taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
dasar hukum:
tanda daftar perusahaan (tdp) adalah bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan.
kewajiban melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan diatur dalam undang-undang no.
3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, khususnya pasal 5.
menurut pasal tersebut, “setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan”.
pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
pada prinsipnya daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan.
keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.
perlunya daftar perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha.
setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan, berhak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan.
petikan resmi itu dapat diperoleh dari kantor pendaftaran perusahaan.
perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, koperasi, persekutuan (komanditer/cv, firma), dan perorangan.
bentuk badan usaha tersebut termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan.
khusus perusahaan kecil perorangan yang dijalankan secara pribadi, mempekerjakan hanya anggota keluarga terdekat, tidak memerlukan izin usaha, dan bukan merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan dikecualikan dari wajib daftar perusahaan.
pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan.
penyerahan formulir dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di tempat kedudukan kantor perusahaan atau di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan.
jika perusahaan tidak dapat didaftarkan di tempat-tempat tersebut, karena misalnya tidak tersedia sarana pendaftarannya, maka pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tempat kedudukan perusahaan.
pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.
menteri perindustrian dan perdagangan, melalui kantor pendaftaran setempat, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan daftar perusahaan.
menteri perdagangan dan perindustrian menetapkan kedudukan kantor-kantor pendaftaran tersebut beserta susunan serta tata cara penyelenggaraan daftar perusahaan.
dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan.
apabila pejabat yang berwenang mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang.
pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya.
kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
apabila tanda daftar perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah kehilangan.
benteng victoria adalah salah satu benteng peninggalan portugis terletak di kecamatan sirimau, pusat kota ambon.
benteng victoria merupakan benteng tertua di kota ambon.
benteng victoria dibangun oleh portugis pada tahun 1575, tetapi kemudian diambil alih oleh belanda.
benteng ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di pulau ambon.
pada masa pemerintahan kolonial, benteng kota laha diambil alih oleh belanda dari portugis dan mengubah namanya menjadi benteng victoria.
benteng victoria didirikan oleh portugis, dan diambil alih oleh belanda.
sebelumnya, oleh portugis benteng ini diberi nama "nossa senhora annucida", baru kemudian direbut oleh belanda pada 1605 dan dinamai victoria yang berarti kemenangan.
benteng ini mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa besar yang mengguncang ambon pada sekitar tahun 1754.
setelah direnovasi benteng itu berganti nama dengan nieuw victoria yang artinya kemenangan baru.
belanda menggunakan tempat tesebut sebagai pusat pemerintahan, pertahanan, dan pembentukan kekuatan barisan tentara.
di benteng ini, pahlawan pattimura digantung oleh belanda pada 6 desember 1817.
benteng victoria memiliki kamar-kamar dengan fungsinya masing-masing.
fungsinya sebagai tempat mengatur strategi dan tempat penyimpanan bahan makanan.
di depan benteng victoria terdapat pelabuhan yang dulu digunakan sebagai jalur penghubungan kapal antar pulau.
melalui pelabuhan tersebut, belanda dapat mengangkut hasil rempah-rempah untuk didistribusikan ke benua eropa.
di sebelah benteng terdapat pasar bagi orang-orang pribumi.
jalan di depan benteng yang berhubungan langsung dengan bibir pantai honipopu bernama jalan "boulevard victoria".
di benteng victoria terdapat meriam yang berukuran raksasa.
sekarang di beberapa kamar terdapat patung berukir yang terbuat dari kayu, dan peta perkembangan kota ambon dari abad 17 hingga 19, serta koleksi lukisan para "administrator" belanda di maluku.
the traveling wilburys (biasa disingkat menjadi wilburys) adalah sebuah grup musik kolaborasi asal amerika dan inggris yang terdiri dari bob dylan, george harrison, jeff lynne, roy orbison, dan tom petty.
band ini merekam dua album pada tahun 1988 and 1990, meskipun orbison meninggal sebelum album kedua memasuki proses rekaman.
george harrison pertamakali memperkenalkan traveling wilburys kepada masyarakat saat wawancara radio dengan bob coburn di radio rockline pada februari 1988.
ketika ditanya apa rencananya setelah album kesembilannya yang berjudul "cloud nine" dirilis, harrison menjawab: "apa yang saya ingin lakukan selanjutnya adalah membuat sebuah album bersama teman karib saya.
mungkin the traveling wilburys... ini adalah grup baru yang saya miliki.
namanya traveling wilburys, saya akan merekam album baru bersama mereka dan terus membuat album bersama band ini lagi dan lagi." "
wilbury" adalah bahasa slang yang digunakan oleh harrison selama proses rekaman album "cloud nine" bersama jeff lynne yang artinya hasil rekaman yang eror akibat kesalahan alat, harrison membuat gurauan yang ditujukan kepada lynne, ""we'll bury" 'em in the mix".
sejak saat itu, mereka menggunakan istilah wilbury untuk setiap kesalahan saat pertunjukan dan istilah itu selalu mereka gunakan ketika bermain musik bersama.
harrison menyarankan "the trembling wilburys" sebagai nama band; sedangkan, lynne mengusulkan nama "traveling", pada akhirnya mereka sepakat menggunakan nama the traveling wilburys.harrison, lynne dan roy orbison, sering berkumpul bersama di rumah bob dylan di malibu, california, untuk merekam lagu di album solo harrison, "this is love".
tom petty ikut bergabung setelah diajak oleh harrison.
awalnya harrison meninggalkan gitarnya di rumah petty, ketika ia mengambil gitarnya di rumah petty, harrison mengajak petty untuk ikut ke rumah dylan. .
mereka merasa nyaman bermain musik bersama dan memutuskan untuk membuat satu album penuh bersama. "
traveling wilburys vol.
