah plastik yang mencemari sungai-sungai di Palembang, kata Usa, mulai terasa sejak tahun 1988. “Sungai mengalami penyempitan. Bahkan, yang dulunya sungai kini menjadi selokan besar. Padahal, kanal-kanal di Venesia tak lebih besar dari sungai-sungai di Palembang. Tetapi, di sana kondisinya terawat sehingga dapat menunjang sektor pariwisata,” kata Usa.Sketsa lain yang dibuat Usa adalah suasana di muara Sungai Limbungan. Tahun 1980-an, batang-batang kayu hasil penebangan dihanyutkan dari bagian hulu Sungai Musi ke Palembang, dan masuk ke Sungai Limbungan. “Setiap hari, kita lihat banyak kayu seperti meranti atau cempaka. Diameternya lebih dari satu meter,” terang Usa. | ['masyarakat desa' 'konflik' 'korupsi' 'lahan' 'pendanaan' 'perusahaan'
'politik' 'hewan terancam punah' 'sawit'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Wah! Ada Jejak Anak Sungai Musi di Lukisan Sketsa Usa Kishmada | Usa juga mengenang kebiasaan anak-anak kecil pada tahun 1970-an, bermain di sungai dan berenang. Kini suasana itu sudah hilang, sebab air sungai sudah kian memburuk. Sambil mandi, anak-anak mencari udang di sela kayu nibung yang disusun untuk mandi. “Kami suka mencari udang dan memakannya mentah. Mitosnya, kalau banyak makan udang bisa lebih pandai dan gesit berenang,” kenangnya.Sketsa yang cukup penting juga tergambar mengenai Kampung 24 Ilir. Kampung ini sudah hilang karena kebakaran besar yang terjadi pada 1981. Lokasi kampung kini berubah menjadi Palembang Indah Mall, kawasan pertokoan Ilir Barat Permai, rumah susun, dan lainnya.Terhadap kondisi Sungai Musi dan anaknya, JJ Polong dari Spora Institute Palembang pernah mengatakan bahwa guna mempertahankan keberadaan anak sungai harus dilakukan revitalisasi. “Sungai yang menyempit diperlebar, dan yang telah tertimbun digali kembali. Tanami sepanjang anak sungai itu dengan tanaman yang dapat mengontrol air,” katanya. Lalu, hukum beratlah mereka yang telah menimbun atau menyempitkan anak sungai.Melukis lingkunganUsa belajar melukis lingkungan secara otodidak dengan pelukis X-Ling. Saat itu, X-Ling tengah keliling nusantara untuk membuat sketsa kehidupan dan tradisi masyarakat berbagai kota di Indonesia. Dia cukup lama di Palembang, sehingga banyak perupa Palembang yang belajar dengan X-Ling, selain Usa Kismada ada juga Koko Bae dan Umar Halim. Dua nama terakhir ini sudah meninggal dunia.Usa Kishmada sendiri dilahirkan di Palembang pada 26 April 1955. Dibesarkan di kawasan 24 Ilir Palembang, membuatnya dekat dengan kehidupan sungai. Hal ini pun berpengaruh pada karyanya. Dia salah satu keturunan dari Abdus Somad al-Falimbani, ulama dihormati di masa Kesultanan Palembang Darussalam.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'korupsi' 'lahan'
'politik' 'hewan terancam punah'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Tradisi Merehatkan Laut dengan Nyepi Segara di Desa Kusamba | [CLS] Warga Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali, melestarikan peringatan Nyepi Segara di tengah pandemi Covid-19 ini. Ritual penghormatan pada pesisir pantai dan ekosistem laut dengan merehatkannya sehari ini awalnya dimulai oleh nelayan dan petani garam laut tradisional. Sebuah kearifan lokal dalam manajemen perikanan tangkap.Nyepi berasal dari kata sepi, sunyi, hening. Segara artinya laut. Tradisi ini kemudian dirayakan seluruh warga termasuk bukan warga adat di Desa Kusamba setiap tahun pada penanggalan kalender Bali, Purnama Kalima. Tahun ini jatuh pada 21 Oktober 2021.Warga perkampungan yang didominasi muslim di Kampung Kusamba pun menghormati tradisi ini dengan cara tidak melakukan aktivitas apapun mulai sepanjang sempadan pantai sampai laut. Ketika memotret area dermaga kapal barang di kampung ini, beberapa orang yang sedang duduk berteriak memanggil. Mereka memberi informasi jika hari ini adalah Nyepi Segara, warga dilarang masuk ke area sempadan pantai, misalnya mulai menginjak pasirnya.Pesisir Desa Kusamba termasuk padat aktivitas, misalnya untuk transportasi laut makin banyak dermaga-dermaga penambatan kapal barang dan penumpang menuju ke Nusa Penida. Pesisirnya juga jadi penambatan perahu jukung nelayan dan lokasi pembuatan garam laut secara tradisional.Mengistirahatkan laut satu hari adalah upaya mengingatkan betapa berharganya pesisir bagi warga dan penghidupan mereka. Kadek Suardika, Wakil Pecalang Desa Adat Kusamba mengatakan tradisi ini sudah diikuti oleh leluhur namun tidak tahu sejarah pastinya. Ia pernah merasakan berkah laut ketika jadi nelayan. Namun, makin tingginya biaya melaut membuatnya beralih jadi buruh bangunan.“Jadi nelayan sekarang makin sulit, biaya melaut makin mahal karena makin jauh,” keluhnya. Ia menyontohkan beli kapal, mesin, dan jaring minimal biayanya Rp60 juta. Sedangkan penghasilan melaut makin tidak stabil.baca : Nyepi Segara, Ketika Laut Rehat di Bali | ['konflik' 'korupsi' 'lahan' 'penelitian' 'politik' 'hewan terancam punah'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Tradisi Merehatkan Laut dengan Nyepi Segara di Desa Kusamba | Suardika dan rekan-rekannya sedang bertugas menjaga Pantai Pura Segara, lokasi persembahyangan warga selama dua pekan prosesi upacara di desa. Termasuk Nyepi Segara. Sejumlah dermaga sunyi, jukung-jukung nelayan parkir, dan laut nampak sunyi.Pengguna laut dari pesisir pulau tetangga seperti Nusa Penida juga menghormati ritual ini dengan tidak melakukan penyeberangan ke Desa Kusamba. Mereka bisa mengamati area yang sedang merehatkan diri dengan petunjuk khusus.Cara menandai wilayah yang sedang diistirahatkan adalah dengan memasang penjor di dua titik garis batas yakni Karangdadi dan Pesinggahan. Penjor dibuat dari batang bambu dengan hiasan janur, buah, dan hasil bumi lain. Dua batang penjor dipasang di tengah laut, sekitar 50 meter dari pantai, di wilayah pesisir desa adat Kusamba. Panjang area pesisirnya sekitar 2 kilometer, saat Nyepi, penjagaan atau patroli di pantai dilakukan oleh Pecalang, tim keamanan desa adat.Ribuan warga mengikuti prosesi Purnama Kalima dengan persembahyangan secara bergiliran ke Pura Segara, pura yang biasanya dibangun dekat laut untuk penghormatan. Prosesi puncaknya adalah jelang tengah malam sebelum Nyepi Segara, warga dan pimpinan ritual melarung persembahan ke tengah laut. Disebut Mapakelem. Kemudian diakhiri dengan Nunas Tirtha atau mengambil air laut yang kemudian disucikan dan dibagi-bagi ke warga, secara simbolik.baca juga : Begini Pengaruh Nyepi terhadap Laut dan Penghuninya Mengutip laman Desa Kusamba, dalam catatan sejarah desanya disebutkan pantai atau laut berperan sangat penting. Dahulu Desa Kusamba merupakan Ibu kota ke dua Kerajaan Klungkung ketika dipimpin Ida I Dewa Agung Putra Kusamba. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'nelayan' 'perusahaan' 'trivia'] | [0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189] |
Tradisi Merehatkan Laut dengan Nyepi Segara di Desa Kusamba | Untuk mendukung pemerintahannya, Ida Idewa Agung Putra Kusamba pun mendirikan istana di desa ini dengan nama Kusanegara. Selain membangun istana, Kusamba dijadikan sebagai pelabuhan dan benteng kerajaan. Masyarakat di Kusamba kala itu juga mahir dalam membuat keris dan berbagai senjata tajam yang lain. Keahlian ini pun masih diteruskan oleh masyarakat Banjar Pande. Sedangkan masyarakat Kusamba lebih terkenal dengan nelayan dan petani garamnya.Bendesa Adat Desa Kusamba Anak Agung Gede Swastika mengatakan prosesi Nyepi ini adalah bagian dari upacara agama di desanya, Ngusaba, sehari sebelumnya. Saat puncak ritual, pimpinan agama melakukan ritual Mulang Pakelem jelang tengah malam. Sesajen atau banten yang dipersembahkan dalam bentuk segala bentuk hasil bumi (pala bungkah, pala gantung). Simbolisasi satwa laut dilakukan dengan membuat sarana sesajen berbentuk ikan, penyu, dan lainnya. Semua sarana upacara itu dipersembahkan ke laut saat bulan purnama. Esok harinya, warga merayakan Nyepi Segara dengan pemasangan penjor penanda di laut bagian barat dan timur.Saat rehat laut satu hari ini, warga memanfaatkan waktu untuk rapat besar bersama di Pura Segara. Nyepi dan prosesi ritual lainnya diyakini sebagai bentuk pengingat betapa pentingnya laut bagi warga.“Hampir semua masyarakat bermata pencaharian dari laut seperti petani garam, nelayan, dan lainnya,” kata Swastika. Harapan dan keyakinan warga, usai Nyepi, warga diberkahi hasil laut yang lebih melimpah. “Dulu orang tua saya yakin ikan lebih banyak, sekarang masalahnya ada perubahan iklim dan perubahan pola penangkapan ikan,” lanjutnya.Warga menyadari hal ini, karena hasil ikan tak melimpah lagi. “Masih ada tapi tidak seperti dulu,” sebut Swastika.baca juga : Kegelisahan Saras Dewi pada Rusaknya Lingkungan Bali Pengelolaan kawasan perikanan Desa Kusamba | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'nelayan' 'politik' 'hewan terancam punah'
'trivia'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Tradisi Merehatkan Laut dengan Nyepi Segara di Desa Kusamba | Salah satu daerah penghasil tongkol adalah Kabupaten Klungkung. Jumlah produksi tongkol pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 1.194 ton dan 1.642,3 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2018).Sejumlah peneliti menilai efektivitas manajemen perikanan di Desa Kusamba dalam Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 2020, Volume 4 Nomor 2. Tajuk risetnya adalah Pendekatan Ekosistem pada Pengelolaan Perikanan Tongkol Skala Kecil Melalui Penilaian Domain Penangkapan Ikan di Perairan Kusamba, Bali dikerjakan oleh I Gusti Agung Bagus Arya Pradnya Pratama, I Wayan Arthana, dan Made Ayu Pratiwi dari Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana.Dikutip dari jurnal tersebut, ada sejumlah temuan dalam praktik perikanan tangkap di Desa Kusamba. Dari 6 domain pada pengelolaan perikanan dengan EAFM, dipilih salah satu domain yaitu domain teknik penangkapan ikan. Domain tersebut dipilih karena beberapa nelayan mengatakan semakin lama mereka semakin sulit untuk memperoleh ikan dan menentukan daerah penangkapan ikan.Jika stok ikan yang sudah menipis namun laju penangkapan ikan masih terus meningkat maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik perebutan sumberdaya ikan. Armada penangkapan ikan di Pantai Segara Kusamba yaitu perahu jukung berukuran kurang dari 5 GT dengan mesin motor tempel berukuran 15 PK. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tersebut yaitu jaring insang (gillnet) dan juga pancing ulur. Pelayaran yang dilakukan oleh nelayan di Pantai Segara Kusamba yaitu one day fishing.Indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan dinilai secara tidak langsung dengan membandingkan rata-rata ukuran ikan target yang tertangkap dengan ukuran Lm ikan target tersebut. Lm ikan target yang digunakan mengacu pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, jumlah ikan tongkol yang diukur sebanyak 171 ekor. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'nelayan'
'pendanaan' 'trivia'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Tradisi Merehatkan Laut dengan Nyepi Segara di Desa Kusamba | baca juga : Kedonganan, Kampung Nelayan yang Bertahan di Pusat Turisme Bali Hasil analisis menunjukkan bahwa 131 ekor (77%) sampel ikan yang diukur belum matang gonad atau memiliki panjang kurang dari Lm serta yang sudah matang gonad adalah sebanyak 40 ekor (23%). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jayanti et al. (2020), Lm ikan tongkol krai di sekitar perairan Kusamba yaitu 34,8 cm. Ikan tongkol yang paling banyak tertangkap memiliki ukuran panjang 29,1–31,1 cm yaitu sebanyak 44 ekor (25,7%), sedangkan ikan tongkol yang paling sedikit tertangkap memiliki ukuran panjang 22,8–24,8 cm yaitu sebanyak 4 ekor (2,3%). Berdasarkan hasil tersebut, maka indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan memperoleh skor 1 di mana lebih dari 50% target spesies berukuran kurang dari Lmnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perikanan tangkap di perairan Kusamba termasuk kategori perikanan skala kecil (tradisional). Perikanan skala kecil atau tradisional ditandai dengan armada penangkapan yang menggunakan kapal jukung berukuran <5GT serta menggunakan mesin motor tempel. Alat tangkap yang digunakan tergolong selektif yakni jaring insang (gillnet) dan pancing ulur. Nelayan di Pantai Segara Kusamba juga tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah yang dilarang yaitu zona inti Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlu dilakukannya manajemen hasil tangkapan yang lebih baik lagi yaitu meningkatkan ukuran mesh size jaring insang agar memperoleh ikan tongkol krai yang berukuran diatas Lmnya. Upaya penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan masih tergolong undercapacity sehingga kecil kemungkinan dapat terjadinya eksploitasi yang berlebih. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'perusahaan'
'politik' 'tambang'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Tradisi Merehatkan Laut dengan Nyepi Segara di Desa Kusamba | Namun perlu adanya kontrol dalam upaya penangkapan agar tidak terjadi penurunan stok ikan di alam dan kerusakan ekosistem yang dapat menyebabkan timbulnya konflik perikanan. Penilaian EAFM pada domain teknik penangkapan ikan di Pantai Segara Kusamba mendapatkan nilai komposit sebesar 80,4 dengan deskripsi baik sekali.Pada indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan memperoleh skor 1 dengan kondisi buruk atau berwarna merah. Sehingga, diperlukan suatu upaya pengelolaan pada indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Misalnya pembatasan ukuran minimal alat tangkap yang boleh dipergunakan oleh nelayan agar ikan yang didapatkan sudah berukuran matang gonad. Selain itu kegiatan penangkapan yang dilakukan di luar musim pemijahan akan mengurangi jumlah ikan matang gonad yang didapatkan oleh nelayan Pantai Segara Kusamba. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'perusahaan'
'tambang'] | [0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189] |
Mongabay Travel: Sensasi Bunta, Pulau Berkarang Indah Tanpa Penghuni | [CLS] Hamparan pasir putih dan batu karang membentang indah di Pulau Bunta, yang berada di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Meski tidak berpenghuni, namun keindahanya membuat siapa saja yang berkunjung ingin menjenguknya kembali.Pulau atau dalam bahasa Aceh disebut pulo ini, luasnya sekitar 120 hektare. Dari kejauhan, pesona Pulo Bunta terlihat jelas dengan jajaran pohon kelapa yang melambai. Deburan ombak Samudera Hindia menambah eksotis pulau yang kaya akan biota laut ini.“Pulau ini sangat tepat untuk dikunjungi. Tidak ada keramaian, kita serasa pemiliknya tanpa perlu khawatir adanya gangguan orang lain,” sebut Maulana, warga Banda Aceh yang pernah menghabiskan waktu liburnya di pulau ini.Maulana mengetahui keindahan Pulau Bunta dari media sosial dan cerita teman-temannya. Melihat foto-foto yang ditunjukkan rekan-rekannya, membuat alumni Universitas Syiah Kuala segera mewujudkan keinginannya menjejakkan kaki di pulau mungil itu. “Suasananya memang menyenangkan untuk bersantai dan menghilangkan kejenuhan.”Untuk mencapai Pulau Bunta, pengunjung bisa berangkat dari Pelabuhan Peukan Bada dan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, atau melalui Ulee Lheue, Kota Banda Aceh. Disana ada perahu nelayan yang siap antar jeput wisatawan.Dari tiga pelabuhan itu, perjalanan menyeberang lautan hanya membutuhkan waktu satu jam. Gugusan pulau kecil, yang berpenghuni atau tidak, seperti Pulau Batu atau Pulau Nasi yang masuk Kecamatan Pulau Aceh, terhampar jelas di depan mata.Di Pulau Bunta hanya ada delapan unit rumah. Itu juga tidak dihuni karena di sini tidak ada air bersih, listrik, serta fasilitas umum. Untuk berteduh dan beristirahat, tenda merupakan perlengkapan utama yang harus dibawa ketika mengunjungi pulai ini. | ['Aparatur Sipil Negara' 'konflik' 'lahan' 'perusahaan' 'politik'
'tambang'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Mongabay Travel: Sensasi Bunta, Pulau Berkarang Indah Tanpa Penghuni | “Kalau ke Pulau Bunta, wisatawan harus membawa air untuk minum dan memasak. Di pulau itu, tidak ada air layak minum, hanya ada dua sumur. Tapi, airnya agak asin sehingga hanya bisa dipakai untuk mandi dan mencuci barang bawaan,” ujar Agam, warga Lampuuk, Kecamatan Lhoknga yang hampir setiap bulan datang ke pulau ini untuk menangkap gurita.Kami warga Lampuuk, sering datang untuk menangkap gurita. “Tidak perlu menyelam, hanya menyusuri karang diterangi senter. Gurita bisa kami tangkap dengan tangan kosong,” terangnya. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'lahan' 'perusahaan'
'politik' 'tambang'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Orangutan Tapanuli Masuk Daftar Primata Paling Terancam Punah di Dunia | [CLS] Ketika orangutan Tapanuli ditemukan pada 2017 di hutan hujan Sumatera, Indonesia, mereka menjadi spesies kera besar ke delapan yang dikenal di dunia [termasuk manusia]. Terakhir kali spesies kera besar dideskripsikan dalam sains adalah ketika bonobo ditemukan di Republik Demokratik Kongo pada 1929.Dari awal keberadaan orangutan Tapanuli, hingga ditemukan, bagaimanapun, kehidupannya terus dalam bahaya besar akibat aktivitas manusia seperti konversi habitat menjadi lahan pertanian serta deforestasi dan degradasi hutan disebabkan pembangunan bendungan dam hidroelektrik yang terdapat di area tersebut.Interaksi dengan manusia sering membuat orangutan terluka atau mati. Spesies ini berstatus Kritis [Critically Endangered] dalam Daftar Merah IUCN. Diperkirakan, kurang dari 800 orangutan Tapanuli tersisa di alam liar, menjadikannya sebagai salah satu primata paling terancam punah di dunia, menurut sebuah laporan baru yang dikeluarkan Bristol Zoological Society [BZS], Primate Specialist Group of the International Union for Conservation of Nature [IUCN] Species Survival Commission [SSC], International Primatological Society [IPS], dan Global Wildlife Conservation [GWC].“Primata Dalam Ancaman: 25 primata paling terancam punah di dunia 2018-2020” adalah iterasi ke sepuluh dari laporan yang dikeluarkan setiap dua tahun yang mendokumentasikan spesies primata dari seluruh dunia, yang menghadapi ancaman kepunahan paling parah. Ditemukan bahwa orangutan Tapanuli adalah salah satu primata paling terancam di dunia karena dampak kegiatan manusia, hampir tidak sendirian dalam hal itu: hampir 70 persen dari 704 spesies primata dan subspesies yang dikenal di dunia dianggap terancam; lebih dari 40 persen terdaftar sebagai Kritis [Critically Endangered] atau Genting [Endangered]. Daftar itu termasuk tujuh spesies primata dari Afrika, tujuh dari Asia, enam dari Neotropik, dan lima dari Madagaskar. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'lahan' 'pendanaan'
'pertanian' 'perusahaan' 'politik' 'tambang'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Orangutan Tapanuli Masuk Daftar Primata Paling Terancam Punah di Dunia | “Dimasukkannya orangutan Tapanuli yang sangat terancam punah dalam daftar resmi primata yang paling terancam di dunia tidak mengherankan jika mengingat ancaman yang ada pada populasi kecil ini, tetapi ini juga menandakan adanya peluang luar biasa,” Dirck Byler, direktur konservasi kera besar GWC dan wakil ketua untuk Kelompok Spesialis Primata SSC IUCN tentang Kera Besar, mengatakan dalam sebuah pernyataan.“Sebagai rumah bagi orangutan Tapanuli dan dua spesies orangutan lainnya, Indonesia kini memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam upaya konservasi kera besar dengan menerapkan berbagai langkah yang tidak hanya akan melindungi hewan khusus ini dan habitatnya, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi ekonomi dan mata pencaharian lokal melalui ekowisata.” Banyak spesies, seperti orangutan Tapanuli, mengalami penurunan populasi menjadi beberapa ratus individu atau kurang. Owa hoolock Skywalker, misalnya, hanya dinaikkan ke status spesies penuh [lengkap] oleh para ilmuwan pada 2017 dan menjadikannya masuk daftar 25 primata paling terancam punah tahun ini karena ada kurang dari 150 di alam liar.“Perambahan pertanian, pembalakan komersial, fragmentasi dan isolasi habitat, serta perburuan [untuk perdagangan daging dan hewan peliharaan],” dikutip dalam laporan tersebut sebagai “ancaman utama” terhadap owa, yang ditemukan di hutan Pegunungan Gaoligong di perbatasan antara barat daya China dan Myanmar utara.Diperkirakan kurang dari 2.000 monyet roloway tersisa di alam liar, meskipun spesies Critically Endangered dapat ditemukan di banyak hutan tropis Ghana dan Pantai Gading. “Penghancuran dan degradasi habitat mereka disertai perburuan tanpa henti untuk perdagangan daging hewan telah mengurangi jumlah populasi mereka menjadi seperti kumpulan kecil terisolasi,” tulis laporan itu. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'konflik' 'penyelamatan lingkungan'
