taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
pada 8 desember 1941, kongres amerika serikat menyatakan perang ("public law 77-328, 55 stat 795") terhadap kekaisaran jepang sebagai respons terhadap serangan mendadak negara itu di pearl harbor hari sebelumnya.
deklarasi ini dirumuskan satu jam setelah "pidato kekejian" dari presiden as franklin d. roosevelt.
jepang telah mengirim pesan untuk amerika serikat ke kedutaan besarnya di washington sebelumnya, tetapi karena masalah di kedutaan dalam menguraikan kode pesan yang sangat panjang — tingkat keamanan tinggi yang diberikan pada maklumat tersebut berarti bahwa hanya personel dengan izin yang sangat tinggi yang bisa memecahkan kode, yang memperlambat proses — pesan tersebut tidak disampaikan ke menteri luar negeri as sampai setelah serangan pearl harbor.
setelah deklarasi as, sekutu jepang, yakni jerman dan italia, menyatakan perang terhadap amerika serikat, menyeret amerika serikat sepenuhnya ke kancah perang dunia ii.
serangan terhadap pearl harbor terjadi sebelum pernyataan perang oleh jepang, tetapi itu bukan maksud dari pemimpin jepang.
pada awalnya ditetapkan bahwa serangan tersebut seharusnya tidak dimulai sampai tiga puluh menit setelah jepang memberi tahu amerika serikat bahwa mereka menarik diri dari perundingan perdamaian lebih lanjut.
ini merupakan maksud pemerintah jepang untuk menjunjung tinggi konvensi perang meski masih mengejutkan, tetapi serangan tersebut dimulai sebelum pemberitahuan tersebut dapat disampaikan.
tokyo mengirimkan pemberitahuan 5.000 kata (dikenal sebagai "pesan 14-bagian") dalam dua blok kepada kedutaan besar jepang di washington.
namun, proses penguraian kode dan terjemahan memakan waktu terlalu lama bagi duta besar untuk mengirimkannya tepat pada waktunya.
meski begitu, notifikasi tersebut dirumuskan supaya sebenarnya tidak menyatakan perang atau memutuskan hubungan diplomatik.
britania raya menyatakan perang terhadap jepang sembilan jam sebelum as melakukannya, sebagian karena serangan jepang di koloni-koloni britania di malaya, singapura, dan hong kong; dan sebagian lagi karena janji winston churchill untuk menyatakan perang "dalam waktu satu jam" dari sebuah serangan jepang terhadap amerika serikat.
presiden roosevelt secara formal meminta deklarasi perang tersebut dalam "pidato kekejian" yang dia sampaikan, yang ditujukan kepada sidang bersama kongres dan negara pada pukul 12.30 pada 8 desember.
deklarasi tersebut dengan cepat dibawa dalam sebuah pemungutan suara; melewati senat, dan kemudian melewati dpr amerika serikat pada pukul 13.10.
hasil pemungutan suara adalah 820 di senat dan 3881 di dpr as.
wee woo (juga ditulis sebagai wee woo) adalah lagu oleh girlband korea selatan pristin untuk album mini pertama mereka, "hi!
pristin" (2017).
lagu ini dirilis sebagai singel utama dari album mini tersebut pada 21 maret 2017, dan merupakan singel debut mereka.
sebuah video musik untuk lagu ini juga dirilis pada hari yang sama.
lagu ini ditulis oleh sungyeon, salah satu anggota pristin, bumzu, sophia pae dan gustav karlstrom.
video musik untuk lagu ini dirilis pada 21 maret 2017.
video musik tersebut disutradarai oleh kim yeongjo dan yoo soongwoo dari naive creative production.
video musik tersebut menampilkan para anggota dengan latar yang berbeda di sebuah sekolah dan menari di depan restoran burger, yang diisolasi oleh polisi, karena yehana mengancam untuk melompat dari sebuah bangunan, seperti yang terlihat dalam siaran langsung di tv.
meski tampaknya seperti video yang bahagia dan cerah, di beberapa adegan anggota lainnya, dapat terlihat kegiatan supernatural, seperti rambut xiyeon yang ditarik ke udara, furnitur yang bergerak dan bahkan mesin cuci yang meledak, menyarankan agar yehana mencoba menghubungi teman-temannya setelah dia bunuh diri, yang mengarah ke sesi spiritual antara para anggota yang dipimpin oleh kyla.
pada 5 april, sebuah versi tari dari video musik dirilis menampilkan koreografi penuh dari lagu ini.
pristin menampilkan "wee woo" untuk pertama kalinya pada 21 maret pada siaran langsung mnet present, menjadi girlband rookie pertama yang tampil di acara tersebut dengan lagu debutnya.
singel ini juga ditampilkan di sebuah showcase yang diselenggarakan untuk mempromosikan album mereka pada 22 maret.
pada 23 maret, penampilan promosi untuk lagu ini dimulai di mnet "m countdown".
kemudian mereka melanjutkan promosi di kbs "music bank" pada 24 maret, mbc "show!
music core" pada 25 maret, sbs "inkigayo" pada 26 maret, mbc music "show champion" pada 29 maret, dan sbs mtv "the show" pada 4 april.
penampilan terakhir untuk singel ini diadakan di "inkigayo" pada 7 mei.
lagu ini juga ditampilkan di festival kcon di jepang pada 19 mei, dan dream concert 2017 di stadion piala dunia seoul pada 6 juni.
munggahan adalah tradisi masyarakat islam suku sunda untuk menyambut datangnya bulan ramadhan yang dilakukan pada akhir bulan sya'ban (satu atau dua hari menjelang bulan ramadhan).
bentuk pelaksanaannya bervariasi, umumnya berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama (botram), saling bermaafan, dan berdoa bersama.
selain itu, ada pula yang mengunjungi tempat wisata bersama keluarga, berziarah ke makam orang tua atau orang saleh, atau mengamalkan sedekah "munggah" (sedekah pada sehari menjelang bulan puasa).
