taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
puham dan perjanjian-perjanjian ham internasional memiliki pendekatan yang individualistik, atau dalam kata lain, individulah yang menjadi penerima hak.
pasal 27 iccpr memang menyatakan bahwa "di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri."
namun, perjanjian ini tidak menyebut "kelompok minoritas" sebagai penerima hak, tetapi malah menggunakan istilah "orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok minoritas".
hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pasal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan separatis.
pendekatan semacam ini juga digunakan oleh deklarasi tentang hak-hak orang-orang yang tergolong ke dalam minoritas nasional atau etnis, agama, dan bahasa (1992).
walaupun begitu, pendekatan yang lebih bersifat kolektivis dapat ditemui dalam deklarasi tentang hak-hak penduduk asli (2007).
deklarasi tersebut menyebutkan hak-hak yang diberikan kepada kelompok penduduk asli sekaligus individu yang merupakan bagian dari kelompok tersebut.
contoh hak kolektif dalam deklarasi tersebut adalah hak penentuan nasib sendiri bagi kelompok penduduk asli, sementara contoh hak individu adalah hak untuk hidup bagi individu penduduk asli.
sebagai tambahan, sehubungan dengan hak penentuan nasib sendiri, deklarasi dan program aksi wina menganggap peniadaan hak tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
tanpa menghapuskan unsur keutuhan dari hak asasi manusia, beberapa hak dianggap lebih penting untuk mempertahankan nyawa manusia dan menegakkan martabatnya.
oleh sebab itu, hak-hak tersebut dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lainnya dan memerlukan tanggung jawab khusus dari negara.
sebagai contoh, hak untuk hidup dan pelarangan penyiksaan dianggap lebih utama daripada hak untuk beristirahat seperti yang dicantumkan dalam pasal 24 puham.
biasanya hak yang dianggap sebagai "hak inti" adalah hak-hak sipil dan politik, tetapi filsuf amerika serikat henry shue juga telah mengidentifikasi sejumlah "hak-hak dasar" yang dianggap menjadi prasyarat demi tegaknya hak-hak lain, dan salah satu hak yang ia sebutkan adalah "hak untuk memperoleh sumber penghidupan minimal" yang sangat terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
perjanjian-perjanjian ham internasional sendiri mengakui sejumlah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, dan hak tersebut boleh dikatakan sebagai "hak inti".
menurut pasal 4(2) iccpr, hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat meliputi hak untuk hidup, pelarangan penyiksaan atau "perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia", pelarangan perbudakan, larangan menjebloskan seseorang ke penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak, asas legalitas dalam hukum pidana, pengakuan bahwa semua orang setara di mata hukum, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
namun, komite hak asasi manusia pbb menyatakan dalam komentar umum no.
24 bahwa pasal ini tidak dapat dianggap sebagai bukti adanya hierarki dalam iccpr.
kewajiban ham negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kewajiban positif dan negatif.
kewajiban negatif mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak asasi yang diakui oleh perjanjian-perjanjian ham internasional dan hanya dapat membatasinya sesuai dengan ketentuan dari perjanjian-perjanjian tersebut.
sementara itu, kewajiban positif menuntut negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi individu dari pelanggaran ham yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun pihak-pihak swasta.
negara akan dianggap melanggar kewajiban ini jika mereka gagal mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh swasta, tidak menyelidiki perkaranya, tidak menghukum pelakunya, atau tidak memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran tersebut.
pada pertengahan dasawarsa 1980-an, pelapor khusus pbb untuk sub-komisi tentang pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas, asbjorn eide, menggagas bahwa negara memiliki empat macam kewajiban ham, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan.
kemudian konsep ini direvisi menjadi tiga kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.
semenjak itu, tipologi ini telah digunakan untuk menganalisis kewajiban ham negara, baik itu untuk hak sipil dan politik maupun untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya.
pada dasarnya, kewajiban untuk "menghormati" adalah kewajiban negatif yang mengharuskan negara untuk tidak mengganggu ataupun mencederai hak asasi manusia.
sementara itu, kewajiban untuk "melindungi" dan "memenuhi" merupakan kewajiban positif: negara tidak hanya harus "melindungi" individu dan kelompok dari pelanggaran ham oleh pihak lain, tetapi juga "memenuhi" dengan mengambil tindakan yang memfasilitasi hak asasi mereka.
sebagai contoh, sehubungan dengan hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum dalam pasal 25 iccpr, negara diwajibkan untuk mengambil tindakan positif salah satunya dengan memberikan hak suara kepada semua warga dewasa, dan pada saat yang sama juga mengambil langkah untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa memakai hak tersebut.
sehubungan dengan icescr, terdapat pula tipologi khusus yang digunakan untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni tipologi "4a" yang terdiri dari empat unsur yang saling berhubungan, yaitu "ketersediaan" ("availability"), "keterjangkauan" ("accessibility"), "keberterimaan" ("acceptability"), dan "kebersesuaian" ("adaptability").
tipologi ini pertama kali dikembangkan oleh mantan pelapor khusus pbb tentang hak pendidikan, katarina tomasevski.
kemudian tipologi ini dijabarkan oleh komite hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam komentar umum no.
13 tentang hak pendidikan.
sehubungan dengan hak pendidikan, "ketersediaan" berarti lembaga dan program pendidikan yang fungsional harus tersedia dengan jumlah yang cukup. "
keterjangkauan" menyiratkan bahwa lembaga dan program pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali di wilayah suatu negara, dan pada dasarnya elemen ini terdiri dari tiga aspek, yaitu "non-diskriminasi", "keterjangkauan fisik" (pendidikan harus dapat dijangkau dengan aman), dan "keterjangkauan ekonomi" (salah satunya dengan menggratiskan pendidikan dasar dan mengambil langkah progresif untuk menghapuskan iuran pendidikan menengah dan tinggi).
sementara itu, "keberterimaan" menyatakan bahwa bentuk dan isi dari pendidikan harus dapat diterima (bermutu baik dan relevan), sedangkan "kebersesuaian" mengatur bahwa pendidikan harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan beraneka ragam siswa.
pada kesempatan lain, komite hak ekonomi, sosial, dan budaya mengemukakan tipologi "aaaq" dalam komentar umum no.
