taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip nkri berdasarkan uud 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
pemerintah aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.yang bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di aceh.
pemerintah aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan.
pemerintah aceh dapat menetapkan himne aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan.
daerah aceh dibagi atas kabupaten dan kota.
kabupaten dan kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip nkri berdasarkan uud 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota.
"mukim" dibagi atas kelurahan dan "gampong".
kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan "qanun" kabupaten/kota yang dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/wali kota.
kelurahan di provinsi aceh dihapus secara bertahap menjadi "gampong" atau nama lain dalam kabupaten/kota. "
gampong" atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah "mukim" dan dipimpin oleh "geuchik" atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
kawasan perkotaan dapat berbentuk kota sebagai daerah otonom, bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, maupun bagian dari dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk badan pengelolaan pembangunan di kawasan gampong yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan.
ketentuan kawasan perkotaan diatur dengan "qanun".
pemerintahan aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang diatur dan diurus sendiri oleh pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.
pemerintah pusat menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, baik pada pemerintahan di tingkat aceh maupun pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan di aceh.
pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari’at islam antara pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan "qanun" aceh.
penyelenggaraan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki khususan yaitu dimasukkannya asas ke-islaman.
penyelenggara pemerintahan aceh terdiri atas pemerintah aceh dan dpra.
penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas pemerintah kabupaten/kota dan dprk.
susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan aceh dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam "qanun".
dewan perwakilan rakyat daerah aceh disebut dewan perwakilan rakyat aceh (dpra).
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disebut dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (dprk).
jumlah anggota dpra adalah 1¼ kali lebih banyak dari jumlah anggota dprd provinsi lainnya dari yang ditetapkan undang-undang.
dpra dan dprk mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan dpra/dprk sesuai dengan kekhususan aceh.
dpra dapat membentuk paling sedikit 5 (lima) komisi dan paling banyak 8 (delapan) komisi.
dprk yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang membentuk 4 (empat) komisi, dan yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau lebih membentuk 5 (lima) komisi.
pemerintah aceh dipimpin oleh seorang gubernur sebagai kepala pemerintah aceh dan dibantu oleh seorang wakil gubernur.
gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat yang diatur dalam "qanun" aceh.
gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada presiden.
pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/wali kota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil wali kota.
bupati/wali kota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam "qanun" kabupaten/kota.
gubernur atau bupati/wali kota mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari’at islam secara menyeluruh.
wakil gubernur mempunyai tugas membantu gubernur antara lain dalam pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari’at islam.
wakil bupati/wakil wali kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota antara lain dalam:
dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk "mukim" yang terdiri atas beberapa "gampong". "
mukim" dipimpin oleh "imeum mukim" sebagai penyelenggara tugas dan fungsi "mukim" yang dibantu oleh "tuha peuet mukim" atau nama lain. "
imeum mukim" dipilih melalui musyawarah "mukim" yang tata cara pemilihannya diatur dengan "qanun" aceh.
ketentuan organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan "mukim" diatur dengan "qanun" kabupaten/kota.
dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk "gampong" atau nama lain.
pemerintahan "gampong" terdiri atas "keuchik" dan badan permusyawaratan gampong yang disebut "tuha peuet" atau nama lain. "
gampong" dipimpin oleh "keuchik" yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat yang tata cara pemilihannya diatur dengan "qanun" aceh.
pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan "gampong" dilakukan dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat.
kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan "gampong" atau nama lain diatur dengan "qanun" kabupaten/kota.
komisi independen pemilihan (kip) adalah kip aceh dan kip kabupaten/kota yang merupakan bagian dari komisi pemilihan umum (kpu) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dpra/dprk, pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
penduduk di aceh dapat membentuk partai politik lokal.
kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota aceh.
asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan uud 1945.
partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat aceh.
partai politik lokal yang melakukan pelanggaran dapat dibubarkan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi.
kepengurusan partai politik lokal memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
ketentuan partai politik lokal diatur dengan peraturan pemerintah.
syari’at islam yang dilaksanakan di aceh meliputi bidang "aqidah", "syar’iyah", dan "akhlak".