"munggahan" berasal dari bahasa sunda "unggah" yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan yang suci atau tinggi derajatnya.
tradisi "munggahan" dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada allah, untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama setahun ke sebelumnya dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan.
park jung-hyun (, lahir 14 november 2000), lebih dikenal secara profesional sebagai xiyeon, adalah penyanyi korea selatan.
sebagai mantan aktris cilik dan model, ia menjadi trainee dibawah naungan pledis entertainment selama 9 tahun sebelum memulai debut resminya sebagai anggota dari girlband pristin pada tahun 2017.
sejak april 2017 sampai januari 2018, ia menjadi pembawa acara dalam program musik korea selatan "show!
music core" bersama cha eun-woo dari astro.
xiyeon lahir pada 14 november 2000 di korea selatan.
saat masih kecil, ia tampil dalam beberapa iklan untuk berbagai perusahaan dan produk, dan yang paling menonjol, video keamanan untuk korean air.
dia juga memiliki peran kecil dalam beberapa drama dan film, "father and son: the story of mencius" (2004) dan "the cut" (2007).
ia mengikuti audisi untuk pledis entertainment dan menjadi trainee selama 9 tahun dibawah agensi tersebut.
sebagai salah satu trainee, ia tampil dalam video musik untuk grup satu agensinya seperti after school dan orange caramel.
dibawah nama park si-yeon, ia bersama dengan enam trainee wanita lainnya dari pledis, menjadi peserta dalam program survival mnet "produce 101" yang memiliki target untuk membentuk sebuah girlband dengan 11 anggota dari 101 peserta yang merupakan trainee dari berbagai agensi hiburan di korea selatan yang akan berpromosi selama satu tahun dibawah naungan ymc entertainment.
acara tersebut tayang dari 22 januari sampai 1 april 2016.
ia gagal menjadi salah satu anggota girlband tersebut, namun dua teman satu agensinya, nayoung dan kyulkyung, berhasil menjadi anggota dari i.o.i.
sementara nayoung dan kyulkyung sibuk dengan promosi i.o.i, xiyeon dan keempat trainee wanita lainnya dari pledis yang tereliminasi dengan tambahan sungyeon, yehana dan kyla, berpromosi sebagai grup pre-debut pledis girlz dimana nayoung dan kyulkyung juga merupakan bagian dari grup tersebut.
pada 27 juni 2016, mereka merilis singel "we", yang ia tulis bersama tiga anggota lainnya, bersamaan dengan sebuah video musik resmi.
xiyeon juga tampil dalam konser mingguan dengan grup tersebut dari bulan mei sampai september dan diikuti oleh nayoung dan kyulkyung dua kali, dengan sebuah konser akhir pada 6 januari 2017 setelah pembubaran i.o.i.
saat konser, mereka mengumumkan nama grup mereka dan akhirnya debut secara resmi pada 21 maret 2017 sebagai girlband dengan 10 anggota,
"soshi" (草紙) berarti "karya tulis", namun istilah omoro memiliki makna cukup luas.
iha fuyu, seorang sejarawan asli okinawa, meneliti secara mendalam kandungannya, menemukan bahwa "omoro" berasal dari kata "umui", kata bahasa okinawa yang berarti hutan keramat.
nakahara zenchu, sejarawan lainnya berpendapat bahwa omoro berasal dari kata "umuru" atau "umuin" yang berarti "berpikir", "merasakan" atau "mencintai".
omoro soshi ada yang menerjemahkannya sebagai "kumpulan pemikiran atau ingatan" yang juga berkaitan erat dengan hutan keramat dan lagu-lagu sakral.
omoro soshi secara resmi disusun dan dicatat pada periode kekuasaan raja sho nei (1589-1619), tahun 1532, selanjutnya disusun lagi pada tahun 1613 dan 1623 sebagai upaya pemerintah ryukyu mengokohkan kekuatan budaya mereka.
kemungkinan besar puisi-puisi dalam omoro soshi merupakan puisi dari periode-periode sebelumnya.
tema-tema puisi bervariasi, umumnya tentang puji-pujian terhadap pahlawan terkenal dari zaman kuno, juga tentang pujangga, pejuang, raja-raja dan petualang.
susunan puisi mulai dari 2 bait hingga 40.
puisi tentang cinta hanya sedikit ditulis.
sebanyak 22 volume omoro soshi, kemungkinan satu-satunya salinan bersejarah yang tersisa, dicuri pada saat pertempuran okinawa tahun 1945.
omoro sebelumnya disimpan di istana nakagusuku sejak 1870-an bersama dengan koleksi-koleksi istana yang tidak dibawa ke tokyo oleh keluarga kerajaan setelah kejatuhan kerajaan.
pada tahun 1945, omoro disembunyikan di dalam parit oleh pegawai istana di luar istana, bersama benda-benda penting seperti mahkota.
ketika mereka kembali untuk mengumpulkan benda-benda itu setelah perang, semuanya telah lenyap.
beberapa salinan omoro soshi kemudian diketahui disimpan oleh komandan carl w. sternfelt.
ia membawa dokumen-dokumen itu ke ahli seni asia langdon warner di museum seni harvard agar ditaksir pada bulan desember 1945.
pada tahun 1953, mengetahui nilainya, ia melepaskannya ke pihak pemerintah federal amerika, yang kemudian mengembalikannya ke okinawa.
beberapa benda yang disembunyikan dalam parit belum pernah ditemukan lagi.
omoro soshi dianggap sebagai sumber dari kebudayaan ryukyu, yakni musik, tari dan sastera.
sebelum disusunnya omoro soshi, tidak ada catatan yang tersisa tentang budaya ryukyu kuno.
bangsa ryukyu baru mulai merekam kebudayaan mereka lewat literatur (tulisan) setelah mereka mengadakan hubungan dengan tiongkok, jepang dan berbagai negara asia tenggara.
sebelum abad ke-15 okinawa belum memiliki alat musik, puisi-puisi dilantunkan bersama tepukan tangan.
sekolah hukum harvard ("harvard law school"), dikenal juga dengan "harvard law" (hukum harvard) atau hls, adalah salah satu sekolah pascasarjana profesional di universitas harvard (harvard university) yang terletak di cambridge, massachusetts.
didirikan pada tahun 1817, sekolah hukum harvard merupakan sekolah hukum tertua yang senantiasa beroperasi di amerika serikat dan umumnya dianggap sebagai salah satu sekolah hukum paling bergengsi di dunia.
sekolah hukum harvard berada di peringkat ketiga berdasarkan us news & world report.
tingkat penerimaannya yakni 15.4% pada siklus penerimaan mahasiswa pada tahun 2013-2014, dengan tingkat yield sebesar 66.2%, yang merupakan tingkat yield tertinggi kedua dari seluruh sekolah hukum di amerika serikat.
sekolah hukum harvard menempati peringkat pertama di qs world university rankings 2016.
sekolah hukum harvard menerima 16.5% dari keseluruhan pelamar pada kelas yang paling baru dibuka, dibandingkan dengan 9.2% di yale dan 11.2% di stanford.