14 yang berkaitan dengan hak kesehatan.
perbedaannya ada di unsur yang terakhir, yaitu "q" alih-alih "a", yang merupakan singkatan dari "quality" (mutu).
dalam konteks hak atas kesehatan, yang dimaksud dengan "mutu" di sini adalah kewajiban untuk memastikan bahwa komersialisasi atau privatisasi tidak merusak mutu layanan kesehatan, karena biasanya setelah diprivatisasi, pemerintah sulit mengawasi dan menjaga mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh swasta.
dalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang telah memperoleh status "jus cogens".
pasal 53 konvensi wina tentang hukum perjanjian mendefinisikan "jus cogens" sebagai norma yang diakui dan diterima oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun dan hanya dapat diubah dengan norma yang memiliki sifat yang sama.
penggunaan kata "secara keseluruhan" di sini bukan berarti bahwa suatu norma hanya akan mendapatkan status "jus cogens" apabila sudah diterima oleh semua negara tanpa terkecuali.
seperti yang ditegaskan oleh ketua komite perumusan konvensi wina, mustafa kamil yasseen, sama sekali tidak ada iktikad untuk menetapkan hal tersebut; suatu norma akan menjadi "jus cogens" jika sudah diterima oleh banyak sekali negara, dan penolakan dari segelintir negara tidak akan menghentikannya.
norma "jus cogens" berlaku untuk semua negara, termasuk negara yang menampik keberadaan norma tersebut; contohnya adalah pemerintah afrika selatan pada masa apartheid yang terus menerus menolak pelarangan diskriminasi ras, tetapi norma tersebut sebagai norma "jus cogens" tetap dianggap mengikat terhadap mereka.
dari sejumlah norma yang paling sering disebut-sebut sebagai norma "jus cogens", sebagian besar tergolong sebagai kewajiban ham.
contohnya adalah larangan penyiksaan, larangan genosida, larangan perbudakan, serta larangan diskriminasi ras dan apartheid.
puluhan tahun setelah dikeluarkannya puham, sistem perlindungan ham di tingkat internasional telah mengalami perkembangan pesat hingga akhirnya muncul sejumlah perjanjian hak asasi manusia di tingkat internasional ditambah dengan badan-badan traktat yang melindunginya dan mengawasi pelaksanaannya.
selain itu, dalam organisasi pbb sendiri, hak asasi manusia telah menjadi salah satu perhatian utama organisasi tersebut, dan hal ini ditunjukkan dengan didirikannya dewan hak asasi manusia yang menjadi organ hak asasi utama pbb.
selain itu, terdapat pula kantor komisaris tinggi pbb untuk hak asasi manusia yang bertugas mempromosikan dan melindungi penikmatan hak asasi manusia oleh semua orang, misalnya dengan bekerja sama dengan badan-badan pbb lainnya, memberikan saran untuk meningkatkan perlindungan ham, melakukan pendidikan kepada masyarakat, mengirim petugas untuk hadir secara langsung di lapangan, atau dengan memberikan bantuan teknis.
pasal 1 piagam pbb mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama organisasi internasional tersebut.
selain itu, pasal 55 dan 56 mengharuskan negara anggota untuk mengambil tindakan kolektif maupun terpisah untuk memastikan penghormatan dan pengejawantahan hak asasi manusia di seantero jagad tanpa mengecualikan siapapun.
dengan adanya landasan hukum ini, sejumlah lembaga hak asasi manusia telah dibentuk di bawah naungan pbb.
pada tahun 1946, dewan ekonomi dan sosial pbb sebagai salah satu organ utama pbb mendirikan komisi hak asasi manusia yang terdiri dari 53 utusan dari negara-negara anggota pbb.
komisi ini berdiri selama 60 tahun dan telah melaksanakan berbagai kegiatan demi perlindungan dan pemberdayaan hak asasi manusia.
beberapa sumbangsih terpenting dari organisasi ini adalah perumusan puham, iccpr, dan icescr, serta pengembangan kemampuan lembaga pbb dalam melindungi dan mempromosikan ham.
komisi ini pernah mendirikan sub-komisi promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang mempersiapkan berbagai kajian tematik dan mengizinkan masyarakat madani ikut serta dalam kegiatan-kegiatannya.
selain itu, komisi ham pbb juga telah berjasa dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di berbagai negara karena lembaga ini telah mengirim para ahli yang diberi mandat untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia tertentu atau pelanggaran hak asasi manusia di negara tertentu, dan juga karena lembaga ini memiliki mekanisme rahasia yang memberi ruang bagi individu untuk melaporkan pelanggaran ham berat dan sistematis di negara mereka.
namun, banyak pula yang mengkritik komisi ini karena politik internasional dirasa telah menghambat kinerja lembaga tersebut.
mantan sekretaris jenderal pbb kofi annan mengakui dalam laporannya pada tahun 2005 bahwa komisi tersebut sedang merosot kredibilitas dan profesionalismenya, dan negara-negara sering kali ingin menjadi anggota komisi tersebut bukan untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi untuk melindungi negara mereka dari kritik sekaligus menyerang negara lain.
maka dari itu, kofi annan menyerukan reformasi yang mengubah sistemnya dari "penetapan standar" (seperti perumusan dan perundingan instrumen ham baru) menjadi berpusat pada implementasi di lapangan untuk menanggulangi krisis dan kedaruratan ham.
ia juga menolak usulan pendirian sebuah lembaga dengan keanggotaan yang terdiri dari semua negara, dan ia lebih mendukung pendirian sebuah dewan dengan jumlah anggota yang terbatas dan berperan sebagai badan subsider majelis umum pbb.
ia ingin agar dewan ini berperan sebagai "ruang peninjauan sejawat" dengan tugas untuk mengevaluasi pemenuhan semua kewajiban ham yang diemban oleh semua negara, dan setiap negara anggota akan dipanggil secara berkala untuk melalui peninjauan menyeluruh terhadap rekam jejak ham mereka.
awalnya usulan kofi annan menuai tanggapan negatif, tetapi perundingan tetap dapat dimulai pada musim panas tahun 2005.
