taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
taksi bersey dirancang oleh walter bersey, seorang insinyur listrik yang sebelumnya membuat bus dan van bertenaga listrik serta mobil pribadi.
taksi itu dikendarai oleh motor listrik johnson-lundell yang dideskripsikan berbeda-beda dengan 3,5 atau 8 tenaga kuda atau 2,2 kilowatt.
daya dipasok oleh bank 40 baterai traksi pelat grid dengan total kapasitas 170 ampere jam (dengan asumsi permintaan 30 ampere).
baterai memiliki berat 14 hundredweight () dan karena rentan, digantung di bawah sasis pada pegas.
sebelum mulai beroperasi, baterai harus melalui pengujian pada "mesin penggoyang" bersey untuk memastikan mereka tahan terhadap penggunaan yang keras.
kecepatan dikendalikan dengan tuas yang menyediakan tiga opsi: 3, 7, atau 9 mil per jam, meskipun kecepatan tertinggi hingga 12 mph telah dilaporkan.
pengereman dilakukan dengan menggunakan pedal kaki yang memutus sirkuit penggerak listrik.
taksi ini secara keseluruhan memiliki berat 2 ton dan bisa mengangkut dua penumpang.
jangkauan pada muatan penuh adalah sekitar , hampir tidak cukup untuk pekerjaan sehari-hari.
taksi pertama dibangun oleh great careless company carriage, dengan badan yang dibuat oleh pembuat coach mulliner dan dirancang menyerupai kabin coupe tradisional yang ditarik kuda.
penerangan listrik internal dan eksternal disediakan.
empat roda kendaraan itu dibalut dengan ban karet padat yang dimaksudkan untuk memberikan traksi pada jalan london yang berminyak.
versi kabin yang lebih baru dengan baterai berkapasitas lebih besar dibangun oleh gloucester railway waggon company.
sebanyak 77 taksi dari kedua jenis dibangun.
bersey mengatakan keuntungan dari penemuannya adalah bahwa "tidak ada bau, tidak ada suara, tidak ada panas, tidak ada getaran, tidak ada bahaya yang mungkin, dan telah ditemukan bahwa kendaraan yang dibangun pada sistem perusahaan ini tidak menakut-nakuti kuda yang lewat".
taksi bersey pertama kali dipamerkan di pameran motor di south kensington pada tahun 1896.
sebuah contoh dimasukkan ke dalam perlombaan emansipasi london ke brighton 14 november 1896 yang merupakan perayaan pengesahan undang-undang lokomotif di jalan raya 1896 yang melonggarkan peraturan dan batas kecepatan untuk kendaraan jalan.
jangkauan taksi bersey tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh rute sepanjang 560 mil sehingga sebagian perjalanannya diangkut dengan kereta api.
london electrical cab company menjalankan layanan 12 taksi bersey di london pusat sejak 19 agustus 1897 setelah pelantikan yang dipimpin oleh insinyur listrik terkemuka william henry preece.
mereka menjadi taksi mandiri pertama di kota london.
sebagai bagian dari persyaratan lisensi mereka, polisi metropolitan telah meminta mereka untuk memenuhi empat syarat.
bahwa mereka hanya dikemudikan oleh pengemudi profesional, bahwa mereka dapat berhenti sesuai permintaan, bahwa mereka dapat berbalik dalam radius kecil, dan bahwa mereka mampu mendaki bukit savoy, yang merupakan bukit yang paling curam di kota.
taksi bersey mengenakan tarif yang sama dengan yang digunakan oleh taksi yang ditarik kuda dan pada awalnya cukup populer, bahkan pangeran wales (calon raja edward vii) bepergian dalam satu taksi ini.
taksi ini dengan cepat dikenal sebagai "kolibri" karena suara yang dibuat oleh motornya dan warna hitam dan kuning yang khas.
penumpang melaporkan bahwa perlengkapan interiornya mewah jika dibandingkan dengan taksi yang ditarik kuda tetapi ada beberapa keluhan bahwa pencahayaan internal membuatnya terlalu mencolok bagi yang berada di luar kabin.
armada taksi mencapai puncaknya dengan sekitar 75 taksi, yang semuanya perlu kembali ke stasiun tunggal di lambeth untuk mengganti baterai.
hal ini dicapai menggunakan lift hidrolik yang dapat menyelesaikan operasi dalam 2-3 menit.
london electrical cab company berencana memperkenalkan pengisian baterai tambahan dan menukar depo di masa depan untuk memperluas jangkauan dan jangkauannya.
karena biaya listrik yang tersedia pada saat itu, perusahaan berinvestasi dalam generator listriknya sendiri.
ban taksi ini menderita karena berat dari kendaraan.
setelah enam bulan operasi kendaraan ini cenderung aus yang menyebabkan peningkatan getaran.
getaran berdampak buruk pada pelat kaca rentan pada baterai dan peningkatan kebisingan yang dipancarkan oleh kendaraan.
operasi menjadi terganggu oleh kerusakan dan sering kali taksi lebih lambat daripada alternatif yang ditarik kuda.
tingginya biaya baterai pengganti dan ban membuat operasi tidak menguntungkan dan london electrical cab company melaporkan kerugian sebesar £ 6.200 pada tahun pertama.
taksi ini ditarik dari layanan dan perusahaan ditutup pada agustus 1899.
kejatuhan perusahaan itu dikatakan sebagian disebabkan oleh kampanye oleh pengemudi taksi yang ditarik kuda dan pers yang buruk yang disebabkan oleh gangguan dan kecelakaan.
taksi listrik sepenuhnya tidak beroperasi kembali di jalan-jalan kota sampai diperkenalkannya nissan dynamo pada oktober 2019.
taksi bersey bertahan di koleksi museum sains london.
mo-2 kal.
60 mm lr adalah senjata api tipe mortir yag diproduksi oleh pt pindad.
pelontar mortir ini mampu melontarkan amunisi kaliber 60mm sejauh 4 kilometer, dari sinilah akronim 'lr' atau "long range" disematkan.
seperti halnya mortir pada umumnya, mortir buatan indonesia ini dilengkapi dengan bipod untuk membuatnya tetap stabil saat menembak.
selain itu, mortir ini memerlukan setidaknya dua kru untuk mengoperasikannya.
