taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
ketika rama pergi memburu kijang kencana yang sebenarnya merupakan penjelmaan rakshasa marica, ia menyuruh laksmana agar menjaga sita.
saat kijang kencana dipanah oleh rama, hewan tersebut berubah wujud menjadi seorang rakshasa dan mejerit meminta pertolongan dengan menirukan suara rama.
sita yang cemas setelah mendnegar jeritan itu, menyuruh laksmana agar menyusul kakaknya.
agar tidak ada makhluk jahat yang mengganggu sita, laksmana kemudian membuat garis di seputar kediaman sita dengan panahnya.
setelah membuat garis tersebut, laksmana menyusul rama ke hutan.
saat sita sendirian, seorang brahmana penjelmaan rahwana datang.
dengan memakai tipu daya, rahwana melarikan sita.
sindrom asperger (bahasa inggris: "asperger syndrome", "asperger's syndrome", "asperger's disorder", "asperger's" atau "as") adalah salah satu gejala autisme di mana para penderitanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya, sehingga kurang begitu diterima.
sindrom ini ditemukan oleh , seorang dokter anak asal austria pada tahun 1944, meskipun baru diteliti dan diakui secara luas oleh para ahli pada dekade 1980-an.
sindrom asperger dibedakan dengan gejala autisme lainnya dilihat dari kemampuan linguistik dan kognitif para penderitanya yang relatif tidak mengalami penurunan, bahkan dengan iq yang relatif tinggi atau rata-rata (ini berarti sebagian besar penderita sindrom asperger bisa hidup secara mandiri, tidak seperti autisme lainnya).
sindrom asperger juga bukanlah sebuah penyakit mental.
ketika orang berbicara, umumnya mereka menggunakan bahasa tubuh seperti senyuman dan komunikasi nonverbal lainnya, dan juga kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka cenderung memiliki lebih dari satu buah makna.
seorang penderita sindrom asperger umumnya tidak memiliki kesulitan dalam perkembangan bahasa/linguistik, tetapi mereka cenderung memiliki kesulitan untuk memahami bentuk-bentuk komunikasi non-verbal serta kata-kata yang memiliki banyak arti seperti itu, dan mereka hanya memahami apa arti kata tersebut, seperti yang ia pahami di dalam kamus.
namun, kebanyakan penderita memiliki perbendaharaan kata dan wawasan yang melebihi anak-anak seusianya dan kerap dijuluki "profesor kecil".
para penderita sindrom asperger sering kesulitan memahami ironi, sarkasme, dan penggunaan bahasa slang, apalagi memahami mimik muka/ekspresi orang lain, dan cenderung berbahasa dengan gaya formal.
mereka juga tergolong sulit bersosialisasi dengan orang lain dan cenderung menjadi pemalu, tergantung tingkat keparahan penyakit atau perkembangan si penderita sendiri.
penderita sindrom ini kerap menjadi sasaran bullying, terutama pada usia anak dan remaja. .
para dokter melihat sindrom asperger sebagai sebuah bentuk autisme.
seringnya, disebut sebagai "autisme yang memiliki banyak fungsi/"high-functioning autism"".
hal ini berarti setiap penderita sindrom asperger terlihat seperti halnya bukan seorang autis, tetapi ketika dilihat, otak mereka bekerja secara berbeda dari orang lain.
bagian otak yang memiliki kaitan untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain juga sebenarnya mengontrol bagaimana tubuh bergerak dan juga keseimbangan tubuh.
karena itu, seorang penderita sindrom asperger terkadang mengalami masalah yang melibatkan pergerakan tubuh, seperti halnya olahraga, atau bahkan jalan kaki, yang kadang-kadang sering terpeleset, tergantung tingkat keparahannya.
mereka juga memiliki kebiasaan grogi/"nervous".
para penderita sindrom asperger memiliki kecenderungan lebih baik dibandingkan orang-orang lain dalam beberapa hal seperti tulisan dan literatur, pengetahuan umum, ilmu alam serta pemrograman komputer.
banyak penderita sindrom asperger memiliki cara penulisan yang lebih baik dibandingkan dengan cara mereka berbicara dengan orang lain.
mereka juga memiliki sebuah minat yang khusus yang mereka tekuni dan bahkan mereka menekuninya sangat detail, serta mereka justru menemukan hal-hal kecil yang orang lain sering dilewatkan atau diremehkan.
anak dengan syndrom ini perlu sebuah perhatian dan kasih sayang dari orang sekitarnya.
apabila orang tua membiarkan atau mengabaikan keberadaanya, anak tersebut dapat merasa tertekan bahkan stress berat walaupun penyandang syndrom ini terlalu kaku untuk menunjukan keinginanya.
hal ini dapat ditandai dengan adanya rasa ingin berteman namun tidak mampu mengaplikasinya.
hans asperger menguraikan gejala-gejala umum di antara keluarga pasien, terutama ayahnya, dan riset mendukung obsevasi dan kemungkinan besar adanya kontribusi genetik pada sindrom asperger (sa).
meskipun hingga saat ini belum ditemukan genetik tertentu yang dapat diidentifikasi, banyak faktor diyakini memainkan peran seolah-olah autis, memberikan unjukan phenotype yang bervariasi pada anak-anak dengan sa.</ref> bukti adanya hubungan genetik dari sa pada keluarga menunjukkan perilaku yang lebih banyak pada keluarga yang mirip dengan sa, tetapi dalam bentuk yang lebih sedikit (sebagai contoh, sedikit mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, bahasa, atau membaca).
kebanyakan riset menyatakan bahwa sa bergantung pada keturunan, tetapi sa mungkin memiliki komponen yang lebih kuat daripada autis.
kemungkinan adanya kelompok umum dari faktor genetik alela yang membuat seseorang lebih riskan terhadap berkembangnya sa; jika hal ini benar, kombinasi alela tertentu akan menentukan tingkat berat dan gejala-gejala untuk tiap individu dengan sa.
sedikit dari kasus sa dihubungkan dengan terpaparnya janin hingga berusia 8 minggu oleh teratogens (zat yang menyebabkan kecacatan lahir).
meskipun hal ini tidak boleh mengesampingkan bahwa sa dapat terjadi sesudahnya, tetapi bukti yang kuat menunjukkan bahwa sa terjadi pada saat yang sangat dini pada pertumbuhan janin.
banyak faktor-faktor lingkungan dijadikan hipotesis setelah kelahiran bayi, tetapi semua ini belum terbukti secara ilmiah.
orangtua dari anak-anak dengan sa dapat menelusuri perbedaan-perbedaan perkembangan anak-anaknya sejak usia 30 bulan, meskipun diagnosis baru ditegakkan pada usia rata-rata 11 tahun.