1".
theatre" (1990).
the traveling wilburys juga memiliki proyek-proyek lain di luar dua album mereka; harrison tampil sebagai nelson wilbury di album "holiday promo album" "winter warnerland" warner bros.
records tahun 1988 (paul reubens juga ikut serta sebagai "pee wee wilbury"). "
spike and nelson wilbury" muncul di album live "live in japan" pada tahun 1992.
the traveling wilburys juga berkontribusi pada pembuatan lagu, "nobody's child", untuk album amal romanian angel appeal berjudul "", dirilis 24 juli 1990.
lagu ini dirilis kemabil pada tahun 2007.
jim keltner, pemain drum dan perkusi selama proses rekaman, tidak diikutsertakan sebagai anggota wilbury dan namanya tidak ditulis di cover album.
akan tetapi dia muncul dalam video musik band ini.
pada tahun 2007, traveling wilburys merilis sebuah dvd dan nama jim keltner muncul dengan sebutan "buster sidebury".
pada lagu bonus berjudul "maxine" dan "like a ship", "ayrton wilbury", alias dhani harrison dimasukan dalam kredit lagu.
nama ayrton dipakai sebagai bentuk penghormatan kepada pembalap f1, ayrton senna.
jim horn bermain saxphone di kedua album.
gitaris utama di album lagu "she's my baby" yang terdapat di album "volume 3" adalah gary moore.
batu batikam adalah salah satu benda cagar budaya bersejarah di jorong dusun tuo, nagari lima kaum, kabupaten tanah datar, provinsi sumatra barat.
jika diartikan kedalam bahasa indonesia, batu batikam berarti batu yang tertusuk.
menurut sejarah, lubang atau tusukan yang ada di tengah batu itu merupakan bekas dari tusukan keris datuak parpatiah nan sabatang.
luas situs cagar budaya batu batikam adalah 1.800 meter persegi, dulu berfungsi sebagai "medan nan bapaneh" atau tempat bermusyawarah kepala suku.
susunan batu disekeliling batu batikam seperti sandaran tempat duduk, berbentuk persegi panjang melingkar.
pada bagian tengah terdapat batu batikam dari bahan batuan andesit.
batu ini berukuran 55 x 20 x 40 sentimeter, dengan bentuk hampir segitiga.
prasasti batu batikam menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan minangkabau di zaman neolitikum.
batu batikam merupakan batu tertusuk yang melambangkan pentingnya perdamaian dan musyawarah-mufakat dalam kehidupan masyarakat minangkabau.
cerita lain menyatakan bahwa peninggalan sejarah ini dahulu kala merupakan suatu tempat musyawarah para kepala suku.
hal lain yang menambah keunikan batu batikam adalah adanya sebuah pohon beringin yang sangat besar di sekitar kawasan tersebut.
selain itu, lubang pada batu batikam ini dapat disentuh dan dilihat langsung oleh pengunjung.
datuak parpatiah nan sabatang dan datuak katumanggungan adalah dua orang saudara yang berlainan bapak.
datuak parpatiah nan sabatang adalah seorang sosok yang dilahirkan dari seorang bapak yang memiliki darah aristokrat (cerdik pandai), sementara datuak katumanggungan adalah sosok yang dilahirkan dari seorang bapak yang otokrat (raja-berpunya).
tetapi kedua di antara mereka lahir dari seorang rahim ibu yang sama, dimana seorang wanita biasa seperti lainnya.
datuak parpatiah menginginkan masyarakat diatur dalam semangat yang demokratis, atau dalam tatanannya, "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi".
namun datuak katumanggungan menginginkan rakyat diatur dalam tatanan yang hierarki "berjenjang sama naik, bertangga sama turun".
dan karena perbedaan tersebut mereka berdua bertengkar hebat.
hingga saat ini, pendapat yang berbeda antara datuk parpatih nan sabatang dan datuk katumanggungan masih terlihat dari adanya dua keselaran di minangkabau, yakni keselarasan koto pilang, yang mencerminkan sistem kekuasaan ala datuk katumanggungan dan keselarasan bodi chaniago yang merupakan perwujudan sistem pemeirntah ala datuk parpatih nan sabatang.
batu batikam terletak di jorong dusun tuo, nagari limo kaum, kecamatan lima kaum, tanah datar, sumatra barat, sekitar 10 menit perjalanan dari kota batusangkar.
sedangkan dari kota padang, ibu kota provinsi sumatra barat berjarak lebih kurang 100 km atau dua sampai tiga jam perjalanan dengan bus dan kenderaan pribadi.
lokasinya tepat berada di pinggir jalan raya sehingga sangat mudah untuk di kunjungi.
batu batikam termasuk salah satu lokasi cagar budaya, berada dalam pengawasan kantor suaka peninggalan sejarah dan purbakala sum­bar, riau dan jambi yang ber­kantor di pagaruyung.
badan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan mahkamah agung republik indonesia (disingkat litbangkumdil atau puslitbang diklat kumdil ma ri) adalah salah satu unit eselon i pada mahkamah agung republik indonesia yang bertugas membantu sekretaris mahkamah agung republik indonesia dalam melaksanakan penelitian, dan pengembangan dibidang hukum, dan peradilan, kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan mahkamah agung republik indonesia.
sejarah badan litbang diklat kumdil mahkamah agung republik indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah mahkamah agung republik indonesia.
hal ini terbukti dari beberapa regulasi mahkamah agung r.i mulai pasca kemerdekaan hingga era reformasi mengalami perubahan-perubahan cukup signifikan yang turut mempengaruhi keberadaan lembaga badan litbang diklat kumdil.
perubahan fundamental yang mengiringi perjalanan mahkamah agung r.i selanjutnya, diawali dengan lahirnya undang-undang no.35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang no.