<onlyinclude>dprd nabire beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.
pimpinan dprd nabire terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak.
dprd nabire periode 2019-2024 terdiri dari 13 partai politik.
partai kebangkitan bangsa adalah partai politik dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 4 kursi.</onlyinclude>
fraksi merupakan wadah berhimpun anggota dprd kabupaten/kota dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban dprd kabupaten/kota.
setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di dprd kabupaten/kota.
setiap fraksi di dprd nabire setidaknya beranggotakan 3 orang.
berikut ini adalah komposisi fraksi dprd nabire periode 2019-2024.
sesuai peraturan perundang-undangan, dprd kabupaten/kota yang beranggotakan 20-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua, sedangkan yang beranggotakan 45-50 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua.
pimpinan dprd nabire terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan.
si manis jembatan ancol adalah film hantu jagal indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh anggy umbara dan dibuat ulang dari film berjudul sama arahan turino djunaedy tahun 1973.
film ini dibintangi indah permatasari, arifin putra, randy pangalila, dan ozy syahputra.
film ini ditayangkan pada 26 desember 2019.
spr-2 kal.
12.7 mm adalah senjata api tipe penembak runduk yang diproduksi oleh pt.
pindad.
seperti halnya senapan penembak runduk yang lain, senjata ini mampu menembakan proyektil sejauh 2 kilometer dengan akurasi maksimal (tergantung kemampuan penembak).
senjata ini dilengkapi peluru kaliber besar, yakni 12.7 x 99 mm.
dikarenakan bentuknya yang sangt panjang dan pelurunya kaliber besar, maka satu magasin hanya mampu menampung 5 butir amunisi.
proyek strategis nasional (disingkat psn) adalah proyek-proyek infrastruktur indonesia pada masa pemerintahan presiden joko widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
psn diatur melalui peraturan presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta kerjasama pemerintah badan usaha (kpbu), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.
landasan hukum dari proyek strategis nasional adalah peraturan presiden no 3 tahun 2016 yang direvisi menjadi peraturan presiden no 58 tahun 2017 dan peraturan presiden no 58 tahun 2018.
proyek strategis nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional.
unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah sepanjang tidak mengubah ruang terbuka hijau.
kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau.
sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas rp 100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
dengan masuk daftar proyek strategis nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati.
selain itu, proyek psn juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik
sejak dilancarkan pada tahun 2016 hingga desember 2019, sebanyak 92 proyek strategis nasional telah rampung dengan nilai investasi mencapai rp 467,4 triliun.
jumlah proyek yang telah selesai ini setara dengan 41% dari total 223 proyek yang termuat dalam peraturan presiden no 56 tahun 2018, sedangkan dari sisi nilai investasi kontribusinya mencapai 11,4% dari total investasi keseluruhan proyek sebesar rp 4.092 triliun.
di sisi lain, proyek strategis nasional juga mendapat berbagai kritik seperti arus kas negatif yang dialami badan usaha milik negara (bumn) akibat penugasan oleh pemerintah dan isu lingkungan hidup.
selain itu, psn juga menghadapi hambatan dari segi pembebasan lahan, perencanaan dan penyiapan, pendanaan, perizinan, dan pelaksanaan konstruksi.
ketersediaan atau stok infrastruktur indonesia sejak krisis ekonomi 1998 tercatat anjlok karena tidak adanya pembangunan infrastruktur yang masif, terlihat dari anggaran infrastruktur yang anjlok dari posisi 9% terhadap produk domestik bruto pada pertengahan tahun 1990-an menjadi 2% pada tahun 2001.
pada tahun 1998, ketersediaan infrastruktur indonesia mencapai 49% terhadap produk domestik bruto, kemudian menyusut menjadi 32% pada 2012, lalu tahun 2015 menjadi 35% dan berhasil meningkat menjadi 43% pada awal 2019.
menteri perencanaan pembangunan nasional indonesia/kepala badan perencanaan pembangunan nasional periode 2016-2019, bambang brodjonegoro menilai, indonesia perlu mengejar standar rata-rata ketersediaan infrastruktur negara maju yang mencapai 70%, seperti tiongkok dan india yang stok infrastrukturnya sudah mencapai 76% dan 57%, termasuk mengejar ketertinggalan dengan afrika selatan yang produk domestik bruto-nya di bawah indonesia, namun ketersediaan infrastrukturnya sudah mencapai 87%.
menurut badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas), untuk mengejar ketertinggalan kapasitas infrastruktur, indonesia membutuhkan investasi besar di sektor ini, yakni rp 4,796,2 triliun selama periode 2015-2019.
sebesar 41,3% atau rp 1.978,6 triliun disumbangkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), kemudian 22,2% atau senilai rp 1.066,2 triliun berasal dari badan usaha milik negara (bumn), dan sisanya sebesar 36,5% atau rp 1.751,5 triliun berasal dari pihak swasta.
kebutuhan dana investasi diproyeksikan kembali meningkat menjadi rp 6.445 triliun untuk periode 2019-2024, dengan kontribusi paling banyak diharapkan berasal dari sektor swasta, yakni 42%, disusul anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) sebesar 37%, dan badan usaha milik negara (bumn) sebesar 21%.
proyek strategis nasional bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan (stok) infrastruktur indonesia secara cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional.
dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2015-2019, salah satu masalah dan tantangan pokok yang dihadapi perekonomian indonesia adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi.
stok infrastruktur yang terbatas turut membuat hambatan dalam peningkatan investasi, biaya logistik menjadi mahal, dan menimbulkan kesenjangan antar wilayah.
bank dunia memperkirakan, buruknya kualitas infrastruktur berkontribusi terhadap berkurangnya pertumbuhan ekonomi sebesar 1% sejak tahun 2014.
proyek strategis nasional juga diarahkan dan disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2015-2019 yang menitikberatkan tujuan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas nasional, penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi, infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan, energi dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan.
proyek strategis nasional adalah proyek-proyek infrastruktur pemerintahan presiden joko widodo yang skala proyeknya bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
proyek strategis nasional pertama kali diatur melalui peraturan presiden no 3 tahun 2016 yang terbit pada 8 januari 2016 yang memuat jumlah, rincian, dan lokasi dari setiap proyek strategis nasional.