didefinisikan, bahwa anak-anak dengan sa yang perkembangan bahasa dan kemampuan menolong dirinya sendiri sesuai dengan jadwal (normal), maka gejala-gejala awalnya tak akan muncul (kabur) dan kondisi ini mungkin tidak akan terdiagnosa hingga usia akhir anak-anak atau bahkan lebih tua.
ketidakmampuan dalam interaksi sosial kadang-kadang bukan bukti hingga sang anak mencapai usia di mana sifat-sifat ini menjadi penting; ketidakmampuan bersosialisasi sering kali menjadi pertanda awal, ketika anak-anak berjumpa dengan teman-temannya di daycare atau preschool.
diagnosa umumnya terjadi pada usia 4 hingga 11 tahun, dan sebuah studi menganjurkan agar diagnosa tidak dilakukan sebelum usia 4 tahun.
yenny rachman () adalah seorang pemeran indonesia.
wanita berdarah aceh dan tionghoa-madura ini mengawali kariernya sebagai bintang iklan, model foto, dan peragawati sejak usia 14 tahun.
film awal debutnya "ita si anak pungut" (1973) arahan frank rorimpandey dan debut memerani peran utama lewat film "rahasia gadis" (1975).
keseriusannya dalam film telah ditunjukkan dengan diraihnya 2 piala citra melalui "kabut sutra ungu" (1979) arahan sutradara sjumandjaja dalam ffi 1980 dan "gadis marathon" (1981) arahan chaerul umam pada ffi 1982.
yenny yang pada akhir tahun 70-an dikenal sebagai salah satu bintang dari "the big five" (selain roy marten, doris callebaute, yati octavia dan rano karno) juga dinilai sebagai aktris yang lengkap.
dia bisa menjadi magnet layar yang menghasilkan "box office" bagi film-filmnya, sekaligus memberikan akting yang mampu diapreasiasi kritikus.
oleh karena itu wanita ini diberi gelar "the queen of indonesian cinema" oleh kalangan industri film indonesia.
yenny pernah menikah dengan a hanafie, bercerai dan menikah dengan budi prakoso (adik setiawan djodi).
setelah itu, yenny menikah dengan niti yudowahyo, blesteran indonesia-australia.
sayang pernikahan ini berakhir pada 11 desember 2007.
tak lama menjanda, pada tanggal 18 april 2008, yenny resmi disunting oleh supradjarto, salah seorang direksi bank bri.
dalam pernikahan itu, ketua umum pp muhammadiyah, din syamsuddin bertindak sebagai wali hakim mempelai putri, sedangkan hutomo mandala putra atau tommy soeharto menjadi saksi pernikahan.
saat ini yenny tengah mempersiapkan kembalinya ke film indonesia dengan menjadi produser film yang mengambil tema tentang kartini.
majalah ini terbit setiap bulannya pada tanggal 1, namun baru dijual untuk umum pada tanggal 10.
tebal sekitar 448 halaman dengan ukuran kertas a5 (14,8 cm x 21 cm), daftar isi ditulis melebar ke samping dan dilipat ke dalam.
majalah memuat iklan buku baru dalam jumlah cukup banyak di bagian belakang majalah.
subjek yang diliput mencakup bidang politik, ekonomi, administrasi bisnis, sosiologi, sejarah, militer, keluarga kaisar, dan pendidikan.
majalah ini memuat pengumuman pemenang berbagai penghargaan: penghargaan pembaca bungei shunjū (edisi februari), penghargaan akutagawa (edisi maret dan september), penghargaan non-fiksi sōichi ōya (edisi juni), penghargaan seichō matsumoto (edisi juli), dan penghargaan kan kikuchi (edisi desember).
edisi maret dan september juga memuat karya yang memenangkan penghargaan akutagawa.
shukan bunshun blog
bandar udara barra (juga disebut sebagai bandar udara barra eoligary) merupakan sebuah stolport yang terletak di pantai traigh mhor di ujung utara pulau barra di hebrida luar, skotlandia.
bandar udara ini sangatlah unik - karena merupakan satu-satunya bandar udara di dunia di mana penerbangan terjadwal mendarat di pantai.
bandar udara ini dioperasikan oleh highlands and islands airports limited yang mengelola beberapa bandar udara regional di skotlandia dan pulau lainnya.
pantai ini memiliki tiga landasan pacu yang ditandai dengan palang kayu di ujungnya.
ini membolehkan pesawat twin otter yang melayani bandar udara dapat mendarat sesuai arah angin.
pada saat gelombang pasang, landasan pacu tersebut berada di bawah air - jadwal penerbangan sangat tergantung dengan gelombang pasang.
penerbangan darurat juga dioperasikan pada malam hari dari bandar udara ini, dengan lampu kendaraan yang menandai garis tengah landasan di pantai.
sumali (sanskerta: सुमली; "sumalī") adalah nama seorang tokoh dalam wiracarita "ramayana" yang dikenal sebagai kakek rahwana, tokoh antagonis dalam kisah tersebut.
sumali memiliki kakak bernama mali dan adik bernama maliyawan.
ketiganya mendapat anugerah dewa brahma sehingga memiliki kesaktian yang luar biasa.
namun kesaktian tersebut disalahgunakan untuk menaklukkan kahyangan.
akhirnya, mereka pun dikalahkan oleh dewa wisnu dan terusir dari kerajaan alengka.
dikisahkan pada suatu ketika sumali dan kedua saudaranya, yaitu mali dan maliyawan bertapa memohon memohon anugerah agar mereka bertiga saling menyayangi sehingga rasa persaudaraan mereka tidak pernah putus.
serta mereka juga memohon agar memiliki kesaktian luar biasa sehingga tidak ada orang yang mampu menaklukkan mereka.
permohonan tersebut dikabulkan oleh brahma, sang dewa pencipta.
akan tetapi kesaktian tersebut justru disalahgunakan untuk menyerbu kahyangan.
sumali dan kedua saudaranya menaklukkan para dewa dan daitya.
dengan kekuasaannya, sumali meminta wiswakarma agar membuatkan sebuah kota indah dan megah.
wiswakarma terpaksa memenuhi permohonan tersebut dan membangun sebuah kota bernama alengka.
sejak saat itu sumali dan kedua saudaranya hidup dalam kemewahan di kerajaan alengka.
sumali sendiri memiliki sepuluh orang putra, bernama prahasta, akampana, wikata, kalikamuka, dumraksa, dandha, suparswa, sanadi dan barkarna.
selain itu ia juga memiliki seorang putri bernama kaikesi.
masa kejayaan sumali akhirnya berakhir.
pada suatu hari ia berhasil dikalahkan oleh para dewa yang dipimpin wisnu.
setelah kehilangan kedua saudaranya, sumali pun melarikan diri dan bersembunyi di dasar bumi.
wisnu kemudian menyerahkan kerajaan alengka kepada kubera putra wisrawa.
