taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
di antara 4 keadaan tersebut yang paling baik adalah keadaan yang pertama yaitu keadaan yang likwid dan solvable (sehat), yang paling tidak baik adalah keadaan ke 4 yaitu keadaan yang illkwid dan insolvable (tidak sehat atau bangkrut), di antara nomor 2 dan 3 (kondisi rawan) meskipun kurang baik tetapi keadaan mana yang masih lebih baik .
di antara nomor 2 dan 3 tersebut, keadaan yang masih lebih baik adalah keadaan nomor 2 yaitu keadaan yang likwid tetapi insolvable, karena kalau pada saat jangka pendek perusahaan bisa membayar semua kwajiban keuangannya tetapi jangka panjang kesulitan keuangan, masih dapat memperbaiki struktur keuangannya dengan menambah modal sendiri atau pinjaman karena masih dipercaya oleh fihak ketiga, tetapi kalau keadaan yang ke 3 yaitu keadaan yang illikwid tetapi solvable, dalam jangka pendek perusahaan kesulitan memenuhi kwajiban keuangannya tetapi jangka panjang tidak ada masalah keuangan.
kalau jangka pendek sudah kesulitan memenuhi kwajiban keuangannya perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari fihakinternal maupun eksternal perusahaan terutama bank, sehingga kalau membutuhkan tambahan modal dari pinjaman akan sulit terpenuhi, dan untuk fihak internal perusahaan dampaknya akan menurunkan semangat kerja.
berdasarkan ketentuan umum pasal 1 undang-undang tenaga kerja tahun 2003 no 17, serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
pada 15 september 1945 lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama bbi (barisan buruh indonesia).
bbi mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan partai buruh.
dalam kongresnya pada bulan september 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah partai buruh indonesia.
bbi juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional.
untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, bbi membentuk laskar buruh bersenjata di pabrik pabrik.
untuk kaum perempuan dibentuk barisan buruh wanita (bbw).
bbi dilebur menjadi gasbi (gabungan serikat buruh indonesia) pada 1946.
serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur gasbi keluar dan membentuk gasbv (gabungan serikat buruh vertikal).
tetapi pada bulan november, tahun yang sama, atas usaha alimin dan harjono, gasbi dan gasbv berhasil dilebur menjadi sobsi (sentral organisasi buruh seluruh indonesia).
sobsi sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian renville pada 1948.
tetapi tidak lama kemudian sobsi berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya.
bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, sobsi kemudian menegaskan menolak perjanjian renville.
sobsi kemudian menyatakan keluar dari hissbi (himpunan serikat-serikat buruh indonesia) karena perbedaan garis politik.
soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya dan dewan nasional pada tahun 1957.
kabinet karya ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-orang di parlemen dan partai politik.
buruh sebagai golongan fungsional mendapatkan tempat di dewan perancang nasional.
anggota dewan ini 77 orang, dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh/pegawai yaitu dari sobsi, sobri,rks dan dua orang dari kbki.sementara di dewan pertimbangan agung, duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari sobsi dan kbki.
jenis organisasi serikat buruh ini terdiri dari para buruh tanpa memperhatikan perbedaan keterampilan, tempat kerja dan siapa majikan mereka.
pada awalnya serikat jenis ini cenderung mengorganisir buruh tidak terampil seperti serikat buruh kejuruan.
bentuk organisasi ini merupakan alternatif yang terbaik dalam proses pengorganisasian serikat buruh di negara-negara kecil di mana tidak ada satu serikat buruh yang cukup maju.
meskipun demikian, bentuk organisasi buruh seperti ini bukan tanpa kelemahan.
mulanya mungkin saja ada persaingan di antara anggota serikat buruh ini yang dapat memperlemah kekuatan gerakan buruh.
selain itu, organisasi serikat buruh jenis ini sering kesulitan untuk membentuk suatu kebijakan yang dapat memuaskan setiap anggotannya yang berbeda-beda jenis pekerjaan dan perusahaan.
tapi hal tersebut dapat diatasi dengan membentuk struktur organisasi perwakilan per wilayah yang berimbang.
jenis organisasi ini menyatukan seluruh buruh di dalam suatu cabang industri tertentu, seperti serikat buruh makanan atau industri sejenis, logam atau industri kimia.
dengan demikian, tidak ada perbedaan antara buruh terampil dan buruh tidak terampil, buruh kerah putih (white color) atau kerah biru (blue color).
semuanya bersatu dalam satu organisasi yang bergerak dalam satu cabang industri tertentu.
sesuai dengan pasal 102 uu tenaga kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
gerakan politik tak berarti harus mendirikan parpol, menjadi anggota badan legislatif atau kepala daerah.
namun, gerakan buruh memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan politik negara, khususnya terkait nasib buruh.
bung karno pernah mengatakan, gerakan buruh harus melakukan machtsvorming, proses pembangunan atau pengakumulasian kekuatan, melalui pewadahan setiap aksi dan perlawanan kaum buruh dalam serikat buruh, menggelar kursus politik, mencetak dan menyebarluaskan terbitan, mendirikan koperasi buruh, dan sebagainya.
terlepas dari kesalahan gerakan buruh di masa orde lama yang terlalu fokus ke dalam urusan politik ketimbang kesejahteraan buruh, satu hal yang membuat gerakan buruh dulu kuat: mereka memiliki pemahaman ideologis jernih dan pengaruh politik yang kuat.
ini terjadi karena ada pendidikan politik buruh yang diajarkan dalam organisasi buruh.
seseorang yang telah memiliki pemahaman ideologi akan militan: tak mau jadi kutu loncat, berpindah-pindah ke organisasi lain.
jadi, sekalipun serikat buruh dulu terpecah dalam berbagai faksi, perpecahan didasarkan karena perbedaan ideologis.
itu bedanya dengan gerakan buruh era reformasi.
ratusan serikat buruh nasional saat ini kebanyakan lahir akibat perpecahan yang dilatari masalah personal: karena kalah dalam perebutan suara saat kongres, marah dan mendirikan organisasi baru.
banyak dari gerakan buruh ini akhirnya terjebak pada kepentingan personal dan perjuangannya terbatas pada tuntutan normatif.