'perusahaan' 'tambang'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Orangutan Tapanuli Masuk Daftar Primata Paling Terancam Punah di Dunia | Dalam beberapa kasus, hanya ada puluhan spesies tertentu yang tersisa. Lutung berkepala emas berada di ambang kepunahan hanya 50-60 individu tersisa di pulau Cat Ba di utara Vietnam, satu-satunya jajaran spesies yang diketahui.“Perburuan telah diidentifikasi sebagai satu-satunya penyebab penurunan populasi yang dramatis dan drastis dari sekitar 2.400-2.700 pada 1960-an menjadi sekitar 50 individu pada 2000,” menurut laporan itu. “Lutung itu diburu untuk perdagangan obat-obatan tradisional dan olahraga.” Selain orangutan Tapanuli dan Owa hoolock Skywalker, enam spesies lain juga masuk dalam daftar untuk pertama kalinya: lemur tikus Bemanasy [Madagaskar], buffy tufted-ear [Brasil], Ecuadorian white-fronted capuchin [ditemukan di Peru dan Ekuador), monyet titi Olalla bersaudara [Bolivia], pied tamarin [Brasil], dan simpanse barat [Afrika Barat].Ada empat spesies lain yang sebelumnya masuk daftar namun tidak lagi muncul dalam daftar terakhir ini: galago kerdil Rondo, kipunji, kolobus merah Sungai Tana, dan indri, tetapi spesies ini ditambahkan kembali ke daftar setelah sebelumnya dihapus. Sekitar 12 spesies yang muncul pada daftar sebelumnya telah dihapus dari daftar saat ini, meskipun penulis laporan mencatat bahwa perubahan ini “tidak [dilakukan] karena situasi ke dua belas spesies yang turun secara populasi telah membaik. Dalam beberapa kasus, situasinya malah memburuk. Dengan melakukan perubahan ini, kami bermaksud menyoroti spesies lain yang terkait erat, yang diperkirakan akan sama suramnya dalam bertahan hidup.” | ['konflik' 'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan' 'tambang'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Orangutan Tapanuli Masuk Daftar Primata Paling Terancam Punah di Dunia | “Laporan ini mengungkapkan prediksi suram atau memburuk dari beberapa hewan paling luar biasa di dunia. Beberapa di antaranya sangat terkenal dan yang lainnya masih jarang dipelajari, tetapi semuanya dalam bahaya kepunahan dari penghancuran tanpa henti terhadap habitat mereka, perdagangan satwa liar ilegal dan perburuan hewan liar secara komersial, ”kata Christoph Schwitzer dalam sebuah pernyataan.Schwitzer adalah Chief Zoological Officer di BZS dan juga berfungsi sebagai koordinator otoritas daftar merah IUCN untuk Grup Spesialis Primata SSC.“Meski begitu, saya masih berharap ini semua belum terlambat. Ada peningkatan minat dan kesadaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap masalah lingkungan di dunia, khususnya di kalangan generasi muda, yang banyak di antaranya lebih terinspirasi, bersemangat, dan termotivasi dari sebelumnya untuk mengambil bagian membuat perbedaan. Dukungan semacam ini, dikombinasikan dengan tindakan konservasi yang efektif, menjadi sangat penting jika kita ingin menghindari kepunahan hewan-hewan yang luar biasa dan karismatik ini selamanya.” SumberSchwitzer, C., Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., Chiozza, F., Williamson, E.A., Byler, D., Wich, S., Humle, T., Johnson, C., Mynott, H., and McCabe, G. (eds.). (2019). Primates in Peril: The World’s 25 Most Endangered Primates 2018–2020. IUCN SSC Primate Specialist Group, International Primatological Society, Global Wildlife Conservation, and Bristol Zoological Society, Washington, DC. Penerjemah: Akita Arum Verselita. Artikel Bahasa Inggris di Mongabay.com dapat Anda baca di tautan ini. [SEP] | ['energi'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
Sulteng Jadi Provinsi Kedelapan Pelaksana REDD | [CLS] SULAWESI Tengah (Sulteng) akhirnya ditetapkan oleh pemerintah Norwegia menjadi provinsi ke delapan dalam rencana implementasi program penurunan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD).Koordinator Pantau REDD Sulawesi Tengah, Azmi Sirajuddin, di Palu, Senin(4/5/12) mengatakan, penetapan baru seminggu lalu dalam bentuk Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia selaku negara donor.Setelah negeri penghasil kakao ini menjadi daerah pengurangan emisi karbon dunia, langkah selanjutnya harus mempersiapkan segala sesuatu terkait pengurangan emisi.Azmi mengatakan, pemerintah Norwegia mengalokasikan dana US$500 ribu atau sekitar Rp5 triliun untuk persiapan implementasi REDD di Indonesia.“Itu dana murni dari Pemerintah Norwegia. Tetapi berapa untuk Sulawesi Tengah itu yang kami tidak tahu. Maka, salah satu tugas kelompok kerja pemantau adalah mendorong transparansi anggaran REDD,” katanya seperti dikutip dari Beritasatu.com.Dengan Sulteng masuk dalam rencana implementasi REDD di Indonesia, sudah delapan provinsi menjadi proyek percontohan. Yakni, Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, dan Sulteng.Pemerintah menargetkan penurunan 26 persen dari tingkat emisi saat ini dengan skema upaya sendiri dan penurunan 41 persen dengan dukungan luar negeri.Program REDD merupakan kerja sama antara Kementerian Kehutanan RI dengan tiga badan dunia Persatuan Bangsa-Bangsa yakni FAO, UNDP dan UNEP dalam menurunkan emisi karbon oleh deforestasi dan degradasi hutan. [SEP] | ['perusahaan'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Koalisi LSM Minta KPK Usut Keterlibatan APP dan APRIL | [CLS] KOALISI Anti Mafia Hukum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih serius mengusut dan menuntaskan dugaan keterkaitan APP dan APRIL dalam tindak pidana korupsi kehutanan.Pada April 2010, koalisi melaporkan 12 pejabat publik termasuk Gubernur Riau dan mantan Menteri Kehutanan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan penebangan hutan di Riau. Kini, empat pejabat pemerintah di Riau divonis dan seorang ditahan atas dakwaan menerima suap dalam izin penebangan hutan alam yang diberikan kepada perusahaan kelompok Asia Pulp & Paper (APP) dan Asian Pacific Resources International Limited (APRIL).Koordinator Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), Willem Pattinasarany, Jumat(4/5) mengatakan, jika serius KPK bisa menelusuri keterlibatan dua perusahaan raksasa ini melalui kasus-kasus korupsi kehutanan yang sudah menjerat para pejabat maupun politisi baik di daerah dan pusat. “Kita bicara sesuai fakta, bahwa dari berbagai keputusan terkait izin-izin kehutanan itu bermasalah.” “Kalau dilihat dari flow ini, KPK sudah bisa investigasi dugaan keterlibatan APP dan APRIL,” katanya di Jakarta.Setidaknya, 37 perusahaan pemasok kayu untuk pabrik-pabrik bubur kertas APP dan APRIL di Riau diduga menyuap pejabat agar bisa menebangi lebih dari 400 ribu hektare hutan alam di Sumatera bagian tengah. Para pembeli kertas produksi APP dan APRIL dari luar dan dalam negeri sepertinya telah membeli produk bubur kertas dan kertas yang terkait praktik penyuapan dan korupsi. | ['Aparatur Sipil Negara' 'kebijakan' 'korupsi' 'lahan' 'perusahaan'
'politik' 'hewan terancam punah' 'sawit'] | [0.9999837279319763, 7.737811756669544e-06, 8.517764399584848e-06] |
Koalisi LSM Minta KPK Usut Keterlibatan APP dan APRIL | Koalisi menyarankan, agar KPK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melihat tren baru pencucian uang. “Dalam UU Pencucian Uang itu ada pasal yang menyebutkan bagi penikmat produk ilegal sudah masuk tindakan kriminal. Kalau ditarik dari sini berarti sudah bisa dijerat.” Willem meminta, KPK tak hanya melihat dari satu sisi UU Anti Korupsi, tetapi kemungkinan-kemungkinan menjerat dengan aturan hukum lain.Menurut koalisi, fakta di Indonesia, izin-izin yang didapat melalui praktik korupsi dan penyuapan masih dianggap sah. Bahkan setelah orang yang menandatangani masuk penjara, tidak satupun izin itu yang dicabut.” Artinya produk kertas dijual ke seluruh dunia oleh APP dan APRIL telah dinodai oleh praktik korupsi,” ujar dia.Sebanyak 20 dari 37 perusahaan, yang sebagian anak perusahaan APP dan APRIL, terbukti melalui Pengadilan Tipikor mendapat izin melalui praktik korupsi dan penyuapan– di mana sampai sekarang masih memasok kayu bagi kedua perusahaan itu. Dari temuan Polda Riau tahun 2007, sembilan terindikasi melakukan tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dan illegal logging bersama lima perusahaan HTI lain.Kerugian negara yang ditimbulkan dari sebagian 20 perusahaan ini sangat fantastis. Laporan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tahun 2011 menyebutkan, negara menderita kerugian total Rp2.067 triliun akibat kehilangan kayu hutan alam dan kerusakan lingkungan hidup oleh 14 perusahaan HTI yang tergabung dengan dua raksasa pulp, APP dan APRIL. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tipikor terhadap kasus korupsi kehutanan yang melibatkan pejabat daerah Riau, kerugian negara untuk kasus Bupati Pelalawan, Rp12,3 miliar. Untuk kasus Bupati Siak Rp301 miliar, dan kasus mantan Kepala Dinas Kehutanan Asral Rachman Rp1,54 miliar. | ['masyarakat desa' 'kebijakan' 'konflik' 'korupsi' 'lahan' 'perusahaan'
'politik'] | [0.9999837279319763, 7.737811756669544e-06, 8.517764399584848e-06] |
Koalisi LSM Minta KPK Usut Keterlibatan APP dan APRIL | Dua mantan bupati dan dua mantan kepala Dinas Kehutanan Riau menjalani hukuman penjara atas dakwaan memperkaya diri dan bersama-sama mengakibatkan kerugian negara. Satu mantan kepala Dinas Kehutanan Riau tengah ditahan dan diperiksa untuk dakwaan sama.Dalam pantauan Jikalahari sejak 2002, terjadi deforestasi besar-besaran guna memasok permintaan dunia terhadap kertas dan dampak merusak kepada masyarakat sekitar, satwa liar dan iklim global. “Karena itu pembeli dunia sebaiknya menjauh dari kertas yang dibuat dari hasil penebangan hutan alam di Riau dan para investor agar tidak mendanai penghancuran yang lebih parah lagi,” ucap Willem.Dua pabrik pengolahan pulp di Riau, adalah dua di antara yang terbesar di dunia. Namun, sejak mereka mulai beroperasi, tidak satu pun dari perusahaan itu baik APP atau APRIL telah mengembangkan HTI sesuai kapasitas pabrik. Mereka masih menggantungkan sumber bahan baku dari kayu hutan alam agar pabrik terus beroperasi.Hasil laporan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) pada Januari 2011 mengindikasikan kedua perusahaan itu masih menggunakan sekitar 54 persen bahan baku bersumber dari hutan alam. Bahka, APP mulai mengembangkan pabrik olah pulp baru di Sumatera Selatan. Keadaan ini, akan menambah lebih banyak tekanan kepada hutan dan lahan gambut kaya karbon yang makin langka di Sumatera. Laporan Greenpeace Maret 2012 menemukan APP menggunakan kayu ramin yang dilindungi pemerintah untuk industri pulp mereka, penggunaan kayu ramin juga diduga kuat dilakukan oleh RAPP. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat'
'hewan terancam punah' 'trivia'] | [0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431] |
Koalisi LSM Minta KPK Usut Keterlibatan APP dan APRIL | Berdasar laporan Tempo, Menteri Lingkungan Hidup sedang menyiapkan tuntutan terhadap perusahaan yang terlibat kasus penebangan liar tahun 2007 yang ditutup tahun 2008 secara resmi oleh kepolisian Indonesia. Kerusakan akibat kasus ini diperkirakan mencapai US$225 miliar atau Rp2.067 berdasar dari data yang diperoleh dari Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Nilai dari kayu hasil penebangan liar hanya empat persen dari keseluruhan kerusakan alam yang lain.Selebihnya, sekitar Rp1.994 kerusakan ekologis, termasuk emisi karbon, degradasi sumber air dan fungsi perairan, erosi dan kerusakan tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Keduabelas dari 14 perusahaan ini terkait dengan APP dan APRIL. ”Koalisi mengapresiasi baik rencana Kementerian Lingkungan Hidup akan menggugat APP dan APRIL atas dugaan pengrusakan lingkungan hidup.”Koalisi Anti Mafia Kehutanan terdiri dari ICW, Jikalahari, Walhi, ICEL, Telapak, FWI, IWGFF, Huma, Sawit Watch dan Silvagama. [SEP] | ['masyarakat desa' 'konflik' 'lahan' 'perusahaan' 'sawit' 'trivia'] | [0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431] |
Soal Kebijakan Konservasi Hutan APP, Begini Penilaian Koalisi | [CLS] Asia Pulp and Paper (APP) memasuki tahun keempat komitmen kebijakan konservasi hutan (Forest Conservation Policy/FCP) terhitung 1 Februari 2013. Koalisi Anti Mafia Hutan mengevaluasi komitmen anak usaha Sinar Mas ini sepanjang 2013-2015. Bagaimana hasilnya?”Indikasi terlihat, peluncuran FCP hanyalah jalan memuluskan bisnis APP di pasar Internasional,” kata Henri Subagio, Direktur Esekutif ICEL, di Jakarta, belum lama ini.Tim Koalisi terdiri dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jiklahari), Yayasan Auriga, Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).Berdasarkan laporan Jikalahari, APP memiliki luasan konsesi 883.172,05 hektar dengan 725.221,08 hektar di lahan gambut. Banyak wilayah tumpang tindih terjadi kebakaran dan perambahan.”Sudah kita konfirmasi dengan APP, jawabannya tak dilakukan mereka tapi pihak lain,” kata Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah.Jikalahari mencatat, deforestasi hutan alam dalam konsesi APP dan pemasok di Riau selama tiga tahun mencapai 7.377 hektar. Paling luas hutan alam terjadi di PT Suntara Gaja Pati mencapai 861,87 hektar.Penebangan hutan alam oleh APP Grup terjadi di beberapa wilayah. Pada 8 April 2013, di PT RIau Indo Agropalma Blok Kerumutan. ”Padahal ini habitat harimau Sumatera kritis dan terancam punah.”Pada Agustus 2014, terjadi di PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Indragiri Hillir. Jikalahari menemukan satu eskavator sedang membuat kanal dan jalan dengan menggali gambut, eskavator menebangi hutan alam di community use MSK. Penebangan terjadi di PT Satria Perkasa Agung, Pelalawan 2 Agustus 2015.Begitu juga, hotspot pada 2015 meningkat, dari 2.145 (2014) menjadi 8.195 hotspot. Pemenang sebaran hotspot di PT Arara Abadi, yakni 1.420 hotspot.Data berasal dari Citra Satelit Landsat dan Earth Observing System (EOS). ”Sebaran hotspot dan pola-pola serta indikasi terus berulang di konsesi itu.” | ['masyarakat desa' 'penyelamatan lingkungan' 'trivia'] | [0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386] |
Soal Kebijakan Konservasi Hutan APP, Begini Penilaian Koalisi | Tak hanya merambah kerusakan lingkungan, konflik sosial pun tak terelakkan, misal di PT Arara Abadi di Kecamatan Pinggir, Bengkalis berkonflik dengan masyarakat Suku Sakai. Izin Menteri Kehutanan RI merebut lahan mereka seluas 7.128 hektar.Perusahaan sama, juga berengketa lahan dengan masyarakat desa Sungai Berbari dan Desa Dosan di Siak. Ada beberapa hasil audit kepatuhan pencegahan karhutla di APP Grup pun mendapatkan predikat tidak patuh, seperti, PT Sakato Pratama Makmur, PT Satria Perkasa Agung, PT Ruas Utama Jaya dan PT Suntara Gaja Pati.”Jelas ini membuktikan implementasi tata HTI masih sangat rendah. Kami mendesak APP transparan dalam membantu komitmen mereka.”Syahrul Fitra, Peneliti Hukum Yayasan Auriga, menyebutkan, tak ada perubahan pada komitmen APP. Deforestasi terus terjadi, malah 2015, titik api meningkat. Dia menilai, evaluasi terhadap perusahaan HTI mupun HPH belum terlihat, hingga kebakaran hutan dan lahan terus berulang. “Belum ada publish ke publik.”Pemberian izin disertai kepastian ketersediaan bahan bakupun patut dicermati pemerintah. Pasalnya, kekurangan bahan baku menyebabkan penebangan hutan alam.Seharusnya, kata Henri, temuan-temuan ini menjadi ‘pintu masuk’ pemerintah mendalami pelanggaran. ”Diverifikasi dan klarifikasi hasil temuan ini,” katanya. Kata APPMenanggapi ini, APP menyebutkan dalam pemenuhan kekurangan bahan produksi, mencari sumber materi tambahan dari pasar terbuka. APP tidak merambah hutan alam maupun ekspansi lahan dengan membakar.”Melalui FCP, kami berkomitmen mengembalikan, untuk hutan alam, setiap kawasan konservasi yang dibakar,” kata Randy Salim, Head of Global Communication APP.Dia bilang, El-Nino tahun lalu, merugikan perkebunan dan area konsevasi hingga jutaan dolar. APPpun menegaskan, pemasok kayu mereka tak membuka lahan dengan dibakar. ”Sejak 1996, kita mengimplementasikan zero burning policy.” | ['perusahaan' 'trivia'] | [0.9999914169311523, 4.4660559979092795e-06, 4.169679868937237e-06] |
Soal Kebijakan Konservasi Hutan APP, Begini Penilaian Koalisi | APPpun telah memberi sanksi bagi pemasok yang melanggar kebijakan. Bahkan, PT Bumi Mekar Hijau, salah satu pemasok diberhentikan hingga menunggu penyelidikan pemerintah karena kebakaran di konsesi mereka.Perusahaan juga menjamin transparansi data kepada siapapun. Dia menyebutkan, telah memberikan peta pemasok kayu dan pulp kepada World Resources Institute dan pemerintah. “Kami juga mulai memverifikasi semua hotspot dan laporan verifikasi pasca hotspot dua kali seminggu di website APP,” katanya.Untuk pencegahan karhutla juga disiapkan melalui investasi cukup besar. Awal tahun ini, APP bekerjasama dengan TNI, Polri, organisasi lokal di Riau dalam manajemen bencana, Manggala Agni, Pemprov Riau serta masyarakat dalam menanggapi prediksi kekeringan.”Fokus tiga bidang, yaitu Bukit Kerikil Wildlife and Biosphere Reserve, Bandara Pinang Kampai Dumai, Kabupaten Meranti, dan kawasan hutan sekitar Rokan Hilir.”Perusahaan juga menyiapkan tiga helikopter Super Puma, peralatan pemadan kebakaran Tohatsu pompa, pompa kecil penjaga, selang untuk mencegah kebakaran. Lalu standar pelatihna dan sertifikasi dengan menerapkan incident command system (ICS).APP juga investasi dua pesawat pengintai dengan kamera thermal untuk mendeteksi dan mengisolasi kebakaran hutan. Sistem monitoring dan manajemen ini mampu mengontrol dan mengurangi kebakaran hutan. Juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Makmur Peduli Api untuk membantu masyarakat mengembangkan mata pencaharian alternatif. ”Tahun 2020, target bangun 500 DMPA.”Mengenai konflik sosial, APP mengklaim telah merancang free prior and informed consent (FPIC) dan resolusi konflik dalam rantai pasokan ataupun konflik lain. “Diharapkan mampu menyelesaikan konflik sosial dan pengenalan sistem pemantauan konflik sosial baru.” [SEP] | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa' 'kebijakan' 'konflik'
'tambang'] | [1.0, 1.4414156535025313e-09, 1.3204033422198336e-09] |
Lagi, Harimau Mati di Sosopan, Gigi Taring dan Kumis Hilang | [CLS] Belum kering tanah kubur harimau Sumatera muda yang ditemukan warga Desa Haporas, Kecamata Sosopan, Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara (Sumut), Senin (10/7/17), kembali ada temuan satwa ini mati tak jauh dari lokasi pertama Rabu (12/7/17).Gunawan Alza, Kepala Bidang Wilayah III Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), diwawancarai Mongabay di Medan, Jumat siang (11/7/17), mengatakan, kabar temuan harimau mati mereka peroleh dari Koramil 07 Sosopan, Rabu pagi sekitar pukul 09.30. Harimau betina ini panjang 194 cm dan berat 32 kg.Baca juga: Sakit sampai Mulut Berbelatung, Harimau dari Sosopan Ini Tak TertolongSeksi Wilayah VI Kotapinang, yang menerima informasi langsung ke lokasi. Saat tiba, bersama tim medis memeriksa kondisi satwa dan sudah mati.“Saat tiba, harimau sudah diamankan Koramil dari lokasi ditemukan. Koordinasi dengan Koramil, segera pemeriksaan harimau,” kata Gunawan.Berdasarkan pemeriksaan kondisi fisik, banyak telur lalat pada bagian tubuh, tak ada luka luar. Hanya ada bagian tubuh harimau hilang, seperti sepasang taring sebelah kiri, dan kumis.“Keterangan Komandan Koramil 07 Sosopan, saat diamankan kondisi harimau sudah seperti itu,” katanya, sambil menunjukkan sejumlah dokumentasi saat evakuasi harimau pertama dan kedua.Mereka lalu membawa harimau ke Barumun Nagary Wildlife Sanctuary (BNWS), untuk pemeriksaan dan necropsy.Necropsy berlangsung selama dua jam, 15.40-17.30, dengan pengambilan sampel organ untuk pemeriksaan laboratorium guna mengetahui penyebab pasti kematian harimau.“Pemeriksaan sementara, harimau mati sakit, sebab tak ada luka pada bagian luar. Setelah pengambilan sampel tubuh, Kamis, harimau dibawa dan diserahkan ke BBKSDA Sumatera.”Dari keputusan akhir, BBKSDA Sumut akan mengawetkan tubuh harimau ini. Pengawetan ini, katanya, untuk penelitian dan pendidikan serta ilmu pengetahuan. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa'
'konflik' 'lahan' 'politik'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Lagi, Harimau Mati di Sosopan, Gigi Taring dan Kumis Hilang | Saat ditanya soal bagian tubuh hilang, dia sudah membentuk tim untuk penyidikan lebih lanjut, guna mengetahui siapa yang mengambil sepasang gigi taring dan kumis harimau.Gunawan belum bisa menyimpulkan apakah kedua harimau mati karena diracun atau tidak. Hasil laboratorium, katanya, belum selesai.Dia bilang, ada beberapa faktor harimau muncul dekat pemukiman warga yang berdekatan dengan kawasan hutan. Pertama, karena sakit akhirnya turun ke pemukiman karena tak mampu bersaing dengan harimau lain yang sehat dan kuat dalam berburu makanan.Kedua, harimau sudah tua kemungkinan keluar dari kawasan karena dekat hutan ada warga memelihara binatang.Ketiga, habitat sudah hancur. Gunawan bilang, di Sosopan, Padang Lawas, ada perambahan dan pembukaan lahan hingga harimau kehilangan habitat.Keempat, ada juga induk harimau menyapi anak usia dua tahun, untuk mencari makan sendiri dan tak diawasi sang induk. “Ini juga jadi faktor ada anak harimau terlihat diperkampungan.”Data mereka, harimau terpantau di Barumun, ada sampai delapan, namun sudah mati dua.Mereka kembali memasang kamera pemantau di kantong-kantong harimau Sumatera di Barumun, untuk pemantauan.Sebelumnya, Senin (10/7/17), harimau jantan diperkirakan berusia tiga hingga empat tahun, ditemukan lemah tak berdaya di perkerbunan warga di Desa Haporas, Kecamata Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. Harimau ini tampak lemas. Tak lama setelah penyelamatan, satwa ini mati. [SEP] | ['kebijakan' 'lahan' 'politik'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Menghapus Noda Sungai Citarum | [CLS] Spring bed yang dipakai warga kota metropolitan macam Bandung, berakibat mematik bom waktu bagi sungai Citarum. Ketidakpatuhan membikin sungai paling strategis di Jawa Barat itu belum beranjak dari masalah kronis.Betapa melelahkan memang untuk sekedar mengurusi persoalan sampah di sungai. Sekalipun pada sungai yang sudah menelurkan Perpres No.15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Agaknya sampah masih menjadi persoalan yang sulit dikendalikan.Bulan-bulan terakhir ini, beberapa lembaga pemerintah bahkan kewalahan mengurusi sampah kotanya. Biang keladinya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sebagai muara sampah dari 4 kabupaten/kota di Bandung Raya itu membludak.Seperti antrean truk pengangkut sampah mengular di jalan Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sejak pekan kedua Januari 2023 kemarin. Kini, pemandangan semacam itu mulai lazim terjadi di TPA yang difungsikan sejak 2006 silam itu.Salah satu alasannya, kapasitas penampung sampah sudah overload. Pemerintah Provinsi Jabar kerap mengakali dengan menambah masa kontrak penggunaannya. Menurut Kepala UPT TPA Sarimukti, Riswanto, masa penggunaanya sudah diperpanjang kembali hingga tahun 2026.“Semula habis kontrak hingga 2023, tapi karena ada perluasan wilayah sekitar 10 hektar sehingga diperpanjang selama 3 tahun,” kata Riswanto.Total, TPA Sarimukti kini memiliki luas hingga 35 hektar. Dengan daya tampung 2.000 ton sampah atau setara 470 mobil kontener tiap harinya. Selama beroperasi lebih dari 2 windu, entah berapa ton sampah yang sudah ditimbun di sana.Kota Bandung, misalnya, merujuk data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, rata-rata pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti mencapai 253 rit. Jumlah itu setara dengan 1.309 ton sampah per hari.baca : Pemulihan Citarum untuk Dunia (Bagian 1) | ['konflik' 'lahan' 'hewan terancam punah'] | [0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06] |