sumali menyusun siasat untuk merebut kembali negerinya.
ia menikahkan putrinya, yaitu kaikesi, dengan wisrawa sehingga lahir seorang putra perkasa bernama dasamuka.
setelah dewasa, dasamuka berhasil merebut kembali takhta alengka dari tangan kubera, kakak tirinya.
dasamuka ini kelak terkenal dengan nama rahwana, yang merupakan tokoh antagonis utama dalam naskah "ramayana".
versi pewayangan, terutama yang berkembang di jawa mengisahkan cerita yang sedikit berbeda.
sumali versi ini disebut putra puksara, keturunan hiranyakasipu, pendiri kerajaan alengka.
sumali memiliki permaisuri bernama danuwati dari kerajaan mantili, yang darinya lahir dua orang anak bernama sukesi dan prahasta.
meskipun sumali berwujud raksasa, tetapi sukesi dan prahasta berwujud manusia seperti ibu mereka.
sukesi yang gemar sastra tertarik untuk mempelajari "sastrajendra hayuningrat", sebuah sastra keramat yang sangat langka.
pada saat itu datang seorang resi yang tidak lain adalah kakak seperguruan sumali sendiri, bernama wisrawa.
kedatangan wisrawa adalah untuk melamar sukesi sebagai istri putranya yang bernama danapati.
sumali menyampaikan keinginan sukesi yang hanya bersedia menikah jika ada orang yang bisa mengajarinya "sastrajendra hayuningrat".
wisrawa mengaku menguasai sastra tersebut namun ia tidak berani sembarangan mengajar karena sastra tersebut sangat keramat.
barangsiapa yang mendengarnya akan memperoleh pencerahan dan kebahagiaan sejati.
sumali penasaran dan memohon agar diajari sastra tersebut.
wisrawa pun mengabulkannya.
akibat mendengar pembacaan sastra tersebut, sumali pun berubah wujud menjadi manusia, bukan lagi raksasa.
sementara itu, prahasta yang mengintai tanpa izin justru berubah wujud menjadi raksasa.
daerah istimewa yogyakarta (diy) adalah wilayah tertua kedua di indonesia setelah jawa timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian indonesia.
daerah setingkat provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus.
status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan.
kesultanan yogyakarta dan juga kadipaten paku alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul diy, memiliki status sebagai “kerajaan vasal/negara bagian/"dependent state"” dalam pemerintahan penjajahan mulai dari voc, hindia prancis (republik bataav belanda-prancis), india timur/eic (kerajaan inggris), hindia belanda (kerajaan nederland), dan terakhir tentara angkatan darat xvi jepang (kekaisaran jepang).
oleh belanda status tersebut disebut sebagai "zelfbestuurende lanschappen" dan oleh jepang disebut dengan "koti/kooti".
status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya.
status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh bapak pendiri bangsa indonesia soekarno yang duduk dalam bpupki dan ppki sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara.
tanggal 18 atau 19 agustus 1945, sultan hamengku buwono ix (hb ix) dan sri paduka paku alam viii (pa viii) mengirimkan ucapan selamat kepada soekarno-hatta atas kemerdekaan indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai presiden dan wakil presiden indonesia.
selain itu juga dikirimkan ucapan terima kasih kepada krt rajiman wediodiningrat (mantan ketua bpupki) dan penguasa jepang "nampoo-gun sikikan kakka" (南方軍 指揮官 閣下) dan "jawa saiko sikikan" (ジャワ 最高 指揮官) beserta stafnya.
pada 19 agustus 1945 "yogyakarta kooti hookookai" (ジョグジャカルタ公地奉公会) mengadakan sidang dan mengambil keputusan yang pada intinya bersyukur pada tuhan atas lahirnya negara indonesia, akan mengikuti tiap-tiap langkah dan perintahnya, dan memohon kepada tuhan agar indonesia kokoh dan abadi.
di jakarta pada 19 agustus 1945 terjadi pembicaraan serius dalam sidang ppki membahas kedudukan "kooti".
sebenarnya kedudukan "kooti" sendiri sudah dijamin dalam uud, namun belum diatur dengan rinci.
dalam sidang itu pangeran puruboyo, wakil dari "yogyakarta kooti", meminta pada pemerintah pusat supaya "kooti" dijadikan 100% otonom, dan hubungan dengan pemerintah pusat secara rinci akan diatur dengan sebaik-baiknya.
usul tersebut langsung ditolak oleh soekarno karena bertentangan dengan bentuk negara kesatuan yang sudah disahkan sehari sebelumnya.
puruboyo menerangkan bahwa banyak kekuasaan sudah diserahkan jepang kepada "kooti", sehingga jika diambil kembali dapat menimbulkan keguncangan.
ketua panitia kecil ppki untuk perancang susunan daerah dan kementerian negara, oto iskandardinata, dalam sidang itu menanggapi bahwa soal "kooti" memang sangat sulit dipecahkan sehingga panitia kecil ppki tersebut tidak membahasnya lebih lanjut dan menyerahkannya kepada "beleid" presiden.
akhirnya dengan dukungan mohammad hatta, suroso, suryohamijoyo, dan soepomo, kedudukan "kooti" ditetapkan "status quo" sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang pemerintahan daerah.
pada hari itu juga soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta kesultanan yogyakarta dan kadipaten paku alaman.piagam tersebut baru diserahkan pada 6 september 1945 setelah sikap resmi dari para penguasa monarki dikeluarkan.
pada tanggal 1 september 1945, komite nasional indonesia daerah (knid) yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan "yogyakarta kooti hookookai".
pada hari yang sama juga dibentuk badan keamanan rakyat (bkr).
usai terbentuknya knid dan bkr, sultan hb ix mengadakan pembicaraan dengan sri paduka pa viii dan ki hajar dewantoro serta tokoh lainnya.
setelah mengetahui sikap rakyat yogyakarta terhadap proklamasi, barulah sultan hb ix mengeluarkan dekret kerajaan yang dikenal dengan .
isi dekret tersebut adalah integrasi monarki yogyakarta ke dalam republik indonesia.
dekret dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh sri paduka pa viii pada hari yang sama.
dekret integrasi dengan republik indonesia semacam itu sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagai monarki di nusantara, walau tidak sedikit monarki yang menunggu ditegakkannya pemerintahan "nederland indie" setelah kekalahan jepang.
dekret semacam itu mengandung risiko yang sangat besar.
seperti di daerah sulawesi, raja kerajaan luwu akhirnya terpaksa meninggalkan istananya untuk pergi bergerilya melawan sekutu dan nica untuk mempertahankan dekritnya mendukung indonesia.
kabupaten-kabupaten tersebut tidak memiliki otonomi melainkan hanya wilayah administratif.
