taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
joint awal mula didirikan oleh tujuh orang yang hampir seluruhnya adalah seniman.
ke-7 orang tersebut adalah edi purjanto dan ong hariwahyu yang merupakan seniman dan penggerak masyarakat kebudayaan, grek wuryanto yang merupakan pengajar di universitas kristen duta wacana, rifki fauzi dan arif budiman yang merupakan aktivis di bidang "advertising", herman dody yang merupakan seorang motivator dan konsultan di bidang komunikasi, serta yustina neni yang juga merupakan seorang seniman.
persoalan strategis yang menjadi awal mula munculnya gerakan joint adalah mulai menjamurnya bangunan-bangunan hotel baru di yogyakarta yang diirngi oleh dampak lanjutan seperti macet akibat semakin banyaknya jumlah kendaraan yang berlalu lalang.
selain itu, munculnya gerakan joint juga dilatarbelakangi oleh makin menjamurnya bangunan pasar-pasar modern seperti "mall" dan pusat perbelanjaan lain di yogyakarta.
hal itu dinilai sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
para penguasa dan pemangku kepentingan dianggap banyak melayani partai politik pengusung dan pendukungnya, ketimbang melayani masyarakat.
hal itu membuat gerakan joint lahir sebagai bentuk “perlawanan” dalam pemilihan kepala daerah.
secara khusus, gerakan joint muncul bersamaan dengan pemilihan wali kota yogyakarta pada tahun 2012.
sebagaimana namanya “jogja independent”, gerakan ini adalah non-partisan dan tidak mengenal istilah kontrak politik sebagaimana “percaturan” politik yang umum dikenal oleh masyarakat.
gerakan joint mengandalkan nilai-nilai seperti moral, edukasi, dan politik yang mertabat.
sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, gerakan joint berupaya untuk mengusung calon kepala daerah (wali kota dan wakil wali kota) melalui jalur independen.
hal itu dilakukan untuk meminimalisir kontrak politik antara calon kepala daerah.
mereka berusaha untuk mengurangi dominasi elit yang banyak berpihak pada partai politik pengusung akibat adanya kontrak politik itu.
tanpa ada kontrak politik alias independen, keberpihakan kepala daerah yang terpilih akan lebih banyak berpihak pada masyarakat umum.
dalam perkembangannya, ke-7 insiator gerakan joint berupaya untuk mengajak sebanyak mungkin pihak untuk ikut bergabung dalam joint.
mereka bersama-sama ingin mengusung calon wali kota tanpa melalui jalur partai politik.
setelah beberapa waktu, terdapat 30 orang pertama yang dinyakatan sebagai punggawa gerakan joint.
mereka mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari gerakan itu di code, jetis, yogyakarta.
meskipun demikian, terdapat pihak-pihak lain yang turut mendukung gerakan joint, namun tidak mendaftarkan dirinya secara formal sebagaimana ke-30 orang tersebut.
mereka yang berada di luar gerakan berkontribusi dengan memberikan dukungan finansial kepada gerakan joint.
untuk mewujudkan visi dan misi itu, gerakan joint menganggap momentum pemilihan wali kota yogyakarta adalah saat yang tepat.
perlu digarisbawahi bahwa gerakan joint berbeda dengan gerakan politik lain seperti teman ahok yang secara khusus mendeklarasikan dirinya mendukunga basuki tjahaja purnama sebagai calon gubernur.
gerakan joint lebih terbuka kepada siapa pun untuk menduduki posisi strategis, selama mereka sesuai dengan visi, misi dan prinsip-prinsip joint.
selain merumuskan visi dan misi tersebut, gerakan joint juga merumuskan beberapa prinsip kepemimpinan dan agenda kerja kepemimpinan yang harus dimiliki oleh calon yang hendak diusung, baik sebelum maupun setelah berhasil terpilih sebagai pemangku kepentingan di yogyakarta.
prinsip kepemimpinan gerakan joint adalah berani visioner, berani jujur dan terbuka, berani melawan korupsi, berani memihak kepentingan rakyat, berani kreatif dan berbudaya.
sementara itu, agenda kerja kepemimpinan joint meliputi kepemimpinan etis, tata ruang dan lingkungan, perempuan dan kesehatan masyarakat, keuangan publik dan perbaikan birokrasi, pendidikan yang membebaskan, antikorupsi dan penegakkan hukum, seni dan politik seni, serta hubungan luar negeri dan politik perkotaan.
prinsip dan agenda kepemimpinan yang dirumuskan oleh gerakan joint akan menjadi pedoman dan pegangan bagi mereka untuk menyeleksi calon yang hendak disaring.
selain itu, mereka juga telah membentuk tim konvensi sendiri untuk bertugas menyeleksi nama-nama yang layak untuk dijadikan kandidat calon wali kota yang akan diusung oleh joint.
tim komite konvensi tersebut terdiri dari lima orang yang memiliki latar belakang profesi berbeda-beda, mulai dari busyro muqoddas yang merupakan seorang praktisi hukum, bambang eka cahya widodo yang merupakan akademisi sekaligus ahli pemilu, herry zudianto yang merupakan mantan wali kota yogyakarta, yustina neni yang merupakan seorang seniman, serta suparman marzuki yang merupakan praktisi hukum sebagaimana busyro muqoddas.
tim komite konvensi tersebut kemudian mencari anggota tim lainnya yang dapat bergabung secara sukarela untuk menjadi tim seleksi.
mereka yang bergabung akan bertugas untuk menganalisis karakter kepemimpinan beserta visi dan misi para kandidat.
terbentuklah ke-9 tim seleksi yang seluruhnya juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
mereka adalah busyro muqoddas sebagai ketua tim, suparman marzuki seorang spesialis di bidang hukum, zainal arifin mochtar seorang spesialis bidang korupsi, bobi setiawan seorang spesialis bidang tata ruang dan lingkungan, budi wahyuni seornag spesialis bidang perempuan dan kesehatan, achmad nurmandi dan herry zudianto seorang pakar bidang anggaran publik dan perbaikan birokrasi, st sunardi seorang pakar bidang hubungan luar negeri, politik perkotaan, seni dan politik seni, robby kusumahara seorang pakar bidang usaha, dan edi suadi hamis seorang pakar bidang ekonomi.
sebelum maju ke tahap seleksi yang dilakukan oleh ke-9 tim penyeleksi tersebut, para calon kandidat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan menyerahkan syarat administrasi sesuai ketentuan komisi pemilihan umum, seperti "curriculum vitae", visi dan misi, kartu tanda penduduk, dan kesediaan untuk mengikuti proses kandidasi dalam gerakan joint.