Menghapus Noda Sungai Citarum | Adapun sumber lain menyebut, produksi sampah di Kota Bandung telah mencapai sekitar 1.500-1.800 ton per hari. Asumsi itu berdasarkan rata-rata orang nyampah 0,68 kilogram. Jika dikalkulasikan dengan jumlah penduduk kota berdasarkan Badan Pusat Statistik yakni 2.53 juta, artinya sampah akan terus meningkat seiring peningkatan populasi penduduk. Agaknya, pada siang hari atau waktu weekend jumlah penduduknya jauh dari itu.Mayoritas jenis sampah yang dihasilkan pun didominasi sisa makanan sebanyak 44,5 persen, sampah plastik 16,7 persen, karton 13,2 persen dan sampah kain 4,75 persen. Ongkos untuk urusan mengangkut dan mengolah itu perlu merogoh anggaran Rp 170 miliar per tahun.Namun, itu masih belum mencakup semuanya. Upaya mengurangi sampah, tak sebanding dengan sampah yang dihasilkan. Sebab, masih ada sisa sampah yang tak terangkut ke TPA dan berpotensi berceceran di jalan-jalan arteri hingga sungai. Memutus generasiKondisi ini mulai memantik anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam mengurai benang kusut menyoal persampahan yang bikin pusing kepala pemerintahan. Mereka menawarkan gagasan segar dengan cara pandang yang tak goyor.Barangkali, Egar Anugrah (34) adalah salah satunya. Berlatar pemandu wisata alternatif dengan bersepeda di Komunitas Good Guide Bandung, dia mafhum tempat-tempat yang menunjukan sisi lain dari Kota Kembang itu. Dan Bandung memang punya sisi yang tak melulu tentang citra keindahan.“Banyak sungai yang justru jadi tempat pembuangan akhir,” tutur Egar.Sebermula itu, Egar mulai memupuk niat. Bergabung dengan River Cleanup Indonesia sejak 2021, dia memulai lakon dengan menyusuri anak-anak sungai. Tentu saja dengan membersihkan sampah yang menyusahkan itu. | ['bencana alam' 'masyarakat desa' 'konflik'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Menghapus Noda Sungai Citarum | Seperti siang itu, bertenaga 10 orang volunter, mereka beroperasi di Sungai Ciganitri. Dalam 60 menit, mereka mengumpulkan 2,3 ton sampah berbagai macam. Dari frekuensi perhitungannya, agaknya persoalan sampah ini memang bikin gusar. Dimana pertumbuhan kota tak dibarengi pertumbuhan pranata dan alat-alat sosialnya.Sebab, karakteristik sampah pada tiap sungai dapat menentukan siapa pembuangnya. Karena itu berkaitan dengan kebiasaan warganya.“Sampah pakaian utuh hanya ditemukan di anak Sungai Cikalapa, kawasan itu bisa dibilang pemukiman elit. Ini membantah jika sampah identik dengan kemiskinan,” imbuh Egar.baca juga : Pemulihan Sungai Citarum, Kisah Lama Dalam Cerita Baru (bagian 5) Di Sungai Cikapundung, mereka menemukan sampah identik dengan beling (kaca) dengan air cenderung terkontaminasi tinja manusia dan ternak. Wajar saja untuk urusan buang hajat, banyak orang menganggap sungai sebagai septic tank.Adapun di sungai lain, ditemukan pula ragam bekas alat kontrasepsi, kasur spring bed hingga karpet plastik. Kadang ditemukan juga televisi dan alat elektronik bekas lainnya.Gaung hidup tanpa sampah atau zero waste bukan hal mudah untuk dikampanyekan. Sekalipun pemerintah bersusah payah menyokongnya. Tapi paradigma masyarakat masa kini masih feodal. Menganggap sampah bukan urusan sendiri-sendiri. Karena berpikir dan tahu akan ada petugas berbaju kuning yang membersihkan. Kebiasaan-kebiasaan itu kelak membentuk cara pikir dan tradisi masyarakat.Untuk itu, Egar tak membikin aksinya sekedar bersih-bersih. Menurutnya, itu bukan tujuan utama. Ini tentang bagaimana generasi muda mampu memotong generasi tua yang apatis.Dengan kata lain, warga yang belum terbiasa, atau menolak terbiasa, mematuhi aturan yang diwakili oleh tanda, papan nama atau Perda. Maka, Egar menawarkan peta jalan lain lewat tiga pilar. Transformasi, edukasi dan clean. Tiga kata kerja yang coba aktualisasikan dalam gerakannya. | ['bencana alam' 'masyarakat desa' 'konflik'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Menghapus Noda Sungai Citarum | “Sejauh ini baru diaplikasikan dalam skala kecil sembari berkolaborasi dengan komunitas yang sedari dulu konsisten dan satu frekuensi soal menangani sampah,” katanya. “Tanpa ada budaya malu atau kesadaran yang timbul persoalan ini takkan pernah tuntas. Oleh karenanya kami memulai dari apa yang kecil.”Jika sungai pada sebuah kelurahan/desa, kota, bahkan provinsi bermasalah, problem itu bisa jadi dipicu oleh masalah lain yang menyangkut perilaku penduduknya. Sebab sungai adalah penunjang kebutuhan manusia paling strategis. Tapi paradigma sungai berubah. Entah sampai kapan sungai-sungai menampung dosa dari ketidakpatuhan manusia.Untunglah, kegiatan semacam susur sungai itu menelurkan positivisme di kalangan anak muda. Dimana orang boleh datang dengan modal empati memulung sampah atau sukarela memetakan rumus persoalan dengan sudut pandang 5W+1H. Bahkan orang boleh berkreasi membikin dokumentasi untuk sekedar memenuhi beranda sosial media.“Apapun bentuknya yang penting senang saja dulu. Dengan begitu mungkin perubahan lambat laun bisa hadir,” ucapnya.baca juga : Citarum Harum, Simbol Keseimbangan Hidup Manusia dengan Alam Citarum mengejar tahunSejumput persoalan sungai, agaknya pasti membicarakan Sungai Citarum. Tempat segala macam masalah dan solusinya ada di sana. Barangkali tak ada sungai selengkap sungai yang mengaliri 12 kabupaten/kota ini.Citarum adalah hulu sekaligus hilir bagi wilayah Cekungan Bandung. Meski begitu, banyak yang tak menyadari itu sekalipun secara empiris terbukti dari banjir yang sulit hilang.Bagi Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 9 Kolonel Inf Ahmad Yani, banjir di kota adalah waktu lembur. Terlepas dari lingkungan vegetasi daerah aliran sungai (DAS) Citarum kopong dan amburadul, limpahan air selalu membawa sampah. | ['Aparatur Sipil Negara' 'bencana alam' 'masyarakat desa' 'energi'
'konflik'] | [0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386] |
Menghapus Noda Sungai Citarum | Setiap musim penghujan, rata-rata sampah yang diangkut 4,5 – 7 ton dikali 30 hari. Jika musim basah siklusnya 6 bulan dalam setahun, berapa sampah yang dihasilkan dari kota-kota yang bermuara ke sungai. Dominasi sampah adalah plastik dan bekas alat rumah tangga.“Personil tentara secara bertahap memang berangsur ada pengurangan di lapangan. Ini menjadi keterbatasan bagi kami untuk mengcover penyelesaian masalahnya,” tutur Ahmad.Urusan itu membikin Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum kini harap-harap cemas. Apalagi menjelang masa akhir Pepres pada tahun 2025, tenggat waktu yang ditargetkan presiden itu. Uu berkeinginan payung hukum tersebut terus ada.“Kolaborasi dan upaya perbaikan yang sudah terbangun selama ini kalau Citarum Harum berakhir, khawatir tak berjalan lagi,” tutur Uu. Adapun, peraturan daerah, katanya, tak cukup kuat untuk menghandle peliknya persoalan Citarum. “Kalau tidak ada Perpres tidak ada komando yang satu.”Prajurit Kodam III/Siliwangi memang menjadi tumpuan pada program Citarum Harum. Tenaga mereka secara simultan mampu merubah signifikan keadaan secara fisik. Sekalipun belum secara holistik, paling tidak pabrik berpolutan perlahan tertib buang limbah. Hasilnya, beban pencemaran sungai menurun versi Dinas Lingkungan Hidup Jabar.baca juga : Mimpi Pulihkan Citarum, Berharap jadi Inspirasi bagi Pengelolaan Sungai Lain di Indonesia Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen Kunto Arief Wibowo tak mau sesumbar dengan indikator perubahan itu. Menurutnya, tugas negara dalam konteks lingkungan mesti perlu berkesinambungan. Adapun di sisa waktu, pihaknya lebih fokus kepada metode edukasi dan pemeliharaan.Rasanya, penambahan pasukan untuk Citarum tak begitu diperlukan, katanya. Selagi sarana dan prasarana penunjang dilengkapi itu sudah lebih dari cukup. Oleh karenanya inovasi menjadi roda yang dibutuhkan untuk menggerakan perubahan. | ['masyarakat desa' 'kebijakan' 'konflik' 'mangrove' 'perusahaan' 'politik'
'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Menghapus Noda Sungai Citarum | Apalagi kehadiran militer kerap dikritik lantaran mengurusi urusan sipil. Kendati begitu, Kunto tak mempersoalkan. Dia menginginkan prajuritnya tak selamanya tugas di Citarum. Cuma kebetulan, katanya, negara butuh peran tentara dalam pemulihan lingkungan.“Makanya, kami mencoba membuat legacy yang baik dan bisa kontinyu nantinya,” kata Kunto. “Dan mengurusi ini Citarum ini sebetulnya bagian dari aspek ketahanan, bagaimana (negara) punya SDM unggul, jika urusan lingkungan saja bermasalah.”Dalam karier militernya Kunto getol membikin inovasi. Khusus Citarum, dia membikin alat pengolah sampah yang dapat dipakai skala rukun warga. Targetnya 30 persen dari total produksi sampah mampu direduksi. Hasil akhirnya yakni membikin orang-orang mau mengurusi sampahnya.Barangkali pada kepedulian siapa saja yang tumbuh di sungai, kita punya harapan. Agar tak melulu berkutat pada persoalan yang acak-adul akibat ketidakpatuhan. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'konflik' 'mangrove'
'perdagangan' 'perusahaan' 'politik' 'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Sungai Terkontaminasi, Warga Dilarang Konsumsi Air | [CLS] Pihak berwenang di Kutai Kertanegara telah mengeluarkan larangan untuk mengonsumsi air dari Sungai Tenggarong akibat terkontaminasi bahan-bahan berbahaya.“Ada kemungkinan bahwa perusahaan pertambangan yang ada di hulu dan hilir dari Sungai Tenggarong telah berkontribusi terhadap polusi,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kutai Kertanegara Akhmad Taufik Hidayat. “Kita bisa melihat dari warna air yang coklat-putih. Ini tidak mungkin karena longsor dari hujan, karena warna yang berbeda. ”Akhmad mengatakan tim dari lembaganya sudah melakukan survei jalur air sepanjang jalan di hulu untuk memantau kegiatan pertambangan dan melihat apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengelola limbah beracun dari perusahaan pertambangan di daerah tersebut.Beberapa perusahaan besar tambang batubara memang beroperasi di daerah hulu Sungai Tenggarong, termasuk Multi Harapan Utama dan Tanito Harum.Akhmad mengatakan wilayah yang telah diperiksa oleh timnya adalah daerah yang sangat luas, beberapa aliran sungai yang lebih kecil di wilayah tersebut, juga merupakan sumber air ke sungai utama. “Oleh karena itu, menentukan asal-usul yang tepat dari bahan kontaminan cukup sulit,” katanya kepada The Jakarta Globe.“Kami membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan, tapi kami harus menunggu sampai hujan karena kemudian akan menjadi lebih mudah untuk melihat darimana air berwarna kecoklatan ini berasal. Sementara itu kita juga memeriksa fasilitas pengolahan limbah perusahaan pertambangan ‘. ”PDAM setempat mencatat, kondisi air kini mengalami kekeruhan yang signifikan, dan keasaman air pun meningkat cukup tajam. Sebagai konsekuensinya, PDAM kini harus mengurangi pasokan air kepada masyarakat, serta mengimpor air dari instalasi air lainnya di daerah terdekat. | ['konflik' 'perusahaan' 'politik' 'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.9999998211860657, 8.421957886639575e-08, 6.91638533112382e-08] |
Sungai Terkontaminasi, Warga Dilarang Konsumsi Air | Akhmad mengatakan, sampel air telah diambil untuk penelitian lebih lanjut untuk menentukan jenis kontaminan yang telah mencemari sungai. Hasil dari penelitian akan sijelaskan kepada publik, pada awal minggu depan.“Air yang terkontaminasi tidak hanya berbahaya bagi manusia tetapi juga untuk ikan dan hewan menyusui sepanjang Sungai Tenggarong,” kata Akhmad.Dinas Kelautan dan Perikanan setempat juga mengatakan, bahwa polusi air kini juga mempengaruhi peternakan ikan milik warga. “Ikan itu telah kehilangan selera makan mereka dan mati dalam waktu dua hari karena insang mereka tersumbat,” kata kepala dinas kelautan, Armeinadi. [SEP] | ['inovasi' 'penelitian' 'penyakit' 'trivia'] | [0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189] |
Penelitian: Jaringan Sel Primata Bantu Identifikasi Penyakit Alzheimer | [CLS] Otak primata ternyata melihat dunia ini lewat jaringan atau pembagian ruang berbentuk segitiga, hal ini terungkap dalam sebuah kajian yang diterbitkan 28 Oktober 2012 silam di jurnal Nature. Para peneliti dari Yerkes National Primate Research Center di Universitas Emory, mengidentifikasi sel-sel barisan segitiga ini dan mengeksplorasi pola segitiga di dalam penglihatan primata ini.Temuan ini memberikan masukan yang sangat berharga untuk memahami bagaimana bentuk dan peta daya ingat manusia, serta bagaimana penyakit seperti alzheimer menurunkan kemampuan visualisasi ini. Ini adalah pertamakalinya jaringan sel berhasil dideteksi secara langsung di tubuh primata. Jaringan sel sudah diidentifikasi di tubuh tikus tahun 2005, dan keberadaan mereka pada manusia telah secara tidak langsung disimpulkan melalui pencitraan resonansi magnetik.Penelitian ini dilakukan dengan merekam aktivitas beberapa monyet saat melihat beberapa objek di layar komputer dan mengeksplorasi gambar tersebut dengan mata mereka. Dengan memasang elektroda di bagian enthorinal korteks di otak si kera, serta alat pelacak infra merah, para hali bisa melihat kemana mata si kera terfokus. Satu jaringan sel akan menyala saat mata si kera melihat ke berbagai arah dan membentuk sebuah pola jaringan.“Bagian otak bernama enthorinal korteks adalah bagian pertama yang diserang oleh penyakit alzheimer, jadi hasil yang kami dapatkan bisa menjelaskan mengapa disorientasi penderita penyakit ini menjadi tanda-tanda awal alzheimer,” ungkap penulis senior penelitian ini, Elizabeth Buffalo dari sekolah kedokteran Universitas Emory. | ['inovasi' 'penelitian' 'penyakit' 'perusahaan' 'trivia'] | [0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523] |
Penelitian: Jaringan Sel Primata Bantu Identifikasi Penyakit Alzheimer | “Penemuan kami atas jaringan sel di primata adalah sebuah langkah besar bagaimana kita bisa memahami otak manusia membentuk ingatan-ingatan visual,” tambah Nathan Killian, seorang siswa program master di Departemen Rekayasa Biomedis Wallace H. Coulter di Georgia Tech dan Universitas Emory. “Ini adalah sebuah cara yang menyenangkan tentang memori yang bisa membawa ke arah penyembuhan penyakit neurodegeneratif seperti alzheimer.”Penglihatan dianggap indera yang lebih menonjol pada primata (baik monyet maupun manusia) dibandingkan dengan hewan pengerat, yang lebih sensitif dalam sentuhan dan penciuman mereka. Kendati jaringan sel pada pengerat dan primata terdeteksi dalam tipe percobaan yang berbeda, Dr. Buffalo mengatakan bahwa ini tidak berarti bahwa jaringan sel memiliki sifati yang sangat berbeda pada primata.“Kami sekarang melatih monyet untuk bergerak melalui ruang 3-D virtual. Dugaan saya adalah bahwa kita akan menemukan sel-sel grid yang akan menyala dalam pola yang sama seperti monyet menavigasi ruang itu,” katanya.Buffalo mengatakan percobaan berikutnya bisa memeriksa bagaimana monyet menavigasi dalam ruang nyata, termasuk perubahan di kepala atau orientasi tubuh, untuk menentukan bagaimana sel-sel jaringan merespon.CITATION: Nathaniel J. Killian, Michael J. Jutras, Elizabeth A. Buffalo. A map of visual space in the primate entorhinal cortex. Nature, 2012; DOI: 10.1038/nature11587 [SEP] | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'bencana alam' 'energi' 'konflik' 'lahan'
'penyelamatan lingkungan' 'perdagangan' 'perusahaan' 'tambang'] | [0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523] |
Tanpa Disengaja, Fotografer Ini Merekam Dahsyatnya Fenomena Alam di Greenland | [CLS] Fotografer James Balog dan timnya sedang meneliti gletser ketika kamera mereka menangkap sesuatu yang luar biasa.Insiden itu terjadi di Greenland, ketika James dan teman-temannya mengumpulkan seluruh foto melalui kamera yang telah disebar di sekitar Lingkaran Arktik selama bertahun-tahun.Saat James dan krunya sedang mencoba mengambil foto-foto dan video terbaik untuk sebuah film dokumenter, terjadi sesuatu luar biasa di depan mata mereka, dan secara kebetulan kamera sedang menyala.Meskipun fotografer Amerika ini mengkhususkan diri pada fotografi alam, selama bertahun-tahun, ia tidak percaya pada adanya perubahan iklim.Bahkan, selama hampir 20 tahun, ia mengejek para ilmuwan tentang pemanasan global.“Saya tidak berpikir bahwa manusia mampu mengubah fisika dasar dan kimia seluruh planet besar ini. Rasanya tidak mungkin, sepertinya tidak akan mungkin,” kata Balog di masa lalu, sebagaimana dilansir dari Newsner.com. Hingga pada 2005, saat Balog menyadari sesuatu yang salah ketika melihat secara close-up bagaimana perubahan iklim benar-benar telah mengubah planet ini.Selama expedisi di Kutub Utara, ia melihat kerusakan langsung yang sangat besar. Tepat 10 tahun kemudian, film Balogs ‘”Chasing Ice” diputar perdana, dan ia memutuskan untuk mendokumentasikan mencairnya gletser dengan bantuan ratusan kamera. Saat itulah, Balog menangkap kejadian alam paling spektakuler yang pernah difilmkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam 15 menit, Balog dan timnya melihat sepotong gletser seukuran Lower Manhattan jatuh ke laut dengan cepat, dahsyat, dan mengerikan.Peristiwa bersejarah tersebut telah dicatat dalam Guinness Book of Records dan jelas menunjukkan betapa seriusnya situasi saat ini bagi bumi. Climate change adalah bencana geologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, kejadian runtuhnya glestser raksasa ini bukan akan menjadi yang terakhir. | ['Aparatur Sipil Negara' 'budidaya' 'konflik' 'sampah'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Tanpa Disengaja, Fotografer Ini Merekam Dahsyatnya Fenomena Alam di Greenland | Pada November 2016, Kutub Utara lebih hangat 20 derajat C di atas rata-rata. Planet ini akan menghadapi bencana dahsyat, kecuali kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi nol sebelum tahun 2070. Masih ada waktu.Video ini sesungguhnya menjadi pengingat kita semua, betapa seriusnya bencana yang menghadang planet bumi di masa depan. Semoga kita bisa berbuat sesuatu dari sekarang. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'lahan' 'perusahaan'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | [CLS] Nelayan tradisional kembali mendapatkan penegasan jaminan berupa kuota penangkapan ikan secara terukur saat kebijakan tersebut mulai diterapkan. Jaminan tersebut memastikan bahwa nelayan tradisional akan tetap bisa beroperasi menyesuaikan kebutuhan masing-masing.Janji tersebut menegaskan kembali bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan sembarangan menerapkan kebijakan jika akan merugikan kepentingan nelayan tradisional yang selama bertahun-tahun sudah menjadi pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini Hanafi mengatakan, masyarakat sebaiknya bisa memahami rencana kebijakan tersebut dengan baik tanpa tersulut informasi yang beredar selama ini.“Kita akan berikan kuota untuk nelayan lokal tanpa ada batasan. Selain itu, harap diingat, kita tidak akan memungut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada mereka,” jelas dia pekan ini di Jakarta.Dengan adanya jaminan untuk nelayan tradisional, maka berapa pun kebutuhan kuota tangkapan akan diberikan kepada mereka. Itu berarti, semua nelayan tradisional akan diberikan kuota tangkapan tanpa ada pembatasan.baca : Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan? Dia mencontohkan, jika kuota yang dibutuhkan seorang nelayan tradisional jumlahnya adalah satu ton untuk satu kapal, maka mereka akan mendapatkannya. Kemudian, jika memang kemampuan kapal menangkap ikan sudah naik menjadi 10 ton, jumlah tersebut juga dijamin akan diberikan lagi.Semua kuota yang dibutuhkan tersebut, dijamin akan diberikan kepada nelayan tradisional tanpa harus melalui sistem kontrak seperti yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha besar. Selain itu, nelayan tradisional juga tidak harus membayar PNBP, meski kuota tangkapan berhasil dimanfaatkan semua. | ['kebijakan' 'lahan' 'perdagangan' 'perusahaan' 'politik'