bupati-bupati yang mengepalai masing-masing kabupatennya disebut dengan bupati pamong praja.
mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan yang disebut dengan abdi dalem keprajan.
birokrasi kerajaan inilah yang akan menjadi tulang punggung utama kabupaten dan kota di diy sampai tahun 1950.
dengan memanfaatkan momentum terbentuknya badan pekerja komite nasional indonesia daerah yogyakarta pada 29 oktober 1945 dengan ketua moch saleh dan wakil ketua s. joyodiningrat dan ki bagus hadikusumo, sehari sesudahnya sultan hb ix dan sri paduka pa viii mengeluarkan dekret kerajaan bersama (dikenal dengan ) yang isinya menyerahkan kekuasaan legislatif pada bp kni daerah yogyakarta.
mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di jawa bagian selatan memulai persatuan kembali kedua kerajaan yang telah terpisah selama lebih dari 100 tahun.
sejak saat itu dekret kerajaan tidak dikeluarkan sendiri-sendiri oleh masing-masing penguasa monarki melainkan bersama-sama dalam satu dekret.
selain itu dekret tidak hanya ditandatangani oleh kedua penguasa monarki, melainkan juga oleh ketua badan pekerja kni daerah yogyakarta yang dirangkap oleh ketua kni daerah yogyakarta sebagai wakil dari seluruh rakyat yogyakarta.
seiring dengan berjalannya waktu, berkembang beberapa birokrasi pemerintahan (kekuasaan eksekutif) yang saling tumpang tindih antara bekas kantor komisariat tinggi ("kooti zimukyoku") sebagai wakil pemerintah pusat, "paniradya" (departemen) pemerintah daerah (kerajaan) yogyakarta, dan badan eksekutif bentukan knid yogyakarta.
tumpang tindih itu menghasilkan benturan yang cukup keras di masyarakat dan menyebabkan terganggunya persatuan.
oleh karena itu, pada 16 februari 1946 dikeluarkan maklumat no.
11 yang berisi penggabungan seluruh birokrasi yang ada ke dalam satu birokrasi jawatan (dinas) pemerintah daerah yang untuk sementara disebut dengan paniradya.
selain itu melalui maklumat-maklumat no 7, 14, 15, 16, dan 17, monarki yogyakarta mengatur tata pemerintahan di tingkat "kalurahan" (sebutan pemerintah desa saat itu).
untuk merumuskan susunan dan kedudukan daerah yogyakarta, bp knid juga menyelenggarakan sidang maraton untuk merumuskan ruu pokok pemerintahan yogyakarta sampai awal 1946.
ruu ini tidak kunjung selesai karena perbedaan yang tajam antara bp knid, yang menghendaki yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah lain, dengan kedua penguasa monarki, yang menghendaki yogyakarta menjadi daerah istimewa.
akhirnya ruu yang terdiri dari 10 bab tersebut dapat diselesaikan.
kesepuluh bab tersebut adalah:
sambil menunggu uu yang mengatur susunan daerah yang bersifat istimewa sebagaimana pasal 18 uud, maka sultan hb ix dan sri paduka pa viii dengan persetujuan bp dpr diy (dewan daerah) pada 18 mei 1946 mengeluarkan maklumat no.
18 yang mengatur kekuasaan legeslatif dan eksekutif (lihat ).
maklumat ini adalah realisasi dari keputusan sidang kni daerah yogyakarta pada 24 april 1946.
setelah menyetujui rencana maklumat itu, knid membubarkan diri dan digantikan oleh dewan daerah yang dibentuk berdasarkan rencana maklumat.
dalam sidangnya yang pertama dpr diy mengesahkan rencana maklumat no 18 yang sebelumnya telah disetujui dalam sidang kni daerah yogyakarta tersebut.
dalam maklumat ini secara resmi nama daerah istimewa yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua monarki kesultanan dan pakualaman dalam sebuah daerah istimewa.
persatuan ditunjukkan dengan hanya ada sebuah parlemen lokal untuk diy dan ibu kota yogyakarta (gabungan kabupaten kota kasultanan dan kabupaten kota paku alaman) bukan dua buah (satu untuk kesultanan dan satunya untuk paku alaman).
tidak dimungkiri juga terdapat perbedaan pendapat antara knid dengan monarki yang tercermin dengan adanya dua tanggal pengumuman maklumat yaitu tanggal 13 dan 18 mei 1946.
selain itu juga tampak dari materi maklumat dengan ruu.
dari sepuluh bab yang diusulkan, sebanyak tiga bab tidak ditampung, yaitu bab 1 tentang kedudukan diy, bab 6 tentang keuangan, dan bab 7 tentang dewan pertimbangan.
maklumat no.
18 tersebut menetapkan bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh dprd (dewan daerah, dewan kota, dewan kabupaten, dan dewan kalurahan) sesuai dengan tingkatan pemerintahan masing-masing.
kekuasaan eksekutif dipangku secara bersama-sama oleh dewan pemerintah daerah dan kepala daerah (sultan hb ix dan sri paduka pa viii, bupati kota kasultanan dan bupati kota, bupati pamong praja kabupaten) sesuai dengan tingkatannya.
pemerintahan yang dianut adalah "collegial bestuur" atau direktorium karena badan eksekutif tidak berada di tangan satu orang melainkan banyak orang.
alasan yang digunakan waktu itu adalah untuk persatuan dan menampung kepentingan dari berbagai pihak.
dewan pemerintah ini dipilih dari dan oleh dprd serta bertanggung jawab kepada dprd.
namun demikian kedua raja tidak bertanggung jawab kepada dprd, melainkan pada presiden (lihat naskah lengkap).
maklumat ini kemudian menjadi haluan jalannya pemerintahan daerah di yogyakarta sampai ditetapkannya uu yang mengatur diy.
dprd-dprd dan dewan pemerintah segera dibentuk pada tiap tingkatan pemerintahan.
parlemen lokal tersebut bersama-sama dewan pemerintah pada masing-masing tingkatan menjalankan pemerintahan.
namun demikian otonomi belum diserahkan sepenuhnya ke tingkat kabupaten dan kota.
pada 1947 pemerintah pusat mengeluarkan uu no.
17 tahun 1947 tentang pembentukan "haminte"-kota yogyakarta atas usulan dewan kota yogyakarta.
ini tidak mengherankan sebab sejak 5 januari 1946 yogyakarta menjadi ibu kota indonesia.
dalam uu tersebut kota yogyakarta dikeluarkan dari diy dan mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat.
keadaan demikian menimbulkan keberatan dari sultan hb ix.
sebagai penyelesaian, maka pada 22 juli 1947 mr.
soedarisman poerwokoesoemo diangkat menjadi wali kota "haminte"-kota yogyakarta dengan tiga sk sekaligus yaitu dari presiden, mendagri, dan sultan hb ix, menggantikan m. enoch (wali kota yogyakarta pertama) yang turut pergi mengungsi mendampingi presiden karena terjadi agresi militer belanda i.
pada tahun 1948, pemerintah pusat mulai mengatur pemerintah daerah dengan mengeluarkan uu no.
22/1948 tentang uu pokok pemerintahan daerah.
dalam uu tersebut diatur susunan dan kedudukan daerah istimewa baik dalam diktum maupun penjelasannya.
walaupun demikian, pemerintah pusat belum sempat mengeluarkan uu untuk membentuk pemerintahan daerah karena harus menghadapi agresi militer belanda ii pada 19 desember 1948 yang menghajar ibu kota yogyakarta.
pemerintahan diy-pun ikut menjadi lumpuh.
sultan hb ix dan sri paduka pa viii meletakkan jabatan sebagai kepala daerah istimewa sebagai protes kepada belanda.
pasca serangan oemoem 1 maret 1949, yogyakarta dijadikan daerah militer istimewa dengan gubernur militer sri paduka paku alam viii.
keadaan ini berlangsung sampai tahun 1950.
diy secara formal dibentuk dengan (bn 1950 no.
3) yang diubah dengan (bn 1950 no.
48).
kedua uu tersebut diberlakukan mulai 15 agustus 1950 dengan (bn 1950 no.
58).
uu 3/1950 tentang pembentukan daerah istimewa yogyakarta sangatlah singkat (hanya 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi).
uu tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota dprd, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan.
uu 19/1950 sendiri adalah perubahan dari uu 3/1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi diy.
status keistimewaan yogyakarta tidak diatur lagi dalam uu pembentukan karena telah diatur dalam uu 22/1948 (lihat periode ii di atas).
dalam uu 3/1950 disebutkan secara tegas yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat povinsi dan bukan sebuah provinsi.
walaupun nomenklaturnya mirip, namun saat itu mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amat berbeda terutama dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerahnya (lihat uu 22/1948 di atas).
walau begitu diy bukan pula sebuah monarki konstitusional.
pembagian diy menjadi kabupaten-kabupaten dan kota yang berotonomi diatur dengan (bn 1950 no.
44) dan (bn 1950 no.
45).
kedua undang-undang tersebut diberlakukan dengan (bn 1950 no.
59).
menurut undang-undang tersebut diy dibagi menjadi kabupaten-kabupaten bantul (beribu kota bantul), sleman (beribu kota sleman), gunung kidul (beribu kota wonosari), kulon progo (beribu kota sentolo), adikarto (beribu kota wates), dan kota besar yogyakarta.
untuk alasan efisiensi, pada tahun 1951, kabupaten adikarto yang beribu kota wates digabung dengan kabupaten kulon progo yang beribu kota sentolo menjadi kabupaten kulon progo dengan ibu kota wates.
penggabungan kedua daerah ini ditetapkan oleh (ln 1951 no.
101).
semua uu mengenai pembentukan diy dan kabupaten dan kota di dalam lingkungannya, dibentuk berdasarkan uu 22/1948.
pada tahun 1951 yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah indonesia.
pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di daerah istimewa dan kabupaten.
pemilu dilangsungkan dalam dua tahap, tidak secara langsung.
pemilih memilih electors yang kemudian electors memilih partai (selo sumardjan 1962, hal 101).
komposisi dprd didominasi dari masyumi (18 kursi dari total 40 kursi), sisanya dibagi oleh enam parpol lainnya.
tercatat dua parpol lokal yang mengikuti pemilu ini yaitu ppdi dan sspp.
sementara itu kekuasaan eksekutif tetap dijalankan oleh dewan pemerintah daerah yang beranggotakan lima orang yang dipilih oleh dan dari dprd sesuai dengan tingkatannya.
untuk tingkatan daerah istimewa, selain lima orang tersebut, dewan pemerintah juga diisi oleh kedua raja (sultan hb ix dan sri paduka pa viii).
namun keduanya tidak bertanggung jawab kepada dprd melainkan langsung kepada presiden.
perubahan yang cukup penting, pasca uu 3/1950 adalah perubahan wilayah.
wilayah birokrasi eksekutif yang menjadi diy adalah wilayah negara gung yang dibagi 3 kabupaten yakni kota, kulonprogo dan "kori" dan kemudian menjadi 4 kabupaten 1 kota.
sejak 1945 birokrasi ini pula yang menjadi tulang punggung birokrasi diy (lihat periode i di atas).
dengan kata lain birokrasi pemda diy sebenarnya merupakan pengembangan dari "kanayakan" yang memerintah "nagari dalem" (dahulu dikepalai oleh "pepatih dalem").
sementara wilayah mancanegara, yang tidak dikuasai belanda tetapi dikelola dengan sistem bagi hasil, menjadi wilayah ri dengan pernyataan singkat [dari sultan hb ix]: “saya cukup berkuasa di bekas wilayah negara gung saja”.
sehingga wilayah-wilayah: madiun, pacitan, tulung agung, dan trenggalek yang dikenal sebagai "metaraman" dilepas ke republik indonesia.
wilayah karaton (keraton/istana) menjadi sempit.
sultan hb ix sebagai pemimpin birokrasi kebudayaan terbatas hanya di "cepuri" keraton.
tugas kepangeranan yang dalam masa belanda dan jepang ada gaji cukup untuk membina lingkungan, namun dengan uu no 3/1950 (setelah resmi menjadi daerah istimewa), para pangeran di kesultanan tidak ada kedudukan.
yang menjadi gubernur adalah sultan, tapi keluarga pangeran tidak ada kaitan dengan birokrasi.
inilah penjelasan bahwa diy juga bukan merupakan monarki konstitusi.
pada dasarnya, kedua birokrasi ini semula dipimpin oleh sultan hb ix.
namun karena sedang menjabat sebagai menteri sampai 1952, dia tidak dapat aktif menjadi kepala daerah.
oleh karena itu bagian kepatihan dipimpin oleh sri paduka pa viii sedangkan bagian keraton yang disebut "parentah hageng karaton" dipimpin oleh gp hangabehi.
proses pemisahan antara negara ("nagari dalem") dan istana ("karaton dalem") tidak mulus begitu saja.
terdapat keberatan-keberatan yang datang baik dari kalangan istana maupun partai politik yang duduk di parlemen lokal.
walaupun demikian setelah memakan waktu akhirnya pemerintahan "nagari dalem" berubah menjadi pemerintahan daerah istimewa dan "karaton" (keraton) dalem tetap dikelola oleh dinasti hamengku buwono.
pengaturan keistimewaan diy dan pemerintahannya selanjutnya diatur dengan uu no 1/1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.
uu ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 131-133 uuds 1950.
