taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
sebelum tahun 1970-an, toraja hampir tidak dikenal oleh wisatawan barat.
pada tahun 1971, sekitar 50 orang eropa mengunjungi tana toraja.
pada 1972, sedikitnya 400 orang turis menghadiri upacara pemakaman puang dari sangalla, bangsawan tertinggi di tana toraja dan bangsawan toraja terakhir yang berdarah murni.
peristiwa tersebut didokumentasikan oleh "national geographic" dan disiarkan di beberapa negara eropa.
pada 1976, sekitar 12,000 wisatawan mengunjungi toraja dan pada 1981, seni patung toraja dipamerkan di banyak museum di amerika utara. "
tanah raja-raja surgawi di toraja", seperti yang tertulis di brosur pameran, telah menarik minat dunia luar..
pada tahun 1984, kementerian pariwisata indonesia menyatakan kabupaten toraja sebagai "primadona" sulawesi selatan.
tana toraja dipromosikan sebagai "perhentian kedua setelah bali".
pariwisata menjadi sangat meningkat: menjelang tahun 1985, terdapat 150.000 wisatawan asing yang mengunjungi tana toraja (selain 80.000 turis domestik), dan jumlah pengunjung asing tahunan tercatat sebanyak 40.000 orang pada tahun 1989.
suvenir dijual di rantepao, pusat kebudayaan toraja, banyak hotel dan restoran wisata yang dibuka, selain itu dibuat sebuah lapangan udara baru pada tahun 1981.
para pengembang pariwisata menjadikan toraja sebagai daerah petualangan yang eksotis, memiliki kekayaan budaya dan terpencil.
wisatawan barat dianjurkan untuk mengunjungi desa zaman batu dan pemakaman purbakala.
toraja adalah tempat bagi wisatawan yang telah mengunjungi bali dan ingin melihat pulau-pulau lain yang liar dan "belum tersentuh".
tetapi suku toraja merasa bahwa "tongkonan" dan berbagai ritual toraja lainnya telah dijadikan sarana mengeruk keuntungan, dan mengeluh bahwa hal tersebut terlalu dikomersialkan.
hal ini berakibat pada beberapa bentrokan antara masyarakat toraja dan pengembang pariwisata, yang dianggap sebagai orang luar oleh suku toraja.
bentrokan antara para pemimpin lokal toraja dan pemerintah provinsi sulawesi selatan (sebagai pengembang wisata) terjadi pada tahun 1985.
pemerintah menjadikan 18 desa toraja dan tempat pemakaman tradisional sebagai "objek wisata".
akibatnya, beberapa pembatasan diterapkan pada daerah-daerah tersebut, misalnya orang toraja dilarang mengubah tongkonan dan tempat pemakaman mereka.
hal tersebut ditentang oleh beberapa pemuka masyarakat toraja, karena mereka merasa bahwa ritual dan tradisi mereka telah ditentukan oleh pihak luar.
akibatnya, pada tahun 1987 desa kete kesu dan beberapa desa lainnya yang ditunjuk sebagai "objek wisata" menutup pintu mereka dari wisatawan.
namun penutupan ini hanya berlangsung beberapa hari saja karena penduduk desa merasa sulit bertahan hidup tanpa pendapatan dari penjualan suvenir.
pariwisata juga turut mengubah masyarakat toraja.
dahulu terdapat sebuah ritual yang memungkinkan rakyat biasa untuk menikahi bangsawan ("puang"), dan dengan demikian anak mereka akan mendapatkan gelar bangsawan.
namun, citra masyarakat toraja yang diciptakan untuk para wisatawan telah mengikis hierarki tradisionalnya yang ketat, sehingga status kehormatan tidak lagi dipandang seperti sebelumnya.
banyak laki-laki biasa dapat saja menyatakan diri dan anak-anak mereka sebagai bangsawan, dengan cara memperoleh kekayaan yang cukup lalu menikahi perempuan bangsawan.
uni internasional untuk konservasi alam (nama resmi: international union for conservation of nature and natural resources disingkat iucn, kadang-kadang disebut dengan world conservation union) adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam.
badan ini didirikan pada 1948 dan berpusat di gland, switzerland.
iucn beranggotakan 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non-pemerintah dan ribuan ahli dan ilmuwan dari 181 negara.
tujuan iucn adalah untuk membantu komunitas di seluruh dunia dalam konservasi alam.
suatu takson dinyatakan punah apabila tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir sudah mati.
takson diasumsikan punah ketika survai secara terus menerus pada habitat yang diketahui pada rentang waktu tertentu gagal untuk menemukan satu individu.
survai dilakukan sesuai dengan siklus kehidupan dari spesies yang dipelajari.
pajak pertambahan nilai (ppn) adalah pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa inggris disebut "value added tax" (vat) atau "goods and services tax" (gst).
ppn termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan ppn ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak yang disingkat pkp.
dalam perhitungan ppn yang harus disetor oleh pkp, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan.
pajak keluaran adalah ppn yang dipungut ketika pkp menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah ppn yang dibayar ketika pkp membeli, memperoleh, atau membuat produknya.
dasar hukum dari penerapan pajak pertambahan nilai di indonesia adalah undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang disebut undang-undang pajak pertambahan nilai 1984.
penyebutan undang-undang nomor 8 tahun 1983 dengan nama undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 8 tahun 1983.
perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 yang berlaku 1 april 1985 adalah undang-undang nomor.