'hewan terancam punah'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | “Peraturan perizinan pun tidak ada yang berubah, hanya nelayan lokal diarahkan membentuk kelompok atau koperasi supaya lebih kuat,” ucap dia.Dengan demikian, tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi jika kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan menyingkirkan nelayan tradisional dan memprioritaskan pelaku usaha yang memiliki modal besar.Zaini memaparkan, dalam melaksanakan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pihaknya membagi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ke dalam enam zona.Rinciannya, zona satu hingga empat mencakup zona penangkapan industri yang akan membagi kuota tangkapan untuk nelayan tradisional lokal, non komersial, dan industri. Keempat zona tersebut meliputi WPPNRI 711 (Zona 1); WPPNRI 716 dan 717 (Zona 2); WPPNRI 715, 718, dan WPPNRI 714 (Zona 3); serta WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 (Zona 4).Sementara, dua zona tersisa adalah zona penangkapan biasa yang tidak menerapkan sistem kuota. Kedua zona tersebut adalah WPPNRI 571 (Zona 5), serta WPPNRI 712 dan 713 (Zona 6). Dua zona tersebut tidak untuk komersial, namun untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan hobi (mancing).“Ini tidak banyak, ini hanya 0,01 persen dari kuota yang ada. Nah, setelah ini (jika masih) ada sisanya, baru yang ketiga untuk industri,” sebut dia.baca juga : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut Namun demikian, walau kuota tersisa akan diberikan kepada pelaku usaha besar, Pemerintah Indonesia memastikan bahwa itu akan diberikan kepada mereka yang sudah beroperasi di zona tersebut sebelumnya. Kemudian, jika masih ada sisa, maka akan diberikan kepada investor baru.Adapun, WPPNRI yang disebut rinciannya adalah 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara; 712 yang meliputi perairan Laut Jawa; 713 yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. | ['perusahaan'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Kemudian, 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau; 716 yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.Berikutnya, adalah 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur; 572 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; dan 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.Mengingat kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota adalah kebijakan yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi, Pemerintah memastikan bahwa pemilihan pelaku usaha akan melalui proses seleksai yang sangat ketat.Salah satu syarat yang harus dipenuhi, pelaku usaha harus memiliki modal usaha minimal Rp200 miliar. Tujuannya, untuk memastikan keseriusan pelaku usaha dalam menjalani bisnis perikanan untuk jangka waktu yang panjang.“Langkah ini sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya percaloan kuota penangkapan,” tegas dia.baca juga : Nasib Nelayan Indonesia ditengah Jepitan Krisis Iklim dan Industri Ekstraktif Dengan kata lain, kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota bukanlah kebijakan menjualbelikan wilayah tangkapan, melainkan membagi kuota tangkapan sesuai kebutuhan. Jika kuota tangkapan milik pelaku usaha sudah habis, walau kontrak masih berlangsung, maka kegiatan penangkapan harus berhenti.“Banyak yang salah di luar seakan-akan kebijakan penangkapan terukur ini mengkapling laut. Konsesinya bukan wilayah, tapi komoditasnya. Jumlah ikan yang bisa diambil atau kuota. Jadi, tidak ada kavling laut,” tambah dia. Seleksi Ketat | ['energi' 'pendanaan' 'perusahaan' 'tambang' 'trivia'] | [0.9844164848327637, 0.01529403030872345, 0.0002894267381634563] |
Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Selain untuk kepentingan ekologi, seleksi yang ketat dalam menjaring calon investor, dilakukan karena Pemerintah ingin menjamin keberlangsung pelaku usaha yang sudah lebih dulu beroperasi di zona yang sudah ditetapkan.“Kita tidak akan obral. Makanya ketat (syaratnya) Rp200 miliar. Tapi ini di luar di balik-balik, seakan-akan yang Rp200 miliar ini ingin menghabisi pengusaha yang sudah eksis. Tidak, pengusaha yang eksis cukup menunjukkan dia sudah punya kapal,” ungkap dia.Selain dari sisi kuota, tujuan menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan ekologi untuk pelestarian ekosistem laut dan pesisir juga dilakukan Pemerintah melalui pengaturan alat penangkapan ikan (API). Dalam kebijakan tersebut, API yang digunakan harus ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.Di luar tujuan untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan ekologi, Muhammad Zaini Hanafi menerangkan bahwa penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota juga bertujuan untuk menghadirkan distribusi ekonomi yang lebih merata ke daerah di luar Pulau Jawa.Menurut dia, selama ini kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan para pelaku usaha bermodal besar selalu membawa hasil tangkapan ke daerahnya masing-masing, terutama ke pulau Jawa. Padahal, jika pendaratan dilakukan di dalam zona tangkapan, itu akan membantu pemerataan ekonomi lebih cepat.perlu dibaca : Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur Dengan adanya syarat pendaratan harus dilakukan di dalam zona tangkapan, maka fasilitas pelabuhan perikanan dipastikan akan semakin dibutuhkan saat kebijakan penangkapan ikan terukur diterapkan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga fokus untuk melakukan optimalisasi peran pelabuhan perikanan.Menurut Zaini, pihaknya menyiapkan sebanyak 79 lokasi pelabuhan perikanan bisa digunakan untuk penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, termasuk kegiatan pemungutan PNBP pascaproduksi, dan juga sistem kontrak. | ['energi' 'trivia'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | “Ada sejumlah pelabuhan perikanan yang menjadi proyek percontohan untuk kebijakan ini,” tutur dia.Dia mengakui, secara bertahap penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan petunjuk teknis atau pelaksanaan, juga prosedur operasi standar (SOP). Sejauh ini, uji coba dan simulasi timbangan elektronik untuk mendukung pemungutan PNBP pascaproduksi juga sudah dilakukan.Dia berharap, kebijakan penangkapan ikan terukur bisa menjadi momen penting untuk pengelolaan pelabuhan perikanan menjadi lebih baik. Seluruh kegiatan di pelabuhan perikanan harus bermanfaat bagi nelayan, karena pelabuhan perikanan merupakan ujung tombak kegiatan penangkapan ikan terukur yang menyelaraskan antara ekologi dengan ekonomi.Sejak dari sekarang, pelabuhan perikanan harus menjadi pusat bisnis perikanan yang kondusif, aman dan tertib melalui pembinaan dan pengendalian, menerapkan prinsip kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja (K5) dengan konsisten, tidak berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP Tri Aris Wibowo meminta para pengelola pelabuhan perikanan harus optimis dalam melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terukur. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan perikanan.“Kita siapkan juga SDM yang cakap dan handal mulai petugas syahbandar di pelabuhan perikanan, pengolah data, verifikator data pendaratan ikan, hingga petugas inspeksi mutu ikan,” tuturnya.baca juga : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara Terpisah, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Adin Nurawaluddin mengatakan, untuk mengawal program penangkapan ikan terukur, akan didorong penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum lain. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa'
'kebijakan' 'konflik' 'korupsi' 'perusahaan' 'politik'
'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | “Tentu kita akan semakin meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk TNI AL, Bakamla, Polair dan Kejaksaan. Itu diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Itu bukan hanya ranah KKP saja,” jelas dia akhir pekan lalu di Jakarta.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kesempatan yang sama menyebutkan bahwa program penangkapan terukur akan dikawal ketat melalui pengawasan berbasis teknologi. Tujuannya, untuk memastikan praktik kecurangan dan penangkapan berlebih (overfishing) tidak terjadi.“Ada teknologi satelit, dan kapal pengawas di setiap zona dan terkoneksi dengan pesawat pemantau (air surveillance), sehingga tidak ada praktik penangkapan ikan yang melebihi kuota,” ucap dia.Terkait dengan pemantauan berbasis satelit yang saat ini sedang dalam proses pengembangan, dia menyebutkan teknologi tersebut akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi praktik penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, juga mampu mendeteksi sampah yang dibuang ke laut.Dia berharap, teknologi pemantauan berbasis teknologi tersebut bisa dioperasikan pada 2022 bersamaan dengan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Agar itu bisa diwujudkan, proses percobaan terus dilakukan dari sekarang. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'konflik' 'perusahaan' 'politik'
'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189] |
Pemilu 2014, Pilih Kandidat Pro Lingkungan | [CLS] Pemilu 2014 harus menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan pemerintahan lima tahun ke depan diisi figur-figur pro lingkungan. Bahaya perubahan iklim pun mesti menjadi isu strategis dalam pesta lima tahunan itu.Demikian terungkap dalam diskusi Perspektif Baru Road Show to Campus bertema “Perubahan Iklim Sebagai Isu Strategis di Pemilu 2014” di Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Senin (8/7/13).Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, masyarakat harus menjadi pemilih pintar, bisa menganalisa latar belakang politik para calon. “Termasuk melihat apakah mereka memiliki visi dan misi lingkungan,” katanya.Saat ini, lingkungan rusak parah hingga perubahan iklim menghantui negeri. Pembangunan semata- mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi hingga menyebabkan peminggiran rakyat, dan ekosistem, serta keragaman hayati hancur.Abetnego menyebutkan, krisis lingkungan hidup di Indonesia, karena beberapa faktor, seperti alih fungsi lahan, pencemaran dan degradasi hutan dan deforestasi.“Ini disebabkan pembukaan pertambangan, perkebunan besar, pariwisata, industri dan pembangunan infrasturuktur di areal pertanian tanaman pangan dan atau daerah penyangga.”Dari situs www.plosone. org, Indonesia, merupakan satu dari 10 negara yang mengalami dampak kerusakan lingkungan hidup. Negara-negara bernasib serupa, yakni, Brazil, United States, China, Japan, Mexico, India, Russia, Australia, dan Peru.Pada, 2012, di Indonesia, terjadi 503 kali banjir dan longsor menewaskan 125 orang. Kebakaran hutan dan lahan sekitar 17.000 hektar. Data Walhi, dari 1 Januari- 31 Mei 2013, dari 34 provinsi di Indonesia, tak ada yang bebas bencana. Dalam kurun waktu itu, terjadi 776 kali bencana, melanda 3.846 desa atau kelurahan tersebar di 1.584 kecamatan di 311 kabupaten kota. Korban meninggal mencapai 348 jiwa. Belum lagi diperkirakan 470 daerah aliran sungai (DAS) rusak. | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa'
'kebijakan' 'konflik' 'mangrove' 'pendanaan' 'perusahaan' 'politik'
'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987] |
Pemilu 2014, Pilih Kandidat Pro Lingkungan | Untuk itu, dalam Pemilu 2014, harus diperjuangan agar pemerintahan bersih dari perusak lingkungan. Tentu, mewujudkan kondisi ini tak mudah, perlu diperhatikan beberapa hal. Antara lain, kesadaran politik lingkungan warga, agenda ingkungan hidup dari partai dan kandidat. Juga memutus rantai relati antara aktor penguasa politik dan penguasa sumber daya alam (SDA) serta ‘meresmikan’ gerakan perubahan di parlemen dengan membentuk kaukus lingkungan. Gita Syahrani, Senior Associate on Climate Change & Green Investment DNC Advocates mencontohkan, agenda lingkungan hidup yang harus diperjuangkan, salah satu pendirian lembaga REDD+. Kini, pengesahan lembaga ini tinggal menanti keputusan SBY. “Setelah Presiden SBY tak lagi memimpin, Indonesia memerlukan pemimpin tepat dan mampu melanjutkan perjuangan menjaga lingkungan.”Desmen Rahmat Eli Hia, praktisi hukum mengatakan, ancaman terbesar mendapatkan pemimpin yang tepat adalah calon pemilih yang tidak memilih alias golongan putih. Fenomena golpun ini cukup menjadi perhatian penting. Jika golput besar, maka yang bertarung hanyalah orang partai dengan beragam kepentingan. “Masyarakat yang menyia-nyiakan suara tidak mungkin terwakili.”Pemilu 2014, katanya, menjadi penting kalau bisa memilih wakil dan pimpinan rakyat yang mengerti isu strategis, seperti isu lingkungan. Sebab, upaya mengurangi dampak perubahan iklim memerlukan political will bersama dalam mengubah kerangka kebijakan pemerintahan ke arah pro lingkungan.“Masyarakat terutama generasi muda harus menggunakan hak pilih dan memilih calon yang mengusung isu strategis pro lingkungan dan perubahan iklim pada pemilu 2014.”Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Perspektif Baru, kala mengawali diskusi, mengatakan, pergantian pemerintahan dan anggota dewan hasil pemilu 2014 bisa berdampak pada upaya-upaya pencegahan perubahan iklim. [SEP] | ['konflik' 'politik' 'hewan terancam punah' 'tambang'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | [CLS] Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 pada 2 Desember 2016, menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Adapun, poin penting dalam aturan ini, tak boleh ada lagi pembukaan gambut baru, penetapan kriteria fungsi lindung, ketinggian muka air, sanksi hingga pemulihan.”Masih ada di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) untuk diundangkan, baru bisa berlaku. PP ini ada penambahan pasal untuk penanggulangan, pemulihan dan pencegahan. Bisa melalui restorasi dan rehabilitasi dengan kebijakan ilmu dan teknologi,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Senin (5/12/16).Revisi ini memang memberikan pro kontra. Pendapat antarkementerian, perusahaan maupun organisasi non pemerintah terkait ketinggian muka air tanah permukaan gambut. Angka 0,6 meter menjadi usulan pengusaha, Kementerian Pertanian dan beberapa pakar, dengan alasan stabilitas ekonomi disokong sawit tak terganggu.KLHK, organisasi masyarakat sipil dan banyak pakar menyuarakan 0,4 meter. Angka 0,4 meter tak berubah. PP akan mengatur pengukuran ketinggian mengacu pada titik-titik penataan yang telah ditetapkan.”Pengaturan titik pemantauan (ketinggian muka air) dibandingkan luasan. Lokasi pemantauan mewakili 15% dari keseluruhan konsesi,” kata Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK.Dengan begitu, katanya, dari total konsesi dibagi per blok pengelolaan, luas mencapai 30 hektar. Setelah itu, lokasi pemantauan ditetapkan dari total blok pengelolaan secara merata di seluruh konsesi, dari hulu, tengah, sampai hilir.“Misal, perusahaan A memiliki 90.000 hektar, luasan pemantauan 13.500 hektar. Luasan dibagi blok pengelolaan per 30 hektar. Akan ada 450 titik pantau di konsesi ini,” katanya. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan'] | [0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06] |
Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | Adapun detail aturan dan tata cara penentuan titik itu, akan terakomodasi dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK tentang Tata Kelola Air di Ekosistem Gambut.Terkait kriteria fungsi lindung, sebelumnya hanya mempertimbangkan satu kubah gambut dalam satu kesatuan hidrologis. Kini, penetapan fungsi lindung paling sedikit 30% dari seluruh luas kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang terletak mulai dari dua atau lebih puncak kubah gambut. Penegakan hukumBambang mengatakan, aturan ini menegaskan siapapun yang membakar atau pembiaran kebakaran di lahan gambut bakal terkena sanksi. Ada juga larangan bagi setiap orang membuka lahan baru sampai penetapan zonasi fungsi gambut.Tak hanya itu, siapapun dilarang membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut mengering, membakar lahan gambut dan membiarkan kebakaran.Setelah PP ini diundangkan, katanya, jika kebakaran lahan di konsesi akan ada sanksi administrasi. ”Kena kewajiban pemulihan yang menjadi tanggung jawab pemilik usaha,” katanya.Prosesnya, areal kebakaran diambil sementara pemerintah untuk verifikasi. Yang menangani Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Selanjutnya, akan verifikasi apakah kebakaran atau pembiaran atau hal lain yang dikerjakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Setelah verifikasi, overlay dengan fungsi kawasan wilayah itu oleh Direktorat Jenderal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.Hasil verifikasi, katanya, akan menjadi langkah penetapan sanksi pemerintah berupa sanksi administrasi: pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha atau pengurangan areal perizinan.Adapun, rata-rata verifikasi sekitar satu bulan untuk penentuan izin bisa dilanjutkan atau tidak, luasan berapa terbakar, apakah pengurangan izin dan lain-lain. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'iklim/cuaca' 'inovasi' 'lahan'] | [0.999991238117218, 4.4677594814857e-06, 4.305404672777513e-06] |
Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | Setelah 30 hari penetapan diketahui terjadi kebakaran, perusahaan harus bertanggungjawab terhap beban biaya pemulihan. Pelaksanaan lapangan, berkoordinasi dengan menteri, gurbernur, bupati atau walikota. Akomodasi moratorium sawitAturan ini juga mengakomodasi Peraturan Menteri LHK dan yang akan disepakati melalui Instruksi Presiden, terkait larangan pembukaan lahan atau land clearing gambut. Wacana ini sudah dilontarkan Presiden sejak April lalu. Kini, masih pembahasan atas usulan-usulan masuk ke Menko Perekonomian.Dirjen Planologi dan Tata Ruang, San Afri, mengakui pertemuan buat bahas ini sudah banyak. Draf sudah di meja Presiden.Tampaknya, pemerintah ekstra hati-hati membuat aturan ini karena menganggap sawit “nyawa ekonomi Indonesia.””Kalau ga hati-hati, ekonomi Indonesia bisa collaps. Pemerintah menganalisa berbagai aspek, jangan sampai menambah persoalan ekonomi nasional yang sekarang sedang berat,” katanya.Meski demikian, dia menegaskan, moratorium tetap ada dan meminta swasta berjalan bersama dengan kepentingan nasional, yakni, tak mau ada kebakaran hutan dan lahan, dan tata kelola gambut.”Izin perusahaan sudah cukup banyak, kepentingan rakyat inilah yang harus didorong.”Tanaman ramah gambutSetelah penetapan fungsi lindung, kata Bambang, harus restorasi dan boleh menanam dengan tanaman-tanaman cocok gambut. Untuk fungsi budidaya masih boleh tanam sawit dan akasia, dengan syarat memenuhi tata kelola gambut.”Peta zonasi tata kelola, fungsi lindung dan budidaya masih uji publik,” ucap Karliansyah.Nanti, katanya, aturan soal tata kelola gambut akan ada petunjuk teknis tertuang dalam Peraturan Menteri LHK, bersama usulan 30 spesies tanaman gambut.PP ini juga mengubah skala peta KHG disesuaikan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Semula, kebijakan tingkat provinsi paling kecil 1:100.000, kini paling kecil 1:50.000 yang disesuaikan dengan standar Badan Informasi Geospasial. | ['foto' 'trivia'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | ”PP ini akan mengatur lebih detail tata cara pemulihan gambut, dari sukesi alami, rehabilitasi, restorasi, pemulihan hidrologis, dan vegetasi,” katanya.Untuk restorasi bersama Badan Restorasi Gambut melalui Tim Restorasi Gambut Daerah di tujuh provinsi prioritas. Provinsi lain, katanya, tetap dalam pantauan KLHK. Langka ini, katanya, juga berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perspektif internasional. [SEP] | ['kebijakan' 'pendanaan' 'penelitian' 'perusahaan' 'hewan terancam punah'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | [CLS] KONFLIK berdarah kembali terjadi. Warga menolak rencana eksploitasi tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Desa Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Berujung, dua alat berat perusahaan dibakar.Rabu(18/7/12), polisi menelusuri desa untuk menangkap pelaku pembakaran. Warga menolak ditangkap. Lagi-lagi polisi mengandalkan peluru timah untuk menghadapi warga. Lima orang tertembak.Kronologi dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan, Selasa(17/7/12), sekitar pukul 14.00, warga Desa Manimbaya, Ketong, Kamonji, Rano, Malei dan Desa Walandano berkumpul menuju lokasi perusahaan PT CMA. Peristiwa ini dipicu karena perusahaan akan mensosialisasikan kegiatan eksploitasi mereka.Ada informasi, seorang anggota DPRD Kabupaten Donggala, Goesetra memberitahukan kepada masyarakat Desa Malei, bahwa dalam rapat koordinasi 17 juli, sekaligus sosialisasi kesiapan PT CMA. Dia diduga berada di balik rencana perusahaan mengolah kebun menjadi pertambangan. Mendengar kabar perusahaan akan sosialisasi, masyarakat yang menolak PT CMA berkumpul.Di Balaesang Tanjung, ada pertemuan rutin. Biasa menghadirkan masyarakat setempat. Namun, dalam pertemuan itu, camat selaku pemimpin wilayah yang biasa menghadiri kegiatan rapat koordinasi, tidak muncul. Ketidakhadiran camat ini karena masyarakat penolak tambang berkumpul menghadiri rapat koordinasi.Karena camat tidak muncul di Ibu Kota kecamatan di Desa Malei, masyarakat kecewa. Mereka berkumpul mencapai lebih kurang 500 orang langsung menuju lokasi PT CMA yang berada di Desa Walandano. Mereka menuntut perusahaan tidak beraktivitas di sana.Kesal dan kecewa, warga membakar dua alat berat milik PT CMA sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Kantor camat juga dilempar batu dan disegel warga penolak tambang PT CMA. | ['kebijakan'] | [1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09] |
Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Setelah pembakaran, pukul 16.00, warga dari berbagai desa kembali ke Desa Malei. Lalu mereka mebubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan hari, polisi datang dan menangkapi warga.Rabu (18/7/2012), sekitar pukul 09.00 kepolisian dari Polres Donggala sebanyak dua truk masuk ke Kecamatan Balaesang Tanjung. Mereka berusaha menangkap warga yang diduga terlibat aksi pembakaran alat berat.Di Desa Walandano, lokasi pembakaran alat berat milik PT CMA, polisi melakukan penyisiran dan tidak menemukan siapapun yang terlibat.Pada pukul 11.00 polisi dari Polres Donggala berpindah ke Desa Malei. Warga mengajak negoisasi agar polisi tidak menangkap masyarakat setempat. Namun, polisi tetap menangkap siapapun yang terlibat. Polisi menyisir semua rumah di Desa Malei, dan menangkap satu orang, Sukiman (37).Pada pukul 13.00 penyisiran berpindah ke Desa Kamonji. Terjadi perlawanan karena masyarakat menolak ditangkap. Saat menangkap Lamata(40) terjadilah saling tegang antar polisi dan warga. Polisi menyemprotkan gas air mata kepada warga yang aksi.Warga tetap bertahan dan membalas dengan lemparan batu. Kondisi ini berbuntut penembakan oleh polisi. Warga korban tembak,Masdudin (50) tertembak di bagian perut, warga Desa Malei, Aksan (45) di bagian punggung belakang, warga Desa Malei. Lalu, Idin (35) tertembak di bagian kaki, warga Malei,Rusli (38) tertembak di bagian kaki, warga Kamonji danMa’ruf (32) di bagian bokong, warga Malei.Hingga Rabu malam, penyisiran di semua desa telah dilakukan. Polisi menangkap delapan orang yang diduga membakar.Andika Manajer Kampanye dan Riset Jatam Sulteng meminta polisi berpikir idealis dan benar-benar berniat mengamankan masalah ini sesuai tugas sebagai penyayom masyarakat.“Kami berharap Kapolres Donggala menarik kembali personil yang sudah membuat warga cemas karena ada penembakan,” katanya seperti dikutip dari Jawa Pos online. | ['penelitian' 'hewan terancam punah' 'trivia'] | [0.9999998211860657, 1.0801165473139918e-07, 9.364350717078196e-08] |
Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Andika meminta bupati mencopot izin usaha pertambangan yang dikeluarkan untuk PT CMA. “Ini sudah menjadi pemicu ketegangan di kecamatan ini.”Komnas HAM Turunkan TimDikutip dari Beritasatu.com, Kapolda Sulteng, Brigjen Dewa Parsana mengaku masih mendalami insiden penembakan lima warga yang diduga dilakukan anggota polisi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.Dewa Parsana tidak menyebutkan penembakan itu menggunakan peluru tajam atau peluru karet.Komnas HAM pun bereaksi atas peristiwa penembakan lima warga di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulteng yang diduga dilakukan aparat kepolisian.Dikutip dari Republika online, Komnas HAM akan menginvestigasi guna menyelidiki kemungkinan tindak pelanggaran HAM di daerah itu.Ketua Komnas HAM perwakilan Sulteng, Dedy Askari mengatakan, Komnas HAM akan menurunkan tim penyelidik pada Jumat (20/7) untuk mengetahui lebih dalam terkait fakta-fakta di lapangan.Dedy mengatakan, tim akan dipimpin Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh didampingi tim dari Komnas HAM Sulteng.Menurut Dedy, pemerintah dan polri dalam peristiwa ini seharusnya bersikap akomodatif dan kompromi dalam merespons kehendak dan tuntutan masyarakat. “Tidak justru mengabaikan tuntutan dan kehendak masyarakat, akibatnya muncul kekecewaan dan perlawanan masyarakat.”Pengamanan dalam amuk massa diperparah dengan langkah represif aparat kepolisian. “Komnas HAM mengecam langkah aparat kepolisian yang represif.”Dedy menilai, pemerintah Kabupaten Donggala tidak punya kepedulian atas tuntutan warga penolak pertambangan di Balaesang Tanjung. Sebab, sebagian lahan di atas perkebunan masyarakat.“Komnas HAM menduga kepolisian dan Pemda Donggala berada di balik peristiwa amuk massa di Balaesang Tanjung. Komnas HAM juga menilai kuat dugaan terjadi Pelanggaran HAM serius di sana. | ['penelitian' 'hewan terancam punah' 'trivia'] | [0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06] |
Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Menurut Dedy, amuk massa di Balaesang Tanjung itu reaksi puncak dari penolakan masyarakat terhadap rencana PT CMA mengelola bijih emas. “Aksi itu merupakan wujud nyata keberpihakan negara Cq pemerintah dan aparat kepolisian terhadap pemodal.”Ditolak Sejak AwalDari Situs Jatam Sulteng, Moh. Rifay M Hadi, Manager Pengembangan Jaringan Jatam Sulteng mengatakan, sejak kabar IUP PT CMA dikeluarkan Bupati Donggala, tahun 2010, sudah menimbulkan pro-kontra di masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung.Padahal, sejak dulu masyarakat Balaesang Tanjung hidup dengan damai, tentram dan, tidak ada konflik kecil maupun besar. Namun, sejak kehadiran PT. CMA di daerah itu, perubahan struktur sosial masyarakat Kecamatan Balaesang berubah drastis. Konflik terjadi dimana-mana, bahkan dalam satu keluarga pun kini telah berselisih.Pada 27 Juni 2012, beberapa masyarakat Desa Malei di tahan kepolisian. Dia dituduh mencuri emas dilahan PT CMA. Bertepatan dengan itu pula, kepala Desa Malei dijemput oleh puluhan kepolisian. Bahkan penjemputan itu mengepung dan menggeledah rumah Kades Malei.Penjemputan dengan dalih dimintai keterangan atas pencurian emas di lahan PT CMA itu, tidak berhasil. Masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung mengusir polisi.Esoknya, masyarakat yang kontra terhadap perusahaan tambang itu, memblokir jalan, merupakan satu-satunya akses keluar Kecamatan Balaesang Tanjung. Pemblokiran ini untuk mencegah masyarakat pro PT CMA, mengikuti seminar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Donggala oleh PT. CMA.Begitu selanjutnya, antara masyarakat dusun I dan dusun II Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung, saling adu fisik, hanya karena pro-kontra atas perusahaan tambang milik asing itu. Ini membuktikan, kehadiran PT. CMA di Kecamatan Balaesang Tanjung, menimbulkan dampak negatif. “Itupun masih dalam tahap eksplorasi, bagaimana dengan tahap eksploitasi?” kata Rifay. | ['kebijakan' 'hewan terancam punah' 'trivia'] | [1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09] |
Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Lahan pertanian mereka, kini dicaplok perusahaan tambang emas, PT CMA. Perusahaan ini diberikan legitimasi oleh Bupati Donggala melalu Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor: 188.45/0288/DESDM/2010, seluas 5.000 hektare.Kecamatan Balaesang Tanjung memiliki wilayah seluas 118,85 kilometer, dengan mayoritas masyarakat petani cengkeh dan kelapa. Kini, lahan perkebunan terancam menjadi wilayah perusahaan tambang emas PT CMA.Begitu pun dengan Danau Rano, di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung, juga masuk dalam konsesi PT CMA. Danau Rano, yang menjadi kebanggaan masyarakat kecamatan Balaesang Tanjung, sebagai salah satu objek wisata yang menjanjikan, dicaplok.Lahan pertambangan PT CMA berada di beberapa desa se Kecamatan Balaesang Tanjung. Desa-desa itu sangat bergantung dengan sumberdaya di wilayah pegunungan Sirunat dan, puncak Datar Tutuk Karama terutama sebagai sumber air minum. Di wilayah itu, banyak warga desa di luar Kecamatan Balaesang Tanjung juga menggantungkan hidup dari sana, seperti Desa Lombonga, Labean, Meli, Tambu, Sibualong dan, Sibayu.“Menurut pengakuan masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung, mereka dilarang perusahaan berkebun di area PT. CMA. Bahkan perusahaan pernah katakan ke beberapa petani di Desa Malei, “siapa tanam jagung diareal saya?”“Artinya, lahan masyarakat Malei kelola sejak lama itu, bukan milik masyarakat, melainkan milik PT CMA. Sumber-sumber produksi masyarakat, diakui secara sepihak CMA.”Padahal, warga di Kecamatan Balaesang Tanjung, mengelola kebun dan, mendiami wilayah itu sebelum negara Indonesia ada. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'bencana alam'
'masyarakat desa' 'kebijakan' 'lahan' 'penelitian'
'penyelamatan lingkungan' 'pertanian' 'perusahaan' 'hewan terancam punah'
'sawit'] | [1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09] |
Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | [CLS] Lukitariati, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumsel, menuturkan bahwa kualitas udara di Sumsel sudah tidak sehat. “Sebaiknya, masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jikapun ada keperluan, gunakan masker dan kacamata pelindung saat berkendara,” ujarnya.Masyarakat yang terlanjur kecewa, meluapkan kekesalannya melalui media sosial. Seperti yang dilakoni oleh pemilik akun facebook Alexa Ade. Ia menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan.Stop Asap di Sumatera Selatan!!!!!Kepada Bapak Alex Noerdin yang saya banggakan,Kami warga Sumatera Selatan sudah satu bulan lebih menghirup udara bercampur polusi asap setiap hari 24 jam. Boleh bapak cek/blusuk’an ke setiap rumah penduduk, Bapak akan menemukan setiap penghuni rumah rata-rata mengalami sakit pernafasan, batuk-batuk, demam.Tolonglah, selesaikan masalah ini dari akarnya saja. Percuma pemerintah menghabiskan ratusan milyar dana untuk membuat hujan buatan tapi hujan tak kunjung datang, alasan kalian belum menemukan awan yang sejodoh. Akar masalah asap adalah terbakarnya hutan baik disengaja maupun tidak disengaja.Alihkan saja anggaran pembuatan hujan yang ratusan milyar itu untuk mencegah adanya kebakaran hutan dengan melakukan penjagaan di setiap hutan dan memberikan sanksi/hukuman yang tegas bagi para pelaku pembakaran hutan. Kalau hutan sudah dijaga, minimal jika ada kebakaran akan cepat dipadamkan, tidak menunggu sampai hutan habis terbakar baru mau memadamkan api.Demikian surat terbuka ini,Kami menginginkan Sumatera Selatan tujuh hari kedepan bebas polusi asap.Hormat Saya,Warga Sumatera Selatan | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa'
'iklim/cuaca' 'kebijakan' 'lahan' 'penelitian' 'penyelamatan lingkungan'
'pertanian' 'perusahaan' 'politik'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | Ahmad Subhan, melalui taggar Palembang Menolak Asap, mengajak masyarakat berpartisipasi mengirimkan foto dan pendapatnya mengenai bencana asap ke akun facebook, twitter, maupun jejaring sosial lainnya. Menurut Subhan, kabut asap di Sumsel bukanlah bencana alam biasa. Bencana asap adalah dampak dari tindakan orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang zalim terhadap alam dan masyarakat.Sementara, Hadi Jatmiko, Ketua WALHI Sumsel membuat petisi untuk Gubernur Sumsel melalui portal change.org yang diberi judul “Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan lahan.”Dengan dalil berbagai kerugian yang dirasakan masyarakat, juga biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi persoalan kabut asap ini, Hadi Jatmiko meminta Gubernur Sumsel melaksanakan penegakan hukum. Yakni, dengan membawa perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan di Sumsel ke meja hijau serta memaksa mereka mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dan lahan.Petisi ini juga menuntut Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mencabut izin perusahaan pembakar hutan dan lahan yang ada di Kabupaten OKI, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan kabupaten lainnya. Dalam waktu dua hari, sejak diluncurkan 14 Oktober, petisi ini telah ditandatangani lebih dari 100 orang.Menanti hujan di OKIKabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan satu dari tiga kabupaten di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin dan Banyuasin, yang menjadi langganan kebakaran hutan. Tiga kabupaten ini tercatat sebagai daerah yang paling banyak ditemukan titik api.Terkait kabut asap, Betty, Warga Tugu Mulyo, mengatakan bahwa bencana asap yang sangat mengganggu ini akan berkurang andai musim hujan segera datang. Menurutnya, bila ingin menyalahkan pemerintah juga percuma karena pemerintah sendiri sudah bekerja maksimal. “Yang diperlukan adalah pencegahan agar tidak terjadi setiap tahunnya.” | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa'
'kebijakan' 'lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'politik'
'hewan terancam punah' 'sawit'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | Komentar tidak jauh berbeda disampaikan Hidayat, Warga Pedamaran. Menurutnya, kabut asap sangat meresahkan warga. Tidak hanya mengganggu pernafasan tetapi juga membuat mata perih. “Pemerintah perlu menindak pelaku pembakaran hutan dan juga harus benar-benar mengungkap siapa “biang” utamanya.”Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah OKI, Hajar MM, mengemukakan bahwa penanggulangan asap memang agak sulit dilakukan karena jumlah titik apinya yang banyak. “Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan membakar lahan untuk kebun harus ditingkatkan,” ujarnya.Menyikapi keluh-kesah warga, Dedi Kurniawan, Kabag Humas OKI, menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI telah berupaya menangani kebakaran lahan dan asap dengan melakukan pemadaman. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi adalah kebakaran yang terjadi di lahan gambut “agak” sulit dipadamkan karena apinya yang berada di bawah permukaan tanah.“Bupati telah menyiapkan langkah preventif terkait bencana ini. Salah satunya adalah, masyarakat yang memiliki aktivitas tahunan membuka lahan dengan cara membakar akan didata dan akan dilakukan sosialisasi. Mereka akan diberikan kegiatan pengalihan, termasuk dibina cara membuka lahan yang benar.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | ['penelitian'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | [CLS] Pengadilan Negeri Bangil memutus Andrias Tanudjaja, bos tambang ilegal, PT Prawira Tata Pratama (PTP) setahun penjara, denda Rp25 miliar pada 17 Desember lalu. Putusan majelis hakim yang diketuai Achmad Shohel Nadjir ini dinilai terlalu ringan. Kejaksaan Negeri Pasuruan pun banding. “Kami bandinglah,” kata Jemmy Sandra, Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Desember lalu.Hakim memutus AT terbukti sah dan meyakinkan melakukan penambangan ilegal di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Pertambangan di lereng Gunung Penanggungan itu berlangsung selama tiga tahun, antara 2017-2020.Majelis hakim menyebut, aktivitas AT melanggar Pasal 158 UU Nomor 3/2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.“Menjatuhkan hukuman terdakwa dengan kurungan badan satu tahun enam bulan,” kata Nadjir saat membacakan putusan. Terdakwa juga membayar denda Rp25 miliar subsider kurungan tiga bulan.Kejari banding tak lama setelah ketuk palu putusan. Menurut Jemmy, banding ditempuh lantaran putusan jauh lebih rendah dibanding tuntutan. Kejaksaan menuntut AT lima tahun penjara, denda Rp75 miliar. “Kalau lebih dari 2/3 tuntutan tidak masalah. Ini jauh banget,” katanya. Mengalir ke kas daerahSejumlah fakta terungkap selama proses sidang, termasuk ada aliran dana dari tambang pasir dan batu ilegal PTP kepada Pemerintah Pasuruan dalam bentuk retribusi.Hal itu diungkapkan AT kala menanggapi tuntutan jaksa sebelumnya. Dia menepis bila penambangan itu ilegal. Dia rutin membayar retribusi ke daerah. Tak tanggung-tanggung, selama tiga tahun beroperasi, retribusi mencapai Rp7 miliar!AT berdalih, yang lakukan adalah persiapan proyek pembangunan komplek perumahan prajurit TNI AL. TNI AL pun disebut mendukung proyek ini bahkan pada Juli lalu, tim dari TNI AL melakukan peninjauan lapangan. | ['budidaya' 'perdagangan' 'pertanian' 'perusahaan' 'tambang'] | [0.9999998211860657, 1.0801165473139918e-07, 9.364350717078196e-08] |
Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | “Saya berkeinginan menyediakan perumahan bukan semata-mata motif bisnis, tetapi lebih berdasarkan rasa terima kasih kepada marinir yang telah menjaga NKRI,” kata AT dalam persidangan.Berdasar catatan, sebelumnya, PTP sempat mengajukan izin lingkungan ke Pemerintah Pasuruan terkait rencana pembangunan perumahan prajurit itu. Namun, oleh Pemkab, izin ditolak karena tak sesuai peruntukan.Belakangan, perusahaan yang beralamatkan di Gedangan, Sidoarjo itu justru menambang di lahan yang sebelumnya area Teja Sekawan itu.Bagaimana riwayat peralihan hak pengelolaan dari TS kepada PTP, sejauh ini belum ada informasi pasti. Pihak desa mengaku tidak memiliki catatan ada peralihan.Hasil penelusuran Mongabay menemukan, ada keterkaitan antar pengurus di kedua perusahaan itu.Merujuk dokumen Dirjen AHU Kemenkum HAM, PTP merupakan perseroan tertutup dengan jumlah modal disetor Rp500 juta. Terdapat tiga pihak tercatat sebagai pemilik saham perusahaan ini. Mayoritas sahan dimiliki PT Putra Putri Mitra Sutomo (PPMS) Rp275 juta.Sesuai dokumen itu, ada beberapa nama pejabat di PPMS yang juga tercatat sebagai pengurus TS, seperti Terence Teja Prawira, komisaris utama PPMS, menjabat sebagai direktur utama. Tentara terlibat?Penambangan PTP sejatinya sudah berlangsung lama. Sayangnya, bermodus pembangunan perumahan untuk tentara, tambang ilegal itu tak pernah bisa ditutup sebelum akhirnya ditindak lantaran ada oknum tentara.Dugaan itu pun diperkuat dengan bukti yang disita penyidik, antara lain, bukti catatan keuangan yang mengalir kepada DW, oknum tentara yang kala itu disebut berpangkat letkol.Dalam berkas perkara AT yang dilimpahkan penyidik Bareskrim juga menyinggung dugaan keterlibatan dua nama lain, seperti DW dan AW yang dilakukan pemberkasan terpisah. | ['iklim/cuaca' 'lahan' 'nelayan' 'pendanaan' 'perusahaan'] | [1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09] |
Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Sayangnya, hingga vonis terhadap AT dijatuhkan, berkas AW dan juga DW tak kunjung sampai ke penuntut. “Kami baru menerima satu berkas perkara, punya AT. Yang lain kami belum tahu, coba tanyakan ke penyidik,” kata Jemmy. Hakim tuai kritikVonis majelIs hakim pada AT yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa menuai kritik dari pegiat lingkungan. Wahyu Eka Setiawan, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur kecewa dengan putusan ini. “Mengecewakan,” katanya, Desember lalu.Pasal 158 UU Minerba, katanya, memberi ruang hukuman lebih berat kepada pelaku penambangan tanpa izin alias ilegal, selama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.“Dengan begitu, berkaca pada ketentuan ini, vonis hakim tidak substansial dan terlalu ringan.”Ringannya hukuman itu, kata Wahyu, menunjukkan, pengadilan negeri belum memiliki perspektif lingkungan hidup yang baik. Terutama, dalam konteks penerapan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009.Pada beleid itu, katanya, dijelaskan setiap orang yang melakukan kejahatan lingkungan berupa perusakan yang mengakibatkan lingkungan rusak itu bisa dihukum minimal tiga tahun dan denda Rp3 miliar. Sebagaimana Pasal 98 tentang Perusakan dan Pasal 108 tentang kegiatan usaha tidak berizin lingkungan.Wahyu lebih kecewa lagi lantaran dalam putusan, majelis hakim tidak ada perintah kepada pelaku untuk melakukan pemulihan.“Tentu ini preseden buruk, karena dengan hukuman ringan tidak akan memberikan efek jera serta efek kejut bagi perusak lingkungan lain.”Kasus tambang ilegal di Bulusari, Gempol, Pasuruan ini hanya satu dari ratusan tambang ilegal yang merusak lingkungan di Jawa Timur. Faktanya, ada banyak tambang ilegal tak tersentuh.Seharusnya, kasus tambang ilegal Bulusari ini menjadi momentum penegakan hukum bagi perusak lingkungan. | ['Aparatur Sipil Negara' 'konflik' 'hewan terancam punah'] | [0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425] |
Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Kasus ini, katanya, seharusnya menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Jawa Timur, Pasuruan dan kepolisian. Sebab, tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan juga merugikan negara dan masyarakat.Karena itu, pengadilan, seharusnya bisa memberikan hukuman lebih berat. “Jangan hanya pidana dan denda, itupun ringan. Karena masa depan lingkungan hidup ada ditangan penegak regulasi.’ Masih ada ratusan tambang ilegalTambang ilegal di Jawa Timur masih marak. Hal ini juga Brigjen Pol Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia mencatat, sampai saat ini, setidaknya ada 649 tambang ilegal beroperasi di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini.Pipit kala menjadi narasumber dalam seminar bertajuk Sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Jawa Timur, awal Desember lalu bilang, dari ratusan tambang ilegal itu, paling banyak di Pasuruan, Lumajang dan Tuban. “Selain merugikan negara, lingkungan juga ikut terdampak,” katanya dikutip dari suarasurabaya.net, Desember 2022.Sampai awal Desember lalu, sekitar 32 laporan tambang ilegal masuk ke Polda Jawa Timur. Dari jumlah itu, 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.Secara nasional, kata Pipit, ada 3.100 orang jadi tersangka karena aktivitas pertambangan ilegal. Angka ini jauh lebih banyak ketimbang laporan masuk mencapai 2.700 kasus.Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang turut hadir dalam kegiatan itu pun mengeluhkan marak tambang ilegal ini. Aktivitas ini kerap menyebabkan jalanan rusak.“Akibat jalan rusak ini ada sekitar 300-an angka kecelakaan berdasarkan data Satlantas. Kondisi ini karena pemerintah daerah tidak diberikan porsi untuk melakukan pengawasan terkait tambang ini,” katanya. | ['Aparatur Sipil Negara' 'masyarakat desa' 'konflik' 'lahan' 'perusahaan'
'tambang'] | [0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987] |
Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, ada empat faktor menjadi penyebab tambang ilegal marak. Pertama, perizinan sulit hingga pengusaha enggan mengurus.Kedua, tumpang tindih aturan yang akhirnya memicu pelaku menambang sembunyi-sembunyi. Ketiga, keengganan membayar pajak. Keempat, penegakan hukum lemah.“Penegakan hukum seringkali tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Begitu keluar dari tahanan, mereka melanjutkan lagi,” kata Ujang.Namun, dia menilai, tambang ilegal marak juga tak lepas dari ‘orang-orang’ tertentu yang menjadi beking bahkan disinyalir melibatkan pejabat.“Tambang ilegal bisa beroperasi artinya ada orang-orang di baliknya. Itu terkait gratifikasi dan suap yang melibatkan oknum pejabat dan aparat,” seperti dikutip dari suarasurabaya.net.KPK pun berusaha membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. KPK juga akan melakukan penelusuran oknum pejabat yang diduga terlibat. [SEP] | ['konflik' 'tambang'] | [0.9999998211860657, 5.5008300137160404e-08, 5.497557609146497e-08] |
