taufiqdp/Indo4B huggingface dataset:
kerajaan bontoa berdiri pada tahun 1700 oleh i mannyarrang, seorang bangsawan dari daerah bangkala putra dari i pasairi dg mangngasi karaeng labbua tali bannangna raja bangkala dari istrinya i daeng takammu karaeng bili' tangngayya putri dari i monriwagau daeng bonto karaeng lakiung tunipallangga ulaweng raja gowa x (1546-1565).
muh.
aspar di dalam artikelnya berjudul “riwayat gallarang bontoa” menulis bahwa daerah ini sebelumnya merupakan wilayah yang dikuasai oleh karaeng marusu', sebagaimana yang diriwayatkan oleh j.a.b.
van de broor tentang randji silsilah regent van bontoa (1928).
j.a.b.
van de broor meriwayatkan i mannyarrang sebagai utusan dari raja gowa untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan gowa.
sehingga, karaeng marusu mempersilahkan i manyarrang membuka daerah baru yang menjadi kekuasaan gowa.
namun, dalam lontara sejarah karaeng loe ri pakere yang di tulis andi syahban masikki (1889) oleh w. cumming reppaading the histoies of maros choronicle tidak menempatkan bontoa sebagai wilayah yang dikuasai marusu'.
ekspansi besar-besaran kerajaan gowa sejak masa kekuasaan karaeng tumapakrisika kallonna (memerintah 1400-an), raja gowa ix, merubah peta geografi politik kawasan sulawesi selatan.
kerajaan marusu' yang dulunya merupakan kerajaan merdeka dan berdaulat, langsung berada dibawah dominasi kerajaan gowa.
serangan gowa ke sebelah utara hampir pasti tidak mendapatkan perlawanan yang berarti, wilayah paling utara marusu', bontoa yang berbatasan dengan binanga sangkara, wilayah barasa (pangkajene) dengan mudah ditaklukkan sejak masa kekuasaan raja gowa x, karaeng tunipalangga (1546–1565).
supaya lebih mudah mengendalikan daerah pertanian padi basah yang subur ini, i manriwagau daeng bonto karaeng lakiung tunipallangga ulaweng, raja gowa x mengutus i mannyarrang, seorang bangsawan dari bangkala, putra dari i pasairi daeng mangngasi karaeng labbua tali bannangna, karaeng bangkala dari istrinya i daeng takammu karaeng bili' tangngayya untuk menjadi karaeng maggau' di wilayah tersebut.
kerajaan simbang terletak di kabupaten maros, provinsi sulawesi selatan.
wilayah kerajaan simbang tepat di antara kerajaan bone dan gowa.
luasnya melingkupi 24 kampung.
pertama kali berpusat di sampakang.
kerajaan simbang didirikan sebagai sebuah kerajaan oleh la sanrima daeng pabelo yang bergelar baso mallawati ana'batta'na gowa pada tahun 1709.
beliau ini adalah putera dari la mappareppa tosappewali arung palakka karaeng ana'moncong sultan ismail tumenanga ri somba opu (somba gowa xx/mangkau bone xix/datu soppeng xxii) dari istri bernama i mira karaenga ri gowa.
la sanrima daeng pabelo meninggalkan negerinya kerajaan gowa akibat kekecewaan atas campur tangan hindia belanda terhadap suksesi pemerintahan kerajaan gowa dimana dirinya yang seharusnya naik tahta menggantikan ayahandanya tetapi oleh hindia belanda diserahkan kepada i mappau'rangi karaeng boddia, akibat kekecewaan ini sehingga beliau keluar mendirikan kerajaan simbang pada sekitar tahun 1709.
dikatakan simbang (batas), sebab terletak antara kerajaan gowa dan bone.
namun menurut sejarawan dan budayawan maros, a. fachri makkasau dalam bukunya berjudul “kerajaan-kerajan di maros dalam lintasan sejarah” mengatakan bahwa simbang berasal dari kata “sembang” yang artinya “menggantungkan di bahu”.
dikatakan demikian, sebab pada saat karaeng ammallia butta pertama kali datang membuka daerah ini, beliau menggantungkan "regelia/kalompoang" yang dibawanya dari gowa di bahunya, sehingga rakyat setempat memberinya gelar karaeng sembang, yang lalu berubah bunyi menjadi “simbang”.
kerajaan ini berdiri pada sekitar awal tahun 1700 oleh la pajonjongi petta sanrimana belo karaeng ammallia butta ri marusu yang merupakan bangsawan gowa dan bone, putra dari la pareppa tosappewali sultan ismail tumenanga ri somba opu.
kerajaan tanralili terletak di kabupaten maros, provinsi sulawesi selatan.
kerajaan tanralili dibuka pertama kali oleh la tenri petta tomarilaleng yang meninggalkan kerajaan bone karena tidak senang terhadap campur tangan belanda yang teramat dominan dalam pemerintahan kerajaan bone.
la tenri adalah putra dari la tobala petta pakkinyarange arung tanete ri awang jannang bone.
la tenri memperistrikan i manning arung petteng, putri dari la tenri page arung tungke arung mampu, putra dari la panuangi towappamole sultan abdullah mansyur (mangkau bone xx) matinroe ri beula.
setelah mendirikan perkampungan tanralili yang berpusat di tompobulu, la tenri lalu mengangkat putranya la mappaware daeng ngirate sebagai raja pertama.
tanralili berasal dari kata “tenri” dan “lili” yang berarti tak dapat ditundukkan, dikatakan demikian karena daerah ini terkenal akan wataknya yang keras dan pemberani.
didirikan pertama kali oleh bangsawan bone bernama la mappaware daeng ngirate batara tanralili bulu' ara'na bulu yang merupakan keturunan dari la patau matanna tikka sultan alimuddin idris mattinroe ri naga uleng (raja bone xvi) pada sekitar tahun 1700.
kerajaan lau' terletak di kabupaten maros, provinsi sulawesi selatan.
kerajaan lau' berdiri pada sekitar tahun 1824 oleh la mattotorang pagelipue abdul wahab daeng mamangung mattinroe ri laleng tedong, putra dari la mauraga daeng malliungang sultan adam datu mario ri wawo, cucu dari we tenri leleang sultanah aisyah datu tanete.
pajung luwu xxvi, mattinroe ri soreang diperistrikan oleh la malliongang datu mattinroe ri sapirie.
lau' pada awalnya adalah sebuah daerah kasullewatangan (kesultanan) yang dibentuk dalam tahun 1824 ketika pasukan bone berhasil diusir dari wilayah maros, oleh pemerintah gubernemen membentuk empat daerah kasullewatangan yaitu lau', wara, raya, dan timboro'.
yang menjadi sullewatang lau' pertama adalah la mattotorang pagelipue abdul wahab daeng mamangung mattinroe ri laleng tedong, putra dari la mauraga sultan adam datu mario ri wawo dari istri bernama ince jauhar manikam i denra petta walie putri dari ince abi asdollah dato' pabean, bendahara kerajaan gowa.