syari’at islam tersebut meliputi "ibadah", "ahwal alsyakhshiyah" (hukum keluarga), "muamalah" (hukum perdata), "jinayah" (hukum pidana), "qadha’" (peradilan), "tarbiyah" (pendidikan), "dakwah", "syiar", dan pembelaan islam.
ketentuan pelaksanaan syari’at islam diatur dengan "qanun" aceh.
setiap pemeluk agama islam di aceh wajib menaati dan mengamalkan syari’at islam.
setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di aceh wajib menghormati pelaksanaan syari’at islam.
pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
pendirian tempat ibadah di aceh harus mendapat izin dari pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
mahkamah syar’iyah terdiri atas mahkamah syar’iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan mahkamah syar’iyah aceh sebagai pengadilan tingkat banding.
hakim mahkamah syar’iyah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung.
mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang "ahwal al-syakhsiyah" (hukum keluarga), "muamalah" (hukum perdata), dan "jinayah" (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at islam.
ketentuan mengenai bidang "ahwal al-syakhsiyah" (hukum keluarga), "muamalah" (hukum perdata), dan "jinayah" (hukum pidana) diatur dengan "qanun" aceh.
putusan mahkamah syar'iyah aceh dapat dimintakan kasasi kepada mahkamah agung.
hukum acara yang berlaku pada mahkamah syar’iyah adalah hukum acara yang diatur dalam "qanun" aceh.
sengketa wewenang antara mahkamah syar’iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang mahkamah agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.
setiap orang yang beragama bukan islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau ketentuan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana berlaku hukum jinayah.
penduduk aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar aceh berlaku kitab undang-undang hukum pidana.
mpu dibentuk di aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, yang bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
mpu berkedudukan sebagai mitra pemerintah aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta dpra dan dprk.
ketentuan struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan mpu diatur dengan "qanun" aceh.
lembaga "wali nanggroe" bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di aceh.
lembaga wali nanggroe dipimpin oleh seorang "wali nanggroe" yang bersifat personal dan independen. "
wali nanggroe" berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan "qanun" aceh.
ketentuan mengenai "lembaga wali nanggroe" diatur dengan "qanun" aceh.
lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan "qanun" aceh.
penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
lembaga adat aceh meliputi:
pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari’at islam dan dilaksanakan oleh wali nanggroe.
penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan "wali nanggroe".
perangkat daerah aceh terdiri atas sekretariat daerah aceh, sekretariat dpra, dinas aceh, dan lembaga teknis aceh yang diatur dengan "qanun" aceh.
perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat dprk, dinas kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota, dan kecamatan yang diatur dengan "qanun" kabupaten/kota.
"qanun" dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. "
qanun" aceh disahkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan dpra. "
qanun" kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan dprk.
masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan "qanun".
setiap tahapan penyiapan dan pembahasan "qanun" harus terjamin adanya ruang partisipasi publik.
dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan "qanun", gubernur dan bupati/wali kota dapat menetapkan peraturan/keputusan gubernur atau peraturan/keputusan bupati/wali kota.
"qanun", kecuali "qanun" mengenai "jinayah" (hukum pidana), dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak rp.
50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). "
qanun" dapat diuji oleh mahkamah agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "
qanun" yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh mahkamah agung.
gubernur, bupati/wali kota dalam menegakkan "qanun" dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk satuan polisi pamong praja.
gubernur, bupati/wali kota dalam menegakkan "qanun" syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at islam dapat membentuk unit polisi "wilayatul hisbah" sebagai bagian dari satuan polisi pamong praja.
kepolisian di aceh merupakan bagian dari kepolisian negara republik indonesia.
kepolisian di aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di aceh dikoordinasikan oleh kepala kepolisian aceh kepada gubernur.
pengangkatan kepala kepolisian aceh dilakukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia dengan persetujuan gubernur.
dalam keadaan mendesak untuk kepentingan keamanan, kepala kepolisian negara republik indonesia dapat mengangkat pejabat sementara kepala kepolisian di aceh sambil menunggu persetujuan gubernur.