11 tahun 1994 (berlaku 1 januari 1995), undang-undang nomor 18 tahun 2000 (berlaku 1 januari 2001), dan undang-undang nomor 42 tahun 2009 (berlaku 1 januari 2010).
penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ppn dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan/atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut undang-undang ppn.
daerah pabean adalah wilayah republik indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan yaitu undang-undang nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.
faktur pajak didefiniskan dalam pasal 1 angka 23 uu pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal bea dan cukai.
jenis barang dan jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan ppn diatur dalam pasal 4a undang-undang no.
8/1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no.
42 tahun 2009, yaitu:
persyaratan agar dikenakan ppn adalah bahwa bangunan yang berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan /atau perairan dengan konstruksi utamanya dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejensi, dan atau baja yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi.
karier politiknya diwarnai upaya-upaya untuk mengatasi regionalisme dalam dunia politik korea selatan, sebelum kemudian akhirnya ia dilantik menjadi presiden.
lawan-lawan politiknya mencoba untuk memecatnya melalui pemakzulan pada tahun 2004, tetapi gagal.
setelah peristiwa tersebut ia kembali menjabat dengan mandat yang lebih kuat dibandingkan dengan saat ia baru menjadi presiden, tetapi sejak saat itu popularitasnya telah menunjukkan penurunan.
antara kebijakan yang diambilnya sebagai presiden adalah pengiriman tentara korea ke irak, upayanya yang gagal untuk memindahkan ibu kota korea selatan dari seoul ke chungcheong, dan keinginannya untuk membentuk sebuah koalisi besar dengan partai nasional utama yang dikritik dengan luas.
ketidakpopuleran roh diperparah dengan kebijakan perjanjian atas korea selatan, yang menarik kontroversi pada berbagai peristiwa seputar uji peluru dan nuklirnya.
roh moo-hyun meninggal dalam usia 62 tahun setelah terjun bebas dari jurang pegunungan di belakang rumahnya di desa bongha.
ia menderita cedera kepala berat dan dikirim ke rumah sakit di busan sekitar pukul 8:15 a.m. (
23:15 gmt) dan dinyatakan meninggal sekitar pukul 9:30 a.m. (
00:30 gmt).
menurut pengacaranya, roh meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa hidupnya "sulit" dan meminta maaf telah "membuat banyak orang menderita".
kepolisian korsel kemudian menegaskan kematian roh.
óscar rafael de jesús arias sánchez (lahir 13 september 1940 di heredia) adalah politikus kosta rika.
ia adalah presiden kosta rika dari 1986 hingga 1990.
ia kemudian terpilih untuk periode kedua pada tahun 2006.
pada 1987, ia meraih penghargaan nobel perdamaian atas perannya mengendalikan kekerasan antara pihak sipil di kawasan amerika tengah.
lahir dari keluarga kelas atas di provinsi heredia, arias menyelesaikan pendidikan dasarnya di colegio saint francis di ibu kota san josé.
kemudian ia mendaftar di universitas boston dengan tujuan belajar kedokteran, namun ia segera kembali ke negerinya dan mengambil gelar dalam hukum dan ilmu ekonomi di universitas kosta rika.
pada 1967, arias melakukan perjalanan ke britania raya dan mendaftar di london school of economics.
ia menerima gelar doktor dalam ilmu politik dari universitas essex pada 1974.
arias telah menerima sekitar 50 gelar kehormatan, termasuk gelar doktor dari universitas harvard, universitas princeton, dartmouth college, oberlin college dan universitas washington, st.
louis.
arias mengikuti "partido liberación nacional" (pln), partai demokrasi sosial utama kosta rika.
ia berhasil memenangkan jabatan presiden pada 1986.
masa jabatan arias menyaksikan transformasi ekonomi kosta rika dari yang berdasarkan hasil bumi tradisional (kopi dan pisang) kepada yang lebih berfokus pada pertanian non-tradisional (misalnya bunga eksotik, dan buah-buahan) dan pariwisata.
beberapa orang dalam pln mengkritik administrasinya yang meninggalkan ajaran demokrasi sosial partai ini dan memperkenalkan model ekonomi neoliberal.
arias menerima penghargaan perdamaian nobel 1987 untuk kerjanya ke arah penandatanganan persetujuan esquipulas ii.
ini adalah rencana memperkenalkan 'demokrasi' dan perdamaian di tanah genting amerika tengah selama masa huru-hara besar dan pengaruh luar pada pertengahan perang dingin.
sebagian karena jatuhnya blok komunis yang dipimpin uni soviet yang telah mendukung pemerintahan kiri dan kekacauan di amerika tengah, penandatanganan perjanjian memang diikuti oleh berakhirnya sebagian besar perang di amerika tengah.