selanjutnya la mattotorang daeng mamangung diangkat menjadi regent/karaeng lau' pertama ketika seluruh daerah pemerintahan adat di maros dibentuk menjadi regentschappen.
ketika wafat la mattotorang daeng mamangung dimakamkan di laleng tedong sehingga diberi gelar anumerta matinroe ri laleng tedong.
kerajaan turikale adalah kerajaan di kabupaten maros, sulawesi selatan.
kerajaan ini berdiri pada tahun 1796.
wilayah turikale pada awalnya hanya didiami segelintir manusia dengan cara hidup tidak menetap.
daerahnya pun masih merupakan hutan-hutan dan daerah persawahan.
sungai maros melintas di tengahnya.
setelah karaeng loe ri marusu' (raja maros iii) memindahkan pusat kerajaan dari pakere ke marusu', penduduk pakere dan beberapa kampung di sekitarnya yang banyak penduduknya mulai berpindah mendekati pusat kerajaan yang baru membuka perkampungan dan pemukiman baru.
putra karaengta barasa yang bernama muhammad yunus daeng pasabbi (kare yunusu), dikirim oleh ayahandanya mengikuti pendidikan tinggi agama islam di bontoala.
dalam masa pendidikannya ia berkenalan dengan salah seorang putra raja tallo (i mappau'rangi karaeng boddia) yang bernama i mappibare daeng mangiri.
persahabatan yang terjalin di antara mereka sangatlah akrab.
mereka berdua setiap ada kesempatan saling bertukar pikiran dan berdiskusi dalam banyak hal, baik menyangkut ketatanegaraan terlebih lagi ikhwal agama islam.
setelah karaengta barasa mangkat, muhammad yunus daeng pasabbi naik tahta menggantikan ayahnya sebagai raja maros viii.
di masa pemerintahannya, beliau kemudian mengajak sahabatnya i mappibare daeng mangiri untuk menetap di maros untuk bersama-sama memajukan agama islam.
i mappibare daeng mangiri ternyata tidak keberatan lalu menetaplah ia di maros dan kepadanya diberikan wilayah ini sebagai wilayah yang dikuasainya sekaligus sebagai tempat i mappibare daeng mangiri melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu agama islam.
dari sinilah kerajaan turikale berdiri pada sekitar tahun 1700 oleh i mappiare dg mangngiri, putra dari raja gowa/tallo i mappau'rangi karaeng boddia sultan sirajuddin.
perkampungan yang diberikan kepadanya itu diberi nama turikale artinya teman dekat atau kerabat dekat, untuk memberikan pertanda bahwa i mappibare daeng mangiri yang diberi kuasa menempatinya adalah kerabat keluarga yang sangat akrab.
dikatakan kerabat dekat karena bangsawan yang pertama kali membuka daerah ini adalah putra raja gowa sendiri.
namun pendapat kedua mengatakan, bahwa penamaan turikale dikarenakan raja-raja yang memerintah di turikale menjalin hubungan yang dekat dengan pihak hindia belanda, namun pendapat ini banyak mendapat tentangan, sebab tidak semua raja-raja turikale yang menjalin hubungan yang dekat dengan hindia belanda.
bahkan banyak diantaranya yang sangat anti terhadap hindia belanda.
maka jadilah turikale yang tadinya sebuah perkampungan tidak bertuan menjadi wilayah yang teratur, sebab menjadi pusat pendidikan agama islam.
statusnya sebagai wilayah otoritas pengembangan islam tetap dipertahankan.
turikale bukan sebagai wilayah hukum berpemerintahan melainkan kesannya lebih seperti sebuah daerah khusus istimewa.
i mappibare daeng mangiri memperistrikan seorang puteri bangsawan gowa bernama i duppi daeng ma'lino dan setelah mangkat kepemimpinannya digantikan oleh putranya bernama i daeng silassa.
i daeng silassa memperistrikan sanak keluarganya dari gowa/tallo yang bernama habiba daeng matasa, yang melahirkan sepasang putra-putri, yaitu i lamo daeng ngiri dan i tate daeng masiang.
i lamo daeng ngiri ini sekitar tahun 1796 kemudian membuka babakan baru di turikale setelah menjadikan turikale tidak saja sebagai daerah pengembangan agama islam, tetapi juga sebagai sebuah daerah yang berotonomi dan berpemerintahan sendiri.
hal ini tentu sangat memungkinkan bagi i lamo daeng ngiri, sebab turikale telah memiliki pengaruh yang sangat luas.
turikale kemudian diproklamirkan sebagai sebuah kerajaan berpemerintahan sendiri yang lepas dari kekuasaan hukum kerajaan mana pun juga.
setelah ayahandanya mengundurkan diri pada tahun 1892, maka sebagai putra tertua yang telah lama aktif membantu ayahandanya mengendalikan pemerintahan, andi palaguna daeng marowa lalu dilantik menjadi regent (karaeng) turikale, meski pada awalnya yang dipersiapkan untuk menjadi regent adalah adiknya andi page daeng paranreng, namun enggan karena ternyata lebih mendalami persoalan keagamaan dan merestui pengangkatan kakaknya menduduki tahta turikale.
sebagaimana watak dan prilaku ayahandanya, beliau ini pun seorang yang amat mendalami tarekat khalwatiah samman sehingga penampilan, tutur kata, dan sikap laku beliau amat teladan dan kharismatik.
beliau menerima idzin dan padlilah sebagai seorang khalifah dalam tarekat tersebut dari ayahandanya atas restu syekh besar di leppakkomai dan mempunyai nama islam syekh muhammad salahuddin ibni syekh al-haj abdul qadir jaelani.
ketika beliau naik tahta, turut mendampinginya sebagai sullewatang ("acting regent") ialah andi patahuddin daeng parumpa, hal ini karena beliau faham betul bahwa andi patahauddin daeng parumpa juga berhak atas tahta turikale sebab beliau adalah putra mendiang la oemma daeng manrapi karaeng turikale iii.
selanjutnya kepada andi patahuddin daeng parumpa diserahkan kembali wilayah simbang yang seluas 24 kampung untuk dikuasainya.
andi palaguna daeng marowa memperistrikan pertama kali andi djamintang daeng jimene, putri karaeng ngemba karaengta kera-kera, dari istri ini lahir: andi abdul hamid daeng manessa (karaeng turikale vi), andi marzuki daeng marewa, andi zainuddin daeng mangatta (karaeng imam turikale), andi juhaefa daeng tasabbe (istri andi abdul rahman daeng mamangung, controlleur maros/putra andi patahuddin daeng parumpa karaeng simbang/sullewatang turikale), dan andi radeng ramlah daeng nipuji (istri andi djipang daeng mambani karaeng bonto).
selanjutnya diperistrikannya lagi st.
malang daeng sibollo yang melahirkan: andi baso daeng magassing, andi halimah daeng ke'nang, dan andi mapparessa daeng sitaba (karaeng turikale vii).
terakhir andi palaguna daeng marowa memperistrikan st.
sakone daeng so'na dan melahirkan: andi aisyah daeng kebo, andi fatimah daeng galo, andi hatifa daeng de'nang, andi yahya daeng nyonri, dan andi sohrah daeng senga.
pada tahun 1917, andi palaguna daeng marowa mulai kurang aktif mengendalikan pemerintahan.
tugas pemerintahan lebih banyak dijalankan oleh putra sulungnya andi abdul hamid daeng manessa.
kegiatan beliau lebih banyak pada pelaksanaan tarekat khalwatiah samman dan upaya membuka sawah dan ladang di daerah mangento tanralili dan sekitarnya yang selanjutnya dibagikan kepada para pengikutnya.
oleh karena itu selanjutnya beliau disebut dengan gelar karaeng mangento.
pada saat pemerintahan beliau yang menjadi kadhi ialah sayyid abdul wahid daeng mangngago (1889-1918) dan sayyid abdul hamid daeng pasampa (1918-1923) sedangkan yang menjabat imam adalah haji andi muhammad saleh daeng manappa.
dalam masa pemerintahannya pula, beliau bersama dengan seluruh karaeng dan imam yang ada dalam wilayah maros sepakat untuk mengangkat haji abdul kadir daeng mangngawing imam marusu menjadi kadhi maros menyebabkan berpindahnya pusat kedudukan kadhi dari labuan (turikale) ke kassikebo (marusu).
beliau pula yang memerintahkan agar arajang/kalompoang (regelia) turikale yang disebut “rakkala manurunge” dialihkan tempat persemayamannya ke tala'mangape, sebab beliau khawatir sikap kultur kebendaaan terhadap arajang/kalompoang dapat membuat masyarakat turikale merusak akidahnya.
pada tahun 1925 secara resmi beliau mundur dari jabatannya dan digantikan putranya.
tanggal 15 februari 1939, beliau berpulang kerahmatullah dan dimakamkan di belakang masjid urwatul wutzqa tepat di sisi kanan makam ayahandanya.
andi abdul hamid daeng manessa mulai ikut mengendalikan pemerintahan di turikale sejak tahun 1917 ketika ayahandanya pergi menetap ke mangento membuka sawah dan ladang, namun pengangkatannya sebagai karaeng turikale secara resmi adalah tahun 1924.
dalam masa pemerintahannyalah bentuk pemerintahan kerajaan lokal di wilayah maros termasuk turikale berubah dari status sebagai regentschaap menjadi distrik adat gemenschaap yang dikepalai oleh seorang kepala distrik dengan gelar karaeng, dengan demikian para penguasa kerajaan lokal telah ditetapkan sebagai pegawai negeri/ambtenar oleh pemerintah kolonial belanda dan diberi gaji/tunjangan sesuai jabatannya.
beliau dikenal sebagai seorang karaeng yang berwatak keras dan tegas, sikap perjuangan yang ditunjukkannya adalah anti kolonialisme sehingga secara transparan tidak mau menerima ajakan kerjasama pihak belanda.
bahkan secara aktif menyokong jalannya perjuangan rakyat menentang kekuasaan belanda.
tak jarang beliau sendiri yang memimpin rapat-rapat dengan pimpinan perjuangan rakyat baik bertempat di rumahnya maupun di kantornya.
andi abdul hamid daeng manessa hanya sekali beristri, yaitu dengan andi nyameng daeng manurung dan dari perkawinannya ini dianugerahi keturunan sebagai berikut: andi hadia daeng niasi (istri dari andi tambi karaeng bungoro), andi nurdin sanrima (brigadir jenderal polisi), andi djohar daeng sompa, andi sima daeng jime, dan andi djamil daeng pabundu.
dalam masa pemerintahannya kedudukan kadhi tidak lagi di labuan turikale, tetapi di kassikebo marusu dan yang menjabatnya ialah haji abdul kadir daeng mangngawing.
sedangkan yang menjabat sebagai imam turikale dalam masa ini ialah haji andi page daeng parenreng (petta hajji) yang menjabat pada tahun 1928-1930 kemudian dilanjutkan oleh haji andi abdul latief daeng matekko (1930-1938) dan haji andi zainuddin daeng mangatta (1938-1943).
setelah kesehatan beliau sudah mulai uzur sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengendalikan pemerintahan, lalu mengundurkan diri dan digantikan oleh adiknya dari lain ibu haji andi mapparessa daeng sitaba.
<br>
sebagian pandangan dewan adat kerajaan turikale menyebutkan bahwa andi kamaruddin sjahban daeng mambani (karaeng turikale viii, 1959 - 1963) dan hj.
andi alice tenriawaru karaeng rannu (karaeng turikale ix, april 2019 - sekarang) berdasarkan mazhab (garis keturunan)
<br>
setelah hampir 73 tahun tidak ada penobatan karaeng turikale ke-8, lembaga adat kekaraengan turikale maros menggelar penobatan karaeng turikale yang baru pada tahun 2019.
penobatan ini dihadiri langsung pj wali kota makassar iqbal suhaeb dan gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah.
selain itu turut hadir 70 raja dan sultan se nusantara, sultan sepuh cirebon, sultan sumbawa, raja tapanuli selatan, sultan sekala berak lampung, sultan kutai kartanagara.
juga hadir 8 bagsawan luar negeri yang menyaksikan prosesi penobatan ini, di antaranya dari amerika serikat, malaysia dan meksiko.
tercatat pada tanggal 21 mei 1777, la pottokati arung baringeng, ponggawa bone, memimpin laskarnya membebaskan maros dari belenggu kekuasaan gowa yang pada waktu itu di bawah pemerintahan i sangkilang batara gowa.
bertolak dari pembebasan tersebut maka para 5 penguasa lokal, yakni karaeng marusu', karaeng simbang, karaeng tanralili, karaeng bontoa, dan sullewatang raya dengan segera membentuk forum komunikasi “toddo limayya ri marusu'”.
berdirinya toddo limaya ri marusu' sebagai forum pemersatu kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang berada di sebelah timur maros dengan membentuk federasi “lebbo' tengngae” yang merupakan gabungan dari kerajaan-kerajaan “pitu bila-bila” (cenrana, camba, mallawa, labuaja, gattareng matinggi, wanua waru, dan balocci) dan kerajaan-kerajaan wilayah selatan maros dengan federasi “gallarang appaka” (bira, sudiang, moncongloe, dan biringkanaya).
komunikasi ketiga forum pemersatu yang terjalin dengan semangat kekeluargaan disertai rasa senasib dan sepenanggungan tersebut melahirkan permufakatan bersama dalam bentuk “tenre' tellue ri marusu'”.
pada tahun 1864 di wilayah lebbo' tengngae, la mappintjara (regent van camba) melakukan pemboikotan terhadap kontrol kolonial belanda di camba karena dipaksa menyiapkan warganya untuk dijadikan pengawal pribadi bagi setiap pegawai berkebangsaan belanda.
tindakan heroik beliau ternyata diikuti oleh hampir seluruh "regent" yang ada di maros.
kepala pemerintahan pada masing-masing regentschappen tersebut di atas adalah regent (setingkat bupati) yang bergelar karaeng yang dipilih dari bangsawan setempat yang memenuhi syarat oleh masing-masing kepala kampoeng dengan persetujuan gouvernement belanda di makassar.
pada tahun 1917, bentuk pemerintahan tersebut diubah lagi menjadi distrik adat gementschap berdasarkan earste gouvernements secretari no.
1863/i, tanggal 4 agustus 1917, dan kepala pemerintahannya adalah kepala distrik yang bergelar karaeng, arung/puwatta, dan gallarang.
di sulawesi selatan, muncul gerakan perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan.
gerakan itu kemudian menyebar ke berbagai daerah-daerah seperti gowa, maros, pangkep, pare-pare, sidrap, bulukumba, jeneponto, serta daerah-daerah lainnya.
maros sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) turut ambil bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan soekarno-hatta di jakarta pada 17 agustus 1945.
pada masa pemerintahan hindia belanda, maros dengan daratannya berstatus onderafdeeling dengan nama onderafdeeling maros di bawah taktis afdeeling makassar dengan 6 adat gemenschap/reetschap yaitu: turikale, tanralili, marusu, lau', simbang dan bontoa.
onder afdeeling maros waktu itu berada dibawah pengawasan seorang gezaghebber setingkat controleur yang berkedudukan di maros, sedang adat–adat gemenschap/reetschap dipercayakan kepada karaeng-karaeng.
dengan staatsblad 1946/17, daerah-daerah bekas rechtstreeks bestuursgebied termasuk onderafdeeling maros dibentuklah swapraja baru (neo zelfsbestuur), terdiri dari gabungan adat gemenschap.
uu no.
22 tahun 1948 yang telah ditetapkan pemerintah pusat ri tetap bertahan meski belanda belum mengakui kedaulatan indonesia.
dengan sk mendagri no.
des.
1/14/4/1951, gubernur diperintahkan mempersiapkan daerah otonom baru setingkat daerah swatantra tingkat ii, disusul pp no.
34/1952, jo.
pp no.
2/1952, dibentuklah daerah makassar yang berkedudukan di sungguminasa, takalar, jeneponto, maros, pangkajene dan kepulauan sebagai daerah otonom tingkat ii.
pasca kemerdekaan negara republik indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1952 junto peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1953 tentang pembentukan afdeling makassar didalamnya terdapat maros sebagai onderafdeling dengan 16 distrik yaitu, turikale, marusu, simbang, bontoa, lau, tanralili, sudiang, moncongloe, bira, biringkanayya, mallawa, camba, cenrana, laiya, wanua waru, dan gattarang matinggi.
akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula uu darurat no.
2 tahun 1957, dimana daerah makassar dipecah menjadi daerah: gowa, makassar, jeneponto dan takalar.
kabupaten makassar membawahi wilayah–wilayah: (1) onderafdeeling pulau-pulau; (2) onderafdeeling maros; dan (3) onderafdeeling pangkajene.
usaha simplikasi pembentukan daerah–daerah dilanjutkan pemerintah pusat ri dengan uu no.
29 tahun 1959, dimana maros menjadi daerah otonom tingkat ii, sehingga menjadi kabupaten dati ii maros yang membawahi 4 kecamatan, yakni: maros baru, mandai, bantimurung, dan camba dengan bupati pertama, nurdin johan.
setelah andi abdul hamid daeng manessa mengundurkan diri, maka diangkatlah andi mapparessa daeng sitaba sebagai karaeng (kepala distrik) turikale yang baru, yang sebelumnya adalah seorang perwira polisi.
andi mapparessa daeng sitaba adalah seorang yang berpenampilan menarik.
kemampuan dan penampilannya yang simpatik menyebabkan beliau senantiasa dipercayakan oleh rekan-rekannya para karaeng untuk tampil di bagian terdepan.
beliau adalah ketua panitia persiapan pembentukan kabupaten maros dan bersama haji andi sirajuddin daeng maggading karaeng simbang menjadi utusan resmi rakyat maros menghadap andi pangerang petta rani gubernur sulawesi ketika itu untuk memperjuangkan pembentukan kabupaten maros terpisah dari daerah swatantra makassar.
pada tahun 1953 ir.
soekarno berkunjung ke maros dan disambut karaeng turikale vii h. a. mapparessa dg sitaba, para karaeng toddo' limayya, para arung/puwatta lebbo' tengngae, gallarang appaka serta para pengurus parpol dan tokoh masyarakat di alun-alun maros.
pada medio tahun 1959, h. a. mapparessa dg.
sitaba berhenti dari jabatannya sebagai karaeng turikale.
beliau memperistrikan pertama kali andi djohra daeng nganne yang bergelar karaeng baineya yang melahirkan putri tunggal, yaitu andi nuraeni daeng baji (istri kolonel polisi a. djabbar dg matutu).
selanjutnya beliau memperistrikan lagi st.
djohani daeng ngugi dan melahirkan keturunan: andi syahril sanrima, andi budialan daeng te'ne, andi ahmad latief, drs (letnan kolonel polisi), dan andi ratna.
pada tanggal 25 juli 1956, dprds swatantra makassar memutuskan menggabungkan tiga kewedanaan, yaitu maros, pangkajene dan pulau-pulau dengan rencana ibu kotanya pangkajene.
tanggal 26 agustus 1956, rakyat maros melalui federasi toddo' limayya, lebbo' tengngae, gallarang appaka, parpol dan beberapa organisasi massa mengadakan konferensi yang melahirkan satu mosi yang mengusulkan maros sebagai ibu kota kabupaten.
harian marhaen terbitan pada tahun 1957 menuliskan bahwa mosi hasil konferensi 26 agustus tersebut dibawa oleh utusan maros yang diwakili h. a. mapparessa dg.
sitaba (karaeng turikale) dan h. a. siradjuddin dg maggading (karaeng simbang) menghadap gubernur militer andi pangerang pettarani di makassar.
pada saat pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam, gubernur didampingi oleh residen abd.
razak dg patunru dan kabag.
otonomi/desentralisasi.
resolusi yang diperhadapkan tersebut bertujuan bilamana tuntutan maros sebagai ibu kota kabupaten tidak terpenuhi, maka badan yang telah dibentuk akan memperjuangkan maros sebagai kabupaten tersendiri.
adapun pembantu umum sebagai berikut:
tindak lanjut pertemuan tersebut adalah kunjungan gubernur sulawesi ke maros dan pangkajene pada tanggal 19 januari 1957 dan secara prinsip tetap pada keputusannya, yakni ibu kota kabupaten adalah pangkajene.
pasca kunjungan gubernur, panitia persiapan kabupaten maros tetap memperjuangkan terbentuknya kabupaten maros sebagai kabupaten tersendiri sampai dikeluarkannya undang-undang republik indonesia nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii se-sulawesi.
pada tanggal 4 juli 1959, secara administratif kabupaten maros resmi dibentuk sebagai daerah swantantra tingkat ii, ibu kota berkedudukan di kota maros, dan kuota jumlah dewan perwakilan rakyat daerah adalah 15 orang anggota melalui dasar hukum undang-undang republik indonesia nomor 29 tahun 1959 bab i pasal 1, 2 & 3.
dengan demikian, status maros tidak lagi sebagai onderafdeling makassar.
pada tanggal 1 februari 1960, nurdin johan dilantik sebagai bkdh tingkat ii maros yang pertama.
sebelumnya, kabupaten maros sebagai onderafdeling yang tergabung dalam daerah swatantra afdeling makassar bersama-sama dengan onderafdeling pulau-pulau sekitar makassar, onderafdeling sungguminasa, onderafdeling takalar, onderafdeling pangkajene, dan onderafdeling turatea.
onderafdeling maros, membawahi beberapa distrik adat "gemeenschap" yaitu: distrik simbang, distrik bontoa, distrik tanralili, distrik raya, distrik turikale, distrik marusu.
setiap distrik diperintah oleh seorang kepala pemerintahan yang bergelar karaeng.
setelah kemerdekaan republik indonesia diproklamasikan, maka struktur pemerintahan yang ada kemudian mengalami perubahan.
distrik adat "gemeenschap" yang sebelumnya diformulasikan ke dalam bentuk distrik harus pula menyesuaikan sejak tanggal 19 desember 1961 kabupaten maros tidak lagi terdiri dari distrik tetapi terbagi ke dalam 4 (empat) kecamatan.
pada tanggal 1 juni 1963, undang-undang nomor 29 tahun 1959 mulai diberlakukan.
distrik/daerah adat/kerajaan lokal kemudian menghilang dari permukaan sejarah dengan dibentuknya kecamatan-kecamatan.
4 (empat) kecamatan yang terbentuk pada waktu itu sebagai berikut:
kemudian pada hari kamis, tanggal 22 agustus 1996, dpd ii knpi kabupaten maros mengadakan “seminar pemekaran dan perubahan nama kecamatan” dengan berlandaskan latar belakang kesejarahan sekaligus sebagai pemantapan “jati diri maros” melalui kilas balik sejarah.
upaya dpd ii knpi maros pada waktu itu mendapat apresiasi dan sambutan hangat dari para budayawan dan pemerhati sejarah.
nama yang sarat dengan muatan historis memang punya arti tersendiri, terutama bagi orang-orang yang menghormati jati dirinya.
bertolak dari hasil seminar tersebut, maka bupati kdh tingkat ii maros, alm.
h. nasrun a. amrullah (cucu langsung dari h. andi page manyanderi petta ranreng, petta imam turikale iii), lewat surat bupati kdh tingkat ii maros, no.146.1/276/pem.
tgl.
19 september 1996, meminta persetujuan dprd tingkat ii maros untuk pembentukan/pemekaran kecamatan.
dprd tingkat ii maros kemudian membentuk panitia khusus yang kemudian membahas dan menetapkan pembentukan/pemekaran kecamatan yang telah ada serta diberi nama sesuai dengan nama distrik yang pernah ada.
pada tahun 2000 menjadi 12 kecamatan dan pada tanggal 3 agustus 2001, dilakukan pembentukan kecamatan moncongloe dan kecamatan lau serta perubahan nama kecamatan maros utara menjadi kecamatan bontoa melalui peraturan daerah kabupaten maros no.
17 tahun 2001.
pada perda ini, wilayah kecamatan lau diambil dari sebagian wilayah kecamatan maros baru (kelurahan allepolea, kelurahan soreang, kelurahan maccini baji, dan kelurahan mattiro deceng) dan sebagian wilayah kecamatan maros utara (desa marannu dan desa bonto marannu).
wilayah kecamatan lau ini diterapkan pada bab ii pasal 2 ayat 1, 2, dan 3.
untuk wilayah kecamatan moncongloe diambil dari sebagian wilayah kecamatan mandai (desa moncongloe, desa moncongloe lappara, desa moncongloe bulu, desa bonto bunga, dan desa bonto marannu).
wilayah kecamatan lau ini diterapkan pada bab ii pasal 3 ayat 1, 2, dan 3.
untuk perubahan nama kecamatan maros utara menjadi kecamatan bontoa ini diterapkan pada bab iii pasal 4 ayat 1.
wilayah kecamatan bontoa berkurang setelah desa marannu dan bonto marannu masuk dalam wilayah administratif kecamatan lau.
sekarang wilayah kecamatan bontoa meliputi kelurahan bontoa, desa bonto bahari, desa ampekale, desa tunikamaseang, desa tupabbiring, desa minasa upa, desa salenrang, desa pajukukang, dan desa bontolempangan.
wilayah kecamatan bontoa ini diterapkan pada bab iii pasal 4 ayat 2.
wilayah kecamatan maros baru berkurang setelah kelurahan allepolea, kelurahan soreang, kelurahan maccini baji, dan kelurahan mattiro deceng masuk dalam wilayah administratif kecamatan lau.
sekarang wilayah kecamatan maros baru meliputi kelurahan pallantikang, kelurahan baju bodoa, kelurahan baji pamai, desa mattirotasi, desa majannang, desa borikamase, dan desa borimasunggu.
wilayah kecamatan maros baru ini diterapkan pada bab iv pasal 6 ayat 2.
wilayah kecamatan mandai berkurang setelah desa moncongloe, desa moncongloe lappara, desa moncongloe bulu, desa bonto bunga, dan desa bonto marannu masuk dalam wilayah administratif kecamatan moncongloe.
sekarang wilayah kecamatan mandai meliputi kelurahan bontoa, kelurahan hasanuddin, desa tenrigangkae, desa bonto matene, desa baji mangai, dan desa pattontongan.
wilayah kecamatan mandai ini diterapkan pada bab iv pasal 7 ayat 2.
sebagaimana catatan autentik yang ada menunjukkan bahwa undang-undang nomor 29 tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan daerah-daerah tingkat ii di sulawesi.
salah satu daerah tingkat ii tersebut adalah kabupaten dati ii maros yang sebelum ditetapkannya undang-undang nomor 29 tahun 1959 termasuk dalam bagian daerah makassar yang disebut onderafdeling maros sebagaimana dimaksud dalam bijblad nomor 14377 jls surat ketetapan menteri dalam negeri indonesia timur tanggal, 19 januari 1950 nomor upu 1/1/45 jo tanggal, 20 maret 1950 nomor upu 1/6/23.
salah satu kebanggaan bagi setiap daerah apabila mengetahui sejarah dan kelahirannya yang memberikan sesuatu makna dan nilai historis dan yuridis yang harus senantiasa tetap dijaga dan dipertahankan eksistensinya sebagai sumber motivasi moral bagi masyarakatnya.
bertitik tolak dari motivasi tersebut dan berdasarkan atas kelahiran undang-undang nomor 29 tahun 1959, maka pemuda-pemuda maros yang terhimpun dalam wadah organisasi komite nasional pemuda indonesia kabupaten maros terdorong untuk mencoba mencari dan menghimpun masukan-masukan pendapat dari, tokoh masyarakat, budayawan dan teknokrat dalam suatu seminar kelahiran maros yang berlangsung dari tanggal 16 januari 2001.
pemerintah kabupaten maros melakukan perubahan mengenai hari jadi kabupaten maros.
dengan landasan hukum berupa perda no.
11 tahun 2001 yang menetapkan hari jadi maros jatuh pada tanggal 4 januari 1471.
perda ini berisi tentang penetapan hari jadi maros dengan rincian terdiri atas 3 (tiga) bab, 6 (enam) pasal, dan 7 (tujuh) ayat.
perda ini berlaku pada tanggal 3 agustus 2001 hingga 31 agustus 2006 di kabupaten maros.
adapun pertimbangan terbentuknya perda ini adalah (a) bahwa dalam rangka melestarikan dan mengenang kembali dinamika perjalanan sejarah masa lalu maros, maka dipandang perlu untuk menetapkan hari jadi maros yang didasari makna refleksi kesejahteraan; (b) bahwa hari jadi maros adalah merupakan hasil seminar pada tanggal 16 januari 2001 oleh para tokoh masyarakat dan budayawan kabupaten maros, dengan menggabungkan momentum bersejarah ke dalam 3 (tiga) substansi pokok, yaitu substansi kesejahteraan, substansi heroisme, dan patriotisme serta substansi religius, yang menggambarkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi maros; (c) bahwa perda nomor 2 tahun 1993 tentang penetapan hari jadi kabupaten maros lembaran daerah nomor 5 tahun 1993 seri d nomor 3 kurang memperhatikan aspek kesejahteraan maros masa lalu sehingga perlu ditinjau kembali; dan (d) bahwa untuk memenuhi maksud poin (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
makna tanggal 4 januari 1471 sebagai hari jadi maros adalah merupakan penggabungan momentum bersejarah yang mengandung 3 substansi pokok, yaitu: a. penetapan tanggal 4 adalah merupakan substansi religius, dimana pada tanggal 4 oktober 1834 secara resmi pelaksanaan sholat jumat di seluruh maros dan berpusat di masjid lompoe urwatul wutsqa turikale, yang merupakan shalat jumat pertama yang diputuskan oleh instansi syara' (lembaga kekadhian) terbentuk; b. penetapan bulan 1 (januari) adalah merupakan substansi heroisme dan patriotisme kepahlawanan pemuda pejuang maros dalam mempertahankan kemerdekaan, dengan keberaniannya merobek warna biru bendera kolonial belanda dan menaikkan kembali warna merah putihnya; dan c. penetapan tahun 1471 adalah substansi kesejahteraan pada periode lontara, yang menggambarkan bangkitnya eksistensi kerajaan marusu oleh karaeng loe ri pakere dalam mewujudkan cita-cita masyarakatnya hidup dalam suasana aman, sejahtera, lahir, dan batin menjadi butta salewangang yang sekaligus dalam memposisikan dirinya sebagai kerajaan yang berdaulat dan disegani.
pemerintah kabupaten maros melakukan perubahan mengenai hari lahir kabupaten maros.
dengan landasan hukum berupa perda no.
12 tahun 2006 yang menetapkan hari jadi maros jatuh pada tanggal 17 oktober 1471.
perda ini berisi tentang perubahan atas peraturan dalam kabupaten maros no.
11 tahun 2001 tentang penetapan hari jadi maros dengan rincian terdiri atas 2 (dua) pasal dan 4 (empat) ayat.
perda ini berlaku pada tanggal 1 september 2006 hingga 10 april 2012 di kabupaten maros.
adapun pertimbangan terbentuknya perda ini adalah (a) bahwa dalam rangka melestarikan dan mengenang kembali dinamika perjalanan sejarah masa lalu maros, maka dipandang perlu untuk menetapkan hari jadi maros yang didasari makna refleksi kesejahteraan, patriotisme, dan agama; (b) bahwa untuk memperkarya syarat dan makna hari jadi maros yang telah ditetapkan tanggal 4 januari 1941, maka dipandang perlu mereposisi tanpa mengenyampingkan momentum religius, heroisme, dan historis yang telah disepakati; (c) bahwa peraturabn daerah nomor 11 tahun 2001 tentang penetapan hari jadi kabupaten maros lembaran daerah tahun 2001 nomor 55 dipandang perlu ditinjau kembali; dan (d) bahwa untuk memenuhi maksud poin (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
makna tanggal 17 oktober 1471 sebagai hari jadi maros adalah merupakan penggabungan momentum bersejarah yang mengandung 3 substansi pokok, yaitu: a. penetapan tanggal 17 adalah merupakan substansi religius, heroisme, dan patriotisme kepahlawanan dimana pada tanggal 17-1-1946, pemuda pejuang maros mempertahankan kemerdekaan di bawah komando fathul muin dg magading dan menyerbu rumah "controlleur" kolonial belanda lalu menurunkan bendera kolonial belanda (merah, putih, biru) dan gagah berani merobek warna birunya lalu mempertontonkannya di depan kantor karaeng turikale di reda beru; b. penetapan bulan 10 (oktober) adalah merupakan substansi dan patriotisme kepahlawanan pejuang maros dalam mempertahankan kemerdekaannya dengan keberaniannya merobek warna biru bendera kolonial belanda dan menaikkan kembali warna merah putihnya; dan c. penetapan tahun 1471 adalah substansi kesejahteraan pada periode lontara.
yang menggambarkan bangkitnya eksistensi kerajaan marusu oleh karaeng loe ri pakere dalam mewujudkan cita-cita masyarakatnya hidup dalam suasana aman, sejahtera, lahir dan batin menjadi butta salewangan yang sekaligus dalam memposisikan dirinya sebagai kerajaan yang berdaulat dan disegani.
untuk ke-3 kalinya pemerintah kabupaten maros melakukan perubahan mengenai hari lahir kabupaten maros.
dengan landasan hukum berupa perda no.
03 tahun 2012 yang menetapkan hari jadi maros jatuh pada tanggal 04 juli 1959.
perda ini berisi tentang hari lahir kabupaten maros dengan rincian terdiri atas 3 (tiga) bab, 6 (enam) pasal, dan 8 (delapan) ayat.
perda ini berlaku hingga sekarang sejak diundangkan pada tanggal 11 april 2012 di kabupaten maros.
adapun pertimbangan terbentuknya perda ini adalah (a) bahwa hari lahir sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan semangat dalam pembangunan daerah, sehingga perlu ditetapkan hari lahir kabupaten maros; (b) bahwa hari lahir sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan semangat dalam pembangunan daerah, sehingga perlu di tetapkan hari lahir kabupaten maros; (c) bahwa undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat ii di sulawesi yang diundangkan pada tanggal 4 juli 1959, dinilai tepat untuk ditetapkan sebagai dasar penetapan hari jadi kabupaten maros; dan (d) bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
sebelum terbentuk daerah administrasi dengan nama kabupaten maros, daerah ini awalnya merupakan wilayah dari kerajaan marusu.
kerajaan ini bertetangga dengan kerajaan bone di sebelah timur dan kerajaan gowa di sebelah selatan.
pada sejarahnya, kerajaan marusu dikenal dengan tanahnya yang subur untuk wilayah pertanian, strategis untuk perekonomian, dan cukup potensial dalam hal politik saat itu.
raja pertama dari kerajaan marusu adalah karaeng loe ri pakere.
karena kelebihannya itu, kerajaan marusu berusaha dikuasai oleh kerajaan gowa dan kerajaan bone.
mengingat sebelumnya, raja gowa dan raja bone berselisih dan memperebutkan wilayah kerajaan marusu.
akhirnya, beberapa tahun kemudian kerajaan gowa menguasai wilayah bontoa dan sementara wilayah timur dikuasai oleh kerajaan bone.
dari penguasaan ini, kabupaten maros memiliki dua suku mayoritas, yaitu bugis dan makassar.
daerah ini telah mempersatukan antara etnis bugis dan makassar.
hingga pada akhirnya, bersatu memerangi kolonial belanda pada masa penjajahan belanda, yang dipimpin oleh i mallombassi daeng mattawang karaeng bonto mangngape sultan hasanuddin oleh belanda di bawah pimpinan admiral speelman.
nama butta salewangang sangat identik dengan kabupaten maros.
dari segi etimologis, kata butta mengandung makna "tanah, wilayah, area, atau tempat", sedangkan kata salewangang mengandung makna "makmur, aman, damai, dan sejahtera".
dengan demikian, pengertian butta salewangang adalah tanah atau wilayah yang makmur, aman, damai, dan sejahtera.
dari segi historis, istilah butta salewangang berasal dari sejarah masa lalu.
istilah butta salewangang memang mulai disebut pada masa pemerintahan tumanurung yang datang di wilayah yang menjadi cikal-bakal kabupaten maros ini.
karaeng loe ri pakere hadir dalam kondisi masyarakat yang tak menentu, masyarakat masa itu tidak lagi mau mendengar perkataan dan perintah pemimpin yang ada, hukum tak dapat ditegakkan dan aturan banyak dilanggar.
masa ini disebut zaman "sikanre-bale" atau "saling memangsa".
pada masa itu, tanaman juga tak membuahkan hasil, hujan turun terus menerus diiringi gemuruh yang terjadi dalam tujuh hari tujuh malam.
namun tiba-tiba muncul sebuah istana yang oleh masyarakat disebut saoraja berdiri di tengah-tengah bidang tanah di pakere.
bersamaan dengan itu terlihat pula seseorang yang duduk di depan tangga istana itu.
mendengar hal ini, orang-orang pun berdatangan memberi penghormatan, lalu mengangkat tumanurung ini menjadi pemimpin dan diberi gelar karaeng loe ri pakere.
sejak itu tanaman pun tumbuh dengan subur dan membuahkan hasil melimpah.
dalam memimpin, karaeng loe ri pakere senantiasa membangkitkan eksistensi kerajaan dalam mengemban amanah rakyat.
terutama dalam memposisikan kerajaan marusu sebagai daerah berpemerintahan kuat dan disegani.
keadaan rakyat pun hidup aman, makmur, damai, dan sejahtera lahir-batin, karenanya daerah ini disebut butta salewangang.
salah satu keunikan maros adalah penduduk yang multikultural, dibentuk oleh 2 elemen besar masyarakat, yaitu bugis dan makassar yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat maros.
perpaduan elemen ini membentuk "iconic" penyebutan tanah bugis-makassar atau ugi mangkasa' (dalam perspektif bahasa bugis) atau bugisi mangkasara' (dalam perspektif bahasa makassar).
dasar dari logo berbentuk perisai menggambarkan keuletan, ketangkasan, dan kejujuran.
bajak ("rakkala' " atau "pajjeko") menggambarkan kehidupan masyarakat yang berorientasi pada bidang pertanian.
badik terhunus ke atas yang pangkalnya bertuliskan maros menggambarkan sifat patriotik rakyat.
gunung melambangkan keagungan dan air melambangkan pengairan serta daerah wisata.
rantai melingkar bermata 29 menggambarkan kekuatan dan persatuan rakyat.
17 buah padi dan 4 kuntum bunga kemiri dan 5 helai daunnya berada di atas sayap berbulu 8 mengingatkan kita terhadap detik proklamasi 17-8-1945.
huruf lontara' bertuliskan tunreng tellu menggambarkan dari tiga persekutuan masyarakat hukum adat, yaitu pemerintahan adat toddo limae, pemerintahan adat gallarrang appaka, dan pemerintahan adat lebbo tengngae.
zhu baoyu lahir pada 2 juli 1921 di pushan, henan.
dia dikirim ke panti asuhan pada usia 6, setelah kematian ayahnya.
dia dibaptis ke dalam gereja katolik roma pada 8.
dia belajar teologi dan filsafat di seminari tinggi kaifeng, dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1957.
pada desember 1981, zhu baoyu ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena "kejahatan anti-revolusioner", dilaporkan karena mengatur ziarah ke basilika sheshan.
ia dibebaskan bersyarat pada tahun 1988.
pada tahun 1993 ia dinyatakan dibatasi untuk desa jingang.
seorang anggota gereja bawah tanah, zhu baoyu diangkat menjadi wakil uskup dari nanyang dan ditahbiskan dengan persetujuan vatikan pada 19 maret 1995.
dia menggantikan joseph jin dechen sebagai uskup nanyang pada tahun 2002, dan pensiun pada tahun 2010.
setahun kemudian, pada 30 juni 2011, ia diangkat sebagai uskup nanyang yang disetujui negara.
kemudian pada usia 90, zhu baoyu menjelaskan bahwa dia telah menerima tawaran itu dengan harapan mempengaruhi pemerintah tiongkok untuk mengembalikan properti gereja yang diambil alih selama revolusi kebudayaan.
kelong merupakan karya sastra sejenis puisi atau pantun makassar.
kelong menjadi salah satu bentuk karya sastra klasik yang paling populer di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berlatar belakang bahasa dan sastra makassar.
jenis sastra ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik menyangkut bentuk maupun pengungkapan isinya.
dilihat dari sudut sosial budaya, eksistensi kelong dan kegemaran masyarakat terhadap jenis sastra makassar yang lain tidak terlepas dari fungsi umumnya sebagai produk sekaligus sebagai perekam budaya.
dalam kapasitasnya sebagai produk dan perekam budaya, kelong sarat dengan nilai-nilai budaya, seperti nilai pendidikan dan keagamaan.
di samping itu, kelong memiliki peranan atau fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat.
seperti halnya dengan karya sastra yang lain, kelong juga memiliki peranan dalam membudayakan manusia.
penelitian tentang kelong sudah ada beberapa buah, antara lain (1) "makassaarsch hollandsch woordenboek" (1859) oleh dr. b.f.
matthes, (2) kelong makassar merupakan salah satu pencerminan kepribadian masyarakat  makassar (1982) oleh aburaerah arief, (3) sastra lisan puisi makassar (1990) oleh mustamin basran, dkk., dan (4) nilai religi dalam kelong sastra makassar (1993) oleh nasruddin. (
5) kelong dan fungsinya dalam masyarakat oleh zainuddin hakim (1998).
arief di dalam kajiannya hanya melihat kelong sebagai salah satu jenis sastra makassar yang mencerminkan watak dan kepribadian orang-orang makassar, seperti pandangan tentang etos kerja dan pentingnya musyawarah dalam segala hal.
basran dkk.(1990) menganalisis puisi-puisi makassar dari segi strukturnya.
sementara itu, nasaruddin (1993) lebih memusatkan penelitiannya pada pengkajian nilai-nilai keagamaan yang tertuang dalam kelong.
selanjutnya, zainuddin hakim (1998) memfokuskan penelitiannya pada fungsi kelong dalam masyarakat.
di samping hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, ditemukan pula beberapa buah yang menghimpun sejumlah kelong beserta terjemahannya.
buku-buku tersebut antara lain (1) kelong dalam sastra makassar (1986) oleh sahabuddin nappu, (2) puisi-puisi makassar (1995) oleh muhammad sikki dkk. dan sangkarupa kelong mangkasarak (1997) oleh sahabuddin nappu dkk.
kenyataan di atas  memberi isyarat bahwa penelitian tentang kelong dari sudut nilai-nilai kehidupan dan fungsi-fungsi yang diperankannya perlu dilakukan.
hasil pengkajian ini diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat berupa pemahaman berbagai aspek tentang kelong, terutama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan fungsi-fungsinya dalam kehidupan.
dengan pemahaman yang mendalam terhadap sastra kelong ini, diharapkan dapat ditumbuhkan sikap positif terhadap karya sastra klasik ini sebagai bagian integral dari budaya nusantara, khususnya sulawesi selatan yang turut menyokong eksistensi kebudayaan nasional.
dengan demikian, upaya yang dilakukan ini merupakan dialog antarbudaya dan antardaerah yang salah satu fungsinya sebagai media dalam usaha mewujudkan generasi yang berwawasan keindonesiaan.
karya sastra pada umumnya, termasuk sastra lisan, merupakan hasil perpaduan antara dunia nyata dan dunia rekaan.
bahkan, teeuw (1988:231) dengan tegas menyatakan bahwa dunia nyata dan dunia rekaan selalu saling berjalinan, yang satu tidak bermakna tanpa yang lain.
berdasarkan hubungan dua arah antara dunia nyata dan dunia rekaan itu dapat dipastikan bahwa karya sastra memiliki fungsi-fungsi sosial tertentu dalam masyarakat pendukungnya.
sebagai salah satu produk dan perekam budaya di satu sisi sekaligus sebagai bagian dari kekayaan rohani di sisi lain, kelong dapat berperan sebagai sarana untuk mempertinggi budi pekerti seseorang.
salah satu peranannya ialah sebagai media pendidikan.
nilai-nilai pendidikan yang dituangkan di dalamnya, pada garis besarnya, dapat dipilah menjadi dua macam, yakni (1) nilai pendidikan yang bersifat keagamaan dan (2) nilai pendidikan yang bersifat sosial kemasyarakatan.
keagamaan
pada umumnya sastra daerah makassar sarat dengan nilai-nilai pendidikan keagamaan, dalam hal ini agama islam.
hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat makassar, sejak dahulu sudah taat asas menerima dan melaksanakan ajaran agama tersebut.
salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan ajaran agama yang mereka terima dari para penganjur adalah karya sastra, baik dalam bentuk prosa maupun dalam bentuk puisi, seperti kelong.
untuk menghindari ketumpangtindihan dalam analisis tentang pendidikan yang bersifat keagamaan dan yang bersifat sosial kemasyarakatan, maka kelong dibedakan sebagai berikut.
kelong yang berbicara tentang hubungan manusia dengan tuhan dimasukkan ke kelompok pendidikan yang bersifat keagamaan.
sementara itu, kelong yang berbicara tentang adat-istiadat dan tata cara bergaul dengan sesama manusia dimasukkan ke dalam data pendidikan sosial kemasyarakatan.
jika diamati secara cermat kelong di atas, tampak sekali betapa dalam pendidikan keagamaan (nilai religius) yang tertuang di dalamnya.
penggambarannya memang sangat abstrak, tetapi di balik keabstrakan itulah terletak makna yang sangat dalam.
hal ini dapat dimaklumi sebab isinya berbau filsafat islam atau tasawuf, ditambah lagi dengan penggunaan ungkapan-ungkapan yang padat makna.
makrifat termasuk salah satu istilah yang sangat popular di ilmu tasawuf.
makrifat berarti pengenalan.
jadi, pengenalan kepada allah disebut makrifatullah yang merupakan jenjang tertinggi yang dicapai manusia di dalam mengesakan allah.
orang-orang yang sudah sampai ke taraf yang demikian, dinding penghalang atau yang dalam ilmu tasawuf disebut “hijab”, sudah diangkat baginya.
akibatnya, dengan izin allah, hal-hal yang bersifat abstrak atau trasendental merupakan sesuatu yang amat mudah bagi mereka untuk diketahui.
bait pertama, kedua, ketiga, kelima, dan ketujuh menggambarkan bahwa manusia harus mencari dan menemukan tuhan yang pasti adanya.
untuk menemukan-nya manusia memerlukan media.
dan media yang paling tepat adalah melalui jalur ibadah, terutama salat, setelah sebelumnya sampai ke taraf makrifat.
untuk sampai ke taraf makrifatullah atau pengenalan kepada allah itu ada langkah awal perlu dilalui yang berfungsi sebagai terminal trasnsit.
langkah awal yang dimaksud disebut  makrifatunnafsi atau pengenalan terhadap hakikat diri sendiri.
manusia perlu menyadari lebih dahulu eksistensinya, tujuan hidupnya, dan tugas-tugas yang harus diembannya.
hal ini tertuang dalam bait keempat dan kelima, khususnya bait kelima larik pertama dan kedua yaitu:
langkah lain yang dapat digunakan untuk mencapai taraf makrifat itu adalah melalui pengkajian terhadap fenomena-fenomena alam raya ini.
mengapa harus ada matahari, bintang, atau bulan, misalnya, dan untuk apakah semuanya itu diciptakan?
selanjutnya, mengapa antara benda langit yang satu dengan yang lain, seakan-akan saling mengerti tentang tugas dan fungsinya masing-masing?
akhirnya, muncul lagi pertanyaan siapakah yang mengatur semua itu?