berbagai permasalahan yang timbul (seperti soal jumlah anggota dan proses pengambilan keputusan) dapat diselesaikan, dan pada tanggal 15 maret 2006, majelis umum pbb menetapkan resolusi 60/251 yang mendirikan dewan hak asasi manusia.
dewan hak asasi manusia pbb terdiri dari 47 kursi keanggotaan, dan semua negara anggota pbb dapat menjadi bagian dari dewan tersebut asalkan mereka dipilih oleh majelis umum dengan dukungan mayoritas sederhana.
keanggotaannya disesuaikan berdasarkan wilayah: terdapat 13 kursi khusus untuk negara-negara asia, 13 untuk negara-negara afrika, 8 untuk negara-negara amerika latin dan karibia, 6 untuk negara-negara eropa timur, dan 7 untuk negara-negara eropa barat dan kelompok lainnya, sehingga negara-negara afrika dan asia secara otomatis memiliki suara mayoritas, dan hal ini sangatlah berdampak terhadap kinerja dewan.
dewan ham pbb bertemu paling tidak tiga kali dalam setahun, walaupun mereka juga dapat mengadakan sesi "ad hoc".
tugas utama dewan ini dijabarkan dalam resolusi majelis umum pbb 60/251.
salah satunya adalah dalam menggelar peninjauan berkala universal ("universal periodic review") yang menilai rekam jejak negara-negara anggota pbb.
setiap negara ditinjau empat tahun sekali, sehingga terdapat 48 negara yang ditinjau oleh dewan setiap tahunnya.
peninjauan ini tidak bersifat mengikat, hanya dapat memberikan rekomendasi, bersifat melengkapi, dan tidak "bersaing" dengan prosedur-prosedur badan-badan traktat di pbb.
semenjak juni 2006, dewan juga mengadakan sesi-sesi khusus yang berupaya menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius di beberapa tempat, seperti di republik demokratik kongo, darfur, myanmar, sri lanka, dan yang paling sering, palestina.
selain itu, sebagai salah satu peninggalan komisi ham, dewan ham pbb memiliki mekanisme prosedur khusus yang melibatkan ahli-ahli independen yang bekerja sendiri atau dalam suatu kelompok kerja untuk mengkaji situasi ham di negara tertentu atau isu-isu tematik yang berkenaan dengan semua negara.
para ahli yang mendapatkan mandat prosedur khusus memiliki masa jabatan maksimal selama enam tahun, dan mereka dapat mengadakan misi pencari fakta atau menggelar kunjungan ke suatu negara.
namun, mereka hanya dapat mendatangi suatu negara jika diundang oleh negara tersebut.
sebagian besar pemegang mandat juga dapat meninjau keluhan dari individu atau kelompok-kelompok lainnya, dan beberapa dari mereka telah menghasilkan pendapat-pendapat yang bersifat otoritatif walaupun tidak mengikat.
sebagai tambahan, paragraf 6 resolusi majelis umum pbb 60/251 juga menyediakan "prosedur keluhan".
dengan ini, keluhan-keluhan dari korban atau perwakilan korban dapat disampaikan kepada dewan, tetapi korban harus terlebih dahulu menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional.
keluhan sendiri tidak dapat langsung dikirim ke dewan dan harus diseleksi oleh sekretariat ohchr dan dua kelompok kerja yang berada di bawah naungan dewan, yaitu kelompok kerja komunikasi dan kelompok kerja situasi.
keluhan yang berkenaan dengan situasi yang sedang dipertimbangkan dalam prosedur khusus di pbb atau dalam mekanisme perlindungan ham regional tidak akan diterima.
namun, dewan ham juga telah menuai banyak kritik akibat kentalnya unsur politisasi dalam tubuh dewan.
sebagai contoh, pada mei 2009, anggota dewan dari negara-negara uni eropa menghadapi kesulitan dalam mencari 16 dukungan dari negara anggota dewan lainnya untuk menghimpun sesi khusus untuk membahas situasi ham di sri lanka.
selain itu, akibat banyaknya kursi yang dimiliki oleh negara-negara afrika dan asia, terbentuk blok-blok regional yang dapat menentukan apakah akan meloloskan atau menolak suatu resolusi atas dasar politik.
organisasi konferensi islam sangat berpengaruh dalam hal ini.
faktor ini pula yang mengakibatkan munculnya kritik bahwa dewan bertindak selektif atau bahkan bias.
sebagai contoh, dewan ham dianggap terlalu sering mengadakan sesi khusus mengenai palestina, sementara upaya negara-negara barat untuk mengadakan sesi khusus mengenai zimbabwe gagal karena negara-negara asia dan afrika enggan mendukungnya.
di tingkat internasional, terdapat berbagai perjanjian ham yang telah dirumuskan dan diratifikasi oleh banyak negara.
tidak seperti puham, perjanjian-perjanjian tersebut mengikat secara hukum.
setiap perjanjian ham utama memiliki sebuah badan traktat yang mengawasi pelaksanaannya.
pendirian badan-badan tersebut diatur oleh perjanjian masing-masing, kecuali untuk komite hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang didirikan oleh resolusi 1985/17 dewan ekonomi dan sosial pbb.
negara anggota perjanjian-perjanjian ini telah berkomitmen untuk membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan upaya mereka dalam mewujudkan hak-hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian ini di tingkat nasional.
setelah laporannya dikirim dan diproses, laporan tersebut akan diperiksa oleh badan traktat dalam salah satu sesi yang digelar oleh badan tersebut di muka umum dengan dihadiri oleh utusan negara terkait dan juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (lsm).
setelah itu, badan traktat akan mengeluarkan "kesimpulan pengamatan" ("concluding observation") yang mengidentifikasi masalah-masalah ham di suatu negara beserta rekomendasi khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut.
semenjak tahun 2001, semua badan traktat pbb memiliki mekanisme penindaklanjutan terhadap kesimpulan pengamatan.
hampir semua badan traktat (kecuali subkomite pencegahan penyiksaan) juga dapat mengeluarkan "komentar umum" ("general comment").