minimnya kemampuan finansial akibat minimnya anggota yang membayar iuran membuat aktivis buruh memilih jalur yang dirasa akan memberikan hasil tercepat dengan cara instan.
gerakan buruh indonesia harus segera berefleksi, mengapa kebebasan berserikat yang luas ini belum mampu menunjukkan efek terhadap pengaruh politik buruh?
jawabannya berkisar pada absennya tiga hal pokok.
pertama, serikat buruh tidak bersatu dalam sebuah wadah nasional.
dalam kondisi saat ini, ide penyatuan semua serikat buruh hanya bagus di tingkat wacana, tetapi sulit di tingkat operasional karena persaingan, saling curiga, dan ego personal masih pekat.
ini hanya rekomendasi wacana untuk jangka panjang.
serikat buruh jepang, as, jerman, dan pakistan butuh lebih dari 50 tahun untuk bersatu.
karena serikat buruh indonesia tak memiliki ideologi berbeda, penyatuan gerakan buruh dalam satu wadah tak perlu melewati rute panjang seperti empat negara itu.
kedua, belum ada kekuatan serikat buruh dominan, atau absennya koalisi gerak- an buruh sebagai kekuatan penyeimbang atas sistem kapitalis.
di banyak negara yang mengizinkan lahirnya banyak serikat, sebuah serikat buruh sulit memiliki pengaruh politik yang kuat akibat tingginya fragmentasi dan konflik horizontal antar serikat dalam rebutan anggota.
jadi, pilihan yang tersedia untuk menguatkan gerakan buruh: menyatukan beberapa serikat buruh yang sehaluan dalam satu koalisi.
ide koalisi tiga konfederasi buruh besar indonesia (ksbsi, kspsi, kspi yang disebut majelis pekerja/buruh indonesia [mpbi]) adalah sebuah inisiatif bagus mengatasi kerumitan di atas.
yang harus dijaga adalah mpbi jangan tergoda jadi alat tunggangan politik personal atau dimanfaatkan untuk tujuan politik praktis, khususnya menjelang pemilu 2014, sebab akan menciptakan trauma jangka panjang buat buruh mendirikan koalisi di masa datang.
ketiga, masih lemahnya kapasitas pemimpin buruh dalam memperkenalkan solusi alternatif.
yang tampak menonjol masih dalam bentuk menyuarakan tuntutan dan kritik.
serikat buruh pada hakikatnya bukan gerakan oposisi karena ada peran khas yang diembannya dan terikat dalam prinsip bipartitisme dan tripartisme.
dalam relasinya dengan pengusaha dan pemerintah, serikat buruh tidak bisa berperan sebagai oposan murni atas kedua mitranya.
prinsip oposisi tak dikenal dalam prinsip bipartit dan tripartit; yang ada adalah kesediaan merundingkan tuntutan, mendiskusikan pilihan, tanpa keinginan menjatuhkan lawan.
serikat buruh tidak bisa bergaya seperti partai oposisi, lsm, atau gerakan mahasiswa yang bisa melakukan negasi, kritik, tanpa alternatif operasional.
sebagai salah satu konstituen yang bernegosiasi dalam wadah bipartit dan tripartit, serikat buruh bahkan dituntut ikut menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan untuk menyelamatkan anggotanya dari phk.
dalam kamus ilo diistilahkan sebagai social dialogue, menggantikan ide klasik marx dalam bentuk pertentangan kelas melalui jalur social confrontation.
serikat buruh tidak lagi diarahkan merebut alat produksi dari kaum borjuis, tetapi memperjuangkan pembagian keuntungan yang adil.
hanya saja, syarat utama ide social dialogue: ada jaminan kebebasan berserikat bagi buruh.
tanpa jaminan ini, jalur perjuangan buruh akan tetap berbau konfrontasi.
pengalaman internasional, kian tinggi cakupan buruh diwadahi serikat buruh, semakin harmonis hubungan industri di negara itu.
teori ini juga berlaku sebaliknya.
jadi, kunci utama terciptanya hubungan industri yang harmonis adalah mempertinggi kondisi yang nyaman buat buruh bebas berserikat dan berunding.
akibat kurangnya pengaruh politik, aksi gerakan buruh cenderung pada perjuangan ekonomi: menuntut upah, bonus, jaminan sosial, dan hubungan kerja.
mayoritas buruh masih belum paham akar penindasan yang dialaminya saat ini bersumber dari sistem kapitalisme.
untuk memahami ini, buruh harus mengetahui soal ekonomi politik.
tanpa paham ini, aksi buruh akan reaktif dan sporadis.
program aksi harus dipandu sebuah ideologi dan agenda politik jangka panjang.
jangan sampai rezim berganti, nasib buruh tak berubah.
di era soeharto, buruh direpresi dengan pengekangan kebebasan berserikat.
di era habibie, di bawah tekanan reformasi, kebijakan perburuhan sedikit lebih baik karena indonesia meratifikasi delapan konvensi dasar ilo (salah satunya kebebasan buruh berserikat).
di era megawati, buruh justru mendapat uu kontroversial (no 13/2013) tentang liberalisasi sistem alih daya dan privatisasi bumn.
di masa sby, buruh menghadapi maraknya pelanggaran uu ketenagakerjaan dan ketimpangan pendapatan terparah dalam sejarah indonesia (rasio gini).
gerakan buruh tak boleh membiarkan momentum tahun politik berlalu tanpa arti.
masih ada waktu menyatukan suara dan aksi bersama menegosiasikan agenda politik buruh.
jangan lagi buruh hanya tempat mendulang suara partai tanpa komitmen atas aspirasi buruh.
setiap tanggal 1 mei disebut dengan hari buruh internasional dengan istilah may day.
di indonesia, peringatan hari buruh ini diekspresikan dengan demo besar-besaran.
sepanjang tahun, tuntutan para buruh berkisar pada tiga tuntutan utama yaitu penghapusan sistem kontrak alih daya (outsourcing), perbaikan tingkat upah, dan pemberian jaminan sosial kesehatan.
aksi ini juga merupakan bentuk ekspresi kekecewaan para pekerja terhadap pemerintah yang dianggap tidak peka merespons aspirasi mereka.
memang tak mudah untuk memenuhi 3 tuntutan buruh di atas, bila pemenuhannya ditanggungkan pada pengusaha semata.
akan ada problem baru.
