taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
walaupun umno mendukung ketuanan melayu, ia membentuk aliansi ("perikatan") dengan mca dan kongres india malaya (mic) dalam pemilihan dewan legislatif federal tahun 1955 yang disebut sebagai "parti perikatan" (partai aliansi).
aliansi ini mengejutkan banyak pihak karena mca sebelumnya dengan keras menuntuk hak politik yang setara bagi seluruh warga negara.
presiden mca, tan cheng lock, sendirinya juga merupakan cina peranakan.
walaupun pada awalnya aliansi ini dianggap sebagai aliansi yang didasarkan pada keuntungan sesaat, aliansi ini memenangkan 51 dari 52 kursi yang diperebutkan.
sisa satu kursinya dimenangkan oleh partai islam se-malaya (pas), yang merupakan partai melayu yang mengadvokasikan ketuanan melayu.
kekalahan partai-partai non-komunal lainnya memberikan persepsi bahwa atmosfer politik malaya tidak cocok dengan partai-partai multi rasial.
koalisi pemerintahan yang terdiri dari partai-partai monorasial dianggap lebih stabil dan cocok dengan politik malaya.
sebelum pemilihan umum, dato' onn ja'afar telah mengubah pendekatannya dengan membentuk partai negara setelah imp mengalami kekalahan pada pemilu daerah.
walaupun ia mengadvokasi kebijakan pro-melatyu yang lebih kuat, partai negara gagal menjatuhkan aliansi ini.
beberapa sejarahwan percaya bahwa proposal partai negara mendorong politikus-politikus umno untuk mengambil kebijakan-kebijakan pro-melayu yang lebih radikal.
britania sendiri bersikeras memindahkan kekuasaannya hanya kepada pemerintahan yang multirasial dan aliansi antara umno, mca, dan mic dianggap memenuhi syarat multirasial ini.
federasi malaya ("persekutuan tanah melayu") secara resmi merdeka dari imperium britania tahun 1957.
konstitusi negara baru ini memiliki beberapa ketentuan seperti pasal 153 yang menjamin kaum melayu mendapatkan hak-hak istimewa.
komisi reid yang menyusun konstitusi ini menyatakan bahwa pasal 153 hanyalah bersifat sementara dan harus ditinjau ulang oleh parlemen 15 tahun setelah kemerdekaan.
konstitusi ini tidak secara eksplisit menyatakannya maupun mengklarifikasi tujuan pasal 153.
konstitusi menyatakan bahwa semua warga malaya setara di depan hukum tanpa menyebut-nyebut "kedaulatan melayu" maupun gagasan-gagasan lain yang berhubungan dengan ketuanan melayu.
kewarganegaraan "jus soli" yang memberikan kewarganegaraan kepada siapapun yang lahir dalam federasi malaya juga diberikan walaupun tidak secara retroaktif.
pemberian kewarganegaraan secara "jus soli" ini merupakan "pengorbanan" kaum melayu yang sebelumnya dengan keras berkampanye menentang kewarganegaraan "jus soli" dalam uni malaya.
di sisi lain, bahasa melayu dan islam dijadikan bahasa nasional dan agama resmi negara.
kedudukan raja-raja melayu juga tetap dipertahankan.
keputusan ini bertujuan untuk menghargai kaum melayu sebagai orang malaya yang sebenarnya, yakni menjadi seorang malaya adalah sama halnya menjadi seorang melayu.
di mata banyak orang pula, hal ini memberikan malaya identitas melayu.
seorang akademiawan mengajukan bahwa "kaum melayu memiliki perasaan yang telah mendarah daging bahwa hanya merekalah yang merupakan bumiputera, dan sehingganya mempunyai hak-hak istimewa tertentu atas tanah malaya."
dan sebenarnya pun pada tahun 1964 tunku mengatakan "adalah dimengerti semua orang bahwa negara ini dari namanya, tradisi dan karakternya, adalah melayu. ...
di negara lain di mana pendatang asing mencoba untuk mendominasi bidang ekonomi dan bidang-bidang lain, pada akhirnya akan mendapatkan oposisi keras dari penduduk asli.
namun ini tidak sama halnya dengan kaum melayu.
oleh karena itu, sebagai gantinya, pendatang-pendatang asing itu harus menghargai posisi orang melayu..." diajukan bahwa nasionalitas malaysia tidak muncul karena "semua simbol-simbol nasional malaysia diturunkan dari tradisi melayu".
pembatasan konstitusional atas jumlah konstituensi parlemen dari pedesaan kemudian dicabut dan dianggap sebagai "penopang tak langsung" hak khusus melayu.
hal ini disebabkan karena kaum melayu kebanyakan berpusat di daerah pedesaan dan secara tidak langsung meningkatkan kekuasaan politik kaum melayu.
konstitusi awal negara secara implisit mengikuti sistem "satu orang, satu suara".
perubahan pada konstituensi ini dikecam karena "memberikan satu orang satu suara, yang lainnya banyak suara: tidak didasarkan pada kemampuan intelektual tetapi hanya bertujuan untuk menjamin dominasi kelompok-kelompok tertentu."
ketentuan-ketentuan konstitusional yang dirujuk sebagai "agenda melayu", mendapatkan sedikit sentimen dari kaum non-melayu, walaupun kebanyakan dari mereka mendapatkan kewarganegaraan dan secara teoretis sejajar dengan warga melayu di bawah konstitusi.
hal ini dapat disebabkan oleh penerimaan kontrak sosial yang salah seorang sejarahwan menulis: "pada tingkat elit, kaum non-melayu mengakui bahwa kaum melayu secara politik superior karena status penduduk asli mereka dan bahwa susunan pemerintahan malaysia memiliki karakter melayu ... kaum melayu dijamin menjadi mayoritas baik dalam parlemen negara bagian maupun parlemen federal ... kaum melayu mengontrol posisi yang tertinggi dalam pemerintahan dan ... mendominasi anggota kabinet federal."
seorang sejarahwan melayu menulis bahwa "sebagai gantinya, kaum cina mendapatkan melebihi apa yang kaum cina asia tenggara lainnya mimpikan — kewarganegaraan yang setara, partisipasi politik dan jabatan, kesempatan ekonomi yang tidak dihalang-halangi, dan toleransi kepada bahasa, agama, dan institusi kebudayaan mereka."
beberapa pihak mengekspresikan kekhawatirannya kepada pasal 153.
sesaat sebelum kemerdekaan, "china press" mensugestikan bahwa manakala hak-hak khusus "dapat dimengerti pada awal pembangunan negara," jika "periode 'hak-hak khusus' tidak dibatasi, ataupun ruang lingkupnya tidak ditentukan secara jelas, maka persengketaan yang tak habis-habisnya ... akan bermunculan pada hari-hari mendatang," dan berargumen bahwa hak-hak khusus pada akhirnya akan memisah-misahkan warga malaya daripada menyatukannya.
