taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
tingkat melek huruf di liechtenstein adalah 100%.
pada tahun 2006 laporan program untuk penilaian siswa internasional (programme for international student assessment) disingkat "pisa", yang dikoordinasikan oleh organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, menempatkan pendidikan liechtenstein sebagai yang terbaik ke-10 di dunia.
pada tahun 2012, liechtenstein memiliki nilai pisa tertinggi dari negara eropa manapun.
pada masa permulaan perang pasifik, ia berpartisipasi dalam operasi invasi malaya untuk mengejar sisa-sisa battleship kerajaan inggris 'force z'.
dan dari awal sampai pertengahan tahun 1942, ia berpartisipasi dalam invasi hindia belanda dengan terlibat dalam penaklukan kalimantan, sumatra, kepulauan andaman, dan menjauh sampai ke port blair dan operation c (bagian kecil dari serangan samudra hindia).
setelahnya, chōkai juga ikut berperan penting dalam kampanye guadalkanal, dimana ia bersama dengan armada mikawa berhasil memperoleh kemenangan gemilang berkat strategi iluminasi pertempuran malamnya yang menenggelamkan empat kapal penjelajah berat sekutu pada pertempuran pulau savo.
sepanjang kampanye kepulauan solomon pun, chōkai terus aktif di garis depan pertempuran malam dengan hanya mengalami kerusakan ringan di sebagian besar pertempurannya.
ia pun juga berhasil bertahan hidup dari pertempuran laut filipina dan merupakan satu-satunya kapal yang tak terluka sama sekali di divisi penjelajah 4.
sayangnya, hidupnya berakhir pada 25 oktober 1944, tepatnya pada pertempuran samar yang merupakan bagian dari pertempuran teluk leyte.
meskipun tembakan meriam dari uss white plains tidak dapat menembus lambungnya, api yang ditimbulkannya memantik dan meledakkan amunisi torpedo long lance-nya yang penuh dengan oksigen.
alhasil, chōkai tidak dapat berkutik lagi ketika torpedonya meledak sendiri dan harus dibantu kematiannya oleh yang beberapa saat kemudian juga ikut menyusul kematian chōkai.
ia sendiri merupakan salah satu kapal terbesar yang tenggelam bersama dengan semua krunya sepanjang sejarah perang dunia 2.
selain itu, tempat peristirahatan terakhirnya merupakan dataran laut yang terdalam di dunia, yaitu sekitar 8,1 km (26000 kaki) dari atas permukaan laut.(),
antivaksin adalah tindakan yang menentang pemberian vaksin baik secara pribadi maupun berkelompok.
gerakan antivaksin sudah muncul semenjak vaksin diciptakan meskipun konsensus ilmiah menunjukkan bahwa vaksin itu aman dan efektif.
alasan penolakan ini bisa karena menganut teori konspirasi ataupun kepercayaan dalam agama.
sikap antivaksin bisa pula muncul karena menyalahpahami efek samping yang muncul dari vaksin atau salah informasi mengenai kandungan atau proses pembuatan vaksin.
sikap anti vaksin polio adalah contoh akibat dari kepercayaan terhadap teori konspirasi.
vaksin ini dianggap sebagai upaya negara maju untuk memandulkan penduduk negara berkembang.
selain itu sering disertai info seolah kanker dan polio malah berkembang sejak pertama kali vaksin polio diperkenalkan.
tentu saja klaim ini tidak memiliki sumber data yang jelas dan narasumbernya tidak bisa ditelusuri.
profesor hembing sering ditulis berkomentar "saya termasuk yang tidak percaya dengan imunisasi".
pernyataan ini jika dicari di mesin pencari hanya akan memunculkan artikel-artikel anti vaksin yang sama, namun tidak bisa ditelusuri kapan, di mana dan dalam konteks apa profesor hembing pernah menyebutkan kalimat tersebut.
sumber informasinya hanya dari mulut ke mulut.
pernyataannya disalahartikan seolah menyerang vaksin.
padahal ia hanya menyatakan vaksin salk perlu diperbaiki efektivitasnya, karena ia percaya membasmi polio tidak cukup hanya dengan cara memvaksin sebanyak-banyaknya orang saja, namun juga meningkatkan kualitasnya.
ia menyatakan hal itu dalam konteks membandingkan vaksin salk dan sabin.
anti vaksin influenza, meningitis, dan polio biasanya terjadi akibat isu bahwa vaksin tersebut berasal dari enzim binatang yang diharamkan, seperti babi atau kera.
padahal enzim, sebagai katalisator, bekerja bukan dengan menjadi bahan dasar suatu proses kimiawi, namun hanya menjadi perantara, yang kemudian terpisah kembali setelah hasil akhir didapatkan.
untuk menanggulangi sikap anti vaksin ini, selain dengan membuat vaksin yang sama sekali tidak melibatkan bahan haram, juga dengan memberikan pengertian mengenai cara kerja enzim.
selain itu, penggunaan bahan haram sebenarnya bisa dimungkinkan jika tidak tersedia alternatif lain dan sifatnya mendesak, bahkan membahayakan nyawa.
kadang sakit yang diderita penerima vaksin kebetulan muncul sesaat setelah pemberian vaksin, yang sebenarnya tidak berkaitan.
misalnya isu vaksin campak rubella mr yang menyebabkan kelumpuhan, muncul akibat seorang anak bernama niken yang pada agustus 2017 tiba-tiba sakit dan lumpuh setelah sebelumnya kebetulan diberikan vaksin mr, padahal sebelum divaksin ia memang menderita penyakit saraf.
pemberitaan yang tergesa-gesa tanpa mengkonfirmasi kepada ahli kesehatan membuat isu ini beredar dan menimbulkan kepanikan.
tindakan kriminal pemalsuan vaksin juga bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada vaksin.
ini misalnya terjadi di tangerang pada tahun 2016.
tindakan pemalsuan vaksin oleh pasangan suami istri menyebabkan hilangnya kepercayaan orang tua dalam memberikan vaksin ke anaknya karena khawatir dampak vaksin palsu
campak adalah contoh penyakit yang tetap bisa menyerang walaupun telah dilakukan vaksinasi.
hal ini menimbulkan anggapan bahwa tidak ada bedanya divaksin ataupun tidak.
padahal vaksinasi membuat penyakit campak tidak terlalu berat hingga mengancam nyawa, misalnya akibat komplikasi pneumonia, diare, atau radang otak
di india pernah terjadi kecurigaan terhadap program imunisasi setelah seorang pejabat menyatakan bahwa populasi warga beragama hindu berkurang karena umat hindu tidak berupaya mendakwahkan agamanya agar dianut orang lain.