sementara itu, terminologi yang digunakan oleh komite penghapusan diskriminasi rasial dan komite penghapusan diskriminasi terhadap wanita adalah "rekomendasi umum".
komentar dan rekomendasi ini ditetapkan berdasarkan konsensus dan tidak mengikat secara hukum, tetapi penafsiran yang terkandung di dalamnya bersifat otoritatif dalam memandu upaya untuk memahami pasal-pasal dalam perjanjian terkait.
komentar umum dianggap sangat membantu karena banyak perjanjian yang dirumuskan dengan kata-kata yang tidak jelas maknanya atau rancu.
saat ini terdapat delapan badan traktat yang memiliki mekanisme yang menerima keluhan dari individu.
delapan badan tersebut adalah komite hak asasi manusia, komite menentang penyiksaan, komite penghapusan diskriminasi rasial, komite penghapusan diskriminasi terhadap wanita, komite hak-hak penyandang disabilitas, komite tentang penghilangan paksa, komite hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta komite hak-hak anak.
komite hak buruh migran juga memiliki mekanisme keluhan individu seperti yang diatur dalam pasal 77 konvensi buruh migran, tetapi mekanisme untuk komite ini masih belum berlaku pada januari 2019 karena jumlah negara yang mengeluarkan deklarasi untuk bergabung dengan mekanisme ini masih kurang dari 10.
mekanisme keluhan individu di badan traktat pbb tidak bersifat wajib, dan negara dapat bergabung dengan meratifikasi protokol yang berisikan mekanisme ini (untuk komite menentang penyiksaan, komite penghapusan diskriminasi rasial, dan komite tentang penghilangan paksa, dengan mengeluarkan deklarasi sesuai dengan pasal yang mengatur soal mekanisme masing-masing).
oleh sebab itu, individu dari negara yang belum menyatakan resmi bergabung (baik itu lewat ratifikasi protokol ataupun deklarasi) tidak dapat memanjatkan keluhan kepada badan traktat terkait.
mekanisme keluhan di badan traktat pbb bersifat tertulis dan rahasia.
badan-badan traktat ini dapat mengeluarkan putusan sela ("interim measure") sebagai perlindungan apabila keadaannya mendesak dan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan kepada pihak yang mengeluh, contohnya adalah perkara yang terkait dengan hukuman mati dan deportasi.
setiap komite juga akan meninjau beberapa prasyarat.
pihak yang mengeluh harus menjadi korban pelanggaran, pelanggaran harus terjadi setelah protokol yang berisi tentang mekanisme keluhan mulai berlaku untuk negara yang diadukan, dan keluhan harus terkait dengan hak yang terkandung dalam perjanjian terkait.
selain itu, keluhan tidak boleh diperiksa secara bersamaan dalam mekanisme pemulihan lainnya (misalnya di tingkat regional), dan pihak yang mengeluh harus sudah menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional.
badan traktat sendiri membuat kesimpulan terkait dengan perkara-perkara ini berdasarkan konsensus, dan hasil peninjauan ini disebut "pandangan" ("views") atau "pendapat" ("opinions").
hal ini dianggap sebagai kelemahan badan-badan traktat, karena hasil peninjauan mereka tidak mengikat secara hukum, walaupun negara tetap diharapkan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan badan traktat dan mengirim keterangan yang menjelaskan hal tersebut dalam waktu beberapa bulan setelah komite mengeluarkan pendapatnya.
sistem perlindungan hak asasi manusia juga telah muncul di tingkat regional setelah beberapa organisasi antarpemerintah memutuskan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu dari tujuan utama mereka.
organisasi-organisasi tersebut meliputi majelis eropa, organisasi negara-negara amerika, dan uni afrika.
mantan pelapor khusus pbb mengenai hak atas pangan, olivier de schutter, berpendapat bahwa sistem di eropa dan amerika dengan rekam jejaknya yang panjang merupakan sistem perlindungan ham yang paling "matang" dan "maju".
kemunculan sistem regional dapat membantu upaya untuk mewujudkan ham, karena dengan ini masyarakat madani mendapatkan lebih banyak ruang untuk didengar oleh pemerintah alih-alih harus mengantre dan berebut ruangan di pbb.
selain itu, sering kali muncul keluhan bahwa sistem ham pbb yang berpusat di kota jenewa terlalu sulit untuk dijangkau, dan sistem regional memiliki keunggulan berupa lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat madani di kawasannya.
maka dari itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme hak asasi manusia regional menjadikan sistem hak asasi manusia internasional lebih tanggap dan demokratis.
namun, terdapat pula inisiatif di tingkat regional yang dianggap membahayakan ham karena dinilai dapat merusak standar ham yang telah ditetapkan di tingkat global dan juga akibat adanya kemungkinan bahwa mekanisme regional tersebut akan disalahgunakan untuk melindungi negara pelanggar ham dari pengawasan.
contohnya adalah piagam hak asasi manusia arab yang dikeluarkan pada tahun 1994, yang telah menuai kritikan karena dianggap lebih mundur daripada standar global.
pada tahun 2004, dikeluarkan rumusan piagam yang baru agar lebih sesuai dengan hukum ham internasional, tetapi rumusan ini pun juga dikritik karena masih tidak sepenuhnya sejalan dengan standar global.
sementara itu, di asia tenggara, komisi hak-hak asasi manusia antarnegara perbara menetapkan deklarasi hak asasi manusia perbara pada november 2012.
deklarasi ini telah disambut sebagai komitmen besar dari perbara untuk melindungi ham, tetapi pada saat yang sama, deklarasi ini juga dinilai "cacat" karena sama sekali tidak mendirikan mekanisme pengawasan yang berarti, dan juga akibat adanya asas "non-intervensi" dalam deklarasi tersebut yang dapat menghalangi kemampuan lembaga regional untuk melindungi ham.
majelis eropa didirikan pada tahun 1949, dan salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia.
kemudian, pada tahun 1950, konvensi eropa tentang hak asasi manusia ditetapkan oleh negara-negara anggota majelis eropa di roma sebagai langkah bersama untuk menegakkan beberapa hak yang terkandung dalam puham.
konvensi ini mendirikan dua lembaga pengawas, yaitu komisi hak asasi manusia eropa dan pengadilan hak asasi manusia eropa.