pada tahun 1961, ketika pemerintah malaya mulai mendiskusikan kemungkinan penggabungan dengan singapura, sabah, sarawak, dan brunei, permasalahan hubungan antar etnis mulai mencuat kembali.
proposal pembentukan "malaysia" tanpa sabah dan sarawak telah bergulir lebih dari satu dasawarsa, namun negosiasi sebelumnya gagal.
warga singapura sendiri tidak begitu tertarik untuk diperintah oleh pemerintah melayu.
namun, pada tahun 1961, singapura mulai menerima gagasan untuk bergabung dengan malaysia karena terdapat anggapan pada saat itu bahwa industri singapura tidak dapat bertahan tanpa akses ke pasar malaya.
pemerintah malaya tidak bergitu suka menerima warga cina singapura yang akan menekan populasi melayu menjadi minoritas dalam negara malaysia yang baru.
banyak kaum melayu merasa bahwa mengubah dominasi melayu dalam militer dan kepolisian akan membuat posisi melayu dalam keadaan bahaya.
ada juga yang berargumen bahwa posisi ekonomi melayu yang inferior akan semakin kentara apabila kaum cina singapura yang lebih kaya masuk dan menimbulkan ketidakpuasan publik.
pemerintah malaya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan bergabung dengan sabah dan sarawak.
kedua koloni britania ini memiliki populasi penduduk asli yang besar, yang oleh pemerintah malaya dianggap sebagai "melayu".
di bawah pasal 160 konstitusi malaya, kebanyakan penduduk asli sabah dan sarawak bukanlah melayu karena mereka kebanyakan merupakan animis ataupun beragama kristen, sehingganya tidak sesuai dengan konstitusi yang mengharuskan melayu beragama islam.
untuk mengatasinya, pemerintah malaya memperluas definisi informal "melayu" agar dapat melingkupi penduduk-penduduk asli sabah dan sarawak.
warga sabah dan sarawak tidak melihat keuntungan apapun dari penggabungan ini.
banyak yang menganggap malaya hanyalah untuk orang melayu, manakala mereka tidak menganggap diri mereka sebagai melayu.
istilah "malaysia" dengan frasa "malay" (melayu) juga dianggap menakutkan.
adanya agama resmi islam dan bahasa nasional melayu juga meperparah ketakutan akan "dominasi melayu".
agar penggabungan dapat terjadi, sabah dan sarawak menuntut bahwa penduduk asli sabah dan sarawak juga diberikan hak khusus yang sama dengan kaum melayu.
dua puluh butir perjanjian antara pemerintah malaya dengan sabah dan 18 butir perjanjian antara pemerintah malaya dengan sarawak kemudian ditandatangani.
setelah negosiasi yang berlarut-larut dan dukungan dari britania, berbagai masalah akhirnya berhasil diselesaikan.
penggabungan ini secara efektif berlaku tanggal 16 september 1963.
dalam pemilihan umum singapura tahun 1963, aliansi umno menantang pemerintahan partai aksi rakyat (pap) melalui partai aliansi singapura.
politikus-politikus umno secara aktif berkampanye di singapura mendukung aliansi singapura, melontarkan pendapat bahwa kaum melayu singapura diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh pemerintah pap yang multirasial.
walaupun demikian, semua kandidat melayu yang didukung oleh umno kalah dalam pemilu ini.
politikus-politikus pap, yang melihat hal ini sebagai pelanggaran perjanjian oleh aliansi umno untuk tidak mengikuti pemilu di singapura, memutuskan untuk sebaliknya mengikuti pemilihan umum di malaya dalam pemilihan umum malaysia tahun 1964.
walaupun pap menarik banyak orang dalam pawai politiknya, partai ini hanya memenangi satu suara.
beberapa sejarahwan menganggap bahwa permintaan presiden mca yang saat itu menjabat sebagai menteri keuangan kepada kaum cina untuk tidak menantang hak khusus melayu agar malaysia tidak beresiko bergabung dengan indonesia membantu mca mengamankan statusnya sebagai "pemimpin kaum cina di semenanjung malaya".
akibat keikutsertaan pap dalam pemilu malaysia, pemimpin-pemimpin umno sangat marah kepada pap.
permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan.
lee kuan yew, pemimpin pemerintahan singapura dan pap, mendeklarasikan penolakannya atas ketuanan melayu, dan sebaliknya menyerukan "malaysian malaysia" ("malaysia-nya orang malaysia").
ia berargumen bahwa "bangsa melayu mulai bermigrasi ke malaysia dalam jumlah besar hanya sekitar 700 tahun yang lalu.
dari 39% kaum melayu di malaysia, sepertiganya adalah imigran baru yang datang ke malaya dari indonesia.
oleh karena itu adalah salah dan tidak logis bagi kelompok rasial tertentu untuk berpikir bahwa merekalah yang paling dibenarkan disebut sebagai bangsa malaysia dan yang lainnya hanyalah menjadi warga malaysia melalui belas kasihan mereka."
lee kemudian berkeluh: "malaysia — kepada siapa ia berpunya?
kepada bangsa malaysia.
namun siapakah bangsa malaysia?
saya berharap saya adalah bangsa malaysia, tuan pembicara.
namun kadang-kadang, duduk di ruangan ini, saya ragu apakah saya diizinkan menjadi bangsa malaysia.
keraguan inilah yang menyangkut di pikiran saya, dan ... [seketika] emosi dilepaskan, dan manusia dengan manusia saling berseberangan dibatasi oleh garis tak terucapkan ini, anda akan mempunyai sejenis peperangan yang akan memecah belah negara ini dari atas ke bawah dan menghancurkan malaysia."
kadang-kadang, lee memperparah situasi dengan membuat komentar-komentar rasial.
banyak pidato-pidatonya yang terus mendengung-dengungkan komposisi etnis malaysia, mengingatkan kepada para pendengar bahwa kaum non-melayu yang sekarang telah menjadi mayoritas, dengan 61% populasi berbanding 39% melayu, "mengapa kita harus kembali ke singapura yang dulu dan sekali lagi menurunkan derajat non-melayu di malaya menjadi minoritas?"
lee memperparah hubungan pap-umno dengan secara konstan menuntut pemerintah federal memerangi kelompok ultra yang banyak menduduki jabatan penting umno seperti syed jaafar albar dan syed nasir ismail.
pernyataan-pernyataan lee mengundang kemarahan banyak pihak, utamanya politikus-politikus perikatan.
tan siew sin menyebut lee "kekuatan perusak terbesar dalam seluruh sejarah malaysia dan malaya."
tunku abdul rahman menganggap lee terlalu ekstremis dalam pandangannya, manakala politikus-politikus umno berpendapat bahwa lee hanyalah berusaha menarik dukungan kaum cina malaysia dengan retorikanya.