akibatnya muncul kecurigaan besar-besaran bahwa pemerintah secara sengaja berupaya menurunkan polulasi umat agama minoritas agar populasi hindu tidak kalah, yang ujungnya menjadi sikap anti vaksin dalam bentuk pesan berantai dan ceramah oleh pemuka agama.
kekebalan dari vaksin tidak hanya bekerja secara individu, namun juga komunal.
dengan arti jika seluruh anak di suatu lingkungan bisa memiliki kekebalan yang sama, maka penyakit akan sulit muncul.
sebaliknya jika ada beberapa anak yang orangtuanya bersikap antivaksin, maka bisa terjadi kemungkinan penyakit merebak dan mewabah, dimulai dari beberapa anak yang kekebalannya lemah.
kejuaraan eropa ("european championships") adalah acara multi-olahraga baru yang menyatukan kejuaraan eropa yang ada di beberapa cabang olahraga terkemuka setiap empat tahun sekali.
edisi perdana tahun 2018 akan dipentaskan oleh kota tuan rumah glasgow, britania raya dan berlin, jerman antara tanggal 2 dan 12 agustus 2018.
kejuaraan eropa dalam olahraga ini diadakan di luar kerangka kerja quadrennial ini (setiap tahun ada diadakan lomba senam, mendayung, triathlon dan bersepeda, serta acara dua tahun sekali ada perlombaan atletik dan akuatik) tidak akan terpengaruh.
lomba atletik akan diselenggarakan di olympiastadion (berlin) di berlin antara tanggal 7 dan 12 agustus 2018.
kompetisi akan dimulai di glasgow pada tanggal 3 agustus dengan lomba renang yang berlangsung di tollcross international swimming centre dan disinkronkan lomba renang di kampus olah raga scotstoun, olahraga selam di royal commonwealth pool di edinburgh, dan lomba renang di kolam air terbuka berlangsung di loch lomond.
sedangkan lomba balap sepeda akan membawa empat disiplin olimpiade, yakni: jalur, jalan, sepeda gunung dan bmx, dan untuk pertama kalinya olahraga ini akan diselenggarakan di glasgow, sir chris hoy velodrome, di jalan-jalan glasgow, cathkin braes mountain bike trails dan jalur balap bmx standar olimpiade juga akan dibangun di kota ini.
european broadcasting union (ebu), menajdi badan payung untuk saluran bebas-ke-benua, akan menjadi mitra siaran untuk kejuaraan gabungan ini, yang diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 2700 jam pemrograman.
atletik sendiri, diharapkan mampu mengalami kenaikan 20% angka penonton televisi dibandingkan dengan olahraga tunggal tradisional kejuaraan atletik eropa.
semua penyiar bebas saluran udara utama eropa akan menyiarkan kejuaraan eropa 2018 ini.
uni penyiaran eropa, yang memegang hak siaran di semua platform, telah mengkonfirmasi cakupan di lima pasar teratas, bbc di inggris, ard / zdf di jerman, france televisions di prancis, rai di italia dan tve di spanyol.
anggota ebu lainnya yang sudah mendaftar termasuk vrt di (belgia), hrt (kroasia), dr (denmark), yle (finlandia), rté (irlandia), nos (belanda), nrk (norwegia), tvp (polandia), srg ssr (swiss) dan svt/tv4 (swedia).
tingkat cakupan juga ditingkatkan oleh kesepakatan dengan eurosport.
secara keseluruhan, ada 35 anggota ebu yang telah menandatangani kesepakatan kerjasama penyiaran pada november 2016.
european athletics, ligue européenne de natation, union européenne de cyclisme, fisa dan european triathlon union sepakat pada tahun 2015 untuk menyelenggarakan kejuaraan individual mereka sebagai bagian dari kejuaraan eropa.
masing-masing federasi dan kota tuan rumah akan menyelenggarakan kejuaraan individu dengan jadwal terkoordinasi dan merek umum pemersatu.
kejuaraan yang akan disertakan adalah kejuaraan atletik eropa, kejuaraan balap eropa, kejuaraan mendayung eropa, dan kejuaraan triathlon eropa serta kejuaraan senat eropa dan kejuaraan tim golf eropa yang baru.
baik senam maupun golf secara formal bergabung dengan acara baru tersebut pada tanggal 23 oktober 2015.
sanjak vidin (bahasa bulgaria: видински sandzak, bahasa serbia: видински санџак, bahasa turki: sancağı vidin) adalah sebuah sanjak turki utsmaniyah, dengan vidin sebagai pusat administrasinya.
sanjak ini didirikan setelah pertempuran nikopolis pada tahun 1396 keluar dari teritori ketsaran vidin dan pada pertengahan abad ke-15 beberapa wilayahnya dicaplok oleh serbia sebelum akhirnya turki utsmaniyah berhasil mengambil alih.
setelah penerobosan besar ke balkan pada akhir abad ke-14, turki utsmaniyah sangat menyadari akan kepentingan strategisnya sungai donau dan memutuskan untuk mengambil alih semua benteng-benteng penting pada tepi sungainya.
ketsaran vidin, yang di bawah kekuasaan ivan sratsimir, menjadi negara vasal turki utsmaniyah pada tahun 1393, dan garnisun (pasukan yang ditempatkan di benteng untuk mempertahankannya) turki utmaniyah yang kuat ditempatkan di vidin.
sebelum pertempuran nikopolis pada tahun 1396, sratsimir menyerahkan garnisun turki utsmaniyah kepada tentara salib yang dengan segera dikalahkan, sementara sratsimir ditangkap oleh turki utsmaniyah dan dibunuh pada tahun berikutnya.
dan benteng-benteng berikut ini:
beberapa para ahli menganggap bahwa daerah negotin, kljuc, dan sebagian tcherna reka termasuk bagian darinya sebelum penaklukan turki utsmaniyah terhadap kedespotan serbia dan dimasukkan ke dalam sanjak vidin setelah tahun 1455, karena sensus pertama sanjak vidin tidak menyebutkannya.
hal ini diasumsikan (oleh sejarawan bojanić-lukač dan sejarawan lain yang mengkonfirmasi pendapatnya) bahwa setelah penaklukan turki utsmaniyah terakhir, perlu untuk menempati wilayah yang tak ditempati ini sebelum dimasukkan ke dalam sistem timar sanjak vidin.
sampai saat itu, sanjak ini adalah satuan administrasi terpisah, salah satu dari banyak wilayah perbatasan turki utsmaniyah.
pada tahun 1807, selama pemberontakan serbia pertama, pemberontak serbia menyerang bagian sanjak, yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan osman pazvantoglu dari utsmaniyah.