dengan masuk daftar proyek strategis nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati, percepatan waktu penyediaan lahan, dan jaminan keamanan politik.
pengusulan sebuah proyek menjadi proyek strategis nasional diajukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta kepada komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (kppip) untuk selanjutnya disaring oleh kppip berdasarkan persyaratan kritera, manfaat strategisnya, konektivitas antar daerah dan infrastruktur yang telah terbangun maupun batas waktu penyelesaian tahun 2024.
hasil saringan kemudian dibahas di rapat kabinet terbatas agar dapat ditetapkan melalui peraturan presiden.
khusus untuk proyek yang pembiayaannya bersifat non-apbn atau pembiayaan investasi non-anggaran (pina), menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional berperan dan bertindak sebagai koordinator proyek strategis nasional dan dapat mengusulkan perubahan proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-apbn ini kepada komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (kppip).
proyek strategis nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis dan kriteria operasional.
unsur syarat kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah sepanjang tidak mengubah ruang terbuka hijau.
kriteria strategis mengacu kepada manfaat dari proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional, memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (konektivitas), dan keragaman distribusi antar pulau.
keragaman distribusi antar pulau mengacu kepada keseimbangan antara pembangunan di indonesia barat dan indonesia timur dengan tujuan mendorong konektivitas dan distribusi barang yang lebih baik.
sementara itu, kriteria operasional berupa adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas rp 100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
proyek strategis nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau badan usaha.
jika tidak ada badan usaha atau sektor swasta yang berminat mengerjakan proyek strategis nasional karena tingkat pengembalian investasi dan kebutuhan pembiayaan yang besar, pemerintah dapat menunjuk badan usaha milik negara (bumn) untuk mengerjakannya.
dalam implementasinya, proyek strategis nasional diharuskan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.
salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk tim ad-hoc lintas kementerian untuk memastikan terpenuhnya tingkat komponen dalam negeri (tkdn) yang mencakup barang, jasa, dan barang-jasa, termasuk kemampuan intelektual.
namun, pemerintah mengakui hingga kini tidak memiliki data valid tentang seberapa besar ketersediaan bahan baku infrastruktur.
akibatnya, pemerintah kesulitan menghitung ketersediaan pasokan yang ada, sehingga harus mengimpor.
persoalan lainnya adalah pasokan material masih berasal dari pulau jawa dan sumatra, sedangkan pulau-pulau lainnya kekurangan pasokan.
proyek strategis nasional juga dapat diberikan jaminan dari pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh badan usaha atau pemerintah daerah yang bekerjasama dengan badan usaha sepanjang proyek infrastruktur yang dikerjakan tersebut untuk kepentingan umum, sesuai peraturan presiden no 3 tahun 2016.
jaminan diberikan terkait kebijakan yang diambil atau tidak oleh pemerintah pusat yang berakibat terhambatnya proyek strategis nasional serta mempengaruhi kondisi keuangan badan usaha, pengajuan jaminan baru bisa diajukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara, setelah proses pengadaan proyek selesai dilakukan.
jaminan pemerintah ini otomatis tidak akan berlaku jika konstruksi utama proyek gagal dilakukan oleh badan usaha dalam waktu dua tahun, namun bisa diperpanjang jika penyebab kegagalannya bukan berasal dari kesalahan badan usaha.
proyek strategis nasional ditetapkan pertama kali oleh presiden ri joko widodo pada tanggal 8 januari 2016 melalui peraturan presiden republik indonesia no 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
rumitnya persoalan perizinan dan nonperizinan dalam pembangunan proyek infrastruktur coba diterobos melalui perpres tersebut dengan melalui pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) pusat di badan koordinasi penanaman modal (bkpm), sedangkan untuk di daerah ditangani oleh ptsp provinsi, kabupaten atau kota.
daftar proyek strategis nasional dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (kppip).
izin prinsip dari badan koordinasi penanaman modal (bkpm) diharuskan terbit dalam satu hari setelah diajukan.
kemudian bkpm melalui ptsp juga wajib memproses dan menyelesaikan proses perizinan dan non-perizinan paling lambat 5 hari seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, kecuali untuk izin lingkungan (60 hari), izin pinjam pakai kawasan hutan (30 hari), dan fasilitas fiskal dan non-fiskal (28 hari).
badan usaha juga tidak dipersyaratkan mendapatkan izin lokasi apabila telah memperoleh hak atas tanah serta izin pinjam kawasan hutan.
namun, beleid atau kebijakan ini sempat mendapat sorotan, karena apabila ada penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi pemerintahan.
apabila hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (apip) menemukan adanya kesalahan administrasi bukan kerugian negara, penyelesaiannya dilakukan dengan penyempurnaan administrasi maksimal 10 hari, kemudian bila ada kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara, penyelesaiannya berupa penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara maksimal 10 hari kerja, dan jika ada tindak pidana yang bukan bersifat administratif, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota menyampaikannya kepada kejaksaan agung atau kepolisian negara republik indonesia paling lama lima hari kerja untuk ditindaklanjuti sesuatu peraturan perundang-undangan.
salah satu kritik datang dari forum indonesia untuk transparansi anggaran (fitra) yang menilai ketentuan di atas berpotensi menimbulkan praktik korupsi di sektor infrastruktur.
fitra mempermasalahkan mekanisme proses administrasi pemerintahan yang didahulukan sebelum dilakukan penyidikan atas laporan penyimpangan terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek, kewajiban pihak berwajib untuk harus mengonfirmasi dulu ke pimpinan kementerian/lembaga yang bersangkutan, larangan untuk mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat, sebelum kasusnya masuk tahap penyidikan.
menurut fitra, pemerintah seharusnya memberi pendampingan dan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk komisi pemberantasan korupsi (kpk), dalam merencanakan proyek infrastruktur, sehingga dapat menutup celah permainan dan kesalahan administrasi dalam perencanaan proyek.
pada tahun 2017, peraturan presiden no 3 tahun 2016 direvisi menjadi peraturan presiden no 58 tahun 2017 yang terbit pada tanggal 15 juni 2017.