pengusaha akan memasukkan komponen kenaikan upah ke dalam kenaikan biaya produksi, akan diikuti dengan keputusan menaikkan harga jual barang, terjadi inflasi, daya beli masyarakat semakin rendah dan pada gilirannya buruh tetap kesulitan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
problem perburuhan ini sebenarnya terjadi karena kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja yang menjadi pilar sistem kapitalisme.
dengan kebebasan ini, seorang pengusaha yang senantiasa berorientasi keuntungan dianggap sah mengeksploitasi tenaga buruh.
dengan kebebasan ini pula, kaum buruh diberi ruang kebebasan mengekspresikan tuntutannya akan peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan serikat pekerja, melakukan sejumlah intimidasi bahkan tindakan anarkis sekalipun.
sedangkan dasar yang memicu konflik buruh dan pengusaha sendiri, disebabkan oleh kesalahan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu living cost (biaya hidup) terendah.
living cost inilah yang digunakan untuk menentukan kelayakan gaji buruh.
maka tidak heran namanya upah minimum.
dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu yang minimum sekadar untuk mempertahankan hidup mereka.
konsekuensinya kemudian adalah terjadilah eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh.
dampak dari eksploitasi inilah yang kemudian memicu lahirnya gagasan sosialisme tentang perlunya pembatasan waktu kerja, upah buruh, jaminan sosial, dan sebagainya.
seharusnya negara menata dua aspek dengan tatanan regulasi sedemikian sehingga tidak muncul problem perburuhan.
pertama, aspek mikro terkait kontrak kerja antara buruh dan pengusaha.
dengannya akan terjawab bukan hanya besaran upah, namun juga masalah kepastian kerja (phk) dan besarnya pesangon.
kedua, aspek makro menyangkut hak setiap orang, termasuk buruh untuk memperoleh kesejahteraan.
penyelesaian aspek ini, akan menempatkan buruh dan pengusaha pada posisi tawar yang semestinya.
solusi persoalan mikro perburuhan, bisa diatasi dengan memperbaiki hubungan kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha.
transaksi kontrak tersebut sah menururt jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang jelas mengenai: (a) bentuk dan jenis pekerjaan, (b) masa kerja, (c) upah kerja dan (d) tenaga yang dicurahkan saat bekerja.
jika keempat masalah tersebut jelas dan disepakati maka kedua belah pihak terikat dan harus memenuhi apa yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.
intinya penentuan upah buruh adalah kesepakatan antara buruh dengan pengusaha dengan menjadikan manfaat tenaga sebagai patokan penentuannya.
beban kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan tanggungan lain buruh tidak menjadi faktor penentu upah.
tidak ada unsur eksploitasi terhadap buruh karena semua hal sudah saling diketahui.
juga tidak akan membebani penguasa karena menanggung beban biaya yang tidak memberikan pengaruh ke produksi semisal asuransi kesehatan, tunjangan pendidikan dan dana pensiun.
sedangkan aspek makro, prinsipnya setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan.
hal ini bisa dilakukan dengan dua cara.
pertama, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, ditanggungkan kepada setiap individu masyarakat.
baik dipenuhi langsung atau melalui ayah, wali dan ahli waris.
kedua, terkait kebutuhan biaya pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya bagi setiap warga negara.
negara tidak membebani rakyat untuk menanggung sendiri biaya pendidikan, kesehatan dan kemanannya, apalagi dengan biaya yang melambung tinggi.
selain itu negara juga memiliki tanggung jawab menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan setiap orang untuk berusaha (bekerja).
mulai dari kemudahan permodalan, keahlian dan regulasi yang mendukung.
dengan demikian, berbagai solusi yang dilakukan saat ini, jika tetap menggunakan model solusi ala sistem kapitalis, pada dasarnya bukanlah solusi.
tetapi, sekadar “obat penghilang rasa sakit”.
penyakitnya sendiri tidak hilang, apalagi sembuh.
karena sumber penyakitnya tidak pernah diselesaikan.
karena itu, masalah perburuhan ini akan selalu muncul dan muncul, seperti lingkaran “setan”, karena tidak pernah diselesaikan.
jika memang benar-benar problem perburuan ini ingin selesai dan kesejahteraan buruh secara khusus, serta kesejahteraan setiap warga negara secara umum ingin diwujutkan, maka tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada penyelesaian mulia, yakni, penyelesaian dengan aturan yang berasal dari sang pencipta manusia.
pengertian demonstrasi atau unjuk rasa bisa dilihat dari pasal 1 angka 3 uu no 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
dalam pasal tersebut disebutkan bahwa unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
menurut pasal 4 ayat 1 uu serikat pekerja, serikat pekerja dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
dan untuk mencapai tujuan tersebut, serikat pekerja memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 uu serikat pekerja.
salah satu fungsi yang disebutkan dalam ayat diatas adalah serikat pekerja dibentuk sebagai sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
secara tidak langsung, aturan ini menyebutkan soal demonstrasi yang boleh dilakukan oleh buruh sebagai anggota dari serikat kerja untuk menyalurkan aspirasinya dalam rangka memperjuangkan hak buruh dan keluarganya.
yang dimaksud dengan pemberian kesempatan dalam pasal ini, adalah membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja/buruh, sehingga dapat melaksanakan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh (penjelasan pasal 29 ayat (1) uu serikat pekerja).
jika tidak disepakati dalam perjanjian kerja, maka kembali lagi kepada pengaturan dalam pasal 93 uu ketenagakerjaan.
pekerja tidak dibayar upahnya jika tidak melakukan pekerjaan, kecuali pekerja melakukan tugas serikat pekerja/buruh atas persetujuan pengusaha (pasal 93 ayat (1) jo.
pasal 93 ayat (2) huruf h uu ketenagakerjaan).
jadi, pada dasarnya harus disepakati antara pengusaha dan buruh (yang merupakan anggota atau pengurus serikat kerja)dalam perjanjian kerja bersama mengenai buruh menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja.
atau jika tidak diperjanjikan dalam perjanjian kerja bersama, bisa juga buruh meminta persetujuan kepada pengusaha untuk menjalankan melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh.
pasca kejatuhan sukarno tahun 1965 yang sekaligus menandai berkuasanya rezim kapitalisme negara orde baru, perubahan arah dan model pembangunanpun terjadi.