seleksi untuk menjadi bintara dan perwira kepolisian negara republik indonesia di aceh dilaksanakan oleh kepolisian aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari’at islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan gubernur aceh.
pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum bagi bintara kepolisian aceh diberi kurikulum muatan lokal dan dengan penekanan terhadap hak asasi manusia.
penempatan bintara dan perwira kepolisian negara republik indonesia dari luar aceh ke kepolisian aceh dilaksanakan atas keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari’at islam, budaya, dan adat istiadat.
kejaksaan di aceh merupakan bagian dari kejaksaan agung republik indonesia.
kejaksaan di aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari’at islam.
pengangkatan kepala kejaksaan tinggi aceh dilakukan oleh jaksa agung dengan persetujuan gubernur.
seleksi dan penempatan jaksa di aceh dilakukan oleh kejaksaan agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari’at islam, budaya, dan adat istiadat aceh.
perekonomian di aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
perekonomian di aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di aceh baik di darat maupun di laut wilayah aceh sesuai dengan kewenangannya yang meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.
setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah aceh.
pemerintah pusat dan pemerintah aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan aceh.
pemerintah dan pemerintah aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.
kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh pemerintah dan pemerintah aceh.
sebelum melakukan pembicaraan dengan pemerintah mengenai kontrak kerja sama tersebut pemerintah aceh harus mendapat persetujuan dpra.
penduduk aceh dapat melakukan perdagangan secara bebas dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia melalui darat, laut dan udara tanpa hambatan pajak, bea, atau hambatan perdagangan lainnya, kecuali perdagangan dari daerah yang terpisah dari daerah pabean indonesia.
penduduk di aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke aceh dan ekspor barang jadi dari aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh pemerintah aceh.
pemerintah, pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan dan bandar udara umum di aceh.
pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun oleh pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
pelabuhan dan bandar udara umum yang pada saat undang-undang ini diundangkan, dikelola oleh badan usaha milik negara (bumn) dikerjasamakan pengelolaannya dengan pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
gubernur selaku wakil pemerintah berwenang melarang jenis barang tertentu untuk dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari kawasan sabang.
pemerintah bersama pemerintah aceh mengembangkan kawasan perdagangan sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.
untuk memperlancar kegiatan pengembangan kawasan sabang, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada dewan kawasan sabang.
dewan kawasan sabang juga menerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan untuk pengembangan kawasan sabang, dari pemerintah aceh, pemerintah kabupaten aceh besar dan pemerintah kota sabang.
kewenangan dewan kawasan sabang dilaksanakan oleh badan pengusahaan kawasan sabang untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan sabang.
dana perimbangan terdiri atas:
pemerintah aceh berwenang mengelola tambahan dana bagi hasil minyak dan gas yang merupakan pendapatan dalam apba.
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan di aceh.
paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara pemerintah aceh dengan pemerintah kabupaten/kota.
dana otonomi khusus merupakan penerimaan pemerintah aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
dana otonomi khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon dana alokasi umum nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon dana alokasi umum nasional.
dana otonomi khusus berlaku untuk daerah aceh sesuai dengan batas wilayah aceh.
penggunaan dana otonomi khusus dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur dalam "qanun" aceh.
dana otonomi khusus untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.
pemerintah aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam penyaluran kredit di aceh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
pemerintah aceh dapat menetapkan tingkat suku bunga tertentu setelah mendapatkan kesepakatan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank terkait.
pemerintah aceh dapat menanggung beban bunga akibat tingkat suku bunga untuk program pembangunan tertentu yang telah disepakati dengan dpra.
bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
perencanaan pembangunan aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia dengan memperhatikan: antara lain nilai-nilai islam.
pemerintah pusat, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak masyarakat aceh.
pelaksanaan pembangunan di aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan.
pemerintah aceh memiliki wewenang dalam pemberian izin dalam urusan bidang pos dan bidang telekomunikasi.
pemerintah aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai islam.
untuk itu pemerintah aceh berkoordinasi dengan komisi penyiaran indonesia daerah aceh menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.
pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.
pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pelindungan hukum terhadap tanah-tanah "wakaf", harta agama, dan keperluan suci lainnya.
pemerintah aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
pemerintah pusat, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi serta menegakkan hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
pemerintah, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan taman nasional dan kawasan lindung.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.
pemerintah menugaskan pemerintah aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem leuser di wilayah aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.
orang aceh adalah setiap individu yang lahir di aceh atau memiliki garis keturunan aceh, baik yang ada di aceh maupun di luar aceh dan mengakui dirinya sebagai orang aceh.
penduduk aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan.
pemerintah, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten/kota mengakui, menghormati, dan melindungi keanekaragaman etnik di aceh.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di aceh untuk diperlakukan setara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di aceh.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan dan pelindungan kerja bagi tenaga kerja di aceh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga kerja yang bersangkutan.
ketentuan tata cara pembentukan dan syarat keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh diatur dengan "qanun".
ketentuan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara pelindungan diatur dalam "qanun" berdasarkan peraturan perundang-undangan.
setiap penduduk aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
pendidikan tersebut diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.
penduduk aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.
pemerintah pusat, pemerintahan aceh, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
pemerintah, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang professional dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
pemerintah aceh meningkatkan fungsi majelis pendidikan daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang tata cara pembentukan, susunan dan fungsinya diatur dalam "qanun" aceh.
pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian aceh yang berlandaskan nilai islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial.
pemerintah pusat, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal.
pemerintah dan pemerintah aceh memelihara dan mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatur dengan "qanun" aceh.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota membangun panti sosial bagi penyandang masalah sosial dengan memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.
setiap penduduk aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
setiap penduduk aceh berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan lingkungan.
setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at islam.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan.
pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.
setiap penduduk berhak: antara lain atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni, sastra, dan aktivitas budaya lain yang tidak bertentangan dengan syari’at islam; untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah uu 11/2006 diundangkan dibentuk pengadilan hak asasi manusia di aceh yang putusannya memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.
untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi di aceh.
dalam menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi manusia di aceh, komisi kebenaran dan rekonsiliasi di aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.
ketentuan tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di aceh diatur dengan "qanun" aceh.
nama aceh sebagai daerah provinsi dalam sistem nkri berdasarkan uud 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh dpra setelah pemilihan umum tahun 2009 dengan peraturan pemerintah berdasarkan usul dari dpra dan gubernur aceh.
sebelum hal tersebut dilaksanakan, provinsi aceh tetap digunakan sebagai nama provinsi.
perjanjian antara pemerintah pusat dengan negara asing atau pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di aceh, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
perjanjian bagi hasil dapat ditinjau kembali dan/atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
otonomi khusus bagi provinsi papua diberikan oleh negara republik indonesia melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 (lembaran negara tahun 2001 no.
135 dan tambahan lembaran negara no.
4151) yang telah diubah dengan perpu no.
1 tahun 2008 (ln tahun 2008 no.
57 dan tln no.
4843).
uu 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan provinsi papua dalam menjalankan otonomi khusus.
untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam uu 21/2001.
selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam uu ini, provinsi papua masih tetap menggunakan uu tentang pemerintahan daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di indonesia.
sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
keputusan politik penyatuan papua (semula disebut irian barat kemudian berganti menjadi irian jaya) menjadi bagian dari negara kesatuan republik indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur.
namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (ham) di provinsi papua, khususnya masyarakat papua.
momentum reformasi di indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
sehubungan dengan itu, majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status otonomi khusus kepada provinsi irian jaya.
hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di provinsi papua.
provinsi papua adalah provinsi irian jaya yang kemudian menjadi provinsi papua dan provinsi papua barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.
otonomi khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran provinsi papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat papua.
provinsi papua sebagai bagian dari nkri menggunakan sang merah putih sebagai bendera negara dan indonesia raya sebagai lagu kebangsaan.
provinsi papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
provinsi papua terdiri atas daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing sebagai daerah otonom.
daerah kabupaten/kota terdiri atas sejumlah distrik.
distrik (dahulu dikenal dengan kecamatan) adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota; distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.
kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
di dalam provinsi papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas usul provinsi.
pemekaran provinsi papua menjadi provinsi-provinsi yang baru dilakukan atas persetujuan mrp dan dprp setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa datang.
pemerintahan daerah provinsi papua terdiri atas dewan perwakilan rakyat papua (dprp) sebagai badan legislatif, dan pemerintah provinsi sebagai badan eksekutif.
dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di provinsi papua dibentuk majelis rakyat papua (mrp) yang merupakan representasi kultural orang asli papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
kekuasaan legislatif provinsi papua dilaksanakan oleh dprp.
jumlah anggota dprp adalah 1 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota dprd provinsi papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
sebagai contoh mudah, jika jatah anggota dprd provinsi papua menurut uu susduk mpr, dpr, dpd, dan dprd adalah 100 kursi maka jumlah kursi dprp adalah 125 kursi.
pemerintah provinsi papua dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang disebut gubernur.
gubernur dibantu oleh wakil kepala daerah yang disebut wakil gubernur.
tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dengan perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
berbeda dengan provinsi-provinsi lain di indonesia, yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur papua memerlukan syarat khusus, diantaranya adalah warga negara republik indonesia dengan syarat-syarat:
mrp beranggotakan orang-orang asli papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota mrp.
keanggotaan dan jumlah anggota mrp ditetapkan dengan perdasus.
masa keanggotaan mrp adalah 5 (lima) tahun.
pelantikan anggota mrp dilaksanakan oleh menteri dalam negeri.
peraturan daerah khusus (perdasus) adalah peraturan daerah provinsi papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam uu 21/2001.
perdasus dibuat dan ditetapkan oleh dprp bersama-sama gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan mrp.
peraturan daerah provinsi (perdasi) adalah peraturan daerah provinsi papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
perdasi dibuat dan ditetapkan oleh dprp bersama-sama gubernur.
dana alokasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada provinsi papua.
penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon dana alokasi umum nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan dpr berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
usaha-usaha perekonomian di provinsi papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pengaturannya ditetapkan dengan perdasus.
pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.
penanam modal yang melakukan investasi di wilayah provinsi papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
pemberian kesempatan berusaha perundingan yang dilakukan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat
tugas kepolisian di provinsi papua dilaksanakan oleh kepolisian daerah provinsi papua sebagai bagian dari kepolisian negara republik indonesia.
pengangkatan kepala kepolisian daerah provinsi papua dilakukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia dengan persetujuan gubernur provinsi papua.
seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama kepolisian negara republik indonesia di provinsi papua dilaksanakan oleh kepolisian daerah provinsi papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan gubernur provinsi papua.
pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama kepolisian negara republik indonesia di provinsi papua diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di provinsi papua.
penempatan perwira, bintara dan tamtama kepolisian negara republik indonesia dari luar provinsi papua dilaksanakan atas keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat di daerah penugasan.
kekuasaan kehakiman di provinsi papua dilaksanakan oleh badan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
di samping kekuasaan kehakiman tersebut, diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.
peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya.
hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
pemerintah provinsi papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
masyarakat adat adalah warga masyarakat asli papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
orang asli papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah provinsi papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
dalam hal mendapatkan pekerjaan di bidang peradilan, orang asli papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi hakim atau jaksa di provinsi papua.
orang asli papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di provinsi papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua.
sedangkan penduduk papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di provinsi papua
pemerintah, pemerintah provinsi, dan penduduk provinsi papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia di provinsi papua.
untuk hal itu pemerintah membentuk perwakilan komisi nasional hak asasi manusia, pengadilan hak asasi manusia, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di provinsi papua.
untuk menegakkan hak asasi manusia kaum perempuan, pemerintah provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.
dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di provinsi papua dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi.
tugas komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah melakukan klarifikasi sejarah papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan republik indonesia dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di provinsi papua.
pemerintah provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli papua.