pengaturan daerah istimewa terdapat baik dalam diktum maupun penjelasannya.
secara garis besar tidak terjadi perubahan yang mencolok tentang pengaturan pemerintahan di yogyakarta saat itu dengan peraturan sebelumnya (uu 22/1948).
pada masa pemberlakuan uu ini terjadi "masalah pamong praja" yang melibatkan benturan keras antara korps pamong praja sebagai 'metamorfosis' "abdidalem kepatihan" yang sejak semula menjadi tulang punggung birokrasi diy dengan dewan pemerintah daerah yang memiliki dukungan dprd diy yang sedang dikuasai oleh pki yang menghendaki hapusnya pamong praja.
demi kelancaran tata pemerintahan, sesuai dengan mosi dewan perwakilan rakyat daerah istimewa yogyakarta nomor 6/1952 tertanggal 24 september 1952, daerah-daerah enclave imogiri (milik kasunanan), kota gede (juga milik kasunanan), dan ngawen (milik mangkunagaran) dilepaskan dari provinsi jawa tengah dan kabupaten-kabupaten yang bersangkutan kemudian dimasukkan ke dalam wilayah daerah istimewa yogyakarta dan kabupaten-kabupaten yang wilayahnya melingkari daerah-daerah enclave tersebut.
penyatuan enclave-enclave ini ditetapkan oleh (ln 1957 no.
5) yang kemudian disetujui oleh dpr menjadi (ln 1958 no.
33, tln 1562).
sambil menunggu uu pemerintahan daerah yang baru setelah dekret presiden 5 juli 1959, presiden mengeluarkan penpres no 6 tahun 1959 sebagai penyesuaian uu 1/1957 terhadap uud 1945 yang diberlakukan kembali.
pengaturan daerah istimewa dalam peraturan ini juga tidak banyak berbeda.
selain itu sultan hb ix mulai aktif kembali dalam politik nasional, praktis kepemimpinan sehari-hari diy di pegang oleh sri paduka pa viii.
tanggal 1 september 1965, sebulan sebelum terjadi g30s/pki, pemerintah mengeluarkan uu no.
18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah.
dalam uu ini yogyakarta dijadikan sebuah provinsi (sebelumnya adalah daerah istimewa setingkat provinsi [lihat periode iii di atas]).
dalam uu ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara "de facto" maupun "de jure" yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan.
dengan demikian yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh pusat.
uu ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagi aceh maupun yogyakarta di kemudian hari .
mulai dengan keluarnya uu no 18/1965 dan uu pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan yogyakarta semakin hari semakin kabur.
tahun 1973, sultan hb ix diangkat menjadi wakil presiden indonesia.
otomatis dia tidak bisa aktif dalam mengurusi diy.
oleh karena itu pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh sri paduka pa viii.
kebijakan tentang status yogyakarta diteruskan oleh pemerintah pusat dengan uu no.
5 tahun 1974 tentang pemerintah daerah (ln 1974 no 38; tln 3037).
di sini provinsi d.i.
yogyakarta diatur secara khusus di aturan peralihan.
dengan uu ini, susunan dan tata pemerintahan diy praktis menjadi sama dengan daerah-daerah lain di indonesia.
satu-satunya perbedaan adalah kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa, beberapa urusan agraria dan beberapa pegawai pemda yang merangkap menjadi "abdi dalem keprajan" (lihat periode i dan iii di atas).
sultan hb ix kembali aktif melaksanakan tugas sebagai gubernur/kepala daerah istimewa setelah berhenti sebagai wakil presiden pada tahun 1978.
melihat keistimewaan yang semakin kabur, dprd diy periode 1977-1982 menyatakan pendapat dan kehendaknya bahwa sifat dan kedudukan istimewa diy perlu dilestarikan terus sampai masa mendatang sesuai dengan uud 1945 dan isi serta maksud uu 3/1950.
putusan dprd ini tertuang dalam keputusan dpr diy no.
4/k/dprd/1980.
sultan hb ix hanya sepuluh tahun memangku kembali sebagai gubernur/kepala daerah istimewa.
pada 1988, dia wafat di amerika serikat saat berobat.
sultan hamengku buwono ix tercatat sebagai gubernur terlama yang menjabat di indonesia antara 1945-1988 dan raja kesultanan yogyakarta terlama antara 1940-1988.
pemerintah pusat tidak mengangkat sultan hamengku buwono x (hb x) sebagai gubernur definitif melainkan menunjuk sri paduka paku alam viii, wakil gubernur/wakil kepala daerah istimewa, sebagai penjabat gubernur/kepala daerah istimewa.
pada saat reformasi, tanggal 20 mei 1998, sehari sebelum pengunduran diri presiden terdahulu ("former president") presiden soeharto, sultan hb x bersama-sama dengan sri paduka pa viii mengeluarkan sebuah maklumat yang pada pokoknya berisi "ajakan kepada masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi damai, mengajak abri (tni/polri) untuk melindungi rakyat dan gerakan reformasi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan mengajak masyarakat untuk berdoa bagi negara dan bangsa".
maklumat tersebut dibacakan di hadapan masyarakat dalam acara yang disebut "pisowanan agung".
beberapa bulan setelahnya dia menderita sakit dan meninggal pada tahun yang sama.
sri paduka paku alam viii tercatat sebagai wakil gubernur terlama (1945-1998) dan pelaksana tugas gubernur terlama (1988-1998) serta pangeran paku alaman terlama (1937-1998).
meninggalnya sri paduka pa viii menimbulkan masalah bagi pemerintahan provinsi diy dalam hal kepemimpinan.
terjadi perdebatan antara pemerintah pusat, dprd provinsi diy, pihak keraton yogyakarta dan puro paku alaman, serta masyarakat.
keadaan ini sebenarnya disebabkan oleh kekosongan hukum yang ditimbulkan uu no.
5/1974 yang hanya mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur provinsi diy saat dijabat oleh sultan hb ix dan sri paduka pa viii, dan tidak mengatur masalah suksesinya.
atas desakan rakyat, sultan hb x ditetapkan sebagai gubernur/kepala daerah istimewa oleh pemerintah pusat untuk masa jabatan 1998-2003.
karena suksesi di puro paku alaman untuk menentukan siapa yang akan bertahta menjadi pangeran adipati paku alam tidak berjalan mulus, maka sultan hb x tidak didampingi oleh wakil gubernur/wakil kepala daerah istimewa.
pada tahun 1999 sri paduka paku alam ix naik tahta, namun dia belum menjabat sebagai wakil gubernur/wakil kepala daerah istimewa.
untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah pusat dalam uu no.
22/1999 tentang pemerintahan daerah (ln 1999 no 60; tln 3839) mengatur masalah suksesi bagi kepemimpinan di provinsi diy.
sedangkan masalah birokrasi dan tata pemerintahan provinsi diy adalah sama dengan provinsi-provinsi lainnya ..
pihak provinsi diy pernah mengajukan usul uu keistimewaan yogyakarta untuk menjalankan aturan pasal 18b konstitusi pada 2002.
namun usul tersebut tidak mendapat tanggapan positif bila dibandingkan dengan prov nad dan prov papua dengan dikembalikan lagi ke daerah.
kedua provinsi tersebut telah menerima otonomi khusus masing-masing dengan uu no 18/2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi aceh (ln 2001 no.114; tln 4134) dan uu no 21/2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (ln 2001 no 135; tln 4151).
ketika masa jabatan sultan hb x berakhir pada tahun 2003, kejadian pada tahun 1998 terulang kembali.
dprd prov di yogyakarta menginginkan pemilihan gubernur sesuai uu 22/1999.
namun kebanyakan masyarakat menghendaki agar sultan hb x dan sri paduka pa ix ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur.
sekali lagi sultan hb x dan sri paduka pa ix diangkat menjadi gubernur dan wakil gubernur dengan masa jabatan 2003-2008.
tahun 2004, masalah keistimewaan kembali bergolak.
dalam uu no 32/2004 tentang pemerintahan daerah (ln 2004 no 125; tln 4437), status keistimewaan provinsi diy tetap diakui, namun diisyaratkan akan diatur secara khusus seperti provinsi-provinsi: nad, dki jakarta, dan papua.
namun sebelum uu yang mengatur status keistimewaan provinsi diy diterbitkan, seluruh pelaksanaan pemerintahan mengacu pada uu tersebut.
sama seperti daerah provinsi yang lain, kecuali aceh dan papua, pemerintahan provinsi diy dibagi menjadi dinas, badan, kantor, rumah sakit, serta sekretariat pemprov dan dprd.
pada 2006 sekali lagi provinsi diy mengajukan usul namun sekali lagi pula usul itu dikembalikan seperti usulan empat tahun sebelumnya.
di tengah silang pendapat masyarakat mengenai keistimewaan diy, pada 7 april 2007, sultan hb x mengeluarkan pernyataan bersejarah lewat orasi budaya pada perayaan ulang tahunnya yang ke-61, yang pada intinya tidak bersedia lagi untuk dipilih sebagai gubernur diy setelah masa jabatannya selesai tahun 2008.
pernyataan sultan hb x itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
sofian effendi (rektor ugm pada saat itu) menyampaikan bahwa keraton memang tidak perlu ikut kegiatan dalam pemerintahan sehari-hari, sultan atau keraton harus harus di atas itu tetapi keuangan keraton harus dijamin anggaran daerah.
sedangkan keistimewaan diy menurutnya dapat meniru kesultanan di malaysia atau sistem monarki parlementer inggris.
sementara itu purwo santoso pakar otda ugm menilai sebagai langkah positif bagi perkembangan demokrasi dan tidak menyalahi keistimewaan.
bagi roy suryo pakar telematika yang juga kerabat paku alaman pernyataan sultan hb x merupakan “sabdo pandhito ratu” dan memerlukan penelaahan lebih lanjut.
roy berharap keistimewaan diy tidak dirusak dengan adanya pilkada.
herry zudianto (wali kota yogyakarta) tidak setuju keraton dan raja dipisahkan sama sekali dari sistem pemerintahan.
sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh kompas pada 13 april 2007 menunjukkan 74,9% responden setuju jika jabatan gubernur di pegang oleh kerabat keraton yogyakarta.
persentase ini lebih besar daripada responden yang setuju dipegang oleh masyarakat umum (63,5%) maupun oleh kerabat pura paku alaman (59,1%).
terlihat dalam jajak pendapat ambiguitas sikap masyarakat yogyakarta.
senada dengan itu jajak pendapat yang dilakukan oleh pspa selama bulan maret (sebelum statement dikeluarkan) menunjukkan 70,3 persen responden menyetujui jika gubernur diy dipilih secara langsung.
dalam sebuah jajak pendapat berseri yang dilakukan oleh kompas pada 21-22 desember 2006 dan 13 april 2007 menyangkut persepsi masyarakat mengenai nilai keistimewaan diy terjadi sebuah pergeseran.
pada desember 2006 keberadaan sultan yogyakarta sebagai gubernur masih menjadi hal utama yang menentukan keistimewaan diy (32,2%) disusul oleh keberadaan keraton, pusat kebudayaan dan seniman, kota pariwisata (27,7%).
setelah pernyataan ketidaksediaan sultan sebagai gubernur pada april 2007 porsi terbesar ditunjukkan oleh nilai historis diy yang berperan dalam sejarah perjuangan bangsa (41,4%; sebelumnya hanya 15,7%) disusul oleh keberadaan sultan sebagai gubernur (32,0%; sebelumnya 32,2%).
sedangkan opsi keberadaan keraton melorot menempati urutan empat (7,6%).
untuk mengakomodir keistimewaan diy yang tidak jelas arahnya, pah i dewan perwakilan daerah membentuk tim kerja yang diketuai oleh subardi (anggota dpd perwakilan diy) untuk menjaring aspirasi.
sementara itu depdagri mempercayakan jurusan ilmu pemerintahan (jip) fisipol ugm untuk menyusun ruu keistimewaan (ruuk) yang telah memaparkan hasilnya di depan dprd diy pada 14 juni 2007.
akhirnya pada 2 juli 2007 diadakan uji sahih ruuk.
sebagai narasumber dalam ujisahih tersebut adalah wakil kraton gbph joyokusumo, tim ruu jip bambang purwoko, dosen fh ugm aminoto dan ketua tim perumus naskah akademik dan pah i dpd ri jawahir thontowi.
dalam uji sahih terungkap bahwa pihak keraton tidak menginginkan adanya sebuah lembaga baru, cukup dua lembaga: keraton beserta puro di satu kelompok dan pemda (pemprov dan dprd) di kelompok satunya.
walaupun depdagri menarget sebelum akhir 2007 ruu keistimewaan diy sudah diserahkan kepada dpr, namun kenyataannya sampai juni 2008 ruu keistimewaan masih terkatung-katung di setneg dan depkumham.
sementara itu dpd telah melangkah lebih jauh dengan mengesahkan ruu perubahan ketiga uu no 3 tahun 1950 tentang pembentukan diy.
ruu ini sudah diterima oleh bamus dpr dan telah disetujui pada 6 maret 2008 dalam surat bernomor tu.04/1871/dpr ri/iii/2008 serta telah diserahkan ke komisi ii dpr untuk dibahas.
sementara itu di daerah terjadi pergolakan terkait ruu keistimewaan maupun pro kontra suksesi gubernur yogyakarta.
pada 25 maret 2008 sekitar 10 ribu orang dari berbagai kabupaten di diy menggelar “sidang rakyat” di halaman gedung dprd diy.