arias kemudian menyeru pada tingkat integrasi yang lebih tinggi di daerah amerika tengah dan mempromosikan pembentukan parlemen amerika tengah ("parlamento centroamericano").
sampai kini, satu-satunya negara amerika tengah yang belum menandatangani persetujuan ini ialah kosta rika.
arias juga memodifikasi sistem pendidikan negeri ini.
tindakan terpenting dalam hal ini ialah pengenalan kembali ujian akademis di akhir sekolah dasar dan menengah.
setelah sebuah kontroversi oleh mahkamah konstitusi yang membatalkan konstitusi yang melarang mantan presiden kembali mencalonkan diri, pada 2004 arias mengumumkan bahwa ia ingin berpacu kembali untuk jabatan presiden, dalam pemilu februari 2006.
awalnya pemilu ini terlalu cepat.
sebulan kemudian, pada 7 maret, setelah penghitungan secara manual, hasil resmi menunjukkan arias mengalahkan lawannya otton solis dengan 18.169 suara (1,2% dari suara yang valid).
sebuah "chipset" mengarahkan data dari cpu ke chipset.
sedangkan chipset dibagi menjadi dua bagian komponen utama yaitu, northbridge dan southbridge.
northbridge mengatur chace memori, memori utama, host bus dan slot pci ekspansi.
sedangkan soutbridge mengatur isa bus, dan menjembatani antara isa bus dan pci bus, mengatur dan mengontrol i/o port dan slot ide.
interkoneksi komponen periferal (bahasa inggris: peripheral component interconnect) adalah "bus" yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras.
pci juga adalah suatu "bandwidth" tinggi yang populer, prosesor "independent bus" itu dapat berfungsi sebagai bus mezzenine atau bus periferal.
standar bus pci ini dikembangkan oleh konsorsium "pci special interest group" yang dibentuk oleh intel corporation dan beberapa perusahaan lainnya, pada tahun 1992.
tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus isa/eisa yang sebelumnya digunakan dalam komputer ibm pc atau kompatibelnya.
isidore mvouba (lahir 1954) adalah perdana menteri republik kongo sejak 7 januari 2005 hingga 15 september 2009.
mvouba lahir di kindamba dekat ibu kota brazzaville.
ia juga anggota partai buruh kongo ("congolese labour party") atau (pct: "parti congolais du travail)" dan dekat dengan presiden denis sassou-nguesso yang terpilih pada 1992 dan 2002.
anote tong (dalam china, 湯安諾; pinyin: tāng ānnuò — nama keluarganya bersal dari keturunan china tetapi kini dianggap merupakan bahasa gilbertese kiribati oleh masyarakat) (lahir 1952) adalah presiden kiribati saat ini.
ia terpilih pada pemilihan juli 2003 dengan suara (47.4%), berselisih tipis dibandingkan suara yang diperoleh saudaranya, dr. harry tong (43.5%) dan saingan lainnya yang seorang pengacara (banuera berina) dengan 9.1% suara.
perjanjian dapat mengacu kepada:
rt hon.
sir nathaniel waena gcmg adalah gubernur-jendral kepulauan solomon sejak 7 juli 2004.
ia dipilih oleh parlemen negara pada 15 juni 2004 dengan suara 27 dari 41 suara anggota parlemen.
perdana menteri waktu itu sir john lapli mendapatkan 6 suara, mantan perdana menteri sir peter kenilorea mendapatkan 8 suara.
negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetisi.
termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.
contoh kasus mengenai negosiasi, seperti christopher columbus meyakinkan ratu elizabeth untuk membiayai ekspedisinya saat inggris dalam perang besar yang memakan banyak biaya atau sengketa pulau sipadan-ligitan antara indonesia dengan malaysia.
dalam advokasi terdapat dua bentuk, yaitu formal dan informal.
bentuk formalnya,negosiasi sedangkan bentuk informalnya disebut lobi.
proses lobi tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang sedangkan negosiasi tidak, negosiasi terikat oleh waktu dan tempat.
faktor yang paling berpengaruh dalam negosiasi adalah filosofi yang menginformasikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat.
ini adalah kesepakatan dasar kita bahwa "semua orang menang", filsafat ini menjadi dasar setiap negosiasi.
kunci untuk mengembangkan filsafat supaya "semua orang menang" adalah dengan mempertimbangkan setiap aspek negosiasi dari sudut pandang pada pihak lain dan pihak negosiator.
jika anda tidak menyukai apa kata seseorang, atau jika anda baru saja membuat tawaran dan anda sedang menunggu jawaban, diam bisa menjadi pilihan terbaik anda.
kebanyakan orang tidak bisa bertahan dalam kesunyian panjang ("dead air time").
mereka menjadi tidak nyaman jika tidak ada percakapan untuk mengisi kekosongan antara anda dan pihak lain.
biasanya, pihak lain akan merespon dengan konsesi atau memberikan kelonggaran.
istilah ini diambil dari kompetisi tua di inggris, berburu rubah ("fox hunting competition").
dalam kompetisi ini, tim lawan akan menyeret dan membaui jejak rubah ke arah lain dengan ikan.
sehingga, anjing lawan akan terkecoh dan kehilangan jejak.
