taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
pada abad ke-8, ilmuwan persia jabir ibn hayyan menghasilkan asam asetat pekat dari cuka melalui distilasi.
pada masa renaisans, asam asetat glasial dihasilkan dari distilasi kering logam asetat.
pada abad ke-16 ahli alkimia jerman andreas libavius menjelaskan prosedur tersebut, dan membandingkan asam asetat glasial yang dihasilkan terhadap cuka.
ternyata asam asetat glasial memiliki banyak perbedaan sifat dengan larutan asam asetat dalam air, sehingga banyak ahli kimia yang mempercayai bahwa keduanya sebenarnya adalah dua zat yang berbeda.
ahli kimia prancis pierre adet akhirnya membuktikan bahwa kedua zat ini sebenarnya sama.
pada 1847 kimiawan jerman hermann kolbe mensintesis asam asetat dari zat anorganik untuk pertama kalinya.
reaksi kimia yang dilakukan adalah klorinasi karbon disulfida menjadi karbon tetraklorida, diikuti dengan pirolisis menjadi tetrakloroetilena dan klorinasi dalam air menjadi asam trikloroasetat, dan akhirnya reduksi elektrolisis menjadi asam asetat.
sejak 1910 kebanyakan asam asetat dihasilkan dari "cairan piroligneous" yang diperoleh dari distilasi kayu.
cairan ini direaksikan dengan kalsium hidroksida menghasilkan kalsium asetat yang kemudian diasamkan dengan asam sulfat menghasilkan asam asetat.
pada saat itu, jerman memproduksi 10.000 ton asam asetat glasial, sekitar 30% dari yang digunakan untuk produksi zat warna indigo.
oleh karena baik metanol dan karbon monoksida merupakan bahan baku komoditas umum, karbonilasi metanol merupakan daya tarik tersendiri sebagai prekursor asam asetat.
henri dreyfus di british celanese mengembangkan cikal bakal pabrik karbonilasi metanol di awal tahun 1925.
namun, kurangnya bahan praktis yang diperlukan dapat menampung campuran reaksi korosif pada tekanan tinggi (200 atm atau lebih) mematahkan komersialisasi proses ini.
proses karbonilasi metanol komersial pertama, menggunakan kobalt sebagai katalis, dikembangkan oleh perusahaan kimia jerman basf pada tahun 1963.
pada tahun 1968, katalis berbasis rodium ("cis"−[rh(co)i]) ditemukan yang dapat beroperasi secara efisien pada tekanan rendah dengan hampir tanpa produk sampingan.
perusahaan kimia amerika serikat monsanto company membangun pabrik pertamanya menggunakan katalis ini pada tahun 1970, dan karbonilasi metanol dengan katalis rodium menjadi metode dominan pada produksi asam asetat (lihat proses monsanto).
pada akhir 1990an, perusahaan kimia bp chemicals mengkomersialkan katalis cativa ([ir(co)i]), dengan prekursor iridium untuk efisiensi yang lebih besar.
proses cativa berkatalis iridium lebih ramah lingkungan dan lebih efisien dan telah menggantikan proses monsanto.
oleh karena itu, asam asetat mempunyai sifat asam.
asam asetat adalah asam lemah monoprotik dengan nilai pk=4,76.
basa konjugasinya adalah asetat (chcoo).
basa konjugatnya adalah asetat (chcoo).
sebuah larutan 1.0 m asam asetat (kira-kira sama dengan konsentrasi pada cuka rumah) memiliki ph sekitar 2,4; menandakan bahwa sekitar 0,4% molekul asam asetat terdisosiasi.
asam asetat padat menunjukkan bahwa molekul-molekul asam asetat berpasangan membentuk dimer yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen.
dimer juga dapat dideteksi pada uap bersuhu .
dimer juga terjadi pada larutan encer di dalam pelarut tak-berikatan-hidrogen, dan kadang-kadang pada cairan asam asetat murni.
dimer dirusak dengan adanya pelarut berikatan hidrogen (misalnya air).
entalpi disosiasi dimer tersebut diperkirakan 65,0–66,0 kj/mol, entropi disosiasi sekitar 154–157 j mol k. sifat dimerisasi ini juga dimiliki oleh asam karboksilat sederhana lainnya.