kedua lembaga ini merupakan lembaga internasional pertama yang dapat memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran ham.
awalnya yurisdiksi mereka cukup terbatas dan tidak bersifat wajib bagi negara anggota.
sistem ini mengalami perubahan secara perlahan, dan pada tahun 1998, protokol 11 mulai berlaku.
protokol ini menghapuskan komisi eropa dan juga menjadikan pengadilan ham eropa sebagai pengadilan dengan yurisdiksi wajib ("compulsory jurisdiction") untuk negara-negara anggota.
saat ini, terdapat dua prosedur untuk membawa perkara ke pengadilan ham eropa, yaitu aplikasi antarnegara atau aplikasi individual.
dalam aplikasi antarnegara, suatu negara dapat menuntut negara lain yang dianggap telah melanggar hak yang terkandung dalam konvensi.
semua upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat domestik harus sudah dihabiskan, kecuali jika tuduhannya terkait dengan suatu undang-undang atau praktik administratif.
sementara itu, dalam prosedur aplikasi individual, korban pelanggaran ham dapat membawa perkara ke pengadilan ham eropa jika mereka juga sudah menghabiskan segala upaya untuk mendapatkan pemulihan di tingkat nasional.
pengadilan ini juga berwenang mengeluarkan opini nasihat.
pengadilan ham eropa menjalankan asas "penafsiran otonom" yang berarti bahwa mereka dapat menetapkan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam konvensi.
pengadilan ini juga mengenal asas penafsiran evolutif atau dinamis agar konvensi ham eropa tidak ketinggalan zaman.
selain itu, pengadilan ini dikenal dengan doktrin margin apresiasi ("margin of appreciation") yang memberikan ruang kepada negara anggota mengenai cara untuk menerapkan standar ham di tingkat nasional.
menurut pengadilan ini dalam perkara "sunday times v. the united kingdom", tujuan utama konvensi adalah untuk menetapkan standar internasional yang perlu dipatuhi, tetapi negara tetap bebas memilih tindakan macam apa yang dianggap sesuai untuk menerapkan standar tersebut.
doktrin ini tidak diterima di luar yurisdiksi pengadilan ham eropa, dan doktrin ini sendiri telah dikritik karena dapat berujung pada penerapan ham yang terlalu relativistik.
walaupun begitu, margin apresiasi bukanlah doktrin yang statis.
salah satu cara untuk menemukan perubahan ini adalah dengan meninjau konsensus mengenai praktik tertenti di antara negara anggota.
secara prinsipil, putusan pengadilan ham eropa bersifat mengikat terhadap pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
pada kenyataannya, putusan pengadilan ham eropa juga berpengaruh terhadap negara-negara lain, dan anggota legislatif di berbagai negara eropa sering kali mengkaji putusan-putusan pengadilan ham eropa terlebih dahulu untuk menghindari pelanggaran.
pengadilan ini sendiri telah digadang-gadang sebagai "mahkota dan perhiasan" ("crown jewel") dalam sistem perlindungan hak-hak sipil dan politik.
setiap tahunnya, pengadilan ini dapat mengeluarkan lebih dari 1.500 putusan.
namun, pengadilan ini menghadapi masalah besar akibat terlalu banyaknya perkara yang masuk dan membuat mereka kewalahan.
majelis eropa sendiri tidak hanya berurusan dengan hak sipil dan politik.
piagam sosial eropa telah ditetapkan di bawah naungan organisasi ini pada tahun 1961, dan kemudian piagam ini direvisi pada tahun 1991.
piagam ini mendirikan komite hak sosial eropa yang memiliki sistem laporan negara yang serupa dengan sistem di pbb.
salah satu tujuan utama dari organisasi negara-negara amerika (, disingkat oas) adalah hak asasi manusia.
di bawah naungan organisasi ini, deklarasi hak asasi dan kewajiban manusia amerika ditetapkan pada tanggal 2 mei 1948 secara bersamaan dengan piagam oas.
langkah besar berikutnya diambil pada tahun 1959 dengan didirikannya komisi hak asasi manusia antar-amerika sebagai lembaga yang bersifat otonom.
lembaga ini kemudian menjadi salah satu lembaga yang berada di bawah naungan piagam oas setelah disahkannya protokol buenos aires pada tahun 1970.
kemudian, konvensi amerika tentang hak asasi manusia ditetapkan di san jose, kosta rika, pada tahun 1969.
konvensi ini khususnya melindungi hak-hak sipil dan politik.
setelah konvensi ham antar-amerika mulai berlaku pada tahun 1978, pengadilan hak asasi manusia antar-amerika didirikan setahun sesudahnya.
suatu negara yang terletak di benua amerika akan masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan ini jika negara tersebut sudah meratifikasi konvensi ham antar-amerika dan secara gamblang menerima yurisdiksi pengadilan tersebut.
pengadilan ini sendiri terdiri dari tujuh hakim yang dipilih untuk masa jabatan selama enam tahun oleh negara anggota konvensi ham antar-amerika.
tidak seperti di majelis eropa, dalam sistem ini, hanya komisi ham antar-amerika dan negara anggota yang memiliki wewenang untuk membawa perkara ke pengadilan.
keputusan pengadilan mengikat secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat.
selain mengeluarkan putusan resmi, pengadilan ini juga dapat menerima permintaan dari negara anggota atau salah satu organ oas untuk mengeluarkan opini nasihat yang tidak mengikat, tetapi bersifat otoritatif, untuk menjelaskan pasal-pasal tertentu yang dapat membantu negara anggota memahami dan mematuhi kewajiban ham mereka.
organisasi negara-negara amerika juga telah menetapkan dua protokol tambahan untuk konvensi ham amerika.
protokol yang pertama adalah protokol san salvador yang ditetapkan pada tahun 1988, mulai berlaku pada tahun 1999, dan berisi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.
protokol yang kedua adalah protokol mengenai penghapusan hukuman mati yang mulai berlaku pada tahun 1991.
selain itu, perjanjian-perjanjian ham regional lainnya juga telah ditetapkan di bawah naungan organisasi negara-negara amerika.