hasil perubahannya berupa pendanaan pembangunan proyek strategis nasional bisa berasal dari pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (pina), selain anggaran pemerintah atau anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
selain itu, menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional berperan dan bertindak sebagai koordinator proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-anggaran pemerintah.
menteri ppn/kepala bappenas juga dapat mengusulkan perubahan proyek strategis nasional yang bersumber dari pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (pina) kepada komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (kppip).
di dalam peraturan presiden republik indonesia no 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional terdapat daftar 225 proyek strategis nasional dan 1 program.
kemudian dalam peraturan presiden republik indonesia no 58 tahun 2017, yang ditandatangani 15 juni 2017, terdapat daftar 245 proyek strategis nasional dan 3 program.
dalam perpres ini, terdapat 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang.
sementara itu, dalam peraturan presiden republik indonesia no 56 tahun 2018, yang ditandatangani 20 juli 2018, memuat 223 proyek strategis nasional dan 3 program.
jumlah proyek strategis nasional setiap tahun tercatat terus berubah, baik karena proyek tahun sebelumnya telah selesai, proyek ada yang dikeluarkan dari daftar, hingga adanya penambahan proyek baru.
sejak pertama kali dicantumkan dalam peraturan presiden republik indonesia no 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, jumlah proyek strategis nasional mencapai 225 proyek dan 1 program.
kemudian dalam peraturan presiden republik indonesia no 58 tahun 2017, jumlah proyeknya bertambah menjadi 245 proyek strategis nasional dan 3 program.
dalam perpres ini, terdapat 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang.
sementara itu, pada tahun 2018 terdapat 223 proyek strategis nasional dan 3 program nasional, seperti tercantum dalam peraturan presiden republik indonesia no 56 tahun 2018, yang ditandatangani 20 juli 2018.
secara nominal, total 245 proyek strategis nasional dan 2 program dengan total investasi mencapai us$ 327,2 miliar atau senilai rp 4.417 triliun.
sementara itu, nilai keseluruhan proyek strategis nasional untuk tahun 2018 mencapai rp 4.183 triliun.
seluruh proyek strategis nasional tersebut terbagi dalam 15 sektor dan 2 program.
beberapa kalangan sebetulnya telah mengapresiasi paradigma dan pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan presiden joko widodo yang mengusung indonesia sentris menggantikan jakarta sentris dan konsep membangun dari pinggiran.
pembangunan infrastruktur sudah mulai tersebar ke berbagai pelosok indonesia, dari sabang sampai merauke.
indonesia sentris dilakukan dengan adanya proyek strategis nasional yang tersebar di beberapa daerah, seperti pembangunan jalan tol trans sumatra, pembangunan pos lintas batas negara, berbagai bendungan, dan pembangunan palapa ring.
namun, berdasarkan data, sebaran proyek strategis nasional sebagian besar masih terkonsentrasi di pulau jawa.
pulau ini menerima proyek strategis nasional 93 proyek senilai rp 1.065 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 89 proyek senilai rp 981,37 triliun pada tahun berikutnya.
posisi kedua adalah pulau sumatra sebanyak 61 proyek senilai rp 638 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 53 proyek senilai rp 588,42 triliun pada tahun 2018.
posisi ketiga adalah pulau sulawesi sebanyak 27 proyek senilai rp 155 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 27 proyek senilai rp 312,6 triliun pada tahun 2018.
posisi keempat adalah pulau kalimantan sebanyak 24 proyek senilai rp 564 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 17 proyek senilai rp 481,85 triliun pada tahun 2018.
posisi kelima adalah bali & nusa tenggara sebanyak 15 proyek senilai rp 11 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 13 proyek senilai rp 9,4 triliun pada tahun 2018.
terakhir di posisi keenam adalah pulau maluku dan pulau papua sebanyak 13 proyek senilai rp 444 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 12 proyek senilai rp 464,7 triliun pada tahun 2018.
selain proyek strategis nasional yang bersifat lokal di atas, proyek strategis nasional ada yang bersifat nasional juga, yakni sebanyak 12 proyek senilai rp 264 triliun dan dua program senilai rp 1.056 triliun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi rp 1.344 triliun terdiri atas 12 proyek berskala nasional dan tiga program nasional.
keberadaan proyek strategis nasional di indonesia timur yang didominasi oleh sulawesi sentris, yakni 27 proyek dibandingkan 13 proyek di papua dan maluku, semakin menguntungkan pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan.
apalagi sebagian besar proyek tersebut berada di sulawesi selatan, seperti makassar new port, tiga bendungan besar, dan rel kereta api makassar-pare pare.
dari sisi pertumbuhan ekonomi, sulawesi selatan dalam lima tahun terakhir tumbuh secara rata-rata lebih dari 7,07%, disusul maluku utara 7,92%.
angka ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,7-5,27%.
dengan menjadikan sulawesi selatan sebagai pusat pertumbuhan di indonesia timur melalui pembangunan infrastruktur, disparitas ekonomi kota-kota di indonesia timur, yakni makassar dengan kota-kota lain, seperti maluku, nusa tenggara timur, dan papua, justru semakin melebar dan bukannya mendorong pertumbuhan ekonomi kota-kota non-makassar tersebut.
sementara itu, sebaran proyek strategis nasional berupa pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan mengingat kemampuan fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 17 dari 34 provinsi masih terbatas untuk membiayai kebutuhan infrastruktur daerahnya masing-masing.
dari 17 provinsi tersebut, sebanyak sembilan provinsi memiliki kapasitas fiskal sangat rendah dan delapan provinsi dengan kategori rendah.
delapan provinsi lainnya memiliki kemampuan fiskal kategori sedang dan lima provinsi kategori tinggi, dan empat provinsi dengan kategori sangat tinggi.
keterbatasan kemampuan fiskal 17 provinsi tersebut disebabkan pembangunan infrastruktur yang masih terkonsentrasi di jawa.
sejak diluncurkan tahun 2016, proyek strategis nasional terbagi ke dalam 15 sektor proyek dan program berskala nasional.
sebanyak sepuluh sektor memiliki jumlah psn terbanyak, yakni sektor jalan, bendungan, kawasan industri/ekonomi khusus, kereta api, energi, pelabuhan, pengolahan air, bandar udara, irigasi, dan "smelter", dengan kontribusi mencapai 95% terhadap total proyek strategis nasional.
adapun program nasional berupa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tetap berstatus psn sejak tahun 2016 hingga 2018.
pada tahun 2017, program nasional mengalami penambahan, yakni industri pesawat dan pemerataan ekonomi dan pada tahun 2018 kedua program ini tetap berstatus psn.
dari 15 sektor proyek strategis nasional berjumlah 223 proyek, sebanyak 71 dari 76 proyek jalan merupakan jalan tol dan sisanya lima proyek adalah proyek infrastruktur jalan nasional/jalan strategis.
71 proyek jalan tol tersebut sebagian besar terkait dengan jalan tol trans sumatra dan jalan tol trans jawa.
lima proyek lainnya terkait pembangunan proyek infrastruktur jalan strategis di trans morotai (selesai) sepanjang 231,8 km di maluku utara; jalan palu-parigi (selesai) sepanjang 83,6 km di sulawesi tengah; "fly over" dari dan menuju teluk lamong sepanjang 2,4 km di jawa timur, jalan penghubung gorontalo-manado (selesai) sepanjang 301,7 km di gorontalo-sulawesi utara, dan 7 ruas trans maluku (selesai).
jalan tol trans sumatra merupakan jaringan jalan tol terpanjang di indonesia, yakni mencapai 2.704 kilometer, yang menghubungkan aceh hingga lampung.
presiden susilo bambang yudhoyono melalui peraturan presiden no 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di sumatra, menugaskan pt hutama karya untuk membangun empat ruas jalan tol trans sumatra, yakni jalan tol medan-binjai, jalan tol palembang-simpang indralaya, jalan tol pekanbaru-dumai, dan jalan tol bakauheni-terbanggi besar.
jalan tol medan-binjai sepanjang 16,72 km menelan investasi sebesar rp 1,6 triliun, terdiri atas tiga seksi, yakni tanjung mulia-helvetia (seksi i), helvetia-semayang (seksi ii), dan semayang-binjai (seksi iii).
seksi ii dan iii telah beroperasi pada oktober 2017, sedangkan seksi i, yakni tanjung mulia-helvetia akan beroperasi pada pertengahan tahun 2020.
jalan tol palembang-simpang indralaya sepanjang 22 km dengan investasi sebesar rp 3,3 triliun, telah selesai dibangun dan beroperasi.
jalan tol pekanbaru-dumai sepanjang 131,5 km dengan investasi sebesar rp 16,2 triliun ditargetkan beroperasi pertengahan 2020.
sementara itu, jalan tol bakauheni-terbanggi besar sepanjang 140,9 km dengan investasi sebesar rp 16,7 triliun telah beroperasi maret 2019.
jalan tol trans sumatra kemudian ditambah menjadi 24 ruas jalan tol oleh presiden joko widodo melalui peraturan presiden no 117 tahun 2015.
total kebutuhan dana investasi untuk membangun seluruh jaringan jalan tol trans sumatra adalah sebesar rp 206,4 triliun.
tambahan jalan tol tersebut adalah:
keberadaan jalan tol trans sumatra juga akan mendukung proses industrialisasi sumber daya alam, sehingga pertumbuhan ekonomi kawasan ini dapat tumbuh lebih tinggi dan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam seperti saat ini.
kawasan sumatra sangat tergantung terhadap sumber daya alam.
akibatnya, pertumbuhan kawasan ini menjadi labil, seiring anjloknya harga komoditas dan membuat kontribusi pulau sumatra terhadap ekonomi nasional berkurang dari 23,16% tahun 2014 menjadi 21,58% tahun 2018.
manfaat dari keberadaan jalan tol dan industrialisasi pun baru akan terasa dalam 10-15 tahun ke depan.
hutama karya sendiri sebagai badan usaha milik negara yang mendapat penugasan untuk membangun jalan tol trans sumatra melihat penugasan ini menjadi momentum untuk optimalisasi peluang bisnis pengembangan konstruksi, manufaktur, properti dan kawasan terpadu.
koridor kawasan sepanjang jalur jalan tol trans sumatra akan dikembangkan oleh hutama karya menjadi trans sumatra development dengan menggandeng investor amerika serikat, belanda, jepang, korea selatan, singapura, dan tiongkok.
jalan tol trans jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di pulau jawa sepanjang kurang lebih 1.167 km, terdiri dari 18 jalan tol, yang seluruhnya dikelola oleh pt jasa marga tbk.
ide pembangunan jalan tol trans jawa sebetulnya sudah tercetus sejak tahun 1995, namun pembangunannya tertunda pada tahun 1998 dan 2005 akibat krisis ekonomi saat itu.
pada akhir tahun 2000-an, sebanyak sembilan jalan tol yang telah beroperasi direncanakan tersambung dengan sembilan jalan tol baru.
kesembilan jalan tol baru tersebut adalah cikampek-palimanan, pejagan-pemalang, batang-semarang, semarang-solo, solo-ngawi, ngawi-kertosono, kertosono-mojokerto, dan surabaya-mojokerto.
dari 18 jalan tol trans jawa, sebanyak 11 jalan tol adalah proyek strategis nasional, yakni jakarta-cikampek ii "elevated" sepanjang 64 km dengan investasi sebesar rp 16,22 triliun, jakarta-cikampek ii sisi selatan sepanjang 36,4 km dengan investasi sebesar rp 13,3 triliun, pejagan-pemalang (selesai) sepanjang 57,5 km dengan investasi sebesar rp 6,84 triliun, pemalang-batang (selesai) sepanjang 39,2 km dengan investasi sebesar rp 4,08 triliun, batang-semarang (selesai) sepanjang 75 km dengan investasi sebesar rp 11,05 triliun, semarang-solo (selesai) sepanjang 72,6 km dengan investasi sebesar rp 7,3 triliun, solo-ngawi (selesai) sepanjang 90,1 km dengan investasi sebesar rp 5,1 triliun, ngawi-kertosono (selesai) sepanjang 87 km dengan investasi sebesar rp 3,83 triliun, kertosono-mojokerto (selesai) sepanjang 40,5 km dengan investasi sebesar rp 3,48 triliun, mojokerto-surabaya (selesai) sepanjang 36,3 km dengan investasi sebesar rp 3,79 triliun, gempol-pasuruan (selesai) sepanjang 34,15 km dengan investasi sebesar rp 2,7 triliun, gempol-pandaan sepanjang 14 kilometer (selesai), dan pasuruan-probolinggo sepanjang 31,3 km dengan investasi sebesar rp 3,55 triliun.
dengan adanya jalan tol trans jawa, dampak langsung yang dirasakan adalah penghematan waktu perjalanan, biaya operasional kendaraan, berkurangnya kemacetan di jalan-jalan non-tol, dan mendorong mobilitas antar kota dengan menggunakan bus.
adapun dampak regionalnya adalah penyebaran pembangunan dengan pusat industri, manufaktur, dan perdagangan, tidak terpusat di daerah metropolitan dan perbaikan taraf hidup masyarakat dengan terbukanya peluang pekerjaan baru.
di luar jaringan jalan tol trans jawa, proyek strategis nasional jalan tol yang berada di pulau jawa adalah jalan akses tanjung priok (selesai), cileunyi-sumedang-dawuan, soreang-pasir koja (selesai), pandaan-malang, serang-patimban, cengkareng-batu ceper-kunciran, kunciran-serpong, serpong-cinere, cinere-jagorawi, cimanggis-cibitung, cibitung-cilincing, depok-antasari, bekasi-cawang-kampung melayu, bogor ring road, serpong-balaraja, probolinggo-banyuwangi, yogyakarta-solo, yogyakarta-bawen, semarang-demak, sukabumi-ciranjang-padalarang, dan krian-legundi-bunder-manyar.
dari 73 bendungan, sebanyak 15 bendungan dalam daftar proyek strategis nasional telah selesai dibangun dengan beberapa dampak positifnya seperti mampu menambah persediaan air baku sebesar 1,1 miliar m³, mengurangi potensi banjir 3.600 m³/detik, pasokan air baku bertambah sebesar 3.300 liter/detik, mengairi lahan seluas 120 ribu hektare, dan adanya potensi listrik sebesar 113 mw yang bisa dihasilkan.
irigrasi yang dibangun juga dapat mengairi area persawahan seluas 865,4 hektare.
lima proyek terbesar bendungan yang berstatus proyek strategis nasional adalah bendungan jatigede-jawa barat dengan kapasitas 980,6 juta kubik, bendungan karian-banten (314,7 juta kubik), bendungan keureto-aceh (215,9 juta), bendungan cipanas-jawa barat (171,2 juta kubik), dan bendungan passeloreng-sulawesi selatan (138 juta kubik).
bendungan jatigede dibangun sejak tahun 2007 dan rampung pada tahun 2015.
bendungan lainnya yang telah selesai pembangunannya adalah bendungan payaseunara-aceh (2015), bendungan bajulmati (2015), bendungan rajui (2015), bendungan titab (2015), bendungan nipah (maret 2016), bendungan teritip (akhir 2016), bendungan rotiklot (desember 2015), bendungan mila (2018), bendungan tanju (2018), bendungan sei gong (2018), dan bendungan kamijoro (januari 2019).
jika terbangun semua seluruh bendungan tersebut pada tahun 2023, persediaan air baku akan meningkat menjadi 2,11 miliar meter kubik, mengairi lahan seluas 160 ribu hektare, menambah pasokan air baku menjadi sebesar 3,02 meter kubik/detik, dan potensi energi listrik sebesar 145 mw.
di sektor ini terdapat 29 proyek terkait kawasan industri prioritas dan atau kawasan ekonomi khusus.
dari 29 proyek tersebut, terdapat satu proyek yang dikeluarkan dari daftar, yakni percepatan infrastruktur kawasan ekonomi khusus merauke, di papua.
penyebabnya adalah karena proyek ini masih membutuhkan penyempurnaan kajian kelayakan proyek dan masalah pembebasan lahan yang tidak selesai.
sementara itu, kawasan ekonomi khusus (kek) yang telah selesai dibangun hingga tahun 2019 adalah sebanyak 11 kawasan, yakni kek sei mangkei, kek tanjung lesung, kek palu, kek mandalika, kek lhokseumawe, kek tanjung buton, kek kendal, kek maloy batuta trans kalimantan, kek bitung, kek morotai, dan kek belitung (tanjung kelayang).
adapun kawasan industri dumai dan kawasan industri java integrated industrial port estate (jiipe) gresik juga telah berstatus selesai dibangun.
hingga februari 2020, terdapat empat kawasan ekonomi khusus yang sedang dalam fase pembangunan, yakni kek tanjung api-api, kek singhasari, kek kendal, dan kek likupang.
hingga tahun 2019 terdapat komitmen investasi di 15 kawasan ekonomi khusus di atas sebesar rp 95,3 triliun dari 78 perusahaan.
di kek sei mangkei, investor yang berinvestasi adalah pt unilever oleochemical sebesar rp 2 triliun dan telah melakukan ekspor ke 42 negara serta pt industri nabati lestari.
total ekspor pada tahun 2019 mencapai rp 3,2 triliun.
kek mandalika telah mengoperasikan dermaga "cruise" di pelabuhan gilimas lembar pada november 2019, sedangkan "land clearing" pembangunan sirkuit motogp telah mencapai 75% dan konstruksi pembangunan jalan "bypass" bandara internasional lombok-mandalika akan dilakukan tahun 2020.
di kek palu, adapun investor yang telah berinvestasi adalah pt hong thai internasional dan telah mengekspor "turpentine" dan "gum rusin" senilai rp 127,16 miliar pada tahun 2019.
di kek bitung, investor terbesarnya adalah pt futai sulawesi utara yang telah berinvestasi dan terdapat komitmen investasi mencapai rp 2,74 triliun.
kek maloy batuta trans kalimantan telah memperoleh investasi sebesar rp 945 miliar dari pt kilang kaltim continental.
di kawasan pariwisata, yakni kek tanjung kelayang terdapat hotel sheraton yang telah selesai dibangun dan di kek tanjung lesung terdapat investasi sebesar rp 3,8 triliun dan pasca-bencana tsunami pada desember 2018 lalu ada investasi baru di kawasan ini senilai rp 1,7 triliun.
di kek lhokseumawe, terdapat komitmen investasi sebesar rp 1,66 triliun dan kek morotai terdapat 81 unit loft studio yang telah selesai dibangun.
proyek strategis nasional sarana dan prasarana kereta api mencakup dua proyek utama, yakni kereta api antar kota sebanyak sembilan proyek dan kereta api dalam kota sebanyak tujuh proyek.
di sektor ini terdapat enam proyek sarana dan prasarana kereta api antar kota yang statusnya dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional, yakni jalur kereta api kertapati-simpang-tanjung api-api, rel kereta api di kalimantan timur, kereta api muara enim-pulau baai, kereta api tanjung enim-tanjung api-api, kereta api jambi-pekanbaru, dan kereta api jambi-palembang.
adapun untuk proyek kereta api dalam kota, terdapat satu proyek yang dikeluarkan dari daftar status proyek strategis nasional, yakni moda transportasi raya (mrt) jakarta koridor east-west.
pembangunan proyek kilang minyak mendapat status proyek strategis nasional didasari fakta indonesia belum pernah membangun kilang minyak lagi dalam 34 tahun terakhir.
kilang-kilang minyak yang dimiliki indonesia adalah kilang-kilang berusia "tua".
sebagai contoh, kilang balikpapan 1894, kilang plaju 1903, kilang cilacap dibangun tahun 1976, kilang dumai tahun 1971, dan kilang kasim 1997.
tidak heran, jika presiden joko widodo, sangat berkeinginan agar indonesia dapat membangun kilang minyak untuk menekan impor minyak yang terus menekan defisit neraca transaksi berjalan.
defisit neraca transaksi berjalan indonesia pada triwulan iv-2019 tercatat sebesar us$ 8,1 miliar atau setara 2,84% dari produk domestik bruto dan sepanjang 2019 defisitnya mencapai us$ 30,4 miliar atau 2,72% dari produk domestik bruto.
defisit ini pernah mencatatkan rekor kenaikan tajam dari tahun 2017 sebesar 1,7% atau setara us$ 17,31 miliar terhadap produk domestik bruto menjadi 2,98% dari pdb (us$ 31,1 miliar).
bank indonesia menilai lonjakan defisit neraca transaksi berjalan tersebut akibat tingginya impor minyak.
ekonom universitas indonesia, faisal basri, menyebut, tingginya impor minyak membuat neraca migas defisit sebesar rp 176 triliun pada triwulan iii-2018.
indonesia juga masih mengalami defisit perdagangan bahan kimia (petrokimia) sebesar 193 triliun, dengan ekspor rp 124 triliun dan impor sebesar rp 314 triliun.
kebutuhan petrokimia ini bisa terpenuhi jika ada pembangunan kilang minyak yang dilengkapi dengan kompleks petrokimia.
enam kilang minyak yang akan dibangun tersebut adalah empat "refinery development master plan" (rdmp) balongan berkapasitas 125 ribu barel per hari dengan target selesai tahun 2021, rdmp cilacap berkapasitas 340 ribu bph menjadi 400 ribu bph (2023), rdmp dumai berkapasitas 170 ribu bph ditingkatkan menjadi 300 ribu bph (2023), rdmp balikpapan berkapasitas 260 ribu bph ditingkatkan menjadi 360 ribu bph (2021), dan dua proyek kilang minyak baru ("grass root refinery") yakni grr tuban berkapasitas 300 ribu bph (2026) dan grr bontang berkapasitas 300 ribu bph (2025).
tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dalam negeri menjadi 2 juta bph dari kebutuhan konsumsi dalam sepuluh tahun mendatang sebesar 2,2 juta bph.
proyek strategis nasional pembangunan kilang minyak menjadi salah satu proyek yang molor, karena baik kilang minyak grr bontang, grr tuban, maupun rdmp cilacap, rdmp balongan, rdmp dumai, rdmp balikpapan, dan rdmp plaju, tak satupun yang terealisasi.
sejak dicanangkan pada tahun 2014, tidak ada satupun proyek strategis nasional berupa kilang yang terbangun, sehingga tidak heran presiden joko widodo beberapa kali menunjukkan kekesalannya ke publik.
rdmp cilacap dengan perkiraan investasi us$ 5 miliar, rencananya akan dibangun melalui kerja sama pt pertamina dengan porsi 55% dan saudi amraco 45% menemui ketidaksepakatan pada desember 2019.
padahal, perjanjian kerja sama kedua pihak yang ditandatangani pada 2014 semula menargetkan rdmp bisa dimulai pada tahun 2021.
ketika itu (tahun 2014), saudi aramco sepakat untuk untuk menggarap kilang minyak cilacap, balongan, dan dumai, namun hingga setahun tidak ada realisasinya hingga diperpanjang untuk kedua kalinya dengan masa perjanjian berakhir desember 2018.
selanjutnya, kesepakatan saudi aramco dan pertamina juga terganjal persoalan valuasi aset eksisting hingga dua tahun lamanya yang membuat perjanjian kerja sama diperpanjang untuk kedua kalinya pada juni 2019 dan september 2019.
hingga februari 2020, kerja sama pertamina dengan saudi aramco masih terganjal, karena saudi aramco masih belum merespons skema baru yang ditawarkan pertamina, yakni membangun pengembangan kilang baru tanpa menyertakan valuasi kilang lama.
pada tahun 2016, rdmp kilang minyak dumai semula sempat diminati oleh saudi aramco dan abu dhabi national oil company namun mereka membatalkan diri.
pertamina berencana mengumumkan "framework agreement" pada desember 2019 berdasarkan informasi badan koordinasi penanaman modal (bkpm), kilang minyak ini diminati oleh investor korea selatan, meski pertamina tidak mengonfirmasinya.
hingga maret 2020, proses penawaran dengan investor dan tender revisi "bankable feasibility study" masing berlangsung.
sementara itu, kemajuan pembangunan rdmp balikpapan lebih baik dibandingkan kilang minyak lainnya.
pada november 2018, pertamina menetapkan kontraktor pemenang tender konstruksi "engineering, procurement and construction" (epc), "inside battery limit" (ibl) dan "outside battery limit" (osbl) pembangunan rdmp balikpapan, yakni sk engineering & construction co ltd, hyundai engineering co ltd, pt rekayasa industri dan pt pp tbk, senilai rp 57,8 miliar.
pertamina juga telah menandatangan kontrak epc fasilitas lawe-lawe senilai us$ 262 juta dengan pt hutama karya dan china petroleum pipeline co ltd (cpp) pada september 2019.
pada awal 2020, pembangunan konstruksi kilang ini sudah mencapai 11,62% dan ditargetkan bisa mencapai di atas 25% pada akhir tahun 2020 dengan mengandalkan dana internal pertamina sebesar us$ 1 miliar.
sementara itu, meski konstruksinya sudah berjalan, investor rdmp balikpapan ini baru akan ditandatangani pada april 2020 antara pertamina dengan mubadala dengan nilai investasi mencapai us$ 3,3 miliar.
untuk proyek rdmp balongan, pertamina pada januari 2020 telah menandatangani nota kesepahaman dengan abu dhabi national oil company (adnoc) untuk membangun kilang minyak terintegrasi dengan kompleks petrokimia.
perjanjian nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari "comprehensive strategic framework" yang ditandatangani pada juli 2019.
khusus pembangunan kompleks petrokimia, pertamina juga menggandeng china petroleum corporation (cpc) taiwan.
sebelumnya, pada desember 2019, pertamina telah menandatangani kontrak "dual feed competition" (dfc) kilang minyak balongan fase i dengan konsorsium rre (pt rekayasa industri, pt rekayasa engineering, dan pt enviromate technology) dan konsorsium jsw (jcg indonesia, pt synergy engineering dan pt wijaya karya).
di tuban, rencana pembangunan kilang minyak grr tuban hasil kerja sama pt pertamina dengan rosneft oil company melalui pt pertamina rosneft pengolahan dan petrokimia/prpp (pertamina 55% dan rosneft 45%) dengan nilai investasi us$ 16 miliar atau rp 225 triliun, sempat terkendala pembebasan lahan.
dari total kebutuhan lahan seluas 841 hektare lebih, sebanyak 340 ribu hektare berasal dari lahan milik kementerian lingkungan hidup dan 493 hektare sisanya milik warga setempat.
masyarakat yang diwakili 17 warga kemudian mengajukan gugatan melawan pemerintah provinsi jawa timur ke pengadilan tata usaha negara (ptun) surabaya atas penetapan lokasi tersebut dan hasilnya ptun memenangkan gugatan warga.
terkait hal ini, selain mengajukan kasasi, pertamina juga menyiapkan lahan pengganti yakni dengan berencana melakukan reklamasi yang studi kajiannya ditandatangani pada mei 2019.
pada 25 juli 2019, dalam keputusan kasasinya, mahkamah agung memenangkan gugatan pemprov jatim dan pertamina, sekaligus membatalkan keputusan ptun.
pada februari 2020, pertamina membayarkan ganti rugi 67% dari total 400 hektare lahan milik warga dan ditargetkan tuntas seluruhnya pada april 2020.
selain membebaskan lahan milik warga, pertamina juga telah melakukan pembersihan lahan seluas 328 hektare milik kementerian lingkungan hidup.
pertamina dan rosneft juga telah menandatangani kontrak desain kilang pada 28 oktober 2019 dengan spanish technicas reunidas sa (trsa) dan per maret 2020 dilakukan pelaksanaan "basic engineering design" (bed), "front end engineering feed" (feed), dan konstruksi fasilitas pendukung.
sementara itu, presiden joko widodo meminta pembangunan kilang ini bisa dipercepat tiga tahun lebih awal menjadi tahun 2023.
di bontang, rencana investasi pembangunan grr bontang dengan investor overseas oil and gas/oog (oman) senilai rp 197,58 triliun juga tidak menentu nasibnya, karena pemerintah dan pertamina belum memutuskan apakah kerja sama tersebut berlanjut atau tidak, setelah batas waktu perjanjian kerja sama selesai pada desember 2019.
sejak penandatanganan "framework agreement" oog oman dengan pertamina pada desember 2018, pertamina secara tiba-tiba mengumumkan pencarian mitra baru dan pemindahan lokasi dari bontang ke kuala tanjung-sumatra utara atau arun-aceh.
menko kemaritiman dan investasi luhut binsar pandjaitan tengah mempertimbangkan dua calon investor baru, yakni mubadala dan abu dhabi national oil company.
setelah ditetapkan sebagai pemenang untuk menggarap kilang minyak bontang pada januari 2018, overseas oil and gas yang ketika itu menggandeng cosmo oil international pte ltd dari jepang (keluar dari konsorsium pada saat penandatanganan framework agreement desember 2018), oog pada april 2019 telah menggelar tender terbuka di singapura untuk mencari "engineering company" bereputasi internasional dan hasil kajiannya akan menjadi acuan pihak perbankan.
oog juga tengah melakukan kajian kelayakan finansial yang ditargetkan selesai dalam lima bulan mendatang, kemudian "front end engineering design" (feed) hingga dua tahun ke depan dengan menelan biaya us$ 180 juta, lalu diikuti proses konstruksi dalam 2-3 tahun berikutnya.
sementara itu, pemerintah kota bontang sudah menyiapkan revisi rencana tata ruang dan wilayah untuk lokasi kilang minyak bontang seluas 800 hektare lebih, dengan 64 hektare di antaranya milik pemerintah daerah, di kelurahan bontang lestari, yang merupakan bekas lapangan terbang layang hingga kampung panggung.
dalam kerja sama dengan oog, pembiayaan pembangunan kilang minyak grr bontang dibiayai sepenuhnya oleh investor.
pertamina akan mendapatkan 10% saham dari kerja sama ini secara otomatis dan berpotensi ditingkatkan menjadi 20-30%.
selain itu, pertamina juga berhak memasok 20% kebutuhan minyak mentah, tidak ada jaminan offtake dari pertamina, dan pertamina ikut serta dalam pemasaran bersama.