sama halnya saat negosiator membawa "ikan amis" atau isu lain ke meja perundingan untuk mengalihkan perhatian dari isu utama bahasan.
segala bentuk perilaku – biasanya dianggap kurang bermoral dan tidak dapat diterima oleh lingkungan- dengan tujuan memaksa pihak lain untuk setuju.
seperti pihak manajemen muak dengan tuntutan yang dianggap tidak masuk akal dan terpaksa menandatangi kontrak dengan air mata kemudian membuangnya secara ganas dan dramatis seolah-olah diliput oleh media.
tujuan dari taktik ini adalah untuk menggertak orang-orang yang terlibat dalam negosiasi.
kompetisi juga dapat dibagi menjadi: (1) kompetisi internal adalah kompetisi pada organisme dalam satu spesies dan (2) kompetisi eksternal adalah kompetisi pada organisme yang berbeda spesiesnya.
kompetisi dapat berakibat positif atau negatif bagi salah satu pihak organisme atau bahkan berakibat negatif bagi keduanya.
kompetisi tidak selalu salah dan diperlukan dalam ekosistem, untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi.
kementerian (bahasa inggris: "ministry" dalam bahasa indonesia berarti "pelayanan") adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan.
kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi administratif.
kementerian biasanya berada dalam suatu kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, presiden, atau kanselir.
suatu pemerintahan biasanya memiliki banyak kementerian, masing-masing menangani urusan pemerintahan tertentu.
kementerian sangat bervariasi antar negara, beberapa yang umum antara lain kementerian pertahanan, kementerian luar negeri, kementerian keuangan, dan kementerian kesehatan.
menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden.
dalam praktik, pekerjaan di kementerian dilakukan yang masing-masing menyiapkan hal-hal yang yang berkaitan dalam mandat pemberian presiden.
termasuk menjalankan pelayanan administrasi dan berfungsi sebagai penjabat yang termasuk harus mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemerintahan sesuai dengan mandat ikut pula mewakili sektor administratif yang relevan baik di dalam negeri serta dalam rangka kerjasama internasional, fungsi penting lainnya melibatkan kementerian mengarahkan dan mengawasi lembaga dan institusi yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka, dalam hal kementerian harus dapat bekerja dalam kerangka kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan lokal, seperti otoritas lokal, daerah khusus dengan kerjasama melibatkan pengembangan perundang-undangan dan pelayanan publik.
kementerian melakukan pengawasan langsung pada daerah dan administrasi lokal di dalam sektor administratif lingkup tugasnya.
pemerintah indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda.
pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif.
selain itu juga diartikan sebagai eksekutif dan legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang.
sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa kabinet pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.
sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa indonesia mengidealkan sistem pemerintahan presidensil.
hal itu tercermin dalam perumusan uud 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar dipegang oleh seorang presiden dengan dibantu oleh satu orang wakil presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 4 ayat 1 dan 2 jo pasal 7 uud 1945).
tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden ditegaskan dalam pasal 7c uud 1945, yang mana tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan dewan perwakilan rakyat.
bahkan ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggungjawab hanya kepada presiden (pasal 17 ayat 1 dan 2 uud 1945).
dalam sistem pemerintahan yang diidealkan, tidak dikenal adanya ide mengenai jabatan perdana menteri ataupun menteri utama dalam pemerintahan indonesia merdeka berdasarkan undang-undang dasar yang dirancang oleh bpupki (badan usaha penyelidik usaha-usaha kemerdekaan indonesia) dan kemudian disahkan oleh ppki (panitia persiapan kemerdekaan indonesia) pada tanggal 18 agustus 1945.
namun demikian, dalam praktik sesudah kemerdekaan pada tanggal 14 november 1945, yaitu hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 4 hari sejak pengesahan naskah uud 1945 atau hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 5 hari sejak proklamasi kemerdekaan, presiden soekarno telah membentuk jabatan perdana menteri dengan mengangkat syahrir sebagai perdana menteri pertama dalam sejarah indonesia merdeka.
sejak itu, sistem pemerintahan republik indonesia dengan diselingi oleh sejarah bentuk republik indonesia serikat (ris) pada tahun 1949, selalu menerapkan sistem pemerintahan parlementer atau setidaknya sistem pemerintahan campuran sampai terbentuknya pemerintahan orde baru.
sebagian terbesar administrasi pemerintahan yang dibentuk bersifat ‘dual executive’, yaitu terdiri atas kepala negara yang dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh perdana menteri atau yang disebut dengan istilah menteri utama ataupun dengan dirangkap oleh presiden atau oleh wakil presiden.
dalam suasana praktik sistem parlementer itulah pada awal tahun 1946, penjelasan uud 1945 yang disusun oleh soepomo dan diumumkan melalui berita repoeblik pada bulan februari 1946 memuat uraian tentang kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan yang kemudian disalah-pahami seakan dua jabatan yang dapat dibedakan satu sama lain sampai sekarang.
karena itu, sampai sekarang masih banyak sarjana yang beranggapan bahwa jabatan sekretaris negara adalah jabatan sekretaris presiden sebagai kepala negara, sedangkan sekretaris kabinet adalah sekretaris presiden sebagai kepala pemerintahan.
