“X” Mengizinkan Konten Pornografi: Melanggar Etika Komunikasi dan Terancam Diblokir Kominfo?
Tags: twitter, kominfo
Published: 2024-06-05 16:25:03



Dalam era digital saat ini, akses terhadap berbagai macam konten semakin mudah diperoleh melalui berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan ini tidak selalu diiringi dengan tanggung jawab dan kesadaran etika, terutama dalam konteks penyebaran konten pornografi. Baru-baru ini, platform “X” menghadapi ancaman diblokir oleh Kominfo karena dugaan pelanggaran terkait konten pornografi. Pertanyaannya, apakah tindakan “X” ini melanggar etika komunikasi dan bagaimana implikasinya terhadap kebebasan berekspresi serta tanggung jawab platform digital?

Etika komunikasi merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana informasi disebarluaskan dan diterima dalam masyarakat. Prinsip ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, privasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks digital, platform media sosial memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan konten yang dipublikasikan oleh pengguna sesuai dengan standar etika ini. Mengizinkan konten pornografi, yang secara jelas melanggar hukum dan norma sosial di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan ketidakpatuhan terhadap etika komunikasi. Konten semacam ini tidak hanya merusak moral publik tetapi juga dapat memicu berbagai masalah sosial, termasuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan data pribadi.

Muncul mengenai Ancaman Pemblokiran oleh Kominfo. Kominfo sebagai otoritas regulasi di Indonesia, memiliki mandat untuk mengawasi dan menegakkan peraturan terkait konten internet. Langkah mereka untuk memblokir platform yang mengizinkan konten pornografi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten tersebut. Pemblokiran ini dapat dilihat sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan mental dan moral publik, terutama di kalangan anak muda yang sangat rentan terhadap dampak negatif dari konten pornografi. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat berdampak pada kebebasan berekspresi dan penggunaan internet secara umum. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Namun, hak ini tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Mengeluarkan Peringatan Keras kepada (“X”) atas Konten Pornografi
Dalam perkembangan terbaru, Menkominfo telah mengeluarkan peringatan keras kepada platform media sosial X. Peringatan ini terkait dengan kebijakan platform tersebut yang memperbolehkan pengguna untuk memposting konten pornografi. Menkominfo menekankan bahwa tindakan ini melanggar hukum dan norma sosial di Indonesia serta dapat membawa konsekuensi serius, termasuk potensi pemblokiran platform tersebut di tanah air. Platform digital memiliki peran penting dalam mengatur dan memoderasi konten yang dipublikasikan oleh penggunanya. Mengizinkan konten pornografi tidak hanya menimbulkan masalah etika, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, penyebaran konten pornografi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi berat. Peringatan dari Menkominfo mencerminkan keprihatinan pemerintah terhadap dampak negatif dari konten tersebut, terutama bagi generasi muda. Platform digital harus menyeimbangkan antara menyediakan ruang untuk kebebasan berekspresi dan memastikan bahwa konten yang tersedia tidak melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku. 
Dasar hukum yang melarang penyebaran konten ini tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) dari UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Pasal ini melarang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Menkominfo menekankan bahwa kebijakan X yang mengizinkan konten dewasa tidak dapat diterapkan di Indonesia. Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa semua kebijakan X yang bertentangan dengan aturan yang berlaku akan dikenai sanksi, termasuk pemblokiran dan/atau denda. Dibawah kepemimpinan Elon Musk, telah menambahkan klausul yang mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform, asalkan konten tersebut diberi label yang jelas dan diproduksi secara konsensual. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. 

Dalam kasus “X”, mengizinkan konten pornografi menunjukkan kegagalan dalam menyeimbangkan dua hal tersebut. Platform ini tidak hanya gagal melindungi penggunanya dari konten yang merugikan, tetapi juga berisiko melanggar hukum dan regulasi setempat. Implikasi dari tindakan “X” dan ancaman pemblokiran oleh Kominfo bisa sangat luas. Pemblokiran ini dapat mempengaruhi pengguna yang sah dan mempengaruhi bisnis serta komunikasi yang sah yang bergantung pada platform tersebut. 
Solusi terbaik adalah dengan meningkatkan upaya moderasi konten secara lebih ketat dan transparan. Platform harus memastikan konten yang tersedia memenuhi norma etika dan peraturan hukum yang ada. Selain itu, edukasi kepada pengguna tentang bahaya dan konsekuensi dari menyebarkan atau mengonsumsi konten pornografi juga sangat penting. Mengizinkan konten pornografi di platform digital seperti “X” jelas melanggar etika komunikasi dan membawa berbagai risiko sosial dan hukum. Ancaman pemblokiran oleh Kominfo merupakan respons yang wajar dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif konten tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa solusi jangka panjang harus mencakup peningkatan moderasi konten dan edukasi pengguna agar internet tetap menjadi ruang yang aman dan bermanfaat bagi semua.