14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengantarkan sistem peradilan satu atap ("one roof system").
berlandaskan sistem peradilan satu atap ("one roof system") semua badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, adminis­tratif dan finansial berada di bawah kekuasaan mahkamah agung.
jangka waktu peralihan menjadi satu atap di bawah mahkamah agung tersebut adalah lima tahun sampai dengan agustus 2004.
dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan / sekretariat jenderal, balitbang diklat kumdil mahkamah agung r.i (dahulu puslitbang / diklat) tidak pernah dicantumkan pengaturannya secara formal, baik dalam keputusan presiden r.i no.75 tahun 1985 tentang organisasi kepaniteraan/sekretariat jenderal mahkamah agung atau keputusan panitera/sekretaris jenderal mahkamah agung r.i no.ma/pansek/02/sk/tahun 1986 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan/sekretarus jenderal mahkamah agung r.i
eksitensi puslitbang / diklat baru dibentuk dan diperkenalkan pada 1994 setelah mahkamah agung r.i mengeluarkan surat keputusan no.kma/040/sk/x/1994 tanggal 25 oktober 1994.
peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai pedoman prosedur kerja, struktur organisasi dan petunjuk pelaksanaan tugas dengan unit kerja lain di lingkungan mahkamah agung.
dalam ketentuan ini kepala puslitbang/diklat bertanggung jawab langsung kepada ketua mahkamah agung r.i.
sebagai unit kerja yang dibentuk berdasarkan keperluan/kebutuhan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas/fungsi mahkamah agung, pada awalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi litbang/diklat hanya dilakukan pada peradilan umum.
sedangkan untuk peradilan agama, tata usaha negara (tun) dan militer dilakukan oleh para ketua muda pengadilan yang bersangkutan.
dengan terbitnya ketentuan ini maka tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan seluruh kegiatan litbang/diklat oleh mahkamah agung ri terpusat menjadi tanggungjawab kepala puslitbang/diklat.
pada saat itu unit kerja puslitbang/diklat terdiri dari seorang kepala, kepala bidang sekretariat, kepala bidang litbang, kepala bidang diklat dan seorang koordinator kelompok fungsional.
dalam struktur lama ini, antara puslitbang/diklat masih menjadi satu di bawah koordinasi kepala puslitbang/diklat, dengan pendistribusian tugas bidang litbang adalah mengadakan kegiatan untuk menunjang fungsi mahkamah agung (fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, penasehat dan fungsi administratif), dan memberikan masukan kepada bidang diklat.
sedangkan tugas bidang diklat merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pejabat teknis dan non teknis mahkamah agung sendiri.
sejak lahirnya undang-undang no.35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang no.
14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, mahkamah agung r.i terus berupaya melakukan perbaikan dan penataan restrukturisasi hampir disemua bidang.
salah satunya adalah membentuk pusdiklat mahkamah agung r.i melalui keputusan panitera/sekretaris jenderal mahkamah agung r.i no.
ma/pansek/007/sk/tahun 2001 tentang perubahan atas keputusan panitera/sekretaris jenderal mari no.
ma/pansek/02/sk/tahun 1986 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan/sekretaris jenderal mahkamah agung r.i.
surat keputusan tersebut antara lain mengatur pemisahan antara lembaga diklat dengan litbang.
dalam surat keputusan di atas disebutkan bahwa fungsi utama pusdiklat mahkamah agung antara lain adalah menyusun rencana dan program, kurikulum, silabus, dan materi diklat, menyelenggarakan kegiatan diklat serta menyiapkan sarana dan prasarana diklat.
setelah berlakunya undang-undang no.
5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no.
14 tahun 1985 tentang mahkamah agung ri, semakin mengukuhkan keberadaan pusdiklat dan puslitbang menjadi badan litbang diklat kumdil mahkamah agung ri setingkat eselon i, yang merupakan ujung tombak dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional.
badan litbang diklat kumdil sebagai unit kerja yang baru mengemban tugas baik dibidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, juga sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum, khususnya para hakim, panitera dan jurusita dari semua lingkungan peradilan.
tugas badan litbang diklat kumdil mahkamah agung r.i sebagaiman tersebut di atas selanjutnya diatur lebih rinci dalam keputusan sekretaris mahkamah agung - rl nomor: ma/sek/07/sk/iii/2006 tanggal 13 maret 2006 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat mahkamah agung republik indonesia.
regulasi tugas dan fungsi balitbang diklat kumdil kemudian dikuatkan dalam keputusan ketua mahkamah agung - rl nomor: kma/018/sk/iii/2006 tanggal 14 maret 2006 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan mahkamah agung republik indonesia.
4 (empat) tahun pasca disahkannya undang-undang no.
5 tahun 2004, pada tahun 2008 tepatnya 13 oktober 2008 merupakan "milestone" bagi badan litbang diklat kumdil mahkamah agung r.i dalam menegaskan perannya sebagai “"kawah candradimuka"” pengemban sumber daya manusia di mahkamah agung.
tonggak sejarah dimaksud karena pada tahun yang sama telah diresmikan gedung pusat pendidikan dan pelatihan (diklat) oleh bagir manan yang saat itu menjabat ketua mahkamah agung r.i.
gedung yang dibangun di kawasan megamendung, bogor ini berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 5,1 hektar dari 6,5 hektar yang diijinkan oleh pemda kabupaten bogor.
kemudian disusul terbitnya buku panduan yang dituang dalam keputusan ketua mahkamah agung r.i nomor: 140 / kma / sk/x / 2008 tanggal 31 oktober 2008 tentang buku panduan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan peneltian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan.
terbitnya buku panduan tersebut semakin memperjelas tugas dan fungsi balitbang diklat kumdil mahkamah agung yang direfleksikan dalam visi dan misinya.
setiap tahun pada tanggal 5 februari, ribuan orang dari penjuru papua datang ke tempat ini untuk mengadakan perayaan memperingati kedatangan ottow dan geissler.
dua orang berkebangsaan jerman ini tiba di pulau mansinam dengan membawa misi penyebaran injil.
namun saat itu, suku yang mendiami pulau mansinam bersikap tertutup terhadap orang asing yang datang.
ottow dan gaissler tidak menyerah.
mereka terus berjuang untuk menyebarkan agama kristen kepada suku numfor, yakni suku yang saat itu mendiami pulau mansinam.