akibatnya muncul tafsir yang salah kaprah bahwa seakan-akan semua rancangan keputusan presiden sebagai kepala negara harus dipersiapkan oleh sekretariat negara sedangkan rancangan keputusan presiden sebagai kepala pemerintahan dipersiapkan oleh sekretariat kabinet.
padahal, dalam sistem pemerintahan presidential yang bersifat murni, yang ada adalah sistem ‘single executive’, di mana fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan terintegrasi, tidak dapat dipisah-pisahkan dan bahkan tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain.
dalam sistem presidential murni, keduanya menyatu dalam kedudukan presiden dan wakil presiden.
keduanya tidak perlu dibedakan, apalagi dipisah-pisahkan.
namun demikian, sistem pemerintahan presidential yang dianut oleh uud 1945 itu sendiri sebelum reformasi, sebenarnya tidak bersifat murni.
salah satu prinsip penting dalam sistem presidential adalah bahwa tanggung jawab puncak kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan presiden yang tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
misalnya, dalam sistem presidential amerika serikat, presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya melalui mekanisme pemilihan umum dan melalui kewajiban menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
presiden indonesia menurut uud 1945 sebelum reformasi, harus bertunduk dan bertanggungjawab kepada majelis permusyawaratan rakyat (mpr) yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya menurut undang-undang dasar.
presiden menurut uud 1945 sebelum
reformasi adalah mandataris mpr yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh mpr sebagaimana mestinya.
sifat pertanggungjawaban kepada mpr ini justru memperlihatkan adanya unsur parlementer dalam sistem pemerintahan presidential yang dianut.
karena dapat dikatakan bahwa sistem presidentil yang dianut bersifat tidak murni, bersifat campuran, atau ‘quasi-presidentil’.
inilah yang menjadi satu alasan mengapa uud 1945 kemudian diubah pada masa reformasi.
karena itu, salah satu butir kesepakatan pokok yang dijadikan pegangan dalam membahas agenda perubahan pertama uud 1945 pada tahun 1999 adalah bahwa perubahan undang-undang dasar dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidential.
dengan perkataan lain, istilah memurnikan sistem presidential atau purifikasi sistem pemerintahan presidential sebagai salah satu ide yang terkandung dalam keseluruhan pasal-pasal yang diubah atau ditambahkan dalam rangka perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001) dan perubahan keempat (2002) uud negara republik indonesia tahun 1945.
sesudah reformasi, presiden dan wakil presiden ditentukan oleh uud 1945 harus dipilih secara langsung oleh rakyat.
peranan mpr untuk memilih presiden dan/atau wakil presiden dibatasi hanya sebagai pengecualian, yaitu apabila terdapat lowongan dalam jabatan presiden dan/atau wakil presiden.
pengucapan sumpah jabatan presiden dan/atau wakil presiden memang dapat dilakukan di depan sidang paripurna mpr, tetapi pada kesempatan itu mpr sama sekali tidak melantik presiden atau wakil presiden sebagai bawahan.
mpr hanya mengadakan persidangan untuk mempersilakan presiden dan/atau wakil presiden mengucapkan sumpah atau janji jabatannya sendiri di depan umum.
dengan demikian, presiden dan wakil presiden tidak lagi berada dalam posisi tunduk dan bertanggung jawab kepada mpr seperti masa sebelum reformasi, dimana oleh penjelasan uud 1945 ditegaskan bahwa presiden harus bertunduk dan bertanggungjawab kepada mpr.
presiden adalah mandataris mpr yang mandate kekuasaannya sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh mpr.
sedangkan dalam sistem yang baru, presiden hanya dapat diberhentikan oleh mpr melalui proses ‘impeachment’ yang melibatkan proses hukum melalui peradilan konstitusi di mahkamah konstitusi.
sekarang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya tunduk dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.
inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan presidensial berdasarkan uud 1945 pasca reformasi.
namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer.
bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer.
jika pada masa orde baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke dpr.
sebagai akibat pendulum perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala “executive heavy”, sekarang sebaliknya timbul gejala “legislative heavy” dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen.
keberadaan mpr yang selama ini disebut sebagai lembaga tertinggi negara itu memang telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, akan tetapi keberadaannya tetap ada sehingga sistem yang dianut saat ini tidak dapat disebut sistem bikameral ataupun satu kamar, melainkan sistem tiga kamar (trikameralisme), perubahan-perubahan mendasar dalam kerangka struktur parlemen indonesia itu memang telah terjadi mengenai hal-hal sebagai berikut.
pertama, susunan keanggotaan mpr berubah secara struktural karena dihapuskannya keberadaan utusan golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional (functional representation) dari unsur keanggotaan mpr.
dengan demikian, anggota mpr hanya terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) yang mencerminkan prinsip perwakilan politik (political representation) dan anggota dewan perwakilan daerah (dpd) yang mencerminkan prinsip perwakilan daerah (regional representatif).
kedua, bersamaan dengan perubahan yang bersifat struktural tersebut, fungsi mpr juga mengalami perubahan mendasar (perubahan fungsional).