gerakan ini tidak hanya membuka diri pada seluruh lapisan masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota, melainka juga kepada masyarakat yang bersedia untuk mendukung calon-calon gerakan joint melalui perekrutan terbuka.
dalam rangka menyukseskan gerakannya, joint mengoptimalkan fungsi media sosial untuk menjaring dukungan publik.
beberapa kalangan bahkan ikut mendukung joint secara finansial melalu pemberian donasi dan lain sebagainya.
hal itu menjadi penting karena gerakan joint memiliki mekanisme pendanaan yang berbeda dengan partai politik.
di dalam gerakannya, joint tidak memberlakukan iuran bulanan ataupun cara-cara transaksional lain.
hal itu rupanya cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan gerakan joint.
kelemahannya, mekanisme seperti itu menjadikan gerakan ini kurang berkelanjutan karena tidaka da timbal balik yang jelas yang bisa diberikan kepada masyarakat, selain harapan akan perbaikan di berbagai lini setelah calon wali kota usungan joint terpilih.
lebih jauh lagi, apabila digambarkan dengan jelas, di dalam struktur gerakan joint terdapat berbagai aktor yang menjalankan fungsinya masing-masing.
aktor-aktor tersebut terdiri dari tim inisiator yang merupakan 7 orang pertama penggagas gerakan joint; tim seleksi yang terdiri dari 5 orang komite konvensi dan 9 anggota tim seleksi; serta kandidat atau calon wali kota dan para relawan yang merupakan tim sukses serta masyarakat umum.
dari kelompok aktor-aktor tersebut, dapat diklasifisikan bahwa tim inisiator dan tim seleksi adalah sekelompok orang yang dipilih melalui perekrutan tertutup atau "close recruitment".
mereka terpilih karena hasil diskusi atau "rembug" mengenai keresahan yang sama-sama mereka alami serta kapasitas dan kualitas mereka menyoal bidang-bidang terkait.
sementara itu, aktor yang tergolong dalam kandidat dan relawan terpilih melalui proses perekrutan terbuka atau "open recruitment".
gerakan joint sangat terbuka dengan berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut.
masyarakat yogyakarta secara umum dapat dikatakan "melek" politik.
hal itu dapat dilihat dari data komisi pemilihan umum (kpu) yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di yogyakarta menunjukan angka yang cukup tinggi.
pada tahun 2014, partisipasi pemilih pada pemilihan presiden mencapai angka 77,15 persen yang notabene naik dibandingkan pemilu legislatif tahun 2014 yang hanya sekitar 75 persen.
di samping tingginya angka partisipasi politik, masyarakat yogyakarta juga masih sangat terikat dengan keberadaan keraton ngayogyakarta hadiningrat serta dominannya kekuatan muhammadiyah dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat.
berbagai macam partai politik dan kandidat politiknya tentu, memiliki strategi tertentu dalam rangka memenangkan hati masyarakat.
sebagai misal, data penelitian daliyoto (2013) menyebutkan bahwa setiap partai politik di yogyakarta telah memiliki basis masa di setiap kecamatan.
dalam artian, partai politik itu sudah memetakan akan mendominasi wilayah mana di yogyakarta.
sebagai contoh, kecamatan mantrijeron, pakualaman, tegalrejo, gondokusuman didominasi oleh partai demokrat; kecamatan kraton, gondomanan, dan kotagede didominasi oleh partai amanat nasional; kecamatan mergangsan, wirobrajan, gedongtengen, jetis didominasi oleh partai demokrasi indonesia perjuangan; sementara kecematan ngampilan, danurejan didominasi oleh partai keadilan sejahtera.
dengan demikian, wilayah-wilayah tersebut menunjukan bahwa pengaruh partai politik masih sangat kuat di dalamnya.
meskipun masyarakat juga menyadari bahwa keberadaan partai politik di sana tidak mampu menunjukan fungsinya setelah pemilukada atau pemilu berakhir.
hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan joint yang memiliki idealism non-partisan dan menolak adanya kontrak politik.
sementara itu, hampir seluruh kecamatan yang ada di yogyakarta telah dikuasai oleh partai politik yang dapat dipastikan di dalamnya terdapat kontrak politik antara kandidat yang akan diusung dengan tim sukses dan partai politik pendukungnya.
sebagai contoh adalah calon wali kota yogyakarta 2017.
calon nomor urut satu yaitu imam priyono dan achmad fadli memperoleh dukungan dari partai koalisi, yaitu partai demokrasi indonesia perjuangan dan partai nasdem.
sementara itu, calon nomor urut dua, yaitu hariyadi suyuti dan heroe poerwadi memperoleh dukungan dari beberapa partai politik seperti partai golkar, partai amanat nasional, partai gerindra, partai keadilan sejahtera, dan partai demokrat.
pada tahun 2016, gerakan joint memilih garin nugroho dan rommy haryanto sebagai kandidat wali kota da wakil wali kota yogyakartatahun 2017.
tugas para tim seleksi setelah terpilih kandidat tersebut tidak berhenti sampai di situ.
mereka harus menjadi tim pengarah untuk merumuskan berbagai strategi penyuksesan calon tersebut menjadi wali kota dan wali kota yogyakarta.
hal-hal yang perlu dipikirkan adalah mencakup strategi pengumpulan dana, strategi promosi dan kampanye, serta strategi mengumpulkan kartu tanda penduduk (ktp).
perlu digarisbawahi bahwa jumlah ktp minimal yang harus dikumpulkan gerakan joint untuk menyukseskan calonnya maju menjadi wali kota dan wakil wali kota tidak sedikit.
dalam penerapannya, mereka kemudian membuat kampanye dengan jargon “satu ktp untuk perubahan”.
mereka saling bekerja sama untuk merealisasikan jargon tersebut dengan beberapa macam metode, seperti telepon, berkeliling, hingga melakukan undangan kepada kelompok-kelompok kecil.
hal itu dinilai sebagai startegi mereka untuk “jemput bola”.
selain startegi tersebut, mereka juga melakukan metode sedekah ktp melalui website mereka.
melalui metode-metode tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pemberian dukungan kepada kandidat yang diusung joint dalam memenangkan kontestasi politik.
dalam perkembangannya, proses pengumpulan ktp untuk gerakan joint juga mengalami beberapa permasalahan.
permasalahan utamanya adalah berkaitan dengan penurunan jumlah relawan mereka.
kebanyakan relawan joint merupakan mahasiswa aktif.
lambat laun, aktivitas mereka dalam mendukung joint menjadi menurun karena beberapa faktor, seperti banyaknya tugas kuliah, kuliah kerja nyata (kkn), ujian semester, dan lain sebagainya.
pada saat itu, terdapat pula calon kandidat joint yang berasal dari dunia kemahasiswaan, yaitu emmy yuniarti rusadi dari fakultas teknik universitas gadjah mada.
sebelum proses pencalonan, banyak kalangan mahasiswa yang mendukung dia dan secara tidak langsung turut mendukung gerakan joint.
namun demikian, setelah ia dinyatakan tidak lolos dan dikalahkan oleh pasangan garin nugroho dan rommy haryanto, seketika dukungan dari kelompok mahasiswa terhadap gerakan joint menjadi sangat berkurang.
di tengah pasang surut dukungan tersebut, gerakan joint masih terus berjuang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah mereka rancang.
meskipun demikian, pada akhir periode pengumpulan ktp, gerakan joint hanya mampu mengumpulkan 4.027 ktp yang membuatnya tidak mampu mengusung calonnya, yaitu garin nugroho dan rommy haryanto, maju dalam pemilihan wali kota yogyakarta 2017.
kemudian, kandidat calon wali kota yogyakarta yang bertarung hanya ada dua pasang, yang keduanya berasal dari partai politik.
hal itu menunjukkan bahwa gerakan joint belum berhasil merealisasikan visi dan misinya.
bahkan calon pasangan wali kota yang melaju pun keduanya berasal dari partai politik.
menurut penelitian rizka (2017), kegagalan joint dalam pemilihan wali kota menunjukan beberapa sebab.
sebab tersebut yang menjadi asal muasal tidak tercukupinya jumlah ktp minimal yang harus dikumpulkan oleh joint.
pertama, jumlah relawan joint masih kurang, bahkan cenderung dianggap terlalu sedikit.
pendanaan yang dimiliki juga jauh dari kata cukup.
sebagaimana diketahui, joint harus mengumpulkan ktp lebih dari 26.000 untuk memastikan calonnya, yaitu garin dan rommy, dapat mengikuti ajang pemilihan wali kota.
sementara itu, gerakan joint hanya memiliki 15 orang relawan dengan target atau beban kerja yang cukup berat.
hal itu diakui menjadi penyebab semakin sedikitnya jumlah relawan yang bekerja dengan gerakan joint.
para relawan tersebut tidak memperoleh tunjangan transportasi dan akomodasi.
penyebabnya tentu saja faktor pendanaan mereka yang tidak berkelanjutan.
menurut penelitian yang sama juga disebutkan bahwa tim inisiator dan tim penyeleksi di gerakan joint juga kurang melibatkan para relawan dalam pengambilan keputusan.
mereka kerap kali mengambil keputusan sendiri dan terkesan memisahkan antara relawan dan tim.
hal ini menimbulkan kurangnya ikatan emosional di antara mereka.
selain itu, penelitian rizka (2017) juga menyebutkan bahwa faktor masyarakat yang kurang memiliki edukasi politik yang baik juga dinilai menjadi penyebabnya.
masyarakat masih menganggap bahwa politik tidaklah jauh dari uang.
masyarakat terlihat berani meminta uang secara terang-terangan kepada relawan gerakan joint yang sedang turun lapangan.
bahkan, ada juga masyarakat yang tidak mau tatap muka secara langsung dengan tim.
beberapa dari anggota masyarakat bahkan secara terang-terangan menutup pintunya ketika relawan atau tim joint ingin mendatangi rumahnya.
selain kurangnya edukasi politik masyarakat, hal itu juga dapat dinikmati sebagai bentuk ketidakdekatan masyarakat dengan joint serta kandidat yang hendak diusung oleh mereka.
bahkan, ketika gerakan joint melakukan peresmian posko, masyarakat sekitar juga tidak dilibatkan.
hal itu merupakan indikator bahwa gerakan joint belum cukup dekat dengan masyarakat.
sebagaimana penjelasan di awal, gerakan joint membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung, baik mencalonkan dirinya sebagai calon wali kota maupun relawan.
tak terkecuali pemuda, beberapa diantara mereka juga banyak yang bergabung dan mendukung gerakan ini pada awalnya.
menurut beberapa penelitian, para pemuda meyakini bahwa gerakan joint adalah sesuatu yang unik dalam rangka merespon situasi pembangunan wilayah di kota yogyakarta.
joint juga mereka anggap menawarkan suatu alternatif baru dalam berpolitik dan dianggap mampu menawarkan sistem kaderisasi yang lebih baik daripada partai politik.
beberapa anak-anak muda juga beranggapan bahwa gerakan joint merupakan saran untuk memperbaiki perpolitikan lokal di yogyakarta yang juga didasari oleh keinginannya memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda.
anaak muda dianggap sebagai masa yang dapat dididik tanpa menggunakan atau berorientasi pada uang, melainkan mengedepankan loyalitas.
beberapa anak muda yang bergabung ke dalam gerakan joint sebagai misal adalah teman-teman dari himpunan mahasiswa islam (hmi) dan alumni asia pacific urban youth forum, yogyakarta youth meeting, dan actual smile english club, dan lain-lain.
namun demikian, beberapa anak muda tersebut juga mengalami sedikit kekecewaan mengingat tidak koherennya konsep awal gerakan joint dengan impmentasi program yang mereka lakukan.
geraan joint bertekad menjadi gerakan yang menggalang partisipasi publik secara demokratis.
segala lapisan masyarakat diperkenankan untuk berpartisipasi, baik menjadi calon kandidiat maupun menjadi relawan.
namun demikian, mereka menilai bahwa pemilihan calon gerakan joint untuk melaju menjadi calon wali kota dan wali kota yogyakarta terkesan tidak terlalu demokrasi.
panitia seleksi tetap memiliki kekuatan dominan untuk menentukan calonnya.
dalam arti kata, keputusan yang mereka ambil tidak sepenuhnya berada di bawah keputusan peserta konvensi.
orang romansh (juga dieja romansch, rumantsch, atau romanche, bahasa romansh: , "rumàntsch", atau ) adalah suatu kelompok masyarakat dan etnis di swiss, yang merupakan penutur asli bahasa romansh.
mereka umumnya multilingual, juga penutur bahasa jerman (baik standar maupun dialek jerman swiss) dan terkadang juga bahasa italia, yang kesemuanya adalah bahasa resmi di kanton graubünden, di mana mereka umumnya bertempat tinggal.
orang romansh tampaknya cukup merasa puas dengan status ini sampai dengan tahun 1980-an, yaitu ketika muncunya perdebatan mengenai bentuk hubungan swiss dengan wilayah benua eropa lainnya dan mulai terbentuknya konsep uni eropa.
orang romansh sangat mendukung keanggotaan swiss dalam uni eropa, namun referendum untuk pergabungan tersebut kalah tipis pada tahun 1992 karena mayoritas yang keturunan jerman.
swiss tetap menjadi negara yang terpisah, di mana orang romansh menjadi bagian terpisah pula di dalamnya, meskipun terus terjadi peningkatan kedaulatan dan pengakuan di tingkat federal hingga titik di mana bahasa romansh sekarang dianggap sebagai salah satu bahasa resmi federal dari konfederasi swiss.
kepemimpinan romansh di tingkat nasional swiss secara tegas menyatakan dukungan agar swiss bergabung dengan uni eropa, dalam bentuk sikap pro-eropa dan bukan sikap anti konfederasi swiss.
mereka secara terbuka mengakui bahwa konfederasi, meskipun didominasi oleh jerman swiss dan kontingen besar prancis swiss dan italia swiss, telah melindungi populasi kecil minoritas romansh selama hampir 200 tahun, dan tidak pernah terlibat dalam program-program untuk menghapus identitas atau bahasa mereka, atau memaksa mereka untuk pindah demi mengakomodasi kelompok etnis lainnya, sebagaimana yang biasa terjadi pada berbagai etnis minoritas lainnya di seluruh eropa.
meskipun ada beberapa hambatan, namun sejarah hubungan antara orang romansh dan etnis-etnis lainnya di swiss tampaknya telah terjalin dan tetap berlanjut secara beradab dan terhormat.
sisir papua atau biasa disebut sisir bambu adalah sisir tradisional masyarakat papua yang terbuat dari bambu.
bambu yang digunakan untuk pembuatan sisir ini adalah bambu duri ataupun bambu tali.
sisir yang berbentuk jari ini memudahkan masyarakat papua untuk merapikan rambut mereka yang ikal dan digunakan untuk mengembangkan atau membuat rambut menjadi lebat.
menurut beberapa masyarakat di sana, sisir ini juga menjadi bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya.
dewan pusat belarusia atau rada pusat belarusia (; ) adalah sebuah badan perwakilan belarusia dengan fungsi pemerintahan yang terbatas pada masa perang dunia ii di republik sosialis soviet byelorusia yang diduduki nazi.
dewan ini dibentuk oleh jerman nazi di bawah "reichskommissariat ostland" pada tahun 1943–1944, menyusul permintaan oleh kolaborator politisi belarusia yang berharap bisa mewujudkan negara belarusia merdeka dengan dukungan jerman nazi.
segera setelah serangan 1941 terhadap posisi soviet dalam operasi barbarossa, persekusi massal terhadai orang yahudi oleh unit depan "ss" dari "einsatzkommando" dimulai, di bawah komando "gruppenführer" arthur nebe.
orang-orang yahudi dibantai dan ghetto terbentuk di belasan kota dengan partisipasi para kolaborator belarusia yang diberi berbagai pernan penting.
kepolisian bantu belarusia dibentuk dan dikerahkan untuk operasi pembunuhan terutama pada februari-maret 1942.
setelah penaklukan cepat jerman, distrik "generalbezirk weißruthenien" di rko dibentuk yang mencakup bagian barat dan pusat republik sosialis soviet byelorusia dalam perbatasannya tahun 1941 (yang mencakup kota-kota hlybokaye, vileyka, navahrudak, dan wilayah-wilayah lainnya yang sebelumnya dicaplok oleh ussr dari polandia).
pada tahun 1942, otoritas sipil jerman diperluas ke minsk, slutsk, dan barysaw.
daerah tersebut akan dijadikan bagian dari proyek nazi lebensraum ("ruang hidup"), di mana mereka yang dianggap non-arya akan dimusnahkan atau diusir untuk memberi jalan bagi para kolonis jerman, sementara penduduk lokal yang tersisa akan menjadi sasaran jermanisasi paksa.
semua upaya oleh perwakilan belarusia untuk meminta pemerintahan sendiri bagi belarusia yang diduduki menyebabkan represi jerman terhadap mereka yang menyuarakan permintaan tersebut.
"generalreichskommissar" wilhelm kube ditunjuk sebagai administrator jerman di wilayah tersebut.
dia memerintahkan pusat komandonya didirikan di minsk dengan sebuah "kommissar" kedua di baranovichi.
pada september 1943, kube dibunuh oleh wanita simpanan belarusia-nya, yang menanam sebuah bom di tempat tidurnya yang dipaksakan oleh agen soviet yang tahu di mana anaknya berada.
giudicati (; atau "logu" atau "rennu") adalah negara-negara merdeka yang berkuasa di pulau sardinia antara abad ke-9 dan abad ke-15.
negara-negara ini memiliki kedaulatan "summa potestas" dan masing-masing dikepalai oleh seorang raja yang bergelar "judike" ("hakim" dalam bahasa sardinia).
setelah sesaat diduduki oleh vandal (456-534), mulai tahun 535 hingga abad ke-8 sardinia merupakan sebuah provinsi di kekaisaran bizantium.
mulai tahun 705, dengan penyebaran islam, bajak-bajak laut dari afrika utara mulai menyerang sardinia namun tidak mengalami pertentangan serius dari tentara bizantium.
pada tahun 815, diplomat-diplomat sardinia meminta bantuan militer dari kaisar romawi suci ludwig yang saleh.
pada tahun 807, 810-812, dan 821-822, orang arab dari spanyol dan afrika utara berupaya untuk menginvasi pulau ini namun sardinia dapat bertahan dari serangan-serangan tersebut.
petahanan sardinia dinilai sangat efektif hingga dalam sebuah surat tahun 851, paus leo iv meminta bantuan kepada "iudex provinciae" (hakim provinsi) di sardinia, yang berpusat di caralis, untuk mempertahankan roma.
semenjak jatuhnya eksarkatus afrika di kartago pada abad ke-8, terutama setelah penaklukan islam terhadap sisilia tahun 827, sardinia terputus dari bizantium sehingga mau tidak mau kemerdekaan secara ekonomi dan militer diusahakan.
keterbatasan sumber sejarah membuat kapan pemerintahan bizantium mulai berganti menjadi pemerintahan lokal di sardinia sulit untuk ditentukan. "
iudex provinciae" (kemungkinan adalah praeses atau gubernur) caralis diyakini pada suatu titik menguasai sardinia secara penuh.
ia kemudian menunjuk "lociservator" (letnan) untuk menjaga titik-titik strategis di wilayah pesisir yang lalu secara bertahap seiring waktu lepas dari caralis.
inilah yang mungkin melatari terbentuknya "giudicati".
sumber pasti yang paling awal menyebutkan keberadaan empat "giudicati" adalah epistola yang dikirim oleh paus gregorius vii pada tanggal 14 oktober 1073 kepada hakim-hakim sardinia.
empat giudicati pada abad pertengahan tersebut adalah giudicato cagliari yang berpusat di santa igia, giudicato arborea yang berpusat di oristano, giudicato gallura yang berpusat di civita, dan giudicato logudoro yang berpusat di porto torres lalu pindah ke ardara dan kemudian ke sassari.
lahir pada tahun 1945, betty mabry besar di durham, north carolina, dan di luar pittsburgh.
di peternakan neneknya di reidsville, north carolina, ia mendengarkan b.b.
king, jimmy reed, dan elmore james dan musisi blues lainnya.
salah satu lagu pertama yang dia tulis, pada usia dua belas tahun, berjudul "i’m going to bake that cake of love."
pada usia 16 tahun, ia meninggalkan pittsburgh ke new york city, menjalani studi di fashion institute of technology saat tinggal bersama bibinya.
dia menyerap budaya greenwich village dan musik rakyat pada awal 1960-an.
dia menghubungkan dirinya dengan keluarga cellar, sebuah klub hip di pusat kota di mana orang-orang muda dan bergaya berkumpul.
klub tersebut adalah kumpulan model, perancang, aktor, dan penyanyi multiras yang beragam.
di cellar, ia memainkan rekaman dan mengobrol bersama sejumlah orang.
ia juga bekerja sebagai model, muncul dalam sebuah foto yang disebar di "seventeen", "ebony" dan "glamour".
saat ia di new york, ia bertemu sejumlah musisi seperti jimi hendrix dan sly stone.
benih karier musiknya ditanam melalui persahabatannya dengan penyanyi soul lou courtney, yang menghasilkan singel pertamanya, “the cellar” dengan lirik yang sederhana dan menarik seperti, "“where you going fellas, so fly? /
i’m going to the cellar, my oh my / what you going to do there / we’re going to boogaloo there.”"
singel tersebut adalah pertunjukan lokal bagi cellar.
namun pertunjukan profesional pertamanya tidak dilakukan sampai ia menulis "uptown (to harlem)" untuk chambers brothers.
album mereka pada tahun 1967 meraih kesuksesan yang besar, tetapi betty mabry berfokus pada karier pemodelannya.
dia sukses sebagai model tapi merasa bosan dengan pekerjaannya.
menurut oliver wang dalam catatan "they say i’m different", ia mengatakan, “saya tidak suka pemodelan karena anda tidak membutuhkan otak untuk melakukannya.
ia hanya akan bertahan selama kamu terlihat bagus.”
hak properti wanita adalah hak hukum bagi wanita untuk mendapatkan, memiliki, menjual, mentransfer properti, mengumpulkan dan menyimpan sewa, memiliki pendapatan, membuat kontrak, dan membawa perangkat hukum, yang berdasarkan hukum umum inggris ("english common law").
selama periode modern awal, hak properti bagi wanita tersebut tidak diberikan.
pada "victorian era" (masa pemerintahan ratu victoria) terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak bagi kaum wanita.
wanita dilihat (oleh pria) sebagai makhluk yang emosional dan tidak stabil karena sistem reproduksi mereka, sehingga tidak mampu membuat keputusan yang rasional.
apabila wanita menikah, di antara mereka diperlakukan sedikit lebih baik daripada budak.
filsuf john stuart mill mendeskripsikan posisi hukum wanita menikah pada abad ke-19 sedikit lebih baik dibandingkan dengan budak dalam bukunya yang berjudul "the subjection of women" (penindasan terhadap wanita), terbit pada tahun 1869.
pengaruh hukum dan praktik yang berhubungan dengan pemilikan dan persebaran properti oleh dan untuk wanita di kepulauan britania juga sangat memihak pada kepentingan pria.
hukum yang ada dibuat berdasarkan gagasan bahwa wanita dapat melakukan pernikahan dan suami mereka yang akan merawat dan bertanggung jawab atas diri mereka.
ketika seorang wanita melakukan pernikahan, kekayaan yang mereka miliki sebelum pernikahan akan diserahkan kepada suami mereka.
jika seorang wanita bekerja setelah ia menikah, maka pendapatan mereka juga menjadi milik suami mereka.
gagasan yang diterima dan dijalankan pada masa itu ialah bahwa wanita kelas atas dan menengah harus tetap bergantung pada pria: yang pertama sebagai anak dan kemudian sebagai istri.
setelah seorang wanita menikah akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan perceraian. "
matrimonial causes act of 1857" (undang-undang penyebab pernikahan 1857) memberikan kepada pria, hak untuk menceraikan istri atas dasar perzinahan.
namun, di lain pihak, wanita menikah tidak mampu mendapatkan perceraian atau menceraikan suami mereka apabila suami mereka yang diketahui tidak setia atau melakukan perselingkuhan.
selain itu, apabila sebuah perceraian terjadi maka, anak-anak akan berada di bawah pengasuhan ayah mereka, dan ibu mereka dapat dihalangi untuk bertemu dengan mereka.
hukum umum inggris mengecualikan wanita dari kepemilikan properti atau memiliki identitas hukum pribadi yang terpisah dari suami atau ayah mereka.
berdasarkan hukum umum tersebut, pria dapat menyimpan, membeli, menjual, dan melakukan pertukaran atas properti mereka.
namun di lain pihak, wanita memilki keterbatasan tidak hanya dalam jenis properti yang dapat mereka miliki, tetapi juga waktu dimana mereka diizinkan untuk memiliki properti pribadi, serta cara mereka mengatur properti tersebut.
di luar aturan hukum yang ketat, meski demikian, wanita inggris menemukan cara untuk mendapatkan hak properti.
undang-undang properti wanita menikah 1870, 1882, dan 1893 merupakan perjalanan panjang menuju persamaan wanita di inggris.
di abad ke-19, para wanita inggris diharapkan menikah dan memiliki anak.
namun terdapat fakta bahwa pada saat itu terdapat kekurangan dalam jumlah pria.
sensus yang dilakukan pada masa tersebut menunjukkan bahwa jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah pria.
ada tiga alasan utama yang dapat menjelaskan mengapa jumlah wanita melampaui jumlah pria, yakni: 1) tingkat kematian anak laki-laki yang jauh lebih tinggi daripada tingkat kematian anak perempuan, 2) sejumlah besar laki-laki bekerja di angkatan bersenjata/militer, dan 3) laki-laki lebih mungkin melakukan emigrasi dibandingkan dengan perempuan.
di mata hukum sebelum tahun 1882, apabila seorang wanita menikah, pada dasarnya keberadaan mereka telah berakhir secara hukum.
pada hari pernikahan mereka, mereka telah menjadi satu dengan suami mereka, dan setelah pernikahan tersebut, apapun yang mereka lakukan berada dalam kendali/arahan suami mereka, atau dengan kata lain, setelah pernikahan, wanita berada dalam pengawasan penuh suami mereka.
tidak hanya mempunyai kontrol atas barang-barang milik mereka, tetapi juga atas jasmani mereka.
penolakan istri dalam melakukan hubungan suami istri dapat dianggap sebagai pemberontakan terhadap pernikahan.
seorang suami diperkenankan memukul istri mereka, bahkan memaksa berhubungan intim tanpa sekeinginan istri mereka, tanpa takut mendapatkan tuntutan.
namun hal-hal tersebut tidak terus berlanjut hingga tahun 1891, ketika pengadilan tinggi yang memerintah, mengeluarkan larangan terhadap suami melakukan pemaksaan terhadap istri mereka untuk memenuhi salah satu hak dalam hukum pernikahan tersebut.
hukum yang berlaku itu mendapat dukungan dari fakta bahwa di era tersebut pria dan wanita digolongkan ke dalam peran atau sektor yang berbeda.
sebagaimana pria memiliki kemampuan berargumen dan mengemukakan alasan, melakukan tindakan, agresi, serta mandiri, kaum pria meyakini bahwa diri mereka sepantasnya bekerja di sektor publik.
sedangkan wanita, di lain pihak, dibatasi pada sektor pribadi, dimana kualitas feminin mereka seperti emosi, kepasifan, kepatuhan, kebergantungan, dan ketidakberdayaan, lebih sesuai dengan sektor pribadi tersebut.
wanita yang belum menikah serta janda diperbolehkan memiliki properti atau benda milik mereka sendiri.
namun segera setelah wanita menikah, properti dan uang yang mereka miliki ditransfer kepemilikannya kepada suami mereka.
anak juga termasuk dalam properti yang dimiliki oleh suami ketika perceraian terjadi.
sejak tahun 1839, jika terbukti istri tidak bersalah, ia diperbolehkan memelihara anak mereka yang berusia di bawah tujuh tahun.
pada tahun 1873, batasan usia anak yang dapat di bawah penjagaan ibu mereka kemudian ditingkatkan menjadi 16 tahun, meski demikian ayah tetap merupakan satu-satunya wali yang sah secara hukum.
memiliki keturunan merupakan hal yang diharapkan untuk semua wanita.
meski dalam realitanya pada masa itu pernikahan cenderung merupakan institusi yang bertujuan untuk membatasi peran wanita di dalam masyarakat.
dalam teorinya, pernikahan adalah posisi yang sakral dan terhormat, “pencapaian dalam kehidupan seorang wanita.”
dengan berlangsungnya pernikahan, namun demikian, terdapat persyaratan dan pengharapan yang tidak adil antara suami dan istri.
untuk dapat membesarkan anak-anak sebagaimana mestinya, sosok ibu diharapkan untuk tidak melakukan kesalahan atau perbuatan tercela, baik dalam pikiran maupun perbuatan, namun pengharapan yang sama tidak diterapkan pada sosok ayah.
setelah wanita menikah, kendali atas properti apapun yang ia miliki, termasuk penghasilan yang ia dapatkan menjadi milik suami mereka.
meskipun suami tidak dapat menjual properti tetap tanpa sepersetujuan istri, properti pribadi istri seperti uang hasil bekerja atau investasi, dan barang-barang pribadi seperti perhiasan, jatuh secara mutlak kepada pihak suami, dan istri tidak dapat membaginya tanpa seizin suami.
ketika ratu victoria naik tahta, pendidikan hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya.
sementara anak laki-laki dapat pergi ke sekolah, seorang tenaga pengajar wanita didatangkan ke rumah untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak perempuan, namun konten akademik yang diberikan kepada anak-anak perempuan itu sangat rendah.
untuk anak-anak yang berasal dari kalangan keluarga miskin, sering kali bentuk pendidikan resmi yang diperoleh hanya dari sekolah minggu.
sekolah minggu terbuka bagi semua anak, namun pada umumnya lebih sedikit jumlah anak perempuan yang berpendidikan dibandingkan anak laki-laki.
pada tahun 1851, sebagai contoh, tingkat literasi pada perempuan sebesar 55% dan pada laki-laki sebesar 70%.
pada tahun 1870 diberlakukan sebuah hukum yang mewajibkan semua anak dalam rentang usia lima hingga sepuluh tahun untuk bersekolah.
meskipun bagi semua anak diajarkan membaca dan menulis, kurikulum untuk anak perempuan berkembang secara lebih fokus pada pelajaran seperti ilmu domestik, memasak, mencuci, dan menggunakan jarum/menjahit.
perjuangan wanita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dimulai pada abad ke-17.
namun demikian, hanya sejak pertengahan abad ke-19, perkembangan tersebut mulai terlihat membawa hasil.
sejak tahun 1840an, "queen’s college" dan "bedford college" di universitas london ("london university") memberikan pendidikan tinggi bagi wanita.
sejak akhir tahun 1860an dan tahun 1870an, perguruan tinggi untuk wanita didirikan di oxford (universitas oxford) dan cambridge (universitas cambridge).
namun pada saat itu wanita tidak diizinkan belajar hingga mendapatkan gelar.
barulah pada tahun 1878 universitas london menjadi universitas pertama di inggris yang memperbolehkan wanita mendapatkan gelar.
universitas oxford dan universitas cambridge tertinggal di belakang universitas london terkait hal tersebut.
girton adalah "cambridge college" yang diperuntukkan bagi wanita pada tahun 1869, yang diikuti dengan "newnham college" pada tahun 1872.
namun pada saat itu, "newnham college" tidak diakui oleh pihak otoritas universitas.
pada tahun 1882 mahasiswa-mahasiswa wanita diizinkan mengikuti ujian, dan pada tahun 1920 di oxford dan 1948 di cambridge untuk pertama kalinya, akses mengikuti ujian untuk mendapatkan gelar didapatkan oleh wanita.
hambatan pendidikan bagi wanita, terutama datang dari profesi kedokteran, sebab berkembang pemikiran bahwa keadaan menstruasi dan kemampuan intelektual pada wanita tidak sesuai dan tidak mencukupi untuk bidang tersebut.
pendidikan bagi wanita dipercayai akan berakibat pada ibu yang memiliki/menghasilkan anak-anak yang lemah dan sering mengalami sakit.
sejak tahun 1857, proses perceraian dipermudah dari tahun-tahun sebelumnya.
pria yang memiliki cukup harta dapat menceraikan istri mereka berdasarkan landasan sederhana perzinahan yang dilakukan oleh istri tersebut.
ia juga dapat menuntut klaim kerusakan terhadap pihak ketiga perzinahan.
namun bagi seorang wanita/istri yang ingin menceraikan suaminya harus membawa bukti atas perzinahan yang dilakukan pihak suami tersebut, serta menunjukkan bahwa hal tersebut telah berlangsung selama dua tahun.
cara alternatif yang dapat dilakukan seorang istri ialah dengan jalan membuktikan tindakan keji/kekejaman yang dilakukan oleh suami (sodomi, inses, bigami, pemerkosaan, dll), dan ia tidak diizinkan menuntut klaim kerugian terhadap pihak ketiga.
perlakuan yang tidak adil ini bertahan hingga tahun 1923.
meskipun diterima secara luas bahwa pada abad ke-19 tempat bekerja wanita adalah di rumah, namun pada kenyataannya wanita bekerja dalam rentang pekerjaan yang beragam.
pola dalam bekerja, meski demikian, ditentukan oleh kelas.
wanita kelas atas tidak diharapkan untuk bekerja.
namun demikian, untuk wanita kelas pekerja, bekerja sering kali diperlukan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan dan berkontribusi pada keberjalanan rumah tangga mereka.
tipe pekerjaan yang dapat mereka lakukan juga terbatas, dan mereka umumnya mengambil pekerjaan buruh seperti pelayan rumah tangga, pencuci pakaian, dan pekerja pabrik atau perkebunan.
wanita umumnya diharapkan pula menerima lebih sedikit uang daripada pria untuk pekerjaan yang sama.
wanita pekerja dari kelas menengah tidak disetujui melakukan pekerjaan buruh untuk mendapatkan penghasilan.
mereka membutuhkan keterampilan lebih untuk mendapatkan pekerjaan di luar pekerjaan buruh, yang sering kali berupa pekerjaan pengawasan atau pekerjaan profesional lain, dan mereka mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas manual.
wanita dari kelas menengah juga tidak didorong untuk melakukan pekerjaan rumah, pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh pelayan rumah tangga, seperti memasak dan merapikan rumah.
bahkan wanita kelas menengah bawah, seperti misalnya istri dari guru sekolah dan juru tulis, memiliki pelayan umum ("general servant") di rumah mereka, yang diharapkan melakukan pekerjaan seperti membersihkan lantai dan mengupas kentang.
di luar usaha penghargaan yang terlihat diberikan kepada/ditunjukkan oleh istri dan ibu di inggris di abad ke-19, pada kenyataannya wanita-wanita itu hidup dalam dunia yang mendiskriminasi mereka.
pria menganggap diri mereka sebagai gender yang dominan karena kekuatan fisik mereka, dan menundukkan wanita selama yang dapat mereka lakukan.
pada akhir abad ke-19 hak-hak wanita mulai menjadi isu sosial.
berdasarkan sejarah abad ke-18 inggris, kepemilikan properti yang menandakan status kaum pilihan/elite merupakan kualitas yang dimiliki oleh pria.
wanita secara signifikan kurang memiliki hak properti dibandingkan pria.
penindasan terhadap hak-hak wanita termaktub dalam berbagai institusi inggris, antara lain yang mengatur mengenai "primogeniture" (hak anak sulung), mas kawin/mahar, dan "couverture" (kedudukan wanita bersuami- doktrin hukum umum dimana keberadaan hukum wanita setelah menikah terletak pada suami mereka, terutama berkaitan dengan kepemilikan properti dan perlindungan, serta keadaan/periode setelah menjadi janda).
meski demikian, wanita dari golongan aristokrat tetap dapat menemukan cara menyiasati pembatasan tersebut dalam bentuk "separate estate" (pemilikan tanah/properti terpisah) dan "jointure" (persetujuan harta istri- persetujuan pemilikan tanah/properti yang diberikan kepada istri setelah kematian suami mereka), di antara metode lainnya.
pembatasan hak properti dilakukan pada wanita berdasarkan landasan filosofi dan pola tradisi masyarakat.
pola tersebut berasal dari berbagai sumber yang terkombinasikan sehingga menghasilkan gagasan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, tidak cakap, dan jahat.
tradisi judeo-kristen ("judeo-christian") memiliki andil dalam pembentukan pola terhadap wanita tersebut.
ajaran gereja merujuk pada kitab kejadian ("genesis") memperhitungkan kejatuhan manusia, dengan wanita (eve) yang bertanggung jawab atas hal tersebut.
mereka melihat eve sebagai sumber kejahatan, dan diteruskan kepada seluruh wanita yang ada.
cerita dalam kitab kristen seperti delilah, rebekah, dan istri nabi lot, lebih lanjut membuktikan bahwa wanita merupakan tipu daya, bersifat tidak patuh, dan berakhlak buruk.
sepanjang periode "renaissance" dan reformasi, gambaran ideal seorang wanita ialah sosok yang patuh, penghibur anak di waktu sedih atau bosan, dan pelayan suami tanpa banyak bertanya.
revolusi ilmiah yang memperdebatkan mengenai anatomi wanita, berakhir dengan simpulan bahwa wanita lebih rendah kualitas fisiknya dibandingkan pria dalam segala aspek, dan menyetujui bahwa wanita mempunyai ciri tidak rasional, mudah histeris, dan membutuhkan pria untuk menyalurkan keinginan mereka.
berdasarkan gagasan tersebut bahwa wanita secara fisik, spiritual, dan emosional, inferior terhadap pria, hukum umum inggris mengembangkan sebuah sistem yang bertujuan membatasi peluang wanita merusak masyarakat.
pola tersebut juga berdampak pada identitas wanita yang terdefinisi oleh peran mereka sebagai istri dan ibu, daripada entitas hukum.
berdasarkan peran-peran tersebut, wanita dapat membuktikan karakter dan budi baik mereka di bawah pengawasan pria.
hukum umum inggris pertama yang berdampak pada hak properti wanita pada masa modern awal ialah hak primogenetur ("primogeniture") atau hak anak sulung.
hak tersebut berlaku secara efektif terutama selama masa gadis seorang wanita.
hak primogenetur menetapkan bahwa harta peninggalan diberikan sepenuhnya kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga, dan sering kali meninggalkan anggota keluarga yang perempuan dengan sedikit atau tidak ada samasekali harta peninggalan.
alasan dibalik peraturan tersebut dapat diterima untuk sebuah negara dengan keterbatasan lahan seperti inggris, yakni untuk menjaga tanah agar tidak terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil akibat pernikahan dan pewarisan berulang-ulang, oleh sebab itu anak laki-laki pertama dalam keluarga yang mewarisinya.
apabila seorang wanita diberikan tanah sebagai mahar atau warisan, maka akibat pernikahan itu, tanah tersebut tidak lagi menjadi tanah keluarga, sehingga dapat menurunkan harga tanah tersebut.
sedangkan apabila anak laki-laki termuda yang mendapatkan tanah melalui warisan, maka tanah tersebut akan menjadi cepat berkurang karena pembagian dengan masing-masing generasi baru.
selain tanah, benda-benda lain diturunkan kepada semua anak, seperti barang yang dapat dipindahkan, misalnya furnitur dan pakaian, atau sejumlah uang: namun tanah, karena merupakan penentu kekayaan dan kekuasaan di inggris, maka harus dipertahankan dengan segala cara.
hak primogenetur mempertahankan golongan aristokrasi melalui penjagaan terhadap tanah dan juga gelar kebangsawanan, serta menjaga peruntungan keluarga untuk kelangsungan anak cucu dan keturunan selanjutnya.
meski demikian, dalam realita yang terjadi, wanita dapat pula semakin memiliki pertambahan harta melalui warisan, yang terkadang termasuk di dalamnya berupa tanah.
wanita pada umumnya mendapatkan warisan properti yang dapat dipindahkan sebagaimana yang lebih dapat diterima berdasarkan hukum umum; namun hukum menyediakan kondisi dimana anak perempuan dapat menerima warisan berupa tanah.
apabila ayah wanita tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, namun menginginkan agar tanah yang dimilikinya dapat tetap berada dalam kepemilikan keluarga langsungnya ("immediate family") daripada diberikan kepada keluarga laki-laki jauh, maka anak perempuannya dapat mewarisi tanah tersebut.
di samping itu, apabila seorang ayah memiliki beberapa anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, tanah yang dimilikinya dapat dibagi secara merata di antara anak-anak perempuannya.
diperkirakan sekitar 33% wanita menerima warisan properti tanah di bawah peraturan hukum umum tersebut.
tanah warisan untuk wanita juga bervariasi menurut wilayah.
sebagai contoh, catatan dari yorkshire mengindikasikan sekitar 26% pria yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan memberikan warisan tanah kepada anak dengan kedua gender tersebut, sementara di sussex, laju pemberian warisan kepada anak perempuan ialah serendah 5%.
gagasan memberikan tanah kepada wanita dibandingkan kepada keluarga laki-laki benar adanya, bahkan di dalam lingkup keluarga inti.
sebagai contoh, dalam kasus tuan john shelton, ia mengatur agar tanah yang dimilikinya dapat diberikan kepada tiga anak perempuannya karena saudara laki-lakinya, satu-satunya laki-laki yang dapat mewarisi tanah tersebut, meninggal sebelum dirinya.
sementara hukum umum idealnya memberikan warisan tanah kepada anak laki-laki tertua, namun pada praktiknya dalam periode moderen awal inggris memberikan pula kepada wanita warisan berupa tanah, meskipun lebih jarang terjadi.
praktik pembatasan hak properti wanita yang kedua ialah mas kawin atau mahar.
sebagai penukar janji hak istri untuk pengantin wanita, mahar merupakan setengah dari kontrak pernikahan, dan sering kali terdiri dari sejumlah uang yang dibayarkan secara penuh atau dapat pula dibayarkan secara berangsung dari waktu ke waktu.
pihak keluarga akan memberikan mahar sebesar-besarnya semampu yang dapat mereka berikan, sebab pernikahan merupakan jalan utama untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi.
mahar dapat bervariasi dari sejumlah kecil hingga sejumlah besar uang, di samping properti lainnya, dan jumlah tersebut dirundingkan oleh keluarga atau wali pengantin pria dan pengantin wanita.
pada beberapa kasus, ibu merupakan perunding utama dalam transaksi tersebut, seperti misalnya dalam kasus margaret green pada tahun 1635.
pada tahun 1536, gelar bangsawan huntington pertama bersedia membayar mahar sebesar 2,000 marks kepada suami dari anak perempuannya, sebagai kembalian atas harta istri ("jointure") sebesar 200 marks.
negosiasi mahar itu dapat berlangsung hingga berbulan-bulan.
mabel parr melakukan negosiasi perjanjian antara anak perempuannya dengan keturunan bangsawan scrope pada tahun 1524, yang berakhir dengan dibatalkannya perjanjian tersebut setelah perundingan selama delapan bulan karena tidak ada kesepakatan yang tercapai mengenai jumlah harta istri ("jointure") yang akan diberikan.
seringkali mahar merupakan bagian warisan keluarga untuk wanita, yang jumlahnya dapat bervariasi di antara anak-anak perempuan apabila ayah mereka memutuskan bahwa seorang anak perempuan tertentu lebih berharga dibanding anak perempuan yang lainnya.
semakin besar mahar, semakin menarik seorang wanita sebagai pasangan pernikahan yang potensial.
meskipun mahar seorang wanita merupakan bagian milik mereka dalam warisan keluarga, beberapa ayah memilih untuk tetap memberi lebih banyak warisan kepada anak perempuannya yang telah menikah.
berdasarkan hukum umum negosiasi mahar, semua properti yang diberikan kepada pengantin wanita akan diberikan segera kepada suami mereka sebagai pembayaran untuk janji harta istri ("jointure"), yang tidak akan dimiliki oleh wanita/istri tersebut sampai masa jandanya tiba.
hukum umum ketiga yang membatasi hak-hak properti wanita ialah "couverture" (kedudukan wanita bersuami).
berdasarkan "couverture", “dengan pernikahan, suami dan istri merupakan satu orang di dalam hukum: yakni, segala keberadaan hukum seorang wanita ditangguhkan selama pernikahan, atau setidaknya terikut dan terkonsolidasi ke dalam keberadaan hukum suaminya… di bawah "couverture", wanita kehilangan tidak hanya hak mereka terhadap properti mahar mereka, tetapi juga segala bentuk identitas hukum yang mungkin mereka miliki.
berdasarkan hukum "couverture" ini pula wanita dicegah dari berfungsi secara hukum tanpa seizin suami mereka.
sebagai contoh, wanita tidak dapat menuntut ataupun dituntut sebagai individu.
suami mereka yang dapat menuntut atau dituntut atas nama istri mereka.
sesuai standar hukum umum, seorang wanita tidak hanya kehilangan semua hak atas properti setelah pernikahan, tetapi juga pengaturan yang paling ketat bahwa semua properti mereka akan diproses untuk anak laki-laki pertama mereka, sejalan dengan hukum primogenetur.
wanita kehilangan semua properti bergerak dan properti tetap yang mungkin ia bawa ke dalam kontrak pernikahan, dan kemungkinan properti tersebut dapat kembali atau dapat pula tidak kembali kepada mereka, bergantung kepada suami mereka apakah telah menjualnya atau akan meninggalkannya untuk mereka atas keinginannya.
penyelesaian pernikahan yang ketat ini merupakan satu-satunya tipe kontrak pernikahan yang ada.
namun meski keadaan tersebut merupakan bentuk terbatas dari suatu kontrak pernikahan, wanita menemukan dua cara untuk mengatasinya.