suatu ketika, gaissler sakit hingga membuatnya harus meninggalkan pulau mansinam gaissler memilih ke ternate untuk memulihkan keadaannya.
sementara, ottow tetap tinggal di pulau mansinam.
ottow mulai melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui hubungan dagang.
ia membeli hasil-hasil alam pulau mansinam dari penduduk, seperti kerang, teripang ikan, ataupun burung cenderawasih.
kemudian ia menjualnya kepada saudagar dari kapal van duivenbode.
keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup.
pada tanggal 12 januari 1856, gaissler kembali ke tanah papua, ke pulau mansinam.
mereka berdua bahu membahu untuk meneruskan misi menyebarkan agama kristen.
gaissler yang memiliki keterampilan sebagai tukang kayu mengajarkan suku numfor cara membuat rumah.
sedangkan ottow memiliki kemampuan menenun yang baik.
kemampuan menenunnya ia sebarkan di mansinam hingga suku numfor mengenal pakaian lalu mulai meninggalkan cawat maupun koteka.
keterampilan yang diajarkan ottow dan gaissler pun menyebar ke biak, nabire, wasior, dan daerah papua lainnya.
tidak hanya itu, mereka juga mempelajari bahasa lokal suku setempat kemudian menerjemahkan doa-doa ke dalam bahasa lokal tersebut.
dua "rasul" bagi papua ini juga mengajarkan suku "numfor" di pulau mansinam membaca dan menulis.
awalnya suku "numfor" sangat sulit untuk sekadar memegang pensil.
namun, kegigihan suku "numfor" yang didampingi dengan kesabaran ottow dan geissler untuk bisa keluar dari kegelapan membuat mereka bisa membaca dan menulis.
kemudian untuk mempermudah sosialisasi ajaran kristen, ottow dan geissler melakukan penerjemahan injil ke dalam bahasa melayu.
hal ini pun akhirnya menyebar ke daerah papua lainnya.
inilah yang menjadi cikal bakal masyarakat papua lainnya mengenal ilmu pengetahuan.
sekitar beberapa kilometer sebelum berlabuh di pulau mansinam, dapat terlihat semacam tugu berbentuk salib.
itu lah sebuah prasasti yang diperuntukan bagi jasa ottow dan geissler.
pada bagian bawah prasasti tertulis, "soli deo gloria" "de eerste zendelingen van nederlandsch nieuw guinee" "c.w.
ottow en j.g.
geissler zyn hier geland op 5-2-1855" (zending pertama untuk papua ottow-geissler tiba di sini 5 februari 1855).
surat keterangan domisili bisa dibuat di kantor kelurahan atau kantor kecamatan.
tidak ada sanksi atas tidak adanya surat keterangan domisili ini, tetapi untuk pengurusan izin lain, jika tidak ada surat keterangan ini akan terhambat.
hingga surat ini mutlak dibutuhkan jika kita akan mengurus berbagai perizinan, terutama untuk membuka suatu usaha.
front lao untuk konstruksi nasional (lao: "neo lao sang xat") adalah sebuah front populer laos didirikan pada tahun 1979, dan dipimpin oleh partai revolusioner rakyat lao.
tugasnya adalah untuk mengatur organisasi massa di laos dan organisasi sosial-politik lainnya.
pada tahun 1988, tugas yang diperluas untuk mencakup urusan etnis minoritas tertentu.
organisasi ini juga bertanggung jawab atas urusan agama; semua organisasi keagamaan di laos harus terdaftar di dengan flkn.
gereja katolik roma di timor leste adalah bagian dari gereja katolik roma seluruh dunia, dibawah kepemimpinan spiritual dari paus dan kuria di roma.
ada lebih dari 900,000 penganut katolik di timor leste, warisan dari status bekas koloni portugis.
sejak kemerdekaan dari indonesia, timor leste menjadi salah satu dari dua negara yang dinominasi oleh agama katolik di asia (setelah filipina) - diperkirakan 96% dari populasi menganut katolik roma.
paus yohanes paulus ii mengunjungi timor timur pada oktober 1989.
paus yohanes paulus ii telah berbicara menentang kekerasan di timor timur, dan menyerukan kedua pihak untuk menahan diri, memohon rakyat timor timur untuk memberikan "cinta dan berdoa untuk musuh-musuh mereka."
uskup yang telah pensiun, carlos ximenes belo adalah pemenang hadiah nobel perdamaian bersama dengan josé ramos-horta pada tahun 1996 untuk upaya mereka untuk membebaskan timor timur dari indonesia.
gereja katolik roma masih sangat terlibat dalam politik, dengan konfrontasi yang terjadi pada tahun 2005 dengan pemerintah terhadap pendidikan agama di sekolah dan sebelumnya dari pengadilan kejahatan perang untuk kekejaman terhadap timor timur oleh indonesia.
mereka juga telah mendukung perdana menteri baru dalam upayanya untuk mendorong rekonsiliasi nasional.
pada bulan juni 2006 "catholic relief services" menerima bantuan dari amerika serikat untuk membantu korban pada bulan-bulan kerusuhan di negara itu.
susuhunan sultan abdurrahman khalifat al-mukminin sayidil iman adalah seorang sultan pertama kesultanan palembang darussalam.
namanya sebelum bertahta ialah pangeran kusumo abdurrahim, atau nama panggilan lainnya kiyai mas endi.
ia memerintah antara 1659 hingga 1706.
selanjutnya kesultanan palembang dipimpin oleh 11 orang keturunannya, sampai pada pemerintahan pemimpin terakhirnya yaitu pangeran kromojoyo atau raden abdul azim purbolinggo (1823-1825).
perkembangan usaha kesejahteraan sosial di indonesia adalah suatu tahapan yang menggambarkan bagaimana indonesia mewujudkan cita-citanya yang tercantum dalam pembukaan uud 1945 yaitu sebagai negara kesejahteraan.