22 Izin HPH Terancam Dicabut | [CLS] SEBANYAK 22 izin hak penguasaan hutan (HPH) terancam dicabut Kementerian Kehutanan (Kemenhut) karena tidak dapat memenuhi syarat pembuatan rencana kerja usaha (RKU) dengan inventarisasi hutan secara menyeluruh. Mereka sudah mendapatkan surat peringatan ketiga, dengan batas waktu penyelesaian RKU sampai 3 Agustus tahun ini.“Draf pencabutan sudah dibuat, tinggal ditandatangani Menteri Kehutanan. Jika tak penuhi RKU, langsung diteken pencabutan. Ini komitmen kita,” kata Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut, Awriya Ibrahim di Jakarta, Selasa(10/7/12).Selain itu, sebanyak 39 pemegang HPH mendapatkan SP pertama dan 26 menerima surat peringatan kedua sampai Juni ini.Menurut dia, mulai Januari 2012, pemegang HPH harus memiliki inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB). Dengan IHMB ini, perusahaan akan tahu data potensi kayu di hutan secara keseluruhan. Setelah itu, baru menyusun RKU.RKU ini, akan menjadi pedoman pemerintah daerah (pemda) dalam mengeluarkan izin rencana kerja tahunan (RKT). Jadi, mulai bulan depan tak ada lagi HPH yang tak memiliki IHMB.“Jika gak ada gak boleh nebang.” Jikapun, pemda mengeluarkan RKT, jika pemegang HPH tak memiliki RKU, penebangan tetap nol alias tak boleh dilakukan.Awriya mengatakan, sebenarnya, mencabut izin HPH itu bukan suatu prestasi bagus bagi kementerian. “Itu artinya kita gagal membina.” Namun, dia yakin, langkah ini akan menjadi shock therapy bagi perusahaan.Sementara itu, dalam tahun ini sampai Juni, sudah ada dua izin pemegang HPH dicabut seluas 105.600 hektare. Satu izin HPH seluas 31.100 hektare karena tak membayar provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDA dan DR). “Satu lagi seluas 66.500 hektare karena tak penuhi kewajiban lain.”Tahun 2009 sampai 2011, ada 21 izin HPH dicabut dengan total luas 1.330.518 hektare. Jenis pelanggaran perusahaan-perusahaan ini seperti meninggalkan area kerja, tak bayar PSDA dan DR, dan tidak menyusun RKU-PHHK 10 tahun. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'konflik' 'korupsi' 'tambang'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | [CLS] Peneliti Aldo Pacheco Ferreira dalam jurnal Marine Ornithology tahun 2014 menyatakan, burung laut merupakan salah satu indikator produktivitas dan kesehatan yang baik bagi lingkungan laut. Pola distribusi dan kelimpahan burung laut, sangat berkorelasi dengan produksi primer dan kelimpahan ikan.Fluktuasi populasi, kematian massal, dan fenomena lain yang mempengaruhi populasi burung laut dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kontaminan. Tidak mengherankan, burung laut digunakan dalam beberapa studi pemantauan lingkungan.Beberapa penelitian pun mengungkapkan, jenis yang berguna sebagai indikator sehatnya laut, untuk mengetahui jenis polutan di tubuh burung laut, adalah burung cikalang. Alasannya, jenis ini termasuk konsumen paling tinggi dalam jaring-jaring makanan di laut. Penelitian yang dilakukan Rowan Mott dan kawan-kawan dalam jurnal Marine Pollution Bulletin 2017 menunjukkan, paparan merkuri melalui bulu mengungkapkan bahwa jenis cikalang kecil dan cikalang besar sama-sama terpapar. Perbandingan konsentrasinya adalah burung dewasa lebih tinggi ketimbang burung muda.“Kami melakukan analisis terhadap bulu kedua burung ini saat di sarang, sebelum melakukan perjalanan ke beberapa lokasinya untuk mencari makan di Samudra Hindia bagian timur, Australia bagian barat laut, dan Indonesia. Hasil ini memberikan masukan, perlunya pengaturuan emisi merkuri yang lebih ketat untuk meminimalkan potensi ancaman terhadap cikalang dan jenis burung lainnya,” jelas Rowan.Merkuri yang menggenangi laut, tentunya akan diserap oleh ikan, krustasea, dan plankton. Biota laut yang terpapar ini selanjutnya dimakan oleh cikalang dan burung laut lainnya. Efek dari kandungan merkuri yang tinggi berakibat telur burung pecah sebelum waktunya, perkembangan sistem syaraf terganggu, keberhasilan reproduksi menurun, hingga berdampak pada ketidaksempurnaan embrio.Baca: Burung Air, Kenapa Harus Disensus? Cikalang | ['Aparatur Sipil Negara' 'energi' 'konflik' 'lahan' 'tambang'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | Cikalang merupakan burung laut dari suku Fregatidae. Jenis ini memiliki tubuh panjang dan ekor menggarpu, tipikal penerbang handal dengan bentuk paruh seperti kait. Julukannya, “burung perampok” karena kecepatannya merebut makanan dari jenis lainnya.Di Indonesia, ada tiga jenis cikalang yang beredar yaitu cikalang christmas (Fregata andrewsi), cikalang kecil (Fregata ariel), dan cikalang besar (Fregata minor). Di utara Jakarta, tiga jenis ini akan dengan mudah terlihat, terutama di Teluk Jakarta, saat mencari makan.Di teluk yang terletak antara Tanjung Pasir dan Tanjung Karawang ini, memang masih dijumpai berbagai jenis ikan. Berdasarkan data volume dan nilai produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum Provinsi DKI Jakarta, diperkirakan di wilayah ini terdapat sekitar 60 jenis ikan, cumi, rajungan, hingga udang.Meski memiliki keragaman biota, nyatanya Teluk Jakarta tidak bebas dari beban pencemaran. Ini dikarenakan, ada 13 sungai yang mengalir ke wilayah ini sekaligus sebagai aliran pembuangan yaitu Angke, Bekasi, Cakung, Cidurian, Ciliwung, Cikarang, Cimancuri, Ciranjang, Cisadane, Citarum, Karawang Krukut, dan Sunter. Arifin, peneliti LIPI Oceanography dalam laporan Condition and Trend of the Greater Jakarta Bay Ecosystem tahun 2004 menuliskan, sejatinya ekosistem Teluk Jakarta menyediakan empat fungsi utama kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi. Ada layanan pendukung kehidupan, pasokan sumber daya alam, rekreasi, dan pengatur limbah.Mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang berada di sekitar Teluk Jakarta mendukung keberadaan kehidupan laut dan komunitas lokal. Sementara, di daratan ada sekitar 50 industri mulai dari transportasi, dermaga, produk susu, hingga industri dan rekreasi. | ['energi' 'konflik' 'lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'politik' 'tambang'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | “Perkembangan yang cepat di Jabotabek dalam 20 tahun terakhir menyebabkan perairan pesisir Teluk Jakarta semakin dipengaruhi kombinasi dampak manusia dan alam yang meliputi transformasi ekosistem alam, praktik-praktik tidak berkelanjutan, hingga eksploitasi sumber daya dan polusi,” jelasnya.Polusi yang paling mengancam keberadaan biota laut adalah logam berat hasil buangan industri yang berada di sekitar Teluk Jakarta. Penelitian mengenai logam berat di Teluk Jakarta ini telah dilakukan oleh Cordova bersama peneliti LIPI Oceanography pada 2016 sebagaimana tertera dalam jurnal Marine Research in Indonesia.Riset ini mengungkapkan, logam berat tembaga (Cu), kadmium (Cd), seng (Zn) ditemukan dekat mulut sungai. Sedangkan konsentrasi tinggi jenis logam berat timbal (Pb), nikel (Ni), dan merkuri (Hg) ditemukan sekitar lima kilometer dari garis pantai. Cordova dkk juga menjelaskan nilai yang dapat dibandingan dengan TEL dan PEL. TEL (Threshold Effect Level) adalah tingkat dibawah efek merugikan yang jarang menyebabkan efek kematian pada biota akuatik; sedangkan PEL (Probable Effect Level) adalah tingkat konsentrasi rendah dalam memberikan perlindungan untuk biota akuatik.Konsentrasi logam berat yang berada di bawah TEL akan menghasilkan kurang dari 10% efek berbahaya, sementara konsentrasi yang lebih tinggi dari PEL akan menghasilkan 50-70% efek berbahaya.“Hasil yang diperoleh yaitu tembaga (Cu) di muara sungai dan 5 km; timbal (Pb) di jarak 5 km; nikel (Ni) di muara sungai jarak 5 km, 10 km, dan 20 km; seng (Zn) di muara sungai, 5 km dan 10 km; merkuri (Hg) di mulut sungai, di jarak 5 km, 10 km, dan 20 km melewati nilai TEL. Sementara konsentrasi seng (Zn) di mulut sungai dan merkuri (Hg) di mulut sungai dan di jarak 5 km telah melewati nilai PEL,” terangnya. | ['konflik'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | Menurut Cordova, konsentrasi logam berat yang lebih tinggi di dekat pantai Teluk Jakarta mencerminkan dampak antropogenik yang tinggi. Hal ini karena banyaknya industri transportasi, farmasi, kertas, kulit, kimia dan industri petrokimia yang membuang limbahnya ke sungai. Kurangnya instalasi pengelolaan air limbah di kawasan industri hulu juga menyebabkan sejumlah besar logam berat dibuang ke ekosistem Teluk Jakarta. LiteraturCordova M,R., Purbonegoro, T., Puspitasari, R., Hindarti, D. 2016. Assessing contamination level of Jakarta Bay nearshore sediments using Green Mussel (Perna viridis) larvae. Mar. Res. Indonesia vol 41 (2): 67-76Mott R., Herrod A, Clarke, R.H. 2017. Post-breedaing dispersal of frigatebirds increases their exposure to mercury. Marine Pollution Bulletin 119: 204-210.Ferreira, A.P. 2014. Persistent organic pollutant levels in Magnificent Frigatebird Fregata magnificens in Southeastern Brazil. Marine Ornithology 42:163-167Arifin, Z. 2004. Local Millenium Ecosystem Assessment: Condition and Trend of the Greater Jakarta Bay Ecosystem. Report submitted to the Assistant Deputy Minister for Coastal and Marine Ecosystem, Ministry of Environment, Republic of Indonesia. [SEP] | ['masyarakat desa' 'kebijakan' 'konflik' 'lahan' 'perusahaan' 'trivia'] | [0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06] |
Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | [CLS] Dunia sedang menghadapi krisis iklim. Perlu kesadaran iklim maupun lingkungan hidup termasuk dalam berusaha atau berwirausaha. Bahkan, berbisnis atau berwirausaha pun bisa jadi sarana kampanye maupun edukasi kepedulian terhadap lingkungan hidup. Seperti apa?Atikah Risyad, pendiri Famili Agrowisata Mahakarya (FAM) Lintau dan Dangau Baraja Sumatera Barat bercerita cara kampanye peduli lingkungan di daerahnya. Kampanye dengan menjalankan wirausaha sosial untuk menginisiasi gerakan cinta bumi , peduli lingkungan melalui FAM Lintau dan Dangau Baraja.Satu contoh, kerajinan tangan mansiang khas Sumbar jadi tas belanja ramah lingkungan. Mereka juga mengedukasi masyarakat termasuk anak-anak untuk peduli lingkungan melalui kegiatan belajar.Program FAM, katanya, antara lain menciptakan rumah belajar berbasis kearifan lokal, ciptakan toko produk lokal, sediakan paket wisata edukasi serta pelatihan maupun menerapkan konsep homstay di rumah masyarakat.“Paradigma from ego to eco harus mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil dari sekarang. Intinya, perubahan tingkah laku ramah lingkungan adalah sebuah proses,” katanya.Untuk mulai dari hal kecil, katanya, bisa dengan menerapkan prinsip refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot. Refuse, dengan menolak dan menghindari pemakaian bahan yang gunakan plastik serta memilih bahan lebih alami. “Bahan plastik yang terbuang tidak terurai seperti pada bahan alami.”Reduce yakni kurangi pemakaian, seperti membawa kantong sendiri saat belanja di toko atau supermarket, baik terbuat dari kardus atau plastik. Kalaupun tidak tersedia dan barang belanjaan masih bisa dengan tangan, katanya, bawalah dengan tangan. “Jangan minta kantong plastik.:Dia juga sarankan, agar tidak membeli barang dalam kemasan plastik kecil kalau benar-benar tak mendesak. Karena kemasan kecil,katanya, memproduksi sampah lebih banyak. | ['masyarakat desa' 'kebijakan' 'konflik' 'lahan' 'pendanaan' 'perusahaan'
'trivia'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | Reuse atau guna ulang, katanya, dengan cara mamanfaatkan barang bekas pakai menjadi kerajinan dan berfungsi untuk hal lain. “Membawa botol minum sendiri yang bisa diisi ulang, dibandingkan membeli kemasan air sekali pakai.,” katanya.Kemudian, recycle atau daur ulang. Barang-barang seperti ember rusak menjadi tempat sampah/pot tanaman, kemasan botol air menjadi tempat detergen. “Kaos bekas menjadi keset atau pel, dan lain-lain.”Rot atau komposting, katanya, dengan cara pisahkan sampah sesuai jenis organik atau anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain bisa buat pupuk kompos.Yune Angel, Co-Founder Papua Paradise Center mengatakan, Indonesia akan mencetak generasi emas yang berkarakter dan cinta lingkungan ketika pendidikan karakter dan pendidikan ekoedukasi diterapkan sejak dini. Papua Paradise Center, berupaya hadirkan pendidikan karakter dan ekoedukasi ini.Ekoedukasi menjadi kurikulum terpenting dan mendasar yang terpisah dari kurikulum lain. Artinya. menjadi fokus dan perhatian khusus yang kemudian diterapkan kontinyu pada anak usia dini.Pendidikan karakter dan ekoedukasi, katanya, merupakan pendidikan penting bagi anak usia dini. Hal ini membuktikan, katanya, pendidikan semata-mata bukan hanya tanggung jawab seorang guru atau yang berlatarbelakang pendidikan, juga tanggung jawab lintas profesi.Gede Praja Mahardika, pendiri Yayasan Sahabat Bumi Bali mengatakan, bertani secara alami bisa jadi usaha yang bisa menciptakan kemandirian pangan sekaligus baik bagi bumi .Masa pandemi, katanya, banyak memunculkan kesadaran baru bagi pemuda mengenai sistem ekonomi yang tampak digdaya ternyata begitu rapuh dan goyah dalam waktu singkat berhadapan dengan corona.Mereka yang tinggal di kota terhenyak ketika pekerjaan terhenti, perputaran uang tak selancar waktu lalu, pasokan pangan keluarga juga mulai menipis. | ['Aparatur Sipil Negara' 'lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'perdagangan'
'perusahaan' 'politik'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | “Mari belajar bersama dengan cara sederhana. Dengan memanfaatkan telajakan rumah terutama yang tinggal di kota untuk memulai membuat lumbung pangan keluarga, mengelola sampah organik dengan cara sederhana, buat kompos.” Bisa juga bikin lubang biopori, yang juga banyak manfaat seperti mencegah banjir, dan memperbaiki air tanah.Putri Lisya Anggraini, pendiri Ecosociopreneur Indonesia mengatakan, menjalankan bisnis tak melulu bicara profit, juga benefit bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu cara agar itu bisa terwujud, katanya, dengan jadi ecosociopreneur.“Menjadi ecosociopreneur suatu upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Seorang ecosociopreneur tidak hanya mencari profit juga benefit bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” katanya dalam webinar baru-baru ini.Dia mengatakan, krisis ekologi merupakan ancaman tersendiri bagi biodiversitas. Pemicu krisis iklim antara lain kurang tepatnya kebijakan, jenis invansi asing, eksploitasi berlebih, perubahan iklim, kerusakan habitat dan pencemaran lingkungan.“Biodiversitas sangat penting karena mengadung nilai ekologis, nilai ekonomi dan nilai sosial budaya,” katanya.Bernilai ekologis, katanya, karena biodiversitas merupakan paru-paru dunia, mampu menjaga keseimbangan suhu, menjaga kelembapan udara, mencegah krisis iklim, sumber energi, maupun sumber plasma nutfah. Sedang nilai ekonomi, katanya, karena jadi sumber makanan, obat obatan, bahan baku industri, bahan bangunan dan perabotan, tanaman hias dan lain.Untuk nilai sosial budaya, dengan tetap memperhatikan ekosistem, maka biodiversitas dapat jadi laboratorium penelitian dan pendidikan serta jadi tempat rekreasi alamiah. Untuk mewujudkan itu, katanya, perlu pembangunan berkelanjutan. *****Foto utama: Sedotan bambu, pengganti sedotan plastik agar lebih ramah alam. Foto: Youtube FAM [SEP] | ['lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan'] | [0.9999914169311523, 4.4660559979092795e-06, 4.169679868937237e-06] |
Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | [CLS] Terumbu karang adalah ekosistem laut dengan fungsi ekologi sekaligus manfaat ekonomi yang penting dengan keanekaragaman hayati yang tinggi di dalamnya. Secara ekologi, terumbu karang berfungsi melindungi pantai sekaligus tempat hidup dan membiak berbagai biota laut, termasuk di dalamnya gurita.Sayangnya, terumbu karang kerapkali mengalami tekanan dari berbagai kegiatan manusia, serta adanya dampak perubahan iklim. Seperti halnya yang terjadi di Desa Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.Kondisi ini kemudian melahirkan inisiasi dari Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelompok nelayan gurita Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dopa Lestari, KUB Assamaturu dan KUB Samudra Maju, untuk menyelamatkan terumbu karang, melalui sebuah program buka-tutup kawasan penangkapan ikan selama 3 bulan di lokasi seluas 6 hektar di pantai Jeneiya Kahu-kahu.Menurut Andri Mustain, Koordinator Program Yayasan LINI untuk Kepulauan Selayar, selain penutupan selama 3 bulan, terdapat sejumlah kesepakatan lain yang telah disusun nelayan bersama pemerintah desa setempat.“Di dalam kesepakatan itu disebutkan juga aturan bahwa di seluruh kawasan pesisir dan laut Desa Kahu-kahu dilarang keras melakukan penangkapan ikan yang merusak lingkungan menggunakan bahan beracun dan atau bom ikan,” katanya kepada Mongabay, Kamis (17/11/2022).baca : Ekosistem Laut dan Pesisir Terancam, Habituasi Berdayakan Nelayan Pulau Tanah Jampea Selain itu, dilarang melakukan aktivitas penangkapan dan budidaya di kawasan penutupan sementara selama periode yang telah ditetapkan dan dilarang membuang sampah dan atau mengotori kawasan penutupan sementara. | ['Aparatur Sipil Negara' 'budidaya' 'perdagangan' 'pertanian' 'perusahaan'
'sawit'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |
Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | “Ada juga larangan merusak rambu-rambu atau tanda yang digunakan sebagai tanda batas kawasan perlindungan dan papan-papan informasi sebagai sarana penunjangnya. Barang siapa menemukan rambu atau tanda yang dimaksud maka wajib mengembalikan ke lembaga pengelola. Selain itu, setiap warga berhak melaporkan jika ada pelanggaran kepada lembaga pengelola atau pemerintah desa,” jelasnya.Kegiatan ini merupakan bagian dari Fishery Improvement Project (FIP) Gurita bekerja sama dengan Yayasan Pesisir Lestari (YPL), di mana sejak tahun 2020 bersama dengan masyarakat Desa Kahu-kahu dan Mekar Indah telah melaksanakan pendataan hasil tangkapan gurita, pembentukan kelompok nelayan, dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan di tingkat desa dan kabupaten untuk membahas mengenai pengelolaan perikanan gurita di Kabupaten Kepulauan Selayar.Menurut Andri dari kegiatan buka-tutup sementara dan restorasi terumbu karang ini diharapkan berdampak pada pulihnya fungsi ekosistem terumbu karang sebagai rumah ikan konsumsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir.“Dari kegiatan juga diharapkan terciptanya pengelolaan perikanan berkelanjutan yang didukung dan sepenuhnya masyarakat sebagai salah satu pengelolanya. Kami juga berharap adanya dukungan penuh para pemangku kepentingan terhadap terselenggaranya kegiatan restorasi terumbu karang,” katanya.baca juga : Sinergi dan Kolaborasi untuk Perikanan Berkelanjutan di Sulsel Khusus untuk buka-tutup sementara ini bertujuan untuk memulihkan kembali terumbu karang yang rusak akibat adanya penangkapan ikan secara berlebih dan penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan, yang menyebabkan terjadinya penurunan hasil tangkapan nelayan, lokasi penangkapan yang makin jauh, dan rata-rata ukuran gurita yang tertangkap semakin menurun. | ['Aparatur Sipil Negara' 'perusahaan'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Menurut Andri, kegiatan buka-tutup lahir dari sebuah proses musyawarah dan diskusi yang panjang berbagai unsur masyarakat. Selain penutupan sementara selama 3 bulan, dari 15 November 2022 hingga 14 Januari 2023, nelayan juga melakukan upaya restorasi terumbu karang untuk memperbaiki habitat gurita yang ada.Secara teknis kegiatan dimulai kegiatan acara simbolis penutupan sementara yang dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas kawasan, penurunan terumbu buatan, dan transplantasi karang.“Selama dua tahun ini kami juga fasilitasi pembentukan dan pendampingan nelayan hingga terbentuk 3 KUB nelayan gurita untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Untuk restorasi terumbu karang dimulai dengan pelatihan kepada nelayan, dilanjutkan pembuatan terumbu buatan. Terdapat 3 bentuk terumbu buatan antara lain fishdome, rotibuaya, dan hexa frame dengan total 170 struktur.”Struktur terumbu karang buatan ini diharapkan menjadi rumah ikan yang bisa dimanfaatkan nelayan. Melalui buka-tutup sementara ini diharapkan ekosistem dan biota dalam kawasan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sehingga memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi nelayan.“Harapan kita bersama dengan peran serta semua pihak, sumber daya perikanan Desa Kahu-Kahu bisa pulih kembali dan ekonomi masyarakat meningkat. Pada hari ini juga akan ditandatangani pengesahan peta kawasan penutupan sementara yang nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat,” lanjutnya.Ditambahkan Andri bahwa kegiatan buka-tutup sementara dan restorasi terumbu karang yang mereka lakukan saat ini hanya sebagian kecil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak.baca juga : Cerita Membangun ‘Surga Karang’ di Pulau Bontosua | ['Aparatur Sipil Negara' 'korupsi' 'perusahaan' 'politik' 'tambang'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri telah berupaya menekan pengrusakan terhadap sumber daya laut, antara lain melalui penerbitan Peraturan Daerah No.3/2002 tentang Alat Tangkap dan Alat Bantu Pengambilan Hasil laut serta Peraturan Bupati No.493/2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Patroli Pengawasan Terumbu Karang.Herawati yang mewakili Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Selayar menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif Yayasan LINI yang seperti halnya program Coremap sebelumnya bertujuan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan.“Harapannya dengan program ini tidak ada lagi penangkapan ikan yang merusak seperti bom dan bius. Ini tentunya bertujuan baik untuk peningkatan sumber daya ikan dan ekonomi nelayan sehingga perlu dukungan kita semua. Penutupan sementara ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat baik dari desa ini maupun desa tetangga agar diketahui batas dan lokasinya, sehingga perlu komitmen bersama untuk saling menjaga dan berkelanjutan,” katanya.Dwi Sabriyadi Arsal yang mewakili Kepala Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini yang menurutnya penting dalam memberi kesempatan ekosistem dan sumber daya perikanan tumbuh dan berkembang biak. Ia berharap penegakan hukum dilakukan secara persuasif.“Perlu juga disampaikan ke masyarakat kalau penggunaan dangke sebagai bius ikan itu berbahaya, tidak hanya terhadap terumbu karang tapi juga akan sangat berbahaya bagi manusia yang mengonsumsi ikan hasil bius itu. Bisa menimbulkan keracunan,” katanya.Siti Syamsuarti, petugas penyuluh lapangan (PPL) perikanan setempat, menyatakan pentingnya kolaborasi dalam kegiatan ini, termasuk pelibatan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Desa Kahu-kahu untuk membantu pengawasan kawasan. | ['lahan' 'penyelamatan lingkungan' 'perusahaan' 'sawit' 'tambang'] | [0.00023018968931864947, 7.6199598879611585e-06, 0.9997621774673462] |
Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | “Keterlibatan Pokmaswas sangat penting untuk melakukan pengawasan dan memastikan aturan ini betul-betul dipatuhi para nelayan sesuai kesepakatan yang ada,” katanya.Harapan yang sama disampaikan Sumardi, sebagai Binmas Desa Kahu-Kahu, yang mengharapkan program ini bisa berkelanjutan dan perlu peran kerja sama antar stakeholder untuk berperan aktif menjaga, terutama nelayan yang memanfaatkan sumber daya ikan.baca juga : Nelayan Makassar Sepakat Tutup Sementara Wilayah Tangkap Gurita Usman, Kepala Desa Kahu-kahu, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini bermanfaat kepada seluruh masyarakat, dan menghimbau agar nelayan dan masyarakat bisa saling mengingatkan dan menjaga.“Nanti kami akan berupaya mengajak dua desa tetangga, yaitu Desa Bontolebeng dan Bontoburusu di Pulau Pasi Gusung agar melakukan pengelolaan perikanan berkelanjutan secara bersama-sama,” tambahnya.Ia juga berjanji akan mengupayakan lahirnya Perdes terkait pemberian sanksi bagi yang melanggar, yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui dan dipahami.Alauddin, salah seorang nelayan gurita yang juga menjabat Ketua KUB Assamaturu, berharap terumbu buatan yang diturunkan dalam kegiatan ini berhasil menjadi rumah gurita khususnya di kawasan yang dilindungi sehingga memberikan manfaat bagi nelayan. [SEP] | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'perusahaan'] | [0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217] |
100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | [CLS] Dalam perayaan 100 Tahun Tangkoko di Kota Bitung, sejumlah lembaga konservasi di Sulawesi Utara serta komunitas di kelurahan Batuputih, Bitung, mendirikan stand edukasi untuk menyampaikan kondisi hutan Tangkoko serta alasan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.Meski dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi, namun sejumlah satwa di hutan Tangkoko dinyatakan punah atau terancam punah. Berdasarkan sejumlah riset, yaki (Macaca nigra) dalam 40 tahun terakhir populasinya menurun 80%. Maleo dan anoa semakin sulit dijumpai. Bahkan, babi rusa dinyatakan punah di Tangkoko.Di salah satu stand, komunitas bernama Tukang Foto Orang Batuputih (T-FOB) memajang hasil karya anggotanya. Mereka memamerkan foto berbagai jenis satwa yang semuanya didokumentasikan di hutan Tangkoko.Komunitas yang dibentuk pada tahun 2017 ini, baru pertama kali memamerkan karya mereka pada masyarakat. Meski demikian, beberapa anggota komunitas foto pernah memperoleh penghargaan di tingkat nasional.“Ada juga anggota yang pernah dapat penghargaan, masuk 10 besar lomba foto Kemeneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” terang Alfred Masala, anggota T-FOB kepada Mongabay, Rabu (20/2/2019).baca : 100 Tahun Tangkoko, Apakah Ekowisata Berorientasi Lingkungan dan Masyarakat Setempat? Kata dia, rata-rata anggota bahkan telah mengetahui nama ilmiah satwa liar yang mereka foto. Sebab, selain pehobi foto, sebagian besar di antara mereka berprofesi sebagai pemandu wisata. Aktivitas itu memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari wisatawan.“Kami berbagi pengetahuan tiap kali hunting bersama. Kemudian, karena sebagian anggota adalah guide, pengetahuan juga didapat dari tamu,” masih dikatakan Alfred. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'budidaya' 'inovasi' 'lahan' 'nelayan'
'penyelamatan lingkungan' 'perdagangan' 'perusahaan'] | [0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679] |
100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | Melalui pameran foto di perayaan 100 tahun Tangkoko, mereka ingin menunjukkan satwa-satwa endemik yang perlu dijaga. Diharapkan pula, semakin banyak masyarakat yang peduli hutan. “Masyarakat yang singgah di stand terkejut melihat hewan-hewan yang difoto di tangkoko,” ujarnya.Di stand lain, Pusat Penyelamat Satwa Tasikoki (PPST), mengedukasi pengunjung lewat buku, gambar dan replika satwa liar. Lewat tampilan itu, mereka coba menarik minat pengunjung lalu menyampaikan pesan-pesan yang ditujukan untuk mengubah perilaku.“Replika ditampilkan supaya hewan liar yang dilindungi tersebut diketahui bahwa bukan cuma ketika hidup mereka dilindungi, tapi juga ketika sudah jadi kerangka, telur ataupun gadingnya juga dilindungi,” terang Windi Liani, staf edukasi PPST.“Semoga lewat peringatan 100 tahun Tangkoko ini, orang-orang bisa teredukasi untuk tidak memelihara, mengkonsumsi apalagi memperjualbelikan satwa dilindungi,” tambahnya.baca juga : Siswa-siswa Ini Belajar Konservasi di Tangkoko, Seperti Apa? Macaca Nigra Project (MNP), lembaga yang fokus melakukan penelitian yaki di Tangkoko sejak 2006, menampilkan sampel laboratorium serta jerat satwa liar yang mereka temukan. Dari pameran itu, mereka ingin menunjukkan bahwa praktik perburuan masih terjadi di kawasan konservasi.Stephan Lentey, Field Station Manager MNP mengatakan, meski jumlah jerat yang mereka temukan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun data jerat yang mereka temukan di kawasan konservasi masih terbilang banyak.“Luas wilayah penelitian kami mungkin kurang dari 1000 hektar. Sementara, luas KPHK Tangkoko 8800 hektar. Hanya sebagian kecil, tapi jumlah jeratnya banyak. Pun itu di wilayah Batuputih yang termasuk tempat favorit wisatawan lokal maupun mancanegara.” | ['masyarakat desa' 'inovasi' 'kebijakan' 'lahan' 'nelayan' 'perdagangan'
'perusahaan' 'politik'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | “Walau menurun, tapi kami tetap harus banyak bekerja. Mengubah pemahaman dan perilaku warga tidak semudah membalik telapak tangan. Ada proses pendidikan, pengetahuan dan tingkat praktis yang harus diubah,” kata Stephan.menarik dibaca : Cagar Alam Tangkoko, Rumah si Monyet Hitam Sulawesi Di stand yang sama, Pendidikan Konservasi Tangkoko (PKT), mengajak pengunjung yang umumnya anak-anak untuk bermain sambil belajar. Mereka diajak belajar mengenai penyu lewat permainan yang mirip ular tangga. Tim PKT berharap, melalui permainan itu, anak-anak bisa membagikan pengetahuan pada orang tua masing-masing.“Lewat permainan ini anak-anak belajar mengenai penyu dan ancaman terhadap spesies ini. Semoga, anak-anak bisa lebih memahami dan menjaga lingkungan. Mereka juga bisa membagikan pengetahuan pada orangtua masing-masing,” ujar Siti Rachhmi Harimisa, Relawan PKT.Sementara, Yayasan Selamatkan Yaki mendukung peringatan itu melalui inagurasi murid-murid sekolah lingkungan. Kegiatan tersebut berlangsung tiap akhir pekan, dalam kurun 3 minggu belakangan. Peserta belajar adalah 20 murid dari sekolah-sekolah di sekitar Bitung.“Hari ini kelulusannya. Sekolah lingkungan ini akan berkelanjutan dan bisa membantu konservasi di Tangkoko. Kalau ke depannya anak-anak itu ingin terlibat dalam konservasi, sudah terbiasa dari sekarang,” kata Prisilia, staf edukasi Yayasan Selamatkan Yaki.baca juga : Dua Spesies Tarsius Baru yang Menginspirasi Yoda, Ditemukan di Sulawesi Perubahan StatusDalam 100 tahun, terdapat berulang kali perubahan status kawasan hutan Tangkoko. 21 Februari 1919, lewat Besluit Van Gouverneur Nederlands Indie GB.No.5.Stbl.90, Pemerintah Belanda menetapkan kawasan hutan Tangkoko sebagai monumen alam, luasnya 4.442 hektar. | ['penyelamatan lingkungan'] | [0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163] |
100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | Pontonuwu dalam “Analisis Pengembangan Ekowisata di Kawasan Suaka Alam: Studi Kasus Cagar Alam Tangkoko-Duasudara Sulawesi Utara” menyebut, pada tahun 1942, The Nature Protection Ordinance menetapkan Tangkoko sebagai Cagar Alam. Kemudian, SK Mentan nomor 700 tahun 1978 menetapkan CA Duasaudara dengan luas 4.299 hektar.Tahun 1981, kawasan CA Tangkoko-Batuangus yang dianggap tidak lagi alami, ditetapkan sebagai TWA Batuputih (615 hektar) dan TWA Batuangus (635 hektar).Selanjutnya, SK Menteri Kehutanan nomor 1826 tahun 2014 memutuskan penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan Duasudara, seluas 8.545,07 hektar. Luas TWA Batuputih dan TWA Batuangus bertambah. Namun, CA Tangkoko dilebur dalam CA Duasaudara, dengan luas 7.247,46 hektar.Pada tahun 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko, yang meliputi CA Duasudara, TWA Batuputih dan TWA Batuangus.perlu dibaca : Selamat Hari Primata, Selamatkan Mereka dari Perburuan Dileburnya nama Tangkoko ke dalam Cagar Alam Duasudara sempat mengejutkan berbagai pihak. Meski demikian, Saroyo Sumarto, Primatolog Sulut menilai, tidak ada dampak signifikan dari perubahan nama tersebut.“Sebenarnya tidak ada dampak (perubahan nama). Pengelolaannya tetap saja sebagai kawasan konservasi,” jelasnya ketika dijumpai Mongabay-Indonesia, Selasa (19/2/2019).Saroyo menerangkan, KPHK hanya menunjukkan kesatuan pengelolaan. Di dalamnya tetap terdapat Cagar Alam dan Taman Wisata Alam. Hanya, yang disayangkan, peleburan Tangkoko ke dalam CA Duasudara.“Saya lebih senang digabung karena memang batasnya tidak ada. Tapi, kami semua kaget, nama Cagar Alamnya jadi Duasudara walaupun KPHK menggunakan nama Tangkoko. Sebab, Cagar Alam Tangkoko itulah yang punya latarsejarah yang jelas. Kita dikenal dunia juga karena Tangkoko, bukan Duasudara,” pungkas Saroyo. [SEP] | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'energi' 'kebijakan'
'penyelamatan lingkungan' 'perdagangan' 'pertanian' 'politik' 'sawit'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Tur Kepak Sayap Enggang: Selamatkan Hutan, Lanjutkan Moratorium | [CLS] TUR Kepak Sayap Enggang-Mata Harimau Seri Kalimantan, resmi ditutup, Sabtu(29/2012) di Rumah Betang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Penutupan diikuti serangkaian kegiatan kesenian dan ritual adat serta penandatanganan spanduk peduli hutan oleh sejumlah aktivis dan masyarakat yang datang dalam kegiatan ini.Selama 14 hari tur, sejak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, berakhir di Kalimantan Barat banyak ditemukan deforestasi oleh perusahaan ekstraktif tambang, perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Sisi lain, ada upaya kolektif komunitas masyarakat adat menjaga hutan demi keseimbangan ekologis dan kehidupan.Mereka mendesak pemerintah Indonesia menghentikan deforestasi yang masih massif terjadi dengan melanjutkan moratorium hutan. Anton P Wijaya Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, mengatakan, tim menyaksikan bagaimana hutan dan gambut Kalbar dihancurkan perkebunan sawit dan HTI.“Hutan di lereng-lereng bukit ditebang yang merusak hulu sungai sebagai sumber air bersih warga pedesaan di Marau, Ketapang. Hamparan gambut di Kuala Labai, Ketapang juga dihancurkan dengan membuat kanal-kanal yang akan melepas karbon dioksida penyebab pemanasan global,” katanya, di Pontianak, Sabtu(29/9/12).Tur ini, sebagai bagian upaya penyelamatan hutan Kalimantan juga Indonesia. “Harapannya mengajak seluruh elemen masyarakat mau dan terlibat dalam gerakan penyelamatan hutan, penyelamatan lingkungan hidup Indonesia demi pembangunan kesejahteraan bersama. Selamatkan hutan Indonesia, hutan kita. Pulihkan Indonesia.”Hegar W Hidayat Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, mengungkapkan, situasi hutan Kalsel sangat memprihatinkan. Dari 1,8 juta hektare kawasan hutan, Walhi memperkirakan hanya 350 ribu hektare tersisa, sebagian besar di Pegunungan Meratus. | ['kebijakan' 'lahan' 'perdagangan' 'politik' 'sawit'] | [0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425] |
Tur Kepak Sayap Enggang: Selamatkan Hutan, Lanjutkan Moratorium | “Industri ektstraktif batubara, ekspansi sawit dan HTI menjadi sumber perusakan kualitas dan kuantitas hutan di Kalsel. Ini membuktikan pemerintah gagal mengelola sumber daya alam. Hutan merosot berjalan linier dengan konflik dan penderitaan rakyat akibat bencana ekologis dengan frekuensi makin meningkat.”Arie Rompas, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng menambahkan, eksploitasi sumberdaya alam seperti tambang, kebun sawit dan HTI menimbulkan konflik, pencemaran lingkungan dan bencana ekologi. “Kekeringan, banjir dan kebakaran hutan, gambut serta mengakibatkan kerugian negara dan biaya pemulihan ekologi,” ujar dia.Moratorium penting dilanjutkan, dengan perbaikan tata kelola kehutanan, melindungi kawasan ekologi penting, menyelesaikan konflik dan pengakuan wilayah kelola rakyat.Zulfahmi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, moratorium hutan yang berakhir 2013 harus dilanjutkan. “Jangan dibatasi waktu karena jangka waktu dua tahun belum mampu menghentikan deforestasi.” Moratorium, harus mampu menyelamatkan hutan-hutan kaya keragaman hayati yang kini diperebutkan perusahaan untuk memperoleh hak konsesi. [SEP] | ['lahan' 'penelitian' 'pertanian' 'perusahaan' 'tambang'] | [0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987] |
Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | [CLS] Kerusakan hutan di Provinsi Aceh masih terjadi. Perambahan hutan untuk dijadikan kebun dan pembalakan liar adalah dua aktivitas ilegal yang harus terus diwaspadai.Berdasarkan data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) kerusakan hutan periode 2016 – 2017 sebesar 17.333 hektar. Jika dibandingkan kondisi dua tahun sebelumnya yang mencapai 21 ribu hektar, kerusakan kali ini menurun.Tiga besar kabupaten dengan tingkat kerusakan hutan terbesar adalah Aceh Utara (2.348 hektar), Aceh Tengah (1.928 hektar), dan Aceh Selatan (1.850 hektar). “Temuan 2017 bisa menjawab kenapa Aceh Utara menderita banjir beberapa waktu lalu. Periode 2015 – 2016, Aceh Utara juga menjadi kabupaten kedua tertinggi kerusakan hutannya,” terang Agung Dwinurcahya, Manager Geographic Information System (GIS) HaKA.Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh yang menjadi fokus kerja HAKA, sambung Agung, juga mengalami kerusakan. Angka deforestasinya pada 2017 mencapai 6.875 hektar. Kabupaten tertinggi deforestasinya adalah Aceh Selatan (1.847 hektar), disusul Aceh Timur (1.222 hektar), dan Nagan Raya (946 hektar). Tahun 2017 merupakan periode terendah deforestasi di KEL.“Tahun 2016 kerusakan mencapai 10.351 hektar, bahkan di 2015 mencapai 13.700 hektar. KEL yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) harus dijaga dan dikelola dengan mengedepankan konsep perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang lestari,” jelasnya, Senin (15/01/17). Baca: Data RPJM Aceh 2016: Hutan Rusak Hanya Enam Ribu Hektar. Tanggapan Aktivis Lingkungan? Berdasarkan data ground checking atau monitoring lapangan yang dilakukan Forum Konservasi Leuser (FKL) di 12 Kabupaten/Kota yang masuk dalam KEL, pada 2017 ditemukan 1.528 kasus pembalakan liar. Volume kayunya mencapai 7.421,3 meter kubik.“Volume kayunya meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yaitu 3.665 meter kubik,” terang Ibnu Hasyim, Manager Database FKL. | ['konflik' 'lahan' 'penelitian' 'perusahaan'] | [0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386] |
Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | Ibnu Hasyim mengatakan, berdasar hasil temuan lapangan tim FKL di 2017, Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai wilayah paling banyak aktivitas perambahan hutan untuk lahan perkebunan. Luasnya mencapai 1.347 hektar.“Total kerusakan hutan KEL yang terdata akibat perambahan seluas 6.648 hektar dengan 1.368 kasus. Di 2017 juga terjadi pembangunan jalan sepanjang 439.4 kilometer,” ungkapnya. Jaga lingkunganDirektur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur menyebutkan, pada 2017 telah terjadi beberapa kali kebakaran. Mulai dari hutan gambut di Aceh Barat, Aceh Jaya, Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya, hingga di kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh Selatan.“Kebakaran terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan ilegal. Tidak terlihat adanya penegakkan hukum untuk kejahatan lingkungan ini.”Muhammad Nur mengatakan, kegiatan pembangunan dalam kawasan hutan yang tidak berspektif lingkungan juga memperparah kerusakan hutan di Aceh. Termasuk, rencana pembangunan beberapa proyek energi seperti PLTA Tampur dan PLTA Kluet.“Kami memperkirakan jika proyek ini dilanjutkan, termasuk pembangunan jalan yang membelah hutan, kerusakan hutan di tahun-tahun mendatang akan terus bertambah.”Akibat kerusakan hutan yang terus terjadi, bencana juga mengikuti dengan kerugian yang besar. “Banjir dan kekeringan yang sering terjadi. Akibat banjir, kerugian Aceh mencapai Rp219,6 miliar sementara akibat kekeringan gagal panen terjadi,” ungkapnya. Gubernur Aceh dalam pertemuan dengan Bupati Gayo Lues dan Nagan Raya serta pimpinan daerah lainnya terus mengingatkan untuk menjaga hutan. “Aceh harus menjaga hutan dan lingkungannya bukan karena permintaan pihak asing atau lembaga donor. Tapi, karena kebutuhannya sendiri,” sebut Irwandi Yusuf. | ['konflik' 'lahan'] | [0.999991238117218, 4.4677594814857e-06, 4.305404672777513e-06] |
Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | Irwandi berpendapat, menjaga hutan sangat penting dilakukan karena topografi Aceh yang ekstrim, sehingga rentan dengan bencana alam. “Topografi Aceh termasuk Gayo Lues sangat ekstrim, apabila keseimbangan alam terganggu maka bencana alam akan terus terjadi.” Untuk menjaga hutan Ekosistem Leuser, Gubernur Aceh juga mengaku telah membatalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal di zona inti Leuser, atau di Kappi oleh PT. Hitay Panas Energy. “Saya telah batalkan proyek panas bumi di zona inti Leuser, sementara perusahaan tersebut telah saya minta membangun proyek panas bumi di Gunung Geureudong,” sebutnya.Gunung Geureudong merupakan gunung yang terletak di antara Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Utara yang berdekatan dengan Burni Telong, yang juga memiliki potensi panas bumi. Potensi panas bumi di Gunung Geureudong diperkirakan mencapai 110 megawatt. [SEP] | ['hewan terancam punah' 'sawit' 'tambang'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | [CLS] BMKG memprediksi El-Nino bakal melanda wilayah Indonesia mulai awal Juli 2014. Jika sampai terjadi, negeri ini bakal dihantui kekeringan panjang. Pepatah bilang, sedia payung sebelum hujan. Pemerintah harus mempersiapkan berbagai langkah guna menghadapinya. Masyarakatpun bisa menyiapkan diri dari sekarang.Agus Maryono, pakar hidrologi UGM mengatakan, sebelum El-Nino datang masyarakat disarankan bisa menyimpan air hujan. Musim penghujan segera berakhir, masyarakat jangan membuang air hujan langsung ke laut.“Kita bisa antisipasi seminimal mungkin. Iklim makro maupun mikro berubah tahun ke tahun. Ini perlu penyesuaian. Khusus el-nino, akan menyebabkan ketersediaan air berkurang,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (12/6/14).Dia mengatakan, masyarakat harus memandang desa sebagai DAS. Masyarakat harus bisa mengelola air hujan dengan konsep tampung, resapkan, alirkan, pelihara.“Air ditampung dulu, untuk jadi air bersih, sisanya diresapkan dan dipelihara. Hindari kekeringan di hulu dan hilir. Kita bisa mengelola air sungai untuk menanggulangi kelangkaan air saat kemarau panjang. Sungai direstorasi pembangkit listrik mikrohidro,” kata Agus.Dengan menangkap dan menanam air hujan dari sekarang, dampak el-nino bisa dikurangi. Masyarakat bisa menampung air hujan melalui tangki, ember atau membuat danau buatan. Di kota juga harus berperilaku sebagai DAS.“Kota yang tak menampung air hujan itu konsep lama. Kota harus bisa menangkap air hujan.”Di Jakarta, 75% lahan bangunan beratap. Jika semua warga bisa menampung air hujan, maka bisa ditampung mencapai 600 juta meter kubik. Tiap satu hektar lahan, bisa menampung 325 meter kubik. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'energi' 'kebijakan' 'konflik' 'lahan'
'perusahaan' 'hewan terancam punah' 'sawit' 'tambang'] | [0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305] |
Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | “Jika kemarau panjang, sangat bermanfaat. Korea, Jepang dan negara lain mulai menerapkan hal ini. Mereka mengembangkan beberapa model bak tampung. Bahkan di Queensland, semua rumah menggunakan air hujan untuk mandi. Mereka punya tangki menangkap air hujan. Jakarta juga harus mulai menerapkan langkah ini.”Industri, katanya, juga diimbau menerapkan konsep itu. Hingga air yang masuk ke kota bisa ditanggulangi. Pengelolaan danau dan situ di pemukiman perlu dilakukan. Tanah yang tidak terpakai bisa untuk membuat danau buatan. Juga harus dipastikan volume air tidak berkurang, meskipun kemarau berkepanjangan.Masyarakat bisa menanam pohon dan rumput gajah dan perdu di sekeliling danau. Ketika kemarau panjang, meski terjadi penguapan volume air akan tetap terjaga.“Ini bukan pekerjaan yang sulit. Kampanye harus dilakukan. Saluran drainase bisa dibuat cascade. Air hujan bisa diresapkan. Masyarakat bisa membuat sumur resapan di rumah sendiri.”Selama ini, di Indonesia belum ada gerakan masyarakat aktif mengelola drainase. “Ini perlu dilakukan. Pemerintah harus memberikan insentif gerakan itu. Jika tidak, pengelolaan drainase akan makin memburuk.”Menurut dia, Indonesia harus merestorasi sungai. “Sungai-sungai kecil harus dibendung, ketika kering, bisa sebagai cadangan air. Masyarakat bisa melakukan ini. Sungai sebaiknya jangan pakai beton, hingga air bisa meresap,” kata Agus.Sungai juga bisa sebagai tempat pemeliharaan ikan dan rekreasi. Masyarakat dianjurkan menanam tanaman di pinggir sungai untuk menurunkan temperatur. Ketika kemarau, penmguapan bisa diminimalisir. Juga mendalamkan sisi luar curva sungai.“Sungai sebagai ekosistem terbuka. Jangan cepat mengalir ke hulu. Harus ada lengkungan-lengkungan juga. Ketika kemarau, daerah ini ada cadangan air.”Caranya, dengan membentuk bendungan-bendungan kecil untuk menahan air. “Ini juga bisa di lahan gambut. Untuk menjaga gambut tetap basah. | ['konflik' 'penelitian' 'penyelamatan lingkungan' 'hewan terancam punah'