tujuan pemberontak adalah untuk membangun komunikasi dengan tentara rusia di wallachia di bawah pimpinan jenderal ignatiev.
setelah runtuhnya pemberontakan serbia pertama, bagian dari wilayah sekitar sokobanja dan svrljig yang direbut kembali dari pemberontak dianeksasi oleh sanjak vidin.
pada 1455, turki utsmaniyah mendaftarkan semua tempat berpenduduk di sanjak itu untuk pertama kalinya.
empat defter (daftar pajak) dibuat di sanjak vidin pada periode antara tahun 1483 dan 1586.
pada tahun 1460, setelah kesuksesannya dalam pertempuran di dekat baziaş (dan penangkapan michael szilágyi), sultan memberi penghargaan kepada ali bey mihaloğlu dengan menunjuknya sebagai sanjakbey untuk sanjak vidin.
pada bulan maret 1834 husseyn pasha ditunjuk sebagai sanjakbey untuk sanjak nicopolis dan sanjak vidin.
taman nasional gran paradiso (bahasa italia: "parco nazionale del gran paradiso", ), adalah sebuah taman nasional italia di graia alpen, antara lembah aosta dan wilayah piedmont.
taman nasional ini diberi nama sesuai nama gunung gran paradiso, yang terletak di dalam taman ini, dan bersebelahan dengan taman nasional vanoise prancis.
wilayah yang termasuk dalam taman ini pada mulanya tertutup untuk melindungi "alpine ibex" dari para pemburu liar, karena taman ini merupakan daerah perburuan pribadi bagi raja victor emmanuel ii, tetapi sekarang juga melindungi spesies lainnya.
pada awal abad ke-19, dikarenakan perburuan, "alpine ibex" bertahan di wilayah gran paradiso dan vanoise.
sekitar 60 ekor ibex bertahan hidup di sini.
ibex diburu secara intensif, sebagian untuk olahraga, tetapi juga karena bagian tubuh mereka dianggap memiliki sifat terapeutik (penyembuhan): jimat dibuat dari sebuah tulang berbentuk salib kecil dekat jantung ibex dengan tujuan untuk melindungi dari pembunuhan.
karena penurunan populasi ibex yang mengkhawatirkan, victor emmanuel, yang segera menjadi raja italia, mempermaklumkan "cagar alam perburuan kerajaan gran paradiso" pada tahun 1856.
penjaga pelindung dibangun bagi ibex.
jalur yang ditata untuk ibex masih digunakan saat ini sebagai bagian dari 724 kilometer (450 mil) jalan setapak yang ditandai dan jalur keledai.
pada tahun 1920, cucu laki-laki victor emmanuel ii raja victor emmanuel iii menyumbangkan taman yang aslinya seluas 21 kilometer persegi (5.189 acre), dan taman tersebut dibangun pada tahun 1922.
ini merupakan taman nasional pertama italia.
ada sekitar 4.000 ekor ibex dalam taman ini ketika terlindungi.
terlepas dari keberadaan taman tersebut, ibex diburu secara liar hingga tahun 1945, ketika hanya tersisa 419 ekor.
perlindungan mereka meningkat, dan saat ini hampir mencapai 4.000 ekor di taman ini.
taman ini terletak di graia alpen di wilayah piedmont (di kota metropolitan turin) dan lembah aosta di barat laut italia.
ini mencakup 703 kilometer persegi (173.715 acre) relief topografi dataran tinggi.
10% area permukaan taman itu berhutan.
16,5% digunakan untuk pertanian dan padang rumput penggembalaan, 24% tidak digarap, dan 40% diklasifikasikan sebagai tidak subur.
9,5% luas permukaan taman ditutupi oleh 57 gletser.
pegunungan dan lembah taman ini terbentuk oleh gletser dan sungai.
danau klopeiner (, ) adalah sebuah danau dekat kotamadya völkermarkt yang terletak dalam munisipalitas sankt kanzian di kärnten, austria.
danau klopeiner merupakan danau yang tersisa dari daerah danau yang lebih besar sebelumnya, yang membentang di wilayah kühnsdorf saat ini.
dengan temperatur air mencapai 29 °c, danau ini merupakan salah satu danau terhangat di daerah alpen.
danau klopeiner pada umumnya merupakan sebuah danau yang tenang.
hanya sedikit sungai kecil yang mengalir ke dalamnya.
akibatnya adalah suhu air yang sangat tinggi, mencapai hingga 29 °c .
arus keluar berada di sisi barat dan mengalir di dalam sungai drava.
danau klopeiner memiliki panjang 1800 meter, lebar 800 meters, dan kedalaman terdalam mencapai 48 meter.
kedalaman rata-rata adalah 23 meter.
karena jarangnya aliran air yang masuk dari sungai, munisipalitas sankt kanzian sangat memperhatikan pelestarian kualitas air.
sejak tahun 1980-an ketika danau tersebut terkontaminasi secara biologis, mereka berhasil menambahkan kanal yang berbeda untuk memberi ventilasi danau.
sejak tahun 1975 danau tersebut dipenuhi melalui instalasi air dalam dengan tambahan oksigen.
pada tahun 1930-an sirkulasi air mencapai kedalaman 40 meter, namun saat ini air hanya bersirkulasi hingga 30 meter, sehingga memerlukan bantuan teknis.
danau turner yang sedikit lebih kecil dengan kedalaman 13 meter terkenal karena suhunya yang tinggi.
danau ini terletak sekitar 2 kilometer lebih jauh dari danau klopeiner dan juga termasuk dalam munisipalitas sankt kanzian.
di sebelah utara danau klopeiner, terdapat danau klein yang merupakan sebuah tempat pemancingan yang populer.
danau klopeiner merupakan sebuah objek wisata yang populer, oleh karena itu hotel-hotel dan kolam-kolam renang bertebaran di sekitar kawasan danau keseluruhan.
sebagian besar area kolam bersifat pribadi dan hanya boleh digunakan oleh tamu hotel.
ada juga beberapa area kolam renang umum, yang dilengkapi dengan restoran kecil.
pada awal tahun 1885, tamu pertama tiba di danau klopein, di mana di sekitarnya menawarkan 40 tempat tidur.
pada saat itu, fokusnya adalah pada penyembuhan beberapa penyakit paru-paru.
akomodasi wisata utama pertama dibuka pada tahun 1920-an.
sampai tahun 1970-an daerah ini menjadi semakin populer sebagai objek wisata, yang terbagi dalam tiga wilayah - sommerfrischen klopein (nordufer), seelach (nordwestecke) dan unterburg (südostecke).
saat ini ketiga wilayah ini saling terikat, di mana pusat pariwisata berada di kawasan seelach.