pernyataan lee mengenai migrasi melayu mendapatkan bantahan keras.
albar menyerukan: "mengatakan bahwa orang melayu berada dalam kategori yang sama dengan ras lain adalah sebuah hinaan..." surat kabar umno "malaya merdeka" memperingatkan: "jika kaum melayu ditekan dengan keras dan kepentingannya tidak dilindungi," kaum melayu akan menggabungkan malaysia dengan indonesia.
adalah hal ini yang tunku abdul rahman takuti.
baginya, golongan ultra bukanlah ekstremis sebenarnya.
adalah orang-orang yang menginginkan terbentuknya "indonesia raya" untuk menekan populasi cinalah yang dia anggap sebagai ancaman utama.
hubungan antar kaum yang buruk berakhir pada kerusuhan rasial 1964 singapura, yang secara tidak langsung oleh politikus melayu pap othman wok tuduh telah direncanakan oleh kelompok ultra.
ketegangan antar kaum terus bertambah tahun-tahun setelah kerusuhan itu.
deklarasi syed jaafar albar "di mana pun saya berada, saya adalah seorang melayu" mendapatkan tanggapan keras dari lee kuan yew yang menyatakan dalam parlemen: "jika saya telah berpindah dan mengatakan apa yang [dia] telah katakan ("di mana pun saya berada, saya adalah seorang cina"), di manakah kita ini?
tetapi saya terus mengingatkan orang-orang bahwa saya adalah seorang malaysia.
saya belajar "bahasa kebangsaan" ("bahasa melayu") dan saya menerima pasal 153 konstitusi."
lee bersikeras bahwa dia tidak menolak hak-hak khusus melayu ataupun pasal 153, berkata: "jika komunitas imigran ... tidak melihat permasalahannya, jika mereka tidak bisa merasa seperti apa menjadi seorang melayu yang miskin, dan tidak merasakannya untuk orang melayu, maka saya dapat mengatakan dengan segera dia ("orang melayu") akan mewujudkan ketidakpuasannya dengan kepastian dan seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan."
beberapa anggota perikatan tidak menerima klaim ini dengan serius.
politikus-politikus umno bersikeras bahwa konsep "malaysian malaysia" menyiratkan kesetaraaan total, menghilangkan hak-hak istimewa melayu.
senu abdul rahman, salah seorang menteri federal, merasa advokasi kesetaraan lee akan membuat kaum melayu tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam bidang ekonomi: "apa yang kami mau adalah kesempatan, kesempatan untuk mendapatkan kekayaan ekonomi bagi orang-orang kami."
seraya mengutuk pernyataan lee bahwa dia adalah seorang malaysia atas hak dia sendiri, senu bertanya: "hak yang lee sekarang nikmati tidaklah jatuh dari langit begitu saja.
hak ini diberikan kepadanya.
tidakkah ia memiliki rasa terima kasih kepada penduduk asli negara ini?"
lee menjawab: "tidak, saya tidak menikmati keramahan siapapun.
saya di sini karena ini hak saya sendiri.
dan 61 persen rakyat malaysia haruslah mempertahankan hak ini atau ia akan menghilang.
tanpa hak ini, mereka tidak memiliki masa depan."
beberapa politikus, seperti syed jaafar albar, berpendapat lebih jauh lagi merujuk orang melayu sebagai bumiputera, "tuan rumah", yang keramahannya telah disalahgunakan oleh "bangsa asing" atau "orang tumpangan" seperti lee.
hal ini memprovokasi anggota kabinet lim swee aun yang menuntut "kita adalah pemilik bersama, bukan orang tumpangan, bukan pula tamu."
beberapa politikus melayu memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas umno.
ismail abdul rahman memberitahukan parlemen bahwa "... baik perikatan dan pap menjunjung konsep "malaysian malaysia"," namun hanya berbeda dalam metode penerapannya saja.
ismail mengkarakterisasikan pendekatan pap sebagai "jalan lurus non-komunalisme" sedangkan perikatan memerlukan "dua langkah.
pertama, keharmonisan antar ras; kedua, keadaan non-komunalisme."
pernyataan ini ditolak lee sebagai ""lip service"" yang tidak dapat dianggap serius kecuali segala tindak tanduk golongan ultra dikontrol dan dihentikan.
lee kuan yew terus melancarkan kampanyenya, membentuk dewan solidaritas malaysia ("malaysian solidarity council", msc) yang terdiri dari partai-partai multirasial seperti pap, partai progresif rakyat ("people's progressive party", ppp) dan partai demokrasi bersatu ("united democratic party", udp) pada tahun 1965.
pada pertemuan umum pertama dan terakhir msc, beberapa pemimpin partai-partai ini menyampaikan pidato mereka yang mendukung konsep "malaysian malaysi".
d.r.
seenivasagam dari ppp menuduh perikatan menggunakan pasal 153 konstitusi untuk "mengintimidasi non-melayu", manakala ong kee hui dari partai rakyat sarawak bersatu ("sarawak united people's party", supp) mengatakan bahwa "kami dapat melihat perilaku intoleransi dan memuncaknya tanda-tanda penolakan atas kesetaraan politik kepada orang-orang non-melayu.
demi negara kita dan kita sendiri, hal ini harus dihentikan dan kejatuhan ke dalam rasialisme sempit harus diawasi.
kesetaraan politik haruslah diberikan kepada siapapun yang tinggal di sini dan menjadikan negara ini tanah air mereka, tanpa peduli asal usul rasial mereka."
setelahnya, anggota parlemen dari umno mahathir bin mohamad menyerang lee dalam parlemen: "[orang cina singapura] tidak pernah mengetahui kekuasaan melayu dan tidak dapat menerima gagasan bahwa orang-orang yang telah mereka tundukkan ("orang melayu") sekarang berada dalam posisi memerintah mereka."
lee merespon pernyataan tersebut dalam bahasa melayu: "tentu terdapat jutawan-jutawan cina dengan mobil-mobil dan rumah-rumah yang besar.
apakah ini adalah jawaban untuk membuat beberapa melayu menjadi jutawan dengan mobil-mobil dan rumah-rumah yang besar? ...
apabila kita memperdaya rakyat untuk percaya bahwa mereka miskin karena mereka tidak memiliki hak-hak melayu atau karena anggota oposisi menentang hak-hak melayu, di manakah kita akan berakhir?
anda membuat rakyat pedesaan percaya bahwa mereka miskin karena kami tidak berbicara bahasa melayu, karena pemerintah tidak menulis dalam bahasa melayu, sehingga ia mengharapkan keajaiban untuk terjadi [ketika bahasa melayu menjadi satu-satunya bahasa nasional]. pada saat kita semua berbicara bahasa melayu, ia akan mendapatkan peningkatan standar hidup, dan apabila hal itu tidak terjadi, apakah yang akan terjadi?