hampir dalam setiap yurisdiksi hukum umum, jaksa penuntut umum ("attorney general"-ag) atau jaksa agung ("attorney-general") adalah penasihat hukum utama pemerintah, dan pada beberapa yurisdiksi mereka juga mungkin memiliki tanggung jawab eksekutif untuk menegakkan hukum, melakukan penuntutan, atau bahkan bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum.
dalam praktiknya, sejauh mana jaksa agung secara pribadi dapat memberi nasihat hukum kepada pemerintah bervariasi antar yurisdiksi, dan bahkan antar pejabat ("officeholder") dalam yurisdiksi yang sama, selain itu sering pula bergantung pada tingkat pemegang jabatan tersebut sebelumnya di bidang hukum.
ketika jaksa agung memiliki menteri yang bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum (seperti halnya, misalnya, jaksa agung amerika serikat atau jaksa agung australia, dan masing-masing jaksa umum dari masing-masing negara), portofolio menteri tersebut sebagian besar setara dengan menteri kehakiman di beberapa negara lain.
istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk kepada setiap orang yang memegang surat kuasa umum ("general power of attorney") untuk menyatakan aturan yang penting dalam segala hal.
dalam tradisi hukum umum ("common law"), siapapun yang mewakili pihak negara, terutama dalam penuntutan pidana, ialah bertindak sebagai seorang pengacara.
meskipun pemerintah dapat menunjuk beberapa pejabat sebagai jaksa agung permanen, siapa saja yang datang untuk mewakili negara dengan cara yang sama mungkin, di masa lalu, dapat pula disebut seperti itu, bahkan jika hanya untuk menangani kasus tertentu.
pada masa sekarang, namun demikian, istilah tersebut di sebagian besar yurisdiksi diperuntukkan sebagai gelar pada jaksa agung permanen yang ditunjuk negara, penguasa atau anggota lain dari keluarga kerajaan.
yurisdiksi hukum perdata mempunyai bentuk kewenangan serupa, yang mungkin pada berbagai cara disebut sebagai "jaksa umum", "prokurator", "advokat utama", "pengacara publik", dan gelar-gelar lain.
sebagian dari bentuk kewenangan tersebut juga menggunakan istilah "jaksa penuntut umum" atau "jaksa agung" sebagai terjemahan dari bahasa inggris untuk gelar-gelar tersebut, meskipun karena sejarah yang berbeda, sifat alami bentuk kewenangan itu pun biasanya berbeda-beda dari jaksa umum yang dimaksud dalam yurisdiksi hukum umum.
dalam hal etimologi dari istilah 'jaksa penuntut umum"'", steven pinker menulis bahwa kutipan paling awal dalam kamus bahasa inggris oxford (oxford english dictionary) ialah dari tahun 1292: ""tous attorneyz umum purrount tuas sirip et cirrographer"" (semua jaksa penuntut umum dapat memungut denda dan membuat dokumen-dokumen hukum).
frase tersebut dipinjam dari bahasa anglo-norman ketika inggris diperintah oleh normandia setelah penaklukan inggris di abad ke-sebelas.
sebagai variasi dari bahasa prancis, yang diucapkan di pengadilan, sekolah, universitas, dan oleh para bangsawan dan borjuis, istilah yang berkaitan dengan pemerintah itu diperkenalkan ke dalam bahasa inggris.
ungkapan" "jaksa penuntut umum (dalam bahasa inggris: "attorney general") terdiri atas kata benda yang diikuti oleh kata sifat, yakni umum", "dan sebagaimana kata majemuk dari bahasa prancis lainnya, bentuk jamak dari "attorney general" (dalam bahasa inggris) ialah '"attorney generals"'.
dibandingkan dengan istilah "'major generals"' (memiliki arti yang sama), istilah yang juga berasal dari bahasa prancis ("") dan juga memiliki/diikuti kata sifat, istilah tersebut juga muncul sebagai ""attorney generals"".
steven pinker menulis: "jadi jika pernah ditantang untuk mengatakan "attorney-generals" (jaksa agung), "mother-in-laws" (ibu mertua)"," "passerbys" (pejalan kaki")" ... maka dapat dijawab, "hal-hal tersebut merupakan model moderen dari "major general "(para penuntut)."
perbankan di swiss diatur oleh "swiss financial market supervisory authority - "finma (otoritas pengawas pasar keuangan swiss), yang memperoleh kewenangan berdasarkan serangkaian undang-undang federal.
peraturan dan tradisi negara mengenai kerahasiaan bank, yang dapat ditarik hingga ke abad pertengahan, pertama kali dikodifikasi dalam" federal act on banks and savings banks" (undang-undang federal mengenai bank dan bank-bank tabungan), dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai hukum perbankan/"banking law" 1934.
manajemen kerahasiaan bank, salah satu hal yang paling terkenal dari bank-bank swiss, berada di bawah tekanan saat maraknya skandal penggelapan pajak ubs dan hukum perbankan 1934 tersebut diamendemen pada tahun 2009 untuk membatasi penggelapan pajak oleh non-klien bank swiss.
pada tahun 2015, bank mewakili 53,3% dari total nilai tambah dari sektor keuangan swiss, yakni sebesar ch₣32 miliar yang merupakan 5.12% dari gdp ("gross domestic product") negara swiss.
ubs dan credit suisse, dua bank terbesar di swiss, menempati peringkat secara global pada #27 #29 di antara bank-bank lain, dengan aset sekitar us$941 miliar dan us$909 miliar, masing-masing.
tentara bayaran swiss yang membawa pulang dana dari kontrak mereka ialah yang membantu dimulainya bank-bank swiss.
perbankan dimulai pada abad kedelapan belas melalui kekayaan dari para pedagang.
wegelin & co.,
didirikan pada tahun 1741, merupakan bank tertua di swiss sampai bank tersebut direstrukturisasi menjadi sebuah badan hukum baru pada tahun 2013.
hentsch & cie dan lombard odier keduanya didirikan pada tahun 1796 di jenewa sebagai bank swasta, dan grup pictet didirikan pada tahun 1805 sebagai bank dagang ("merchant bank").
hentsch & cie adalah anggota pendiri dari bank nasional swiss pada tahun 1852.
undang-undang yang membatasi, mengatur, atau melarang khitan/sunat, beberapa di antaranya dapat ditelusuri kembali hingga ke zaman kuno, telah diberlakukan di berbagai negara dan komunitas.
di sejumlah negara-negara modern, khitan dianggap sah secara hukum, tetapi hukum yang berkaitan dengan penyerangan atau hak asuh anak telah diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan khitan.
dalam kasus khitan non-terapi pada anak-anak, para pendukung undang-undang yang mendukung prosedur khitan sering menunjuk kepada hak-hak orang tua atau para praktisi khitan, yaitu mengenai hak kebebasan dalam beragama.
orang-orang yang menentang pelaksanaan khitan menggunakan hak kebebasan bagi khususnya anak laki-laki dalam beragama.
pada beberapa kasus pengadilan, hakim telah menunjuk pada sifat ireversibel undang-undang, perihal yang membahayakan tubuh anak laki-laki, dan hak untuk menentukan nasib sendiri, serta integritas tubuh.
undang-undang yang melarang khitan juga sudah ada sejak masa kuno.
yunani kuno menghargai kulup dan tidak menyetujui kebiasaan yahudi melakukan khitan.
