taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
fragaria () adalah genus tumbuhan berbunga dalam keluarga mawar, rosaceae, yang dikenal secara umum dengan nama stroberi karena buahnya yang bisa dikonsumsi.
ada lebih dari 20 spesies dan banyak hibrida dan kultivarnya.
stroberi yang paling sering dibiakkan adalah stroberi kebun ("fragaria ×ananassa").
stroberi adalah buah komersial yang sangat penting, yang dibiakkan di berbagai belahan dunia.
ada lebih dari 20 spesies "fragaria" di seluruh dunia.
kunci pengelompokan spesies stroberi ini adalah berdasarkan jumlah kromosomnya.
ada tujuh jenis kromosom utama yang terdapat di seluruh spesies.
beberapa spesies adalah diploid yaitu mempunyai dua pasang dari ketujuh kromosom menjadikan jumlahnya 14 kromosom.
yang lainnya merupakan tetraploid yaitu memiliki empat pasang dari ketujuh kromosom menjadikan jumlahnya 28 kromosom, hexaploid (6 pasang), oktoploid (8 pasang) atau dekaploid (10 pasang).
hagrid digambarkan memiliki tinggai dua kali dari rata-rata orang biasa dan hampir lima kali lebih lebar.
ia sangat menyukai binatang dan makhluk gaib, khususnya yang tidak biasa atau berbahaya.
ia adalah salah satu karakter pertama yang meyiratkan bahwa gagasan akan kemurnian darah penyihir adalah konsep kuno.
hagrid dikenali juga dengan aksen inggris barat daya.
nama "rubeus" memiliki dua arti dalam bahasa latin.
yang pertama adalah "merah" atau "kemerah-merahan", dan yang kedua adalah "seperti semak belukar", keduanya menggambarkan penampilan hagrid.
nama "hagrid", menurut rowling dalam sebuah wawancara dengan "the boston globe", berasal dari kata inggris kuno ""hagridden"" yang berarti malam yang seperti mimpi buruk, khususnya perasaan sakit ketika bangun pagi setelah minum minuman keras terlalu banyak.
hagrid dikenal juga sebagai peminum berat.
hagrid pernah masuk penjara azkaban karena dituduh membuka kamar rahasia dan melepas basilisk.
perdana menteri pakistan adalah pemimpin politik dan kepala pemerintahan negara tersebut, dan bertanggung jawab untuk penominasian sebagian besar pemerintahan, mengetuai pertemuan-pertemuan kabinet dan membuat keputusan saat menyerukan pemilihan-pemilihan umum untuk majelis nasional.
jabatan perdana menteri dibuat setelah pendirian pakistan oleh undang-undang kemerdekaan india 1947.
liaquat ali khan yang diangkat menjadi perdana menteri pertama oleh gubernur-jenderal pada 1947, dibunuh pada 1951.
enam perdana menteri berikutnya menjabat antara 1951 dan 1958, saat jabatan tersebut ditiadakan oleh iskander mirza, presiden pakistan.
seorang presiden pada masa selanjutnya, yahya khan, mengangkat nurul amin menjadi perdana menteri pada 1971, meskipun amin hanya memegang jabatan tersebut selama tiga belas hari.
di bawah konstitusi pakistan tahun 1973, jabatan tersebut dibuat kembali dan zulfikar ali bhutto menjadi perdana menteri.
bhutto dilengserkan oleh muhammad zia-ul-haq saat operasi permainan adil pada 1977, jabatan tersebut ditiadakan dan zia menjadi kepala pengurus darurat militer.
muhammad khan junejo diangkat menjadi perdana menteri oleh zia pada 1985, dan kemudian dilengserkan di bawah amendemen kedelapan konstitusi pakistan pada 1988.
benazir bhutto dan nawaz sharif memegang jabatan tersebut untuk dua masa jabatan tak berturut-turut antara 1988 dan 1999: bhutto pada 1988–90 dan 1993–96; dan sharif pada 1990–93 dan 1997–99.
dengan amendemen ketiga belas dan keeempat belas dari konstitusi, sharif menjadi perdana menteri paling berkuasa dalam sejarah negara tersebut.
pada sekitar lima tahun empat bulan, sharif merupakan perdana menteri yang paling lama menjabat.
ia dilengserkan oleh pervez musharraf dalam kudeta militer tahun 1999.
sharif terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga tak berturut-turut pada 5 juni 2013, yang merupakan sebuah rekor dalam .
jabatan tersebut lowong sampai zafarullah khan jamali memegang jabatan tersebut setelah pemilihan tahun 2002.
raja pervez ashraf dari partai rakyat pakistan terpilih pada 25 juni 2012, setelah diskualifikasi yousaf raza gillani pada 19 juni 2012 oleh pengadilan tinggi pakistan atas keputusan pengadilan.
dari dua puluh empat perdana menteri yang menjabat sejak 1947, delapan belas orang dipilih oleh majelis nasional, dan enam orang menjabat sebagai pelaksana jabatan.
fia lebih dikenal sebagai badan yang membawahi kegiatan olahraga balap motor.
sejak 1922, fia telah mendelegasikan pengorganisasian balap motor ke csi (commission sportive internationale), sebuah komite otonom yang kemudian menjadi fisa (fédération internationale du sport automobile).
restrukturisasi fia pada 1993 mengakibatkan ditutupnya fisa, dengan demikian menempatkan kembali kegiatan lomba balap motor di bawah manajemen fia.
dalam perjalanan sejarahnya, gegana berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai satuan khusus polri mampu menangani tugas-tugas berkadar tinggi.
beberapa tugas yang telah berhasil dilaksanakan oleh satuan ini antara lain konflik aceh, penangkapan teroris poso, penjinakan bom, dan lain-lain.
gegana tergabung dalam pusat pengendalian krisis ("pusdalsis") bnpt yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti detasemen khusus 81 (penanggulangan teror) dari tni-ad, denjaka dari tni-al, dan detasemen bravo 90 dari tni au.
pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit tni-polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan terror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terrorisme seperti pembajakan pesawat.
peristiwa pembajakan pesawat udara di australia pada tahun 1974 merupakan awal terbentuknya satuan gegana korps brimob polri.
untuk mengantisipasi terulang kembali dampak peristiwa pembajakan tersebut terhadap keamanan nkri dan mengingat geografis indonesia yang berdekatan dengan australia, maka dibentuklah satuan gegana dengan tugas pokok sebagai pasukan khusus anti pembajakan pesawat udara ( atbara ).
berdasarkan surat keputusan kadapol metro jaya tentang penanggulangan kejahatan pembajakan udara/ laut dan terorisme internasional, gegana merupakan realisasi fisik dari instruksi menteri pertahanan dan keamanan, panglima abri dan instruksi kapolri.
satuan gegana terbentuk sejak tahun 1974, tetapi departemen pertahanan dan keamanan baru mengesahkan posisi satuan gegana di dalam lingkungan angkatan bersenjata ri secara resmi pada tahun 1976.
meskipun gegana termasuk komponen pasukan elit di lingkungan polri, ia terus membenahi diri.
ketika jenderal polisi drs.
anton soedjarwo menjadi kapolri, gegana merekonstruksi diri dari sebuah kompi satuan menjadi satu detasemen.
di bawah pimpinan letkol pol.
drs.
soepeno markas komando gegana sempat dipindahkan dari polda metro jaya ke petamburan iii jakbar dan selanjutnya ke mabes polri jakarta selatan.
baru pada tahun 1985 terjadi peralihan kedudukan detasemen gegana metro jaya ke komapta polri atau sekarang yang kita kenal dengan nama korps brimob polri.
tugas pokok satuan gegana pada masa itu adalah membantu kadapol vii metro jaya dalam tugas operasional kepolisian, khususnya menanggulangi terorisme internasional yang melakukan pembajakan pesawat udara/ laut, penculikan terhadap warga negara asing dan staf kedutaan besar negara asing, serta penyanderaan yang terjadi di wilayah kodak vii metro jaya.
seiring perkembangan zaman, tuntutan tugas satuan gegana kodak vii metro jaya meluas hingga mencakup seluruh wilayah nkri.
berdasarkan surat keputusan kapolri tertanggal 13 desember 1984 detasemen gegana resmi berada dibawah pusbrimob.
calon anggota gegana pada masa itu diambil dari mantan–mantan pelopor yang telah lulus mengikuti seleksi.
pasukan anti pembajakan pesawat udara ( gegana ) ini mengikuti pendidikan lanjutan selama 4 bulan di klapadua-depok, ciputat dan pelabuhan ratu–sukabumi, kecuali unit jihandak mengikuti pendidikan di pusdikif zeni di cimahi, jawa barat.
setelah selesai mengikuti pendidikan maka anggota tersebut ditempatkan di markas komando petamburan iii dengan kekuatan 4 subden.
satuan gegana komdak vii metro jaya beralih kedudukan menjadi satuan pelaksana pada pusat brigade mobil direktorat samapta polri dengan nama baru detasemen gegana pusbrimob mabes polri.
pada tanggal 16 september 1996 pusbrimob berubah nama kembali menjadi korps brimob polri, maka detasemen gegana pusbrimob mengalami pemekaran menjadi resimen ii gegana korps brimob polri dengan kemampuan dan kualifikasi yang sama tiap – tiap detasemen jadi tidak ada pengkhususan kemampuan.
kemudian pada tanggal 25 mei 2001 resimen ii berganti nama menjadi resimen iv gegana korbrimob polri.
pada tahun 2002 resimen iv gegana diperbesar kekuatannya menjadi satuan i gegana.
perubahan waktu dan tuntutan di lapangan menyebabkan strukturisasi susunan sat i gegana berubah lagi dengan keluarnya peraturan kapolri nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 september 2010.
satuan i gegana saat ini mempunyai 5 detasemen yang masing-masingnya mempunyai kemapuan utama yaitu intelijen, jibom, anti anarkis, kbr, dan anti-teror.
struktur organisasi gegana berbeda dengan satuan brimob lainnya.
ukuran umum standar personel gegana yang berbeda ini tampak pada ikatan personel yang disebut subden bukan kompi dan unit bukan peleton.
penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa ikatan personel di dalam satuan gegana jumlahnya lebih sedikit daripada ikatan personel satuan brimob lainnya.
sebagai satuan khusus, dalam melaksanakan tugasnya, jumlah personel gegana yang terlibat relatif sedikit, tidak sebanyak jumlah personel brimob pada umumnya.
dengan kata lain tidak menggunakan ukuran konvensional mulai dari peleton hingga detasemen, oleh karena itu gegana jarang sekali melakukan tugas dengan melibatkan satu detasemen sekaligus.
satuan gegana yang memiliki tugas pokok membantu kapolri dan seluruh jajaran kepolisian di daerah seluruh indonesia dalam rangka tugas operasional kepolisian, khususnya dalam menanggulangi pembajakan, penculikan, ancaman bom, dan search and rescue (sar), dengan berkembangnya situasi keamanan dan ilmu pengetahuan maka dirasakan kurangnya kebutuhan akan tenaga ahli khususnya di bidang penjinakan bom sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka mulai tahun 1990 gegana brimob polri mulai menerima tenaga-tenaga sarjana yang disaring melalui pendidikan perwira sumber sarjana ( ppss ) yang mayoritasnya diambil dari sarjana teknik elektro, teknik kimia, teknik biologi, teknik nuklir, teknik komunikasi, kedokteran dll. keberadaan tenaga ahli tersebut semakin meningkatkan kemampuan gegana dalam melaksanakan tugas–tugas polri yang berkategori berat
gegana sebagai pasukan inti polri mempunyai wilayah kerja diseluruh republik indonesia.
keanggotaan gegana tidak terbatas hanya kaum pria saja tetapi juga tenaga-tenaga wanita atau polwan yang terampil dan handal dibutuhkan pula untuk memperkuat barisan gegana polri.
mengacu pada hukum ham internasional, keberadaan polwan pada satuan khusus ini berfungsi dalam penanganan tersangka perempuan, terutama dalam penggeledahan dan interogasi.
beberapa prestasi juga telah diukir polwan gegana, khususnya dalam olahraga terjun payung tingkat nasional dan internasional.
nama gegana berasal dari kata gheghono merupakan bahasa sansekerta yang berarti awang–awang, sesuai dengan tugas utamanya pada saat itu sebagai pasukan anti pembajakan pesawat udara (atbara).
pada saat acara peresmian satuan gegana, dipamerkan juga pakaian khusus pasukan gegana yang berwarna hitam.
acara peresmian tersebut dihadiri pula oleh komandan pasukan khusus anti teror jerman.
naasnya, saat dilakukan peragaan ada dua orang anggota gegana yang kehilangan tangannya akibat ledakan bom.
awal mulanya lambang gegana bukanlah burung walet namun “ kilat “ yang merupakan lambang “ ranger ” namun pada saat jenderal polisi (purn) almarhum anton soedjarwo menjabat sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia maka lambang gegana diubah menjadi “ walet hitam” yang melambangkan sifat fisik dan mental anggota gegana yang kuat dan kukuh dalam menghadapi hujan / panas tanpa kenal lelah dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
gegana memiliki moto “ setia, tabah, waspada” dan moto pengabdian “pengabdian yang paling membahagiakan dalam hidup ini ialah apabila kita berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara yang menurut orang lain tidak mungkin mampu kita lakukan” menjadi pedoman setiap anggota gegana dalam tugas maupun di kehidupan sehari-hari.
invasi teluk babi (di kuba dikenal pula sebagai playa girón sesuai dengan pantai di teluk babi tempat pendaratan pasukan penyerbu) adalah sebuah pendaratan yang direncanakan dan didanai oleh amerika serikat dan dilakukan oleh orang-orang kuba di pembuangan di kuba barat daya untuk menggulingkan pemerintahan fidel castro pada 1961.
peristiwa ini menandai klimaks tindakan anti kuba oleh as.
ketegangan as-kuba telah bertumbuh sejak castro menggulingkan rezim diktator militer sayap kanan jenderal fulgencio batista yang didukung as pada 1 januari 1959.
pemerintahan eisenhower dan kennedy telah menilai bahwa pergeseran castro kepada uni soviet tidak bisa diterima, dan karena itu mereka berusaha menggulingkannya.
namun, invasi ini gagal total dan ternyata menjadi noda internasional bagi pemerintahan kennedy.
kegagalan upaya invasi ini telah dianalisis sebagai kasus ideal tentang "groupthink" dan pengambilan keputusan yang buruk.
yang lain, khususnya orang-orang amerika-kuba, memandang masalah ini sebagai keputusan kebijakan oleh pemerintah kennedy untuk menyingkirkan para pelarian kuba yang mengganggu, dan pandangan ini menimbulkan akibat yang berkepanjangan, dan yang kini menguntungkan partai republik.
cia telah mulai merekrut dan melatih para pelarian kuba pada masa pemerintahan eisenhower, berbulan-bulan sebelum as memutuskan hubungan diplomatik dengan kuba pada januari 1966, ketika ketegangan antara washington dan havana meningkat.
namun, wakil presiden richard nixon, dan bukan eisenhower yang mendorong agar rencana itu dilaksanakan.
setelah itu nixon selalu kuatir bahwa keterlibatan dan tanggung jawabnya atas kegagalan operasi itu akan muncul.
cia mula-mula yakin bahwa badan itu mampu menggulingkan castro, karena sebelumnya telah berhasil menggulingkan perdana menteri mohammed mossadegh dari iran pada 1953 dan presiden jacobo arbenz guzmán dari guatemala pada 1954.
rencana semula adalah mendaratkan brigade pelarian (brigade 2506) di daerah sekitar kota kolonial tua trinidad, kuba, yang terletak di provinsi tengah sancti spiritus sekitar 400 km barat daya havana di kaki pegunungan escambray.
pemilihan lokasi trinidad memberikan sejumlah pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh brigade pelarian itu dan yang akan menguntungkan mereka pada waktu penyerbuan.
penduduk trinidad umumnya menentang castro dan pegunungan yang terjal di luar kota itu memberikan daerah operasi dan kesana pasukan penyerbu dapat mengundurkan diri dan melakukan perang gerilya apabila pendaratan itu gagal.
sepanjang tahun 1960, pasukan brigade 2506 yang terus bertambah itu berlatih di lokasi-lokasi di seluruh florida selatan dan di guatemala untuk melakukan pendaratan pantai dan kemungkinan pengunduran diri ke gunung.
namun, atas perintah kennedy, misi itu diubah sehingga pendaratan brigade 2506 dilakukan di dua titik di provinsi matanzas, 202 km tenggara havana di ujung timur jazirah zapata di bahia de cochinos (teluk babi).
pendaratan itu akan dilakukan di pantai girón dan larga.
pemerintah castro telah diperingatkan oleh agen-agen senior kgb osvaldo sánchez cabrera dan "aragon," yang masing-masing meninggal dengan menyedihkan sebelum dan sesudah penyerbuan itu (welch dan blight, hlm. 113).
pemerintah as sadar bahwa kemungkinan akan terjadi banyak korban.
pagi hari 15 april 1961, tiga penerbangan pesawat pengebom ringan douglas b-26b invader dengan tanda fuerza aerea revolucionaria (far - angkatan udara revolusioner) pada pesawatnya, mengebom dan menembaki landasan-landasan udara kuba di san antonio de los baños, bandara internasional antonio maceo, dan landasan udara di ciudad libertad.
operasi puma, kode yang diberikan untuk serangan udara terhadap angkatan udara revolusioner kuba itu, merencanakan serangan udara selama 48 jam di seluruh pulau tersebut untuk menghancurkan secara efektif kekuatan udara kuba, memberikan jaminan kepada brigade 2506 keunggulan udara terhadap pulau tersebut sebelum pendaratan yang sesungguhnya di teluk babi.
namun hal ini gagal, karena serangan udara itu tidak berlangsung terus-menerus seperti yang direncanakan semula, karena dibatasi oleh keputusan-keputusan pada tingkat tertinggi pemerintahan as, dan castro telah mengetahui terlebih dulu mengenai invasi ini dan telah menyingkirkan pesawat-pesawatnya hingga tidak bisa dihancurkan.
dari pesawat-pesawat brigade 2506 yang dikirim pada pagi 15 april itu, salah satunya ditugasi untuk memberikan kisah heroik cia dalam invasi tersebut.
pesawat b-26b dua penumpang yang dimodifikasi sedikit yang digunakan untuk misi ini dikemudikan oleh captain mario zuniga.
sebelum berangkat, penutup mesin dari salah satu dari kedua mesinnya diangkat oleh petugas pemeliharaan, ditembak, lalu dipasang kembali untuk memberikan kesan bahwa pesawat itu telah ditembaki dari darat pada saat penerbangannya.
captain zuniga berangkat dari sebuah pangkalan pembuangan di nikaragua dalam sebuah misi penerbangan rendah solo yang akan membawanya ke atas provinsi paling barat, pinar del rio, kuba, and kemudian ke timur laut menuju key west, florida.
begitu berada di atas pulau kuba, captain zuniga terbang curam meninggi menjauhi gelombang selat florida ke suatu ketinggian di mana ia akan terdeteksi oleh instalasi radar as berada di utara kuba.
pada suatu ketinggian dan jarak yang aman di sebelah utara pulau itu, captain zuniga menghiasi mesin dengan lubang-lubang peluru hasil penembakan terlebih dulu pada penutup mesinnya, lalu mengirimkan pesan sis dan meminta izin untuk segera mendarat di stasiun udara angkatan laut boca chica beberapa kilometer di sebelah timur laut dari key west, florida.
pada saat pesan captain zuniga disampaikan kepada dunia pada tengah pagi tanggal 15 itu, tinggal satu pesawat pengebom douglas dari brigade itu yang belum kembali ke atas laut karibia pada suatu bagian penerbangan selama 3 1/2 jam ke pangkalan mereka untuk kembali dipersenjatai dan mengisi bahan bakar.
namun, pada saat pendaratan, para awak penerbang itu menemukan pesan kawat dari washington yang memerintahkan mereka untuk menunda tanpa batas semua operas pertempuran lebih lanjut terhadap kuba.
pada 17 april, sekitar 1.500 orang pelarian kuba yang dilengkapi dengan persenjataan amerika mendarat di pantai selatan kuba di teluk babi.
mereka berharap akan mendapatkan dukungan dari penduduk setempat, dan bermaksud melintasi pulau itu ke havana.
cia mengasumsikan bahwa invasi itu akan menimbulkan pemberontakan rakyat melawan castro.
namun, operasi itu telah dinantikan oleh castro, dan dalam mengantisipasi serangan itu, pemerintah menangkapi sejumlah besar orang kuba anti castro.
meskipun pasukan-pasukan castro yang berada di lapangan itu sendiri menyerah, segera menjadi jelas setelah beberapa kontak senjata dengan pasukan-pasukan tambahan castro bahwa para pelarian itu tidak akan mendapatkan dukungan efektif di lapangan penyerbuan dan kemungkinan akan kalah.
kennedy memutuskan untuk tidak memberikan dukungan udara as kepada invasi yang gagal itu (meskipun empat penerbang as konon terbunuh atau tertangkap di kuba pada waktu invasi) karena ia menentang intervensi terbuka dan kenyataannya tak suatupun kecuali pasukan-pasukan darat as yang dapat menyelamatkan operasi itu.
kennedy pun membatalkan sejumlah "sortie" pengeboman (hanya dua yang terjadi) pada angkatan udara kuba yang diberikan perintah untuk tidak terbang, yang mungkin sudah akan melumpuhkan angkatan udara kuba dan memberikan keunggulan udara kepada para penyerang.
marinir as tidak dikirim, meskipun ada kapal-kapal pendukung di lepas pantai yang siap untuk mendarat begitu mendapat perintah.
pada saat pertempuran berakhir pada 19 april, 114 orang pelarian kuba meninggal dan sisanya tertangkap.
invasi teluk babi yang gagal ini sangat memalukan pemerintahan kennedy, dan membuat castro kuatir tentang kemungkinan intervensi as pada masa depan di kuba.
akibat kegagalan ini, direktur cia allen dulles, wakil direktur cia charles cabell, dan wakil direktur operasi richard bissell dipaksa mengundurkan diri.
ketiga orang ini bertanggung jawab atas perencanaan operasi di cia.
namun, pemerintah as tetap melanjutkan operasi-operasi rahasia yang tidak kompeten di kuba, dan belakangan melakukan proyek kuba untuk "menolong kuba menggulingkan rezim komunis itu."
ketegangan kemudian memuncak kembali dalam krisis misil kuba tahun 1962.
sebuah artikel "washington post", "soviets knew date of cuba attack" (soviet tahu tanggal penyerangan kuba) (april 29, 2000), menunjukkan bahwa cia memiliki informasi yang menunjukkan bahwa uni soviet mengetahui invasi yang akan dilakukan dan tidak memberitahukannya kepada kennedy.