tahapan ini dimulai dari memandang bagaimana nilai-nilai tradisional yang dianut oleh bangsa indonesia dalam mendukung upaya perwujudan negara kesejahteraan ini.
dan tentunya gambaran perkembangan kesejahteran sosial ini akan dilihat dari kondisi bangsa indonesia sebelum dan sesudah indonesia merdeka.
dengan memahami perbedaan kondisi ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana proses perkembangan usaha kesejahteraan sosial di indonesia.
secara tradisional masyarakat indonesia memiliki suatu bentuk dan cara penyelenggaraan usaha-usaha bantuan yang ditujukan untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan bersama.
usaha tersebut dikenal dengan sebutan "gotongroyong".
meskipun istilah ini lebih dikenal didaerah jawa tetapi bentuk-bentuk yang semasacam ini juga dikenal dimacam suku lain misalnya tapanuli, toraja, minahasa, dan sebagainya.
prof.
dr. koentjaraninggrat dalam pembahasannya mengemukakan bahwa gotongroyong itu pada hakikatnya mempunyai sifat kewajiban timbalbalik untuk saling membantu..
untuk mengenali masalah-masalah yang menyangkut usaha-usaha kesejahteraan sosial di indonesia maka perlu dilihat latarbelakang sejarah bangsa indonesia dimana telah bertahun-tahun hidup dalam penjajahan.
oleh sebab itu tata kehidupan masyarakat dalam keadaan tidak wajar dan mengalami berbagai kepincangan sosial.
disamping itu dalam masyarakat itu sendiri juga mengenal masalah-masalah yang secara umum dianggap mengganggu kesejahteraan hidup bersama.
jenis-jenis masalah yang dirasakan menghambat dan mengganggu kesejahteraan hidup bersama disetiap daerah indonesia ada yang dirasakan sama dan ada yang berbeda satu tempat dan tempat lainnya.
masyarakat jawa sudah lama mengidentifikasi masalah yang dianggap dapat mengganggu atau merusak kesejahteraan hidup, yaitu apa yang disebut dengan istilah m - 5 (malima): main (berjudi), madat (menghisap), minum (minuman keras), madon(perzinahan) dan maling (mencuri).
ayatroehadi mengemukakan bahwa dikerajaan sunda sebelum islam sudah terdapa orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan jalan yang tidak disukai masyarakat pada umumnya.
pekerjaan itu antara lainnya, "meor", "ngodok","nyepet","ngerebut","ngabegal".
sifat kemasyarakatan asli yang terdapat dalam kehidupan bangsa indonesia dimana setia warga masyarakat terikat pada hidup paguyuban ("gamenschaft") dan pola patembayan ("gasselschaft") dicerminkan kedalam tindakan tolong menolong dan berperan seta disetiap kegiatan untuk kepentingan umum.
contoh: seperi yang telah dikemukakan adalah gotongroyong.
kegiatan semacam digunakan dengan istilah lain misalnya gugurgunung, sambatan, mapalus di minahasa.
lebih luas lagi sikap kemasyarakatan ini tercemin dalam peribahasa-peribahasa dan ajaran agama yang telah berakar di indonesia.
kemudian juga secara umum dapat dikatakan bahwa di dalam kesusasteraan asli indonesia yaitu peribahasa dan pantun banyak mengandung pandangan atau pemikiran tentang keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.
zuber usman menyatakan bahwa puisi lama merupakan pancaran masyarakat yang memiliki ciri suatu persatuan yang lebih rapat, lebih padu, tidak pecah belah, dan dalam pergaulan sehari-hari anggota masyarakatnya sangat bermurah hat, pandang-memandang.
dari kerajaan kuno di indonesia belum ditemukan suatu sistem yang menunjukkan penyelenggarakan usaha pelayanan sosial.
beberapa peninggalan yang berupa prasasti atau yupa hanya menyebutkan bahwa raja telah memberikan kurban besar-besaran dan hadiah-hadiah untuk kemakmuran negara serta rakyatnya.
pada masa penjajahan belanda dan jepang tidak dikenal usaha-usaha yang dijalankan oleh pemerintah dalam bidang sosial.
yang ada hanya berupa inisiatif swasta seperti perawatan anak yatim piatu dan lanjut usia.
meskipun insiatf pihak swasta telah banyak dilakukan akan tetapi usaha pelayanan sosial belum meliputi dan memenuhi segala lapisan penduduk indonsia.
dari pihak pemerintah belanda atau jepang malah banyak memeras penduduk bangsa indonesia.
misalnya kewajiban rodi (kerja paksa) pada zaman penjajahan belanda dan romusha pada zaman jepang.
pada akhir abad ke 19 banyak reaksi terhadap kekejaman dan penghisapan belanda atas bangsa indonesia.
di antarareaksi yang paling keras datang dari multatuli dalam karya tulisannya "max havelaar".
reaksi lain terkembang ke dalam gagasan "van deventer" yang mengajukan saran kepada pemerintah belanda untuk mengadakan perbaikan kehidupan di indonesia sebagai tindakan balas budi.
gagasan yang dikenal dengan "etische politiek" ini meliputi tiga bidang usaha yaitu "emigrasie", "educatie", dan "irrigatie" bagi jawa.
namun dalam perwujudannya tidaklah seperti yang diharapkan, bangsa indonesia tetap dibatasi oleh penjajah untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik.
hal ini tampak dari tindakan pemerintah belanda yang melarang atau menganggap liar penyelenggaraan pendidikan yang diusahakan oleh bangsa indonesia seperti taman siswa.
sedangkan usaha transmigrasi dan irigasi diadakan masih tetap berpusat kepada kepentingan pemerintah belanda.
kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masa perang kemerdekaan antara lain: penanggulangan masalah pengungsian, pemulangan bekas bekas romusha dan heiho, rehalibitasi penderita cacat dan penanggulangan anak-anak yatim piatu serta orang-orang terlantar.