1 makabe, 1:60-61 menyatakan bahwa raja antiokhos iv epiphanes dari suriah, kekuatan yang menduduki yudea pada 170 sm, melarang khitan dengan hukuman mati.
hukum tersebut merupakan salah satu penyebab yang mengarah pada terjadinya pemberontakan makabe.
berdasarkan "historia augusta", kaisar romawi hadrianus mengeluarkan dekrit yang melarang khitan di dalam kekaisaran, dan beberapa peneliti berpendapat bahwa hal ini adalah penyebab utama dari pemberontakan bar kokhba oleh yahudi pada 132 ce.
sejarawan romawi cassius dio, tetapi demikian, tidak menyebutkan hukum seperti itu, dan justru menyalahkan pemberontakan yahudi, bukan pada keputusan hadrian untuk membangun kembali yerusalem sebagai aelia capitolina, sebuah kota yang didedikasikan untuk jupiter.
antoninus pius mengizinkan orang yahudi untuk mengkhitan anak-anak mereka sendiri.
namun, ia melarang khitan orang yang bukan yahudi, baik budak yang merupakan orang asing atau anggota rumah tangga lain yang bukan yahudi, bertentangan dengan .
ia juga membuat ilegal bagi seorang pria untuk berpindah ke agama yahudi.
namun demikian, antoninus pius mengecualikan imamat mesir dari larangan universal khitan tersebut.
kejahatan properti ialah kategori kejahatan yang termasuk di dalamnya antara lain pencurian, pengambilan sesuatu yang melanggar hukum, perampokan, pencurian kendaraan bermotor, kejahatan dengan pembakaran, pencurian barang di toko swalayan, dan perusakan properti.
kejahatan properti adalah kejahatan untuk mendapatkan uang, properti, atau beberapa keuntungan lainnya.
kejahatan ini sangat mungkin melibatkan kekerasan, atau ancaman kekerasan, dalam kasus-kasus seperti perampokan atau pemerasan.
segala kejahatan yang dilakukan dalam rangka untuk memperkaya pelaku, maka dianggap kejahatan properti.
kejahatan terhadap suatu properti dibagi menjadi dua kelompok: menghancurkan properti dan mencuri properti.
ketika suatu properti dihancurkan, kejahatan itu dapat digolongkan ke dalam perusakan, atau bila properti dirusak dengan cara dibakar maka disebut pembakaran ("arson").
contoh-contoh tindakan mencuri properti ialah perampokan atau penggelapan.
seorang pembela umum adalah seorang pengacara yang ditunjuk untuk mewakili orang-orang yang tidak mampu menyewa pengacara bagi diri mereka sendiri.
istilah tersebut merupakan teman palsu dari gelar dalam bahasa spanyol "", yang mengacu pada ombudsman, kecuali bila istilah 'pembela umum' ("public defender") tersebut merupakan gelar dalam bahasa inggris, ombudsman jamaika.
brasil adalah satu-satunya negara di dunia, dimana kantor pengacara yang dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan spesifik memberi bantuan hukum dan perwakilan untuk fakir miskin secara gratis, ditetapkan dalam konstitusi.
di amerika serikat, mahkamah agung tahun 1963 yang menangani kasus antara gideon dan wainwright ("gideon v wainwright"), memutuskan bahwa perubahan keenam dari bill of rights mengharuskan pemerintah untuk menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma untuk terdakwa fakir dalam kasus pidana.
terdapat juga di antara negara-negara lainnya yang menyediakan jenis pembela umum.
kasus korupsi e-ktp adalah kasus korupsi di indonesia terkait pengadaan ktp elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an.
mulanya proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan komisi pemberantasan korupsi (kpk), badan pemeriksa keuangan (bpk) dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) yang diminta oleh gamawan fauzi yang saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri.
namun kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-ktp membuat berbagai pihak mulai dari komisi pengawas persaingan usaha (kppu), government watch, pihak kepolisian, konsorsium lintas peruri bahkan komisi pemberantasan korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi.
sejak itu kpk melakukan berbagai penyelidikan demi mengusut kronologi dan siapa saja dalang di balik kasus ini.
para pemangku kebijakan terkait proyek e-ktp pun dilibatkan sebagai saksi, mulai dari gamawan fauzi, nazaruddin, miryam s. hani, chairuman harahap bahkan hingga diah anggraini.
melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, kpk menemukan fakta bahwa negara harus menanggung keruigan sebesar rp 2,314 triliun.
setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, kpk akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat kementerian dalam negeri dan petinggi dewan perwakilan dpr.
mereka adalah sugiharto, irman, andi narogong, markus nari, anang sugiana dan setya novanto.
miryam s. haryani sebenarnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk.
namun statusnya adalah bukan sebagai tersangka korupsi, melainkan sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama sugiharto dan irman dilaksanakan.
penetapan tersangka oleh kpk dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 april 2014 atas nama sugiharto sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 maret 2017.
tercatat ada puluhan sidang yang berjalan setelah itu untuk para tersangka kpk.
dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka setya novanto.
berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya setya novanto sebagai tersangka, sidang praperadilan, dibatalkannya status tersangka novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami novanto bahkan hingga ditetapkannya ia lagi sebagai tersangka.
perkara ini juga diselingi oleh kematian johannes marliem di amerika serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi.
untuk kepentingan pengembangan kasus atas tewasnya marliem, kpk pun melakukan kerja sama dengan fbi.
perkembangan kasus e-ktp yang terjadi di era digital membuat kasus ini mendapatkan sorotan dari para warganet.
dalam beberapa kesempatan para warganet meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi e-ktp dengan menciptakan "trending topic" tertentu di twitter dan membuat meme untuk kemudian diunggah di media sosial.