radio moskow malah menyiarkan siaran berbahasa inggris pada 13 april 1961 yang meramalkan invasi "dalam sebuah rencana yang ditelurkan oleh cia" dengan menggunakan "kriminal-kriminal" bayaran dalam tempo seminggu.
invasi itu terjadi empat hari kemudian.
invasi ini sering kali dikritik karena menjadikan castro bahkan lebih populer, menambahkan sentimen-sentimen nasionalistik terhadap dukungan bagi kebijakan-kebijakan ekonominya.
setelah pengeboman b-26 yang pertama, castro mengumumkan revolusi "marxis-leninis".
setelah invasi itu, ia mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan uni soviet, sebagian untuk mendapatkan perlindungan, yang merintis jalan bagi krisis misil kuba satu setengah tahun kemudian.
perdebatan mengenai apa itu daerah istimewa sebenarnya diawali dari voting bentuk negara indonesia dalam sidang bpupki.
keadaan tersebut berlanjut dalam diskusi para bapak pendiri bangsa mengenai bentuk negara.
akhirnya dicari jalan tengah untuk kedudukan daerah yang berstatus "zelfbesturende landschappen" dalam lingkungan negara indonesia dengan memunculkan ide daerah istimewa.
namun dalam sidang bpupki ada penyamaan antara "zelfbesturende landschappen" dan "volksgemeenschappen".
dengan demikian tidak hanya kesultanan maupun kerajaan, namun juga daerah mempunyai susunan asli, seperti desa di jawa dan bali, negeri di minangkabau, dusun dan marga di palembang dan sebagainya yang dapat ditetapkan sebagai daerah yang bersifat istimewa.
negara menghormati dan memperhatikan susunan asli daerah tersebut.
namun belum ada bentuk jelas bagaimana daerah istimewa tersebut.
dalam sidang ppki konsepnya tidak jauh berbeda. "
zelfbesturende landschappen" ditegaskan hanya sebagai daerah bukan sebagai negara.
kesitimewaannyapun dikaitkan dengan susunan asli dari daerah tersebut.
demikian pula susunan asli "zelfstandige gemeenschappen/inheemsche rechtsgemeenschappen" seperti negeri di minangkabau dihormati susunan aslinya.
panitia kecil yang dibentuk ppki tidak memajukan usul apapun mengenai daerah istimewa.
ppki memutuskan kedudukan daerah istimewa ("kooti" – bahasa waktu itu) untuk sementara ditetapkan tidak ada perubahan dan penyelesaian selanjutnya diserahkan pada presiden.
di luar sidang ppki, presiden indonesia menetapkan empat piagam kedudukan untuk empat penguasa jawa.
daerah istimewa dalam uud 1945 asli diatur dalam bab vii pasal 18 mengenai pemerintahan daerah.
tidak banyak yang diberikan keterangan dalam pasal tersebut selain persyaratan “hak asal usul” dan istilah “daerah yang bersifat istimewa”.
jika ditilik dari peristilahan maka daerah istimewa pada waktu itu dekat dengan istilah daerah otonomi khusus saat ini.
hanya saja pemberian otonomi khusus tersebut diberikan untuk daerah-daerah yang berstatus "“zelfbesturende landschappen" dan "volksgemeenschappen”" pada zaman hindia belanda.
sayang tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai daerah-daerah mana saja yang berstatus khusus tersebut.
istilah daerah istimewa hanya muncul sekali dalam konstitusi ris.
itupun hanya menyangkut satu daerah yang berstatus sebagai “satuan kenegaraan yang tegak sendiri”.
dalam konstitusi ini muncul istilah daerah swapraja sebagai ganti istilah "zelfbesturende landschappen".
ada empat pasal yang mengatur daerah swapraja pada konstitusi tersebut, mulai dari pasal 64-67.
dalam konstitusi tersebut ditegaskan negara mengakui semua swapraja yang ada.
kedudukan swapraja sangat kuat.
pengaturan daerah swapraja diserahkan pada daerah bagian yang memiliki daerah swapraja tersebut dengan perjanjian politik, bukan dengan undang-undang daerah bagian.
pengurangan maupun penghapusan wilayah atau kekuasaan daerah swapraja memerlukan kuasa undang-undang federal ris.
semua pejabat indonesia yang bertugas di daerah swapraja diganti oleh pejabat daerah swapraja yang bersangkutan.
segala perselisihan yang terjadi antara daerah bagian dan daerah swapraja diputus oleh mahkamah agung federal.
sama seperti konstitusi ris, dalam uud sementara hanya muncul istilah daerah swapraja.
namun pengaturannya yang berbeda dengan konstitusi ris.
dalam uud ini daerah swapraja diatur dalam pasal 132-133.
kedudukan daerah swapraja diatur dengan undang-undang, dengan pengertian keinginan daerah swapraja akan dipertimbangkan oleh pemerintah.
pemerintahan di daerah swapraja harus berdasarkan otonomi, permusyawaratan, dan perwakilan rakyat dalam kerangka negara kesatuan.
daerah swapraja dapat dihapus atas perintah undang-undang.
perselisihan yang terjadi antara pemerintah mengenai undang-undang yang mengatur daerah swapraja dan peraturan pelaksanaannya diadili oleh pengadilan perdata.
semua pejabat daerah bagian ris diganti dengan pejabat indonesia.
pada tahun 2000, melalui perubahan kedua uud, pasal 18 asli diamendemen menjadi pasal 18, 18a, dan 18b.
pengaturan daerah istimewa ditempatkan dalam pasal 18b ayat (1).
istilah yang digunakan juga berbeda menjadi “satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa”.
pengaturannya didasarkan pada undang-undang, tanpa merinci syarat suatu daerah istimewa.
selain itu dalam pasal ini dibedakan antara “satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa” dan “satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus”.