'sawit' 'tambang'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | Riau, sebagai salah satu daerah di Indonesia, yang terancam mengalami kebakaran lahan gambut dan hutan kala kemarau.Persiapan pemerintahArief Juwono, deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, tahun ini El-Nino akan terjadi lagi. Meskipun diprediksi lemah, kalau diiringi kemarau panjang akan jadi masalah besar. “El-Nino akan menyebabkan kekeringan. Kita harus mempersiapkan diri untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan.”KLH, katanya, sudah meresmikan dua pilot project pemadaman kebakaran hutan. Ada di Kuburaya, Kalimantan Barat dan Bengkalis Riau dengan membentuk masyarakat peduli api (MPA). Kedua wilayah ini rawan kebakaran hutan dan lahan. MPA ini jadi percontohan hadapi El-Nino.Dia mengatakan, MPA bertugas memadamkan api di lokasi hingga tidak meluas. Pemerintah akan memberikan intensif bagi masyarakat yang terlibat. Ini diiringi partisipasi aktif swasta, dan perguruan tinggi dalam menyiapkan riset dan teknologi.“Kami mendorong peningkatan kapasitas MPA. Pembentukan kelembagaan MPA melalui keputusan gubernur atau bupati, termasuk pembiayaan. Kami mendorong penyediaan alat pemadam sederhana dan terpadu dengan Manggala Agni, perusahaan dan BPBD.”KLH juga mendorong desa bebas asap di lokasi. Pilot project di Riau dan dikembangkan ke daerah lain.Menurut dia, ada 10 provinsi masuk kategori rawan kebakaran hutan, antara lain, Riau, Jambi, Sumut, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng dan Kalsel.Dampak El-Nino pernah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan sangat besar pada 1994-1995. Sekitar lima juta hektar hutan dan lahan terbakar, asap sampai ke Singapura dan Malaysia. Begitu juga 1997-1998. Kerugian mencapai US$674-799 juta. Kebakaran hutan parah akibat El Nino juga terjadi 2006, 2009 dan 2012.“Peningkatan titik api karena indikasi pembukaan lahan dengan membakar. Ditambah El Nino menyebabkan kekeringan hingga kebakaran hutan makin luas.” | ['konflik' 'perusahaan' 'hewan terancam punah' 'sawit' 'tambang'] | [0.9999998211860657, 7.110257627118699e-08, 6.867904289720173e-08] |
Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | Data Dinas Kesehatan Riau, saat kebakaran hutan dan lahan Februari-Maret 2014, sekitar 53.933 orang terserang ISPA. Sekolah libur karena kabut asap sangat tebal dan membahayakan kesehatan. Penderita ISPA banyak ditemukan di berbagai daerah lain seperti Pekanbaru 13.941, Rokan Hilir 8.154, dan Bengkalis 6.409 orang. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'budidaya'
'masyarakat desa' 'kebijakan' 'lahan' 'perusahaan' 'politik'] | [0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386] |
Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | [CLS] Untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot produksi pakan ikan lokal yang menggunakan bahan baku lokal. Salah satu yang digenjot, adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT), Sukabumi, Jawa Barat.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengungkapkan, masih besarnya impor pakan ikan hingga saat ini, karena harga pakan ikan lokal masih tinggi. Padahal, jika ingin ketergantungan impor berkurang, satu-satunya jalan adalah produksi dalam negeri dilipatgandakan.“Pakan adalah kebutuhan utama dalam suatu usaha perikanan budidaya, karena selain dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan juga merupakan sumber biaya yang paling besar dalam proses produksi budidaya,” ungkap Slamet di Jakarta, Selasa (5/1/2016).Menurut dia, pakan yang diproduksi dalam negeri harus memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dengan produk impor. Namun, dari segi harga harus tetap terjangkau karena itu bisa menurunkan ongkos produksi pakan ikan secara keseluruhan.Dengan mendapatkan pakan ikan yang harganya terjangkau, kata Slamet, pembudidaya ikan mendapatkan keuntungan karena bisa menekan biaya produksi pakan sebanyak mungkin. Jika sudah demikian, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh produsen pakan maupun pembudidaya ikan.“Untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, salah satunya adalah dengan mengurangi biaya produksi pakan, melalui penggunaaan pakan ikan mandiri,” sebut dia.Slamet menjelaskan, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) yang telah digaungkan sejak 2015, dan bertujuan untuk mendorong kemandirian kelompok masyarakat dalam memproduksi pakan ikan secara mandiri dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'masyarakat desa' 'lahan' 'penelitian'
'perusahaan' 'politik' 'sawit'] | [0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606] |
Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | “GERPARI tetap menjadi salah satu program unggulan perikanan budidaya. Melalui GERPARI akan terbentuk kelompok-kelompok baru yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian daerah dan memanfaatkan sumberdaya alam daerah sebagai bahan baku lokal pakan ikan,” tutur dia.“Pakan ikan mandiri yang diproduksi oleh BBPBAT Sukabumi ini telah memanfaatkan bahan baku lokal seperti tepung ikan, tepung tapioka, dan juga eceng gondok. Hasilnya pun tidak mengecewakan,” tambahnya.Dipaparkan Slamet, kandungan protein yang ada dalam pakan produksi BBPBAT sekitar 30 % atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan kandungan sebanyak itu, pakan bisa dimanfaatkan untuk budidaya lele, nila dan patin. Keunggulan lain, pakan lokal tersebut harganya terjangkau, Rp5.000 per kg.Slamet menambahkan, Mini Plant Pakan Ikan Mandiri yang di bangun di BBPBAT Sukabumi ini, merupakan tempat magang terkait pembuatan pakan ikan mandiri.“Dengan kapasitas produksi 1,2 ton per hari, Mini plant ini, juga merupakan tempat percontohan pabrik pakan ikan mandiri. Dan bagi perekayasa, lokasi ini dapat enjadi tempat untuk melakukan perekayasaan terkait formulasi pakan, sehingga menghasilkan pakan ikan mandiri yang efisien dan memanfaatkan bahan baku lokal,” jelas Slamet.“Hasil perekayasaan BBPBAT Sukabumi yang berupa enzim Mina Grow, juga dapat dikombinasikan penggunaannya dalam produksi pakan ikan mandiri ini, sehingga semakin meningkatkan efisensi pakan ikan yang diproduksi dan pada akhirnya mampu meningkatkan produksi,” tambah Slamet.Pemanfaatan Eceng Gondok Lebih lanjut Slamet mengungkapkan, produksi pakan ikan di BBPBAT Sukabumi tersebut salah satunya memanfaatkan bahan baku eceng gondok yang banyak tersedia di berbagai daerah. Selama ini, eceng gondok hanya menjadi gulma di perairan umum, dan kemudian dimanfaatkan sebagai pengganti dadak untuk bahan baku pakan ikan. | ['hewan terancam punah'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | “Setelah dibuat tepung, kadar proteinnya hampir sama dengan dedak halus yaitu 12,51 %. Saat ini harga dedak di pasaran sekitar Rp3 ribu – 4 ribu/kg, sementara tepung eceng gondok perkiraan harganya sekitar Rp1.000/kg,” papar Slamet“Hal ini merupakan solusi bagi permasalahan eceng gondok di beberapa waduk atau perairan umum. Dan apabila terus dikembangkan dengan menggunakan aplikasi teknologi pakan yang lain seperti teknologi bioflok dan enzim. Saya yakin, efisiensi pakan akan meningkat dan ini akan menguntungkan,” tambah dia.Ketua Divisi Pakan Akuakultur Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Denny D. Indradjaja mengungkapkan, tambahan pasokan dari bahan baku untuk produksi pakan akuakultur memang sangat bagus. Namun, itu belum mengatasi ketergantungan impor bahan baku pakan.“Memang kebutuhan bahan baku pakan ini sangat banyak. Selama ini kita bergantung ke impor dan itu memengaruhi harga di pasaran. Kita ingin, harga di pasaran tetap murah dan berkualitas tapi bahan baku juga terjamin sesuai standar nasional Indonesia,” ujar dia. [SEP] | ['Aparatur Sipil Negara' 'energi' 'kebijakan' 'konflik' 'lahan'
'pertanian' 'perusahaan' 'politik' 'tambang'] | [0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423] |
Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | [CLS] Hampir 15 tahun terakhir, Ruddy Sutomo membudidayakan sidat yang kini berpusat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Karena sudah belasan tahun berkecimpung dalam budi daya sidat, Ruddy sudah cukup tahu bagaimana membudidayakan sidat dengan baik. Sekaligus dia menyadari pentingnya pelestarian sidat untuk keberlanjutannya.“Kita tahu bahwa sidat tidak seperti belut, ikan gurame, nila, lele dan lainnya. Kalau itu bisa dikembangbiakkan sendiri. Namun, untuk sidat tidak mungkin. Karena sidat memijah di laut dalam. Inilah yang membedakan antara sidat dengan ikan budi daya lainnya. Karena itulah, maka dibutuhkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan budi daya sidat,” katanya.Sidat (Anguilla spp.) merupakan salah satu sumber daya perairan Indonesia dengan karakteristik khusus dengan pola hidup katadromus. Yakni hidup mendiami beberapa kondisi perairan termasuk perairan tawar, payau dan laut.Selama hidupnya sidat melewati beberapa siklus hidup. Pada fase larva di daerah laut terbuka, fase anakan di daerah paparan benua hingga payau, fase sidat berada di daerah hilir sungai, fase dewasa berada di daerah hulu sungai termasuk danau dan sumber mata air.Sebagai pelaku budi daya sidat, Ruddy harus mengutamakan perlindungan ekosistem dan pengelolaan komoditas sidat secara berkelanjutan. “Bagaimana membudidayakan sidat secara berkelanjutan, itu yang penting. Sebab, sidat tidak bisa dipijahkan. Pemijahan harus berlangsung di alam. Kalau tidak berkelanjutan, maka bisa terjadi kelangkaan, bahkan kepunahan. Jika terjadi kepunahan, yang rugi juga pembudidaya,”ujarnya.baca : Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | ['Aparatur Sipil Negara' 'kebijakan' 'lahan' 'pertanian' 'politik'
'sampah' 'tambang'] | [4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688] |
Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Sehingga dia berkomitmen untuk mengembalikan indukan ke habitatnya supaya siklus kehidupan sidat dapat terus berlangsung. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengalokasikan 2,5% indukan ikan sidat untuk dilepasliarkan. Misalnya, jika ada 1.000 ekor indukan yang dipanen, maka 25 ekor yang dirilis ke alam.“Jadi, 2,5% dari sidat yang telah dibudidayakan dilepaskan. Tujuannya untuk restocking di sungai-sungai, agar bisa melakukan pemijahan secara alami. Sebelum dilepas ke sungai, diberikan tanda khusus. Sehingga bila ditemukan nelayan dapat diketahui pergerakannya ke mana,” paparnya.Sementara Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Cilacap Indarto mengatakan apa yang dilakukan oleh para pembudidaya sidat di Cilacap menjadi kewajiban dan kini telah menjadi kearifan lokal.“Mereka menyadari bahwa tidak memungkinkan bagi pembudidaya untuk memijahkan. Maka dari itu, maka indukan harus dilepas supaya biota tersebut dapat memijah. Kalau memijah, maka keuntungannya juga diperoleh oleh para pembudidaya kembali. Karena mereka bisa menangkap anakan sidat untuk dibesarkan,”kata Indarto.Menurutnya, pihaknya juga terus memberikan pengarahan sesuai dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Misalnya saja soal pelarangan ekspor benih. Maka diperlukan kesadaran bersama sekaligus melaksanakan pemantauan. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga melarang penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti memakai stroom listrik dan racun.“Langkah lainnya adalah menjaga habitat sidat. Lingkungan tempat hidup sidat itu tidak hanya laut, tetapi alur sungai yang bermuara ke laut. Inilah pentingnya menjaga lingkungan yang menjadi alur sidat dari muara hingga hulu sungai,”katanya. | ['bencana alam' 'konflik' 'lahan' 'perusahaan' 'sawit'] | [4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688] |
Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Pasalnya, sesudah memijah di lautan dalam, lalu beruaya atau berpindah ke arah muara. Jadi, insting sidat akan mengarah ke hulu sungai. “Sehingga memang kalau sidat yang besar-besar berada di sungai, baru nanti berpindah ke laut dalam untuk memijah. Kami terus mendorong supaya kekayaan biota tetap terjaga dengan melaksanakan konservasi,” tandasnya.baca juga : Semakin Populer, Sidat Semakin Terancam Jadi Usaha MenggiurkanPerjalanan Ruddy Sutomo sebagai pembudidaya sidat sudah cukup panjang. Bahkan, dia mengalami jatuh bangun dalam membudidayakan sidat. Dia mulai tertarik budi daya pembesaran sidat setelah ada orang Jepang yang mencari dirinya.“Waktu itu, orang Jepang mencari unagi. Ternyata setelah berkeliling di Kaliwungu, Kedungreja sini, yang dimaksud unagi adalah sidat. Awalnya saya benar-benar tidak tahu. Karena sudah ketemu dengan yang dicari, maka kami diminta untuk mengirimkan ke Jepang,”jelasnya.Singkat cerita, lanjut Ruddy, pihaknya mengirimkan ke Jepang. Volumenya tidak banyak hanya 500 kilogram. Tetapi, pengiriman hanya dua kali, setelah itu berhenti. Ternyata, alasan orang Jepang tidak lagi mau menerima, karena unagi atau sidat yang dikirimkan berasal dari tangkapan alam.“Orang Jepang ternyata tidak suka sidat yang langsung diambil dari alam. Mereka lebih memilih sidat hasil budi daya. Masalahnya kalau sidat dari alam itu dagingnya terlalu tebal, tidak empuk, amis dan bau lumpur. Oleh karenanya, saya memulai untuk mencoba budi daya. Karena sesungguhnya, potensi pasar sidat begitu besar,”katanya.Ruddy mengawali budi daya pada tahun 2010, dengan suplai sidat berukuran glass eel. Pakan dengan seadanya saja. Ternyata, hasilnya tidak sesuai perkiraan. Malah bisa dibilang gagal total. | ['iklim/cuaca' 'penelitian' 'hewan terancam punah'] | [0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634] |
Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | “Hingga akhirnya, ada orang Jepang lagi yang datang ke Cilacap pada akhir 2012. Ia datang bersama orang dari pemerintahan Jepang yang mengurusi perikanan. Saya mendapat pelatihan khusus, bagaimana budi daya sidat sekaligus cara membuat pakan sidat dengan nilai protein tinggi,”jelasnya.baca juga : Mencegah Ikan Sidat Punah di Perairan Indonesia Tahun 2013, mulailah Ruddy mengimplementasikan ilmunya yang diperoleh dari orang Jepang tersebut. “Saya mencoba membuat pakan sidat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hasilnya bagus. Bahkan, saya dapat mengekspor pakan sidat ke Vietnam hingga empat kontainer. Saya berpikir, inilah modal saya untuk meneruskan budi daya sidat yang sempat gagal. Hingga akhirnya, saya pulang kampung memanfaatkan sawah milik keluarga untuk kolam. Lokasinya strategis, karena berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Cibereum. Hasilnya ternyata bagus, dan saya putuskan untuk makin serius di tahun berikutnya,”katanya.Selama tiga tahun 2014-2017, Ruddy membudidayakan sendiri dibantu oleh warga. Pada tahun 2017, dia kemudian membentuk kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Kini Pokdakan telah menjelma menjadi Koperasi Sidat Bersatu sampai sekarang. Ruddy kemudian menjadi manajer koperasi.Bahkan, kini Kaliwungu ditetapkan sebagai kampung sidat. Namanya Kampung Sidat Kaliwungu dan ditetapkan pada 2018 silam. Lokasi setempat menjadi percontohan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tak hanya itu, Kaliwungu dijadikan lokasi demonstrasi pertama IFish yang merupakan proyek kerja sama antara FAO dan KKP dengan dukungan dari Global Environment Facility (GEF).baca juga : Ikan Sidat, Primadona Kuliner Jepang dari Indonesia | ['penelitian' 'hewan terancam punah'] | [4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688] |
Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Dengan Koperasi Sidat Bersatu, usaha pembudidayaan sidat terus berkembang. Dengan jumlah anggota sebanyak 27 orang, produksi sidat setiap bulannya dapat mencapai 1 ton. Pendapatan yang diperoleh berkisar antara Rp360 juta hingga Rp400 juta. “Pendapatan cukup lumayan dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat,”ujarnya.Pangsa pasar memang masih sangat besar, karena koperasi diminta untuk mencukupi kebutuhan hingga 50 ton setiap bulannya. Meski terus menggenjot produksi, tetapi koperasi tetap memegang komitmen untuk konservasi. Yakni tetap merilis sebagian indukan, supaya terus terjada ketersediaan benih sidat. (***) [SEP] | ['penelitian'] | [4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688] |
Cerita Petani Perempuan dari Madura | [CLS] Peran perempuan di sektor pertanian sangat besar. Satu contoh di Dusun Bates, Desa Ragang, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura, perempuan petani terlibat dalam proses bercocok tanam dari persemaian sampai panen.Nurhayati Sumani, perempuan tani Bates mengatakan, para perempuan terlibat dalam pertanian mulai menyiapkan benih persemaian, menyiram, menanam, membersihkan hama atau rumput sekitar tanaman, sampai memanen. Tak hanya memanen, bahkan mereka juga memanggul hasil panen dari ladang ke rumah.Kalau mulai menanam maupun panen, katanya, sanak keluarga maupun tetangga saling bantu. “Urun kerja untuk meringankan dan mempercepat pengerjaan. Tidak pasti berapa orang dalam satu kelompok. Kan kebiasaan warga masih ada ikatan darah, biasa membangun rumah berdampingan. Misal ada 10 keluarga, bisa ada 10 perempuan bergabung urun kerja,” katanya.Kelompok itu tanpa label, hanya bekerja dari satu ladang ke ladang lain di antara mereka secara bergantian. “Jadi, misal hari ini punya saya, besok bisa pindah ke ladang orang lain.”Laki-laki petani juga menerapkan sistem urun kerja yang sama. Selama pekerjaan anggota kelompok tidak selesai, akan terus bergantian fokus pada mengerjakan anggota urun kerjanya.Kalau ada waktu, kelompok urun kerja baik laki-laki maupun perempuan petani, sesekali memenuhi panggilan kerja jadi buruh tani ladang lain di luar kelompok urun kerja mereka. Buruh tani biasa disebut dherrebbhân.Masodah, perempuan petani lain mengatakan, biasa ambil kerja dherrebbhân. Baginya, jadi perempuan petani harus memecah pikiran, satu sisi harus cekatan bertani dan hampir tiap hari harus ke ladang. Sisi lain, harus menjadi manajer di rumah. Mulai dari urusan kebersihan dan kerapihan rumah sampai mungkin mengatur keuangan untuk kebutuhan keluarga.“Uang hasil dherrebbhân juga untuk kepentingan bersama di rumah. Suami memang juga bekerja dherrebbhân. Tidak setiap hari. Hasil dherrebbhân saya gunakan membantu keuangan di rumah.” | ['Aparatur Sipil Negara' 'Lembaga Swadaya Masyarakat' 'iklim/cuaca'
'kebijakan' 'pendanaan' 'politik'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Cerita Petani Perempuan dari Madura | Hampir semua perempuan petani di sana punya peran sama.Suyamah, perempuan tani lain menceritakan, perihal peran petani perempuan. Di daerah Suyamah, Dusun Angsanah Barat, Desa Bangkes, Pamekasan, perempuan petani tak menerapkan urun kerja antara satu sama lain. Misal ada panggilan kerja di ladang milik tetangga, dia tidak menolak. Di sana, sistem pekerjaan demikian, disebut ombhâlân.Kalau ada kerjaan ombhâlân, dia biasa ajak ibu-ibu lain. Saat musim panen cabai, dia lebih sering menerima orderan ombhâlân.“Seperti ombhâlân untuk panen cabai, ya setengah hari dibayar Rp40.000 ditambah makan. Kalau sehari penuh Rp80.000.” katanya.Di kampung Suyamah, cari bibit maupun bahan untuk perawatan tanaman biasa oleh laki-laki.Siti Inayah, kader petani perempuan Serikat Petani Indonesia (SPI), memandang, perempuan petani memegang peran sangat penting. Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian dalam sebuah institusi keluarga pasti melibatkan perempuan.Dalam pertanian, katanya, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak sama. Mereka bisa sama-sama bekerja di lahan maupun di ladang.Di Indonesia, katanya, perempuan petani adalah penyedia pangan keluarga dan kebanyakan bisa melakukan pemilihan dan pemulihan benih secara turun temurun.Seharusnya, peranan ini tak tergeser oleh kapitalisme. Benih-benih yang disediakan ibu-ibu petani perempuan telah dirampas korporat yang menyediakan benih-benih transgenik.Pada 2014, Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan pertanian berbasis keluarga sedemikian erat dengan ketahanan pangan global. Sampai sekarang, merupakan dekade pertanian berbasis keluarga.Namun dia khawatir, pertanian berbasis keluarga akan terrampas oleh pertanian-pertanian korporat pertanian.“Jika ini terjadi, otomatis akan menggeser peran-peran perempuan dalam dunia pertanian. Karena mereka tidak menjadi subyek dalam pertanian tetapi para perempuan petani akan jadi buruh-buruh dari perusahaan-perusahaan itu,” katanya. | ['Lembaga Swadaya Masyarakat' 'kebijakan' 'pendanaan' 'politik'] | [0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623] |
Cerita Petani Perempuan dari Madura | Inayah menyinggung soal perempuan petani berhadapan dengan konflik lahan. Dia bilang, keterlibatan perempuan petani dalam menghadapi konflik lahan begitu nampak.Ketika ada konflik lahan, rata-rata perempuan ikut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan bahkan ketika ada demo mereka selalu di garda terdepan.Bagaimana nasib petani perempuan jika berhadapan dengan budaya partiarki? Dewasa ini, katanya, seiring dengan kesadaran, kesetaraan gender dan pendidikan yang ada di Indonesia, budaya patriarki cenderung berkurang terutama di wilayah Jawa.Dia contohkan, di Jawa Tengah, Kabupaten Pati, kepemilikan lahan tidak hanya laki-laki tetapi perempuan terutama dalam sertifikat tanah.“Sebenarnya, bukan hanya budaya patriarki yang perlu dilawan ketika bicara pertanian dari sudut pandang gender, budaya global yang tidak sesuai budaya lokal juga perlu ditentang,” kata representative women articulation untuk petani perempuan La Via Campesina di Asia Tenggara dan Asia Timur ini.Soal akses pengetahuan pertanian bagi petani perempuan, katanya, dewasa ini anggota Serikat Petani Indonesia khusus perempuan sudah mempunyai kesempatan meningkatkan pendidikan, seperti pendidikan pertanian, pendidikan tentang agroekologi. Bahkan, SPI sebagai anggota La via Campesina juga memberikan akses khusus petani perempuan.“Di SPI ada yang namanya Woman Articulation La Via Campesina atau Gerakan Petani Internasional. Ada artikulasi untuk petani perempuan.” Dardiri Subairi, pegiat lingkungan dari Barisan Ajaga Tanah Ajaga Na’poto (Batan) di Sumenep, memandang, perempuan petani makin terpinggirkan karena begitu masif perampasan ruang hidup mereka.Yang paling kena dampak dari perampasan ruang hidup tadi adalah perempuan. “Di samping perempuan makin tersingkir dari Sumber sumber ekonomi pertanian, dia makin berat menghadapi beban ganda sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah,” katanya. | ['inovasi' 'kebijakan' 'lahan'] | [0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608] |