namun reaksi warganet lebih condong ditujukan pada setya novanto ketimbang tersangka yang lain.
tak hanya media nasional, media asing seperti afp dan abc juga turut memberitakan perkara ini, terutama terkait keterlibatan setya novanto.
kendati perkara proyek e-ktp telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian.
baru dua orang, yakni irman dan sugiharto yang telah divonis hukuman penjara sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku.
oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra kerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini.
kasus korupsi e-ktp bermula dari rencana kementerian dalam negeri ri dalam pembuatan e-ktp.
sejak 2006 kemendagri telah menyiapkan dana sekitar rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-ktp dan program nomor induk kependudukan (nik) nasional dan dana senilai rp 258 milyar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-ktp berbasis nik pada 2010 untuk seluruh kabupaten/kota se-indonesia.
pada 2011 pengadaan e-ktp ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk indonesia.
sebelum proses perekaman e-ktp dilaksanakan, gamawan fauzi yang saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri sempat menemui pimpinan kpk di gedung kpk pada 24 januari 2011.
di sana ia meminta kpk untuk mengawasi proyek e-ktp sembari menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek e-ktp.
namun kpk bukan satu-satunya institusi yang ia datangi.
sebelumnya ia juga telah meminta badan pemeriksa keuangan (bpk) dan badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) untuk terlibat dalam pengawasan proyek ini.
dengan adanya keterlibatan institusi-institusi tersebut ia berharap megaproyek e-ktp dapat bersih dan terhindar dari praktek korupsi.
m jasin yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua kpk juga menegaskan bahwa kpk memantau proses proyek e-ktp.
pada pelaksanaannya, proyek e-ktp dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait.
untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintah kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 februari hingga 15 mei 2011.
di sela-sela proses lelang, lembaga sosial masyarakat (lsm) bernama government watch (gowa) menilai bahwa terjadi kejanggalan pada proses lelang.
mereka beranggapan bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang terangkum dalam pp 54/2010.
setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 juni 2011 pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang.
mereka adalah konsorsium pnri yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni perum pnri, pt len industri, pt quadra solution, pt sucofindo dan pt sandipala artha putra.
hasil itu diambil berdasarkan surat keputusan mendagri nomor: 471.13-476 tahun 2011.
sebagai tindak lanjut, konsorsium pnri kemudian melakukan penandatanganan kontrak bersama untuk pengadaan e-ktp tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar rp 5.841.896.144.993.
kontrak tersebut disepakati pada 1 juli 2011.
belum sampai perekaman dilakukan di berbagai kabupaten dan kota, pihak kepolisian mengabarkan bahwa mereka mencurigai terjadinya korupsi pada proyek e-ktp.
kecurigaan itu berangkat dari laporan konsorsium yang kalah tender yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia saat lelang tender berlangsung.
kecurigaan bahwa adanya praktek korupsi pada proyek e-ktp juga dirasakan oleh government watch (gowa) yang berbuntut pada laporan kepada kpk pada 23 agustus 2011.
mereka berspekulasi bahwa telah terjadi upaya pemenangan terhadap satu konsorsium perusahaan dalam proses lelang tender berdasarkan investigasi yang telah dilakukan sejak maret hingga agustus 2011.
dari hasil investigasi tersebut mereka mendapatkan petunjuk berupa dugaan terjadinya kolusi pada proses lelang oleh direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil dan menemukan fakta bahwa telah terjadi 11 penyimpangan, pelanggaran dan kejanggalan kasat mata dalam pengadaan lelang.
kpk turut mencium kejanggalan dari proses proyek e-ktp.
pada awal september 2011 kpk menuding bahwa kemendagri tidak menjalankan 6 rekomendasi dalam pelaksanaan proyek e-ktp.
keenam rekomendasi tersebut adalah: 1) penyempurnaan desain.;
2) menyempurnakan aplikasi siak dan mendorong penggunaan siak di seluruh wilayah indonesia dengan melakukan percepatan migrasi non siak ke siak; 3) memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data "online"/semi "online" antara kabupaten/kota dengan mdc di pusat agar proses konsolidasi dapat dilakukan secara efisien; 4) pembersihan data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk menghasilkan nik yang tunggal; 5) pelaksanakan e-ktp setelah basis database kependudukan bersih/nik tunggal, tetapi sekarang belum tunggal sudah melaksanakan e-ktp; dan 6) pengadaan e-ktp harus dilakukan secara elektronik dan sebaiknya dikawal ketat oleh lkpp.
menanggapi tudingan kpk, kemendagri kemudian memberikan bantahan.
reydonnyzar moenek, juru bicara kemendagri menjelaskan bahwa kemendagri telah menjalankan 5 rekomendasi.
kemendagri tidak bisa melaksanakan satu rekomendasi lainnya, yakni tentang permintaan nik tunggal saat proses e-ktp dilaksanakan karena bisa mengubah waktu dan pembiayaan e-ktp.
tak lama setelah itu konsorsium lintas peruri solusi melaporkan pejabat pembuat komitmen (ppk) dan ketua panitia lelang dalam proses pengadaan e-ktp, sugiharto dan drajat wisnu setiawan ke polda metro jaya dengan barang bukti berupa surat kontrak pada 1 juli 2011, surat jaminan penerimaan uang rp 50 juta dan tiga orang saksi.
konsorsium lintas peruri solusi menduga bahwa telah terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga dana untuk e-ktp membesar hingga rp 4 triliun lebih dalam proses tender.
kenyataannya, penawaran yang diajukan oleh konsorsium lintas peruri solusi lebih rendah, yakni sebesar rp 4,75 triliun namun yang memenangkan tender justru konsorsium pnri yang mengajukan penawaran lebih tinggi, yakni sebesar rp 5,84 triliun dari anggaran senilai 5,9 triliun.
mereka juga menuding bahwa panitia lelang telah menerima uang sebesar rp 50 juta pada 5 juli 2011 dari konsorsium pemenang tender.
seiring berjalannya waktu, indikasi korupsi pada proyek e-ktp semakin terbuka lebar.
pada 2012 komisi pengawas persaingan usaha (kppu) telah menemukan indikasi korupsi pada proyek e-ktp lebih awal ketimbang kpk berdasarkan temuan investigator.
indikasi tersebut tertuang pada keputusan kppu berupa hukuman pada konsorsium percetakan negara republik indonesia (pnri) dan pt astragraphia untuk membayar denda rp 24 miliar ke negara karena melanggar pasal 22 uu no.
4/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada november 2012.
konsorsium pnri didenda sebesar rp 20 miliar sedangkan pt astragraphia didenda rp 4 miliar.
denda tersebut harus dibayar ke kas negara melalui bank pemerintah dengan kode 423755 dan 423788 (pendapatan pelanggaran di bidang persaingan usaha).
indikasi korupsi juga dipaparkan oleh muhammad nazaruddin pada 31 juli 2013.
saat diperiksa oleh kpk terkait kasus hambalang, ia menyerahkan bukti-bukti terkait korupsi e-ktp.
lewat pengacaranya, elza syarief, ia juga menuding telah terjadi penggelembungan dana pada proyek e-ktp.
dari total proyek sebesar rp 5,9 triliun, 45% di antaranya merupakan "mark-up."
ia juga mengatakan bahwa ketua fraksi partai golkar setya novanto dan mantan ketua umum partai demokrat anas urbaningrum terlibat dalam kasus ini.
mendengar hal itu, gamawan fauzi merasa geram.
ia pun melaporkan nazaruddin ke polda metro jaya karena menilai bahwa tuduhannya tidak benar.
kendati demikian, saat itu kpk belum bisa memastikan kebenaran dari kecurigaan-kecurigaan yang ada karena tahap penyidikan kpk terhadap kasus e-ktp masih pada tahap awal.
setelah menyelidiki kasus lebih lanjut, pada selasa, 22 april 2014 kpk akhirnya menetapkan sugiharto, pejabat pembuat komitmen (ppk) direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil pada kementerian dalam negeri sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi e-ktp.
sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek e-ktp di dpr untuk tahun anggaran 2011-2013, melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi "juncto" pasal 55 ayat 1 ke-1 "juncto" pasal 64 ayat 1 kuhp.
ia juga diperkaya dengan uang senilai 450.000 dollar as dan rp 460 juta.
untuk mengusut kasus ini lebih dalam kpk kemudian melanjutkan pemenuhan berkas-berkas dengan memeriksa berbagai saksi terkait kasus e-ktp di kementerian dalam negeri pada 25 april 2014.
beberapa di antaranya adalah drajat wisnu setyawan, pringgo hadi tjahyono, husni fahmi, dan suciati.
sugiharto pun tak luput dari pemeriksaan oleh kpk pada 14 juli 2014 dan 18 mei 2015.
pada waktu bersamaan kpk juga memeriksa para pegawai kemendagri dan pihak swasta seperti pamuji dirgantara, karyawan misuko elektronik dan andreas karsono, karyawan pt solid arta global sebagai saksi.
sugiharto bukan satu-satunya orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk.
per 30 september 2016, kpk menetapkan mantan direktur jenderal dukcapil kemendagri irman sebagai tersangka.
motifnya melakukan korupsi serupa dengan sugiharto, yakni demi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melakukan penyalahgunaan wewenang.
berdasarkan surat tuntutan jaksa, irman diperkaya senilai 573.000 dollar as, rp 2,9 milyar dan 6.000 dollar singapura.
pada 19 oktober 2016 kpk melakukan penahanan terhadap sugiharto setelah melakukan pemeriksaan selama 4 jam di gedung kpk.
ia ditahan di rumah tahanan guntur.
berbeda dengan sugiharto, irman justru baru ditahan oleh kpk pada 21 desember 2016 setelah mengalami pemeriksaan selama 12 jam.
untuk kepentingan penyelidikan, irman dijebloskan ke rumah tahanan selama 20 hari ke depan.
walau ditetapkan sebagai tersangka, irman mengajukan surat permohonan sebagai "justice collaborator" untuk membongkar kejahatan pada proyek e-ktp.
pada 8 februari 2017 kpk mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti terkait keterlibatan anggota dpr dalam kasus korupsi e-ktp.
mereka kemudian menghimbau kepada siapa saja yang menerima aliran dana tersebut untuk mengembalikannya ke negara.
dua hari kemudian, tepatnya pada 10 februari 2017 kpk menerima uang sebesar rp 250 miliar dengan rincian rp 220 miliar berasal dari sejumlah korporasi, satu perusahaan dan satu konsorsium sedangkan rp 30 miliar berasal dari anggota dpr periode 2009-2014 dan beberapa orang lainnya.
penyerahan uang itu dilaksanakan usai pemeriksaan sejumlah saksi oleh kpk.
mereka yang kooperatif kemudian mengirimkan uang kepada rekening kpk khusus penyidikan.
perkembangan kasus e-ktp kemudian bergulir pada terjadinya pelimpahan kasus e-ktp ke pengadilan negeri tindak pidana korupsi oleh kpk pada 1 maret 2017.
berkas tersebut merupakan berkas atas nama sugiharto sebanyak 13 ribu lembar dan atas nama irman sebanyak 11 ribu lembar yang mencakup berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.
dalam berkas tersebut terdapat keterangan dari 294 saksi atas nama sugiharto, 173 saksi atas nama irman dan keterangan dari lima orang ahli.
ditumpuk menjadi tiga bagian, tinggi berkas tersebut mencapai sekitar 1,5 meter.
untuk menindaklanjuti pelimpahan berkas oleh kpk, pengadilan negeri tindak pidana korupsi kemudian mengadakan sidang.
dalam perjalanannya, ada lebih dari 10 sidang yang dilaksanakan.
namun sidang perdana terkait kasus korupsi e-ktp di pengadilan negeri jakarta pusat diadakan pada kamis, 9 maret 2017.
dalam sidang pertama, hadir dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni sugiharto dan irman dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dengan tebal sekitar 120 halaman.
selanjutnya pengadilan negeri mengadakan sidang kedua pada kamis, 16 maret 2017.
pada sidang kali ini kpk telah menghadirkan 8 saksi dari 133 saksi untuk proses persidangan.
beberapa di antaranya adalah gamawan fauzi selaku mantan menteri dalam negeri, yuswandi temenggung selaku sekretaris jenderal kemendagri, diah anggraeni selaku mantan sekretaris jenderal kemendagri, elvius dailami selaku direktur fasilitas dana perimbangan ditjen keuangan kemendagri, chaeruman harahap selaku mantan ketua komisi ii dpr dan winata cahyadi selaku direktur pt karsa wira utama.
dari 8 saksi hanya 6 orang saja yang datang.
dua lainnya yakni mantan menteri keuangan agus martowardojo berhalangan sementara mantan direktur jenderal adminsitrasi kependudukan kemendagri rasyid saleh tidak jadi diperiksa dalam sidang karena datang terlambat.