sukarno yang mengedepankan kemandiriaan dianggap gagal untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda indonesia pada saat itu.
pada era kepemimpinan suharto, model pembangunan orde baru dibuat secara sentralistik, peran negara dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasinya menjadi sangat kuat.
karena begitu sentralistiknya segala bentuk ancaman atau gangguan terhadap jalannya pembangunan (dalam definisi pemerintah) akan dianggap sebagai pelanggaran dan ditindak secara represif bahkan dengan instrument militer.
ideology pembangunan yang diusung oleh orde baru dalam sector perburuhan kemudian dimanifestasikan ke dalam konsep “hubungan perburuhan pancasila” (hpp), yang sejak pertengahan tahun 1980an diubah menjadi “hubungan industrial pancasila” (hip).
konsep ini menganalogikan hubungan antara buruh dan pengusaha sebagai hubungan anggota dari suatu keluarga, yang tidak mengenal konflik kepentingan melainkan perbedaan pendapat yang dapat dan harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
pada tingkat politik, perwujudannya dapat kita lihat dalam suatu struktur hubungan perburuhan yang bersifat korporatif yang dibangun sebagai arena bagi negara melakukan intervensinya terhadap masalah-masalah perburuhan.
hal tersebut tergambarkan dalam suatu tripartite hubungan perburuhan yang terdiri dari organisasi buruh (bentukan pemerintah), federasi para pengusaha dan departemen tenaga kerja.
selain sudah dikekang secara structural oleh pemerintahan orde baru, buruh juga masih harus berhadapan dengan aparat keamanan bentukan orde baru yang bekerja lintas instansi seperti kopkamtib.
sepanjang tahun 1980 sampai 1988, laporan forum solidaritas buruh (1993) di wilayah jakarta, surabaya, jawa barat dan jawa tengah saja paling sedikit telah terjadi 77 kasus konflik perburuhan yang melibatkan militer.
sepanjang tahun 1990, menurut catatan resmi jumlah pemogokan buruh bahkan telah meningkat 50 persen dengan jumlah kasus pemogokan yang mencapai 92 persen kasus.
angka itu meningkat menjadi 147 kasus pada tahun 1991, dan naik menjadi 177 kasus pada tahun 1992 dengan 63,27 persen diantaranya berupa tuntutan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan tentang upah upah minimum (mulyana w. kusumah, 1994).
banyaknya kasus campur tangan militer di dalam penyelesaian konflik perburuhan melalui aksi pemogokan dan unjuk rasa untuk menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja hanya merupakan salah satu indikasi pemihakan negara kepada kelas pemilik modal dan sekaligus pemarginalan kelas buruh.
kebijakan-kebijakan pengekangan bernuansa kelas ini sekali lagi membuktikan bahwa orientasi negara dalam model pembangunan ini masih berpihak pada para kelas pemodal dan relasinya tetap menjadikan kelas pekerja sebagai objek eksploitasi atas nama pembangunan dan stabilitas negara.
represi secara structural terhadap buruh dan serikat buruh ini diperparah lagi oleh model pembangunan rezim otoriter yang korup.
karena pemerintahan ini sangat otoriter maka pengawasan menjadi sangat lemah dan terbatas.
kekuasaan yang sangat luas ini kemudian membuka ruang bagi terjadinya kapitalisme perkoncoan (crony capitalism).
hal ini terjadi secara luas dalam praktik pembangunan orde baru, para borjuasi besar yang ingin membangun usahanya di indonesia harus memiliki koneksi terhadap rezim yang berkuasa (eric hiariej: 2005,hal 78).
akumulasi antara model pembangunan kapitalisme yang memang memiliki kontradiksi inheren dalam dirinya dengan crony capitalism, dalam konteks orde baru akumulasi capital tanpa henti yang dilakukan baik oleh negara dan kelas borjuasi akhirnya menimbulkan kesenjangan yang ekstrem dan tak mampu di atasi karena disaat yang bersamaan krisis (dalam tubuh kapitalisme secara global) yang melanda dunia juga sedang terjadi.
krisis ekonomi yang terjadi di indonesia tersebut kemudian juga harus ditanggung akibatnya oleh begitu banyak buruh.
buruh harus dikurangi gajinya akibat pengetatan anggaran yang dilakukan industri tempat mereka bekerja.
buruh juga harus menerima pemecatan akibat industri menghentikan operasi perusahaan karena bangkrut.
lebih lanjut buruh seperti masyarakat indonesia yang lain hidupnya semakin terhimpit oleh naiknya harga bahan pokok secara tak terkendali sehingga dengan pendapatan yang tidak juga meningkat mereka sekali lagi harus menambah pengeluaran untuk sekadar bertahan hidup.
runtuhnya rezim orde baru kemudian juga mengantarkan indonesia ke dalam model pembangunan yang tidak lagi sentralisti dan otoriter.
tetapi pertanyaannya kemudian apakan model pembangunan tersebut adalah model pembangunan yang bersahabat terhadap buruh atau hanya bentuk lain dari model pembangunan kapitalistik yang akan tetap mengeksploitasi dan menghisap kaum buruh.
pertanyaan-pertanyaan inilah kemudian yang akan coba kita jawab dan elaborasi lebih lanjut.
setelah rezim orde baru tumbang, indonesia kemudiaan harus bergelut dengan dampak krisis yang diwariskan oleh rezim sebelumnya.
secara umum indonesia menjadi sangat demokratis dan bahkan telah melakukan pemilu secara demokratis.
yang lebih mutakhir lagi adalah indonesia telah mampu melaksanakan pemilihan presiden secara langsung selama dua periode dan dianggap sebagai contoh baik demokrasi.
tetapi demokrasi yangdipraktikkan indonesia saat ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks struktur ekonomi politik global yang berlaku.
struktur ekonomi politik global saat ini yang masih bercorak kapitalistik tetapi tidak lagi dipandu oleh negara.
struktur ini menganggap bahwa krisis pembangunan yang banyak melanda negara-negara termasuk indonesia adalah karena ulah negara yang terlalu banyak mengintervensi dan menginterupsi mekanisme pasar.
struktur yang dijelaskan di atas adalah neoliberalisme, paham ini kemudiaan dimanifestasikan kedalam beberapa bentuk kebijakan utama.
kebijakan-kebijakan tersebut kemudiaan dijelaskan dalam washington consensus. “
awalnya, ada 10 kata kunci dalam konsensus ini; (1) disiplin fiskal, dengan menjaga defisit serendah-rendahnya, karena defisit yang tinggi akan mengakibatkan inflasi dan pelarian modal; (2) prioritas-prioritas belanja pemerintah, dengan mengurangi atau menghilangkan subsidi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya; (3) reformasi perpajakan; (4) liberalisasi keuangan; (5) nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang harus mengadopsi nilai tukar yang kompetitif agar memacu ekspor; (6) liberalisasi perdagangan, dengan meminimumkan hambatan-hambatan tarif dan perizinan; (7) penanaman modal asing harus dibuat seliberal mungkin karena dapat membawa masuk keuntungan modal dan keahlian dari luar negeri; (8) privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah; (9) deregulasi sektor ekonomi, karena pengaturan pemerintah yang kuat dan berlebihan dapat menciptakan korupsi dan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki akses rendah kepada pejabat-pejabat pemerintah di level lebih tinggi; (10) penghargaan terhadap hak milik harus ditegakkan, karena hukum yang lemah dan sistem peradilan yang jelek dapat mengurangi insentif untuk akumulasi modal (dikutip oleh m.naim, 2000).”
dalam perkembangannya, ada penambahan 10 kata kunci baru. (
1) bank sentral yang independen; (2) reformasi baik terhadap sektor publik maupun tata kelola sektor swasta; (3) fleksibilitas tenaga kerja; (4) pemberlakuan kesepakatan-kesepakatan wto dan harmonisasi standar-standar nasional dengan standar-standar internasional di dalam kegiatan bisnis dan keuangan, tetapi dengan pengecualian (terutama tentang perburuhan dan lingkungan hidup); (5) penguatan sistem keuangan nasional untuk memfasilitasi liberalisasi; (6) pembangunan berkelanjutan; (7) perlindungan masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial; (8) strategi pengurangan kemiskinan; (9) adanya agenda kebijakan pembangunan nasional; (10) partisipasi demokrasi (dikutip oleh m. beeson & i. islam, 2006).
keseluruhan kebijakan di atas dapat kita sederhanakan menjadi tiga bentuk kebijakan dasar dalam model pembangunan ini.
kebijakan-kebijakan tersebut meliputi liberalisasi, privatisasi dan deregulasi.
keseluruhan praktik tersebut merupakan kebijkan yang digunakan untuk mengurangi intervensi negara terhadap pasar sehingga actor-aktor swasta dan individu bisa bebas untuk terus beraktivitas dan mengakumulasi kapital.
indonesiapun telah mempraktikkan model-model pembangunan neoliberalisme tersebut.
hal ini bisa kita lihat dari pola kebijakan pemerintah indonesia yang mulai mengintegrasikan perekonomiaannya ke perekonomian global, pengurangan subsidi serta privatisasi bumn yang bekerja di sektor publik.
lalu, apa artinya pelaksanaan kebijakan tersebut bagi kaum buruh di indonesia.
hal pertama harus kita beri penekanan adalah pemikiran pemerintah negara-negara berkembang termasuk indonesia tentang buruh murah sebagai keunggulan komparatif untuk menarik investasi masuk kenegaranya.
pemikiran ini muncul dengan logika bahwa upah buruh yang rendah akan mengurangi biaya produksi sehingga harga produk bisa semakin murah dan bisa bersaing di pasar internasional.
oleh karena itu upah buruh akan selalu dijaga agar tetap rendah dengan argument agar hasil produksi mereka bisa bersaing di pasar internasional dan pembangunan akan terus tumbuh akibat jumlah investasi yang besar masuk ke negara mereka.
masalahnya selanjutnya bagi buruh dalam model pembangunan neoliberalisme ini adalah penerapan labour flexibilization.
labour flexibilization adalah bentuk strategi yang digunakan pengusaha untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar internasional.
para pengusung neoliberalisme berpendapat bahwa strategi ini akan membawa keuntungan bagi kedua pihak, buruh akan mendapat kesempakatan kerja yang lebih besar karena adanya system kerja paruh-waktu (part time jobs).
labour flexibilization ini juga dianggap akan memberi kesempatan kepada buruh (secara individu) untuk bernegosiasi langsung dengan pihak perusahaan tanpa perantara seperti serikat buruh.
lebih lanjut memungkinkan adanya kepuasan kerja dengan menyesuaikan jenis dan beban pekerjaan dengan kemampuan buruh.
fakta di lapangan justru memperlihatkan hal yang berlawanan dengan hal yang dijanjikan melalui strategi labour flexibilization tersebut. “
dalam waktu kurang dari satu tahun, terjadi pemecatan massal di hampir semua sektor industri.
menurut laporan ilo tahun 1998, sampai akhir tahun tersebut sekitar 5,5 juta buruh dipecat, umumnya di sektor industri manufaktur ringan, konstruksi dan perdagangan.”
hal ini membuktikan bahwa strategi tersebut memang didesain hanya untuk menguntungkan perusahaan semata.
pelonggaran tersebut telah membuat buruh berada dalam kondisi dan posisi tawar yang sangat lemah terhadap pemilik modal.
dan yang paling jelas terlihat dari pelaksanaan strategi tersebut adalah upaya untuk melemahkan serikat buruh.
upaya tersebut dilakukan dengan membuat buruh dapat berhadapan langsung dengan perusahaan secara individu, dalam artian buruh diupayakan agara bergerak secara individual bukan kolektif.
pekerja sosial adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.
kekhasan pekerja sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.
pekerja sosial dipandang sebagai sebuah bidang keahlian (profesi), yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktik (dicirikan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi), sehingga muncul juga definisi pekerja sosial sebagai profesi yang memiliki peranan paling penting dalam domain pembangunan kesejahteraan sosial.
pendidikan adalah suatu proses penanaman budaya, norma serta nilai-nilai moral dalam masyarakat kepada seorang individu atau kelompok yang mencangkup pengetahuan, perilaku, dan sosial budaya.
proses penanaman ini berjalan secara bertahap dan kontinu selama manusia itu hidup.
pendidikan bertujuan agar kelak orang yang menerima pendidikan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya.