manakala, kapanpun kegagalan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan kependidikan terjadi, anda akan datang dan mengatakan, oh, orang-orang cina, india, dan lainnya yang jahat ini menentang hak-hak melayu.
mereka tidak menentang hak-hak melayu.
mereka, kaum melayu, memiliki hak sebagai warga negara malaysia untuk naik ke tingkatan pelatihan dan pendidikan yang telah dihasilkan oleh komunitas-komunitas yang lebih kompetitif, yaitu komunitas non-melayu.
inilah yang harus dilakukan, tidakkah demikian?
bukan dengan menyodorkan mereka doktrin-doktrin terbelakang bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan hak-hak melayu untuk sebagian kecil orang melayu istimewa dan permasalahan mereka akan terselesaikan."
pada akhirnya, tunku abdul rahman, merasa muak dengan semua permainan politik dan diyakinkan bahwa percekcokan retorika lebih jauh lagi akan berakhir pada kekerasan, meminta singapura untuk memisahkan diri dari malaysia.
singapura menjadi negara merdeka pada tahun 1965 dengan lee kuan yew sebagai perdana menteri pertamanya.
konstitusi secara spesifik menentukan bahwa penggantian bahasa nasional dari bahasa inggris menjadi bahasa melayu ditunda selama 10 tahun.
seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu 10 tahun itu pada tahun 1967, beberapa kaum cina mulai gelisah dan menuntut kebijakan bahasa yang lebih liberal dan mengizinkan penggunaan bahasa mandarin dalam acara-acara publik tertentu.
ekstremis dari umno dan pas bereaksi keras atas tuntutan itu, namun perikatan memberikan kompromi dalam undang-undang bahasa nasional yang mengukuhkan bahasa melayu sebagai bahasa nasional, namun mengizinkan penggunaan bahasa inggris dalam kondisi tertentu dan penggunaan bahasa non-melayu dalam kegiatan tak resmi.
tunku abdul rahman menyebutnya sebagai "arah yang menjamin kedamaian", namun undang-undang tersebut dicemooh oleh banyak orang melayu, yang membentuk front aksi bahasa nasional dengan harapan membalikkan ataupun mengamendemen undang-undang tersebut.
kepemimpinan tunku juga secara terbuka dipertanyakan.
pada tahun 1969, pemilihan umum malaysia diadakan.
pemilihan umum ini adalah pemilihan pertama yang diikuti oleh partai-partai oposisi non-melayu secara besar-besaran, selain pada pemilihan tahun 1964 yang diikuti pap dari singapura.
dua partai oposisi utama adalah partai aksi demokratik ("democratic action party", dap) yang merupakan lanjutan dari partai pap dan partai gerakan rakyat malaysia (gerakan) yang merupakan partai multirasial pimpinan lim chong eu, dan intelektual kelas menengah lainnya seperti tan chee khoon dan syed hussein alatas.
kedua partai tersebut mengajukan proposal kebijakan mengenai bahasa, pendidikan, dan hak-hak melayu yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.
dap terus berkampanye "malaysian malaysia" setelah singapura pimpinan lee kuan yew memisahkan dari malaysia.
beberapa politkus dari dap utamanya menyerukan pengangkatan bahasa inggris, bahasa mandarin, dan bahasa tamil sebagai bahasa nasional bersama-sama dengan bahasa melayu.
dukungan pemerintah yang lebih kuat terhadap pendidikan kaum cina juga dituntut.
pas, dipihak lainnya, mencoba menarik suara dengan menuduh umno menjual hak-hak orang asli melayu kepada "pendatang asing".
ketika hasil pemilihan umum diumumkan, pas berhasil mendapatkan kemenangan kecil, namun dap dan gerakan lebih sukses dan menggantikan pemerintahan perikatan di tiga negara bagian.
ini juga hampir menjatuhkan mayoritas dua per tiga kursi parlemen yang dipegang oleh perikatan.
kemenangan ini didapatkan dari suara-suara yang sebelumnya mendukung mca.
setelah pemilu ini, mca kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan yang baru.
partai dap dan gerakan yang memenangkan beberapa kursi melakukan pawai kemenangan di ibu kota kuala lumpur pada 11 mei dan 12 mei, di mana banyak partisipan mencela orang melayu dan meneriakkan slogan-slogan seperti "semua melayu kasi habis".
pernyataan permintaan maaf dilayangkan setelah pawai itu.
namun, kaum melayu yang terkejut menyalahkan kaum cina karena telah mengkhianati "rumusan perikatan dengan memberikan suara kepada oposisi yang membangkitkan kembali masalah mendasar seperti hak-hak melayu dan bahasa nasional".
para ekstremis melayu menyambut baik pengunduran mca, merasa pemerintahan yang didominasi oleh umno dan melayu akan lebih memajukan kepentingan melayu.
umno juga mengadakan pawainya sendiri, yang pada akhirnya berakhir rusuh pada tanggal 13 mei 1969.
kerusuhan ini kemudian disebut sebagai "insiden 13 mei".
pawai ini dilaporkan diorganisasikan oleh menteri besar selangor harun bin idris, yang dianggap sebagai seorang chauvinis melayu.
para pendukung umno berkumpul di rumah harun pada sore 13 mei, di mana pawai ini akan bermulai, penuh dengan parang dan senjata-senjata lain.
beberapa pemimpin mengutuk "hinaan" para "kafir" pada pawai sebelumnya, menyerukan pawai tandingan untuk "mengajari orang cina pelajaran" atas penantangan mereka terhadap supremasi melayu.
dengan cepat, gerombolan anggota pawai mulai menyerang pengendara-pengendara motor cina, dan melancarkan pembakaran ke rumah-rumah dan toko-toko cina.
kerusuhan ini menyebar dan berlanjut selama dua hari.
akibat kerusuhan ini, parlemen diberhentikan dan kedaruratan negara dideklarasikan.
dewan operasi nasional dibentuk untuk menjalankan administrasi negara dalam keadaan genting.
walaupun kerusuhan telah berakhir, ketegangan masih berlanjut.
boikot kaum non-melayu terhadap barang-barang buatan dan jasa melayu didukung secara penuh, manakala banyak kaum melayu seperti mahathir mohamad dan raja muktaruddin daim menyerukan pemerintahan otokrasi satu partai di bawah umno.
menurut beberapa sumber, salah satu golongan "ultra" yang terdiri dari syed nasir ismail, musa hitam, dan tengku razaleigh, merasa bahwa konstitusi yang membagi kekuasaan kepada tiap kaum telah gagal dan setuju agar negara ini "dikembalikan" kepada orang melayu.
dicurigai bahwa mereka setuju untuk mengutus mahathir ke kuala lumpur untuk melancarkan kampanye anti-tunku.