asam asetat cair adalah pelarut protik hidrofilik (polar), mirip seperti air dan etanol.
asam asetat memiliki konstanta dielektrik yang sedang yaitu 6,2; sehingga ia bisa melarutkan baik senyawa polar seperi garam anorganik dan gula maupun senyawa non-polar seperti minyak dan unsur-unsur seperti sulfur dan iodin.
asam asetat bercampur dengan mudah dengan pelarut polar atau nonpolar lainnya seperti air, kloroform dan heksana.
dengan alkana yang lebih tinggi (dimulai dari oktana), asam asetat tidak lagi bercampur sempurna, dan kebercampurannya terus menurun berbanding lurus dengan kenaikan rantai n-alkana.
sifat kelarutan dan kemudahan bercampur dari asam asetat ini membuatnya digunakan secara luas dalam industri kimia, misalnya sebagai pelarut dalam produksi dimetil tereftalat.
asam asetat bersifat korosif terhadap banyak logam seperti besi, magnesium, dan seng, membentuk gas hidrogen dan garam-garam asetat (disebut "logam asetat").
logam asetat juga dapat diperoleh dengan reaksi asam asetat dengan suatu basa yang cocok.
contoh yang terkenal adalah reaksi soda kue (natrium bikarbonat) bereaksi dengan cuka.
hampir semua garam asetat larut dengan baik dalam air.
salah satu pengecualian adalah kromium (ii) asetat.
contoh reaksi pembentukan garam asetat:
asam asetat mengalami reaksi-reaksi asam karboksilat, misalnya menghasilkan garam asetat bila bereaksi dengan alkali, menghasilkan logam etanoat bila bereaksi dengan logam, dan menghasilkan logam etanoat, air dan karbondioksida bila bereaksi dengan garam karbonat atau bikarbonat.
dengan basa kuat (misalnya pereaksi organolitium), asam asetat mengalami deprotonasi menghasilkan lichcoli.
reaksi organik yang paling terkenal dari asam asetat adalah pembentukan etanol melalui reduksi, pembentukan turunan asam karboksilat seperti asetil klorida atau anhidrida asetat melalui substitusi nukleofilik.
anhidrida asetat dibentuk melalui kondensasi dua molekul asam asetat.
ester dari asam asetat dapat diperoleh melalui reaksi esterifikasi fischer, dan juga pembentukan amida.
pada suhu 440 °c, asam asetat terurai menjadi metana dan karbon dioksida, atau ketena dan air.
asam asetat dapat dikenali dengan baunya yang khas.
selain itu, garam-garam dari asam asetat bereaksi dengan larutan besi(iii) klorida, yang menghasilkan warna merah pekat yang hilang bila larutan diasamkan.
garam-garam asetat bila dipanaskan dengan arsenik trioksida (aso) membentuk kakodil oksida ((ch)as-o-as(ch)), yang mudah dikenali dengan bau uapnya yang tidak menyenangkan.
pada ph fisiologis, asam asetat biasanya terionisasi sempurna membentuk asetat.
gugus asetil yang terdapat pada asam asetat merupakan gugus yang penting bagi biokimia pada hampir seluruh makhluk hidup, seperti gugus asetil yang berikat pada koenzim a menjadi senyawa yang disebut asetil-koa, merupakan enzim utama bagi metabolisme karbohidrat dan lemak.
namun, asam asetat bebas memiliki konsentrasi yang kecil dalam sel, karena asam asetat bebas dapat menyebabkan gangguan pada mekanisme pengaturan ph sel.
berbeda dengan asam karboksilat berantai panjang, asam asetat tidak ditemukan pada trigliserida dalam tubuh makhluk hidup.
sekalipun demikian, trigliserida buatan yang memiliki gugus asetat, triasetin (trigliserin asetat), adalah zat aditif yang umum pada makanan, dan juga digunakan dalam kosmetika dan obat-obatan.
asam asetat diproduksi dan diekskresikan oleh bakteri-bakteri tertentu, misalnya dari genus "acetobacter" dan spesies "clostridium acetobutylicum".
bakteri-bakteri ini terdapat pada makanan, air, dan juga tanah, sehingga asam asetat secara alami diproduksi pada buah-buahan/makanan yang telah basi.
asam asetat juga terdapat pelumas vagina manusia dan primata lainnya, berperan sebagai agen anti-bakteri.
asam asetat merupakan produk katabolisme aerob dalam jalur glikolisis atau perombakan glukosa.
asam piruvat sebagai produk oksidasi glukosa dioksidasi oleh nad terion lalu segera diikat oleh koenzim-a.
pada prokariota proses ini terjadi di sitoplasma sementara pada eukariota berlangsung pada mitokondria.
asam asetat diproduksi secara sintetis maupun secara alami melalui fermentasi bakteri.
sekitar 75% asam asetat yang dibuat untuk digunakan dalam industri kimia diproduksi melalui karbonilasi metanol, yang dijelaskan di bawah.
sisanya dihasilkan melalui metode-metode alternatif.
sekarang hanya 10% dari produksi asam asetat dihasilkan melalui jalur alami, namun kebanyakan hukum yang mengatur bahwa asam asetat yang terdapat dalam cuka haruslah berasal dari proses biologis.
sepanjang tahun 2003–2005, produksi total asam asetat dunia diperkirakan 5 mt/a (juta ton per tahun), setengahnya diproduksi di amerika serikat.
eropa memproduksi sekitar 1 mt/a dan terus menurun, sedangkan jepang memproduksi sekitar 0,7 mt/a.
sebanyak 1,51 mt/a dihasilkan melalui daur ulang, sehingga total pasar asam asetat mencapai 6,51 mt/a.
sejak saat itu produksi global telah meningkat menjadi 10,7 mt/a (in 2010), namun selanjutnya, diperkirakan terdapat perlambatan kenaikan produksi.
dua perusahan produsen asam asetat terbesar adalah celanese dan bp chemicals.
produsen besar lainnya adalah millenium chemicals, sterling chemicals, samsung, eastman, dan svensk etanolkemi.
dua proses terkait dengan karbonilasi metanol adalah: proses monsanto dengan katalis rodium, dan proses cativa dengan katalis iridium.
proses cativa lebih ramah lingkungan dan lebih efisien dan telah banyak menggantikan proses sebelumnya.
jumlah katalisis air yang digunakan dalam kedua proses cukup banyak, tetapi proses cativa memerlukan lebih sedikit air, sehingga reaksi pergeseran air-gas dapat ditekan dan produk sampingan yang dihasilkan juga lebih sedikit.
asetaldehida yang digunakan dihasilkan melalui oksidasi butana atau nafta ringan, atau hidrasi dari etilena.
saat butena atau nafta ringan dipanaskan bersama udara disertai dengan beberapa ion logam, termasuk ion mangan, kobalt dan kromium, terbentuk peroksida yang selanjutnya terurai menjadi asam asetat sesuai dengan persamaan reaksi di bawah ini.
umumnya reaksi ini dijalankan pada temperatur dan tekanan sedemikian rupa sehingga tercapai suhu setinggi mungkin namun butana masih berwujud cair.
kondisi reaksi pada umumnya sekitar dan 55 atm.
produk sampingan seperti butanon, etil asetat, asam format dan asam propionat juga mungkin terbentuk.
produk sampingan ini juga bernilai komersial dan jika diinginkan kondisi reaksi dapat diubah untuk menghasilkan lebih banyak produk samping, namun pemisahannya dari asam asetat menjadi kendala karena membutuhkan biaya lebih banyak lagi.
asetaldehida dapat dibuat dari etilena melalui proses wacker, dan kemudian dioksidasi seperti di atas.
beberapa waktu terakhir, perusahaan kimia showa denko, yang membuka kilang oksidasi etilena di ōita, jepang, pada tahun 1997, mengkomersialkan konversi etilena menjadi asam asetat tahap-tunggal yang lebih murah.
proses ini menggunakan katalis logam paladium yang didukung dengan asam heteropoli seperti asam tungstosilikat.
sulit untuk lebih kompetitif daripada karbonilasi metanol untuk kilang yang lebih kecil (100–250 kt/a), bergantung pada harga etilena lokal.
pendekatannya akan berbasis penggunaan teknologi oksidasi fotokatalitik untuk oksidasi selektif etilena dan etana menjadi asam asetat.
tidak seperti katalis oksidasi tradisional, proses oksidasi selektif akan menggunakan radiasi ultraviolet untuk memproduksi asam asetat pada temperatur dan tekanan kamar.
dalam sejarah manusia, bakteri asam asetat dari genus "acetobacter" telah membuat asam asetat dalam bentuk cuka.
dengan adanya oksigen yang cukup, bakteri ini dapat memproduksi cuka dari berbagai bahan makanan beralkohol.
bahan baku yang umum digunakan antara lain sari apel, anggur, dan biji-bijian terfermentasi, malt, beras, atau tepung kentang.
reaksi kimia keseluruhan yang difasilitasi oleh bakteri ini adalah:
batch pertama dari cuka yang dihasilkan oleh fermentasi mungkin mengandung kesalahan dalam proses pembuatan anggur.
jika cendawan difermentasi pada suhu terlalu tinggi, acetobacter akan merusak ragi alami pada buah anggur.
karena permintaan cuka untuk keperluan memasak, kesehatan, dan sanitasi meningkat, pengrajin anggur cepat belajar untuk menggunakan bahan-bahan organik lain untuk menghasilkan cuka pada bulan-bulan musim panas sebelum tersedia buah anggur matang dan siap untuk diproses menjadi anggur.
metode ini lambat, namun, dan tidak selalu berhasil, sebagian pengrajin anggur tidak memahami proses.
salah satu proses komersial modern pertama adalah "metode cepat" atau "metode jerman", pertama kali dipraktikkan di jerman pada tahun 1823.
dalam proses ini, fermentasi berlangsung dalam suatu menara yang dikemas dengan serutan kayu atau arang.
umpan yang mengandung alkohol diteteskan di atas menara, dan udara segar dipasok dari bawah baik secara alami atau konveksi.
peningkatan pasokan udara dalam proses ini mempersingkat waktu produksi cuka dari bulan ke minggu.
saat ini, sebagian besar cuka dibuat dalam tangki budidaya terendam, pertama kali dijelaskan pada 1949 oleh otto hromatka dan heinrich ebner.
dalam metode ini, alkohol difermentasi menjadi cuka dalam tangki sambil terus diaduk, dan oksigen disuplai dengan menggelegakkan udara melalui larutan.
dengan menggunakan aplikasi modern dari metode ini, cuka dengan 15% asam asetat dapat dibuat hanya dalam waktu 24 jam dalam proses batch, bahkan 20% dalam 60 jam proses kontinu.
kemampuan "clostridium" ini untuk memanfaatkan gula secara langsung, atau untuk menghasilkan asam asetat dari bahan yang lebih murah, berarti bahwa bakteri ini berpotensi menghasilkan asam asetat lebih efisien daripada oksidator etanol seperti "acetobacter".
namun, bakteri "clostridium" lebih peka terhadap asam daripada "acetobacter".
bahkan strain "clostridium" yang paling toleran terhadap asam dapat menghasilkan cuka dengan persentase asam asetat yang sangat sedikit, dibandingkan dengan strain "acetobacter" yang dapat menghasilkan cuka hingga 20% asam asetat.
saat ini, masih lebih efisien memproduksi cuka menggunakan "acetobacter" daripada menggunakan "clostridium" dan kemudian dipekatkan.
akibatnya, meskipun bakteri asetogenik telah dikenal sejak tahun 1940, penggunaan industri mereka tetap terbatas pada beberapa aplikasi ceruk.
asam asetat digunakan sebagai pereaksi kimia untuk menghasilkan berbagai senyawa kimia.
sebagian besar (40-45%) dari asam asetat dunia digunakan sebagai bahan untuk memproduksi monomer vinil asetat ("vinyl acetate monomer", vam).
selain itu asam asetat juga digunakan dalam produksi anhidrida asetat dan juga ester.
penggunaan asam asetat lainnya, termasuk penggunaan dalam cuka relatif kecil.
kebanyakan ester asetat, yang dihasilkan dari asetaldehida menggunakan reaksi tishchenko.
selain itu, eter asetat digunakan sebagai pelarut untuk nitroselulosa, lak akrilik, penghilang pernis, dan noda kayu.
pertama, glikol monoeter diproduksi dari etilena oksida atau propilena oksida dengan alkohol, yang kemudian diesterifikasi dengan asam asetat.
tiga produk utama adalah etilena glikol monoetil eter asetat (eea), etilena glikol monobutil eter asetat (eba), dan propilena glikol monometil eter asetat (pma, lebih dikenal sebagai pgmea dalam proses manufaktur semikonduktor, tempat ia digunakan sebagai pelarut penahan).
aplikasi ini mengkonsumsi sekitar 15% sampai 20% dari asam asetat di seluruh dunia.
eter asetat, misalnya eea, telah terbukti berbahaya bagi reproduksi manusia.
produk dari kondensasi dua molekul asam asetat adalah anhidrida asetat.
produksi anhidrida asetat seluruh dunia adalah aplikasi utama, dan menggunakan sekitar 25% sampai 30% dari produksi asam asetat global.
proses utama melibatkan dehidrasi asam asetat untuk menghasilkan ketena pada 700–750 °c. ketena kemudian direaksikan dengan asam asetat untuk mendapatkan anhidrida dengan:chcoh → ch=c=o + hochcoh + ch=c=o → (chco)oanhidrida asetat adalah asetilator.
dengan demikian, aplikasi utama adalah pada pembuatan selulosa asetat, tekstil sintetis yang juga digunakan untuk film fotografi.
anhidrida asetat juga merupakan pereaksi pada produksi heroin dan senyawa lainnya.
asam asetat glasial adalah pelarut protik polar yang baik, seperti disebutkan di atas.
ia sering digunakan sebagai pelarut pada rekristalisasi untuk memurnikan senyawa organik.
asam asetat digunakan sebagai pelarut dalam produksi asam tereftalat (tpa), bahan baku untuk polietilena tereftalat (pet).
pada tahun 2006, sekitar 20% dari asam asetat digunakan untuk produksi tpa.
asam asetat sering digunakan sebagai pelarut untuk reaksi yang melibatkan karbokation, seperti alkilasi friedel-crafts.
sebagai contoh, satu tahap dalam pembuatan kamper sintetis komersial melibatkan penataulangan wagner-meerwein dari kamfena menjadi isobornil asetat; di sini asam asetat bertindak sebagai pelarut dan nukleofil sekaligus untuk menjebak karbokation yang sudah mengalami penataulangan.
asam asetat glasial digunakan dalam kimia analitik untuk menentukan kadar basa lemah seperti amida organik.
asam asetat glasial merupakan basa yang jauh lebih lemah daripada air, sehingga amida berperilaku sebagai basa kuat dalam media ini.
ia kemudian dapat dititrasi menggunakan asam yang sangat kuat, seperti asam perklorat, yang dilarutkan dalam asam asetat glasial.
cuka biasanya mengandung 4-18% massa asam asetat.
cuka digunakan langsung sebagai bumbu, dan dalam pengawetan sayuran dan makanan lain.
cuka meja cenderung lebih encer (4% sampai 8% asam asetat), sementara makanan acar komersial menggunakan larutan yang lebih pekat.
jumlah asam asetat yang digunakan sebagai cuka pada skala dunia tidak besar, tetapi merupakan aplikasi tertua dan paling terkenal.
asam asetat pekat bersifat korosif terhadap kulit dan karena itu harus digunakan dengan hati-hati, karena dapat menyebabkan luka bakar, kerusakan mata permanen, serta iritasi pada membran mukosa.
luka bakar atau lepuhan bisa jadi tidak terlihat hingga beberapa jam setelah kontak.
sarung tangan lateks tidak melindungi dari asam asetat, sehingga dalam menangani senyawa ini perlu digunakan sarung tangan berbahan karet nitril.
asam asetat sulit terbakar di laboratorium.
ia menjadi mudah terbakar jika suhu ruang melebihi , dan dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara di atas suhu ini (ambang ledakan: 5,4%–16%).
asam asetat adalah iritan keras untuk mata, kulit, dan membran mukosa.
kontak kulit yang berkepanjangan dengan asam asetat glasial dapat mengakibatkan kerusakan jaringan.
paparan inhalasi (delapan jam) dengan uap asam asetat pada 10 ppm bisa mengakibatkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan; pada 100 ppm ditandai iritasi paru-paru dan kemungkinan kerusakan paru-paru, mata, dan kulit.
konsentrasi uap 1.000 ppm menyebabkan iritasi mata, hidung dan saluran pernapasan bagian atas dan tidak dapat ditoleransi.
prediksi ini didasarkan pada hewan percobaan dan paparan industri.
sensitisasi kulit terhadap asam asetat adalah jarang, tetapi telah terjadi.
telah dilaporkan bahwa, untuk 12 pekerja yang terpapar selama dua tahun atau lebih pada rata-rata asam asetat di udara dengan konsentrasi 51 ppm, ada gejala iritasi mata, iritasi saluran pernapasan bagian atas, dan dermatitis hiperkeratosis.
paparan 50 ppm atau lebih tak dapat ditoleransi bagi kebanyakan orang dan menghasilkan lakrimasi intensif dan iritasi mata, hidung, serta tenggorokan, disertai edema faring dan bronkitis kronis.
iritasi mata dan hidung yang hebat pada konsentrasi lebih dari 25 ppm, dan konjungtivitis dari konsentrasi di bawah 10 ppm telah dilaporkan.
dalam sebuah studi dari lima pekerja yang terpapar selama 7 sampai 12 tahun untuk konsentrasi puncak 80-200 ppm, temuan utama adalah penghitaman dan hiperkeratosis kulit tangan, konjungtivitis (tapi tidak ada kerusakan kornea), bronkitis dan faringitis, dan erosi gigi yang terpapar (gigi seri dan taring).
larutan asam asetat dengan konsentrasi lebih dari 25% harus ditangani di sungkup asap ("fume hood") karena uapnya yang korosif dan berbau menyengat.
asam asetat encer, seperti pada cuka, tidak berbahaya.
namun konsumsi asam asetat yang lebih pekat adalah berbahaya bagi manusia maupun hewan.
hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, dan perubahan yang mematikan pada keasaman darah.
gunnar nordahl () adalah seorang pemain sepak bola dari swedia.
bersama dengan gunnar gren dan nils liedholm, ketiganya dikenal sebagai trio grenoli yang ditakuti di ac milan.
selama kariernya di milan, nordahl mengemas 210 goal dalam 257 pertandingan dan merupakan pencetak gol terbanyak bagi milan sepanjang sejarah.
jumlah golnya tersebut juga merupakan terbanyak kedua di serie a. nordahl juga dua kali membawa milan menjadi juara di liga champions (tahun 1951 dan 1955).
kariernya berawal di degerfors di swedia sebelum kemudian pindah ke ifk norrköping.
bersama norrköping, ia menjuarai empat gelar liga swedia.
selama di swedia, ia mencetak 149 gol dalam 172 pertandingan.
ia dipanggil ke tim nasional swedia pada tahun 1945.
pada tahun 1948, ia membawa swedia menjadi juara olimpiade dan merupakan pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut.
selama empat tahun di timnas, jumlah golnya adalah 44 dari 33 pertandingan.
asam karboksilat bersifat polar.
asam karboksilat rantai kecil (1 sampai 5 karbon) dapat larut dalam air, sedangkan pada rantai yang lebih panjang semakin kurang larut karena sifat hidrofobik dari rantai alkil.
asam karboksilat untuk rantai yang lebih panjang cenderung larut pada pelarut yang kurang polar seperti eter dan alkohol.
asam karboksilat termasuk dalam kelompok asam lemah, yang artinya hanya terdisosiasi sebagian menjadi kation h dan anion rcoo dalam larutan.
sebagai contoh, pada suhu ruangan, 1 molar asam asetat hanya terdisosiasi 0,4% saja.
adanya substituen elektronegatif (seperti halogen) menambah sifat keasaman.
anion karboksilat r-coo biasanya dinamai dengan akhiran "-at", jadi asam asetat, misalnya, menjadi ion asetat.
dalam tatanama iupac, asam karboksilat mempunyai akhiran "-oat" (contoh asam oktadekanoat).
dalam tatanama derifat, akhirannya adalah "-at" saja (contoh asam stearat).
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
pemerintahan daerah di indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dibantu oleh perangkat daerah.
negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota.
daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah.
daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
daerah kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang.
pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
urusan pemerintahan absolut meliputi:
urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
urusan pemerintahan pilihan meliputi:
urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh instansi vertikal.
dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,
penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan dprd dibantu oleh perangkat daerah.
dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerahberpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota.
kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.
kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.
kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dprd, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden.
dprd merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
dprd memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
dprd mempunyai tugas dan wewenang.
dprd mempunyai hak: (a).
interpelasi; (b).
angket; dan (c).
menyatakan pendapat.
alat kelengkapan dprd terdiri atas: (a).
pimpinan; (b).
komisi; (c).
panitia musyawarah; (d).
panitia anggaran; (e).
badan kehormatan; dan (f).
alat kelengkapan lain yang diperlukan.
anggota dprd mempunyai hak dan kewajiban.
anggota dprd mempunyai larangan dan dapat diganti antar waktu.
ketentuan tentang dprd sepanjang tidak diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd.
hubungan antara pemerintah daerah dan dprd merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.
hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah.
hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan dprd adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani.
namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas.
oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah.
sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
sekretariat dprd dipimpin oleh sekretaris dprd.
sekretaris dprd mempunyai tugas: (a).
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dprd; (b).
menyelenggarakan administrasi keuangan dprd; (c).
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dprd; dan (d).
menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/wali kota.
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi,pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
apabila tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.
pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh menteri dalam negeri dan pada tingkat daerah oleh gubernur.
peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dprd.
perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
untuk melaksanakan perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah.
penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.
semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.
dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.
di dalam undang-undang yang mengatur keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.
dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
sumber pendapatan daerah terdiri atas:
pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari menteri keuangan atas nama pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan menteri dalam negeri.
pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta.
pemerintah daerah dapat memiliki bumd yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.
anggaran pendapatan dan belanja daerah ( apbd) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
apbd merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.
kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang apbd disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada dprd untuk memperoleh persetujuan bersama.
rancangan perda provinsi tentang apbd yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran apbd sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada menteri dalam negeri untuk dievaluasi.
rancangan perda kabupaten/kota tentang apbd yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran apbd sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam apbd dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan dprd.
apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, menteri dalam negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
keputusan guberneur atau menteri dalam negeri sebagaimana dimaksud bersifat final.
dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.
pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain nagari di sumatra barat, gampong di aceh, lembang di sulawesi selatan, kampung di kalimantan selatan dan papua, negeri di maluku.
perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.
kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara republik indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.
calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa.
masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan perda.
badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti: rukun tetangga, rukun warga, pkk, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat.
keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah dan atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.
pembinaan tersebut meliputi
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:
pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
sanksi diberikan oleh pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.
sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh menteri dalam negeri.
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur.
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh bupati/wali kota.
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
dewan ini dipimpin oleh menteri dalam negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.
dewan tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi provinsi daerah khusus ibukota jakarta, provinsi aceh, provinsi papua termasuk provinsi hasil pemekarannya, dan provinsi daerah istimewa yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.
yang dimaksud dengan undang-undang tersendiri adalah undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan republik indonesia (ln tahun 2007 nomor 93; tln 4744); undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh (ln tahun 1999 nomor 172; tln 3893) dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh (ln tahun 2006 nomor 62; tln 4633); dan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (ln tahun 2001 nomor 135; tln 4151).
karena provinsi daerah istimewa yogyakarta belum memiliki undang-undang tersendiri, maka keistimewaan untuk provinsi daerah istimewa yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi daerah istimewa yogyakarta didasarkan pada undang-undang nomor 32 tahun 2004.
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah.
instansi vertikal tersebut jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan pemerintah.
semua instansi vertikal yang diserahkan dan menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.
perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.
organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setempat dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah.
pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.
hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.
rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/wali kota.
perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
sekretariat daerah merupakan unsur staf.
sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur, bupati atau wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
pengertian pertanggung jawaban kepala dinas, sekretaris dprd, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat dprd dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris dprd, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (sekretariat dprd) merupakan unsur pelayanan terhadap dprd.
sekretariat dprd mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dprd, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.
kelurahan dipimpin oleh lurah.