terdapat beberapa hasil pada sidang kedua.
gamawan mengaku bahwa ia telah menerima beberapa kali pemberian uang namun menurutnya, uang tersebut berhubungan dengan keperluan berobat dan honor kerja.
hasil lainnya adalah sekjen kemendagri, diah anggarini, mengaku telah menerima uang sebanyak dua kali, yakni sebesar 300.000 dollar as dari irman dan uang sebesar 200.000 dollar as dari andi agustinus selaku pengusaha pemenang tender.
diah juga menjelaskan bahwa telah terjadi pertemuan antara irman, sugiharto, andi narogong dan setya novanto di hotel gran melia.
selain itu penyidik kpk juga mendapatkan catatan tentang skema pengendali korupsi e-ktp anggaran e-ktp 2011-2012 dengan pagu rp 5,9 triliun di rumah chairuman harahap.
setya novanto dan anas urbaningrum adalah dua nama yang disebut dalam catatan tersebut.
pada sidang kedua terdapat perbedaan keterangan antara keterangan yang gamawan fauzi sampaikan dengan keterangan yang chairuman harahap katakan.
gamawan fauzi menuturkan bahwa perubahan anggaran proyek e-ktp diusulkan oleh komisi ii dpr ri periode 2009-2014.
namun chairuman malah menjelaskan bahwa kementerian dalam negeri-lah yang melakukan pengusulan.
petunjuk tentang kasus e-ktp tidak hanya didapatkan dari para saksi, melainkan juga dari irman selaku tersangka.
menurut penuturannya, setya novanto sempat menyampaikan pesan mendesak kepada diah anggraini yang disampaikan melalui perantara zudan arif fakruloh selaku biro hukum kemendagri pada 2014.
berdasarkan penjelasan irman, isi dari pesan itu adalah tentang wanti-wanti agar ia tidak membuka suara kepada kpk terkait hubungannya dengan setya novanto dalam kasus kpk.
pengusutan kasus korupsi e-ktp lalu berlanjut pada sidang ketiga yang diadakan pada 23 maret 2017.
dari 7 saksi yang diundang, hanya 6 saja yang hadir.pada sidang kali ini, nama andi narogong menjadi nama yang paling banyak disebut.
sidang ini menghasilkan temuan bahwa andi narogong yang berperan sebagai pelaksana proyek e-ktp telah melakukan pertemuan dengan setya novanto, anas urbaningrum dan muhammad nazaruddin.
andi narogong juga menjadi orang yang telah memberikan uang kepada diah anggraini.
temuan lainnya adalah 51 persen atau sekitar rp 2,662 triliun dari anggaran e-ktp sebesar rp 5,9 triliun digunakan untuk pembiayaan e-ktp sementara sisanya yakni 49 persen atau setara dengan rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke berbagai pihak, tak terkecuali dengan anggota komisi ii dpr ri dan badan anggaran dpr ri.. juru bicara kpk febri diansyah mempertegas, kpk tidak melakukan tebang pilih dalam memeriksa keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus mega korupsi yang merugikan dana negara hingga rp2,3 triliun itu.
setelah mengumpulkan berbagai fakta dan petunjuk pada tiga sidang sebelumnya, kpk akhirnya memutuskan untuk menetapkan tersangka baru: andi narogong pada rabu, 23 maret 2017.
ia adalah orang ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi e-ktp setelah irman dan sugiharto.
tanpa pikir panjang, keesokkan harinya penyidik kpk lalu menangkap andi narogong untuk pemeriksaan lebih lanjut melalui surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik).
cara-cara kotor yang dilakukan andi dalam proyek e-ktp membuat kpk menetapkannya sebagai tersangka.
berdasarkan penyelidikan kpk, andi berperan dalam meloloskan anggaran rp 5,9 triliun untuk pembuatan ktp elektronik dan agar rencananya lancar, ia juga membagikan uang kepada para petinggi dan anggota komisi ii dpr serta badan anggaran.
andi juga berperan dalam mengatur tender dengan membentuk tim fatmawati, sesuai dengan lokasi rukonya serta terlibat dalam merekayasa proses lelang, mulai dari menentukan spesifikasi teknis hingga melakukan "mark up" dalam pengadaan ktp elektronik.
seminggu setelah penangkapan andi, tepatnya pada 30 maret 2017 pengadilan negeri menggelar sidang keempat.
sidang kali ini menghadirkan 7 saksi, di antaranya adalah miryam s haryani, ganjar pranowo, agun gunanjar sudarta dan mantan menteri keuangan agus martowardojo.
pada sidang keempat terjadi pengakuan yang kontradiktif antara miryam s haryani dengan novel baswedan.
saat diperiksa di kpk, berdasarkan penuturan novel, miryam mengaku bahwa telah dilakukan pemberian uang kepada anggota dpr ri.
akan tetapi, saat persidangan miryam justru membantah berita acara persidangan yang dituturkan novel sebelumnya.
miryam menjelaskan bahwa ia merasa ditekan oleh penyidik saat itu sehingga ia mengarang isi berita acara persidangan.
kpk terus melakukan konfrontasi tapi miryam tetap menyanggah.
menurut novel, miryam melakukan sanggahan karena adanya ancaman beberapa anggota dpr ri periode 2009-2014.
temuan lainnya dalam sidang kali ini adalah adanya pengakuan dari sugiharto tentang pemberian uang darinya kepada miryam sebanyak empat kali dengan total 1,2 juta dollar as yang pada akhirnya disangkal pula oleh miryam..setya novanto mengatakan gubernur jawa tengah ganjar pranowo menerima aliran dana proyek e-ktp.
setya novanto mengungkap hal tersebut saat ganjar pranowo bersaksi dalam sidang di pengadilan tipikor.
sidang kasus e-ktp belum selesai.
pengadilan kembali menggelar sidang lanjutan pada senin, 3 april 2017.
kali ini hadir 9 saksi untuk memberikan petunjuk-petunjuk baru terhadap kasus ini, salah satunya adalah nazaruddin.
terdapat beberapa temuan baru pada sidang ini.
menurut penuturan nazar, anas urbaningrum terlibat dalam menikmati uang untuk proyek e-ktp, seperti biaya pemenangan anas dalam kongres pemilihan ketua umum partai demokrat 2010.
nazar juga menjelaskan bahwa anas telah menerima uang sebesar rp 20 miliar dari andi narogong.
masih menurut pengakuan nazar, jafar hafsah juga telah menerima uang sebesar 100.000 dollar as dari andi narogong dan khatibul umam wiranu telah menerima uang sebesar 400.000 dollar as.