hak menentukan nasib sendiri () adalah hak setiap orang untuk secara bebas menentukan kehendaknya sendiri, khususnya dalam hal prinsip mengenai status politik dan kebebasan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial, serta budaya.
kepentingan akan menentukan nasib sendiri, oleh sebab itu terletak pada adanya kebebasan dalam membuat pilihan.
namun demikian, dewasa ini, penggunaan menentukan nasib sendiri lebih mengacu pada hak untuk menentukan nasib politik.
namun dalam acuan tersebut, tidak ada kriteria hukum yang menjelaskan siapa orang/pihak yang dimaksud, atau kelompok mana yang dapat secara sah membuat klaim terhadap hak tersebut dalam kasus tertentu, yang menjadikannya salah satu di antara isu kompleks yang dihadapi para pembuat kebijakan.
istilah "right to self determination" atau hak untuk menentukan nasib sendiri mendapat perhatian yang cukup besar di indonesia pada proses penyelesaian konflik yang sangat sensitif, termasuk peristiwa referendum timor timur pada tahun 1999 dan perundingan aceh yang kemudian melahirkan otonomi khusus.
pada mulanya prinsip menentukan nasib sendiri merupakan pedoman dalam pembangunan ulang eropa pasca-perang dunia i. ketika sistem eropa terdahulu mulai hancur setelah berakhirnya perang dunia i, prinsip menentukan nasib sendiri mendapat pembelaan dari tokoh internasional yang memiliki landasan ideologi berbeda, yakni vladimir lenin (dari 1903 sampai 1917) dan presiden woodrow wilson (pada 1918).
pidato lenin bersifat lebih universal, meskipun pada akhirnya kurang berpengaruh.
sebaliknya, 14 pokok wilson menguraikan sejumlah prinsip berkenaan dengan menentukan nasib sendiri, namun hanya diterapkan untuk orang-orang eropa, dimana gagasan menentukan nasib sendiri tersebut berkembang secara berbeda di eropa tengah dan eropa timur, dengan di eropa barat.
berkembangnya negara-negara modern di eropa, dan meningkatnya kesadaran nasional yang tengah populer di masa itu, meningkatkan status ‘menentukan nasib sendiri’ sebagai prinsip politik.
lingkup prinsip menentukan nasib sendiri dianalisis oleh dua kelompok ahli internasional yang ditunjuk oleh "league of nations" (liga bangsa-bangsa – lbb) untuk memeriksa kasus pulau aland, wilayah yang secara budaya dan bahasa termasuk wilayah orang-orang swedia, dan wilayah tersebut menginginkan kembali bersatu dengan pulau induk swedia daripada tetap menjadi bagian negara finlandia yang baru merdeka dari kekaisaran rusia pada desember 1917.
kelompok ahli yang pertama berpendapat bahwa menentukan nasib sendiri jelas tidak mendapat status hukum internasional karena meskipun prinsip menentukan nasib sendiri berperan penting dalam pandangan politik modern, terutama sejak perang dunia i, prinsip ini tidak ditemukan dalam perjanjian lbb.
pengakuan prinsip menentukan nasib sendiri pada sejumlah perjanjian internasional tertentu tidak dapat dianggap cukup untuk prinsip ini dapat diletakkan pada kaki yang sama dengan peraturan positif hukum bangsa-bangsa "(law of nations").
kelompok ahli kedua mencapai simpulan yang hampir serupa dengan lingkup menentukan nasib sendiri kelompok pertama, mengistilahkannya sebagai “sebuah prinsip keadilan dan kebebasan yang diekspresikan dalam formula yang samar-samar dan umum, sehingga menimbulkan bermacam-macam interpretasi dan pendapat yang berbeda-beda.”
di dalam konteks masyarakat internasional yang semakin berkembang, beberapa masalah timbul dari prinsip menentukan nasib sendiri.
salah satu manifestasi menentukan nasib sendiri yakni menentukan nasib sendiri nasional, yang merupakan solusi terkait masalah teritorial yang kronis dalam hubungan internasional, tetapi di lain pihak merupakan sumber ancaman bagi stabilitas teritorial.
mendekati abad ke-20, prinsip ini dapat berarti:
demikian lebarnya pandangan-pandangan berlainan terkait situasi dalam suatu negara menyebabkan sulitnya menemukan definisi yang pasti mengenai hak menentukan nasib sendiri agar bisa digunakan sebagai alat hukum untuk menyelesaikan perselisihan.
kebingungan mengenai prinsip menentukan nasib sendiri, yakni bersumber dari kegagalan mendefinisikan pihak yang berhak membuat klaim yang dimaksud dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional- orang perseorangan, kelompok, atau bangsa- dan seperti apa hak tersebut diberikan.
presiden woodrow wilson merupakan negarawan yang teridentifikasi paling dekat dengan prinsip menentukan nasib sendiri.
ia mempertimbangkan penerapan beberapa prinsip untuk mengakhiri perang dan mendasari era baru perdamaian dan keadilan.
namun, istilah/prinsip menentukan nasib sendiri itu tidak muncul dalam ‘"fourteen points’" (14 pokok) yang dikemukakannya mengenai hak minoritas di dalam negara yang lebih besar, dan ia juga tidak pernah menyebutkan pendirian negara baru yang independen.
prinsip menentukan nasib sendiri kemudian terdapat pula dalam piagam atlantik dan proposal dumbarton oaks.
menentukan nasib sendiri menjadi resmi secara hukum setelah tahun 1945, ketika prinsip ini dimuat dalam piagam pbb, meskipun prinsip ini diterapkan untuk negara yang sudah ada, dan bukan untuk kelompok orang atau kelompok bangsa.
prinsip menentukan nasib sendiri dalam piagam pbb berada dalam konteks pengembangan hubungan persahabatan antar negara-negara dan yang bersinggungan dengan prinsip persamaan hak.
konteks ini jelas berada di luar konteks negara, termasuk di dalamnya wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri, sehingga orang/pihak yang dimaksud dalam konteks tersebut tentu belum mencapai pengertian apa yang disebut saat ini dengan swapraja atau daerah yang berpemerintahan sendiri.
meski demikian, menentukan nasib sendiri secara cepat berkembang dari sebuah prinsip menjadi sebuah hak, terutama setelah deklarasi tahun 1960, ketika istilah tersebut digunakan untuk menandakan dekolonialisasi.
pada saat itu, penerapan menentukan nasib sendiri tetap pada wilayah, dan bukan pada kelompok orang.
dengan berlangsungnya proses dekolonialisasi, prinsip penentuan nasib sendiri yang definisinya dalam piagam pbb bersifat samar-samar, semakin berkembang menjadi “hak” untuk menentukan nasib sendiri.