contohnya adalah konvensi antar-amerika untuk mencegah dan menghukum penyiksaan pada tahun 1987, konvensi bélem do pará atau "konvensi antar-amerika mengenai pencegahan, penghukuman, dan penghapusan kekerasan terhadap wanita" yang mulai berlaku pada tahun 1995, konvensi antar-amerika tentang penghilangan paksa yang mulai berlaku pada tahun 1996, serta konvensi antar-amerika tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas yang mulai berlaku pada tahun 2001.
salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem ham antar-amerika adalah kurangnya pendanaan.
selain itu, tidak semua negara anggota oas telah meratifikasi konvensi ham antar-amerika, dan kalaupun sudah juga tidak semuanya menerima yurisdiksi pengadilan.
negara-negara anggota oas juga dianggap tidak memiliki iktikad politik untuk melancarkan reformasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ini.
pada tahun 1981, negara-negara anggota organisasi kesatuan afrika menetapkan piagam afrika tentang hak asasi manusia dan hak penduduk.
piagam ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan piagam-piagam ham internasional lainnya karena piagam ini mengakui "hak penduduk".
secara substansif, piagam ini juga mencantumkan hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta "hak solidaritas" (seperti hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan).
selain itu, dalam piagam ini terkandung "kewajiban" bagi individu terhadap komunitasnya, seperti kewajiban untuk keluarga dan negara.
piagam ini awalnya hanya menetapkan komisi hak asasi manusia dan hak penduduk afrika sebagai lembaga pengawas, dan lembaga ini pertama kali berkumpul pada tahun 1987.
namun, pada tahun 1998, protokol tentang pengadilan hak asasi manusia dan hak penduduk afrika ditetapkan di kota addis ababa, etiopia, dan protokol ini mulai berlaku pada januari 2004.
para hakim pertamanya dipilih pada tahun 2006.
pengadilan ini terdiri dari 11 hakim yang dinominasikan oleh negara anggota yang telah meratifikasi protokol, dan kemudian mereka dipilih oleh majelis uni afrika.
biasanya komisi ham afrika akan membawa perkara ke pengadilan ini jika rekomendasi mereka tidak diikuti.
individu atau perwakilan individu juga dapat membawa perkara ke pengadilan ini, tetapi hanya mereka yang berasal dari negara yang telah meratifikasi protokol.
apabila pengadilan mendapati telah terjadi pelanggaran, maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang memberikan pemulihan.
kemudian dewan eksekutif uni afrika akan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.
sementara itu, pengadilan ini juga dapat memberikan opini nasihat jika diminta oleh uni afrika atau organisasi afrika yang diakui oleh uni tersebut.
pada juli 2008, majelis uni afrika telah mengeluarkan protokol tentang statuta mahkamah kehakiman dan hak asasi afrika.
mahkamah ini rencananya akan menggantikan pengadilan ham afrika setelah protokolnya mulai berlaku.
mahkamah yang baru ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian urusan umum dan bagian hak asasi manusia.
protokol ini baru akan berlaku setelah diratifikasi oleh 15 negara anggota, dan pada tahun 2018, hanya ada 6 negara anggota uni afrika yang telah meratifikasi protokol ini.
setiap negara memiliki aturannya sendiri sehubungan dengan tata cara untuk memasukkan perjanjian ham internasional ke dalam hukum nasional.
secara umum, terdapat dua macam cara, yaitu "penerimaan langsung" dan "penerimaan khusus" atau "individual".
penerimaan langsung berarti bahwa pasal-pasal dalam perjanjian yang telah diratifikasi dapat langsung digunakan di pengadilan nasional.
contoh negara-negara yang menggunakan pendekatan ini adalah amerika serikat dan jepang.
sementara itu, britania raya dan negara-negara yang pernah menjadi jajahannya memiliki sistem penerimaan khusus, yang berarti bahwa isi dari suatu perjanjian ham harus dituangkan ke dalam undang-undang nasional terlebih dahulu sebelum dapat dipakai di pengadilan nasional.
sebagai ilustrasi, britania raya telah menetapkan "human rights act 1998" pada tahun 2000, sehingga rakyat britania dapat membawa perkara mengenai pelanggaran konvensi ham eropa ke pengadilan nasional.
terkait dengan posisi perjanjian ham internasional dalam hierarki hukum nasional, setiap negara juga memiliki sistemnya sendiri.
negara seperti belanda memberikan kedudukan tertinggi kepada perjanjian internasional, dan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dasar tetap dianggap sah jika perjanjian tersebut disetujui oleh dua per tiga suara di eerste kamer dan tweede kamer di sisi lain, terdapat negara seperti prancis yang jepang yang menyatakan bahwa perjanjian internasional kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang dasar, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan hukum biasa.
sementara itu, di amerika serikat, perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama dengan hukum federal, sehingga hukum federal yang ditetapkan sesudahnya dapat mengesampingkan perjanjian yang telah diratifikasi sesuai dengan asas "lex posterior derogat legi priori" ("hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama").
dari sudut pandang hukum hak asasi manusia internasional, tidak semua hak bersifat absolut dan berbagai hak dapat dibatasi penerapannya.
terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh negara untuk membatasi suatu hak, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam suatu pasal (disebut pembatasan atau "limitation") atau dengan menangguhkan kewajiban hak asasi manusia tertentu di tengah keadaan darurat (disebut pengurangan atau "derogation").
walaupun begitu, seperti yang telah dijabarkan dalam uraian mengenai "jus cogens" di atas, terdapat sejumlah hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk tidak disiksa.
terkait dengan "limitation", praktik penerapan hak asasi manusia sering kali menimbulkan ketegangan antara hak individu dengan kepentingan bersama.
contohnya adalah orang yang dijebloskan ke penjara setelah melalui proses hukum yang adil; orang tersebut tidak akan bisa menggunakan hak untuk tidak ditahan secara sembarangan untuk keluar dari penjara.
dalam konvensi-konvensi internasional (seperti iccpr dan konvensi ham eropa), hak-hak yang dapat dibatasi biasanya memiliki persyaratan tiga rangkap yang perlu dipenuhi sebelum negara dapat membatasi hak tersebut, yaitu:
sebagai contoh, pasal 21 iccpr menyatakan bahwa "hak untuk berkumpul secara damai harus diakui", tetapi pasal tersebut masih mengizinkan pembatasan "yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain."