pemerintah provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang papua.
selain bahasa indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan.
bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.
pemerintah provinsi papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
usul perubahan atas uu 21/2001 dapat diajukan oleh rakyat provinsi papua melalui mrp dan dprp kepada dpr atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
pelaksanaan uu 21/2001 dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah undang-undang ini berlaku.
pemberian otonomi ini disahkan pada 21 november 2001.
perpu 1/2008 merupakan revisi dari uu 21/2001 yang ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi papua barat.
dalam uu 21/2001, hanya dijelaskan mengenai pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi papua.
definisi "provinsi papua" yang dimaksud dalam uu ini diterjemahkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak, apakah itu provinsi papua "sebelum pemekaran" ataukah "setelah pemekaran".
pada waktu uu 21/2001 disahkan, yang dimaksud provinsi papua mencakup seluruh wilayah pulau papua bagian barat.
dalam perkembangannya, bagian sebelah timur dari provinsi papua dipisahkan menjadi provinsi papua barat.
pemberlakuan otonomi khusus bagi provinsi papua barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di provinsi papua barat.
oleh karena itu, presiden menerbitkan perpu 1/2008 sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus di provinsi papua barat.
pada akhir mei 2013, pemerintah pusat menyatakan bakal mengganti undang-undang otsus papua tahun 2001 dengan undang-undang pemerintahan papua.
staf khusus presiden bidang otonomi daerah, felix wanggai menuturkan undang-undang pemerintahan papua bermakna untuk penguatan jati diri dan harkat martabat orang papua, mempercepat pembangunan di tanah papua, serta lebih melihat persoalan sosial dan politik dengan rekonsiliatif.
salah satu stasiun kereta api tertua di jepang, shinagawa dibuka pada 12 juni 1872 (kalender gregorius) kala layanan antara shinagawa dan yokohama dimulai, empat bulan sebelum diresmikannya "jalur kereta api pertama jepang" antara stasiun shiodome (saat itu bernama stasiun shimbashi) dan yokohama (melalui shinagawa) pada 14 oktober 1872.
pada 1 maret 1885 jalur yamanote mulai beroperasi, disusul dibukanya stasiun takanawa milik keikyū pada 11 maret 1924 yang berada di seberang stasiun shinagawa.
stasiun takanawa kemudian diubah namanya menjadi stasiun shinagawa dan pindah ke lokasinya yang sekarang pada 1 april 1933.
ia tumbuh dalam lingkungan yang mencintai ilmu dan sastra.
ibunya, salma abd al-razâq, adalah seorang penyair yang memiliki antologi puisi أنشودة المجد, sedangkan bapaknya selain seorang penyair juga seorang guru bahasa dan sastra arab.
sehingga tidak heran jika ia sudah mulai menyentuh sastra klasik dari kecil.
ia menguasai ilmu nahwu, membaca dan mempelajari sumber-sumber warisan bangsa arab, baik bidang bahasa maupun sastra.
dirinya sangat antusias dalam belajar hingga ia membaca buku البيان والتبيين yang ditulis oleh al-jâhizh hanya dalam waktu delapan hari, sementara pada saat itu kondisi matanya sudah tidak membaik.
dirinya sangat merasakan ketakutan ketika ia tidak membaca buku selama delapan jam dalam satu hari.
penddikan nâzik al-malâikah ditempuh pada fakultas tarbiyyah dan selesai dengan gelar kesarjanaannya pada tahun 1944.
selelah itu ia melanjutkan ke jenjang magister di amerika serikat yang selesai pada tahun 1950 dengan fokus studi sastra bandingan.
sebagai seorang sastrawati, nâzik al-malâikah termasuk pembaharu pertama dalam puisi arab modern dengan memunculkan puisinya الكوليرا pada tahun 1947.
puisi ini muncul bersamaan dengan puisinya badr syâkir as-sayyâb yang berjudul هل كان حبا.
sehingga kedua puisi tersebut dianggap sebagai pendobrak pertama gerakan pembaharuan dalam puisi arab modern atau yang lebih dikenal dengan puisi bebas (al-syi’r al-hurr).