kesadaran umum masyarakat indonesia untuk menangani masalah sosial pada masa perang kemerdekaan diperingati sebagai hari kebangkitan nasional yaitu 20 desember 1948, sehari setelah akasi militer belanda kedua di di yogyakarta.
waktu itu masyarakat indonesia dimana-mana mengumpulkan bahan-bahan pokok dan mengadakan dapur umum.
pada tahun 1960-an, usaha-usaha kesejahteraan sosial dituangkan dalam pembangunan nasional semesta berencana.
mulai tahun ini dilaksanakan usaha-usaha kemasyarakatan suku-suku terasing dan pengembangan lembaga sosial desa.
usaha pengembangan masyarakat suku terasing ditujukan kepada peningkatan kehidupan suku-suku dipedalaman yang taraf perkembangan sosial budayanya jauh tertinggal dari perkembangan masyarakat indonesia umumnya.
usaha pelayanan terhadap mereka antara lain berupa pemukiman menetap, penyedian sarana-sarana pembinaan, dan penyuluan serta bimbingan sosial.
= referensi =
babad blambangan merupakan karya sastra klasik yang berasal dari daerah blambangan.
daerah blambangan merupakan negeri yang dikelilingi oleh laut.
daerah ini di luar batas gunung bromo dan lamajang.
babad merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan bahasa kias yang bermuatan cerita-certia sejarah.
babad blambangan adalah karya sastra yang berisi data-data sejarah di sekitar blambangan.
babad blambangan bukan merupakan satu karangan utuh namun kumpulan dari beberapa babad yang ditulis pada tahun yang berbeda-beda.
aksara yang dipakai untuk menulis babad adalah aksara jawa, bali, pegon dan latin.
babad-babad yang menyusun babad blambangan adalah babad sembar, babad tawang alun, babad mas sepuh, babad bayu dan babad notodiningratan.
babad sembar ditulis dalam bahasa jawa dengan aksara bali.
babad sembar berisi tentang silsilah mengenai raja-raja kerajaan blambangan.
babad sembar dapat dibagi menjadi dua bagian utama.
bagian pertama terdiri dari 10 bait yang mengungkapkan bahwa ada lima-enam angkatan sebelum tawang alun.
dalam bagian pertama juga dapat ditemukan bahwa nama tawang alun tidak hanya satu.
bagian ini menceritakan bahwa terjadi perpindahan ibu kota kerajaan sampai 3 kali, yaitu mulai dari tepasana (lumajang) menuju puger dan akhirnya berpindah lagi ke wilayah semula.
bagian kedua dari babad ini merupakan kisah mengenai tawang alun dan lanang dhangiran.
lanang dhangiran adalah pendiri keluarga bupati surabaya.
babad tawang alun kira-kira dibuat antara tahun 1832-1841.
babad tawang alun ditulis pada zaman suranegara menjadi bupati surabaya.
menurut teks babad nenek moyang raja-raja blambangan adalah pangeran-pangeran kedhawung abad ke-17.
tawang alun merupakan putera dari buyut somani.
dia mempunyai seorang saudara bernama menak sembuyu, tetapi keduanya tidak hidup rukun.
babad bayu ditulis oleh wiraleksana pada tahun 1826.
wiraleksa adalah seorang pedagang dari lumajang.
babad bayu melukiskan segala macam tanda alam yang meramalkan kematian atau kegagalan yang akan menimpa seseorang.
babad bayu juga menceritakan kisah-kisah perempuan yang menangisi kepergian atau kematian suaminya.
kaitan sejarah dengan blambangan, babad ini menceritakan penaklukan blambangan dari pihak madura.
pengaran babad notodiningratan adalah raden arya tumenggung natadiningrat.
dia adalah bupati banyuwangi dari tahun 1912 sampai tahun 1919 dan berasal dari malang.
babad ini termasuk babad modern karena menggunakan data-data sejarah blambangan yang cukup akurat untuk menulisnya.
babad ini menuliskan tentang sejarah panjang blambangan yang sebagian sudah ditulis dalam babad-babad sebelumnya.
peninjauan kembali atau disingkat pk adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di indonesia.
putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat mahkamah agung), atau putusan kasasi mahkamah agung (ma).
pk tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas.
berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) bab xviii uu nomor 8 tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di indonesia.
upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di pengadilan negeri, sidang banding pada pengadilan tinggi, dan kasasi di mahkamah agung.
dalam upaya hukum biasa, kasasi mahkamah agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
putusan kasasi mahkamah agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap.
pk dapat diajukan terhadap putusan kasasi mahkamah agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.
konsep yang serupa dengan peninjauan kembali telah ada ketika indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintah hindia belanda (1847-1940).
pada masa itu konsep memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah "herziening van arresten en vonnissen" dengan lembaga "herziening" sebagai pelaksana proses pemeriksaan.
ketentuan pelaksanaan "herziening" diatur dalam "het reglement op de strafvordering" yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku di pengadilan raad van justitie (rvj) pada masa hindia belanda.
istilah peninjauan kembali dalam perundang-undangan nasional mulai dipakai pada undang-undang no 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa "terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang".
permohonan pk dalam sistem peradilan umum di indonesia diterima oleh mahkamah agung melalui lembaga peninjauan kembali (lembaga pk).
pada perkembangannya, keberadaan lembaga pk dalam sistem peradilan di indonesia mengalami tahap pasang-surut dalam arti kadang aktif kadang tidak.
sekitar tahun 1970-an, lembaga pk menjadi tidak aktif.
lembaga pk kembali aktif dalam sistem peradilan indonesia pada tahun 1980-an setelah terkuak kasus peradilan "sengkon-karta" yang menghebohkan dunia hukum pidana indonesia saat itu.
kasus sengkon-karta adalah kasus pembunuhan seorang penjaga warung kecil beserta istrinya di desa bojongsari, bekasi dengan tersangka sengkon dan karta pada tahun 1974.