secara garis besar, persyaratan mengenai ketentuan berdasarkan hukum menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dalam undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif dan bukan eksekutif.
negara juga perlu memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diakses oleh rakyat, dan pembatasannya juga harus dirincikan secara jelas.
oleh sebab itu, pemberian kuasa yang tidak terbatas kepada badan eksekutif untuk membatasi hak asasi manusia dianggap tidak memenuhi syarat ini.
sementara itu, "tujuan-tujuan yang dianggap sah" biasanya dijabarkan dalam masing-masing pasal yang mengizinkan pembatasan, seperti yang telah ditunjukkan dalam pasal 21 iccpr di atas.
dalam yurisdiksi pengadilan ham eropa, tujuan yang dianggap sah harus berupa "kebutuhan sosial yang mendesak", sehingga pembatasan tidak boleh menjadi sekadar pilihan kebijakan.
sementara itu, syarat "diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis" berarti bahwa negara juga harus membuktikan bahwa pembatasan yang mereka terapkan itu memang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan sah yang ingin dicapai.
selain itu, pembatasan ini juga harus memenuhi asas proporsionalitas, sehingga negara tidak boleh mengambil tindakan yang berlebihan dan hanya boleh membatasi sejauh mana pembatasan tersebut memang diperlukan.
sebagai ilustrasi, dalam perkara "toonen v. australia", pemerintah negara bagian tasmania mencoba menjustifikasi hukum yang melarang sodomi dengan mengklaim bahwa kriminalisasi diperlukan demi kesehatan umum untuk mencegah penyebaran hiv/aids.
namun, pemerintah federal australia menegaskan bahwa kriminalisasi seks sesama jenis malah menghalangi program kesehatan umum dengan mendesak kaum homoseksual untuk bersembunyi, sehingga tindakan yang diambil pemerintah tasmania justru bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai.
selain itu, komite ham pbb juga menambahkan bahwa tidak ada keterkaitan antara kriminalisasi seks sesama jenis dengan pengendalian penyebaran virus hiv.
maka dari itu, komite ham pbb menyatakan bahwa "perlindungan kesehatan umum" tidak dapat dianggap sebagai tujuan sah yang dapat membenarkan kriminalisasi seks sesama jenis.
sementara itu, aturan mengenai pengurangan ("derogation") hanya berlaku untuk keadaan darurat.
setiap konvensi memiliki aturan dan yurisprudensinya sendiri mengenai "derogation".
piagam ham afrika bahkan sama sekali tidak memuat pasal mengenai "derogation", sampai-sampai komisi ham afrika dalam perkara "commission nationale des droits de l'homme et des libertés v. chad" menegaskan bahwa perang saudara di chad pun tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak yang terkandung dalam piagam tersebut.
secara garis besar, negara dapat memutuskan untuk menangguhkan penerapan sejumlah hak asasi asalkan keadaan daruratnya diumumkan terlebih dahulu dan keberadaan keadaan darurat tersebut harus dilaporkan kepada instansi yang telah ditetapkan oleh suatu konvensi. "
keadaan darurat" adalah syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi, karena keadaannya harus mengancam "kehidupan bangsa".
akibatnya, tidak semua gangguan keamanan atau bencana dapat langsung dianggap sebagai "keadaan darurat", dan bahkan perang tidak bisa semerta-merta dianggap memenuhi syarat ini.
selain itu, pengurangan yang dapat diberlakukan hanyalah pengurangan yang memang dibutuhkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, sehingga pengurangan harus memenuhi asas keperluan ("necessity") dan proporsionalitas.
pengurangan ini harus bersifat sementara, dan begitu ancamannya sudah hilang, pengurangan ini harus dicabut.
kewajiban hak asasi manusia tetap berlaku dalam keadaan perang, tetapi di tengah berkecamuknya konflik, korban jiwa akan berguguran.
jalannya perang sendiri diatur oleh hukum kemanusiaan internasional.
bidang hukum ini mencoba memasukkan unsur-unsur kemanusiaan ke dalam perang dengan menetapkan berbagai aturan yang membatasi tata cara dan metode tempur.
pada dasarnya terdapat dua asas utama dalam hukum kemanusiaan internasional.
asas pembedaan ("distinction") menyatakan bahwa kombatan (orang yang terlibat dalam pertempuran) harus dibedakan dari warga sipil dan sasaran militer juga harus dibedakan dari sasaran sipil.
sementara itu, asas penderitaan yang tidak perlu ("unnecessary suffering") melarang penggunaan senjata dan metode perang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau luka-luka yang melebihi dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan militer.
beberapa contoh aturan dalam hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap warga sipil yang tidak terlibat perang, larangan melakukan serangan yang membabi buta, larangan menggunakan senjata-senjata kimia atau biologi, serta larangan untuk memerintahkan agar tidak ada satu pun tawanan yang boleh diampuni.
terkait dengan hubungan antara hukum hak asasi manusia internasional dengan hukum humaniter internasional pada masa perang, mahkamah internasional dalam opini nasihat "legality of the threat of use of nuclear weapons" telah mengamati bahwa terdapat tiga situasi yang dapat timbul:
namun, dapat pula terjadi ketidakselarasan antara hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia.
contoh yang paling mudah adalah hak untuk hidup; iccpr secara jelas melarang pencabutan nyawa orang lain secara sembarangan, tetapi dalam keadaan perang, kombatan dapat membunuh kombatan yang lainnya.
dalam keadaan seperti ini, berlaku asas "lex specialis derogat legi generali" (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum), dan sehubungan dengan asas tersebut, mahkamah internasional telah menyatakan bahwa hukum kemanusiaan internasional adalah hukum yang menjadi "lex specialis" dalam keadaan perang.
sifat "universal" hak asasi manusia telah menghadapi gempuran dari sejumlah pandangan yang disebut "relativisme budaya" atau "partikularisme", walaupun penggunaan istilah "relativisme budaya" telah dikritik karena istilah tersebut merupakan nama sebuah mazhab dalam bidang antropologi di barat, sehingga menimbulkan asumsi bahwa klaim-klaim hak asasi manusia dari sudut pandang non-barat memiliki argumen yang sama dengan mazhab antropologi tersebut.