tidak kooperatifnya miryam s hani pada sidang sebelumnya membuat per 5 april 2017 kpk menetapkan miryam s hani sebagai tersangka.
bukan sebagai koruptor, melainkan sebagai pemberi keterangan palsu saat menjadi saksi pada sidang keempat.
ia pun disangkakan pada pasal 22 jo pasal 35 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
babak baru dari kasus e-ktp kemudian berlanjut pada sidang keenam yang diadakan pada 6 april 2017.
sidang keenam menghadirkan delapan saksi, di antaranya adalah anas urbaningrum, markus nari dan setya novanto.
pada sidang kali ini novanto membantah terlibat dalam proyek e-ktp, terlebih dalam menerima uang sebesar rp 547,2 miliar.
pun dengan anas dan markus yang membantah bahwa mereka telah menerima uang dari proyek e-ktp.
sementara hasil dari sidang ketujuh yang digelar pada 10 april 2017 adalah terdapat pengakuan dari anggota tim teknis kementerian dalam negeri tentang pembagian uang.
namun mereka menyebutnya sebagai uang transportasi dan uang lembur.
di samping itu mereka juga mengaku bahwa mereka tidak menjalankan rekomendasi yang lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (lkpp) sarankan berupa sembilan lingkup pekerjaan dalam proyek e-ktp yang tidak digabungkan.
memasuki sidang kedelapan yang berlangsung pada kamis, 13 april 2017 yang dihadiri 10 saksi, kpk menemukan fakta bahwa tim teknis e-ktp sempat dikirim ke as lalu diberikan uang sebesar 20.000 dollar as pada 2012 dan terjadi pemberian uang oleh kakak andi narogong yakni dedi prijanto kepada tim teknis e-ktp.
dalam sidang tersebut juga terkuak tentang keanehan pada proses lelang tender karena dalam proses lelang konsorsium tidak melampirkan sertifikat iso 9001 dan iso 14001 sesuai persyaratan.
sementara itu hasil yang didapatkan pada sidang kesembilan yang digelar pada 17 april 2017 adalah adanya temuan bahwa tim teknis e-ktp mengaku diperintah untuk meloloskan konsorsium dalam proses lelang padahal sebenarnya tidak memenuhi syarat.
sugiharto dan irman menjadi dua nama yang bertanggung jawab atas hal ini.
pada sidang kesepuluh yang dihadiri oleh 6 saksi pada kamis, 20 april 2017, kpk menemukan fakta-fakta baru terkait kasus e-ktp.
nama setya novanto disebut telah mendapat bagian sebesar 7 persen dari proyek e-ktp berdasarkan penuturan tim it proyek e-ktp, johanes richard tanjaya yang saat itu menjadi saksi.
hal itu juga diakui oleh irvanto hendra pambudi yang tak lain adalah keponakan dari setya novanto.
sementara itu menurut penuturan jimmy iskandar tedjasusila alias bobby, andi narogong memang sengaja dalam membuat tiga konsorsium dalam proyek e-ktp.
dari ketiga konsorsium tersebut, andi telah mempersiapkan satu konsorsium pemenang lelang, yakni konsorsium pnri sedangkan konsorsium astragraphia dan murakabi hanya sebagai pendamping.
nama setya novanto kembali disebut pada sidang kesebelas yang berlangsung pada 27 april 2017.
selain adanya keterlibatan irvan pambudi, keponakan setya novanto, dalam sidang itu terungkap bahwa salah satu saksi, yakni presiden direktur pt avidisc crestec interindo, wirawan tanzil menolak bergabung dalam konsorsium untuk proyek e-ktp karena ada nama setya novanto.
sementara itu mantan anggota badan anggaran dpr, olly dondokambey bersaksi bahwa proyek e-ktp dipenuhi oleh para calo dari badan anggaran dpr dan menyanggah tentang terjadinya penerimaan uang sebesar 1,2 juta dollar as dalam proyek e-ktp.
fakta lain yang ditemukan adalah terjadinya kecurangan karena konsorsium e-ktp memilih perangkat lunak yang tak lolos uji kompetensi.
adapun pada sidang keduabelas yang digelar pada 4 mei 2017 ditemukan fakta bahwa andi narogong memegang andil terhadap pengaturan proyek e-ktp.
jumlah tersangka korupsi pada proyek e-ktp tidak berhenti pada sugiharto, irman, andi narogong dan setya novanto saja.
markus nari dan anang sugiana sudiharjo menambah daftar panjang otak di balik kasus korupsi ini.
per 19 juli 2017, kpk telah menetapkan anggota dpr periode 2009-2014 sekaligus politisi partai golkar, markus nari sebagai salah satu tersangka berdasarkan pasal 3 atau 2 ayat 1 uu nomor 31 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
alasan penetapan markus sebagai tersangka adalah karena ia berperan dalam penambahan anggaran e-ktp di dpr dan diduga meminta uang sebanyak rp 5 milyar kepada irman dalam pembahasan perpanjangan anggaran e-ktp sebesar rp 1,4 triliun.
di samping itu ia juga diduga telah menerima uang sebesar rp 4 milyar, berupaya menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh kpk dalam menguak kasus e-ktp dan diduga memengaruhi anggota dpr miryam s haryani untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
dua bulan setelah penetapan markus, barulah pada 27 september 2017 kpk menetapkan anang sugiana sudiharjo, direktur utama pt quadra solutions sebagai tersangka keenam pada kasus megakorupsi e-ktp.
penetapan tersebut dilakukan berdasarkan dua bukti yang ditemukan oleh penyidik kpk beserta fakta-fakta yang dibeberkan oleh irman, sugiharto dan andi narogong dalam persidangan.
anang terbukti terlibat dalam penyerahan sejumlah uang kepada setya novanto dan anggota dpr lainnya dari andi narogong.
hal itu membuatnya melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang tentang pemberantasan tipikor nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
pada senin, 17 juli 2017 kpk menetapkan setya novanto yang kala itu menjabat sebagai ketua fraksi partai golkar di dpr sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-ktp untuk 2011-2012.
penetapannya menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh kpk sebagai tersangka setelah irman, sugiharto dan andi narogong.
setya novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek e-ktp sebesar rp 5,9 triliun sehingga merugikan negara hingga rp 2,3 triliun.
hal ini sesuai dengan pernyataan irman dan sugiharto di pengadilan tipikor.
tindakan setya novanto disangkakan berdasarkan pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.