perkembangan ini mencapai puncaknya pada dekade antara 1960 dan 1970 ketika sebagian besar negara jajahan meraih kemerdekaan.
periode pertama konsep menentukan nasib sendiri dimulai pada abad ke-19, bertahan hingga zaman pemerintahan amerika serikat dipimpin oleh presiden woodrow wilson, dan berakhir pada sekitar tahun 1945.
john stuart mill, di antara ahli yang lainnya, menyatakan bahwa keterkaitan antara etnisitas; bahasa; dan budaya pada satu sisi, dan status sebagai negara pada sisi lain, merupakan pijakan yang melatarbelakangi pergerakan nasional pada abad ke-19.
namun hanum berpendapat, pergerakan nasional klasik pada periode tersebut bukanlah untuk memecah suatu kekuasaan, melainkan untuk menggabungkan kelompok-kelompok/bangsa-bangsa, seperti yang terjadi di jerman dan italia.
menentukan nasib sendiri sebagai kekuatan politik dalam masyarakat internasional merupakan fenomena yang baru muncul sebagai akibat dari perang dunia i, dan akibat pemecahan wilayah yang termasuk dalam kekaisaran ottoman dan kekaisaran austro-hongaria.
kelompok-kelompok nasional yang lebih kecil di dalam kekaisaran berkehendak menarik diri dan membagi wilayah mereka.
menentukan nasib sendiri setelah terdisintegrasinya kekaisaran ottoman dan kekaisaran austro-hongaria, dengan demikian, mengambil bentuk berupa pembagian/pemisahan diri daripada penggabungan teritorial.
periode pertama setelah perang dunia i ini yang menyebabkan menentukan nasib sendiri menjadi terkemuka secara internasional, dimana prinsip menentukan nasib sendiri suatu bangsa berubah menjadi hak suatu bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan.
oleh sebab itu, dalam istilah umum, prinsip ini disederhanakan menjadi suatu kepercayaan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk membuat negara sendiri dan menentukan pemerintahan mereka sendiri.
namun pada konferensi perdamaian paris ("paris peace conference") pada tahun 1919, kekuatan kolonial ("colonial powers") terlibat dalam sebuah perdebatan yang berujung pada suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin menentukan nasib sendiri diberikan kepada semua orang.
perwakilan kekuatan kolonial berpendapat bahwa pada saat itu, orang-orang jajahan harus dikecualikan dari proses karena belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik.
menentukan nasib sendiri oleh sebab itu menjadi sebuah prinsip "ad hoc" (khusus) yang dapat diberikan hanya kepada negara-negara yang terkait dengan berakhirnya perang.
dengan demikian, pihak yang dapat menjalankan menentukan nasib sendiri ialah kelompok etnis yang dimobilisasi secara nasional selama abad ke-19 di bawah kekaisaran austro-hongaria, kekaisaran jerman, kekaisaran ottoman, dan kekaisaran rusia.
dengan cepat, menentukan nasib sendiri bergulir menjadi isu etnis.
pemahaman kedaulatan menjadi berakar pada ide bangsa, dan bangsa secara spesifik terdefinisi menjadi istilah nasional-etnis ("ethno-national").
selama konferensi perdamaian tersebut diketahui mustahil untuk menetapkan batas negara dari negara-negara yang baru terbentuk pascapemecahan area-area dalam kekaisaran tersebut.
konstitusi negara-negara baru yang berada di wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh kekaisaran eropa dinyatakan dalam basis persamaan warga negara, dan mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.
tetapi beberapa bulan setelah pembentukan negara secara resmi, otoritas domestik meletakkan prioritas kelompok-kelompok populasi berdasarkan identifikasi etnis masing-masing.
praktik-praktik diskriminasi seperti itu sering kali dibenarkan secara domestik atas nama menentukan nasib sendiri dan toleransi internasional, disebabkan karena formulasi yang ambigu dari prinsip hak minoritas.
kerajaan serbia, kroasia dan slovenia (kerajaan yugoslavia) merupakan kasus yang menjadi simbol untuk praktik diskriminasi etnis.
terbentuk sehari sebelum konferensi perdamaian paris, dan secara resmi dibentuk berdasarkan persamaan orang-orang yang berada di dalamnya, negara berbentuk kerajaan tersebut diakui oleh "entente powers" (aliansi informal) beberapa bulan kemudian dengan penandatanganan perjanjian saint-germain.
serupa dengan perjanjian lain yang mengakui negara-negara baru antara tahun 1919 dan 1923, dokumen dalam perjanjian saint-germain secara simultan mengatur perlakuan terhadap minoritas di dalam kerajaan.
penandatanganan perjanjian sebagai persyaratan pengakuan internasional terhadap kerajaan bersifat kondisional, yakni apabila otoritas nasional kerajaan dapat menjamin bahwa persamaan individu dalam pemerintahan, dan pengakuan kelompok etnis yang berbeda dapat dihormati.
namun demikian, sementara delegasi nasional mendeklarasikan bahwa kerajaan tersebut seperti halnya terdiri dari satu orang, tetapi dengan tiga nama- serbia, kroasia, dan slovenia- sensus terakhir yang dilakukan austro-hongaria pada tahun 1910 mengindikasikan bahwa di daerah yang termasuk wilayah negara baru tersebut, sekurangnya terdapat sembilan kelompok etnis berbeda yang hidup berdampingan disana.
setelah perpanjangan diskusi dalam konferensi perdamaian tersebut, pada akhirnya diputuskan bahwa empat minoritas diakui secara internasional, yaitu: orang-orang bulgaria, orang-orang austria, orang-orang hongaria, dan “orang-orang muslim,” meski tetap tidak ada kejelasan mengenai bagaimana hasil seleksi itu dibuat.
hasil langsung pengakuan politik yang tidak seimbang itu berdampak pada sering dikecualikannya pihak minoritas yang tidak diakui secara internasional, dari keikutsertaan penuh mereka dalam komunitas politik nasional.
konferensi perdamaian paris hanya menciptakan lebih banyak subkelompok yang tidak diberikan negara mereka sendiri, dan secara formal hanya diberikan jaminan untuk menjaga budaya mereka.
pemenang perang dunia i mensyaratkan negara-negara baru di eropa tengah dan eropa timur menerima kondisi tersebut agar dapat diakui, tetapi menolak untuk menerima kewajiban tersebut untuk diri mereka sendiri.
terobsesi oleh ide keseragaman nasional, negara-negara yang terbentuk setelah pemecahan kekaisaran itu mendirikan administrasi pemerintahan terpusat, dan melakukan denasionalisasi atau penghilangan hak kebangsaan terhadap orang-orang minoritas.