majelis ini tidak lagi berfungsi sebagai ‘supreme body’ yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol, dan karena itu kewenangannya pun mengalami perubahan-perubahan mendasar.
berdasarkan ketentuan uud 1945 pasca perubahan keempat, fungsi legislatif berpusat di tangan dewan perwakilan rakyat.
hal ini jelas terlihat dalam rumusan pasal 20 ayat (1) yang baru yang menyatakan: “dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
selanjutnya dinyatakan: “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan dpr masa itu”.
kemudian dinyatakan pula” presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang” (ayat 4), dan “dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.
keberadaan dewan perwakilan daerah menurut ketentuan uud 1945 pasca perubahan juga banyak dikritik orang.
lembaga ini semula didesain sebagai kamar kedua parlemen indonesia pada masa depan.
akan tetapi, salah satu ciri bikameralisme yang dikenal di dunia ialah apabila kedua kamar yang dimaksud sama-sama menjalankan fungsi legislatif sebagaimana seharusnya.
padahal, jika diperhatikan dpd sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun dibidang ini.
dpd hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran.
sedangkan yang berhak memutuskan adalah dpr, bukan dpd.
karena itu, keberadaan dpd di samping dpr tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam arti yang lazim.
selama ini dipahami bahwa jika kedudukan kedua kamar itu di bidang legislatif sama kuat, maka sifat bikameralismenya disebut ‘strong becameralism’, tetapi jika kedua tidak sama kuat, maka disebut ‘soft becameralism’.
akan tetapi, dalam pengaturan uud 1945 pasca perubahan keempat, bukan saja bahwa struktur yang dianut tidak dapat disebut sebagai ‘strong becameralism’ yang kedudukan keduanya sama kuatnya, tetapi bahkan juga tidak dapat disebut sebagai ‘soft becameralism’ sekalipun.
dpd, menurut ketentuan pasal 22d (a) dapat mengajukan rancangan uu tertentu kepada dpr (ayat 1), (b) ikut membahas rancangan uu tertentu (ayat 2), (c) memberikan pertimbangan kepada dpr atas rancangan uu apbn dan rancangan uu tertentu (ayat 2), (d) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan uu tertentu (ayat 3).
dengan kata lain, dpd hanya memberikan masukan, sedangkan yang memutuskan adalah dpr.
sehingga dpd ini lebih tepat disebut sebagai dewan pertimbangan dpr, karena kedudukannya hanya memberikan pertimbangan kepada dpr.
pemerintahan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensil.
akan tetapi, sifatnya tidak murni karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer.
percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep pertanggungjawaban presiden kepada mpr yang termasuk ke dalam pengertian lembaga parlemen dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepadanya untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, meskipun bukan karena alasan hukum.
kenyataan inilah yang menimbulkan kekisruhan, terutama dikaitkan dengan pengalaman ketatanegaraan ketika presiden abdurrahman wahid diberhentikan dari jabatannya.
jawaban atas kekisruhan itu adalah munculnya keinginan yang kuat agar anutan sistem pemerintahan republik indonesia yang bersifat presidensil dipertegas dalam kerangka perubahan undang-undang dasar 1945.
selain alasan yang bersifat kasuistis itu, dalam perkembangan praktik ketatanegaraan indonesia selama ini memang selalu dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan indonsia berdasarkan uud 1945.
sistem pemerintahan yang dianut, dimata para ahli cenderung disebut ‘quasi presidentil’ atau sistem campuran dalam konotasi negatif, karena dianggap banyak mengandung "distorsi" apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang mempersyaratkan adanya mekanisme hubungan "checks and balances" yang lebih efektif di antara lembaga-lembaga negara yang ada.
kerana itu, dengan empat perubahan pertama uud 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan majelis permusyawaratan rakyat, maka anutan sistem pemerintahan indonesia semakin tegas sebagai sistem pemerintahan presidensil.
sebelum adanya perubahan uud, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada mahkamah agung.
lembaga mahkamah agung tersebut, sesuai dengan prinsip ‘independent of judiciary’ diakui bersifat mendiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengeruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah.
prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yakni yang berlaku saat ini adalah uu nomor 48 tahun 2009, juga tercantum dalam penjelasan pasal 24 uud 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain.
namun, setelah perubahan ketiga uud 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar mahkamah agung.
lembaga baru tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan mahkamah agung.
sebutannya adalah mahkamah konstitusi ("constitutional court") yang dewasa ini makin banyak negara yang membentuknya di luar kerangka mahkamah agung ("supreme court").
indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi yang berdiri sendiri ini, setelah austria pada tahun 1920, italia pada tahun 1947 dan jerman pada tahun 1948.
dalam perubahan ketiga undang-undang dasar, mahkamah konstitusi ditentukan memiliki lima kewenangan, yaitu: (a) melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang; (b) mengambil putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut undang-undang dasar; (c) mengambil putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun mengalami perubahan sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden menjadi terbukti dan karena itu dapat dijadikan alasan oleh majelis permusyawaratan rakyat untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dari jabatannya; (d) memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum, dan (e) memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik
mahkamah konstitusi beranggotakan 9 orang yang memiliki integritas, dan memenuhi persyaratan kenegarawanan, serta latar belakang pengetahuan yang mendalam mengenai masalah-masalah ketatanegaraan.
ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh anggotanya sendiri yang berasal dari 3 orang yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat, 3 orang yang ditentukan oleh mahkamah agung, dan 3 orang ditentukan oleh presiden.
seseorang yang berminat untuk menjadi hakim konstitusi, dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
dengan komposisi dan kualitas anggotanya yang demikian.
diharapkan bahwa mahkamah konstitusi itu kelak akan benar-benar bersifat netral dan independen serta terhindar dari kemungkinan memihak kepada salah satu dari ketiga lembaga negara tersebut.
badan pemeriksa keuangan (bpk) juga berkaitan dengan fungsi pengawasan khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara.
karena itu, kedudukan kelembagaan badan pemeriksa keuangan ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif, atau sekurang kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat.
oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan itu harus dilaporkan atau disampaikan kepada dpr untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.
dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, pemerintah indonesia merupakan pemerintah pusat.
kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
ide pembentukan il divo datang dari simon cowell yang menyadari apresiasinya terhadap musik klasik.
ia memutuskan untuk membentuk kuartet multinasional.
pencarian bakat dilakukan bagi penyanyi yang mau berpartisipasi pada proyek il divo, yang berlangsung dua tahun dari 2001 sampai desember 2003.
sekarang, il divo terdiri dari carlos marín asal spanyol, urs bühler asal swiss, david miller asal amerika serikat, dan sébastien izambard asal prancis.
rekaman album pertama mereka dimulai pada awal 2004 di swedia.
album debut mereka, il divo, antara lain berisi lagu hit toni braxton "unbreak my heart" ("regresa a mi") dan lagu hit frank sinatra "my way" ("a mi manera").
il divo menyanyi dalam bahasa inggris, italia, spanyol, prancis, dan latin.
cd yang mencapai multiplatinum ini menjadi nomor satu di 13 negara dan menjadi 5 teratas di 25 negara.
kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (disingkat kemenko polhukam) adalah kementerian dalam pemerintah indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
kemenko polhukam dipimpin oleh seorang menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) yang sejak tanggal 23 oktober 2019 dijabat oleh mahfud md.
kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan mempunyai tugas membantu presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
dalam melaksanakan tugas, kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menyelenggarakan fungsi:
rui manuel césar costa, biasanya disebut rui costa (), adalah seorang mantan pemain sepak bola asal portugal.
ia adalah salah seorang pemain portugal yang berasal dari 'generasi emas', bersama dengan pemain lain seperti luis figo.
ia pernah membela klub sl benfica dari tahun 1991 hingga 1994 dan tahun 2006 hingga 2008, acf fiorentina (1994-2001), dan ac milan (2001-2006).
kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia (disingkat kemenkumham ri) adalah kementerian dalam pemerintah indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
kementerian hukum dan hak asasi manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
kementerian hukum dan hak asasi manusia dipimpin oleh seorang menteri yang sejak 27 oktober 2014 dijabat oleh yasonna laoly.
kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "departemen kehakiman" (1945–1999), "departemen hukum dan perundang-undangan" (1999–2001), "departemen kehakiman dan hak asasi manusia" (2001-2004), "departemen hukum dan hak asasi manusia" (2004–2009), dan "kementerian hukum dan hak asasi manusia" (2009–sekarang).
kementerian hukum dan hak asasi manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 agustus 1945 dengan nama departemen kehakiman.
menteri kehakiman yang pertama menjabat adalah soepomo.
kementerian hukum dan hak asasi manusia pada zaman pemerintahan belanda disebut departemen van justitie yaitu berdasarkan peraturan herdeland yudie staatblad no.
576.
dalam sidang ppki tahun 1945 menetapkan mengenai departemen kehakiman dalam struktur negara menurut uud.
dalam uud tadi disebutkan departemen termasuk departemen kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya.
dalam sidang ppki tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas departemen kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan herdeland yudie staatblad no.
576.
pada tanggal 1 oktober 1945 kewenangan departemen kehakiman diperluas yakni kejaksaan berdasarkan maklumat pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan jawatan topograpi berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1945 nomor 1/s.d.
jawatan topograpi kemudian dikeluarkan dari departemen kehakiman dan masuk ke departemen pertahanan berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 8/s.d.
pada 22 juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan presiden ri nomor 204/1960 tertanggal 1 agustus 1960 yang berlaku sejak 22 juli 1960.
sejak itu pula, kejaksaan ri dipisahkan dari departemen kehakiman.
pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan menteri kehakiman pada saat itu.
pengalihan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dari kementerian hukum dan hak asasi manusia ke mahkamah agung berawal dari undang-undang no.
35 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang no.
4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang no.
5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no.
14 tahun 1985 tentang mahkamah agung.
pada tanggal 23 maret 2004 presiden megawati mengeluarkan keputusan presiden ri no.