acara tersebut pada intinya dimaksudkan untuk menyerukan agar dprd diy segera menyelenggarakan rapat paripurna khusus untuk membuat keputusan politik sesuai aspirasi masyarakat diy dan menolak rancangan undang-undang keistimewaan (ruuk) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat.
sehari sebelumnya tanggal 24 juga terjadi aksi masa yang serupa.
menindak lanjuti berbagai aksi masa baik yang mendukung penetapan (baca: kubu konservatif) maupun yang mendukung pemilihan gubernur (baca: kubu liberal) rapat gabungan pimpinan dprd diy pada 10 april 2008 sepakat untuk menggelar rapat paripurna dewan yang direncanakan digelar 17 april 2008.
setelah sempat tertunda dprd diy memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) akselerasi (percepatan) keistimewaan yogyakarta.
keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna (rapur) dprd diy yang dipantau utusan departemen dalam negeri pada 23 april 2008.
secara substansi, terkait kepemimpinan diy, pansus sudah sepakat mengangkat kembali sri sultan hamengku buwono x dan sri paduka paku alam ix sebagai gubernur dan wakil gubernur diy periode 2008-2013.
namun substansi ruuk belum selesai dirumuskan.
sementara itu kraton ngayogyakarta hadiningrat menolak bicara soal usulan materi ruu keistimewaan diy.
selain ingin tetap berada di tengah, juga posisi kraton sudah tunduk pada negara kesatuan republik indonesia (nkri).
selain itu sultan menegaskan, sejak maklumat 5 september 1945, posisi kraton sudah menjadi bagian dari republik.
karena itu, kraton akan tunduk dengan perundang-undangan.
terkait dengan ruuk, memang bisa muncul pro dan kontra.
namun demikian aspirasi masyarakat harus dapat diperhatikan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat.
pansus percepatan ruu keistimewaan dprd diy akhirnya menyelesaikan tugasnya pada 30 juni 2008 dengan penyampaian laporan di hadapan rapat paripurna dprd.
rapat paripurna dprd diy pun menyepakati (dengan catatan) rekomendasi pansus menjadi keputusan politik dewan yang antara lain mendesak pemerintah pusat agar menetapkan sri sultan hamengku buwono x dan sri paduka paku alam ix sebagai gubernur dan wakil gubernur diy 2008-2013 dan agar mempercepat pembahasan ruu keistimewaan diy.
akhirnya ruu keistimewaan diy diserahkan oleh pemerintah (depdagri) kepada dpr ri pada pertengahan agustus 2008 untuk dibahas.
sementara itu pihak keraton yogyakarta (baca: keluarga keraton/adik-adik sultan) juga menyiapkan dan mengirimkan draf ruu keistimewaan diy kepada dpr ri sebagai bahan masukan di samping berbagai draf yang ada.
substansi istimewa bagi daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat dalam kontrak politik antara nagari kasultanan yogyakarta & kadipaten puro pakualaman dengan pemimpin besar revolusi soekarno sebagaimana dituangkan dalam pidato penobatan hb ix, 18 maret 1940; piagam kedudukan sri sultan hamengku buwono ix & sri paduka pakualam viii tanggal 19 agustus 1945; amanat 5 september 1945; amanat 30 oktober 1945; amanat proklamasi kemerdekaan nkri-diy, 30 mei 1949; penjelasan pasal 18,uud 1945; pasal 18b (ayat 1 & 2), uud nkri 1945; pasal 2, uu no.
3/1950; amanat tahta untuk rakyat, 1986.
pertama, istimewa dalam hal sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa (sebagaimana diatur uud 45, pasal 18 & penjelasannya mengenai hak asal usul suatu daerah dalam teritoir negara indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbestuurende-landschappen & volks-gemeenschappen serta bukti - bukti authentik/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan pendidikan nasional & kebudayaan indonesia;
kedua, istimewa dalam hal bentuk pemerintahan daerah istimewa yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah kasultanan & pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah negara kesatuan republik indonesia (sebagaimana disebutkan dalam amanat 30 oktober 1945, 5 oktober 1945 & uu no.3/1950);
ketiga, istimewa dalam hal kepala pemerintahan daerah istimewa yogyakarta yang dijabat oleh sultan & adipati yang bertahta (sebagaimana amanat piagam kedudukan 19 agustus 1945 yang menyatakan sultan & adipati yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang sultan & adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya).
polemik keistimewaan daerah istimewa yogyakarta ini makin berlarut - larut disebabkan oleh: pertama, manuver politik terkait konvensi pencalonan presiden pemilu 2004 & pemilu 2009 (radar jogja,28/9/10) serta penolakan hb x menjadi gubernur yang tertuang dalam orasi budaya pada saat ulang tahun ke 61 pada tanggal 7 april 2007, setelah melakukan melakukan laku spiritual memohon petunjuk tuhan memutuskan untuk tidak bersedia menjabat gubernur setelah periode kedua masa jabatannya berakhir 2008 (radar jogja, 29/9/10);
kedua, setiap produk undang - undang yang mengatur tentang pemerintah daerah (uu no.
5/1969, uu 5/1974, uu no.
22/99, uu no.
32/2004) tidak mampu menjangkau, mengatur dan melindungi hak asal - usul suatu daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang - undang dasar 1945, pasal 18 & penjelasannya maupun amanat uud 1945 (hasil amendemen), pasal 18 b (ayat 1 & 2);
ketiga, pemahaman posisi serta substansi bagi daerah istimewa yogyakarta dalam negara kesatuan republik indonesia belum dipahami secara utuh dan benar oleh penerus tahta kasultanan & pakualaman (pasca hb ix & pa viii) maupun oleh penerus tahta kepresidenan (pasca soekarno & hatta) maupun oleh masyarakat luas;
keempat, ketidak pahaman para penerus & pengisi kemerdekaan karena perubahan orientasi tata pemerintahan dari geo-cultural (ranah kebudayaan) yang bernama nusantara menjadi geo-politics (ranah politik) yang bernama indonesia sebagaimana disebutkan dalam bhineka tunggal ika belum dioperasionalisasikan secara yuridis formal dalam tata kehidupan sosial masayarakat & pemerintahan nkri;
kelima, perpindahan orientasi politik atau mazhab politik berdirinya negara dengan sistem continental menjadi anglo saxon dalam pelaksanaan pemerintah pasca reformasi semakin mengkacaukan sistem & hukum tata negara indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya amendemen uud 1945 tanpa melalui referendum sebagaimana diamanatkan oleh uu no.
10/1985 dan perubahan sistem demokrasi dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung & ternyata pilihan langsung ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya karena secara diam - diam telah terbukti bertentangan dengan sila ke iv pancasila;