selain itu, sebagaimana sejumlah petisi diterima oleh liga bangsa-bangsa sejak tahun 1920an, praktik denasionalisasi tersebut sering kali disertai dengan penggunaan kekerasan oleh negara dan otoritas lokal sebagai bentuk intimidasi.
praktik-praktik diskriminasi telah dijadikan instrumen oleh pihak otoritas negara, dengan mengatasnamakan menentukan nasib sendiri dan hak minoritas.
periode ke-dua konsep menentukan nasib sendiri ditandai dengan berdirinya "united nation" – un (perserikatan bangsa-bangsa – pbb) pada tahun 1945.
menentukan nasib sendiri kelompok etnis, seperti yang didefinisikan dalam konferensi perdamaian paris, yang muncul dari perang dunia ii ini relatif lebih lemah daripada akibat yang ditimbulkan oleh perang dunia i sebelumnya.
penerapan menentukan nasib sendiri yang dilakukan secara sistematik justru berakibat pada bencana yang terjadi secara tidak parallel.
para penganut nazisme dan fasisme telah menggunakan konsep menentukan nasib sendiri untuk menghilangkan kelompok minoritas dan merasionalkan pembunuhan.
semakin meluasnya pandangan mengenai menentukan nasib sendiri muncul setelah beberapa dekade akibat sejumlah alasan tertentu, antara lain:
pada tahun 1945, blok sekutu mengakui adanya dua kelemahan utama dalam konsep menentukan nasib sendiri dari yang diformulasikan setelah perang dunia i. kelemahan pertama ialah norma etnis yang melekat pada konsep menentukan nasib sendiri, dan definisi orang-orang, yang dapat digunakan untuk mendukung praktik-praktik yang tidak boleh dilakukan.
kelemahan kedua ialah kurang terformulasikan dengan jelasnya konsep menentukan nasib sendiri setelah perang dunia i, sehingga menyebabkan digunakannya konsep tersebut sebagai instrumentalisasi berbahaya dan menciptakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya secara internasional.
di musim semi tahun 1945, blok sekutu menghadapi tanggung jawab melakukan rekonstruksi pascaperang.
di antara tugas mereka ialah mengutuk dan memberikan penghukuman atas kejahatan sistematik terhadap populasi domestik yang dilakukan atas nama prinsip yang diakui secara internasional, menentukan nasib sendiri.
di dalam konteks yang tengah dihadapi oleh blok sekutu pada saat itu, satu hal yang jelas bagi mereka ialah peninjauan dan formulasi ulang yang harus dilakukan terhadap prinsip menentukan nasib sendiri.
oleh sebab itu, prinsip tersebut kemudian diformalkan dalam hukum internasional melalui inklusinya di dalam piagam pbb.
menentukan nasib sendiri di dalam pbb menempati posisi yang lebih penting dibandingkan di dalam organisasi pendahulunya, lbb, karena menentukan nasib sendiri secara jelas tertera dalam artikel piagam pbb.
perjanjian lbb tidak menyebut secara langsung prinsip menentukan nasib sendiri (tidak menggunakan kata/istilah tersebut) di dalam sistem mandat yang didirikannya, dan identifikasi mandat dan implementasi sistem sepenuhnya bergantung pada politik, bukan pada hukum.
tidak seperti dalam perjanjian lbb, piagam pbb menyebut menentukan nasib sendiri sebanyak dua kali.
artikel 1(2) piagam pbb secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pbb ialah menjadi pengembang “hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri orang-orang, dan mengambil langkah yang sesuai untuk memperkuat kedamaian universal.”
artikel 55 piagam pbb, berhubungan dengan ekonomi internasional dan kerjasama sosial, menyatakan bahwa pbb akan mendorong obyektif tertentu “dengan pandangan untuk menciptakan kondisi yang stabil dan kesejahteraan yang diperlukan untuk kedamaian dan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri…” pencantuman menentukan nasib sendiri dalam piagam pbb menandai pengakuan universal prinsip ini sebagai dasar pemeliharaan hubungan perdamaian dan persahabatan di antara negara-negara.
namun seperti halnya dalam konferensi perdamaian paris, menentukan nasib sendiri terdefinisi secara lepas dan mengundang perbantahan karena mengandung norma yang diduga melebihi ukuran yang dapat terjadi pada semua pihak.
istilah dalam piagam tersebut merujuk pada negara, dan bukan pada orang-orang atau kelompok.
meskipun demikian, dengan dituliskannya di dalam piagam, gagasan tersebut segera berkembang dari sebuah prinsip menjadi sebuah hak.
pada artikel 73 piagam pbb bahkan ditekankan mengenai keunggulan pemerintahan kolonial atas nama “kesejahteraan penduduk wilayah (yang tidak diperintah sendiri).”
hal ini mengungkap kontradiksi yang semakin berkembang, yang oleh delegasi kekuatan kolonial itu temukan dalam diri mereka sendiri.
referensi mengenai menentukan nasib sendiri lebih jauh ditelusuri hingga ke proposal dumbarton oaks, yang merupakan rancangan yang dibuat oleh anggota pendiri pbb pada saat akan mendirikan pbb.
dalam proposal dumbarton oaks, pada artikel 1(2) dan artikel 55 tidak mengandung referensi apapun mengenai menentukan nasib sendiri.
proposal dumbarton oaks sesuai artikel 1(2) dirancang sederhana “untuk mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan mengambil langkah dalam memperkuat kedamaian internasional.”
pernyataan “berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri orang-orang” ditambahkan untuk pertama kalinya di konferensi san fransisco, pada saat empat kekuatan pendukung- tiongkok, kerajaan inggris, amerika serikat, dan uni soviet- berkumpul.
disebutkan bahwa uni soviet menginisiasi penambahan yang muncul di artikel 1(2) proposal dumbarton oaks, yang mengandung referensi untuk “menentukan nasib sendiri orang-orang.”
dalam menjelaskan lingkup konsep tersebut, tuan molotov dilaporkan telah mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa uni soviet “meletakkan kepentingan peringkat pertama” prinsip “persamaan dan menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa” yang baru ditambahkan tersebut.
tujuan penambahan tersebut dituduh dapat “menarik perhatian populasi tertentu dari berbagai koloni dan wilayah-wilayah yang dimandatkan,” yang dapat membantu merealisasikan kepentingan mereka dengan segera.
keempat kekuatan pendukung tidak meninggalkan penjelasan definitif mengenai pengertian menentukan nasib sendiri, ataupun konteks dalam kedua artikel yang mencantumkan konsep menentukan nasib sendiri.
namun demikian, komite yang mendiskusikan konsep tersebut telah mengatakan bahwa: berkenaan dengan prinsip menentukan nasib sendiri, ditekankan dengan kuat pada satu sisi bahwa prinsip ini menerangkan keinginan orang-orang dimanapun berada, dan oleh karena itu sudah seharusnya secara jelas disampaikan di dalam isi bab; di sisi lain, dikatakan bahwa prinsip menentukan nasib sendiri sesuai dengan tujuan piagam hanya sejauh apabila prinsip tersebut menyiratkan hak pemerintahan sendiri dari orang-orang, dan bukan hak untuk melepaskan diri ("secession").
pendapat hukum menghasilkan jawaban yang bervariasi atas pertanyaan sifat alami prinsip menentukan nasib sendiri.
beberapa pendapat menyatakan bahwa prinsip menentukan nasib sendiri merepresentasikan sebuah perkembangan baru dalam hukum internasional.
pendapat lainnya mengatakan bahwa prinsip tersebut tidak berarti lebih daripada deklarasi aturan yang sudah ada dalam hukum internasional.
terlepas dari kedua pandangan tersebut, tersisa fakta bahwa menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari piagam pbb dan mempunyai signifikansi hukum yang mendalam terhadap dunia politik moderen.
transformasi besar terjadi pada tahun 1950an ketika delegasi dari negara dunia ketiga yang telah independen menggunakan pbb sebagai arena politik untuk menegakkan perkara menentukan nasib sendiri untuk orang-orang yang masih berada di bawah pemerintahan kolonial.
perang dingin turut memberikan dampak pula dengan batas tertentu terhadap proses dekolonialisasi.
dengan berakhirnya perang dingin, semakin banyak negara yang menagih hak untuk menentukan nasib sendiri, yang berarti mereka menginginkan negara bangsa mereka sendiri, atau beberapa tingkat otonomi di dalam negara bangsa lainnya.
pergerakan tersebut mengimbangi keinginan negara induk koloni, tetapi tetap memerlukan hingga sepenuh dekade, atau selama keseluruhan periode negosiasi "un covenants on human rights" (perjanjian pbb mengenai hak asasi manusia) untuk dapat mewujudkannya.
selama dekade tersebut, negara-negara pascakolonial berusaha mencangkok “hak menentukan nasib sendiri” menjadi norma hak asasi manusia.
pada gilirannya, kelompok elit pribumi di dalam koloni mengatur untuk menangkap bahasa hak asasi manusia dalam menjustifikasi klaim mereka mengenai menentukan nasib sendiri dan persamaan.
pencapaian ini termaktub dalam "1960 general assembly’s resolution 1514" (resolusi 1514 majelis umum 1960), yang meminta penghentian kolonialisme.
selain permintaan menentukan nasib sendiri dan hak asasi manusia, resolusi 1514 juga bermuara pada pembentukan serangkaian negara baru di asia dan afrika.
naskah terkemuka pertama pada era pascakolonialisasi, sekaligus dokumen yang paling penting dalam mempromosikan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan juga salah satu dokumen yang memberikan indikasi jelas mengenai makna menentukan nasib sendiri selama periode ke-dua ialah "declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples" (deklarasi pengabulan kemerdekaan terhadap negara jajahan dan orang-orang di dalamnya) oleh majelis umum pbb pada tahun 1960.
kriteria yang mendasari hak tersebut tidak termasuk pemilikan etnis, bahasa, atau budaya yang berbeda, tetapi menentukan nasib sendiri dalam dokumen tersebut merupakan istilah yang digunakan untuk dekolonialisasi.
pada kenyataannya terdapat empat prinsip yang menandai gagasan menentukan nasib sendiri selama periode dua ini, yaitu:
euforia umum yang menimbulkan opini publik internasional sedemikian halnya sehingga menandakan tahun 1960 sebagai “tahun afrika,” tidak terjadi dengan cara yang sama di antara beberapa negara yang baru terbentuk.
ketika negara bekas jajahan menarik batas komunitas politik mereka, diskriminasi sering kali masih berlaku dengan suatu pengecualian kecil, pemimpin dari negara yang baru diproklamirkan menetapkan praktik diskriminasi formal dan informal, dan sering melibatkan ikatan kekerabatan yang dekat dengan mereka untuk menyokong kelompok domestik tertentu atas kelompok lainnya.
perangkat nilai yang mengatur orde liberal internasional dalam negara yang baru dibentuk, secara sederhana tidak tecermin dalam wilayah negara baru tersebut.
hal itu dapat dipahami karena negara-negara baru tersebut tidak mempunyai pengalaman dengan struktur negara dan pengakuan hak.
negara-negara baru tersebut kesemuanya terbentuk mengikuti prinsip arbitrase "uti possidetis", bahwa status negara merdeka diberikan dengan syarat mengikuti panduan formal dari negara-negara kolonial/penjajah mereka.
meski demikian, penjelasan yang menekankan persistensi norma kolonial di dalam negara yang baru terbentuk, tidak mendapatkan banyak popularitas.
sebagai gantinya, sebagian besar ahli berpendapat bahwa diskriminasi terjadi karena penerapan menentukan nasib sendiri berakibat pada kemerdekaan yang prematur, atau pada suatu retribalisasi politik.
menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang menyebabkan berakhirnya sejumlah kekaisaran, yang pertama terjadi di eropa, dan kemudian di wilayah kolonial, selanjutnya pada konstitusi kemerdekaan di berbagai negara.
untuk beberapa kasus, karena adanya norma tidak campur tangan ("non-interference") selama perang dingin, bila kekerasan terjadi setelah kemerdekaan, hal tersebut secara fundamental menjadi masalah domestik.
prinsip menentukan nasib sendiri, meski demikian, terdapat pula dalam artikel pertama perjanjian pbb mengenai hak sipil dan hak politik tahun 1966- walaupun dokumen tersebut telah dinegosiasi di sepanjang tahun 1950an, dan sekali lagi definisi menentukan nasib sendiri tidak sepenuhnya tepat.
periode ke-tiga perkembangan prinsip menentukan nasib sendiri dimulai dengan berakhirnya masa dekolonialisasi di akhir tahun 1970an, dan berlanjut hingga ke masa sekarang.
tahap ini ditandai dengan percobaan dalam beberapa dekade terakhir untuk menggabungkan dua periode menentukan nasib sendiri sebelumnya, yaitu hak etnis dan budaya minoritas, seperti yang dicetuskan presiden woodrow wilson, dengan absolutisme teritorial dekolonialisasi.
periode ketiga ini menghasilkan kecenderungan untuk mendefinisikan ulang gagasan menentukan nasib sendiri yang berarti setiap etnis atau kelompok nasional berbeda mempunyai hak untuk merdeka.
meskipun gagasan menentukan nasib sendiri dalam pengertian populer telah diartikan sedemikian, pengertian tersebut tidak diterima oleh negara manapun, ataupun oleh hukum internasional.
selanjutnya prinsip menentukan nasib sendiri disebut dalam "1975 helsinki final act" (undang-undang akhir helsinki), yang memberikan asal-mula pada konferensi untuk keamanan dan kerjasama di eropa ("conference for security and cooperation in europe").
namun, koskenniemi berpendapat bahwa suatu hal yang meragukan, apakah pernyataan prinsip yang dimaksud akan diambil secara harfiah, sebab potensi revolusioner prinsip yang dihasilkan dari konferensi tersebut menekankan pada integritas teritorial.
pada periode ke-tiga ini telah terdapat gerakan untuk mengombinasikan gagasan hak minoritas dan dekolonialisasi, yang mendukung pendefinisian menentukan nasib sendiri sebagai hak untuk setiap kelompok etnis.
sisi menarik dari nilai demokratis juga mendorong kesadaran diri masyarakat etnis, dan pada beberapa kasus menyebabkan gerakan pemisahan diri.
komunikasi massa oleh sebab itu, memiliki peran yang besar pula dalam penyebaran gagasan menentukan nasib sendiri seperti yang diartikan dalam periode ke-tiga ini.
nasionalisme, etnisitas, dan agama semakin meningkat penggunaannya sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi serta bentuk kerugian lain yang dialami, dan utamanya lebih terlihat di beberapa negara dunia ketiga yang tengah menghadapi perkembangan ekonomi yang cepat, serta urbanisasi, seiring dengan merosotnya pelayanan publik.
di negara-negara berkembang, kelompok-kelompok marjinal mencari sumber identitas dan loyalitas baru di luar negara yang mengabaikan mereka.
alternatif sumber identitas seperti etnisitas dan agama, dan penggunaannya sebagai instrumen politik, oleh sebab itu, menjadi semakin meningkat.
sementara waktu perdebatan atas menentukan nasib sendiri dianggap telah berakhir, pemisahan yugoslavia membawa kembali klaim nasional menentukan nasib sendiri atas nama etnisitas kepada dunia internasional.
menentukan nasib sendiri pada kasus pemisahan yugoslavia diformulasikan untuk mengesahkan negara-negara baru, dan juga untuk menjustifikasi praktik pembersihan etnis secara fisik dan administratif.
meskipun pbb telah mendorong pemerintahan ideal yang tidak bergantung pada etnis setelah perang dunia ii, etnisitas sebagai kategori identifikasi tidak pernah benar-benar hilang dari balkan.
menentukan nasib sendiri mengandung konflik antara dua komponen di dalamnya yang saling bersaing.
setelah hampir setengah abad, pada kenyataannya, etnisitas tetap menjadi permasalahan yang berkaitan dengan pengakuan politik nasional.
setelah berakhirnya perang dingin, bentuk disintegrasi merupakan hasil yang diambil untuk kasus menentukan nasib sendiri antara uni soviet dan yugoslavia.
dengan kematian josip broz tito pada tahun 1980 dan diikuti dengan krisis yang berakhir dengan pemecahan yugoslavia, dunia menemukan keberlanjutan klaim menentukan nasib sendiri atas nama etnisitas.
di samping itu, klaim tersebut juga dibuat secara tepat di area dimana pada tahun 1919, para penggagas konferensi perdamaian paris mencoba memberikan jaminan pada proses transisi dari kekaisaran menuju negara-bangsa.
perbedaannya ialah, ketika pada tahun 1990an para pemimpin yang baru memproklamirkan diri menyampaikan klaim menurut perspektif mereka sendiri, sedangkan pada tahun 1919 klaim yang dibuat tidak ditoleransi secara internasional.
dengan kata lain, upaya mengonstitusikan negara-etnis bangsa diterima sebagai suatu penyimpangan dari ide liberal mengenai hak asasi manusia dan status negara yang sah.
pada tahun 1991, lebih dari satu tahun setelah kroasia dan slovenia menunjukkan tanda-tanda awal mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan dari serbia, "council of ministers of the european community" – ec (dewan menteri komunitas eropa) membentuk komisi arbitrase khusus, yang dikenal dengan nama komite badinter.
pada september 1991, dimulai konferensi internasional mengenai yugoslavia yang dipimpin oleh sekretaris luar negeri inggris lord carrington.
konferensi ini terdiri dari para mediator dewan komunitas eropa dan perwakilan pihak-pihak yang terlibat, yakni delegasi yugoslavia dan perwakilan masing-masing republik konstituen.
beberapa bulan kemudian, komite konferensi tersebut mengikuti prinsip "uti possidetis" mengakui batas antara kroasia, bosnia, dan serbia.
dengan menerapkan prinsip kolonial pengakuan batas kepada orang-orang balkan, konferensi mengakui batas internal yang diakui sebelumnya, sebagai perbatasan internasional yang baru.
dalam melakukan hal tersebut, konferensi mengakui kemungkinan adanya kebetulan ("coincidence") di antara batas-batas negara-negara baru tersebut dengan klaim bangsa etnis.
maka sejak tahun 1990an, pemimpin yang baru memproklamirkan diri menemukan di dalam pengakuan internasional, adanya justifikasi tidak langsung untuk membentuk negara berdasar pada etnis.
kebingungan yang meliputi respon terhadap klaim menentukan nasib sendiri etnis menjadi semakin menonjol.
intervensi terakhir yang terjadi di bosnia, bersamaan dengan pendirian daerah perlindungan internasional, stigmatisasi serbia, dan indulgensi internasional terhadap kroasia, diikuti dengan kejadian panjang di kosovo, mengendapkan hal yang diistilahkan sebagai krisis menentukan nasib sendiri internasional.
dalam pidato di depan majelis umum pbb pada tahun 1991, pangeran hans-adam ii dari liechtenstein mengutarakan niatnya untuk mengejar arahan baru untuk menentukan nasib sendiri.
pandangan yang ia terangkan ialah untuk menciptakan kerangka hukum baru dengan tujuan memberikan administrasi sendiri yang lebih besar kepada komunitas lokal.
ia berharap agar dalil menentukan nasib sendiri menjadi berkurang, kaitannya dengan batas nasional.
beberapa pihak melihat manfaat proposal dari pangeran liechtenstein itu berpotensi menegaskan hak menentukan nasib sendiri secara simbolik, dan pada saat yang sama membatasi potensi yang dapat membuat sistem internasional menjadi tidak stabil.