21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara, pengadilan agama ke mahkamah agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara ke mahkamah agung pada tanggal 31 maret 2004.
berdasarkan peraturan presiden nomor 44 tahun 2015, kementerian hukum dan hak asasi manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
dalam melaksanakan tugas tersebut kementerian hukum dan hak asasi manusia menyelenggarakan fungsi:
kantor wilayah (kanwil) kementerian hukum dan hak asasi manusia merupakan instansi vertikal kementerian hukum dan hak asasi manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri hukum dan hak asasi manusia.
kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah unit pelaksana teknis (upt), termasuk kantor imigrasi, lembaga pemasyarakatan (lapas), lapas terbuka • lapas narkotika, rumah tahanan negara (rutan), cabang rutan, rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas), balai harta peninggalan (bhp), serta rumah detensi imigrasi (rudenim).
sir elton hercules john () merupakan penyanyi berkebangsaan inggris.
ia terkenal sebagai pelantun lagu "candle in the wind" yang populer di pertengahan tahun 70-an.
walau aslinya lagu itu dipersembahkan untuk norma jean alias marilyn monroe, maka elton john mengubah lagu itu menjadi "candle in the wind 1997" untuk dipersembahkan pada "mawar inggris" alias putri diana yang tewas pada 31 agustus 1997.
lagu ini dinyanyikannya pada upacara pelepasan jenazah putri diana di westminster abbey pada 6 september 1997.
pada tahun 2005, ia menjadi suami (partner sipil) dari pacarnya, david furnish.
sebelum menikahi david furnish,
kementerian energi dan sumber daya mineral republik indonesia (kementerian esdm ri) adalah kementerian dalam pemerintah indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral.
kementerian esdm dipimpin oleh seorang menteri energi dan sumber daya mineral (menteri esdm) yang sejak tanggal 23 oktober 2019 dijabat oleh arifin tasrif.
tahun 1957 </br> berdasarkan keppres no.131 tahun 1957 kementerian perekonomian dipecah menjadi kementerian perdagangan, dan kementerian perindustrian.
berdasarkan sk menteri perindustrian no.
4247 a/m tahun 1957, pusat-pusat di bawah direktorat pertambangan berubah menjadi jawatan pertambangan, dan jawatan geologi.
tahun 1965 </br> departemen perindustrian dasar/pertambangan dipecah menjadi tiga departemen yaitu: departemen perindustrian dasar, departemen pertambangan, dan departemen urusan minyak, dan gas bumi.
pada tanggal 11 juni 1965 menteri urusan minyak, dan gas bumi menetapkan berdirinya lembaga minyak, dan gas bumi (lemigas).
kementerian keuangan republik indonesia (disingkat kemenkeu ri) adalah kementerian negara di lingkungan pemerintah indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, kementerian keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.
kementerian keuangan dipimpin oleh seorang menteri keuangan (menkeu) yang sejak tanggal 27 juli 2016 dijabat oleh sri mulyani
kementerian keuangan mempunyai motto "nagara dana rakça" yang berarti penjaga keuangan negara terletak di jalan dr. wahidin nomor 1 dan jalan lapangan banteng timur nomor 2-4, jakarta pusat.
keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan.
kebanyakan instansi setingkat eselon i di bawah kementerian keuangan bertempat di lokasi ini.
instansi eselon i di bawah kementerian keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam komplek tersebut antara lain direktorat jenderal pajak (jalan gatot subroto no.
40-42), direktorat jenderal bea dan cukai (jalan jenderal ahmad yani, rawamangun), dan badan pendidikan dan pelatihan keuangan (jalan purnawarman no.99 kebayoran baru, jakarta selatan).
di indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau.
tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya.
pengelolaan keuangan pemerintahan disini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan.
keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea cukai, dan lain-lain.
sebagai bagian dari suatu pemerintahan, kementerian keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian.
pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.
peranan vital kementerian keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara.
oleh karena itu, kementerian keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (nagara dana raksa).
pengusiran portugis oleh belanda menjadikan belanda mempunyai tempat untuk menancapkan kukunya di hindia belanda, dengan melimpahkan wewenang kepada voc (vereenigde oost-indische compagnie).
voc, yang pada saat itu dipimpin oleh gubernur jenderal jan pieterzoon coen (1619-1623 dan 1627-1629), diberi hak octrooi yang salah satunya adalah mencetak uang dan melakukan kebijakan perekonomian.
sejak tahun 1600-an, voc mengeluarkan kebijakan untuk menambah isi kas negara dengan menetapkan peraturan verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada voc), contingenten (pajak hasil bumi, pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tinggi, dan preangerstelsel (kewajiban menanam pohon kopi).
pada bulan maret 1809, setelah menjual tanah weltevreden, pemerintahan daendels memutuskan membangun sebuah istana yang berhadapan dengan lapangan parade waterlooplein.
istana ini rencananya digunakan sebagai pusat pemerintahan dan dipakai untuk kepentingan gubernur jenderal, dalam rangka pemberian kebijakan.
selain itu, gedung ini juga difungsikan sebagai tempat tahanan.