sesaat sebelum meninggal diceritakan bahwa penjaga warung berhasil membisikkan nama sengkon kepada saksi yang membawanya ke rumah sakit.
sengkon dikenal sebagai preman di wilayah tempat kejadian dan selalu bekerja bersama rekannya yang bernama karta.
setelah kejadian pembunuhan, sengkon dan karta ditangkap polisi kemudian menjalani proses hukum.
di pengadilan sengkon dan karta masing-masing dihukum 7 dan 12 tahun penjara.
terhadap putusan pengadilan tersebut sengkon mengajukan banding namun ditolak sedangkan karta menyatakan menerima.
enam tahun kemudian saat berada di penjara, sengkon dan karta bertemu dengan gunel yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap penjaga warung beserta istrinya di bekasi.
berbekal pengakuan gunel, sengkon dan karta dengan dibantu pengacara abert hasibuan mengajukan permohonan untuk membuka kembali kasusnya kepada mahkamah agung.
bukti pengakuan gunel membuat prof.
oemar seno adji (ketua mahkamah agung saat itu) mengupayakan cara untuk membebaskan sengkon dan karta karena diyakini tidak bersalah.
pada akhirnya sengkon dan karta dibebaskan dengan upaya hukum peninjauan kembali.
atas kasus sengkon-karta, mahkamah agung mengeluarkan peraturan mahkamah agung (perma) nomor 1 tahun 1980 mengenai peninjauan kembali yang menjadi dasar melakukan upaya hukum luar biasa dalam kuhap republik indonesia saat ini.
prinsip ini diatur dalam pasal 266 ayat 3 kuhap yang berbunyi "pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula".
mahkamah agung tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang hukuman pidananya melebihi putusan pengadilan yang diajukan pk.
prinsip ini sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga pk yaitu untuk memenuhi hak pemohon untuk mencari keadilan.
dengan upaya pk, terpidana diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya agar terbebas dari ketidakbenaran penegakan hukum.
secara normatif undang-undang mengatur bahwa pk tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan).
berdasarkan pasal 23 ayat 1 uu no.
21 tahun 2004 dan pasal 67 uu ma, objek permohonan upaya hukum pk adalah suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (bht).
hal ini berarti bahwa saat putusan bht dijatuhkan, terdakwa telah berubah status hukumnya menjadi terpidana.
putusan pengadilan yang bht demikian tidak terpengaruh dengan proses pk yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.
dalam pasal 268 ayat 3 kuhap, dijelaskan bahwa pk terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali.
pada tahun 2013 antasari azhar mengajukan uji materi pasal 268 ayat 3 kuhap ke mahkamah konstitusi (mk).
uji materi ke mk dilakukan untuk menilai apakah suatu pasal atau undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 (uud 45).
antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan nasrudin zulkarnain merasa dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya pk yang pernah ia lakukan.
dalam persidangan uji materi tersebut terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum.
apabila pk dapat dilakukan berkali-kali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan.
yusril ihza mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di mk menerangkan bahwa pk berkali-kali adalah dalam rangka mencari keadilan materil.
pada 6 maret 2014 mk memutuskan mengabulkan permohonan antasari azhar yakni pk dapat dilakukan berkali-kali.
putusan ini dikritik oleh mantan ketua mk mahfud md.
mahfud berpendapat bahwa putusan mk terkait pk berkali-kali menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung.
terkait putusan mk tersebut, maka pasal 268 ayat 3 kuhap yang mengatur bahwa pk hanya bisa diajukan satu kali sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan uud 45.
terpidana dan ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam mengajukan pk.
hal ini berarti bahwa sekalipun terpidana masih hidup, ahli waris dapat langsung mengajukan pk.
apabila terpidana meninggal dunia pada saat permohonan pk diajukan maka ahli waris berperan menggantikan posisi terpidana dalam mengajukan pk.
dasar hukum diperbolehkannya pk ialah aturan tambahan pedoman pelaksanaan kuhap yang tertuang dalam bentuk lampiran keputusan menteri kehakiman no.
m. 14-pw.07.03 tahun 1983.
aturan tersebut memperbolehkan terdakwa pada suatu kasus untuk memberi kuasa kepada kuasa hukum (pengacara) dalam upaya mengajukan kasasi.
berdasarkan penggunaan tersebut, mahkamah agung secara konsisten menggunakan dasar yang sama untuk diterapkan dalam syarat permohonan upaya hukum pk.
salah satu alasan yang dapat diterima untuk pengajuan pk berdasar undang-undang ialah adanya atau ditemukannya bukti baru (sering disebut "novum") yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan.
bukti baru ini dapat berupa benda ataupun saksi yang bersifat "menimbulkan dugaan kuat". "
menimbulkan dugaan kuat" yang dimaksud ialah jika seandainya bukti baru tersebut ditemukan saat sidang berlangsung, maka: (1) dapat membuat terpidana dijatuhi putusan bebas atau lepas dari seluruh tuntutan hukum, (2) dapat membuat putusan yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, atau (3) dapat membuat hakim menggunakan pasal yang lebih ringan dalam memutus terpidana.
sebagai seorang manusia, sangat dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan melakukan kekeliruan.
dalam praktik peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat dua (pengadilan tinggi) maupun ke tingkat tiga (mahkamah agung).
koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetap menghasilkan suatu putusan yang keliru baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum.
terhadap putusan-putusan seperti ini upaya hukum pk dapat diajukan.
peninjauan kembali diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitera (petugas administrasi pengadilan) pengadilan negeri yang memutus perkara untuk pertama kali.
permintaan pengajuan pk dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya pk.
panitera pengadilan yang menerima permintaan pk mencatat permintaan pk tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut akta permintaan peninjauan kembali.
tidak ada batas waktu dalam pengajuan pk, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan pk yang diatur uu dan kuhap.
sebelum permohonan pk diserahkan ke mahkamah agung, sesuai dengan kuhap pengadilan negeri bertugas untuk memeriksa perkara pk terlebih dahulu.
dalam hal ini ketua pengadilan negeri berwenang untuk membentuk majelis hakim yang akan memeriksa permohonan.
majelis hakim yang dibentuk akan melakukan pemeriksaan terhadap materi pk terdakwa maupun saksi atau barang bukti yang diperlukan.
pemeriksaan pendahuluan di pengadilan negeri bersifat resmi dan terbuka untuk umum.
setelah pemeriksaan selesai, majelis hakim akan membuat pendapat terhadap pk yang diajukan.
pendapat tersebut dituangkan dalam berita acara pendapat yang turut dilimpahkan bersama berkas pk ke mahkamah agung.
mahkamah agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memutus permohonan pk.
berita acara pendapat dari pengadilan negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan pk tidak selalu menjadi pertimbangan hakim ma dalam memutus perkara.
pada saat memeriksa permohonan pk, majelis hakim ma terdiri dari minimal tiga orang hakim agung.
putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim agung yang melakukan pemeriksaan permohonan pk.
putusan pk oleh mahkamah agung dapat berupa: (1) permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, (2) menolak permintaan peninjauan kembali, atau (3) menerima peninjauan kembali.
pollycarpus budihari priyanto adalah terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia (ham) bernama munir.
oleh pengadilan negeri ia divonis 14 tahun penjara.
pada tahapan kasasi pollycarpus diputus bebas oleh mahkamah agung.
atas putusan tersebut jaksa mengajukan pk kemudian diterima oleh mahkamah agung hingga akhirnya pollycarpus divonis 20 tahun penjara.
putusan pk tersebut merupakan hal yang tidak lazim karena sejatinya pk adalah hak terpidana yang lahir atas permasalahan sengkon dan karta bukan hak jaksa.
sudjiono timan adalah mantan direktur utama pt bahana pembinaan usaha indonesia (bpui) yang menjadi terpidana kasus korupsi senilai rp 369 miliar.
dalam kasus tersebut sudjiono timan divonis 15 tahun penjara pada tingkat kasasi namun kabur dan menjadi buron.
pada tahun 2013 mahkamah agung membebaskan timan dari hukuman pidana melalui pk yang diajukan oleh istrinya.
perdebatan timbul di kalangan ahli hukum karena istri (ketika suami masih hidup) bukan merupakan ahli waris sebagaimana syarat atau hak pengajuan pk adalah oleh terpidana atau ahli warisnya.
paus gelasius ii wafat di kluni setelah diusir dari roma oleh henry v, kaisar romawi suci, sebagai akibat dari kontroversi penobatan.
diyakini hanya dua uskup kardinal, empat pendeta kardinal dan empat diaken kardinal yang berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.
pemilihan tersebut mengambil tempat di biara kluni di prancis, walaupun tempat dari dewan kardinal masih di roma.
seorang non-kardinal guy de bourgogne, uskup agung vienne, terpilih dengan nama paus kallistus ii, dan dimahkotai di vienne pada 9 februari; kallistus ii berada di roma pada 3 juni 1120.
kongres buruh seluruh indonesia (kbsi) adalah pusat serikat pekerja di indonesia.
serikat ini memiliki hubungan politik dengan partai sosialis indonesia (psi).
serikat ini merupakan penggabungan dari berbagai federasi nasional dan regional kecil yang telah bekerja bekerja sama selama beberapa tahun di dalam dewan serikat serikat buruh indonesia (dbsi).
pada waktu pendiriannya, kbsi merupakan sebuah organisasi besar, mencakup serikat-serikat buruh penting.
kbsi didirikan pada 12 mei 1953 untuk melawan pengaruh serikat pekerja sobsi yang dikuasai pki.
kbsi dibubarkan pada tahun 1960.
konklaf kepausan oktober 1978 diadakan setelah kematian paus yohanes paulus i, pada hari ke-33 pada masa jabatannya, pada 28 september.
para kardinal memilih kardinal karol wojtyła, yang merupakan uskup agung kraków, sebagai paus baru dengan nama "yohanes paulus ii".
pemilihan kepausan 14 februari 1130 diadakan setelah kematian paus honorius ii dan menghasilkan pemilihan ganda.
sebagian dari para kardinal, yang dipimpin oleh kardinal-kanselor aymeric de la chatre, memilih gregorio papareschi sebagai paus innosensius ii, namun sisanya menolak pengesahannya dan memilih kardinal pietro pierleoni, yang mengambil nama anakletus ii.
meskipun anakletus mendapat dukungan dari kebanyakan kardinal, gereja katolik menganggap innosensius ii sebagai paus yang sah, dan anakletus ii sebagai antipaus.
paus urbanus v wafat pada 20 desember 1370, di avignon.
ia merupakan paus pertama yang tinggal di roma sejak 1304, walaupun hanya dalam jangka pendek (1367 sampai awal 1370, ketika ia kembali ke avignon).
pada waktu kematiannya, terdapat 20 kardinal.
18 diantaranya berpartisipasi dalam konklaf tersebut
konklaf kepausan dari 7-9 april 1378 merupakan konklaf kepausan yang menyebabkan western skisma barat dalam gereja katolik.
konklaf tersebut merupakan salah satu konklaf terpendek dalam sejarah gereja katolik.
konklad tersebut juga konklaf pertama yang diadakan di vatikan dan di basilika st.
petrus lama (pemilihan dan konklaf di roma pada masa sebelum kepausan avignon kebanyakan diselenggarakan di basilika st.
yohanes lateran) sejak 1159.
pemilihan kepausan 4–7 september 1159 diadakan setelah kematian paus adrianus iv.
pemilihan ini menghasilkan pemilihan ganda.
sebagian besar kardinal memilih kardinal rolando dari siena sebagai paus aleksander iii, namun sebagian kecil menolak pelantikannya dan memilih kandidat mereka sendiri yakni ottaviano de monticelli, yang mengambil nama viktor iv, membuat skisma yang terjadi sampai 1178.