konsep pelaksanaan daerah istimewa adalah konsep-konsep yang muncul dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara umum sebagai pelaksanaan pasal (atau pasal-pasal) mengenai pemerintahan daerah dalam konstitusi.
konsep ini disusun secara kronologis, meliputi uu 22/1948 (uud 1945 asli), uu 1/1957 (uud sementara 1950), uu 18/1965, uu 5/1974, uu 22/1999 (ketiganya uud 1945 asli), dan uu 32/2004 (uud 1945 amendemen).
undang-undang yang mengatur daerah istimewa pertama kali adalah uu 22/1948 mengenai pemerintahan daerah.
dalam undang-undang ini, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang telah memiliki pemerintahan sendiri sebelum adanya republik indonesia ("zelfbestuur").
sedangkan bentuk keistimewaannya adalah terletak pada kepala daerahnya.
kepala daerah istimewa merupakan penguasa monarki.
selain itu dalam daerah istimewa yang terdiri atas gabungan dua "zelfbestuur" diangkat wakil kepala daerah.
selain itu daerah istimewa memiliki tingkatan daerah istimewa setingkat provinsi, setingkat kabupaten, dan setingkat desa .
undang-undang 1/1957 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah merupakan undang-undang yang disusun sebagai pelaksanaan pasal 131 dan 132 uud sementara 1950.
dalam undang-undang ini, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang berkedudukan sebagai daerah swapraja dan dengan mengingat pentingnya posisi daerah tersebut dalam kepentingan nasional dan perkembangan masyarakat.
keistimewaannya tetap berada pada kepala daerahnya.
selain itu dapat pula diangkat wakil kepala daerah.
penetapan daerah swapraja menjadi daerah istimewa sebenarnya pemberian bentuk baru kepada swapraja tersebut sekaligus merupakan penghapusan pemerintahan swapraja itu.
berbeda dengan dua undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, undang-undang 18/1965 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, merupakan titik balik bagi daerah istimewa.
semua daerah swaparaja yang masih ada dihapus.
hanya aceh dan yogyakarta yang diakui sebagai daerah istimewa, itupun hanya sampai waktu tertentu.
daerah istimewa tidak diatur dalam bab khusus namun hanya ditempatkan pada aturan peralihan.
pemerintah mendesain untuk menghapuskan daerah istimewa secara pelan namun pasti.
dengan demikian akhirnya semua daerah di indonesia sama kedudukannya dan hanya ada satu daerah khusus, jakarta.
kebijakan pemerintah orde baru meneruskan kebijakan dari orde lama, bahkan lebih sistematis untuk menghapus daerah istimewa.
hanya daerah istimewa yogyakarta yang disebutkan secara tegas dalam aturan peralihan undang-undang 5/1974.
nama aceh sebagai daerah istimewa tidak satupun disebut dalam undang-undang tersebut.
alih-alih dki jakarta diberi jaminan untuk diatur dengan undang-undang tersendiri.
walaupun reformasi mulai berjalan namun kedudukan daerah istimewa semakin miris.
penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah diberlakukan sama, tidak terkecuali aceh dan yogyakarta.
jaminan keistimewaan hanya diletakkan pada penjelasan sehingga kedudukannya tidak sekuat jaminan di dalam pasal-pasal.
hanya dki jakarta yang diberi kekhususan sebagai ibu kota negara.
selain itu provinsi timor timur juga akan diberi otonomi khusus sebagai opsi untuk mencegah separatisme di daerah bekas koloni portugis itu.
di sisi lain muncul konsep baru bahwa yang dimaksud daerah istimewa adalah desa, bukan "zelfbestuur".
pasca perubahan uud 1945, daerah istimewa tidak sendiri lagi dengan adanya daerah khusus.
walaupun demikian, daerah istimewa hanya diterjemahkan sebagai daerah istimewa aceh dan daerah istimewa yogyakarta.
sebagaimana undang-undang pemerintahan daerah semenjak 1965, undang-undang ini pun daerah istimewa hanya diatur dalam bab xiv ketentuan lain-lain pasal 225-227.
undang-undang ini mensyaratkan daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus harus diatur dengan undang-undang tersendiri.
semua ketentuan dalam undang-undang ini, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, berlaku juga bagi daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus.
dari semua daerah istimewa dan daerah khusus hanya aceh, dki jakarta, dan papua yang memiliki uu tersendiri.
sementara itu yogyakarta yang tidak diatur dengan uu tersendiri, harus tunduk pada semua pengaturan undang-undang ini.
dari kenyataan ini keistimewaan yogyakarta hanya tinggal nama.
konsep teknis daerah istimewa adalah konsep-konsep yang muncul dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah istimewa kasecara khusus sebagai pelaksanaan pasal (atau pasal-pasal) mengenai pemerintahan daerah dalam konstitusi dan dalam peraturan perundang-undangan yang lain.
konsep teknis ini meliputi uu 44/1999 dan uu 11/2006 untuk aceh, serta uu 13/2012 untuk diy.
dalam undang-undang ini keistimewaan [aceh] didefinisikan sebagai kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
keistimewaan [aceh] merupakan pengakuan dari bangsa indonesia yang diberikan kepada aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
adapun penyelenggaraan keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan aceh.
aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
uu 11/2006 tentang pemerintahan aceh merupakan perpaduan harmonis antara uu 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh dan uu 18/2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa aceh sebagai provinsi aceh.
undang undang ini termasuk undang-undang yang panjang sebab memiliki 273 pasal.
dalam uu ini, tidak ada definisi baru mengenai keistimewaan aceh.
namun langsung kepada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintahan aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan aceh.
selain itu keistimewaan aceh juga dinikmati oleh kabupaten dan kota di lingkungan aceh.