diharapakan dengan adanya pendidikan yang baik di negeri ini akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing dan maenjawab tantangan era globalisasi sekarang ini.
mungkin seluruh lapisan masyarakat sudah tidak asing dengan yang namanya “pendidikan”.
ya, pendidikan merupakan salah satu tolak ukur tingkat kemajuan suatu bangsa.
selain itu pendidikan juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.
mengapa?
karena pendidikan adalah mata uang yang berlaku di negara manapun.
saya ambil sebuah contoh kecil, dalam ilmu matematika 1 + 1 = 2.
jika kita bertanya dengan pertanyaan yang kepada semua orang di muka bumi, tentu mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama.
dari contoh tersebut bisa dilihat bahwa pendidikan adalah hal yang diakui di manapun.
saya akan mengambil sebuah contoh kecil lainnya.
seorang insinyur arsitek membuat sebuah gambar rancangan sebuah gedung.
ketika rancangan tersebut selesai dan hasilnya bagus, maka sang insinyur dapat menjual karyanya dengan harga puluhan juta.
ketika dalam proses pengerjaan, seorang kuli bangunan bekerja keras setiap hari dari pagi sampai sore dan diupah misalnya seratus ribu per hari.
dalam contoh tadi bisa kita lihat dengan jelas peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.
pendididikan yang bagaimana yang bisa mengantarkan seseorang pada kesuksesan?
tentu saja pendidikan yang berkualitas dan sesuai porsinya.
ingat, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelajar, bukan pelajar yang harus menyesuaikan diri dengan pendidikan.
karena setiap orang memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda.
sebuah sistem pendidikan harus bisa mewadahi seluruh potensi anak-anak bangsanya agar kelak mereka bisa mengembangkan potensi mereka dan menentukan kariernya di masa depan.
kurikulum pendidikan di beberapa negara maju sudah menerapkan pola seperti ini.
contohnya di inggris, setelah anak-anak sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya, mereka akan diarahkan apakah mereka ingin melanjutkan ke bangku kuliah atau melanjutkan ke jenjang kuliah.
lalu bagaiamana dengan kualitas pendidikan di indonesia sekarang?
menurut laporan pendidikan dunia, pendidikan di indonesia merupakan yang terbesar ke empat di dunia, namun sayangnya sistem pendidikan yang ada adalah yang terburuk jika dibandingkan dari 50 negara lainnya.
memang tidak dapat dimungkiri bahwa pendidikan di indonesia masih belum berhasil menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu menjawab tantangan globalisasi.
namun bukan berarti pendidikan di indonesia gagal.
karena masih banyak juga anak bangsa yang mampu menorehkan prestasi gemilang baik di tingkat nasional maupun internasional.
tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua mengapa pendidikan di indonesia masih belum berhasil menjawab ekspektasi masyarakat dan dunia.
pendidikan di indonesia masih belum bisa memfasilitasi para pelajar untuk bisa mempersiapkan masa depannya.
sistem pendidikan di indonesia yang menuntut para pelajar untuk bisa menguasai banyak pelajaran membuat mereka menjadi kesulitan untuk mengembangkan potensi diri mereka.
sebagai contoh, jika kita bertanya kepada seorang anak sekolah tentang cita-citanya dia pasti bingung untuk menjawabnya.
kebanyakan anak sekolah membiarkan persoalan ini berlarut-larut dan berujung pada kegagalan dalam menentukan karier di masa depan.
makanya tak heran jika kita banyak melihat orang bergelar sarjana yang tak kunjung dapat pekerjaan atau bekerja pada yang bukan bidangnya.
saat ini kita sedang dihebohkan dengan adanya kurikulum 2013.
sebuah inovasi yang dicanangkan pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan terkait pendidikan di negeri ini.
pada kurikulum yang satu ini pemerintah mencoba untuk mengubah sistem pembelajaran di sekolah dari yang lebih mengutamakan akademik menjadi pendidikan karakter dengan perbandingan 60% sikap dan 40% sisanya akademik.
dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam setiap persoalan dalam pelajaran.
selain itu, dalam kurikulum 2013 ada beberapa mata pelajaran ditiadakan.
mata pelajaran yang tersedia dalam kurikulum 2013 dibagi menjadi mata pelajaran wajib a, wajib b, peminatan, dan pilihan untuk mengasah skill lainnya.
hal ini disesuaikan untuk mengarahkan siswa pada sistem pembelajaran yang lebih spesifik seperti halnya dalam kuliah.
dengan adanya kurikulum 2013 diharapkan adanya suatu pembaharuan di ranah pendidikan di indonesia serta menciptakan siswa yang memiliki karakter bangsa.
sayangnya kenapa pemberlakuan sistem tersebut tidak dilakukan sejak dahulu.
seharusnya kesinkronan antara sekolah dan kuliah harus sudah ada sejak dulu.
dalam pelaksanaan kurikulum 2013 pun masih banyak kendala yang dihadapi berbagai sekolah.
pengadaan buku teks pelajaran, pengadaan fasilitas penunjang dalam pembelajaran, pemahaman guru yang kurang tentang konten kurikulum 2013, dan sistem penilaian yang rumit adalah sedikit dari sekian banyak masalah yang dihadapi.
para siswapun masih banyak dibingungkan dengan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 karena banyak siswa yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran yang berbeda yang mengharuskan siswa terlibat dan aktif dalam proses belajar mengajar.
tentunya ini sangat disayangkan karena inovasi yang seharusnya mendatangkan solusi malah menjadi buah simalakama bagi siswa di indonesia.
oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah lebih cekatan lagi untuk merangkul seluruh elemen pendidikan di negeri ini dan bekerja sama untuk membangun pendidikan indonesia yang lebih baik.
karena pemerintah saja tidak cukup untuk mengemban tugas tersebut.
harus ada kesinambungan antara pemerintah, instansi pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
jadi ini adalah tanggungjawab kita semua sebagai warga indonesia untuk bisa mengembangkan pendidikan di indonesia, karena seperti yang katakan tadi, pendidikan merupakan proses penanaman budaya dan nilai moral, jadi pendidikan tidak hanya sebatas belajar di sekolah saja.
kalau begitu, manakah yang perlu kita utamakan: dunia pendidikan atau dunia pekerjaan?
justru persoalan makin pelik ketika kita mengutamakan yang satu di atas yang lain.
ketika mengutamakan dunia pendidikan, kita cenderung menjerumuskan manusia dalam imajinasi tanpa pijakan yang membumi.
demikian pula sebaliknya, ketika dunia pekerjaan diunggulkan, manusia cenderung tak pernah puas atau menjadi tak terkendali di hadapan pengaruh uang (modal/materi).
dengan demikian, menghidupi tegangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja adalah suatu keniscayaan.
tegangan inilah yang membuat manusia menyadari kemanusiaannya dan membedakan dengan mahkluk lainnya.
ia punya kebebasan untuk menghidupi impiannya sekaligus dituntut untuk menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-harinya alias bekerja.
karena itulah kita perlu mengenalkan gambaran yang utuh mengenai dunia pekerjaan sejak dini.
caranya adalah dengan mengenalkannya di tingkat pendidikan dasar yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan.
anak-anak dikenalkan dengan berbagai macam profesi mulai dari manajer, dokter, pegawai negeri, tentara, wartawan, seniman, buruh, dan sebagainya.
metodenya tentu dapat kita kemas secara kreatif dan populer.
misalnya, orang tua murid dapat terlibat sebagai narasumber untuk menceritakan profesinya pada jam-jam sekolah.
atau, anak-anak juga dapat diajak untuk mengunjungi berbagai instansi sebagai proses pembelajaran terpadu, seperti rumah sakit, perusahaan, bank, kantor redaksi pers, dan lain-lain.
hal-hal ini penting karena mendorong anak-anak untuk mewujudkan impian mereka secara konkret.
misalnya saja, ada seorang anak yang punya impian dan berbakat menjadi seorang seniman karawitan.
maka, dengan mengenalkan seluk-beluk profesi seniman karawitan sejak dini, anak tersebut tidak akan malu bahkan kecewa bila kelak akan memasuki sekolah kejuruan seni karawitan.
mengapa?
karena anak-anak beserta lingkungan pendidikan sudah dapat mengapresiasi tiap profesi yang ada sehingga citra dan kualitas sekolah kejuruan dapat ditingkatkan.
apresiasi yang sama juga berlaku baik untuk ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, yang bersifat teoretis maupun terapan.
dengan kata lain, anak-anak didukung untuk mewujudkan impiannya sejak dini.
mereka akan bekerja dengan penuh gairah, meski kesulitan dan tantangan untuk menekuni tiap profesi akan selalu ada.
barangkali dalam pengertian inilah ketegangan dunia pendidikan dan dunia pekerjaan dapat diselaraskan, yakni berani mewujudkan impian sejak usia dini.
ada sekitar 16 ribu perusahaan di seluruh indonesia yang tergabung dalam asosiasi pengusaha indonesia (apindo), baik perusahaan besar, menengah dan kecil.
untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan-perusahaan ini pun didorong untuk ikut program kb perusahaan.
dari 237,6 juta penduduk indonesia, ada sekitar 102,55 juta orang yang berstatus bekerja.
untuk dapat menekan angka kelahiran, bkkbn pun menyasar karyawan-karyawan indonesia dengan menghidupkan kembali program kb perusahaan.
program kb perusahaan sebenarnya pernah berjaya pada tahun 80-an hingga 90-an.
program ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian peserta kb baru dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga karyawan dan karyawati.
karyawan yang menjadi peserta kb, akan lebih sejahtera karena dengan jumlah keluarga kecil mereka dapat menghemat biaya pendidikan, kesehatan dan meminimalisir biaya keperluan rumah tangga.
sedangkan dari sisi pemilik perusahaan, keuntungan yang bisa diperoleh berupa peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan.
karena itu perusahaan dapat memperoleh output yang lebih besar dan dapat menghemat biaya-biaya yang terkait dengan masalah kesehatan karyawan.
diharapkan dengan berjalannya program kb perusahaan, setiap perusahaan memiliki klinik khusus kb yang dapat memberikan akses untuk alat-alat kontrasepsi.
manfaatnya tidak hanya akan memudahkan si karyawan dan karyawati untuk memperoleh akses kb, tetapi juga masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
bkkbn juga mengharapkan agar perusahaan-perusahaan di indonesia bisa memberikan waktu untuk melakukan sosialisasi tentang program-program kb di perusahaan.
seperti umumnya pandangan tentang kesehatan mental di indonesia, kesehatan mental tki masih menjadi hal yang tidak terperhatikan.
besarnya jumlah tki yang berangkat ke luar negeri dari tahun ke tahun tidak kunjung membuat layanan psikologi menjadi hal yang diperhatikan saksama oleh pemerintah.
kesehatan mental sangat terhubung dengan kesehatan fisik.
plaut dan friedman (1981), menemukan keterhubungan antara stress dan kesehatan.
stress, dalam penelitian keduanya, menurunkan ketahanan tubun, imunitas dan katahanan tubuh atas alergi tertentu.
penelitian tersebut turut mengungkap fakta menurunnya antibodi saat seseorang sedang berselera negatif pada situasi tertentu (bad mood).
ancaman stress dan gangguan psikologis lain mengancam buruh migran tidak hanya terkait dengan situasi kerja.
perbedaan kebudayaan dan situasi negara tempat bekerja adalah ancaman lain, selain kecemasan yang timbul akibat kekhawatiran terhadap keluarga yang ditinggalkan.
stress dan gangguan kecemasan adalah ancaman terbesar bagi tki.
stress secara umum dapat diamati melalui tiga kategori gejala, yaitu gelaja psikologis, fisik dan perilaku.
gejala psikologis stress dapat dirasakan dalam pelbagai bentuk, seperti cemas, keinginan mengurung diri, kebosanan, kehilangan semangat hidup, menurunnya fungsi intelektual atau kognitif, lelah mental, bingung, marah dan sensitif.
gejala fisik stress dapat muncul dalam bentuk gangguan fisik, seperti naiknya detak jantung dan tekanan darah, gangguan lambung, kecenderungan mudah merasakan lelah, gangguan pernapasan, ketegangan otot, migrain dan sakit kepala lain, gangguan pada kulit hingga kecenderungan berkeringat yang lebih.
stress juga dapat muncul dalam perilaku yang teramati, seperti menunda atau menghindari pekerjaan, menurunnya kinerja, kecenderungan peningkatan zat adiktif dan psikotropika, perilaku sabotase, kehilangan nafsu makan, kecenderungan melakukan tindakan yang nekat (ngebut dan menantang bahaya), dan meningkatnya agresifitas (therry dan newman, 1978).
gangguan mental perlu menjadi perhatian tki.
ancaman gangguan ini sama setara dengan ancaman gangguan kesehatan lainnya.
tki perlu mempertimbangkan menemui konselor atau psikolog apabila merasakan adanya persoalan psikologis yang dialami.
secara sederhana, tki dapat pula mengamati perubahan-perubahan psikologis yang dialami.
gangguan psikologis cenderung mengarahkan pada hal dan reaksi negatif.
pengamatan sederhana tersebut bisa membantu tki mencegah terjadinya gangguan mental.
tentu tidak ada yang ingin gangguan mental membuyarkan cita-cita migrasi para tki.
jimmy cliff (lahir 1 april 1948) adalah musikus reggae jamaika.
cliff merupakan bintang musik reggae pertama dan salah satu yang terbesar dalam menyebarkan musik jamaika berbagai belahan dunia.
sejak tahun 1969, dia mulai berkarya dikenal melalui lagu berjudul "wonderful world, beautiful people" yang mencapai posisi keenam di inggris dan ke-25 di as.
pada tahun 1970-an, kariernya semakin menanjak dengan albumnya yang berjudul "the harder they come".
selain mengarang dan menyanyikan lagu, jimmy cliff juga bermain dalam film "the harder they come" yang sukses di jamaika.
pada tahun 1985, dia juga muncul dalam komedi "club paradise" yang dibintangi robin williams.
pada tahun 2003, cliff menerima penghargaan "order of merit" (om)dari pemerintah jamaika atas kontribusinya di bidang perfilman dan musik.
terlahir dengan nama james chambers, jimmy cliff mengubah namanya berdasarkan tebing ("cliff") yang terdapat di adelphi land.
tempat tersebut merupakan puncak tertinggi yang dia ketahui saat masih kecil.
dia menyelesaikan pendidikan dasarnya di somerton dan kemudian melanjutkan studinya di sekolah teknik kingston, yang terletak di ibu kota jamaica kingston.
cliff menyadari keunikan suara yang dimilikinya sejak bernyanyi di gereja pantekosta.
pembentukan ini diharapkan dapat memberikan kemajuan bagi sepak bola dalam level rendah ini, selain juga memperbaiki status keuangan klub-klub.
buktinya adalah pada tahun 1986, ketika the football league mulai menerima promosi dan degradasi langsung antara conference dan tingkat paling rendah yang pada saat itu bernama "football league fourth division" (sekarang bernama liga dua inggris).
geoffrey e. emerick () adalah seorang insinyur audio asal inggris yang bekerja dengan the beatles di album-album mereka seperti, "revolver" (1966), "sgt.
pepper's lonely hearts club band" (1967) dan "abbey road" (1969).
produser george martin memuji dia sebagai orang yang membawa "jenis pikiran baru ke dalam rekaman, selalu menyarankan ide-ide sonik, dan berbagai jenis reverberasi, serta menyarankan apa yang bisa kita lakukan dengan suara-suara".
norman smith adalah seorang musikus dan produser rekaman.
ia juga adalah engineer dalam beberapa album the beatles sampai 1965 ketika emi mempromosikannya dari engineer ke produser.
album beatles terakhir yang ia kerjakan adalah "rubber soul".
ketika album "revolver" direkam ia telah bekerja untuk album "the piper at the gates of dawn" yang sedang direkam di studio yang bersebelahan pada saat yang sama oleh pink floyd.
smith hanya memproduksi dua album untuk pink floyd karena mereka menganggapnya "terlalu kuno".
didirikan ahmed tekdal pada 1983, partai ini mulai diperhitungkan dalam parlemen turki saat partai ini selalu berhasil meraih kursi dalam berbagai pemilu.
partai refah juga turut serta dalam koalisi di pemerintahan, dan popularitasnya makin meningkat.
pada pemilu lokal november 1992, partai refah unggul di 4 dari 6 wilayah wali kota di istambul.
untuk pertama kalinya pada pemilu lokal 27 maret 1994 partai islam ini berhasil merebut jabatan gubernur di 2 kota penting di turki, yakni istanbul (dulu ibu kota turki utsmani) dan ankara.
puncaknya terjadi pada saat pemilu yang diadakan sabtu, 24 desember 1995.
pada pemilu ini partai ini mengangkat jargon keadilan dan kesejahteraan di samping isu luar negeri, terutama yang menyangkut bosnia dan chechnya.
dengan memanfaatkan isu agama partai ini berhasil memperoleh 23% suara.
namun, karena tidak mayoritas, partai ini harus bergabung dengan partai lain agar bisa menyusun pemerintahan.
akhirnya partai ini berkoalisi dengan partai jalan kebenaran yang dipimpin tansu çiller.
koalisi ini terwujud karena adanya kesepakatan seperti:
kesepakatan tersebut merugikan partai ini karena menutup kesempatan baginya memperjuangkan syariat islam.
walau begitu, masih ada ketakutan kalangan sekuler bila kelak syariat islam diterapkan.
mereka khawatir terjadi pembatasan kebebasan dan keterbukaan yang dinikmati.
nmaun buru-buru erbakan menegaskan bahwa partai refah ialah partai yang mengutamakan persaudaraan, perdamaian, dan cinta.
ia enggan bicara syariat islam.
malah, salah satu anggota parlemen dari partai ini berkata lembek: "saya akan berusaha membujuk rakyat agar menjauhi miras.
saya tidak melihat produksi miras merupakan tindakan yang benar.
akan saya tutup pabrik-pabrik yang memproduksi minuman keras dan menggantikannya dengan pabrik lain hingga tak terjadi pengangguran jika menutup suatu pabrik tanpa ada penggantinya."
meski sudah ada penegasan seperti itu, masih pula kekhawatiran ada.
malahan militer melihat refah sebagai ancaman yang harus segera disingkirkan.
buntutnya kekuasaan partai refah harus diakhiri dengan alasan menjaga sekularisme.
partai refah dinyatakan sebagai partai terlarang dan pemimpinnya necmettin erbakan dilarang berpolitik.