mahathir menulis sepucuk surat terbuka kepada tunku dan menuduhnya "memberikan orang cina apa yang mereka tuntut ... anda telah memberikan mereka terlalu banyak muka."
dengan segera, pelajar-pelajar dari perguruan tinggi di seluruh negeri mulai berdemonstrasi, menyerukan pengunduran diri tunku dan pengangkatan pemimpin yang dapat mengembalikan "kedaulatan melayu".
kerusuhan sporadis yang dipercayai diprovokasi oleh lawan-lawan tunku pun mulai terjadi.
daripada tunduk terhadap tuntutan pengunduran diri, tunku abdul rahman mengeluarkan mahathir dan musa hitam dari umno.
menteri dalam negeri ismail abdul rahman mencurigai bahwa "kaum ultra ini percaya kepada teori liar dan fantastis mengenai dominansi absolut satu ras terhadap kaum-kaum yang lain tanpa peduli terhadap konstitusi ... polarisasi telah terjadi dalam politik malaysia dan kaum rasialis ekstrem yang ada di antara anggota partai pemerintah mulai melakukan upaya menjatuhkan kepemimpinan sekarang."
"bahawa orang melayulah penduduk asal atau penduduk bumiputera tanah melayu ("malaya") dan orang melayulah sahaja yang dapat mendakwa tanah melayu sebagai satu-satunya negara mereka.
mengikut amalan di seluruh dunia, maka ini bermakna orang melayu mempunyai hak-hak yang tidak dapat dipisahkan mengenai bentuk dan tanggungjawab kewarganegaraan yang boleh dikenakan ke atas warganegara yang bukan berketurunan bumiputera."
mahatir mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan "terlalu ramai warganegara bukan melayu yang boleh menguasai orang-orang melayu sebaik sahaja segala perlindungan itu dihapuskan" ketika "secara tiba-tiba sedarlah orang melayu bahawa dia tidak boleh menganggap tanah melayu sebagai tanah airnya.
tidak ada lagi tanah melayu — tanah air bagi orang melayu.
dia sekarang sudah jadi orang lain, orang malaysia, tetapi orang melayu malaysia dengan kuasanya di tanah melayu — tanah airnya — sekarang bukan sahaja diperkongsikan dengan orang lain, malahan diperkongsikan secara tidak sama rata.
tambahan pula dia sekarang diminta supaya melepaskan lebih banyak lagi pengaruh yang ada padanya."
sesaat setelah mahathir menjadi perdana menteri, mahathir membantah ia telah mengubah pandangannya sejak ia menulis buku tersebut.
mahathir dan musa hitam kemudian masuk kembali ke umno di bawah pemerintahan tun abdul razak, perdana menteri ke-dua malaysia.
beberapa butir kebijakan ekonomi baru (bahasa melayu: "dasar ekonomi baru") canangannya didasarkan pada beberapa advokasi mahathir dalam buku "dilema melayu"-nya.
tujuan kebijakan ekonomi baru seperti yang dinyatakan adalah penghapusan "identifikasi kaum menurut fungsi ekonominya".
untuk mencapai hal ini, kebijakan ekonomi baru menargetkan 30% ekonomi dikontrol oleh "bumiputera" pada tahun 1990.
ini dikenal menjadi "solusi 30 persen" dan "kuota bumiputera" diberikan dalam banyak bidang, termasuk pula pendaftaran saham publik dan skema pembelian rumah pribadi.
walau demikian, sasaran kebijakan ekonomi baru bukanlah untuk mendistribusi ulang kekayaan, namun untuk memperbesar "kue" ekonomi dan memberikan sebagian besar bagiannya kepada orang melayu, sehingga meningkatkan partisipasi ekonomi semua kaum.
rasional utama implementasi kebijakan ekonomi baru seperti yang dijelaskan dalam rancangan malaysia kedua adalah untuk mengalamatkan "ketidakseimbangan ekonomi" antara orang cina dengan orang melayu.
pada tahun 1969, kaum melayu hanya menguasai 1.5% ekonomi manakala kaum cina menguasai 22.8%; sisanya dikuasai oleh orang asing.
beberapa penentang kebijakan ini berargumen bahwa manakala peningkatan penguasaan ekonomi oleh orang cina mengorbankan orang melayu, pertumbuhan ketimpangan ekonomi yang terbesar terjadi pada orang melayu terkaya dengan orang melayu termiskin.
antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1970, penguasaan perekonomian melayu oleh 20% orang melayu terkaya meningkat dari 42,5% menjadi 52,5%, manakala 40% orang melayu termiskin mendapatkan penurunan dari 19,5% menjadi 12,7%.
dewan operasi nasional mengeluarkan laporannya sendiri menganalisas akar permasalahan kekerasan 13 mei.
disebutkan bahwa bahkan dalam bidang pelayanan sipil yang dipekerjakan oleh orang melayu sendiri, pegawai sipil non-melayu melebih pegawai sipil melayu dalam banyak bidang.
pegawai sipil melayu hanya menjadi mayoritas dalam kepolisian dan militer.
laporan ini menyimpulkan: "tuduhan bahwa kaum non-melayu dikesampingkan dianggap oleh orang melayu sebagai pemelintiran yang disengajakan.
orang melayu yang telah merasa dikesampingkan dalam kehidupan ekonomi negara, sekarang mulai merasa terancam kedudukannya dalam bidang pelayanan sipil.
sikap pintu tertutup yang diterapkan kepada kaum melayu oleh kaum non-melayu dalam banyak sektor privat dalam negara ini tidak pernah diungkit oleh politikus-politikus non-melayu."
menurut rancangan malaysia kedua, kebijakan ekonomi baru bertujuan untuk "menciptakan komunitas komersial dan industri melayu" melalui "perusahaan-perusahaan kepemilikan penuh maupun patungan."
sebelum rancangan ini, pemerintah malaysia hanya memainkan peran "administratif, suportif, dan regulatoris" dalam usaha mengalamatkan ketimpangan ekonomi, namun menghindari "usaha perwakilan secara langsung dan aktif" dalam mengedepankan kepentingan melayu.
dengan rancangan malaysia kedua, pemerintah malaysia tidak hanya "membatasi akses populasi cina dan india ke universitas-universitas dan kepegawaian negara," namun juga secara aktif ikut campur dalam ekonomi agar "[bumiputera] mendapatkan bagian yang lebih besar dalam kegiatan bisnis".
sebelum kebijakan ekonomi baru, telah terdapat berbagai program-program aksi afirmatif yang dijalankan pemerintah malaysia.
namun, kebanyakan hanyalah berfokus pada sektor pelayanan sipil.
penerimaan masuk perguruan-perguruan tinggi negara juga didasarkan pada kemampuan pelajar.
pemerintahan tunki lebih memilih kebijakan "laissez-faire" dan meminimalisasi intervensi ekonomi.
walaupun beberapa badan pemerintah sebelumnya seperti lembaga kemajuan kampung & perusahaan ("rural & industrial development authority", rida) telah didirikan untuk membantu para wirausahawan melayu, program-program badan ini dikritik karena memberikan bantuan berdasarkan pada koneksi politik.
rida kemudian diganti namanya menjadi majlis amanah rakyat (mara) pada tahun 1965 sebagai simbol perkembangan kewirausahaan melayu.
walaupun kebijakan ekonomi baru bertujuan mengatasi ketimpangan ekonomi, kebijakan ini dengan cepat diasosiasikan dengan ketuanan melayu.
walaupun jarang sekali kedua hal ini secara langsung disamakan, keduanya sering diungkit secara bersamaan dan disiratkan bahwa konsep kebijakan ekonomi baru diturunkan dari ketuanan melayu.
parlemen malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971.
walaupun kebijakan ekonomi baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada konstitusi malaysia memerlukan persetujuan parlemen.
undang-undang konstitusi (amendemen) 1971 ("akta perlembagaan (pindaan) 1971") yang disusun pemerintah malaysia beserta beberapa amendemen terhadap undang-undang hasutan ("akta hasutan") malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus melayu, raja-raja melayu, dan kewarganegaraan.
pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka.
amendemen ini juga mengklarifikasikan arti pasal 152 konstitusi dan memasukkan "warga pribumi sabah dan sarawak" dalam pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus melayu kepada seluruh bumiputera.
selain itu, yang di-pertuan agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan bumiputera.
semua perguruan tinggi malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh kementerian pendidikan.
beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena yang di-pertuan agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
untuk menjaga semua hal ini, amendemen pasal-pasal yang menyentuh "isu-isu sensitif" seperti di atas beserta klausa-klausa yang mengatur undang-undang amendemen dilarang dibahas oleh parlemen tanpa persetujuan majlis raja-raja.
langkah ini membuat pasal-pasal "sensitif" tersebut dikukuhkan (tak dapat diubah) dan mendapat kritik dari anggota-anggota parlemen dari pihak oposisi.
tidaklah jelas pula apakah larangan pembahasan "isu-isu sensitif" ini juga berlaku bagi larangan itu sendiri.
walau demikian, undang-undang ini tetap disahkan.
undang-undang keselamatan dalam negeri ("akta keselamatan dalam negeri") yang memberikan pemerintah kuasa untuk menangkap siapapun yang dianggap membahayakan keselamatan nasional untuk periode waktu tak terbatas tanpa kaji ulang hukum juga diamendemen pada tahun 1971 dengan menekankan pada "pemeliharaan keharmoninisan antarkaum".
perubahan-perubahan ini mendapatkan penentangan yang keras dan pihak oposisi dan luar negeri.
ketika rancangan perubahan pertama diumumkan, britania menuduh bahwa perubahan ini akan "mempertahankan sistem feodal yang mendominasi masyarakat melayu" dengan "memberikan lembaga monarki konstitusional ini kuasa pemblokiran yang besar".
penyensoran isu-isu sensitif ini dicap bertolak belakang dengan seruan tun abdul razak yang menyerukan "realisasi penuh masalah-masalah yang sensitif tidak boleh lagi disembunyikan dalam karpet..." beberapa kritikus berargumen bahwa pasal 153 tidaklah lebih dari sebuah "mangkuk nasi kertas" dan bahkan tidak memberikan orang asli dan suku-suku aborigin lainnya hak-hak khusus melayu.
perbuahan kebijakan penting lainnya berkaitan dengan bidang pendidikan.
pada tahun 1970, pemerintah malaysia menentukan bahwa bahasa melayu menggantikan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi.
walaupun pembiayaan pemerintah atas pendidikan kaum cina dan tamil terus berlanjut, banyak kaum non-melayu yang menganggap kebijakan baru ini sebagai yang "paling diskriminatif".
alasan pemerintah adalah perubahan ini akan memberikan kaum melayu peluang mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
selain itu, kebijakan ini juga diharapkan akan menyatukan para siswa-siswa sekolah dan memelihara keharmonisan antar kaum serta secara tidak langsung menekankan "kemelayuan negara malaysia".
pada tahun yang sama pula, kebijakan kebudayaan nasional ("dasar kebudayaan kebangsaan") diumumkan.
syed nasir ismail menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan "identitas muslim bumiputera" ("identiti islam kebumiputraan") bagi seluruh warga malaysia.
intinya, tujuan kebijakan kebudayaan nasional ini adalah untuk mengasimilasikan kaum-kaum pendatang (cina dan tamil) ke dalam identitas pribumi malaysia.
walaupun mendapatkan penetangan yang kuat dari kaum cina, pemerintah malaysia menolak untuk menarik kebijakan kebudayaan nasional.
untuk memperkuat kesatuan nasional, ideologi nasional malaysia, rukunegara, diperkenalkan.
model partai perikatan yang lama, di mana tiap-tiap kaum diwakili oleh satu partai ditinggalkan dengan pembentukan barisan nasional (bn) pada tahun 1974.
beberapa partai oposisi sebelumnya, meliputi gerakan, ppp, dan pas, bergabung ke dalam bn yang dipimpin umno.
walaupun mca dan mic disertakan dalam bn, pengaruh kedua partai ini menurun dikarenakan partisipasi partai-partai non-melayu lainnya dalam koalisi.
pada tahun 1977, pas dikeluarkan dari koalisi dan umno menjadi satu-satunya perwakilan partai melayu di bn, walaupun terdapat partai-partai non-melayu yang juga mewakili kepentingan melayu.
setelah pengeluaran pas, pas melakukan pendekatan yang berbeda atas hak khusus melayu, mengutuk kebijakan ekonomi baru mendiskriminasi kaum lain serta tidak islami.
semasa 1970-an, ketika kebijakan ekonomi baru sedang jaya-jayanya, "dominasi melayu" merupakan fakta kehidupan bernegara yang diterima oleh kebanyakan rakyat malaysia.
manakala pada periode 1957 sampai dengan 1969 "dominasi melayu" dibendung oleh "tawar-menawar antaretnis" dalam pemerintahan partai perikatan, sejak insiden 13 mei, banyak ahli politik yang memandang bahwa lingkungan politik telah berubah menjadi didominasi oleh "kontrol hegemoni" melayu dan umno; pada tahun 1970, salah satu anggota kabinet mendeklarasikan bahwa hak khusus melayu akan terus ada "ratusan tahun ke depan".
tunku mengamati pada tahun 1977 bahwa "tampaknya kaum non-bumiputera memandang bahwa mereka telah menjadi warga negara kelas dua dalam negara ini."
kebijakan etnik pemerintah malaysia terus didasarkan atas dua argumen dasar mahathir, yaitu status "historis" kekuasaan melayu atas malaya dan "kebutuhan khusus" melayu.
oleh karena diskusi publik mengenai isu-isu ini dikriminalisasikan, terdapat sedikit sekali literatur-literatur lokal yang membahas supremasi melayu.
kelompok ultra yang dicurigai mengeksploitasi kerusuhan 13 mei kemudian berhasil mengontrol malaysia.
razaleigh, menteri keuangan saat itu, disanjung-sanjung sebagai "bapak ekonomi bumiputera".
musa hitam dan mahathir, yang keduanya semakin bernaik kiprah di bidang politik menjaga citra mereka sebagai bagian dari kelompok "ultra", walaupun tidaklah jelas apakah ini memang disengajakan.
jurnalis k. das pernah mengklaim bahwa musa memberitahukannya bahwa "seorang politikus muda malaysia harus memainkan "kartu rasialis" secara penuh bahkan apabila tiada tulang chauvinis satupun yang berada dalam tubuhnya."
setelah pensiun, musa mengatakan bahwa "pemimpin-pemimpin nasional cenderung mencari kambing hitam ketika dihadapkan kepada situasi krisis dalam keputusasan" dan menggunakan taktik rasial untuk mengisi "perut kosong" mereka.
pergerakan pemuda umno khususnya menjaga citra "ultra" ini sejak tahun 1960-an.
salah satu wakil ketuanya mengatakan bahwa "tujuan asal umno adalah memperjuangkan kepentingan ras melayu dan ini harus diteruskan.
kita tidak ingin adanya faksi-faksi dalam umno."
pada tahun 1980, tun hussein onn mengumumkan bahwa ia akan meletakkan jabatannya kepada mahathir oleh karena kesehatan yang memburuk.
mahathir menjadi perdana menteri pada tahun 1981 dengan musa hitam sebagai wakilnya.
kebijakan-kebijakan afirmatif kebijakan ekonomi baru dilanjutkan di bawah pemerintahan mahathir.
para ahli politik menganggap pemerintahannya sebagai kelanjutan "kontrol hegemoni" politik malaysia oleh kaum melayu dan umno secara khususnya.
pada masa ini, mahathir berfokus pada konsolidasi kekuasaanya dalam umno dan pemerintahan.
akibatnya, hanya ada sedikit konfrontasi langsung antara kaum melayu dengan non-melayu mengenai ketuanan melayu.
pada tahun 1981, mca melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi baru dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya melalui sudut pandang kaum cina.
hasil evaluasi ini menunjukkan beberapa masalah, yaitu kecurigaan bahwa status kewarganegaraan kaum cina malaysia tidak dihargai, dan mengklaim bahwa tujuan kebijakan ekonomi baru untuk menghapuskan identifikasi ras berdasarkan fungsi ekonomi telah dihapuskan.
selain itu, diargumenkan bahwa kaum non-melayu tidak diwakili secara proporsional dalam parlemen dan kabinet karena manipulasi wilayah distrik pemilihan umum ("gerrymandering").
kebanyakan wilayah pemilihan pedesaan yang didominasi melayu melebihi wilayah pemilihan perkotaan yang heterogen, walaupun jumlah populasi wilayah pemilihan perkotaan melebihi populasi wilayah pemilihan pedesaan.
walaupun mca mengeluarkan laporan ini, umno menghindari kontroversi langsung dengan mca mengenai masalah ini.
ketegangan mulai muncul setelah pemilihan umum malaysia tahun 1986, ketika umno berhasil mendapatkan mayoritas kursi parlemen, mengizinkan umno membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain.
beberapa pemimpin umno dengan serius mendiskusikan kemungkinan pemerintahan tanpa koalisi ini.
salah satu pemimpin tersebut, abdullah ahmad, secara publik mendukung supremasi melayu secara permanen dan menurunkan status kaum non-melayu sebagai warga negara kelas dua.
seruan ini pada akhirnya tidak dihiraukan dan pemerintahan koalisi barisan nasional tetap berlanjut.
walau demikian, beberapa pejabat umno memperingati partai-partai non-melayu untuk tidak "bermain api" dengan mempertanyakan isu-isu seperti hak khusus orang melayu ("hak keistimewaan orang melayu").
dalam majelis umum umno tahun itu, mahathir menyatakan: "kita tidak berharap mencuri hak-hak orang lain.
namun janganlah biarkan orang lain mencuri hak-hak kita."
ketika parlemen bersidang, dap mulai menyerukan keberatannya mengenai pembagian warga malaysia menjadi "warga negara kelas satu dan kelas dua".
sebagai balasannya, beberapa anggota parlemen umno mulai menyebut-nyebut kaum non-melayu sebagai pendatang asing dalam parlemen.
ketika dap mencoba untuk melakukan penelusuran distribusi ekonomi antar kaum untuk mengevaluasi progres kebijakan ekonomi baru, peraturan parlemen ("peraturan-peraturan majlis mesyuarat") diamendemen sehingganya melarang penelusuran tersebut.
kata firdaus dapat merujuk kepada:
kamerun dianggap memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di afrika.
sekolah tingkat dasar adalah cuma-cuma dan wajib.
menurut statistik, sekitar 70% dari anak-anak umur 6-12 tahun bersekolah.
tingkat melek huruf dewasa adalah 67,9%.
di provinsi-provinsi selatan, sebagian besar anak usia sekolah dasar bersekolah.
namun di utara, bagian kamerun yang terisolasi, persentasi ini lebih rendah.
kebanyakan anak sekolah di kamerun tidak melanjutkan pendidikan setelah tingkat dasar.
dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan anak-anak pintar bersekolah di luar negeri dan tinggal di sana, mengakibatkan "brain drain".
dua sistem pendidikan terpisah digunakan di kamerun setelah kemerdekaan.
sistem kamerun timur didasarkan pada sistem prancis, di barat pada sistem inggris.
keduanya digabungkan pada 1976.
sekolah-sekolah kristen adalah bagian penting dari sistem pendidikan.
kamerun juga memiliki sekolah guru dan pendidikan teknik.
bursa berjangka seperti euronext.liffe dan chicago mercantile exchange, memperdagangkan kontrak derivatif yang sudah distandardisasi yaitu misalnya opsi dan kontrak berjangka atas suatu aset dasar atau aset acuan.
para anggota bursa mengambil suatu posisi (beli atau jual) dalam kontrak berjangka melawan bursa selaku lawan transaksikontrak perdagangan berjangka tidak diterbitkan sebagaimana dalam penerbitan saham tetapi "terbentuk" sewaktu ada pihak pembeli (disebut dengan istilah long) dan ada pihak pembeli (yang disebut short) pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan.
kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short.
short dan long selalu berpasangan, di mana ada pihak yang memiliki posisi long, pasti ada pihak yang short.
di bursa saham, jumlah efek yang terdaftaradalah terbatas.
penjual, kecuali emiten, tidak dapat menciptakan saham itu, karena di pasar modal penjual harus memiliki atau meminjam efek, sebelum boleh menjualnya.
sedangkan pada bursa berjangka, pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan.
kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short.
short dan long selalu berpasangan, di mana ada pihak yang memiliki posisi long, pasti ada pihak yang short.
total nilai transaksi berjalan pada periode akhir bulan juni tahun 2004 adalah sebesar 53 trilyum usd
pasar perdagangan di luar bursa atau lebih dikenal dengan istilah ""over the counter"" atau juga biasa disebut "pasar otc" adalah tempat perdagangan berjangka suatu produk derivatif dengan syarat-syarat non standar (syarat-syaratnya sesuai keinginan para pihak) .
para pelaku perdagangan di pasar otc ini terdiri dari bank investasi selaku pedagang dan pembentu pasar serta nasabah mereka seperti hedge fund, bank komersial, badan usaha milik negara, dll. produk yang sering diperdagangkan over-the-counter adalah swap, kontrak berjangka kurs, kontrak berjangka, derivatif kredit, dll. total nilai dri transaksi berjalan pada periode akhir juni 2004 adalah tercatat sebesar 220 trilyun usd.
dalam wiracarita "mahabharata", jarasanda (sanskerta: जरासंध; "jarasandha") adalah seorang raja di kerajaan magadha, putera dari raja brihadrata.
ia merupakan teman sisupala, raja di kerajaan chedi.
ia bermusuhan dengan kresna dari dwaraka.
dalam suatu pertempuran, ia dibunuh oleh bima.
karena raja brihadata dari kerajaan magadha tidak memiliki keturunan, ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya dan hidup di hutan sebagai petapa.
di hutan, ia melayani seorang resi yang bernama candakosika.
sang resi merasa kasihan kepada brihadata yang tidak memiliki keturunan.
akhirnya, sang resi memberikan satu buah ajaib untuk dimakan oleh permaisuri brihadata.
karena sang resi tidak tahu bahwa brihadata memiliki dua permaisuri, maka ia hanya memberikan satu buah saja.
ketika pulang ke istananya, brihadata memotong buah ajaib pemberian resi candakosika lalu membaginya kepada dua permaisurinya.
beberapa bulan kemudian, kedua permaisuri brihadata melahirkan anak, tetapi badannya hanya separuh saja serta tidak ada tanda-tanda kehidupan.
karena takut, brihadata memutuskan untuk membuang bayinya ke tengah hutan.
seorang raksasi bernama jara memungut bayi tersebut dan menyatukan tubuhnya.
saat disatukan, bayi tersebut hidup dan menangis keras.
sang raksasi yang merasa kasihan, menyerahkan bayi tersebut kepada raja dan menjelaskan apa yang telah terjadi.
brihadata menamai bayi tersebut jarasanda, yang secara harfiah berarti "disatukan oleh jara".
jarasanda tumbuh menjadi raja yang terkenal dan amat kuat, senang memperluas wilayah kerajaannya.
ia menaklukkan banyak raja, dan diberi gelar maharaja magadha.
sementara kekuatannya terus bertambah, ia merasa cemas memikirkan masa depannya karena tidak memiliki pewaris tahta.
atas nasihat sahabatnya yaitu banasura, maka jarasanda mempersembahkan dua puterinya, asti dan prapti, untuk dinikahkan kepada putera mahkota mathura, yaitu kamsa.
jarasanda juga meminjamkan pasukan dan penasihatnya kepada kamsa.
setelah kamsa dibunuh oleh kresna, jarasanda memupuk kebencian pada kresna dan berambisi untuk membunuhnya.
melihat kondisi menyedihkan yang terjadi kepada dua puterinya yang menjadi janda, jarasanda bersumpah akan menyerang mathura dan merebut kerajaan tersebut.
namun usahanya gagal saat mathura dipimpin ugrasena, yang didukung oleh basudewa, penasihat militer akrura, ditambah kekuatan kresna dan baladewa.
meskipun usahanya gagal berulang kali, jarasanda tidak menyerah hingga ia menyerang mathura untuk yang kedelapan belas kali.
dalam serangannya yang kedelapan belas, ia dibantu oleh raja sisupala dari kerajaan chedi, dan raja kalayawana dari paschimadesa.
setelah serangan terakhir dari jarasanda, kresna memberi saran kepada raja ugrasena dan ayahnya untuk mengungsi dan mendirikan kerajaan baru di dwaraka.
hal itu dilakukan karena alasan strategi peperangan.
pada suatu hari, kresna menerima pesan rahasia dari magadha.
seseorang meminta bantuan kresna untuk membebaskan para raja yang dipenjara oleh jarasanda di benteng giribraja.
karena kresna tahu bahwa jarasanda tidak mudah dikalahkan dalam peperangan, maka ia pergi ke indraprastha untuk meminta bantuan bima and arjuna.
mereka pergi menghadap jarasanda dengan cara menyamar menjadi tiga brahmana.
saat jarasanda menjamu mereka dan meminta apa yang mereka butuhkan, ketiga brahmana meminta agar jarasanda bertarung dengan salah seorang di antara mereka.
seteah melakukan pertimbangan, jarasanda memilih bima.
jarasanda menolak untuk membebaskan para raja yang ditawannya, sehingga ia menerima tantangan duel dan memilih bima.
pertarungan berlangsung lama sekali, sekitar 27 hari.
untuk mengakhiri pertarungan secepatnya, kresna memberi isyarat kepada bima.
ia mengambil sehelai daun, lalu menyobeknya menjadi dua dan melemparnya ke arah yang berlawanan.
bima melihat apa yang dilakukan kresna dan ia mengerti maksud isyarat tersebut.
akhirnya, bima menarik kaki jarasanda, menyobek tubuhnya menjadi dua bagian dan melempar potongan tubuh tersebut ke arah yang berlawanan.
chicago board of trade (cbot) , didirikan pada tahun 1848, adalah bursa berjangka tertua didunia .
lebih dari 50 opsi dan kontrak berjangka yang berbagai ragam diperdagangkan disini oleh lebih dari 3.600 anggota bursa baik pada lantai perdagangan bursa maupun dengan menggunakan sistem perdagangan elektronik.
pada tanggal 12 juli 2007, cbot melakukan penggabungan usaha atau merger dengan cme .
keprihatinan dari para pedagang di amerika untuk memastikan bahwa akan ada pembeli dan penjual komoditi telah melahirkan suatu kontrak berjangka dalam perdagangan komoditi.
namun risiko kredit merupakan suatu permasalahan yang serius maka dibentuklah cbot yang merupakan pusat perdagangan dimana para pembeli dan penjual dapat bertemu dan melakukan negosiasi serta membuat kontrak berjangka secara resmi.