uu 13/2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta merupakan undang-undang pengakuan kembali keistimewaan yogyakarta, setelah 47 tahun keistimewaan yogyakarta mati segan hidup tak mau.
undang undang ini termasuk undang-undang yang menengah, berisi 51 pasal dan termasuk salah satu undang-undang yang terlama pembahasannya (2007-2012).
versi resmi dari pemerintah meliputi versi 2007 (depdagri-jip ugm) dan versi 2010.
keistimewaan yogyakarta didefinisikan sebagai keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh diy berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
kewenangan istimewa merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki diy selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
aceh menerima status istimewa pada 1959, tiga tahun setelah pembentukan kembali pada 1956, dan sepuluh tahun sejak pembentukan pertama 1949.
status istimewa diberikan kepada aceh dengan keputusan perdana menteri republik indonesia nomor 1/missi/1959, yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.
namun pelaksanaan keistimewaan tidak berjalan dengan semestinya dan hanya sebagai formalitas belaka.
pasca penerbitan uu 44/1999 keistimewaan aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at islam bagi pemeluknya di aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, meliputi: ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan islam.
keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat meliputi lembaga wali nanggroe dan lembaga adat aceh (misal majelis adat aceh, imeum mukim, dan syahbanda).
keistimewaan di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at islam serta menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah.
keistimewaan di bidang peran ulama meliputi majelis permusyawaratan ulama (mpu) aceh dan kabupaten/kota yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
daerah istimewa berau adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan provinsi kalimantan.
daerah istimewa berau dibentuk oleh negara indonesia dengan uu darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii di kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya.
daerah istimewa berau terdiri atas swapraja sambaliung dan swapraja gunung-tabur.
keistimewaan daerah istimewa berau meliputi pengangkatan kepala daerah istimewa.
kepala daerah istimewa berau dijabat oleh sultan muhammad amminuddin.
daerah istimewa berau dihapus dengan uu 27/1959 tentang penetapan uu darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii di kalimantan.
daerahnya dijadikan kabupaten berau di dalam lingkungan provinsi kalimantan timur.
daerah istimewa bulongan adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan provinsi kalimantan.
daerah istimewa bulongan dibentuk oleh negara indonesia dengan uu darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii di kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya.
daerah istimewa bulongan terdiri atas swapraja bulongan.
keistimewaan daerah istimewa bulongan meliputi pengangkatan kepala daerah istimewa.
kepala daerah istimewa bulongan dijabat oleh sultan maulana muhammad jalaluddin, sampai mangkat dia pada 1958.
daerah istimewa bulongan dihapus dengan uu 27/1959 tentang penetapan uu darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii di kalimantan.
daerahnya dijadikan kabupaten bulongan di dalam lingkungan provinsi kalimantan timur.
kini wilayah bekas daerah istimewa bulongan, yang meliputi kabupaten-kabupaten bulungan, malinau, nunukan, tana tidung, dan kota tarakan, dibentuk satu provinsi, provinsi kalimantan utara pada 17 november 2012, terpisah dari provinsi kalimantan timur.
daerah istimewa kalimantan barat adalah satuan kenegaraan yang tegak sendiri dalam lingkungan republik indonesia serikat yang berkedudukan sebagai daerah istimewa.
daerah istimewa kalimantan barat dibentuk oleh pemerintah sipil hindia belanda pada 28 oktober 1946 sebagai dewan borneo barat dan mendapat kedudukan sebagai daerah istimewa pada 12 mei 1947.
daerah istimewa kalimantan barat meliputi swapraja sambas, swapraja pontianak, swapraja mampawah, swapraja landak, swapraja kubu, swapraja matan, swapraja sukadana, swapraja simpang, swapraja sanggau, swapraja tayan, swapraja sintang, neo-swapraja meliau, neo-swapraja pinoh, dan neo-swapraja kapuas hulu.
kepala daerah istimewa kalimantan barat adalah sultan swapraja pontianak, sultan hamid ii.
sebelum 5 april 1950 satuan kenegaraan yang tegak sendiri daerah istimewa kalimantan barat bergabung dengan negara bagian republik indonesia (ri-yogyakarta).
daerahnya kemudian menjadi bagian dari provinsi administratif kalimantan.
kini wilayah daerah istimewa kalimantan barat menjadi provinsi kalimantan barat yang telah dibentuk pada tahun 1956.
daerah istimewa kutai adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan provinsi kalimantan.
daerah istimewa kutai dibentuk oleh negara indonesia dengan uu darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii di kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya.
daerah istimewa kutai terdiri atas swapraja kutai.
keistimewaan daerah istimewa kutai meliputi pengangkatan kepala daerah istimewa.
kepala daerah istimewa kutai dijabat oleh sultan a.m.
parikesit.
daerah istimewa kutai dihapus dengan uu 27/1959 tentang penetapan uu darurat 3/1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii di kalimantan.
daerahnya dijadikan kabupaten kutai, kota balikpapan, dan kota samarinda di dalam lingkungan provinsi kalimantan timur.
kini wilayah bekas daerah istimewa kutai meliputi kabupaten kutai kertanegara, kabupaten kutai barat, kabupaten kutai timur, kota balikpapan, kota samarinda, dan kota bontang di dalam lingkungan provinsi kalimantan timur.
daerah istimewa surakarta adalah kasunanan surakarta dan praja mangkunegaran yang diakui negara indonesia sebagai daerah yang memiliki sifat istimewa berdasarkan kedudukan kedua daerah tersebut sebagai "kooti".
pengakuan ini didasarkan atas piagam penetapan presiden ri tertanggal 19 agustus 1945.
karena perselisihan kedua kerajaan yang ada, kepala daerah istimewa dipegang oleh komisaris tinggi yang dijabat oleh gubernur rp suroso, yang kemudian gubernur suryo.
karena berbagai alasan, baik persaingan dua kerajaan, politik, keamanan, pemerintah pusat mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 16/sd/1946 pada 15 juli 1946, yang pada pokoknya berisi mengenai bentuk dan susunan pemerintahan di surakarta dan yogyakarta, yang satu di antaranya menjadikan daerah istimewa surakarta sebagai karesidenan biasa dibawah pemerintah pusat.
kini wilayah bekas daerah istimewa surakarta, yang meliputi kabupaten sukoharjo, kabupaten klaten, kabupaten boyolali, kabupaten sragen, kabupaten karanganyar, dan kabupaten wonogiri, serta kota surakarta, menjadi bagian provinsi jawa tengah, yang dibentuk pada 1950.
daerah istimewa yogyakarta, selanjutnya disebut diy, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.
keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh diy berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki diy selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
daerah istimewa yogyakarta merupakan daerah istimewa sejak pembentukannya secara "de jure" tahun 1950, maupun sejak pengakuannya secara "de facto" pada 1945.
dalam undang-undang pembentukan diy, diy berkedudukan hukum sebagai daerah istimewa setingkat provinsi.
sedang keistimewaannya terletak pada pengangkatan kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa dari sultan dan paku alam yang bertahta.
namun, bentuk keistimewaan diy tidak dicantumkan dalam undang-undang pembentukan tetapi hanya dalam undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur semua daerah di indonesia secara umum.
dengan realitas ini, pada tahun 1965 kedudukan hukum diy diturunkan menjadi daerah provinsi biasa, dan akhirnya pada tahun 1999 dan 2004 keistimewaan diy memasuki wilayah kekosongan hukum.
pasca penerbitan uu 13/2012, keistimewaan diy meliputi (a).
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (b).
kelembagaan pemerintah daerah diy; (c).
kebudayaan; (d).
pertanahan; dan (e).
tata ruang.
keistimewaan dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur antara lain syarat khusus bagi calon gubernur diy adalah sultan hamengkubuwana yang bertahta, dan wakil gubernur adalah adipati paku alam yang bertahta.
gubernur dan wakil gubernur memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang sebagaimana gubernur dan wakil gubernur lainnya, ditambah dengan penyelenggaran urusan – urusan keistimewaan.
keistimewaan dalam bidang kelembagaan pemerintah daerah diy yaitu penataan dan penetapan kelembagaan, dengan perdais, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
keistimewaan dalam bidang kebudayaan yaitu memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat diy, yang diatur dengan perdais.
keistimewaan dalam bidang pertanahan yaitu kasultanan dan kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
keistimewaan dalam bidang tata ruang yaitu kewenangan kasultanan dan kadipaten dalam tata ruang pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.
wacana untuk menjadikan provinsi sumatera barat sebagai daerah istimewa telah digulirkan sejak tahun 2014 oleh sejumlah tokoh minang, hal ini didorong oleh fakta bahwa provinsi sumatera barat memiliki keunikan dalam hal kepemerintahan daerah; berbeda dengan provinsi lainnya di indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan desa, di sumatera barat berlaku sistem pemerintahan nagari, dengan sistem administratif dan kepemimpinan yang berbeda pula.
selain itu, statusnya sebagai satu-satunya provinsi yang memakai sistem kekerabatan matrilineal dan adat berlandaskan islam juga dipertimbangkan.
wacana ini masih menjadi perdebatan, terutama karena penamaannya yang bersifat etnis, bukannya administratif, terkait dengan status mentawai yang secara administratif termasuk wilayah sumatera barat, tetapi secara etnis bukanlah bagian dari minangkabau.
provinsi bali telah berjuang sejak lama memperoleh status daerah istimewa.
ada beberapa faktor yang mendorong wacana ini; pertama, karakteristik daerah yang menjadi satu kesatuan agama, geografis, budaya, ekonomi, dan sosial.
kedua, pengembangan wisata alam dan budaya dijiwai agama hindu.
ketiga, hampir semua aspek kehidupannya, baik sistem sosial dan ekonomi dilandasi agama hindu, demikian pula dengan hukum adat yang disebut "awig-awig", wajib dipegang teguh oleh masyarakat di dalam desa adat.
namun, pada bulan februari 2019, kementerian dalam negeri menolak usulan daerah istimewa ini.
aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah aceh terakhir diberikan melalui undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh (ln 2006 no 62, tln 4633).
uu pemerintahan aceh ini tidak terlepas dari nota kesepahaman ("memorandum of understanding") antara pemerintah dan gerakan aceh merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di aceh secara berkelanjutan.
hal-hal mendasar yang menjadi isi uu pemerintahan aceh ini antara lain:
pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh negara kepada aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang.
tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan aceh yaitu keputusan perdana menteri republik indonesia nomor 1/missi/1959 tentang keistimewaan provinsi aceh, uu 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa aceh, dan uu 18/2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa aceh sebagai provinsi aceh.
dengan dikeluarkannya uu pemerintahan aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di aceh.
sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia menurut undang-undang negara republik indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia.
provinsi daerah khusus ibu kota jakarta (provinsi dki jakarta) sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan republik indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
untuk itulah pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan republik indonesia (ln 2007 no.
93; tln 4744).
uu ini mengatur kekhususan provinsi dki jakarta sebagai ibu kota negara.
aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
provinsi papua adalah provinsi irian jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.
otonomi khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat papua.
otonomi ini diberikan oleh negara republik indonesia melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 (ln 2001 no.
135 tln no 4151).hal-hal mendasar yang menjadi isi undang-undang ini adalah:
pemberian otonomi khusus bagi provinsi papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap ham, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.
otonomi khusus melalui uu 21/2001 menempatkan orang asli papua dan penduduk papua pada umumnya sebagai subjek utama.
orang asli papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di provinsi papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua.
sedangkan penduduk papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di provinsi papua.