aliran partikularisme sangat berpengaruh di kawasan asia timur, afrika, dan dunia islam.
pada dasarnya, tokoh-tokoh yang berpandangan partikularis menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan ciptaan barat, sehingga konsep ini dirasa tidak cocok untuk diberlakukan di kawasan lainnya.
selain itu, mereka juga mengkritik sistem hak asasi manusia internasional yang dianggap terlalu didominasi oleh negara-negara barat dan konsep-konsep yang berasal dari kawasan tersebut.
di asia, salah satu kritik partikularisme yang paling terkenal berasal dari tulisan-tulisan para tokoh yang tergolong ke dalam "mazhab singapura".
pemikiran-pemikiran mazhab ini dirintis oleh perdana menteri singapura lee kuan yew dan kemudian dikembangkan oleh beberapa pejabat tinggi di kementerian luar negeri singapura, seperti tommy koh, bilahari kausikan, dan kishore mahbubani.
mazhab ini sama sekali tidak menolak keberadaan hak asasi manusia sebagai hak "universal", tetapi mereka mengkritik kekentalan pengaruh barat dalam sistemnya, dan mereka juga berkeyakinan bahwa konsep "hak asasi manusia universal" merupakan ciptaan barat.
mereka menegaskan bahwa "hak asasi manusia" dan "demokrasi" merupakan nilai-nilai yang dibentuk oleh sejarah dan pengalaman suatu bangsa, sehingga bagi mereka, standar barat dari akhir abad ke-20 tidak dapat dianggap sebagai standar universal.
selain itu, salah satu ciri khas dari mazhab singapura adalah klaim yang berkaitan dengan "nilai-nilai asia".
menurut mereka, masyarakat asia lebih mengutamakan komunitas daripada individu.
dalam kata lain, orang-orang asia dianggap lebih mengutamakan kewajiban kepada keluarga, tetangga, atau bangsa.
dengan menggunakan dalil-dalil ini, para penulis dari mazhab singapura menyatakan bahwa hak yang universal hanyalah hak-hak inti, contohnya adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam iccpr, sementara koh semakin mempersempit cakupan hak-hak inti ini menjadi pelarangan penyiksaan, perbudakan, pembunuhan, dan genosida.
mereka tidak menolak keberadaan hak yang lain, tetapi dari sudut pandang mereka, perbedaan dalam upaya untuk menafsirkan hak-hak tersebut tidak dapat dihindari.
di tingkat internasional, deklarasi bangkok 1993 dinilai sebagai ancaman terhadap universalisme.
walaupun negara-negara asia yang mengeluarkan deklarasi tersebut mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat universal, menurut mereka penafsirannya harus mempertimbangkan "kekhususan" nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama.
kalimat semacam ini kemudian juga dapat ditemui dalam deklarasi hak asasi manusia perbara 2012.
deklarasi kairo tentang hak asasi manusia dalam islam yang ditetapkan pada tahun 1990 oleh organisasi konferensi islam juga dianggap sebagai salah satu bentuk partikularisme.
di dalamnya tercantum konsep-konsep islami yang tidak dapat ditemui dalam instrumen-instrumen ham internasional, seperti pasal 1(b) tentang amal saleh dan ketakwaan sebagai hal yang dapat membuat seseorang lebih unggul daripada yang lain, pasal 4 tentang perlindungan jasad dan pemakaman, atau pasal 22(b) tentang hak untuk melakukan amar makruf nahi mungkar.
deklarasi ini juga sangat sering mengacu kepada hukum syariah, dan pasal 1(a) memiliki kekhususan tersendiri karena mengumandangkan bahwa semua manusia disatukan oleh ketundukan kepada allah dan merupakan keturunan adam.
selain itu, beberapa hak yang diakui di tingkat internasional dan regional sama sekali tidak disebutkan dalam deklarasi ini, seperti kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta pernyataan kesetujuan dari kedua mempelai sebagai syarat perkawinan.
pendekatan partikularisme yang dilandaskan pada perbedaan budaya sendiri telah dikritik karena mengasumsikan bahwa budaya itu bersifat statis dan tidak pernah berubah.
selain itu, pandangan ini seolah memberikan ruang bagi praktik-praktik budaya yang tidak bisa diterima secara etika.
walaupun begitu, pakar hak asasi manusia asal belgia, marie-bénédicte dembour, berpendapat bahwa perdebatan antara universalisme dan partikularisme akan selalu muncul setiap kali ada upaya untuk menetapkan suatu standar bersama.
dalam yurisdiksi pengadilan ham eropa sendiri terdapat sebuah doktrin hukum yang dianggap dapat merukunkan kedua pandangan ini, yaitu doktrin margin apresiasi.
dengan diterapkannya doktrin ini, standar yang sama dapat memiliki penerapan yang berbeda-beda di setiap negara anggota majelis eropa.
contohnya adalah dalam kasus penistaan agama.
pengadilan ham eropa memberikan margin apresiasi yang luas kepada negara-negara anggota untuk menentukan cakupan pembatasan terhadap pendapat yang dapat menyinggung agama dalam perkara "wingrove v. the united kingdom", karena menurut mereka tidak ada satu standar yang seragam di eropa terkait dengan "perlindungan hak-hak orang lain" sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk membatasi hak atas kebebasan berpendapat.
akibatnya, walaupun negara-negara anggota majelis eropa secara hukum melindungi kebebasan berpendapat, penerapannya dalam kasus penistaan agama berbeda-beda di setiap negara; berbagai negara di eropa (seperti belanda dan britania raya) memperbolehkan pendapat yang secara terang-terangan menghina suatu agama, sementara beberapa negara yang lain diizinkan membatasi pendapat semacam itu dengan menggunakan hukum pidana (contohnya adalah austria dan yunani).
liabilitas (bahasa inggris: "liability") adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki.
contoh liabilitas adalah uang yang dipinjam dari pihak lain, giro atau cek yang belum dibayarkan, dan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara.